Datasets:

just-108

/

C2

like 0

lembaran negara republik indonesia perbankan bi. uang rupiah. jumlah dan nilai nominal. dimusnahkanhal tak tel ark ill ssh) tni way nee besi mak ill san mti sasak krs air "nn eos ora daan met etsu ann 2kag:pki te) 1ng inka sks ula| snsrepri ibi mean juli sgt theme mal win ulang sepi iso seri iri hap ressrfi dat tari mere pes una nan 3g. pat nyi an iss d khiidel

sea lembaran negara republik indonesia mata uang lokal.l (local currency settlement) antara indonesia dan negara mitral,(l):,,,atau underlying transaksi untuk pembiayaan kegiatan investasi meliputi seluruh kegiatan,,1 transaksi keuangan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam 7huruf meliputi: transaksi spot, transaksi forward, cc. transaksi swap,30dilakukan oleh: bank acid indonesia dengan bank acid indonesia,haring position,untuk pelaksanaan sharing positionsebagaimana, non bank acid indonesia yang bertindak untuk kepentingan nasabah lcs indonesia, atau cc.ipihak domestik. ketentuan lebih lanjut mengenai: transaksi keuanganuntuk pelaksanaan sharing position sebagaimana dimaksud pada :2, percepatan penyelesaian transaksi, atau cc.30,sebagaimana dimaksud pada diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. paragraf3 posisi transaksi swap posisi gross dari transaksi swap sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf 29huruf dan 30,, dan pendapatan investasi dari: investasi langsung, investasi portofolio, dan atau investasi lainnya, dan seluruh transaksi pendapatan sekunder meliputi: penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah, penerimaan dan pembayaran sektor lainnya termasuk remitansi, dan transaksi sejenis lainnya, namun tidak termasuk hibah, hadiah, donasi, dan atau sejenisnya,kan nasabah lcs negara mitra, dengan batasan minimum kepemilikan ekuitas (sepuluh persen), atau pinjaman antarperusahaandalam satu grup yang sama, atau underlying transaksi lainnya. bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: bank adalahbank yang melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yangyang selanjutnya disingkat lcsbank acid dilarang memfasilitasi pelaksanaan lcs kepada nasabah lcs di,vii transaksi non deliverance forward bank acid indonesia dilarangendei, dan pelaksanaan48dikenaielaporan bank acid indonesia wajib menyusun dan menyampaikan: laporan, dan atau koreksi laporan, kegiatan keuangans5o0 dikecualikan bagi bank acid indonesia yang mengalami: gangguan teknis,54dalah rekening khusus milik nasabah lcsllah transaksi rupiah atau valuta asing terhadap mata uang negara mitra. hari adal(l)dapat dilakukan: berdasarkan hasil evaluasi bersama antara bank indonesia danotoritas negara mitra, dalam hal bank acid indonesia dicabut izin usahanya oleh otoritas yang berwenang,, atau berdasarkaniii,, pembukaan sub sna mitra, cc. pengelolaan saldo sna rupiah dan sna mitra serta pengelolaansaldo sub sna rupiah dan sub sna mitra, transfer dana:::,,:

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. transaksi bilateral. penyelesaian. mata uang lokal.ihuruf yang dimaksud dengan dokumen underlying transaksi yang bersifat finalldo sna mitra yang ditatausahakan bank dan bank tidak melebihi jumlah nominal,lan jangka panjang (long term investment. investasi langsung berbeda dengan investasi portofolio yang dilakukan melalui pasar keuangan dalam bentuk jual

sea lembaran negara republik indonesia prudent21 facility) dari pesertarnur. bagian ketigpenempatan berjangka, nilai penempatan berjangkaluta,, suk bi, sbsgcc. diterbitkan tanpa warkat, dan dapat dipindahtangankan, hanya dapat dimiliki oleh buk, dan dapat dipindahtangankan,,, dan atau cc.tidak dapat diperdagangkan hal: peserta opt tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo suk bi, peserta standing facilities tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo suk bi, cc.,balpasar sekunder,,l10. (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak rp100. untuk transaksi: repoatau cc. penyediaan dana rupiah (financing repo kan atau diagungkan. dalam hal,:lam huruf peserta oms dikenailam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu (enam) bulan, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan ataulmenyampaikan data, informasi, dan atau keterangan yang diperlukan oleh bank indonesia. bab,iii pelaksanaan operasi moneter bagian kesatu umumlam rupiah, penempatan berjangkalam rupiah sebagaimana dimaksud dallam valuta asing, nilai penempatan berjangkalam valuta asing sebagai pengurang. penempatan berjangka bank indonesia dalam val, instrumen opt konvensional, dan tata cara pelaksanaan opt konvensional

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. operasi moneterlii.lno| modal pdn sebelum td| modal maksimum pdn sesudah valas bilah absolut rasio s5.syariah dalam valhuruf yang dimaksud dengan repo surat berharga adalah transaksi penjualllyang dimaksud dengan akad al masyarakat al muntahiyah altalealer), transaksi reverse repo dalam opll,cc. transaksi financing uk bi,lam valuta asing adalah penempatan dana milik peserta opt konvensionalnce berjangka (term deposit) bank indonesia dalam valuta asing adalah sebagai berikut: dalam juta rupiah sebelum td| atas sebagai valas sebagai maksimum pdw sesudah sesudahbi adalah penjualan bis dan atau suk oleh bank indonesia pasar perdana. huruflading) berdasarkan prinsip syariah serta memiliki underlying

lembaran negara republik indonesia pinjaman,atau aset pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan dan atau tanah,sya) dapat digunakan sebagai pengganti agunan pjp,melunasi bunga atas pjp pada saat jatuh waktu: 'facility,galihan hak tagih atas pjpykredit atau pembiayaan pegawaiyy,y, bis dihitung berdasarkan nilai nominal bis, sdb dihitung berdasarkan nilai jual sdb, suk dihitung berdasarkan nilai jual suk bi, sbn dihitung berdasarkan nilai pasar sun dan atau nilai pasar sbs,, sebagaimana dimaksud pada hurufcc, nila,4a) yang dihitung dengan menggunakan nilai dasar perhitungan aset kredit atau aset pembiayaan,,

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. bank umum konvensional. pinjaman"tingkat suku bunga penyediaan dana rupiah (lending facility)",,,ermasalahan perbankan syariah:,&:pembiayaan pegawaib&lain berupa tanah dan bangunan dan atau tanah,, suk dihitung berdasarkan nilai jual suk bi, sbs dihitung berdasarkan nilai pasar sbs,,cc.,,,,

sp), r, tempat tanggal lahir namea, pulau buru desember agama islam: pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipildasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusiil atas huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi terhadap uud kesehatan beragama kristen sedangkan penduduknya muslim, dan pemohon (dr. salim alkatiri) seorang tokoh muslim anak asli daerah setempat bukti dan bukti dan tugas ini tanpa biaya operasional dengan gaji hanya rp. jutaan, karena terjadi kerusuhan dan harus mengadakan pengobatan cuma cuma baik islam, kristen, dan hindu sekalian mengadakan rekonsiliasi perdamaian yang terkenal dengan marino yusuf kalla (mereka mereka belakang) meja dan tidur hotel hotel makassar dan marino dan naik pesawat. pemohon harus tidur hutan hutan, pantai yang tanpa rumah yang habis terbakar baik islam maupun kristen sama sama rata dengan tanah, bahkan ibu hamil pun mereka tembak dan kami harus layani sampai baik, baik anaknya maupun ibunya. dan sampai sekarang ibunya sehat sehat dan anaknya sudah gadis, sebagai seorang dokter kami bangga dan kami puas dengan hasil kerja kami, bukan uang yang pemohon cari tetapi kepuasan. ini yang disebut kesehatan sebagai jembatan perdamaian. dan diakui oleh jaksa dalam tuntutannya dan hakim dalam putusannya (terlampir). dan atas utang utang obat obatan itu pada pt. kimia firma jakarta atas perintah bupati buru dan disetujui oleh departemen kesehatan republik indonesia crisis center) yang dijamin utang itu oleh dirjen pom depkes, maka kimia firma memberi utang dan pemohon hanya sebagai fasilitator karena pemohon adalah seorang dokter ahli diagnosa dan ahli obat dan seluruh farmasi lari meninggalkan maluku. pulau buru pada waktu itu belum ada formasi kabupaten buru dibentuk pada tahun )., maka, yang kami jelaskan atas sangat jelas hakim hakim baik ma, pengadilan negeri, jaksa jaksa tidak berhak mengadakan audiensi, yang berhak hanya audiensi inferensi yaitu bpk berdasarkan undang undang yaitu uud dan dibenarkan oleh mahkamah konstitusi, putusan nomor puu iv bukti dan diperkuat lagi oleh keterangan mas media oleh dr. anwar nasution ketua bpk bukti tetapi ditolak oleh mahkamah agung republik indonesia dengan alasan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tidak berlaku surat pada putusan peninjauan kembali). mahkamah agung republik indonesia karena dia melihat putusan pengadilan negeri tahun sedangkan mahkamah konstitusi melihat pada putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia yang pemohon terima dan ditangkap oleh jaksa pada waktu pengurusan sidang mahkamah konstitusi pada tahun apa negara ini hukum tidak kacau. orang yang mengadakan pengobatan cuma cuma dan perdamaian pada waktu berlaku undang undang darurat sipil dituduh korupsi dan dipenjara. bahkan melakukan pertolongan sesuai dengan undang undang negara republik indonesia bencana alam). hakim mahkamah agung nyatakan tahun hakim mahkamah konsitusi nyatakan tahun karena kami dicap seorang koruptor, maka tidak boleh dibebaskan (haram) sekalipun dengan audit palsu hakim dan jaksa. dan ini (audit palsu) dibenarkan oleh mahkamah konstitusi putusan nomor puu iv bukti karena hakim dan jaksa adalah orang orang kristen yang tidak senang dengan perkembangan muslim ambon dan maluku secara keseluruhan. apalagi seorang tokoh muslim menjadi bupati lil amri). bagi mereka adalah haram buktinya sekarang dengan kerusuhan ambon januari maka gubernur maluku dan sekda yang beragama islam cup dijatuhkan dan diganti dengan gubernur dan sekda yang beragama kristen sudah sekitar tahun dan kami paling dibenci karena anak pejuang (terlampir) sedangkan mereka meraka anak anak para rms. maka dari itu mahkamah konstitusi harus melihat siapa yang paling cinta pancasila dan uud dan negara kesatuan republik indonesia, anak pejuang atau anak anak rms. inilah resiko suatu perjuangan tanpa penjara bukan pejuang. dengan demikian judex facts telah melanggar hukum bahkan melawan hukum undang undang negara republik indonesia apalagi dengan: peraturan pemerintah nomor tahun buktiundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bukti bab pengangkatan" adapun pemohon dihukum dengan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukti yang berbunyi sebagai berikut dalam hal seperti dimaksudkan dalam ini makaaling singkayang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara hal. dan seterusnya putusan nomor puu iv telah dibatalkan apalagi dengan audit palsu oleh jaksa dan hakim juga tidak boleh membuat alat bukti baru (audit sendiri) selain dari bpk sesuai dengan undang undang dasar kami dipidana selama tahun sesuai dengan yang berbunyi sebagai berikut: "pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling lama (dua puluh) tahun." karena kami dipidana selama (dua) tahun tanpa ada ancaman seperti kuhp. maka pemohon tidak termasuk dalam diancam paling lama (lima) tahun atau lebih. maka dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii yang menolak, selain merubah putusannya sendiri nomor puu vii maka dalam hal ini mahkamah konstitusi telah melanggar hukum dan negara kita adalah negara hukum, maka perbuatan sudah melanggar hukum konstitusi hukum dasar) dan sudah absolutisme, cc. meloloskan ir. zainuddin book, m.m., dengan putusan nomor php.d viii bukti dengan pidana penjara kuhp nomor yang diancam (sepuluh) tahun bukti dengan demikian mahkamah konstitusi sudah melanggar uud (diskriminatif). berdasarkan hal hal tersebut atas, maka jelas pemohon memenuhi kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan ini, sebagai calon bupati kabupaten buru selatan, tokoh masyarakat kabupaten buru selatan. apalagi kami tidak koruptor tetapi dikoruptorkan oleh jaksa dan hakim dengan audit palsu demi popularitas kejaksaan bahwa mereka seolah olah bersih dalam menindak korupsi. alasan pemohon penguji materiil atas huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi undang undang dasar umum huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi terhadappemohon ajukan: mengapa ir. zainuddin book, m.m. loloskan dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dengan ancaman (sepuluh) tahun penjara sedangkan pemohon tidak ada ancaman, bahkan dikoruptorkan. berdasarkan surat keterangan pengadilan negeri ambon mana kami dihukum tahun boleh mengikuti calon bupati kabupaten buru selatan bukti apa tidak diskriminatif. ditambah lagi dari kepolisian bukti sesudah pengadilan negeri kelas ambon maka keluarlah surat keterangan catatan kepolisian nomor polisi sick 1x dit interkom bukti apa tidak diskriminatif sebab pemohon diizinkan untuk pendaftaran sebagai bakal calon bupati buru selatan. menurut bawaslu kabupaten buru selatan perbuatan kpu kabupaten buru selatan adalah diskriminatif dan pidana bukti bukti bukti dan bukti apa semua ini tidak melanggarkedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar."lem. apalagi pemohon dikoruptorkan oleh jaksa dan hakim dengan audit palsu dengan mengesampingkan audit pemda kabupaten buru yang dibantu bpk bahkan pajak rp. juta lebih dan aturan aturan dalam kemendagri dan keputusan presiden nomor diabaikan karena jaksa dan hakim bukan auditor hanya menerima alat bukti bukan membuat alat bukti yang berhak adalah auditor independen yang berdasarkan undang undang dasar adalah bpkokter salim alkatiri dan ode badai, pd. dapat mengikuti pencalonan pemilukada kabupaten buru selatan provinsi maluku surat keputusan bukti komisi pemilihan umum kabupaten buru selatan nomor ba. kpu bersel ix: putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix dibatalkan karena melanggar hukum. menyatakan bahwa huruf bertentangan dengani2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan surat surat bukti tertulis bukti sampai sebagai berikut: bukti fotokopi putusan nomor php.d vii1 bukti fotokopi putusan nomor php.d vii1 bukti fotokopi putusan nomor pid. pn.ab, tertanggal maret bukti fotokopi kitab undang undang hukum pidana: bukti fotokopi putusan nomor puu vi1 bukti p 5b fotokopi surat nomor pan.mk ix perihal mohon penjelasan, tertanggal september bukti fotokopi pengumuman tentang pemohon yang telah dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan klas cipinang: bukti fotokopi surat keterangan pernah dijatuhi pidana penjara nomor pid pn.ab: bukti fotokopi surat keterangan catatan kepolisian nomor polisi: sick 1x dit. interkom: bukti fotokopi salinan putusan nomor puu iv bukti fotokopi putusan nomor pid. pin.absetoran pajak kantor pos untuk pemda kabupaten buru: bukti fotokopi pedoman keputusan mendagri nomor tahun bukti fotokopi himpunan perundang undangan tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, keputusan presiden nomor tahun bukti fotokop: bukti fotokopi hukum tata negara darurat karangan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h: bukti p 17b fotokopi putusan nomor puu vi bukti p 17c fotokopi risalah sidang perkara nomor puu vi bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penanggulangan bencana: bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kejaksaan, bukti fotokopi putusan nomor pid bukti fotokopi surat pengantar nomor tar 777is. fd. bukti fotokopi tuntutan jaksa atas nama dr. salim alkatiri: bukti fotokopi fase awal kompak ii, bukti fotokopi rekomendasi rek. mui vii1 bukti fotokopi legiun veteran republik indonesia cabang kabupaten buru: bukti fotokopi kliping koran harian rakyat merdeka, tanggal agustus bpk perjuangpemberantasan tindak pidana korupsi, bukti fotokopi surat nomor kpu bersel ix perihal penyampaian hasil verifikasi: bukti fotokopi surat nomor panas kbs viii kepada komisi pemilihan umum kabupaten buru selatan parole: bukti fotokopi surat nomor panas kbs ix perihal penerusan laporan: bukti fotokopi surat nomor panas kbs!iii hal pengantar: bukti fotokopi penyampaian hasil verifikasi masalah: bukti soft copy permohonan dan kesimpulan: menimbang bahwa pada persidangan perbaikan permohonan tanggal juli pemohon menyatakan tetap pada pokok permohonannya, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan melaluidan sebagaimana telah diubah denganhurufi3 4j menimbang bahwa permohonantersebut, menurut pemohon,selain itu pemohon mengajukan permohonan agar: mahkamah menyatakan bahwa dokter salim alkatiri dan ode badai, pd. pemohon) dapat mengikuti pencalonan pemilukada kabupaten buru selatan provinsi maluku serta memutus bahwa,huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi terhadap undang undang dasar hal mana dapat dilihat dalam uraian bawah ini: bahwa pemohon dirugikan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bukti yang memenangkan ir. zainuddin book, m.m. dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bukti yang juga mantan narapidana perjudian dengan keputusan pengadilan negeri kelas ambon, perkara pidana putusan nomor pid pn.ab tanggal maret atas nama terdakwa bader bin thalib, ir. zainuddin book, m.m., sebagai ketua dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten buru bukti berdasarkan kuhp diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mencapai izin. berdasarkan undang undang nomor tahun jumlah pidana penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah bukti surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buru selatan nomor ba kpu bersel ix tanggal september bukti1x tanggal mei dibatalkan karena melanggar hukum: i3. menimbang bahwa permohonan pemohon mengenai pengujian undang undang, adalah yangdalilkan dengan adanya guo, pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum dalam bentuk apapun terhadap putusan mahkamah konstitusi: menimbang bahwa yang diuji adalah huruf yang merupakan pengulangan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud dengan demikian yang diuji pemohon adalah mengenai kewenangan mahkamah untuk mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan mahkamah yang diberikan oleh uud i3. menimbang bahwa, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, ternyata pengujian guo telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal februari dalam putusan tersebut mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, sehingga permohonan para pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum .", i3.9j menimbang oleh karena pemohon dalam permohonan guo memiliki kesamaan yang diuji, yaitu mengenai pengujian konstitusionalitas undang undang yang berhubungan dengan kewenangan mahkamah, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu vii tanggal februari mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan guoi3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon mengenai penetapan dokter salim alkatiri dan ode badai, pd. pemohon) sebagai pasangan calon yang dapat mengikuti pencalonan pemilukada kabupaten buru selatan provinsi maluku pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten buru selatan nomor ba kpu bersel tanggal septemberix tanggal mei mahkamah berpendapat permohonan pemohon tersebut tidak dipertimbangkan karena bu:ahkamah konstitusi mengubah putusannya sendiri nomor puu vii bukti dengan sengaja untuk menjatuhkan kami dalam verifikasi kpu kabupaten buru selatan supaya tidak boleh mengikuti pemilukada kabupaten buru selatan dalam putusannya nomor php.d.vii1 bukti yang berbunyi sebagai berikut, hal bahwa terkait dengan persyaratan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai mana diatur dalam huruf mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii tanggal maret telah menentukan syarat mengenai ketentuan huruf yaitu: kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, sedangkan putusan nomor puu vii hal berbunyi sebagai berikut: iiidan berdasarkan putusan tersebut kami telah mengemukakan secara terbuka pada publik koran suara maluku ambon provinsi maluku bukti maka dari itu mahkamah konstitusi sudah melanggar sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam undang undang dasar ialah: indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. negara indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan belaka. il. sistem konstitusi pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). jadi dalam hal ini mahkamah konstitusi melanggar putusan yang dia buat sendiri, berarti mahkamah konstitusi sudah tidak mentaati sistem konstitusi (hukum dasar) dan absolutism, sedangkan menurut hukum titik koma saja tidak boleh diubah apalagi keputusan mahkamah konstitusi berdasarkan hukum dasar uud yang berbunyiini putusannya sendiri dia sudah melanggar nomor puu vii dan bersifat absolutism. memutusberbunyi sebagai berikut:ini sudah sangat jelas oleh pengadilan negeri kelas ambon, memutuskan kami boleh mengikuti pencalonan bupati kabupaten buru selatan bukti dan diperkuat oleh polda provinsi maluku bukti yang boleh mengikuti pencalonan bupati buru selatan. dari penjelasan penjelasan kami atas maka mahkamah konstitusi sudah tidak mengindahkan lagi hukum dasar negara republik indonesia tahun dan sudah bertindak absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bukti putusan pengadilan negeri kelas ambon putusan kepada pemohon berbunyi sebagai berikut: halaman dan halaman dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. berdasarkan audit hakim hal. rp. rp. rp. sebagai kerugian keuangan negara dalam hal ini: pemerintah daerah kabupaten buru. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas maka unsur pada ad. telah terbukti secara sah menurut hukum. keterangan yang berbeda dengan abdul admit melissa (halaman dan saksi dari pemda kabupaten buru sebagai kepala bagian keuangan. bahwa apabila spp tidak sesuai dan tidak cocok dengan kontrak maka semu tidak bisa dikeluarkan. bahwa semu yang saksi buat sesuai dengan harga standar bupati bukti dan bukti jadi dalam hal ini jelas jelas hakim tidak mengetahui fungsinya: hakim dan jaksa tidak boleh melakukan audit atau melakukan alat bukti baru. yang dengan sengaja menolak pajak sebesar rp. juta bukti dan harga standar bupati keterangan kepala biro keuangan). yang berdasarkan: uud yang berbunyi sebagai berikut: pemerintah provinsi: keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor bukti keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun halaman bagian kedelapan pengadaan barang dan jasa . standar harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan uud cc. surat keputusan bupati buru atas keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tahun tersebut maka bupati buru membuat::: keputusan presiden nomor tahun dan tahun bukti keputusan bupati buru tersebut atas tetap berlaku sampai sekarang tidak pernah dibatalkan bpk. karena dasar hukum untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa adalah bupati dan tiap tahun diadakan perubahan berdasarkan keputusan presiden tahun dan tahun tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. bagian keempat tentang penyusunan harga perkiraan sendiri hps). mengenai pengguna barang dankuhp dan bukti pemohon sebagai bawahan bupati buru wajib menjalankan bupati buru tersebut atas. maka judex facts melanggar kuhp berbunyi: barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang tidak dipidana dan kuhp berbunyi: . undang undang nomor tahun bukti judex facts juga melanggar undang undang nomor tahun berbunyi, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan." undang undang darurat sipil bukti bahwa pada tahun dan terjadi kerusuhan kemanusiaan maluku termasuk pulau buru dan dari tahun sampai juni berlaku keadaan darurat sipil maluku termasuk pulau buru. karena itu tidak berlaku undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tentang pidana korupsi. tetapi oleh mahkamah konstitusi pada putusannya nomor puu vi yang berbunyi sebagai berikut, halaman konklusiprptidak menegaskan berlakunya ppk. bahwa keadaan tidak menegaskan berlakunya ppk. suatu pelanggaran konstitusi oleh mahkamah konstitusi karena darurat sipil nomor prp tahun sedangkan ppk tahun apa ini bukan suatu perbuatan melanggar hukum karena pembuatan darurat sipil tahun sedangkan tipikor tahun (melanggar kekuasaan mahkamah konstitusi).negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. dan prof. jimmy asshiddigie tidak menandatangani keputusan nomor puu vi tersebut, karena berdasarkan buku hukum tata negara darurat prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. tidak boleh atau tidak berlaku satu undang undang pun selama berlaku undang undang darurat sipil dari tahun sampai juni peristiwa ini terjadi tahun dan kerusuhan maluku ambon januari sampai juni sebenarnya hakim hakim mahkamah konstitusi harus malu dengan prof. jimmy asshiddigie ketua mahkamah konstitusi pada waktu itu. undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun mengenai bencana alam bukti dan bukti undang undang nomor tahun bab berbunyi:peraturan pemerintah nomor tahun berbunyi::jjasa, pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada meliputi peralatan dan ataujasa untuk:serta tempat hunian sementara,npb sesuai kewenangannya:jam (terlampir). dengan demikian judex fakta telah melanggar bahkan melawan hukum undang undang negara republik indonesia tahun ini semua dibuktikan dengan penunjukkan langsung oleh bupati kabupaten buru secara lisan pada dan dilanjutkan pada dan semua sesuai dengan standard harga bupati buru bukti dan bukti undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia bukti bagian kedua mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. putusan kasasi nomor pid bukti menurut mahkamah agung kerugian negara sebesar rp. (terlampir) keputusan kasasi ini bukti pada waktu dakwaan bukan tuntutan, yang benar tuntutan oleh jaksa rp. pajak rp. juta yang sebenarnya pajak rp. juta lebih bukti ini semua atas laporan bpk yang palsu, menurut mereka saja memasukkan obat obatan bantuan pada obat obatan tender sehingga audit bpk membengkak menjadi rp. pada waktu sidang pengadilan negeri kelas ambon saja dapat membuktikan bahwa obat obatan bantuan tidak mungkin diperjualbelikan dan ini dibenarkan oleh semua saksi saksi pemda kabupaten buru yaitu ketua panitia lelang dan anggota anggotanya karena obat obatan bantuan tertulis: milik departemen kesehatan republik indonesia tidak diperjualbelikan bukti maka oleh hakim pengadilan kelas ambon mengaudit kembali dengan kerugian negara dan perekonomian negara menjadi rp. rp. rp. tanpa pajak rp. juta lebih (terlampir) tidak ada transportasi jakarta, ambon pulau buru yang begitu sulit pada waktu kerusuhan dan sangat luar biasa mahal dan mengesampingkan standar harga bupati buru yang memakai keputusan presiden nomor dan keputusan menteri dalam negeri nomor dan harga ini hanya sampai digadang farmasi pulau buru. tetapi pemohon harus dan wajib membawanya sampai pedalaman pedalaman pulau buru yang sedang gejolak kerusuhan dimana berlaku undang undang darurat sipil karena semua petugas petugas kesehatan lari karena takut, petugaselfie daniel angouw: alamat lingkungan kelurahan kelak, kecamatan paralayang, kota manado, provinsi sulawesi utara, nama lucky aldrin sendok: alamat jalan sam ratulangi nomor manado, lingkungan kelurahan titiwungen utara, kecamatan sari, kota manado, provinsi sulawesi utara, nama francisco daniel some: alamat lingkungan kelurahan ranaut, kecamatan dikala, kota manado, provinsi sulawesi utara, nama suwardi hamzah: alamat lingkungan iii kelurahan ternate baru, kecamatan singkil, kota manado, provinsi sulawesi utara: nama donald kabel monantha: alamat lingkungan kelurahan kelak, kecamatan paralayang, kota manado, provinsi sulawesi utara: selanjutnya disebut sebagai . lyang tidak bertanggaundang undang dasar republik indonesia tahunoleh para pemohon. kedudukan hukum legal standing) para pemohontahapan, dan program penyelenggaraan pemilukada kota manado yang dijamin oleh undang undang telah dihilangkan secara paksa, bahwa penafsiran para pemohon pada guo sebagai antisipatif dan bersyarat maka para pemohon dinonaktifkan dari jabatan ketua dan anggota kpu kota manado dan penyelenggaraan pemilukada kota manado diambil alih oleh kpu provinsi sulawesi utara, bahwa pelaksanaan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada secara serentak, maka hak dan atau kewenangan para pemohon dilihat dari tugas dan wewenang masing masing dalam menyelenggarakan pemilukada sebagaimana telah diatur dalam uud uud juncto dan juncto dan telah dihilangkan secara paksa sehingga para pemohon menjadi melanggar hak konstitusionalnya secara aktual. pengambilalihan penyelenggaraan pemilukada kota manado serta penonaktifan dan atau pemberhentian para pemohon adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse power) oleh kpu dan kpu provinsi. dengan demikian penerapan guo dengan segala akibat yang ditimbulkannya bagi para pemohon telah bertentangan dengan uud il. pelaksanaan yang tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil. bahwa menurut para pemohon alasan pembuat undang undang dalam menetapkan guo dalam rangka mengantisipasi agar tidak terganggunya tahapan, program dan jadwal pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun mana hari pemungutan suara untuk putaran pertama pada tanggal juli dan hari pemungutan suara putaran kedua dijadwalkan pada tanggal september bukti serta pelantikan, pengambilan sumpah janji presiden dan wakil presiden pada bulan oktober sehingga menurut para pemohon guo adalah untuk mengantisipasi proses pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dan proses pemilu kepala daerah tidak terjadi secara bersamaan dalam kurun waktu bulan agustus sampai bulan oktober pada tahun bahwa menurut para pemohon, guo gugur demi hukum karena adanya batasan waktu tertentu dan bersifat kondisional konstitusional pada tahun sehingga setelah hari dari bulan juli menurut para pemohon adalah berakhir pada bulan oktober maka menurut para pemohon sesudah bulan oktober guo tidak lagi memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil: bahwa menurut para pemohon pelaksanaan guo sebagai dasar pemilukada secara serentak, dalam penetapan hari dan tanggal pemungutan suara pada hari yang sama tidak dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum yang adil karena belum diatur oleh undang undang, dan atau oleh karena pelaksanaan hari dan tanggal yang sama pemilukada belum pernah dinyatakan sebelumnya apakah akan mengikuti hari dan tanggal yang ditetapkan oleh kpu atau kpu provinsi, atau oleh kpu kabupaten kota, dan atau pelaksanaan hari tanggal dan tanggal yang sama untuk daerah kabupaten dan kota yang melaksanakan pemilukada serentak dengan dan atau tanpa pemilukada gubernur dan wakil gubernur dalam suatu daerah, bahwa menurut para pemohon pelaksanaan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada secara serentak dapat memberikan peluang campur tangan eksekutif dalam penetapan hari pemungutan suara sebab belum diatur pada undang undang apakah hari pemungutan suaranya akan mengikuti hari dan tanggal yang ditetapkan oleh kpu atau kpu provinsi, dan atau oleh kpu kabupaten kota. peluang campur tangan pihak eksekutif dibuktikan dengan adanya surat kpu nomor kpu i11 bukti yang dalamnya mengutip guo, yang kemudian dijadikan dasar pelaksanaan pemilukada sulawesi utara, padahal menurut paa pemohon surat tersebut adalah surat biasa perihal jawaban atas surat pemerintah provinsi sulawesi utara sehingga menurut para pemohon dapat merupakan suatu bentuk intervensi pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemilukada yang dapat mempengaruhi asas penyelenggara pemilu yang mandiri, imperial, tidak berpihak kepada para peserta pemilu, bekerja secara terbuka, memiliki kapasitas, integritas, profesional, berorientasi kepada rakyat, dan pemilih, yang selanjutnya berakibat berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon seperti termaktub pada" juncto dan juncto dan bahwmaka dengan dipaksakan penerapan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada serentak telah mencederai atau setidak tidaknya berpotensi mencederai independensi atau kemandirian komisi pemilihan umum sebagai lembaga negara independen yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu yang demokratis, sebagaimana dijamin dalam uud ii. dampak lain daripada penafsiran ketentuan bersifat memaksa atau imperative sehinggaoleh uud bahwa menurut para pemohon dengan dirasakannya pemilukada serentak provinsi sulawesi utara dengan didasari guo, akan mengakibatkan berpotensinya kehilangan hak memilih warga negara secara konstitusional yang dijamin oleh uud karena menurut para pemohon, potensi kehilangan hak memilih warga negara disebabkan waktu penyelenggaraan tahapan dan jadwal pemilukada yang ditetapkan oleh kpu provinsi sulawesi utara berdasarkan guo telah dilakukan pengurangan hari jadwal, tahapan sehingga dapat terjadi hilangnya kesempatan hak konstitusional warga negara pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, dan berpotensi menghambat partisipasi politik pemilih kota manado dalam pemilukada kota manado, bahwa menurut para pemohon dengan pelaksanaan pemilukada serentak provinsi sulawesi utara oleh kpu dan kpu provinsi, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penyelenggara pemilu, yakni panitia pemilihan kecamatan ppk) dan panitia pemungutan suara pps), karena waktu masa kerja dari ppk dan pps tidak mengikuti norma yang tercantum dalam dan bahwa menurut para pemohon, guo dapat berpotensi merugikan bupati dan walikota yang sementara menjabat dan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, masa jabatan dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota hari akhir masa jabatan tersebut berbeda karena terdapat selisih hari, mana akan ada kekurangan hari dari masa jabatannya berakhir dan atau kelebihan hari masa jabatan tersebut disebabkan adanya kurun waktu, bahwa dengan diberlakukannya guo secara imperative maka kpu kabupaten kota berpotensi tidak menyusun jadwal, tahapan dan program penyelenggaraan pemilukada kabupaten kota masing masing karena jadwal, tahapan, dan program disusun oleh kpu provinsi. bahwa potensi lainnya yaitu kurangnya waktu sosialisasi untuk warga negara, berkurangnya waktu untuk pengadaan dan distribusi barang pemilukada karena jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilukada sudah tidak lagi berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh kpu: bahwa berdasarkan uraian atas, membuktikan bahwa kpu dan kpu provinsi sulawesi utara menafsirkan dan memaksakan ketentuan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada serentak provinsi sulawesi utara dan atau tindakan menonaktifkan dan mengambil alih tugas dan kewenangan para pemohon menyelenggarakan pemilukada dengan segala akibatnya merupakan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang adalah bertentangan dengan uud sedangkan para pemohon menafsirkan dan memaknai guo sebagai yang ada batasan waktunya dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. untuk itu guna mendapat jaminan dan kepastian hukum yang adil maka para pemohon mengajukan permohonan pengujian guo. yang menyatakan, komisi pemilihan umum bersifat hierarkis" merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstituketua dan anggota kpu kota manado yang diberhentikan sementara,memberikan perlakuan yang berbeda antara penyelenggaraan pemilu dpr, dpd, dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bersifat kondisional konstitusional, dengan kata lain sifat hierarkis komisi pemilihan umum dapat dilaksanakan dalam lingkup pemilu nasional untuk pemilu dpr, dpd, dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden, sementara untuk pemilukada bersifat kondisional konstitusional mengingat adanya tugas dan fungsi khusus yang dijamin oleh juncto dan juncto dan ketentuan guo tidak dapat dilaksanakan serta merta mengingat adanya sifat otonomi daerah serta tugas dan fungsi khusus penyelenggaraan pemilukada sebagaimana oleh uud telah menjamin hak dan kewenangan masing masing bagi penyelenggara pemilukada sesuai tingkatannya dapat menyelenggarakan suatu pemilihan umum untuk memilih kepala daerahnya secara demokratis: bahwa dengan diberlakukannya guo pada saat pemilukada kota manado, maka para pemohon merasa dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyelengarakan pemilukada kota manado dan pelaksanaan pemilukada gubernur sulawesi utara serta para pemohon tidak dapat mewujudkan suatu pemilukada yang demokratis karena adanya intervensi terhadap tugas dan kewenangan para pemohon berdasarkan penerapan guo,oleh kpu dan kpu provinsi dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan guobukti dansebagai tindakan sewenang sewenang dan atau perbuatan melawan hukum oleh atasan para pemohonatas jawaban para pemohon terhadap pelanggaran yang dibanggakan kepada para pemohon, sidang dewan kehormatankemudian menjalani sidang dewan kehormatan yang prosedur pembentukannya tanpa adanya rekomendasi dari bawaslu: bahwa para pemohon mengalami kerugian dengan pemberlakuan guo dalam pemilukada karena sejak proses pemberhentian sementara sampai dengan persidangan dewan kehormatan untuk para pemohon, atasan para pemohon menggunakan guo sebagai dasar pemberhentian sementara dan selanjutnya membentuk dewan kehormatan yang tidak melalui prosedur sebenarnya seperti yang diatur dalam hal ini menurut para pemohon, penonaktifan sementara dan rekomendasi pemberhentian oleh dewan kehormatan kpu provinsi sulawesi utararmohonan provisi bahwa memperhatikan putusan sela (provisi) mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu vii yaknibibit rianto dan chandra hamzah, mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian permohonan provisi pemohonketua dan anggota komisi pemilihan umum kota manado dan pengambilalihan tugas dan kewenangan para pemohon menyelenggarakan pemilukada), para pemohon memohon agar majelis hakim konstitusi menerbitkanihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi utara dan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado yang melibatkan para pemohon sebagai penyelenggara pemilukada kota manado dan pelaksana pemilukada provinsi sulawesi utara kota manado sampai ada putusan dalam perkara guo, bahwa putusan sela ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas uud terkait dengan tugas dan fungsi khusus menyelenggarakan pemilukada sesuai tingkatan kewenangan masing masing yang dijamin oleh uud dalam perkara perbedaan pendapat penafsiran dan pemaknaan pelaksanaan guo, kpu dan kpu provinsi telah menghilangkan kewenangan para pemohon dalam menyelenggarakan pemilukada kota manado dan pelaksana pemilukada provinsi sulawesi utara kota manado. dalam hal ini kewenangan para pemohon dalam fungsi khusus menyelenggarakan pemilukada kota manado menjadi kewenangan para pemohon yang merupakan ketua dan anggota kpu kota manado. hal ini menurut para pemohon dapat menjadi dasar dan alasan diterimanya permohonan provisi yang diajukan oleh para pemohon, meskidalam perkara pengujian undang undang. hal ini menurut para pemohon perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas uudhukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana sebagian atau keseluruhan maka hak konstitusional para pemohon menjadi melanggar secara aktual: bahwa permohonan provisi ini penting karena untuk mencegah tindakan kpu provinsi sulawesi utara melakukan tindakan yang menyalahi undang undang dalam proses penyelenggaraan pemilukada kota manado dan pelaksanaan pemilukada provinsi sulawesi utara kota manado, dengan membuat keputusan keputusan yang berkaitan dengan pemilukada kota manado dan berita acara berita acara untuk pemilukada provinsi sulawesi utara dalam fungsi sebagai pelaksana kota manado,komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara untuk menghentikan proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado dan pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi utara kota manadoomisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara untuk mengaktifkan kembali pemohon sebagai ketua dan anggota komisi pemilihan umum kota manado dan juga mengembalikan tugas, fungsi, dan kewenangan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado dan pelaksana pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sulawesi utara kota manado kepadilihan umum provinsi sulawesi utara untuk tidak menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap pemohon terkait dengan adanya rekomendasi pemberhentian oleh dewan kehormatan setidak setidaknya sampai adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo yang berkekuatan hukum tetap. pokok perkaraifat kondisional konstitusional (conditional constitutional) padla ditafsirkan dan atau dimaknai imperatif maktetap: menyatakan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu kondisional konstitusional (conditional constitutional) pada pelaksanaan pemilu dpr, dpd, dprd dan pemilu presiden dan wakil presiden, dan tidak berkekuatan hukum pada pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah: menyatakan proses penonaktifan dan pemberhentian pemohon dengan dasar undang undang nomor tahun pada saat pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado tidak berkekuatan hukum tetap: menyatakan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado yang berkekuatan hukum tetap diselenggarakan oleh pemohon, lembaga negara." selanjutnya penjelasan menyatakan,ara pemohon adalah warga negara indonesia (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang juga merupakan ketua dan anggota kpu kota manado yang diangkat berdasarkan keputusan kpu provinsi sulawesi utara nomor tahun tanggal juni tentang pengangkatan anggota kpu kota manado dan keputusan kpu provinsi sulawesi utara nomor tanggal juni tahun tentang pengangkatan ketua kpu kota manado, yang pada saat pengajuan permohonan pengujian undang undang mahkamah konstitusi masih dalam jabatan ketua dan anggota kpu kota manado, dalam kapasitas sebagai ketua dan anggota kpu kota manado, para pemohon menjalankan tugas dan fungsi serta mempunyai hak, kewenangan,penyelenggara pemilihana guo dapat diputuskan seadil adilnya (ex guo bono). i2anggota komisi pemilihan umum kota manado,ketua komisi pemilihan umum kota manado: bukti fotokopi surat nomor kpu sulut v perihal penonaktifan sementara ketua dan anggota kpu kota manado tertanggal mei bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum republik indonesia nomor kpu ii1 perihal pelaksanaan pemilukada provinsi sulawesi utara, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu iv perihal hari tanggal pemungutan suara pemilu walikota dan wakil walikota manado: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum nomor kpu v perihal hari dan tanggal pemungutan suara tps pemilu walikota dan wakil walikota manado: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor kpu sulut iv perihal pelaksanaan pemilukada tahun kota manado: bukti p g fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor kpu sulut iv perihal penegasan: bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum kota manado nomor kpu mdo v perihal jawaban surat kpu nomor kpu v tanggal mei bukti fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kota manado nomor pts kpu mdonado tahun bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat kota manado nomor dprd ! tentang laporan tahapan pemilukada kota manado, bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat kota manado nomor dprd !1i1 perihal tahapan pemilukada kota manado: bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat kota manado nomor dprd iv perihal penegasan dukungan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado: bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat kota manado nomor dprd v perihal sikap dprd kota manado: bukti fotokopi bagan tahapan pemilihan umum walikota dan wakil walikota manado tahun yang disosialisasikan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara sebagai pengganti surat keputusan kpu kota manado tentang tahapan, jadwal dan program pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota manado, bukti fotokopi surat nomor kpu mdo , bukti fotokopi surat nomor kpu disurat nomor kpu doakeputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor tahun tentang perubahan kedua terhadapnota dinas gusti putu artha nomor ind 16pa i11 perihal tanggapan terhadap surat kpu nomor kpu!iii dan nomor kpu ii1 tertanggal maret bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, selfie daniel angouw,, yang pada saat pengajuan permohonan pengujian undang undang mahkamah konstitusi republik indonesia masih dalam jabatan ketua dan anggota kpu kota manado (vide bukti dan bukti yang mendalilkan bahwa hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dan(kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud yang menurut para pemohon, dirugikan oleh berlakunya dan yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diatur dalam uud dan hak konstitusional yang diatur dalam dan10j menimbang bahwa meskipun para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon pengujian dan namun masih harus dibuktikan apakah terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, baik secara aktual maupun potensial, oleh berlakunya yang menyata dan yang menyatakan, kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis. : i3 menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alasan alasan yang pada pokoknyapara pemohon menafsirkan guo hanya berlaku dan mengikat hanya sampai hari setelah bulan juli supay:dan uud yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. diadakannya pemilukada serentak antara provinsi dan kabupaten kotaanguo jugadalam provisi i3 menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi dengan alasan yang pada pokoknya memohon adanyaukada kota manado yang melibatkan para pemohon sebagai penyelenggara dan pelaksana pemilihan umum kota manado sampai ada putusan dalam perkara guo. putusan sela ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas uud para pemohon mendalilkan bahwa permohonan provisi ini penting diajuka, melalui putusan ini, mahkamah menyatakan bahwa permohonan provisi yang diajukan para pemohon adalahadanya pengambilalihan kewenangan penyelenggaraan pemilukada oleh kpu provinsi sulawesi utara kepada kpu kota manado.dalam hal ini pemilukada kota manado sudah terselenggara pada agustus sehingga permohonan para pemohon untuk menghentikan proses pemilukada kota manado menjadi tidak relevan: berdasarkan alasan alasan tersebut atas, mahkamah menolak permohonan provisi yang dimohonkan para pemohon, dalam pokok permohonan:, sehingga mahkamah langsung memutus perkara guo, i3 menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah dan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa dalam perbaikan petit permohonan para pemohon memohon agar mahkamah: i)) menyatakan bersifat kondisional konstitusional (conditional constitutional) pada tahun bila ditafsirkan dan atau dimaknai imperative maka bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap , (ii) menyatakan kondisional konstitusional (conditional constitutional) pada pelaksanaan pemilu dpr, dpd, dprd, dan pemilu presiden dan wakil presiden, dan tidak berkekuatan hukum pada pelaksanaan pemilukada , (iii) menyatakan proses penonaktifan dan pemberhentian pemohon dengan dasar pada saat pemilukada kota manado tidak berkekuatan hukum tetap : (iv) menyatakan penyelenggaraan pemilukada kota manado yang berkekuatan hukum tetap diselenggarakan oleh pemohon : (v) memerintahkan pemuatan putusan mahkamah konstitusi atas permohonan guo dimuat dalam berita negara :guo bono)": umum (selanjutnya disebut serta mempunyai hak, kewenangan, dan mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) seperti tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebutsuai amanat uud bahwa uud1945, menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang": bahwa uud ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang , yang kemudian uud memberi kewenangan kepada pembentuk undang undang untuk membentuknya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dikenal sebagai kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota.i3.16j menimbang bahwa sejatinya permohonan para pemohon adalah mengenai penonaktifan para pemohon dari jabatannya sebagai ketua dan anggota kpu kota manado oleh kpu provinsi sulawesi utara karena para pemohon memiliki penafsiran yang berbeda tentang dalam hal ini, kpu kota manado mendalilkan bahwa kpu pusat dan kpu provinsi telah salah menafsirkan karena dengan dilakukannya pemilukada yang serentak maka kpu kota manado kehilangan fungsi karena tugas dan kewenangannya telah dialihfungsikan kepada kpu provinsi. keputusan ini berdasarkan surat kpu provinsi nomor kpu sulut v dan surat kpu pusat nomor kpu iv para pemohon mendalilkan bahwa kpu provinsi telah salah menafsirkan guo sehingga menyebabkan para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberhentian sementara anggota dari fungsi kpu kota manado tersebut, i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan konstitusi dan harus dinyatakan konstitusional bersyarat dengan alasan, yang pada pokoknya, sebagai berikut: pertama, bertentangan dengan konstitusi karena guo telah memberikan kewenangan (yang ditafsirkan oleh kpu dan kpu provinsi sulawesi utara) untuk melakukan pemberhentian sementara kepada kpu yang ada bawahnya dikarenakan jadwal pemilukada gubernur dan walikota bupati diadakan bersamaan. hal ini menurut para pemohon telah menyebabkan adanya intervensi dari prinsip prinsip pemilu yang ada dalam uud seperti langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, kedua, yang menyatakan bahwa kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota kedudukannya hierarkis adalah inkonstitusional bersyarat karena semestinya kpu dan kpu provinsi tetap tidak dapat melakukan intervensi atas prinsip penyelenggaraan yang terdapat dalam konstitusi uud yakni penyelenggaraan pemilu yang harus diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri: i3. menimbang bahwa para pemohon memiliki penafsiran yang berbeda atas yang membuat para pemohon kehilangdan uud dengan dalil dalilguo. para pemohon menafsirkan guo hanya berlaku dan mengikat hanya sampai hari setelah bulan juli karena diberi batasan waktu sehingg,. pemaksaan penerapan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada serentak telah mencederai atau berpotensi mencederai independensi kpu untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis sebagaimana dijamin dalam uud diadakannya pemilukada serentakilakukannya pemilukada serentak antara provinsi dan kabupaten kota oleh kpu provinsi sulawesi utarai3 menimbang bahwa jaminannya dapat ditafsirkan sebagai prinsip non diskriminasi. adapun prinsip non diskriminasi ini tidak berlaku untuk aplikasi dan praktik perbedaan pendapat serta penafsiran terhadap yang dimohonkan pengujian guo: bahwa menurutpara pemohon mendalilkan undang undang guo inkonstitusional didasarkan pada keputusan kpu provinsi sulawesi utara yang menonaktifkan para pemohon karena perbedaan penafsiran menurut mahkamah, perbedaan penafsiran ini bukan merupakan bagian dari isu konstitusionalitas norma. demikian juga para pemohon tidak diperlakukan diskriminatif dengan dinonaktifkannya para pemohon sebagai ketua dan anggota kpu kota manado, namun lebih merupakan isu kebijakan (policy) dan implementasi dalam menjalankan undang undang. para pemohon yang dinonaktifkan diberhentikan sebagai anggota kpu bukan merupakan persoalan pelanggaran atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, melainkan merupakan sengketa administrasi, sehingga mahkamah tidak akan mempertimbangkan pertentangan undang undang guo dengan lain dari uud i3 . menimbang, para pemohon mendalilkanbahwa keberadaan guo yang menyatakan bahwa kpu bersifat hierarkis. menimbang bahwa para pemohon tidak menjelaskan tentang kerugian konstitusionalnya yang diakibatkan oleh berlakunya guo hanya menentukan bahwa kedudukan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis. oleh karena para pemohon menggunakan dan uud sebagai batu uji, mahkamah berpendapat dan uud adalah dua yang mengatur tentang hak asasi manusia ham) yang menyangkut persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah hierarkisnya kpu dan kerugian yang diderita oleh para pemohon yang dinonaktifkan dari jabatannya sebagai ketua dan anggota kpu kota manado, berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, mahkamah tidak mempertimbangkan pertentangan dengan uud dengan demikian permohonan parahukum: dalil dalil para pemohon dalamoh. mahfud anggota anggota, ttd. ttd. hartono achmad nowiki ttd. ttd. maria farida hindari hamdan zelda ttd. ttd. ahmad fadli semadi muhammad alim ttd. anwar usman panitera pengganti ttd. wiki budi wasit bahwadan"kepala daerah dimaksud meliputi:".oleh karenanya penyelenggara pemilukada diberikan wewenang khusus oleh undang undang untuk menyelenggarakan pemilukada dalam fungsi khusus sebagai lembaga yang menyelenggarakan perwujudan kedaulatan rakyat:melalui surat kpu provinsi nomor kpu sulut v bukti sejak tanggal mei dikarenakan para pemohon berbeda pendapat dengan kpu dan kpu provinsi sulawesi utara dalam memaknai dan atau menafsirkan kpu dan kpu provinsi sulawesi utara memerintahkan kpu kota manado untuk menyesuaikan jadwal dan tahapan pemilukada kota manado bersama sama dengan jadwal dan tahapan pemilukada provinsi sulawesi utara berdasarkan pemaknaan penafsiran kpu dan kpu provinsi sulawesi utara tentang ketentuan melalui surat nomor kpu ii bukti surat nomor kpu iv bukti dan surat nomor kpu v bukti serta surat kpu provinsi nomor kpu sulut iv bukti dan surat kpu provinsi nomor kpu sulut iv bukti sementara para pemohon memaknai pasai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk pelaksanaan pemilu bersama atau serentak, dan tidak wajib dilaksanakan oleh para pemohon karena bersifat conditional constitutional pada tahun selain itu kpu dan kpu provinsi menggunakan kekuasaan yang diberikan yang menyatakan: "kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bersifat hierarkis", sebagai dasar kpu dan kpu provinsi menonaktifkan dan mengambil alih tugas dan kewenangan para pemohon.v buktimenurut para pemohon sebagai tindakan sewenang sewenang dan atau perbuatan melawan hukumterhadap perbuatan yang dibanggakan kepada para pemohon, pada sidang kedua dewan kehormatan telahdan kemudian menjalani sidang dewan kehormatan yang prosedur pembentukannya tanpa rekomendasi bawaslu, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut tentang alasan alasan permohonan ini, pelaksanaan dan pasaiyang mana hak hak konstitusional para pemohon melanggar sehingga menjadi aktual ketika tugas dan kewenangan menyelenggarakan pemilukada secara demokratis yang dijamin oleh konstitusi tidak dapat lagi dijalankan oleh para pemohon, sebagaimana tercantum dalamjuncto dan juncto dan bahwa berdasarkanrta penjelasan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud sehingga dariara pemohon: telah berakibat merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi bahwa ketentuan yang menyebut", telah melanggar hak para pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini pemaksaan pelaksanaan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada menjadi serentak provinsi sulawesi utara dan atau penafsiran guo yang berbeda dengan para pemohon, yang mana para pemohon telah menafsirkan memaknai bahwa guo bersifat kondisional konstitusional atau konstitusional bersyarat, telah mengakibatkan para pemohon tidak dapat lagi menjalankan tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilukada kota manado, yang mana hak konstitusional para pemohon tersebut dijamin oleh uud uud yang menyatakan"," junctojunctojuncto tugas dan wewenang kpud dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepada daerah adalah merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah: b." junctojuga mencakup pengakuan, jaminan, kepastian, dan perlindungan atas asas asas hukum yang berlaku bagi warga negara yang dalamnya para pemohon selaku penyelenggara pemilukada sesuai tingkatannya diberi kewenangan masing masing oleh uud bahwa pelaksanaan guo secara memaksa tidak mencerminkan norma norma konstitusi tersebut atas terutama pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi para pemohon yang menyelenggarakan pemilukada, karena menurut para pemohon, guo dapat ditafsirkan atau dimaknai secara berbeda, yakni dapat dimaknai atau ditafsirkan oleh atasan pemohon sebagai perintah undang undang untuk penyelenggaraan pemilukada secara serentak dan memaksa (imperatif) setelah bulan juli dan seterusnya tanpa batasan waktu tertentu, dan atau pertimbangan efisiensi, ataupun ditafsirkan atau dimaknai oleh para pemohon sebagai yang berlaku dan mengikat hanya sampai hari setelah bulan juli karena diberi batasan waktu serta berguna untuk tidak terjadinya tabrakan kegiatan antara pemilu umum presiden dan wakil presiden dengan pemilukada pada batas waktu juli hingga oktober karena pelaksaan guo yang memaksa dan atau adanya perbedaan pendapat menafsirkan guo telah berakibat kerugian konstitusional bagi para pemohon dan juga mengakibatkan para pemohon kehilangan hak dan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemilukada sesuai tingkatannya yang dijamin oleh konstitusi: bahwa adanya perbedaan pendapat menafsirkan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada serentak dan atau tidak serentak provinsi sulawesi utara maka berakibat para pemohon kehilangan hak dan atau kewenangan menyelenggarakan pemilukada walikota dan wakil walikota manado kota manado dan tidak lagi menjadi penyelenggara pemilukada gubernur dan wakil gubernur sulawesi utara kota manado: bahwa yang dialami para pemohon dengan pemaksaan guo sebagai dasar penyelenggaraan pemilukada serentak maka jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilukada kota manado diperintahkan mengikuti penjadwalan dan tahapan pemilukada gubernur dan wakil gubernur provinsi sulawesi utara melalui surat kpu nomor kpu ii1 perihal pelaksanaan pemilukada provinsi sulawesi utara bukti surat kpu nomor kpu iv perihal hari tanggal pemungutan suara pemilu walikota dan wakil walikota manado bukti surat kpu nomor kpu v bukti surat kpu provinsi nomor kpu sulut iv perihal pelaksanaan pemilukada tahun kota manado bukti surat kpu provinsi nomor kpu sulut iv perihal penegasan bukti maka hak dan atau kewenangan para pemohon dalam menetapkan jadwal,

salinan putusan nomor puu xisme, s.h., m.h. pekerjaan konsultan hukum alamat jalan kalimat udik surabaya (surat menyurat) jalan sukorejo tengah surabaya (kediaman) sebagai nnnnnnnnnnnnnnni ll. pemohon perkara nomor puu xiii martin nama abraham amos, s.h. saga pekerjaan konsultan hukum advokat tea # alamat d h oto iskandar dinata nomor jalan puskesmas opa nomor rt. kelurahan bidaracina, jakarta timur, nama john bakar, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat jalan kampung rawa nomor kelurahan kebon jeruk, kecamatan kebon jeruk: nama rahmat artha wicaksana, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat jalan duren tiga raya kav. mampang prapatan, jakarta selatan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nama andreas wibisono, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat jalan batu pandan sutra nomor rt. rw. kelurahan kayu putih, kecamatan pulo gadung, jakarta timur, nama mohamad john mirza, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat komplek perum dki blok nomor rt.0o1, rw.o2, kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, jakarta timur, nama bintaro, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat jalan cemerlang rt. rw. kalibening baru, pondok gede, bekasi: nama ricardo putra, s.h. pekerjaan konsultan hukum advokat alamat jalan bentangan raya nomor sunter jaya, jakarta utara, sebagai n0n ann kanal lean para pemohon il: kesemuanya ataspihak terkait mahkamah agung: membaca keterangan tertulis pihak terkait perhimpunan advokat indonesia: memeriksa dengan seksama bukti para pemohon dan pihak terkait perhimpunan advokat indonesia, membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait perhimpunan advokat indonesia: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god advokat sebagai kewenangan untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta organisasi advokat selain perawi. ketika dalam putusannya nomor puu vii, ternyata putusan tersebut juga tidak memberikan solusi, sebab advokat memang melibatkan kehendak dan kewenangan pengadilan tinggi dalam sumpah advokat. advokat mengandung unsur keterlibatan kewenangan pengadilan tinggi dalam sumpah advokat, telah merugikan hak konstitusional para advokat yang bukan anggota perawi yang terhalang untuk disumpah. hal ini tidak sekadar sebagai masalah implementasi hukumnya, namun juga sebagai konsekuensi keterlibatan kewenangan pengadilan tinggi dalam sumpah advokat yang ditentukan oleh advokat tersebut. para advokat diikat oleh ketentuan advokat, yang ternyata merampas kemandirian advokat. asas kemandirian advokat berdasarkan advokat telah dilanggar dengan menggunakan dasar advokat itu sendiri. ketentuan advokat tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memenuhi asas kemandirianpemohon yang senasib seluruh indonesiatiran yang dilakukan mahkamah agung tersebut. pemohon mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan para advokat anggota perawi, berhak atas keadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk tidak didiskriminasi dengan advokat anggota perawi. mahkamah agung dan pengadilan tinggi merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idang terbuka sumpah advokat tersebut. hal tersebut disebabkan ketentuan advokat yang memungkinkan diinterpretasikan mengandung unsur keterlibatan kewenangan pengadilan tinggi yang menjadi syarat hukum dalam sumpah advokat. dengan demikian advokat tersebut terbukti telah mempersulit pemenuhan hak pemohon atau bahkan melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa lembaga yudikatif diberikan kewenangan untuk turut mengurusi penyelenggaraan sumpah advokat dan bahkan menangani administrasi pengiriman berita acara sumpah advokat kepada mahkamah agung dan menteri. padahal advokat itu sendiri menegaskan asas kemandirian advokat. ternyata dan advokat dapat dipergunakan alat bagi lembaga yudikatif untuk berlaku diskriminatif dan mempersulit pemenuhan hak advokat termasuk hak pemohon tersebut. maka, ketentuan advokat melanggar uud sebab ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh mahkamah agung dan pengadilan tinggi untuk memperlakukan orang termasuk pemohon secara diskriminatif, mempersulit pemenuhan hak para advokat yang bukan anggota perawi, termasuk pemohon. mahkamah agung dan pengadilan tinggi menjadi bebas menilai organisasi advokat mana yang diakuinya dan bebas menilai organisasi advokat mana yang tidak diakuinya, padahal telah mengakui semua organisasi advokat yang ada. perbedaan tafsir antara mahkamah agung dengan terhadap advokat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme suatu upaya hukum, kecuali hanya dengan dua jalan, yakni: lembaga legislatif dpr dan presiden) mengubah advokat dengan melenyapkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan campur tangan lembaga legislatif dalam pelaksanaan sumpah advokat, atau yang melenyapkan kewenangan lembaga yudikatif dalam penyelenggaraan sumpah advokat dalam suatu uji materiil terhadap advokat. bahwa hak konstitusional pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan advokat tersebut dapat dijelaskan selanjutnya ini. ketentuan advokatmbuat mahkamah agung dan pengadilan tinggi menafsirkannya sebagai kewenangan keterlibatannya dalam sumpah advokat, dalam hal: penyediaan tempat sumpah advokat pengadilan tinggi menurut domisili advokat tersebut: kewenangan bidang administrasi sebagaimana ditentukan advokat, yakni: salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada advokatmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan kewenangan tersebut maka mahkamah agung dan pengadilan tinggi yang bersangkutan dimungkinkan untuk menolak dilakukan sidang terbuka sumpah advokat dengan alasan yang dianggapnya benar. penolakan sumpah advokat oleh mahkamah agung atau pengadilan tinggi tersebut tidak mungkin digugat atau diuji melalui pengadilan lingkungan mahkamah agung sendiri, sebab pada atasnya pengadilan tidak boleh mengadili perkaranya sendiri. sedangkan permasalahan tersebut tidak dapat dinilai sebagai sengketa antar lembaga negara antara advokat dengan mahkamah, sebab advokat bukan lembaga yang dibentuk atau disebut uud putusan nomor nomor skin xi dalam kenyataannya, pengadilan tinggi seluruh indonesia atas permintaan mahkamah agung, tidak bersedia melakukan sumpah advokat kepada advokat selain anggota perawi.bahkan mahkamah agung tidak menggubris rekomendasi komnas ham dan agar memperhatikan hak para advokat anggota kai agar disumpah dalam sidang terbuka pengadilan tinggi. dengan demikian, advokaadvokasehingga pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat berbicara muka merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengadilan sebagai advokat, yang dibedakan dengan advokat anggota perawi. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahanidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan advokat anggota perawi untuk turut serta dalam pemerintahan menjalankan fungsi penegakan hukum sebagai advokat. hak untuk bekerjaerhalang untuk bekerja sebagai advokat. oleh sebab itu, advokat yang mengandung unsur keterlibatan tugas dan kewenangan pengadilan tinggi dalam sidang terbuka sumpah advokat, dimana pengadilan tinggi bebas menentukan untuk menolak atau tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat untuk organisasi advokat tertentu, termasuk organisasi advokat bukan perawi, harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dengan demikian, frase di sidang terbuka pengadilan tinggi dalam advokat harus dinyatakan bertentangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa demi tegaknya asas kemandirian advokat dan terlaksananya hak konstitusional pemohon sebagai advokat, maka kewenangan lembaga yudikatif yang berkaitan dengan teknis pengangkatan para advokat haruslah dieliminasi dari advokat, dalam hal ini kewenangan pengadilan tinggi yang terkandung dalam advokat tersebut. selanjutnya, setelah dihapuskannya kewenangan pengadilan tinggi dalam penyelenggaraan sumpah advokat, maka: organisasi advokat diberikan kewenangan untuk menjalankan sumpah advokat dengan dibantu oleh rohaniwan dan mengundang pula para pejabat publik yudikatif dan eksekutif masing masing tempat dilaksanakannya sumpah advokat oleh organisasi advokat yang bersangkutan, kehadiran para pejabat publik yang diundang tersebut bukan menjadi syarat sahnya sumpah advokat tersebut, tempat dilaksanakannya sumpah advokat tersebut adalah ibukota provinsi atau kabupaten kota wilayah domisili hukum advokat yang bersangkutan terdaftar, yang tempat tersebut ditentukan oleh organisasi advokat yang menyelenggarakan sumpah advokat tersebut. meskipun dalam soal tempat penyelenggaraan sumpah advokat ini merupakan hal administratif yang dapat diatur sendiri oleh organisasi advokat sendiri, selama tempat yang ditentukan tersebut berada wilayah domisili hukum advokat tersebut terdaftar, dengan melihat apakah sumpah tersebut diselenggarakan oleh cabang organisasi advokat tingkat kabupaten kota atau tingkat provinsi, sesuai penunjukkan oleh pengurus pusat organisasi advokat tersebut. berita acara sumpah advokat dibuat oleh organisasi advokat yang menyelenggarakan sumpah advokat tersebut dan salinannya dikirimkan oleh organisasi advokat tersebut kepada mahkamah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god agung, kementerian republik indonesia yang membidangi hukum dan organisasi advokat yang bersangkutan. bahwa oleh sebab itu, pemohon berpendapat bahwa ketentuan advokat sepanjang memuat kata frasa di sidang terbuka pengadilan tinggiditempat yang ditentukan organisasi advokat penyelenggara sumpah advokat wilayah provinsi pada domisili advokat yang bersangkutan terdaftar, yang dalam acaradvokat yang menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat tersebut tetap dapat menyelenggarakan acarkementerian republik indonesia bidang hukum. oleh karenanya kata frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan dalam advokat yang merupakan akibat atau kelanjutan ketentuan advokat tersebut, juga serta merta harus dinyatakan pula melanggar uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa alternatif penyelesaian konstitusional lainnya oleh mahkamah ini dalam rangka memenuhi hak konstitusional pemohon yang dilanggar oleh adanya ketentuan dan advokat tersebut adalah mahkamah ini menyatakan bahwa dan advokatmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idatau kabupaten kotadalam hal tersebut ditafsirkan bahwa keterlibatan kewenangan pengadilan tinggi dalam penyelenggaraan sumpah advokat menurut dan advokat bukanlah sebagai kewenangan, namun terbatas sebagai tugas dan kewajiban hukum formil, dan apabila tugas dan kewajiban hukum tersebut tidak dilaksanakan pengadilan tinggi maka organisasi advokat tetap berwenang berhak menyelenggarakan sumpah advokat, sehingga dengan demikian ketidakbersediaan atau penolakan pengadilan tinggi untuk melaksanakan sidang terbuka sumpah advokat tidak berpengaruh pada pelanggaran hak konstitusional para advokat. ilsebagai kewenangannya untuk tidak bersedia atau menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat pengadilan tinggi, sehingga hal itu juga melanggar asas kemandirian advokat. ketentuan tersebut melanggar uud dan dan uud yakni melanggarhak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat bekerja sebagai advokat, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, serta hak turut dalam pemerintahan sebagai bagian dari penegak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hukum. ketentuan tersebut menimbulkan tirani dalam penafsirannya oleh mahkamah agung dan pengadilan tinggi yang melanggar asas kemandirian advokat. advokat sepanjang memuat kata frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi dan advokat sepanjang memuat frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan: atau: dan advokat harus dinyatakansidang terbuka pengadilan tinggi dan undang undang nomor tahun tentang advokat sepanjang memuat frasa oleh panitera merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengadilan tinggi yang bersangkutan , bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan kata frasa dinovember sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon: bukti fotokopi surat keterangan advokat subagyo, s.h.,m.h. tanggal maret bukti fotokopi sertifikat pendidikan khusus profesi advokat diterbitkan perawi tanggal november bukti fotokopi tanda lulus ujian calon advokat nomor kai pula iv yang diterbitkan kai tanggal desember bukti fotokopi kartu tanda anggota kai: bukti fotokopi surat komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) kepada ketua mahkamah agung tertanggal februari nomor pmt i1 bukti fotokopi surat komisi yudisial ky) kepada mahkamah agung tertanggal april nomor p.ky bukti fotokopi berita acara sumpah advokat pada tanggal desember yang diselenggarakan kai bekerjasama dengan rohaniwan islam kementerian agama ri: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god duduk perkara perkara nomor puu xiimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi surat ketua pengadilan tinggi jawa timur kepada fajar achmad dm, s.h. tanggal april nomor hk iv bukti fotokopi ijazah sarjana hukum milik pemohon diterbitkan universitas surabaya, bukti fotokopi ijazah magister hukum milik pemohon diterbitkan universitas airlangga surabaya. perkara nomor puu xiiidengan nomor puu x11 yang telah diperbaiki tanggal april yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah yang menguraikan hal hal sebagai berikut: latar belakang permasalahan bahwa sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang advokat, hingga saat ini tidak ada organisasi advokat yang sah (legitimate) dan hanya diakui secara de facto yaitu perawi dan kai dan tidak diakui secara de jure , oleh karena dalam aplikasi dan implementasi undang undang guo tidak memenuhi kriteria dalam yang sampai saat ini belum terbentuk sesuai mandat advokat, sehingga perlu diperjelas amanat yang ditentukan oleh undang undang sebagai berikut: bahwa perawi didirikan oleh para individu dan bukan bertindak untuk dan atas nama kepentingan para anggota organisasi (vide advokat), sehingga kontradiksi dengan konsiderans huruf (c): advokat sebagai profesi: dan tidak sinkron dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang undangan , . (bukti p1) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa akibat pertikaian organisasi perawi versus kai yang terjadi pada tanggal mei dan terbitnya sama nomor kma tanggal mei yang isinya sebelum bersatu kembali organisasi advokat, ketua pengadilan tinggi tidak akan mengambil sumpah para calon advokat menjadi advokat. dengan terbitnya sama guo telah diuji materi terhadap nomor tahun tentang advokat, dan menghasilkan putusan nomor puu vii (tanggal desember yang secara jelas tertera pada halaman paragraf pertimbangan hukum majelis hakim dengan seluruh akibat hukumnya yang bersifat era omnes dan wajib dipatuhi oleh siapapun tanpa kecuali. (bukti berdasarkan uraian atas, para pemohon mengajukan permohonan uji materil ulang judicial review) terhadap hal hal penting yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh perawi maupun kai serta mari dan seluruh indonesia, berdasarkan putusan nomor guo terhitung sejak tahun s d terkait pelanggaran hak konstitusional para pemohon, untuk kepentingan tersebut maka para pemohon perlu memenuhi hal halo.bahwa para pemohon adalah sebagai orang perorangan warga negara indonesia, yang mengalami kerugian moril sejak diberlakukan undang undang nomor tahun tentang advokat, dalam kurun waktu sejak tahun sampai dengan atau selama sepuluh) tahun terakhir ini undang undang guo banyak menimbulkan permasalahan yang merugikan sebagian besar advokat dari hampir semua organisasi advokat dalam menjalankan fungsi tugasnya. oleh karena itu,1i1 (tanggal mei jis. putusan mahkamah konstitusi nomor puu (tanggal september telah menentukan (lima) syarat kerugian dan atau kewenangan konstitusional seperti yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun sebagaimana telah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diubah denganerdasarkan uraian atas, para pemohon memohon uji materi ulang judicial review) atas nomor tahun tentang advokat, perlu menyampaikan hal hal penting terkait dengan kepentingan hukum para pemohon, seperti yang diuraikan berikut ini: bahwa para pemohonnomor tahun tentang advokat, namun pada faktanya para pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai advokat dengan terbitnya sama nomor kma tanggal juni yang mulai dari pn, pa, dan ptun jika tidak dapat menunjukan berita acara sumpah bas) yang dikeluarkan oleh kpt wilayah hukumnya, hal iniapat diterima oleh akal sehat. (bukti bukti p 3a) bahwa pelarangan advokat kai berbicara pengadilan merupakan pelanggaran hak konstitusional para pemohon dan seluruh advokat non perawi, yang bukan merupakan otoritas kewenangan mari maupun jajaran lembaga peradilan yang berada bawahnya, hal ini akibat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id ketentuanyang secara tegas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan putusan nomor puu (tanggal februari jis. putusan nomor puu (tanggal desember jis. putusan nomor puu vii (tanggal desember yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua jajaran lembaga peradilan baik itu pada tingkat pn, pa, pt, ptun, dan mari tanpa terkecuali. bahwa menurut hemat para pemohon dalam hal permohonan uji materiil ini, tentang hal dimaksud pada angka (satu) dan angka atas, sudah tidak sejalan lagi dengan jiwa dan roh hukum spirit law) berdasarkan ketentuan nomor tahun tentang advokat, bahwa pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam putusan nomor puu vii (tanggal desember mengakui perawi dan kai secara facto ada. dengan demikian, setelah (dua) tahun putusan guo dibacakan terhitung tanggal desember s d tanggal desember sudah harus melakukan kongres bersama para advokat seluruh indonesia, sesuai dictum putusan bagian mengadili paragraph (empat) halaman(putusan guo tidak dipatuhi oleh perawi, kai maupun mari dan kpt). bahwa tidak ada satupun putusan melegitimasi perawi sebagai wadah tunggal (vide putusan nomor puu i juncto nomor puu iv juncto nomor puu iv juncto nomor puu iv juncto nomor puu viii juncto nomor puu viii juncto nomor puu viii sebagai variabel tekstual dan kontekstual pertimbangan hukum menyebut organisasi advokat oa) tanpa embel embel perawi dibelakangnya, hanya putusan nomor menyatakan secara facto perawi dan kai ada untuk sementara dalam dua tahun putusan diucapkan harus melaksanakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kongres bersama advokat untuk membentuk wadah tunggal advokat sesuai ketentuan advokat. bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan guo, maka pemohon dan rekan advokat lainnya menyiratkan kpt dki jakarta melalui surat nomor kali psaivii (tanggal juli sebagaimana isi pada pokok surat dimaksud. (bukti selanjutnya dijawab oleh kpt dki jakarta dengan nomor w10 u ot. vii (tanggal juli sebagaimana isi pada pokok surat tersebut. (bukti bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik (good will) oleh perawi dan kai untuk mematuhi putusan nomor guo, maka para pemohon membentuk organizing committee oc) pada tanggal november dalam rangka untuk pelaksanaan kongres bersama advokat seluruh indonesia, dan telah disampaikan undangan secara resmi kepada kadin, ipni, hari, aai, spi, api, hhrm, akhir, perawi, kai, perajin, guna pembentukan sering committee sc) sesuai ketentuan nomor tahun tentang advokat, dalam hal untuk penyelesaian masalah perawi dan kai sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (bukti s d bukti bahwa perihal undangan dimaksud telah mendapat jawaban dari ketua komisi iii dpr r.i. dr. marzuki alie, tanggal januari mnanunnenenu (bukti dan berikutnya surat jawaban dari kepala kepolisian ri. register nomor tanggal januari sebagaimana bunyi pada pokok surat tersebut. (bukti bahwa selama diberlakukannya nomor tahun tentang advokat, telah banyak menimbulkan masalah dalam praktik akibat pelarangan oleh majelis hakim pengadilan terhadap para pemohon sehingga tidak dapat menjalankan fungsi tugasnya sebagai advokat, sedangkan putusan nomor menyatakan bahwa perawi dan kai secara facto ada tanpa diskriminasi mempersoalkan advokat dari organisasi manapun, oleh karena itu maka para pemohon perlu melakukan analisis tentang masalah hukum sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tentang permasalahan hukumnya bahwa dengan diberlakukannya nomor tahun tentang advokat, secara faktual dan aktual telah merugikan hak konstitusional para pemohon sehingga perlu untuk dilakukan analisis tentang masalah hukum, seperti yang diuraikan berikut ini:nomor guo. bahwa ketentuan advokat bersifat tidak konstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) artinya bahwa, ., divide putusan nomor puu xi tanggal september hlm. paragraf angka oleh sebab itu, sesuai dengan kewenangan majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memberikan penafsiran baru terhadap advokat sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan polemik tentang penumpahan advokat. bahwa sesuai uraian uraian atas, muncul dua hal pokok yang menjadi kontroversi perdebatan satu sisi menyatakan bahwa putusan adalah sumber hukum setara undang undang yang bersifat final and binding serta wajib dipatuhi dan dijalankan para pihak terkait tanpa terkecuali. apabila tidak dijalankan maka tidak ada lagi daya paksa akibat telah berkekuatan hukum mengikat. sedangkan pendapat satu sisi lainnya menyatakan bahwa apabila putusan guo sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan terhitung tanggal desember s d tanggal desember meskipun tidak dijalankan secara otomatis putusan guo menjadi status guo , sehingga dan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara otomatis menurut hukum dapat diberlakukan seperti sediakala. berdasarkan uraian uraian pada huruf angka atas, maka mahkamah konstitusi dan kewenangannya wajib untuk mengendarai dan memperjelas merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perbedaan pendapat dalam tafsir konstitusi atas putusan nomor yang bersifat final and binding dan bersifat era omnes , bahwa penafsiran dan pendapat satu sisi yang menyatakan dan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat otomatis tidak berlaku lagi.???, oleh karena tidak ditaati dan dijalankan secara konsisten dan konsekuen, ataukah pendapat satu sisi lainnya bahwa dan yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, oleh karena telah lewat tenggat waktu berlakunya putusan guo yang tidak ditaati dan dipatuhi serta dijalankan maka secara otomatis dapat diberlakukan kembali.??? sebelum menjawab dua pandangan yang dimaknai secara parsial dan krusial oleh para praktisi hukum tersebut atas, khususnya yang terkait dengan amar pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim mahkamah konsitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan uji materi nomor puu vii sesuai dengan perbedaan pendapat hukum sebagaimana yang diutarakan atas, maka menurut hemat para pemohon agar sebelum masuk dalam dua pendapat yang berbeda tersebut, maka muncul dua variable pertanyaan yang secara expresses verbs dapat dikategorikan sebagai berikut: bahwa apakah putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang sudah berkekuatan hukum tetap (final and binding) dan telah dimuat dalam berita negara dan berlaku setara dengan undang undang jika tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait dalam perkara guo, maka secara otomatis mengenai ketentuan dan yang telah diuji dan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat tersebut apakah otomatis tidak berlaku lagi.???: artinya bahwa untuk sementara selama dua tahun putusan ini berlaku maka organisasi advokat facto sudah harus memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan putusan mahkamah konstitusi guo, namun apabila tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan maka merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god apakah ketentuan undang undang advokat secara otomatis dapat diberlakukan kembali.??? bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang advokat yang telah diuji dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusidua buah pertanyaan tersebut atas, berangkat dari dua buah perbedaan frasa yakni: untuk sementara dalam dua tahun setelah putusan ini diucapkan dan yang kedua adalah frasa undang undang nomor tahun adalah tidak konstitusional bersyarat conditional unconstitutional),semua persyaratan yang telah ditetapkan dan diputus oleh majelis hakim mahkamah konstitusi dalam amar putusan nomor puu vii sama sekali tidak dipatuhi dan dijalankan oleh pihak terkait baik perawi dan kai maupun kewajiban ketua pengadilan tinggi berdasarkan perintah undang undang, oleh karenanya apakah persyaratan advokat tersebut menjadi telematika dan telah menimbulkan problem baru bagi para pemohon yang dipermasalahkan dalam persidangan, padahal ketentuan dan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat lagi. berdasarkan uraian pada huruf tentang permasalahan hukumnya angka s d angka huruf s d huruf tersebut atas, maka para pemohon merasa perlu untuk mengedepankan hak hak konstitusional para pemohon merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang telah dijamin serta dilindungi oleh uud yang secara faktual dirugikan dengan diberlakukannya nomor tahun tentang advokat, akibat pertikaian perawi versus kai yang belum diselesaikan sejak tahun s d tahun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. itu sebabnya, perlu dilakukan pengujian ulang (re judicial review) atas materi muatan dan advokat guo yang telah menimbulkan kerugian para pemohon selama kurun waktu tahun yang kontroversi dengan mandatory putusan guo baik oleh perawi dan kai termasuk mari dan kpt seluruh indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam dictum putusan guo sebagai batu uji (touch stone) uji materi ulang yang termuat dalam perbandingan kurva batu uji materil pada bagian berikut ini. batu uji (touch stone) uji materil undang undang advokat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bahwa untuk membedakan perbandingan uji materiil (judicial review) sebelumnya tentang advokat berdasarkan putusan nomor puu vii terkait dengan dan yang dipergunakan sebagai batu uji (touch stone) terhadap ketentuan uud terdahulu dengan uji materiil ulang (re judicial review) tentang ketentuan dan advokat untuk menjadi parameter pembanding seperti yang telah dikualifisir dalam kurva dan kurva ii, berikut ini. kurva (materi muatan uji materil advokat terdahulu materi muatan keterangan materi muatan keterangan advokat uud tidak konstitusional batu uji uji materil bersyarat conditional (touch stone) unconstitutional) dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpenjelasan: bahwa ketentuan tenggat waktu seperti tertera dalam amar putusan nomor puu vii tanggal desember berlaku sampai dengan tanggal desember yang menyatakan bahwa organisasi advokat perawi dan kai sudah harus melaksanakan kongres bersama advokat untuk membentuk wadah tunggal sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, dan apabila dalam dua tahun setelah putusan diucapkan belum juga terbentuk organisasi advokat, maka perselisihan tentang organisasi advokat yang sah diselesaikan peradilan umumputusan guo sama sekali tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan baik oleh perawi dan kai termasuk oleh mari dan kpt seluruh indonesia dengan segala akibat hukumnya, sehingga para pemohon merasa perlu untuk dilakukan pengujian ulang (re judicial review)kurva il. materi muatan uji materil advokat sekarang) merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god atas undang undang nomor tahun tentang advokat yang bertentangan terhadap undang undang dasar advokat uud dan (re judicial review) (touch stone) alasan alasan yuridis yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan uji materil ulang atas undang undang nomor tahun tentang advokat oleh para pemohon bahwa materi muatan dalam ketentuan dan nomor tahun tentang advokat yang dimohonkan oleh para pemohon untuk menegaskan frasa yang terbelit didalamnya dan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hal mana dipandang sangat berimplikasi diskriminatif,dibawah organisasi non perawi yang telah diperlakukan secara tidak adil dan bijak, baik oleh mari dan kpt serta para hakim lembaga peradilan yang melarang advokat kai berbicara, sehingga sangat merugikan para pemohon dan para advokat non perawi umumnya, dapat dijabarkan hal hal penting sebagai berikut: bahwa ketentuan advokat menentukan bahwadiwilayah domisili hukumnya . sebagaimana didelegasikan sementara (temporary derogable) dalam dictum putusanmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idbahwa materi muatan dalam undang undang advokat secara express verbs juga telah dinyatakan secara zakelijkapabila tidak dilaksanakan sumpah advokat oleh maka ketentuan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa ketentuan advokat tentang salinan berita acara sumpah bas) menjadi tugas panitera pengadilan tinggi sebagai perantara administratif untuk menyampaikan kepada mari, menteri dan organisasi advokat sebagguo yang telah mencabutkhususnya tentang pengawasan terhadap advokat oleh mari telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii (tanggal februari bahwa ketentuan terkait dengan lafal sumpah advokat dalam yang menugaskan panitera untuk menyampaikan salinan bas mari, menteri dan organisasi advokat terkait dengan frasa disinilah letak pelanggaran mutlak terhadap asas kemandirian advokat seperti dimaksud dalam konsiderans huruf juncto advokat, oleh sebab itu maka tugas menafsirkan konstitusi terhadap hak para pemohon merupakan kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara guo, agar dapat menguji kembali (re eliminate) dengan memperhatikan perwujudan asas kemandirian advokat untuk memberikan solusi konstitusional atas kebuntuan hukum yang dikangkangi oleh mari maupun kpt seluruh indonesia dengan cara abused power . merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa berdasarkan penjabaran yang secara jelas pada huruf angka sampai angka tersebut atas, maka menurut hemat para pemohon bahwa hak hak memperoleh keadilan hukum (justiabelen) dan kepastian hukum dalam proses hukum yang berkeadilan (due process law) untuk tidak dilakukan perbedaan dengan advokat perawi, yang secara nyata dan jelas bahwa ketua mari maupun kpt telah menafsirkan substansi secara extra constitutional dan bertindak unconstitutional terhadap hak konstitusionalitas dari para pemohon. . bahwa samping itu pula ketua mari dan kpt seluruh indonesia telah membangkang dan mengangkangi otoritas kewenangan mahkamah konstitusi sebagai penafsir tertinggi uud tahun (the sole interpreter constitution) yang tidak boleh ditafsirkan sesuka sendiri oleh lembaga atau institusi negara yang bukan merupakan kewenangannya (authority interpreter constitution), maka disinilah diharapkan agar yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara guo agar dapat meminimalisir dan mengakhiri pertikaian yang terjadi antara organisasi advokat perawi dan kai serta campur tangan dari ketua mari maupun kpt dalam hal konflik hukum sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum yakni: itis finir potret bahwa setiap perkara harus ada akhirnya. bahwa pemberlakuan undang undang advokat,organisasi perawi versus kai sejak tahun sampai tahun belum diselesaikan secara tuntas, oleh akibat adanya tendensi yang bernuansa diskriminatif oleh ketua mari dan kpt yang telah keliru memanipulasi dan menafsirkan secara serampangan bahkan mengingkari putusan nomor puu vii dan menyatakan putusan guo bersifat banci dan tidak jelas, sehingga diterbitkan sama nomor kma tanggal juni yang telah mencederai dictum putusan mahkamah konstitusi guo, dan secara prinsipil telah menginjak injak kehormatan mahkamah konstitusi (the honorable constitutional abused) sebagai satu satunya penafsir merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tertinggi konstitusi (the sole interpreter constitution) yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uud bahwa terbitnya sama nomor kma v tanggal mei juncto sama nomor kma ix tanggal september juncto sama nomor kma vi tanggal juni juncto sama nomor kma hk. tanggal maret menyoal berita acara sumpah oleh kpt yang dapat berbicara pengadilan, maka ketentuan boleh jadi telah melanggar uud karena dijadikan dasar pegangan mari dan kpt untuk menzholimi dan menginjak injak harkat dan martabat seluruh advokat non perawi yang tidak disumpah oleh kpt untuk menjadi bahan ejekan dan hinaan serta dipermalukan dimuka pengadilan dan klien. padahal, jika dicermati secara logika hukum mandatory dictum putusan mahkamah konsitusi nomor sudah cukup jelas memerintahkan kpt agar mengambil sumpah advokat dengan tidak membedakan advokat dari organisasi advokat manapun, sedangkan yang tidak menjalankan adalah kpt maka yang salah itu apakah undang undang atau perilaku abused power oleh kpt sendiri.??? bahwa sesuai dengan uraian uraian atas, perihal diskriminasi sumpah advokat oleh mari dan telah menimbulkan telematika norma norma filosofis yang dilanggar oleh ketentuan terkait dengan tentang lafal sumpah advokat serta proses administratif terkait dengan yang bersifat attribution oath ceremonial dan bukan constitution oath command sehingga persoalan sumpah menjadi ambivalen dan inkonstitusional terhadap kesakralan sumpah dalam ranah seremonial atribut dipaksa masuk dalam ranah filosofis konstitusional , tentang hubungan transendental antara manusia dengan tuhan secara vertikal satu sisi, sedangkan sisi lainnya diperdebatkan dengan keterkaitan hubungan horisontal antara manusia dengan manusia dalam ranah non holistik yang berakibat konflik kepentingan antara manusia dengan manusia, atau antara manusia dengan institusi (conflict institutional and human interested) sehingga masalah penumpahan ini sudah tidak sakral lagi dan menjadi inkonstitusional, karena telah melanggar hak hak konstitusional dengan cara menghambat ruang gerak para pemohon mencari nafkah. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diskriminasi penumpahan advokat bertentangan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan melanggar hak konstitusional dari para pemohon bahwa hak konstitusional para pemohon telah dijamin dalam juncto juncto juncto juncto juncto uud khususnya hak dan keyakinan menjalankan profesi advokat yang telah melanggar dengan berlakunya ketentuan advokat, karena memberikan otoritas kepada mari seluruh indonesia untuk mendiskriminasi pengambilan sumpah atau janji advokat yang memprioritaskan perawi dan menyambungkan kai, sehingga berita acara sumpah advokat yang bukan dikeluarkan oleh kpt dipandang tidak sah oleh negara, terkecuali bagi advokat yang telah diambil sumpahnya hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi diwilayah domisili hukumnya. bahwa negara indonesia mengakui dan percaya terhadap tuhan yang maha esa (vide: sila pertama pancasila). kepercayaan secara nasional ini juga telah diakui oleh dunia internasional bahwa indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan (vide dan uud bahwa hak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan upaya untuk mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan ketentuan yang atur dalam uud menyatakan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . bahwa hak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kemajuan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sesuai dengan ketentuan yang hak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap tindak dan hati nuraninya sesuai dengan ketentuan yang atur merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dalam uudhak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan perlindungan hak pribadi dan keluarga, mempertahankan harkat dan martabatnya serta memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segara bentuk ancaman dan tekanan, sesuai dengan ketentuan yang atur dalam. bahwa hak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kesempatan dan manfaat dalam hal persamaan dan keadilan dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan yang atur dalamhak konstitusional para pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan tidak adanya penyiksaan, perampasan kemerdekaan dan pikiran serta diperlakukan dengan adil hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamluruh penjabaran dalam dan yang termaktub dalam uud tersebut atas, secara tegas dan transparan menekankan dan menyatakan secara jelas bahwa hak konstitusional dalam hal keyakinan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun (non derogable rights). merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berdasarkan uraian dan tersebut atas, maka hak keyakinan dan kepercayaan itu dapat diklasifikasikan menjadi (dua) norma penting, yaitu: norma kebebasan menjalankan keyakinannya, yaitu: merupakan forum internux yang berada dalamhak dan keyakinan dan kepercayaan yang diyakininya dan untuk penganutnya serta melaksanakan keyakinan dan kepercayaannya dalam lingkup privat transendental antara manusia dengan tuhan komnas ham, norma kebebasan menjalankan kepercayaannya, yaitu: adalah forum external yang merupakan dimensi kolektif dari kepercayaan dan keyakinan seseorang yang tercermin dalam esensi perlindungan terhadap eksistensi seseorang yang secara eksplisit perlu mempertahankan keyakinan spiritualitasnya untuk melindungi dirinya dari semua nasir, yakni dalam hal ini termasuk diucapkannya suatu sumpah jabatan berdasarkan atas keyakinan agama dan kepercayaannya. bahwa berdasarkan klasifikasi hak atas kepercayaan dan keyakinan seseorang tersebut atas, dapat ditarik benang merah terhadap ritual pengucapan sumpah atau janji hadapan tuhan allah yme yang dilakukan berdasarkan agama dan keyakinan masing masing manusia adalah merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bersumber pada kepercayaan atau iman seorang manusia kepada tuhan allah yme sebagai sang pencipta, sehingga dapat dinyatakan secara tegas bahwa pelaksanaan sumpah atau janji seorang advokat adalah merupakan suatu bentuk ekspresi humanis terhadap kegiatan dalam menjalankan ritual kebebasan berkeyakinan dan kepercayaannya terhadap tuhan yang maha esa. bahwa secara jelas telah diketahui tentang sikap mari seluruh indonesia sesuai ketentuan advokat, telah memberikan pembatasan terkait dengan pelaksanaan suatu hak dan kepercayaan tentang pengucapan ritual sumpah atau janji advokat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang ditentukan secara limitation dan hanya bersifat atribut seremonial hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi yang hanya bertanggungjawab atas sesama manusia dan bukan manusia dengan tuhan. bahwa perihal pembatasan pelaksanaan pengucapan sumpah advokat yang menjadi simbol atribut oleh mari cg. seluruh indonesia tersebut secara langsung telah membatasi hak kebebasan dalam menjalankan keyakinan seseorang mana perihal suatu pelaksanaan sumpah tersebut sesungguhnya tidak memerlukan perantaraan otoritas kekuasaan mari seluruh indonesia , karena pengucapan sumpah itu dapat dijalankan oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan masing masing dan merupakan tanggung jawab dari pribadi yang mengucapkan sumpah tersebut langsung kepada tuhan. namun dalam perkembangannya, pembatasan tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para pemohon pada saat dihadapkan pada tafsir hukum yang sempit yang dipahami oleh mari seluruh indonesia yakni menganggap bahwa keabsahan sumpah advokat yang sah dan diakui oleh mari seluruh indonesia adalah sumpah yang diucapkan hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi, sedangkan sumpah yang diucapkan luar sidang pengadilan tinggi dinilai sebagai bentuk sumpah yang tidak sah. bahwa dengan bentuk pembatasan dan penafsiran sempit yang dilakukan oleh mari seluruh indonesia perihal pengucapan sumpah advokat tersebut, selanjutnya diimplementasikan guna melakukan penilaian subjektivitas atas suatu keabsahan dari bentuk pengucapan sumpah advokat apakah sah atau tidak sah, maka jelas akan menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon untuk menjalankan fungsi tugasnya sebagai advokat sebagaimana yang telah atur dalam ketentuan dan juncto dan advokat, sekaligus bertentangan terhadap ketentuan yang atur dalam uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penafsiran yang dilakukan mari dan seluruh indonesia terhadap keabsahan sumpah advokat melanggar azas persamaan hak hadapan hukum dan hak asasi manusia yang bersifat diskriminatif terhadap para pemohon bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya, mari seluruh indonesia telah melakukan tindakan diskriminasi baik langsung atau tidak langsung terhadap para pemohon sebagai advokat yang telah diajukan pengambilan sumpah oleh organisasi advokat tetapi tidak digubris, sehingga melalui organisasi advokat telah melakukan pengucapan sumpah advokat luar sidang pengadilan tinggi. perihal sumpah advokat tersebut telah dilakukan oleh para pemohon secara sungguh sungguh berdasarkan agama dan kepercayaannya hadapan para pemuka agama dan wajib dipertanggungjawabkan kepada tuhan. tindakan diskriminasi tersebut secara nyata dilakukan oleh mari dengan mengeluarkan sama nomor kma hk.0o1! tanggal maret dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh indonesia dengan pembuatan pengumuman pengumuman serta kebijakan kebijakan pengadilan yang pada pokoknya melarang advokat (para pemohon) yang belum melakukan pengucapan sumpah advokat hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi tidak diperbolehkan untuk berbicara mendampingi klien pengadilan. bahwasanya apa yang menjadikan perbedaan antara sumpah advokat yang diucapkan oleh advokat hadapan rohaniawan pemuka agama dengan sumpah advokat yang diucapkan oleh advokat sidang terbuka pengadilan tinggi, adalah hanya perihal tempat dilaksanakan penumpahan tersebut, namun terkait dengan lafal sumpah advokat tersebut adalah sama dan sesuai dengan bunyi lafal yang terdapat pada ketentuan advokat. pada faktanya telah terkuak dan terungkap, walaupun sumpah advokat oleh advokat tersebut sama sama diucapkan dengan sungguh sungguh sesuai dengan agama dan keyakinannya, namun hanya dengan perbedaan tempat dilaksanakannya sumpah advokat tersebut, mari seluruh indonesia secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum menafsirkan bahwa sumpah yang sah dan diakui oleh maritersebut maka pemohon menyampaikan bahwa pemohonsikap mahkamah agung yang tiran dalam menafsirkan advokatkomisi nasional hak asasi manusia komnas ham) dengan surat tertanggal pebruari nomor pmt i1 (alat bukti surat dan komisi yudisial ky) dengan surat tertanggal april nomor p.ky (alat bukti surat keduanya telah meminta ketua mahkamah. agung agar merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god seluruh indonesia adalah sumpah advokat yang diucapkan sidang terbuka pengadilan tinggi, sehingga advokat advokat (para pemohon) yang tidak mengucapkan sumpah advokat sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya dilarang untuk bersidang atau menjalankan profesinya sebagai advokat pengadilan seluruh indonesia. bahwa berdasarkan hal itu maka telah secara jelas dan terang bahwa mari seluruh indonesia telah melakukan diskriminasi subyektif dan tendensius dalam menilai suatu keabsahan sumpah advokat yang dalam hal tersebut juga melekat status profesi advokat yang setara hadapan hukum, antara kedua macam advokat, yaitu: advokat yang bersumpah sidang pengadilan tinggi yang dianggap sah, dan advokat (para pemohon) yang hanya bersumpah hadapan rohaniawan pemuka agama dan bukan hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah hukumnya dianggap tidak sah. diskriminasi sumpah advokat menimbulkan pertentangan norma pemenuhan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum bahwa norma yang sebenarnya terdapat dalam dan advokat adalah mengatur agar advokat sebelum menjalankan pekerjaannya atau profesinya, wajib melakukan sumpah dengan sungguh sungguh sesuai dengan agama dan keyakinannya masing masing, sehingga dalam menjalankan profesi advokat wajib dijalankan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran ajaran agama dan keyakinannya masing masing advokat itu sendiri sebagai manusia beragama yang bertanggung jawab terhadap tuhan. bahwa berdasarkan hal tersebut, secara jelas dan terang dapat dikatakan subjek yang harus dan wajib melakukan sumpah tersebut adalah diri advokat sendiri, sehingga mari seluruh indonesia dalam hal ini tidak dapat turut campur terhadap kewajiban dari advokat dalam hal pengambilan sumpah, apalagi dengan sengaja menghalang halangi hak hak advokat untuk mengucapkan sumpah. bahwa pembatasan tempat yang ditetapkan oleh mari seluruh indonesia dalam advokat, yakni sumpah tersebut harus diucapkan sidang terbuka pengadilan tinggi, tidak dapat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id secara serta merta menjelma dan bermanifestasi atau ditafsirkan oleh mari seluruh indonesia menjadi norma hukum baru yang menyatakan bahwa mari seluruh indonesia yang memiliki hak mutlak (absolute right) untuk mengangkat atau menyelenggarakan pengucapan sumpah advokat tersebut. bahwa advokat tersebut sama sekali tidak mencantumkan adanya hak mutlak (absolute right) yang diberikan kepada mari seluruh indonesia untuk mengangkat atau menyelenggarakan pengucapan sumpah advokat tersebut, namun hanya terdapat frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya yang merupakan bentuk keterangan tempat mana tempat diadakan diselenggarakan sumpah advokat tersebut. bahwa kenyataannya, ditafsirkan oleh mari seluruh indonesia sebagai bentuk kewenangan mutlak (authority and absolute right) yang diberikan oleh undang undang kepada mari seluruh indonesia untuk melakukan penumpahan advokat, hal ini terlihat dari arogansi penyalahgunaan wewenang (abused power) yang secara langsung tampak jelas mari seluruh indonesia yang hanya mau melakukan penumpahan terhadap advokat perawi dan menolak advokat non perawi yang belum mengucapkan sumpah sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah hukumnya, yang dinilai dan diputuskan melalui beberapa buah sama mari seluruh indonesia yang bertentangan dengan putusan nomor (tanggal desember bahwa terdapat fakta, advokat yang berdomisili wilayah mengucapkan sumpah advokat sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah tetapi malah hal tersebut diperbolehkan oleh pihak pengadilan untuk bersidang, padahal jelas jelas dalam advokat ditentukan advokat yang berdomisili wilayah wajib bersumpah sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah juga. hal ini menjadi terang dan jelas bahwa norma yang terdapat dalam sangat tidak jelas dan dapat ditafsirkan lain. bahwa dengan terdapatnya penafsiran penafsiran yang sangat bertentangan atau multitafsir dengan norma norma. hukum lainnya merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana terdapat dalam advokat tersebut atas, maka sudah jelas dapat dinyatakan secara tegas hal tersebut mengakibatkan hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, yang dijamin sepenuhnya oleh uud terhadap para pemohon tidak dapat terpenuhi seutuhnya. bahwa berdasarkan uraian uraian sebagaimana yang sudah secara jelas dan terang benderang dijabarkan pada huruf angka sampai angka tersebut atas, maka sampailah para pemohon pada suatu tujuan implisit dan eksplisit yang konkret terkait dengan sumpah advokat yang menjadi telematika dan banyak menimbulkan konflik baik oleh organisasi advokat maupun mari dan pengadilan tinggi oleh akibat hal hal menyangkut kepentingan terselubung (the hiding vested interest) yang dapat disimpulkan sebagi berikut: kesimpulan bahwa masalah sumpah jabatan adalah hanya sebagai kewajiban atribut dan bukan kewajiban konstitutif yang hanya bersifat seremonial belaka, seperti sumpah jabatan presiden dilakukan hadapan mpr, demikian juga menteri negara dan pejabat tinggi negara diambil sumpahnya oleh presiden, dan jaksa oleh jaksa agung, demikian juga hakim oleh ketua mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi diambil sumpahnya oleh presiden, berbeda dengan advokat yang menurut ketentuan undang undang advokat disumpah oleh kpt wilayah domisili hukumnya yang secara kasat mata ketentuan sumpah tersebut terbelit tujuan komersial dan harus dibayar dengan sejumlah besar nilai uang yang telah ditentukan secara nominal.??? bahwa berbeda dengan sumpah presiden dan pejabat tinggi negara serta menteri negara dan jaksa serta hakim termasuk jabatan notaris tidak bernilai komersial dan diperjualbelikan tentang penumpahan seperti advokat, maka sinilah terjadi conflict interested sehingga organisasi advokat dan anggotanya telah dipecundangi dan diperbodohi oleh kepentingan politis yang merusak nilai nilai moralitas dan tataran penyandang status advokat yang nota bene official nobile menjadi semacam stigma dalam sumpah yang menjadi tanggung jawab manusia dengan tuhan dikomersialkan dengan nilai uang dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tataran implementasi yang bersifat attribution oath ceremonial dan bukan constitution oath command yang bersifat sakral (holistik), sehingga nama tuhan telah secara langsung atau tidak langsung diperjualbelikan dengan nilai uang, maka timbul pertanyaan apakah tuhan dinilai dengan harga jual beli.???, dan apakah itu bukan suatu laktat dan kutuk jika nama tuhan dikomersialkan hanya untuk nilai uang.???, ataukah kemuliaan dan keagungan tuhan dipersamakan dengan uang sebagai ba'al atau ialah lain non tuhan yakni uang menjelma sebagai tuhan untuk kepentingan komersial bagi pihak individu tertentu atau seperti mari dan pt.??? bahwa berdasarkan hal hal yang menjadi pertentangan kontradiksi norma hukum dan norma konstitutif tersebut atas, maka menurut hemat para pemohon bahwa hal hal krusial yang menimbulkan kerugian moril dan kerugian hak konstitusional yang dialami langsung oleh para advokat non perawi, khususnya para pemohon telah sampai pada bagian akhir dari penjabaran kasus posisi yang sangat substansial cast para pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan pengujian ulang (judicial review) tentang dan undang undang nomor tahun tentang advokat yang dipandang bertentangan terhadap norma norma dan kaidah kaidah hukum normatif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan uud yakni sebagai berikut: pokok permohonan bahwa hak hak konstitusional para pemohon dan para advokat dari organisasi advokat lainnya yang juga diberikan perlindungan oleh konstitusi negara dan secara nyata telah dirugikan oleh akibat diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang advokat, yang bertentangan terhadap undang undang dasar maka dalam pokok permohonan ini perlu dipertegas sebagai berikut: bahwa mengingat pengajuan uji materi (judicial review) terhadap ini mempunyai perbedaan spesifik (khusus), dari pengujian sebelumnya seperti putusan dan pengujian kali inrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godberdasarmenyatakan,engan berlakunya undang undang advokat tersebut, pada fakta ritualnya bertentangan terhadap ketentuan uud berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupan . sekaligus bertentangan terhadapmanifestasinya secara subyektif dan diskriminatif oleh mari dan kpt tentang substansi undang undang advokat yang menjadi hak mutlak (absolutely right) dari kpt untuk mengambil sumpah advokat diwilayah domisili hukumnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan uudadvokat bukan sebagai paksaan atau kemukakan otoritas yang membelenggu kehidupan manusia secara berlebihan dan bukan suatu keharusan, melainkan bersifat relatif atau kenabian, dan bertentangan terhadap uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goselain dari itu juga ketentuan undang undang advokat bertentangan dengan ketentukibat perbuatan kesewenang wenangan (abused power) oleh ketua mari cg. seluruh indonesia sekaligus merupakan perampasan hak hidup dan kehidupan para pemohon dan seluruh advokat yang teraniaya sehingga melanggar ketentuoleh sebab itu, maka pemberlakuan undang undang advokat sepanjang memuat frasa pengadilan tinggi , dan ketentuan undang undang advokat sepanjang memuat frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan , adalah kontroversi dengan hak hak konstitusionalitas dari para pemohon dan bertentangan terhadap uud oleh karenanya patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat , akibat telah melanggar hak perlindungan hidup serta kehidupan untuk terbebas dari ancaman dan ketakutan serta keterhinaan harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh dalam menjalankan pekerjaan, guna melanjutkan siklus kehidupan diri pribadi maupun keluarga dalam arti yang seluas luasnya, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi negara. bahwa berdasarkan uraian uraian atas, hematnya bahwa ketentuan dan undang undang advokat yang menjadi sumber pemecah belah antara sesama organisasi advokat dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god anggotanya termasuk pertikaian dengan mari serta kpt yang diadudombakan untuk kericuhan dan keonaran oleh segelintir individu yang berkepentingan untuk merusak citra corsa advocate dengan tujuan tertentu. berdasarkan dalil dalil dalam polita tersebut atas, disimpulkan bahwa dan merupakan sumber konflik dan pelanggaran terhadap hak konstitusional para pemohon dan seluruh advokat yang tidak diperlakukan secara adil dan bijaksana oleh mari dan kpt dengan kewenangan mutlak untuk menerima dan menolak sumpah advokat secara diskriminatif sehingga melanggar asas independensi advokat, oleh sebab itu banyaklah majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara guo secara bijak dapat menegaskan frasa pengadilan tinggi dan frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan yang bertentangan terhadap uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. berdasarkan dalil dalil polita tersebut, para pemohon memohon kepada yang mulia ketua panel majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa perkara ini agar sudi dan berkenan untuk memberikan putusan yang kamarnya berbunyi sebagai berikut: petimuat frasa di pengadilan tinggi dan frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan sangat merugikan hak konstitusional para pemohon dan bertentanganjuncto juncto juncto juncto merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god juncto.panel majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil adilnya (ex ago bono). i2.4japrilbertanggal november bukti fotokopi putusan nomor puu vii . bukti fotokopi permohonan penetapan pengadilan tentang berita acara sumpah bas) advokat dalam perkara nomor pdt. pn. jkt. sel, bukti p 3a fotokopi surat kepada ketua pengadilan agama jakarta selatan perihal, mohon penjelasan atas syarat dan kelengkapan berkas perkara yang menggunakan jasa kuasa hukum advokat pengadilan agama jakarta selatan: bukti fotokopi bukti tanda terima surat tentang tindaklanjut pengambilan sumpah, bukti fotokopi surat nomor w10 u ot. vi1 perihal pengambilan sumpah advokat, bukti fotokopi nobulan rapat pembentukan panitia pelaksana kongres advokat seluruh indonesia organizing committee), bukti fotokopi tanda terima surat terkirim: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godi1.:bukti tanda terima, berkas surat nomor pks oc kasi xii kepada presiden bertanggal desember bukti fotokopi bukti tanda terima, berkas. surat nomor merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pks oc kasih xii kepada ketuaiiikonstitusyudisial, bertanggal desember bukti fotokopi bukti tanda terima, berkas surat nomor pks oc kasi xii kepada menteri hukum dan ham, bertanggal desember bukti fotokopi bukti tanda terima, berkas surat nomor pks oc kasi xii kepada jaksapolisian negara republik indonesia, bertanggal desember bukti fotokopi surat nomor pks oc kasiixii, bertanggal desember bukti fotokopi surat nomor perihal pelaksanaan kongres bersama advokat indonesia, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang advokat, bukti fotokopi surat badan pengawasan mahkamah agung nomor bp eks bertanggal januari merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god: sama dengan rohaniwan islam kementerian agama.merupakan anggota kai yang tidak dapat bersumpah pengadilan tinggi karena bukan anggota perawi. hal itu sama halnya memaksa pemohon untuk menjadi anggota perawi sehingga baru dapat disumpah. hal itu disebabkan oleh ketentuan advokat yang memberi peluang bagi mahkamah agung untuk menafsirkannya secara tirani, yakni dengan menafsirkannya bahwa mengadakan.ditafsirkan mengandung kewenangan mutlak mahkamah agung melaluian advokat lainnyamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god fotokopi kartu anggota pos bantuan hukum advokat indonesia cirebon dan ktp atas nama tanduk laksamana pariaman, s.h: fotokopi surat tugas nomor bhasin.cri vii bertanggal juli fotokopi putusan pengadilan negeri cirebon nomor pid. pn.cn, fotokopi surat pengadilan tinggi bandung nomor w11.u at. x1 perihal laporan hasil pemeriksaan, fotokopi surat nomor k pmt perihal hasil pemeriksaan pengadilan tinggi bandung. i2.5j menimbang bahwa presiden pada persidangan tanggal mei telah memberikan keterangan secara lisan dan pada tanggal mei menyerahkan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah, sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon bahwa pada pokoknya pengajuan uji materi terhadap guo mempunyai perbedaan spesifik (khusus), dari pengujian sebelumnya seperti putusan nomor puu vii dan pengujian kedua kalketentuan yang diatur dalam dan dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi diskriminatif, dan secara faktual telah melanggar hak konstitusional para pemohon khususnya para advokat yang bernaung bawah organisasi luar organisasi perawi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa menurut para pemohon sudah tidak mempunyai baik oleh perawi maupun kai termasuk mahkamah agung republik indonesia dan ketua pengadilan tinggi khususnya mengenai pengambilan sumpah advokat, oleh karena hal tersebut maka telah melanggar hak hak konstitusional para pemohon dengan adanya tindakan diskriminatif dalam penerapannya. bahwa karena agregasi ketentuan terkait dengan lafal sumpah advokat dalam yang pada intinya memberikan tugas kepada panitera pengadilan tinggi untuk menyampaikan salinan berita acara sumpah advokat kepada mahkamah agung menteri, dan organisasi advokat. sinilah terletak pelanggaran mutlak terhadap asas kemandirian advokat sebagaimana terkandung dalam konsideran huruf junctogajukan pengujian dan advokat yang menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godketentuan diatas dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uudmemberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa selain tundukpemerintah mempertanyakan, apakah jika tidak dilaksanakannya putusan mahkamah konstitusi oleh setiap orang atau lembaga tertentu, ini termasuk kategori isu konstitusionalitas? sehubungan dengan hal tersebut atas, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan guo pernah diputus dalam putusan mahkamah konstitusi nomor perkara puu vii tanggal desember tahun dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan pertimbangan. lahirnya advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid,merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidberdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan guo advokatpara pemohon adalah sama agar dan undang undang guonomor puu vii tanggal desemberadvokat sesuai dengan amar putusan mahkamah konstitusi. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid dengan demikian, terhadap dalil para pemohon atas ketentuan dan advokat, menurut pemerintah sudah jelas dan tepat apabila isu penerapan norma ini diajukan peradilan umum bukan pada mahkamah konstitusdvokatpada persidangan tanggal mei telah memberikan keterangan secara lis. penumpahan diserahkan kepada para profesi itu sendiri: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,advokat. oleh karena kemudian ada pengujian ketentuan tersebut, maka tentang isu konstitusionalitas,menimbang bahwa pihak terkait perhimpunan advokat indonesia pada tanggal mei telah menyerahkan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah, sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait perawi bahwa terkait perawi merasa perlu dan penting sebagai pihak atas permohonan nomor puu xii dan nomor puu xiii karena permohonan tersebut sama sama mempermasalahkan dan undang undang nomor tahun tentang advokat masalah penumpahan sidang terbuka pengadilan tinggi. bahwa terkait perawi, selanjutnya disebut nomor atau advokat. terkait perawi sebagai satu satunya organisasi advokat telah melakukan tugas dan fungsi negara dengan melakukan pendidikan, pengujian dan pengangkatan advokat. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ii. yang dibantu uji dan yang dijadikan batu uji. bahwa yang dilakukan judicial review (yang dibantu uji) para pemohon ialah dan nomor tahun tentang advokat yangsalinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada pada oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada mahkamah agung, menteri dan organisasi advokat . bahwa para pemohon mengajukan beberapa uud yang dijadikan batu uji, yaitu: dansetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan .l. petit para pemohon bahwa setelah menguraikan panjang lebar argumennya yang mendukung pengujian materiil terhadap dan nomor tahun para pemohon dalam petitumnya memohon kepada mahkamah untuk memutuskpengadilan tinggi dan undang undang nomor tahun tentang advokat merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid sepanjang memuat frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan kata frasaseadil adilnya (ex ago bono). iv. tanggapan dan atau penolakan terhadap dalil dalil para pemohon. permohonan para pemohon bis idem bahwa permohonan para pemohon telah diputus dalam perkara putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii dimana yang dijadikan batu uji ialah undang undang dasar bahwa petit dari para pemohon dalam putusan nomor puu vii sebagai berikut:mengikat, bahwa atas petit dari para pemohon tersebut, mahkamah memutuskan sebagai berikut: menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god:, menyatakan apabila setelah jangka waktu (dua)bahwa bila dicermati, petit dari para pemohon dalam perkara guo sama dengan petit dalam putusan nomor puu vii yaitu menyatakan dan nomor tahun tentang advokat bertentangan terhadap uud untuk norma dalam nomor tahun tentang advokat merupakan konsekuensi dari nomor bahwa untuk petit para pemohon petit dalam putusan nomor puu vii mahkamah telah memutuskan dengan pemaknaan norma dalam dan nomor tahun tentang advokat disebutkan atas. berdasarkan paparan atas, jelas dan terang bahwa permohonan petit dari para pemohon dalam perkara guo sama dengan permohonan dalam perkara putusan nomor puu vii ternyata sama, karena itu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bersedia menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota perawi (alat bukti surat, pemohon yang hanya mempunyai berita acara sumpah yang diselenggarakan kai dpd jawa timur, tara haknya dengan para advokat anggota perawi. i. pokok permohonamendirikan kantor hukum partners, yang selanjutnya diubah menjadi isme, subagyo partners, bekerja sama dengan advokat subagyo (alat bukti surat bahwa pemohomerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god permohonan para pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima sudah sepatutnya tidak dapat diterima, sebab bis idem. perkara @uo (yang dibantu uji)teri permohonan bukan kewenangan mahkamah konstitusiialah mengenai pelaksanaan putusan mahkamah dalam putusan nomor puu vii para pemohon berpendirian bahwa yang diambil sumpah tidak hanya advokat dari perawi tetapi juga dari kai. konkritnya, ialah mahkamah agung tidak memperbolehkan pengadilan tinggi mengambil sumpah advokat selain dari perawi: bahwa hal atas dalam gugatan pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara perdata nomor pdt. pn. jkt. pst, dimana pihak pihak dalam perkara tersebut, yaitu: h.f. abraham amos, s.h. dan jamur, s.h. sebagai para penggugat, perhimpunan advokat indonesia sebagai tergugat iv: ketua mahkamah agung republik indonesia sebagai tergugat ketua pengadilan tinggi dki jakarta sebagai tergugat ii: dewan pengurus kongres advokat indonesia sebagai tergugat iii. bahwa inti polita dalam perkara tersebut ialah bahwa mahkamah agung melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkandalam penerbitan surat ketua tersebut dipandang para penggugat tidak mematuhi putusan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu vii merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa petit para penggugat pada intinya, menyatakan bahwatidak mematuhi putusan mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu vii merupakan perbuatanperkara nomor puu vii dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat. bahwa majelis hakim dalam perkara guo menolak gugatan para penggugat yang inti amar, yaitu: dalam provisi: menolak gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya: dalam eksepsi: menolak eksepsi tergugat dan tergugat untuk seluruhnya: dalam pokok perkara: menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, dst. bahwa pada tingkat banding, perkara perdata nomor pdt. pn. jkt. pst, telah dikuatkan oleh pengadilan tinggi jakarta dalam perdata nomor pt. dki juncto nomor pdt. pn. jkt. pst, yang inti kamarnya, yaitu: mengadili: menerima permohonan banding dari pembanding dan pembanding semula penggugat dan penggugat ii: menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt. pn. jkt. pst, yang dimohonkan banding tersebut, dst. berdasarkan hal hal atas telah terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para pemohonsalah yang diajukan para pemohon dalam perkara guo bukan kewenangan mahkamahmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perawi satu satunya organisasi advokat sesuai undang undang nomor tahun tentang advokat. bahwa permohonan para pemohon keliru, karena kurang memahami undang undang nomor tahun tentang advokat yang menegaskan satu satunya organisasi advokat yang ditegaskan dalam advokat. karena itu, meskipun mengenai hal ini telah kami sampaikan dalam keterangan atas permohonan judicial review terhadap nomor mahkamah, namun kami merasa perlu untuk menugaskannya lagi.nomor dalam perkembangan sejarah advokat, kongres advokat indonesia pernah menyatakan sebagai organisasi advokat sah (berdasarkan advokat). bahwa ada (tiga) argumen untuk mendukung pendapat terkait perawi sebagai satu satunya organisasi advokat, yaitu: waktu pendirian (time establishment) organisasi advokat, subjek hukum (subject juris) yang mendirikan organisasi advokat, hanya ada satu organisasi advokat. ad.a. waktu pendirian (time establishment) organisasi advokat dalam undang undang nomor tahun tentang advokat, ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat duai didirikan pada tanggal mei dari segi waktu, pendirian kai telah lewat waktu, karena itu kai tidak memenuhi syarat sebagai organisasi advokat. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god.karena itu kai bukanlah organisasi advokat dimaksud advokat. bahwa perawi sebagai satu satunya organisasi advokat berdasarkan undang undang nomor tahun tentang advokat telah dengan(maksudnya:, dengan berlalunya tenggat waktu dua tahun (maksudnya: tahun dari pengundangan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god masalah yang diajukan para pemohon sebetulnya karena anggapan para pemohon dalam salah satu amar putusan perkara nomor puu vii seakan akan organisasi advokat yang dimaksud undang undang nomor tahun tentang advokat belum terbentuk. padahal, organisasi advokat telah terbentuk dan telah dikuatkan oleh putusan mahkamah atas meskipun ada yang berpendapat keliru bahwa pembentukannya tidak sah. oleh karena itu, masalah ini dapat diketahui secara persis dengan memahami sejarah organisasi advokat negara kita, bahwa secara singkat, (delapan) organisasi advokat: telah membentuk perawi. hal mana sudah menjadi jelas dan dikuatkan oleh putusan nomor puu iv putusan nomor puu viii tersebut atas. bahwa namun demikian (pada tahun sebagian advokat mendirikan kongres advokat indonesia kai) dan menyatakan dirinya sebagai organisasi advokat yang sah, meskipun waktu pendiriannya tidak memenuhi persyaratan dalam advokat sebagaimana dijabarkan atas. kai yang berusaha diakui sebagai organisasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god advokat, sehingga advokat yang lulus ujian yang diselenggarakan kai tersebut diajukan disumpah oleh pengadilan tinggi, bahwa namun, pengadilan tinggi dengan berpedoman pada surat ketua mahkamah agung nomor kma v surat ketua mahkamah agung nomor kma vi tertanggal juni menolak melakukan penumpahan calon advokat yang diajukan kai: bahwa untuk menyelesaikan masalah atas telah dilakukan penyelesaian dengan ditandatangani mahkamah agung berupa piagam kesepahaman dan perdamaian, yaitu piagam perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai) yang ditandatangani oleh ketua perawi dr. otto hasibuan, s.h., m.m.) dan presiden kai indra tahun lubis, s.h.), tanggal juni inti kesepahaman atau piagam tersebut penegasan perawi sebagai satu satunya organisasi advokat, karena itu pengajuan untuk penumpahan advokat hanya melalui perawi: bahwa dalam pertimbangan perkara perdata nomor pat. pn. jkt. pst, ditegaskan bahwa antara kai dan perawi yang selama ini berseteru telah menyepakati satu satunya wadah profesi advokat yang diamanatkan oleh advokat yaitu perhimpunan advokat indonesia perawi) vide halaman bahwa untuk menindaklanjuti masalah atas calon advokat yang terlanjur diangkat oleh kai akan ditampung dan dibuat ujian secara tersendiri oleh terkait perawi (diverifikasi), hal mana telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang dipersyaratkan pada waktu itu. berdasarkan hal hal tersebut, terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para pemohon telah diselesaikan dengan kesepakatan antara kai dan perawiyang dipersoalkan para pemohon bukan masalah konstitusionalitasmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god adalah mengenai penumpahan calon advokat dan keterkaitan dengan surat ketua mahkamah agung nomor kma v surat ketua mahkamah agung nomor kma vi tertanggal juni dimana pengadilan tinggi menolak melakukan penumpahan calon advokat luar yang diajukan perawi: bahwa masalah penumpahan tidaklah masalah konstitusionalitas tetapi merupakan pelaksanaan undang undang, dimana berdasarkan advokat, hanya ada satu organisasi advokat yaitu perawi, karena itu penumpahan calon advokat dilakukan hanya melalui perawi. karena itu, andaikata para pemohon telah lulus ujian yang diselenggarakan perawi maka tidak ada masalah penumpahan. jika calon advokat kai hendak disumpah, harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh perawi. bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal juni ditegaskan bahwa belum sumpahnya kandidat advokat kai hal tersebut tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan advokat. berdasarkan hal hal atas terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para pemohon tidaklah masalah konstitusionalitas tetapi merupakan pelaksanaan undang undangadvokat sebagai penegak hukum wajib diambil sumpah oleh pengadilan tinggi, karena undang undang. bahwa dengan diundangkannya advokat, advokat diakui sebagai penegak hukum, yang kalau disimak merupakan keinginan dan yang diperjuangkan para advokat yang akhirnya dijadikan norma dalam advokat, bahwa penyebutan sebagai penegak hukum telah lebih dahulu diberikan pada hakim, jaksa dan polisi, karena itu sebelum melaksanakan tugas harus diambil sumpah. maka, sangat merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god mengherankan bila para pemohon menyatakan diri sebagai advokat justru berniat menghilangkan hal yang substansial untuk tugas sebagai penegak hukum, bahwa menurut teori kedaulatan negara montesguieu dengan teorinya trias politica yang tercantum dalam bukunya l'esprit des lois , membagi kekuasaan dalam tiga cabang: kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang undang, kekuasaan yudikatif yang bertugas menghakimi. bahwa dalam sistim ketatanegaraan, negara sebagai pemegang mandat dan pemegang kekuasaan eksekutif memberikan kekuasaan pada lembaga lembaga khusus atau tertentu, yang mana masing masing lembaga tersebut menjalankan wewenang yang telah ditentukan dan ditetapkan dan mahkamah agung pengadilan tinggi diberi wewenang oleh negara undang undang) untuk melakukan penumpahan atas penegak hukum advokat). dalam sistim ketatanegaraan, penegak hukum harus disumpah oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukan oleh sipil atau organisasi. bahwa apabila wewenang penumpahan diberikan kepada organisasi advokat, maka (delapan) organisasi advokat yang, maka organisasi akan berlomba lomba untuk melakukan penumpahan secara membabi buta dan secara massal tanpa bisa dikontrol, sehingga kesakralan penumpahan sebagai penegak hukum tidak tercipta dan akan hilang dengan sendirinya. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam pertimbangan hukum dalam putusan perkara nomor: puu vii (hal. sendiri telah dinyatakan dengan tegas bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan pada sidang terbuka pengadilan tinggi, karena advokat sebagai penegak hukum. sebagai penegak hukum, maka tugas advokat ialah melindungi klien atau masyarakat, karena itu pengambilan sumpah advokat tersebut untuk menjaga dan atau untuk melindungi kemungkinan advokat melakukan penyalahgunaan profesi advokat. berdasarkan hal hal atas advokat sebagai penegak hukum wajib diambil sumpah oleh pengadilan tinggi, karena itukesimpulan permohonan para pemohon bis idem. perkara guo (yang dibantu uji dan) telah diajukan pengadilan negeri jakarta pusat dalam perkara perdata nomor pdt. pn. jkt. pst, karena itu bukan kewenangan mahkamah konstitusi. perawi satu satunya organisasi advokat sesuai undang undang nomor tahun tentang advokat). yang dipersoalkan para pemohon tidak masalah konstitusionalitas. advokat sebagai penegak hukum wajib diambil sumpah oleh pengadilan tinggi. vi. permohonan berdasarkan hal hal yang dikemukakan atas, pihak terkait memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia agar sudah kiranymenimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pihak terkait perhimpunan advokat indonesia mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti pt sampai dengan pt sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godh notaris jakarta, bukti pt tidak ada fisiknya, bukti pt tidak ada fisiknya, bukti pt fotokopi surat ketua mahkamah agung nomor kma v tertanggal mei bukti pt fotokopi undangan penandatanganan kesepakatan bersama perawi dan kai tanggal juni dari mahkamah agung kepada ketua pengadilan tinggi seluruh indonesia, menteri hukum dan hak asasi manusia, kapolri, dan jaksa agung, bukti pt fotokopi piagam perhimpunan advokat indonesia perawi) dan kongres advokat indonesia kai),verifikasi data ulang advokat dan penyelesaian masalah calon advokat kai: bukti pt fotokopi pengumuman ujian khusus calon advokat perawi yang berasal dari kongres advokat indonesia kai): bukti pt fotokopi putusan nomor pdt. pn.jkt.pst, bukti pt fotokopi turunan putusan pengadilan negeri jakarta pusat nomor pdt.g bth plw pn.jkt.pst, bukti pt tidak ada fisiknya, bukti pt tidak ada fisiknya, bukti pt fotokopi putusan nomor pt.dki. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sama dengan rohaniwan oleh karena pengadilan tinggi dilarang mahkamah agung r.i. hkmeskipun komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) mengirimkan surat tertanggal pebruari nomor pmt i1 kepada ketua mahkamah agung (alat bukti surat dan komisi yudisial ky) juga berkirim surat tertanggal april nomor p.ky kepada mahkamah agung (alat bukti surat yang isi kedua surat tersebut sama sama memberi rekomendasi kepada ketua mahkamah agung agarmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menimbang bahwa pemohon dan para pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, mei dan hari kamis, mei yang kesemuanya pada pokoknya memiliki pendirian yang sama dengan dalil dalil yang telah dinyatakan dalamsehingga mahkamah berwenang untuk3j menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon dalam perkara guo, mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dalam kaitannya dengan permohonan pemohon sebelumnya yaitu perkara nomor puu xii yang juga memohonkan pengujian terhadap ketentuan yang sama yaitu dan advokat yang telah diputus mahkamah pada september dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon gugur, sebagai berikut: pemohon, isme, s.h., m.h., pernah mengajukan permohonan terhadap ketentuan yang sama yaitu dan advokat sebagaimana telah registrasi kepaniteraan mahkamah dengan perkara nomor puu xii guo, terhadap permohonan pemohon tersebut, mahkamah, berdasarkan dan serta mk, telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada juli dan juli namunmelalui panitera mahkamah, sehingga mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan pemohon gugur, oleh karena permohonan pemohon bukanlah penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud oleh daka menurut mahkamah, pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan terhadap ketentuan yang sama karena putusan mahkamah terhadap pemohon sebelumnya adalah putusan yang menyatakan permohonan pemohon gugur karena ketidakhadiran pemohon dalam persidangan, bukan karena pemohon menarik kembali permohonannya, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas, mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dalam perkara guo, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god i3.4pemohon mendalilkan dirinya sebagai warga negara indonesia (vide bukti bertanda yang m.h. (vide bukti bertandaperawi) pada agustus sampai dengan oktober (vide bukti bertanda pemohon telah lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh kongres advokat indonesia kai) (vide bukti bertanda dan terdaftar sebagai anggota kai (vide bukti bertanda bahwa pemohon mendalilkan mengalami kesulitan berprofesi sebagai advokat untuk berbicara pengadilan karena mahkamah agung, oleh pemohon dianggap telah melakukan perbuatan sewenang wenang dalam menafsirkan advokat yaitupadahal, komisi nasional hak asasi manusia republik indonesia komnas ham) berdasarkan surat nomor k pmt bertanggal februari (vide bukti bertanda dan komisi yudisial ky) berdasarkan surat nomor p.ky bertanggal april (vide bukti bertanda telah meminta ketua mahkamah agung agar memperhatikan hak asasi para advokat anggota kai, termasuk pemohon: bahwa pemohon juga mendalilkan telah melaksanakan sumpah advokat pada desember yang diselenggarakan kai bekerjasama dengan rohaniwan islam kementerian agama (vide bukti bertanda namun berita acara sumpah tersebut tidak diakui para hakim (vide bukti bertanda yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menjadikan, bahwa para pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yangadvokat namun faktanya para pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai advokat dengan terbitnya surat keputusan mahkamah agung nomor kma tanggal juni yang mana surat keputusan mahkamah agung tersebut, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, jika tidak dapat menunjukkan berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi wilayah hukumnya. hal ini, menurut para pemohon ii,iterima oleh akal sehatmk, yaitu sebagai perseorangan warga negara indonesia:pada pokoknya para pemohon selama ini tidak dapat berbicara badan peradilan yang berada bawah lingkungan mahkamah agung karena tidak memiliki berita acara sumpah yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan tinggi wilayah hukumnya, yang hal inipihak terkait mahkamah agung, keterangan pihak terkait perhimpunan advokat indonesia, bukti yang diajukan oleh para pemohon dan pihak terkait perhimpunan advokat indonesia, serta kesimpulan tertulis para pemohon dan pihak terkait perhimpunan advokati3.8j menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi dan sepanjang frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan advokat yang masing masing selengkapnya menyata, menurut para pemohon, kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan uud khususnyanya. adil28l9j menimbang bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa dan advokat menentukan sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka pengadilan tinggi,, bahwa dalam melaksanakan ketentuan sumpah advokat tersebut,advokat kepada advokat anggota perawi saja. bagi pemohon dan para advokat selain anggota perawi yang belum merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idnegeri bahwa mahkamah konstitusi, dalam putusan nomor puu vii tentang permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang advokat, bertanggal desember amar putusannya menyatakan, advokat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknaputusan nomor puu vii guo tidak dipatuhi oleh mahkamah agung dan pengadilan tinggi. putusan tersebut tidak memberikan solusi terhadap tindakan pengadilan tinggi, yang atas perintah mahkamah agung, menafsirkan ketentuan advokat tersebut sebagai kewenangan untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta organisasi advokat apa pun, kecuali perawi: bahwa putusan nomor puu vii guo. namun, ternyata putusan tersebut juga tidak memberikan solusi, sebab advokat masih melibatkan pengadilan tinggi untuk melakukan sumpah advokat, bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon sebagaimana diuraikan atas tidak sekadar sebagai masalah implementasi hukum, namun juga telah nyata nyata melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana didalilkan atas dan telah pula melanggar kepastian hukum dalam rangka memenuhi asas kemandirian advokat:menurut pemohon, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hak konstitusional yang sebagaimana pemohon alami beserta rekan pemohon yang bernasib sama seluruh indonesia, maka pemohon memohon kepada mahkamah untukdilakukan mahkamah agung tersebut. oleh karenanya, dalam petit, pemohon pada pokoknya memohon kepada mahkamah untuk menyatakan advokat, khususnya sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi" dsehingga apabila permohonan pemohon guo dikabulkan, ketentuan berubah menjadidi sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya. dan ketentuan berubah menjadi para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: dan advokat dipandang sangat berimplikasi diskriminatifbawah organisasi non perawi: pemberlakuan advokatperawi versus kai sejak tahun sampai tahun belum diselesaikan secara tuntas, advokat tentang salinan berita acara sumpah menjadi tugas panitera pengadilan tinggi sebagai perantara administrasi untuk menyampaikan kepada mahkamah agung, menteri, dan organisasi advokat sebagamahkamah konstitusi nomor puu ii merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon atas, khususnya mengenai advokat yang dalam perkara guo diajukan dengan mendasarkan pada dasar pengujian dan serta uud mahkamah telah memutus konstitusionalitas advokat tersebut dalam putusan nomor puu vii guo yang mendasarkan pada dasar pengujian dan uud yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut: )..merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid pokok pokok alasan bahwa advokat merupakan profesi yang menjadi bagian dari fungsi pemerintahan bidang penegakan hukum, dalam fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. konsiderans huruf advokat menyatakan,selanjutnya, konsiderans huruf advokat menyatakanbahwa uud menentukan adanydan badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman selain pengadilan tersebut termasuk antara lain kepolisian, kejaksaan, dan advokat. hal itu dipertegas dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. bahwa guna menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, maka advokat harus disumpah terlebih dulu. advokat menentukanelanjutnya advokat menentukan rumusan sumpah advokat. advokat menentukan,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god..14j, i3. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal meitelah memberikan keterangerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid,ketentuan advokat. oleh karena kemudian ada pengujian ketentuan tersebut, maka tentang isu konstitusional:i3. menimbang bahwa terkait dengan pernyataan pihak terkait mahkamah agung atas dan kaitannya dengan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (vide advokat) yang hal ini terkait pula dengan organisasi advokat yang merupakan satu satunya wadah profesi advokat, mahkamah dalam perkara guo perlu merujuk pada putusan putusan mahkamah sebelumnya yang mempertimbangkan sebagai berikut: ..merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bersangkutan untuk turut berpartisipasi dalam proses pembahasan ruu tersebut dpr. .(vide putusan nomor puu i bertanggal oktober,.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid nomor puu(vide putusan nomor puu iv bertanggal november kh. .(vide putusan nomor puu vii bertanggal desember j3. .7j|rdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoi(vide putusan nomor puu viii bertanggal juni i8.15j .(vide putusan nomor puu xi bertanggal september i3. menimbang bahwa ketentuan advokat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi , dalam perkara perkara sebelumnya, telah dimohonkan pengujian oleh para advokat dari kai dengan alasan yang sama dengan permohonan dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan mahkamah agung telah menghalangi hak konstitusional para advokat tersebut untuk berbicara pengadilan karena pengadilan tinggi tidak bersedia menyimpan calon advokat yang berasal dari kai: terhadap dalil tersebut, mahkamah telah memutus dalam putusan nomor puu viii bertanggal juni dan putusan nomor puu vii bertanggal juni yang pertimbangan hukum kedua putusan tersebut mengacu pada pertimbangan hukum dan amar putusan mahkamah dalam putusan nomor puu vii guo yang antara lain menyatakan advokatmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidjuncto pmk dan juncto pmk pengujian terhadap advokat dan materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian juga sama dengan permohonan sebelumnya. namun, dengan mendasarkan pada: petit para pemohon yang juga memohon kepada mahkamah untuk memberikan putusan yang seadil adilnya (ex ago bono), permohonan dan fakta persidangan bahwa pasca putusan nomor puu vii guo, hingga saat ini, para pemohon selaku advokat dari kai tidak dapat berbicara pengadilan karena pengadilan tinggi tidak bersedia menyimpan advokat dari kai: fakta persidangan bahwa mahkamah agung bersifat tidak berpihak dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai perawi dan kai), bahkan mahkamah agung juga tidak mempermasalahkan jika tidak berwenang menyimpan advokat: tenggat waktu (dua) tahun sebagaimana amar putusan nomor puu vii telah terlewati dan tetap terdapat kebuntuan konstitusionalitas yang sangat merugikan para pemohon khususnya, dan pada umumnya para advokat yang tidak dapat disumpah:rta sebagai satu satunya lembaga peradilan yang berwenang menegakkan dan menafsir konstitusi dalam rangka melindungi dan menjamin hak hak konstitusional warga negara, penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menjamin terpenuhinya keadilan, terlaksananya kepastian hukum, namun termasuk pula menghadirkan kemanfaatan (kemaslahatan), maka mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara guo, sebagai berikut: bahwa para pemohon berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (vide uud dengan bekerja sebagai advokat, berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (vide uud melalui pengajuan permohonan guool fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id hadapan hukum (vide uud untuk dapat berbicara pengadilan,uud dengan menjadi advokat, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide uud dengan menjadi advokat sebagai salah satu pelaku penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang undangan (vide advokat), berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya (vide uud dengan diakui serta sumpahnya mereka sebagai advokat: bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh. namunadvokat), pengujian calon advokat huruf advokat|, pengangkatan advokat advokat), membuat kode etik advokat j|, membentuk dewan kehormatan advokat|, membentuk komisi pengawas advokat|, melakukan pengawasan advokat dan memberhentikan advokat advokat) (vide putusan nomor puu viii bertanggal juni perawi tidak memiliki wewenang untuk menyimpan calon advokat. meskipun mahkamah agung dalam persidangan perkara guo telah menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan hadapan sidang pengadilan tinggi karena mahkamah agung bersifat tidak berpihak dan penumpahan diserahkan kepada profesi advokat itu sendiri, mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum putusan nomor puu vii guo yang menjadi landasan hukum pentingnya penumpahan calon advokat dilakukan oleh pengadilan tinggi, antara lain, karen. selain itu, penumpahan calon advokat oleh pengadilan tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi bertanggal september pada paragraf yang menyatakan bahwa .. , sehingga ketentuan yang tercantum dalam advokat tersebut adalah konstitusional: bahwa dalam putusan nomor puu vii tersebut pula, mahkamah menyatakan bahwaoleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, amar putusan nomor puu vii menyatakantersebut diucapkan. selain itu, mahkamah juga, meskipun pasca putusan nomor puu vii guo telah ada piagam perdamaian nota kesepahaman antara perawi dan kai bertanggal juni yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh ketua mahkamah agung saat itu, dr. arifin jumpa, s.h., m.h. dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh menteri hukum dan ham saat itu, materialis akbar (vide alat bukti tertulis bertanda pt dan pt yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan berbicara pengadilan karena pengadilan tinggi tidak bersedia menyimpan para advokat yang bukan berasal dari perawi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan mahkamah agung dalam persidangan perkara guo yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi perawi dan kai) yang bertikai, mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan mahkamah dalam perkara nomor puu vii mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan advokat sebagaimana telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu vii guo, yaitu bahwa advokat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknaidan mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi(vide advokat yang dapat dimaknai pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh pengadilan tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara facto ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (access justice) sebagaimana telah diuraikan pada paragraf huruf atas. selain itu, yang dimaksud dengan frasa organisasi advokat yang pada saat ini secara facto ada dalam putusan nomor puu merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god vii atas, konteksnya adalah merujuk pada organisasi perawi dan kai: bahwa mahkamah agung menegaskan tidak memiliki dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada mahkamah. terhadap hal tersebut, mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebutrganisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses legislative review yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya: bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, permohonan para pemohon terhadap ketentuan advokat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi advokat adalah beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon khususnya advokat yang meminta mahkamah menyatakdengan mendasarkan pada pertimbangan hukum atas yang pada pokoknya menyatakan permohonan para pemohon terhadap advokat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi adalah beralasan menurut hukum maka dengan sendirinya tindakan yang dilaksanakan oleh panitera pengadilan tinggi sebagai tindak lanjut dari proses pengambilan sumpah advokat sidang terbuka pengadilan tinggi wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan dengan ketentuan advokat yang menjadi landasan hukum bagi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dan advokat tersebut menentukan bahwamelaksanakan ketentuan sumpah advokat tersebut ternyata (menolak sumpah advokat yang diajukan oleh organisasi advokat bukan perawi)dalam masalah tersebut sebenarnya dengan putusan nomor puu vii yang telah mewajibkan agar pengadilan tinggi melakukan sidang terbuka sumpah advokat kepada advokat dari organisasi advokat apa saja, bukan hanya perawi, namun ternyata putusan tersebut tidak dipatuhi mahkamah agung dan pengadilan tinggi. hal tersebut menunjukkan bahwa advokat telah mengakibatkan tirani penafsiran oleh mahkamah agung. advokat tidak memberikan solusi apabila pengadilan tinggi (atas perintah mahkamah agung) menafsirkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dilaksanakannya tugas panitera pengadilan tinggi yang diatur dalam advokat. oleh karenanya, menurut mahkamah, dalil pemohon guo tentang advokat sepanjang frasa oleh panitera pengadilan tinggi yang bersangkutan adalahadvokat beralasan menurut hukum untuk sebagian, permohonan parat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons :"dan ida ria tambunan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idmahkamah agung dan perawttd. wiki budi wasit ida ria tambunan merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam onsforum kajian hukum dan konstitusi khk), yang diwakili oleh victor santoso sandiaga, sh., ryan muhammad, sh., dan okta hermawan pemohon i): kurniawan pemohon ii): denny audisi, sh. pemohon iii): amanda anggiani saputra pemohon) iv: dan hamid alis pemohon v), yang diterima di.i pada tanggal maretcc. bahwa terhadap permohonan tersebut, mahkamah konstitusi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal april april september september dan tanggal oktober bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari rabu, tanggal oktober telah menerima surat bertanggal oktober dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menariknovember telah menetapkan penarikan kembali permohonan nomor puu x konstitusi diunduh dari lamadalam registrasi nomor puu xsenin, tanggal tiga, bulan november,ttd. muhammad alim materialis akbar. . lohal hal sebagai berikut: bahwa permohonan pemohon dalam hubungannya dengan menguji undang undang terhadap undang undang dasar dalam hubungannya dengan putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali berkenaan dengan putusan pengadilan negeri nomor pid pn. dps. sampai putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali. pemohon menyadari sekurang mampuan pemohon dalam mengemukakan dalam membahas menguji undang undang terhadap undang undang dasar yang dalam hal hubungannya dengan penerapan perundang undangan dalam memutus perkara peninjauan kembali dalam perkara atas nama terpidana made sudan tersebut sehingga menurut majelis mahkamah konstitusi menilai apa yang pemohon ajukan adalah kasus konkrit, padahal yang pemohon maksudkan adalah permasalahan perundangan undangan yang tidak diterapkan dalam penanganan perkara terpidana made sudan dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali. oleh karena yang dibahas menyangkut perkara pidana, pemohon dalam mengemukakan apa yang menjadi tujuan pemohon banyak menyangkut uraian perkara pidana dalam perkara terpidana made sudan tersebut dalam penanganannya sampai tingkat peninjauan kembali. bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia dalam mengajukan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana diuraikan atas, dimana hak dan kewenangan konstitusi pemohon dengan sendirinya juga terpidana made sudan yang juga sebagai perorangan warga negara terutama dalam hubungannya dengan undang undang nomor tahun kurap) termasuk undang undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya sekali saja, pemohon merasa sangat dirugikan. bahwa pemohon pernah menjadi kuasa khusus dari terpidana made sudan dalam tingkat peninjauan kembali terakhir atas putusan mahkamah agung tanggal penjelasannya dan penjelasan atas undang undang nomor tahun tersebut. dan atau pemohon medenpasar nomor pid pn. dps: bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pid bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pk pid bukti fotokopi permohonan peninjauan kembali tanggal desember bukti fotokopi putusan pengadilan negeri denpasar nomor pid pn. dps:i. tentang pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon, ketentuan kekuasaan kehakiman, mahkamah agung dkhususnya terhadap putusan yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan pemohon memohon agar ketentuan mengenai peninjauan kembali dapat diajukan hanya (dua) kalpemohon, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa, uud tidak mengaturnya,menurut pemerintah, perkara yang alami pemohon telah melalui proses hukum (due process law) yang menjadi kewenangan lembaga peradilan dibawah mahkamah agung.dapat menyampaikan bahwa terhadap ketentuan kekuasaan kehakiman, mahkamah agung dnomornomor puu viii dengan alasan yang diajukan olehterhadap ketentuan yang dimohonkanmeter yang dapat dijadikan dasar bahwa pengaruh keadaan baru tersebut sangat kuat adalah.ud lebih lanjut menurut pemerintah,ekuasaan kehakiman, mahkamah agung dan kurapkurap, mahkamah agung, dan kekuasaan kehakim, kekuasaan kehakiman, dan mahkamah agung, yang pada pokoknya semua ketentuan guo mengatur bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali sajaperkara nomor puu xi menyatakan bahwa dengan berlakunya yang mengatur peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, yang pada pokoknya sebagai berikutidepan hukum sebagai warga negara indonesia (vide uud tahu keadilan tidak boleh ada pembatasan. bahwa dengan tidak adanya upaya hukum lagi untuk kedua kalinya, menurut pemohon adalah bertentangan dengan prinsip keadilan, sehingga sesungguhnya telah mencederai rasa keadilan bagi para pencari keadilan. berdasarkan hal hal tersebut pemohon berpendapat ketentuan kurap, kekuasaan kehakiman, dan mahkamah agung bertentangan dengan dan uud keterangan dpri. pengujian kurap, mahkamah agungekuasaan kehakiman, mahkamah agung dan juncto kurap. menurut paraiagustus nomor pid fotokopi permohonan peninjauan kembali tanggal desember dilampirkan dalam permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar tanggal maret bertanda dalam permohonan peninjauan kembali tersebut dilampirkan akta pemberian kuasa khusus fotokopi bertanda tetapi saat ini tidak lagi. tetapi sebagai perorangan warga negara indonesia karena merasa kebenaran dan keadilan dalam perkara atas nama terpidana made sudan terinjak injak banyak terdapat kejanggalan merasa perlu mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar dalam perkara pidana terpidana made sudan tersebut yang juga menganggap hak dan atau wewenang konstitusi pemohon telah dirugikankurap yang tersebut diterapkan dalam perkara atas nama made sudan. untuk hal tersebut telah pula pemohon uraikan dalam permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar pada tanggal april yang telah dikirim mahkamah konstitusi, karena takut sesudah hari setelah tanggal april sidang pendahuluan permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar dimana dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam pembuktian yang diterapkan menyalahi ketentuan kurap tentang alat bukti demikian pula dalam permohonan peninjauan kembali dalam penilaian alat bukti tersebut dalam (2a) kurap yang diajukan dalam persidangan disamping hal keadaan baru yang diperoleh dalam persidangan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali telah tidak tepat penilaian dan pembahasannya sehingga menyalahi dalam perumusan pertimbangan dan amar putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan salah satu dari huruf s d huruf kurap dihubungkan dengan ketentuan kurap sehingga dalam hubungannya perkara peninjauan kembali atas nama terpidana made sudan juga bertentangan dengan undang undang dasar yang menguraikan indonesia sebagai negara hukum..: bahwa ketentuan kurap menyatadiundang undang kekuasaan kehakiman, undang undangemohon atau setidaknya menyatakan permohonanngadili permohonan guo: i3.5j) menimbang sebelum mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan, mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan pemohon sebagai berikut:serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan antara guo dengan yang dijadikan batu uji dalam uud selain itu, dasar pengujiantidak jelas. samping itu permohonan pemohon lebih banyak menguraikan kasus konkret daripada masalah konstitusionalitas undang undang yang dimohonkan pengujian. mahkamah dalam sidang pendahuluan sudah memberikan nasihat untuk memperbaiki permohonannya dan pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima oleh mahkamah melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal april dan april akan tetapi perbaikan permohonan pemohon tetap tidak jelas dan kabur, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutmenimbang bahwa menurut mahkamah permohonan pemohon tidak jelas, sehingga kedudukan hukum, kedudukan hukumhartono muhammad alim ttd. ttd. anwar usman ahmad fadli semadi ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. sholihin nasir bahwa mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dengan putusannya nomor pk pid tanggal januari dalam memutus perkara atas nama terpidana made sudanetap. menghukum pemohon peninjauan kembali membayar biaya perkara rp. (dua ribu lima ratus rupiah), bahwa dalam pertimbangan mahkamah agung dalam hubungannya dengan akta otentik nomor dan nomor tersebut yang disita menjadi alat bukti dalam berita acara pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam halaman angka dari putusan mahkamah agung nomor pk pid tanggal januari mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali tidak dapat membenarkan oleh karena bukti akta yang diajukan tersebut bukan merupakan hal keadaan baru sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun kurap). bahwa pihak pemohon dalam mengajukan alat bukti akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut, adalah isi dari alat bukti akta akta otentik tersebut, tetapi yang dimaksud yang tidak dipertimbangkan mahkamah agung adalah hal keadaan baru dari akta otentik tersebut yaitu dari kedua alat bukti akta nomor dan nomor tersebut yaitu saksi ida ayu oka partai dan nyonya wayan dani pegawai notaris yang menjadi saksi dan ikut menandatangani akta otentik nomor dan nomor tersebut tidak dipertimbangkan oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali, demikian pula dalam sidang pengadilan negeri tidak diperiksa dan dipertimbangkan dalam persidangan. dimana hal baru keadaan baru dari isi akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut yang jelas diuraikan demikianlah akta, antara lain akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya notaris, kepada menghadap made sudan, kemudian saksi saksi, ditandatangani oleh menghadap made sudan kemudian saksi saksi dan saya notaris, sedang menghadap ketut lentur menurut keterangannya tidak pernah belajar menulis tidak turut menandatangani akta ini hanya membubuhkan cap jebolnya atas surat ini. jadi hal baru keadaan baru seperti apa yang diuraikan dalam isi akta akta tersebut atas tidak pernah diungkapkan dalam persidangan pengadilan negeri sampai persidangan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali tentang kebenaran isi akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut. bahwa dalam hubungannya notaris ketut names iswara, sh. ikut dijadikan terdakwa sebab sebagai orang yang dimintai bantuan membuat akta otentik nomor dan nomor tahun yang dianggap palsu tersebut menurut pemohon patut dijadikan terdakwa. bahwa uang yang diterima ketut lentur dari pihak pemohon yaitu terpidana made sudan sebesar rp. (enam belas juta rupiah) adalah sebagai pembelian tanah, bukan sebagai upah mengurus sertifikat sebagaimana laporan dari ketut lentur. tetapi fakta sebagaimana diuraikan dalam surat keputusan bupati kepala daerah tk. badung nomor pem. tgl. november (alat bukti dilampirkan dalam memori peninjauan kembali fotokopi bertanda p3) yaitu dalam hubungannya dengan harga tanah sekitar tanah tersebut dalam akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut harga dalam tahun sampai ada perubahan adalah bersesuaian dengan uang rp. (enam belas juta rupiah) yang diterima ketut lentur dari terpidana made sudan adalah sangat ganjil upah mengurus sertifikat bersesuaian dengan harga tanah sekitar tanah tersebut dalam sertifikat tersebut. bahwa akuntansi akuntansi tanggal april dalam pertimbangan judex active dilampirkan dalam berkas perkara, tetapi tanpa tuntutan dari jaksa penuntut umum sehingga tidak diputus oleh pengadilan negeri dalam hubungannya dengan dakwaan jaksa penuntut umum kuhp (dakwaan kedua atau subsidi) hanya dalam amar putusan dan dalam angka dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara. bahwa apa yang pemohon uraikan tersebut atas yang merupakan keberatan keberatan pemohon sebagaimana diuraikan dalam halaman dari putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali mengenai alasan alasan ad. dan ad. keberatan keberatan inipun oleh mahkamah agung tidak dapat dibenarkan. oleh karena keberatan keberatan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana atur dalam undang undang nomor tahun kurap). bahwa dalam hubungannya dengan dakwaan jaksa penuntut umum kuhp (dakwaan kedua atau subsidi) terdakwa made sudan didakwa pemalsu akuntansi akuntansi tanggal april atas putusan pengadilan negeri nomor pid pn. dps. akuntansi akuntansi tersebut dinyatakan dilampirkan dalam berkas perkara tanpa ada tuntutan jelas dan tanpa pertimbangan dan amar putusan atas kuhp, dalam amar putusan pengadilan negeri alat bukti akuntansi akuntansi tanggal april tersebut dilampirkan dalam berkas perkara.engan tidak dituntut oleh jaksa penuntut umum dan diputus oleh pengadilan negeri mengenai dakwaan kuhp dalam persidangan berarti status bukti akuntansi akuntansi tanggal april tidak dipertimbangkan dan ditentukan statusnya, kecuali hanya dilampirkan dalam berkas perkara. hal serupa juga terjaditidak dipertimbangkan dan diputus alat bukti akuntansi tanggal april dalam hubungannya dengan dakwaan, kuhp, hanya memutuskan menolak permohonan kasasi dari terdakwa dan dalam putusan mahkamah agung dalam peninjauan kembali memutuskan menolak permohonan peninjauan kembali dari terpidana dan menetapkan putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. sehingga dihubungkan dengan kurap yang menguraikan tidak dipenuhinya ketentuan kurap mengakibatkan putusan batal demi hukum. bahwa dalam hubungannya alat bukti berupa akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan negeri nomor pid pn. dps. dalam amar putusannya dinyatakan terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik (dalam hubungannya dengan pembuatan dan penempatan keterangan palsu dalam akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut) tetapi dalam amar putusannya mengenai akta otentik nomor dan nomor tahun tersebut tidak diuraikan statusnya diadakan, apakah dirampas untuk dirusak atau dilampirkan dalam berkas perkaranya atau diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dijadikan alat bukti dalam perkara lain. alat bukti akta otentik nomor dan nomor tersebutjuga tidak dijadikan pertimbangan dan diputus dan sesuai dengan ketentuan kurap yang menguraibaru itu sudah diketahui pada waktu sidang sedang berlangsungdalam hal ini sepatutnya mahkamah agung dalam kasasi dan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan dan menuturkan tentang alat bukti akta otentik nomor dan nomor tersebut bagaimana statusnya sebagaimana diuraikan atas namun hal tersebut tidak dilakukan mahkamah agung dan dihubungkan dengan kurap yaitu surat putusan pemidanaan menurut keterangan bahwa surat ternyata palsu atau dimana letak kepausannya itu jika terdapat akta otentik palsu sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan negeri nomor pid pn. dps. tetapi dalam amar putusan pengadilan negeri tersebut tidak dijelaskan dimana letak kepalsuan dari akta otentik nomor dan nomor tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan kurap tidak dipenuhinya ketentuan kurap mengakibatkan putusan batal demi hukum. bahwa dalam hubungannya putusan pengadilan negeri nomor pid pn. dps. dalam menguraikan unsur unsur kuhp dan unsur unsur kurap unsur barang siapa sama sekali tidak diuraikan. demikian pula mahkamah agung dalam tingkat kasasi dalam putusannya nomor pid dalam pertimbangannya mengambil oper pertimbangan putusan pengadilan negeri tersebut atas tidak juga menambah uraian unsur barang siapa atas kuhp dan kuhp sehingga dengan demikian tidak diucapkannya unsur unsur barang siapa dalam putusannya tersebut sesuai dengan ketentuan kurap yang menguraikan penyataan kesalahan terdakwa, penyataan telah dipenuhinya semua, unsur unsur dalam rumusan tindak pidana disertasinya dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. dalam hal ini unsur unsur barang siapa dari kuhp dan kuhp tidak diuraikan dalam pertimbangan putusannya sehingga tidak dipenuhinya ketentuan (|) kurap mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan kurap. bahwa majelis mahkamah agung dalam tingkat kasasi tersebut atas dalam putusan nomor pid tanggal agustus dalam membuktikan dakwaan kesatu kuhp dalam pertimbangannya sebagaimana diuraikan dalam halaman dalam putusannya dimulai dari kalimaharus dibebaskan dari dakwaan kuhp. sepatutnya mahkamah agung dalam tingkat kasasi setelah membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu kuhp seharusnya membuktikan dakwaan kesatu atau (subsidi) kuhp, tetapi dalam hal ini kuhp tidak pernah dibuktikan tetapi mahkamah agung dalam tingkat kasasi langsung membuktikan dakwaan kedua kuhp dan tidak pernah membuktikan kuhp sebagaimana diuraikan atasalam hal ini kuhp tidak diputus dalam persidangan sehingga dasar pemidanaan dan dasar hukum putusan dalam hubungannya dengan kuhp tidak diuraikan dalam putusannya, demikian pula keadaan yang memberatkan dan meringankan tidak diuraikan dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi sehingga tidak dipenuhinya ketentuan kurap sesuai dengan ketentuan kurap mengakibatkan putusan batal demi hukum. termasuk atas tidak dibuatnya dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi dan keputusan mahkamah agung dalam tingkat permohonan kembali tidak memuat hal hal yang memberatkan dan meringankan. bahwa dalam hubungannya dengan putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi tersebut atas oleh mahkamah agung dalam peninjauan kembali dalam putusan nomor pk pid tanggal januariyata dan seterusnya jelas jelas putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali cacat hukum sebab dakwaan pertama atau (subsidi) dari kuhp tidak pernah dibuktikan dalam persidangan dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi setelah membebaskan terdakwa made sudan dari dakwaan kesatu kuhp sebagaimana diuraikan atas, sehingga putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali pun tidak mempertimbangkan dalam memutus tidak dibuktikannya kuhp tersebut sesuai dengan ketentuan kurap sebagaimana diuraikan atas dihubungkan dengan kurap putusan menjadi batal demi hukum. bahwa dengan batalnya putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam perkara ini mengakibatkan kurap undang undang nomor tahun sepatutnya tidak dapat diterapkan dalam perkara atas nama terpidana made sudan tersebut dalam putusan perkara nomor pk pid tanggal januari dengan sendirinya batal demi hukum. tetapi dengan bunyi putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali yang menguatkan putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi. sehingga tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh, kecuali dengan usaha mengajukan permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar demikianlah dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali yang dalam putusannya tidak membahas dan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan putusan tingkat kasasi sebagaimana diuraikan dalam permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar tertanggal maret juga diuraikan dalam perbaikan permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar tertanggal april dan sebagaimana diuraikan atas juga telah menyebabkan cacat hukum menurut pemohon, sebab dalam membahas permohonan peninjauan kembali tidak bisa terlepas dari dakwaan jaksa penuntut umum dan putusan putusan tersebut atas sepatutnya juga dipertimbangkan oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dalam mengambil putusan. bahwa berdasarkan uraian permohonan tersebut atasputusanurap batal demi hukum dalam hubungannya dengan perkara terpidana made sudan inkonstitusional yang bertentangan dengan undang undang dasar dalam hubungannya dengan terpidana made sudan tersebut. bahwa putusan dalam peninjauan kembali atas tersebut atas tidak mempunyai kekuatan mengikat. bahwa apabila dalam putusan tingkat peninjauan kembali dibatasi hanya sekali diberikan akan berakibat batal atas putusan dalam peninjauan kembali yang cacat hukum, batal demi hukum, tidak bisa diperbaiki, sehingga oleh karenanya pemohon memohon putusan dalam permohonan peninjauan kembali bisa diberikan lebih dari sekali tetapi dibatasi hanya (dua) kali peninjauan kembali sehingga penyelesaian perkara menjadi tidak berlarut larut. bahwa atas perkara permohonan peninjauan kembali terlebih dahulu sebelum disidangkan supaya dieksaminasi atau adakan bedah perkara oleh majelis pengawas mahkamah agung dengan anggotanya (tiga) orang, atau syukur bila anggota majelisnya seorang dari pengawas mahkamah agung, seorang dari anggota mahkamah konstitusi dan orang lagi dari anggota komisi yudisial dan setelah dieksaminasi berkas permohonan peninjauan kembali dengan dihampiri hasil eksaminasi sebagai petunjuk dalam penyerangan perkara, baru dibagikan kepada majelis yang akan menyilangkan yang anggotanya disesuaikan dengan anggota majelis eksaminasi tetapi orang yang berbeda. hal mana kiranya dapat dibenarkan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi beserta

namemohonan perkara nomor puu viii nama farhat abbas, s.h., m.h., pekerjaan advokat, alamat jalan kemang utara vii jakarta selatan. berdasarkan surat kuasa bertanggal mei memberi kuasa kepada muh. burhanuddin, s.h., rakhmat jaya, s.h., donny setiawan, s.h., gatot kurniadi, s.h., dan hamka, s.h., seluruhnya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekanooooooo ooo pemohon permohonan perkara nomor puu viii nama prof. dr. jur). o.c. klinis, s.h.: tempat tanggal lahir ujung pandang juni agama katolik, pekerjaan pengacara, kewarganegaraan indonesia: alamat jalan majapahit nomor kompleks majapahit permai blok jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberi kuasa kepada dr. y.b. purwaning januar, s.h., mcl., cn., dr. rico pandeirot, s.h., ll.m., eliza tersuci, s.h., m.h., th. ratna dewi k., s.h., kn., dea tunggaesti, s.h., m.m., eka suryani, s.h., bharat ramadhan, s.h., rocky kawilarang, s.h., vincencius tobing, s.h., ramli, s.h., seluruhnya advokat penasihat hukum pada kantor hukum otto cornelis klinis associates, berkantor jalan majapahit nomor kompleks majapahit permai blok d pemohon il: seluruhpemohondan tanggal juni menguraikan hal hal sebagai berikut: permohonan pemohon bahwa pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujianengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut: pengabdian bagi bangsa dan negara indonesia.,bebas dari perlakuan diskriminatif, pembatasan masa keahlian dan pengalaman serta batasan umur tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi harus pula memperhatikan kualitas masa keahlian dan umur, sehingga norma yang terkandung dalam angka dan angka guo tersebut inkonstitusional: bahwa walaupun pembatasan usia telah lazim dikenal dalam undang undang, seperti penentuan usia untuk pemilih tahun, untuk mendirikan partai usia tahun, untuk menjadi calon anggota dprd dpd dpr usia tahun, untuk melakukan pernikahan tahun bagi wanita dan tahun bagi pria, usia utuk diangkat menjadi advokat tahun, untuk dicalonkan jadi calon presiden wakil presiden minimal usia tahun, akan tetapi batasan usia untuk diangkat menjadi pimpinan kpk berumur sekurang kurangnya (empat puluh) tahun adalah diluar dari batas kelaziman, sehingga batasan usia yang ditetapkan dalam angka adalah inkonstitusional. batasan yang rasional untuk menjadi pimpinan kpk setidaknya berumur tahun, bahwa angka khususnya frasa pembatasan masa keahlian dan pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun: bahwa angka pembatasan umur yakni sekurang kurangnya (empat puluh) tahun telah menimbulkan kerugian bagi pemohon yang saat ini berusia tahun dan bersifat diskriminatif sehingga pemohon terhalang dan atau berpotensi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi pimpinan kpk persyaratan pembatasan keahlian pengalaman dan pembatasan umur seharusnya tidak perlu dilakukan karena panitia seleksi pimpinan kpk masih mengadakan rangkaian seleksi berikutnya yakni pembuatan makalah, profile assessment, wawancara materi hukum kpk, penilaian akhir, pengumuman dua calon terpilih presiden sby dan uji kepatutan dan kelayakan oleh dpr, sehingga pembatasan masalah umur dalam tahapan seleksi administrasi menjadi suatu hal yang sia sia belaka dan melanggar hak konstitusional pemohon: bahwa dengan adanya pembatasan tersebut telah menutup kesempatan bagi kalangan generasi muda khususnya pemohon yang berusia tahun tetapi mempunyai kemampuan, keahlian, kapasitas dan rekam jejak yang baik untuk mengikuti tahapan seleksi pimpinan kpk, bahwa sejarah telah mencatat presiden termuda dunia jean claude duvalier berusia tahun ketika menjadi presiden haiti pada tahun begitu pula john tyler hammond menjadi walikota muskogee, oklahoma, menjadi walikota termuda dunia pada usia tahun: bahwa sejarah dalam negeri juga telah mencatat sutan sjahrir menjadi perdana menteri pada saat berusia tahun, gubernur termuda indonesia berumur tahun yakni khm zainal mandi, menjadi gubernur nusa tenggara barat. yovie ariyanto berusia tahun dan tercatat sebagai bupati termuda indonesia, h.m. aditya mufti arifin, menjadi anggota dpr termuda periode tahun eddy baskom sby (bias) menjadi sekjen partai demokrat diusia tahun, ahmad helmy faisal zaini menjadi menteri negara pembangunan daerah tertinggal berusia tahun. bahwa tahapan seleksi pendaftaran calon pimpinan kpk berlangsung dari tanggal mei sampai juni proses seleksi administratif sesuai nomor tahun tentang kpk mulai tanggal juni sampai juni dan pengumuman seleksi tahap tanggal juni bahwa mengingat jadwal pengumuman seleksi tahap diumumkan tanggal juni maka mohon majelis hakim konstitusi mengabulkan permohonan provisi pemohon.,. dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menguatkan putusan provisi yang dimohonkan pemohon,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan angkapermohonan pemohon dasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusi bahwa negara republik:prof. dr. jimmy asshiddigie, sh, kedudukan mahkamah konstitusi dalam struktur ketatanegaraan indonesia), adapun permohonan pengujian yang. permohonan pengujian undang undang meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiil .pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas(selanjutnya disebut kpk) terhadapemohon, sebagai akibat diberlakukannya angka kpk,angka kpk, . hukum konstitusi dan,, bahwa yang menjadi pemohon dalam permohonan guo adalah warga negara indonesia yang merasa telah dirugikan secara konstitusional dengan telah diberlakukannya ketentuan angka kpk, yang mensyaratkan adanya batasan umur dalam pencalonan sebagai ketua komisi pemberantasan korupsi: bahwaahwa dalam hubungannya dengan legal standing, maka pemohon yang adalah warga negara indonesia yangemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, yaitu dengan ditolaknya berkas administrasi pemohon saat dilakukannya proses seleksi untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan mengenai batasan usia, bahwa kriteria kriteria untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi, yang memberikan batasan mengenai usia tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan jaminan yang adalah hak setiap warga negara indonesia,, yang antara lain adalah: hak atas persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya: hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiademikianlah penjabaran pemohon atas dasar dasar kedudukan hukum legal standing dari pemohon. pelanggaran hak hak konstitusional yang pemohon sebutkan dalam bagian ini telah menunjukkan adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon:angka kpk:angka kpk telah melanggar hak konstitusional pemohon yang terdapat dalam juncto juncto juncto uulihat mukadimah deklarasi sedunia tentang hak hak asasi manusia universal declaration human rights) yang diterima oleh majelis umum pbb pada tanggal desember melalui resolusi dikutip dari instrumen pokok hak asasi manusia internasional bagi aparatur penegak hukum , diterbitkan oleh kerjasama unhcr, departemen kehakiman dan ham dan polri, jakarta, himdias, clarence j., relationship between human rights, development and democracy: south north ngo solidarity fostering popular participation, dalam managed novak (ed), world conference human rights, wina manzsche verlag und universitatsbuchhandlung, hlm. sebagai istilah, martabat dan hak hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai ham. pengertian ham menurut angka nomor tahun tentang hak asasi manusia adalah:), undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) rumusan ham sama dengan rumusantidak dapat dijadikan alasan penggunaan asas retroaktif dalam hukum pidana, seperti yang dikemukakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal juli yang membatalkan berlakunya nomor tahun tentang penetapan perpu nomor tahun mengenai pemberlakuan nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme peristiwa bom bali. selain itu dalam praktik internasional, statuta roma sebagai dasar berdirinya international criminal court, the hague, juga tidak mengakui asas retroaktif diberlakukan dalam perkara perkara pelanggaran ham. lihat command responsibility article icty statute , reports ij icty .html, dikutip pada tanggal juni klinis, o.c., peradilan politik) ham indonesia: perjalanan panjang menuju keadilan jilid jakarta, o.c. klinis associates, hlm.atas dalam uud yang menjadi acuan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil angka kpk ini merupakan yang mengatur mengenai hak hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi oleh hal hal sebagaimana yang dimaksud dalam uud bahwa:juncto juncto juncto uud tersebut atas, maka setiap orang, termasuk pemohon, berhak untuk bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan,ahwa secara tegas dan jelas angka kpk telah merugikan hak konstitusional pemohon untuk dapat diangkat menjadi ketua komisi pemberantasan korupsi. adapun bunyi angka kpk adalah. bahwa batasan usia untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemohon yang pada saat ini berusia hampir tahun untuk mendapatkan jaminan jaminan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara indonesia, khususnya untuk mencalonkan diri sebagai ketua komisi pemberantasan korupsi. kerugian konstitusional pemohon terjadi karena pemohon terancam tidak lolos proses seleksi sebagai calon ketua kpk yang dijadwalkan berlangsung tanggal juni sampai dengan tanggal juniegitu pentingnya hak dasar tersebut menjadikannya sebagai salah satu hak dasar yang mendapat perhatian khusus dalam universal declaration human rights, khususnya dalam sebagai berikut: article universal declaration human rights: everyone, without any discrimination, has the right equal pay for equal work: : demikian pula dalam nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) khususnya dalam juncto diatur pula mengenai hak hak dasar manusia sebagai berikut: ham menyatakan: setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak .prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya. bahwa berdasarkan ketentuan uud dimana setiap warga negara mendapatkan hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan. dalam kaitannya dengan uji materiil guo. angka kpk telah mengakibatkan pemohon menjadi melanggar hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalamyang sejalan dengan perlindungan hak asasi pemohon sebagaimana dimaksud dalam uud karena dengan berlakunya angka kpk, hak asasi pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam mengaktualisasikan diri guna menduduki jabatan sebagai ketua kpk, telah dilanggar. sehingga menjadi jelas bahwa ketentuan dalam angka kpk adalah bertentangan dengan uudahwa pengertian pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut hemat pemohon tidak semata mata dititik beratkan pada aspek ekonomis, melainkan diartikan dapat ditinjau sebagai penegak kedudukan pemohon sebagai manusia yang bermartabat yang memerlukan aktualisasi diri sebagai bentuk pengabdian. bagi pemohon menjadi ketua kpk bagi pemohon bukanlah sekedar mencari pekerjaan dalam arti ekonomi melainkan sebagai bentuk aktualisasi diri pemohon dalam rangka penegakan hukum indonesia. bahwa uud pemohon pahami sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara untuk bebas memilih dan menentukan pekerjaan bagi dirinya sendiri, bukan semata mata dipahami sebagai bekerja dalam artian menerima pembayaran: bahwa selain hal tersebut atas mengenai hak atas penghidupan yang layak juga diatur dalam international covenant economic, social and cultural rights khususnya dan mana terhadap international covenant economic, social and cultural rights telah diratifikasi oleh pemerintah indonesia denganarticlei, (ii) decent living for themselves and their families accordance with the provisions the present covenant: (b) safe and healthy working conditions: equal opportunity for everyone promoted his employment appropriate higher level, subject considerations other than those seniority and competence:. mengutip dari kovenan tersebut . pentingnya penekanan terhadap hak manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, juga nampak dengan dijaminnya hak ini dalam berbagai instrumen internasional lainnya, yaitu charter fundamental rights the european union dan sebagaimana juga disiratkan dalam asean charter: dari charter fundamental rights the european union secara spesifik menyebutkan bahwa: everyone has the right engage work and pursue freely chosen accepted occupation. every citizen the union has the freedom seek employment, work, exercise the right establishment and provide services any member state . serangan dengan hal ini, dalam asean charter yang ditandatangani oleh presiden susilo bambang yudhoyono tahun dinyatakan bahwa: asean dan negara negara anggotanya diwajibkan untuk menjunjung prinsip prinsip demokrasi, menghargai hak hak dasar setiap manusia, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi ketentuan ketentuan dalam piagam pbb dan juga hukum internasional yang berlaku, dalam kaitannya dengan hal ini, telah disebutkan sebelumnya bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak dasar sebagaimana dijamin dalam deklarasi universal hak hak asasi manusia, yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang diakui dan diimplementasikan oleh bangsa bangsa dunia, bahwa pengaturan angka kpk mengenai batasan usia untuk dapat diangkat sebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi jelas telah mengabaikan prinsip dasar hak asasi manusia untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, bahwa secara empiris telah banyak contoh contoh dimana tokoh tokoh besar baik nasional maupun internasional yang masih dapat menghasilkan karya karya besar dan memberikan dedikasinya pada masyarakat dan negara meskipun telah berusia lebih dari tahun: dalam kalangan nasional: anwar nasution, pada saat berumur tahun menjabat sebagai ketua badan pemeriksa keuangan dan saat ini berumur tahun masih aktif menjalankan dedikasinya sebagai: lektor fakultas ekonomi universitas indonesia: ketua tim konsultan bank umum koperasi indonesia, research associate lembaga penyelidikan ekonomi dan masyarakat, prof. boediono, yang berusia tahun dan saat ini menjabat sebagai wakil presiden republik indonesia sampai dengan periode berakhir tahun taufik kiemas, saat ini berusia tahun dan aktif sebagai ketua mpr ri periode a.m. fatwa, pada saat berumur tahun, menjabat sebagai wakil ketua mpr ri periode darmin nasution, deputi gubernur senior bank indonesia periode saat ini berusia tahun, yang akan aktif sebagai deputi gubernur paling tidak sampai dengan berusia tahun: silalahi, saat ini menjadi anggota dewan pertimbangan presiden dalam usia tahun. dalam kalangan internasional kopi annan, pada saat berumur tahun masih menjabat sebagai sekretaris jenderal perserikatan bangsa bangsa pbb): ali alatas, yang tetap aktif menjabat sebagai menteri luar negeri indonesia sampai berusia tahun, dan masih terus aktif menjadi: utusan khusus sekretaris jenderal pbb pada tahun saat berusia tahun, dan anggota dewan perumus piagam asean pada tahun ketika berusia tahun, paus, yang merupakan pemimpin umat katolik seluruh dunia, menjabat sampai seumur hidup. bahwa sebagai perbandingan, pengangkatan hakim agung negara amerika serikat hanya mensyaratkan kondisi fisik yang sehat tanpa batasan umur. adapun proses pengangkatan hakim amerika serikat adalah sebagai berikut: ditunjuk oleh presiden atas dasar pertimbangan presiden, tidak ada persyaratan yang pasti, kecuali bahwa hakim harus berada dalam kondisi kondisi yang baik: pada dasarnya presiden dapat menunjuk siapa saja. hanya saja calon yang dinominasikan oleh presiden harus disetujui oleh senat amerika serikat. (website resmi mahkamah agung amerika serikat)|. masa jabatan hakim mahkamah agung amerika serikat adalah seumur hidup, tanpa batasan umur, dimana yang menjadi tolok ukur persyaratan adalah kondisi kesehatan yang baik. hal mana diatur dalam: iii, bagian konstitusi amerika serikat: para hakim, baik hakim hakim mahkamah agung maupun peradilan lain dibawahnya, akan menduduki jabatannya selama memiliki kondisi yang baik, dan, pada waktu yang ditentukan, akan mendapatkan kompensasi atas jasa jasanya, yang tidak dapat dihapuskan selama masa jabatannya article iii, section the constitution further provides that, compensation, which shall not diminished during their continuance office"): hakim mahkamah agung dimungkinkan untuk mengundurkan diri atau pensiun atas keinginannya sendiri atau diturunkan melalui proses impeachment. bahwa guna melengkapi data empiris mengenai ketentuan pengangkatan hakim agung amerika serikat dengan ini kami sertakan pula beberapa nama hakim agung amerika serikat yang hingga saat ini masih aktif menjalankan jabatannya: john paul stevens tahun), antonio scania tahun), anthony kennedy tahun), ruth bader ginsburg tahun), stephen brewer tahun). sedangkan beberapa nama berikut merupakan nama nama hakim agung amerika serikat yang menjalankan jabatannya hingga usia lanjut: hakim ketua amerika serikat yang paling tua pada saat naik jabatan adalah harian stone berumur tahun pada saat pengambilan sumpah jabatan sebagai hakim ma. (website resmi mahkamah agung amerika serikat!|: hakim anggota amerika serikat yang tertua pada saat naik jabatan adalah horace burton yang berumur tahun pada saat pengambilan sumpah. (website resmi mahkamah agung amerika serikat) hakim anggota amerika serikat yang tertua pada saat memangku jabatan adalah justice oliver wendell holmes, jr., yang masih aktif sebagai hakim sampai dengan umur tahun. (website resmi mahkamah agung amerika serikat)| bahwa secara perdata, kitab undang undang hukum perdata indonesia juga telah mengatur mengenai kriteria orang yang dianggap tidak cakap (onbekwaam) untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam kuh per. adapun bunyi kuh per adalah sebagai berikut:: . bahwa kuh perdata hanya memberikan batasan mengenai usia dimana seseorang dinyatakan belum dewasa, namun tidak ada pembatasan mengenai kapan kedewasaan berdasarkan umur seseorang tersebut berakhir. berakhirnya kedewasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menurut kuh per hanya didasarkan pada kesehatan mentalnya (misalnya untuk orang yang cara hidupnya boros, hilang ingatan, tidak waras), namun tidak didasari pada batasan umur. bahwa dengan demikian yang dapat menyatakan seseorang tersebut sehat baik secara mental maupun fisik sehingga dianggap mampu untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan tertentu adalah hanya seorang dokter dan bukan semata mata berdasarkan umur, bahwa berdasarkan uraian uraian atas dan beberapa contoh tokoh tokoh nasional dan dunia yang masih dapat berkarya secara maksimal walaupun telah berusia atas tahun, dapat disimpulkan mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap suatu tugas adalah bukan dari berapa usia seseorang namun lebih didasarkan pada kemampuan setiap orang yang sifatnya relatif. sebagai contoh, orang yang berumur tahun ataupun lebih muda belum tentu lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsi suatu jabatan yang diamanatkan kepadanya dan begitu juga sebaliknyabukti pendaftaran sebagai calon pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsipemberantasan tindak pidana korupsi.bahwa yang menjadi lebih penting untuk dijadikan tolok ukur bagi seseorang untuk dapat dianggap mampu untuk dapat mengemban tugas penting adalah lebih didasarkan pada kemampuan seseorang secara pribadi, yang didasari oleh pengalaman serta pengetahuan yang mendalam bidang yang ditekuninya: bahwa guna melengkapi permohonan ini, pemohon sertakan pula curriculum vitae pemohon sebagai berikut: latar belakang pendidikan st. petrus clover junior and senior high school retorika minor seminary), makassar, indonesia. high school diploma, fakultas hukum universitas katolik parahyangan, bandung, indonesia. sarjana hukum pada tahun faculty philosophy, university rheinish wesiffalische technische hochschule rth) aachen, germany, nonmatriculating student. agustus mengikuti program pendidikan lanjutan ilmu hukum bidang hukum kepailitan yang diselenggarakan oleh fakultas hukum universitas indonesia. mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi profesi femmes anoda pascasarjana fakultas hukum universitas sonam doktoral dalam bidang hukum pidana pada (fakta rmtntng lang agustus pengangkatan profesor dari menteri pendidikan bahasa yang dikuasai: bahasa indonesia bahasa ibu): bahasa inggris, bahasa belanda: bahasa jerman dan, bahasa latin. organisasi: anggota mkri pengurus dpp perajin sekarang anggota asean bar association ala) anggota kadin sekarang anggota golkar sekarang anggota international bar association anggota international association c.d. dag hammersjkold sekarang pengurus dpp salah satu pendiri jakarta lawyers club sekarang anggota himpunan konsultan hukum pasar modal. anggota dan ketua bidang hukum kosovo wakil ketua bakuman otda dpp partai golkar. sekarang anggota kongres advokat indonesia. dunia advokat: membela perkara non litigation, perdata dan pidana dalam dan manca negara. dalam negeri antara lain: kasus h.m. soeharto mantan presiden r.i.) dan keluarga, dipl. h.b.j. habibie, gubernur gubernur, bupati bupati, walikota walikota, ir. akbar tanjung. luar negeri antara lain: kasus australian diary corporation, kebun bunga melbourne, moh. said pilot garuda) belanda, hendra raharja sydney, garnet investment guernsey, sonia foundation liechtenstein, pernah juga komisi hak asasi manusia eropa strasbourg untuk kasus moh. said dan pbb geneva untuk kasus moh. soeharto: mohon putusan sela bahwa batasan jangka waktu pendaftaran calon ketua komisi pemberantasan korupsi telah berakhir pada tanggal juni bukti dimana, berkas administrasi pemohonpada tanggal juni bukti akan tetapi, proses seleksi pendaftaran sebagai calon ketua kpk baru berlangsung sejak tanggal juni sampai dengan tanggal juni dalam proses seleksi inilah ketentuan termasuk pula angka kpk akan diterapkan pada berkas berkas administrasi yangtermasuk berkas milik pemohon. dengan demikian, apabila menunggu proses pemeriksaan permohonan uji materiil, batasan waktu seleksi pendaftaran calon ketua kpk dikhawatirkan telah berakhir: sehubungan dengan hal tersebut, pemohon merasa sangat perlu untuk memohon kepada ketua mahkamah konstitusi agar dapat mengeluarkan putusan sela yang pada intinya menunda ditutupnya jangka waktu seleksi pendaftaran calon ketua kpk sampai dengan dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi mengenaiil. permohonan dalam putusan sela:dalam putusan akhir: menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari pemohon:bertentangan dengan juncto juncto juncto uudsebagai berikut: bukti pemohon bukti pl fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bukti pl fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bukti ppl fotokopi pengumuman pendaftaran seleksi dan persyaratan calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan korupsi nomor panel kpk v tanggal mei bukti pl fotokopi surat permohonan farhat abbas, s.h., m.h., pemohon) untuk mendaftar sebagai calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tanggal mei bukti fotokopi tanda terima berkas pendaftaran kelengkapan calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi: bukti pl fotokopi daftar riw hidup pemohon: bukti pi fotokopi kartu tanda penduduk pemohon: bukti pl fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) pemohon: bukti pi fotokopi ijazah strata pemohon: bukti pi fotokopi ijazah strata pemohon: bukti pl fotokopi surat keterangan pengalaman kerja atas nama pemohon, bukti pi fotokopi surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rs. medisnya jakarta atas nama pemohon tanggal agustus bukti pi fotokopi surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh rs. angkatan laut dr. mintohardjo jakarta atas nama pemohon agustus bukti pi fotokopi surat keterangan catatan kepolisian sick) yang dikeluarkan oleh kasat interkom polres metropolitan jakarta selatan atas nama pemohon tanggal mei bukti pi fotokopi surat pernyataan pemohon bukan salah satu pengurus partai politik tanggal mei bukti pi fotokopi surat pernyataan pemohon tanggal mei bukti pemohon bukti pll fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pll fotokopi undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, bukti pll fotokop.kpk v dari tanggal mei sampai dengan tanggal juni tanggal mei bukti pll fotokopiatas nama pemohon: i2. menimbang bahwa mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari pihak terkait ibrahim samarium pada tanggal agustus yang menguraikan sebagai berikut: pendahuluan berawal daroleh panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi panel kpk), dimana panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mengundang warga negara republik indonesia yang terbaik untuk menjadi pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sesuai dengan (seharusnyawarga negara republik indonesia,tindak pidana korupsi, tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. pendaftaran calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi diselenggarakan mulai tanggal mei s.d tanggal juni pada jam wib s.d wib. berkas pendaftaran hanya dapat diajukan oleh yang bersangkutan dan ditujukan kepada ketua panitia seleksi can pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dibuat atas kertas bermeterai cukup rp. , ). permohonan pendaftaran harus sudah diterima oleh panitia selambat lambatnya tanggal juni jam wib dengan melampirkan: surat keterangan pengalaman kerja yang dilegalisir: pasfoto terbaru (tiga) iernbar ukuran (4x6) dengan later belakang bersam:ndia menjadi anggota komisi: melaporkan harta kekayaannya. surat pendaftaran dapat disampaikan langsung kepada sekretariat panitia seleksi atau dikirimkan melalui pos tercatat dengan alamat: panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi d a. kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia jl. rasa said kay. kuningan jakarta selatan. pendaftaran calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dipungut biaya. pengumuman dibuat jakarta, pada tanggal mei ketua panitia seleksi, materialis akbar, sebagaimana terdapat pada situs: seleksi calon pengganti pimpinankomisi pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 03panel kpk2010.html dan pada berbagai media lainnya. berdasarkan pengumumanpihak terkait merasa terpanggil untuk mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi negara republik indonesia, karena pihak terkait merasa telah memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pemohon melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut, surat keterangan pengalaman kerja yang dilegalisir: pasfoto terbaru (tiga) lembar ukuran (4x6) dengan latar belakang berwarn,ma menjadi anggota komisi: melaporkan harus kekayaannya. dokumen pendukung lainnya. adapun program prioritas pihak terkait untuk pemberantasan korupsi indonesia adalah: pernapasan nasional bersyarat: pembatasan transaksi tunai: pembuktian terbalik: penegakan hukum yang tugas, adil, tanpa pilih kasih dan tidak tebang pilih, dan lain lain". berdasarkan ketetapan panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi tindak pidana korupsi, yang ditetapkan jakarta tanggal juni seperti pada situs: doc pengumuman 20tahap .pdf dan berbagai media lainnya pada tanggal juni mengenai panel kpk tentang hasil seleksi tahap pertama mariussebagaimana ketentuan bahwa yang peserta yang tidak lulus diperkenankan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan kepada panitia seleksi, maka pada hari senin, tanggal juni sekitar pukul pihak terkait mendatangi sekretariat panitia seleksi lantai dan lantai kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, mana pihak terkait bertemu dengan beberapa orang staf sekretariat panitia seleksi. karena sekretaris panel sedang melayani wartawan dari beberapa media, akhinya pihak terkait dipertemukan dengan salah seorang staf sekretariat, yaitu dengan saudara haddryson, sh. intl dari pertemuan tersebut adalah pihak terkait meminta klarifikasi atau penjelasan kepada panitia seleksi mengapa pihak terkait tidak lulus sebagaimana keputusan panitia seleksi nomor set.panel kpk vi setelah saudara haddryson, sh., dan staf panel lainnya melakukan print out data dari komputer panitia seleksi, print out komputer tersebut diperlihatkan kepada pihak terkait bahwa pihak terkait tidak lulus karena usia tahun, atau secara lengkap tertulis: tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang undang (usia tahun). artinya pihak terkait tidak lulus karena tidak memenuhi persyaratan umur yang dianggap barn tahun. sedangkan persyaratan lainnya seperti huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf dan persyaratan lainnya semua dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan. pihak terkait sempat berdiskusi dengan staf panitia seleksi mengenai ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mana staf panel menjelaskan kepada pihak terkait bahwa pihak terkait belum mencukupi umur tahun pada saat mendaftar panitia seleksi. mendengar penjelasan seperti itu pihak terkait sempat memberi argumen bahwa undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan teams proses pemilihan. menjelang akhir pertemuan tersebut salah seorang staf panitia seleksi membuka undang undang nomor tahun dimana staf panitia seleksi terkesan agak kaget karena pada undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi angkahak terkait menangkap kesan bahwa sangat mungkin panitia seleksi tidak secara cell dan detail membaca undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi angka tersebut: karena tidak adanya panitia seleksi pada saat itu yang dapat mengambil keputusan, oleh staf sekretariat panitia menganjurkan kepada pihak terkait untuk mengirim surat atau email panel namun karena tidak adanya kepastian bahwa surat atau email yang pihak terkait kirim bakal mendapat jawaban pasti, waktu itu pihak terkait juga sempat membuka wacana seandainya masalah tersebut dibawa mahkamah konstitusi, staf panitia seleksi juga sangat kooperatif dengan ide tersebut. sehingga pada saat itu pihak terkait mengirim salam untuk panitia seleksi melalui saudara haddryson, sh., mana pengajuan permohonan uji materiel mahkamah konstitusi bukanlah bermaksud membuka "konfrontasi dengan pihak panitia seleksi, akan tetapi karena kita semua menghormati hukum, biarlah mahkamah konstitusi yang akan memberi penafsiran yang tegas tentang undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindakmpinan komisi pemberantasan korupsi menurut undang undang nomor tahunbas) tahun dalam bidberkaitan dengan persyaratan untuk menjadi pimpinan komisi pemberantasan korupsi pada angka menegask: khususnya frasa yang berkaitan dengan syarat pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun sedangkan angka menegastelah menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsiadvokat dan saat ini menempuh pendidikan strata tiga sebagai kandidat doktor universitas pajajaran bandung telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam angka kpk, khususnya frasa pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun dan angka frasa berumur sekurang kurangnya (empat puluh) tahun karena menghilangkan kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan kpk yang sementara berlangsung proses pendaftarannyagenerasi muda bangsa yang berumur bawah tahun yang merupakan usia emas untuk berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negbundang undang nomor tahun:undang undang nomor tahunundang undang nomor tahuundang undang nomor tahungundang undang nomor tahunundang undang nomor tahunkewenangan mahkamah konstitusi hak uji menurut prof. dr. sri sumantri, dalam bukunya hak uji materiil indonesia, ada (dua) jenis, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. hak uji formildangkan hak uji materiil merupakanamili maupun materud macsangadan hak konstitusional pihak terkait,alasan alasan pengajuan permohonan adapun alasan paling mendasar pengajuan permohonan sebagai pihak terkait uji materil undang undang nomor tahun angka adalah sehubungan dengan pengumuman hasil seleksi administrasi can pimpinan kpk berdasarkan ketetapan panitia seleksi can pengganti pimpinan komisi tindak pidana korupsi, yang ditetapkan jakarta tanggal juni seperti yang diumumkan berbagai media pada tanggal juni sebagaimansamariumtidak dituliskannya pihak terkait oleh panitia seleksi karena panitia seleksi tidaksehingga akibat kelalaian, keadaan atau salah tafsir panitia seleksi calon pimpinan kpk terhadap undang undang nomor tahun angka tersebut, sehingga pihak terkait tidak lulus pada pengumuman. seandainya panitia seleksi mengacumaka pihak terkait sudah cukup umur (empat puluh) tahun pada proses pemilihan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi, karena pada tanggal september pihak terkait genap berumur (empat puluh) tahun, sementara proses pemilihan akan berlangsung selama (enam) bulan atau (seratus delapan puluh lima) hari sejak dimulai proses seleksi atau proses pemilihan, sebagaimana pernyataan ketua panitia seleksi, materialis akbar pada berbagai kesempatan. artinya pada proses pemilihan umur pihak terkait mencapai (empat puluh) tahun. karena apabila berpedoman kepada undang undang nomor tahun". dengan demikian sangat jelas bahwa calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) berumur tahun bukan pada saat mendaftar, tetapi pada proses pemilihan. karena proses pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dimulai sejak tanggal mei dan sesuai tahapan proses seleksi, mana berdasarkan keterangan atau pernyataan panitia seleksi bahwa panitia seleksi akan melaporkan (dua) nama kepada presiden republik indonesia pada tanggal september untuk selanjutnya akan mengirimkan (dua) nama calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) tersebut dewan perwakilan rakyat republik indonesia, maka seharusnya yang dinamakan proses pemilihan yaitu dari tanggal mei s.d. tanggal september pada tingkat panitia seleksi dan atau bahkan proses pemilihan akan dilanjutkan dengan fit and proper test dan pemilihan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) yang diperkirakan membutuhkan waktu (enam) bulan atau hari, sejak awal proses pemilihan (proses seleksi) panitia seleksi sampai akhir proses pemilihan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri). sehingga apabila ada calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang umurnya mencapai (empat puluh) tahun dalam tenggang waktu pada proses pemilihan tersebut atas, maka telah memenuhi salah satu persyaratan tentang berumur sekurang kurangnya (empat puluh) tahun, karena umur (empat puluh) tahun bukan pada saat mendaftar tetapi pada proses pemilihan. sehingga ketika diangkat menjadi pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) wajib berumur (empat puluh) tahun, sebagaimana batas umur ideal pejabat negara indonesia pada umumnya, seperti hakim konstitusi mahkamah konstitusi, dan lain lain. sungguh merupakan sesuatu fenomena yang sangat aneh, mana pada pengumuman pendaftaran nomor panel kpk panitia seleksiakan tetapi pad, panitia seleksi telah melanggar undang undang nomor tahun angka karena angka tersebut telah dipotong dan hanya, oleh karena itu panitia seleksi calon pimpinan kpk telah melanggar undang undang nomor tahun terutamaselain itu, sebenarnya panitia seleksi juga banyak melakukan pelanggaran lainnya, seperti perpanjangan waktu pendaftaran, meminta rekomendasi berbagai lembaga, seperti forum rektor indonesia, dan sebagainya: karenngat memungkinkan terjadinya multi tafsir, untuk itu perlu adanya penafsiran yang tegas dari mahkamah konstitusi. karena apabila tidak adanya penafsiran yang tegas tentang undang undang nomor tahun angka tersebut, maka akan sangat merugikan hak konstitusional pihak terkait, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terutam, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dalamgangkatwarga negara berhak untudarisebagai pimpinan komisi pemberantasan korupsi harus memenuhi persyaratan angka dan angka kpk,khususnya frasa pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun d: bahwa tindak pidana korupsikorupsi digolongkan sebagai kejahatan yang memberantastindak pidana korupsi. bahwa berdasarkan suratvpetit berdasarkan fakta fakta dan dasar hukum tersebut atas, maka dengan ini pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini sebagai berikut: dalam provisi: pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi agar dapat menjatuhkan putusan sela, untuk memerintahkan kepada panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi agar menunda proses pemilihan atau proses tahapan seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi sampai mahkamah konstitusi memutus permohonan pengujian materiil ini. dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pihak terkait ini untuk seluruhnya, memberi penafsiran yang tegas terhadap undang undang nomor tahun angka yakni menyatakan bahwa penafsirlah seseorang yang akan diangkat menjadi pimpinan komisi pemberantasan korupsi wajib memenuhi kriteriaakhir proses pemilihan. untuk itu jika usia pihak terkait dihitung belum mencapai (empat puluh) tahun pada awal proses seleksi, tetapi pada akhir proses seleksi atau proses pemilihan telah mencapai umur (empat puluh) tahun, maka berdasarkan undang undang nomor tahun pihak terkait telah memenuhi persyaratan umur untuk mengikuti seleksi atau pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi: menyatakan bahwa apabila tidak adanya penafsiran sebagaimana angka petit ini, maka akan sangat merugikan hak konstitusional pemohon, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terutamaaka pihak terkait memohon untuk diberikan putusan yang seadil adilnya berdasarkan nilai nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlakudari permohonan para pemohon guo adalah mengujinorma angka dan angkdan angka kpk: i3.dan putusan nomor puu v serta dihubungkan dengan fakta fakta hukum atas diriangka dan angka kpkoleh karena itu mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan, pendapat mahkamah dalam provisi i3. menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi sebagai berikut.erhadap permohonan provisi para pemohon guo, mahkamah mempertimbangkan dengan beberapa alasan sebagai berikut: bahwa permohonan provisi tersebut, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum , ii)rintah penerimaan berkas pendaftaran dari pemohon danuraian pertimbangan tersebut atas, permohonan provisi guo tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan guo, sehingga mahkamah berpendapat menolak permohonan provisi yang dimohonkan pemohon, dalam pokok permohonan i3permohonan dan keterangan pemohon yang telah diberikan pada sidang pendahuluan sudah mencukupipara pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun sebagai termuat dalam angka kpk, dan batas umur minimal sekurang kurangnya tahun dan batas umur maksimal setinggi tingginya tahun sebagai syarat bagi seseorang untuk menjadi pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam angka kpk. menurut para pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan uud khususnya dan dan i3 menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya para pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti pl sampai dengan bukti pi dan bukti pll sampai dengan bukti p1i i3 menimbang bahwa terhadap persoalan hukum tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa komisi pemberantasan korupsi, yang pimpinannya terdiri dari (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan tujuan agardalam kpk khususnya telah ditentukan syarat syarat untuk menjadi pimpinan kpk, yaitu. st.: bahwa persyaratan pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun , harus dibaca secara keseluruhan yaitutersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi. dalam penjelasan umum kpk dinyatakan,tindak pidana korupsi". pengalaman tersebut penting mengingat lembaga yang akan dipimpinoleh karena itu, syarat pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun merupakan syarat yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menjadi pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. walaupun uud memberikan jaminan hak bersamaan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan bagi setiap orang tetapi hak hak tersebut juga dapat dibatasi oleh ketentuan undang undang menurut ketentuan uud dalam ketentuan guo pembatasan ini diperlukan dalam rangka menjamin berjalannya fungsi lembaga kpk yang independen untuk kepentingan publik. dengan demikian, menurut mahkamah angka kpk tidak bertentangan dengan dan uud bahwa angka kpk merupakankorupsijabatan maupun aktivitas pemerintahanseperti persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, berusia sekurang kurangnya (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan , divide huruf mkj, persyaratan untuk menjadi hakim agung, berusia sekurang kurangnya (empat puluh lima) tahun , (vide), batas usia minimalangka undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden)edbahwa merupakan bagian dari hak hak sipil dan politik (civil and political rights) sehingga tidak dapat dicampur aduk dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan (heroes), karenaara pemohon guo adalah tidak tepat, i3 menimbang bahwa syarat pengalaman maupun syarat pembatasan usia bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi, i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang uraikan atas, mahkamah berpendapat, kendatipun mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo dan para pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) berdasarkan untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo terhadap uud namun pokok permohonan tidak beralasan hukum: tanggal mei telah dibuka pendaftaran seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mulai tanggal mei sampai dengan tanggal juni bahwa pemohon telah melakukan pendaftaran kepada panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkandengan nomor pendaftaran nomor kpk tanggal mei bahwa panitia seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengumumkan pendaftaran seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan persyaratan sesuai dengan.dstbahwa norma yang terkandung dalam angka khususnya frasa pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun dan angka kpk: bahwa pemohon sebagai kandidat doktor berumur tahun, sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus kasus hukum tanah air termasuk penanganan kasus korupsi, yang memerlukan kemampuan mengetahui pola dan modus operandi serta anatomi korupsi indonesia, sehingga dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut, pemohon berminat untuk mendarmabaktikan segala potensi pemohon bagi pengabdian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tanah air dengan mengikuti seleksi calon pengganti pimpinan komisi pemberantasanpara pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing): permohonan provisi para pemohon tidak beralasan hukumrovisi para pemohon,hamdan zeldamuhammad alim hartono panitera pengganti ttd. sholihin nasir tindak pidana korupsi yang pendaftarannya dimulai dari tanggal mei sampai tanggal juniusia pemohon belum mencapai (empat puluh) tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam angka kpk,angka khususnya frasa pengalaman sekurang kurangnya (ima belas) tahun dan angka kpk karena bertentangan dengan dan uud bahwa kpk:pernah melakukan perbuatan tercela, cakap,jujur,memiliki integritas moral yang tinggi dan: mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.: transparansi dan kontrol sosialpemberantasan tindak pidana korupsi. pembatasan masa keahlian dan pengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun serta batasan umur sekurang kurangnya (empat puluh) tahun telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum, telah membatasi generasi muda yang berpotensi yang berumur bawah empat puluh tahun untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam bidang pemberantasan korupsi. padahal usia tahunan adalah batasan usia produktif, masa keemasan untuk berkarya dan berprestasi:rg. utan gandar: warga negara indonesia, alamat jalan perwira jakarta pekerjaan presiden, selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama ir. eko wahyu, warga negara indonesia, alamat jalan perwira jakarta pekerjaan sekretaris jenderal. selanjutnya disebut sebagai . pemohon il: nama ir. rombel antonius ginting: warga negara indonesia, alamat jalan gunung merbabu nomor rt. rw. penggilingan, cakung, jakarta timur, yang dalam hal ini bertindak selaku perorangan warga negara indonesia dan mewakili kepentingannya sebagai eks pekerja yang hak hak konstitusionalnya dijamin oleh konstitusi negara kesatuan republik indonesia. selanjutnya disebut sebagai . pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei dan tanggal meridwan darmawan, s.h., janes sihaloho, s.h., zaitun umam, s.h. m.h., anton febrian, s.h., dona fusion, hi., dan priadi, s.h., seluruhnya para advokat asisten advokat, pada kantor indonesian human rights committee for social justice ihas), memilih domisili jalan mampang prapatan nomor tegal parang, mampang prapatumembayar upah. sebagai contoh dalam perkara nomor nomor k idt.sus upah proses hanya dihitung sampai proses pengadilan hubungan industrial saja. sehingga dengan tidak adanya penafsiran secara tegas ketentuan mengakibatkan ketidakpastian hukum. (http: upah selama proses dan pesangon): berdasarkan hal hal tersebut dalam hal ini mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, bahwa salah satu dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yaitu pada berupaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam hal terjadi perselisihan hubungan industrial yang masih berproses pengadilan untuk tetap menjalankan kewajibannya masing masing, sampai dengan ditetapkan keputusan pengadilan hubungan industrial. undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan berbunyidari undang undang guo mengandung makna, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, maka: pekerja tetap memperoleh hak haknya dan wajib bekerja, dan apabila pekerja tidak bekerja bukan atas kemauan pekerja tapi atas kemauan pengusaha maka pengusaha wajib juga membayarkan hak hak pekerja. pengusaha berhak mempekerjakan pekerja dan wajib membayar upah pekerja.undang undangdapun undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwabelum ditetapkan . bahwa unsur unsur yang tercantum dalam undang undang nomor tahun adalah: selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan: baik pengusaha: maupun pekerja buruh: harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. berdasarkan undang undang nomor tahun atas, maka secara hukum adanya proses dalam penyelesaian perkara hubungan industrial tidak serta merta melepaskan tanggung jawab perusahaan terhadap kewajiban mereka untuk menjamin kehidupan karyawannya. dalam hal ini imbalan yang berbentuk gaji pokok dan hak hak lainnya yang biasa diterima pekerja wajib dibayarkan, serta tidak ada penahanan atau bahkan pemotongan terhadap gaji yang dibayarkan. namunterlebih dengan mengingat ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenangselanjutnya dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga ditegerdasarkan ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka setiap pihak atau para pihak yang berselisih dalam perkara hubungan industrial dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali mahkamah agung dalam hal mereka menolak putusan pada pengadilan hubungan industrial. bahwa lembaga peradilan yang berpuncak mahkamah agung merupakan pranata penentu keputusan dalam memutuskan suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepadanya oleh pencari keadilan. dalam bidang hukum acara ditemukan upaya hukum banding dan kasasi bagi para pihak berperkara yang tidak merasa puas atas keputusan pengadilan. bahwa putusan kasasi yang dihasilkan oleh mahkamah agung merupakan putusan yang terakhir dan mengikat kepada para pihak yang berperkara, dalam arti lain putusan tersebut ditetapkan sebagai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). bahwa memang benar berdasarkan undang undang nomor tahun majelis hakim dalam suatu perkara dapat mengeluarkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayarkan upah upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh. masalah ketidakpastian hukum justru timbul manakala putusan perselisihan hubungan industrial tidak tercapai eintracht dalam peradilan tingkat pertama pengadilan hubungan industrial, mana para pihak mengajukan upaya hukum pada tingkatan yang lebih tinggi mahkamah agung). apakah amanat undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan bahwa pengusaha dan pekerja masih harus tetap melaksanakan kewajibannya selama putusan pengadilan hubungan industrial belum ditetapkan, cast bahwa pekerja masih harus dipenuhi upah dan hak hak lainnya sampai keluarnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap tingkatan mahkamah agung. bahwa yang dimaksud dengan berkekuatan hukum tetap (eintracht) adalah: berdasarkan titik triwulan titik, s.h., mh, buku pengantar hukum tata usaha negara indonesia, prestasi pustakaraya, halaman putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap artinya bahwa terhadap putusan tersebut telah tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum akan tetapi oleh para pihak upaya hukum tersebut tidak ditempuh dan telah lewat tenggat waktu yang ditentukan oleh uu. berdasarkan juanda pangaribuan, s.h., m.h., buku tinjauan praktis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, edisi revisi, pt. bumi britama sejahtera, halaman putusan phi dianggap berkekuatan hukum apabila: putusan ituara pihak tidak mengajukan kasasi dalam waktu hari kerja sejak putusan dibacakan atau sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. mahkamah agung memutus permohonan kasasi dalam waktu (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima. putusan yang diajukan kasasi dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila hakim kasasi telah memutus permohonan itu. putusan kasasi dapat dieksekusi melalui phi bila tergugat tidak melaksanakan secara sukarela. tidak menunda pelaksanaan putusan. meskipun demikian, sulit melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap bila tergugat mengajukan pk. karena itu kadang kala diajukan bukan untuk membatalkan putusan kasasi tetapi untuk menghalang halangi eksekusi . bahwa berdasarkan hal tersebut atas, agar berkepastian hukum untuk perselisihan hubungan industrial berupa perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka kalimat selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialhak:dapun undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwasebagaimana yang disebutkan atas,ahwa berdasarkan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun salah satu pihak yang jaminan haknya dalam putusan selapelaksanaan putusan dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. kesimpulan bahwa, termasuk juga pranata pranata yang wajib dipenuhi dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial: bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial memiliki struktur yang bertingkat, mulai dari proses penyelesaian instansi yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan (disnakertrans) sampai dengan pengadilan hubungan industrial, bahwa untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja, pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan tingkat pertama. artinya masih ada upaya hukum lainnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali mahkamah agung:ampai dengan jatuhnya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perselisihan hubungan industrial: bahwa tidak adanya penafsiran yang tegas terhadap undang undang guo utamanya terhadap frasa "belum ditetapkan , berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggapnya hak atas rasa adil bagi para pekerja, dengan mengingat bahwa putusan perselisihan hubungan industrial bisa yacht pada pengadilan tingkat pertama (pengadilan hubungan industrial dan atau yacht pada tingkatan kasasi mahkamah agung): bahwa undang undang nomor tahun adalah konstitusional dengan undang undang dasar sejauh kata belum ditetapkan ditafsirkan sampai pengadilan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa undang undang nomor tahun adalah konstitusional dengan undang undang dasar sejauh kata "belum ditetapkan ditafsirkan sampai pengadilan hubungan industrial mempunyai kekuatan hukum tetapnyelesaian hubungan industrial, bukti fotokopi putusan sela nomor phi.sma, tanggal april bukti fotokopi putusan nomor phi.sma, tanggal mei bukti fotokopi putusan nomor k pdt.sus tanggal februari bukti fotokopi putusan nomor pk pd.sus tanggal agustus bukti fotokopi putusan nomor k pdt.sus tanggal maret bukti fotokopi putusan nomor pk pd.sus tanggal september bukti fotokopi surat elektronik e mail) dari kuasa hukum pt. total e&p indonesie) kepada (eks karyawan pt. total e&p indonesie): bukti fotokopi surat elektronik e mail) dari ari. kartika @total.com managemen pt. total e&p indonesie) kepada (eks karyawan pt. total e&p indonesie): bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon ii: bukti fotokopitanggal oktober bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp), bukti fotokopi tanda bukti pencatatan federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) disnaker dengan nomor spp tanggal maret bukti fotokopi keputusan menteri tenaga kerja nomor tahu: bukti fotokopi buku tuntutan praktis penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penulis juanda pangaribuan, s.h., m.h., edisi revisi: bukti fotokopi halaman dari buku pengantar hukum tata usaha negara, penulis titik triwulan titik, s.h., m.h.: bukti fotokopi berita media hukumonline.com, tak hitung upah selama proses dan pesangon, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang serikat pekerja serikat buruh: bukti fotokopi makalah yang berjudul, batas upah proses terkait penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan dalam hukum ketenagakerjaan, yang disampaikan oleh juanda pangaribuan, hakim hoc. pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri jakarta pusat:prof. dr. anna erliyana, s.h., m.h." penjelasan cukup jelas,, penafsiran gramatikal atas frasa belum tetapkan pada saat ini dalam praktik, paling tidak ada penafsiran yang berkembang yaitu: upah proses hanya bulan: para pencari keadilan dapat menggunakan kepmenaker nomor tahun sebagai dasar hukum yang menyatakan pembayaran upah proses atau upah yang biasa diterima dan upah skorsing maksimal bulan apabila: ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pembayaran upah proses atau upah yang biasa diterima dan upah skorsing, ketenagakerjaan dengan tegas mengatur batas pembayaran upah skorsing dan upah proses merujuk pada kepmenaker nomor tahun ketenagakerjaan memberi mandat kepada pemerintah untuk mengatur batas upah proses atau upah yang biasa diterima dan upah skorsing, akan tetapi pemerintah melalaikan kewajiban hukumnya. dalam praktik peradilan yang memutus upah proses lebih dari bulan, membuktikan bahwa ketenagakerjaan tidak mengatur batas maksimal pembayaran upah proses|, ii. upah proses hanya sampai tahap pengadilan hubungan industrial tahap pertama, iii. upah proses sampai putusan hukum berkekuatan hukum tetap. mencermati dan jelas mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja selama proses penyelesaian perselisihan phk berlangsung, pan.mk dan register pada hari senin,dang undang dasarapabila, penafsiran secara gramatikal ada sesuatu yang belum'tidak jelas maka dapat lakukan penafsiran secara sistematis yaitu menafsirkan dengan ketentuan hukum terkait lainnya. tentang upah proses selama ada sengketa perselisihan hubungan industrial khususnya pemutusan hubungan kerja apabila dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang menyatakan pengadilan hubungan industrialerdasarkan nomor tahun tentang ketenagakerjaan dihubungkan dengan nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka upah proses seharusnya bayarkan sampai dengan putusan pengadilan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde), pembayaran upah proses merupakan norma yang bertujuan untuk melindungi buruh (yang mempunyai posisi lebih lemah) dari tindakan pemutusan hubungan kerja phk) yang dilakukan oleh pengusaha: istilah upah proses tidak disebutkan dalam undang undang nomor tahun undang undang ketenagakerjaan mengenal istilah upah beserta hak hak lain yang biasa diterima. dalam praktik ada yang menggunakan istilah upah proses putusan nomor pdt. sus tanggal mei juncto nomor phi.g pn.jkt.pst tanggal juli antara carrefour indonesia risk oktariana. judex juris menguatkan judex active dengan menghukum carrefour indonesia membayar upah proses tmt oktober sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dilaksanakan. jumlahnya bulan, upah yang biasa diterima putusan nomor pk pdt. sus tanggal november menghukum bank commonwealth membayar upah yang biasa diterima pekerja theresia sriwijaya) tmt april sampai dengan juli juli saat majelis hakim tingkat kasasi memutus permohonan kasasi yang diajukan oleh bank commonwealth. putusan peninjauan kembali menghitung upah sampai putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau dihitung maka berjumlah bulan. putusan peninjauan kembali ini membatalkan putusan nomor pat. sus tanggal juli dan putusan phi jakarta pusat nomor phi. pn jkt. pst tanggal februari vide putusan nomor pdt. sus tanggal november yang menguatkan putusan nomor phi.g pn.jkt.pst tanggal agustus yang menghukum pengusaha untuk membayar upah yang biasa diterima (upah proses) buruh selama bulan. vide putusan nomor k phi tanggal februari yang menguatkan putusan nomor o1 phi.g pn.jkt.pst tanggal juli yang menghukum garuda indonesia untuk membayar upah yang biasa diterima oleh penggugat firdaus) sejak februari sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. total selama bulan, namun demikian kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. intinya adalah kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah kepada pekerja buruh yang sedang menjalani proses phk: kewajiban tersebut paralel dengan ketentuan: menyatakan,?.pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam batal demi hukum!. : berdasarkan hal hal tersebut dimengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja:panjang frasa belum ditetapkan ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde). surya chandra, s.h., ll.m. ahli sependapat dengan keterangan ahli prof. dr. anna erliyana, s.h., m.h., yaitu secara hukum frasa atau kalimat dalam undang undang ketenagakerjaan, terkait denganmelaksanakan segala kewajibannya. artinya, dari pekerja harus tetap bekerja dan dari pengusaha harus tetap membayar upah atau hak hak yang biasa diterima. lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan dimaksud adalah yang sebelumnya diselesaikan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan) tingkat daerah dan tingkat nasional yang memberikan anjuran atau putusan seperti phk. dengan demikian menurut ahli frasa 'belum ditetapkan harus mengacu kepada undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial: frasa 'belum ditetapkan menjadi penting karena terkait dengan hak dan kewajiban dari para pihak, misalnya terjadi phk, maka ketika salah satu pihak menolak terjadilah perselisihan dispute yang kemudian akan dibawa pengadilan hubungan industrial phi): dalam praktik terjadi hakim mengacu kepada keputusan menteri tenaga kerja nomor tahun yang mengatur secara tegas adanya upah selama skorsing, yang dibatasi enam bulan. namun ada juga yang menyatakan sampai putusan phi dikeluarkan dan ada juga yang menyatakan sampai putusan mahkamah agung, ketika proses kasasi terjadi. oleh karena itu, menurut ahli, frasa 'belum ditetapkan menimbulkan kerancuan penafsiran dari hakim, khususnya yang selama ini bertanggung jawab memeriksa kasus kasus terkait perselisihan ketenagakerjaan, sehingga menurut ahli, frasa itu harus dipertegas dengan menggunakan preseden yang sudah ada saja yaitu ketika p4, p4d maupun pusat p4p) ada, mana upah proses itu sampai putusan yang eintracht van gewijsde, memperjelas tafsiran dari frasa 'belum ditetapkan" akan membantu hakim hakim pengadilan hubungan industrial sehingga mempunyai pilihan yang tegas. ahli juga mendukung keterangan juga yang tadi dikatakan oleh prof. dr. anna erliyana, s.h., m.h., yaitu untuk kepastian hukum, khususnya dari pihak pekerja yang secara sosiologis lemah walaupun secara hukum sama kedudukannya, dan memberikan perlindungan pekerja dari kemungkinan atau potensi arogansi pengusaha, khususnya ketika terjadi phk secara melawan hukum (unfair dismissal). penegasan dari mahkamah konstitusi menjadi penting karena praktiknya perselisihan hubungan industrial tidak dapat selesai dalam waktu bulan. dengan demikian frasa 'belum ditetapkan ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap merupakan satu statement yang wajar, yang sah, dan sudah merupakan praktik sehari hari dalam proses peradillara pemohon bahwa berdasarkan salinan permohonan dari mahkamah konstitusi nomor pan.mk vin undang undang dasarkan imbalan dan perlakuan yang adil dan yak dalam hubungan kerjketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja yang oleh lembaga penyelesaian perselisihan belum ditetapkan, maka segala kewajiban baik pengusaha maupun pekerja harus tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakan,'': dengan adanya ketentuan undang undang nomor tahun maka dalam hal perselisihan pemutusan hubungan kerja, putusan lembaga perselisihan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap apabila telah dilakukan upaya peradilan terakhir baik kasasi ataupun peninjauan kembali tingkat mahkamah agungeterhadap permohonan pengujian ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, pemerintah dapat menyampaikan penjelasa,, pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh dimaksudkan terjadinya hubungan kerja yang kekal dan langgeng, dengan perkataan lain masing masing pihak berupaya sekuat tenaga agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu pemutusan hubungan kerja adalah awal penderitaan pekerja dan keluarganya serta dapat berdampak terhadap kelangsungan proses produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pengusaha, pekerja buruh, serikat pekerja serikat buruh dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja:adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang ada kalanya sulit dihindari. maka apabila pengusahaapabila pekerja buruh yang bersangkutan menjadi anggota serikat pekerja serikat buruhjika proses pemutusan hubungan kerja sebagaimana tersebut pada angka menjadi batal demi hukum (noel void), proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, untuk penyelesaian selanjutnya dapat memilih melalui mediasi atau konsiliasi: perselisihan pemutusan hubungan kerja merupakan jenis perselisihan yang dapat ditempuh upaya kasasi mahkamah agung apabila salah satu pihak ada yang tidak puas atas putusan pengadilan hubungan industrial: selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja baik pengusaha maupun pekerja buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya dalam arti pekerja buruh tetap bekerja sehingga berhak memperoleh upah sebaliknya pengusaha wajib mempekerjakan dan memberi upah, sebagaimana diatur oleh ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan. dengan demikian hak pekerja buruh wajib melaksanakan kewajibannya sebelum adanya putusan lembaga pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap: proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerjatelah menentukan secara rinci batasan waktu yang jelas dimasing masing tahapan. yaitu, pada proses perundingan bipartita selama (tiga puluh) hari, proses mediasi atau konsiliasi selama (tiga puluh) hari, proses pengadilan hubungan industrial selama (lima puluh) hari dan apabila kasasi mahkamah agung, waktu yang dibutuhkan selama (tiga puluh) hari. sehingga dari keseluruhan proses tersebut diatas memerlukan waktu selama (seratus empat puluh) hari. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintahpenyelesaian perselisihan hubungan industrial telah memberikan kepastian hukum terhadap penyelesaian perselisihan hubungan kerja maupun jangka waktu upah proses: karena itu, menurut pemerintah yang terjadi pada diri, akan tetapi terkait dengan praktik pelaksanaan penyelesaian lembaga peradilan (dari mulai peradilan hubungan industrial sampai kasasi mahkamah agung),. pemerintah tidak menyampaikan kesimpulanhususnya frasa belum ditetapkanfrasa "belum ditetapkan" dalamengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemberlakuan khususnya frasa "belum ditetapkan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam uud hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausul belum ditetapkan , yangbahwa menurut para pemohon frasa "belum ditetapkan juga telahuud karena berdasarkpihak yang dijamin haknya dalam putusan sela itu, yaitu para buruh dan pekerja,berdasarkan hal tersebut atas, para pemohon memohon agar khususnya frasakewajibanmohon pengujian konstitusional frasa belum ditetapkan dalam bertentangan dengan dan uud dan menyatakan frasa belum ditetapkan konstitusional bersyarat sepanjang frasa belum ditetapkan ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap: dan telah mengatur tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut phk). menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari phk. seandainya phk tidak dapat dihindari, maka pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. sekiranya pun perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka phk hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. phk yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum divide selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses phk, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masing masing sebagaimana diatur dalam:apabila frasa "belum ditetapkan dalam dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak tentang makna frasa belum ditetapkan dalam apakah frasa belum ditetapkan adalah diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh pengadilan hubungan industrial ataukah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap? pertanyaan ini muncul karena tidak semua putusan pengadilan hubungan industrial langsung memperoleh kekuatan hukum tetap. hanya putusanyang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat putusan pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama sedangkan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan permohonan kasasi sehingga putusannya apabila dimohonkan kasasi baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan mahkamah agung divide juncto dan 2004jj, bahwa dan uud telah, i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas mahkamah berpendapat, permohonan para pemohon tersebutsholihin nasirpara pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (individu), yang juga adalah pekerja maupun eks pekerja, yang bergerak, berminat dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk menegakkan hak hak para pekerja indonesia bagi terpenuhinya perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, para pemohonsekretaris jenderal federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp), bahwa baik pemohon maupun pemohon memandang bahwa hak hak konstitusionalnya selaku pekerja, termasuk pula hak hak konstitusional para pekerja lainnya (baik itu pekerja yang merupakan anggota spp maupun bukan) akan dirugik dalam hal kelak terjadinya suatu perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja: bahwa pemohon iii adalah warga negara indonesia selaku mantan pekerja pt. total indonesie yang perkaranya telah diputus pengadilan hubungan industrial sampai tingkat peninjauan kembali dengan putusan nomor pk pdt.sus tahun ir. rombel ginting melawan total indonesie, bahwa pemohon iii memiliki kepedulian terhadap nasib para pekerja lainnya yang sedang mengikuti proses penyelesaian hubungan industrial, bahwa pemohon iiitenagakerja,, bahwa salah satu dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan yaituhburuh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya : berdasarkan ketentuan atas, maka para pihak dalam hubungan industrial (baik itu pengusaha maupun buruh) harus tetap melaksanakan kewajiban, sehingga sisi lainnya para pihak juga masih harus tetap memperoleh hak haknya selama masih berperkara dan menunggu turunnya putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan: bahwa adapun yang dimaksud dengan lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan adalah lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus terjadinya perselisihan hubungan industrial mulai dari instansi yang berwenang dibidang ketenagakerjaan disnakertrans) sampai dengan pengadilan hubungan industrial. sedangkan jenis jenis perselisihan hubungan industrial itu sendiri berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelesaiburuh dalam satu perusahaan: bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri memiliki struktur penyelesaian secara bertahap atau bertingkat, sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun bahwa salah satu pihak atau para pihak yang menolak anjuran dari disnakertrans sampai akhirnya diperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan tersebut: bahwa pengadilan hubungan industrial memiliki tugas dan kewenangbab iiiberdasarkan hal tersebut atas, dalam hal terjadinya perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pada waktu keputusan peradilan tingkat pertama tidak diterima atau diajukan upaya kasasi dan seterusnya maka keputusannya belum bersifat final atau berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde): bahwa bila ketentuan undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan tersebut dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi pekerja dalam perolehan hak haknya selama proses penyelesaian peralihan hubungan industrial belum diputus (in yacht van gewijsde). hal ini terjadi dengan mengingat bahwa berdasarkan ketentuan berupaya memberikan jaminan dan perlindungan bagi buruh untuk tetap menerima upahnya selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih berlangsung, padahal putusan itu sendiri bersifat intact bisa terjadi pengadilan hubungan industrial ataupun sampai dengan putusan kasasi atau peninjauan kembali mahkamah agung: bahwa dalam praktek, pengadilan hubungan industrial mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja beserta hak hak lainnya selama proses persidangan ditemukan beberapa penafsiran, ada yang menafsirkan upah proses hanya pada tingkat pengadilan hubungan industrial tapi ada juga yang menafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap, bahwa khusus untuk pemohon iii upah proses tetapkan sampai dengan keluarnya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, seperti putusan dalam perkara pengadilan hubungan industrial nomor phi. sma antara pt. total e&p indonesie dengan ir. rombel ginting menyatakan bahwa: mengadili: dalam provisi: mengabulkan tuntutan provisi dari penggugat memerintahkan kepada penggugat untuk membayar upah beserta hak hak lainnya yang biasa diterima oleh tergugat setiap bulan sebesar (tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh rupiah) sejak bulan november sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa merujuk pada undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, maka sepatutnya dan berdasarkan hukum bahwa putusan tersebut atas mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht) pada saat keluarnya putusan kasasi nomor k idt.sus pada tanggal februari dalam perkara guo. namun ternyata mengenai pengertian mempunyai kekuatan hukum tetap pihak pengusaha dalam hal ini, pihak pt. total e&p indonesie belum juga membayarkan hak hak pekerja yang bersangkutan karena adanya perbedaan penafsiran tentang putusan yang berkekuatan hukum tetap. perusahaan beranggapan bahwa yang maksud dengan eintracht adalah saat keluarnya keputusan pengadilan hubungan industrial nomor phi. sma, pada bulan april bahwa selain menafsirkan upah proses sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, ternyata banyak juga pihak bahkan hakim berpendapat bahwa upah proses hanya sampai keluarnya putusan tingkat pertama pengadilan hubungan industrial dengan alasan, hakim kasasi hanya berwenang untuk mengkaji penerapan hukum terhadap putusan pengadilan hubungan industrial itu saja bahkan hakim ada yang berpendapat bahwa alasan upah prosesnya pada tingkat pengadilan hubungan industrial disebabkan hakim menilai tidak adil kalau selama proses pemeriksaan perkara pengusaha dibebankan kewajiban untuk

sp, ('lansia st. bin hamzah pkn alamat jalan hang jebat nomor kelurahan talang semut, kecamatan bukit kecil, kota tai rei palembang, provinsi sumatera selatan hk pekerjaan pegawai negeri sipiladvokat dana god salinanbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan indonesia, dan pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, dan. angkaangknomor tahunnomor tahun. nomor tahunyang disebutkan atas adalah norma norma yang secara tegas mengatur tentang penghindaran ada. adanya pengaturan secara khusus tentang norma adanya konflik kepentingan bagi calon tanpa penegasan latar belakang calon sebagaimana dimuat huruf justru menjadikan norma tersebut tidak jelas, bahkan merupakan pengulangan yang tak berarti karena dalam yang dikutip atas subjek yang diatur lebih tegas dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan jelas, yakni bagi calon yang berstatus sebagai: petahana, petahana daerah lain, petahana sementara, anggota dpr, dpd, dan dprd, tni, polri, pns, serta pejabat bumn atau bumi, bahwa berdasarkan pada uraian atas, secara nyata norma yang terkandung dalam batang tubuh angka huruf tidaklah operasional, karena telah dikandung dalam atau bagian lain dalam undang undang. sehingga karenanya patut diduga bahwa norma dalam batang tubuh angka huruf bukanlah norma yang sebenarnya diinginkan oleh pembuat undang undang, melainkan norma lain yang .terdapat dalam penjelasannya sebagaimana diuraikan bawah ini: bahwa oleh karenanya, patut kiranya mahkamah mempertimbangkan bahwa norma batang tubuh angka huruf adalah norma yang sia sia, tidak operasional, dan bahkan pengulangan (redundant) dengan norma lain yang telah ada dan diatur dalam undang undang guo yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam penegakan dan penerapan norma tersebut kemudian hari: penjelasan angka huruf @uo memuat norma baru yang berbeda atau setidaknya merupakan perubahan terselubung dari norma nya. bahwa sebagai konsekuensi kerancuan dan kekeliruan dalam bentuk subjek atas serta pengulangan yang tidak bermakna sebagaimana telah diuraikan atas, pembuat membuat penjelasan guo dengan sebuah penjelasan yang sangat berbeda dan jauh dari arti asal norma yang terkandung dalam batang tubuh nya, bahwa penjelasan angka huruf undang undang guo memuat aturan normatif yang menyimpang dari makna asal konflik kepentingan yang harusnya dijelaskan, yang mana dapat dikategorikan sebagai penjelasan yang mengandung norma baru atau setidaknya perubahan terselubung dari arti asal norma dalam yang dijelaskan. hal ini dapat dilihat dari uraian berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan bahwa penjelasan angkaredaksi frasa yang perlu diperhatikan yang memiliki kandungan arti baru atau berbeda dengan kandungan nya, yakni: antara lain . frasa ini menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan ini hanya merupakan salah satu tafsiran yang menjelaskan arti norma yang ada karena masih terbuka adanya penafsiran lain. siapakah yang dapat menafsirkan norma norma lain dari ini? kpu, bawaslu, hakim, atau ahli? berapa banyaklah norma lain hasil tafsiran tersebut yang dapat dikembangkan dan kemudian menjadi norma baru sebagai syarat calon kepala daerah? frasa antara lain ini jelas menciptakan kondisi ambigu dan ketidakpastian hukum karena keterbukaannya terhadap tafsiran yang sangat luas (ekstensif) dan akibatnya dapat menciptakan norma norma baru yang tidak tepat seperti yang dikehendaki oleh makna asli nya. frasa antara lain memperluas arti (ekstensif) dan makna dari batang tubuh sehingga berpotensi merubah makna dan arti asli batang tubuh nya secara ekstensif, memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan. frasa ini jelas merupakan norma utama atau inti yang ingin dimuat oleh undang undang ini. inilah norma yang dikenal publik media massa sebagai norma larangan politik dinasti . calon dilarang memiliki hubungan darah, perkawinan dan atau keturunan baik langsung atau tidak dengan petahana, secara normatif, apakah ini memang sebuah tafsiran atau penjelasan dari frasa tidak memiliki konflik kepentingan atau ini adalah sebuah norma baru yang terselubung yang ingin merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan dipaksakan masuk sebagai norma inti melalui sebuah penjelasan undang undang? merujuk pada uraian poin dan atas tentang kesalahan subjek dalam frasa konflik kepentingan dan repetisi norma, pemohon berkeyakinan bahwa penjelasan angka huruf tersebut telah menyimpang dari makna asal nya, sekali lagi, subjek frasa konflik kepentingan adalah seorang yang memiliki posisi publik baik pejabat atau petugas biasa (public officer). ketika penjelasan angka huruf menegaskan subjeknya adalah calon kepala dan wakil kepala daerah tidak boleh memiliki hubungan darah atau ikatan perkawinan atau garis keturunan dengan petahana, maka secara terang benderang penjelasan ini melenceng dari makna asli frasa konflik kepentingan : selain melenceng dari sisi subjek, penjelasan ini telah membuat sebuah norma baru atau setidaknya perubahan terselubung dari norma asli konflik kepentingan yang terkandung dalam nya. sebagaimana telah didefinisikan atas, terminologi konflik kepentingan memiliki arti pertentangan antara kepentingan subjektif dengan kepentingan publik, tidak berhubungan sama sekali dengan urusan asal usul pribadi seseorang dan pertalian darahnya dengan orang lain, lagi pula, kepentingan subjektif privat tidak melulu berasal dari ikatan darah atau pernikahan, mana ikatan darah seseorang adalah sesuatu yang yang tidak bisa dibuat buat sendiri oleh manusia karena bersifat nature bukan nurture yang melekat dalam setiap diri seseorang dan bersifat asasi, sebagaimana akan diuraikan bagian lain permohonan ini, norma pertalian darah dan perkawinan adalah sebuah norma yang harusnya dimuat tersendiri dan bukan merupakan bagian dari pengertian atau penjelasan konflik kepentingan . akan tetapi, para pembuat hukum mencoba mengaburkan dan menyamarkan norma yang menjadi tren dalam wacana politik ini dalam norma perundang undangan melalui penjelasan, agar tidak terlalu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan mencuat permukaan dan membuat norma ini seakan norma figuran semata yang dikaitkan dengan norma yang bersifat general, objektif, dan penting serta baik dalam pemerintahan yakni norma tidak ada konflik kepentingan : (satu) tingkat lurus atas, bawah, samping . frasa ini menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya tingkat? apa maksud pembatasan tingkat ini? frasa ini merupakan pembatasan yang mengurangi atau mempersempit pemberlakuan norma yang ditetapkan: kecuali telah melewati jeda (satu) kali masa jabatan . frasa ini secara jelas merupakan sebuah batas waktu yang muncul baru dan tidak ada dalam norma batang tubuh. pengecualian yang dibuat penjelasan ini adalah sebuah batasan normatif yang tidak diketahui dalam batang tubuh yang merupakan pembatasan yang secara tegas mempersempit periode waktu pemberlakuan norma, baik dalam batang tubuh maupun khususnya dalam penjelasan: bahwa berdasarkan uraian atas, angka huruf undang undang guo dan penjelasannya telah memuat beberapa persoalan hukum yang serius yang bertentangan dengan kaedah pembuatan peraturan perundangan yakni: kesalahan subjek, yakni penggunaan istilah yang tidak tepat secara kebiasaan dan tatanama hukum: pengulangan norma yang tidak operasional (redundancy), pemuatan norma baru yang berbeda dari batang tubuh dan merupakan norma inti yang ingin diselundupkan melalui penjelasan: dan membuat perluasan arti sekaligus batasan imitasi waktu pengecualian yang bersifat baru dan mempersempit penerapan norma yang bersifat umum dalam batang tubuh maupun khususnya penjelasan: bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebagai berikut: penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi. pembentuk peraturan perundang undangan atas norma tertentu dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinansebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii bertanggal maretmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinangka huruf merupakan norma ambigu dan telah kehilangan arti dan salah subjeknya. selain itu, penjelasan angkaangkaangan dengan uud khususnya dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: yang diuji bertentangan dengan norma konstitusi 28d dan uud bahwa tak seorang pun dunia ini yang dapat memilih siapa orangtua, saudara kandung, atau paman bibi sendiri. kelahiran orang orang tersebut merupakan takdir yang tak dapat dipilih atau ditentukan oleh manusia sendiri. dus, setiap orang tak dapat pula menentukan nasib dan status sosial yang diberikan oleh masyarakat kepada orangtua atau keturunannya. oleh karenanya, setiap manusia tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan perbedaan kelahiran dan status sosialnya, bahwa norma angka huruf dan penjelasannya secara jelas telah memberikan ketentuan yang bersifat diskriminatif terhadap calon kepala dan wakil kepala daerah berdasarkan asal usul sosial dan kelahirannya: bahwa pembedaan berdasarkan kedua hal tersebut (dan beberapa alasan lainnya) bertentangan dengan international covenant civil and political rights tahun dalam part ii, article point (telah diratifikasi melalui nomor tahun tentang pengesahan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salin yang selengkapnya, setiap negara yang mengakui kovenan ini menjamin untuk menghargai dan memastikan setiap orang dalam kawasannya dan yang menjadi subjek hukumnya berhak terhadap hak hak yang diakui dalam kovenan ini, tanpa pembedaan berdasarkan apapun seperti ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya). hak politik yang dimaksud dalam kovenan ini dinyatakan dalam article berikutnya yang berbunyisetiap warga negara harus memiliki hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana disebutkan dalam dan tanpa pembatasan yang tak masuk akal untuk: (a) untuk menjadi bagian dari urusan publik pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan yang secara bebas terpilih: (b) untuk memberikan suara dan dipilih untuk masa periode pemilihan tertentu, yang diselenggarakan secara bebas dan tanpa diskriminasi (universal and equal) dan diselenggarakan melalui (surat) suara yang rahasia, yang menjamin kebebasan dan kehendak berekspresi dari para pemilih: (c) untuk mendapatkan akses, dalam istilah umum kesetaraan, terhadap pelayanan umum negaranya) bahwa penjelasan mengenai pembedaan berdasarkan kelahiran (birth) dapat dilihat dalam general comment nomor non discrimination economic, sosial, and cultural rights (art. para. yang diterbitkan oleh committee economic, sosial, and cultural rights, economic and sosial council, united nations, pada pertemuan geneva mei sebagai berikut: merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan birth. discrimination based birth prohibited and article specifically states, for example, that special measures should taken behalf children and young persons without any discrimination for reasons parentage . distinctions must therefore not made against those who are born out padlock, born stateless parents are adopted constitute the families such persons. the prohibited ground birth also includes descent, especially the basis caste and analogous systems inherited status. states parties should take steps, for instance, prevent, prohibit and eliminate discriminatory practices directed against members descent based communities and act against dissemination ideas superiority and inferioritas the basis descent. kelahiran. diskriminasi berdasarkan pada kelahiran dilarang dan secara khusus menyatakan, sebagai contoh, bahwa pengukuran khusus harus diambil atas nama anak anak dan para pemuda tanpa adanya pembedaan dengan alasan (asal usul) orangtua . pembedaan karenanya tidak boleh dibuat berlawanan terhadap orang orang yang dilahirkan luar perkawinan, dilahirkan oleh orangtua yang tidak memiliki status negara atau yang diadopsi atau dari keluarga angkat. larangan berdasarkan aspek kelahiran termasuk juga berdasarkan keturunan khususnya berdasarkan pada kasta atau yang sejenisnya. negara anggota pbb) harus mengambil langkah, seperti, mencegah, melarang dan menghapus praktik diskriminasi secara langsung terhadap anggota masyarakat berbasis keturunan, dan bertindak melawan segala bentuk diskriminasi tentang ketinggian atau kerendahan pandangan berbasis keturunan ) bahwa definisi tentang social status disebutkan dalam general comment tersebut pada poin nomor yaitu: social origin' refers person's inherited social status. (asal usul sosial mengacu kepada status sosial yang diwarisi seseorang), sejalan dengan konvensi internasional tersebut, konsitusi indonesia telah menetapkan norma yang sangat tegas bahwa setiap warga negara berhak untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa batasan apapun yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam uud serta dipertegas lagi dalam: bahwa penjelasan angka huruf secara jelas menggunakan frasa tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan atau garis keturunan , sebuah frasa yang sama artinya dengan istilah merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan birth atau social origin dalam kovenan internasional dan tafsiran general comment persatuan bangsa bangsa pbb) atas, bahwa pandangan tentang pelarangan seseorang untuk dapat dipilih dalam sebuah mekanisme pemilihan (umum) sebuah negara demokrasi berdasarkan pada asal kelahiran adalah sebuah tindakan yang berasal pada prasangka seakan akan setiap orang yang terlahir dari atau berhubungan darah perkawinan dengan petahana adalah seseorang yang telah dinyatakan bersalah. mereka telah divonis bersalah oleh pembuat undang undang tanpa adanya proses pengadilan (resumption guilty), meski hukuman atas kesalahan alamiah atau lahiriah tersebut cast dibatasi waktunya oleh undang undang hanya sampai kali setelah masa jabatan keluarganya yang petahana selesai. pertanyaannya adalah apakah memang lahir atau memiliki hubungan darah perkawinan dengan petahana merupakan sebuah dosa bawaan yang harus diwariskan? kenapa pula harus dibatasi hanya satu periode? bahwa norma angka huruf dan penjelasannya adalah sebuah norma yang bersifat diskriminatif dalam konteks equal protection. yakni pengingkaran terhadap hak sebagian orang, dalam hal ini hanya orang yang berstatus kelahiran dan sosial berhubungan dengan petahana. hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah dalam putusan nomor puu iii yang menerangkan bahwa: bahwa dalam menilai ada atau. bahwa selain itu, sistem hukum pemilihan indonesia telah menegaskan sebuah sistem pemilihan yang menganut prinsip kebebasan memilih (to vote) secara langsung secara individual (one person one. vote one merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan bahwa objek permohonan ini adalah angka huruf berikut penjelasannya, penjelasan angkaberdasarkan yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, antara lain putusan nomor puu iii dan nomor puu iiibarat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan value povo) mulai dari pemilihan kepala desa (vide nomor tahun tentang desa), kepala daerah (vide undang undang guo), hingga presiden (vide nomor tahun adalah sangat janggal dan aneh kalau kemudian hak untuk dipilih (to elected) dipisahkan secara individual karena adanya larangan bagi seseorang terkait dengan latarbelakang kelahiran keluarga darahnya. satu sisi, pendulum hak memilih berada pada kutub yang sangat merdeka secara individual, tetapi sisi lain pendulum hak untuk dipilih tidak sama derajatnya dengan hak memilih tersebut, bahkan dibatasi secara tidak adil dan tanpa proses hukum yang jelas hanya karena aspek yang tidak dapat ditolak secara lahiriah dan alamiah, yakni karena kelahiran atau hubungan darah perkawinan, bahwa pengaturan tentang hak memilih dalam pemilihan kepala dan wakil kepala daerah telah diatur secara tegas dalam undang undang guo yaituberdasarkan aturan atas, selain kondisi alasan psikologis, hanya dengan putusan pengadilanlah seseorang boleh dicabut hak pilihnya. dan ini adalah aturan yang legitimate untuk sebuah negara hukum, yaitu mendasarkan aturannya pada putusan hukum yang jelas bagi seseorang, bukan atas judgement, apalagi apriori judgement, dengan prinsip resumption guilty, bahwa norma tentang syarat pemilih telah diatur secara tegas dan jelas dalam batang tubuh uu, namun pelarangan untuk dipilih hanya diatur dalam penjelasan angka huruf meski secara hukum penjelasan undang undang dianggap sama dengan undang undang, namun pengaturan sebuah norma yang sangat fundamental dan asasi haruslah ditempatkan dalam sebuah tersendiri dan dengan dasar yang sangat kuat dan logis, apalagi menyangkut hak dasar untuk dipilih. posisi hukum pengaturan pelarangan hak untuk dipilih yang hanya diatur dalam penjelasan undang undang jelas merupakan sebuah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan pelanggaran dalam aspek pembuatan hukum, terlebih merupakan upaya pengebirian hak asasi manusia yang sangat tidak berdasar, bahwa norma pelarangan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal dari keluarga petahana adalah norma yang lahir dari asumsi ketakutan akan lahirnya sebuah politik oligarki atau dinasti politik yang tidak berdasar pada fakta dan pijakan yuridis yang kokoh. hal ini adalah keliru dan merupakan fakta yang dilebih lebihkan karena alasan sebagai berikut: bahwa hampir tidak ada satupun negara dunia ini yang mengklaim sebagai negara demokrasi menerapkan pembatasan atau larangan bagi munculnya dinasti politik. hal. ini karena memang negara negara demokrasi sangat menghargai ham yang telah ditegaskan dalam konvensi internasional atas dan pelarangan tersebut merupakan sebuah tindakan pelanggaran ham yang universal. penerapan norma pelarangan pencalonan seseorang karena memiliki hubungan darah keluarga dengan petahana sebagaimana dimuat dalam norma yang diujikan akan menempatkan indonesia sebagai negara yang unik dalam peta negara demokrasi dunia, sekaligus akan mengecilkan capaian prestasi demokrasi indonesia yang telah banyak dipuji oleh dunia internasional: bahwa secara teoritis, sebagaimana diakui oleh tokoh tokoh demokrasi dunia seperti robert dahl, demokrasi tidak akan dapat membunuh oligarki. yang terjadi adalah demokrasi akan mengontrol oligarki melalui kekuasaan rakyat dalam pemilu secara periodik. rakyat yang akan memberikan putusan akhir mengenai kelangsungan modal politik sebuah keluarga melalui hak pilih mereka dalam pemilu, selama pemilu dilakukan secara demokratis. maka jika kekuasaan dinasti politik masih dianggap kuat, maka persoalan yang harus diperhatikan adalah bukan masalah pembatasan hak (asasi) pencalonan seseorang yang terkait dengan petahana, tapi seberapa demokratis pemilu berlangsung suatu wilayah tersebut sehingga masih menghasilkan model oligarki politik, bahwa faktanya berdasarkan temuan hasil pilkada daerah dalam rentang waktu sejak hingga ditemukan bahwa tidak benar calon yang memiliki hubungan dengan petahana pasti dan otomatis merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan akan menang dalam pilkada. dari fakta politik pilkada tersebut ditemukan hanya calon daerah) yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan petahana yang memenangkan pilkada. selebihnya calon daerah) tersebut kalah dalam pilkada. berikut adalah rincian datanya: provinsi kalimantan barat status hubungan menang kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun agus adik kandung bupati kapuas hulu mulyana kapuas hulu periode menang anak bupati pasir ketapang periode anketarang asyari (orkes kalah effendi) anak bupati kab. bengkayang sea bengkayang periode kalah justin istri bupati melawi melani indah periode pa provinsi kalimantan timur status hubungan menang kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun anak bupati kutai kutai rita kartanegara menang istri mantan bontang seni kasdam walikota bontang kalah provinsi jawa timur status hubungan menang kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun hj. santri hasan periode menang aminuddin istri mantan bupati sidoarjo emy susanti simo kalah istri walikota matang ying malang kalah (pen suharto) istri mantan bupati kebiri aga kediri sebelumnya menang (sutrisno) provinsi jawa barat status hubungan menang no) kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun istri bupati periode anna sebelumnya indramayu sophanah (irianto menang syarifuddin) dadang menantu dari bupati kab.bandung passer sebelumnya (h. bar menang sebistri dari mantan kota bandung haa dada walikota bandung kalah (dada roda) istri dari walikota cimahi cimahi sebelumnya menang (toc toraja) hj. sri istri dari bupati cirebon heviyana cirebon sebelumnya kalah kuningan apek kuningan menang sebelumnya (aang hamid sugandi) istri dari mantan banjar walikota banjar menang (herman sutrisno) istri dari walikota bekasi maa sebelumnya kalah (mochtar muhammad) provinsi jawa tengah status hubungan menangi ino kab kota nama calon enganincumbent kalah tahun ad, istri dari bupati suko hary periode sebelumnya kalah (bambang riyanto) istri bupati kendal sebelumnya (henry menang boediono) kusnidar eteeq sragen untung yuni kalah periode untung kimono provinsi banten status hubungan menangi no) walikota nama calon (aa anna memang tahun hj. itl octavia anak dari jayabaya letak jayabaya (bupati kab.lebak menang (bupati) sebelumnya ahmed zaki anak dari isme tangerang iskandar apa seneruuinya) menang (bupati) tangsel rachel adik ipargubernur menang hermani pandeglang (wakil ibu tiri gubernur menang bupati) kota serang rul adik tiri gubernur menang ratu satu kab. serang khasanah adik gubernur menang (wakilkepri status hubungan menang ka ino kab kota nama calon dengan incumbent tahun aida istri mantan prov. kepri zulaikha gubernur kepri kalah smith sebelumnya maya anak kandung kota tanjung walikota incumbent pinang periode (suryatati kalah a.manan) provinsi sulawesi barat status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun adik dari mantan bupati tapa. ane sebelumnya (ali baal menang masdar) provinsi sulawesi tenggara status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun anak kandung bupati buton agus kesal incumbent periode kalah (safe kahar) adik kandung walikota baubau april taman incumbent (amir kalah taman) provinsi sulawesi utara status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun anak kandung dari maa, aditya moda bupati incumbent kalah (marina moda siahaan) career anak dari stevens cinta minahasa utara rumumpe money kalah penimbunan provinsi sulawesi tengah status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun ismail adik kandung bupati toli toli bantalan incumbent (ma'ruf kalah bantalan) provinsi bangka belitung status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun noorhsumatera utara status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun kasuari adik kandung mantan deli serdang tambunan bupati sebelumnya menang yaitu amri tambunan adik kandung mantan sur lumban bupati sebelumnya tapanuli utara topeng yaitu orang lumban menang tobing isteri mantan bupati labuhan batu alina labuhan batu (ht kalah milan) merupakan isteri asahan helmiati mantan bupati asahan kalah (risuddin). provinsi bali status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun anak kandung bupati jembrana incumbent gede kalah binasa) anak kandung bupati provinsi sumatera selatan status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun ogan komering hj. partial istri bupati incumbent adik kandung bupati ilir meski anak kandung bupati body reza incumbent dua periode musi banyuasin noerdin (alex noerdin) dan kalah gubernur istri dari bupati lubuk linggau apa incumbent (ribuan kalah effendi) provinsi maluku status hubungan menang ino kab kota nama calon dengan incumbent kalah tahun kakak kandung bupati maluku tengah incumbent abdullah menang mustikaentangan dengan uud khususnya dan dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikayang diuji bertentangan dengan norma konstitusi(vide putusan mahkamah nomor puu v bahwa menurut guy goodwin gil,, diambil dari diakses terakhir pada april bahwa salah satu unsur yang disebut dalam poin nomor adalah hak pilih. mengenai hal ini, acuan utama yang dijadikan aturan dalam hukum internasional adalah international covenant civil and political rights tahun dalam part ii, article yang telah dikutip muka. hal ini ditegaskan oleh guy goodwin gill dalam bukunya halaman yaitu: permissible restrictions candidature, the creation and activity political parties and campaign rights should not applied violate the principle nonmbatasan pembatasan yang diperbolehkan terkait hal pencalonan, kreasi dan aktivitas partai politik dan hak hak kampanye harus tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi berdasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau lainnya, rasionalitas atau asal usul sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya). merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan bahwa konsep tentang pelarangan pembedaan berdasarkan hal hal tersebut atas merupakan sebuah konsep yang melekat dalam proses demokrasi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penilaian demokrasi suatu negara, termasuk dalam proses pemilihan yang demokratis yang dikenal dengan civil rights atau civil liberties. civil liberties adalah prinsip utama demokrasi yang harus dilindungi dan dijaga oleh negara jika negara tersebut menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi atau setidaknya menganut prinsip demokrasi, bahwa dengan disebutkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dalam uud maka pembatasan pencalonan berdasarkan adanya faktor kelahiran darah perkawinan sebagaimana diatur dalam angka huruf dan penjelasannya secara nyata telah melanggar prinsip adanya civil liberties yang dilindungi oleh hukum internasional dan ditegaskan oleh uudahwa pelarangan pencalonan bagi orang yang memiliki hubungan darah perkawinan kelahiran dengankarena telah membelenggu hak asasi seseorang yang sangat mendasar dan alamiah yang tidak dapat dipilih oleh seseorang, yaitu kelahiran darah,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan bertentangan dengan uud khususnya dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa berdasarkan alasan alasan hukum atas, angka huruf nomor tahun berikut penjelasannya1945jj, hak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (vide uud 1945j, hak bebas dari perlakuan diskriminatif (vide dan norma pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis divide uud 1945j.emohon, yakniatau setidaknyaakan segera, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinansecara alternatif mohon majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,bertentangan dengan uudtidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanwarga negara indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan juga merupakan adik kandung dari herman deru bin hamzah, yang secara pengetahuan umum diketahui sebagai bupati petahana kabupaten ogan komering ulu timur, sumatera selatan: bahwa yang diujikan menghalangi hak konstitusional pemohon sebagai adik kandung dari bupati petahana herman deru untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sumatera selatan, bahwa yang diuji menghalangi hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan konstitusi, yakni. pemerintahan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id salinlantai st, bukti fotokopi akta kelahiran atas nama lansia, bukti fotokopi kartu keluarga pemohon, bukti fotokopi general comment non discrimination economic, social, and cultural rights (art. para. yang diterbitkan oleh comite economic, social, and cultural rights, economic and social council, united nations, pada pertemuan genevalain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahliyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: perkara ini memohon kepada mahkamah untuk melakukan pengujian angka huruf danbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan angka huruf undang undang guo menyatakandalam penjelasan angka huruf undang undang guo, dinyatakankait dengan ketentuan guo, ahli akan memberikan keterangan dalam dua hal, pertama: pandangan dan pemahaman ahli terkait norma dalam angka huruf dan kedua: pandangan ahli terkait penjelasan atas guo. kata "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" dalam rumusan guo menimbulkan setidaknya dua problematika hukum. problematika hukum pertama adalah kesalahan memaknai dan meletakkan kata "konflik kepentingan" dalam rumusan guo. sedangkan problematika hukum yang kedua adalahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan black's law dictionary menegaskan yang dimaksud dengan konflik kepentingan (conflict interest) adalah suatu aktivitas yang melibatkan "kepentingan pribadi" (private interest) pejabat publik (public officials) yang karenanya mendatangkan keuntungan kepada mereka, dan karenanya dalam melaksanakan kewajiban jabatannya, bisa mengabaikan kepentingan umum yang diamanahkan kepadanya. (conflict interest being connection with "public officials" and their relationship matters private interest gain them" situations where regard for one duty tends lead disregard another). lebih lanjut black's law dictionary memaknai "private interest" (kepentingan pribadi) sebagai manfaat nyata (intangible benefit) dan manfaat tidak nyata (intangible benefit) yang dapat dinikmati oleh pejabat publik yang melakukan konflik kepentingan. manfaat nyata misalnya mendapatkan imbalan keuangan, peningkatan posisi dalam jabatan publik tertentu, termasuk posisi politik. sedangkan manfaat tidak nyata dapat diraih pejabat publik yang terlibat dalam konflik kepentingan melalui asosiasi atau organisasi tempat berhimpun, kolegialitas atau yang indonesia kerap disebut dengan nepotisme, termasuk melalui hubungan kekeluargaan. istilah "konflik kepentingan" dimaksud dengan makna yang serupa, juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang undangan indonesia belakangan ini, seperti dalam nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) (" berdasarkan hal hal tersebut atas, secara singkat ahli menyatakan, bahwa terminologi "konflik kepentingan" selalu mengarah kepada konflik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan kepentingan yang melekat pada "pejabat publik", bukan orang seorang luar pejabat publik. disinilah ahli melihat kekeliruan memaknai dan meletakkan kata "konflik kepentingan" dalam rumusan angka huruf dari undang undang guo. ketentuan guo melekatkan kata "konflik kepentingan" kepada calon gubernur calon wakil gubernur, calon bupati calon wakil bupati dan calon walikota calon wakil walikota sebagai syarat yang bersangkutan untuk menduduki jabatan publik sebagai gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota. dengan kata lain, "konflik kepentingan" diletakkan kepada mereka yang bukan sebagai pejabat publik, melainkan kepada mereka yang "masih akan" berproses menjadi pejabat publik. akibat kesalahan memaknai kata "konflik kepentingan" dimaksud, maka rumusan yang dimohonkan pemohon juga menghadirkan problematika hukum yang kedua, yaitukesalahan itu dikarenakan yang menjadi objek dalam rumusan guo ialah mereka yang bukan "pejabat publik". semestinya, pembatasan hak (beperkingen het recht) untuk menghindari munculnya konflik kepentingan dimaksud dibebankan kepada pejabat publik nya dalam hal ini petahana, bukan kepada mereka yang akan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. kesalahan memberikan pembatasan hak pada objek yang tidak tepat dalam rumusan guo berakibat pada pengekangan hak hak yang semestinya tetap dimiliki oleh objek dimaksud, seperti hak mencalonkan diri dalam pilkada dimaksud. kesalahan memberikan pembatasan hak dalam ketentuan guo justru melahirkan norma yang melanggar hak konstitusional warga negara yang dianggap memiliki "konflik kepentingan" dengan petahana, yaitu hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, termasuk hak untuk dipilih dalam suatu mekanisme yang demokratis bernama pilkada. pada pihak yang lain, pembatasan hak petahana untuk menghindari "konflik kepentingan" dimaksud sesungguhnya juga telah diatur dalam dalam nomor tahun itu sendiri, baik dalam yang sama atau lainnya, yaitu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan angka huruf huruf huruf huruf dan huruf serta angka nomor tahun ketentuan lain juga diatur dalam dan nomor tahun dengan telah diatasnya ketentuan untuk menghindari "konflik kepentingan"petahana dalam pemilihan kepala daerah tersebut, ahli berpandangan keberadaan angka huruf undang undang guo tidak lagi relevan dipertahankan. penjelasan angka huruf yang berbunyi" terhadap penjelasan dimaksud, ahli berpendapat bahwa, pertama: pembentuk undang undang memberikan penjelasan yang bersifat "vague norm" dengan meletakkan kata "antara lain". keberadaan penjelasan demikian justru membuat yang dijelaskan menjadi tidak jelas, karena dapat membuka beragam penafsiran. cara perumusan penjelasan demikian jelas tidak linier dengan kehendak mahkamah konstitusi sebagaimana tergambar dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu i11 bertanggal maret yang me. pendapat ahli yang kedua terkait penjelasan yang dimohonkan adalah, penjelasan dimaksud justru memberikan kesan membuat norma baru dengan merinci konflik kepentingan berdasarkan tiga kriteria, yaituhal ini jelas menyalahi kaidah pembuatan penjelasan dalam suatu undang undang sebagaimana diamanahkan dalam penjelasan nomor merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undanga". ahli menyampaikan data yang dihimpun oleh pusat studi ketatanegaraan dan otonomi daerah, universitas lambung mangkurat terkait dengan hasil pilkada yang melibatkan kerabat petahana seluruh indonesia sepanjang tahun dari pilkada yang melibatkan kerabat petahana, baik istri suami, anak. adik, ipar dan lainnya, pilkada dimenangkan oleh kerabat petahana, sementara pilkada lainnya kerabat petahana kalah dalam pilkada dimaksud. sebagai contoh dari pilkada yang dilangsungkan wilayah kalimantan, pilkada dimenangi oleh keluarga petahana, yaitu kabupaten kapuas hulu, kalbar dan kabupaten tanah laut, kalsel. sisanya, yaitu pilkada, kerabat petahana kalah. wilayah sumatera, dari gelaran pilkada yang melibatkan kerabat petahana, pilkada dimenangi oleh kerabat petahana, yaitu kabupaten deli serdang dan tapanuli utara, sumatera utara. sisanya yaitu pilkada, kerabat petahana kalah. bahkan bali, tepatnya kabupaten jembrana dan buleleng, dimana anak kandung petahana mengikuti pilkada pada dan keduanya kalah dalam perhelatan itu. ada pula data yang menunjukkan kemenangan kerabat petahana dalam pilkada. data itu rata rata dapat daerah jawa jabar, banten, jatim dan jateng), dimana dari pilkada yang diikuti kerabat petahana, terdapat pilkada yang mereka menangkan dan pilkada yang menempatkan mereka pada posisi kalah. dari data itu, ahli ingin menyampaikan, bahwa keberadaan kerabat petahana tidak serta merta membuat pilkada menjadi tidak fair dan memberikan garansi kemenangan kepada mereka. fair tidaknya pilkada ditentukan oleh banyak faktor, sebagaimana dipahami bersama. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan pada akhirnya disadari bahwa tidak ada satupun yang dapat memilih akan lahir dari rahim ibu siapa dan ayah yang mana, termasuk apakah suatu hari akan memilliki saudara atau pasangan hidup seorang kepala daerahhal sebagai berikut: pokok permohonan dari para pemohon adalah adanya diskriminasi yang dinamakan yang dimunculkan dalam norma pada huruf dan huruf terkait dengan permohonan para pemohon ini mengenai legal standing paraterhadap seluruh permohonan pemohon, pemerintah menyampaikan beberapa pertimbangan pertimbangan dan diskusi diskusi pada saat merumuskan norma norma dimaksud. pertamamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinanmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinantahanamerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id salinan, apabila sistem pengawasan bawaslu, sistem pengawasan inspektorat, sistem pengawasan bpk sudah dapatdapatdalam menjaring pemimpin atau pejabat publik juga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinsebagaimana selengkapnya diuraikan dalam pokok permohonan: bahwa pemohon juga memiliki hak konstitusional kesetaraan muka hukum,khususnya angka hurufmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinanpemilihan yang. yang merupakanmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id salinatau legal standing. tentang pokok pokok permohonan bahw:si:maupun dalam konvensi internasional,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan huruf yaitumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan langsung oleh rakyat atau melalui dewan perwakilan rakyat daerah:mempunyai konflik kepentingan : . addalam penjelasan huruf diuraikan, bahwcukup jelas . dalam undang undang nomor tahun syarat untuk menjadi calon gubernur, calon bupatiri frasa yang menyatakan .tidak memiliki ikatan . dengan gubernur, bupati, dan walikota , sehingga petahana dapat dimaknai terbatas pada gubernur, bupati, dan walikota saja:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan terlibat: hubungan dengan pihakanmahkamah konstitusi sebagai pengawal demokrasi untuk menimbang dan memutuskannya. kesimpulpenjelasan huruf undang undang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salin. menguji konstitusionalitas undang undang, cast terhadap uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinansalin(vide bukti yang merupakan adik kandung dari bupati ogan komering ulu timur, sumatera selatan, herman deru bin hamzah. pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam huruf dan penjelasannya menghalangi hak konstitusional pemohon untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sumatera selatan. hal ini menurut pemohon pemerintahpadahal menurut pemohon, sebagai warga negara dirinya memiliki hak untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin uud i3. menimbang, berdasarkan uraian pemohonhuruf dan penjelasannya yang selengkapny@a) ., sea, tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, penjelasanhadap uuduntuk memperkuat dalil permohonannya pemohon mengajukan seorang ahli,tanggal april dmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid salinan: bahwa penjelasan angka huruf undang undang guo telah membuat adanya ketidakpastian hukum bagipenjelasan angka huruf guoselengkapnya alasan pengujian konstitusionalitas angka huruf undang undang guo dan penjelasannya tersebut adalah sebagai berikut: yang diuji bertentangan dengan norma konstitusi 28d uud angka huruf nomor tahun salah subjek sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa norma angka huruf nomor tahun adalah norma pengaturan tentang syarat calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon walikota serta calon wakil walikota yang akan mendaftarkan diri komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota. sebagai salah satu syarat, maka subjek yang diharuskan memenuhi syarat tersebut adalah calon kepala dan wakil kepala daerah. berdasarkan hal tersebut, maka secara nyata dan jelas yang tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah calon, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dalam persidangan keterangan lisan danapril yang pada pokoknya menerangkan bahwa semangat untuk memberlakukan norma yang diajukan pengujian oleh pemohon, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa mahkamah teldan11merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goa god sala(salinan akan tetapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan, atau singkatnya apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan ? konflik kepentingan adalah terjemahan langsung dari conflict interest, sebuah istilah teknis dalam ilmu sosial dan telah menjadi istilah teknis hukum. dalam salah satu kamus, istilah ini diartikan sebagai berikut: conflict between private interests and the official responsibilities person position trust (konflik antara kepentingan pribadi dengan tanggungjawab resmi dari seseorang yang yang dipercayakan sebuah posisi) dikutip dari webster.com dictionary conflict20oxx20interest dilihat terakhir pada tanggal maret artinya konflik kepentingan itu adalah sebuah situasi atau keadaan yang dimiliki dan dihadapi oleh seseorang yang sedang dalam posisi jabatan publik tertentu. subjek yang memiliki konflik kepentingan harusnya adalah seorang pejabat atau petugas publik (public officer), bukan seseorang yang baru akan akan mencalonkan diri dalam kontestasi jabatan publik, apalagi tidak memiliki posisi jabatan publik sama sekali: bahwa norma konflik kepentingan dalam tataran aplikasinya sering berbentuk negatif dan pasti bersubjek orang yang memiliki posisi publik artinya pejabat atau pegawai negara: berdasarkan hal tersebut atas, maka seharusnya subjek yang ditempatkan untuk menghindari konflik kepentingan adalah petahana atau petugas publik lainnya, bukan calon kepala atau wakil kepala daerah. adalah sangat aneh dan tidak tepat jika kemudian angka huruf undang undang guo menetapkan salah syarat calon kepala daerah untuk tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. harusnya frasa yang benar terkait dengan norma tersebut adalah petahana tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan salah satu calon , bukan sebaliknya sebagaimana dituliskan oleh undang undang guo, hal tersebut terbukti secara jelas dalam sejarah legislasi indonesia, mana penggunaan frasa konflik kepentingan pertama kali.ditemukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan dalam nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) ditegasnya frasa konflik kepentingan baru masuk dalam catatan perbendaharaan istilah hukum indonesia secara verbatim sejak tahun dan seluruhnya terkait dengan peraturan yang bersubjek aparatur pemerintahan: bahwa frasa konflik kepentingan telah secara eksplisit didefinisikan dalamlaborasi lebih lanjut tentang definisi tersebut dituangkan dalam nomor tahun tentang administrasi pemerintahan dengan formulasi norma sebagai berikutbahwa sudah harusnya frasa konflik kepentingan yang tertuang dalam yang diuji sini diartikan dan dimaknai sama dengan apa yang telah dituangkan dalam nomor tahun agar terjadi keselarasan dan kepanduan hukum (eeinheid van wet), yakni bersubjek pejabat dan aparatur pemerintahan, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan bahwa dalam konteks legislasi, pengaturan subjek norma konflik kepentingan memang hanya selalu terkait dengan legislator, pejabat atau pegawai publik pemerintahan, sebagaimana dapat dilihat dan dibandingkan dengan definisi konflik kepentingan dalam peraturan peraturan negara negara bagian amerika serikat sebagaimana dikodifikasi oleh national conference state legislatures ncl) dalam halaman websitenya conflict of interest definitions.aspx (dilihat terakhir pada tanggal maret bahwa evolusi konsep tentang. konflik kepentingan bermula dari diskursus etika politik mengenai penghindaran abuse power para penguasa yang baru mengemuka pada pertengahan akhir abad meskipun akar wacana ini telah lama muncul sejak teori social contract diperkenalkan dan dipopulerkan oleh j j. rousseau pada abad ke frederick watkins: rousseau political writings , thomas nelson and sons. ltd publication, introduction), bahwa dalam tahapan evolusi selanjutnya, konsep konflik kepentingan mengalami ekstensifikasi subjek kalangan profesional seperti advokat dan dokter dan pekerja publik lainnya. akan tetapi hal ini dipahami sebagai pemahaman derivatif dari arti kata publik yang melekat dalam subjek asal frasa ini dan perkembangan wacana etika. mana secara hukum, perluasan kategori subjek tersebut ditandai dengan praktik pengambilan sumpah profesi sebagai ikatan ke publik an subjek sebelum bekerja dalam ranah publik (vide antara lain advokat, huruf nomor tahun tentang praktik kedokteran, huruf dan huruf nomor tahun tentang guru dan dosen, nomor tahun tentang jabatan notaris, huruf nomor tahun tentang keperawatan): berdasarkan uraian atas, secara nyata norma yang dimuat dalam huruf undang undang guosalah subjek. hal ini kemudian akan mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum karena merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salinan siapakah yang sebenarnya menjadi subjek aturan norma tersebut? dan bagaimanakah mungkin pula seorang calon yang tidak memiliki posisi publik harus diatur dengan norma ini? bahwa kesalahan subjek ini telah mengakibatkan adanya persoalan kejelasan hukum (clarity law) yang menurut lon fuller merupakan salah satu prinsip dari delapan prinsip kepastian hukum (rechtszekerheid) yang harus dimuat oleh sebuah peraturan atau dijalankan oleh negara hukum.norma angka huruf merupakan norma yang telah ada dan diatur dalam @uo serta merupakan repetisi yang karenanya menciptakan kerancuan dan ketidakpastian hukum. bahwa ketentuan normatif yang dimaksud angka huruf undang undang guo, yakni tentang konflik kepentingan senjatanya telah dimuat dalam uu nya dalam yang sama atau lainnya, yaitu, antara lain: angkaangka. angkaangkamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

rialamat v.i.p jalan sultan agung nomor rt. rt. kelurahan babakan, kecamatan kota bogor tengah, kota bogor. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada heri ariani, sh., m.h., hadapi ilham, s.h., jou hasyim waimahing, s.h., m.h., bulan hn, s.h., zulfikar rio, s.h., m.h., penari, s.h., timbullah assyidigi e.s, s.h., ahmad zen allantany, s.h., si, syamsul bahri, s.h., muslimin mahmud, s.h., dedy setiawan, s.h., dan felda tahu, s.h., masing masing advokat dan konsultan hukum yang berkantor jalan gudang peluru raya, blokoktober yang telah diperbaiki dan diterima persidangdr. egg sarjana, sh., si) berpendapat bahwa bagaimana menjelaskan telah mencerminkan satu keseimbangan dan tidaklah bertentangan dengan demokrasi serta tidak pula bertentangan dengan uud yang didalilkan oleh pemohon muhammad soleh)? bahwa pemohon dalam hal ini dr, egg sarjana, sh., menyatakan situasi tersebut tidaklah seimbang, tidaklah demokratis sangat bertentangan dengan uud argumentasinya:bagai calon independen tersebut sebelumnya jelas dan nyata memberikan perlakuan diskriminatif bagi calon independen, dalam hal ini persyaratan dukungan faktanya adalah persyaratan yang bersifat sangat formil, dukungan rakyat tidak perlu dibuktikan dengan melampirkan identitas para pendukungnya yang mana calon partai politik tidak sama halnya, bahwa untuk calon independen dibolehkan maju sebagai calon gubernur dalam huruf tetapi sisi lainnya diperketat dengan syarat dukungan langsung dari rakyat yang tidak sama dengan dukungan partai politik, lebih jelas lagi misalnya partai politik pada waktu pilkada lima tahun yang lalu mendapat dukungan dari rakyat katakanlah fulan untuk menjadi gubernur atau wakil gubernur, apakah untuk pilkada yang akan datang fulan tersebut masih utuh mendapatkan suara partai yang mengusung?, ataukah betul betul nyata ada konstituen (pemilih) dan alat bukti apa untuk mengatakan bahwa suara pada pemilu legislatif yang diperoleh partai politik yang telah dikonversi menjadi kursi dpr, dprd sama dan setara dengan suara pemilu eksekutif?, dengan kondisi objektif keadaan demikian jelaslah tidak menunjukkan keseimbangan dibandingkan dengan calon perseorangan yang telah pasti mendapat dukungan dan atau yang dibuktikan dengan jumlah ktp. bahwa dalam pemberlakuan persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran untuk calon independen, dan dalam hal penentuan dukungan oleh partai politik memakai analogi bahwa calon partai politik mendapatkan syarat dukungan dengan asumsi mentransfer konversi perolehan kursi dprd sebagai syarat dukungan dari rakyat pemilih, yang mana pemilihan gubernur tidaklah sama dengan pemilihan legislatif, karena fungsi legislatif berbeda dengan fungsi eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. dianalogikan dukungan untuk legislative sama dengan dukungan eksekutif, sisi lain calon independen harus mendapatkan dukungan langsung dari rakyat pemilih dengan melampirkan identitas atau ktp para pemilih sebagai syarat dukungan dengan tidak memakai analogi hukum. bahwa pemberlakuan norma persyaratan mendapat dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran secara jelas dan nyata ada perlakuan diskriminatif antara perlakuan calon dari partai politik dan calon independen bila ditinjau juga dari biaya yang yang harus dikeluarkan oleh para calon. perbedaan yang sangat signifikan adalah untuk melampirkan bukti dukungan calon dari independen memerlukan biaya sebesar (delapan ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) jika dibandingkan dengan calon yang diusung partai politik cukup melampirkan satu lembar surat dukungan yang biaya untuk menampilkannya dan biaya print out (seribu rupiah). bahwa pemberlakuan norma persyaratan mendapatkan dukungan dan melampirkan dalam proses pendaftaran secara jelas dan nyata telah memberikan suatu bentuk hukuman bagi calon independen karena peluang untuk memajukan dirinya menjadi pemimpin terhalang oleh norma persyaratan dukungan, belenggu norma ini jelas telah merampas hak pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., sebagai warga negara indonesia secara psikologis menjadikan pemohon traumatis dalam berdemokrasi dan mengabdi kepada bangsa. pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., telah diajukan oleh sekolompok masyarakat non partai politik menjadi calon gubernur wakil gubernur lewat jalur independen seharusnya langsung terdaftar karena masyarakat yang dengan sendirinya menghendakinya, tanpa dilengkapi persyaratan yang bersifat administratif dan mendapat perlakuan khusus karena bukan pemohon secara pribadi yang menghendaki tetapi masyarakat. keinginan menjadi pemimpin adalah hasil penilaian masyarakat secara murni dan sebagai pemangku kepentingan daerah jawa barat yang secara mutasi mutans menjadi pemilih uud perlakuan khusus ini karena masyarakat yang menghendaki bukan pemohon secara pribadi. bahwa calon gubernur yang diusung oleh partai adalah (lima belas keseratus) dari jumlah kursi dprd provinsi jawa barat atau (lima belas) kursi atau memperoleh suara sah pada pemilihan umum anggota dpr, dprd provinsi jawa barat pada tahun atau sama dengan (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) suara sah. jika dibandingkan dengan calon independen maka seharusnya konversi itu disamakan, karena keterpilihan seseorang dalam pemain umum legislatif adalah sama dengan suara rakyat yang memilihnya yang menjadi sumber acuannya sama adalah suara rakyat maka calon dari partai politik juga harus melampirkan bukti dukungan dengan melampirkan identitas (fotokopi ktp) yang sebanyak (dua juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh). bahwa kenyataannya ada partai politik dalam mendapatkan kursi dpr, dprd diperoleh dari hasil sisa kursi karena dalam sistim daerah pemilihan, jika penentuan seseorang menjadi anggota legislatif setelah dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan bpp) yang nilainya ditentukan dari seluruh suara sah dalam pemilu legislatif dibagi dengan jatah jumlah kursi per dapil, masih ada sisa kursi maka sisa kursi itu diberikan kepada partai politik yang mendapatkan suara tertinggi setelah urut, yang secara otomatis tidak memenuhi suara bpp, dalam hal ini jika dijumlah suaranya untuk mengusung calonnya belum memenuhi syarat berdasarkan undang undang nomor tahun perlakuan ini dikategorikan sebagai perlakuan diskriminatif berdasarkan uud (bukti, adanya pengawasan dari badan badan pemerintah negara. bahwa merujuk kepada pendapat prof. dr. sri sumantri sebagaimana yang telah sebutkan: pemohon berpendapat bahwa pemerintahan harus berdasar atas hukum atau perundang undangan, mempunyai makna dalam konteks pilkada sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu (2a) huruf yang diharuskan (tiga keseratus), sementarahal hal yang telah termaktub dalam uud tersebut, sudah jelas menunjukkan pertunangannya dengan (2a) huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun sangatlah jelas pertunangannya, maka konsekuensi logonya secara hukumselanjutnya apabila (2a) huruf huruf huruf dan huruf serta (2b) huruf huruf huruf dan huruf dinyatakan tidak bertentangan dengan uud sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka menjadikan logika hukum terbalik dari huruf dari undang undang mahkamah konstitusi yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., akan terjadi terus menerus dan permanen sifatnya kerugian konstitusional bagi setiap orang warga negara indonesia, yang dicalonkan atau mencalonkan diri untuk menjadi gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota. bahwa menurut prof. dr. sri sumantri satu elemen lainnya yang dimaksud negara hukum yaitu adanya jaminan terhadap hak hak asasi manusia (warga negara), sehubungan dengan ini sangatlah jelas pertunangannya antara (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf serta (ba) huruf dengan menyatakan , juga bertentangan denganoleh karenanya demi menjamin hak hak asasi manusia (warga negara) makabahwa pemohon telah mempelajari dan mengkaji putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang mana putusan itu adalah mengenai materi gugatan yang sama dengan pemohon, tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim mahkamah konstitusi yang berdasarkan dalil dalil gugatan muhammad soleh ada beberapa hal yang pemohon sekarang ini dialihkan yang tidak sama dengan dalil pemohon terdahulu antara lain: bahwa pemohon muhammad soleh dalam upaya gugatannya tidak mendalilkan hal hal secara spesifik mengenai hal ihwal yang berkaitan dengan masalah diskriminatif sebagaimana yang telah pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh.,m. sudah sangat jelas terang benderang mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif sebagaimana yang telah diungkap sebelumnya. bahwa pemohon terdahulu (saudara muhammad soleh) tidak merinci secara detil kerugian materi yang dideritanya akibat berlakunya (2a) huruf huruf huruf huruf (2b) huruf huruf huruf huruf (2consekuensi logonya secara hukum, bahwa dengan mempermasalahkan biaya maka harus dipahami merupakan bagian dari peristiwa konstitusionalitas, karena hal ini disebutkan dalam mahkamah konstitusi sementara itu pemohon dalam hal ini dr, egg sarjana, sh., sudah sangat rinci menjelaskan kerugian konstitusionalnya dengan menjalankan (2a) huruf yaitu mesti memenuhi syarat dari jumlah penduduk jawa barat. oleh karena itu kondisional tersebut telah dengan jelas menunjukkan adanya pertentangan (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2c) serta (ba) huruf dengan uud yang telah disebutkan sebelumnya. bahwa pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., reputasinya dalam kepemimpinan sudah teruji selama (tiga puluh lima) tahun berkiprah dunia aktivis dan selalu menjadi pionir dalam mendirikan organisasi dan sekaligus menjadi top leader organisasi, seperti dimasa kuliah menjadi komandan markas resimen mahasiswa universitas jayabaya tahun ketua masjid kampus nurul mariah universitas jayabaya ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa islam hmi) mpo lsm seperti ketua masyarakat peduli lingkungan hidup ahli) codes center information development studies) yang merupakan bagian dari ikatan cendekiawan muslim indonesia icmi) sebagai direktur bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup tahun dosen universitas ibnu kaldu bogor, pembantu dekan iii fakultas hukum universitas ibnu kaldu bogor tahun dosen universitas sahid jakarta, dosen fakultas hukum dan syari'ah pada universitas islam negeri syarif hiduplah ciputat jakarta tahun sampai sekarang, dan kandidat profesor sebelumnya telah meraih gelar doktor institut pertanian bogor ipb) jurusan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tahun juga sebagai penulis kurang lebih (sembilan belas) judul buku ilmiah. organisasi buruh pendiri sekaligus presiden persaudaraan pekerja muslim indonesia dan ppm) periode tahun wakil sekretaris farmasi tahun sampai sekarang, ketua forum studi islam fosil) dan panglima besar laskar empati pembela bangsa lepas) periode tahun dewan pakar korps alumni hmi (kami) tahun panglima besar laskar pancasila tahun dan organisasi profesi advokat, kongres advokat indonesia kai) sebagai wakil presiden tahun adapun birokrasi pemerintahan pernah menjadi staf khusus menteri tenaga kerja dan transmigrasi pada masa menteri dijabat oleh jacob nuwawea, dan kini pendiri dan sekaligus presiden suara independen rakyat indonesia siri). pemohon dr. egg sarjana, sh., yang selalu gigih membela kaum marjinal, dhuafa yang merupakan sebagian besar rakyat provinsi jawa barat. modal sosial berupa kepemimpinan itulah yang diperlukan dalam pengelolaan pemerintahan utamanya sebagai gubernur jawa barat yang memerlukan kepemimpinan yang amanah, fathanah, sidik, tablig, dan memahami serta mengerti kehidupan rakyat kecil. sebagai warga negara yang taat dan patuh kepada hukum pemohon merasakan betul kesulitan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan), maka pemohon berdasarkan pengalaman organisasinya dan modal sosialnya mencoba melalui calon independen, tetapi sayang terkenal dengan (2a) huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun dengan persyaratan dukungan yang sangat memberatkan dan menyulitkan atau tidak memudahkan bagi pemohon. oleh karena itu hanya majelis hakim mahkamah konstitusi yang dapat mengubah jalannya sejarah bangsa indonesia dalam pemilukada dan bahkan pilpres agar sesuai dan atau tidak bertentangan dengan uud sebagaimana yang telah disebutkan. bahwa gugatan pemohon harus dilihat sebagai upaya untuk menyelamatkan bangsa ini dari praktik korupsi, manipulatif, feodalisme, oligarki, dan transaksional yang melanda bangsa indonesia, dan sudah membudaya. majelis hakim dengan kewenangannya mengadili gugatan ini harus berani memutus mata rantai praktik praktik tersebut atas demi menyelamatkan bangsa dan generasi selanjutnya. dalam hal ini majelis hakim mahkamah konstitusi dalam putusannya mengabulkan gugatan pemohon demi menyelamatkan bangsa indonesia dari keterpurukan moral dan apabila gugatan pemohon tidak dikabulkan maka praktik praktik tersebut atas akan tumbuh subur dan berkembang biak akibat dengan adanyajelis hakim mahkamah konstitusi secara mutasi mutans ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan moral sosial politik bangsa indonesia, oleh karenanya itu majelis hakim mahkamah konstitusi haruslah mencabut atau menyatakan (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2c) dan (ba) huruf dicabut dan atau tidak diberlakukan lagi. bahwa menurut hakim anggota mahkamah konstitusi hamdan zelda bahwa permohonan pemohon secara struktur permohonan ini sudah cukup bagus jadi sistimatikanya sudah bisa dengan mudah dapat dimengerti yaitu pemohon menghendaki (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf, huruf dan huruf istilahnya hapus. akan tetapi saudara pemohon apabila (2a) dihapus maka bagaimana model calon independen dalam pemilihan gubernurnya apakah semua orang dengan sendirinya harus menerima tanpa syarat apapun kecuali syarat umur mungkin atau syarat sehat apakah semua bisa ikut atau modelnya bagaimana yang kira kira pemohon pikirkan karena putusan ini tentu berimplikasi sangat luas. lanjut hakim hamdan zelda kalau dibuka semua, kamulah mendaftar orang maka apakah orang itu akan ikut ataukah bisa saja banyak seperti itu karena tanpa syarat. hal ini penting bagi karena harus memikirkan berbagai implikasi yang muncul dalam praktiknya. dalam hal ini pemohon berpendapat bahwa hakim mahkamah konstitusi hamdan zelda adalah merupakan satu pernyataan yang sangat simpatik dan mendatangkan harapan akan dikabulkannya permohonan pemohon untuk menghapuskan (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2c) serta (ba) huruf oleh karena itu pemohon sangat antusias menawarkan gagasan solusinya hal hal yang ditanyakan oleh hakim mahkamah konstitusi hamdan zelda yaitu sebagai berikut: bahwa terhadap pencalonan perseorangan ini pernah terjadi republik islam iran telah kemunculan calon presiden sampai sebanyak kurang lebih seribu orang yang akhirnya semua berjalan baik tidak ada masalah sampai saat ini republik islam iran relatif aman dan sejahtera bahkan telah membuat senjata nuklir, dan kini menjadi berwibawa dan ditakuti kawasan timur tengah bahkan sampai amerika sekalipun. jadi dengan kenyataan ini masalah calon banyak yang akan muncul karena tanpa syarat justru tidak menjadi masalah apalagi sekadar jumlah seratus sampai seratus lima puluh orang. kondisional objektif seperti ini harus dipahami sebagai suatu metode pelaksanaan substansi berdemokrasi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh uud yang telah disebutkan pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., dalam gugatan ini yaitusisi lain hal ini juga menunjukkan ketertiban dalam berdemokrasi yang mana rakyat itu sendirilah yang menyeleksinya yang mana calon pemimpin yang dikehendaki, bukanlah dengan cara pembatasan selesainya melalui pembatasan berdasarkan ketentuan perundangan undangan seperti (2a). maka (2a) huruf huruf huruf dan huruf serta (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2c) serta sa)jelas tidak menunjukkan keseimbangan antara calon independen dengan calon dari partai politik, juga tidak demokratis serta bertentangan dengan uud dalam hal berkaitan dengan jumlah calon yang banyak tersebut adalah merupakan pekerjaan teknis dari kpu atau kpud dengan kemampuan manajerialnya agar tidak menyulitkan bagi rakyat sebagai pemilih, untuk itulah kpu atau kpud gaji dari uang negara dalam memudahkan rakyat untuk memilih pemimpinnya dan juga tidak menyulitkan calon pemimpinnya yang berasal independen perseorangan sebagaimana yang disyaratkan dalam undang undang dasar bahwa menurut pendapat pemohon apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengkhawatirkan akan berimplikasi serius dan luas bila (2a) huruf huruf b,huruf dan huruf (2b) huruf hurufsebagai calon gubernur jawa barat dari jalur independe(2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2curuf dan huruf (2c) serta sa) huruf nomor tahun dihapuskan maka sudi kiranya ditetapkanlah konsep keterwakilan sebagaimana sesungguhnya telah dinyatakan dalam sila (empat) pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu dengan cara keterwakilannya untuk calon independen perseorangan yang pantas untuk dipilih melalui cara penyeleksian oleh kpud untuk calon gubernur, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, atau kpu pusat untuk calon presiden dengan cara melihat dan memeriksa biodatanya yang mempunyai track record yang pantas untuk dipilihnya, seperti pengalamannya kalau birokrasi sekurang kurangnya menjadi kepala dinas baik kabupaten kota maupun provinsi. adapun yang diluar pemerintah, birokrasi atau swasta maka dilihat dari track record nya, pernah menjadi aktivis ataupun memimpin ormas atau lsm serta partai politik baik tingkat nasional maupun regional daerah) sesuai dengan tingkatannya untuk dicalonkan, yang lebih idealnya lagi bukan inisiatif dia sendiri mencalonkan diri, akan tetapi dicalonkan oleh komunitasnya atau oleh masyarakat lainnya yang mempercayainya serta menjodohkannya. insya allah dengan tata cara seperti ini sangat terjamin pelaksanaan hak asasi manusia, terjadi keseimbangan baik dari calon independen maupun dari partai politik tidak ada yang merasa diperlakukan secara diskriminatif, bahkan terjadi keseimbangan demokratis, dan tidak bertentangan dengan uud sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. vii. petit berdasarkan dalil dalil yang telah disebutkan sebelumnya, maka pemohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam uud: mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon, menyatakan (2a) huruf undang undang nomor tahun perubahan kedua tentang undang undang nomor tahun lembaran negara tahun nomor tambahan lembaran negara nomor bertentangan dengan uud sehingga harus dinyatakan dihapus dan tidak berlaku lagi: mempersilahkan atau memperbolehkan pemohon sdr. dr. egg sarjana, sh., untuk dapat ikut serta dalam pemilu kepala daerah pilkada) pada tanggal februari untuk menjadi gubernur dengan pasangan wakil gubernur yang disepakati oleh pemohon jawa barat. atau apabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil adilnya (ex gufotokopi surat keterangan catatan kepolisian resor bogor kota, bukti fotokopi surat keterangan pengadilan negeri bandung, bukti fotokopi surat keterangan domisili kelurahan babakan, kecamatan bogor tengah, kota bogor: bukti fotokopi surat pernyataan istri, memberi ijin: bukti fotokopi surat keterangan tidak tersangkut utang piutang dari pengadilan negeri bandung: bukti fotokopi surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau memohon) dalam register kepailitan penundaan. kewajiban pembayaran utang pengadilan negeri jakarta pusang menyatakan: (2a) huruf pemda.norma (2a) hurufdapat, hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk mencapai persamaan dan keadilan, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalamatau setidaknya secara potensial dirugikan oleh berlakunya (2a) huruf pemda, karena syarat syarat untuk menjadi calon gubernur pada norma tersebut merugikan pemohon secara materiil mempersulit dan menghalangi hak pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah sebagai calon gubernur jawa barat dari jalur independen. menurut pemohon, ketentuan ini juga mengakibatkan pemohon mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, i3syarat syarat untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah yang diatur dalam pemda, dan terdapat potensi kerugian yang diakibatkan syarat syarat tersebut, sehinggterhadap norma (2a) huruf pemda telah diuji dan diputus oleh mahkamah dengan putusan mahkamah nomor puu vii tanggal november yang pada bagian amar putusan mahkamah tersebut menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. dengan demikian, mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkanyang menjadi alasan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian (2a) huruf pemda pada perkara nomor puu vii adalah karena dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan pengujian (2a) huruf pemda adalah karena dianggap bertentangan dengan dan uud bahwa selain itu, pemohon juga menyatakan adanya alasan alasan yang membedakan antara permohonannya dengan permohonan perkara nomor puu vii alasan alasan tersebut menurut pemohon pada pokoknya adalah: pemohon pada perkara nomor puu vii tidak menguraikan hal hal yang secara spesifik yang berkaitan dengan masalah diskriminatif, pemohon pada perkara nomor puu vii tidak merinci secara detil kerugian materi yang dideritanya akibat berlakunya guo: pemohon telah memiliki reputasi dalam kepemimpinan, sehingga menurut pemohon alasan alasan permohonan pemohon dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh mahkamah, i3 menimbang menurut mahkamah bahwa alasan alasan permohonan pemohon atas, bukanlah alasan konstitusionalitas atau dasar pengujian konstitusionalitas yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam dan pmk perbedaan alasan antara permohonan pemohon guo dengan permohonan nomor puu vii tidak menyangkut substansi konstitusionalitas tetapi hanya mengenai perbedaan teknis penguraian alasan alasannya sehingga pertimbangan dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal november mutasi mutans berlaku terhadap permohonan guo. adapun dasar konstitusionalitas berbeda yang digunakan oleh pemohon, yaitu pada penggunaan uud sebagai dasar pengujian, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa meskipun dasar konstitusionalitas berbeda pemohon terhadap perkara nomor puu vii hanya terdapat pada uud mahkamah tetap akan mempertimbangkan konstitusionalitas (2a) huruf pemda terhadap uud secara utuh, karena adanya keterkaitan yang erat antara isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh pemohon dengan hak hak yang diatur dalam uud bahwa menurut pemohon (2a) huruf pemda telah mempersulit pemohon dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah sehingga menghilangkan hak hak konstitusionalitas pemohon, khususnyabahwa pada putusan mahkamah nomor puu vii tanggal november telah mempertimbangkan, antara lain, perbedaan persyaratan dukungan calon antaruud yang didalilkan oleh pemohon': bahwa pemda telah memberikan hak untuk mengajukan kandidat kepada dua kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tergabung dalam partai politik dan kelompok masyarakat, yaitu kelompok yang tidak tergabung dalam partai politik, sedangkan hak untuk mengajukan diritimbangan mahkamah atas menunjukkan bahwa baik melalui partai politik, maupun melalui kelompok masyarakat non partai politik, ada syarat syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, bahwa calon kepala daerah dapat diusulkan oleh partai politik dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik(vide pemda dengan demikian, masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah melalui partai politik harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan tersebut. masing masing partai politik dan gabungan partai politik tersebut juga memiliki syarat syarat dan mekanisme tersendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang akan diajukan. dengan perkataan lain, perorangan warga negara indonesia yang mengajukan diri sebagai calon kepala daerah melalui partai politik atau gabungan partai politik juga harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan oleh masing masing partai politik atau gabungan partai politik tersebut. menurut mahkamah, persyaratan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, baik melalui partai politik atau gabungan partai politik, maupun sebagai pasangan calon perseorangan telah proporsional, sehingga tidak menciptakan adanya perlakuan diskriminatif. adanya syarat minimal dukungan masyarakat yang dibuktikan dengan salinan kartu identitas adalah penting untuk kepentingan legitimasi calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah, syarat ini pula diimplementasikan dalam ketentuan syarat pengajuan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dan jumlah minimal perolehan kursi atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum juga menentukan legitimasi dari calon kepala daerah yang akan diajukan. syarat pengajuan calon kepala daerah dalam norma guo tidak menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah sehingga tidak bertentangan dengan ha sebagaimana dijamin dalam uud i3 menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon untuk menyatakan tidak berlakunya lagi (2a) huruf pemda, menurut mahkamah, jika tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal demikian akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. tiadanya norma yang termuat dalam guo menyebabkan tidak adanya syarat calon kepala daerah yang diajukan melalui jalur perseorangan(2a) huruf pemda terhadap uud tidak beralasan menurut hukum: ii. dasar hukum bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak konstitusional pemohon yakiv. materi undang undang yang digugat pemohon bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam rumus: pasangan calon perseorangan yang didukung sejumlah orang. (2a), pasangan calon perseorangan sebagaimana yang dimaksudkeseratusmuhammad alim selaku ketua merangkap anggota, achmad nowiki, hamdan zeldamuhammad alim ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkaskeseratus): provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari (enam juta) jiwa sampai dengan harus didukung sekurang kurangnya (empat keseratus): provinsi dengan. (2b),dua ratus lima puluh ribu) sampai (lima ratuskeseratus): kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih dari (satu juta) harus didukung sekurang kurangnya (tiga keseratus): (2c), jumlah dukungan sebagaimana yang dimaksud dalam (2a) tersebar lebih dari (lima puluh keseratus) jumlah kabupaten kota provinsi yang dimaksud. (5 pemohon sebagai pendaftar calon independen dalam pemilihan gubernur jawa barat merasa dan mengalami hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sangat dirugikan dengan berlakunya syarat dukungan dalam nomor tahunersebut atas dan telah menjadi norma hukum, dan pemohon menganggap bertentangan denganokok permohonan (positif)ahwa pertentangan antara (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf (2c) sertadengan dan uud dalam hal ini jelas bahwasanya tidak semua orang dapat memajukan dirinya dikarenakan terganjal atau dibatasi hak hak konstitusionalnya tersebut berdasarkan syarat dukungan sekurang kurangnya (tiga keseratus). dimana persyaratan tersebut telah membatasi dan menyulitkan pemohon dalam hal ini dr. egg sarjana, sh., selaku calon independenserta membatasi hak hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. hal ini dikarenakan, tidak semua orang dapat memenuhi persyaratan semacam itu karena untuk memperoleh dukungan sekurang kurangnya dari jumlah penduduk, dengan melampirkan fotokopi ktp dan pernyataan dukungan (bermaterai) memerlukan biaya yang sangat mahal, sehingga berpotensi pula menimbulkan praktik transaksional serta money politics (politik uang). dalam hal ini mahkamah berpendapat melalui hakim mahkamah konstitusi maria farida indrawi. menurut hemat pemohon, pendapat hakim mahkamah konstitusi maria farida indrawi tersebut tidaklah tepat atau setidak tidaknya menjadi tidak logis, dikarenakan tidaklah dapat dipisahkan antara norma substansi dengan pelaksanaannya, dan hal tersebut tidak sesuai dengan undang undalam konotasi atau penekanan pemahaman konstitusionalitasnya adalah melihat satu demi satu dari kelima poin yang telah disebutkan sebelumnya secara keseluruhan dan komprehensif, lebih fokus lagi adalah dengan dibuktikannya logika hukum yang termaksud dalam poin adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud dan poi, pengalamannya bahwa dengan diberlakukannya (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b), huruf huruf huruf dan huruf yang telah disebutkan sebelumnya, kecualiyaitu telah menyulitkan dan atau membuat pemohon menjadi tidak berhak mengajukan dirinya sebagai gubernur wakil gubernur, juga tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan uud dikarenakan terkenal oleh ketentuan pelaksanaan tersebut yang merupakan pelaksanaan dari norma substansinya, sehingga peristiwa ini haruslah dikategorikan sebagai peristiwa konstitusionalitas, dengan demikian seharusnya hal tersebut dipandang sebagai konsekuensi logis, dimana secara logika hukum ketentuan pelaksanaan tersebut berkualitas dari norma substansinya (causal terbang), sebagaimana dimaksud dalam (2a) huruf, kualitasnya dari pelaksanaan ketentuan sekurang kurangnya dari jumlah penduduk yang mana untuk penduduk jawa barat sebesar (empat puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh tiga) jiwa, yang berarti pemohon harus menyediakan fotokopi ktp sekurang kurangnya (satu juta lima ratus) lembar ktp. hal ini jelas menimbulkan menyulitkan dan dan berkualitas dengan biaya, yang mana dipasaran harga untuk memperoleh satu ktp sebesar rp. (lima puluh ribu), sehingga untuk keperluan ini pemohon setidak tidaknya harus menyiapkan biaya sebesar rp. (tujuh puluh lima miliar rupiah).cara jelas dan nyata mengakibatkan pembiayaan bagi calon independen menjadi mahal, dalam hal calon independen hak konstitusional dirugikan dari segi materi dengan hitungan bahwa setiap per ktp ditempeli materai dengan rincian sebagai berikut: jumlah kerugian materi pemohon seluruhnya rp. rp. (tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh empat dua ratus rupiah). pertanyaannya, bagaimana mungkin mahkamah berpendapatmuhammad soleh)??? .aalam konteks uud ini mahkamah berpendapat tidaklah tepat dalil pemohon muhammad soleh) karena tersebut dimaksudkan untuk merekaan yang khusus. oleh sebab itu dalil pemohon guo harus dikesampingkan. dalam hal ini pemohon berpendapat mahkamah tidaklah pula mendalilkan secara jelas dan tegas siapa yangmendapatkan perlakuan khusus? oleh karenanya subjek hukum menjadi obscura libel sehingga tidak ada kepastian hukum siapa yang dimaksud harus mendapatkan perlakuan khusus tersebut? dengan demikian pertimbangan mahkamah guo harus dikesampingkan. oleh karena itu pemohon berpendapat bahwa calon independen atau perseorangan harus mendapat perlakuan khusus, agar dapat menikmati persamaan yang diberikan oleh uud secara umum, dibandingkan dengan calon yang berasal dari partai politik dengan alasan lain kekhususan yang dimaksud adalah karena sifatnya perseorangan yang mana tidaklah sama segala kemampuan memenuhi persyaratan dukungan sebagaimana yang telah disebutkan yang berkualitas (causal terbang) menimbulkan biaya yang sangat mahal sekali bagi perseorangan untuk the right candidate. dalam hal ini cara muhammad soleh), dalam hal inipt. pukau indah, yang diwakili oleh dr. unik elizabeth mereka, mba, selaku direktur, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal oktober memberi kuasa kepada wise hendrarwati., s.h., m.h.: dr. arisan, s.h.,m.h.: hashi sri harian, s.h.: tri asnawanto aji, s.h. dan bagi ukur tarigan, s.h., advokat pada kantor hukum wh. koesoemaningrat s.h., m.h., beralamat jalan tebet barat nomor jakarta selatan, yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktoberperihalada tanggal november mahkamah telah menerima permohonan pencabutan permohonan nomor puu xii yang ditandatangani oleh kuasa hukum pemohon, yaitu wise hendrarwati., sh, mnovember perihalitu juga dandampingi oleh fadzlun budi s.n.wahiduddin adams ttd. ttd. santo ahmad fadli semadi ttd. ttd. maria farida indrawi muhammad alim ttd. anwar usmanalamat jalan karang asem utara nomor kelurahan kuningan timur, kecamatan setiabudi, jakartakepada mahkamah konstitusi untuk sudah kiranya melakukan pengujian norma undang undang dalamnorma konstitusi dalam pg" tttt salinan putusan mahkamah konstitusi gc: diunduh dari lamlanjutnya disebut undang undang mahkamah konstitusi,dasar maksud ini, penyelenggaraan pemilihan umum dpr, dprd, presiden dan wakil presiden dilaksanakan serempak satu kali saja dalam lima tahun. penafsiran seperti ini sejalan dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh uud dan saat ini satu satunya negara yang melaksanakannya hanyalah republik filipina. melaksanakan pemilihan badan badan legislatif dpr, dprd dan dpd) lebih dulu baru kemudian memilih badan eksekutif presiden dan wakil presiden) adalah bertentangan dengan sistem presidensial sebagaimana diatur dalam norma dan uud meskipun uud tidak secara spesifik mengatur manakah pemilihan umum yang diselenggarakan lebih dahulu, badan legislatif (dpr, dprd dan dpd) ataukah badan eksekutif presiden dan wakil presiden), namun kalau dibaca dengan seksama norma uud yangjadi, tidak akan ada dua kali atau tiga kali atau lebih pemilihan umum dalam lima tahun, kecuali hanya satu kali saja. adapun itu menyatakan dalam satu nafas. secara sistematik kedua dalam itu menunjukkan bahwa pemilihan umum hanya diadakan satu kali dalam lima tahun untuk memilih anggota dpr, dprd, presiden dan wakil presiden. terhadap dalil pemohon ini, mahkamah dalam putusan nomor puu xi telah mengambil sikap dalam pertimbangan hukumnya bahwa pemilihan umum memang harus dilaksanakan satu kali dalam lima tahun untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden serta anggota dprd. namun pendapat mahkamah tersebut belum dituangkan dalam dictum putusan, dan juga memang tidak dimohon secara tegas dalam petit permohonan pemohon, walaupun diuraikan dalam permohonannya: bahwa norma dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil preside, seluruhnya adalah bertentangan dengan norma dan 22e danrumusan normadalam dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidaklah sungguh sungguh dimaksudkan untuk melaksanakan atau menegakkan norma norma konstitusi, sebagaimana layaknya sebuah negara hukum yang berlandaskan uud rumusan norma norma tersebut hanya untuk mewujudkan keinginan dari kekuatan yang dominan pengaruhnya dewan perwakilan rakyat serta presiden yang memegang jabatan saat itu ketika undang undang tersebut dibuat, untuk menghalang halangi munculnya calon presiden dan wakil presiden dari kekuatan saingannya dengan cara yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang sesungguhnya dijamin oleh dan uud bahwa dalam pemilihan umum yang akan datang, partai politik peserta pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh komisi pemilihan umum kpu) terdiri atas (dua belas) partai politik yang bertarung tingkat nasional, dan (tiga) partai lokal yang hanya bertarung dalam pemilihan umum aceh. dengan kenyataan ini, maka kekhawatiran calon presiden dan wakil presiden akan terlalu banyak, sehingga harus dibatasi dengan presidential threshold persen atau persen suara sah nasional, menjadi kehilangan relevansinya. seandainya semua partai politik peserta pemilihan umum masing masing mengajukan satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka paling banyak calon yang akan bertarung adalah (dua belas) calon. dibanding jumlah pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah, menurut hemat pemohon, jumlah itu masih dapat diterima, pemilihan walikota makassar tahun diikuti oleh (sepuluh) pasangan calon. pemilihan bupati kabupaten deli serdang tahun diikuti oleh (sebelas) pasangan calon. jadi, kalau pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti oleh (dua belas) pasangan calon, hal itu menurut hemat pemohon, adalah berada dalam batas batas yang wajar. penafsiran konstitusi haruslah dinamis. penafsiran atas teks teks konstitusi haruslah mempertimbangkan ratio legis (babul wujud) diumumkannya sebuah norma. begitu pula putusan mahkamah konstitusi, yang masa lalu menafsirkan adanya presidential threshold tidak bertentangan dengan normaukanlah sebuah tafsir absolut atas konstitusi. kaidah high sebagaimana dirumuskan imam asy syafii mengatakan bahwa pembentukan norma hukum tergantung kepada sebab sebab (illa) yang melahirkannya. jika illa berubah, maka norma, atau setidaknya penafsiran terhadap norma harus pula berubah . kalau tidak, maka yang terjadi adalah kejuruan belaka. dalam beberapa putusan mahkamah, dan terakhir dalam putusan nomor puu xi mahkamah telah pula mengambil sikap demikian, bahwa mahkamah konstitusi, yang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang dasar untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, dalam berbagai pertimbangan hukum putusannya ternyata telah menyebut dirinya sebagai the sole interpreter the constitution atau penafsir tunggal konstitusi . terkait dengan permohonan ini, maka pemohon memohon sudah kiranya mahkamah menafsirkan apakah sesungguhnya maksud teks norma dalam dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur oleh norma dan undang undang dasar bahwa pemohon dengan sengaja memohon kepada mahkamah untuk menafsirkan secara langsung makna dan dan undang undang dasar setelah lebih dulu menyatakan bahwdan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, adalah semata mata untuk mengatasi adanya kevakuman hukum, jika seandainya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon ini. putusan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam undang undang memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum . sementara pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota dpr, dpd dan dprd sudah dijadwalkan oleh kpu akan dilaksanakan pada tanggal april dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada bulan juli kevakuman hukum itu tidak mungkin dapat diatasi dengan menunggu pembentuk undang undang dpr dan presiden) untuk merubah undang undang nomor tahun sekiranya permohonan ini dikabulkan, kecuali presiden mempunyai keberanian untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang undang, bahwa jika seandainya mahkamah mengabulkan petit pemohon dengan menafsirkan maksud dan dan undang undang dasar maka pembentuk undang undang tidak perlu lagi mengubah undang undang nomor tahun yang diuji ini sekiranya dikabulkan karena tafsir mahkamah atas norma dan dan langsung dapat dilaksanakan oleh kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun ini jugamohon berpendapat, sesuai ketentuan undang undang mk, putusan mahkamah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. ini bermakna, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum serta merta dan tidak dapat digantungkan kepada sesuatu yang lain, termasuk menggabungkannya pada waktu kapan dictum putusan itu baru berlaku. inilah sesungguhnya esensi perbedaan antara norma hukum dalam suatu peraturan perundangan undangan dengan putusan pengadilan. norma peraturan perundang undangan sangat mungkin menyatakan bahwa peraturan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian baru berlaku pada tanggal tertentu jauh setelah peraturan itu disahkan dan atau diundangkan. putusan pengadilan berlaku serta merta. dalam perkara pidana, tidak mungkin hakim menjatuhkan putusan pidana bersalah kepada seorang bupati yang menjadi terdakwa kejahatan korupsi, tetapi putusan itu baru berlaku (lima) tahun kemudian, sehingga dalam tenggang waktu (lima) tahun itu terpidana itu tetap bebas tanpa harus menjalani pidana dan tetap menjalankan tugasnya sebagai bupati. demikian pula putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan suatu norma undang undang bertentangan dengan norma undang undang dasar dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tidaklah dapat digantungkan berlakunya pada waktu tertentu misalnya (lima) tahun dengan mengemukakan alasan alasan yang bersifat teknis yang berada luar jangkauan kewenangan mahkamah konstitusi, sementara selama tahun itu mahkamah seolah membiarkan praktik penyelenggaraan negara didasarkan atas norma undang undang yang mahkamah sendiri telah menyatakannya bertentangan dengan undang undang dasar dan telah pula menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat: bahwa berdasarkan undang undang dasar pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. oleh karena itu, jika mahkamah ragu ragu apakah putusannya terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum dapat dilaksanakan atau tidak, terhambat pada masalah waktu yang sempit atau tidak, maka adalah fair jika mahkamah memanggil komisi pemilihan umum untuk dimintai keterangannya dalam sidang. sangatlah aneh jika dalam pertimbangan hukum mahkamah, seperti dibaca dalam halaman putusan nomor puu xi yang seolah olah sementara kpu sendiri dalam berbagai pemberitaan media massa mengatakan siap melaksanakan apapun yang diputuskan oleh mahkamah konstitusi (bukti p 6a, bukti 6b: bukti p 6c: bukti p 6d). iv. permohonan tidak bis idem berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka sampai dengan iii atas, maka sebelum sampai kepada kesimpulan permohonan ini, pemohon ingin menegaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, pemohon telahlakukan telaah terhadap permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presidendan undang undang dasar sementara sebelumnya, mahkamah telah menguji dan undang undang guo sebagaimana telah diputus dalam putusan nomor puu vi tanggal januari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal februari putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal september yang pada pokoknya menguji norma undang undang tersebut dengan norma dan dan undang undang dasar terakhir sekali, pemohon juga telah membaca dengan seksama putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang dimohon oleh saudara effendi ghazali dan baru diucapkan tanggal januari yang menguji norma dan dan undang undang guo terhadap norma dan dan dan dan undang undang dasar dengan perbandingan ini, jelaslah kiranya dalam undang undang nomor tahun yang dimohonkan uji serta batu ujian yakni norma dalam undang undang dasar samping ada yang sama, ada pula yang berbeda. namun argumentasi konstitusional yang pemohon ajukan serta petit permohonan, juga terdapat perbedaan perbedaan:berdasarkan uraian uraian dalam angka sampai atas, pemohon berpendapat bahwa permohonan pengujian tertentu dalam undang undang nomor tahunyang telah diputus oleh mahkamah konstitusi. atas dasar itu, maka pemohon menyatakankesimpulan dari uraian uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka angka ii, angka iii, dan angkaundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidermohonan pemohon untuk menguji undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dalam perkara ini tidak bersifat bis idem dengan perkara perkara sebelumnya yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi: pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang memiliki hak hak konstitusional, yang diberikan oleh uud yakni hak untuk dicalonkan sebagai calon presiden republik indonesia, yang selanjutnya pelaksanaan hak konstitusional tersebut diatur dalam dan uud hak hak konstitusional tersebut tata cara pelaksanaannya nyata nyata telah dirugikan dengerlakunya norma undang undang:undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden, bertentangan dengan dan uud danselanjutnya, mahkamah konstitusi sebagai the sole interpretermaksud dari norma norma yang termuat dalam dan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar negara penafsiran oleh mahkamah konstitusi atas norma dan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur oleh norma dan uud diharapkan akan menghasilkan tafsir yang otoritatif dari para hakim yang merupakan negarawan yang memahami konstitusi bukan tafsir para legislator dpr dan presiden yang terkadang bias dalam menafsirkan norma konstitusi dalam undang undang karena berbagai kepentingan politik yang melatarbelakanginyaidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,,6d, sebagai berikut: bukti fotokopi identitas pemohon, kartu tanda pendudukkartu tanda anggota partai bulan bintang: bukti fotokopi surat keputusan tentang penetapan prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., sebagai calon presiden tahun bukti p 6a fotokopi pemberitaan media massa tribune.com, kpu: apapun putusan mk, kita siap melaksanakan , bukti p 6b fotokopi pemberitaan media massa okezone.com kpu siap laksanakan putusan mk : bukti p 6c fotokopi pemberitaan media massa sindonews kpu siap laksanakan apapun keputusan mk : bukti p 6ed fotokopi pemberitaan media massa republika.co.id apa pun hasilnya, kpu siap laksanakan keputusan mkle: terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yakni: presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasarresiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan perwakilan rakyatbagaimana disebutkan pemohon dalam petit angka dpetit pemohon yang lainnya, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan petit angka dan angka yang memohon mahkamah agar::oleh partai politik yang pemohon menjadi anggotanya, yakni partai bulan bintang (bukti telah diputuskan untuk menjadi calon presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun yang akan datang (bukti dalam memutuskan pencalonan tersebut, partai telah mempertimbangkan norma undang undang dasar yang menyatakanpemohon telah memenuhi semua persyaratan yang dirumuskan oleh undang undang dasar tersebut, dan karena itu secara konstitusional, pemohon, berdasarkan asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar sebagaimana halnya warga negara yang lain yang memenuhi syarat mempunyai hak konstitusional untuk dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden: bahwa selanjutnytersebut akan mengikuti prosedur pencalonan sebagaimana dirumuskan dalam undang undang dasar yanggi pemohon, rumusan norma undang undang dasar: terhadap petit demikian mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa permohonan dengan petit demikian merupakan penafsiran konstitusi yang tidak terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas norma undang undang. penafsiran konstitusi dalam hal ini adalah penafsiran uud yang menjadi kewenangan mahkamah haruslah penafsiran dalam kerangka kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud dalam d'. mahkamah adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam dpenafsiran mahkamah terhadap uud dengan demikian adalah penafsiran dalam rangka penegakan hukum dan keadilan untuk menyelesaikan kasus konstitusional yaitu penafsiran konstitusionalitas atau norma undang undang terhadap uud yang menjadi kewenangan mahkamah sebagaimana dimaksud dalam dan uud selain itu, penafsiran yang dimohonkan pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan untuk mengeluarkan fatwa kepada mahkamah melalui penafsiran terhadap uud berdasarkan pertimbangan tersebut atas petit permohonan angka dan angka menurut mahkamah, tidak menjadi kewenangan mahkamahi3. .1j bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia anggota partai politik yang oleh partainya, yakni partai bulan bintang (vide bukti pemohon telah diputuskan untuk menjadi calon presiden republik indonesia dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden republik indonesia tahun yang akan datang (vide bukti i3. .2j bahwbulan bintang akan mengikuti prosedur pencalonan sebagaimana dirumuskan dalam uud yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum . menurut pemohon, rumusan norma uudmilihan umum kpu)ud i3. bahwa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam uud menurut pemohonuud ini? jawabannya ada dalam bab vii uud yang judulnya pemilihan umum' yang membawahi saja, yakni uudi antara pemilihan umum itu, pemilihan umum manakah yang pesertanya adalah partai politik? menurut pemohon, jawabannya ada pada uud yang menyatakan, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprdi3. .4j bahwa hak konstitusional pemohon dengan berlakunya norma da, kesemua undang undang iniihan umumud i3. bahwa menurut pemohon, dirinyarepublik indonesia karena memenuhi syarat syarat yang diatur oleh uudyang telah ditetapkan sebagai calon presiden dari partai bulan bintang sebagai salah satu peserta pemilihan umum tahununtuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti tertulis surat bertanda sampai dengan p 6d, i3. menimbang bahwa norma norma yang dimohonkan untuk diuji pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepadaserta putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal januari i3.15j menimbang bahwa ketentuan dan menyatakan: terhadap materi muatan dan atau bagian dalam undang undang yangi3.16j menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut, selanjutnya mahkamah perlumenimbang bahw. permohonan yang diputus pada putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal februari pada pokoknya menggunakan dasar pengujian dan dan uud permohonan yang diputus pada putusan mahkamah nomor puu x1 bertanggal januari menggunakan dasar pengujian di3. menimbang bahwa dengan demikian mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dasar pengujian dan uud disertai alasan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa uud menyatakan, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan perwakilan rakyat. menurut pemohon, ketentuan tersebut bersama sama dengan ketentuan uudunjukkan digunakannya sistem pemerintahan presidensial indonesia, sehingga melaksanakan pemilu anggota lembaga perwakilan lebih dahulu kemudian memilih badan eksekutif pilpres) adalah bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap dalil tersebut atas, yaitu kaitan antara sistem pemilihan umum dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, mahkamah telah mempertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal januari khususnya pada paragraf yang menyatakan:.i3. menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut atas, sesungguhnya substansi dalil pemohon yang merujuk uud sebagai dasar pengujian konstitusional benar bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal januari meskipun dalam pertimbangan tersebut mahkamah tidak secara eksplisit menyebut uud oleh karena itu, pertimbangan mahkamah tersebut mutasi mutans berlaku terhadap dalil pemohon. adapun mengenai makna uud bila dikaitkan dengan dan uud menurut mahkamah, salah satu letak keseimbangan kedudukan antara presiden dan dpr adalah bahwa dpr tidak dapat dibekukan dan atau dibubarkan oleh presiden. sebaliknya, dpr hanya dapat mengusulkan pemberhentian presiden kepada mpr hanya dengan alasan apabila presiden wakil presiden melakukan pelanggaran hukum yangoleh karena itu, masing masing dpr dan presiden berkedudukan sangat kuat sebagai representasi rakyat yang berdaulat dan karenanya masing masing tidak dapat menjatuhkan dan membubarkan satu sama lain. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbangdikaitkan deng, menurut pemohon, pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum dewan perwakilan rakyat dpr) dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) yang diikuti oleh partai politik sebagai pesertanya sehingga tidak mungkin pencalonan itu sebelum pemilihan umum dewan perwakilan daerah dpd) atau pemilihan umum presiden dan wakil presiden pilpres), karena dalam dua pemilihan umum tersebutilihan umum kpu) dan telah diketahui oleh rakyat indonesia pada umumnyandang undang dasar bahwa selanjutnya, partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana disebutkan dalam undang undang dasar sebagaimana diuraikan dalam angka atasini? jawabannya ada dalam bab vii undang undang dasar yang judulnya pemilihan umum yang membawahi saja, yakni . mengntara pemilihan umum itu, pemilihan umum manakah yang pesertanya adalah partai politik? jawabannya ada pada yangbahwa hak konstitusional pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka atas,nyatak kesemua undang undang in, dalil pemohon yang mempergunakan uud sebagai dasar pengujian konstitusional untuk dan dan bahwa pengusulan calon presiden dan wakil presiden harus dilakukan sebelum pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd secara substansial telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi bertanggal januari meskipun mahkamah tidak secara eksplisit menyebutkan guo. oleh karena itu, pertimbangan mahkamah tersebut mutasi mutans, berlaku terhadap dalil pemohon tersebut. adapun mengenai substansi guo, menurut mahkamah, yang menyatakan tentang peserta untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik sejalan dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x1 bertanggal januari yang memberikan pertimbangan pelaksanaan pilpres setelah pemilu anggota lembaga perwakilan tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial arah yang dikehendaki. berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum: i3. menimbang bahwa mengenai pemberlakuan putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal januari untuk pemilu tahun dan seterusnya, mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:, merujuk pada putusan nomor puu iv dan putusan nomor puu 1iidengan demikian, berdasarkan pertimbangan mahkamah tersebut atas adalah tidak benar, pemberlakuan penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan secara serentak pada tahun dan pemilu berikutnya, hanya semata mata didasarkan atas pertimbangan kesiapan atau ketidaksiapan teknis tata cara penyelenggaraan oleh komisi pemilihan umum saja sebagaimana didalilkan pemohon: i3.h, salinan putusan mahkamah konstitusi gc: diunduh dari laman: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, dalil pemohon untuk selain dan selebihnydalam petit angka dan angka mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan pemohon dalam petit angka dan angka pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo,menafsirkan dan dikaitkan dengan dan dan penafsirluthfi widodo eddyo" tttt salinan putusan mahkamah konstitusi gc: diunduh dari lamanukarena memenuhi syarat syarat yang diatur oleh undang undang dasarndang undang dasar. iii. argumen konstitusional bahwabahwa amandemen uud telah melakukan perubahan fundamental tentang tatacara pemilihan presiden dan wakil presiden, dari yang sebelumnya dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat menjadi dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam norma uud syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden juga berubah dari norma konstitusi yang lama, yang hanya menyebutkan orang indonesia asli menjadidan seterusnya sebagaimana bunyi norma uud sementara tatacara pencalonan dan pemilihan. salinan putusan mahkamah konstitusi gc: diunduh dari laman sebelumnya diatur dalam ketetapan mpr, setelah amandemen, diatur lebih rinci dalam norma undang undang dasar yang selanjutnya diatur dengan undang undang sebagaimana disebutkan dalam norma sampai uud bahwa norma uud mengfrasa pertama dalam urusan norma ini bagi pemohon adalah terang dan. apakah sebuah partai politik dapat disebut sebagai peserta pemilihan umum ? pertanyaan ini hanya dapat dipahami konteksnya dengan merujuk kepada norma norma dan praktik penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik, sejumlah paling sedikit orang warga negara indonesia dapat mendirikan partai politik dengan cara menuangkan keinginannya tersebut dalam akta notaris, bahwa selanjutnya, partai politik itu akan sah berdiri setelah mendapat pengesahan sebagai badan hukum oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun namun, meskipun sebuah partai politik telah berdiri, partai itu tidaklah otomatis dapat menjadi peserta pemilihan umum. untuk menjadi peserta pemilihan umum, ketentuan dan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun partai politik yang ingin menjadi peserta pemilihan umum wajib mendaftarkan diri kpu. kpu selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual lapangan untuk memastikan apakah partai tersebut memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang undang. setelah melalui tahapan itu, barulah kpu memutuskan mana partai politik yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilihan umum: bahwa dengan pemahaman seperti dalam angka atas, maka jelaslah norma dalam frasa yang mengatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum adalah partai yang telah ditetapkan kpu sebagai peserta pemilihan umum untuk tahun tertentu mengingat pemilihan umum sebagaimana dikemukakan oleh norma uud diadakan setiap lima tahun sekali, misalnya partai politik peserta pemilihan umum partai politik peserta pemilihan umum dan seterusnya. hanya partai politik seperti itulah yang berhak untukdalam tahun tertentu setiap lima tahun sekali, sebagaimana dikemukakan oleh norma uud bahwa selain frasa yang telah diuraikan dalam angka dan angka atas, uud memuat frasa lain yang mengatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakin" 1i tttt salinan putusan mahkamah konstitusi gc: diunduh dari laman presiden haruslah dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum . pemilihan umum manakah yang dimaksudkan oleh frasa dalam uud ini? pemohon berpendapat, satu satunya penafsiran yang benar atas frasa ini adalah, bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum itu adalah pemilihan umum untuk memilih anggota anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah, karena hanya pemilihan umum inilah yang pesertanya adalah partai politik seperti dirumuskan dalam norma uud bukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang tentunya diikuti oleh perorangan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan bukan pula pemilihan umum untuk memilih anggota dpd yang pesertanya adalah perseorangan, berdasarkan uraian dalam angka sampai angka atas, maka jelaslah kiranya bahwa norma dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presideadalah seluruhnya bertentangan dengan norma uud yang akan dirinci lebih lanjut dalam uraian uraian bawah ini, frasaalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden adalah jelas dan tegas bertentangan dengan bunyi normsebagaimana disebutkan dalam uud norma undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden ini terang terangan memanipulasi kata pemilihan umum dalam dan uud kalau perolehan kursi masing masing partai politik peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr telah diumumkan dan telah diketahui, maka partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud olefrasa dalam uud dan sebagaimana dirumuspemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai dilaksanakan. demikian pula frasa sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang undang nomor tahun pemilihan presiden dan wakil presiden telah memanipulasi maksud uud karena yang dimaksud dengan istilah sebelum pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilihan umum dpr dan dprd yang pesertanya adalah partai politik sebagaimana dimaksud norma uud bahwa sejatinya, dengan memahami konteks frasa sebelum pemilihan umum dilaksanakan yang dimaksud dalam undang undang dasar sebagaimana diterangkan dalam angka atas adalah pemilihan umum untuk memilih anggota anggota dpr dan dprd yang pesertanya adalah partai politik, maka pengaturan tentangadalah sesuatu yang sama sekali tidak mempunyai pijakan konstitusional serta penalaran yang logis, karena, bagaimanakah orang bisa mengetahui adanya prosentase tertentu yang diperoleh oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, kalau pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd belum dilaksanakan?': bahwa pengaturantidak dapat dianggap sebagai legal policy yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang, dengan dalil ketentuan undang undang dasar yang mengatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . pengaturan lebih lanjut dalam undang undang yang dibuat oleh pembentuk undang undang, dalam hal ini presiden dan dpr, tidaklah dapat menyimpang dari maksud yang nyata dari sebuah norma yang telah tegas diatur dalam undang undang dasar apalagi dalam konteks pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang lebih spesifik dibandingkan dengan pemilihan umum dpr, dpd dan dprd, ketentuan undang undang dasar membatasi pengaturan pada tingkat undang undang itu hanya sejauh mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden . penentuan adanya presidential threshold menurut hemat pemohon, bukan lagi berada tataran tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden melainkan sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta prinsip kesetaraan partai partai politik yang seharusnya tidak dapat dibeda bedakan satu dengan yang lain dalam sistem yang demokratis: bahwa berdasarkan uraian dalam angka atas, pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi telah salah dalam membuat pertimbangan hukum terkait dengan presidential threshold dalam putusan nomor puu xi yang dibacakan tanggajanuari dalam halaman sampai halaman putusan mahkamah guo, mahkamah satu pihak mengemukakan pendapat bahwa pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus disatukan dengan mempertimbangkan original intent pembentuk undang undang dan berbagai metode penafsiran, namun lain pihak mengatakan bahwaengan diterimanya penyelenggaraan pemilihan umum serentak untuk dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, maka ketentuan presidential threshold sebagai syarat bagi partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden telah gugur dengan sendirinya, dan sebagai konsekuensinya mahkamah haruslah menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan undang undang dasar bahwa konkordansi dengan argumentasi dalam angka sampai dengan atas, maka norma pemilihan presiden yang normalnya berbunyi: masa pendaftaran (pasangan calon presiden dan wakil presiden)adalah juga bertentangan dengan frasa partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana dirumuskan dalam norma uud kalau partai politik atau gabungan partai politik baru diperkenankan mendaftarkan pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lama (tujuh) hari sejak penetapan secara nasional hasil pemilu anggota dpr, maka pada saat itu partai politik atau gabungan partai politik tersebut bukanlah lagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, karena pemilihan umum yang pesertanya adalah partai politik telah selesai. kalau hasil pemilihan umum sudah ditetapkan, maka partai politik tersebut bukan lagi partai politik peserta pemilihan umum. partai politik tersebut lebih tepat untuk disebut partai politik mantan peserta pemilihan umum yang sudah selesai dilaksanakan: bahwa proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang telah diuraikan atas, semuanya terkait dengan sistem pemerintahan menurut uud dengan merujuk pada normnorma yang menyatakan presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan dewan perwakilan rakyat , maka pemohon dapat menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan republik indonesia menurut uud adalah sistem pemerintahan presidensial dan bukan sistem pemerintahan parlementer. meskipun terdapat banyak varian dari kedua sistem ini, namun secara garis besar dapikatakan sistem pemerintahan yang ada dunia ini, luar sistem monarki absolut, adalah sistem presidensial dan parlementer: bahwa dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial, uud tidak memberikan pengaturan yang khusus tentang jadwal pemilihan umum untuk mengisi lembaga lembaga negara yang memerlukan pemilihan umum untuk mengisinya sebagaimana disebutkan dalam norma uud norma ini menyebutkan bahwa ada empat jenis pemilihan umum, yakni pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah: pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden: dan pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah. tidak ada istilah pemilihan umum yang digunakan oleh uud selain untuk mengisi jabatan keempat lembaga negara tersebut. pertanyaannya kemudian, bagaimanakah urutan penyelenggaraan pemilihan umum antara pemilihan umum eksekutif presiden dan wakil presiden) satu pihak dengan pemilihan umum legislatif dpr, dprd dan dpd)?, bahwa uud ternyata tidak memberikan pengaturan eksplisit tentang urutan penyelenggaraan pemilihan umum antara keempat lembaga negara sebagaimana diuraikan dalam angka dan atas, yang dapat disederhanakan menjadi pemilihan umum eksekutif dan pemilihan umum legislatif. namun, kalau kita melakukan perbandingan konstitusi dan perbandingan sistem pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem parlementer, maka pemilihan yang lebih dulu diselenggarakan adalah memilih anggota anggota parlemen. selesai pemilihan umum parlemen, maka akan diketahui partai manakah atau koalisi partai manakah yang memperoleh kursi mayoritas parlemen. partai atau koalisi partai itulah yang akan mengajukan calon perdana menteri kepada kepala negara. ini terjadi pada semua sistem parlementer, termasuk sistem parlementer yang pernah dipraktikkan negara kita bawah uud sementara pasca pemilihan umum bahwa sebaliknya, dalam sistem pemerintahan presidensial negara negara yang penganutnya, maka pemilihan presiden dan wakil presiden adalah lebih dulu diselenggarakan, baru kemudian memilih badan badan perwakilan. ini terjadi amerika serikat, perancis, mesir, iran dan negara negara amerika latin. hanya republik filipina yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota congress dan senat dilakukan serentak pada hari yang sama. bahkan negara ini juga menyelenggarakan pemilihan gubernur dan walikota serentak bersamaan dengan pemilu presiden, senat dan dpr: bahwa dengan demikian, sesuai uraian dalam angka atas, tidak terdapat alasan konstitusional apapun untuk menyelenggarakan dua kali pemilihan umum secara terpisah dalam lima tahun, yakni pertama pemilihan dpr,dprd dan dpd, dan kedua disusul dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. tafsir yang paling mungkin untuk memahami maksud dan dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diatur dalam dntonius iwan dwi laksono tempat tanggal lahir jakarta, desember pekerjaan swasta alamat jalan percetakan negara xa. blok kawasaki, cempaka putih, jakarta pusat. nama mohamad stanggal oktober memberi kuasa kepada muhammad sholeh, s.h., imam syafii, s.h., samuel hendrik pengamanan, s.h., s.e., dan abdul holl, s.h., advokat pada sholeh partners berkantor jalan genteng muhammadiyah nomor 2b, surabaya, bertindak untuk mendampingi, dan mewakiliequality before the law atau persamaan hukum, setiap warga negara depan hukum. bahwa prinsip. bahwa huruf undang undang nomor tahun jelas memberikan hak istimewa terhadap anggota legislatif yang sudah menjabat selama (dua) periode. hal ini tidak sejalan dengan tujuan dasar teori equality before the law, karena tidak adanya pembatasan masa jabatan anggota legislatif menjadibisa terpilih kembali menjadi anggota legislatif. hal ini tentu bertentangan dengan dan uud bahwail bagi para pemohon bermakna, setiap calon anggota legislatif harus mempunyai persamaan hak yang sama depan hukum. pertanyaannya apakah bisa sama posisi orang yang mencalonkan diri dengan orang yang sudah berkali kali menjabat menjadi anggota legislatif. tentu jawabnya jelas tidak sama. orang yang sudah berkali kali menjabat akan lebih banyak berpeluang terpilih. apakah ini adil? maka menurut para pemohon huruf 9g, undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa, bisa saja pembuat undang undang berdalih, anggota legislatif terpilih karena kehendak rakyat yang dimanifestasikan dalam pemilu. bukankah hal itu cermin dari kedaulatan rakyat? sehingga siapapun tidak bisa menghalangi, melarang anggota legislatif berkali kali mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. pertanyaannya presiden dan kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan kepala daerah secara langsung. kenapa dibatasi masa jabatannya. para pemohon juga bisa mengatakan, apakah hal itu tidak mengkhianati kedaulatan rakyat? bahwa antara pemilihan presiden, kepala daerah dan pemilihan legislatif dari sudut pandang apapun mempuyai kesamaan. sama sama dipilih secara langsung oleh rakyat, dilakukan oleh penyelenggara yang sama yaitu kpu, kpud jika tidak puas juga diproses oleh lembaga hukum yang sama yaitu mahkamah konstitusi. menjadi bersalah jika kesamaan kesamaan atas faktanya menimbulkan diskriminasi. yang satu jabatannya batasi sementara yang lain tidak? padahal pembatasan kekuasaan atau masa jabatan sangat dibenarkan sebagaimana atur dalam uud bahwa, anggota legislatif adalah jabatan publik yang dipilih oleh rakyat secara langsung, dan diberi gaji dari keuangan pemerintah. maka tidak bisa disamakan dengan perusahaan lembaga hukum privat. mana pemilik perusahaan bisa saja menempatkan dirinya sebagai komisaris atau direktur seumur hidup tanpa ada orang lain bisa menggantinya. bahwa, setiap warga negara yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam memajukan proses demokrasi tidaklah harus dilakukan lembaga legislatif, bagi anggota legislatif yang sudah menjabat kali, bisa saja aktif partainya masing masing dengan membina kader mereka yang duduk lembaga legislatif. mereka juga bisa menyumbangkan pikiran pikirannya melalui tulisan tulisan media massa. bahwa pembatasan jabatan, juga memberikan ruang regenerasi yang sehat terhadap masing masing partai bahwa tidak adanya pembatasan dalam huruf 9g, undang undang nomor tahun memberikan perlakukan yang berbeda atau diskriminatif antara warga negara biasa yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu legislatif dengan anggota legislatif yang menjabat berkali kali. jelas ini melanggar prinsip non diskriminatif sebagaimana atur dalamdep setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari huruf b,c, 9g, undang undang nomor tahunbahwa, huruf:elas keberadaan huruf 9,an undang undang dasarterhadap dan undang undang dasaundang undang casthadap dankonstitusionalitaspara pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak mengatur batas masa jabatan anggota dpr dan dprd. dengan tidak ada pembatasan masa jabatan, sehingga regenerasi tubuh anggota legislatif tidak berjalan, dan peluang para pemohon menjadi sempit untuk terpilih menjadi anggota legislatif. menurut para pemohon persyaratan yang diatur dalam tidak memberikan persamaan depan hukum, karena berbeda dengan persyaratan dalam pemilihan presiden dan kepala daerah yang mengatur batas masa jabatan: menimbang bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berpotensi akibat yang akan dialami oleh para pemohon dalam pencalonan dirinya menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum legislatif periodenovember menurut mahkamah berdasarkan ditentukan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lambatnovnovember pemohon menyampaikan perbaikan permohonan guo pada tanggal novemberoktober yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan: pokok permohonanra pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf tidak memberikan syarat batas maksimal periode masa jabatan anggota legislatif, sementara undang undang lainnya mengatur batas maksimal periode masa jabatan, seperti jabatan presiden dan kepala daerah. menurut para pemohon ketentuan yang demikian menyebabdapat terpilih kembali menjadi anggota legislatif, sehingga tidak terjadi regenerasi yang sehat dalam tubuh masing masing partai. ketentuan demikian juga didalilkan para pemohon sebagai tidak mencerminkan prinsip equality before the law atau persamaan setiap warga negara depan hukum: i3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan paraindonesia menganut paham kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan uud alania keempat bahwa .indonesia yang berkedalaman rakyat. . pernyataan ini dipertegas dalam uud bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh indonesia selanjutnya diwujudkan, antara lain, diselenggarakannya suatu pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana disebutkan dalam uud pemilihan umum yang dimaksud oleh uud adalah pemilihan umum untuk memilih anggota dpr, anggota dpd, presiden dan wakil presiden, serta anggota dprd. anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden serta dprd adalah wujud dari kedaulatan rakyat karena mereka adalah representasi dari rakyat: i3. menimbang bahwa para pemohon mempermasalahkan tidak adanya aturan yang memberi batasan periode masa jabatan anggota dpr dan dprd, sebagaimana presiden dan wakil presiden dibatasi periode masa jabatannya, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bertanggal desember pada paragraf menurut mahkamah, ., pemohon hendakbahwa pemohon hendakbahwatur tentang pembatasan masa jabatan anggota dpr, dpd dan dprd. bahwa idealnya jabatan jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun bukan harus ada pembatasan masa jabatan. hal ini penting untuk regenerasi personal personal yang menduduki jabatan guoi3. menimbang bahwa mahkamah berpendapat:,gi partai partai politik dapat saja melakukan pembatasan masa jabatan terhadap anggotanya untuk duduk sebagai anggota dpr dan dprd. hal itu adalah kebijakan internal masing masing partai politik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. oleh karena itu, pembatasan masa jabatan presiden diatur secara tegas dalam uud i3. menimbang bahwa menurut mahkamah permohonan pemohon untuk membatalkan huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf huruf justru akan meniadakan persyaratan bagi calon angggota dpr dan dprd. padahal setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu sehingga diharapkan didapatkan pejabat yang benar benar mampumenurut mahkamah, ,rtono hamdan zelda ttd. ttd. muhammad alim anwar usman panitera pengganti, ttd. yunita ramadan bahwa, pembatasan dalam jabatan jabatan publik juga berfungsi sebagai antisipasi agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. sebab kekuasaan yang tidak dibatasi mempunyai kecenderungan disalahgunakan. bahwa sayangnya pembuat undang undang melakukan politik hukum diskriminatif, satu sisi dalam hal jabatan jabatan publik seperti presiden, kepala daerah, jabatan seperti kpk dan lain lain harus dibatasi maksimal (dua) periode. sementara untuk jabatannya sendiri pembuat undang undang tidak memberikan batasan. makanya sekarang ini ada anggota dpr dan dprd yang sudah (tiga) kali. artinya ada anggota legislatif yang sudah (lima belas) tahun jadi anggota legislatif tanpa pernah tergantikan. bahwa, dengan tidak ada pembatasan jadi jelas, menjadikan regenerasi tubuh anggota legislatif tidak berlawan, dan membuat peluang para pemohon menjadi sempit untuk terpilih jadi anggota legislatif. kenapa anggota legislatif, yang beberapa kali menjabat lebih berpeluang terpilih. pertama dari segi finansial mereka kantongnya lebih tebal, sebab sudah menjadi rahasia umum jika pendapatan anggota legislatif relatif tinggi. dengan keuangan yang cukup mereka bisa mendapatkan nomor urut kecil dari partai, yang mudah dilihat oleh pemilih. dua, dengan keuangan cukup mereka bisa berkampanye secara masif kepada para pemilih. sementara bagi calon anggota legislatif yang belum menjabat, ada banyak keterbatasan keterbatasan yang membuat mereka bisa terpilih menjadi anggota legislatif. bahwa, dengan adanya ketentuan huruf jilbahwa nyatakan jika guo tidak memberikan persamahuruf ,j: friiselanjutnyambuat undang undang guo telah menerapkan standar ganda dalam memberikan pilihan kebijakan (legal policy) satu sisi untuk pengisian jabatan jabatan publik baik yang dipilih melalui pemilu atau bukan, pembuat undang undang membatasi maksimal kali menjabat dalam jabatan yang sama. sementara untuk jabatannya sendiri (anggota legislatif) pembuat undang undang tidak memberlakukan pembatasan. bahwa dengan tidak mencantumkan syarat anggota legislatif dpr, dpd dan dprd) tidak pernah menjabat selama dua periode dalam jabatan yang sama, jelas pembuat undang undang telah mengebiri hakikat sistem demokrasi. sebab dalam sistem demokrasi jabatan apapun selalu diberi batasan. bahwa, dengan tidak dibatasi pengisian jabatan anggota legislatif tentu ini sangat berbahaya bagi tumbuh kembangnya proses pemilu maupun proses demokrasi. sebab ada kecenderungan kekuasaan yang tidak dibatasi akan mudah disalahgunakan. bawah ini para pemohon akan menunjukkan beberapa undang undang mana para pembuat undang undang tidak konsisten dan memberikan batasan masa jabatan dalam yang diatur dalam undang undang, antara lain: huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, menyatakanhurufmenyatakan: syarat calon kepala daerahundang undangundang undangundang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, menyatakan:undang undang nomor tahun tentang penyiaran, menyatakan:bahwa apabila membaca beberapa undang undang atas jelas sekali jika pembuat undang undang guo tidak konsisten dalam menerapkan persamaan hak setiap warga negara dalam hukum (equality before the law). dalam undang undang lain pembuat undang undang memberlakukan pembatasan masa jabatan, sementara dalam undang undang nomor tahun tidak memberlakukan pembatasan masa jabatan. padahalnggota legislatif. tidak diatasnya masa jabatan anggota legislatif dapat menimbulkan kesewenang wenangan yang dilakukan anggota legislatif yang kekuasaannya tidak dibatasi. bahwa mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan nomor puu vi pada paragraf menyatakan:, pembatasan masa jabatan kepala daerah wakil daerahmenjadi spirit uud itu artinya sebagai bentuk persamaan hak setiap warga negara yang dijamin oleh uud, seharusnya jabatan anggota legislatif yang diatur dalam undang undang nomor tahun juga menganut pembatasan sebagaimana undang undang yang lain. bahwa lembaga dpr, dpd dan dprd seharusnya bukan jabatan kebal hukum yang tidak mengenal pembatasan masa jabatan. hakikatnya dpr sangat setuju adanya pembatasan untuk jabatan apapun, hal ini tergambar dari keterangan dpr dalam sidang mahkamah konstitusi nomor puu vii1 halaman yang menyatakan:asih menurut keterangan dpr,jelas keterangan dpr atas menunjukkan jika dpr sendiri sangat setuju adanya pembatasan kekuasaan, atau pembatasan masa jabatan. baik itu yang tidak dipilih melalui pemilu maupun jabatan yang dipilih melalui pemilu. pertanyaannya kenapasyaratkan calon anggota legislatif tidak pernah menjabat sebagai anggota legislatif (dua) periode dalam jabatan yang sama. apakah karena kalau diatur akan merugikan anggota dpr itu sendiri? bahwa, dengan tidak adanya pembatasan (dua) periode menjabat dalam jabatan yang sama berarti huruf undang undang nomor tahun tidak mencerminkan prinsisuami zakir pekerjaan pedagang alamat jalan dukuh kebayoran lama utaraioollmerdeka sarat zakariatanggal november yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah yang menguraikan hal hal sebagai berikut: |. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa permohonan ini untuk menguji huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang perbankan,"")zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpenetapan nomor del pn.jkt.pst juncto nomor pdt. pn.jkt.sel:kepada kepala eksekutif pengawas perbankan otoritas jasa keuangan, bertanggal maret bukti fotokopi surat nomor kr. hal laporan terhadap bank dki, bertanggal april bukti fotokopi surat kepada direktur pengawasan bank otoritas jasa keuangan, bertanggal mei bukti fotokopi surat nomor sr. kr. kepada law firm rinaldi partners, bertanggal juni bukti fotokopi surat kepada kepala departemen hukum otoritas jasa keuangan ojk), bertanggal juli bukti fotokopi surat nomor ms. hal jawaban atas permohonan penjelasan: bukti fotokopi ktp atas nama suami zakir. merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idterhadap kejadian tersebut pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai berikut: bahwa dalam perkara nomor puu xii pemohon menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya huruf dan penjelasannya perbankan, maka pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional disebabkan bank dki tidakterhadap ketentuan guo agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, pemohon memohon supaya dalam guo dihapus frasa "bagi bank , sehingga tersebut semestinya berbunyi "merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa terhadap keinginan pemohon untuk memperluas isi dan makna ketentuan perbankanmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id ketentuan huruf perbankemohon sehubungan dengan dalil pemohon bahwa ketentuan huruf perbankan dalam perkara nomor puu xii yang menyatakan:: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddan penjelasan huruf yang menyatakan: yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. ketentuan tersebut dianggap oleh pemohon bertentanganterhadap anggapan pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikutapabila dilihat dari segi "service bank , bank adalah institusi yang menerima simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat. selanjutnya apabila mengacu pada fungsi ekonomis dari bank maka bank didefinisikan sebagai lembaga yang menerima simpanan, menawarkan rekening dengan hak istimewa dan membuat pinjaman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peran yang ditawarkan oleh bank. salah satu sifat perbankan yang sangat penting ialah perbankan merupakan industri yang sangat bertumpu pada kepercayaan masyarakat yang memiliki uang lebih untuk disimpan. kepercayaan masyarakat bagi industri perbankan merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga. oleh karenanya salah satu unsur yang harus dimiliki oleh perbankan adalah adanya peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai konsekuensi hukum dalam hal ini sanksi pidana bagi yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan terkait dengan perbankan. undang undang perbankan membedakan sanksi pidana dalam dua bentuk, yaitu kejahatan dan merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbab viii undang undang perbankan yang berjudul keterangan pidana dan sanksi administratif merupakan implementasi konvensi basel yang mengatur tentang risiko hukum dalam bidang perbankan. salah satu dalam bab viii yang mengatur tentang pidana yaitu huruf memiliki maksud dan tujuan semata mata untuk melindungi nasabah dan masyarakat. konvensi basel merupakan ketentuan internasional yang menjadi pedoman umum negara seluruh dunia terkait dengan perbankan. konvensi basel mengusung konsep "tiga pilar" yaitu persyaratan modal minimum, tinjauan pengawasan, serta pengungkapan informasi. pilar kedua menangani tanggapan yang juga memberikan suatu kerangka kerja untuk menangani semua risiko lain yang mungkin dihadapi bank yang salah satunya adalah risiko hukum. sanksi pidana dalam guo merupakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para nasabah perbankan. selain sanksi pidana, pihak pihak yang melakukan tindak pidana juga dikenakan sanksi tambahan berupa saksi administrasi sesuai dengan perbankan. sanksi administratif umumnya diterapkan pada pegawai bank dan atau pada bank yang melanggar ketentuan bidang perbankan (eastern atau intern bank) yang sifatnya teguran pembinaan yang bobotnya ringan dan tidak terkait dengan kerugian bank misalnya dari hasil pemeriksaan operasional ditemukan kelemahan administratif.bank terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan indonesia sebagai: lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pelaksana kebijakan moneter, cc. lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataanagar tercipta sistem perbankan yang sehat,untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan: kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi) kebijakan prinsip kehati hatian bank (prudential banking), dan cc. pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (self regulatory banking) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati hatian. dalam huruf perbankan terdapat frasa "ketaatan bank . maksud kata taat dalam perbankan adalah senantiasa mendengarkan memperhatikan dengan seksama, patuh, tunduk dan melakukan seluruh ketentuan yang berlaku bidang perbankan baik ketentuan eksternal bank, ketentuan internal bank maupun seluruh ketentuan lainnya yang mengatur tentang perbankan yang beroperasi indonesia.ojk dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada ojk dan atau otoritas pengawas lain yang berwenang. bahwa berdasarkan ojk, ojk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor perbankan. selanjutnya ojk menyatakan dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut, ojk mempunyai wewenangmerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. ojk juga mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat dalam dan ojk. untuk melaksanakan pengaturan tentang perlindungan konsumen tersebut, ojk telah menerbitkan surat edar punk) yang mengatur tentang mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen. dengan demikian dalil permohonan pemohon yang menyatakan ketentuan huruf perbankanrbankan tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbagi bankyang selanjutnya disebut uud khususnya sebagai berikut: huruf menyatakan, anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawaiyyang berbunyierdasarkan hal hal tersebut sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.isepanjang frasa bagi bank huruf perbankan bertentangzakariamerupakan pemohoahwa pada tanggal maret dan maret pengadilan negeri jakarta pusat telah melaksanakan eksekusi pencairan namun belum berhasil karenafrasa bagi bank huruf perbankan supaya dihapus,menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas sepanjang frasa, bagi bank huruf perbankan terhadap uud dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut: huruf perbankan sepanjang frasa, bagi bank menjadi tidak jelas maknanya yang membuat ketidakpastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil:kemudian pengadilan negeri jakarta pusat,belum berhasil karena digagalkan dan dihalang halangi oleh bank dki:: untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tertulis yaitu bukti sampai dengan buktipresiden telah didengar keterangannya baik secara lisan pada persidangan tanggal desember danmenyatakan bahwabagi bank huruf perbankan mengakibatkan bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah memiliki (tiga) sifat kekuatan sehingga putusan tersebut harus dilaksanakan, yaitu mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan, menimbang bahwa putusan yang mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari putusan sebagai hasil dari proses hukum melalui peradilan penyelesaian sengketa yang mengikat dan menjadi hukum bagi para pihak. putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan serta tidak dapat diubah oleh siapapun dan harus dilaksanakan: merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id i3. menimbang bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan tidak dapat diganggu gugat lagi, merupakan konsekuensi dari adenium that judgment was that god, putusan hakim sama dengan putusan tuhan, dengan arah arah demi keadilan berdasarkan tahanan yang maha esa , menempatkan putusan hakim sebagai kebenaran terakhir dalam upaya penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan (the last resort), i3.16j) menimbang bahwa putusan pengadilan berperan juga sebagai sarana untuk melindungi anggota masyarakat yang merasa teraniaya, dilanggar atau diambil hak haknya. putusan pengadilan sebagai penentuan suatu tindakan hukum tertentu boleh atau tidak, melanggar hukum atau tidak, patut atau tidak patut, melampaui batas atau tidak, menentukan apakah suatu tindakan hukum bertentangan dengan kepentingan hukum atau tidak, oleh karenanya putusan pengadilan wajib dilaksanakan dan dihormati serta ditaati oleh setiap subjek hukum baik perseorangan maupun korporasi, i3. menimbang dalam menemukan hukum untuk memberikan putusannya hakim dengan cara selain menafsirkan, menginstruksikan hukum terkadang harus juga menciptakan menemukan hukum sehingga dalam hal tertentu hakim melalui putusannya melakukan peran sebagai lembaga pembentuk undang undang, oleh karenanya putusan hakim merupakan undang undang yang berlaku bagi warga masyarakat: i3. menimbang bahwa salah satu ciri negara hukum adalah pengadilan dalam pengambilan putusan secara substansial tidak boleh ada campur tangan, negosiasi dan kompromi dengan pihak manapun sebagai konsekuensi dari kedudukan lembaga peradilan selaku kekuasaan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak manapun sebagaimana diatur dalam uud peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukummerdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugasnya. proses pemeriksaan perkara oleh hakim harus bersifat terbuka dan dalam menentukan penilaian dan pengambilan putusan, hakim harus mengi nilai nilai keadilan yang hidup dan berkembang tengah tengah masyarakat. hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang undang atau peraturan perundang undangan, melainkan juga corong keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup dan berkembang tengah tengah masyarakat: bahwa negara hukum harus menjamin, melindungi, memenuhi serta memajukan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, jaminan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun, i3.19j menimbang bahwa perbankan menegaskan bank harus tunduk kepada kepentingan peradilan yang mana ketentuannya menyatakan,a : bahwa perbankan menyatakan : i3. menimbang bahwa menurut pemohon, guo menentukan bahwa pengurus bank hanya tunduk pada peraturan tertentu yang berlaku hanya pada sektor perbankan dan tidak tunduk pada penetapan eksekusi yang merupakan proses hukum yang melekat dan satu kesatuan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya mahkamah berpendapat bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam negara republik indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan uud dan merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung bawah ketentuan frasa bagi bank , menurut mahkambagi bank yang tercantum dalam huruf perbankart jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo amar putusan mengadili, menyatakan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idfax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idv adalah sebagai berikut,'merdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigatas kejadian eksekusimaka pemohon melaporkan bank dki kepada kepolisian dengan tuduhan melanggar huruf undang undang perbankan, namun laporan pemohon tidak dapat diterima oleh kepolisian antara lain akibat huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan tidak jelas maknanya, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil. bahwa hak atas kepastian hukumkibat jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil, maka pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional, disebabkan tidak dapat ditutupnya bank dki secara pidana karena bank dki tidak taat atau patuh pada perintah hakim pada pengadilan negeri merdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo jakarta pusardari uraian uraian atas, maka pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan. bahwa sesuai dengan uraian uraian atas, maka pemohoniii. pokok permohonan, berbunyi ini tidak jelas maknanya, terutama apa yang dimaksud dengan .dan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku bagi bank,. apakah hukum acara perdata hir tidak berlaku bagi bank? apakah kitab undang undang hukum pidana kuhp tidak berlaku bagi bank? bahwa frasa'bagi bank ini yang yang membuatnjadi tidak jelas maknanya. merdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo bahwa ketidakjelasan maknambuat ketidak pastikan hukum, jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adildi.. bahwa sejatinya bank dki tidakerdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo maret namun tetap belum berhasil karena kembali digagalkan dan dihalang halangi oleh bank dki. bahwa peristiwa ini menunjukan bank dki betul betul tidak mauatas kejadian eksekusi yang digagalkan dan dihalang halangi oleh bank dki, maka pemohon melaporkan bank dki kepada kepolisian dengan tuduhan melanggar huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, namun laporan pemohon tidak dapat diterima oleh kepolisian, karenatas kejadian eksekusi yang digagalkan dan dihalang halangi oleh bank dki, maka pemohon juga melaporkan bank dki kepada otoritas jasa keuangan ojk) dengan tuduhan melanggar huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, karena pemohon yakin hal ini bagian dari tugas dan fungsi ojk sebagai pengawas perbankan, karena seharusnya hal ini bagian dari penilaian terhadap perbankan apakah patuh dan taat (compliance) pada peraturan yang ada, namun laporan pemohon tidak dapat diterima oleh ojk karena huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, yangkibat dari penolakan laporan tuduhan melanggar huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, oleh kepolisian, maka hal ini jelas telah menghilangkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum. bahwa hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil, sesuai dengan undang undang dasar bahwa akibat dari penolakan laporan tuduhan huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, oleh ojk, merdeka art jakarta telo f2x email sekretanst@mahkemahkonsilusigo maka hal ini jelas telah juga menghilangkan hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas kepastian hukumjaminan hukum dan perjaminan hukum dan pehuruf undang undang nomor tahun tentang perbankanhuruf undang undang nomor tahun tentang perbankan jika permohonan ini dapat dikabulkan. bahwa agar memberikan makna yang jelas dan memberikan kepastian hukum,jaminan hukum dan pelindungan hukum yang adil, bagi huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, maka mohon supaya dihapus frasa bagi bank sehingga ini semestinya berbunyiv. petit berdasarkan dalil dalil pemohon atas, maka kami, primerban100. (seratus miliar rupiah) . menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikattahanan yang maha esa. merdeka sarat zakaria fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id

ne) (terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama perkasa kentang putra tempat tanggal lahir: oku, november warga negara indonesia alamat jalan makula nomor denpasar pekerjaan wiraswasta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada adi wijaya, s.h., pekerjaan polisi, yang beralamat jalan gunung sanghyang gang nusantara iv keroyokan kaja kecamatan kuta utara, kabupaten tingkat badung, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa,desember dan telah diperbaiki dengan suratbahwa uud huruf undang undang nomor (sic) tambahan lembaran negara republik indonesia nomor selanjutnya disebut nomor dan huruf undang undang nomor tahun nomor tambahan lembaran negara republik indonesia nomor menyatakan mahkamah konstitusi"negara republik indonesia tahun kedudukan hukum (legal standing) bahwa beserta penjelasannya menyatakan pemohon adalah pihak yangnya sebagaimana dimaksud dalam sebagai berikut: adanya hak dan atau kewenangan konstitusionalnya pemohon yang diberikan olehkat dengan segala akibatnya atau undang undang lelang sendu element), bertentangan dengan undang undang dasaran jaminan hukum bagi tuntutan penerapannya, melalui proses yang adil,adanyapemerintah negara, bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. menyatakan terdapat prinsip negara hukum (, yaitu: supremasi hukum (supremacy law): persamaan dalam hukum (equality before the: sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechstaat): transparansi dan kontrol sosial: bahwa proses hukum pemohon mandek pula mulai tahun sampai dengan tahun sekarang ini, tidak tahu kelanjutannya entah bagaimana. kepolisian resort kota denpasar maupun ppn djp setempat maohon majelis hakim yang mulia mahkamah konstitusi untuk mengabulkan permohonan provisi pemohon: petit mengabulkan permohonan pemohon: bertentangan dengan undang undang dasar" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya, menyatakan undang undang lelang sendu element ordonansi, februari staatsblad sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan staatsblaad tentang peraturan lelangumpulan undang undang mengenai perpajakan, bukti fotokopi ktp pemohon, bukti fotokopi surat tanda penerimaan laporan pengaduan nomor tpl 1x bali resta dps mengenai peristiwa perkara penggelapan hak atas barang yang tak bergerak, bukti fotokopi surat setoran bea perolehan hak atas tanangunan ssb)tahunatas nama mulyadi: bukti fotokopi penetapan nomor pat. pn. dps, bukti fotokopi salinan risalah lelang nomor untuk penjual bank): bukti fotokopi surat setoran pajak ssp) lembar ke bukti fotokopi surat setoran pajak ssp) lembar ke bukti fotokopi kutipan risalah lelang nomor untuk pembeli (pemenang lelang),ertifikat hak milik nomor desa padangsambian, bukti fotokopi sertifikat buku tanah nomor desa kelurahan padangsambian, bukti fotokopi sertifikat hak milik nomor bukti fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepolisian kota denpasar nomor bareskrim, bukti fotokopi berita acara pemeriksaan saksi ahli:selanjutnya disebut ordonansi lelangpengujian formil ordonansi lelang terhadapsetelah melalui sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari senin, tanggal januarijanuari sedangkan perbaikan permohonan pemohon yang kedua diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari.januari menurut mahkamah, perbaikan permohonan pemohon yang kedua telah melewati tenggat,januari menimbang bahwa dalam permohonannya, pemohon mendalilkan: pemohon adalah pemenang sita atas aset almarhum mulyadi yang berhutang kepada pemohon dan kewajiban pembayaran hutang tersebut telah ditetapkan berdasarkan surat penetapan ketua pengadilan negeri denpasar nomor pdt.g dps. pada saat pemohon hendak melakukan sita persamaan terhadap (tiga) obyek tanah, ternyata ketiga obyek tanah tersebut dijadikan jaminan pinjaman bank niaga, tbk sejak tahun pada tanggal juni ketiga obyek tanah tersebut dijual secara lelang, dan yang memenangkan lelang tersebut adalah putu anwisuka. akan tetapi, tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon menggugat kekal denpasar, pemenang lelang putu anwisuka, bpn koda denpasar, dan niaga tbk. gugatan pemohon tersebut ditolak oleh pengadilan negeri denpasar dan pengadilan tinggi. pada akhirnya, pemohon mengetahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak, sehingga pemohon membuat laporan pengaduan polresta denpasar dengan nomor tpl 1x bali resta dps. pemohon juga melaporkan kejadian tersebut kantor pelayanan pajak (dalam hal ini penyidik ppn djp). namun demikian, laporan pengaduan pemohon tersebut ditolak karena adanya perbedaan penafsiran terhadap frasa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam angka akibatnya, pemohon tidak memperoleh kejelasan atas tindak lanjut laporan pengakuannya tersebut: pemohon telah dirugikan oleh penjualan lelang tanah yang dilakukan oleh bank niaga tbk sebagai pemegang sertifikat tanah jaminan dengan perantara kekal denpasar dan putu anwisuka sebagai pembeli pemenang lelang, karena penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan ordonansi lebahkan, dalam lelang tersebut terjadi tindak pidana pemalsuan isi risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kekal) denpasar. menurut pemohon, semestinya penjualan lelang tersebut dilakukan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang hak tanggungan, karena ordonansi lelang merupakan warisan zaman penjajah, sehingga tidak layak digunakan pada zaman kemerdekaan dan bertentangan dengan uud menimbang bahwa menurut mahkamah, polita permohonan pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi hukum menyangkut konstitusionalitas angka serta tidak menunjukkan bagaimana pertentangan angka dengan yang menjadi dasar pengujian dalam uud selain itu, ketentuan angka hanya memuat tentang batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah yangangka bukan merupakan norma yang bersifat mengatur bila tidak dikaitkan dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan uud i3. karena lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami pemohon, bukan uraian mengenai pertunangannya dengan uud i3 menimbang bahwa terhadap dalil pemohon menyangkut pengujian formil ordonansi lelang, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ordonansi lelang dibuat pada masa pemerintahan hindia belanda, menurut mahkamah, berdasarkan aturan peralihan uud baik sebelum maupun setelah perubahan menentukan bahwa segala peraturan yang ada tetap berlaku, selama belum diadakan yang baru, sehingga ordonansi lelang masih berlaku. lagipula berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii .bertangni tenggat untuk mengajukan pengujian formil hanya (empat puluh lima) hari sejak undang undang diundangkan, karenanya pengajuan pengujian formil telah melewati waktu yang ditentukan: dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukanatau kabur dan telah melewati tenggang waktu yang ditentukmaterialis akbar ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. ttd. santonyalagi terjadi, bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp menganggap hak dan konstitusinya dirugikan dengan berlakunya angka tentang norma "frase bukti permulaan"yakini juga bertentangan dengan uud bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yakiniadil dengan tidak ada kembalinya. berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. berbunyi, setiap orang berhak bebas dari perlakuanpada angka tentang frase bukti permulaanlelang sendu element) tentang peraturan lelang berkaitan dengan laporan pengaduan pemohon kepolisian resort kota denpasar nomor tpl ix bali resta dps tentang peristiwa perkara penggelapan hak atas barang baranggerak dan laporan polisi nomor x bali resta dps tertanggal oktober tentang peristiwa perkara tindak pidana pemalsuan surat pada salinan dan kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam kuhp dan kuhp maupun laporan pemohon secara lisan penyidik ppn djp denpasar yang telah diabaikan semua dengan alasan harus memenuhi unsur bukti permulaan" yang cukup jika mengacu kepada angka menegaskan "bukti permulaan" adalah keadaan perbuatan dan bukti berupa keterangan tulisanpun saja yang dapat menimbulkan kerugian pada negara, khususnya norma bukti permulaan" yang cukup tersebut telah menjadi norma diskriminatif bagi pemohon yang mahkamah konstitusi serta beralasan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak tidaknya makna intisari dirubah, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon. bahwa pemohon sini bukan untuk menghilangkan frase "kalimat bukti permulaan" tersebut akan tetapi setidak tidak substansi yang kalimat tersebut dapat dirubah dengan substansi yang lebih jelas dan tidak merugikan dari pada pemohon karena kadang kadang petugas penegak hukum terutama penyidik pada saat menerima laporan mengunakan sarana bukti permulaan yang bukti permulaan yang cukup untuk tidak memberi pelayanan yang optimal dan memuaskan bagi pelapor yang terkena tindak pidana tersebut: memang pemohon mengetahui bahwa undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum perpajakan tidak dapat diuji, akan tetapi apakah demi tersebut tidak bisa dirubah karena tidak sesuai dengan jiwa, sosial masyarakat negara indonesia, dan bertentangan dengan undang undang dasar dan khususnya merugikan masyarakat banyak. disini pemohon hanya mencari kebenarannya direkayasa dan diabaikan oleh para penegak hukum baik penegak hukum lainnya, penyidik kepolisian ri, dan penyidik ppn djp setempokok permohonan .terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas norma doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku, termasuk dalam ini norma yang mengatur tentang norma bukti permulaan yang cukup. bukti permulaan yang cukup, dan juga meninjau masalah undang undang lelang sendu element) tentang peraturan lelang yang mana pemohon telah dirugikan masalah penjualan lelang yang dilakukan antara bank niaga, tbk melaksanakan lelang dengan perantara kekal denpasar, dengan pembeli lelang putu anwisuka yang mana penjualan lelang tersebutrubah terakhir dengan staatsblad harusnya penjualan lelang tersebut berdasarkan undang undang hak tanggungan nomor tahun tetapi pejabat lelang ketut wijaya, s.e. membuat pada lembaran kelima kutipan risalah lelang yang berbunyi sebagai berikut: penjualan lelang ini dilakukan menurut undang undang lelang sendu element) sini terlihat adanya kerancuan dan saling bertentangan antara undang undang yang digunakan yang menyebabkan cacat hukum pada bentuknya penjualan lelang tersebut dan undang undang lelang sendu element) bertentangan dengan undang undang dasar dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena undang undang lelang juga merupakan warisan penjajah, tidak layak lagi dipergunakan di. zaman kemerdekaan ini karena tidak sesuai dengan peri kehidupan jiwa rakyat indonesia ini, dan juga harusnya penjualan lelang tersebuthak tanggungan ht) undang undang nomor tahun bahwa pemohon adalah pemenang sita persamaan atas aset almarhum mulyadi yang telah berhutang kepada pemohon, sehingga kewajiban pembayarannya oleh ketua pengadilan negeri denpasar mengabulkan dengan dikeluarkannya surat penetapan nomor pdt.g pn dps pada saat pemohon melakukan sita persamaan terhadap objek tanah dimaksud, ternyata pihak bank niaga tbk, yang memegang sertifikat yang dimaksud karena pada tahun dijadikan jaminan pinjaman bank niaga tbk, tidak lemah dibayar oleh mulyadi, maka terhadap bidang tanah dimaksud dilakukan penjualan lelang pada tanggal juni dengan pemenang lelang putu anwisuka, diketahui bahwa tanah tersebut dilelang tanpa sepengetahuan dan koordinasi pemenang sita persamaan. pemohon menggugat kekal denpasar, putu anwisuka, bpn koda denpasar dan bank niaga tbk, namun gugatan pemohon pengadilan negeri denpasar maupun pengadilan tinggi ditolak dan setelah dicos check diketahui telah terjadi penggelapan hak atas barang tidak bergerak sesuai dengan laporan pengaduan tpl 1x bali resta dps, namun karena adanya perbedaan penafsiran norma yang terdapat angka khususnya frase bukti permulaan" yang cukup permohonan dipersilahkan oleh polresta denpasar untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berkompeten, yaitu kantor pelayanan pajak atau penyidik ppn djp setempat namun diabaikan juga oleh penyidik dengan alasan bukti permulaan yang cukup": bahwa menyangkut laporan polisi nomor x bali resta dps, tanggal oktober tentang perkara tindak pidana pemalsuan surat pada salinan risalah lelang, yang menyangkut kalimat pada salinan risalah lelang dan kutipan risalah, yang menyangkut kalimat pada lembaran ke delapan terdapat dan banyaknya kesalahan pada kalimat tersebut isi subtansi pada risalah lelang dan kutipan risalah lelang pada lembaran ke delapan terdapat kalimat yang berbunyi sebagai berikut: peserta lelang yang menyetor jaminan untuk objek tersebut atas ada (dua) orang, namun setelah pejabat lelang menjelaskan bahwa. objek dalam sengketa maka hanya (satu) orang peserta lelangawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam lelang ini yaitu putu anwisuka adapun pada salinan risalah lelang juga pada lembaran ke delapan terdapat kalimat yang diubah dihilangkan dikurangi, sehingga bunyinya berbeda dengan kalimat pada kutipan risalah lelang, pada lembaran ke delapan yang isinya sebagai berikut: peserta lelang yang mengajukan penawaran yang memenuhi syarat dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah (satu) peserta, yaitu putu anwisuka. jika mengacu kepada undang undang lelang (sendu element) jis pmk nomor pmk tanggal mei tentang petunjuk pelaksanaan lelang, pejabat lelang wijaya, s.e. selaku pejabat lelang kekal denpasar telah melanggar ketentuan tersebut yang bunyinya sebagai berikut: pejabat lelang dilarang menghilangkan kalimat pada isi kutipan risalah lelang ataupun salinan risalah lelang, sehingga mengakibatkan maknanya berbeda dengan aslinya, sehingga menyebabkan kutipan dan risalah lelang itu cacat hukum dalam bentuknya, sehingga diindikasikan adanya tindak pidana dimaksud : bahwa untuk mengacu kepada yang sebagaimana khususnya bagian ketujuh belas mengenai setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh terlahir atas nama putu anwisuka pemenang lelang, sangat jelas terdapat pelanggaran dengan mengisi pada kolom yaitu nomor objek pajak nop) pbb yang nop tersebut bukanlah objek sertifikat hak milik yang dilelang, akan tetapi nop tersebut adalah objek tanah kosong sertifikat hak milik nomor tanggal april atas nama putu sparta, sedangkan objek tanah dan bangunan yang dilelang yaitu (tiga) buah sertifikat hak milik tersebut objek pajaknya (nop) pbb sebagai objek pajak bumi luasnya m2, dan nilai objek pajak dasar pengenalannya pbb sebesar rp. (delapan milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) atas nama mulyadi sesuai dengan objek yang dilelang sesuai dgn spot. pbbkeluarkan departemen keuangan pelayanan pbb, selanjutnya dengan cacat hukum surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, menurut undang undang nomor tahun tidak dapat dibalik nama, tempat sekarang sertifikat hak milik tersebut semuanya dapat dibalik nama atas nama putu anwisuka (terlahir),kesemuanya batal demi hukum dan bertentangan dengan, bagian ketujuh belas tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, jika merujuk pada huruf undang undang nomor tahun tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yang bunyinya sebagai berikut: menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama sebagaimana dimaksud dalam didenda paling sedikit (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat (tiga) bulan atau paling lama (satu) tahun: jika merujuk lagi undang undang pajak bumi dan bangunan, yang isinya sebagai berikut: bagi wajib pajak yang karena keadaannya, sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal ini mengembalikan pop, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap , maka mendapat sanksi pidana kurungan selama (enam) bulan atau denda setinggi tingginya (dua) kali pajak yang terutang, pada undang undang pajak bumi dan bangunan, bunyi nya sebagai berikut: bagi wajib pajak yang karena sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal ini, mengembalikan pop tetapi isinya tidak benar maka mendapat sanksi pidana kurungan selanya (dua) tahun atau denda setinggi tinggi nya (lima) kali pajak terutang, masalah pelanggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pejabat lelang adalah tidak melaporkan kepada pemerintah pemda setempat. disebutkan pada disebutkan plat notaris dan kepala yang membidangi pelayanan lelang negara tidak melaporkan kepada pemda setempat. sesuai dikenakan sangsi administrasi berupa denda sebesar rp. (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap laporannya, dasar hukumnya, diatur undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah karena setelah dicos check pemohon pemkot setempat tidak didapatnya pelaporan seperti blank jenis spp bpt yang sebanyak lembar tersebut dan pada isi pada salinan dan kutipan risalah lelang yang dibuat terdapat sesuatu yang cacat hukum karena menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku lagi mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) yaitu undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. seharusnya pejabat lelang kekal) denpasar, memungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt) menggunakan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, padahal pejabat lelang kekal), denpasar membuat salinan dan kutipan risalah lelang pada tahun yang mana pada tahun tersebut undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah ada diumumkan tentang berlakunya undang undang tersebut kenapa pejabat lelang masih memungut bpt) berdasarkan undang undang bpt yang lama jika merujuk kepada sanksi pidana sudah jelas pejabat lelang telah melanggar huruf dan yang masing masing diancam dengan penjara singkat (enam) bulan dan paling sedikit jumlah pajak dan jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar ini sanksi untuk huruf dj, sedangkan untuk sanksi pidana pada dengan pidana kurungan paling lama (satu) tahun atau denda paling banyak rp. (lima ratus juta rupiah) pada bunyberikut, setiap orang yang sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian negara: jika merujuk tersebut terlahir atas nama putu anwisuka dan ketut wijaya ,s.e. sebagai pejabat lelang (kekal) denpasar, sudah jelas melanggar tersebut. selanjutnya pemohon mengetahui perbuatan terlahir memohon tersebut melaporkan kejadian tersebut kantor pelayanan pajak denpasar, namun laporan pemohon kepada penyidik ppn djp setempat tidak ditanggapi direspon dengan alasan bukti permulaan" yang cukup, sehingga pemohon sempat berdebat yang mempunyai tugas mencari bukti permulaan yang cukup itu adalah tanggung jawab siapa sebenarnya, bahwa sesungguhnya yang mempunyai tugas mencari bukti permulaan yang cukup adalah penyidik ppn djp denpasar, bukan tanggung jawab dari korban atau pelapor, oleh sebab itu pemohon bermaksud mau menguji materil muatan norma angka tentang frase bukti permulaan oleh sebab norma yang dimaksud sangat merugikan pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan. serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: bahwa angka norma bukti permulaan" ini telah menimbulkan kerugian sebagai pencari keadilan, sehingga laporan pengaduan pemohon nomor tpl 1x bali resta dps maupun laporan pada penyidik ppn djp denpasar tidak tahu penjelasannya dan kelanjutan, sehingga pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibatnya atau setidak tidaknya norma tersebut dapat kiranya diubah maknanya dengan kalimat lain yang lebih menguntungkan korban pelapor, begitu pula dengan laporan polisi nomor pol x bali resta dps, tertanggal oktober tentang tindak pidana pemalsuan pada isi kutipan risalah lelang dan salinan risalah lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kekal) denpasar, yang mengadakan lelang ini menurut undang undang lelang sendu element) yang menimbulkan kerugian bagi pemohon sebagai pencari keadilan dan kebenaran, sehingga laporan pemohon tersebut tidak jelas kelanjutannya alias mandek, sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatadi setiap, se. tempat tanggal lahir umur: cianjur, april tahun agama islam pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat lengkap jalan cibeber nomor pasirhayam, cianjudalam uud perubahan ketigupagantian draft kalimat dan undang undang nomor tahun dengan draft kalimat yang baru tersebut (draft kalimat yang dicetak tebal), maka dengan inihal hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materil sebagaimana dimaksud yaitu: mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan uraian, penjelasan dan alasan yang telah diterangkan atas, maka dengan ini, pemohon memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi memberikan putusan yang kamarnya adalah sebagai berikut: mengabulkan permohonan pemohonperubahan kedua.satu berkas surat surat keterangan tidak mampu dari kantor desa sirnagalih, kecamatan cipaku, kabupaten cianjur tertanggal oktober surat pernyataan tidak mampu tertanggal oktober surat keterangan psikiatri dari rsud kabupaten cianjur tertanggal juli surat keterangan dari kpu kabupaten cianjur tertanggal september surat balas dari sekretariat negara perihal permohonan bantuan dana kepada presiden untuk pengajuan judicial review, tertanggal september surat balas dari sekretariat negara perihal pengaduan terhadap proses seleksi calon anggota kpu periode tahun tertanggal januari surat balas dari mahkamah konstitusi perihal surat jawab atas permohonan pengajuan judicial review untuk pengujian sistem pemilu dalam nomor tahun tertanggal februari surat pengantar dari lembaga bantuan hukum cianjur perihal rekomendasi bantuan hukum, tertanggal pebruari bukti fotokopi satu berkas tanda terima surat tanda terima surat dari kpu kabupaten cianjur tentang permohonan permintaan data atas nama hadi setiap, dan surat keterangan tertanggal september tanda terima surat dari sekretariat dprd kabupaten cianjur tentang surat permohonan bantuan dana tertanggal agustus tanda terima surat dari pendamping komisi komisi ii, komisi iii, dan komisi dprd kabupaten cianjur tentang tembusan surat tertanggal agustus tanda terima surat dari sekretariat bupati kabupaten cianjur tentang permohonan audiensi dengan bupati kabupaten cianjur tertanggal juli tanda terima surat dari sekretariat dprd kabupaten cianjur tentang tembusan surat permohonan audiensi yang disampaikan kepada ketua dprd kabupaten cianjur tertanggal juli bukti kiriman surat dari kantor pos cipaku kabupaten cianjur tertanggal: september dengan tujuan presiden dan ketua mahkamah konstitusi. oktober dengan tujuan mendagri, kemenkumham, ketua prelude dan majelis hakim mahkamah konstitusi. oktober dengan tujuan ketua prelude. bukti p fotokopi satu berkas dokumen bukti pendukung surat keterangan dari pengadilan negeri kelas cianjur untuk keperluan persyaratan calon anggota kpu kabupaten cianjur tertanggal juli makalah yang berjudul pembagian daerah pemilihan anggota dprd kabupaten kota berdasarkan undang undang nomor tahun dan bilangan deret geometris tertanggal juni brosur yang berjudul korupsi dan anti korupsi tahun (sebagai bahan kampanye dalam pemilu legislatif tahun stiker bahan kampanye dalam pemilu legislatif tahun fotokopi piagam penghargaan ppl tahun atas nama hadi setiap sebagai tanda pernah menjadi anggota pengawas pemilu lapangan desa rancagoong, kecamatan cipaku, kabupaten cianjursalinan yang berhubungan dengan pokok permohonan pengujian materil fotokopi peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk huruf dan huruf huruf dan huruf huruf dan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hadi setiap. bukti fotokopi makalah metode atau prinsip pembentukan daerah pemilihmengenai daerah pemilihan (dapil) pemohon telah menyusun makalahdalam makalah tersebutalampemohon tersebutdapat secara langsungdikoreksi. samping itu, isi dari makalah tersebutapaasi dalam dan undang undang nomor tahun menurut pemohon, pembentuk undang undang telah menetapkan standar ganda dalam memberikan pilihan kebijakan (legal policy) dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun yaituberdasarkan alasan atas maka ketentuan undang undang nomor tahun yang semula menyataka, menjadiemikian pula dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang semula menyatakan menjadiubahan dan guo sebagaimana tersebut atas,i3. menimbang bahwa selanjutnya dalam petit permohonan pemohon memohonyang mengikat. i3. menimbang bahwa sesuai dengan uraian dalam pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, antara polita dan petit permohonan pemohon terdapat pertentangan satu sama lain. satu pihak pemohon menginginkan metode pembagian dapil yang dibuat oleh pemohon dimasukkan dalam dan namun lain pihak pemohon menginginkan dan dinyatakan bertentangan dengan uud karena dalam dan undang undang guo tidak memuat tentang metode pembagian dapil: i3. menimbang bahwa selain itu, metode yang diajukan pemohon, menurut mahkamah adalah kabur (obscura), karena metodebelum dapat dipergunakan sebagai ukuran dalam menilai masalah konstitusionalitas norma dan sebagai satu penemuan keilmuan maka metode tersebut harus terlebih dahulu memperoleh pengujian secara keilmuan, yang bukan merupakan kewenangan mahkamah dalam pengujian undang undang terhadap uud terlebih lagi, menurut mahkamah, undang undang guo telah menentukan metode tertentu untuk menentukan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi meskipun, sebagai pilihan kebijakan, ternyata berbeda dengan metode yang diusulkan pemohon.adalah kaburitidak jelas (obscura libel)muhammad alim, hamdan zelda, hartono, dan anwar usman, achmad nowiki, sebagai ketua merangkap anggota, akil mochtar, ahmad fadlisholihin nasi maka pemohon dengan ini berkeyakinan, bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materil ini pada tingkat pertama dan terahir yang putusannya bersifat final. kedudukan hukum (legal standing) pemohon uud perubahan kedua,pernah mencalonkan diri menjadi calon anggota dprd kabupaten cianjur dari partai bintang reformasi dalam pemilu legislatif tahun bahwa pemohon hendak mencalonkan diri menjadi calon anggota kpu propinsi jawa barat periode tahun bahwa materi muatan dan materi muatan undang undang nomor tahun masih tetap mengacu kepada materi muatan undang undang nomor tahun materi muatan sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun dimuat dalam isi buku yang berjudul daerah pemilihan hasil pemilu legislatif indonesia, buklet cd rom kpu. published komisi pemilihan umum jakarta, written indonesia .berbunyi yang menarik, pemetaan daerah pemilihan yang dilakukan oleh kpu tampak menguntungkan partai tertentu dan merugikan partai yang lain. misalnya, satu daerah pemilihan yang dibentuk melintang dari selatan utara, setelah suara dihitung, perolehan kursinya adalah partai kursi, partai dan masing masing kursi, dan partai kursi. namun kalau daerah pemilihan itu dibentuk membujur dari timur barat, perolehan kursi bisa berubah menjadi partai kursi, partai kursi, partai tetap kursi, yang dapat kursi bukan partai tetapi partai contoh tentang hal ini bisa disimulasikan hasil perolehan suara provinsi dki jakarta. jadi, dengan mengubah besaran daerah pemilihan, menggeser pemetaan daerah pemilihan, dan mengutak atik beberapa variabel lain (yang dimungkinkan oleh simulasi penghitungan suara pemilu legislatif ternyata bisa menghasilkan perolehan kursi yang berbeda dari perolehan kursi yang telah ditetapkan kpu . pendapat pemohon dalam bukti halaman halaman dan halaman yang menyatakan bahwa materi muatan undang undang nomor tahun adalah bias dan multi tafsir. dengan materi muatan dan materi muatan undang undang nomor tahun yang masih tetap mengacu kepada materi muatan undang undang nomor tahun pemohon sangat merasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh uud perubahan keduapada pelaksanaan pembentukan daerah pemilihan (dapil) sebagaimana dimaksud oleh materi muatan undang undang nomor tahun proses pembentukan dapilnya bisa dianggap merugikan pemohon karena proses pemecahan atau pengabungan wilayah administrasinya bisa terjadi dengan kemungkinan pilihan yang banyak (bukti halaman misalnya nanti, jika hasil pemilu legislatif nya dimenangkan secara mutlak oleh salah satu peserta pemilu, hasil pemilu ini berpotensi tidak akan diakui secara sah karena mungkin saja peserta pemilu lainnya akan beranggapan bahwa hasil pemicunya penuh dengan kecurangan, dan kekurangannya ini bisa berawal dari pendekatan pembentukan dapilnya (untuk calon anggota dprd) yang multi tafsir dan tertutup. bila ditinjau lebih jauh lagi, secara umum pasti akan banyak merugikan warga negara karena pendekatan pembentukan dapilnya selain bisa menimbulkan efek korupsi (karena adanya biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh oknum anggota partai politik tertentu untuk bekerja sama dengan oknum anggota komisi pemilihan umum daerah kpud) membentuk dapil rekayasa) juga bisa menimbulkan saling curiga antara peserta pemilu. bila saling ceritanya ini telah sampai pada titik konflik yang sangat meruncing, ini akan menyebabkan stabilitas politik, stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi negara menjadi terganggu, yang pada akhirnya akan banyak merugikan rakyat karena inflasi dan harga akan meningkat, daya beli masyarakat menurun, meluasnya pemutusan hubungan kerja phk), tingkat pengangguran semakin tinggi, pendapatan nasional menurun, tingkat pertumbuhan ekonomi ikut menurun dan terakhir terjadilah resesi ekonomi nasional kalau situasi seperti yang digambarkan dalam poin dan poin atas terjadi, pemohon merasa khawatir bilamana nanti menjadi anggota kpud karena pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukumnya sebagai anggota kpud bisa menjadi tidak jelas. bahwa berdasarkan ciri ciri tersebut atas, pemohon merupakan pihak yang memilikuntuk diuji, karena materi muatan dan materi muatnyatakan bahwa jika guo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara, dampak buruknya akan menimpa kepada setiap warga negara. dengan demikian, secara otomatismerasa khawatir jika materi muatan dan materi muatan undang undang nomor tahun tidak dibatalkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud secara faktual dan potensial dirugikan pokok permohonan bawah ini adalah salinan yang berhubungan dengan pokok permohonan pengujian materil: uud perubahan kedunomor tahunerikut adalah alasan dan pokok permohonan pengujian materil: bahwa menurut dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk komisi pemilihan umum kpu) dapat dikategorikan sebagai pihak terkait yang berkepentingan langsung karena hak dan atau kewenangannya untuk membuat peraturan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun terpengaruh oleh pokok permohonan pemohon. bahwa komisi pemilihan umum provinsi adalah pelaksana yang membentuk dapil calon anggota dprd provinsi wilayah administrasi provinsi. bahwa komisi pemilihan umum kabupaten kota adalah pelaksana yang membentuk dapil calon anggota dprd kabupaten kota wilayah administrasi kabupaten kota. sampai saat ini materi muatan undang undang nomor tahun masa berlakunya belum dicabut. dengan demikian, materi muatan dan materi mutan undang undang nomor tahun secara otomatis masih tetap mengacu kepada materi muatan undang undang nomor tahun dalam makalah pengujian materil (bukti yanginiidalam halyang dibuat dalam bukti (khususnya bagian b), bila ditelaah lebih jauhbisa secara langsung bisakoreksi. samping itu, isi dari makalah pemohon iniselanjutnya ir dalam dan undang undang nomor tahun pada prinsipnya pemohon sependapat dengan kpu bahwa pembentukan sebuah dapil untuk calon anggota dprd wilayah provinsi dan kabupaten kota harus dibentuk dengan menggunakan sebuah metodologi. namun demikian dalam dan undang undang nomor tahun pembuat undang undang guo telah menetapkan standar ganda dalam memberikan pilihan kebijakan (legal policy).pemohon beranggapan bahwa dan undang undang nomor tahun bisa mencerminkan ketidakadilan (injustice) dan ketidakpastian hukum (legal uncertainty). pemohon ingin menyatakan bahwa berdasarkan uraian tersebut atas,sehingga dengan demikiantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat . untuk itu agaperubahan kedua, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar draft kalimat dan undang undang nomor tahun tersebut ditambah dengan kalimat baru. draft kalimat undang undang nomor tahun yang tadinya berbunyraf kalimat undang undang nomor tahun yang tadinya berbunyliem maria alias aling, tempat tanggal lahir medan, mei alamat kompleks green garden blok nomor jakarta barat, sekarang ditahan lembaga pemasyarakatan wanita tangerang, kelas iia, blok anggrek jalan yamin, tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal deschman, s.h., rama dia, s.h., hamka, s.h., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekan:lembaran negara republik indonesia tahun maka mereka harus kehilangan nyawa, keluarga,ngsa indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk dalamnya adalah hak hak para terpidana, dengan fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar menekankan pada aspek pembalasan (retributive) tetapi juga merupakan aspek usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana,, bahwa pemidanaan merupakan, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai bukan upaya untuk balas dendam dengan penjatuhan hukuman yang berat: bahwa hal inibahwa: bahwa menurut prof. dr. andi hamzah, s.h., dalam bukunya sistem pidana dan pemidanaan indonesia (dari retribusi reformasi) dinyatakandipandang kuno ialah penghapusan dosa (expiration) atau retribusi (attribution). yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk bentuk penjelasan (deterjen) perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat:"ud yang mengakui hak untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau pidana mati untuk mendapatkan keadilan dengan memungkinkan pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu ksepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati karena bertentangan dengan dan uudsepanjang untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup.pengajuan peninjauan kembali yang kedua dan seterusnya dapat dilakukan untuk perkara pidana yang dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup dengan pertimbangan dan alasan tertentu misalnya majelis hakim pada peninjauan kembali pertamatau ovum baru ditemukan lagi setalah pengajuan peninjauan kembali yang pertama, bahwa normsepanjang untuk kasus pidana yang dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. bahwa adanya pengakuan jaminan, perlindungan, kemudahan, serta terungkapnya kebenaran materil untuk perkara pidana yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali berpotensi mengandung kesesatan karena menghilangkan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan dan untuk pemohon yang dijatuhi hukuman seumur hidup atau untuk hukuman mati dengan membatasi pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah menutup pintu keadilan untuk selamanya, bahwa proses pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kali hanya untuk perkara pidana yang hukumannya pidana mati atau pidana seumur hidup dan untuk suatu kebenaran dan keadilan bukan sesuatu pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice denied) atau untuk memperlambat proses hukum atau menyebabkan sistem peradilan pidana yang bertele tele, melelahkan, serta kepastian hukum dan keadilan tidak kunjung diperoleh. bahwa dalam perspektif hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup dalam kerangka mencari dan menemukan kebenaran materil maka upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali lebih dari sekali adalah suatu hal yang berdasar dan patut untuk diperjuangkan:kuasaan kehakiman dan undang undang tentang mahkamah agung dan hukum acara pidana yang tidak diuji dalam permohonan uji materiil ini, bahwa penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mana keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hukum tidak bisa dipisahkan dengan keadilan dan keadilan ditegakkan melalui hukum dan penegakan hukum. bahwa tindakan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa apabila upaya hukum peninjauan kembali yang pertama belum bisa menegakkan keadilan dalam penegakan hukum maka permohonan peninjauan kembali tidak perlu dibatasi karena pembatasan upaya hukum peninjauan kembali justru dapat menimbulkan ketidakadilan, karena persoalan bukti baru (ovum) dapat kapan saja ditemukanbersyarat dengan membolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidupdengan dikecualikan bagi pemohon peninjauan kembali yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup dapat mengajukan peninjauan kembali lebih dari satu kali dalam perkara pidan: bukti fotokopi relatas pemberitahuan isi putusan peninjauan kembali tanggal agustus bukti fotokopi putusan nomor pid atas nama liem maria alias aling, tertanggal april bukti fotokopi putusan nomor pid pt.dki atas nama liem maria alias aling, tertanggal januari bukti fotokopi putusan nomor pid pn. jkt. atas nama liem maria alias aling, tjunctio, kedudukan hukum (legal standing)erorangan warga negara indonesia yang dijatuhi hukuman seumur hidup berdasarkan putusan peninjauan kembali nomor pk pid.sus juncto putusan mahkamah agung nomor pid tanggal april juncto putusan pengadilan tinggi daerah khusus ibukota jakarta nomor pid pt.dki tanggal januari juncto putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor pid pn.jkt.ut tanggal november bahwa pemohon pada putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor pid jkt.ut dijatuhi hukuman pidana (dua puluh) tahunnegara indonesia adalah negara hukum ,yang seharusnya inkonstitusional sepanjang untuk hukuman seumur hidup atau hukuman mati sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan dan kebenaran materiil yang terkandung dalam uudion danakil mochtar, ahmad fadil semadi, anwar usman, maria farida indrawi, dan muhammad alim,hartono, anwar usman, maria farida indrawi, dan muhammad alim,anwar usman ttd ttd maria farida indrawi muhammad alim panitera pengganti, ttd ida ria tambunan dan menjalani masa penahanan sejak tanggal februari mempunyai keluarga, berkelakuan baik selama dalam masa penahanan dan hukuman yang dijatuhkan terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan kelalaian yang telah diperbuat karena pemohon hanya korban dari sindikat peredaran obat terlarang:negara indonesia adalah negara hukum":"dengan berlakunya norma yang terdapatdan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang dimintakan pengajuan uji materiil mahkamah konstitusi. kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila pemohon diberi kesempatan untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali lebih dari sekalembatasan pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali telah merugikan hak konstitusional pemohon karena pemohon secara hukum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali walaupun mengajukan permohonan peninjauan kembali akan ditolak atau tidak diterima permohonan pemohon dengan alasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali sedangkan pemohon dijatuhi hukuman seumur hidup yang harusnya setiap saat dapat mengajukan peninjauan kembali. bahwa peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum terdakwa untuk memperoleh keadilan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam alasan pengajuan peninjauan kembpemohon undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia)kim, jaksa, polisi, danpeninjauan kembali yang boleh lebih dari sekali sepanjang untuk perkara pidana yang dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup:dalamlebih lanjut dalamahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyataundang undang nomor tahun menyatakan, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada meliputiundang undang nomor tahun menyatakan,norma yang dimintakan pengujian pembatasan bersyarat peninjauan kembali lebih dari sekali untuk hukuman mati dan hukuman seumur hidup adalah:utusan pengadilan yang dapat dimintakan dimintakan peninjauan kembali adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang tidak ada upaya hukum lain yang secara normal dapat dimintakan seperti banding atau kasasi. putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi dan putusan kasasi mahkamah agung yang memiliki kualifikasi sebagai putusan berkekuatan hukum tetap, bahwa urgensi dari upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa"correct justice"norma yangyatakan, negara indonesia adalah negara hukum". bahwa dalam negara hukum dianut prinsip prinsip supremacy law, equality before the law, dan due process law", yaitu supremacy law, equality before the law, dan due process law. sedangkan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. menyatakan terdapat prinsip pokok negara hukum recht: bahwa prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam uud berkaitan dengan hak asasi manusia yang melanggar seperti uud apabila pengajuan peninjauan kembali hanya satu kali sedangkanmembolehkan peninjauan kembali lebih dari sekali sepanjang untuk perkara pidana dengan putusan hukuman mati dan hukuman seumur hidup merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sebagaimana yang diatur dalam dan uud yang merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. apabila terpidana sudah dijatuhi hukuman mati sementara dikemudian hari ditemukan bukti baru yang menunjukkan bukan terpidana pelakunya maka hukuman yang telah dijatuhkan telah melanggar hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup sebagaimana yang ditegaskan dalam uudmuh. burhanuddin, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan limosa xiv kompleks buncit indah blok jakarta selatan, nama rachmat jaya, s.h., m.h. pekerjaan advokat alamat jalan kemang utara vii nomor jakarta selatan memberikan kuasa kepada farhat abbas, s.h., m.h: advokat dan konsultan hukumdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari bertindak bersama sama maupun sendiri sendiri. selanjutnya disebut sebagai n n nnlasa tanggal februari dan diperbaiki pada hari senin tanggal maretmenyatakan,pengajuan peninjauan kembali mahkamah agung lebih dari satu kali, bahkan ada yang sampai empat kali mengajukan peninjauan kembalifakta hukum terhadap pengajuan peninjauan kembali lebih dari satu kaliapihak pihak tertentu,atu kali, fakta hukum menemukan pula putusan peninjauan kembali yang lebih dari sekali dengan putusan nomor pk pdt.sus yang diketuai oleh majelis hakim agung hatta ali ketua muda pengawasan mahkamah agung) yang menguatkan putusan peninjauan kembali yang ketiga, yang mana putusan peninjauan kembali iii tersebut membatalkan putusan peninjauan kembali ii, dan menguatkan putusan peninjauan kembali dengan dasar pengajuan hanya dapat dilakukan hanya sekali saja,. sangat ironis jika mahkamah agung sebagai pembuat pencipta undang undang dan keadilan tetapi justru sebaliknya dengan kesepakatan tersebut, mahkamah agung justru mematikan keadilan dengan alasan tunduk dan taat pada undang undangpeninjauan kembali telah diajukan oleh jaksa penuntut umum dan peninjauan kembali diajukan oleh polycarpus, contoh lain kasus joko chandra, muchtar pakpahan dan lain lain., bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi terompet undang undang atau alat justifikasi dengan watak positivis instrumentalist ,bahwa fakta lain pada putusan pencari keadilan dalam kasus peninjauan kembali dengan nomor putusan perkaraklien pemohon dirugikanyang terdapatharus diubah dengan memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali boleh lebih dari sekali dengan perlakuan khusus atau dengan alasan atau pertimbangan demi keadilan dan kepastian hukum dan putusan peninjauan kembali yang kedua bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali untuk yang ketiga dan seterusnya:seluruh permohonan pemohon:: menyatakan bahwa,i#, bukti fotokopi informasi perkara mahkamah agung republik indonesia|., permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja , terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali?:, menurut pemerintah, kalaupun anggapan:nomor puu viii pada pokoknya menyatakanpeninjauan kembali yang pertama yaitu peninjauan kembali nomor pk pdt tanggal januari yang mengalahkan klien pemohon::1945:lam hal ini, pemerintah berpendapat pemohon dalam perkara register nomor puu viii1 tanggal mei karena tidak, yakniyatakan,terdapatnya kerugian hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan pemberlakuan yang diujikan. keadaannya kerugian konstitusional dari pemohon dalam perkara register nomor puu viii tersebut telah tegas dinyatakan oleh permohonan pemohon dalam angka dan angka halaman permohonan mana pemohon menyatakan permohonan diajukan atas nama kepentingan publik" menegaskan bahwa secara nyata tidak ada kerugian konstitusional yang dialami pemohon dalam perkara register nomor puu viii sehingga dapat dikatakan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing, olehpermohonan para pemohon kabur (obscura libel) bahwa permohonan pemohon juga kabur (obscura libel) karenterhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali :,,jika) ditemukannya bukti barn3kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja itu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan guo yang hanya membatasi pengajuan peninjauan kemb. (vide permohonan guo hal. butir .): bahwa menurut pemohon norma guo yang dimohonkan pengujian,pemohon dalam permohonan guo mengemukakan, bahwa fakta hukum sengat banyak ditemui dilapangan proses pengajuan kembali mahkamah agung lebih dari satu kali. (vide permohonan guo hal. butir bahwa pemohon beranggapan, norma guo selain tidak memberikan kepastian hukum, juga tidak memenuhi asas asas kepastian hukum, bahwa pemohon dalam permohonan guo juga mendalilkan bahwdengan berlakunya norma tersebut atassebagai advokat,an,.guo dalam permohonannya sebagai warga negara indonesia bertindak untuk dan atas nama sendiri yang berprofesi sebagai advokat, bahwa sudah jelas dan tegas dalammenentukan bahwa yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah 'pihak pihak yang bersangkutan yang berperkara, atau ahli warisnya yang mengajukan sendiri, atau seorang wakilnya yang secara khusus dikatakan untuk itu . ketentuan ini berarti bahwa pengajuan peninjauan kembali pada prinsipnya hanya dapat diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya. kalaupun ada wakilnya maka harus secara khusus dikatakan untuk keperluan tersebut, bahwa dalam permohonan guo, tidak jelas dan konkrit siapa pihak pihak yang berperkara untuk mengajukan peninjauan kembali, oleh karena itu dpr berpandangan bahwa berdasarkanrsebut, maka dalam perkara guo pemohon yang berprofesi sebagai advokat sesungguhnya tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap guo yang dimohonkan pengujian. sehingga sesungguhnya pemohon sebagai advokat tidak terdapat kerugian konstitusional atau terhalangi atau berkurang hak hak konstitusionalnya dalam menjalankan pekerjaan dan profesinya sebagai advokat sebagaimana dijamin dalam uud sebagaimana didalilkan oleh pemohon, bahwa dalam permohonan guo, pemohon jugaemohon sendiri, tetapi hanya berupa asumsi dan tafsir dari pemohon sendiri terhadap ketentuan guo yang dimohonkan pengujian, yang disandingkan dengan fakta fakta hukum yang terjadi sebagaimana didalilkan pemohon bahwa pada kenyataannya peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali: bahwa dalam permohonan pemohon guo sudah jelas kedudukanyang dimohonkan pengujian, danuntuk diperjuangkan dan ditegakkan sehingga hal ini dianggap"dibidang peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada undang undang kekuasaan kehakiman dan undang undang mahkamah agung sebagai perwujudan suatu negara hukum yang demokratis,,..undang undang nomor tahun,berdasarkan pada uraian uraian tersebut, maka,::pemohon mendalilkan dengan adanya ketentuan juncto juncto sebagai perorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat dirugikan hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud yaitu: negara indonesia adalah negara hukum'menurut pemohon adanya ketentuan undang undang yang menentukan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali saja, membatasi serta mengganggu hak dan kepentingan advokat sebagaimana sumpah jabatannya untuk menjalankan profesi dengan bebas danmenurut pemohon, menjadi tanggung jawab profesi advokat untuk berbuat sesuatu terhadap hukum yang adamengenai permohonan peninjauan kembali, menimbang bahwa terhadap masalah kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemerintah dalam keterangan lisan dan tertulisnya persidangan mahkamah pada tanggal mei menyatakan pada pokoknya tidak terdapat dan atau timbul kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon atas pengujian guo, karena itu pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada tentang mahkamah konstitusi. pemohon telah tegas menyatakan dalam permohonannya pada angka dan angka halaman permohonan diajukan atas nama kepentingan publik , sehingga pemohon tidak mempunyai legal standing: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dalam keterangan lisan dan tertulisnya juga mempersoalkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon pada pokoknya: pemohon tidak secara jelas dan konkrit menyebutkan kerugian konstitusional yang secara aktual dialami langsung oleh pemohon:dan tidak terdapat kerugian konstitusional yang langsung secara aktual dialami oleh pemohon: pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang disyaratkan dalam dan penjelasan dan, sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima,keterangan lisan dan tertulis pemerintah dan dewan perwakilan rakyat mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut:etentuan delah, menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, sehingga permohonan harus dianggap tidak memiliki alasan menurut hukum. oleh karena itu, dalil dalil pokok permohonan yang diajuk, oleh hakim konstitusi yang sama didampingi oleh ida ria tambunan sebagai panitera penggantipermohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kali":,agung. bahwa pembatasan pengajuan peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum terdakwa untuk memperoleh keadilanmbatasan pengajuan peninjauan kembali bertentangan dengan upaya hukum para pihak untuk memperoleh keadilan, jika putusan pengadilan terdapat hal hal sebagai berikut (perkara perdata): putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan, putusan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, terdapat suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya, terdapat putusan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain: terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyatazas azpengajuan permohonan ditujukan pad', undang undang: bahwa norma tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh uud sebagai berikutnilai nilai agama,keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sanusi affandi, s.h., m.m. pekerjaan guru non pns smkn kalibaru, banyuwangi, jawa timur alamat kalibaru wetan rt rw kalibaru, banyuwangi: sebagai n2 00n0 00n una nan kan nun. pemohon nama saji, pd. ba, 2m) pekerjaan guru tidak tetap sman muncar, banyuwangi, agak pata jawa timur: te: alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo, banyuwangi, jawa timur, sebagai 2n 2nnn0 00n0 una nan lun kal. pemohon il: nama ahmad aziz kanan, pd. i., pd. pekerjaan guru tidak tetap smpn tegaldlimo banyuwangi jawa timur, alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo banyuwangi, jawa timur, sebagai n n 00n250000n0n2000501 . pemohon iii: nama mutz matur, pd. pekerjaan guru tidak tetap smpn satu atap muncar, banyuwangi, jawa timur, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id alamat gempoldampit rt rw tegaldlimo, banyuwangi, jawa timur, sebagai 2n2nn2n200 nnnnnnnnnnnnnnnnlnllll. pemohon iv) nama ratih rose mery, pd. pekerjaan guru tidak tetap sdn tegaldlimo, banyuwangi, jawa timur, alamat sumberkepuh rt rw tegaldlimo, banyuwangi, jawa timur, sebagai m2220 nnnninnnnnannnn pemohon muncar, banyuwangitertulisyang mempunyairdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id karena pemohon tidak dapat memperoleh tunjangan profesidan sudah mempunyai sertifikat pendidik, tidak berhak untukmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id guru tidak tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidikyang penjelasannya sebagai berikut,ampai dengan pemohon pemohon dapat memperoleh gaji sesuai dengan peraturan perundang undanganyaituuntuk memperoleh gaji imbalan yang adil dan layak sesuai dengan yang tercantum dalam huruf dan guru dan dosen guo apabila guru dan dosenmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iguru dan dosenemerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idguru dan dosen guo terhadap uud benar benar bersifat normatif karena: pemohon dianggap tidak berhak dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti pendidikan profesi dan tidak berhak serta tidak diperbolehkbenar benar terjadi akibat penafsiran norma sebuah undang undang yang bertentangan dengan uud dalam hal ini adanya penafsiran bahwa yang berhak mengikuti pendidikan profesi dhanyalah guru yang berstatus sebagai guru tetap sedangkan guru yang berstatus sebagai dianggap tidak dapat memperoleh gaji dan tunjangan tunjangan guo, bahwa kerugian tersebut benar benar bersifat masif, karena seluruh guru tidak tetap gtt) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah tidak dapat mengikuti sertifikasi guru yang dibiayai oleh pemerintah, dan tidak, bahwa apabila yang ada dalam guru dan dosen ago dinyatakan konstitusional secara bersyarat atau dimaknai termasuk guru tidak tetap gtt) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, maka pemohon dapat mengikuti program sertifikasi guru,guru dan dosen huruf adan terhadap undang undang dasar pokok pokok permohonan, dalil dalil dan alasan alasan permohonan bahwa pembukaan uudndang undang dasar mengamanatalah satu amanat undang undang dasarmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idahwaahwabahwaguru dan dosen huruf dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idhwaahwa::: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kewajiban guru dan dosen. bahwabahwa pada dasarnya guru dan dosen menetapkan: setiap guru baik yang diangkat oleh sekolah yang didirikan oleh pemerintah maupun yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat berhak mengikuti sertifikasi guru, untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam rangka meningkatkan kompetensi guru sebagai tenaga pendidik profesional, pemerintah wajib menyediakan anggaran untuk sertifikasi guru dalam jabatan: bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu dan berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup yang layak yang berupa: gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan sebagainya. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bagi guru yang belum memperoleh sertifikat pendidik selambat lambatnya lambatnya dalam jangka waktu sepuluh tahun setelah guru dan dosen disahkan harus sudah memperoleh sertifikat pendidik. guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, digaji sesuai peraturan perundang undangan, sebagaimana yang tercantum dalam yang ada dalam guru dan dosen sebagai berikut: butir butir butir butir butirdmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idnrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddann penjelasannyapenjelasandan penjelasannyapenjelasannya:merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(bukti bahwa atau muatan guru dan dosen guo secara tekstual sangat menunjang terhadap profesi guru sebagai tenaga pendidik profesional yang mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan diimbangi penghasilan dan pendapatan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, namun ketentuan tersebut hanya berlaku bagi guru yang sudah berstatus merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagai pegawai negri sipil atau guru tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat. bahwa ketentuan tersebut ternyata tidak berlaku dan tidak menguntungkan terhadap guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah pemerintah daerah atau guru non pns yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, sebab dalam menafsirkan yang ada dalam guru dan dosen guo pemerintah membuat penafsiran yang merugikan hak konstitusional guru non pns yang mengajar sekolah yang diselengarakan oleh pemerintah, dengan penafsiran yang mengandung norma sebagai berikut: guru non pns yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak diperkenankan mengikuti sertifikasi guru, pemerintah tidak membiayai sertifikasi guru non pns yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah guru non pns yang mengajar pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak memperoleh tunjangan profesi). guru non pnsapat digaji dengan gaji yang sangat rendah sekali: guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah (bukti bahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil guru dan dosen dan terhadap uud secara bersyarat.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id huruf danbahwa dalam rangka memberi penafsiran terhadap norma yang terkandung dalam dan guru dan dosen, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang guru yang ditetapkan pada tanggalhuruf berbunyi, tunjangan profesi. yang berbunyi, guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak memperoleh tunjangan profesi . huruf yang berbunyi, (bukti merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa pemohon menganggap apabila dalam guru dan dosen dan dimaknai sebagaimana teks aslinya atau dinyatakan konstitusional secara bersyarat, maka hak hak pemohon yang tercantum dalam dan uud tidak akan dirugikan oleh berlakunya yang ada dalam guru dan dosen guo, tetapi apabila tidak dibaca sebagaimana aslinya dan dimaknai bahwa guru tidak tetap gtt) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah tidak termasuk dalam norma yang ada dalam guo, maka dapat merugikan hak hak konstitusional pemohon. bahwa apabila dalam guru dan dosen dan guo tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat pemohon anggap bertentangan dengan danbukti bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga profesional yang mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat dalam pembukaan uud alania ke pemerintah dan dpr menetapkan guru dan dosen yang mengamanatkan bahwa semua guru dalam jabatan harus mengikuti program sertifikasi guru dalam rangka untuk meningkatkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id terhadap uud secara bersyarat, maka mahkamah konstitusi berwenangfax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id profesionalitas guru, dan bagi guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik akan diberi tunjangan profesi satu kai gaji pokok sebagai penghargaan atas pengabdiannya sebagai guru profesional sebagaimana yang tercantum dalam guru dan dosen ago. bahwa dalam menafsirkan guru dan dosen, ternyata terjadi distorsi karena ditafsirkan bahwa yang berhak untuk mengikuti program sertifikasi guru hanyalah guru yang sudah terdaftar pada departemen sebagai guru tetap. bahwa pemohon menganggap ketentuan yang tercantum dalampenafsiran tersebut pemohon anggap bertentangan dengan uud yaitu: bertentangan dengan,gtt)merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idhanyamerdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god atas pemohon beranggapan bahwa.bahwa menurut ketentuan yang ada dalam guru dan dosen guo setiap guru yang telah mempunyai sertifikat pendidik berhak untuk mengajar pada setiap lembaga pendidikan sesuai peruntukan sertifikat pendidik tersebut, baik guru tersebut mengajartanpa ada pembedaan apakah guru pemeran sertifikat pendidik tersebut berstatus sebagai guru tetap ataupun guru tidak tetap apakah berstatus sebagai pns atau guru swasta. bahwa bagi setiap guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas keprofesionalannya sesuai peraturan perundang undangan semuanya berhak memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam huruf dan guru dan dosen guo. bahwa dalam memberi tafsir terhadap huruf dan guru dan dosen guo pemerintah memaknai sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nomor tahun tentang guru, yang berhak memperoleh tunjangan profesi adalah guru yang sudah berstatus sebagai guru tetap sudah terdaftar dalam departemen sebagai guru tetap dan ditafsirkan bahwa guru tidak tetap yang mengajar pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang sudah mempunyai sertifikat pendidik dan telah melaksanakan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tugas keprofesionalannya sesuai peraturan dan perundang undangan dianggap tidak berhak memperoleh tunjangan profesi. bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebutbertentangan dengan uud apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam guo adalah guru tetap pemegang sertifikat pendidik saja, hal ini pemohon anggap bertentangan dengan dalam uud sebagai berikut:hanya guru yang berstatus sebagai guru tetap yang mempunyai merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, karena pemohon tidak dapatguru tidak tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik maka, guo tidak merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang tercantum dalam uud guo, dalam merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id,bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak hak guru yang dianggap sebagai profesi mulia yang profesional yang selama ini dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan karena mayoritas gaji guru terutama guru swasta dan guru tidak tetap pemerintah sangat rendah sekali pemerintah dan dpr bersepakat untuk mengesahkan guru dan dosen yang didalamnya menetapkan bahwa guru harus merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mendapat perlindungan dari pemberian gaji yang sangat rendah yang tidak mencerminkan penghargaan terhadap tugas guru sebagai profesi yang profesional tanpa memandang apakah status guru tersebut sebgai guru tetap ataukah sebagai guru tidak tetap semuanya haris berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial dan dapat mencerminkan martabat guru sebagai tenaga professional yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan fungsional. tunjangan profesi, tunjangan khusus dan malahan tambahan dan lain lain sesuai peraturan perundang undangan. bahwa sampai saat guru dan dosen menetapkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah digaji sesuai dengan peraturan dan perundang undangan. bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diangkat oleh pemerintah terdiri guru tetap guru pns dan guru tidak tetap guru non pns, seharusnya sama sama berhak untuk memperoleh gaji sesuai peraturan dan perundang undangan, namun oleh pemerintah ditafsirkan yang berhak memperoleh gaji sesuai dengan peraturan dan perundang undangan hanyalah guru yang berstatus sebagai pns, sedangkan guru yang berstatus sebagau guru tidak tetap tidak memperoleh gaji baik dari apbd maupun apbn dan hanya diberi gaji yang sangat minim sekali diberikan oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang siarannya antara ribu sampai dengan ribu. bahwa berdasarkan dalil dalil dan alasan alasan tersebutpemohon anggap bertentangan dengan uud sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kan yang didirikan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sajakonstitusional sebagaimana yang diatur dalam uud yang tercantum dalam da(bukti bahwa pemohon adalah guru tidak tetap guru non pns yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, menganggap hak konstitusional pemohon yang ditetapkan dalam uud guodan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, dirugikan oleh berlakunya atau muatan huruf dan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbahwamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bawah standar kebutuhan minimum yang tidak mencerminkan sebagai guru profesional yang bermartabatbahwa pemohon menganggap atau muatan yang ada dalam huruf dan guru dan dosen guo, konstitusional secara bersyarat, dalam pengertian dinyatakan konstitusional apabila guru tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan serta berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan tunjangan yang berupa gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan profesi dan lain lain sesuai peraturan dan perundang undangandan mempunyai kekuatan hukum mengikatmenyatakanmenyatakanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idbawah standar kebutuhan minim yang tidak mencerminkan sebagai guru profesional yang bermartabatguru dan dosen,hak asasi manusia, fotokopi putusan nomor puu ix bertanggal januari fotokopi peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang guru, fotokopi peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor tahun tentang sertifikasi guru dalam jabatan: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama father hadir, sanusi affandi, saji, ahmad aziz kanan, mutz mahfud, dan ratih rose mery, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id fotokopi surat keputusan kepala sekolah menengah kejuruan smk) negeri kalibaru nomor smk. kp. bertanggal juli fotokopi surat keputusan kepala smu negeri muncar, banyuwangi nomor smu. kp bertanggal juli fotokopi surat pemberian tugas smp negeri tegaldlimo nomor bertanggal juli fotokopi jadwal pelajaran smp negeri tegaldlimo tahun pelajaran fotokopi penerimaan honorarium smp negeri tegaldlimo bulan oktober fotokopi surat keputusan kontrak kepala smp negeri muncar satu atap nomor bertanggal juli fotokopi surat kepala sekolah dasar negeri sumberberas nomor bertanggal juli bukti fotokopi kesimpulan rapat kerjapendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan), fotokopi sertifikat pendidik nomor departemen pendidikan nasional republik indonesia: fotokopi keputusan kepala sekolah menengah kejuruan smk) negeri kalibaru nomor merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id fotokopi keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor d5. d sk tentang penerima tunjangan profesi guru pada jenjang pendidikan menengah kabupaten banyuwangi, provinsi jawa timur tahun fotokopi honorarium guru dan tenaga kependidikan smk negeri kalibaru bulan november selain itu, para pemohon pada persidangan tanggal maret mengajukan tiga orang saksi yaitu bambang bukit, nur batik, dan jika singkong yang telah memberikan keterangan lisan bawah sumpah dalam persidangan tersebut serta pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli, dr. sulit, si., bertanggal maret yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal april pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon bambang bukit saksi adalah guru honorer smk negeri banyuwangi. saksi mulai mengajar sea negeri dengan tanggal agustus sampai hari ini. saksi pada tahun lulus sertifikasi, tetapi ternyata sampai hari ini saksi mengurus belum bisa cair, jadi saksi belum menerima mulai tahun tahun sampai dengan hari ini. saksi awalnya dari kanwil provinsi jawa timur tahun sekarang berarti tahun. mulai tahun menjadi dari kepala sekolah. sampai sekarang hanya tugas. banyuwangi, untuk kota, guru itu gajinya rp200. kalau desa rp100. smk negeri banyuwangi hanya dapat memberikan honor rp25. per satu jam. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id untuk tahun nama saksi ada dalam sebagai penerima tunjangan profesi guru namun sampai hari ini saksi belum menerima tunjangan tersebut. saksi kesulitan memperoleh tunjangan profesi meskipun nama saksi ada dalam penerima tunjangan profesi guru. saksi menjadi guru sekolah negeri. nur batik saksi adalah perwakilan dari forum honorer guru kategori indonesia. saksi dipercaya menjadi tim audiensi teman teman dalam setiap perjuangan memperjuangkan haknya dari seorang guru honorer. bahwa banyak sekali rekan rekan saksi dari tenaga pendidik khususnya guru, sampai saat ini belum bisa mengikuti sertifikasi karena tidak memiliki yang dikeluarkan oleh pejabat tertinggi dinas pendidikan yaitu semacam kepala dinas ataupun walikota. teman teman saksi sampai saat ini terutama daerah bahkan dki jakarta juga banyak yang menerima gaji sangat jauh dan sangat miris bawah ump. saksi pernah datang banjarnegara, kebetulan rekan saksi sedang terima tanda tangan gaji. saksi miris melihat dan mendengar bahwa gaji teman teman daerah itu paling tinggi rp300. dan teman saksi sendiri menandatangani saat itu satu bulan hanya menerima rp100. dki jakarta sendiri paling besar gaji untuk guru honor itu rp1. itupun sudah dibebani dengan sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa, yaitu mengajar, dan membantu pekerjaan teman teman untuk mendapatkan kelayakan sertifikasi, tetapi saksi sebagai guru honorer tidak bisa ikut sertifikasi. selain itu beban kerja saksi juga cukup banyak, sama dengan pns, tetapi guru honorer belum dapat perhatian yang cukup dan layak. guru honorer mendapat tunjangan fungsional dari pemerintah sebesar rp380. itu pun diatur melalui sistem dapodik. jadi kalau saksi mau mendapatkan tunjangan fungsional saksi cair maka dapodik saksi juga harus sesuai dengan keadaan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id saksi dan juga teman teman honorer indonesia berharap dapat kelayakan dan status yang jelas. menurut keterangan dpr, guru honorer tidak dibiayai oleh apbn karena guru honorer mendapatkan janji akan diangkat menjadi cons, namun sampai saat ini guru honorer belum diangkat menjadi cons. saksi menerima pengangkatan sebagai tenaga honorer yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. pengangkatan ini diterima hanya satu kali, selebihnya untuk setiap tahun saksi hanya menerima surat tugas dari kepala sekolah dan ini sangat memungkinkan saksi untuk diberhentikan kapanpun. bahwa teman teman saksi yang sudah lulus pada ujian tanggal november nasibnya terkatung katung karena ternyata surat tersebut sampai bkn tidak berlaku dan tidak memenuhi penerbitan nip bkn. saksi menerima informasi dari forum bahwa masih ada sedikit diskusi antara bkd dengan bkn. saksi menjelaskan kepada bkn bahwa sebenarnya tenaga pendidik guru ini menerima sk nya hanya dari kepala sekolah, itu pun hanya satu kali, tidak setiap tahun. saksi bekerja sekolah negeri bukan swasta sehingga saksi yang ditandatangani oleh kepala sekolah tidak memenuhi kriteria persyaratan dari sertifikasi tersebut. jika singkong saksi adalah guru honorer. saksi mengajar smp negeri jakarta. saksi mulai mengajar smp negeri tahun sebelumnya saksi mengajar swasta mulai tahun pendapatan saksi per bulan adalah rp1. dengan beban kerja yaitu mengajar bimbingan konseling untuk kelas, ditambah lagi tik yang sekarang, dan juga mengajar prakarsa untuk kelas. saksi kadang kadang bekerja mulai dari pagi sampai tutup sekolah. untuk pendapatan dki rp1. hanya pampasan untuk membayar koperasi karena saksi keluar masuk pinjam koperasi. setelah mengajar, kadang kadang ada waktu sabtu minggu saksi jadi supir pribadi untuk menutupi kebutuhan hidup saksi. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id ahli para pemohon keterangan tertulis)dimaknai maka pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya yanghuruf dan bahwa tersebut seharusnya dibaca bahwa semua guru baik guru tetap yayasan, guru tetap pemerintah guru pns,bahwa ini mestinya dimaknai bahwa semua guru baik guru tetap maupun guru tidak tetap satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat menerima gaji dan tunjangan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan. usul ahli: guru tidak tetap yang memenuhi persyaratan dan memiliki dedikasi tinggi diprioritaskan diangkat sebagai cons. ada peraturan yang mengatur upah minimal guru agar guru tidak tetap dan guru yang diangkat oleh masyarakat menerima penghasilan atas kebutuhan minimal. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id menimbang bahwa presidentelah terjadi penafsiran yang diskriminatif dalam mengikuti program sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik dalam ketentuan huruf guru dan dosen yaitu hanya diperbolehkan untuk guru yang sudah berstatus sebagai pns, sedangkan guru non pns guru tidak tetap yang mengajar sekolah yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak untuk mengikuti sertifikasi guru dan memperoleh sertifikat pendidik sehingga bertentangan dengan dan dan uud bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum karena yang diperbolehkan mengikuti program sertifikasi guru yang dibiayai oleh pemerintah dan memperoleh sertifikat pendidik adalah hanya guru yang sudah berstatus sebagai pns dan guru tetap yayasan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, sedangkan guru non pns guru tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah dianggap tidak berhak, bahwa menurut para pemohon dan memberikan perlakuan terhadap guru non pns guru tidak tetapigaji dengan gaji yang sangat rendah sekali, bahwardeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id guru dan dosen apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat. (bukti sebagai berikut: bahwa guru dan dosen.guo dimaknai bahwa, maka guo pemohon anggap merugikan hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalambuktimerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do iddua undang undang tersebut, sebagai berikut: bahwa sesuai dengan amanat ketentuanrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id mengangkat martabat guru dan dosen, menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen:guo(sehingga pemerintah dan pemerintah daerah memperlakukan secara diskriminatif terhadap pemohon selaku guru tidak tetap dibandingkan dengan mereka yang berstatus guru tetap merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam mengikuti program sertifikasi guru. terhadap dalil para pemohon pemerintah berpendapat: bahwaengan demikian guru merupakan suatu profesi. bahwa pengertian profesional menurut angka guru dan dosen,ahwa ukuran keprofesionalan dari pekerjaan guru adalah sertifikasi guru sebagai pendidik. sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru yang. ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. bahwa istilah guru tidak tetap yang didalilkan pemohon dalam permohonannya, menurut pemerintah istilah tersebut tidak terdapat dalam guru dan dosen baik definisi maupun substansi. bahwa dalil pemohon yang mengatakan bahwa terjadi diskriminasi dalam keikutsertaan program sertifikasi antara guru tetap dengan guru tidak tetap adalah dalil yang mengada ada dan tidak beralasanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idberdasarkan uraian atas, terhadap dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan guru dan dosen harusguru yang terdaftar pada departemen sebagai guru tetap serta guru tidak tetap gtt) yang diangkat oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, menurut pemerintah adalah tidak berdasar sama sekali, karena dengan memberikan sertifikasi adalah sebagai ukuran bagi guru yang profesional untuk persyaratan standarisasi seorang guru. demikian ketentuan guru dan dosen tidak bertentangan dengan ketentuan uud terhadap dalil para pemohon yang pada intinya menganggap ketentuan huruf dan undang undang guo bertentangan dengan dan uud apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji dan tunjangan adalah guru tetap pemegang sertifikat pendidik saja, karena guo tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebab. terhadap anggapan para pemohon, pemerintah berpendapat: dalil para pemohon tersebut mengada ada dan tidak beralasan hukum. hal tersebut didasarkan pada keterangan sebagai berikut: bahwa seperti telah dijelaskan atas, guru sebagai tenaga profesional dengan diberikan sertifikat pendidik,guru dan dosen). bahwa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, seorang guru berhak memperoleh penghasilan atas kebutuhan hidup minimum. dan jaminan kesejahteraan sosial.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id(vide huruf dan undang undang guo). bahwa guru yang berhak mendapatkan gaji harus memenuhi syaratdiberi gaji sesuai dengan peraturan perundang undangan. dengan demikian berdasarkan hal tersebut atas, para pemohon yang mendalilkan gaji dapat diberikan kepada guru tidak tetap yang mempunyai sertifikat pendidik, menurut pemerintah tidak tepat karena seorang guru harus mempunyai keprofesionalannya dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diangkat berdasarkan syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang undangan. terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan undang undang guo, bertentangan dengan dan dan uud apabila dimaknai bahwa yang berhak memperoleh gaji adalah guru tetap saja, karena guo tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebab guru tidak tetap tidak berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan. terhadap dalil pemohon tersebut, pemerintah berpendapat: bahwa gaji dan tunjangan yang melekat pada guru, pada hakikatnya diberikan pada guru sebagai suatu penghormatan atas kompetensi yang dimiliki oleh guru. ada kompetensi yang harus dikuasai guru sebagai pendidik profesional, kompetensi tersebut adalah: pertama, kompetensi pedagogi, yaitu meliputi:kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik serta pemahaman terhadap peserta didik, dengan indikator esensial, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip prinsip perkembangan kognitif dan kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kedua, kompetensi profesional yakni, merupakanuktur dan metodologi keilmuannya. ketiga, kompetensi sosial yang merupakanmampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua wali peserta didik dan masyarakat sekitar. keempat, kompetensi kepribadian yakni merupakan kemampuan personal yang mencerminkkepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum: bertindak sesuai dengan norma sosial: bangga sebagai guru: dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. bahwa kompetensi yang dimiliki oleh guru haruslah terukur dan ukurannya adalah melalui sertifikasi. dengan demikian sertifikasi guru adalah sebuah upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan indonesia merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god secara berkelanjutan. bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. perlunya ada sertifikat pendidik bagi guru dan dosen, bukan saja untuk memenuhi persyaratan sebuah profesi yang menuntut adanya kualifikasi minimum dan sertifikasi, juga dimaksudkan agar guru dan dosen dapat diberi tunjangan profesi oleh negara. tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini guru dan dosen masih tergolong kelompok yang berpenghasilan rendah yang harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui guru dan dosen. bahwa guru yang mendapatkan gaji dan tunjangan adalah guru yang telah memiliki sertifikat guru dan yang berstatus guru tetap baik yang diangkat pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakatvdalam persidangan tanggal april presiden juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah berikut keterangan tertulis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. udin winataputra ahli menekuni subbidang keilmuan kurikulum dan pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan mengkristalisasikan pengalaman akademik edukasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru dan pengelolaan guru. selama proses penyusunan rancangan undang undang nomor tentang guru dan dosen, ahli juga terlibat sebagai salah satu narasumber yang secara ekstensif turut membangun aspek aspek yang bersifat konseptual kependidikan, karena itu ahli memahami suasana kebatinan undang undang tersebut. ahli memberikan pandangan atas argumentasi pemohon yang telah mengajukan dalil dalil dalam permohonannya. ahli akan mengemukakan bagaimana konsep guru dan pendidikan guru dilihat dari filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan, bagaimana pengaturan tentang guru dan pendidikan guru dilihat secara holistik dalam konteks sistem pendidikan nasional, serta mengapa kita harus mengatur guru profesional itu secara holistik sistemik dalam sebuah undang undang yang eksklusif tersendiri yang merupakan undang undang yang bersifat lex specialis? ada dua dua filosofi tentang pendidikan guru yaitu: dari pandangan bung karno dari pandangan hajar dewantara bung karno mengatakan dalam tulisan tangannya yang indah dan sangat historical ini, sungguh alangkah hebatnya kalau tiap tiap guru dalam perguruan taman siswa itu satu per satu rasul kebangunan. alangkah nasionalnya kalau tiap tiap gurunya bukan saja memenuhi syarat syarat teknis yang orang biasanya tuntutan dari seorang guru, tetapi benar benar rasul kebangunan yang sejati. rasul kebangunan bukan saja secara formil, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tetapi rasul kebangunan dalam tiap tiap aspek terjadinya dalam segala levenshouding nya, dalam sekujur badan dan tulang umumnya satu rasul kebangunan sampai ujung tiap tiap getaran rohnya dan jiwanya. hanya guru yang benar benar rasul kebangunan dapat membawa anak anak dalam kebangunan. hanya guru yang dadanya penuh dengan jiwa kebangunan dapat menurunkan kebangunan dalam jiwa anak . ahli menulis kalimat ini dengan ingat kepada satu ucapan yang pernah diucapkan oleh maha pemimpin perancis jean chevy dalam gedung perwakilan rakyat kota paris. apa yang beliau katakan? beliau katakan (dalam terjemahan bebas) bahwa pendidikan adalah berada dalam satu upaya untuk menjamin terjadinya penyebarluasan atau melipatgandakan nilai nilai luhur kepada generasi muda. selanjutnya bung karno juga menekankan, tidak, guru tidak bisa main komedi, guru tidak bisa mendurhakai, punya jiwa sendiri. guru hanyalah dapat mengalihkan apa dia itu sebenarnya . jika kita simak dan pahami secara mendalam, betapa mendasar dan bernas konsepsi guru dalam pemikiran bung karno, bapak bangsa kita. guru memikul tugas, tanggung jawab yang eksklusif, analog dengan tugas tanggung jawab seorang rasul yang menerima perintah dan pengetahuan dari tuhan yang maha esa allah swt untuk dirinya dan umat manusia . sementara itu, jauh sebelumnya adalah hajar dewantara bapak pendidikan nasional yang menggariskan filosofi pendidikan nasional yang sekaligus juga menjadi filosofi tentang guru yakni bingkai nilai ing ngarai sung todo, ing madya mangun kargo, tut wuri handayani. nilai nilai luhur ini merupakan legacy filosofi yang sadar diadopsi dalam undang undang nomor tahun angka sebagai salah satu prinsip pendidikan nasional yang dengan tegas menyatakan bahwamikiran besar bung karno tentang guru sebagai rasul kebangunan, beliau menyebutnya enam kali dan refleksi substansial hajar dewantara tentang guru sebagai teladan, sebagai pemberi inspirasi, dan sebagai pembimbing, saya yakin telah menginspirasi penyusunguru dan dosen untuk menempatkan guru profesional sebagai salah satu komponen dan determinan dalam sistem pendidikan nasional. komitmen untuk mendudukkan guru sebagai komponen menentukan dalam sistem pendidikan itu, secara konstitusional dinyatakan dalam butir undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen. demikituk itu, setiap orang yang menjadi guru harus betul betul berkewenangan, qualified, dan berkemampuan (kompeten) secara utuh atau menurut bung karno sebagai rasul kebangunan. kongruen dengan konsep filosofi akademik tentang guru profesional yang rasul kebangunan itu, ahli memahami dan meyakini bahwa semua imperatif dalam undang undang nomor tahun beserta ketentuan turunannya, dirancang secara holistik sistemik untuk mengatur guru dan dosen demikian rupa. bahwa setiap orang yang menjadi guru harus terdidik dengan baik (well educated) yakni memiliki kualifikasi akademik sarjana atau diploma dari perguruan tinggi yang terakreditasi vide undang undang guru dan dosen. bahwa guru yang sudah terdidik baik itu yakni memenuhi syarat butir pertama, harus terlatih dengan baik (well trained). kepelatihan guru secara profesional diukur dengan penguasaan kompetensi guru yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang menjadi prasyarat akademik pedagogi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dari perguruan tinggi yang memiliki atau menyelenggarakan program pendidikan tinggi kependidikan, dan mendapat penugasan dari pemerintah vide undang undang guru dan dosen.bahwa guru yang sudah terdidik dan terlatih baik itu yakni memenuhi syarat pertama dan kedua, harus tertanggung gugat dengan baik, antara lain dia harus melaksanakan tugas mengajar jam minggu (well accounted) vide bahwa bila seorang guru sudah dinyatakan terdidik baik, terlatih baik, tertanggung gugat dengan baik, artinya memenuhi persyaratan pertama, kedua, dan ketiga, maka guru yang bersangkutan barulah teman teman memperoleh penghargaan yang baik yakni mendapatkan tunjangan sertifikasi setiap bulan sebesar kali gaji pokok. itulah artinya dihargai dengan baik (well paid atau well rewarded) vide sampai undang undang guru dan dosen. dengan kata lain, tunjangan profesi bagi guru hanya berhak diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi ketiga syarat tersebut yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap orang guru secara individual. peran pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat tentu sangat diperlukan untuk memberi kemudahan yang optimal. namun demikian juga tentunya hal itu akan tergantung pada kondisi fiskal keuangan negara. para guru yang sudah terdidik baik, terlatih baik, bertugas dengan baik, serta mendapat imbalan yang baik, mereka harus terlindungi dengan baik (well protected) vide sampai syarat kelima ini tentu harus dipenuhi oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. dengan demikian, mereka guru profesional itu akan mau, mampu, dan ikhlas bekerja sebagai pendidik anak bangsa dan rasul kebangunan itu. last but not least. keseluruhan penanganan tentang guru memerlukan governance, tata kelola yang sungguh sungguh baik (well managed) sampai undang undang guru dan dosen. secara nasional sistemik, persyaratan keenam ini sangat menentukan terwujudnya atau terpenuhinya syarat dan ahli memahami sesungguhnya yang disalahkan oleh pemohon bukan terkait pada esensi normalnya imperatifnya, bukan persoalan rechtmatigheid nya, melainkan terkait pada tata kepalanya. untuk itu, ahli merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sepakat bahwa masih diperlukan perbaikan dalam sistem pengelolaan dan peningkatan profesi guru sebagai upaya untuk mewujudkan proses pendidikan oleh guru guru yang berjiwa, berkemampuan, dan bekerja sebagai pendidik profesional dan rasul kebangunan itu. dengan demikian, insya allah tugas konstitusional pemerintah negara republik indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa akan secara pasti dapat diwujudkan. dari sudut pandang filsafat dan keilmuan pendidikan, seluruh ketentuan yang ada dalam undang undang nomor tahun sudah konsisten dengan tujuan pendidikan dan secara sistemik sudah koheren dalam mengatur profesi guru secara holistik sistemik dalam konteks satu sistem pendidikan nasional. karena itu, kepastian dan kebermaknaan norma yang terkandung dalam undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen tidak dapat dilihat secara ateistik, melainkan harus dilihat secara holistik sistemik sesuai dengan filsafat ideologi pendidikan nasional seperti tersirat dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam bingkai tugas pemerintahan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seperti yang tersurat dalamntang guru dan dosen. prof. muchtar saman istilah guru berasal dari bahasa sansekerta yang bermakna seseorang memiliki ilmu pengetahuan dan kearifan, serta kewenangan yang kemudian menggunakannya untuk membimbing orang lain. itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan guru bukanlah pekerjaan biasa karena dengan kemampuan dan kewenangannya itu yang bersangkutan rela mendarmabaktikan hidupnya untuk membimbing anak didik. mungkin itu yang menjadi inspirasi pak hartono, penggubah himne guru menyebut guru sebagai patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. pahlawan dalam menyiapkan generasi penerus, tanpa tanda jasa karena yang bersangkutan melakukan tugas dengan tulus tanpa pamrih. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa guru itu kemudian sangat penting dalam pendidikan. penelitian mouthed dan barber amerika serikat menyimpulkan hasil belajar siswa itu ditentukan oleh guru. penelitian john henti new zealand menyebutkan bahwa kontribusi guru terhadap hasil belajar siswa sebesar indonesia, penelitian pudjiastuti, rahardjo, dan widodo menyebutkan bahwa kompetensi profesional guru berkontribusi terhadap hasil belajar siswa. artinya, jika sekolah tersedia guru yang kompeten dan bekerja dengan baik, maka lebih separuh masalah pendidikan sekolah dapat terselesaikan. uraian abu dohot dapat menjelaskan dengan baik bagaimana pengaruh guru terhadap hasil belajar siswa. intensitas belajar siswa ditentukan oleh inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru. pola pembelajaran yang baik dapat memudahkan siswa dalam memahami materi ajar, sekaligus menumbuhkan motivasi belajar mereka, sehingga hasilnya akan optimal. kajian thomas whitman terhadap pendidikan shanghai, menyimpulkan bahwa. pendidikan shanghai meningkat dengan cepat karena lima faktor. pertama, komitmen yang tinggi terhadap pendidikan guru. kedua, pengembangan keprofesionalan guru yang sangat sistematis. ketiga, pelibatan orang tua dalam proses belajar anak anaknya. keempat, dorongan dari pimpinan sekolah untuk memegang standar hasil belajar yang tinggi. dan kelima, budaya menghargai pendidikan dan menghormati guru. jadi, peningkatan mutu pendidikan shanghai juga digantungkan kepada guru. oleh karena itu, wajar beberapa negara misalnya finlandia dan jepang sangat memperhatikan faktor guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. ketika kalah perang dunia kedua yang ditanyakan kaisar jepang bukan berapa tentara yang masih dimiliki, tetapi berapa jumlah guru yang tersisa. tampaknya, kaisar meyakini untuk membangun kembali jepang yang segera perlu dilakukan adalah menggenjot pendidikan dan untuk itu yang paling diperlukan adalah guru. finlandia melakukan reformasi pendidikan dengan menempatkan profesi guru pada posisi yang sangat tinggi, setara dengan dokter. hanya lulusan sta dengan nilai haruslah yang boleh menjadi guru. melalui cara itu, finlandia dapat menggantungkan proses pendidikan kepada guru tanpa merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dipisahkan oleh kurikulum. sekarang, pendidikan finlandia bermutu sangat bagus dan menjadi salah satu rujukan dunia. bapak pendidikan indonesia, hajar dewantara, mengenalkan pendidikan dengan sistem among, dengan menempatkan guru sebagai kunci utama dalam proses pendidikan. guru ditempatkan sebagai pamong yang mendampingi siswa dalam proses belajar yang tentu saja harus memahami karakteristik anak yang diasuh, memahami mana arah pengembangannya, dan bagaimana metode pengasuhan yang paling tepat. untuk itulah, hajar mengenakan konsep ing ngarai sung todo, ing madya mangun kargo, tut wuri handayani. maksudnya ialah ketika berada depan murid muridnya, guru harus menjadi teladan, ketika berada tengah tengah murid, guru harus mampu membangun prakarsa, dan ketika berada belakangnya, guru harus mampu memotivasi, bahkan mendoakan. dengan cara itulah siswa dapat belajar secara optimal. dalam budaya jawa, guru sering dimaknai diduga dan ditiru, dipercaya dan diteladani. guru akan dipercaya kalau menguasai bidang ilmu yang diajarkan dan mampu mengajarkan dengan baik. guru akan teladan jika perilaku kesehariannya baik dan sesuai dengan norma norma masyarakat. sekali lagi, guru dimaknai sebagai sosok istimewa karena harus memiliki kompetensi yang bagus sekaligus perilaku mulia. dengan kata lain, guru adalah seorang profesional. indonesia juga menempatkan guru sebagai profesi yang bergengsi. undang undang nomor tahun memaknai guru sebagai pendidik profesional. seseorang disebut profesional jika memiliki pendidikan yang baik, berkinerja tinggi, dan bergaji baik. tiga indikator itu sudah merumuskan dengan baik dalam undang undang nomor tahun secara rinci menyebutkan ciri ciri guru profesional, mulai dari bakat, minat, panggilan jiwa, sampai memiliki organisasi profesi. dan menyebutkan, guru tidak cukup hanya berpendidikan tetapi harus menempuh pendidikan profesi yang sekarang lebih dikenal dengan nama pendidikan profesi guru . bahkan, mengamanatkan, pendidikan guru berikatan dinas dan berasrama untuk menjamin mutu guru . merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id terkait dengan arahan guru berkinerja tinggi, menjelaskan apa yang perlu dilakukan guru untuk meningkatkan keprofesionalannya. antara lain, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, meningkatkan dan mengembangkan diri secara berkelanjutan, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan dan perundang undangan hukum dan kode etik guru, serta memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. menyebutkan, beban guru sekurang kurangnya jam dan sebanyak banyak jam tatap muka dalam satu minggu . terkait dengan penghasilan guru yang baik, dan mengamanatkan agar pemerintah memberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji bagi guru yang memiliki sertifikat mendidik dan seterusnya. samping itu, guru juga berhak mendapatkan tunjangan fungsional. bahkan, dan menyebutkan, guru yang bertugas daerah khusus berhak mendapatkan tunjangan khusus dan rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah . jadi, menurut pandangan ahli, undang undang nomor tahun menempatkan guru sebagai pihak profesional dan menjabarkan dalam prinsip prinsip profesional itu secara komprehensif. sejauh yang ahli ketahui, undang undang nomor tahun tidak mengenal istilah guru tidak tetap. dan hanya menyebutguru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. namun dalam kehidupan sehari hari, dikenal beberapa istilah, pertama, istilah guru pns sekolah negeri, kedua, guru pns sekolah swasta yang biasa disebut guru dpk, guru tetap yayasan yang disebut dengan gty, guru honorer daerah yang sering disebut guru honda, guru bantu, dan guru tidak tetap. keenam istilah tersebut tidak dijumpai dalam undang undang nomor tahun made arya wijaya dari perspektif pengelolaan keuangan, ahli akan mencoba menyampaikan hal hal yang menjadi pertimbangan khususnya kementerian keuangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dalam mengalokasikan anggaran yang dapat diberikan kepada para guru non pns. ahli memulai dari amanat yang ada undang undang nomor tahun terkait dengan keuangan negara. secara prinsip, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, dan seterusnya. inilah yang menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran. mengenai prinsip prinsip dalam pengalokasian anggaran yang menjadi concern pertama adalah dari sisi dasar hukumnya karena dari dasar hukum ini akan memberikan amanat kepada menteri keuangan hal hal apa saja yang harus disediakan anggarannya melalui apbn setiap tahun. kerangka regulasi ini secara hierarki bisa dimulai dari undang undang dasar yang sudah mengamanatkan harus didanai setiap tahun, mungkin juga minatnya ada level undang undang atau peraturan pemerintah sampai dengan peraturan menteri keuangan selaku pengelola fiskal yang ada kalanya juga memberikan mandat, itu dapat didanai. kebutuhan anggaran ini harus diusulkan oleh menteri yang bersangkutan selaku pengguna anggaran kepada menteri keuangan karena ada kalanya mungkin seseorang berhak mendapat pembayaran dari negara, tapi kalau tidak diusulkan, menteri keuangan tidak dapat serta merta mengalokasikan anggaran dalam apbn. khusus untuk pengalokasian anggaran bagi guru guru non pns, mengacu kepada undang undang nomor tahun kemudian nomor tahun kemudian ada lagi nomor tahun dan terakhir permendiknas nomor tahun inilah yang menjadi acuan dalam mengalokasikan anggaran setiap tahun, tentunya berdasarkan aturan aturan ini kebutuhan anggarannya diusulkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan. terkait dengan tunjangan profesi ini berlaku juga buat guru non pns. kemudian, tunjangan khusus. yang berikutnya, ada tunjangan untuk guru yang ditempatkan daerah daerah khusus dan juga ada subsidi tunjangan fungsional guru untuk non pns. jadi, besaran besarannya juga sudah ditetapkan. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dari sisi kategori guru, klasifikasi guru yang saat ini statusnya guru non pns, ahli melihat ada jenis, termasuk nanti akan dikaitkan dengan pembebanan anggarannya apbn. pertama, ada guru non pns yang diangkat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelum tahun sebelum lahirnya undang undang tentang guru. kedua, ada guru non pns pada sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh pemerintah daerah. ketiga, guru non pns yang diangkat oleh sekolah sendiri. keempat, ada guru non pns yang diangkat oleh yayasan. kategori yang pertama, guru non pns yang ada sekolah negeri atau swasta yang diangkat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelum tahun itu semua item ini dapat dibayarkan, yaitu terkait honorarium dibayarkan setiap bulannya rp1. per orang per bulan, subsidi tunjangan fungsional sebesar per bulan bagi guru non pns yang belum mendapatkan tunjangan profesi. sementara kalau memang sudah mendapatkan tunjangan profesi, besarannya setara dengan. guru pns, jadi satu kali gaji pokok setara dengan guru yang pns. selain itu, diberikan pula tunjangan khusus bagi yang ditempatkan daerah daerah khusus yang besarannya satu kali gaji pokok setara gaji pns. kesemuanya dibiayai dari anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dituangkan dalam kaki setiap tahun. kategori yang kedua, guru non pns yang diangkat oleh pemerintah daerah, khusus untuk motornya dibayarkan dari apbd. sementara untuk tunjangan fungsional yang per bulan sebelum mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan profesinya dan tunjangan khusus, ini juga dialokasikan dari anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan. kategori yang ketiga, guru guru yang diangkat oleh sekolah sendiri. saat ini seharusnya motornya adalah beban sekolah. informasinya karena tidak mengalokasikan apbn maka motornya itu dibayarkan dari bos yang diberikan masing masing sekolah. selanjutnya untuk tunjangan fungsionalnya sebanyak bisa dialokasikan dari apbn begitu pula tunjangan khususnya. tetapi dari pengalaman selama ini setiap tahun untuk dua komponen ini, itu kategori yang tidak diprioritaskan karena pertimbangannya pengangkatan guru oleh masing masing sekolah itu mekanismenya dirasakan kurang memenuhi aturan dan juga sarat dengan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id unsur kkn nya, sehingga dikhawatirkan ini ada moral hazard bagi guru guru yang diangkat oleh masing masing sekolah, sehingga tidak diprioritaskan pengalokasiannya oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan. kategori yang keempat, guru guru non pns sekolah swasta biasanya diangkat oleh yayasan, otomatis beban pembayaran motornya setiap bulan itu dibayarkan oleh yayasan, sementara untuk tunjangan tunjangan lainnya itu dibiayai dari anggaran kementerian pendidikan dan kebudayaan. ini juga dituangkan dalam kaki nya setiap tahun. sebagai gambaran dua tahun terakhir ini dan gambaran alokasi yang disediakan melalui apbn anggarannya kementerian pendidikan dan kebudayaan, khusus untuk guru guru yang ada level pendidikan dasar dan pendidikan menengah. jadi yang dibayarkan ada tunjangan profesi ini angka rata rata karena besaran gaji pokok setiap gurunya berbeda ini rata ratanya, kemudian tunjangan khusus, tunjangan fungsional, dan juga honor untuk guru bantu yang ada sekolah yang diangkat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelum tahunsesuai dengan keputusan pimpinan dpr nomor pimpinan tertanggal november dpr telah menugaskan kepada seluruh pimpinan komisi iii untuk bersama sama maupun sendiri sendiri mewakili dpr, yang dalam hal ini selanjutnya disebut dpr, sehubungan permohonan pengujian materiil dalam perkara nomor puu xiii perihal permohonan pengujian yang disampaikan atau diajukan oleh father hadir utsman dan koalisi guru bantu atau guru kontrak dan tenaga honorer. mengenai kedudukan hukum (legal standing) para pemohon, dpr berpandangan bahwamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagaimana diatur oleh undang undang tentang mahkamah konstitusi. salah satu tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan undang undang dasar, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur,padakedudukan guru dan dosen sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang perlu diatur lebih lanjut dalam suatu undang undang khusus mengenai guru dan dosen dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat, profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan, perlakuan adil terhadap profesi guru dan dosen. dibentuknya undang undang tentang guru dan dosen mempunyai tujuan sebagai pengakuan guru dan dosen sebagai tenaga profesional gunadalam rangka meningkatkan martabat guru dan dosen, serta perannya sebagai agen pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, makamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi sebagaimana tercantum dalam undang undang tentang guru dan dosen. menurut dpr, ketentuan huruf dan dan undang undang guru dan dosen mengenai meningkatkan kualifikasi akademik, serta sertifikasi pendidikan, dan juga hak untuk memperoleh penghasilan adalah merupakan legal policy atau meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang dengan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta mampu menyelenggarakan proses pembelajaran bagi peserta didik dan profesional yang berkualitas. dpr berpendapat kualifikasi akademik adalah suatu persyaratan yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal tempat. penugasan. selain itu setiap guru juga harus memiliki sertifikasi pendidikan. sertifikasi pendidik adalah suatu proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. sertifikasi pendidiksertifikasi bagi guru dalam jabatan dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. kepastian hukum, keadilan, dan anti diskriminasi itu tercermin dari adanya ketentuan dalam undang undang guo mengenai kepastian untuk mengikuti sertifikasi, pemberian gaji, dan tunjangan tunjangan lain kepada guru. hal ini sejalan dengan jaminan atas perlindungan kepada para guru yang diatur dalam undang undang guru dan dosen, yangsalah satu bentuk perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. perlindungan profesi yang dimaksud diantaranya adalah pemberian imbalan yang tidak wajarselain pandangan secara konstitusionalhanja dpr pada tanggal april pada kenyataannya masyarakat secara sosiologis guru tidak pernah ada perbedaan penyebutan antara guru pns dan guru bukan pns. dengan adanya perbedaan tersebut maka tidak akan ada penghargaan yang setara dan merupakan suatu sikap diskriminatif. ruu ini ada untuk menempatkan guru sebagai profesi yang dapat mengangkat harkat dan martabatnya, jika diatur mengenai guru tidak tetap maka akan merendahkan posisi guru itu sendiri. meskipun saat ini ada guru tetap dan guru tidak tetap yayasan yayasan swasta namun dengan adanya ruu ini diharapkan tidak akan ada lagi pembedaan antara guru tetap dan guru tidak tetap. selain itu dalam peraturan ketenagakerjaan tidak dikenal mengenai pegawai tidak tetap, yang ada adalah pegawai dengan perjanjian kerja. dengan demikian ketentuan undang undang guo ditujukan kepadaterkait dengan pendapat pemohon yang menafsirkan bahwa guru dalam jabatan adalah guru yang berstatus pns saja yang berhak untuk mengikuti sertifikasi pendidik adalah tidak berdasar atau bersifat subjektif, karena definisi guru dalam angka undang undang guru dan dosen adalah sebagai berikdang undang guru dan dosen tidak mengklasifikasikan guru menjadi guru tetap dan guru tidak tetap karena pengertian guru sini bermakna secara umum. pemohon menafsirkan guru yang memperoleh gaji, tunjangan, tunjangan profesi, dan tunjangan fungsional yang dimaksud dalam huruf dan undang undang guru dan dosen hanyalah guru yang berstatus sebagai guru tetap. hal itu tidak tetap karena berdasar ketentuan huruf setiap guru yang melaksanakan tugas merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id keprofesionalannya berhak menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam yaitudefinisi guru yang terdapat dalam angka undang undang guru dan dosen adalah guru secara umum dan tidak ada pembedaan antara guru yang berstatus pns dan non pns. oleh karenanya terhadap pandangan pemohon tersebut tidaklah cukup beralasan. terkait dengan pendapat pemohon yang menyatakan bahwa sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon dalam undang undang guo adalah bersifat diskriminatif, dpr tidak sependapat, atau pengucilan yang langsung ataukepada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusanpengaturan sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon dalam undang undang guo. menurut dpr tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal hal tersebut. sehingga dengan demikian ketentuan sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon dalam undang undang guo tidak bisa dikatakan diskriminatif.karena telah sejalan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan antidiskriminasi. guo telah memberikan kesempatan bagi semua guru untuk mengikuti sertifikasi yang dibiayai oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. bahwa petit yang diajukan pemohon tidak berdasar karena guru yang dimaksud dalam guo bersifat umum dan tidak bertentangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dengan undang undang dasar dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang ditimbulkan dari penamaan guo. dpr meminta agar mahkamah dapat memberikan putusan sebagai berikut: menyatakan ketentuan huruf dan dan guru dan dosen tidak bertentangan dengan uud menyatakan huruf dan dan guru dan dosen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat:jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do ingadili permohonan guo: kedudukan hukum legal!seluruhnya adalah warga negara indonesia yang berprofesi sebagai guru (guru non pns dan guru tidak tetap). para pemohon menganggap huruf dan telah merugikan hak hak konstitusional mereka,serta hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. i3.6j menimbang bahwa para pemohon adalah seluruhnya guru sementara ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian memuat norma yang berkait langsung dengan guru dantelah dirugikan oleh ketentuan ketentuan dimaksud maka telah nyata terlihat adanya hubungan kausal antara kerugian yang didalilkan para pemohon dan berlakunya ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian tersebut. telah nyata pula bahwa apabila permohonan guo dikabulkan, kerugian para pemohon dimaksud tidak lagi terjadi. dengan demikian, para pemohon telah memenuhi syarat, mahkamah selanjutnya akan memeriksa pokok permohonan. pokok permohonan menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas huruf merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dan terhadap uud norma yang dimohonkan pengujian tersebut masing masing berbunyi sebagai berikut:salahi3.8j menimbang, dengan mempelajari secara saksama permohonan guo, tampak nyata kalau seluruh argumentasi yang mendukung dalil dalil para pemohon bertumpu pada asumsi dasar para pemohon bahwa pengertian guru yang terdapat dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian hanya mencakup pengertian guru yang telah berstatus sebagai guru tetap sehingga para pemohon yang bukan merupakan guru tetap menjadi tidak berhak menikmati fasilitas dan atau keuntungan keuntungan sebagaimana termuat dalam rumusan norma huruf dan atas. dengan asumsi dasar tersebut, para pemohon kemudian membangun konstruksi pemikiran bahwa apabila guru dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo tidak merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id diartikan termasuk guru tidak tetap maka, menurut para pemohon, norma undang undang tersebut bertentangan dengan uud karena: merugikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para pemohon secara kolektif sehingga bertentangan dengan uudbertentangan dengan uud cc. tidak menjamin hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga bertentangan dengan uud bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan uud dengan demikian, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah, apakah setiap guru serta merta dapat menikmati fasilitas dan atau keuntungan sebagaimana diatur dalam khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo? i3.9j menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa secara saksama permohonan para pemohon beserta bukti bukti yang diajukan, mendengar dan membaca keterangan dpr dan presiden, mendengar keterangan saksi dari para pemohon, membaca keterangan ahli para pemohon, membaca dan mendengar keterangan ahli dari presiden, serta membaca kesimpulan para pemohon yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini. sebelum menjawab persoalan konstitusional sebagaimana dimaksud pada paragraf atas, mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu menegaskan hal hal penting berkenaan dengan keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional sebagai berikut: bahwa guru adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang dengan demikian juga merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu gagasan besar yang hendak diwujudnyatakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. guna mencapai tujuan dimaksud, konstitusi kemudian mengamanatkan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idyang diatur dengan undang undang uud amanat konstitusi ini kemudian diwujudkan dengan pengundangan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional (selanjutnya disebut sisdiknas), bahwa sisdiknas telah merumuskan visinyademikian, kemudian dirumuskan misi pendidikandengan berpegang pada visi dan misi atas selanjutnya dirumuskan pula strategi pembaruan pendidikan nasional yang meliputi: pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia: pelaksanaan dan pengembangmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id (vide penjelasan umum sisdiknas). bahwa guru, sebagai bagian dari pendidik,dan karenanya(vide angka juncto dan sisdiknas|, bahwa pertimbangan akan penting dan strategisnya kedudukan, fungsi, dan peran guru dalam pembangunan nasional bidang pendidikan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan disusun dan diundangkannya (vide konsiderans menimbang huruf dan karenanya adalah tepat ketika guru diberi pengertian dalam undang undang guo(vide angka 2005j. karena itu, guru diberyang fungsinya meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (vide juncto dan 2005j, bahwa bukti pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional adalah merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id adanya sertifikat pendidik (vide angka juncto yang untuk mendapatkannya harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dengan peraturan pemerintah. undang undang hanya menentukan bahwaundang undang hanya mengatur bahwa pelaksanaan sertifikasi pendidik harus objektif, transparan dan akuntabel (vide bahwa setiap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya diberikan sejumlah hak, sebagaimana diatur dalam namun hak hak tersebut baru dapat dinikmati oleh guru yang memiliki kualifikasi akademik (melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat), memiliki kompetensi (baik kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan profesi), memilikiyang ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah (vide juncto dan 2005j, i3. menimbang, setelah mempertimbangkan makna penting keberadaan guru dalam hubungannya dengan sistem pendidikan nasional serta seluruh aspek yang berkait dengannya, sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, selanjutnya mahkamah akan menjawab pertanyaan perihal persoalan konstitusional permohonan guo sebagai berikut: bahwa telah terang bagi mahkamah, tidak setiap guru serta merta dapat menikmati fasilitas dan atau keuntungan sebagaimana diatur dalam sebagaimana dikehendaki dan didalilkan para pemohon: bahwa justru akan menjadi bertentangan dengan uud apabila pengertian guru yang terdapat dalam ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo, diartikan mencakup juga guru guru sebagaimana disebutkan dalam petit permohonan para pemohon. sebab jika diartikan demikian maka segala persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya itu menjadi tidak ada gunanya, padahal persyaratan itu justru sangat dibutuhkan karena semua itu berkait merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idkerugian konstitusional tersebut benar benar faktual, karena partidak diperbolehkan mengikuti programbahwamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id langsung dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional yang visi, misi, dan strateginya telah ditentukan dalam sisdiknas, bahwa pengaturan yang berbeda antara guru guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan persyaratan lainnya, sebagaimana diatur dalam dengan guru guru lain yang belum memenuhi persyaratan dimaksud justrubukan sebaliknya, sebagaimana didalilkan para pemohonagar para guru dapat menikmati hak hak keprofesionalannya, sebagaimana diatur dalam juga tidak dapat dikatakan bertentangan dengan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para pemohon secara kolektif, sebab persyaratan itu tidaklah mengada ada melainkan lahir karena kebutuhan, cast kebutuhan mencapai tujuan pendidikan nasionalbagi para guru agar dapat menikmati hak hak keprofesionalannya yang menyebabkan guru guru lain yang belum memenuhi persyaratan demikian menjadi tidak dapat menikmati hak hak keprofesionalan guru, sebagaimana diatur dalam juga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengb, pekerjaan sesederhana apa pun pasti menyertakan persyaratan dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan itulah yang dapat diterima mengisi pekerjaan tersebutitu yang mengakibatkan para pemohon tidak dapat menikmati keuntungan dan atau fasilitas sebagaimana halnya mereka yang telah memenuhi persyaratan dimaksud juga bukan merupakan ketentuan yang diskriminatif. sebab pembedaan demikian, selain karena tuntutan kebutuhan, bukanlah didasari oleh maksud membedakan karena pertimbangan ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi maupun pembedaan lain yang layak dijadikan parameter diskriminasi, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id i3. menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, telah ternyata permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. namun demikian, memperhatikan dengan saksama fakta fakta yang terungkap selama berlangsungnya persidangan menunjukkan betapa memprihatinkannya nasib dan keadaan guru guru yang termasuk dalam kualifikasi seperti halnya para pemohon, maka sangatlah penting bagi pemerintah untuk melakukan langkah langkah segera dan memadai sehingga para guru dimaksud setidak tidaknya dapat hidup dengan standar kehidupan yang layamerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id adamslimarizki amalia, sebagai panitera pengganti, sertarizki amalia merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa tersebut menurut pemohon seharusnya dibaca bahwa semua guru baik guru tetap yayasan, guru tetap pemerintah guru pnsnamun karena guo dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan sebagaimana tercantum dalam huruf dan guru dan dosen hanya guru tetap yang mempunyai sertifikat pendidik, maka huruf dan guru dan dosen guo pemohon anggap merugikan hak hak konstitusional pemohon yang uraiannya adalah sebagai berikut: bahwa pemohon adalahpemerintah, menganggap hak hak konstitusional pemohon untuk memperoleh gaji, karena oleh pemerintah dimaknai bahwa yang berhak memperoleh penghasilan dan tunjangan guo hanyalah guru tetap yang sudah mempunyai sertifikat pendidik, sedangkan guru tidak tetap walaupun sudah mempunyai sertifikat pendidik tidak berhak memperoleh tunjangan tunjangan sebagaimana yang tercantum dalam huruf dan guru dan dosen guo. bahwa pemohon menganggap hak hak konstitusional pemohon yang tercantum dalam uud dirugikan oleh berlakunya dalam huruf dan guru dan dosen guo apabila tidak dinyatakan konstitusional secara bersyarat sebagai berikut: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do i1. nama asosiasi pengusaha mineral indonesia pelindo) alamat gedung manggala swarabakti blok lt. nomor wing jalan gatot subroto, senayan, gelora, tanah abang, jakarta pusat sebagai inn. pemohon nama pt. harapan utama andalan dan pt. pelayaran eka ivanajasa alamat kompleks palem hijau, blok c7, kelurahan sui raya kabupaten pontianak sebagai n n0n wkikiiiiaiiuu. pemohon il, nama koperasi tbm kedatangan mandiri alamat kedatangan sebagai iii. pemohon ill, nama pt. lanang bersatu alamat jalan letjen suprapto, komp. yayasan beringin utama kav. delta pawan, ketapang, kalbar sebagai n 0000n0n00000n0 pemohon iv, nama pt. tanjung air berani alamat jalan hutan lindung tanjung pinang sebagai ix. pemohon nama pt. laba teknik metal alamat jalan swadaya raya nomor kav. polri melamar, jakbar sebagai likikiiiiiiuu. pemohon vinama pt. pundi bhakti khatulistiwa alamat jalan budi karya komp. villa gama blok pontianak sebagai non nnn0 anne lea ana len. vii: nama pt. robusta kencana raya alamat jalan tanah mas utara nomor ii, rw kayu putih pulo gadung, jakarta timur sebagai 2n 52n200020 . pemohon viii: nama pt. patriot cinta nusantara alamat wijaya graha puri blok nomor il, jalan wijaya il, kebayoran baru, jakarta, indonesia sebagai non nnn0nnn00n una aan anne. pemohon ix, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal januari memberi kuasa kepada reply harun, s.h., m.h., ll.m., maheswara prambandono, s.h., dan ahmad irawan, s.h., advokat konsultan hukum tata negara dari harpa law firm yang berdomisilipara pihak terkait!)i membaca keterangan para pihak terkait lembaga musyawarah adat suku komoro lemak) dan lembaga musyawarah adat suku mume semasa)j,dalam pertambangan mineral dan batubara, jaminan keberlangsungan usaha dari pemerintah terhadap pelaku usaha sangat dibutuhkan. sehingga dengan adanya pelarangan kegiatan ekspor mineral dan batubara merupakan bentuk pengingkaran pemerintah terhadap hak hak pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha pertambangan dan jasa pertambangan yang terkait langsung dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. langkah hukum yang diajukan pemohon pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari perjuangan hak para pelaku usaha untuk memperjuangkan hak haknya dalam melakukan kegiatan pertambangan dan usaha jasa pertambangan, bahwa perjuangan para pemohon dan pelaku usaha bidang pertambangan untuk memperjuangkan hak haknya telah ditempuh dengan berbagai cara. mulai dari menemui presiden dan atau menteri yang bertanggung jawab masalah pengelolaan mineral dan batubara, dpr dan upaya hukum konstitusional lainnya berupa pengajuanbahwa setelah keluarnya putusan mahkamah agung nomor p hum mengenaipemerintah tetap tidak mengubah haluan kebijakannya. sehingga harapan terakhir untuk melindungi hak konstitusional para pemohon tangan mahkamah konstitusbahwpemohon s d yang merupakan perseroan yang melaksanakan usahelah dibatalkan oleh mahkamah agung. jadi, tafsiran larangan ekspor dan tuduhan pemerintah telah melakukan larangan ekspor dalam nomor tahun merupakan hal yang mengada ada. politik hukum kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri kewajiban pengelolaan dan pemurnian telah muncul sebelum lahirnya minerva. misalnya, dalam kontrak karya antara pemerintah dengan freeport dan kontrak karya antara pemerintah dengan newton nusa tenggara telah dimuat kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri dengan mempertimbangkan aspek keekonomian. dilihat dari konteks dalam kontrak karya tersebut bahwa pemerintah telah lama menganggap pentingnya pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri. artinya kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri bukanlah hal yang baru dan ujugujug, tapi sudah diupayakan sejak lama oleh pemerintah. akhirnya kewajiban tersebut tidak hanya tertuang secara kontraktual namun juga dituangkan secara legislatif uu) dan relatif dalam peraturan perundang undangan (pp dan permen). bahkan tidak hanya dalam rezim pengaturan dalam bidang minerva, dalam bidang perdagangan pun sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang perdagangan diatur bahwaekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan. untuk melindungi kepentingan umum. lebih lanjut dalam nomor tahun tersebut, diatur pula bahwa pemerintah dapat membatasi ekspor barang dengan alasan: menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri: menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan dalam negeri: melindungi kelestarian sumber daya alam:: dan atau menjaga stabilitas harga komoditas tertentu dalam nege, jelas bahwa politik hukum pemerintah dalam hal kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri merupakan politik hukum yang responsif. melalui pengelolaan dan pemurnian dalam negeri, terdapat peningkatan nilai tambah secara ekonomis, sosial, dan lingkungan. jelas bahwa dengan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri akan berdampak pada penerimaan negara, tersedianya bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu dalam negeri. kewajiban pengelolaan dan pemurnian bukanlah instrumen pengendalian produksi dan ekspor dalam keterangan ahli pemohon, bapak simon sembiring menyatakan bahwa guna kepentingan nasional, maka apabila bermaksud mengendendalikan produksi dan ekspor, seharusnya menggunakan minerva dan tidak ada relevansinya dengan dan minerva. berdasarkan pendapat bapak simon sembiring, menurut saya terdapat perbedaan yang mendasar antara pengendalian produksi dan ekspor dengan kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri berikut ini saya sampaikan, perbedaan pengendalian produksi dan ekspor dengan kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri: perbedaan pengendalian produksi dan ekspor dengan kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri min norma 103 ekspor tersedianya bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja, mei nona dpr mean perprovinsihal tersebut berbeda. artinya dua hal kebijakan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dalam aspek yang berbeda, yaitu dalam konteks peningkatan nilai tambah atau dalam konteks pengendalian produksi dan ekspor. dalam kaitannya dengan minerva dan peraturan pelaksanaannya, maka jelas bahwa pemerintah dalam hal ini sedang mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan mengenai kewajiban pengelolaan dan pemurnian. hal ini didasari oleh misalnya, dalam pengaturan, pengurusan, dan pembuatan kebijakan tersebut tidak dilakukan dengan persetujuan dpr dan hasilnya bukan melalui penetapan jumlah produksi perprovinsi tahun, namun. pemerintah menekankan kewajiban mengenai pengelolaan dan pemurnian dalam negeri bagi pemegang dan pemegang uip hasil perubahan kp, sid, dan sir sejak tanggal januari sedangkan iup baru yang dikeluarkan setelah minerva memiliki kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri sejak iup tersebut diberikan, tepatnya pada saat tahapan operasi produksi. penutup perusahaan tambang jangan hanya mementingkan 'perut'nya sendiri, namun meninggalkan kepentingan 'perut' ibu pertiwi. harus ada keadilan dan kemanfaatan pertambangan bagi bangsa indonesia. hasil tambang mentah mentah yang bawah luar negeri tanpa diolah dan dimurnikan dalam negeri merupakan bentuk pelecehan pelaku usaha baik kepada uud minerva, dan peraturan pelaksanaannya maupun kepada rakyat indonesia yang sesungguhnya penikmat utama hasil tambang untuk sebesar besar kemakmurannya. pengaturan mengenai kewajiban bagi pemegang iup ipk untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri telah sesuai dengan dan uud perintah ini tertuang dalam minerva yang secara tegas memerintahkan pemegang iup ipk untuk melakukan pemurnian dalam negeri telah tepat sebagai bentuk perlawanan kepada pemegang iup ipk lebih memilih memurnikan mineral mentah indonesia negara lain, seperti spanyol dan jepang. mineral mentah tersebut dibawa keluar negeri tanpa memberikan nilai tambah bagi bangsa dan negara, pun ketika minerva lima tahun lalu memerintahkan agar para pemegang iup ipkrnikan dalam negeri, perusahaan pemegang iup dan ipk tidak mematuhinya. padahal pemurnian dalam negeri diperuntukkan agar terjadinya manfaat nilai tambah dari mineral, tersedianya bahan baku industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan penerimaan negara bagi indonesia. politik hukum kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri merupakan politik hukum yang responsif dari dpr dan pemerintah. politik hukum yang berlandaskan pada konsep the greatest happiness the greatest number. politik hukum yang merupakan pelaksanaan konsepsi indonesia sebagai negara hukum dan konsep bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa peraturan yang baik ialah peraturan yang mampu memberikan kebahagiaan manfaat terbesar bagi seluruh rakyat. pilihan substansi pengaturan harus berpihak pada mayoritas banyak orang (rakyat), walaupun menimbulkan sedikit kerugian bagi pihak lain. dr. sonny keras ahli adalah ketua hanja nomor tentang pertambangan mineral dan batubara minerva), merupakan suatu kehormatan tak ternilai untuk memperoleh kesempatan guna mempertahankan visi besar minerva sebagaimana yang menjadi jiwa dari seluruh proses penyusunan maupun isi dari keseluruhan undang undang tersebut. minerva ini menurut penilaian saya dan menurut pengalaman nyata seluruh proses penyusunannya adalah sangat konstitusional baik dalam seluruh semangat penyusunannya maupun kandungan isi dari undang undang ini, khususnya teka't dengan dan yang diujikan pada persidangan ini sebagaimana akan saya uraikan bawah. yaitu, visi dasar dari minerva ini adalah mengimplementasikan dan mengkongkritkan visi dan pesan moral konstitusional uud khususnyma kemakmuran rakyat." dalam hal ini berarti mineral dan batubara yang diatur dalam undang undang nomor harus dan adalah demi "sebesar besarnya kemakmuran rakyat." terkait dengan visi besar konstitusional tersebut, minerva ini lahirlatar belakang dan demi menjawab sebuah persoalan klasik yang nyata nyata dialami bangsa ini dari tahun tahun tetapi belum pernah berhasil atasi sebelumnya, yaitu hilangnya peluang keuntungan ekonomis finansial dari minerva yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, tetapi tetap dibiarkan terjadi dalam wujud keluarnya keuntungan ekonomis finansial dari minerva yang mengalir negara lain yang bukan menjadi pemilik kekayaan alam indonesia berupa minerva tadi. salah satu peluang ekonomis finansial yang hilang tersebut adalah terus terjadinya ekspor mineral dalam keadaan mentah atau belum diolah yang sangat merugikan bangsa dan negara indonesia, dan justru sangat bertentangan dengan amanat moral konstitusional uud kerugian kerugian ekonomis finansial tersebut antara lain, pertama, hilangnya manfaat ekonomis berlipat lipat dari rangkaian kegiatan produktif yang tercipta apabila bahan mentah tambang tidak diproses dan diolah dalam negeri. jika itu terjadi akan tercipta berlipat lipat lapangan dan kesempatan kerja bagi rakyat indonesia tidak hanya terkait dengan proses produktif dari kegiatan langsung mineral dan kemurniannya melakukan juga dari rangkaian aktivitas ekonomi produktif yang menyertai atau timbul karena kehadiran pengolahan dan pemurnian mineral tadi dalam negeri. kedua, dengan diekspor dalam keadaan mentah sudah dengan sendirinya, mineral kita dihargai rendah karena rendah pula nilai ekonominya. sebaliknya, ketika bahan rendah mineral kita diolah dan dimurnikan terlebih dahulu dalam negeri, akan tercipta nilai tambah dan keuntungan ekonomis berlipat lipat demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana menjadi amanat konstitusi uud ketiga, hilangnya manfaat dan peluang keuntungan ekonomis juga terjadi karena kita yang memiliki bahan mentah pertambangan malah harus kembali mengimpor bahan baku untuk berbagai industri strategis kita hanya karena proses pemurnian mineral tadi dilakukan diluar negeri. dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kita mendapatkan bahan mentah langsung dari dalam negeri bagi kegiatan berbagai industri strategis kita dalam negeri yang tidak harus menguras devisa untuk mengimpornya. industri industri strategis ini pada gilirannya akan menjadi penggerak ekonomi dan kemajuan bangsa yang luar biasa demi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat indonesia. keempat, dalam kaitan dengan itu, peluang ekonomi untuk berkembangnya kewirausahaan dan alih teknologi yang menyertai proses pengolahan dan pemurnian mineral menjadi hilang karena bahan mentah mineral ternyata diekspor begitu saja keluar negeri. berkembangnya kewirausahaan dan alih teknologi pada gilirannya akan ikut memungkinkan bangsa ini sungguh berdaulat bidang ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi uud perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi," yaitu ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan terms mengandalkan kemampuan rakyat indonesia sendiri karena antara lain kemampuan wirausaha penguasaan teknologi. kelima, lebih dari itu, kenyataan menunjukkan bahwa dengan ekspornya bahan mental mineral, negara tidak bisa mengontrol secara tepat berapa banyak dan jenis apa saja mineral yang digali dari bumi pertiwi ini. ada berbagai mekanisme dan prosedur pelaporan dan pengawasan untuk itu, tetapi selalu saja berbagai cara bisa digunakan untuk mengelabui pihak berwenang sehingga kita kehilangan sumber pendapatan dari mineral kita. dengan diolah dan diumumkan terlebih dahulu dalam negeri, kontrol atas kekayaan alam indonesia yang dikuasai oleh negara menjadi lebih terjamin. dengan mengontrol pergerakan mineral tadi, berarti mengontrol kekayaan alam indonesia demi sebesar besama kemakmuran rakyat indonesia. atas dasar semangat konstitusional untuk merealisasikan amanat konstitusi uud dan demi menghentikan hilangnya peluang ekonomis sebagaimana digambarkan atas, para pembuat minerva dalam hal ini dpr dan pemerintah sepakat untuk mewajibkan dilakukannya proses pengolahan dan pemurnian mineral sebagaimana tercantum dalam dan yang intinya pemegang izin wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri. ada paling kurang empat konsekuensi logis secara implisit maupun eksplisit sebagai kelanjutan berl ketentuan dan amanat ini. pertama, ketentuan ini berlaku sejak diundangkan. yang berarti,dan karena itu akan menguruup dan ipk sejak minerva ditandatangani oleh presiden, sudah tahu kalau betul dia seorang pengusaha pertambangan yang sejati bahwa dia tidak diperbolehkan untuk mengekspor bahan mentah tambang basil penayangannya keluar negeri. itu berarti dia harus sudah mempunyai rencana yang jelas dimana dalan negara ini dia akan mengolah dan memurnikan basil tambangnya, entah oleh perusahaan bentuknya sendiri atau oleh perusahaan bentukan pihak ketiga lainnya. kedua, sebagai konsekuensi logis dari amanat yang sejalan dengan perintahkan uud tadi, sudah seharusnya dan semestinya satu pihak pemerintah mewajibkan dilakukannya proses pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan pihak lain sudah seharusnya pemerintah mengeksplisitkan perintah minerva dengan melarang ekspor bahan mentah tambang. dalam pemahaman saya, larangan tersebut adalah konsekuensi logis dari kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebagaimana menjadi perintah dan sebagai implementasi amanat konstitusi uud adalah bertentangan dengan amanat konstitusi uud kalau pemerintah justru malah terus membiarkan ekspor bahan mentah tambang sebagaimana yang terjadi' sebelumnya dan menjadi latar belakang lahirnya dan sebagaimana kami uraikan atas. ketiga, terkait dengan poin dan yang baru saja kami uraikan, maka terkait dengan dalil kerugian yang dialami oleh para pengusaha tambang dan karyawannya yang terkena dampak larangan ekspor bahan mentah tambang, kiranya itu adalah kesalahan mereka akibat mengabaikan dan menutup mata terhadap perintah dan minerva dan bukan karena akibat dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah terkait amanat dan kalau sudah tahu bahwa ada keharusan untuk pengolahan dan pemurnian dalam negeri yang berarti tidak boleh lagi mengekspor lam mentah tambang mengapa terus saja membuka usaha penambangan. kami mencurigai bahwa lot merupakan sebuah upaya untuk menjadikan karyawan sebagai taruhan untuk melemahkan pelaksanaan minerva demi keuntungan kelompok belaka yang sesungguhnya sudah tahu dilarang tapi jalan teru, lain kasusnya bagi pihak yang sudah beroperasi sejak sebelum minerva diberlakukan. adalah tidak adil, ketika amanat undang undang yang baru juga diberlakukan bagi mereka yang sudah berinvestasi dan sudah sedang beroperasi. tidak masuk akal seandainya aktivitas penambangan mereka dihentikan untuk menunggu dibangunnya proses pengolahan dan pemurnian terlebih dahulu. atas dasar itulah, para pembuat minerva, mengecualikan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dan dengan memberikan pengecualian tonggak waktu pemberlakuan alamat tadi dengan memberikan toleransi tahun sejak minerva diberlakukan sebagaimana diamanatkan dalam minerva. pembahasan tentang toleransi tonggak waktu ini dilakukan dengan penuh pertimbangan mendalam untuk memungkinkan tidak terganggunya proses penambangan yang sedang berjalan. pertanyaannya, apakah adil ketika sebagian diberi toleransi tonggak waktu sementara yang lain diwajibkan sejak diberlakukan. bagi saya pembedaan ini adil, karena saat mulai menambang, yang satu yaitu pemegang belum tahu ada kewajiban termaksud, sementara yang lainnya yaitu pemohon iup dan ipk yang baru sudah tahu sebelum mengurus permohonan izin. lain halnya kalau kewajiban yang sama diberlakukan secara berbeda bagi mereka yang sama sama sudah tahu sejak awal atau sama sama belum tahu ada kewajiban seperti itu. sehubungan dengan itu, kiranya menjadi adil bahwa sejak tahun setelah minerva diberlakukan, yaitu sejak januari tidak boleh ada lagi toleransi bagi siapa pun untuk diwajibkan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. sejak tanggal tersebut, yaitu sejak tahun setelah minerva diberlakukan, maka back pemegang iup dan ipk serta pemegang kk, sudah dengan sendirinya tanpa terkecuali wajib mengolah dan memurnikan bahan tambang hasil penayangannya dalam negeri. dan untuk itu, tidak diperkenankan ada pemegang iup, ipk dan yang masih diperbolehkan mengekspor bahan mentah tambangnya keluar negeri karena hal itu bertentangan dengan amanat. konstitusiraian atas, menjadi sangat jelas bahwa minerva, termasuk dan sungguh sangat konstitusional sejalan dengan amanat uud dengan mewajibkan proses pengolahan dan pemurnian dalam negeri dan berarti segala macam ekspor bahan mentah tambang dirancang dan dihentikan kita telah bertindak konstitusional mengelola minerva kita demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan menghentikan hilangnya peluang ekonomi finansial sebagaimana dipaparkan atas. kita bahkan dengan lebih mudah bisa mengontrol berapa banyak dan apa saja jenis mineral yang dikeruk dari perut bumi indonesia karena diekspor dalan bentuk olahan yang sudah jadi. lebih dari itu, para hakim konstitusi yang mulia, dengan amanat dan kita secara tidak langsung telah melakukan moratorium untuk sementara atas izin dan eksplorasi mineral kita karena selama tidak jelas proses pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri, tidak boleh ada eksploitasi tambang. dengan berdasarkan argumen argumen saya tersebut atas, saya meyakini dan memohon kepada hakim konstitusi yang mulai, untuk mempertahankan kebijakan pengolahan dan pemurnian mentah tambang dalam negeri dan untuk itu konsekuensinya menghentikan setiap tindakan yang menyebabkan hilangnya peluang ekonomi berupa ekspor bahan'tambang karena bertentangan dengan amanat dan semangat konstitusi uud dengan melarang ekspor bahan mentah tambang. hal ini juga untuk menjamin konsistensi dan keadilan bagi para pemegang izin tambang yang sudah diisi menjalankan perintah minerva. adalah tidak adil seandainya ketentuan ini dihapus, yang akan sangat merugikan bagi mereka yang justru patuh memenuhi perintah minerva ini. kalau saya saja, yang adalah rakyat biasa, telah berjuang habis habisan selama proses pembahasan minerva untuk bersama dengan para penyusun minerva lainnya mencantumkan dan mempertahankan amanat dan sudah seharusnya lebih lagi para hakim konstitusi yang adalah penjaga tertulis konstitusi uud untuk tetap mempertahankan yang diujikan innya adalah sebuah kebanggaan bahwa saya telah ikut ambil bagian dalam mengejawantahkan amanat uud dalam nomor tentang mineral dan batubara. ini sebuah legacy yang mengagumkan bagi saya. dan saya berharap para hakim konstitusi rakan juga menjaganya dengan segala kewenangan konstitusional yang dimiliki, yang juga akan menjadi sebuah legacy dari para hakim konstitusi bagi bangsa dan negara ini. tony prasetiantono, ph. teori rent seeking behavior, tahun an produksi minyak kita adalah juta barel per hari, dimana konsumsi kita hanya barel per hari, sehingga kita bisa mengekspor minyak, ketika harga minyak tahun an itu sekitar tahun an itu an setelah perang irak melawan kuwait. kemudian belakangan minyak an per barel itu sebelum krisis prime mortgage dan belakangan pernah mencapai per barel itu tahun kemudian hari ini kira kira per barel: begitu atraktifnya sehingga munculah yang disebut rent seeker. rent seeker adalah orang orang atau pihak pihak, bisa institusi, bisa orang, bisa kelompok yang memanfaatkan situasi pasar untuk mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat finansial secara mudah: contoh yang paling gampang kita lihat adalah ketika indonesia adalah produsen minyak, pernah jadi anggota opec. tetapi terna kilang minyaknya tidak cukup, sehingga kita harus mengirim minyak singapura sehingga menjadi mata rantai (supply chain) menjadi panjang. inilah yang disebut dengan rent seeking behavior. jadi artinya orang yang mendapatkan advantage, benefit dari situasi tersebut. dan ini terjadi banyak sektor, pertambangan adalah salah satu sektor yang sangat atraktif, rent seeking behavior teori ini relatif baru dalam ilmu ekonomi. pertama kali dikemukakan kruger dari duke. seorang ekonom perempuan yang juga adalah waktu itu ketua asosiasi ekonom amerika. kalau kita mengekspor mineral mentah, artinya kita memberi kesempatan bagi perusahaan perusahaan yang mengolah mineral mentah indonesia untuk mendapat keuntungan berlipat, ini yang disebut dengan rent seekidan atau usaha jasa pertambangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan, dengan adanya pelarangan kegiatan ekspor, menurut para pemohon akan mengganggu keberlanjutan usaha dan menunjukkan sikapyang menjalankan kegiatan usaha bidang pertambangan dan atau ada hubungannya dengan kegiatan pengusahaan pertambangan menganggap bahwa larangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah telah mengganggu keberlanjutan usaha dan, dalam asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan uud terkandung pula asas kemanfaatan sebagaimana ditemukan gustav radbruch theo huijbers: filsafat hukum dalam lintasan sejarah, yogyakarta: penerbit paniscus) mengenai nilai nilai hukum, penegakan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil harus mempertimbangkan asas kemanfaatan. apabila dan minerva tidak memiliki makna yang sesuai dengan uud tentang kepastian hukum yang adil tersebut, maka tidak menciptakan kemanfaatan tidak saja bagi pelaku usaha, melainkan juga negara dan beberapa pemerintahanminerva, pokok perkhavior, ahli mengambil contoh kasus kayu gelondongan, karena mirip dengan kasus mineral saat ini. pada tahun pemerintah melarang untuk melakukan ekspor kayu gelondongan (plywood), dimana pada saat yang sama juga dilakukan oleh pemerintahan cina. akibatnya tidak ada pasokan kayu gelondongan korea, hal ini membuat kurang lebih perusahaan plywood korea tutup: pada tahun indonesia hanya memiliki pabrik industri kayu lapis dan meningkat pada tahun an menjadi pabrik dan puncaknya pada tahun indonesia memiliki pabrik kayu lapis, sehingga catatan disini bahwa korea bangkrut namun indonesia mendapatkan manfaat, ketika terjadi kesulitan ekspor minyak oleh indonesia, akibat dari berlimpahnya pasokan minyak dunia, indonesia diselamatkan oleh dua komoditas yaitu plywood dan ekspor tekstil garmen amerika. oleh karena itu ekonomi indonesia pernah diselamatkan dengan strategi kebijakan yang tepat, melarang ekspor kayu gelondongan menjadi kayu lapis, hal ini mirip dengan kasus minerva saat ini, bahkan untuk kasus minerva ini lebih mendesak untuk melarang, mendorong, mewajibkan pengusaha untuk memprosesnya dalam negeri, karena berbeda dengan kayu lapis yang dapat diperbaharui, minerva tidak dapat diperbaharui. oleh karena itu jika kayu gelondongan saja kita larang untuk diekspor dan memberikan dampak positif, apalagi tambang yang memiliki derajat lebih tinggi lagi: sekarang harga minerva, tadi juga sudah disampaikan mineral mentah perbandingan harga mineral mentah dengan barang intermedia goodbye atau semi finish goodbye itu kira kira bisa sampai kali lipat, jadi dengan kata lain, kalau kita mengekspor mineral mentah nilainya miliyar, kalau ini diolah itu bisa menjadi sampai kali lipat. jadi prediksi minimal saja kalau kita menggunakan proyeksi yang minimalis maka kita akan mendapatkan devisa miliyar dolar, namun jika kita optimis mampu membangun smelter maka kita akan mendapatkan milyar dolar dikemudian hari, memang masalahnya ditahun tahun awal ketika smelter tersebut masih dibangun kita akan kehilangan pemasukan sekitar milyar dolar per tahun, namun hal ini umum terjadi. mana mana kalau kita mau apa namanya mengubah trek dari romi termoor kemudian menjadi semi finish good atau final good itu memang ada masa transisi, jadi masa transisi ini lah yang barang kali tidak mengenakan, baik itu bagi perekonomian nasional maupun bagi pelaku bisnis, bagi operator atau bagi perusahaan perusahaan pertambangan: tidak ada strategi jangka panjang yang tidak didahului dengan word skor sipil fans, kita harus berkorban kita pada tahun tahun awal kita mungkin akan rugi, rugi pada tahun pertama tetapi kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang, juga mengenai keluhan beberapa kawan, beberapa operator atau beberapa perusahaan yang merasa smelter itu mahal. dalam setiap bisnis ada yang namanya economies skill, apa itu economies skill, yaitu memang ada perusahaan industri industri yang tidak bisa dimasuki oleh pengusaha pengusaha kecil, contohnya perbankan kalau mau bikin bank makanya pemerintah sekarang katanya banyak usul bikin bank infrastruktur itu tidak semudah itu mau bikin bank yang benar, itu modalnya triliun rupiah: industri pertambangan ini tergantung teknologi apa yang digunakan, ahli mendapat informasi tentang pembuatan smelter yang lebih murah namun affordable, kesimpulan ahli, pertama, undang undang nomor tahun itu mewajibkan para operator melakukan pengolahan dan pemurnian mineral mentah dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah value added. angka perkiraan ahli berdasarkan data menteri keuangan, kalau mineral mentah itu us. miliar kita ekspor, berarti kalau mineral sudah diproses atlet us. miliar itu sangat besar. telah disebutkan sebagai perbandingan, total ekspor kita itu rata rata terakhir kira kira us. miliar. jadi kalau mineral yang sudah diproses itu menyumbang miliar itu sebuah jumlah yang sangat signifikan. sebagai perbandingan, cadangan devisa kita sekarang us. miliar. jadi kalau mineral diproses itu menyumbang miliar, itu artinya kira kira setara dengan seperempat dari cadangan devisa indonesia, kedua, sebagaimana pengalaman industri kayu lapis pada tahun kita mestinya juga membangun industri pengolahan mineral untuk merebut nilai tambah yang lebih besarr. read freshman chairil, ll.m ahli memandang bahwa keterangan ini menjadi sangat penting mengingat tujuan pokok pemohon untuk menguji ketentuan dan minerva adalah untuk membuka kembali pintu ekspor atas bijih mineral nasional. ahli menyikapi permohonan uji materi ini dengan penuh kekhawatiran. karena, jika pintu ekspor bijih mineral terbuka kembali, kami yakin hal ini akan mengganggu kedaulatan negara dan kemandirian bangsa indonesia atas sumber daya mineral nya. oleh karenanya, kami meminta kepada para hakim konstitusi untuk tidak mempertimbangkan semua alasan para pemohon, dan menolak gugatan uji materi yang diajukan para pemohon. alasan pokoknya adalah, kita tidak ingin lagi membuat peradaban bangsa indonesia semakin tertinggal, semakin jauh dari pencapaian cita cita dan tujuan berbangsa dan bernegara indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud yaitu: "untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dash indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,." bahwa sebagai mana majelis hakim maklum, bahwa ketentuanuud secara tegas mengamanatkan kepada kita semua atas sebuah kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam, baik yang terdapat dalam maupun atas permukaan bumi, bagi sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. pada sektor mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerva), pelaksanaan amanah ketentuan uud atas, dijabarkan dengan membuat suatu ketentuan yang mewajibkan melakukan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral, melalui proses pengolahan dan pemurnian bijih mineral dalam negeri. kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral ini, sejalan dengan pendapat soekarno, presiden pertama republik indonesia. pada saat memberikan pidato nya, pada hari ulang tahun republik indonesia tahun presiden soekarno dengan ber api api menyatakan: aku tinggalkan kekayaan alam indonesia, biar semua negara besar dunia indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa indonesia sendiri yang mengolahnya." sebagaimana telah kita ketahui, bersama pula, bahwa pada tahun pemerintah menerbitkan undang undang nomor tahun tentang ketentuan pokok pertambangan umum (selanjutnya disebut sebagai pertambangan). ketentuan pada pertambangan tersebut selanjutnya menetapkan bahwa: usaha pertambangan bahan bahan galian dapat meliputi: penyelidikan umum: eksplorasi, cc. eksploitasi: pengolahan dan pemurnian: pengangkutan: penjualan. penafsiran ketentuan penjelasan pertambangan tersebut, yang terkait dengan usaha pertambangan pengolahan dan pemurnian, menerangkan bahwa pada hakekatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi serta tidak dapat pisahkan dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian. kegiatan menambang sisi hulu yang akan menghasilkan produk bijih tambang, seyogianya lakukan pengolahan dan pemurnian agar produk akhirnya dapat dimanfaatkan oleh bangsa indonesia. untuk itulah, ketentuan penjelasan pertambangan tersebut menegaskan bahawa "kegiatan pengolahan dan pemurnian tersebut, sejauh mungkin harus diusahakan untuk dilakukan dalam negeri". penjelasan atas memberikan makna bawah ketentuan pertambangan yang menjadi pendahulu minerva telah secara tegas menetapkan kewajiban untuk mengolah dan memurnikan bijih mineral dalam negeri. sehingga kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri bukan merupakan sesuatu ha! yang baru, melainkan sudah menjadi isu pokok dalam undang undang yang mengatur sektor pertambangan sebelumnya. tujuan mulanya adalah untuk melindungi kepentingan segenap bangsa indonesia bidang sumber daya mineral melalui proses peningkatan nilai tambah dalam negeri. tujuannya adalah agar manfaat pengelolaan dan pengusahaan sumineral bisa distribusikan bagi sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. bahwa berdasarkan hal hal atas, ketentuan dan minerva menegaskan kembali kewajiban untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara. tentunya upaya ini dilakukan semata untuk melaksanakan keinginan pendiri negara ini dan melaksanakan amanah uud serta melanjutkan ketentuan pertambangan sebelumnya. ketentuan dan sama sekali tidak mengatur pelarangan ekspor bijih mineral, kecuali sebagai ketentuan umum yang meminta kepada para pemegang ijin usaha pertambangan (selanjutnya disebut sebagai iup) untuk untuk mengoptimalkan nilai tambah dari produk pertambangan nya, demi menjamin ketersediaan bahan baku industri logam nasional. dengan demikian, pemerintah dapat melipat sandakan aspek penerimaan negara, program penyerapan tenaga kerja akan berjalan serta ekonomi nasional dan lokal pun akan bertumbuh. sehingga menjadi salah besar jika kebijakan ini dikatakan sebagai kebijakan yang inferior. justru ketentuan dan minerva akan memperkuat pembangunan industri logam dan manufaktur yang solid. yang akan membuat bangsa indonesia menjadi lebih beradab, berdaulat dan mandiri sisi pengembangan sumber daya mineral tersebut. ketentuan dan ini juga tidak boleh tafsirkan sebagai bentuk larangan untuk melakukan ekspor, namun harus dilihat sebagai upaya negara untuk mengoptimalkan pengusahaan dan pengolahan sumber daya mineral dan batubaranya, melalui proses peningkatan nilai tambah bijih mineral dalam negeri. agar semua sumber daya mineral yang gali dan diperoleh dari tanah air indonesia terlebih dahulu dilakukan proses pengolahan dan atau pemurnian. akhirnya tujuan kegiatan pengusahaan pertambangan dapat optimalkan menjadi produk akhir yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat indonesia. betapa pentingnya jika bangsa indonesia dapat melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. aluminium sebagai contoh. dan mengapa aluminium? karena aluminium memiliki karakteristik kombinasi kekukup baik, berat jenis yang rendah (hanya sepertiga berat jenis baja), namun memiliki ketahanan korosi (karat) yang cukup baik. saat ini, aluminium merupakan logam yang paling banyak digunakan setelah besi baja. aluminium merupakan konduktor (media penghantar panas!listrik) yang baik, sehingga aluminium sering dipakai untuk peralatan kelistrikan. aluminium mempunyai kemampuan mentransmisikan panas yang baik, sehingga dapat digunakan pada hampir semua aplikasi rumah tangga (seperti peralatan rumah tangga, kipas angin dll), termasuk juga heat exchanger karena memiliki sifat mampu mesin dan mampu cor yang baik: selain itu, aluminium juga memiliki sifat never ending recycling process yang artinya logam ini dapat didaur ulang hingga berkali kali dengan kebutuhan energi yang hanya dari energi yang dibutuhkan saat pertama kali membuatnya. dalam lapisan kerak bumi, aluminium merupakan unsur terbanyak ketiga setelah oksigen y), dan silikon presentase kelimpahan aluminium kerak bumi sekitar yang ditemukan sebagai mineral bauksit. aluminium diolah dari bijih mineralnya, yang disebut bijih bauksit. bijih bauksit ini selanjutnya diolah menjadi alumina yang merupakan bahan baku untuk membuat aluminium. cadangan bijih bauksit tidak tersebar merata seluruh dunia melainkan hanya terdapat tujuh negara yakni, afrika tengah dan barat (kebanyakan, guinea), amerika selatan brazil, venezuela, suriname), karibia jamaica), oceania dan asia selatan australia, india), china, mediterania yunani, turki) dan rusia. indonesia sendiri memiliki potensi bauksit yang cukup signifikan dan telah dilakukan penambangan sejak bertahun tahun. bauksit banyak ditemukan pulai bintan dan sekitarnya, sumatera utara kota pinang), riau pulau bulan, pulau bintan, pulau kijang, galang, waropen, tanah merah, bebek, seorang), kalimantan tayan mendukung, pandai, pantas, balai berkuah, kedatangan, minggu besar), bangka belitung digembar). bahwa berdasarkan data data yang dapat dari kementerian energi dan sumberdaya mineral (selanjutnya disebut sebagai esdm), hampir seluruh bauksit indonesia diekspor negara negara seperti china, jepang, dll. terjadi peningkatan ekspor dari tahun tahun. misalnya pada tahunuksit indonesia berada pada angka juta ton, dan meningkat menjadi juta ton tahun serta meningkat tajam pada tahun menjadi juta ton. kenapa terjadi peningkatan yang cukup tajam dalam kurun tahun terakhir, terutama setelah undangan nya minerva pada tahun jawabannya adalah, para pemegang iup itu telah menggenjot produksi pertimbangannya, dan melakukan penggalian bijih mineral secara masif. pertanyaan berikutnya nya, mengapa para pemegang iup itu menggenjot produksi nya secara masif? karena pada dasarnya para pemegang iup itu telah mengetahui, dan telah paham bahwa pada tahun pemerintah indonesia akan menutup pintu bagi ekspor bijih mineral. untuk itulah, mereka mengeluarkan semua sumber daya yang mereka miliki, untuk mengeruk kekayaan sumber daya mineral indonesia semaksimal mungkin, untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, sebelum pintu ekspor bijih mineral tutup pada tahun tanah air yang seharusnya simpan untuk bekal kepada anak cucu kita masa mendatang, jual dalam bentuk bongkah bongkahan tanah kepada negara lain demi kepentingan bisnis sesaat. akibat dari tingkat produksi pertambangan yang tinggi ini, maka kita dapati banyak wilayah pertambangan indonesia termasuk beberapa wilayah sulawesi menjadi rusak. daya dukung lingkungan menjadi berat, terdapat lahan lahan yang rusak parah akibat pertambangan, sungai sungai limbah pertambangan terdapat mana mana. masyarakat sekitar pertambangan berpotensi untuk mengkonsumsi limbah berbahaya beracun akibat pola pertambangan yang massif dan tidak mengikuti kaedah pertambangan yang baik dan benar. masyarakat indonesia berada dalam kondisi bahaya tercemar limbah pertambangan. pada salah satu referensi, the bauxite alumina seminar, miami, maret disebutkan bahwa negara negara seperti china, jepang dll, menggunakan bauksit indonesia untuk membangun industri konstruksi, industri manufaktur dan industri bajanya. sungguh ironis bangsa ini i!!. kita menyaksikan negara lain maju mengembangkan peradabannya dengan bauksit yang kita miliki. sementara kita membiarkan kelangkaan ketersediaan bahan baku bagi industri aluminium nasional. kita membiarkan industri aluminium nasional mengimpor bahan baku alumninya dari negara lain yang akan menyebabkan harga produk aluminium menjadi mahalntara negara negara lain berkonsentrasi membangun peradabannya, disini kita berdebat meminta agar ekspor bijih bauksit tetap bisa dilakukan. menonton dan menonton peradaban bangsa lain bergerak maju membangun dengan dengan bijih bauksit yang kita miliki. sementara disini, kita membiarkan bangsa ini tetap bodoh, peradaban bangsa ini tetap tertinggal dan perekonomian kita tetap lemah karena tidak ditopang dengan struktur industri logam dan manufaktur yang kuat dan kokoh. kita membiarkan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara besar yang bisa membuat iri negara lain, demi.meraih pendapatan negara dari ekspor bauksit, yang tidak lebih dari setiap tahunnya. berdasarkan data kementerian perindustrian indonesia, total kebutuhan aluminium nasional sebesar ton tahun. sekitar kebutuhan bahan baku aluminium ingot untuk industri nasional didapat dari import aluminium ingot. hanya sebagian kecil yang mendapatkan bahan baku dari pt. indium asahan (walaupun pt. indium asahan mengimpor bahan bakunya alumina nya dari australia). data tersebut menjelaskan bahwa import alumina dan aluminium ingot dari tahun tce tahun terus meningkat. pada tahun import alumina dan aluminium ingot berada pada angka ribu ton dan ribu ton. angka ini meningkat terus dan mencapai angka ribu ton import alumni dan ribu ton impor aluminium ingot pada tahun apa artinya angka angka itu? bahwa kebutuhan domestik akan produk, .alumina dan aluminium ingot semakin meningkat dari tahun tahun. bahwa dalam negeri, industri logam, industri manufaktur, industri automatic, industri konstruksi dil sedang bertumbuh dan bergerak naik serta membutuhkan bahan bakunya. sayangnya terjadi kelangkaan bahan baku dalam negeri sehingga hampir semua bahan baku alumina dan aluminium ingot nya import dari negara lain. andaikan bauksit yang selama ini kita ekspor bisa manfaatkan untuk olah dan dimurnikan dalam negeri menjadi alumina dan aluminium ingot, maka dapat dipastikan industri aluminium nasional termasuk industri logam dan manufaktur akan berkembang pesat. peradaban bangsa indonesia pasti akan maju. negara kita tidak perlu lagi mengimpor alumina dan aluminium ingot dari negara lain. masyarakat akan mendapat kesempatan untuk membeli produk produk akhir dari logam aluminium dengan harga yang murah dan kualitas baik. dari sisi devisa dan penerimaan negara, hal ini pun jelas lebih menguntukita baca surat kabar, bahwa bapak menteri perindustrian dalam kunjungan nya china awal tahun ini, menyatakan kemacetan nya melihat tumpukan bauksit asal indonesia sebesar juta ton negara china. padahal jika juta bauksit yang ada china tersebut olah oleh indium asahan, maka indium asahan akan mendapat suplai bahan baku bauksit selama hampir tahun. atau jika ekspor bijih bauksit kita tahun yang sebesar juta ton itu berikan kepada indium asahan, maka hal akan memberikan suplai kepada indium asahan selama tahun. dapat bayangkan betapa besarnya manfaat bijih bauksit tersebut bagi kemajuan peradaban bangsa ini, jika kita berkomitmen untuk mengolah dan memurnikan semua bijih bukitnya dalam negeri. andaikan bangsa ini mengolah bijih bauksit nya, maka negara akan mendapatkan nilai tambah yang luar biasa. misalnya peningkatan nilai tambah bijih bauksit menjadi aluminium alloy bisa mencapai kali lipat. artinya, jika selama ini kita hanya menjual bijih bauksit yang pada harga sekitar usd30 ton, dan andaikan kita bisa mengolah bauksit tersebut menjadi alumni maka harganya akan naik menjadi usd350 ton. andaikan kita olah lagi menjadi aluminium ingot maka harganya meningkat menjadi usd1700 ton. atau kita buat menjadi aluminium alloy maka harganya menjadi usd5000. artinya terjadi peningkatan sekitar kali lipat dari menjual bauksit menjadi aluminium alloy. suatu peningkatan nilai tambah yang besar sekali yang akan menggerakan roda pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara sekitar kali lipat pula. berdasarkan data data atas, semakin jelas bahwa kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral tidak akan menyebabkan terjadinya distorsi pada pertumbuhan ekonomi, atau mengakibatkan penurunan ekspor secara masif dalam jangka panjang atau kehilangan tenaga kerja phk) pada industri pertambangan. justru kegiatan pengolahan dan pemurnian ini akan menciptakan lapangan kerja yang baru dengan jumlah yang lebih banyak, meningkatkan pendapatan negara serta pertumbuhan ekonomi jauh lebih kuat. sekali lagi kami tekankan, bahwa bangsa indonesia wajib melengkapi mata rantai pasok (supply chain) industry aluminium nasional dari mulai penambangan bauksit sisi hulu sampai dengan pemanfaatan produk alumina dan ingot sampai pada produkproduk akhir yang dapat nikmati langsung oleh masyarakat sisi hilir. bangsa indonesia wajib memperkuat struktur indusufaktur dan logam yang kuat dengan produk produk aluminium yang langsung digunakan oleh masyarakat. untuk itu, kita harus menghapuskan kelangkaan atau ketiadaan bahan baku aluminium ini, dan menyediakan bahan baku bagi industri aluminium nasional bagi kebutuhan industry logam dalam negeri. kita ingin rantai pasok industri aluminium ada indonesia, dalam berbagai bentuk seperti wire, billet, slab, atau ingot. kita ingin masyarakat indonesia mendapatkan kesempatan membeli produk aluminium seperti peralatan rumah tangga dil, dengan harga yang murah dan kualitas yang baik (sebagaimana gambar bawah ini). semua rantai industri atas harus dilakukan dalam negeri, untuk memberikan manfaat yang berlipat lipat bagi bangsa indonesia untuk memajukan peradaban bangsanya. pada bulan januari ini, asosiasi metalurgi dan mineral indonesia telah menjelaskan, bahwa bangsa indonesia mempunyai banyak tenaga ahli dan praktisi pengolahan dan pemurnian mineral yang tersebar jakarta, bandung, tangerang, surabaya dan daerah lainnya. para ahli dan praktisi tersebut banyak melakukan penelitian dan menciptakan berbagai macam prototype teknologi pengolahan dan pemurnian mineral. sehingga, pemerintah tidak perlu khawatir akan kualitas sumber daya nasional. pemerintah tidak perlu khawatir dengan teknologi pengolahan dan pemurryjan mineral. bahkan beberapa teknologi itu.ada dalam negeri, dan dikuasai oleh anak bangsa sendiri. jadi tidak benar jika ada pihak yang mengatakan bahwa bangsa indonesia tidak punya keahlian tehnologi pengolahan serta manajemen pengelolaan pabrik peleburan besar. karena hampir semua pabrik peleburan besar yang ada indonesia seperti krakatau steel, smelter gresik, antar, timah, indium dil termasuk dimiliki asing seperti info serta pabrik peleburan baja dan logam lainya yang tersebar seluruh indonesia, itu semua dikuasai dan dikelola oleh anak bangsa sendiri. bangsa indonesia telah siap untuk mengerjakan proses hilirisasi mineral dalam negeri. berdasarkan hal hal atas, oleh karenanya, bangsa indonesia tidak boleh lagi mengulangi kesalahan nya. kita tidak boleh lagi mengekspor bijih bauksit. kita harus mengolah dan memurnikan bijih bauksit itu, industri ini akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan negara dan masyarakat (seperti terlihat pada gambar bawah ini). kitaas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. bahwa pada tanggal januari telah diundangkan), bahwa memuat ketentuan yang selengkapnya berbunyinjelasanbahwa berbunyinjeljukan peradaban bangsa kita dengan mengembangkan sektor industri termasuk industri yang mensuplai bahan baku elektronika, permesinan, transportasi dll, atau sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan, fasilitas umum atau sektor ekonomi lainya seperti penyerapan tenaga kerja, pemerataan pembangunan serta penghematan devisa. akhirnya, kami menyadari bahwa seringkali upaya untuk memajukan peradaban bangsa ini terhambat dengan kepentingan kepentingan bisnis sesaat. seringkali niatan untuk mensejahterakan rakyat indonesia halangi oleh sekelompok masyarakat yang mengatasi namakan konstitusi dan menyatakan bahwa hak nya terganggu. mereka meminta agar pintu ekspor bijih mineral negara lain, buka kembali. kami teringat dengan nasehat presiden soekarno dalam pidato kemerdekaan tahun yang menyatakan: perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuangan akan lebih sulit karena melawan bangsaku sendiri." kami menyadari hal itu, dan untuk itu lah kami akan terus berjuang dan berjuang untuk melindungi kekayaan alam indonesia. kami wajib menyampaikan pesan kepada mereka, bahwa upaya mereka itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan keinginan konstitusi dan pesan para pendiri bangsa. kebijakan peningkatan nilai tambah dalam ini adalah untuk membangun struktur industri logam dan industri manufaktur yang kuat dan kokoh, yang menjadi syarat mutlak bagi bangsa indonesia untuk menjadi bangsa dengan peradaban yang beradab dan maju. berdasarkan hal hal tersebut atas, ijinkanlah kami mengambil beberapa kesimpulan atas keterangan kami, sebagai berikut: kebijakan untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sebagai mana nyatakan dalam dan minerva telah sejalan dengan keinginan para pendiri negara kita serta sesuai dengan amanah uud kebijakan ini bukanlah merupakan kegiatan yang baru, melainkan sudah ditetapkan pada pertambangan sebelumnya. kebijakan ini juga bukan kebijakan yang "instant", melainkan sebuah kebijakan yang dilakukan dengan perhitungan yang matang yang ditujukan untuk melindungi kepentingan bangsa dan tumpah darah indoneijakan ini tidak boleh semata ditafsirkan sebagai upaya untuk melarang ekspor mineral, melainkan sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan bangsa indonesia masa ini dan mendatang, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral nasional melalui kewajiban peningkatan nilai tambah mineral. kebijakan ini ditujukan untuk memajukan peradaban bangsa indonesia melalui industri logam dan industri manufaktur nasional yang dapat memberikan sebesar besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, kebijakan ini tidak akan mematikan tenaga kerja, bahkan justru akan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak industri pengolahan dan pemurnian serta memberikan efek berganda pada pergerakan perekonomian dalam industri turunan nya. pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara jelas akan semakin meningkat: untuk itu, demi tegaknya kedaulatan dan kemandirian bangsa bidang sumber daya mineral. ijinkanlah kami menyatakan pendapat berdasarkan keahlian kami, bahwa ketentuan dan tidak bertentangan dengan ketentuan uud kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri justru sesuai dengan cita cita dan tujuan berbangsa dan bernegara indonesia. adapun hal hal yang terkait dengan prosentase atau kadar bijih mineral yang wajib olah dan atau dimurnikan, sangat bergantung pada kemajuan riset dan teknologi dari waktu waktu. hal itu menjadi kewenangan pemerintah menteri yang menangani bidang energi dan sumberdaya mineral (selanjutnya disebut mesum) untuk mengaturnya nanti. jika ada pihak pihak yang merasa keberatan dengan pengaturan mesum nantinya, maka sesuai ketentuan peraturan perundangan, keberatan tersebut dapat diajukan mahkamah agung, bukan mahkamah konstitusi. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dpr menyampaikan keterangan dalam persidangan yang menguraikan sebagai berikut: ketentuan pertambangan mineral dan batubara yang dimohonkan pengujianpermohonannya mengajukan pengujian atas dan undang undang nomor tahun sepanjang dimaknai pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau core) bertentangan dengan dan uud adapun bunyi guo adalahadapun argumen para pemohon sebagai berikut: bahwa dalam undang undang guo pada dasarnya tidak terdapat larangan untuk melakukan kegiatan ekspor bijih. akan tetapi, pemerintah melalui menteri energi dan sumber daya mineral melakukan pengaturan yang berlebihan dan memberikan tafsir yang begitu luas terhadap dan undang undang guo sehingga muncul larangan kegiatan ekspor bijih kepada pelaku usaha pertambangan, melalunomor yang. mandat yang diberikan oleh undang undang guo kepada pemerintah adalah untuk membuat ketentuan lebih lanj.. pemohon mendalilkan bahwa pemaknaan dan undang undang guo berisi larangan ekspor bijih nyata nyata bertentangan dengan uud bahwa adanya larangan ekspor bijih dalam peraturan pelaksanaan dan undang undang guo. dengan demikian, dan undang undang guo bertentangan dengan uud cc. larangan ekspor bijih akan menghilangkan usaha ratusan pengusaha tambang. konsekuensi dari pelarangan ekspor bijih ini akan mematikan usaha perusahaan tambang, terjadinya pemutusan hubungan kerja besar besaran, hilangnya mata pencarian pekerja dan keluarganyaketentuan dan undang undang guo sama sekali tidak mengandung larangan untuk mengekspor bijih (raw material atau ore), akan tetapi pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung berubah ubah, yakni pada awalnya pada bulan februari mengeluarkpermen esdm nomor dimana permen esdm nomor menyatakanpermen esdm nomor tersebut kemudian diajukan judicial review mahkamah agung pada april dseptember diputuskan bahwa permen esdm nomor bertentangan dengan undang undang guo dan dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum dan memerintahkan menteri esdm untuk mencabut permen esdm nomor tersebut. sementara itu, pada mei pemerintah mengundangkan peraturan menteri esdm nomor tahun tentang perubahan atas permen esdm nomor tahun permen esdm nomor ). dimana permen esdm nomor menyatakan bahwa . pada tanggal agustus menteri esdm kembali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor bijih dengan menetapkan peraturan menteri esdm nomor tahun tentang perubahan kedua atas permen esdm nomor tahun permen esdm nomor ). permen esdm nomor menyatakan bahwanomor pada januari pemerintah kembali menerbitkan (dua) produk hukum yang memperlihatkan perubahan tafsir pemerintahnomor tahun nomoryang mencabut permen esdm nomor permen esdm nomor dan permen esdm nomor berubah ubahnya kebijakan pemerintah dalam hal ekspor bijih (raw material atau ore) mineral luar negeri sebagaimana tampak pada permen esdm yang telah dibahas mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil pada para pemohon dan menunjukan bahwa dan undang undang guo telah memunculkan ketidakpastian hukum. padahal setiap orang berhak atas pengakuan, jaminndalilkan dan undang undang guo telah bertentangan dengan uudnya kemakmuran rakyat secara sendirian. dalam kaitan ini, makna penguasaan negara atas bumi, airpara pemohon adalah pihak pihakmerupakan sesuatu yang tidak adil bila sebagian pemohonpemohon mendalilkan dan undang undang guo yang dimaknai sebagai adanya larangan ekspor bijih oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam uud terutama uudtambangan mineral dan batubguo, pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karensebagai perusahaan yang melaksanakan usaha pertambangan dan atau usaha jasa pertambj2 diunduh dari laman: yang berkaitan langsung dengan kegiatan pertambangan. dengan adanya pelarangan kegiatan ekspor, bahwa para pemohon mendalilkan hal tersebut akan mengganggu keberlanjutan usaha pertambangan dari para pemohon dan menunjukkan sikap ingkar janji pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang adil, seimbang,berpendapat dalam asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam uud terkandung pula asas kemanfaatan. jika dan undang undang guo tidak memiliki makna yang sesuai dengan uud tentang kepastian hukum yang adil tersebut, maka dan undang undang guo tidak akan menciptakan kemanfaatan tidak saja bagi pelaku usaha, melainkan juga bagi negara dan beberapa pemerintahrtambangan mineral dan batubara terhadap dalil pemohon yang menyatakan dan undang undang guo bertentangan dengan dan uud dpr memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa menurut pertambangan mineral dan batu bara,, pengelolaan mineral dan batubara bertujuan antara lain untuk mendpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa dan undang undang guo bertentangan dengan uud merujuk pada putusan nomor puu yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pengertian frasa dikuasai oleh negara pada uudberdasarkan ketentuan uud dpr berpendapat. negara berbahwadpr berpendapat bahwapr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa dan undang undang guo. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwabahwa berdasarkan penjelasan yang diuraikan tersebut, dpr berpendapat bahwa dan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan uudmberikan keterangan tertulis yang menguraikan sebagai berikut: pendahuluan bahwa bahan tambang sebagai bagian dari material yang terkandung dalam bumi dan mempunyai nilai strategis, sudah selayaknya dikuasai oleh negara. hal ini diamanatkan oleh konstitusi uud yang menyatakan bahwa cabang cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. adapun konsep hak menguasai negara hmn) menurut mahkamah konstitusiselanjutnya, konsep hmn juga harus disambungkan dengan tujuan penguasaan negara, yaitu sebesar besarnya untuk kemakmuran rakypemohon mendalilkan bahwa dan bertentangan dengan uud bila ditafsirkan bahwa kedua tersebut mengandung ketentuan tentang larangan ekspor bijih (raw material atau ore). dan tidak memuat larangan ekspor bijih para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dan sama sekali tidak mengandung ketentuan tentang larangan ekspor bijih (raw material atau core). menurut pemohon hanyalah berisi kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri. jadi, yang diatur adalah tempat untuk melakukan pengolahan dan pemurnian tersebut, yaitu harus dalam negeri, dengan kata lain tidak boleh luar negeri. sama sekali tidak ada kata kata mengenai larangan ekspor. yang dikaitkan dengan menurut pemohon, hanyalah berisi kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara. sekali lagi tidak terdapat larangan untuk melakukan ekspor bijih: seandainya pembuat undang undang ingin melarang ekspor bijih, menurut para pemohon, hal tersebut harus dinyatakan secara jelas dan tegas dalam undang undang, mengingat pelarangan tersebut membawa dampak yang luas bagi usaha pertambangan, tidak hanya bagi pelaku usaha pemegang iup, melainkan juga bagi perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan dan bagi masyarakat yang bergantung hidupnya dari usaha pertambangan, termasuk kerugian negara dari sektor pajak yang tidak sedikit: pemerintah sendiri membuat kebijakan operasional yang tidak konsisten. nomor tahun tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara berbunyibatubara dan mineral dalam negeri sebagaimana dimaksud pada peraturan inimuhammad hatta, sebagai ketua panitia keuangan dan perekonomian dalam bucki, menuliskan bahwa perusahaan yang menguasai hidup orang banyak harus bawah kekuasaan pemerintah. pemerintah harus menjadi pengawas. perusahaan besar berbentuk korporasi diawasi dan penyertaan modal oleh pemerintah. perusahaan tambang yang besar dan yang serupa untuk itu dijalankan sebagai suatu usaha negara, yang dijalankan oleh suatu badan yang bertanggungjawab kepada pemerintah. bahwa hari ini fakta sebaliknya yang terjadi,, sebut saja pt. freeport indonesia. setelah penguasaan sejak tahun sekarang, dengan lubahwa meskipun perusahaan perusahaan tambang banyak yang dikelola oleh pengusaha nasional dan lokal tetapi juga tidak berdampak positif terhadap lingkungan hidup, penerimaan negara dan menimbulkan konflik agraria dengan penduduk setempat. bahwa mengekspor bahan tambang mineral mentah membawa kerugian bagi negara dan rakyat karena pihak importir membeli dengan harga murah kemudian melakukan pengolahan dan pemurnian luar negeri untuk kemudian dijual dengan harga setinggi tingginya termasuk dijual kembali indonesia, sebagai contoh dalam buku analisis biaya manfaat pelarangan ekspor bahan mentah minerva kasus nikel dan tembaga halaman menerangkan penambahan nilai dalam pengolahan nikel berikut dapat menjadi ilustrasi. harga nikel mentah tingkat (mengandung hanya persen dari volume tanah tambang) mencapai usd per kilogram atau usd per ton. setelah melalui proses peleburan menjadi ferronickel ni) nilainya melonjak menjadi lebih dari kali lipat menjadi usd per ton lme london mineral exchangejika nilai lebih dari bahan olahan nikel mentah tingkat seperti tersebut atas benar benar bersumber dari industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri maka kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negera akan semakin optimal dan berdampak luas. bahwa hal ini sejalan dengan oleh ilmuwan sosial yang sering disebut sebagai kutukan sumberdaya alam auto, stiglitz, sachs dan humphreys menulis dalam buku escaping the resources curse bahwa negara negara yang berkelimpahan dengan sumber daya alam seperti migas dan tambang, memiliki performa pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan (good governance) yang kerap lebih buruk dibanding negara negara dengan sumberdaya alam lebih sedikit. problem tata kelola yang buruk sektor industri ekstraktif inilah yang menjadi penyebab utama munculnya kemiskinan sekitar daerah tambang. bahwa problem tata kelola tersebut diantaranya adalah meningkatnya jumlah iup k yang ternyata tidak diimbangi dengan status yang clean and clear. data kementerian esdm, total iup yang sudah dikeluarkan mencapai dari total tersebut iup yang telah memiliki status clean and clear mencapai dan iup yang belum clear and clean sebanyak oktober fenomena meningkatnya ekspor minerva mentah yang tidak dii'mangi dengan adanya nilai tambah. selain itu, belum tugasnya negosiasi kontrak karya dan pkp2b semakin menunjukkan buruknya tata kelola kita. bahwa saat ini negosiasi dilakukan terhadap perusahaan pemegang kontrak yang terdiri dari perusahaan pemegang kontrak karya dan perusahaan pemegang pkp2b terhadap (enam) isu strategis, yaitu: luas wilayah: perpanjangan kontrak, penerimaan negara: kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan: kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri: bahwa untuk mengatur pertambangan dalam negeri dalam hal ini pemanfaatan maupun penghasilan dari pertambangan tersebut, pemerintah telah mengeluarkanmineral dan batubara, salah satu bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi sumber daya alam dalam pertambangan yaitu diatasnya negosiasi kontrak karya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubarundangan, tetapi pada faktanya pemerintah tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena sampai saat ini renegosisasi kontrak karya hanya berhasil untuk perusahaan yang skala kecil sedang untuk perusahaan yang skmselain itu undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dibuat untuk meningkatkan nilaibahwa justru keberadaan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara sekarang dimohonkan uji material oleh para pemohon, sehingga hal tersebut akan berpengaruh pada pengaturan pertambangan dan nilai tambah dalam negeri ini. dalam eksepsi mengenai legal standing para pemohon bahwa mengenai kedudukan hukum parai undang undang) bahwa permohonan para pemohon dalamyang dimohonkan oleh asosiasi pengusaha mineral indonesia pelindo) dakwaan kawan., adalah memasuki wilayah implementasi, karena para pemohon mempermasalahkan implementasi dari yang dimohonkan tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari permohonan para pemohon hal. angka yang menyatakanahwa memang dalam permohonannya, para pemohon memohonkan uji konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, namun dalam dalil dalil permohonannya justrumerupakan kewenangan dari mahkamah agung:prinsip negara hukum: bahwa para pemohon tidak cermat dalam memahami ketentuan undang undang guo sebagaimana dalil para pemohon pada halaman angka yang menyatakanelolaan dan pemurnian, bukan membuat norma baru seperti larangan ekspor bijih: bahwa undang undang guocc. bahwa jika para pemohon mencermati ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo secara mendalam, dalam hal ini undang undang guo telah secara tegas menyatakanbahwa kemudian berdasarkan ketentuan undang undang guo, pemerintah melalupemerintah mengamanatkan kepaddengan kata lain, pemerintah bukanlah membuat suatu norma baru.engan perundang undang lainnya, termasuk i, ii.memberikan kepastian hukum: bahwa para pemohon dala)implementasi daribahwa perubahan perubahan yang dilakukan terkait peraturan peraturan tersebut atas adalah dalam rangka melakukan persiapan dan pengendalian terhadap pembangunan smelter dalam jangka waktu (lima) tahun. bahwa meski harus diakui pula terkait melaksanakan dan undang undang guo beserta turunannya, pemerintah sangat tidak tegas, karena berdasarkan ketentuan undang undang guo pembangunan smelter masuk dalam tahap negosiasi kontrak karya yang jangka waktunya adalah satu tahun sejak undang undang guo undangan. bahkan, negosiasi kontrak karya banyak yang belum selesai, dikarenakan perusahaan perusahaan skala besar seperti pt. freeport indonesia, pt. newton nusa tenggara, pt. vale indonesia belum bersepakat atau menolak untuk melakukan negosiasi dengan tawaran yang diajukan oleh pemerintah. bahwa kalaupun para pemohon mempermasalahkan adanya ketidakpastian hukum dengan mendalilkan pada peraturmaka hal itu jelas bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi. seharusnya para pemohon mengajukan pertentangan peraturan peraturan tersebut atas dengan undang undang mahkamah agung, dan bukan malah mengajukan yang memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas dan undang undang guo. bahwa para pemohon telah salah mengartikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, karena pada hakekatnya peraturan pelaksana dari dan undang undang guo adalah bentuk kepastian hukum dalam pelaksanaan undang undang, dengan tujuan demi tercapainya keadilan dalam pertambangan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyatcial baik dalam perusahaan maupun secara nasional.mbindustri hilir berbasis logam domestik, serta penguasaan teknologi dalam pengolahan mineral.lum pernah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. akan tetapi, dalam peraturan menteri justru melakukan pelarangan terhadap kegiatan ekspor. kebijakan yang sangat ekstensif dan bertentangan dengan politik hukum pertambangan yang hanya mengatur terkait dengan pengendalian ekspor, bukan pelarangan ekspor. namun, faktanya melalui berbagai peraturan perundang undangan bawah undang undang, pemerintah telah membuat kebijakan yang melarang ekspor bijih melalui kebijakan yang sering berubah ubah, yang menunjukkan tidak adanya kesatuan tafsir mengenai ketentuan terutama sebagaimana tampak dari uraian uraian berikut ini: pemerintah tidak memiliki mandat untuk menerapkan larangan ekspor bijih sehingga akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam uud bila hal tersebut dilakukan bahwa mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian, mengatribusikan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan operasional yang diatur dengan peraturan pemerintah. peraturan pemerintah yang dimaksud, yaitu nomor tahun tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (bukti: bahwa muncul persoalan hukum ketika peraturan bawah undang undang melakukan pengaturan yang berlebihan dan memberikan tafsir yang begitu luas sehingga muncul larangan kegiatan ekspor bijih kepada pelaku usaha pertambangdapatvurdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (behersdaad), dan pengawasanftoezichtthoundendaad). bahwa undang undang dasar.negara memang tidak harus mengelola kekayaan alam secara sendiri, akan tetapi menjalankan fungsi fungsi hak menguasai negara untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. akan tetapi negara juga tidak dilarang untuk mengelola kekayaan alam secara sendiri atau bersama pihak lain, itulah fungsi pengelolaan dari hak menguasai negara yang bisa dikerjakan lewat bumn bumi dan penyertaan saham pemerintah. bahwa sistem hukum pertambangan indonesia yang mengacu pada konstitusi yaitu pada undang undang dasar yang mengamanatkan adanya hak menguasai negara atas kekayaan alam termasuk yang berupa tambang untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat. untuk melindungi tujuan tersebut undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara melalui dan undang undang guo mewajibkan kepada pemegang iup dan ipk untuk: meningkatkan nilai tambah, meningkatkan nilai tambah tersebut melalui pengolahan dan pemurnian, industri pengolahan dan pemurnian dilakukan dalam negeri: bahwa fungsi pengaturan dari hak menguasai negara untuk melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat ditunjukan melalui undang undang guo dan aturan turunannya. sebelum undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dikeluarkan pemerintah telah melakukan pengaturan sebagai implementasi dari hak menguasai negera terhadap industri pertambangan melalui konsesi konsesi dalam bentuk kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b), kemudian paska lahirnya undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara negara mengatur ulang pengelolaan pertambangan melalui izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha pertambangan khusus ipk), bahwatubara pkp2bfungsi pengawasan yang mendapatitidak mampu melindungi tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat, sehingga dimandatkanlah untuk melakukan negosiasi kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b) sebagai perwujudan fungsi pengurusan negara. bahwa kontrak karya itu, yang ditandatangani oleh perusahaan dan pemerintah menyejajarkan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan pihak perusahaan, oleh karena kontrak karya harus dihapuskan sehingga negara hanya memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola pertambangan. bahwa dengan memproduksi bahan olahan melalui pembangunan smelter dalam negeri, maka fungsi pengawasan dari hak menguasai negara dapat berlangsung secara optimal, hal tersebut supaya tidak mengulangi kasus pt. freeport indonesia yang dalam kontrak karya pertama tidak mengatur royalti. bahwa keseluruhan uraian uraian terkait hak menguasai negara atas dapat dicermati melalui putusan putusan mahkamah konstitusi semisal putusan mahkamah konstitusi nomor puu i putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii putusan mahkamah konstitusi nomor puu vn undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara sudah sangat jelas dan tegas sehingga tidak perlu tidak ditafsirkan lagi bahwa bahwa menurut hemat para pihak terkait, dan undang undang guo sudah secara jelas dan tegas mengatur tentang nilai tambah dengan cara pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri. bahwa dan undang undang guo dalam penjelasan menyatakbahwa berdasarkan logika yang terkandung dalam dan undang undang guo seperti disebut atas, maka dengan sendirinya ekspor bijih dilarang sebelum dilakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah para pihak. terkait sampaikan atas, dan undang undang guo telah jelas dan tegas sehingga tidak perlu untuk ditafsii sampai pt.i sebagai berikut: bukti pt.i fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt.i fotokopi undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batub fotokopbukti pt.i fotokopi akta notaris nurul muslimah kurniadi, s.h., nomor tanggal februari tentang pernyataan keputusan sidang pleno indonesian human rights committee for social justice isc): bukti pt.pt.i fotokopi akta notaris nirmawati marcia, s.h., nomor tanggal november tentang penyimpanan perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m), bukti pt.i fotokopibukti pt.i fotokopi keputusan rapat umum anggota publish what you pay indonesia nomor rua tentang pemilihan dan penetapan koordinator nasional pwp indonesia, bukti pt.i fotokopi anggaran dasar pihak terkait indonesia human rights committee for social justice ihas), bukti pt.i fotokopi anggaran dasar pihak terkait forum indonesia untuk transparansi anggaran citra): bukti pt.i fotokopi anggaran dasar pihak terkait perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m), bukti pt.i fotokopi anggaran dasar pihak terkait koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), bukti pt.i fotokopi anggaran dasar pihak terkait publish what you pay indonesia pwpelain itu, pihak terkait juga mengajukan satu orang saksi yang didengar keterangannya bawah sumpah, sebagai berikut: sativus seko saksi sebagai ketua lembaga masyarakat adat dayak kalimantan barat dan sebagai kepala suku dayak tombak, saksi mengemukakan akibat dari tidak adanya pendirian smelter atau tempat pemurnian bagaimana dampak dari perusahaan perusahaan tambang terhadap hak hak dan eksistensi masyarakat adat: akibat tidak adanya pendirian smelter maka ada pemberian izin yang tidak terkontrol yang mengakibatkan kerusakan ekologis, sosiologis dan kultural. sebagai contoh adalah danau yang memiliki nilai kultural dan sosial bagi masyarakat adat dayak, namun kemudian ditimbun oleh perusahaan padahal tidak masuk dalam wilayah konsesi: ada juga pedati pedati yang merupakan tempat keramat masyarakat adat dayak, tapi kemudian masuk dalam wilayah konsesi kemudian dicaplok begitu saja, hal ini karena tidak ada kontrol. belum lagi limbah limbah yang dibuang sungai kapuas. padahal sungai kapuas itu bagi masyarakat dayak bukan sekadar tempat untuk melakukan aktivitas sehari hari, tetapi juga mempunyai nilai sosial, punya nilai kultural: ahli menggambarkan kondisi jalanan penghubung antara negara kucing, sabah, berawak dan brunei sekaligus jalan depan rumah masyarakat adat yang rusak karena dilalui oleh kendaraan angkutan bauksit, ada izin pertambangan bauksit yang mendominasi sanggau dari tahun sampai dengan tahun selain izin pertambangan silikon, dan ada bijih besi. i2menguraikan sebagai berikut: pendahuluan bahwa sebuah kenyataan yang dihadapi rakyat. papua misalnya, pt. freeport indonesia, setelah penguasaan sejak tahun sekarang, dengan hlebih banyak lagi perusahaan perusahaan tambang baik penamaan multinasional maupun nasional, namun dampak negatif dari aktivitas pertambangan lebih banyak dirasakan dibanding dampak positif. hal ini dikarenakan tidak akuntabel nya kegiatan bisnis yang menegaskan hak asasi manusia, hak hak masyarakat adat, hak atas lingkungan yang sehat dan lestari, dan hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya. aktivitas pertambangan yang lemah pengawasan dan tidak akuntabel menimbulkan banyak persoalan seperti korupsi, eksploitasi buruh, konflik agraria dan perampasan tanah masyarakat adat setempat, konflik dan kekerasan, penyalahgunaan sektor keamanan, dan rusaknya habitat dan lingkungan hidup. lahirnya undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, salah satu batik kepedulian pemerintah untuk melindungi kepentingan publik atas sumber daya alam dalam pertambangan dan dibuat untuk meningkatkanselain itu undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara juga mengatur negosiasi kontrak karyl diundangkan kecuali mengenaldiundangkan, tetapi pada faktanya pemerintah tidak melaksanakan ketentuan tersebut karena sampai saat ini negosiasi kontrak karya hanya berhasil untuk perusahaan yang skala kecil sedang untuk perusahaan yang grpengajuan judicial review yang diajukan para pemohon telah bertentangan dengan semua maksud dan cita cita atas. oleh karena itu, sebagai salah satu pihak yang paling terdampak dari aktivitas pertambangan yang tidak akuntabelihak terkait dalam hal ini ikut nadir untuk "mempertahankan norma norma yang diuji mahkamah konstitusi ini. dalam eksepsit undang undang) bahwa pada intinya permohonan para pemohon dalam pengakumohonkan oleh asosiasi pengusaha mineral indonesia pelindo) dkk., adalah mempermasalahkan penerapan atau implementasi. hal tersebut dapat dilihat dari permohonan para pemohon hat. angka yang menyatakan "" bahwa pada intinya para pemohonbukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusidasarnya, delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. jika dalam undang undang tidak memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pelarangan kegiatan ekspor kepada pelaku usaha pertambangan, mengapa dalam peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri terdapat pelarangan tersebut. dari mana kewenangan tersebut diperoleh?:, dengan demikian, pemaknaan dan bahwa kedua aturan tersebut berisi larangan ekspor bijih nyata nyata bertentangan dengan perubahan ketiga uud yang berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum. kebijakan larangan ekspor bijih dari pemerintah berubah ubah sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan perubahan kedua uud pada tanggal februari menteri energi dan sumber daya mineral esdm) telah menetapkan dan mengundangkan peraturan menteri esdm nomor tahun (bukti peraturan menteri esdm nomor menyatakan,karena menuai banyak protes dari berbagai pihak, bahkan hingga pengajuan judicial review terhadap permen esdm nomor ma, pemerintah melalui menteri esdm mengubah ketentuan tersebut. sebagai gantinya, pada tanggal mei ditetapkan dan diundangkan permen esdm.dan batubara adalah nasional dengan undang undang dasar karena telah memberikan kepastian hukum, bahwa para pemohon clai da dalam proses penegakan hukum kegiatan pertambangan mineral dan batubara (vide uud bahwa selain itu,. bahwa untuk menentukan suatu norma memenuhi asas kepastian hukum maka norma tersebut harus memenuhi legal system which rules are clear, wellunderstgod and fairly enforced . kepastian hukum ini juga harus mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. dalam konteks ini, jika dibaca dengan cermat dan seksama, rumusan dan undang undang minerva sudah cukup jelas (dear) dan mudah dipahamirumusan undang undang minerva telah memenuhi asas kejelasan rumdalam undang undang nomor tahun begitu juga dengan undang undang minerva 'rtambangan dalam negeri. pada prinsipnya, rumusan tersebut juga cukup jelas. manaperaturan turunan untuk menerapkannamun demikian, adanya permasalahan norma dalam peraturan turunan untuk mengimplementasikan norma pasai dan yang telah cukup jelas tidak dapat diartikan atau ditafsirkan bahwa norma dan juga mengalami ketidakjelasan dan mengandung ketidakpastian hukum. dengan kata lain, untuk menentukan apakah suatu norma memenuhi asas kepastian hukum, tidak dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menurunkan norma tersebut dalam ketentuan peraturan perundang undangan pelaksananyamengandung asas kepastian hukum,an"'.". industri. hilir berbasis logam domestik, serta penguasaan teknologi dalam pengolahan minerbisa" asaan (bestuurdaad(regelendaad), pengelolaan (behersdaad), dan pengawasan (toezichtthoundendaad)." bahwa untuk menentukan tafsir mengenai hak menguasai negara, para pihak harus mengacu putusan nomor puu v yang telah memberikan tafsir resmi atas makna frasa dikuasai oleh negara dalam undang undang dasar dalam putusan tersebut dinyatakan, dikuasai oleh negara mengandung pengertian bahwa (beleid),, perizinan, lisensi, dan konsesi. fungsi pengaturan deli negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh dpr bersama sama dengan pemerintah dan regulasi oleh pemerintah atau eksekutif. fungsi pengelolaan dilakukan melalui pendayagunaan penguasaan negara atas sumber sumber kekayaan untuk digunakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. demikian pula fungsi pengawasanaling dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksudkan benar benar dilakukan untuk sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat. bahwa dalam konteks tersebut atas, maka dan yang mewajibkan industri pengolahan dan pemurnian dilakukan dalam negeri, telah sejalan dan memberikan jaminan pengawasan yang lebih memadai bagi pemerintah khususnya untuk mengkontrol dan menjamin transparansi revenue atau keuntungan produksi sesungguhnya yang dimiliki perusahaan pertambangan. sehingga dengan demikian dapat dipastikan berapa royalti sesungguhnya yang, menjadi milik negara, perusahaan dan termasuk bagian masyarakat adat yang terkena dampak usaha pertyang tertutup sebagaimana dalam kasus pt. freeport indonesia yang dalam kontrak karya pertama yang tidak mengatur royalty, dengan demikian dapat dihindari. bahwa sebagai pihak terkait, selama ini ketertutupan ini sangat merugikan karena tidak dapat dipastikan berapa sesungguhnya bagian keuntungan yang harus dibayarkan kepada masyarakat adat termasuk pihak terkait.., il sampai pt.ii sebagai berikut: bukti pt. il fotokopi akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar lembaga masyarakat adat suku komoro lemak), bukti pt.ii fotokopi surat keputusan badan pendiri nomor sk bp semasa x tanggal oktober tentang penunjukan dan pengangkatan direktur executive lembaga musyawarah adat suku amungme semasa) beserta laporannya. i2. menimbang bahwa para pemohon, para pihak terkait dan parresidensecara bersyarat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan pada bagianemoho dengan npp. menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar bukti dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) pemohonpemohon bahwa pemohon merupakan badan hukum privat yang merupakan agen kapal yang mendapatkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut nomor: bxx al58 dengan npp: sedangkan pt. harapan utama andalan merupakan perusahaan bongkar muat yang telah mendapatkan sur(bukti dari permen esdm nomor mengatur hal berbeda dari dari permen esdm nomor tahun permen nomor menyatakan,ral peraturan ini diundangkan pada tanggal mei dan tertuang dalam berita negara republik indonesia tahun nomor pada tanggal agustus menteri esdm kembali mengubah kebijakan terkait pelarangan ekspor sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri esdmyang berbunyi,bahwabunyi,ada tahun ini pemerintah kembali menerbitkan dua produk hukum yang kembali memperlihatkan perubahan tafsirzin usaha perusahaan bongkar muat snpbm) nomor lsd.b dengan npp bukti pemohon iibukti pemohon: dengan npp selain itu juga memegang surat izin usaha perdagangan sup) nomor:bukti pemohonpemohonbukti selain itu pemohon juga memegang surat izin usaha perdagangan sup) nomor: sertauksit (contractor mining, rental heavy equipment general supplier) bukti pemohon viipembayar pajak dari kegiatan usahanya dengan npp bukti pemohon viii: bukti yang kegiatan usahanya antara lain perdagangan berbagai macam barang, bidang pembangunan, bidang industri, bidang transportasi, dan bidang kehutanan perkayuan, pemohon bahwa pemohon adalah suatu badan hukum privat yang didirikan berdasarkan umum indonesia sesuai keputusan menteri hukum dan ham nomor: ahu .ah. tahun yang putuskan pada tanggal april dengan npp bukti yang kegiatan usahanya antara lain jasa, perdagangan, pembangunan, industri, angkutan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, dan perbengkelan, i3. menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama dalil dan bukti para pemohon baik selaku pemegang iup dan ipk maupun selaku pengusaha jasa pengangkutan hasil tambang kemudian dihubungkan dengan kerugian hak, dalam eksepsi i3 10j). b.eksepsi para pihak terkait il,dalamselengkapnyabertentangan dengan uud khususnya dan yang masing masing menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum. ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengpabila dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau ore) dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa guo sudah cukup jelas, sehingga tidak perlu ditafsirkan lagi sebagaimana diuraikan atas. selain itu, pemaknaan atau penafsiran oleh pemerintah yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dalam usaha para pemohon,untuk membuktikan permohonannya pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda sampai dengan delapan orang saksi serta empat orang ahli, keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa presiden telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:negara tahunccdapat diuji mahkamah konstitusi mengingat hal tersebut tidak terkait dengan konstitusionalitas norma terhadap norma undang undang dasar negara republik indonesia tahun adapun berkenaan dengan dalil para pemohoi3. menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, presiden mengajukan tujuh orang ahli, keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa dpr telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pertambangan mineral dan batu bara, pengelolaan mineral dan batubara bertujuan antara lain untuk negara berhakoleh karena itu, dengan demikian menurut dpr,i3.nyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:faktanya antara undang undang dasar negara republik indonesia:negara republik indonesia tahun: i3pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dan undang undang guo telah mengandung asas kepastian hukum karenaengan demikian tersebut telah sesuai dengan ketentuan uud bahwa dansehinggaarena kekayaan mineral akan habis pada suatu saat dan tidak dapat diperbaharui. oleh karena itu,uddengan demikian, tersebut telah sesuai dengan ketentuan uud karena telah sesuai dengan konsep hak menguasai negara, i3. menimbang bahwa selain memberikan keterangan, pihak terkait juga mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda pt.i sampai dengan pt.i serta seorang saksi, dan para pihak terkait selain memberikan keterangan juga mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda pt.ii sampai dengan pt.ii pendapat mahkamah dalam provisi i3. menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon mahkamah atau ore) hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini, mengingat pemaknaan tentang adanya larangan ekspor ini telah merugikan para pemohon.ada tanggal januari (bukti pada tanggal januari (bukti p 33a): nomor tahun menyatakan,ini sekali lagi menunjukkan perubahan tafsir pemerintah atas yang makin mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi para pemohon, bukan hanya mengandung ketidakpastian hukum, tafsir pemerintah atas sebagaimana tertuang dalam peraturan bawah undang undang juga cenderung diskriminatif, khususnya bagi pemohon angka permen esdm nomor tahun misalnya, menyatakan, penjualan hasil pengolahan mineral luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka dan angka tidak berlaku bagi komoditas tambang mineral logam: nikel: bauksit, timah, emas, perak: dan kromium. : bahwa tafsir pemerintah atas yang dituangkan dalam angka permen esdm nomor tahun tersebut jelas merugikan pemohon sebagai pemegang iup operasi produksi yang melakukan penambangan bauksit. berubah ubahnya kebijakan pemerintah dalam hal ekspor bijih (raw material atau ore) sebagaimana tampak pada peraturan menteri esdm yang telah dibahas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil pada para pemohon walaupun sebenarnya, pada saat ini pemohon telah dalam proses membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (bukti p 33b). hal ini menurut pemohon terkait dengan pemahaman yang salah terhadap ketentu, permohonan guo berbeda dengan permohonan yang diputus oleh mahkamah nomor puu vii bertanggal oktober dalam putusan nomor puu vii tersebut, mahkamah menjatuhkan putusan provis. pemberhentian tersebut sedang dalam proses pengujian konstitusionalitasnya mahkamah. adapun dalam permohonan guo tidak berkaitan dengan kerugian konstitusional tetapi terkait dengan kerugian materiil.: dalam eksepsi i3.: eksepsi para pihak terkait dan para pihak terkait bahwa, i3. menimbang bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut, mahkamah berpendapat: terhadap eksepsi para pihak terkait mengenai kedudukan hukum para pemohon telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf sehinggamutasi mutans menjadi pertimbangan hukum pula untuk eksepsi para pihak terkait sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, terhadap eksepsi para pihak terkait dan eksepsi para pihak terkait mengenai kewenangan mahkamah, telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf dan atas, sehingga mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum pula untuk eksepsi guo, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa oleh karena eksepsi para pihak terkait dan paraempertimbangkan secara khusus terhadap pokok permohonan para pemohon, mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa perjuangan kemerdekaan yang berujung pada pembentukan negara oleh bangsa indonesia adalah dengan maksud dan tujuan, antara lain, untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum. (vide pembukaan uud alinea keempat untuk melindungi tanah air indonesia, yang dalam pembukaan uud disebut dengan frasa tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi bangsa indonesia. uud dalam dan mengamanatkan supaya negara menguasai cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. demikian pula terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa oleh karena mineral dan batubaramaka berdasarkan amanat uud pembentuk undang undang membentuk yang dalam konsiderans (menimbang) huruf dan huruf menyatakanselain itu, dalam penjelasan umum undang undang guo alinea pertama menyatakan,bahwa oleh karena hasil pertambangan, yang maka negara berhakresiden atau melalui kewenangan regulasi oleh pemerintahbahwa dan adalah salah satu cara untuk. selain itualam kerangka tersebut, presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara yang dalam penyelenggaraannya harus dilakukan menurut uud yang antara lain sebagaimana diuraikan atas (vide uud salah satu bagian dari fungsi dimaksud adalah bidang regulasi untuk menjalankan undang undang, yaitu dengan menetapkan peraturan pemerintah (vide uud 1945j. presiden dalam melaksanakan fungsinya, selain dibantu oleh wakil presiden, dibantu pula para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. berbeda dengan wakil presiden yang membantu presiden dalam urusan pemerintahan pada umumnya, para menteri tersebut membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, sehingga oleh karena fungsi menteri negara yang demikian itu maka sesungguhnya penyelenggara fungsi pemerintahan, termasuk dalamnya mengenai regulasi, dalam bidang urusan tertentu dimaksud adalah menteri negara (vide dan uud i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut atas mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan secara khusus mengenai permohonan para pemohon sebagai berikut: bahwa terhadap dan yang didalilkan para pemohon, oleh karena sudah cukup jelas, sehingga tersebut tidak perlu ditafsirkan, secara hukum mahkamah dapat membenarkan dalil dimaksud. namun demikian, regulasi pemerintah dalam hal ini menteri esdm yang melarang ekspor bijih (raw material atau ore) berdasarkan nalar hukum dapat dibenarkan dengan pertimbangan, pertama, bahwa regulasi mengenai hal tersebut secara konstitusional merupakan kewenangan presiden sebagai pemimpin penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara, yang dalam bidang urusan tertentu dibantu oleh menteri negara. kedua, bahwa substansi ketentuan dalam tersebut. ketiga, larangan merupakan salah satu bentuk regulasi yang menjapemerintah. keempat, peningkatan nilai tambah sumber daya mineral yang dihasilkan, yang menurut undang undang, harus dilakukan dengan melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri dan dengan demikian pemerintah dalam reputasinya melarang ekspor bijih (raw material atau ore) adalah wajar oleh karena pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri dapat dilakukan manakala bijih (raw material atau ore) tersedia dalam negeri dan untuk itu maka ekspor bijih (raw material atau ore) dilarang. hal tersebut adalah wajar dan benar dengan mendasarkan pada fakta bahwa tersedianya bijih (raw material atau ore) yang harus diolah dalam negeri tersebut dapat dijamin manakala ekspor bijih (raw material atau ore) dilarang. bahwa dan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha pertambangan khusus ipk) ketika seseorang memutuskan untuk berusaha bidang pertambangan mineral dan batubara. hal itu juga diterangkan oleh ahli yang diajukan presiden, dr. sonny keras, yang menerangkan bahwasudah mengetahui bahwa pemegang iup dan ipk tidak diperbolehkan untuk mengekspor bahan mentah tambang hasil penayangannya luar negeri sejak undang undang ini diundangkan. bahkan menurut ahli, kerugian yang dialami para pemohon adalah kesalahan mereka akibat mengabaikan dan menutup mata terhadap perintah serta dan bukan karena akibat dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan amanat dan oleh karena itu, menurut mahkamah, norma dan tersebut adalah dalam rangka melindungi sumber daya mineral dan batu bara guna dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana ditentukan oleh uud i3. menimbang para pemohon mendalilkan bahwterhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangkan: bahwa menurut mahkamah peraturan pemerintah nomor tahun peraturan menteri esdm nomor tahun peraturan menteri esdm nomor tahun peraturan pemerintah nomor tahun dan peraturan menteri esdm nomor tahun jika ditelaah secara saksama peraturan peraturan tersebut merupakan implementasi dari dan yang mewajibkan para pemegang iup dan atau ipk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri melalui pembangunan smelter atau bergabung dengan perusahaan lain dalam negeri yang memiliki smelter. dengan demikian, tidak ada permasalahan konstitusional dengan norma tersebut. hal itu diakui oleh para pemohon dalam permohonan halaman angka yang menyatakerdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dalil para pemohon guo selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, permasalahan tersebut juga bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk meletusnya karena berkenaan dengan peraturan perundang undangan bawah undang undang: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon berkenaamenurut mahkamah, pemutusan hubungan kerja sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tidak akan terjadi apabila perusahaan tambang (pemegang iup dan ipk)mu sama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam negeri, namun sesuai fakta hal itu tidak dilakukan dengan dalih biaya yang terlalu mahal untuk membangun smelter. padahal ketika akan mengajukan izin mereka sudah mengetahui adanya ketentuan untuk melakukan pemurnian dalam negeri (vide dan 2009j. seandainya pun para pemohon disamakan dengan pemegang kontrak karya, para pemohon sudah diberikan waktu yang cukup dalam masa transisi untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri (vide namun hal itu tidak dilakukan oleh para pemohon. menurut mahkamah, kebijakan negara dalam dan justru dalam rangka memenuhi amanat uud karena dengan melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi rakyat indonesia: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah pokok permohonamenurut hukum eksepsi para pihak terkait dan eksepsi para pihak terkait tidak beralasan menurut hukumara pemohon, dalam eksepsi menolak eksepsi para pihak terkait dan eksepsi para pihak terkait ii:para pihak terkait dan para pihak terkait icara berfikir dan pilihan kebijakan yang diambil berdasarkan tafsir yang keliru memiliki hubungan konsekuensional dengan regulasi turunan yang disusun oleh pemerintah. pelarangan kegiatan ekspor yang muncul dalam regulasi turunan bukan hanya persoalan implementasi, tetapi juga merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional. sehingga harus menyelesaikan pokok persoalan berupa adanya penafsiran yang keliru dari pemerintah. bahwa nyata dalam implementasi telah timbul ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena kesewenangmahkamah konstitusi dalam praktiknya pernah menangani permasalahan hukum seperti ini. perkara menyangkut konstitusionalitas dan penafsiran dalam pengimplementasian (vide putusan nomor puu xi bahkan juga pernah menyatakan berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan undang undang (vide putusan nomor puu vii hal paragraf .6j. dengan demikian, menurut para pemohon, ketentuan dan sama sekali tidak mengandung larangan untuk mengekspor bijih (raw material atau ore), tetapi pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung berubah ubah. fakta ini menunjukkan bahwa dan telah memunculkan ketidakpastian hukum, padahal setiap orang (termasuk kelompok orang atau organisasinyata nyata dan telahertentangan dengan perubahan kedua dan uud bila dimaknai adanya larangan ekspor bijih bahwa larangan ekspor bijih hanya akan memberangus atau menghilangkan usaha ratusan pengusaha tambang bila dilaksanakan mulai januari padahal, sangat jelas dan nyata bahwa kegiatan ekspor dibutuhkan oleh perusahaan tambang untuk mempertahankan dan menjamin kelangsungan usaha. konsekuensi dari pelarangan ini akan mematikan usaha perusahaan tambang, dan apabila tetap memaksakan diri untuk melakukan kegiatan ekspor maka akan dikenai sanksi administratif, bahkan akan dikenai sanksi pidana: bahwa terkait dengan pelarangan ekspor bijih serta pengolahan dan pemurnian dalam negeri, pemohon telah menyampaikan surat terbuka kepada pihak yang berwenang, bahwa peningkatan nilai tambah usaha tambang beberapa produk, misalnya bauksit, berupa pengolahan dan atau pemurnian dalam negeri tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat karena hingga saat ini belum tersedia pabrik pengolahan dan atau pemurnian bauksit. hingga saat ini pabrik yang berdiri secara komersial hanya pt. indium sumatera utara yang memproduksi aluminium dengan kapasitas produksi aluminium ton pertahun. itupun bahan baku alumina sga (smelter grade alumina) masih impor. alumina sga ini selanjutnya yang diolah menjadi aluminium. untuk pabrik pembuatan sga indonesia, belum ada (satu) pabrik pun yang berdiri komersial dan berproduksi. hingga saat ini baru terdapat (lima) perusahaan ini sedang membangun pabrik alumina sga beserta kapasitas pabrik .nya (terlampir). dana yang dibutuhkan untuk membangun tempat pengolahan dan atau pemurnian (smelter) sangat besar, bahkan biaya perkiraan pembanguketerangan saksi para pihak terkait memeriksa bukti bukti para pemohon, para pihak terkait dan para pihak terkait ii: membaca kesimpulan tertulis para pemohon, presiden, para pihak terkait dan para pihak terkait indang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutny(selanjutnya mk ),ketentuan yang dimintakan untuk diuji adalahmahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang guo: legal standing pemohon bahwa dalamsa mencapai ratusan triliunan (bukti p 33c). itulah sebabnya tidak banyak investor yang tertarik untuk membangun smelter. selain itu, dibutuhkan suplai energi yang tidak kecil yang belum tentu tersedia dalam negeri. bahwa dengan demikian adanya larangan ekspor bijih juga, sehingga ketentuan ini secara tidak langsung bertentangan dengan perubahan kedua uud yangb, nomor tahun tidak lain adalah aturan pelaksana dari perubahan kedua uud apabila dilaksanakan, larangan ekspor bijih justru akan menyebabkan ratusan pengusaha tambang, berikut puluhan ribu karyawan yang bekerja perusahaan tambangdan bertentangan dengan uud bila dimaknai adanya larangan ekspor bijihidak hanya menyinggung soal penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam, melainkan juga menyinggung soal penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam tersebut untuk sebesar besar kemakmuran rakyat,se, para pemohon adalah pihak pihak,selain untuk kebutuhan para pemohon sendiri. untuk hal tersebut, para pemohon telah memperoleh izin dari negara yang menguasai kekayaan alam berupa bahan tambang tersebut melalui prosedur yang juga ditetapkan oleh negara, antara para pemohon, ada yang berorientasi pada penggalian bijih yang untuk selanjutnya diekspor luar negeri serta tidak berorientasi pada pengolahan dan pemurnian karena skala usaha yang kecil. pengolahan dan pemurnian dalam skala kecil tersebut justru tidak memberikan nilai tambah bagi sebagian pemohon, adalah tidak adil bila sebagian pemohon tersebutdan yang dimaknai sebagai adanya larangan ekspor bijih oleh pemerintah tidak hanya bertentangan dengan tentang prinsip negara hukum dan uud soal kepastian hukum yang adil, melainkan juga dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam uud terutama uud mengatur pengendalian ekspor, bukan larangan ekspor permohonan ini tidak dimaksudkan agar tidak ada pembatasan terhadap ekspor bijih yang merupakan produk yang tidak dapat diperbarui. pengendalian ekspor bijih merupakan sebuah keniscayaan karena negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam sesuai prinsip uud hal tersebut sesungguhnya telah diatur dalam yang lengkapnya berbunydengan demikian, jelaslah bahwa mengatur tentang pengendalian ekspor, bukan larangan ekspor. mandat yang diberikan kepada pemerintah adalah mengendalikan ekspor, bukan melarang ekspor: permohonan inkonstitusional bersyarat conditional unconstitutional) bahwa permohonan ini tidak dimaksudkan untuk membatalkan ketentuan dan karena pada dasarnya pemohon sepakat dengan ketentuan tersebut bahwa perlu peningkatan nilai tambah terhadap sumber daya mineral dan atau batubara melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian. namun, yang perlu dicegah adalah pemaknaan yang sewenang wenang oleh pemerintah terhadap ketentuan tersebut berupa larangan ekspor bijih yang akan mematikan usaha para pemohon, bahwa oleh karena itu permohonan ini meminta agar mahkamah menyatakan ketentuan dan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila dimaknai bahwa tersebut melarang. jadi, permohonan ini meminta suatu inkonstitutionalitas bersyarat (conditional unconstitutional) terhadap ketentuan dan kesimpulan berdasarkan uraian uraian atas, paraketentuan dan bertentangan dengan konstitusi bila dimaknai mengandung larangan ekspor bijih (conditional unions institutional). permohonan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu pemohon memohon majelis hakims atau ore) hingga dijatuhkannya putusan akhir dalam perkara ini mengingat pemaknaan tentang adanya larang ekspor ini telah merugikan para pemohon, dalam praktik persidangan mahkamah, putusan sela pernah dijatuhkan dalam perkara pengujian nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam putusan nomor puu vii putusan sela dibutuhkan agar pelaku usaha yang menjadi para anggota pemohon tidak dirugikan dan tidak terhenti usahanya sejak larangan ekspor bijih diberlakukan mulai januari petit petit dalam permohonan ini adalah sebagai berikut: menerima permohonan para pemohon untuk seluruhnyanomor bertentangan dengan uud bila dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau core)bila dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau core)pemohon: bukti s d fotokopi ktp pemohon, kecuali dan tidak diserahkankeputusan tentang pengesahan badan hukum perkumpulan, ad art dan npp. pelindo: bukti fotokopi surat izin usaha perusahaan angkutan laut, fotokopi surat keterangan perubahan domisili perusahaan, dan fotokopi surat perubahan penanggung jawab perusahaan pt. pelayaran eka ivanajasa. serta surat izin usaha perusahaan bongkar muat snpbm) pt. harapan utama andalan: bukti fotokopi catatan mengenai potensi kerugian pelayaran eka ivanajasa dan pt. harapan utama andalan: bukti fotokopi tanda daftar perusahaan koperasi, surat izin tempat usaha situ) dan surat izin usaha perdagangan sup): bukti nama dan jumlah pekerja koperasi tenaga kerja bongkar muat kedatangan mandiri, bukti fotokopi npp, surat keterangan terdaftar, surat izin tempat usaha situ), surat tanaftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan sup) dan salinan fotokopi bupati ketapang tentang persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada pt. lanang bersatu beserta laporannya, bukti fotokopi akta notaris berita acara luar biasa pt. tanjung air berani, dan: bukti s d fotokopi ktp, npp dan akta perusahaan pt. laba tekhnik metal: bukti fotokopi data kerugian pt. laba tekhnik metal terkait pelarangan ekspor mineral: bukti fotokopi ktp, fotokopi npp dan fotokopi akte perusahaan pt. pundi bhakti khatulistiwa, bukti fotokopi perincian investasi dan kewajiban pt. pundi bhakti khatulistiwa, bukti fotokopi ktp, npp dan fotokopi akte perusahaan pt. robusta kencana raya: bukti fotokopi biaya fixed variabel perbulan proyek spam periode januari s.d. desember pt. robusta kencana raya: bukti fotokopi ktp, akta pendirian perseroan terbatas, dirjen ahu nomor ahu .ah. tahun tentang persetujuan anggaran akta perubahan anggaran dasar perseroan, npp, surat tanda daftar perusahaan perseroan terbatas, surat izin usaha perdagangan sup) kecil dan surat izin usaha jasa konstruksi kegiatan usaha jasa pelaksana konstruksi pt. patriot cinta nusantara, bukti fotokopi data kerugian pt. patriot cinta nusantara akibat pelarangan ekspor mineral, bukti fotokopmenteri esdm. bukti fotokopi peraturan menteri esdm nomor tahun tentang perubahan kedua atasselain itu, para pemohon juga mengajukan delapan orang saksi dan empat orang ahli yang didengar keterangannya bawah sumpah, sebagai berikut: saksi para pemohon iskandar ikan saksi adalah pemegang iup bauksit pt. laman mining kabupaten ketapang, kalimantan barat: dengan adanya larangan ekspor maka kegiatan perusahaan saksi secara total berhenti, saksi memperoleh iup pada tahun terhadap area seluas hektar, saksi memperoleh perpanjangan izin iup eksplorasi pada tahun dan mendapatkan iup produksi pada tahuelah memperoleh iup produksi, saksi membangun infrastuktur yaitu jalan yang menuju arah pelabuhan sekitar km, jembatan jembatan penghubung, pelabuhan dan melakukan dredging atau pengerukan untuk area sekitar muara sungai agar pengiriman bauksit dapat dilakukan: saksi kemudian diminta untuk mengurus perizinan untuk dapat melakukan ekspor yang disebut clear and clean, kemudian saksi juga diminta untuk terdaftar sebagai ekspor yang terdaftar, setelah saksi mendapat rekomendasi dari dirjen minerva, saksi mengurus kementerian perdagangan, dan setelah saksi memperoleh perizinan tersebut sekitar bulan april saksi mencoba memulai ekspor, namun tidak boleh lagi melakukan ekspor sejak awal saat ini semua infrastuktur yang telah dibangun saksi menjadi terbengkalai, rusak dan sebagainya, dimana jika saksi akan memperbaikinya belum ada kepastian kapan dapat dilakukan ekspor kembali: saksi telah melakukan investasi sekitar miliar, juga dalamnya masyarakat lokal yang juga ikut membangun infrastruktur ikut terkena dampaknya. ferdinand iskandar saksi adalah direktur pt. pulau rusa tomita dan sebagai pemegang iup bijih nikel, pada tahun perusahaan saksi memutuskan untuk terjun pertambangan bijih nikel kabupaten kolaka utara, tujuan perusahaan saat itu adalah menjual mineral mentah luar negeri, tahun perusahaan saksi telah memperoleh dua surat kuasa pertambangan eksplorasi eksplorasi) yang masing masing diperoleh lokasi eksplorasi olooloho dan juga daerah tatkala, kabupaten kolaka utara, provinsi sulawesi tenggara: sesuai manat undang undang maka pada tahun saksi mengganti kuasa pertambangan menjadi iup terhadap kedua daerah penambangan tersebut, dan iup eksplorasi tatkala ditingkatkan menjadi iup pada tahun dengan luas hektar, saksi melakukan ekspor bijih nikel sejak tahun dan sempat terhenti pada tahun dengan adanya permen esdm nomor namun kembali melakukan usaha setelah memperoleh rekomendasi kementerdagangan kementerian luar negari melalui surat pengakuan epp eksportir terbatas tanggal mei dan masih berlaku sampai saat ini, sebagai pengusaha, saksi selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang ada. saksi juga menjelaskan bahwa untuk pengurusan izin bukanlah sesuatu yang mudah, membutuhkan keuletan dan kesabaran: usaha pertambangan merupakan bisnis orientasi yang bersifat jangka panjang, saksi juga sempat mengalami fluktuasi perubahan harga sehingga sampai kini perusahaan saksi belum dapat mengembalikan investasi mereka, perusahaan saksi juga telah membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, pembebasan lahan dan persediaan stok bijih nikel yang dikarenakan adanya larangan ekspor ini telah mengakibatkan perusahaan saksi menderita kerugian sekitar miliar termasuk melakukan phk terhadap karyawan dan memberhentikan kontraktor yang mempekerjakan lebih dari orang, kerugian pada tahun perusahaan saksi memiliki stok sebanyak ton bijih nikel dengan kadar sedang, saksi berharap awalnya harga akan naik sehingga dapat mencapai bep namun karena adanya larangan ekspor maka saksi harus menanggung biaya penggalian dan juga biaya transportasi dari tambang stok pal. hengky r.n saksi mulai usaha ekspor bauksit sejak tahun dan tahun menurut saksi jika mengetahui kelak pemerintah akan mengeluarkan regulasi tentang pelarangan ekspor maka saksi mungkin tidak akan berusaha bidang pertambangan bauksit: menurut saksi ketika memperoleh izin kuasa pertambangan yang kemudian menjadi iup menurut minerva dan tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk membangun smelter. pengusaha hanya diwajibkan untuk menyediakan bahan baku untuk industri yang berikutnya sesuai dengan butir larangan ekspor menyebabkan perusahaan saksi menghentikan usahanya, hal ini menyebabkan sekitar lebih karyawan yang di phk, dan dari kontraktor yang memiliki sekitar karyawan setengahnya sudah di phdangkan kerugian yang diperkirakan untuk tahun adalah sekitar miliar, sedangkan kerugian dari kontraktor sekitar miliar. kerugian semakin terasa besar karena investasi bukan saja terhadap pengadaan alat alat berat yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan usaha lain tetapi juga investasi dalam bentuk survei, hasil lab, jalan, pelabuhan dan stockpile. sugandi wiranto saksi sebagai perwakilan dari asosiasi pembiayaan indonesia: minerva dan sebagai tindak lanjut minerva telah disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, namun hingga saat ini polemik terhadap penerapan minerva terus bergulir, hal ini disebabkan karena penerapan minerva telah membawa konsekuensi yang luar biasa bagi kelangsungan usaha perusahaan tambang sektor ekonomi, terutama bagi kami industri jasa keuangan dan perbankan: dampak negatif dari minerva sudah mulai mengganggu kelangsungan usaha perusahaan pembiayaan yang mendukung bisnis pertambangan dan mineral baik secara langsung maupun tidak langsung, saksi melihat bahwa penerapan minerva masih membutuhkan dialog yang komprehensif antara pengusaha, pemerintah dan dpr untuk merumuskan rencana strategis dan road map terkait pengolahan, pemurnian mineral mentah dalam negeri demi kepentingan nasional yang lebih besar dalam mengatasi masa transisi penerapan menyerbu, saksi memandang masih banyak isu yang belum menemukan jalan keluar diantaranya kesiapan sarana infrastruktur listrik pendukung untuk mempercepat pembangunan pabrik, pengolahan dan pemurnian dalam negeri smelter, regulasi tentang tata ruang terkait dengan pembangunan smelter guna menimbang dampak limbah (bahan beracun dan berbahaya) yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia, dukungan modal dari perbankan dalam negeri maupun luar negeri yang masih kurang seiring dengan ketidakpastian kondisi saat ini, terutama dengan adanya larangan ekspor, ahli dari perusahaan pembiayaan yang sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan para investor dan berniat akan membangun smelter, akhirnya keputusan kredit kami hentikan karena tidak boleh lagi melakukan ekspor mineralnomor puu v dan putusan mahkamah selanjutnya yang telah menjadi semacam yurisprudensi tetapyang dimaksud atas dijelaskan lagi oleh mahkamah melalui putusan nomor puu vii sebagai berikut: dari praktik mahkamah perorangan wni, terutama pembayar pajak (tax player),hak formil maupun materiil, undang undang terhadap uud (halamaberapa dampak nyata yang saat ini telah terjadi perusahaan pembiayaan akibat implementasi minerva antara lain adalah meningkatnya angka non performing load. sebagai contoh saat ini total portfolio pembiayaan atau pembiayaan dari industri pembiayaan total ada triliun tahun dari triliun, kurang lebih adalah sektor usaha sewa guna usaha yang terkait dengan pinjaman alat berat untuk menambang. dari tersebut, kurang lebih triliun yaitu sekitar ada disektor pertambangan yaitu sekitar triliun. belum lagi meningkatnya jumlah objek pembiayaan diserahkan oleh debitur lesi ataupun saat ini debitur lesi atau kita sampaikan kalau dalam perusahaan pembiayaan itu adalah lesi, mulai menyerahkan alat alat tersebut kepada perusahaan pembiayaan, sebagai perusahaan pembiayaan juga kami tidak hanya membiayai pengadaan alat alat berat tapi juga pembiayaan motor, mobil dan lain sebagainya dan hal ini pun terkena dampaknya secara tidak langsung: banyaknya alat alat yang ditarik, harga jual kembali objek pembiayaan mengalami penurunan cukup tajam, nilai jual alat tersebut tidak mencukupi untuk menutupi hutang daripada kontraktor maupun para pemegang saham. perbankan baik bumn maupun swasta sebagai pendukung dana perusahaan pembiayaan saat ini telah memperketat penyaluran kredit sektor tersebut, sehingga ruang lingkup pembiayaan menjadi sempit: indra liesmanto saksi adalah pendiri pt. meta estetika graha, perusahaan penyewaan alat berat dan alat transportasi dengan wilayah kerja area perkebunan sawit dan area pertambangan: seiring dengan perkembangan, perusahaan saksi telah melakukan penambahan investasi sebesar miliar untuk pengadaan alat alat berat kendaraan dan alat transportasi lainnya seperti dump truck, drum trailer, excavator, buldoser dan lain sebagainya, investasi tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan pihak perbankan, lembaga leasing, sebagai kreditur untuk memberikan modal dan fasilitas kredit dengan perhitungan pengembalian dana tersebut dilakukan melalui masuknya pendapatan atau penghasilan jangka panjang yang diperoleh saksi sari kontrak kontrak rental alat berat pada proyek pertambrangan ekspor menyebabkan kerugian pada perusahaan saksi yaitu pertama, putusnya hubungan kerja sama secara sepihak dari para pelanggan saksi akibat hilangnya seluruh pendapatan perusahaan saksi yang semula diproyeksikan memasukannya melalui kerja sama jangan panjang: kedua, seluruh alat kerja baru yang terdiri dari unit alat berat dan unit drum truck seluruhnya stand by, tidak beroperasi dan terancam menjadi besi tua, ketiga, kewajiban pembayaran leasing yang macet ini telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan bank serta meninggalkan beban berat keuangan yang harus ditanggung perusahaan saksi: keempat, seluruh tenaga kerja yang ditempatkan lokasi tambang, baik tenaga ahli tambang, pengawas, staf operasional, staf administrasi, mekanik, operator, supir dan lain sebagainya dengan jumlah kurang lebih orang, dengan terpaksa phk oleh perusahaan saksi, kelima, roda kegiatan perusahaan saksi macet total, menanggung kerugian besar dan yang paling menyedihkan akibat pelarangan ekspor tersebut, saksi kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan dari bidang kerja yang telah dibina bertahun tahun. johnson sebatang saksi adalah manajer kepatuhan dan hse pt. internet utama services yaitu perusahaan penyedia jasa bagi kegiatan perusahaan pertambangan minerva, jasa yang diberikan adalah jasa penangkapan kualitas dan kuantitas produk batu bara dan tambang, dan analisa kadar bijih emas, nikel, besi, tembaga, mangan, bauksit dan semua mineral umumnya yang ada indonesia, selain itu juga pt. internet menyediakan jasa penetapan kualitas dan kuantitas ketika produk tambang tersebut akan diekspor. hal ini dilakukan dengan mengeluarkan laporan untuk kuantitas dan kadar produk tersebut sebagai dasar jual beli, yang terjadi antara penjual dan pembeli atau pengimtahun dan internet melayani sekitar untuk jasa penetapan kualitas dan kuantitas dari kegiatan ekspor bijih nikel dari indonesia keluar negeri, terutama cina, untuk mendukung operasional tersebut dan mendukung para partner pt. internet membangun beberpa kantor cabang termasuk laboratorium diseluruh wilayah indonesia, seperti sulawesi, kalimantan, padang, sorong. selain itu juga membuat kebijakan tenaga ahli, baik tenaga chemist, asisten chemist surveyor, xfactor yang ada lapangan, tenaga sampler yang jumlahnya cukup besar: perusahaan juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan lain untuk menyediakan sarana dukungan. perusahaan juga mempekerjakan tenaga tenaga lokal yang direkrut dari sekitar lokasi tambang yang cukup banyak: terjadi penurunan penelitian sampel yang dilakukan internet, yaitu pada tahun jumlah sampel yang diteliti oleh internet sebesar sampel, sedangkan pada tahun mencapai sampel dan pada periode januari februari tahun hanya menganalisa sampel: penurunan ini disebabkan karena pemegang iup dan ipk diberhentikan, sehingga sampel yang dikirimkan kepada internet juga berkurang: pelarangan ekspor menyebabkan berkurangnya jumlah sampel dan kapal yang diperiksa sehingga berhubungan langsung dengan pendapatan perusahaan saksi, terjadi penurunan penghasilan perusahaan sebesar sampai dan untuk tahun ini penurunan dapat dipastikan sebesar saat ini perusahaan terpaksa melakukan phk terhadap karyawan dan penutupan beberapa lokasi kegiatan usaha. haider mubarak kalkun saksi adalah pemilik pt. putra ketapang mandiri yang bergerak dibidang jasa tambang dan angkutan, sejak tahun perusahaan saksi bergerak dibidang jasa pertambangan bijih mineral dan pengangkutan hasil bijih mineral, perusahaan saksi mulai bergabung sebagai kontraktor pt. harta prima abadi mineral dengan kontrak penggalian, pemuatan, pengangkutan hingga saat ini. untuk melaksanakan kontrak tersebut perusahaan saksi harus menyiapkan tenaga kerja yang memadai sesuai standar yang dibutuhserta menyiapkan sarana pendukung berupa alat alat berat excavator, buldoser dan kendaraan pendukung lainnya: pada desember pt. harta prima abadi mineral meminta kepada perusahaan saksi untuk menghentikan kegiatan penambangan atau pengangkutan bijih mineral dimana hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pelarangan bijih mineral, dampak negatif dari kebijakan tersebut atas adalah perusahaan saksi melakukan phk terhadap orang karyawan dan mengalami sumber pendapatan perusahaan sekitar miliar selama periode januari samapai dengan april tertunggaknya pembayaran leasing kepada pihak ketiga dan lain sebagainya. jefri latief saksi adalah karyawan perusahaan pt. sbs yang bergerak bidang kontraktor pertambangan: sebagai kontraktor pertambangan, pt. sbs juga harus melengkapi perizinan berupa surat izin usaha pertambangan atau sup yang diterbitkan oleh departemen pertambangan, dan untuk mendapatkan izin tersebut bukan hal yang mudah, dibutuhkan waktu, pengalaman dan tenaga yang mumpuni: sejak tahun pt. sbs bekerja sebagai kontraktor pada pt. harta, hingga pada tahun perusahaan saksi melakukan investasi dengan tujuan peremajaan unit yang telah memakan investasi kurang lebih miliar. peremajaan ini dilakukan juga karena pt. harta memberikan tambahan pekerjaan untuk membangun jalan pauling km, proses pencucian bauksit atau pengoperasian washing plant dan pengolahan kolam tailing atau limbah: revenue yang diterima setelah penambahan unit adalah rata rata miliar per bulan dengan total karyawan sebanyak orang, namun pada awal tahun perusahaan saksi mendapat surat resmi dari pt. harta bahwa perusahaan diberhentikan karena harta dilarang untuk melakukan ekspor dan hal ini menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan saksi, kerugian yang dialami perusahaan saksi adalah hilangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, teruasing, supplier dan para karyawan. pt. sbs terpaksa melakukan phk terhadap orang karyawan, dan pegawai yang masih ada pun mengalami penurunan pendapatan sebesar 50x. ahli para pemohon prof. dr. saudi isra mengawali keterangan ini, terlebih dahulu ahli hendak mengingatkan kita semua bahwa penyelesaian masalah konstitusionalitas norma yang diajukan pemohon adalah. dalam konteks itu, posisi negara dalam hal ini diwakili pemerintah sebagai regulator harus mampu menghadirkan produk hukum yang berke adilan sekaligus memberikan kepastian hukum. satu sisi, ketentuan yang diterbitkan mesti mampu menjaga kepentingan nasional atas penguasaan mineral dan batubara untuk kemakmuran rakyat secara umum. sementara, lain sisi, regulasi harus dapat memberikan keadilan dan kepastian bagi kelangsungan pengusahaan pertambangan oleh badan hukum yang diberi izin oleh pemerintah untuk itu. hanya saja, beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang mineral dan batubara minerva) masih membuka ruang untuk hadirnya ketidakseimbangan antara dua kepentingan besar atas. sejumlah norma dalam minerva ketika dilaksanakan masih dapat ditafsirkan secara menyimpang dari maksud sesungguhnya dari norma yang ada. salah satunya adalah ketentuan dan minerva. mana, norma itulah yang dipersoalkan konstitusionalitas penafsirlam perkara ini. selengkapnya ketentuan tersebutfrasa wajib meningkatkan nilai tambah dalam dan frasa wajib melakukan pengolahan. dalam negeri dalam minerva dipahami pemerintah sebagai dasar hukum larangan menjual bijih (raw material dan ore) mineral luar negeri. pemahaman demikian diimplemen tarikan dalam bentuk menerbitkan peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana yang secara eksplisit melarang ekspor biji mineral. hal demikian, sebagaimana didalilkan pemohon, telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan kesewenang wenangan pemerintah dalam melaksanakan minerva, hingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon. terkait dengan pokok permohonan tersebut, ahli akan menjelaskan konstitusionalitas dan minerva dalam dua aspek, yaitu pertama, aspek rumusan minerva: kedua, implementasi undang undang minervadalam perspektif perumusan norma, persoalan minerva dapat dibaca dalam beberapa aspek. pertama, pengaturan dan penyelenggaraan pertama tangan minerva dilakukan dengan bersandar pada beberapa asas, yang diantaranya: asas manfaat, keadilan, keseimbangan dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa. penerapan asas manfaat menghendaki ayang dirumuskan dapat mendorong kemanfaatan yang lebih dari pengusahaan mineral dan batubara bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. asas keadilan menuntut agar substansi minerva mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. dalam hal ini, norma minerva juga harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam pengusahaan pertambangan. sebab, pihak pihak dimaksud tidak berada dalam posisi yang sama, baik dari aspek permodalan maupun jaringan usaha. sehingga norma minerva dan peraturan pelaksananya dituntut dirumuskan secara proporsional dan juga diimplementasikan secara berimbang pula. adapun asas keseimbangan dimaksudkan agar norma minerva mencerminkan dan sekaligus dapat menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individu, pelaku usaha, masyarakat, lingkung dan kepentingan bangsa dan negara secara umum. dalam konteks itu, keseimbangan pengusahaan oleh berbagai pelaku usaha yang juga tidak sama juga harus dijaga, agar jangan sampai norma yang ada mematikan sebagian pemegang iup dan memperkuat yang lain. sedangkan asas keberpihakan pada kepentingan bangsa dimaksud kan agar minerva mencerminkan keberpihakannya pada kepentingan anak bangsa dalam pengusahaan minerva. pengaturan pengusahaan mineral harus mencerminkan sifat dan watak kebangsaan indonesia. dalam hal ini, memilih keberpihakan pada pembinaan dan pemajuan perusahaan tambang nasional dan serta menjaga ketersediaan mineral bagi pemajuan kemakmuran rakyat merupakan konkretisasi dari asas dimaksud. kedua, kejelasan rumusan dan kepastian hukum dan minerva. jika dibaca secara cermat dan seksama, rumusan dan minerva sudah cukup jelasdalam konteks ini, secara sederhana dapat digambarkan, jika hasil pengusahaan pertambangan yang dilakukan selama ini hanya bernilai maka berdasarkan ini pemegang usaha tambang wajib meningkatkannya hingga menjadi atau lebih. nilai tambah itulah yang diwajibkan atau dibebankan bagi pemegang iup dan ipk. ketentuan tidak dapat dimaknai selain itu, karena norma tersebut jelas, tegas dan tidak dapat ditafsirkan lain. dalam konteks ini, rumusan minerva telah memenuhi asas kejelasan rumusan sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. begitu juga dengan minerva nambangan dalam negeri. pada prinsipnya, rumusan tersebut juga cukup jelas. mana,hanya saja, ketika diimplementasikan, norma tersebut justru dita siakan sebagai larangan menjual bijih mineral luar negeri. pemerintah secara resmi menerbitkan larangan itu melalui peraturan menteri esdm nomor tak berselang lama, kebijakan pelarangan tersebut diubah menjadi diperbolehkan menjual bijih mineral luar negeri setelah mendapat rekor mendaki dari menteri c.g direktur jenderal permen esdm nomor kemudian kebijakan tersebut diubah lagi dengan diperbolehkannya menjual biji mineral luar negeri sampai batas waktu januari permen esdm nomor fakta ini seakan membantah penilaian bahwa dan minerva memiliki rumusan yang jelas. apakah memang demikian? terkait hal itu, perlu ditekankan sekali lagi bahwa rumusan minerva secara tekstual sudah jelas, tetapi norma tersebut menjadi tidak jelas atau kabur ketika pemerintah keliru memahami dan menafsirkan ketentuan tersebut. sebab, sangat tidak tepat bahkan keliru jika dan minerva ditafsirkan sebagai larangan penjualan biji mineral luar negeri. selain itu, logika pelarangan ekspor biji mineral yang mendasarkan pada dan minerva sama sekali tidak nyambung. sebab, sebuah kewajiban seharusnya linear dengan sanksi. mana, jika pihakbebani kewajiban tak melaksanakan kewajibannya, maka yang harus dijatuhkan bagi yang bersangkutan adalah sanksi, bukan larangan penjualan luar negeri. konsekuensi dari kewajiban adalah sanksi, bukan larangan. sebab, kewajiban dan larangan berada dalam satu level, dalam arti sama sama sebagai norma pokok. dalam perumusan norma, bisa saja sebuah ketentuan berisi perintah, kewajiban atau larangan. mana, jika perintah, kewajiban atau larangan tersebut dilanggar, maka pelanggar akan diancam terkena sanksi. sehingga akan menjadi aneh, bahkan bertentangan dengan logika perumusan norma jika ketentuan yang berisi kewajiban justru diiringi dan ditafsirkan dengan pelarangan. dan minerva sangat jelas berisi norma terkait kewajiban. pelanggaran terhadap kewajiban tersebut linear dengan ancaman dikenai sanksi. sehubungan dengan itu, minerva juga telah merumuskan secara eksplisit ancaman sanksi bagi pihak pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam minerva, yaitu menyatakan: menteri, gubernur, atau bupati walikota sesuai dengan kewenangan , ipr, atau ipk. keberadaan minerva semakin menegaskan bahwa penafsiran pemerintah atas implementasi dan minerva sangat keliru. mestinya, ketentuan lebih lanjut dari minerva, baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan perundang undangan yang lebih rendah sinkron dengan maksud minerva. mana, kewajiban dalam dan tidak ditafsirkan sebagai larangan ekspor, melainkan harusnya ditaksir sebagaimana adanya. mana, bila pemegang iup tidak melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan dalam negeri, maka dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalambukan tindakan penjualan luar negeri nya yang dilarang dan diberi sanksi, melainkan kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian yang tidak dilakukan dalam negeri yang mesti dijatuhi sanksi administratif. sehubungan dengan itu, penafsiran pemerintah baik dalam bentuk pelarangan ekspor bijih mineral maupun kebijakan memperbolehkan ekspor biji mineral berbatas waktu sampai januari sama sekali tidak sesuai dengan maksud dan minerva. samping menimbulkan kerancuan dari maksud rumusan yang ada, juga berpotensi menimbulkan terjadinya ketidakpastian hukum. padahal, kepastian hukum dari rumusan undang undang merupakan asas yang harus dipatuhi dalam pembuatan dan pelaksanaannya. selain itu, kebijakan pelarangan ekspor sampai batas waktu tanggal januari juga tidak sesuai dengan politik hukum penyelenggaraan pertambangan. sebab, arah penyelenggaraan pertambangan sebagaimana dimuat dalam minerva adalah pengendalian produksi dan ekspor dalam rangka menjaga kepentingan nasional, bukan pelarangan ekspor. dalam hal ini, ketika pemerintah mengambil kebijakan pelarangan ekspor biji mineral, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut bertentangan dengan arah politik hukum pertambangan yang dibangun. berdasarkan uraian atas, menjadi sangat berawalan dan sudah pada tempatnya jika permohonan pemohon yang meminta agar dan minerva dinyatakan inkonstitusional bersyarat (conditional unconstitutional) dikabulkan oleh mahkamah. selanjutnya, yang ketiga, terkait pemahaman dan penafsiran pemerintah bahwa tenggat akhir pelaksanaan kewajiban melakukan pemurnian hasil penambangan sebagaimana diatur dalam minerva, selambat lambatnya (lima) tahun. tenggat waktu dimaksud diberlakukan bagi semua pemegang iup, termasuk pemohon. mana, tenggat lima tahun sejak minerva disahkan jatuh pada tanggal januari dalam minerva, tidak diatur batas akhir pelaksanaan pemurnian oleh pemegang iup sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tenggat akhir hanya ditemukan bagi pemegang kontrak karya sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan minerva, yaitu dalam minervpp.dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art)bahwa pemohon dalam rangka mengusahakan agar pemerintah tidak melarang ekspor bijih mineral karena bertentangan dengan undang undang, pemohon telah melakukan kegiatan mengadvokasi seluruh anggota asosiasi dengan berbagai usaha dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperjuangkan hak hak perusahaan yang tergabung dalam asosiasi dan melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batubara lampiran). tafsir pemerintah terhadap minerva telah menghalangi pencapaian visi dan misi serta kegiatan pemohon karena pengendalian ekspor yang dibungkus dengan dalih kepentingan nasional telah ditafsirkan oleh pemerintah sebagai bentuk pelarangan kegiatan ekspor mineral dan batubara, yang sebelumnya telah diputuskan mulai berlaku pada tanggal januari akibat dari tafsir keliru pemerintah, anggota pemohon pt. manunggal sarana surya pratama telah mengalami kerugian investasi akibat larangan ekspor mineral sebesar rp. milyar. sehingga hingga saat ini perusahaan telah melakukan pemberhentian kerja kepada sekitdalam ketentuan atas, subjek hukum yang dikenai pembatasan waktu adalah pemegang kontrak karya. mana setiap pemegang kontrak karya pertambangan yang sudah beroperasi harus memenuhi kewajiban melakukan pemurnian hasil penambangan dalam negeri. ketentuan peralihan tersebut hanya berlaku bagi pemegang kontrak karya, tidak bagi pemegang iup. sekiranya dilihat dari aspek ilmu perundang undangan, ketentuan peralihan merupakan ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang undang yang lama dengan keadaan baru berdasarkan undang undang yang baru. aturan peralihan ditujukdan mengatur hal hal yang bersifat transisional. dalam hal ini, yang terkena dampak transisi undang undang adalah pemegang kontrak karya. sebab, ketentuan peralihan minerva (yaitu: secara spesifik menentukan subjek pada masa peralihan dengan menggunakan frasa pemegang kontrak karya . berdasarkan norma tersebut, hanya pemegang kontrak karya lah yang dibebani kewajiban pemurnian dalam waktu selambat lambatnya lima tahun sejak minerva disahkan. sedangkan dari aspek substansi, pemberian tenggat bagi pemegang kontrak karya adalah dalam rangka mewujudkan asas kepentingan bangsa. mana, bangsa indonesia tidak hanya sekadar mendapatkan royalti penjualan biji mineral, melainkan harus mendapat lebih. oleh sebab itu, pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian dalam negeri. dengan harapan, terdapat investasi baru dalam negeri yang dapat memberikan multiplier effect bagi bangsa indonesia, baik dalam bentuk penambahan penerimaan negara, pajak maupun tambahan lapangan pekerjaan. dengan batas waktu yang termuat dalam ketentuan peralihan minerva, pemerintah harus bersikap tegas bagi setiap pemegang kontrak karya. pemegang kontrak karya yang kedapatan melanggar harus ditindak atas pelanggaran yang terjadi. segala negosiasi negosiasi untuk menunkewajiban tersebut harus ditolak. sebab, waktu lima tahun sudah cukup bagi mereka untuk menyediakan membangun fasilitas smelter untuk pengolahan dan pemurnian hasil penambangan. selain itu, dengan telah puluhan tahun mengeksploitasi sumber daya mineral indonesia, secara finansial hampir mustahil pemegang kontrak karya tak mampu menyediakan fasilitas pengolahan dan pemurnian. konstruksi yuridis atas semakin memperkuat petunjuk terkait kekeliruan kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan waktu bagi pemegang kontrak karya kepada pemegang iup. seharusnya, ketentuan peralihan diberlakukan secara tepat sesuai dengan substansi yang diinginkan oleh norma itu sendiri. selanjutnya akan dijelaskan persoalan inimineral dan batubara merupakan bagian dari kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi indonesia. sehingga sumber daya alam dimaksud berada bawah penguasaan negara dan harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana termaktub dalam uud pertanyaannya: bagaimana seharusnya pemerintah memosisikan diri dalam penyelenggaraan pertambangan mineral sesuai dengan konsep hak menguasai negara? sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan disinggung tentang makna hak menguasai negara dalam uud terkait hal itu, mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu telah memberikan tafsir resmi atas makna frasa dikuasai negara dalam uud dalam putusan tersebut mahkamah menyatakanmakmur . keberadaan minerva yang mewajibkan pemegang iup melakukan peningkatan nilai tambah sumber daya mineral tentunya sejalan dengan berbagai fungsi hak menguasai negara sesuai tafsir mk. demikian pula dengan pengendalian produksi dan ekor, juga menjadi bagian dari kebijakan yang harus diambil pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengelolaan sumber daya mineral. dua kebijakan tersebut mesti diambil untuk menjaga keterpenuhan kebutuhan mineral nasional. hanya saja, semua fungsi yang melekat pada hak menguasai negara atas sumber daya mineral harus dijalankan secara adil agar maksud pengelolaannya untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dapat wujud kan. pemerintah harus menghindar dari melahirkan kebijakan yang dapat merugikan sebagian pihak yang telah diberi izin (licenti) berupa iup, serta berpeluang menguntungkan sebagian yang lain. terkait hal itu, kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil enam tangan dalam negeri sebagaimana diamanatkan minerva harus dibaca, ditafsirkan dan diimplementasikan secara proporsional. jika tidak, norma tersebut sangat mungkin menyebabkan mati atau bangkrutnya pemegang iup berskala kecil dan menengah nasional. hal itu sangat mungkin terjadi jika mereka harus dibebani kewajiban menyediakan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) sendiri atau wajib memurnikan hasil penayangannya dengan menggunakan fasilitas iup dan ipk lainnya.dangkan pilihan memurnikan hasil penambangan menggunakan fasilitas pemegang iup dan ipk yang lain membuka ruang terjadinya monopoli oleh pemegang iup maupun kontrak karya bermodal besar, yang bagi mereka, penyediaan smelter tidaklah terlalu sulit. sehubungan dengan itu, juga harus diingat, mayoritas perusahan perusahan pertambangan bermodal besar adalah milik asing. pada saat fasilitas pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan hanya baru mampu dibangun oleh mereka, lalu pemerintah dalam waktu singkat juga membebani setiap pemegang iup (termasuk skala kecil dan menengah) memurnikan hasil penambangan dalam negeri, maka yang amat mungkin terjadi, semua hasil penambangan hanya dapat dilakukan perusahaan perusahan asing. pada saat bersamaan, hal tersebut termasuk membuka ruang terjadinya monopoli dalam penjualan hasil tambang yang telah dimurnikan luar negeri (ekspor). dengan begitu, paling tidak pemegang kontrak karya (perusahaan asing) akan berperan besar dalam mengendalikan ketersediaan sumber daya mineral indonesia. untuk menghindari itu, kewajiban pengelolaan dan pemurnian hasil tambang harus diimplementasikan secara proporsional. mana, pemegang kontrak karya wajib memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas smelter dalam jangka waktu lima tahun sejak minerva disahkan. sedangkan bagi pemegang iup lainnya (terutama perusahaan pertambangan nasional yang masih sedang berkembang), pemerintah harus memberikan waktu yang cukup bagi mereka untuk memiliki kemampuan guna membangun fasilitas pemurnian, baik sendiri sendiri maupun konsorsium. sebab, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, waktu lima tahun hanya diperuntukkan bagi pemegang kontrak karya. sedangkan bagi pemegang ipu, pemerintah untuk tujuan memberikan pembinaan dan pengembangan perusahan perusahaan pertambangan nasional mesti memberikan waktu yang lebih panjang. lagi pula, kelonggaran waktu yang diberikan kepada pemegang iup tidak akan menyebabkan pemerintah dituntut atas tuduhan melanggar minerva. sebab, minerva yang menjadi dasar pembatasan waktu hanya mengikat bagi pemegang kontrak karya, tidak bagi pemegang iup. selain itu, sikap dan kebijakan proporsional terkait penafsiran dan minerva sangat dituntut dalam hal mengatur lebih lanjut pemegang iup berskala kecil dan menengah yang berorientasi ekspor. dalamterbatasan yang dimiliki, beberapa pemegang iup hanya berorientasi menjual biji mineral. atas dasar minerva tidak melarang ekor biji mineral, pemerintah seyogianya memberi ruang bagi pemegang iup skala kecil dan menengah secara proporsional pula. untuk itu, yang harus diterapkan adalah kebijakan pengendalian ekspor, bukan pelarangan ekspor. mana, langkah itu juga diiringi dengan stimulus dan intervensi pemerintah untuk membangun fasilitas smelter. setidaknya, langkah intervensi dimaksud dapat melindungi sekaligus membantu perusahaan tambang nasional untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertimbangannya. dengan begitu, perlakuan berbeda mesti diambil pemerintah atas pemegang iup dan kontrak karya yang memiliki level dan kemampuan yang juga berbeda. pemerintah tidak dapat menafsirkan dan menerapkan dan secara sewenang wenang dengan memukul rata semua pegang iup tanpa melihat skala pengusahaan pertambangan yang mereka miliki. sinilah sebetulnya keadilan pemerintah dituntut dan diperlukan. lagi pula, sudah seharusnya pemerintah memberikan sedikit ruang dan kelonggaran bagi perusahaan perusahaan nasional pemegang iup bila dibanding pemegang kontrak karya. kebijakan begitu setidaknya ditujukan untuk memperkuat penguasaan dan pengelolaan aset aset nasional oleh anak bangsa sendiri. langkah itu merupakan salah satu esensi dari pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana diatur dalam uud apapun penilaian mahkamah terkait permohonan yang diajukan pemohon, hal paling penting untuk dipertimbangkan adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam nasional tetap dapat dikelola oleh anak bangsa sendiri dan dipergunakan juga untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. jangan sampai kebijakan pengelolaan sumber daya mineral seolah olah berlatar belakang kepentingan nasional, tetapi dibaliknya membonceng agenda memperkuat cengkraman kuku asing dalam pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan mineral indonesia. oleh karena itu, perlakuan berbeda antara pemegang kontrak karya dengan pemegang iup (terutama perusahan nasional) harus diambil. jangan sampai pemerintah memperlakukan orang pelaku usaha tambang yang beda level secara sama. sebab, hal itu akan menjadi ladang bersamanya ketidakadilan dalam dunia pertambangan. selain itu pula, memperkontrak karya secara sama justru semakin memperkuat peran asing dalam pengelolaan dan pemurnian hasil penambangan mineral. dengan semangat itulah kiranya, keseimbangan kepentingan pengelolaan aset aset nasional untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat dan kepentingan membina berbagai usaha nasional yang dikendalikan anak anak bangsa dapat dijaga. sesuai semua paparan atas, guna meluruskan tafsir dan minerva yang digunakan pemerintah saat ini, sudah selayaknya mahkamah memberikan tafsir yang sesuai dengan politik hukum lahirnya minerva. mana, ketentuan tersebut tidak dapat diartikan sebagai larangan menjual bijih mineral luar negeri melainkan hanya kewajiban untuk mela bukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri, yang dalam pelaksana annya juga harus dilakukan secara adil dan berkepastian hukum oleh pemerintah. dr. faisal basri ahli menjelaskan terkait dengan peran negara untuk memajukan perekonomian lewat penguatan industri dan peningkatan nilai tambah nasional: menurut ahli pengaturan bisa berbentuk pengaturan produksi atau pengendalian produksi dan pengaturan ekspor dan bukan larangan terhadap kegiatan produksi. pengaturan ekspor bisa dengan menerapkan pajak ekspor atau bea keluar, jika keadaan memaksa bisa melakukan pembatasan kuota ekspor, jadi ekspor dibatasi untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dalam negeri: larangan ekspor menyebabkan produksi terhenti karena belum ada industri pengolah bauksit, jadi membuat jeda produksi karena tidak ada yang menampung hasil produksinya, pengusaha bagaimanapun juga harus dipandang sebagai mahluk ekonomi yang memilih berinvestasi bidang usaha tertentu berdasarkan pertimbangan memperoleh keuntungan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. pengusaha juga melakukan kegiatan produksinya dan menjual hasilnya jika ada pasmenjadi aneh karena tiba tiba tidak ada pasar untuk bauksit dan nikel akibat larangan ekspor seraya belum ada yang bisa menampung produksi dalam negeri, hal ini merupakan bentuk kebijakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan bertentangan dengan semangat sebagai contoh ketidakpastian itu bahwa undang undang tidak menyatakan satu kata pun tentang larangan ekspor, namun yang keluar setahun kemudian memegang iup operasi produksi dan ipk operasi produksi dapat melakukan ekspor mineral dan batu bara yang diproduksi setelah terpenuhinya kebutuhan batu bara dan mineral dalam negeri sesuai dengan yang dimaksud dalam menurut ahli bahwa belum sesat, tetapi permen mulai sesat karena melarang ekspor bijih paling lambat bulan sejak berlakunya peraturan menteri ini: namun setelah dilakukan judicial review mahkamah agung maka kebijakan berubah lagi melalui permen yang mengizinkan ekspor asal dapat rekomendasi. jika keadaan regulasi seperti ini maka tidak akan ada pengusaha yang mau berinvestasi indonesia, karena regulasi dapat berubah ubah dengan sangat cepat: ahli mengajukan data bahwa dari tahun sampai dengan tahun terjadi penurunan ekspor dalam volume bauksit, karena tidak ada penggunaan dalam negeri maka produksi bauksit sama dengan produksi ekspor dan telah terjadi penurunan dari awal sekitar koma sekian menjadi koma sekian, hal ini diakibatkan oleh permen tentang pelarangan ekspor tersebut, efek dari diberlakukan permen tersebut sangat luar biasa, sekarang tiba tiba sebesar ton pada tahun tidak ada sama sekali. padahal juta ton itu dihasilkan oleh beberapa ribu pengusaha, beberapa puluh ribu buruh yang tiba tiba usaha mereka hilang dan merugi akibat investasi yang telah ditanamkan, jika dibandingkan antara kegiatan tambang dan kegiatan sawit, mengapa kegiatan sawit mau membangun pengolahan, sedangkan perusahaan tambang tidak mau membuat pengolahan?kala pengolahan sawit relatif lebih kecil, tidak padat modal dan tidak padat teknologi juga, sedangkan perusahaan tambang skala pengolahannya relatif besar, padat modal dan teknologi, oleh karena itu kegiatan tambang sangat sulit dilakukan tanpa bantuan pemerintah. pemerintah cina membantu pengusaha tambang dengan cara menyediakan listrik murah, menyediakan jalan, membangun jalan, membangun pelabuhan yang menunjang untuk fasilitas pengolahan smelter, larangan ekspor merupakan kebijakan yang inferior. kebijakan perdagangan luar negeri yang lebih superior bagi peningkatan kesejahteraan nasional atau first based solution adalah kebijakan yang berdasarkan mekanisme harga ketimbang non price mechanism, seperti kuota atau larangan ekspor, larangan ekspor berpotensi besar menimbulkan praktik perburuan rente dan memperburuk struktur pasar seperti yang terjadi pada kasus daging sapi, kasus gula dan bawang putih: untuk kasus larangan ekspor bauksit yang secara otomatis menghentikan produksi karena belum ada pabrik pengolahan atau pabrik alumina, maka pihak yang serta merta diuntungkan adalah pedagang bauksit dunia, hal ini disebabkan karena tiba tiba juta ton pasokan bauksit dari indonesia menghilang dari pasar dunia dan harga melonjak dan menguntungkan pedagang dunia, lebih lanjut pedagang internasional ini bekerja sama dengan pengusaha indonesia untuk membangun pabrik alumina indonesia, seperti yang direncanakan oleh investor rusia, rusia yang akan bekerja sama dengan ketua umum kadin. oleh karena itu modal untuk membangun pabrik pengolahan datang dari luar yang dikucurkan oleh kebijakan pemerintah indonesia, adanya pabrik baru pun tidak serta merta dapat mengolah seluruh produksi bauksit indonesia, satu pabrik akan mampu mengolah sekitar dari tingkat produksi bauksit indonesia tahun sebagai perbandingan australia yang termasuk negara maju pun tetap melakukan ekspor bauksit meskipun telah memiliki alumina dan alumunium. pemerintah memberikan pilihan kepada rakyatnya, jika aluminauntungkan maka silahkan bangun alumina dan pemerintah australia menyediakan fasilitas yang seharusnya memang disediakan oleh negara. simon sembiring, ph. pendahuluan implementasi dari nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara, sebagai pengganti nomor tahun tentang pokok pokok pertambangan baik berupa aturan pelaksanaannya melalui peraturan pemerintah pp) maupun peraturan menteri permen), ternyata memberikan produk hukum yang tidak selaras dengan nya sendiri , sehingga menimbulkan implementasi pengelolaan pertambangan nasional indonesia tidak lagi konsisten dengan asas nomor yaitu: manfaat, keadilan dan kesinambungan: keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi dan akuntabilitas serta berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hal ini telah menodai salah satu tujuan utama pengelolaan mineral dan batubara, , yang dinyatakan dalam penguasaan mineral dan batubara. sesuai dengan jiwa uud maka implementasi penguasaan mineral dan batubara dalam nomor ini diatur pada bab iii melalui dan jelas menyatakan bahwa mineral dan batubara merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penguasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. kemudian menyatakan bahwa: demi kepentingan nasional, pemerintah setelah berkonsultasi dengan dpr dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral batubara untuk kepentingan dalam negeri. hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme pengendalian produksi dan ekspor, dan pemerintah berwewenang menetapkan jumlah produksi setiap provinsi dan pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah produksi dimaksud. pengaturan lebih lanjut dari ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah pp) sehingga jelas mekanisme penetapan kebijakan tersebut serta, jenis mineral, dan kualitas batubara yang bagaimangolongkan ataupun dikategorikan sebagai pengutamaan untuk kepentingan dalam negeri . oleh karena penguasaan mineral dan batubara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka perizinan, bimbingan, pengawasan dan pembinaan pengembangan usaha pertambangan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah dengan kewenangan yang jelas serta adanya koordinasi yang jelas pula. dengan demikian, apabila dikaitkan dengan ketentuan penetapan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan mineral dan batubara nasional sebagaimana pada dan jelas terlihat adanya jalinan negara kesatuan republik indonesia nkri) yang jelas dan sekaligus merupakan kaitan yang sangat erat dengan pelaksanaan otonomi daerah sub sektor pertambangan. izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha pertambangan khusus ipk). izin usaha pertambangan iup) dapat diberikan baik oleh pemerintah, provinsi, kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya masing masing. bagi setiap pemegang iup eksplorasi dijamin untuk memperoleh iup produksi sepanjang semua persyaratan kewajibannya dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku iup operasi produksi pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tahun dan dapat pula diperpanjang kali, masing masing tahun. oleh karena itu apabila suatu badan hukum telah memperoleh iup operasi produksi dari pemerintah pemerintah daerah, maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dianggap telah terpenuhi. pertanyaannya, apakah pada saat iup operasi produksi diterbitkan, sudah dicantumkan bahwa pada januari tidak diperkenankan lagi untuk mengekspor hasil produksinya berupa mineral? demikian juga terhadap izin usaha pertambangan khusus ipk), yang pada kenyataannya sampai sekarang sebenarnya belum ada, karena areal operasinya terletak pada wilayah pencanangan negara wpn)' yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagaimana diamankyang dampaknya juga dirasakan keluarga pekerja serta masyarakat areal tambang (bukti p 12a). bahwa pemohon merupakan badan hukum privat yang menjalankan kegiatan usaha jasa pertambangan. pt. pelayaran eka ivanajasa merupakan agen kapal yang mendapatkan surat izin usaha perusahaan angkutan laut nomor bxx al58 dengan npp pt. harapan utama andalan merupakan perusahaan bongkar muat yang telah mendapatkan surat izin usaha perusahaan bongkar muat snpbm) nomor lsd.b dengan npp pelarangan ekspor mineral dan batubara oleh pemerintah juga telah memberikan dampak secara langsung terhadap kelangsungan usaha. sehinggga kebijakan tersebut menurut pemohon berpotensi melanggar hak konstitusional, bahkan telah terdapat kerugian aktual dari kebijakan pemerintah melakukan pelarangan kegiatan ekspor mineral dan batubara. (bukti kegiatan usaha kedua perusahaan pemohon bergantung pada kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan perusahaan pertambangan. kerugian yang dialami oleh pemohon ii, dalam hal ini pt. pelayaran eka ivanajasa yang merupakan agen kapal (shipping agent), potensi kerugian yang diderita karena tidak adanya pendapatan sebesar rp. (empat milyar rupiah), sehingga karyawan perusahaan yang jumlahnya (enam puluh) orang terancam kehilangan pekerjaan. sedangkan pt. harapan utama andalan yang merupakan perusahaan bongkar muat (stevedoring company) yang memiliki total handling kapal untuk memuat barang tambang per tahun kapal dengan muatan ton, berpotensi mengalami kerugian pendapatan sebesar rp. (empat puluh milyar rupiah), sehingga karyawan perusahaan yang jumlahnya sekitar (dua ratus lima puluh) orang akan kehilangan pekerjaan, karena terhentinya aktivitas perusahaan dan ketiadaan pendapatan untuk membayar gaji karyawan (bukt(bukti yang juga terkena dampak langsntu perlakuannya sama dengan iup. perbedaannya adalah bahwa ipk diterbitkan oleh pemerintah pusat. hak dan kewajiban iup dan ipk pada nomor disebutketentuan ini menjamin adanya kebebasan bagi pemegang iup ipk produksi, setelah membayar iuran produksinya (royalty) untuk memiliki dan memperdagangkan hasil mineral yang telah diproduksinya. hak ini terjadi secara hukum, karena dengan membayar royalty, maka telah terjadi pemindahan kepemilikan dari negara kepada pemegang iup ipk, sehingga demi hukum pula pemegang iup iup otomatis mempunyai hak untuk memperdagangkan mineral tersebut, termasuk untuk mengekspornya. nomor mewajibkan pemegang iup dan ipkada dinyatakan bahw: pemegang iup dan ipk ini dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari iup dan ipk lainnya hal ini berarti bahwa iup dan ipk operasi produksi dapat menjual produksi mineralnya kepada pemegang iup ipk yang mempunyai unit pengolahan maupun pemurnian yang kapasitasnya masih memadai. dalam industri pertambangan hubungan seperti ini bisa ditempuh melalui jalur yaitu: pertama yang punya fasilitas pengolahan dan pemurnian memberi jasa kepada yang tidak mempunyai pengolahan dan pemurnian atau kedua, bisa juga iup ipk menjual mineralnya langsung kepada pihak yang mempunyai fasilitas pengolahan dan pemurnian. ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah serta pengolahan dan pemurnian diatur dengan plasan melihat dan serta nomor atas, yang pelaksanaannya diatur kemudian dalam pp, maka diharapkan bahwa nya seharusnya sinkron satu sama lain, sehingga memberikan adanya suatu kepastian hukum atas pengendalian produksi dan ekspor disatu pihak serta kewajiban mengolah dan memurnikan produk mineral didalam negeri dipihak lain, guna mencapai nilai tambah bagi peningkatan perekonomian nasional. tujuan ini sangat baik dan perlu didukung oleh setiap pihak dalam pengelolaan pertambangan nasional. dalam nomor tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ternyata pengaturan dimaksud atas tidak sinkron. menyatakan bahwa pemegang iup dan ipk produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan atau batubara untuk kepentingan dalam negeri: menteri menetapkan kebutuhan dimaksud yang meliputi kebutuhan untuk industri pengolahan dan pemakaian langsung didalam negeri: pemegang iup ipkdalam negeri: ketentuanalam peraturan menteri. pada nomor dinyatakan bahwa pemegang iup produksi yang mengekspor mineral dan atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh menteri dalam hal logam dan batubara, oleh gubernur atau bupati walikota sesuai kewenangannya untuk mineral bukan logam dan batuan. harga patokan ditentukan berdasarkan mekanisme pasar serta ketentuan lebih lanjut tata cara penetapan harga patokan diatur dengan peraturan menteri. nomor juncto nomor tahun menyatakan bahwa pemegang iup produksi yang melakukan penambangan mineral logam dan telah melakukan kegiatan pengolahan dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam jumlah tertentu. hal ini mengandung pengertian bahwa bagi pemegang iup produksi yang menambang mineral logam yang belum. melakukan pengolahan tidak dapat melakukan penjualan keluar negeri (ekspor)?perubahan kedua atas nomor tahun sangat bertentangan dengan dan nomor bahkan minerva itu sendiri, dimana tidak ada satu yang menyatakan larangan ekspor terhadap mineral . demikian juga turunan dari nomor tahun berupa permen esdm nomor tahun yang menyatakan bahwa bagi iup produksi yang sudah mengolah dalam batas tertentu dapat melakukan penjualan keluar negeri dalam batas tertentu. dari nomor dan nomor yang sama sama berlaku telah menunjukkan ketidak pastikan hukum, sehingga terlihat bahwa implementasi nomor ini baik berupa dan permen sebagai aturan pelaksanaannya telah kehilangan arah . oleh karena itu, sebaiknya produk hukum dan permen ini harus dikembalikan kepada induknya nomor yaitu: tidak ada satu maupun yang menyatakan adanya larangan ekor bagi produksi mineral maupun batubara oleh pemegang iup maupun ipk: melakukan pengolahan dan pemurnian bagi iup dan ipk produksi adalah merupakan kewajiban , sehingga jelas ditetapkan dalam bahwa bagi iup ipr dan ipk yang tidak melakukan kewajibannya (termasuk dan diberi dan atau, pencabutan iup, ipr atau ipk. kesimpulan nomor tentang pertambangan mineral dan batubara tidak ada satu maupun yang melarang ekspor mineral dan batubara. dan seharusnya tidak dikaitkan dengan larangan ekspor , tetapi harus dijabarkan secara rinci dalam mengenai tahapan, kondisi kondisi yang diberikan oleh pemerintah, jumlah kapasitas unit pengolahan dan pemurnian yang cukup bagi komoditi mineral logam dengan mempertimbangkan konservasian cadangan dan potensinya serta lokasi pembangunan unit pengolahan dan pemurnian. guna kepentingan nasional, maka apabila bermaksud mengendalikan produksi dan ekspor, seharusnya menggunakan nomor dan dan tidak ada relevansinya dengan dan nomor yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian. bagi iup dan ipk yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana pada dan seharusnya dikenakan sanksi administratif sesuai dengan nomor dengan demikian pelaksanaan undang undang ini konsisten, dan tidak menyimpang dari asas seperti partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dan tujuannya, antara lain menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. dr. ir. arif siregar waktu yang diberikan oleh mengenai keharusan untuk mengolah dan memurnikan hasil tambang demi peningkatan nilai tambah adalah tidak cukup: beberapa kondisi riil yang perlu dipahami sebelum melangkah pada pengolahan dan pemurnian dalam negeri adalah pertama, tidak semua mineral harus diolah dan dimurnikan, sehingga kewajiban untuk mengolah dan memurnikan tidak dapat diterapkan pada setiap galian tambang karena setiap mineral memiliki sifat kondisi fisik dan karakteristik yang berbeda satu sama lain, selain itu penggunaan akhir dari masing masing bahan tambang serta permintaan pasar harus dipertimbangkan, kebijakan terkait pengolahan dan pemurnian sebaiknya diatur tersendiri dalam kebijakan mineral nasional (mineral policy), karena sampai saat ini indonesia belum memiliki kebijakan mineral yang jelas, dalam mineral policy tersebut nantinya akan diperjelas beberapa aspek yang terkait langsung dengan program nilai tambah, seperti jumlah cadangan mineral, sumber daya manusia, modal teknologi dan sebagainya: ahli menyarankan pengklasifikasian mineral yang dapat dimasukkan dalam indonesian mineral policy sebagai berikut: pertama, beberaneral unggulan yaitu mineral yang sifatnya strategis dan vital bagi negara, apabila kondisinya memungkinkan mineral jenis ini dapat diolah dan atau dimurnikan dalam negeri. mineral jenis ini yang umum indonesia adalah emas, perak, timah, bauksit, besi, nikel dan sebagainya, beberapa mineral tersebut saat ini telah mencapai tahap hingga pemurnian seperti emas, sedangkan yang lainnya disarankan untuk dilakukan pengolahan pemurnian secara bertahap sesuai dengan perekonomian kondisi pasar saat ini: kedua, mineral non unggulan atau sekunder yaitu mineral yang kewajiban pengolahannya bersifat tentatif atau kondisional sesuai dengan kondisi teknologi dan perekonomian yang ada saat ini. sebagai contoh mineral sekunder indonesia adalah kromium, molibdenum, zinc, timbal, dan mangan: ketiga, mineral tersier yaitu jenis mineral yang secara ekonomi dan teknologi ada peningkatan nilai tambahnya tidak harus dalam bentuk logam atau murni karena kondisi pasarnya saat ini memang tidak membutuhkan produk dalam bentuk murni, misalnya granit, kaolin, limestone, zirkonium, dolomit, silika dan sebagainya: beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengolahan dan pemurnian yang utama adalah ketersediaan jumlah cadangan dan atau jumlah pasokan bahan baku: ada beberapa mineral indonesia saat ini yang diperkirakan kalau membangun yang memadai ukurannya tidak akan mencukupi sampai pengembalian modal kembali sehingga harus diperhitungkan karena syarat utama dalam membangun pengolahan dan pemurnian mineral menjadi produk akhir adalah kepastian pasokan bahan baku atau umpan yang cukup: pabrik pengolahan membutuhkan dana besar dan umumnya memiliki umur pabrik dalam jangka panjang, pengembalian investasi yang sangat panjang, biasanya lebih dari tahun yang mana pabrik pun harus berproduksi secara berkesinambungan selama periode tersebut, jaminan bahan baku (feed stock security) kira kira dua kali masa pengembalian merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan bankable feasibility studysegi investasi, ahli berpendapat bahwa investasi pengolahan umumnya merupakan investasi yang padat modal. sebagai contoh investasi untuk pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dengan kapasitas kira kira ton katoda per tahun investasinya diperlukan kira kira juta sampai dengan miliar. pabrik alumina dengan kapasitas ton alumina membutuhkan investasi kira kira juta sampai juta. pabrik ferronickel membutuhkan investasi juta sampai juta untuk kapasitas ton, tingginya biaya investasi ini dalam jangka waktu pengembalian investasi yang sangat lama tentu menuntut kepastian hukum yang jelas sampai pengembalian modalnya tercapai. hal ini yang menyebabkan hanya pemilik modal besar yang mampu melaksanakan pengolahan dan pemurnian tersebut karena sumber pendanaan menjadi faktor utama yang perlu dipersiapkan dengan baik depan: sumber pendanaan dalam negeri rasanya sangat sulit diharapkan untuk investasi besar dan dengan resiko besar industri pertambangan, akibatnya pendanaannya akan datang dari luar negeri yang tentu akan diberikan orang luar negeri juga, kondisi dan kebutuhan pasar baik domestik maupun internasional perlu dipertimbangkan. analisis permintaan pasar baik jangka pendek maupun jangka panjang merupakan hal yang penting dipelajari sebelum melakukan investasi industri pertambangan, produk akhir dari suatu kegiatan pengolahan dan atau pemurnian mineral harus disesuaikan dengan kondisi dan permintaan pasar, termasuk regulasi yang ada negara tujuan ekspor, pasar mineral internasional juga tidak terlepas dari adanya sistem kartel yang menguasai perdagangan global, hal ini berhubungan erat dengan perjanjian kontrak beli jangka tertentu antara pembeli dan pemasok terutama menyangkut sustainability dan reliability supply, indonesia belum diterapkan pengolahan yang penggunaan energinya relatif kecil, misalnya peleburan bijih nikel menjadi nikel pig iron, yang mana nikel pig iron ini adalah produk nikel yang paling rendah kualitasnya namun masih dapat dijual untuk eksng masing mineral memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda beda, termasuk kadar, berat jenis, titik lebur, titik leleh dan sebagainya sehingga perlakuan terhadap mineral mineral tersebut dalam kegiatan proses pengolahannya tentu akan tidak sama. sehingga misalnya bijih yang berasal dari halmahera tidak selalu dapat diolah oleh pabrik yang biasa mengolah bijih yang berasal dari sulawesi karena proses pengolahan akan didesain spesifik untuk mengolah bahan baku tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan: untuk pasokan bahan baku yang karakteristiknya berubah ubah dalam proses pengolahannya akan membutuhkan penyesuaian atau adjustment yang tentunya akan memerlukan waktu dan menyebabkan biaya tinggi, selain itu perlu diperhitungkan juga terkait pengolahan limbah hasil pengolahan mineral: kesimpulan yang dapat diambil dari industri hilir pengolahan tambang bahwa sangat sulitnya memaksakan pembangunan pengolahan dan pemurnian hasil tambang terhadap penambangan yang ada saat ini indonesia. memaksakan pembangunan proses peleburan dalam negeri saat ini praktis akan membunuh industri tambang yang sekarang ini baru berkembang karena pertama, untuk membangun peleburan diperlukan modal yang sangat besar dan umumnya penambang yang saat ini beroperasi indonesia tidak memiliki dana sebesar itu, kedua, peleburan hasil tambang adalah operasi temperatur tinggi karenanya memerlukan energi listrik yang besar, sejauh ini tidak ada penyedia listrik yang sanggup memasok listrik sebesar yang diperlukan, kecuali dibangun oleh pelebur itu sendiri. artinya pemerintah melalui pln sampai saat ini belum sanggup menyediakan listrik untuk industri hilir pertambangan ini, pembangunan infrastruktur listrik ini akan memerlukan tambahan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama apalagi untuk daerah yang jauh dari sumber bahan bakar pembangkit seperti batu bara, gas dan lain lain: ketiga, peleburan bahan tambang sangat sensitif terhadap perubahan karakteristik umpan karenanya diperlukan teknologi tinggi untuk mengontrol proses peleburan tersebut, hal ini memerlukan study secara menyelururehensif terhadap karakteristik bijih umpan yang akan diolah dan tentu akan membutuhkan biaya yang tinggi dan memakan waktu, keempat, investor yang akan membangun proses peleburan akan terlebih dahulu melihat peluang pasar dan akan mencari pembeli tetap untuk menghindari kemungkinan rugi besar dalam operasinya terutama sebelum pengembalian modal. sementara itu harga komoditas logam itu bersifat cycling, jadi ada kalanya naik dan adakalanya turun, oleh karenanya investor akan mencari kontrak jangka panjang dengan formula harga sedemikian rupa sehingga pada saat harga sedang turun, kerugian tidak terlalu besar, kelima, dalam membangun peleburan, investor mutlak harus mempertimbangkan faktor lain seperti jumlah cadangan untuk periode tertentu sampai pengembalian modal dicapai serta dampak lingkungan terkait dengan hasil sampingan dari peleburan tersebut. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, presiden memberi keterangan yang menguraikan sebagai berikut: pokok permohonan para pemohon (raw material) namun faktanya melalui berbagai peraturan perundang undangan bawah undang undang. pemerintah telah membuat kebijakan yang melarang ekspor bijih. sehingga bertentangan dengan undang undang dasar, namun pemerintah memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung berubah ubah padahal setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan oleh karenanya bertentangan dengan undang undang dasar larangan ekspor bijih justru akan menyebabkan ratusan pengusaha tambang berikut puluhan ribu karyawan akan kehilangan pekerjaan. secara potensial hal ini akan bertentangan denganjuga mengajukan permohonan sela agar pelaksanaan dan minerva dihentikan. ii. tentangdapatmbuktikan dan menjelas (vide putusan nomor puu iii 2005dan minerva. selain itu apakah terdapat kerugiankonkebijakan larangan ekspor. sehingga pemohogiatan jasa bongkar muat yang dilakukan oleh pemohon iii, kelangsungan usahanya juga sangat berhubungan erat dengan aktivitas perusahaan perusahaan pertambangan mineral dan. batubara yang melakukan aktivitas ekspor. sehingga apabila kebijakan seperti ini diterapkan, maka akan sangat mempengaruhi kegiatan usaha pemberian jasa bongkar muat yang dilakukan oleh pemohon iii. akibatnya, pemohon iii dan puluhan karyawan lainnya secara otomatis akan kehilangan pekerjaan dengan diterapkan kebijakan pelarangan kegiatan ekspor (bukti dengan npp selain itu juga memegang surat izin usaha perdagangan sup) nomor(pemohon akan mengalami kerugian dan bangkrut apabila kegiatan ekspor dilarang oleh pemerintah. apalagi pemohon dibebankan kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian (smelter).ubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umumnurut pemerintah, para pemohon kabur (obscura) dalam menentukan objek permohonannya. dalam permohonannya para pemohon seolah olah mendalilkan bahwa norma dari ketentuan dan minerva bertentangan dengan undang undang dasar namun dalam posisinya para pemohon justru mendalilkan penerapan (implementasi) dari norma tersebut dengan menghubungkannya dengan peraturan pelaksana dari minerva yaitu peraturan pemerintah pp) dan peraturan menteri permen). sehingga anggapan para pemohon bahwa ketentuan yang terkandung dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar hal tersebut bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusii. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk uji sebelum pemerintah menjelaskan materi permohonan yang diuji oleh para pemohon, disampaikan hal hal sebagai berikut: pembukaan undang undang dasarlanjutoleh karena itu seluruh kekayaan alam baik yang terdapat dalam maupun atas permukaan wajib dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, termasuk air. mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu tentang pengujian nomor tahun tentang ketenagalistrikan tanggal desember memberikan penafsiran terhadap frase dikuasai negara yangndang undang dasarmengacu pada penafsiran tersebut, maka segala kekayaan alam yang berada bumi indonesia itu dikuasai oleh negara dan harus dikelola untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya mineral mesti dikaitkan dengan sifatnya sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable natural resources). sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, berbagai jenis komoditas tambang mineral (logam) sepermbaga, emas, perak, nikel, timah, dan bauksit, cepat atau lambat akan mengalami kelangkaan atau bahkan habis, sementara manfaat atas sumberdaya mineral tersebut belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat indonesia. dalam kondisi yang demikian, upaya strategis yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah mengatur dan menjalankan secara konsisten kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri dengan mewajibkan perusahaan perusahaan pertambangan indonesia untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral, sebagaimana telah ditentukan dalam undang undang dasar selain hal hal tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan tujuan dan pokok pokok pikiran pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana ditentukan dalam minerva, dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara tidak lain adalahtanggapan atas pokok perkara terhadap materi muatminerva menyatakan. minerva sebagai berikutoleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar yang menyatakan sebagai berikut: negara indonesia adalah negaras dalil dalil argumentasi anggapan para pemohon atas, pemerintah menyampaikan penjelasan sebagai berikut:tentuan dan minerva sama sekali tidak mengandung ketentuan tentang larangan ekspor, namun pemerintah telah membuat kebijakan turunan bawah minerva yang melarang ekspor bijih sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam undang undang dasar dan prinsip perlindungan pengakuan, jaminan, dan perlindungan dan kepastian hukum dalam undang undang dasar pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut: dalil para pemohon sebagaimana dimaksud pada angka atas sangat keliru dan tidak berdasar mengingat tidak ada satupun peraturan pelaksanaan minerva dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri energi dan sumber daya mineral yang menyebutkan tentang larangan ekspor . sebagai turunan atas dan minerva, pemerintah telah menerbitkan nomor tahun tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara nomor tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor tahun nomor tahun dalam nomor tahun pengaturan lebih lanjut tentang peningkatan nilai tambah diatur dalam bab viiitentuan sampai dengan nomor tahun tidak ada satu kata pun yang menyatakan tentang larangan ekspor sebagaimana dinyatakan oleh para pemohon. dalam dan nomor tahun tersebut justru mengatur bahwa kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemegang iup operasi produksi ataupun melalui kerjasama antara lain dengan pemegang iup operasi produksi lainnya atau dengan pemegang iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian. dengan demikian jika pemegang iup operasi produksi tidak dapat atau tidak mampu membangun sarana'fasilitas pengolahan dan pemurnian sendiri maka pemegang iup operasi produksi tersebut dapat bekerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian dimaksud. selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan minerva dan nomor tahun pemerintah telah mengeluarkdalam perkembangannya, mahkamah agung dalam putusan perkara nomor p hum tanggal april telah membatalkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun sehingga perubahannyapun menjadi tidak berlaku lagi. dalam perkembangannya, pemerintah kemudinomor tahun serta menerbitkan turunannya yaknpermen esdm nomor tahun dalam nomor tahun maupun dalam permen esdm nomor tahun tidak juga dapat ditemyang menyebut tentang larangan ekspor sebagaimana didalilkan oleh para pemohon. adapun materi yang diatur dalam nomor tahun nomor tahun maupun dalam permen esdm nomor tahun adalah pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan kewajiban kepada pemegang iup operasi produksi untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri dimana kegiatan penjualan mineral luar negeri (ekspor) dapat dilakukan oleh pemegang iup operasi produksi setelah pemegang iup operasi produksi tersebut melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negerikegiatan penjualan bijih mineral mentah (raw material) untuk beberapa komoditas tambang yang dipersoalkan oleh para pemohon, yakni bijih bauksit dan bijih nikel dapat digambarkan melalui grafikjuta ton) e bauksit juta ton) jus jas bijih dan pasir besi juta ton)| melalui grafik atas dapat dilihat bahwa kegiatan penjualan bijih nikel, bijih bauksit, serta bijih besi luar negeri (ekspor) mengalami lonjakan bahkan setelah tahun (setelah berlakunya minerva. dengan adanya pengaturan kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral dalam negeri seharusnya laju ekspor mineral mentah (raw material) menurun tapi yang terjadi justru sebaliknya terjadi lonjakan ekspor yang luar biasa setelah berlakunya minervatidak dapat diujmengingat hal tersebut tidak terkait dengan konstitusionalitas norma undang undang terhadap norma undang undang dasarbijakan peningkatan nilai tambah dalam dan minerva yang menurut para pemohon ditafsirkan oleh pemerintah sebagaimemberikan penjelasan sebagai berikut:norma dan undang undangpresiden juga menambahkan keterangan tertulis sebagai berikut: sampai dengan saat ini, jumlah pemegang iup operasi produksi mineral logam sebanyak perusahaan lampiran dari jumlah tersebut, perusahaan yang telah menandatangani pakta integritas untuk mendirikan fasilitas pengolahan dan atau pemurnian (smelter) dalam negeri adalah sebanyak perusahaan lampiran ii). perusahaan yang menandatangani pakta integritas termasuk dalamnya adalah per apaan pemegang iup yang telah memiliki eksportir terdaftar dan surat persetujuan ekspor, artinya pada saat mereka berkomitmen untuk membangun sendiri bekerjasama dengan perusahaan lain untuk membangun fasilitas pengolahan dan atau pemurnian dalam negeri, mereka telah diberikan izin kesempatan untuk mengekspor bahan mentah ore sampai dengan tanggal janumenganggaperusahaan. jumlah potensi kerugian yang dialami oleh pemohon (pt. tanjung air berani) adalah usd (lima juta dolar) per bulan atau usd (enam puluh juta dolar) per tahun. terdapat juga stock pile biji bauksit yang belum sempat diekspor adalah (satu juta lima ratus ribu) ton. hal mana pengaturan tersebut menurut. ketidakpastian hukum yang berkeadilan dialami oleh bukan hanya pemohon. akan tetapi juga berdampak pada karyawan pt. tanjung air berani sebanyak (tiga ratus) orang dan karyawan sub kontrak (seratus) orang. bahkan hingga saat ini sebanyak orang karyawan telah diberhentikan phk) karena ketidakmampuan keuangan perusahaan membayar gaji karyawan.(bukti selain itu pemohon juga memegang surat izin usaha perdagangan sup) nomor, serta hasil pertambangan bauksit (contractor mining, rental heavy equipment general supplier). dampak tersebut berupa kerugian yang totalnya rp. yang rincipat memberikan informasi mengenai daerah daerah penghasil bijih sebagai berikut lampiran iii): penghasil nikel paling besar adalah sulawesi tenggara, kemudian sulawesi tengah, dan sulawesi selatan. oleh sebab itu pengekspor utama adalah tiga provinsi itu pulau sulawesi kemudian terdapat pula maluku utara dan papua barat. daerah penghasil tembaga terdapat papua, sulawesi utara dan nusa tenggara barat, daerah penghasil pasir besi berada sepanjang pantai selatan pulau jawa tasikmalaya, sukabumi, cianjur, cilacap, lumajang, jember), nusa tenggara barat, sulawesi utara, dan pesisir barat sumatera. terkait penerimaan negara, pemerintah dapat menjelaskan bahwa dalam hal dilakukan pengolahan dan atau pemurnian baik negara maupun perusahaan tidak ada yang dirugikan. namun untuk sementara (dalam jangka pendek) baik negara maupun perusahaan akan mengalami penundaan penerimaan. selanjutnya, dalam jangka menengah dan jangka panjang akan terjadi lonjakan penerimaan negara dan peningkatan penerimaan perusahaan, dimana penerimaan negara produk pertambangan mineral pada tahun sebesar triliun dan pada tahun akan mengalami penurunan menjadi sebesar triliun tetapi pada tahun akan terjadi lonjakan penerimaan negara menjadi sebesar triliun sebagai data dukung, pemerintah menyampaikan dalam lampiran lampiran iv). apabila ketentuan kewajiban pelaksanaan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri tidak dilakukan maka akan terdapat potensi kerugian negara dalam hal hal antara lain sebagai berikut: peningkatan eksploitasi dan penjualan keluar negeri bijih mineral (raw material) yang besar besaran sehingga akan mempercepat laju pengurangan cadangan mineral nasional yang dapat mengakibatkan terjadinya kekurangan atau kelangkaan pasokan mineral untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. samping itu peningkatan eksploitasi bijih mineral yang tidak terkendali juga akan mengakibatkan terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan sekitar lokasi kegiatan penilangnya kesempatan dan peluang untuk menumbuhkan kegiatan usaha pendukung bagi pengolahan dan pemurnian mineral seperti pemasok mesin dan peralatan, teknologi, tenaga ahli dan terampil, jasa transportasi, pelabuhan, dan lembaga keuangan. kehilangan peluang dan kesempatan tersebut akan memperlemah kemandirian teknologi dan kemandirian nasional untuk menjadi negara yang menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian mineral yang dapat menjadi jembatan untuk menjadi negara yang rnenguasi teknologi maju. contoh dari fenomena inl antara lain adalah negara swedia yang berhasil melakukan transformasi dari negara penghasil bahan mentah produk penambangan menjadi negara penghasil teknologi komunikasi dan otomotif dan negara australia yang mampu mengembangkan teknologi, mesin dan peralatan bidang pengolahan dan pemurnian mineral yang dapat dijual negera lain. ketidakmampuan indonesia untuk menjadi pemasok produk hasil pengolahan dan pemurnian mineral yang mempunyai nilai ekonomi tinggi pasaran dalam negeri dan global. sebagai contoh, selama ini mineral mentah bauksit yang mengandung aluminium dengan kadar diekspor luar negeri dengan harga rata rata us$ ton. sedangkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku alumina untuk pabrik aluminium batangan indium asahan, sumatera utara, indonesia mengimpor alumina yang merupakan hasil pemurnian bauksit dengan harga sekitar us$ ton. dalam grafik yang disampaikan oleh pemerintah, dapat digambarkan bahwa setelah lakinya minerva terjadi peningkatan produksi dan penjualan bijih mineral mentah mineral luar negeri karena perusahaan cenderung untuk meningkatkan produksinya sebelum adanya batas dimulainya kewajiban pengolahan dan atau pemurnian dalam negeri pada tanggal januari dengan perkataan lain, sebetulnya perusahaan pemegang iup telah mengetahui bahwa setelah (lima) tahun sejak diterbitkannya minerva akan ada kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. oleh karena itu para pemegang iup operasi produksi mineral memanfaatkan tenggang waktu tersebut untuk memproduksi bijih mineral mentah secara besar besaran, karena berapapun produksi bijih mineral mentah yang ditambang indonesia akan terserap oleh pasar dunia karesemua negara memiliki potensi mineral, sementara negara negara yang tidak memiliki potensi mineral tersebut telah memiliki teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menikmati nilai tambah serta multiplier effect dari kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tersebut. namun bagi indonesia dengan peningkatan produksi yang signifikan tersebut tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan, bahkan nyatanya perusahaan cenderung mengabaikan dampak lingkungan dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi wilayah operasi pertimbangannya. berkaitan dengan kewajiban pengolahan dan pemurnian bagi pertambangan skala kecil, pemerintah dapat menjelaskan ketentuan dalam minerva yang menyebutkan bahwa pemegang iup operasi produksi dapat mengolah membumikan sendiri (membangun sendiri fasilitas pengolahan dan pemurnian) atau dapat pula bekerjasama dengan perusahaan lain yang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). dengan demikian, pemegang iup skala kecil yang tidak mampu membangun smelter dapat bekerjasama dengan perusahaan pemegang iup operasi produksi atau pemegang iup operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang telah membangun smelter. dalam konteks ini pemerintah telah memfasilitasi pemegang iup operasi produksi yang tidak dapat membangun smelter sendiri untuk bekerja sama dengan pemegang iup lain yang mempunyai fasilitas pengolahan dan pemurnian. fasilitasi tersebut telah diatur dalamsebagai pendukung penjelasan tersebut, pemerintah menyampaikan gambaran perusahaan yang telah dan sedang mendirikan smelter dalam negeri beserta besaran investasi nya lampiran v). dalam rangka menumbuhkembangkan smelter dalam negeri, pemerintah telah menerbitkan inpres. dalam inpres tersebut telah diperintahkan agar semua sektor pemerintahan melakukan percepatan pembangunan smelter dalam negeri. pemerintah juga telah memberikan beberapa fasilitas terkait pembangunan smelter dalam negeri, antara lain berupa tax holiday, tax allowance (diatuomor tahun tentang perubahan kedua atas). lampiran vi). selain daripada itu pemerintah juga telah mencanangkan masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei) dimana pembangunan smelter dicanangkan beberapa koridor sesuai dengan keberadaan sumber daya mineral, antara lain smelter bauksit kalimantan barat, serta smelter nikel sulawesi selatan, sulawesi tenggara dan maluku utara. pada dalamnya kontrak karya kk) dan izin usaha pertambangan iup) mempunyai kewajiban yang sama untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah mineral (pengolahan) sudah terkandung dalam ketentuan kontrak karya, dan diperkuat dengan adanya minerva yang menyatakan bahwa pemegang yang telah berproduksi wajib melakukan pemurnian dalam negeri selambat lambatnya (lima) tahun sejak berlakunya minerva (sampai dengan januari pemerintah juga dapat menginformasikan bahwa sebenarnya pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian telah ada dalam nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan dalam bentuk kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian pengolahan dan pemurnian), contohnya pengolahan dan pemurnian timah, pengolahan dan pemurnian emas, pengolahan dan pemurnian nike'. kebijakan peningkatan nilai tambah telah diatur secara jelas dalam minerva yang sebelumnya telah menerima masukan dari setiap pemangku kebijakan (stakeholder) serta pakar hukum internasional sehingga posisi pemerintah kuat dan slap apabila pelaksanaan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri dibawa forum arbitrase internasional. bahwa sebelum adanya kebijakan yang mewajibkan peningkatan nilai tambah nikel dalam negeri sesuai ketentuan minerva, pola sulawesi tenggara hampir seluruh perusahaan melakukan penjualan bijih nikel mentah (raw material) dengan berbagai kadar luar negeri jepang, tiongkok, korea, india dan lain laindari pola dan dari daerah daerah penghasil nikel lain indonesia, selain mengandung logam nikel, juga mengandung logam ikutan seperti kobalt, kromium, best dan logam tanah jarang seperti skandium, lantanum, dan yttrium. bijih nikel setelah diolah dan diumumkan menjadi logam seperti nickel matte, mempunyai harga yang lebih tinggi (sebagai perbandingan, harga bijih nikel pada tahun hanya us$ ton dan harga nickel matte mencapai us$ ton). samping itu logam logam ikutan yang terdapat dalam bijih nikel dapat juga diekstrak (diambil) sebagai produk sampingan yang memulai ekonomi tinggi. sehingga sebelum diberlakukannya kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, negara atau pihak yang selama ini membeli dan mengolah serta membumikan bahan mentah mineral (raw material) tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat tinggi, sementara indonesia sebagai negara yang mengekspor hanya mendapatkan manfaat ekonomi dari harga jual bahan mentah mineral (raw material) yang sangat rendah. dengan adanya kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri sesuai ketentuan dan minerva (dan peraturan pelaksanaannya) tidak ada lagi penjualan bijih nikel mentah luar negeri sampai bijih tersebut diumumkan dalam negeri. dengan adanya pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri, maka indonesia akan mendapatkan manfaat dari harga jual produk utama dan produk samping dari hasil pengolahan dan pemurnian mineral yang sangat tinggi. pada dalamnya dalam penyusunan rancangan minerva telah mendapatkan masukan dari stakeholder, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi bahkan meminta pemegang iup untuk menandatangani pakta integritas, artinya seluruh perusahaan pertambangan telah mengetahui mengenai kebijakan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral, selain itu dalam ketentuan peraturan perundang undangan, baik dalam undang undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri esdm telah mengatur secara jelas tahapan tahapan pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral. sehingga pemerintah tidak secara serta merta mewajibkan kepada pemegang iup untuk melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri, akan tetapi kebijakan tersebut telah direncanakan secara matmping itu perlu pula kami informasikan bahwa sebelum berlakunya minerva, pengaturan mengenai pengolahan dan pemurnian telah ada dalam nomor tahun yakni dalam bentuk kuasa pertambangan kp) pengolahan dan pemurnian. contohnya pengolahan dan pemurnian timah, pengolahan dan pemurnian emas, serta pengolahan dan pemurnian nikel. bahwa berdasarkan ketentuan minerva memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan pengolahan dan pemurnian, berdasarkan hal tersebut pemerintah menetapkan nomor tahun tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. kewajiban bagi pemegang iup untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri telah diatur dalam ketentuan peralihan nomor tahun dimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu (lima) tahun sejak berlakunya minerva (sampai dengan januari dalam hal ini menurut pembentuk undang undang dpr dan presiden) waktu (lima) tahun dirasa telah cukup untuk memberikan kesempatan bagi pemegang iup agar dapat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau bekerja sama dengan pihak lain yang telah memiliki smelter. bagi para pemegang iup yang serius, waktu tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan pembangunan smelter sehingga saat ini telah ada perusahaan yang telah selesai atau sedang dalam proses penyelesaian pembangunan smelter, sehingga diharapkan nantinya seluruh produksi bijih mineral mentah dapat diserap oleh smelter dalam negeri (data yang ada saat ini terdapat (enam puluh enam) perusahaan yang telah selesai dan sedang membangun smelter dalam negeri). dengan ketegasan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban peningkatan nilai tambah sesuai minerva, diharapkan dalam waktu dekat akan semakin banyak perusahaan yang mengajukan diri untuk membangun smelter dalam negeri. sebagai data dukung pemerintah akan menyampaikan gambaran perkembangan (progress) pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) dalam negeri beserta sebaran lokasinya lampiran vii). pada dalamnya dalam ketentuan minerva dan peraturan pelaksanaanya tidak ada ketentuan yang menyebutkan tentang larangan ekspor". yang ketentuan yang mewajibkan pemegang iup untuk melakukan peningkatan nilai tambah mineral mentah dalam negeri. pemohon telah keliru membaca dan menafsirkan ketentuan minerva, dimana dalam ketentuan angka minerva telah diatur definisi pertambangan, yakni: sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangkaelanjutnya dalam dan minerva, diatur bahwa iup dan ipk operasi produksi meliputi tahapan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. sehingga pengolahan dan pemurnian bukan merupakan kegiatan proses industri luar iup. bahwa pada dasarnya kebijakan peningkatan nilai tambah tidak dijalankan secara serta merta (mendadak), melainkan telah dilaksanakan melalui tahapan tahapan yang jelas. jika pemohon serius dan berkomitmen menjalankan kewajibannya dalam minerva, seharusnya tidak ada permasalahan dalam penerapan kebijakan ini. pemerintah perlu mempertanyakan keberpihakan pemohon pada kepentingan nasional, mengingat justru kebijakan peningkatan nilai tambah telah dipikirkan secara matang akan mendatangkan keuntungan bagi negara dimana selain akan memberikan penerimaan negara yang jauh lebih besar, juga akan menciptakan multiplier effect dari sisi tenaga kerja, pembangunan daerah, transfer teknologi pengolahan pemurnian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan lain lain. dalam hal ini bukan berarti pemerintah mengabaikan pergaulan dunia internasional. pemerintah tetap menjalin kerjasama dengan negara negara lain sepanjang saling menguntungkan, dimana dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. dalam ketentuan peralihan nomor tahun diatur bahwa kewajiban peningkatan nilai tambah dilakukan selambat lambatnya sampai dengan januari sebagai pelaksanaan nomor tahun pemerintah telah menerbitkan permen esdm nomor tahun yang telah diubah dengan permen esdm nomor dimantidak ada pelarangan ekspor pada tahun penjualan bijih mentah luar negeri tetap dapat dilakukan oleh pemegang iup setelah memenuhi kriteria persyaratan tertentu, antara lain menyiapkan rencana pembangunan smelter dan menandatangani pakta integritas untuk membangun smelter dalam negeri sampai januari dengan demikian tidak ada inkonsistensi antara undang undang, pp, dan permen esdm. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, presiden mengajukan tujuh orang ahli, yang didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal september dan september sebagai berikut: ahli pemerintah prof dr. yusril iha mahendra maksud para pemohon dalam perkara pengujian undang undang dengan registrasi perkara nomor puu xii adalah ingin menguji norma yang terkandung dalam dan undang undang nomor tahun tentang mineral dan batubara terhadap norma dan undang undang dasar adapun bunyi norma undang undang minerva itu selengkapnya adalahsedangkan penjelasannya mengatakan nilai tambah dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha penambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan . adapun bunyi norma undang undang minerva adalah , pemegang iup dan ipk sebagaimana dimaksud dalam serta . adapun norma konstitusi yang dijadikan sebagai baji adalah undang undang dasar yang berisi pernyataan bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum , yang menegaskan jaminan kepastian hukum yang adil, serta undang undang dasar yang berisi norm: para pemohon mendalilkan bahwa norma dan undang undang minerva bertentangan dengan norma konstitusi dalam undang undang dasar dan memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan norma dan undang undang nomor tahun tentang minerva bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau ore). oleh karena permohonan para pemohon adalah spesifik hanya pada adanya penafsiran larangan ekspor terhadap norma dan meskipun pada hemat saya, norma kedua tersebut mengandung pengaturan yang lebih luas daripada itu, maka saya akan memfokuskan perhatian terhadap masalah ini, yakni apakah penafsiran larangan ekspor tersebut menyebabkan norma dan undang undang minerva bertentangan dengan dan undang undang dasar atau tidak, sehingga mahkamah perlu memaknai dan tersebut sebagaimana dimohonkan dalam petit pemohon, norma dan undang undang minerva berada dalam bab xiii dengan judul hak dan kewajiban yang berisi pengaturan tentang hak dan kewajiban para pemegang iup dan ipk, yang antara lain berisi kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya alam danmaksud dari norma adalah agar jelas agar usaha penambangan mineral dan batubara tidak semata mata mengekspor bahan baku, tetapi meningkatkan nilai tambahan misalnya meningkatkan bahan mentah hasil pertambangan menjadi bahan baku industri, baik bahan jadi maupun setengah nilai tambah ini tidaklah mengandung pertentangan apapun dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam norma uud tidak bertentangan dengan norma yang mengatur hak setiap warganegara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan karena dengan melakukan peningkatan nilai tambah, maka akan tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan lebih banyak. begitu juga ini tidak mengandung suatu hal yang multi tafsir sehingga bertentangan dengan norma uud demikian pula, saya tidak melihat pertentangan norma minerva ini dengan norma konstitusi dalam uud karena peningkatan nilai tambahnya ditingkatkan: bahwa norma minerva mengatur lebih lanjut bahwa pemegang iup dan ipk wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil menambahkannya dalam negeri adalah konsekuensi logis dari norma yang diatur dalam kalau peningkatan nilai tambah dilakukan luar negeri, .maka hasil dari peningkatan nilai tambah itu tidak akan banyak artinya dalam menciptakan lapangan kerja dalam negeri serta meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kemakmuran rakyat. jadi pengolahan dalam dan luar negeri bukan sekedar masalah tempat dimana dilakukan pemurnian dan pengolahan, tetapi berkaitan langsung dengan besar kecilnya manfaat yang akan diperoleh dari kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian. terhadap norma dan oleh dikatakan . dengan demikian jelaslah bahwa norma dan mengandung pengaturan bahwa pemegang iup dan ipk wajib meningkatkan nilai tambah dan wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambangnya dalam negeri. pengaturan lebih lanjut terhadap masalah ini diserahkan kepada peraturan pemerintah: dengan corak pengaturan sebagaimana norma yang tertuang dalam dan saya tidak melihat adanya pertentangan apapun dengan norma konstitusupa ketidakmampuan melakukan pembayaran hutang, potensi income yang hilang dan alokasi kompensasi phk karyawan (bukti hal ini disebabkan karena selama pelarangan kegiatan ekspor, maka kegiatan usaha pemohon tidak dapat dioperasikan, sehingga perusahaan tidak mendapatkan pendapatan. seharusnya pemohon sebagai badan hukum indonesia mendapatkan kepastian hukum yang adil atas kelangsungan usahanya.membayar pajak dari kegiatan usahanya dengan npp (bukti menganggap dengan adanya kebijakan larangan ekspor mineral dan batubara, maka ada potensi pelanggaran hak konstitusional bahkan untuk saat ini pelanggaran hak konstitusional tersebut telah nyata terjadii. hal ini disebabkan selama pelarangan ekspor dilakukan oleh pemerintah, maka pemohon vii akan kehilangan pendapatan yang selanjutnya membuat perusahaan terancam bangkrut. padahal, pemohon vii telah melakukan investasi yang cukup besar dan memiliki sejumlah kewajiban pembayaran hutang (p kerugian materiil yang berpotensi dialami oleh pemohon vii sebesar rp. (bukti tentunya pemohon vii menganggap bahwa kebijakan pemerintah melarang kegiatan ekspor mineral dan batubara telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan terhadap pemohon vii sebagai badan hukum indonesia, sebagaimana diatur dalam uud (bukti yang menjalankan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan batubara menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi diuud norma pengaturan dalam ini dapat dikatakan belum selesai karena masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. uud mengoleh karena itu, peraturan pemerintah yang diterbitkan untuk melaksanakan norma dan minerva ini haruslah berisi norma untuk menjalankan norma undang undang ini sebagaimana mestinya. kalau sekiranya peraturan pemerintah atau peraturan lain yang lebih rendah, ternyata telah menerjemahkan atau menafsirkan norma dan ini dengan larangan ekspor bahan mentah (raw material ore) sebagaimana dikatakan para pemohon dan para pemohon menganggap penafsiran tersebut tidaklah sebagaimana mestinya, sehingga bertentangan dengan norma dan uud maka mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk menilainya. mahkamah agung pun, hemat saya juga tidak berwenang menilainya, karena kewenangan mahkamah agung adalah menguji peraturan dibawah undang undang terhadap undang undang, bukan terhadap undang undang dasar, pada hemat saya, mahkamah konstitusi barulah berwenang untuk menguji suatu norma undang undang yang didalilkan pemohon bertentangan dengan norma uud apabila norma undang undang itu telah selesai dan tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundangan undangan yang lebih rendah. kalau ada norma seperti itu, jelas membuka peluang kepada pejabat birokrasi pemerintah bertindak sewenang wenang sehingga melanggar prinsip negara hukum dan melanggar asas kepastian hukum yang adil. norma undang undang yang seperti inilah yang dapat diuji dan dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. namun apabila ada norma undang undang yang potensial multi tafsir yang dapat melanggar norma konstitusi, tetapi dikatakan ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya, maka penilaian sifat multi tafsir yang merugikan hak konstitusional pemohon baru dapat dinilai dengan adanya peraturan yang lebih rendah itu, dengan cara mengujinya mahkamahhemat saya, norma dan minerva memang sengaja dirumuskan seperti itu oleh para pembentuk undang undang, agar pemerintah dapat mengatur masalah tersebut secara lebih fleksibel, tanpa harus melakukan perubahan terhadap norma undang undang. bahwa jika undang undang mewajibkan para pemegang iup dan ipku untuk melakukan peningkatan nilai tambah terhadap produksi tambangnya, dan peningkatan nilai tambah yang dilakukan dengan pengolahan dan pemurnian yang wajib dilakukan dalam negeri, maka konsekuensinya adalah ekspor terhadap raw material atau ore memang harus dilarang. sebab kalau tidak. dilarang, maka adanya norma yang mengatur bahwa pengolahan dan pemurnian wajib dilakukan dalam negeri menjadi tidak ada artinya. namun dengan mengingat begitu banyak produksi tambahan, khususnya mineral, dan memerlukan kebijakan yang berbeda beda dalam melakukan pengolahan dan pemurnian, maka pengaturan lebih lanjut memang tidak layak dituangkan dalam undang undang. dalam kenyataanya, peraturan pemerintah pun memberikan ruang pengaturan lebih rinci tentang pengolahan dan pemurnian mineral mineral tertentu kepada peraturan menteri esdm. sebagai aturan kebijakan, maka wajar saja jika dan permen esdm dinilai tidak konsisten dan selalu berubah ubah. ketidak konsisten itu justru adalah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kenyataan yang muncul pada suatu waktu tertentu, baik disebabkan oleh faktor faktor dalam maupun luar negeri, kesimpulan, bahwa norma dan minerva tidaklah bertentangan dengan norma dan uud sehingga mahkamah tidak perlu memaknai bahwa kedua tersebut bertentangan dengan uud jika dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor bijih (raw material atau ore), karena pemaknaan demikian terdapat dalam norma peraturan perundang undangan yang lebih rendah yang mempunyai kekuatan hukum berlaku, baik formil maupun materiil, berdiri sendiri dan berbeda dengan pengaturan tingkat undang undang. dengan demikian, jika seandainya norma undang undangnya dinyatakan bertentangan dengan uud dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka norma yang ada dalam peraturan perundang undangan yangndah tidaklah otomatis tidak berlaku sebelum dicabut atau dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi oleh mahkamah agung. prof. hikmahanto juwana, s.h., ll.m., ph. undang undang dasar yang berbunyipenelitian yang saya lakukan dalam berbagai undang undang yang menggunakan kata kata "dikuasai oleh negara" sebagaimana ditemukan dalam dan dan kata kata "sebesar besar kemakmuran rakyat" sebagaimana ditemukan dalam maka tidak ada interpretasi tunggal. saya melakukan penelitian ini untuk melihat apakah ada konsistensi pembentuk undang undang dari waktu waktu terkait interpretasi kata kata dikuasai oleh negara dan sebesar besar kemakmuran rakyat. adapun undang undang yang saya teliti diantaranya undang undang agraria, undang undang penanaman modal dan undang undang pertambangan umum dan undang undang mineral batubara, undang undang minyak dan gas tahun dan undang undang telekomunikasi tahun dan undang undang penerbangan tahun dan undang undang perkeretaapian. interpretasi pembentuk undang undang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku saat undang undang dibentuk. dalam konteks undang undang tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan tahun pertambangan tahuantinya undang undang tentang pertambangan mineral dan batubara tahun minerva) maka tafsiran atas dikuasai negara yang sebelumnya mengenal rejim kontrak yang memunculkan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan batubara pkp2b) dihapuskan dan diganti dengan rejim izin. bila menilik undang undang pertambangan tahun bahkan dalam kontrak karya ketentuan tentang hilirisasi telah ada. hanya saja kegiatan hilirisasi tidak pernah terwujud. tidak terwujudnya besar kemungkinan karena posisi tawar pemerintah indonesia dalam posisi yang rendah. pemerintah membutuhkan kontraktor dengan teknologi, ahli dan dananya: bukan kontraktor yang membutuhkan indonesia. namun kondisi tahun tentu berbeda dengan kondisi tahun belakangan ini. saat undang undang minerva dibahas maka muncul keinginan agar kegiatan hilirisasi benar benar terwujud karena ini merupakan tafsiran dari "sebesar besar kemakmuran rakyat." tidak heran bila minerva mengamanatkan." ketentuan ini bertalian dengan minerva dimana menyebutkan bahwa" pemerintah pun telah menerbittelah diubah dengan peraturan pemerintah nomor tahun ini yang kemudian oleh para pelaku usaha dibidang pertambangan diterjemahkan sebagai larangan ekspor bahan mentah (ore). pemerintah tidak pernah dan tidak akan melakukan larangan ekspor. pemerintah menginginkan agar pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara dilakukan indonesia sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melaluipengolahan dan pemurnian mineral dan batubara bila dibandingkan dengan larangan ekspor ore keduanya berujung sama namun dua hal ini berbeda. pengolahan dan pemurnian bertujuan untuk memberi nilai tambah atas bahan galian sehingga indonesia tidak sekedar menjual kandungan yang ada dalam 'tanah' dan air. sementara larangan ekspor tujuannya bermacam macam. bisa saja larangan ekspor dilakukan agar konsumsi dalam negeri tercukupi. pengenaan bea keluar atas bahan mentah atau sebagian jadi yang ditafsirkan oleh sebagian pihak sebagai larangan ekspor telah dipermasalahkan. dalam negeri ketentuan tersebut diuji material mahkamah agung mengingat ketentuan yang mengatur secara rinci sebagaimana diamanatkan dalam diatur dalam peraturan pemerintah. dan saat ini sedang diuji material lembaga peradilan ini. prof. siti rohani, teknologi itu sudah teruji kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara telah tertuang dalam dan undang undang nomor yang kemudian dijabarkan dalam dan peraturan pemerintah nomorentang perubahan kedua peraturan pemerintah nomor tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. seluruh atas menyiratkan bahwa salah satu kunci utama untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian mineral adalah keberadaan teknologi. dan keberhasilan untuk melakukan pengolahan dan atau pemurnian suatu atau beberapa mineral adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berada pada tahap teruji atau sudah terbukti (proven). untuk itulah, kementerian energi dan sumber daya mineral menggarisbawahi teknologi yang sudah teruji sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pengolahan dan atau pemurnian untuk kepentingan peningkatan nilai tambineral, sebagaimana tertuang dalam huruf peraturan menteri esdm nomorhal ini jelas menegaskan pula bahwa kementerian energi dan sumber daya mineral telah mempertimbangkan secara matang tidak asal asalan agar kebijakan peningkatan nilai tambah mineral betul betul dapat berhasil diaplikasikan oleh para pemegang iup dan ipk mineral. teknologi itu tidak selalu mahal pernyataan prof. dr. saudi isra, s.h. dalam perkara nomor puu xii terkait pengujian undang undang nomor tentang pertambangan mineral dan batubara, yang antaranya menyatakan:", jelas ingin mengatakan bahwa teknologi untuk membangun smelter memerlukan biaya besar. boleh jadi pernyataan itu benar, tetapi tidak dapat dipukul rata untuk semua teknologi, banyak faktor yang mempengaruhi untuk sampai kepada kesimpulan teknologi itu mahal atau murah, antara lain: "harga" teknologi dari setiap negara dapat berbeda beda untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang hampir sama. contoh: cape pembuatan alumunium china mencapai usd ton, afrika usd ton, rusia usd ton, india usd ton, middle east usd ton, penggunaan teknologi tergantung kepada kapasitas pabrik yang akan dibangun. makin besar kapasitas produksi pabrik yang akan dibangun, maka akan makin mahal "harga" teknologinya: demikian pula sebaliknya: penggunaan teknologi juga tergantung kepada jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan. contoh: cape untuk menghasilkan logam nikel dengan proses pelindian asam bertekanan (pal, pressure acid teaching process) usd ton ni, cape untuk menghasilkan ferronickel ni) dengan menggunakan teknologi tungku putar peleburan (rk ef) adalah usd ton ni, sedangkan untuk menghasilkan nickel pig iron npi) nilai cape adalah susu ton ni. ketiga jenis produk ini boleh dijual luar negeri sesuai dengan lampiran peraturan menteri energdaya mineral nomor1 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian dalam negeri. dari uraian atas, dapat ditarik benang merah bahwa "harga" teknologi sangat bervariasi: ada yang mahal, tetapi tidak sedikit pula yang murah. harga" mana yang akan diambil sangat tergantung kepada kemampuan finansial perusahaan, dengan tanpa mengorbankan produk yang ingin dihasilkan. artinya, ada pilihan teknologi dari yang sederhana sampai yang canggih, ada pilihan kapasitas produksi, dan ada pilihan jenis produk sesuai dengan peraturan menteri esdm nomor yang kesemuanya mengalir dan bermuara kepada "harga" teknologi yang harus dibeli oleh perusahaan. memang ada keharusan menyediakan dana, tetapi keuntungan yang akan diraih oleh pengusaha juga pasti akan bertambah. sini ada korelasi antara teknologi, kapasitas produksi, jenis produk, dan biaya produksi satu sisi, dengan keuntungan perusahaan sisi lain. lalu, bagaimana cara pengusaha kecil dan menengah memperoleh dana? sudah barang tentu hal ini dapat dinegosiasikan dengan pihak perbankan yang dipastikan akan memberikan kredit sepanjang menguntungkan kedua belah pihak. satu hal lagi terkait hubungan antara teknologi dengan pengusaha kecil dan menengah. umumnya pengusaha kecil menengah memiliki sumber daya atau cadangan mineral yang relatif kecil, sehingga penggunaan teknologi untuk membangun pabrik pengolahan dan atau pemurnian mineral, bahkan dengan skala ekonomis paling minimal sekalipun, tetap tidak ekonomis untuk dilaksanakan. menyadari hal itu, peraturan menteri esdm nomor memberi ruang yang seluas luasnya bagi perusahaan untuk bekerja sama melalui berbagai cara sebagaimana tertuang dalam dan peraturan menteri esdm tersebut. dengan demikian para pengusaha dapat mendirikan dan mengoperasikan pabrik pengolahan dan pemurnian secara ekonomis. teknologi itu untuk ketahanan industri nasional industri nasional akan kuat apabila industri tersebut dilakukan secara terintegrasi, baik secara vertikal dari hulu hilir, maupun secara horizontal. industri nasional juga akan kuat apabila bahan baku untuk keperluan industri tersebut tersedia dalam negeri. dalam konteks inilah indonesia belum memiliki industri nasional yang kuat karena selain tidak terintegrasi,erat@mnanancnstsisng salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: banyak bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri (diimpor). ironisnya, tidak sedikit dari bahan baku untuk industri tersebut, yang berupa hasil pengolahan dan atau pemurnian mineral, sebenarnya berasal dari indonesia. hal ini mengisyaratkan adanya mata rantai yang terputus dalam industri nasional, hasil tambang berupa bahan mentah (ore) diekspor suatu negara, kemudian diolah oleh negara tersebut, balik lagi indonesia dalam bentuk hasil olahan, dan kemudian menjadi umpan (bahan baku) bagi industri dalam negeri. melalui undang undang nomor beserta produk hukum turunannya, mata rantai yang terputus itu akan dihilangkan, yakni dengan membangun pabrik pengolahan dan. pemurnian dalam negeri yang berteknologi sudah teruji, sehingga industri hilir tidak lagi tergantung pada bahan baku impor. dengan ketidaktergantungan industri hilir terhadap bahan baku impor, maka ketahanan industri nasional pun akan semakin kuat sebagai contoh: saat ini indonesia sudah berdiri pabrik pengolahan dan pemurnian bauksit, yaitu ica, yang merupakan perusahaan kerja sama antar dengan show menko jepang, berlokasi tayan, kalimantan barat, yang memproduksi sekitar ribu ton chemical grade alumina per tahun. lain pihak, indonesia memiliki pabrik pengolahan smelter grade alumina menjadi alumunium, yaitu indium, yang sudah resmi menjadi milik pemerintah indonesia terhitung oktober sebelumnya, pabrik ini merupakan kerja sama antara pemerintah indonesia dengan nippon asahan aluminium co. ltd jepang yang telah beroperasi sejak tahun dengan memproduksi alumunium yang bahan bakunya smelter grade alumina berasal dari australia, maka pabrik pengolahan bauksit menjadi smelter grade alumina seharusnya sudah berdiri indonesia untuk memasok bahan baku indium. hal yang hampir sama terjadi pada mineral lain, seperti bijih nikel, bijih dan pasir besi, dan tembaga yang hasil olahannya diperlukan oleh berbagai industri dalam negeri. hampir seluruh komoditas tambang ini dijual oleh indonesia dalam bentuk bahan mentah, tetapi hampir seluruh industri hilir dalam negeri membelinya dari luar negeri manakala komoditas tambang tersebut sudah menjadi barang hasil olahan dan akan dijadikan sebagai bahan baku oleh industri hilir dalam negeri. inilah ironi dari sebuah negara yang katanya memiliki sebutan zamrud khatulistiwa. umukmbmesi bo, ubur koonbean dan gaon ndar bna pdbkdon dda optdngmalan sebagai lan ema sebutan omahkanakonsiai salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: teknologi itu harus memberikan multiplier effect berdirinya pabrik pengolahan dan pemurnian mineral, samping akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelaku ekonomi juga akan memberikan manfaat tidak langsung melalui mekanisme keterkaitan ekonomi. melalui keterkaitan hulu hilir, pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, mendorong terciptanya industri hilir penunjang, serta dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal melalui perluasan peran dalam negeri. meningkatnya hasil produk dalam negeri akan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme keterkaitan pembayaran pajak dan pnb. pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan dan pemurnian mineral akan mendapat dan meningkatkan kemampuan sdm iptek daerah yang dapat ditularkan kepada pabrik pabrik lain, yang selanjutnya akan meningkatkan kemampuan sdm iptek secara nasional. samping itu akan terjadi pula transfer teknologi serta transfer sikap budaya positif, sehingga sdm daerah menjadi lebih kreatif dan inovatif. hal ini sudah dicontohkan seperti kemampuan sdm yang bekerja indium, sudah tidak ragu lagi dalam meningkatkan kapasitas pabrik alumunium bahkan sampai membuat pabrik baru. dalam konteks yang lebih luas, bukan tidak mungkin sdm indonesia akan mampu mengembangkan diri dalam pergaulan internasional yang lebih bermartabat: tidak hanya sekedar mengekspor pembantu rumah tangga, tetapi mengekspor tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki keahlian tinggi. tidak bisa dipungkiri, bahwa rancang bangun dan rekayasa peralatan pabrik pengolahan dan pemurnian akan meningkat dengan banyaknya kebutuhan dan contoh yang ada dalam negeri, serta local content akan diserap sesuai dengan meningkatnya kebutuhan pabrik termasuk bahan bahan penunjang lainnya yang tersedia dalam negeri. pembangunan pabrik juga akan berperan sebagai pusat pertumbuhan yang dapat mendukung dan mendorong pengembangan wilayah yang memungkinkan daerah yang terisolasi menjadi terbuka, daerah tertinggal menjadi maju, tingkat kehidupan meningkat, sumber daya manusia menjadi lebih kreatif dan inovatif untuk memenuhi adanya peluang atau kebutuhan bidang ini, pendidikan masyarakat menjadin penyerapan tenaga kerja pun terjadi dari bidang penunjang untuk menopang keberadaan industri mineral tersebut. mineral sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan semua pihak menyadari bahwa mineral adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan (non renewable resources) sekali diambil dari dalam bumi tidak akan tumbuh lagi. dan sebagai bangsa indonesia, siapapun kita, memiliki kewajiban untuk memanfaatkan mineral tersebut semaksimal mungkin dengan menarik nilai tambah yang sebelumnya ada luar negeri dalam negeri, serta memanfaatkan mineral ikutan yang terkandung dalam mineral utama untuk menambah nilai dari mineral tersebut. sebagai contoh: bijih bauksit dari kalimantan barat, selain mengandung unsur utama bauksit, ternyata juga mengandung unsur lain seperti titanium, galium, vanadium, kromium, renium, dan merkuri. sementara pada bijih nikel, selain mengandung unsur utama nikel, juga mengandung kromium, kobalt, skandium dan unsur lainnya. saat ini unsur unsur ikutan itu mungkin belum ekonomis bila diolah, tetapi masa depan, dengan berkembangnya teknologi hidrometalurgi yang mengarah kepada ekstraksi semua unsur yang terkandung, seluruh unsur ikutan tersebut akan dapat diekstrak secara lebih menguntungkan. hal ini disebabkan ada beberapa unsur ikutan yang termasuk logam jarang dan logam tanah jarang, yang harganya jauh lebih tinggi daripada harga emas. ekstraksi logam jarang dan logam tanah jarang terhadap bauksit dan bijih nikel, bukan tidak mungkin telah dilakukan oleh negara yang mengimpor bauksit dan nikel dari indonesia. bayangkan berapa kerugian yang harus diterima indonesia karena logam jarang dan logam tanah jarang tersebut tidak pernah dikenai royalti. sebagai informasi, potensi nikel indonesia merupakan terbesar ketiga dunia setelah new caledonia dan filipina, dengan jumlah cadangan sebanyak lebih dari miliar ton laterit dan total sumber daya lebih dari miliar ton. bijih nikel indonesia memiliki kualitas lebih baik dibandingkan negara negara lain karena memiliki kadar nikel yang cukup tinggi dan rasio kadar silikat dan magnesium memenuhi syarat untuk proses peleburan. sementara potensi bijih bauksit merupakan negara keenam terbesar dunia, dengan jumlah cadangan hamper miliar ton dan total sumber daya miliar ton. bauksit dari indonesia juga mempunyai kelebihan karena kebanyakan. dalam bentuk mineral visit yang jauh lebih mudah diolah dibandingkan dengan minernya dengan penerapan larangan kebijakan ekspor mineral dan batubara, dengan kebijakan pelarangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah, pemohon viii akan menderita kerugian materiil sebesar per tahun apabila kebijakan ini tetap berlaku dan diterapkan (bukti hal ini menurut pemohon viii, karena kebijakan guo menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkeadilan terhadap pemohon viii sebagai badan hukum indonesia sebagaimana diatur dalam uud bahwa pemohon adalah suatu badan hukum privat yang didirikan berdasarkan hukum indonesia yang menjalankan kegiatannya dalam bidang pertambangan, berdasarkan keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun yang putuskan pada tanggal april dengan nppadanya kebijakan pelarangan ekspor mineral dan batubara. bahwa dengan kebijakan pelarangan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah, pemohon akan menderita kerugian materiil sebesar rp. sejak kebijakan diterapkan (bukti menurut pemohon kebijakan guo telahmenurut para pemohon,ara pemohon, bahkan berujung pada ancaman kebangkrutan perusahaan dan akan menimbulkan multiplier effect. hal mana pengaturan tersebut menurut paraumunium lainnya seperti bumi. potensi kedua jenis komoditas tambang ini patut disyukuri karena akan membuat pasokan bahan baku untuk pabrik pengolahan dan pemurnian bijih nikel dan bauksit sudah terjamin, bahkan dengan menggunakan teknologi apapun. kisah sukses penerapan pengolahan dan pemurnian bijih dengan deposit terbatas deposit yang terbatas bukan halangan bagi perusahaan untuk tidak dapat menerapkan proses pengolahan dan pemurnian jika teknologi yang diterapkan dapat mengekstraksi seluruh kandungan logam logam yang mempunyai nilai tambah tinggi. pemilihan teknologi menjadi salah satu faktor utama untuk keberhasilan membangun smelter. sebagai contoh: proyek seon, laos yang memiliki deposit tembaga hanya tembaga, namun dengan menggunakan teknologi modern dan maju, yaitu teknologi hidrometalurgi, dapat menghasilkan katoda tembaga per tahun dengan produk samping berupa emas per tahun, serta menyerap tenaga kerja sebanyak orang dan meningkatkan gross domestic product laos sekitar usd50 per kapita. bayangkan potensi nilai tambah bijih tembaga yang ada freeport indonesia dan newton batu hijau yang jumlahnya jauh atas proyek seon, laos, itu diolah dan dimurnikan dalam negeri. produk produknya berupa tembaga, perak, emas, platina, palladium, selenium, telurida, timbal, asam sulfat, dan gipsum, akan memberi dampak positif sangat besar bagi negara, tidak saja secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung dalam bentuk tumbuh berkembangnya industri yang lain. oleh karena itu alangkah lebih baik jika para ahli ekonomi menghitung secara detil dampak positif atas penerapan nomor tahun daripada memperdebatkan perbedaan persepsi yang terdapat pada undang undang tersebut. berkutat seputar sini, negeri ini hanya jalan tempat. indonesia memang tidak dapat meniru kebijakan australia yang membebaskan perusahan untuk tidak mengolah dan memurnikan mineral, karena australia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti bauksit dan .nikel, dengan tenaga kerja yang terbatas. bandingkan dengan indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam tidak terlalu besar, tetapi jumlah tenhmuronenamanoretsia salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman: kerja yang besar. penerapan kebijakan pengolahan dan pemurnian dalam negeri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kapita serta menyalurkan tenaga kerja dan dampak positif lain sebagai bagian tak terpisahkan dari multiplier effect yang akan diperoleh. sebagai penutup, dari paparan atas, peningkatan nilai tambah mineral jelas akan dan dapat dipastikan membawa manfaat bagi bangsa indonesia mengingat teknologi apapun dan untuk mengolah mineral apapun sudah tersedia, membuat ketahanan industri nasional semakin tangguh, mendapat nilai tambah dalam negeri serta nilai efek ganda yang harus diraih dan tidak boleh dilewatkan begitu saja. niat baik atau goodwill dari semua pihak sangat diperlukan dalam melangsungkan kegiatan ini. suatu saat nanti bukan tidak mungkin para ahli mineral negara kita tidak lagi berkutat mengolah dan memurnikan mineral dalam negeri, tetapi juga dikenal oleh dan bekerja pada perusahaan tambang luar negeri. dengan demikian kita tidak lagi hanya mengekspor tki yang berpendidikan rendah, tetapi juga tki berkualitas tinggi. dan negeri kita pun mampu menyejajarkan diri dengan negaranegara maju. dr. ahmad redi, s.h. pendahuluan mendiskursuskan mengenai kegiatan 'pengusahaan' pertambangan mineral dan batubara (minerva), tidak akan terlepas dari konsepsi 'penguasaan' pertambangan minerva. keduanya merupakan kesatuan utuh dan mutlak yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. apabila keduanya terpisah, maka jiwa dari penyelengaraan pertambangan minerva tersebut telah tercabut dari akarnya. kesatuan utuh dan bulat tersebut, terlihat secara jelas dari pengaturan dalam uud dalam frasa "dikuasai oleh negara" dan "untuk sebesar besar kemakmuran rakyat". kedua frasa tersebut merupakan (dua) frasa sakral yang harus menjadi jiwa dari penyelenggaraan pertambangan minerva indonesia. frasa "dikuasai oleh negara" merupakan jiwa 'penguasaan' atas pertambangan minerva, sedangkan frasa "sebesar besar kemakmuran rakyat" merupakan jiwa dari tujuan penyelenggaraan pertambangan minerva dalam suatu kegiatan usaha atau 'pengusahaan'. jadi, jiwa uud menjadi jiwa yang mutlak dan bulan pertambangan minerva yang secara organik dilaksanakan dalam level peraturan perundang undangan bawah uud keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal". bagi manan, masdar maju, jiwa uud tersebut telah pula dimaknai oleh mahkamah konstitusi sebagaimana dalam putusan nomor puu dalam rangka sebesar besarnya kemakmuran seluruh rakyat" landasan mengadakan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan menjadi landasan terpenting dalam penyelenggaraan penguasaan oleh negara atas pertambangan minerva. landasan terpenting pula bagi pengadaan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan negara terkait pelaksanaan peningkatan nilai tambah serta pengelolaan dan pemurnian dalam negari oleh pemegang izin usaha pertambangan iup) dan izin usaha pertambangan khusus ipk). penyelenggaraan kebijakan, pengurusan, dan pengaturan terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri oleh pemegang iup dan ipperasi produksi tentunya memiliki tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah. hal ini antara lain disebabkan faktor realitas pertambangan minerva yang merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga sektor pertambangan terus dilirik oleh perusahaan perusahaan untuk dapat melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang negara negara berkembang. pemburuan terhadap komoditas tambang didasari pula oleh adanya kepentingan negaranegara maju dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri negara tersebut yang yang sangat tinggi untuk melakukan aktivitas kehidupan, terutama konsumsi energi (batubara) dan industri mineral) yang menjadi tumpuan dalam perekonomian negara negara maju. tidak heran bila negara negara maju berusaha keras untuk mendapatkan potensi sumber daya alam (pertambangan) tersebut dengan memburunya berbagai negara dunia, termasuk indonesia. diburu karena, komoditas pertambangan minerva tidak dapat dipindahkan dari suatu wilayah wilayah lain. melekat perut bumi indonesia. pengusahaan oleh perusahaan perusahaan tersebut indonesia bukan menjadi suatu persoalan apabila selain memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan tersebut maka indonesia sebagai penguasa sumber daya alam tersebut pun harus mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih banyak dibandingkan perusahaan perusahaan tersebut. namun sisi lain, minervmakmuran rakyat. sebagai kekayaan yang tak terbarukan, maka minerva harus benar benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang baik bagi bangsa indonesia sebagaimana asas penyelenggaraan pertambangan minerva yang manfaat, berkeadilan, dan keseimbangan, serta keberpihakan pada kepentingan bangsa. sehingga, penyelenggaraan pertambangan minerva tersebut harus memberikan nilai tambah yang maksimal bagi bangsa indonesia. salah satu peningkatan nilai tambah tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian pertambangan mineral dalam negeri. agar hasil tambang mineral indonesia tidak diangkut mentah mentah luar negeri oleh perusahaan tambang, namun sebelum dibawa luar negeri harus dilakukan pengelolaan dan pemurnian terlebih dahulu dalam negeri. tanah air indonesia bawah luar negeri tambah memberikan manfaat yang sebenya bagi kepentingan bangsa indonesia, padahal bangsa indonesia lah yang sesungguhnya merupakan penguasa, pemilik, dan penikmat utama dari kekayaan alam indonesia. pelaksanaan pemurnian dalam negeri dimaksudkan antara lain untuk:pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian dengan segala instrumen kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan menjadi bentuk pelaksanaan norma penguasaan negara atas pertambangan minerva. sehingga, pengaturan dalam undang undang nomor tahun minerva), peraturan pemerintah nomor tahun peraturan nomor tahun dan peraturan nomor tahun merupakan bentuk instrumen kebijakan, pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan sebagai pelaksanaan norma penguasaan negara atas pertambangan minerva sebagaimana diamanatkan dalam uud yaitu agar minerva dalam hal ini mineral dapat memberikan sebesar besar kemakmuran bagi rakyat indonesia. terlebih bahwa peraturan perundang undangan bawah uud tersebut merupakan bentuk penguasaan oleh negara sebagaimana dinyatakan oleh dalam putusan nomor puu i dalam hal fungsi pengaturan oleh negara (reg ended) yaitu dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh dpr bersama dengan pemerintah dengan membentuk nomor tahun dan regulasi oleh pemerintah (eksekutif) dengan membentuk peraturan pelaksanaan nomor tahun dalam rangka sebesar besama kemakmuran seluruh rakyat. perizinan pengusahaan mineral bukanlah bentuk peralihan penguasaan dan pemilikan dari negara pemegang iup dalam keterangan ahli pemohon, ir. simon sembiring, ph. menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan minervaukuran radioaktif. menurut ir. simon sembiring, ph. ketentuan ini menjamin adanya kebebasan bagi pemegang iup ipktelah membayar iuran produksinya (royalti) untuk memiliki dan memperdagangkan hasil mineral yang telah diproduksinya. secara hukum, dengan membayar royalti maka telah terjadi pemindahan kepemilikan dari negara kepada pemegang iup ipk, sehinggga pemegang iup ipk berhak memperdagangkannya termasuk mengekspornya. menurut saya, keterangan dari ir. simon sembiring, ph. justru bertentangan dengan uud untuk menafsirkan kepemilikan mineral dan batubara sebagaimana diatur dalam minerva harus diikatkan dengan: kepemilikan merupakan konsep kepercayaan. dalam konteks pertambangan minerva, aspek hukum pelaksanaannya harus dimaknai sebagai bentuk penguasaan oleh negara atas sumber daya alam. dalam konteks kepemilikan ini sebagaimana pelaksanaan jual bell yang mengakibatkan peralihan kepemilikan atas objek yang dijual belikan. antara pemerintah dengan pemegang iup tidak dalam rangka pelaksanaan jual beli. istilah royalti pun mengisyaratkan bahwa tidak terjadi peralihan kepemilikan. royalti bermakna sebagai kewajiban dari seseorang kepada pemilik hak atas suatu objek, misalnya royalti dari penerbit buku kepada pengarang buku yang atas royalti tersebut tidak terjadi peralihan kepemilikan ciptaannya. sehingga, pembayaran royalti tidaklah mengubah status kepemilikan atas suatu objek tertentu, kecuali melalui skema jual bell sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum dagang uhd) dan kitab undang undang hukum perdata kuh perdata). padahal, pengusahaan pertambangan minerva tidak dilakukan dalam konteks jual beli antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan pemegang iup ipk. konsep kepemilikan dalam mineral termasuk mineral ikutan dalam konsepsi hukum pertambangan indonesia, bukanlah konsep kepemilikan akibat jual bell sebagaimana diatur dalam kuh perdata yang menyatakan bahwa "jual bell adalah persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang benda dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga". namun, dalam konteks minerva dan dikaitkan dengan uud terhadap mineral dan ikatannya maka walaupun pemegang iup ipk telah memenuhi ilorasi atau iuran produksi, namun pemegang iup ipk tidak dapat semau dan kehendaknya memperlakukan mineral dan ikatannya, akan tetapi pemegang iup ipk termasuk mineral dan mineral ikatannya tetap dikenai kewajiban kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan, termasuk kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri. dengan demikian, jelas bahwa konsep pemilikan dalam minerva bukanlah konsep kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam kitab undang undang hukum perdata (hukum privat) namun merupakan konsep kepemilikan dalam hukum tata negara (hukum publik). pengusahaan pertambangan dilakukan melalui iup dalam pengusahaan pertambangan sejak terbitnya minerva, skema pengusahaan pertambangan minerva melalui rezim perizinan sebagai berikut: hubungan hukum publik publik para pihak perorangan dan perorangan, badan badan usaha, masyarakat usaha hukum adat berlaku pilihan tidak berlaku tidak berlaku hukum arbitrase alternative ptun ptun sengketa dispute resolution akibat hukum kesepakatan pihak sepihak sepihak hak dan kewajiban dua pihak pemerintah lebih pemerintah lebih peraruranperjanjian peraturan peraturan perundang itu perundang undangan sendiri contoh kontrak karya( kk), izin usaha hak hutan adat, hak perjanjian karya pertambangan, izin pengusahaan pengusahaan pemanfaatan hasil perairan pertambangan hutan kayu, izin pesisir hp3), hak batubara pemungutan hasil pengusahaan hutan pkp2b), kontrak hutan kayu hph), hak milik, hak kerja guna bangunan. sama migasyaran, termasuk pensyaratan kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri minerva), ini terkait pula denganmegang iup ipk seketika harus melakukan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri pada tahap operasi produksi dalam minerva diatur kewajiban pemegang iup dan ipk operasi produksi op) untuk melakukan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri. status pemegang iup dan ipk dalam rezim pengaturan pertambangan minerva terdiri atas (dua) pemegang iup ipk op, yaitu pemegang iup ipk hasil perubahan dari kp, surat izin pertambangan daerah sid), dan surat izin pertambangan rakyat sir): dan pemegang iup ipk baru yang bukan hasil perubahan dari kp, sid, dan sir. kedua jenis izin tersebut memiliki perbedaan kewajiban pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri. perbedaan tersebut, yaitu pemegang iup ipk hasil perubahan dari kp, sid, dan sir diwajibkan melakukan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri paling lambat (lima) tahun sejak peraturan pemerintah nomor tahun diundangkan huruf c). hal ini sama dengan pemegang kk pkp2b yaitu paling lambat (lima) tahun sejak minerva diundangkan minerva). namun, sebaliknya bagi pemegang iup ipk pelaksanaan pengelolaan dan permainan dalam negeri, mengikuti tahapan pertambangan sebagaimana tahapan pertambangan yang diatur dalam minervmengatur bahwa tahapan kegiatan iup eksplorasi (kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan) dan iup (kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan). bahkan dalam huruf minerva diatur bahwa dalam iup harus dimuat lokasi pengelolaan dan pemurnian, sehingga bagi pemegang iup eksplorasi tidak dapat diberikan iup apabila tidak memiliki lokasi pengelolaan dan pemurnian. lokasi pengelolaan dan pemurnian tersebut harus berada dalam negeri sebagaimana diatur dalam minerva baik dibangun sendiri, maupun bekerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan iup ipk. dilihat dari konteks pengaturan dalam dan minerva tersebut, maka pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian dalam negeri haruslah pemegang iup harus dilakukan seketika pada saat tahapan pengelolaan dan permainan telah dilaksanakan. sehingga, apabila pengelolaan dan pemurnian tidak dilakukan dalam negeri maka telah terjadi pelecehan minerva dan telah terjadi pula pelecehan atas act will rakyat indonesia karena minerva merupakan kehendak rakyat indonesia yang diwakili oleh dpr dan pemerintah yang pula sebagai amanat uud larangan ekspor tidak dikenal dalam rezim hukum pertambangan minerva dalam minerva, nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun tidak dikenal frasa "larangan ekspor" apabila pemegang iup ipk tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pemurnian dalam negeri. munculnya frasa "larangan ekspor" pertama kali muncul dalam peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor tahun yaitu bahwa pemegang iup dan ipr diterbitkan sebelum berlakunya permen esm nomor tahun dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral keluar negeri dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan sejak berlakunya permen esdm nomor tahun namun, permen esdm nomor tahun tersebut telah diuji mahkamah agung dan mahkamah agung pun telah membatalka, apabila dilihat, dalam nomor tahun secara normatif terkait pengaturan kepada pemegang iup dengan materi muatan yang sangat jelas, terdiri atas unsur: kewajiban melakukan pengelolaan dan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri: pemegang iup yang telah melakukan pengelolaan dapat menjual luar negeri hasil pertimbangannya dalam jumlah tertentu yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan menteri. berdasarkan ketentuan dalam nomor tahun tersebut, tidak ada keraguan bahwa tidak ada pengaturan mengenai larangan ekspor. pun bila dianggap ada maka tersebutlah yang harusnya diuji mahkamah agung atau bila peraturan pelaksanaan dari tersebut, yaitu peraturan menteri esdm nomor tahun yang dianggap melarang ekspor maka peraturan menteri tersebutlah yang diuji mahkamah agung. berdasarkan hal tersebut, nomenklatur "larangan ekspor" dan substansi "larangan ekspor" tersebut tidak ada satu pun dalam rezim pengaturan pertambangan minerva. pun, seandainya ada dalam dan permen esdm maka hal tersebut pun dibenarkan karena sebagaimana diatur dalam minerva bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemurnian diatur dalam peraturan pemerintah. norma dalam minerva bukanlah norma yang selesai, sehingga presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya uud 1945j. dalam nomor tahun pun, norma (pengaturan) pengelolaan dan pemurnian belum selesai yaitu pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian serta batasan minimun pengelolaan dan pemurnian diatur oleh peraturan menteri esdm angka nomor tahun berdasarkan hal tersebut, maka pemohon telah salah melakukan pengujian peraturan perundang undangan, karena: pemerintah tidak pernah mengatur mengenai larangan ekspor mineral dan batubara dalam minerva dan nomor tahun nomor tahun dan nomor tahun pemerintah tidak pernah menafsirkan dan minerva sebagai bentuk pelarangan ekspor: larangan ekspor pernah ada permen esdmiran noor, si. pekerjaan bupati kabupaten kutai timur alamat jalan soekarno hatta nomor kawasan perkantoran pemerintah daerah, bukit pelangi, sangat, kabupaten kutai timuba., para advokat yang tergabung dalam art partners beralamat kantor dan pemerintah,dansebagai negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau rechtsstaat (rule law),sialamansuatu lembaga negara tidak memiliki superioritas atas lembaga negara lainnya dan tetap berada dalam koridor negara hukumwp, wup dan penetapan luas dan batas tiup mineral logam dan batubara oleh pemerintah (pusat), serta dapat: (a) menguasai cabang industri pertambangan mineral logam dan batubara yang ditujukan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: (b)yang ada wilayah pemohon sendiri sesuai asas otonomi, pelaksanaan otonomi seluas luasnya maupun hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah yang adil dan selaras: dan (c) menjunjung hukum dan pemerintahan berdasar asas instrumental yakni asas efisiensi (doelmatigheid) dan asas efektivitas (doeltreffenheid) dalam penetapan wp, wup dan tiup wilayah pemerintah kabupaten kutai timur provinsi kalimantan timur, sebagaimana ditentukan oleh konstitusi berdasarkan dan dan uud bahwa sebagaimana alasan sebelumnya, secara mutasi mutans pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam hal norma persetujuan pemerintah terhadap pemegang kontrak karya dan pkp2b sebagaimana dimaksud minerva sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah guo, bahwa dengan demikian, menurut hemat pemohon, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya minervpemohon dengan berlakunya minerva, cast ketentuan ketentuan yang dimaksud tersebut, dan apabila permohonan pemohon itis dikabulkan, maka kerugian konstitusional pemohon tidak akan terjadi lagi. sehingga. pokok permohonan norma hukum huruf dan dan bertentangan dengan uudkeempat konstitusi,dengan asas otonomi dan tugas pembantuan pada pemerintah daerah (kabupaten kota), bahwa pemohon selanjutnya menjelaskan terlebih dahulu tentang objek hukum pertambangan dalam kaitannya dengan asas otonomi. salim h.s, sh, ms. menguraikan tentang objek kajian hukum pertambangan, antara lain, sebagai berikut: objek kajian merupakan sasaran didalam penyelidikan atau pengkajian hukum pertambangan. objek itu dibagi menjadi dua macam, yaitu objek materiil dan objek forma. objek materiil, adalah: bahan (materiil) yang dijadikan sasaran dan dalam penyelidikannya. objek materiil hukum pertambangan adalah manusia dan bahan galian. objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. jadi objek forma hukum pertambangan adalah mengatur hubungan antara negara dengan bahan galian dan hubungan antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pemanfaatan bahan galian salim, hukum pertambangan indonesia, jakarta: rajawali pers, hal. dalam hal ini, pada hubungan antara negara dengan pemanfaatan bahan galian, menurut pemohon, terlaksana dalam kerangka desentralisasi dan asas otonomi: bahwa menurut pendapat dr. muhammad fauzan, sh, hum, asas otonomi merupakan penyatuan dari kata otonomi dan asas yang menjelaskan anak kalimat dalam uud yaknihingga otonomi berarti mengatur dan mengurus sendiri muhammad fauzan, hukum pemerintahan daerah: kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, yogyakarta: uii press, halaman berdasarkan pengertian tersebut, menurut hemat pemohon, urusan pemerintahan yang merobek pertambangan c.g. mineral logam dan batubara secara konstitusional merupakan salah satu urusan yang seharusnya diatur dan diurus sendiri oleh pemerintahan kabupaten kota menurut asas otonomi: bahwa menurut dr. agussalim andi gandong, sh., otonomi daerah tersebut dimaksudkan, ".supaya pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan daerahnyadaerah dalam sistem nkri." agussalim andi gandong, pemerintahan daerah: kajian politik dan hukum: analisis perundang undangan pemerintahan daerah dan otonomi daerah semenjak tahun sampai dengan thalia indonesia, halaman bahwa namun dalam minerva yang diuji konstitusionalitasnya guo terdapat norma kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral logam dan batubara wilayah pemerintahan kabupaten kota, khususnya dalam hal penetapan dan wup, serta penetapan luas dan batas tiup wilayah pemerintahan kabupaten kota. hal mana sebagaimana terdapat dalam ketentuan sebagai berikut: (i)(iidan, serta (iii), bahwa norma hukum dalam minerva menunjukkan kewenangan menetapkan (vide huruf dan dan wup divide dan serta kewenangan menetapkan luas dan batas tiup (vide wilayah pemerintahan kabupaten kota sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah. norma norma hukum kewenangan pemerintah guologam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa, lagi pula norma guo yang memberikan kewenangan pemerintah (pusat) untuk menetapkan dan wup serta menetapkan luas dan batas tiup wilayah pemerintah kabupaten kota adalah bertentangan dengan semangat dan isi penjelasan umum undang undang guo yang bertujuan untuk meniadakan materi, yang mana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara seharusnya berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi: bahwa sebagai argumentasi penjelas, pemohon mengutip konsideran minerva pada bagian menimbang huruf yang menyatakan:. melalui interpretasi gramatikal (de taalkundige interpretative) sebagai salah satu teknik interpretasi guna mengetahui makna ketentuan peraturan perundang undangan dengan mempergunakan bahasa, maka pernyataan tentang mandiri dalam konsideran menimbang huruf undang undang guo bermakna mendorong kemandirian bagi pemerintah kabupaten kota dalam mengatur dan mengurus sendiri, termasuk dalam menetapkan dan wup, serta menetapkan luas dan batas tiup wilayah pemerintahan kabupaten kota, bahwa konsideran menimbang huruf undang undang guo yang mendorong kemandirian seharusnya melandasi norma hukum dalam guo. norma kewenangan penetapan dalam guo sekurang kurangnya telah menghilangkan aspek kemandirian bagi daerah dalam pengelolaan potensi mineral logam dan batubara. norma kewenangan dalam guo senjatanya tidak memiliki ratio legis dalam mendorong kemandirian daerah ketika melakukan penetapan dan wup serta penetapan luas dan batas tiup wilayah pemerintahan daerah kabupaten kota. struktur bahasa hukum dan norma guo bertentangan dengan paradigma desentralisasi dalam uud yang mengakui eksistensi pemerintahan kabupaten kota dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. bahasa hukum dalam norma guo sekurang kurangnya mengandung konstruksi hukum berdasar paradigma sentralisasi, yakni pengambilan keputusan terhadap(pusat): bahwa secara keseluruhan,kabupaten kutai timur dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi, bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana tersebut, maka norma kewenangan dalam guo, bertentangan dengan asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam uud norma hukum huruf dan dan bertentangan dengan uud bahwa uud menegaapabila dicermati secara seksama, ketentuan uud merupakan pemberian wewenang konstitusional kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan,mengenai otonomi seluas luasnya yang dijalankan pemerintahan daerah, prof. bagi manan menyatakan bahwa pertama, prinsip otonomi kami menyarankan agar otonomi seluas luasnya itu dimasukkan, sebab kalau tidak itu nanti kalau diserahkan pada pembentuk undang undang tergantung kepada situasi pembentuk undang undang seperti yang kita alami.kemudian kedua, otonomi luas kita berikan siapa. kita melihat kenapa kita tulis karena sekarang ini sepertinya memang ada keinginan otonomi luas pada kabupaten dan kota tidak pada provinsi. jadi kalau mau kita netral pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali itu tidak usah disebut kabupaten atau apa itu. (kutipan pernyataan bagi mananaman kutipan pernyataan tersebut menunjukkan makna historis terhadap pelaksanaan otonomi seluas luasnya, yakni (a) prinsip pelaksanaan otonomi seluas luasnya membatasi kehendak pembentuk undang undang: dan (b) pelaksanaan otonomi seluas luasnya pada kabupaten kota. otonomi seluas luasnyaemerintah bagi manan dalam muhammad fauzan, op.cit., halaman bahwa namun demikian, norma hukum minerva yang diuji konstitusionalitasnya guo tidak menjadikan norma otonomi seluas luasnya dalam uud sebagai sumber hukum. seharusnya, urusan pertambangan mineral dan batubara pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah. dalam minerva yang diuji konstitusionalitasnya guo, urusan pertambangan diproyeksikan sebagai urusan pemerintah (pusat) padahal wilayah pertambangan berada wilayah kabupaten kota. hal ini merupakan antacedent yang menimbulkan konsekuensi bahwa urusan pengelolaan industri pertambangan mineral logam dan batubara menjadi urusan tambahan bagi pemerintah (pusat) dengan mengabaikan kewenangan daerah (kabupaten kota), sehingga hal ini bertentangan dengan pelaksanaan otonomi seluas luasnya ditingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya minerva yang diuji konstitusionalitasnya guo karena tidak dapat menetapkan dan wup serta menetapkan luas dan batas tiup wilayah kabupaten kutai timur dalam penyelenggaraan pemerintahannya bidang energi sumber daya mineral logam dan batubara sesuai pelaksanaan otonomi seluas luasnya sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa sebagai bandingan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem perencanaan pembangunan nasional tetap menempatkan otonomi seluas luasnya oleh pemerintahan daerah dalam menyusun dan menetapkan rpm rencana pembangunan jangka menengah daerah) dengan mengacu rpm rencana pembangunan jangka menengah nasional). begitupula halnya dengan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang (selanjutnya disebut penataan ruang) yang menempatkan pemerintahan daerah dengan hak konstitusionalnya dalam menetapkan rtrw rencana tata ruang wilayah) daerah dengan tetap mengacu arahan kebijakan pemerintah dalam rtrw nasional: bahwa angka penataan ruang menyebutkbih lanjut penataan ruang menentukan,an penataan ruang dimaksud harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi. hal mana sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo yang menyatakan, , serta undang undang guo yang menyebutkan, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi. bahwa pada setiap jenjang penataan ru, seperti struktur dan pola pemanfaatan ruang, serta kriteria kriteria kawasan, baik kawasan lindung maupun kawasakawasan pertambangan, kawasan pemukiman, kawasan perindustrian dan sebagainya. pada tingkat kabupaten kota barulah berisi struktur dan pola pemanfaatan ruang beserta penetapan penetapan kawasan lindung atau budidaya secara kongkrit batas batasnya, bahwa menurut prof. van wijck, kewenangan (competence) adalah hak khusus yang bersifat sepihak yang diberikan kepada lembaga publik (publiek dienst) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. adapun ciri cirinya adalah kewenangan tersebut: (a) terbagi habis antara lembaga publik yang tertinggi sampai dengan yang terendah, (b) dapat dipaksakan pelaksanaannya: (c) tidak mungkin terjadi tumpang tindih (overlapping) kewenangan: dan (d) sesama lembaga publik harus saling menghormati pelaksanaan wewenang tersebut. akan tetapi, norma kewenangan penetapan dalam yang diujikan konstitusionalitasnya guo, tidak menyebabkan sikap saling menghormati pelaksanaan wewenang mana wewenangerah tidak dihormati oleh pemerintah (pusat): bahwa normalam minerva berada dalam hirarki norma, sehingga norma penetapan guo seharusnya merupakan norma hukum yang dibentuk berdasarkan norma norma dalam uud mengikuti analisis hukum hans kersen tentang norma superior dan inferior , maka jimmy asshiddigie dan ali sama'at, teori hans kersen tentang hukum, jakarta: konstitusi press, halaman bahwa dalam hal ini, norma menjalankan otonomi seluas luasnya dalam uud yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma penetapan dan wup serta penetapan luas dan batas tiup wilayah pemerintahan kabupaten kota sebagai urusan pemerintah yang dibuat oleh minerva adalah inferior. tata hukum pertambangan yang konstitusional, khususnya sebagai personifikasi negara, seharusnya bukan merupakan sistem norma yangseharusnya disusun oleh fakta bahwa pembuatan norma kewenangan penetapan guo, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma menjalankan otonomi seluas luasnya, yang lebih tinggi. pembuatan yang: bahwa mengikuti pendapat hans kersen tersebut diatas, makaoleh pemerintah tidak ditentukan oleh norma menjalankan otonomi seluas luasnya sebagaimana dimaksud dalam uud atau setidak tidaknya pembentuk minerva menambahkan urusan pertambangan mineral logam dan batubara sebagai urusan pemerintah pusat. dalam logika analisis hukum hans kersen, maka norma minerva, yang lebih rendah, bertentangan dengan uud yang lebih tinggi. akibatnya, pelaksanaan otonomi seluas luasnya oleh pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud uud dirugikan oleh berlakunya minerva. norma hukum huruf dan dan bertentangan dengan uud bahwa prof. soetandyo wignjosoebroto memberikan uraian historis komparatif antara masyarakat kolonial dan republik indonesia terkait hubungan kekuasaan pusat daerah, yakni, .masyarakat kolonial bekerja secara evolusioner rasional dan hanya menghasilkan satu wet dengan sejumlah aturan maupun ordonansi yang mengatasi masalah desentralisasi sampai jepang melikuidasinya, dibandingkan dengan rentang waktu tahun republik yang belum tuntas mengatasi masalah hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah melalui legislasi antara lain tujuh buah undang undang , soetandyo wignjosoebroto, satu abad desentralisasi indonesia , dalam jurnal prisma, otonomi daerah untuk siapa?, jakarta: lp3es, vol. juli halaman oleh karenanya, pemohon pertama tama memohon agar mahkamah berkenan memberikan perhatian sedalam dalamnya terhadap muatan yang diujikan konstitusionalitasnya guo secara komprehensif dan membuka wacana hukum baru tentang. norma kewenangan penetapan tersebut berada dalam kerangka pengaturan (reguler), pengurusan (benturan), pengelolaan (beheeren), dan pengawasan (toezichthouden) yang mana pemerintahan daerah memperoleh kewenangan secara atribusi (kewenangan atas perintah undang undang) yang adil dan selaras, sesuai uud bahwa dr. syarif hid memberikan warning tentang adanya bias desentralisasi dengan menekankan upaya memperbaiki institusi negara (state institutional reform) daripada membangun kapasitas negara (state capacity) selama agenda reformasi dilaksanakan syarif hid, mengurai peristiwa, meretas karsa: refleksi satu dasawarsa reformasi desentralisasi dan otonomi daerah, dalam jurnal prisma, otonomi daerah untuk siapa?, jakarta: lp3es, vol. juli halaman hemat pemohon, salah satu bias desentralisasi adalah terjadinya kekacauan dan penyelundupan hukum (smuggling law) dalam bentuk oleh pemerintah, sehingga hal ini berdampak pada turunnya kapasitas negara (state capacity) dalam hal efektivitas (doelmatigheid) d(selanjutnya disebut mahkamah) mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian undang undang terhadap uud:norma norma hukum yang efisiensi (doeltreffenheid) pemanfaatan sumber daya alam yang ada wilayah pemerintahan kabupaten kota, bahwa lagi pula, dalam amalan historis, pemanfaatan sumber daya alam pernah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yakni,dan berdasarkan penjelasan guo, . terlepas dari adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tertentu misalnya, norma kewenangan guo ketika dilaksanakan atau dijalankan oleh pemerintah daerah tidak menimbulkan persoalan sama sekali dalam domain publik. oleh karena itu, pemohon berpendapat bahwa minerva yang dimohonkan guo seharusnya tetap dijalankan oleh pemerintah daerah dalam domain publik agar tidak bertentangan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan selaras berdasarkan undang undang sebagaimana dimaksud uud bahwa pola hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah seharusnya mencerminkan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara secara adil dan selaras dan tidak melanggar prinsip prinsip good governance. akan tetapi yang diujikan konstitusionalitasnya guo justru menempatkan pemerintah (pusat) sebagai atasan dari pemerintah provinsi dan selanjutnya pemerintah provinsi menjadi atasan dari pemerintah kabupaten kota. hubungan antara pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjadi tidak adil dan tidak selaras berdasarkan undang undang c.g. minerva, sebagaimana digariskan oleh uud bahwa secara gramatikal, melalui interpretasi bahasa hukum,dalam huruf dan dan minerva guo terdapat frase berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan frase disampaikan secara tertulis kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia . sebagai referensi bandingan, manajemen kebijakan publik berada dalam lingkup proses yang terdiri dari (tiga) dimensi yakni dimensi perumusan, implementasi dan pengendalian giant nugroho, public policy, edisi revisi, jakarta: elex media komputindo, halaman tindakan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah tindakan dalam hal implementasi kebijakan (implementation policy). tindakan koordinasi merupakan kewenangan diskresioner pemerintah yang dilaksanakan tanpa mempunyai implikasi tindakan hukum tata negara. sifat tindakan kebijakan (action policy) berbeda dengan tindakan hukum tata negara. tindakan koordinasi merupakan tindakan kebijakan yang bersumber pada pendekatan manajemen kebijakan publik dan bersifat korektif pada suatu kebijakan (beleidsregels). sedangkan tindakan yang bersumber pada wewenang ketatanegaraan dalam uud merupakan tindakan hukum tata negara. tindakan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah merupakan tindakan manajemen kebijakan publik, sedangkan tindakan penetapan wup seharusnya bersumber pada wewenang pemerintah daerah dalam uud ketentuan dalam guo menimbulkan kerancuan dengan menggabungkan (dua) tindakan yang berbeda tersebut, sehingga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang undang: bahwa pemohon telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam pemanfaatan sumber daya alam mineral logam dan batubara secara adil dan selaras yang disebabkan oleh norma dalam yang diujikan konstitusionalitasnya guo. mengikuti pendapat historis dalam perubahan uud jacob tobing, menjelaskan tentang satu kesatuan pemahaman terhadap istilah adil dan selaras , yakni: . selaras itu memang pengertiannya itu harmonis proporsional begitu. jadi kemudian itu tidak bisa diterapkan satu kali untuk semua berlaku tapi tiap kali akan ada pembicaraan dan perundingan tetapi itu dasarnya semua adalah undang undang. dan dalam hal ini kita tahu bahwa untuk menentukan itu bukanlah daerah yang menetapkan, tapi undang undang dan undang undang itu hasil kerja politik, presiden, dengan dpr. proporsional tapi kata kata selaras itulah yang mengakomodir pesan proporsionalitas itu. jadi ini adalah dalam satu kesatuan, pemahaman adil dan selaras dan ada mekanismenya undang undang dan saya rasa adil itu tidak selalu harus kadang kadang malah lebih banyak diberikan sehingga terasa adil kadang kadang juga tidak lebih banyak, begitu. (kutipan pernyataan jacob tobing. bahwa penentuan adil atau tidak didasarkan oleh kerangka hukum perundang undangan, senantiasa mengikuti perubahan perubahan dalam penyusunan undang undang. mengikuti gustav radbruch, hukum (ius) sebagai pengemban nilai keadilan, sekaligus menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum (lex) sebagai hukum (ius). dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. normatif, karena memiliki prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. kepada keadilanlah seluruh bangunan hukum positif berpangkal. sedangkan sifat konstitutif nampak pada keadilan sebagai unsur mutlak bagi hukum (lex) sebagai hukum (ius). tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. mengikuti pandangan tersebut diatas, maka menurut pemohon, ketentuan guo dalam minerva harus terarah pada rechtsidee, yakni keadilan. atau bukan pada pemerintah daerah, senjata nyatanya menunjukkan ketentuan guo sebagai hukum (lex)bertentangan dengan uud norma hukum huruf dan dan bertentangan dengan dan uud bahwa cabang cabang produksi pertambangan mineral dan batubara yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya dikuasai oleh negara, sebagaimana diakui uud akan tetapi senjatanya tidak dapat dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia nkri) cast guo pemerintah kabupaten kutai timur, bahwa kekayaan alam mineral dan batubara yang terkandung dalam kawasan, wilayah, dan atau daerah kabupaten kutai timur seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diakui dalam uud akan tetapi senjatanya kekayaan mineral dan batubara dimaksud tidak dapat dikuasai oleh pemerintah daerah c.g. pemerintah kabupaten kutai timur, dan tidak dapat ditujukan pemanfaatannya bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: bahwa norma minerva yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo mengandung masalah hukum konstitusional, yakni dimensi penguasaan negara terhadap sumber daya mineral dan batubara wilayah pemerintah daerah yang hendak ditujukan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. norma norma hukum dalam guo menunjukkan penguasaan pemerintah (pusat) terhadap sumber daya mineral dan batubara wilayah pemerintah kabupaten kota, sehingga makna negara hanya melekat pada pemerintah (pusat) belaka. hal ini mengakibatkan hak dan atau kewenangan konstitusional pemerintah daerah kabupaten kota tidak utuh dan menyeluruh dan menjadi dirugikan dengan berlakunya undang undang guo, bahwa norma hukum dalam yang diujikan konstitusionalitasnya guo telah memberikan kewenangan pemerintah (pusat) dalam menetapkan dan wup serta dalam menetapkan luas dan batas tiup wilayah pemerintahan kabupaten kota, sehingga merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dalam mengatur (reguler), mengurus (bestuur), mengelola (beheeren) sampai dengan mengawasi (toezichthouden) kekayaan alam mineral dan batubara yang terkandung daerahnya, yang ditujukan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: bahwa pemohon hendak menjelaskan terlebih dahulu tentang kewenangan pemerintah pusat dalam mengelola sumber daya mineral dan batubara didasarkan pada ketentuan uud yang berbunyirumusan kalimat .dikuasai oleh negara. termasuk mineral dan batubara. berdasarkan sifat sentralistik dari makna rumusan dan uud maka hak penguasaan atas seluruh sumber daya mineral dan batubara diberikan kepada negara yang dalam hal ini pemerintah pusat, untuk dipergunakan untuk kemakmuran rakyat: bahwa secara teoritis, dalam hukum administrasi, ketentuan dan uud adalah ketentuan atribusi sehingga melalui kewenangan atribusi tersebut pemerintah pusat bersama sama dengan dpr menjabarkan lebih lanjut dalam ketentuan perundang undangan c.g. yang diujikan konstitusionalitasnya guo. sehingga dapat dikatakan bahwa ketentuan dan memberikan kewenangan secara atribusi kepada pemerintah pusat untuk mengelola sumber daya alam mineral dan batubara. berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat mengatur kekayaan negara, maka kekayaan negara potensial c.g. mineral dan batubara masuk dalam kategori domain publik mana kekayaan negara potensial tersebut dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat, bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara pada dasarnya juga menjadi kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan dan uud dan dan uud ketentuan dan uud mempunyai hubungan dengan ketentuan yang didasarkan pada uud sehingga ketentuan dan uud dapat diinterpretasikan secara meluas (interpretasi ekstensif) sebagai ketentuan delegation authority, bahwa dengan demikian, ketentuan dan uud mengandung makna yuridis konstitusional tentang pendelegasian atau penyerahan sebagian urusan pengelolaan sumber daya alam c.g.. sehubungan dengan hal tersebut, menurut pemohon, pembagian kewenangan dalam dan serta uud bersifat vertikal. artinya, pemerintah pusat seharusnya menyerahkan kewenangan c.g. kewenangan guna memenuhi sifat vertikal tersebut. hal ini berarti, dalam penalaran contrary, yang diujikan konstitusionalitasnya dalam permohonan guo tidak menjabarkan ketentuan dan uud selaku ketentuan delegation authority, sehingga yang diujikan guo bertentangan dengan dan uud norma hukum angka sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan minerva bertentangan dengan uud bahwbahwa angka minerva selengkapnya berbunyi sebagai berikutnorma uud mengkonstrusikan satu kesatuan wilayah nkri yang dibagi berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada tingkatan provinsi maupun kabupaten kota, yang mengikuti batasan administrasi pemerintahan. akan tetapi, angka minerva sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan guo yang merupakan landasan pemikiran yang bersifat normatif bagi norma penetapan dan wup serta norma penetapan luas dan batas tiup wilayah pemerintah daerah, mengakibatkan norma penetapan dimaksud menjadi tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan: bahwa angka minerva sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahandi berdasarkan norma uud bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud atas, maka ketentuan angka minerva sepanjang frase dan tidak terikat batasan administrasi pemerintahan guo bertentangan dengan pembagian penyelenggaraan pemerintahan ditingkat provinsi dan kabupaten kota yang berlangsung dalam batasan administratif, sebagaimana dimaksud uud norma hukum sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah minerva bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa selengkapnya minerva berbunyi,", bahwa berdasarkan ketentuan guo maka pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yangminervadari pemerintah (pusat) tanpa mempertimbangkan hak kewenangan konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota: bahwa bedasarkan uraian dalam pokok permohonan poin sampai dengan atas, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan penuh (volldige bevoegheid) berdasarkan wilayah kewenangan masing masing (provinsi atau kabupaten kotaal dan batubara. untuk itu mohon alasan alasan dalam pokok permohonan guo secara mutasi mutans dianggap tertulis dan berlaku sebagai alasan pengujian konstitusionalitas sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah guo, bahwa sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah guo telah menimbulkan penguasaan dan pengusahaan sumber daya mineral logam dan batubara oleh pemerintah (pusat) yang berakibat melanggarnya hak kewenangan konstitusional pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang juga berhak untukarena penyampaian rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak perjanjian dimaksud hanya disyaratkan mendapatkan persetujuan pemerintah (pusat): bahwa lagi pula, norma hukum pengusahaan pertambangan batubara yang mengharuskan persetujuan pemerintah (pusat) sebagaimana dimaksud undang undang guo masuk dalam ketentuan peralihan, sehingga berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vii tentang pengujian konstitusionalitas minerva, maka perumusan minerva sebagai ketentuan peralihan dimaksudkan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang akan timbul. menurut putusan mahkamah guo teknik perumusanpenyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan perundang undangan yang baru:bahwa sebagai ketentuan peralihan, minerva telah tidak menjamin: bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut atas, maka sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah guo bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa menurut hemat pemohon, sudah sepatutnya dinyatakankesimpulan bahwa berdasarkan uraian dalam pokok permohonan guo pemohon berpendapat bahwbertentangan dengan uud oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa angka sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dan minerva dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sedangkan huruf dan sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah minerva dinyatakan konstitusional bersyaratemohon, senjatanya pemohon tidak dapat menjalankan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, khususnya dalam halmenurut asas otonomi dan pelaksanaan otonomi seluas luasnya. hal mana disebabkan karena hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan.emohon untuk seluruhnya:frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dan undang undang nomoremohon mengajukan pengujian konstitusionalitasminerva terhadap dan dan dan uud bahwa berdasarkan hal hal yang dikemukakan tersebut atasamanhurufnetapan dilakukan setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat republik indonesia, yang dilakukan setelah wilayah kabupaten kota ditetapkan oleh pemerintah kabupaten kota dan wilayah provinsi ditetapkan oleh pemerintah provinsidenganwupluas dan batas tiup mineral logam dan batubar,tentang penataan ruang, bukti fotokopi surat keputusan menteri dalam negeri tentang pengesahan pengangkatan bupati kutai timur provinsi kalimantan timur dan berita acara pengucapan sumpah jabatan bupati kutai timur, selain itu, pemohon mengajukan (empat) orang ahli yang bernama prof. dr. hm. lica marzuki, s.h., dr. indra perwira, s.h., m.h., dan prof. dr. raas rasyid, maprof. dr. hm. lica marzuki, s.h. bahwa konstitusi merupakan parameter yang menetapkan indonesia adalah negara kesatuan, inherit state, berbentuk republik dengan berdasarkan sistem desentralisasi yang diselenggarakan dengkonsep negara kesatuan, meliputi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, namun secara dikotomi untuk membagi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah tersebut terdapat dalamyang menetapkan urusan pemerintahan yang menjadirasional, serta agama, bahwa undang undang nomor tahun dimaksud, tidak menggolongkan urusan pemerintahan berkenaan dengan pertambangan mineral dan batubara selaku urusan pemerintah pusat. ketentuan guo hingga kini tetap berlaku mengikat selaku norma undang undang, the web norm: bahwa dalam sistem pemerintahan desentralisasi, ketika terjadi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, maka penyerahan kewenangan dimaksud berlaku secara delegation authority. pemberian delegasi kehilangan kewenangan tersebut sehingga semuanya beralih kepada penerima delegasi. dalam hukum tata negara, hal dimaksud dikenal sebagai acute delegation, bahwa berbeda dengan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pejabat daerah seperti halnya dengan dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan. pelimpahan wewenang tersebut terjadi secara mandat. mandataris bertindak untuk dan atas nama mengatur. mengatur tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya kepada mandataris, bahwa angka, pada nyatanya melintasi dua kewenangan pemerintahan yang berbeda yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. hal dimaksud bertentangan dengan prinsip pemerintahan desentralisasi yang ditetapkan dalam dan uud bahwa huruf undang undang minerva menyatakan, penetapan wilayah pertambangan wp), merupakan kewenanganundang undang minerva menyatakan, penentuan merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan daerah otonom, bahwa undang undang minerva menyatakan pula bahwa ditetapkan oleh. selain itu, wilayah usaha pertambangan wup), juga ditetapkan oleh pemerintah pusat: bahwa undang undang minerva menyatakan, penetapan wup dilakukan oleh pemerintah pusat, setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada dpr ri. undang undang minerva menyatakan, koordinasipusat dan pemerintah daerah : bahwa satu wup terdiri atas satu atau beberapa wup yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas kabupaten kota, dan atau dalam satu wilayah kabupaten kota, undang undang minerva. sedangkan undang undang minerva menyatakan, luas dan batas wup mineral, logam, dan batubara ditetapkan oleh pemerintah pusat, berkoordinasi dengan pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah pusat, bahwa undang undang minerva atas mereduksi kewenangan pemerintah daerah, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi, cast, penanganan urusan pertambangan, mineral, dan batubara wilayahnya, bahwa uud memberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut cast asas otonomi. tatkala pembuat undang undang minerva menetapkan bahwa penetaptereduksi adanya.pembuat undang undang minerva bagai membudidayakan tanaman hibrida yang memberikan kewenangan minerva kepada pemerintah pusat seraya mereduksi bahkan melucuti kewenangan otonomi pemerintahan daerah, terhadap urusan pertambangan mineral dan batubara wilayahnya. pembuat undang undang minerva bagai menyilang dua jenis tanaman dari dua populasi yang berbeda, bahwa menurut ahli, undang undang minerva atas, mereduksi bahkan menghambat pelaksanaan otonomi seluas luasnya, tatkala konstitusi mengadopsi konsep otonomi yang seluas luasnya, maka pengaturan yang dibuat oleh undang undang minerva telah melucuti untuk konsep otonomi yang seluas luasnya, bahwa undang undang minerva, sepanjang kata untuk mendapatkan persetujuan pemerintah kepada guo yang berbunyi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sebagaimana dimaksud dalam undang undang minerva yang melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, dan operasi produksi paling lambat satu tahun, sejak berlakunya undang undang ini, harus menyampaikan rencana kegiatan kepada seluruh wilayah kontrak perjanjian, sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian, untuk mendapatkan persetujuan pemerintah: bahwa dalam undang undang minerva, seyogianya secara kondusif mendapatkan pula persetujuan pemerintah daerah, kegiatan operasional dilakukan daerah daerah otonom. ahli prof. mucosa, s.h. bahwa crowned per mengatakan yang dimaksud dengan lembaga negara atau state organ adalah lembaga publik yang keberadaanya diatur dalam undang undang dasar. undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya menyatakan, pemerintah daerah, provinsi daerah kabupaten dan kota, dengan menggunakan metode grammatical interpretation, dapat dianalisa bahwa keberadaan pemerintah daerah, baik yang berbentuk provinsi, maupun berbentuk kabupaten atau pun kota dikehendaki oleh undang undang dasar. ini berarti pemerintah daerah tersebut, merupakan lembaga negara atau state organ, bahwa crowned per mengatakan negara juga merupakan organisasi kekuasaan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan negara dan dalam teori trias politika, kekuasaan meliputi executive power, legislative power, and judicative power. dalam negara kesatuan, inherit state, kekuasaan juga berada pada pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten, atau pun kota. khusus indonesia, kewenangan mengadili menjadi kewenangan pemerintah pusat (vide undang undang nomor tahun maka pemerintah daerah tidak mengelola kekuasaan mengadili. sehubungan dengan hal tersebut, maka lahirlah istilah pemerintah dalam arti luas yang berarti staf atau negara, dan pemerintah dalam arti sempit hanya lembaga eksekutif atau pemerintah: bahwa mengenai otonomi daerah. indonesia merupakan negara kesatuan, sehingga tidak dimungkinkan adanya negara dalam negara, konsekuensi yuridisnya adalah terciptanya pemerintah daerah, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. samping itu, dalam mendesentralisasikan kewenangan harus bersifat komprehensif atau kebulatan, tidak boleh dipecah pecah: bahwa tujuan negara yang diatur dalam alinea keempat pembukaan uud yakni tujuan perlindungan (protection goal), tujuan kesejahteraan (welfare goal), tujuan kecerdasan (educational goal), dan tujuan kedamaian (peacefulness goal) dan apabila keempat tujuan dapat diwujudkan, akan tercipta masyarakat adil dan makmur (welfare and justice society): bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam uud, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. dengan istilah dikuasai oleh negara, berarti. hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini, menggunakan asas desentralisasi atau asas pembantuan: bahwasedangkanhal tersebut sesuai dengan teori otonomi yang dikemukakan oleh prof. mr. dessin dalam bukunya administrative red: bahwa pada wilayah administrasi pemerintahan, uudsetiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang. ini berarti provinsi, kabupaten, dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang dapat bersifat otonom, asas desentralisasi, tetapi juga dapat merupakan wilayah administratif atas dasar dekonsentrasi, bahwa oleh karena hal tersebut adalah amanat konstitusi, maka pembagian wilayah administrasi pemerintahan bidang apa pun harus mengacu kepada ketentuan uud ini. oleh karenanya, dengan ini dalam hukum administrasi negara, misalnya dalam bukunya van der will terbitan tahun dikatakan bahwa batalnya suatu produk hukum dapat disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut pertama ration materi, ini batal karena materinya, kedua ration locus, batal karena teritorial hukum dan ketiga, batal karena ration emporis, batal karena waktu. ration locus adalah kebatilan yang berkaitan dengan teritorial hukum ataupun wilayah hukum, wilayah hukum ini diartikan sebagai wilayah administrasi pemerintahan: bahwa angka undang undang minerva menyatakan sebagai berikut, wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut sebagaapabila dikaji, jelas ketentuan tersebut lepas dari amanat konstitusi dalam hal ini uud yang telah menetapkan bahwa batas wilayah administrasi pemerintahan dengan tegas dan terang, dengan kata lain ketentuan dalam undang undang minerva tersebut merupakan produk hukum yang batal demi hukum nite van grass nenek karena memenuhi klasifikasi tentang materi atau ration materi tidak berwenang karena materinya, bahwa pengelolaan minerva diatur dalam undang undang minerva sebagai berikut yaitu angka,ewenangan pemerintah dalam pengelolaan minerva antara lain adalah penetapan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan dpr ri . sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan dpr ri .kepada dpr ri . luas dan batas tiup mineral, logam, dan batubara ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada dpr ri , bahwa penetapan yang menyatakan bahwa wilayah pertambangan tidak terikat dengan batasan wilayah administrasi pemerintahanundang undang minerva menyatakan bahwa pengelolaan minerva tetap tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanyalah pihak yang diajak untuk berkoordinasi. hal ini tidak sesuai dengan sistem desentralisasi yang menghendaki pemberian kewenangan tersebut dilakukan secara utuh tidak terpecah pecah. bahwa dengan tidak terpenuhinya kewenangan pengelolaan minerva, berikut pemerintah daerah tidak optimal dalam mensejahterakan masyarakat daerah sehingga social empowering tidak dapat diwujudkan: kesimpulan dari analisa tersebut dapatlah disimpulkan sebagai berikut: undang undang minerva khususnya angka bertentangan dengan ketentuan uud undang undang minerva khususnya dan bertentangan dengan dan uud yang mengatur otonomi seluas luasnya dan asas desentralisasi. undang undang minerva dan nya sebagai tercantum dalam poin juga bertentangan dengan dan uud ahli dr. indra perwira, s.h., m.h. bahwa hukum memberikan makna tertentu terhadap sebuah kata atau istilah dan makna tersebut mengandung konsekuensi hukum, demikian pula halnya dengan istilah istilah yang terdapat dalam uud istilah istilah tersebut ada yang sama dengan pemahaman umum sehari hari tetapi ada pula yang berbeda dan menjadi bagian dari bahasa hukum: bahwa istilah hukum dalam uud tidak bersifat statis melainkan berkembang sesuai dengan zaman. perubahan makna istilah konstitusi dapat terjadi karena penafsiran legislator, pembentuk undang undang, atau badan peradilan seperti halnya mahkamah konstitusi, atau oleh praktik ketatanegaraan atau the law convention. sebagai contoh adalah uud yang menjadi dasar dari undang undang minerva,stilah bumi dalam pemakaian bahasa sehari hari pada saat sekarang menunjuk pada nama sebuah planet yang kita tempati yang dalam bahasa inggris dinamakan earth. bumi yang berbentuk bulat seperti bola ini jika dikaitkan dengan seluruh kehidupannya dikenal sebagai istilah dunia atau world. pertanyaannya, apakah founding fathers kita menggunakan istilah bumi dengan makna seperti sekarang ini? menurut ahli tidak, sebab tidak mungkin ada maksud dari negara kita atau founding fathers kita untuk menguasai seluruh bumi. jadi, meskipun ada kaitan dengan bumi secara keseluruhan, tetapi yang dimaksud tentulah menunjuk pada sebagian wilayah muka bumi ini yang dihuni oleh bangsa indonesia atau sebagian dari bumi ini yang kita nyatakan sebagai wilayah nkri atau pada suatu wilayah yang pada masa itu disebut sebagai bumi pertiwi atau ibu pertiwi. dalam bahasa inggris istilah tersebut sepadan dengan istilah sutherland: bahwa pengertian bumi sekarang sudah berubah, sayang sekali pada saat perubahan uud istilah bumi tersebut tidak dikoreksi, disesuaikan dengan makna hukum yang dipahami saat ini. dipertahankannya istilah bumi, mungkin dimaksudkan untuk menjaga aspek historis dari uud pemberian makna yuridis dari istilah bumi dalam sejarah hukum kita, pertama dilakukan oleh undang undang nomor tahun tentang peraturan dasar pokok pokok agraria yang kita kenal sebagai rupa. dalam rupa antara lain ditegaskan bahwa dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi bawahnya, serta yang berada bawah air. kemudian rupa atas dasar hak menguasakutai timurkutai timur: bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut pemda)kutai timur mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili daerah kabupaten kutai timur: bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan guo dan mengacu pada putusan mahkamah, khususnya putusan perkara nomor puu i tentang pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun terhadap uud bahwa bupati selaku kepala daerah kabupaten kampar berwenang mewakili daerahnya dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa untuk mewakilinya dan putusan mahkamah berikutnya bahwa gubernur sulawesi selatan selaku pemohon dalam putusan perkara nomor puu 11i tentang permohonan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pembentukan provinsi sulawesi negara sebagaimana dimaksud ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah: bahwa dengan adanya rupa termasuk dalam pengertian definisi konstitusional bumi atas permukaan bumi yang disebut tanah dan tubuh bumi atau yang dalam bahasa uud disebut kekayaan alam yang terkandung dalamnya, sehingga makna bumi menurut adalah tanah dan sumber atau kekayaan alam yang ada dalamnya. salah satu kewenangan pemerintah menurut rupa adalah mengatur peruntukan dan penggunaan tanah yang pada masa itu dikenal sebagai istilah tata guna tanah. tetapi peraturan mengenai tata guna tanah, yang mengacu pada rupa tidak pernah sampai berhasil ditetapkan karena dalam praktik hukum sehingga muncul istilah baru yang menyatakan tanah pun tidak tepat, karena yang tepat adalah lahan sebagai terjemahan land yang merujuk pada satu hamparan permukaan bumi dalam ukuran meter persegi jadi land use planning (tata guna lahan) adalah kebijakan mengenai peruntukan dan penggunaan hamparan lahan (land) tersebut dan bukan tanah sebagai sumber daya alam. sebab kalimat dan sumber daya alam yang terkandung dalamnya dalam menunjuk pada bumi dan air, bahwa definisi bumi dan air dalam uud mengandung makna baik sebagai wadah maupun sumber daya alam atau isi. bumi sebagai wadah kehidupan, berupa bentangan lahan, dan bumi sebagai sumber alam, sumber daya alam disebut tanah yang berbentuk dari pasir, batuan, lumpur, kapur, gambut, dan sebagainya. perihal pemanfaatan bumi sebagai wadah telah diatur dalam rupa dan pemanfaatan bumi sebagai sumber daya alam diatur dalam berbagai undang undang seperti undang undang kehutanan, undang undang minyak dan gas bumi, undang undang minerva. demikian halnya dengan air, sebagai wadah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perairan indonesia dan sebagai sumber daya alam diatur dalam undang undang nomor tahun tentang sumber daya air: lalu apakah dalam mengatur penggunaan dan peruntukan bumi dan air tersebut harus dipisahkan antara wadah dan isi. keberadaan hutan dan bahan tambang sebagai sumber daya alam tidak dapat dipisahkan dari lahan sebagai wadahnya. persoalan tersebut dijawab dengan memberi makna baru atas makna bumi, yaitu dengan lahirnya undang undang tahun mengenai penataan ruang. istilah tata ruang pada bagian konsideran undang undang penataan ruang tersebut dinyatakan antara lainumber daya perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna. sehingga, sejak keluarnya undang undang nomor tahun istilah konstitusional dari bumi itu sudah punya makna ruang, bahwa pengertian hukum dari bumi, dan air, dan kekayaan alam terkandung dalamnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar sampai saat ini harus dipahami sebagai ruang. oleh sebab itu, penggunaan dan peruntukan bumi dan air untuk segala kepentingan, termasuk pertambangan mineral dan batubara tidak dapat dilepaskan dari rezim hukum tata ruang. tata ruang adalah wujud struktural daya, bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan pabila dikaitkan dengan fungsi fungsi tertentu, tidak menggunakan istilah wilayah, melainkan kawasan, seperti kawasan lindung, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan perbatasan, kawasan strategis, dan lainnya. istilah wilayah selalu terkait dengan batas batas administratif. terkait dengan pendekatan administratif tersebut, dikenalnya ada tiga hierarki penataan ruang, yaitu penataan ruang tingkat nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten kota yang sangat terkait dengan administrasi pemerintahan: bahwa sejak tahun melalui undang undang penataan ruang, telah terdapat kesepakatan antara akademisi dan praktisi hukum terkait istilah wilayah menunjuk pada hamparan permukaan bumi dalam batas batas tertentu yang terkait dengan kewenangan administrasi, baik dalam makna yurisdiksi, lingkungan kewenangan, atau authority (kewenangan) itu sendiri. suatu wilayah yang tidak terikat dengan administrasi pemerintahan disebut kawasan. pemahaman seperti itu berlaku pula dalam hukum internasional yang membedakan antara wilayah (territory) yang terkait dengan yurisdiksi fungsi administrasi tertentu, dan kawasan, zona, area, field yang terkait dengan fungsi fungsi peruntukan tertentu. misalkan dalam united convention the law the sea kita kenal adanya territorial water dan continue zone, ada zona ekonomi eksklusif kawasan kawasan luar itu. bahwa hukum positif mengenal beberapa kawasan, seperti kawasan industri, kawasan berikat, kawasan perdagangan, kawasan bebas (free trade zone), kawasan perbatasan, kawasan pelabuhan, dan sebagainya. dalam undang undang minerva, jika itu dikaitkan dengan tata ruang, maka semestinya disebut adalah kawasan pertambangan, bukan wilayah pertambangan, bukan wp. dari perspektif penataan ruang, wilayah pertambangan adalah ruang dalam suatu wilayah yang diperuntukan untuk fungsi budi daya yang disebut sebagai kawasan budi dakawasan budi daya yang melintasi batas batas wilayah provinsi harus menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional. kawasan yang melintasi batas batas wilayah kabupaten kota harus menjadi bagian dari rencana tata ruang wilayah provinsi. sehingga tidak ada suatu kawasan yang tidak terkait atau tidak terikat dengan batas administrasi pemerintahan, melainkan senantiasa terkait dengan batas administrasi pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten kota. lalu pertanyaannya, kenapa dalam undang undang minerva ada anak kalimat, frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan? bahwa menurut ahli, hal tersebut adalah kontradiksi dan tidak sinkron dengan pengertian atau makna uud hal tersebut mungkin disebabkan: jika anak kalimat dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dimaksudkan sebagai pendekatan fungsional, maka seharusnya tidak digunakan istilah wilayah pertambangan, melainkan kawasan pertambangan. jika yang dimaksud oleh anak kalimat tersebut adalah administrasi pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota, sesungguhnya cukup dengan kalimat yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. anak kalimat dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan sekaligus menegaskan pada administrasi pemerintahan pusat, kecuali yang dimaksud wilayah pertambangan dalam undang undang minerva itu adalah wilayah perairan nasional luar batas mil dari garis pantai, sebab daratan dan lautan sampai batas mil dari garis pantai selalu terikat dengan administrasi pemerintahan daerah. sungguhpun ada undang undang yang memaknai secara tegas tidak mengenai batas batas wilayah administratif pemerintahan adalah pengertian ekosistemdalam penjelasan undang undang tersebut ditegaskan bahwa lingkungan hidup sebagai satu ekosistem tidak mengenal batas wilayah administrasi. tetapi, jika dikaitkan dengan pengelolaannya selalu terkait dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab dari setiap level pemerintahan, itu untuk ekosistem,ketidakadilan wewenang pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan kawasan pertambangan wilayahnya seperti pada dan undang undang minerva jelas bertentangan dengan makna dari beberapa undang undang lain yang menjalankan uud jika yang dimaksud wilayah pertambangan dalam angka undang undang minerva itu belum dapat ditentukan karena harus melalui tahap eksplorasi, berarti adalah seluruh wilayah hukum nkri adalah wilayah pertambangan. pemahaman inilah sama dengan pemahaman undang undang nomor tahun tentang pertambangan yang dicabut oleh undang undang minerva karena selama undang undang berlaku justritu adalah bertentangan. ahli prof. raas rasyid bahwa sejak berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah telah terjadi perubahan fundamental dalam hubungan pusat daerah, baik dalam konteks administrasi maupun kewenangan operasional berkenaan dengan pengelolaan dan optimalisasi, pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang tersedia daerah: bahwa tujuannya adalah untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat setiap daerah, peletakan otonomi pada tingkat kabupaten dan kota bukan provinsi, dimaksudkan agar layanan publik bisa lebih dekat kepada pihak yang dilayani, upaya pemberdayaan masyarakat bisa lebih intensif, pengawasan, dan partisipasi masyarakat bisa lebih optimal, dan pembangunan sosial ekonomi bisa lebih mudah digerakkan: bahwa dalam sistem desentralisasi yang baru, kabupaten dan kota memiliki status otonomi penuh, sementara provinsi berstatus otonomi terbatas. kepala daerah kabupaten dan kota mengemban tugas otonomi sepenuhnya, sementara kepala daerah provinsi atau gubernur selain mengemban tugas otonomi terbatas, juga diberi tugas dan fungsi sebagai wakil pemerintah pusat. peletakan kewenangan otonomi pada kabupaten dan kota dimaknai sebagai pengalihan sebagian wewenang pemerintahan dalam urusan domestik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, bahwa salah satu diantara wewenang diserahkan itu adalah pengelolaan sumber daya alam. menurut peraturan pemerintah nomor tahun tentang wewenang pemerintah pusat dan provinsi yang bersifat khusus tentang wewenang pemerintah pusat yang bersifat mutlak dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sumber daya pertambangan terbatas pada barang tambang, minyak, gas, dan barang tambang lainnya yang mengandung radioaktif tinggi. artinya, seluruh barang tambang nonmigas sudah diakui dan ditetapkan wewenang pengelolaannya pada daerah kabupaten dan kota: bahwa wewenang pemerintah provinsi juga ada sepanjang objek pertambangan itu, mencakup kawasan lintas kabupaten. itulah sebabnya, maka pada tahun disaat undang undang nomor tahun mulai diimplementasikan, departemen pertambangan waktu itu, melalui direktorat jenderal pertambangan umum secara resmi menyerahkan data pertambangan yang tersedia kantornya kepada semua daerah yang memiliki potensi pertambangan nonmigas yang telah percetakan dalam dokumen departemen. sejak itu pula, kewenangan pengelolaan sumber daya pertambangan nonmigas telah dilaksanakan oleh masing masing pemerintah daerah: bahwa ketika undang undang nomor tahun diperbaharui dengan undang undang tahun wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya tambang nonmigas itu tidak mengalami perubahan, izin izin pertambangan tetap dikeluarkan dan berlaku masing masing kabupaten. bahwa dalam praktik terdapat sejumlah komplain tentang cara pengelolaan sumber daya pengelolaan sektor tambang daerah tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan aturan, merusak lingkungan, dan belum berhasil menaikkan kesejahteraan masyarakat daerah sekitar tambang. selain adanya izin pertambangan yang tumpang tindih, ada pula yang tidak beroperasi sama sekali sampai waktu yang lama, tetapi izin izinnya diperjualbelikan. tentu saja semua keadaan ini tidak sejalan dengan harapan yang melekat pada saat aturan itu dibuat: bahwa upaya untuk mengoreksi hal tersebut perlu dilakukan demi menyelamatkan lingkungan dan mengoptimalkan kinerja sektor pertambangan nonmigas daerah, agar mampu memberi kontribusi yang lebih nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah daerah. koreksi tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. bentuknya adalah memperbaiki sistem pengawasan dan monitoring, serta mengaktifkan kegiatan supervisi kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan wewenangnya sehingga sesuai dengan kebijakan nasional bidang pertambangan nonmigas, bahwa supervisi terutama adalah tanggung jawab pemerintah pusat untuk terus diarahkan kepada pemerintah daerah sehingga dari waktu waktu pemerintah daerah lebih mampu menyelenggarakan kewenangan yang diserahkan kepadanya. pemerintah pusat pada hakikatnya ikut bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kewenangan daerah. oleh karena penyimpangan tersebut, samping mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara benar, dia sekaligus mengindikasikan kelalaian pemerintah pusat dalam melakukan supervisi, monitoring dan mengawasi penyelenggaran pemerintahan daerah. ringkasnya, kalau harus melakukan koreksi, bukanlah dengan menarik kembali kewenangan kementerian esdm: bahwa dalam sistem manajemen pemerintahan tidak lazim dan tidak dianjurkan untuk melakukan penarikan kembali kewenangan dari level pemerintahan yang lebih rendah atau pemerintah daerah oleh pemerintah yang lebih tinggi atau pemerintah pusat dalam situasi normal. apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersama dpr dengan penerbitan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara dalam beberapa nya yang saat ini digugat oleh bupati kutai timur kalimantan timur adalah bentuk dari kebijaksanaan desentralisasi. adanya ketentuan dalam undang undang nomor tahun bahwa penetapan wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan menjadi wewenang pemerintah pusat dalam hal ini kementerian esdm adalah bentuk yang sangat konkret dari kebijakan desentralisasi, oleh karena kewenangan kewenangan tersebut selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah walaupun formatnya mungkin saja tidak sama dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa kebijakan baru ini jelas tidak sesuai dan tidak sejalan dengan prinsip prinsip good governance yang telah mengharuskan adanya konsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi dan wewenang yang telah berlaku dalam kurung waktu yang panjang. perubahan kebijaksanaan itu akan secara serta merta menciptakan ketidakpastian yang serius, mengganggu rencana kerja pemerintah daerah bidang pertambangan mineral dan batubara, serta mengganggu rencana sektor usaha yang telah beroperasi daerah daerah. selain itu, dari sudut pandang good governance, kalau memang serangkaian koreksi harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja sektor pertambangan mineral dan batubara daerah, maka yang selayaknya dilakukan oleh pemerintah pusat bukan menarik kewenangan kementerian esdm, tetapi membuat pedoman tentang tata cara dan syarat untuk penetapan wp, wup, tiup, yang harus tetap menjadi wewenang pemerintah daerah. itupun tidak perlu diatur dalam sebuah undang undang, cukup dengan peraturan menteri yang langsung disusul dengan kegiatan supervisi daerah daerah, sehingga tujuan untuk menertibkan akan tercapai tanpa harus menarik kembali kewenangan kementerian esdm: bahwa pada saat yang sama kementerian esdm justru me empower pemerintah daerah sehingga menjadi lebih baik dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab otonominya bidang pengelolaan tambang mineral dan batubara. apalagi kalau disadari bahwa uud dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahnya oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. kata seluas luasnya dalam konteks hubungan kewenangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa wewenang pemerintahnya melekat pada daerah otonom tidak seyogianya dipersempit dengan dalih apa pun melalui penarikan kembali kewenangan dari daerah otonom institusi pemerintahan pusat dalam hal ini kementerian esdm. lagi pula sektor pertambangan secara keseluruhan tidak termasuk dalam kelompok kewenangan yang secara mutlak menjadi wewenang pemerintah pusat yang tidak dapat didesentralisasikan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun yaitu pertahanan, hubungan luar negeri, moneter, fiskal, nasional, musisi, dan agama. pengaturan tentang kewenangan pemerintah pusat luar lima bidang yang telah dan tetap melekat pada lembaga pusat itu diatur dalam peraturan pemerintah: bahwa apabila ada argumen yang merujuk pada uud tentang otoritas negara dalam menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, dan mempergunakannya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat sebagai alasan untuk membenarkan kebijakan desentralisasi atas sektor tambang mineral dan batubara, karena pemerintah pusat dipandang sebagai satu satunya institusi yang dapat bertindak atas nama negara, maka jelaslah bahwa argumen tersebut salah kaprah. pemerintah pusat memang menjadi satu satunya pihak yang bisa bertindak atas nama negara dalam hubungan keluar, tetapi dalam hubungan domestik, internal, pemerintah pusat tidak dalam posisi untuk selamanya menjadi representasi negara. uud sendiri mengakui eksistensi pemerintah daerah yang dibentuk oleh negara dengan undang undang sebagai bagian dari negara dan ikut menyelenggarakan tugas tugas negara. bukankah penarikan pajak oleh pemerintah daerah, pengaturan hajat hidup orang banyak daerah, serta berbagai tugas pemerintahan, dan layanan publik daerah hanya bisa diselenggarakan atas dasar kewenangan yang bersumber dari negara, bahwa apakah ketentuan dalam undang undang pemerintahan daerah, baik nomor tahun maupun nomor tahun yang memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam, termasuk pertambangan nonmigas bukan merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan daerah sebagai representasi negara dalam hubungan domestik, kesimpulan dari penjelasan singkat ini adalah bahwa dalam undang undang nomor nomor tahunud yang antara lain telah meletakkan landasan bagi otonomi yang seluas luasnya kepada daerah, dan dalam konteks undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai otonomi ditetapkan sebagai wilayah berotonomi penuh.maret danemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar sebagai para pihak yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan angka frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi kepemerintahan huruf juncto dan dan undang undang minerva. bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan huruf juncto dan undang undang minerva yang menunjukkan bahwa kewenangan menetapkan dan wup serta penetapan batas dan luas tiup wilayah pemerintahan kabupaten sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat diangga sehingga bertentangan dengan dan uud terhadap anggapan atau alasan pemohon tersebut atas. pemerintah dapat menyampaikan bahwa dalam undang undang minerva telah dinyatakan secara jelas bahwa kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang undangan, penetapan standar nasional. bahwa penetapan wp, wup, dan. dalam penetapan wp, wup, dan tiup pun telah ditentukan bahwa meskipun merupakan kewenangan pemerintah, namun tetap harus barat terhadap uud serta putusan putusan selanjutnya, maka pemohon selaku kepala daerah yang mewakili kabupaten kutai timurtelah memenuhi ketentuan legal standing sebagai badan hukum publik sebagaimana dimaksud dalam huruf mknjutnya pemohon hendak menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yakni: pertama, pemohon adalah kepala pemerintah daerah kabupaten kutai timur dan bagian dari pemerintahan daerah kabupaten kutai timuruud bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah. mengingat perizinan pertambangan dalam bentuk izin usaha pertambangan, nantinya tetap diberikan oleh menteri, gubernur, bupati, walikota sesuai dengan kewenangannya. sedangkan konsultasi terkait penetapan kepada dpr, dilakukan karena dpr dianggap sebagai representasi dari seluruh rakyat indonesia. dengan demikian, dalam menetapkan kebijakan nasional berupa penetapan wp, wup, serta luas dan batas tiup, pemerintah tetap diwajibkan mendengar aspirasi dari pemerintah daerah sehingga telah mencerminkan pelaksanaan asas partisipatif, transparansi, akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam undang undang minerva. bahwa wewenang pemerintah untuk menetapkan wp, wup, serta luas dan batas tiup telah sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, untuk selanjutnya akan disebut sebagai undang undang tata ruang. sebagaimana tertulis dalam undang undang. pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dan juga undang undang tata ruang yang menyatakan, wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi. bahwa ketentuan dalam dan undang undang tata ruang ini, semakin memperjelas fungsi penetapan wp, wup, serta batas dan luas tiup adalah dalam rangka penetapan kebijakan nasional sebagaimana telah diperintahkan dalam undang undang penataan ruang: bahwa angka undang undang minerva memberikan definisi wilayah pertambangan sebagai berikutselanjutnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang wilayah pertambangan yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang undang minerva menyatakan undang undang minerva, perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf disusun melalui tahapan. inventarisasi potensi pertambangan, penyusunan rencana wilayah pertambangan: bahwa undang undang minerva, dan berkonsultasi dengan dpr. dapat ditinjau kembali satu kali dalam limadengan demikian, semakin jelaslah bahwa penetapan suatu wp, wup, dan tiup merupakan mazhab dari ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam undang undang penataan ruang sebagaimana telah disebutkan atas. gubernur atau bupati: lebih lanjut ketentuan dan undang undang minerva yang mengatur tentang penetapan wilayah usaha pertambangan,.. sebab pada dasarnya, penyusunan undang undang: bahwa ketentuan undang undang pemerintahan daerah menyatakan bahwa dalam: mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin ix halaman telah memberikan tafsir terhadap ketentuan sebagai berikut. bahwa dan seterusny: berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa uud:makamana dalam penetapan kebijakan nasional yaitu penetapan wp, wup, dan tiup ituberdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah, norma huruf juncto dan serta undang undang minerva tidak bertentangan dengan dan uud karena guo tidak bertentangan dengan dalam uud yang dijadikan sebagai batu uji oleh pemohon, terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa norma huruf juncto dan undang undang minerva menempat sehingga bertentangan deng. bahwa undang undang pemerintahan daerah sudah mengatur mengenai adanya suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya alamnya. hal itu diatur dalam dan undang undang pemerintahan daerah yang menyatakan sebagai berikut.. pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya . hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya . bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam undang undang pemerintahan daerah yang berbunyia susunan pemerintahan , dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait tergantung . bahwa kemudiandan menyatakan bahwa urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan bukan kewajiban karena urusan energi dan sumber daya mineral merupakan urusan pilihan yang artinya berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. karenanya pengelolaannya pun harus dilakukan secara bersama sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. undang undang pemda menyatakan, hubungan dalam tanggung . kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. penyerangan lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan: bahwa dengan demikianterhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa norma huruf juncto dan undang undang minerva menunjukkan penguasaan pemerintah pusat terhadap sumber daya mineral dan batubara wilayah pemerintahan kabupaten kota, sehingga makna negara hanya melekat pada pemerintah pusat belaka. dan rumusan kalimat, dikuasai oleh negara,, termasuk mineral dan batu bara, sehingga bertentangan dengan d bahwa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, mahkamah konstitusi dalam putusan atas perkara nomor puu dan nomor puu i memberikan pengertian atas hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam uud sebagai berikut pengertian.vensi. fungsi pengatur, berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap penggunaan sumber kekayaan alam, merupakan mandat dari masyarakat secara kolektif, kemudian, mandat dari rakyat ini diwujudkan melalui lahirnya undang undang minerva yang mengatur mengenai penggunaan barang tambang yang tersebar indonesia, mana dalam semangat adanya otonomi daerah, maka dalam undang undang ini pun, dilakukan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dengan harapan agar kepentingan rakyat, baik secara nasional maupun daerah, dapat terakomodasi dengan baik.: bahwa dalam hal penetapan wp, wup, serta batas dari dan luas dari wup, ini pun juga sebenarnya mengikuti semangat yang ada dalam dan uud bahwa dalam fungsi pengaturannya dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh dpr sampai pemerintah dikarenakan penetapan wp, wup, dan tiup adalah merupakan bagian dari penetapan kebijakan nasional yang harus memperhatikan kepentingan secara nasional, bukan kedaerahan. sebab perlu dipertegas kembali, penggunaan barang tambang ini adalah untuk kemakmuran seluruh rakyat indonesia. dengan demikian, norma huruf juncto dan undang undang minerva tidak bertentangan dengan dan uud karena menurut pemerintah, ketentuan guo telah sesuai dengan pengertian atas hak menguasai negara atas sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam uud yangyang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah: bahwa terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam undang undang minerva merupakan rumusan dengan muatan norma yang kabur atau sekurang kurangnya tidak jelas dalam menetap dan telah menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penguasaan sumber daya mineral dan batu bara, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar terhadap anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut, bahwa salah satu karakteristik yang dimiliki oleh barang tambang yaitu letaknya tertentu, given, sudah diberikan oleh yang maha kuasa dan memiliki nilai keekonomian. karakteristik barang tambang itulah yang pada akhirnya membuat barang tambang tersebut tidak bisa diikat begitu saja dengan batasan administrasi pemerintahan. perlu diketahui bahwa keberadaan barang tambang tersebut sama sekali tidak bisa ditentukan mana barang tambang itu akan berada, sehingga bisa saja satu kabupaten kota memilih potensi pertambangan yang lebih besar daripada kabupaten kota yang lainnya. padahal seharusnya barang tambang tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar besarnya, sebagaimana diamanahkan oleh undang undang dasar tetapi, perlu juga diketahui bahwa pada akhirnya konsep perizinan mengenai kegiatan usaha pertambangan ini pun tidak bertentangan dengan uud hal ini tercermin dalam ketentuan undang undang minerva, yang menyatakan sebagai berikut. iup izin usaha pertambangan) diberikan oleh: bupati, walikota, apabila tiup berada dalam satu wilayah kabupaten kota, gubernur, apabila tiup berada dalam lintas wilayah kabupaten kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati, walikota setempat, sesuai dengan peraturan perundang undangan, menteri, apabila tiup berada dalam lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati, walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan: dengan demikian, telah jelas bahwa pemberi ntah daerah gubernur, bupati, walikota, memiliki peran yang sangat besar dalam pemberian iup. tentunya sebelum pemerintah daerah dapat memberikan iup ini, memang harus menunggu penetapan tiup, serta luas dan batas tiup. mana hal ini dilakukan semata mata agar memberikan kepastian usaha bagi pelaku bisnis bidang pertambangan, mineral, dan batubara dan juga agar dapat digunakan bagi kemakmuran rakyat: selain itu, ketentuan guo, yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan atau hal hal lain, yang bersifat umum, yang berlaku bagi atau beberapa berikutnya. antara lain, ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan, tanpa dirumuskan tersendiri dalam atau bab, dan atau vide lampiran ii, angka dan angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa permohonan pemohon yang mempersoalkan pem sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat. justru ketentuan guo telah memberikan gambaran dan arah yang jelas, terhadap apa yang dimaksud dengan nilai pertambangan: lebih lanjut menurut pemerintah, jikalau pun keberatan anggap, petit: menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum,, secara keseluruhan: menyatakan norma angka huruf juncto dan dan undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara,emerintah mengajukan (dua) orang ahli yang bernama haryanto dan sudan arif fakrullohharyanto bahwa latar belakang indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah dari sabang sampai merauke. kekayaan sumber daya alam tersebut termasuk dalamnya mineral, batu bara, dan migas. dalam konteks negara kesatuan, pulau pulau yang tersebar seluruh indonesia merupakan pulau yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain dan disebut sebagai negara kesatuan republik indonesia dengan berbagai macam suku bangsa dan budaya yang hidup berdampingan satu sama lain. selanjutnya negara kesatuan republik indonesia dibagi bagi secara pemerintahan menjadi wilayah provinsi, kabupaten, kota dengan batas batas masing wilayah yang ditentukan berdasarkan geografis, demografis, dan kriteria lainnya. tuhan telah menciptakan bumi indonesia sebagai salah satu tempat terdapatnya kekayaan alam yang disebut sumber daya geologi, yang terdiri dari mineral, batu bara, minyak, dan gas bumi, dan sumber daya geologi lainnya melalui proses geologi yang diciptakannya dalam kurun waktu geologi yang cukup lama dalam jutaan tahun. berbeda dengan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, keterdapatan sumber daya geologi merupakan satu kesatuan dalam pembentukannya melalui proses pragmatisme, erosi, sedimentasi, pelipatan, dan proses geologi lainnya: bahwa keterdapatan sumber daya geologi dibatasi oleh provinsi geologi atau mandala geologi yang terbentuk secara alamiah, sehingga membentuk cekungan geologi yang diisi oleh berbagai macam sumber daya mineral, batu bara, batuan, dan migas, serta tatanan geologi lainnya berupa jalur pegunungan atau pragmatisme sebagai tempat keterdapatan mineral logam seperti tembaga, emas, zinc, serta panas bumi. keterdapatan sumber daya geologi masing masing merupakan satu kesatuan dalam provinsi geologi dan tidak dapat dipisahkan secara administrasi pemerintahan maupun batas geografi dan demografi. sebagai contoh, keterdapatan sumber daya batu bara adalah selalu dalam cekungan batu bara yang mempunyai penyebaran dan pelemparan sangat luas dengan dimensi yang besar. apabila digambarkan dalam formasi batu bara, maka penyebaran permukaan dapat menerus melintas batas kabupaten, kota, provinsi, bahkan dapat melintas batas batas negara. demikian juga dengan komoditas mineral lainnya, akan berlaku hukum yang sama: bahwa implikasi profesional geologi terhadap pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan indonesia, memiliki sifat sifat khusus. pertama, dia tidak terbarukan. yang kedua, tersebar melalui formasi pembawa mineral atau batu bara. pelajarannya bisa sangat luas dan tidak mengikuti batas administrasi. keterdapatan terbesar ada dalam tanah dan dapat melintas wilayah provinsi dan administrasi lainnya. keberadaannya tidak kasat mata, keterdapatannya melalui proses alamiah dan tidak dapat dipindahkan, memenuhi peranan yang sangat penting bagi hajat hidup orang banyak, bahwa dalam perusahaannya, bergantung dengan hal hal sebagai berikut, nilai perekonomiannya berhubungan dengan dimensi sumber dayanya, ketergantungan terhadap energi dan infrastruktur yang ada: memiliki resiko dan biaya tinggi, nilai perekonomiannya dapat berubah dengan berubahnya waktu, kebijakan pemerintah, dan teknologi, life time dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. kedua, pemohon memiliki hak konstitusional untusebagaimana dimaksud dalam uud'. ketiga, pemohonkeempat: bagan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon uud uud cabang produksi bana asrama peranan" urusan pemerintahan pemohon yang relatif panjang, sering terjadi konflik kepentingan dengan sektor lain dan ketersediaan tenaga kerja yang ada: bahwa merujuk kepada provinsi geologi dengan segala aspek pendukung lainnya, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya geologi untuk kesejahteraan rakyat, harus direncanakan secara nasional, terintegrasi, dan holistik, dengan memperhatikan sifat sifat alamiah maupun kondisi pendukung lainnya, sebagaimana disebut atas. ketersediaan informasi geologi khususnya informasi sumber daya geologi, mineral, batu bara, dan komoditas lainnya, perlu diadakan secara nasional melalui terbangunnya database sumber daya mineral dan batu bara nasional, bahwa alokasi lahan dalam pengusahaan mineral dan batu bara dalam tata ruang nasional. melalui penataan ruang yang dipasangi oleh undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun maka alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan diakomodasi dalam bentuk kawasan peruntukan pertambangan. dengan demikian, penentuan dan penetapan kawasan peruntukan pertambangan menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai bentuk legalisasi dari kegiatan pertambangan. sebagai konsekuensi, kegiatan pertambangan luar kpp kawasan peruntukan pertambangan) dinyatakan melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana, bahwa kpp merupakan wilayah yang dapat menjadi pemusatan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan. dalam kawasan ini, kekuatan ekonomi potensial dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi riil. kawasan ini berada pada wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang, baik yang berwujud padat, cair, dan gas. pada kawasan ini, nantinya kegiatan operasi produksi barang tambang akan dilakukan beserta infrastruktur penunjang lainnya seperti areal pertambangan, pengolahan, pemurnian, jalan pelabuhan, tailing, serta infrastruktur lainnya. untuk itu, potensi sumber daya mineral dan energi harus didelineasi secara nasional sebagai kawasan peruntukan pertambangan dalam rencana tata ruang nasional maupun tata ruang wilayah: bahwa pengusahaan mineral dan batu bara dalam konteks tata ruang.: bahwa, bahwabatu bara dan: bahwa database dalam sistem geological information system atau gis akan sangat memudahkan,, bahwa, ahli sudan arif fakrulloh bahwa dalam kaitannya dengan norma norma wilayah pertambangan, khususnya diawali dari norma tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan. pengujian konstitusionalitas undang undang guo, dirumuskan ahli dalam satu isu hukum. apakah perumusan norma dalam undang undang guo, khususnya dalam pengaturan frasa tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan adalah tidak konstitusional: bahwa apabila kita memahami sistem pemerintahan indonesia yang ada dalam konstitusi, maka kita harus membuka konstitusi secara utuh dan menyeluruh, sampai dengan moralitas yang terkandung dalam konstitusi tersebut. dalam konteks negara kesatuan: bahwa kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hanya ada pada tingkat pusat atau tingkat nasional, tidak sampai tingkat daerah, sebagaimana negara federal. dengan demikian, kekuasaan yang diotonomikan daerah adalah kekuasaan yang menjadi kewenangan eksekutif. dalam sistem pemerintahan nasional indonesia, kekuasaan eksekutif, yang didesentralisasikan kepada daerah otonom, dengan prinsip desentralisasi seluas luasnya, tidak mengurangi esensi kekuasaan presiden. seluas apapun otonomi yang diberikan, maka prinsip otonomi itu tetap merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. dengan demikian, tanggung jawab akhir kewenangan eksekutif adalah tanggung jawab presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, bahwa dalam uud menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut uud,: bahwa, luar urusan pemerintahan yang bersifat absolut tersebut diotonomikan seluas luasnya urusan yang bersifat konsumen sebagaimana amanat uud namun harus dipahami bersama: bahwa dari konsep tersebut kemudian lahir apa yang disebut urusan bersama atau concurrent function dari setiap urusan pemerintahan,,. sebaliknya, apabila urusannya bersifat lintas kabupaten kota maka akan menjadi urusan provinsi, bahwa dalam konteks tersebut perlu untuk memperhatikan betul terkaitapabila kita mencermati pada pada hakikatnya daerah diberikan, namun untuk mengetahuinya dapat membacabahwa uud sudah menyatakan bahwa daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, dengan demikian yang dijalankan oleh daerah adalah kekuasaan pemerintahan yang pada mulanya adalah kewenangan presiden yang kemudian didelegasikan kepada menteri yang seterusnya diserahkan kepada daerah dengan prinsip prinsip otonomi yang seluas luasnya, bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan luar urusan absolut pemerintah, pemerintah dapat pertama, menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan atau melimpahkan sebagian urusan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada daerah, atau pemerintahan desa dengan dasar tugas pembantuan: bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, saling tergantung dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. dalam kerangka sistem pemerintahan, maka pembagian urusan pemerintahan tidak dikenal sebagai urusan pusat dan urusan daerah tetapi sebagai urusan absolut dan urusan bersama, oleh karena itu luar ketentuan yang mengatur tentang urusan absolut, maka urusan pemerintahan yang ada dilaksanakan bersama sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. prinsip dasar dalam pengelolaan urusan pemerintahan adalah pengelolaan urusan pemerintahan dalam batas kewenangan. batasan kewenangan bagi daerah otonom adalah batas administrasi daerah yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri dalam bentuk penegasan batas daerah. dalam tataran empirik, terdapat urusan urusan pemerintahan yang tidak bisa paralel dengan batas wilayah administrasi. urusan urusan pemerintahan yang berbasiskan ekosistem atau berbasiskan ekologis. misalnya urusan kelautan, urusan kehutanan, urusan pertambangan sulit sekali apabila harus diparalelkan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan: bahwa sebagai ilustrasi, sebuah hutan, misalnya hutan dilereng gunung merapi tidak bisa serta merta dikatakan sebagai hutan kawasan kabupaten sleman karena dalamnya meliputi ekosistem yang berbatasan dengan wilayah boyolali, magelang, ataupun surakarta, dan klaten. oleh karena itu, terkait dengan kawasan kehutanan atau urusan kehutanan. maka harus dipandang sebagai sebuah ekosistem, maka urusan kehutanan dapat bersifat melampaui batas administrasi daerah. demikian pula urusan pertambangan, pelemparan tambang dapat melampaui kawasan kawasan daerah administrasi. batas batas kewenangan daerah untuk urusan pemerintahan yang bersifat atau berbasiskan ekologis seringkali tidak sesuai apabila dikaitkan dengan batas administrasi daerah yang bersangkutan. eksternalitas yang diciptakan oleh pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan, pertambangan, dan kelautan yang berbasiskan ekologis sering melewati batas batas administratif pemerintahan kabupaten kota. oleh karena itu, terhadap urusan pemerintahan yang bersifat lintas wilayah administrasi ini harus ada affirmative policy dari negara sesuai dengan politik hukum yang dibangun oleh negara, bahwa ahli memaknai penetapan wilayah pertambangan tersebut merupakan politik hukum untuk membangun ketahanan energi nasional.ini tidak dikendalikan,: bahwacontoh yang lain adalah dalam urusan penanaman modal. untuk pemberian insentif fiskal dan nonfiskal dilakukan sendiri oleh pemerintah, tidak didesentralisasikan dan banyak contoh contoh lain yang apabila dibuka dalam nomor tahun akan dapat ditemukan urusan urusan pemerintahan yang dilakukan sendiri oleh pemerintahdpr berpandangan bahwa pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benarpemohon, dpr berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dengan penjelasan.angka huruf dan dan undang undang minerva, merupakan salah satu wujud pelaksanaan amanah ketentuan dan serta uud dengan demikian, dpr berpendapat tidak ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yang telah dirugikan akibat berlakunya uud dan undang undang minerva yang diuji materiil, bahwa dalilketentuan guo karena dalam ketentuan undang undang minerva telah jelas mengatur bahwa penetapan sebagai landasan dari kegiatan pertambangan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan berkonsultasi dengan dpr.dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan berwawasan lingkungan. sehingga selama penetapan belum dilakukan, maka tidak ada pengeluaran izin penambangan oleh pemerintah daerah, dan tentunya tidak dapat dilakukan kegiatan penambangan. hal yang demikian terkait dengan permasalahan penerapan norma dan sama sekali tidak menyangkut persoalan konstitusionalitas ketentuan angka huruf dan dan undang undang minerva. angka dan huruf dan dan undang undang minerva, sama sekali tidak menghilangkan hak dan atau kewenangan konstitusional pemerintah daerah dalam memberikan izin penambangan. kewenangan tersebut tetap ada setelah wp, wup, dan tiup ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bahwa terhadap dan menetapkan luas dan batas tiup, telah mereduksi asas otonomi bagi pemerintah. sebagaimana dimaksud dalam dan uud dpr berpendapat sesuai pertimbangan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin ix yang menyebutkan,, agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintah provinsi, kabupaten kota adalah otonomi seluas luasnya, kecuali yang diatur oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pusat. undang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara,, mana kewenangan ini didasarkan pada uud yang menyatakan cabang, ddang undang minerva menyatakan,sehingga apabila dikaitkan dengan pembagian urusan dan atau kewenangan antara pemerintah pusat dal dan batubara, berdasarkan uraian uraian atas, dpr berpendapat tidak ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan akibat berlakunya undang undang minerva yang diuji materiilkan. bahwa filosofi ruang lingkup, maksud, dan tujuan konsepsi awal undang undang minerva antara lain adalah mewujudkan amanat uud yaitu pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya mineral sebagai sumber kekayaan yang tergant, mineral, dan batubara sebagai sumber daya alam dikuasai oleh negara dan pengembangan, serta pendayagunaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama sebagai pelaku usaha. dengan adanya undang undang nomor tahun diharapkan lebih memberikan jaminan, kepastian hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah, serta kepastian berinvestasi bagi para pelaku usaha dan masyarakat, bahwa terhadap pendapat pemohon yang menyatakan frasa dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan dalam angka undang undang minerva bertentangan dengan uud dpr berpendapat wilayah pertambangan keberadaannya memiliki sifat sifat tersebar dan tidak merata seluruh wilayah republik indonesia. terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, keberadaannya tidak kasat mata, alamiah, dan tidak bisa dipindah pindahkan. oleh karena itu, pengertiannya mana pun bahan tambang mineral dan batubara itu adalah berada adalah milik seluruh rakyat indonesia secara bersama sama, dan tidak dapat dibatasi oleh batas batas administrasi pemerintahan. jika dibatasi secara wilayah administrasi pemerintahan, maka dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, mineral, dan batubara dimungkinkan tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan secara bijaksana dan optimal guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan masyarakat. pada dasarnya, wilayah pertambangan secara potensi yang ada dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun, bahwa, dan menetapkan luas dan batas tiuseluas luasnya, termasuk bidang pertambangan mineral dan batubara. sebagaimana dimaksud dalam dan uud dpr berpendapat bahwa ketentuan undang undang dasar tahun secara tegas memberikan kewenangan konstitusional kepada pembentuk undang undang untuk mengatur pengecualian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi urusan pemerintahan pusat dalam undang undang. hal tersebut sesuai dengan pendapat mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin ix yang menyebutkan bahwaprovinsi kabupaten kota adalah otonomi seluas luasnya, kecuali yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pusat: bahwabahwa selanjutnya pemohon hendak menjelaskan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang telah dirugikan oleh berlakunya norma hukum dalam minerva yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya guo, bahwa isu hukum dalam permohonan cast pada intinya adalah mengenai: pertama, norma definisi yuridis wilayah pertambangan wp) yang meniadakan atau menghilangkan batasan administrasi pemerintahan (vide angka sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan : kedua, norma kewenangan penetapan (vide huruf dan dan wilayah usaha pertambangan wup) divide dan serta norma kewenangan penetapan luas dan batas wilayah izin usaha pertambangan tiup) mineral logam dan batubara (vide wilayah pemerintahan kabupaten kota oleh pemerintah (pusat): ketiga, norma kewenangan persetujuan pemerintah terhadap pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b), sebagaimana dimaksud dalam sepanjang frase untuk mendapatkan persetujuan pemerintah minerva: secara keseluruhan, isu hukum dalam permohonan ini hendak menguji konstitusionalitas ketentuan guo bahwa pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan penuh (volldige bevoegheidva: bahwaan kabupaten kota, menurut hemat pemohon, telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang telah diberikan oleh uud sebagaimana diuraikan atas,pengelolaan pertambangan mineral mana kewenangan ini didasarkan pada danundang undang minervasebesar besar kesejahteraan rakyat. sehingga apabila dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara pemerintah pusat dengva: bahwa penetapan sebagai dasar legalitas bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan nasional sebagaimana diatur dalam huruf juncto undang undang minerva. penetapan dan wup menjadi urusan pemerintah pusat dalam pengelola. keharusan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dpr, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak hanya semata mata menjadi kewenangan atau urusan pemerintah pusat semata, melainkan ada pelibatan dari pemerintah daerah dalam penetapannya, bahwa demikian halnya undang undang minerva yang mengatur tentang penetapan wilayah usaha pertambangan, dpr berpendapat bahwa penetapan wuphati, adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar. daerah pertambanganbahwa bawah muka bumi ada potensi sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi bisa masukkan dalam wup dan bisa berada dalam satu kabupaten atau lintas kabupaten, bahwa terhadap pendapat pemohon yang menyatakan berlakunya ketentuan ketentuan undang undang guoatau paddpr berpandangan hal tersebut tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan pengelolaan sumber daya alam secara nasional. meskipun daerah memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi daerah tersebut tidak bisa menampakkan diri kepada daerah lain sebagai daerah yang kaya dan mensejahterakan masyarakatnya. hal ini dikarenakan undang undang telah mengatur adanya pembagian hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. sisi lain undang undang telah menempatkan posisi pemerintah memperoleh pembagian hasil yang besar, ini berarti diperlukan adanya campur tangan pemerintah sektor pertambangan untuk tujuan kepentingan nasional sehingga hasil yang diperoleh dari pengelolaan sektor pertambangan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat indonesia. bukan semata mata oleh daerah yang didapati memiliki kekayaan sumber daya alam, serta dalam rangka keadilan, dan keselarasan, undang undang telah mengatur mekanisme subsidi dari daerah kaya sumber daya alam, daerah yang tidak kaya sumber daya alam, peti..idak bertentangan dengan dalam undang undang dasar tahun khususnya undang undang dasar tahunetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa pemohon dan pemerintahtanggal meimateriilepala daerah kabupaten kutai timur yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunyai3.terhadap uud yang masing masing menyatakan: angkasepanjang frasa, dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan : . adapun dalam uud yang dijadikan batu uji adalahwewenang antara diatur dengan undang undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerahemohon pada pokoknya mengajukan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan, kewenangan pemerintah menetapkan dan wup sertabertentangan dengan prinsip otonomi yang ditentukan dalam uud yang dimohonkan pengujian guo telah menghilangkan atau setidak tidaknya telah mengurangi hak dan kewenangan pemohon yang diberikan oleh uud bahwa menurut pemohon, angka minerva sepanjang frase dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan guo, sehingga bertentangan dengan konstitusi. demikian juga, guobertentangan dengan konstitusii312)empat orang ahli, yaitu: prof. dr. hm. lica marzuki, sh., prof. dr. mucosa, sh, dr. indra perwira, sh., mh., prof. dr. raas rasyid, maprof. dr. hm. lica marzuki, s.h. , melintasi dua kewenangan pemerintahan yang berbeda yakni pemerintah pusat dan pemerintahan daerah sehingga bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang ditetapkan dalam dan uud menurut ahli, penetapan wp, wup dan tiup seharusnya merupakan kewenangan pemerintah daerah otonom. undang undang minerva telah mereduksi kewenangan pemerintah daerah, yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi, cast, penanganan urusan pertambangan, mineral, dan batubara wilayahnya, undang undang dasar. dengan demikian, apabila undang undang minerva telah menetapkakan tereduksi sehinggaundang undang minerva, sepanjang frasa untuk mendapatkan persetujuan pemerintah seyogianya mendapatkan persetujuan pemerintah daerah karena kegiatan operasional dilakukan daerah daerah otonom, prof. dr. mucosa, sh. pengelolaan sumber daya alam yang diatur dalam dan uud khususnya dalam frasa dikuasai oleh negara , dapat diartikan bahwa karena hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi atau asas pembantuan: dan uud telah sesuai dengan teori otonomi yang dikemukakan oleh prof. mr. dessin dalam bukunya administrative recht, kabupaten kutai timur dalam bidang pertambangan mineral logam dan batubara wilayahnya sendiri: bahwa ketentuan minerva sebagai ketentuan peralihan memuat norma kewenangan pemerintah (pusat) dalam memberikan persetujuan terhadap pemegang kontrak karya dan pkp2b yang telah melakukan tahapan kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan guo, sehingga ketentuan guo merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud sebagaimana diuraikan sebelumnya, karena pemohon tidak dapat memberikan persetujuan sesuai dengan wilayah kewenangannya, bahwminerva yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, bahwa berlakunya ketentuan minerva guo merupakan faktor penyebab yang menimbulkan kerugian konstitusional yang nyata atau setidak tidaknya potensial akan terjadi bagi pemohon, yakni antara lain: pemohon tidak dapat mengurus dan mengelola urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral logam dan batubara yang berada wilayah pemohon sendirisehinggapad) yang akan didistribusikan melalui program program pemberdayaan masyarakat dalam apbd, serta sekurang kurangnya dalam lingkup makro kebijakan, maka norma norma hukum dalam minervasudrajat kuncoro memberikan gambaran empirik bahwa daerah yang merupakan pusat energi dan tambang kalimantan timur justru kondisi rakyatnya masih tertinggal sehingga merupakan sebuah ironi. daerah daerah yang sda nya dieksploitasi hampir tidak merasakan manfaat langsung dari adanya sda tersebut. infrastrukturnya sangat minim sehingga masyarakat pengaturan wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud telah menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota merupakan wilayah pemerintahan yang dapat bersifat otonom atas asas desentralisasi, tetapi juga dapat merupakan wilayah administratif atas dasar dekonsentrasi, sehingga angka undang undang minerva telah lepas dari amanat konstitusi yang telah menetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan dengan tegas dan terang. dengan demikian, adanya penetapan wilayah pertambangan yang tidak terikat dengan batasan wilayah administrasi pemerintahan adalahangka minerva bertentangan dengan ketentuan uud dan minerva bertentangan dengan dan uud dr. indra perwira, sh., mh. penggunaan istilah wilayah pertambangan dalam minerva adalah tidak tepat, karena seharusnya lebih tepat menggunakan istilah kawasan pertambangan.,dengan demikian, dengan tidak adanya wewenang pemerintah kabupaten kota untuk menetapkan kawasan pertambangan wilayahnya dalam dan minerva bertentangan dengan makna dari beberapa undang undang lain yang menjalankan undang undang dasar jika yang dimaksud wilayah pertambangan dalam angka belum dapat ditentukan karena harus melalui tahap eksplorasi, berarti seluruh wilayah hukum nkri adalah wilayah pertambangan, sehingga pemahaman tersebut sama dengan pemahaman undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan yang dicabut oleh undang undang minerva karena selama tersebut berlakadalah bertentangan dengan uud prof. dr. raas rasyid, menurut ahli,ndang undang dasar yang antara lain telah meletakkan landasan bagi otonomi yang seluas luasnya kepada daerah. dalam konteks pemda kabupaten dan kota telah ditetapkan sebagai otonomi yang ditetapkan sebagai wilayah berotonomi penuh,i3 menimbang terhadap permohonan pemohon, pemerintah dan dpr telah memberikan keterangannya hadapan mahkamah yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan konstitusi (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara). pemerintah dan dpr pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: penetapan wp, wup, serta yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penataan ruang, untuk selanjutnya akan disebut sebagai tata ruang, sebagaimana diatur dalam . selain itu, kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan sumber daya alam minerva sebagaimana telah diatur dalam dalam guo, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang undangan, penetapan standar nasional, republik indonesia: gubernur atau bupati,. penetapan wp, wup serta luas tiup dilakusehingga, ketentuan undang undang pemerintahan daerah menentukan bahwa, mahkamah konstitusi dalam perkara nomor skin ix telah memberikan tafsir terhadap ketentuan dengan menyatakan bahw. berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi tersebut dapat disimpulkan bahwa undang undang dasar.penetapan kebijakan nasional yaitu penetapan wp, wup, dan tiupmenurut pemerintah,lebih lanjut menurut pemerintah, jikalau pun keberat. i3. menimbang bahwa pemerintah mengajukan (dua) orang ahli yang bernama haryanto dan sudan arif fakrullohharyanto pengusahaan mineral dan batu bara dalam konteks tata ruang, merupakanyang..dan batubara serta. database dalam sistem geological information system atau gis akan sangat memudahkan.. sudan arif fakrulloh undang undang dasar menyatakan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar.,. luar urusan pemerintahan yang bersifat absolut tersebut diotonomikan seluas luasnya sebagai urusan yang bersifat konsumen sebagaimana dimaksud dalam uud. konsep tersebut kemudian melahirkan apa yang disebut urusan bersama atau concurrent function dari setiap urusan pemerintahan.., sebaliknya, apabila urusannya bersifat lintas kabupaten kota maka akan menjadi urusan provinsi. dalam konteks tersebut perlu untuk memperhatikan keterkaitannyauud pada hakikatnya memberikan daerahuud. untuk mengetahuinya dapat membaca uudpenetapan wilayah pertambangan merupakan politik hukum untuk membangun ketahanan energi nasional,tersebut tidak dikendalikan.keterangan ahli dari pemerintah, serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan adalah mengenai: penetapan dan wup menurut yang tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan yang menurut pemohon harus mengikuti batas administrasi pemerintahan, kewenangan penetapan wp, wup dan batas serta luas wilayah tiup oleh pemerintah yang menurut pemohon harus ditetapkan lebih dahulu oleh pemerintah daerah: kewajiban bagi pemegang kontrak karya kk) dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara pkp2b)i3. menimbang bahwa terhadap ketiga isu konstitusional tersebut mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: i3. pemohon mendalilkan angka sepanjang frasa tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan bertentangan dengan dan dan uud karena merupakan rumusan dengan muatan norma yang kabur atau tidak jelas, sehingga. dalam mempertimbangkan apakah dalam menetapkan dan wup, harus mengikuti atau tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan, mahkamah terlebih dahulu perlu merujuk putusan mahkamah nomor puu viii bertanggal juni yang antara lain menyatakan sebagai berikut: # ., berdasarkan pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut, penetapan dan wup samping harus memperhatikan tata ruang nasional yang tentunya tidak selalu dapat dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan daerah otonom, juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, menghindari tumpang tindih kawasan atau wilayah pertambangan serta menghindari konflik antar wilayah. peran sinkronisasi dan keterpaduan yang demikian akan sangat efektif dilakukan oleh pemerintah, sehingga batasan administrasi pemerintahan daerah otonomi dalam penetapan dan wup tidak bisa dipertahankan. selain itu, menurut mahkamah wilayah pertambangan yang keberadaannya memiliki sifat sifat yang tersebar, tidak merata, keberadaannya tidak kasat mata, terbentuk dalam kurun jutaan tahun yang lalu, alamiah, dan tidak bisa dipindah pindahkan, tidak dapat dibatasi oleh batas batas administrasi pemerintahan dan tidak terbarukan. pada dasarnya wilayah pertambangan secara potensial ada dalam bumi, air, dan tidak terbatas pada wilayah administratif namun tetap harus. angka guo yang diatur dalam bab tentang ketentuan umum, yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang bersifat umum, yang juga berlaku bagi atau beberapa dalam guo adalah cukup jelas dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. sebaliknya jika tidak ada batasan dan penegasan sebagaimana diatur angka guo secara potensial akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik antar wilayah daerah otonom sehingga dalil pemohon terkait dengan isu pertama tersebut tidak beralasan menurut hukum: i3 menimbang bahwa untuk menjawab isu konstitusional kedua, yaitu apakah dengan tidak adanya kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan wp, wup serta luas dan batas tiup sebagaimana diatur dalam huruf dan mengakibatkan tersebut bertentangan dengan konstitusi? sebelum mempertimbangkan persoalan konstitusional tersebut, mahkamah perlu merujuk putusan mahkamah nomor skin ix bertanggal januari yang juga diajukan oleh pemohon yang sama, yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:,banyak yang masih miskin, dan pengangguran mana mana. walaupun daerah tersebut mendapatkan kompensasi, jumlahnya sedikit sekali sudrajat kuncoro, perencanaan daerah: bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan?, jakarta: penerbit selembar empat, halaman proses pengambilan keputusan dalam pengurusan dan pengelolaan sumber daya mineral logam dan batubara tidak memenuhi asas instrumental yang meliputi asas efisiensi (doelmatigheid) dan asas efektivitas (doeltreffenheid), bersifat sentralistik atau tidak terdesentralisasi, serta menyebabkan birokrasi semakin panjang dan berbelit belit, sehingga mengakibatkan inefisiensi bidang pembiayaan investasi (high cost investment) yang dialami oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta (investor dari dalam negeri dan luar negeri): bagan causal terbang kerugian konstitusional angka pri kewenangan konstitusional untuk mengatur frase dan dan mengurus sendiri urusan pemerintah han tidar terikat dibidang energi dan sumberdaya mineral batasan wilayah pemohon administrasi pemerintahan norma kewenangan tidak dapatnya segera terealisir huruf kepada terhambatnya distribusi pad pada pemerintah pusat untuk program pemberdayaan (a) penurunan kapasitas pemda menetapkan wp, rendahnyapartisipasi masyarakat wup, tiup 17l frase untuk proses pengambilan keputusan yang high mendapatkan cost investment, persetujuan tidakmemenuhi' asas instrumental pemerintah (doelmatigheid: doeltreffenheid) bahwa kerugian kerugian konstitusional sebagaimana tersebut atas tidak akan terjadi apabila minerva dinyatakan tidak berlaku dan atau permohonan ini dikabulkan, bahwa menurut pendapat pemohon, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat cast guo masyarakat kabupaten kutai timur, provinsi kalimantan timur, sesuai dengan kondisi dan potensi sumber daya alam yang ada, maka berdasarkan kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud sebagaimana telah diuraikan atas, seharusnya pemohon memiliki kewenangan secara utuh dan menyeluruh tanpa bergantung dari penetaphal yang dipertimbangkan dalam putusan nomor skin ix bertanggal januari tersebut adalah mengenai sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi (selanjutnya disebut skin). dalam sengketa yang demikian, perhatian mahkamah hanya ditujukan pada apakah lembaga negara yang mempersengketakan kewenangannya memiliki atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. dalam putusan tersebut mahkamah berpendapat bahwa kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan pemohon yang diberikan oleh konstitusi, sehingga tidak ada sengketa kewenangan konstitusi. menurut mahkamah, permohonan guo, walaupun terkandung sengketa kewenangan yaitu masalah pembagian kewenangan yang ditimbulkan oleh undang undang, akan tetapi lebih merupakan permohonan pengujian undang undang yang mengatur kewenangan lembaga negara. walaupun sama sama mendasarkan pada ketentuan konstitusi sebagai dasar mahkamah untuk memberikan penilaian baik untuk perkara skin maupun untuk perkara pengujian undang undang, tetapi menurut mahkamah, sengketa kewenangan dalam skin adalah sangat terbatas dan rigid pada kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. perihal kewenangan dalam pengujian undang undang mengandung aspek konstitusional yang lebih luas dibandingkan skin, yaitu terkait dengan prinsip prinsip konstitusi yang lebih umum dan luas, misalnya prinsip keadilan, prinsip keselarasan, prinsip kepastian hukum, prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan serta berbagai prinsip konstitusional lainnya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun dalam putusan skin ix tersebut mahkamah telah menegaskan tidak adanya kewenangan pemohon yang diberikan oleh uud tetapi dalam permohonan guo mahkamah akan tetap memberikan penilaian terhadap kewenangan pemerintah dan kewenangan pemerintah daerah cast pemohon terkait dengan penetapan wp, wup dan luas serta batas tiup dari sisi pengujian undang undang dengan dasar dasar konstitusional yang lebih luas. i3. pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup(vide uud tanpa bermaksud menguji menurut mahkamah, pembagian kewenangan yang diatur dalam,, i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah selanjutnya akan menilai konstitusionalitas kewenangan dalam menetapkan wp, wup dan luas serta batas tiup, sebagai berikut: bahwa urusan pemerintahan dalam menetapkan wp, wup dan batas serta luas tiup, bukanlah termasuk urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat dalam rangka menjamin kedaulatan negara kesatuan republik indonesia, tetapi merupakan urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif yang sangat tergantung pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. menurut mahkamah untuk menentukan pembagian urusan pemerintahpemerintah daerah. oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan dan kewenangan yang bersifat fakultatif harus berdasarkan pada situasi, kondisi dan kebutuhan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta prinsip demokrasi. terkait dengan sumber daya alam, harus pula mempertimbangkan prinsip keadilan dan keselarasan dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini minerva.. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan wp, wup dan batas serta luas tiup adalah tidak bertentangan dengan semangat konstitusi, yaitu otonomi yang, i3 .5j pemohon mendalilkan sepanjang frasa untuk mendapatkan persetujuan pemerintah bertentangan dengan dan dan uud karenasudah sepatutnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menurut mahkamah, frasa untuk mendapatkan persetujuan pemerintah dalam sudah tepat karena hal itu diatur dalam bab xxv ketentuan peralihan yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang mengatur tentang dan pkp2b yang telah ada sebelum berlakunya undang undang guo dan masih tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian. pengaturan mengenai dan pkp2b tersebut sudah seharusnya mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan tetap memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, serta dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan. selain itu, adanya persetujuan dari pemerintah pusat dalam hal dan pkp2b tersebut bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpah tindih yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi perusahaan pertambangan maupun masyarakat. aturan peralihan tersebut menjadi sangat penting dalam rangka penyesuaian dan untuk menjamin kepastian hukum. dengan demikian menurut mahkamah dalil guo tidak terbukti menurut hukum: i3ditentukan oleh pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah daeraentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleentuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh": hurufyang dilakukansebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintahwup dilakukan oleh pemerintah setelah ditentukan olehntuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan olehundang undang nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubara selengkapnya menjadi, luas dan batas tiup mineral logam dan batubara ditetapkan oleh pemerintah setelah ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintilahmad fadli semadi anwar usman ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. wiki budi wasit

aa salinan ah,. suami zakir pekerjaan pedagang alamat jalan dukuh kebayoran lama utaraiiioioliolosarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idkemudian diperbaiki dan diterima melaluimohonan ini adalah permohonan untuk menguji kitab undang undang hukum pidana kuhp terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud bahwa berdasarkan uudlun do id bahwa terhadap ketentuan guo, mohon ditambah kalimat: : penyimpanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa terhadap keinginan pemohon untuk memperluas isi dan makna kuhp,hterhadap materi yang dimohonkan oleh pemohon sehubungan dengan permohonan perkara nomor puu xii pemohon mendalilkan bahwa ketentuan kuhp yang menyatakan: merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id penyimpandiemohon tersebut, pemerintah menerangkan sebagai berikut: bahwa ketentuan kuhp yang dimohonkan pengujiannya mahkamah konstitusi oleh pemohon, merupakan turunan unsur delik terhadap ketentuan kejahatan yang diatur dalam dan kuhp yang menyatakan: barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang yuat sehingga tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang undang. bahwa dalam ketentuan kuhp dimaksudkan mengatur tentang ancaman hukuman kepada penyimpan yang melakukan atau membantu melakukan kejahatan sebagaimana tersebut pada dan kuhp. dalam norma kuhp tidak dibedakan antara penyitaan barang yang bersifat posisional (perkara pidana), penyitaan yang diperintahkan oleh hakim penyitaan konservatif) maupun penyitaan eksekutorial. dalam permohonan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon,atas harta milik memohon eksekusi bank dki yang diletakkan sita eksekusi oleh pengadilan negeri jakarta pusat. sehingga perihal eksekusi pencairan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id sebagaimana yang dimaksud oleh pemohon merupakan lingkup hukum kepercayaan yang memiliki karateristik hukum acara tersendiri dan pengaturan menurut peraturan perundang undangan kepercayaan yang terpisah yang tentu saja akan menggiring pemohon kepada penafsiran yang berbeda apabila memaknai dengan keliru permasalahan kepercayaan yang dihadapi oleh pemohon dalam lingkup hukum pidana. berdasarkan uraian dalam pokok permohonan pemohon, pemohon sedang menghadapi permasalahan eksekusi tanggal maret dalam perkara kepercayaan. dalam hukum acara perdata hir) mengenal adanya upaya hukum perlawanan terhadap penetapan eksekusi atau penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam hir. oleh karenanya memohon eksekusidalam mana tidak melaksanakan eksekusi tersebut, tengah berupaya menggunakan upaya hukum sebagaimana diatur dalam hir dimaksud sebagai bagian dari ketentuan hukum yang dikenal dalam hukum acara perdata. bahwa perihal upaya pemohon membawa permasalahan kepercayaan yang dihadapi pemohon dalam lingkup hukum pidana hanya akan menunjukan pemaksaan terhadap diterapkannya ketentuan kuhp khususnya tersebut, sehingga dengan dasar pemahaman yang tidak menyeluruh terhadap ketentuan seleksi hukum yang jelas antara lingkup hukum kepercayaan atau pidana tersebut dikhawatirkan pemohon telah berada dalam suatu bentuk justifikasi atas kriminalisasi hukum, sehingga kehendak pemohon itu sendiri telah bertentangan dengan uud yakni memberikan kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil yang tidak hanya bagi pemohon akan tetapi juga kepada kepentingan pihak memohon dan pihak terkait lainnya dalam permasalahan kepercayaan yang dihadapi pemohon uji materil ini. merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id selanjutnya, pemerintah memiliki keyakinan dan pengharapan akan sikap professional aparat penegak hukum dalam hal ini penyelidik kepolisian dalam penerapan dan penegakan hukum kuhp sehingga apa yang dimintakan oleh pemohon dapat diakomodir secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. dengan demikian dalil permohonan pemohon yang menyatakan ketentuan kuhpndang undang dasaritab undang undang hukum pidana tidak bertentangan dengan ketentudengan menambah frasasehingga guo yang selengkapnya menyatakan: kuhp: diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun . terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud khususnya.2jmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idkuhp dengan menambah frasa dalamfax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id, dan sebagaitanggal maret dan maret pengadilan negeri jakarta pusat dalam: ,: i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut atas, menurut mahkamahkuhp dengan menambah frasa guo yang berbunyi, atau tidak mau memberikan secara sukarela barang merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwa undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanerdasarkan hal hal tersebut diadalah sebagai berikut, a)merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id yang disita atas perintah hakimbahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut: kuhp:, sehingga pemohon berpotensi tidak dapat menikmati hasil eksekusi tersebut.untuk membuktikan dalil dalilnya, pemohon mengajukan bukti sampai dengan bukti sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara, menimbang bahwa presiden telah didengar keterangan secara lisan pada persidangan tanggal desember dan telah menyerahkan keterangan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal desember yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon sama sekali tidak bertentangan dengan uud keterangan selengkapnya terrmohonan pemohon mengenai konstitusionalitas kuhp yang mengakibatkan penetapan eksekusi pengadilan atas kepentingan pemohon tidak dapat dilaksanakan karena guo tidak mengatur mengenai penyimpan objek barang yang disita dengan sengaja tidak mau menyerahkan secara sukarela dapat dihukum berdasarkan guo. oleh karenanya menurut pemohon dalam guo perlu ditambah frasa yang berbunyi, "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim . i3. menimbang bahwa dalil permohonan pemohon mengenai penambahan frasa dalam ketentuan kuhp yang berbunyi, atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim , selanjutnya mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa ketentuan guo merupakan perumusan baru tindak pidana yang mengakibatkan orang atau subjek hukum lainnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan tertentu yang oleh hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang, i3. menimbang bahwa ketentuan pidana secara universal merupakan norma yang berupa larangan dan keharusan perintah yang kepada pelanggannya diancam dengan pidana. bahkan, dalam bidang hukum pidana dikenal lembaga perampasan kemerdekaan atau lembaga pembatasan kemerdekaan yang dapat merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id dikenakan terhadap subjek hukum yang telah melanggar norma yang diatur dalam hukum pidana, termasuk lembaga perampasan nyawa dalam bentuk hukuman mati. i3. menimbang bahwa dalam hukum pidana diterapkan prinsip atau suatu perbuatan, tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali perbuatan itu berdasarkan ketentuan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi dinyatakan perbuatan terlarang, dikenal dengan asas nulla pena, yang terdiri atas nulla pena sine lege, bahwbahwa suatu penjatuhan hukuman hanyalah dapat dilakukan legal,dilancarkan oleh undang undang terhadap pelanggannya: selain itu, menurut ilmu hukum pidana sesuatu perbuatan baru dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat syarat yaitu adanya perbuatan terlarang yang merusak dirinya sendiri serta menimbulkan terganggunya kepentingan umum dan ketertiban masyarakat (actus reus): mens rea yaitu niat jahat berupa kesadaran batin untuk melanggar suatu norma tertulis yang telah menentukan bahwa perbuatan atau tindakan tertentu sebagai suatu tindak pidana: menimbang bahwa pemohon memohonkan agar ketentuan pidana dalam kuhp ditambahkan frasa "atau tidak mau memberikan secara sukarela barang yang disita atas perintah hakim , sehingga kuhp selengkapnya menjaditujuannya, menurut pemohon, agar kepentingan hukum pemohon terlindungi karena penetapan eksekusi putusan pengadilan yang terkait dengan kepentingan pemohon dapat terlaksana. sebab, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id jika tidak, pihak lain yang tidak melaksanakan dengan sukarela penetapan pengadilan tidak dapat dikenakan ancaman hukuman penjara: i3. menimbang bahwa dalil yang dimohonkan pemohon adalah berkaitan dengan pembentukan dan penerapan norma ketentuan pidana, sebagaimana telah dipertimbangkan atas (paragraf )): bahwa sesuai dengan karakteristik hukum pidana, perlindungan terhadap masyarakat harus terlebih dahulu diatur dalam undang undang dan terhadap pelanggar undang undang tersebut akan dijatuhkan hukuman. pada aspek pembentukan bahwa negarawan yang berwenang untuk menetapkan norma perilaku mana yang akan dikukuhkan sebagai kaidah hukum, bahwa yang menjadi landasan dalam penetapan norma dimaksud adalah perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara keseluruhan baik pelaku maupun korban suatu kejahatan. pada aspek penegakan hukum pidana demi perlindungan hak masyarakat serta kepastian hukum maka penegakan hukum pidana didasarkan pada asas legalitas (tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kalau perbuatan yang dilakukan belum diatur terlebih dahulu dalam undang undang sebagai tindak pidana), i3. menimbang bahwa menurut mahkamah kerugian pemohon hanya berkaitan dengan persoalan kasuistis dan berkaitan dengan pembentukan norma hukum yang merupakan kewenangan lembaga lain yang bukan merupakan kewenangan mahkamah. kewenangan mahkamah hanya terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma dalam undang undangjuhaytoyjakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian: hak da.merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id bahwatuduhan kuhp tidak dapat diteruskan oleh polisi karena kitab undang undang hukum pidana kuhp, bagi pemohon selaku pemohon eksekusi. bahwa memperoleh kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil,kibat kitab undang undang hukum pidana kuhp,bahwa dariuraian uraian atas, maka pemohon jelas dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya kuhp ini. bahwa sesuai dengan uraian uraian atas, maka pemohon merdeka barat jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsitusi god ill. pokok permohonan bahwa kitab undang undang hukum pidana kuhp), berbunyi,bahwa menurut kitab undang undang hukum pidana kuhp)"eksekusi pencairan nomor del pn.jkt.pst juncto nomor pdt.g pn.jkt.sel, adalah untuk melaksanakan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt.g pn.jkt.sel., yang telah berkekuatan hukum tetap. bahwa sesuai dengan hukum acara perdata hir, pengadilan negeri jakarta selatan sebagai eksekutor putusan tersebut, kemudian mendelegasikan pengadilan negeri jakarta pusat, karena objek eksekusi berada wilayah jakarta pusatmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idatas kejadianproses penyelidikan tuduhan kuhp tidak dapat diteruskan karena ketentuan. bahwa atas tindakan polisi yang tidak mau meneruskan proses penyelidikan dengan tuduhan kuhp ini, pemohon berkeyakinan merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id berlakunya kuhp telah menimbulkan hilangnya hak konstitusional pemohon, akibat ini yang tidak memberikan ketidakpastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap pemohon sebagai pemohon eksekusi pengadilan negeri jakarta pusat. hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas kepastian hukum, perlindungan hukum dan jaminan hukum yang adil, sesuai dengan undang undang dasar bahwa ketentuan kuhp, pemohon yakinpelindungan hukum dan jaminan hukum yang adil. bahwa ketentuan kuhpkuhp inikuhp pada kuhp, mohon ditambah kalimatrdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do id iv. petit berdasarkan dalil dalil pemohon atas, maka pemohon primer mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. menyatakan kuhp bertentangan dengan undang undang dasarnyatakan kuhp tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatketuhanan yang maha esautipan kitab undang undang hukum pidana, merdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do idpanggilan nomor pgl sektor gbr. bukti fotokopi ktp atas nama suami zakir.bahwa dalam perkara nomor puu xii pemohon mendalilkanmerdeka sarat jakarta fax mat: sekretariat omahkamahkonslun do september dari ricky elviandi afrizal yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusidan telah diperbaiki serta diterima oleh kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober yang menurut pemohon permohonan guo menguji konstitusionalitas frasa pejabat pembina kepegawaian pusat yang terdapat.: bahwa sidang perbaikan permohonan dilaksanakan pada tanggal oktober, tanggal januari menurut mahkamah permohonan pemohon merupakan kasus konkret menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga yang berwenang mengadili permohonan pemohon adalah pengadilan tata usaha negara:mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan,mdan zelda, hartono, dan akil mochtar

smk salinandepan jaringan pemantau pendidikan indonesia, dalam hal ini diwakili edar oleh: aha nama haryanto aa: warga negara indonesia jabatan ketua pengurus alamat jalan civilian kecil iii nomor kramatjati, jakarta timur sebagai n nnn2n0002020 n0n iii. pemohon perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh: nama abdul wakil warga negara indonesia jabatan sekretaris alamat jalan civilian kecil iii nomor kramafjati, jakarta timur sebagai 2n2n0200 nnnnnnnllllllllll. pemohon il, asosiasi pendamping perempuan usaha kecil, dalam hal ini diwakili oleh: nama salah ariana warga negara indonesia jabatan sekretaris eksekutif nasional merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alamat jalan pintu tmii nomor kelurahan pinang ranti, kecamatan makasar, jakarta timur sebagai nnn nnn0nn nun kayu nun name iii: yayasan aulia, dalam hal ini diwakili oleh: nama farah hikmahiyah warga negara indonesia jabatan koordinator presidium alamat jalan sunter mas tengah blok jakarta utara, sebagai n 2n0nnen0n nan nenek nenek ann anu unuuneee pemohon iv, yayasan insan sembada, dalam hal ini diwakili oleh: nama drs. mulyono, warga negara indonesia jabatan direktur eksekutif alamat jalan tanjung nomor karangasem, solo sebagai. n250 naa nan eue nuwun pemohon yayasan pembinaan anak dan remaja indonesia, dalam hal ini diwakili oleh: nama agus wicara, a.ks, s.ip warga negara indonesia jabatan direktur eksekutif alamat wisma subur jalan rs. fatmawati nomor cilandak, jakarta selatan sebagai 2nnn nnn0e enne anaenunaeneee pemohon vi: asosiasi pusat pengembangan sumberdaya wanita, dalam hal ini diwakili oleh: nama museptryena warga negara indonesia jabatan ketua badan pengurus alamat duren sawit asri kavling nomor swadaya raya, duren sawit, jakarta timur, sebagai n2nnn000nnn0nn anne enu lan un. pemohon vii: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mempererat kerjasama antara anggota bidang pendidikan, melakukan jaringan dalam isu pendidikan tingkat lokal, nasional, dan regional: memperkuat kapasitas lembaga anggota bidang pendidikan, meningkatkan akses anak dan perempuan untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, meningkatkan akses pendidikan orang dewasa dalam peningkatan kualitas bahwa dengan berlakunya undang undang guo, maka berpotensi menghambat terwujudnya visi misi pemohon oleh karena itu perlu dilakukan advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua serta pengawasan penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam ad art, salah bentuk advokasi kebijakan yang dilakukan oleh pemohon adalah dengan memperjuangkan adanya suatu kebijakan jenjang pendidikan sampai dengan (dua belas) tahun, sehingga menurut pemohon perlu dilakukan uji materiil terhadap undang undang guo. perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m) bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris nirmawati marcia, s.h., dengan nomor aktamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun goddengan berlakunya undang undang guo, maka berpotensi tujuan pendirian pemohon akan terhalangi dalam mengembangkan sumber daya manusiauntuk itu pemohon memandang perlu untuk memperjuangkan jenjang pendidikan sampai dengan (dua belas) tahun demi terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan hidup masyarakat. oleh karena itu, pemohon berkepentingan untuk melakukan uji materiil terhadap undang undang guo. asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek) bahwa pemohon iii tercatat berdasarkan akte notaris makassar anita arogan s.h. dengan akta nomor tanggal februari bahwa dalam anggaran dasar, pemohon iii disebutkan bahwa tujuan organisasi ini didirikan adalah: tuju, dalam anggaran dasar, pemohon iii menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kegiatan pendampingan puk mikro oleh ordo anggotaahwa dengan berlakunya undang undang guo, maka berpotensi mengancam hak hak para perempuan sehingga menghalangi tujuan pemohon iii sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar. untuk itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melakukan advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan perempuan sebagai wali murid dan perempuan sebagai peserta didik dalam pendidikan. untuk itu, sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran dasar pemohon. iii untuk melakukan advokasi kebijakan guna memperjuangkan kepentingan perempuan usaha kecil sebagai wali murid dan perempuan sebagai peserta didik dalam pendidikan. yayasan aulia bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris trisnawati mulia, s.h. dengan akta nomor tanggal april, ialah: melayani orang yang ditolak maupun orang yang merasa ditolak oleh keluarga dan masyarakat lingkungannya, memupuk rasa solidaritas dikalangan masyarakat terhadap mereka yang tersebut dalam sub diatas, membimbing mereka yang tersebut diatas kearah kemandirian dalam rangka pembangunan masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yayasan ini melaksanakan usaha usaha sebagai berikut: menyediakan tempat bernaung dalam artikata yang seluas luasnya, yaitu dengan: melayani kebutuhan dasar hidup melayani kebutuhan pokok hidup memberikan pelayanan kesehatan. menyediakan pendidikan formal dan non formal upgrading pekerja sosial menyelengarakan seminar, forum dialog, tukar menukar pengalaman dan konsultasi dan menerbitkan bulletin informasi. bekerjasama dengan badan yang sejenis atau bertujuan sama, usaha usaha tersebut dalam arti kata yang seluas luasnya. usaha usaha lain yang sah. bahwa orang yang ditolak oleh keluarga dan atau masyarakat cendrung untuk mengasingkan dirinya karena tidak diterima dilingkungan keluarga dan atau lingkungannya sehingga menghambat masa depannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. bahwa dengan berlakunya undang undang guo yang mengatur wajib belajar hanya (sembilan) tahun mengakibatkan anak anak seusia sma yang tertolak dari lingkungannya tidak cukup mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan dari pemerintah. oleh karenanya sebagaimana tujuan dan usaha dari pemohon untuk menyediakan pendidikan formal dan pendidikan non formal bagi orang orang yang ditolak oleh keluarga masyarakat dan lingkungan menjadi terhambat. sehingga pemohon berkepentingan dengan perubahan undang undang guo terkait wajib belajar. yayasan insan sembada bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris tan thong kie dengan akta nomor tanggal februarierdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god maksud dan tujuan yayasan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat indonesia melalui penyelenggaraan program program kesehatan, kependudukan dan pengembangan masyarakat serta program program lain yang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta peraturan yang berlaku. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas masyarakat tersebut melalui pendidikan, jika jenjang pendidikan hanya terbatas pada (sembilan) tahun maka peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mungkin terwujud, karena pendidikan yang hanya sembilan tahun mengakibatkan anak yang bersekolah sma atau sederajat tidak mendapat subsidi dari pemerintah. tentu ini memberatkan bagi wali anak secara ekonomi dalam membiayai pendidikan anaknya. sisi lain akses pendidikan yang lebih tinggi anak diharapkan akan meningkatkan potensi ekonomi atau akses kepada pekerjaan. untuk itu sebagaimana ketentuan undang undang guo menghalangi tujuan pendirian pemohon oleh karena itu pemohon memandang perlu dilakukan uji materiil terhadap undang undang guo. yayasan pembinaan anak dan remaja indonesia bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris agus majid sh. dengan akta nomoryayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang: sosial bahwa selanjutnya, dalam anggaran dasar, pemohon menyatakan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan, yayasan akan melakukan kegiatan antara lain: menyelenggarakan pendidikan non formal antara lain mendirikan kursus kursus keterampilan. menyelenggarakan membimbing anak anak, remaja, (berusia tahun sampai dengan tahun) dari keluarga yang tidak mampu dengan cara memberi bantuan bertalian pendidikan, dan kursus kursus kejuruan: menyelenggarakan, seminar, lokakarya, konfrensi, diskusi ilmiah, dan bedah buku menyelenggarakan penelitian, survey dalam bidang ilmu pengetahuan, termasuk memberikan pelatihan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mendirikan balai pengobatan, poliklinik poliklinik dan laboratorium. mengadakan peningkatan lingkungan hidup dan sumber daya manusia sdm). bahwa pendidikan non formal yang dilakukan oleh pemohon sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan formal. ketika sejumlah anak remaja tidak bisa mengikuti pendidikan formal sampai dengan wajib belajar (dua belas) tahun, karena wajib belajar hanya (sembilan) tahun maka akan berdampak pada pendidikan yang non formal yang dilakukan pemohon dalam menyelenggarakan pendidikan non formal dan membimbing anak anak, remaja, (berusia tahun sampai dengan tahun) dari keluarga yang tidak mampu, sehingga dengan diberlakukannya undang undang guo mengakibatkan anak remaja yang memerlukan pendidikan non formal semakin banyak, sehingga mengakibatkan daya dukung pemohon mengadakan pendidikan non formal semakin berkurang, sisi lain pendidikan formal tidak berkualitas maka mengakibatkan pendidikan non formal tidak cukup memperbaiki situasi dan kondisi pendidikan masyarakat. oleh karena itu pemohon memandang perlu untuk mengajukan undang undang guo mahkamah konstitusi karena berpotensi menghalangi tujuan pemohon vi. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god asosiasi pusat pengembangan sumberdaya wanita bahwa pemohon vii tercatat berdasarkan akte notaris martina warmansjah, s.h. dengan akta nomor tanggal maret bahwa dalam anggaran dasar, pemohon vii disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah: perkumpulan ini ber. dan laki laki dan menumbuhkan iklim yang kondusif untuk penguatan perempuan. menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga'selanjutnya, dalam anggaran dasar, pemohon vii menyatakan untuk mewujudkan tujuan diatas maka perkumpulan ini melaksanakan kegiatan usaha usaha yang perspektif gender yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sifat perkumpulan, diantaranya adalah: pengorganisasian kelompok masyarakat perempuan khususnya dan masyarakat umumnya dan aktifitas ekonomi sebagai pintu masuk utama. penguatan perempuan basis melalui pelatihan, penelitian, seminar, lokakarya, studi banding, keuangan mikro dan pendokumentasian. bekerjasama dengan lembaga lembaga terkait dengan berpedoman kepada maksud dan tujuan perkumpulan pusat pengembangan sumberdaya wanita (psw). bahwa jika akses terhadap pendidikan semakin tinggi maka kesadaran masyarakat atas kesetaraan perempuan dan laki laki dan penguatan bagi perempuan akan otomatis terwujud. bahwa wajib belajar (sembilan) tahun akan menghalangi anak anak terutama anak anak perempuan dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi. oleh karena itu pemohon vii memandang perlu untuk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god melakukan perubahan kebijakan dengan cara uji materiil undang undang guo terhadap undang undang dasar mahkamah konstitusi: yayasan lakpesdam bahwa pemohon viii tercatat berdasarkan akte notaris tatjana indrawi hasyim, s.h dengan akta nomor tanggal juli tentang pernyataan keputusan para pembina yayasan lakpesdam. bahwa dalam anggaran dasar, pemohon viii adalah: mengembangkan sumber daya manusia dan alam lingkungan kearah terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan hidup manusia. mendorong timbulnya gagasan, pemikiran, percobaan dan kerja rintisan untuk menggali model model alternative bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. membantu dan mengembangkan prasarana dan lingkungan social psikologi yang mampu merangsang dan menggerakan swakarsa dan swadaya manusia untuk melakukan usaha usaha perbaikan lingkungan dan kwalitas hidup manusia. bahwa selanjutnya dalam anggaran dasar, pemohon viii menyatakan: usaha usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan melakukan usaha usaha: penelitian dan kajian masalah masalah social keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, budaya dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan maksud maksud pengembangan sumberdaya manusia. pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan wawasan, keterampilan, sikap dan kemampuan pada kader, relawan, motivator, dan warga masyarakat agar mampu meningkatkan kreatifitas dan produktivitasnya. merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god bimbingan, penyuluhan dan konsultasi untuk memetakan masalah studi kelayakan, perencanaan dan penyelenggaraan serta evaluasi kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. dokumentasi, pelayanan informasi dan penerbitan, berupa pengadaan dan tukar menukar buku, bahan bacaan, buku petunjuk dan panduan latihan serta media berkala untuk pengembangan jaringan kerja antar lembaga. lokakarya, seminar dan berbagai bentuk pertemuan lain dalam rangka mempertemukan dan saling tukar ide, gagasan serta pendapat para ahli dan masyarakat umum dalam aspek dan bidang tertentu. kegiatan ini dimaksud untuk menunjang usaha rintisan, pemasyarakatan program dan hasil kajian serta memberikan kepada usaha pemberdayaan masyarakat. usaha usaha produktif yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan lakpesdam serta memberikan landasan kuat bagi kemandirian kelompok sasaran. bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun maka tujuan pemohon viii sebagaimana diatur dalam anggaran dasar akan terhalangi dan juga terhambat dalam mengembangkan sumber daya manusia kearah terwujudnya kecerdasan dan kesejahteraan hidup manusia. hal ini dikarenakan anak menjelang remaja tidak dikenakan wajib belajar, perhimpunan pemulihan kebudayaan masyarakat bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris bandori raden ayu mahyastoeti notonagoro, s.h. dengan akta nomor tanggal agustusadalah sebagai berikut: mengusahakan terciptanya suatu jaring pengaman social bagi kelompok kelompok masyarakat miskin dan yang rentan terhadap dampak krisis social ekonomi dan atau bencana lainnya indonesia. mengusahakan terselenggaranya suatu mekanisme atau system pendanaan yang cepat, tanggap, transparan, dan bisa diandalkan untuk membantu merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemulihan kebudayaan masyarakat lapisan bawah yang paling terkena oleh dampak krisis atau gejolak lainnya indonesia. menunjang kegiatan kegiatan masyarakat madani yang membutuhkan bantuan untuk memulihkan kondisi social ekonominya, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan kebudayaan usaha usaha kecil dan industri rumah tangga, serta upaya upaya lainnya dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat madani tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, ataupun golongan aliran politik. menumbuhkan dan menggalang kerjasama yang sinergis antara masyarakat madani, pihak pemerintah, sektor swasta dan lembaga komunitas internasional dalam kegiatan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pemberdayaan masyarakat rentan. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana disebutkan atas, maka pemohon melaksanakan usaha usaha sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf anggaran dasar. usaha pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat rentan, yang meliputi: bantuan dan pelayanan khusus untuk murid murid putus sekolah, anak anak jalanan, janda, yatim piatu, orang jompo dan sebagainya. bantuan dan pelayanan kesehatan dasar dan perbaikan gizi keluarga. pendidikan dan pelatihan masyarakat daerah kegiatan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pengembangan kemampuan organisasi dan lembaga swadaya masyarakat daerah daerah untuk menjalin kerjasama dan memberdayakan masyarakat madani indonesia. bahwa wajib belajar merupakan ruang kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan, tetapi wajib belajar tahun mengakibatkan kerja sama pendidikan yang lebih tinggi terhalangi, sehingga pemohon memiliki kepentingan untuk merubah kebijakan wajib belajar yang hanya (sembilan) tahun dengan carayayasan lakpesdam, dalam hal ini diwakili oleh: nama muhammad hasyim warga negara indonesia jabatan direktur alamat jalan ramli nomor menteng dalam tebet, jakarta, sebagai nn5 02n2n00n0 0n5050 . pem viii: perhimpunan peningkatan kebudayaan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh: nama maris ali masyhur warga negara indonesia jabatan direktur eksekutif alamat jalan mandi nomor rawa bambu pasar minggu, jakarta selatan, sebagai 550n02 ewen laman pemohon ix: yayasan cerdas bangsa, dalam hal ini diwakili oleh: nama agung fajar setiawan warga negara indonesia jabatan program manajer alamat jalan pramuka raya nomor jakarta timur sebagai 2n2n0n000nnn0n eae mana annee nama dra. fadilah ahmad warga negara indonesia pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan masjid bendungan cawang, kramaftjati, jakarta timur sebagai n nn0nnn00n0enananunu lun anne" pemohon xi: nama achmad krom warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat pabuaran asri blok a22 nomor harapan jaya, cibinong sebagai n0nnn anne enu lan anne pemohon xii: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yayasan cerdas bangsa bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris martina warmansjah dengan akta nomor tanggal oktober bahwa dalam dan anggaran dasar, pemohon disebutkan bahwa maksud dan tujuan organisasi ini adalah: maksud organisasi ini adalah untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam untuk tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana dicita citakan oleh sila dari pancasila. untuk mencapai maksud tersebut lembaga swadaya masyarakat cerdas bangsa bertujuan untuk mewujudkan tercapainya keadilan segala bidang khususnya dibidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hukum, bidang social budaya, lingkungan hidup dan lain lain. bahwa selanjutnya dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan diatas maka pemohon melalui melakukan program kerja sebagai berikut: pendidikan meningkatkan mutu sumberdaya manusia indonesia menghilangkan ketidakadilan dibidang pendidikan dengan memberikan perlindungan dan bantuan bagi orang yang kurang mampu dibidang pendidikan baik formal mau informal. bahwa wajib belajar merupakan program untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dengan adanya wajib belajar yang hanya (sembilan) tahun sebagaimana undang undang guo maka tujuan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan pengembangan sumber daya manusia tidak akan terwujud, oleh karena itu pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan kebijakan wajib belajar menjadi (dua belas) tahun melaluipemohon perorangan bahwa pemohon sampai dengan pemohon xvi adalah ibu rumah tangga, karyawan swasta dan dosen yang konsen terhadap pendidikan. pemohon sampai dengan pemohon xvi adalah pihak yang merupakan wali murid dan atau tenaga pendidiksistem pendidikan nasional sehingga dapat menghambat seseorang untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya bidang pendidikan. fakta hukum bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang dilindungi dalam undang undang dasar produk hukum nasional dan hukum internasional bidang hak asasi manusia deklarasi universal ham dan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya), bahwa deklarasi universal ham (dunam) dan kovenan hak ekonom telah mengatur hak atas pendidikan, penentangan pendidikan dan wajib belajar pendidikan dasar, bahwa produk hukum nasional telah mengalami perkembangan dalam menentukan pendidikan dasar: bahwa pada tanggal juli rancangan undang undang tentang sistem pendidikan telah disahkan kemudian menjadi undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional. bahwa undang undang guo menjadi landasan hukum program wajib belajar wajar) pendidikan dasar dan smp) tahun. bahwa secara nasional program wajar tahun yang dicanangkan oleh pemerintah telah tuntas pada tahun bahwa pemerintah pada tahun telah mencanangkan program pendidikan menengah universal pmu). program pmu dimaksudkan sebagai program rintisan wajib belajar tahun. dasar pokok pertimbangan program pmu antara lain, rendahnya apk pendidikan menengah yang hanya sebesar bahwa ada rencana mengamandemen undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, terutama yang berkaitan wajib belajar. bahwa perubahan undang undang sistem pendidikan nasional, termasuk landasan hukum wajib belajar tahun telah menjadi agenda dpr. komisi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dpr untuk memfasilitasi wajib belajar tahun telah membentuk hanja panitia kerja) untuk membahas program wajib belajar tahun. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil28cdasarundang undang dasar menyatawarga negara memiliki hak atas pendidikan, dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan, telah diatur dalam undang undang dasar peraturan perundangan undang undang ham, undang undang sisdiknas dan aturan turunannya) dan hukum ham internasional yang telah disahkan oleh republik indonesirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa undang undang dasar dan undang undang hak asasi manusia tidak mengatur penentangan pendidikan. penentangan pendidikan diaturundang undang guo. bahwa program wajib belajar wajar) indonesia secara historis telah diselenggarakan selama dua kali periode yaitu program wajar sekolah dasar sd) dan program wajib belajar pendidikan dasar. program wajar sebagai program wajib belajar tahun, dicanangkan pada mei pemerintah memperluas wajar tahun menjadi wajar tahun, yakni program wajib belajar pendidikan dasar dan smp). pada tahun secara nasional program wajar tahun oleh pemerintah dicanangkan telah tuntas. kesintasan program wajar tahun didasarkan indikator pencapaian apm sd setara dan apk smp' setara sudah melampaui angka atas persen. bahwa bentuk pendidikan dasar dalam konsep undang undang guo(mi), sekolah lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (smp) dan madrasah tsanawiyah ts) atau bentuk lain sederajat. bahwa dalam artikel deklarasi universal ham menyebutkan tiga kelompok pendidikan yaitu pendidikan dasar, pendidikan teknikal dan profesional, serta pendidikan tinggi. pendidikan dasar mencakup pendidikan menengah, pendidikan teknikal dan profesional yakni tingkat pendidikan akademi (diploma), dan terakhir jenjang pendidikan tinggi. bahwa sejumlah negara seperti amerika serikat, jerman, dan negara negara eropa penyelenggaraan pendidikan dasar yang bersifat free dan compulsory sampai tingkat sekolah menengah (senior high school). hal ini menggambarkan bahwa cakupan bentuk pendidikan dasar yang terdapat pada undang undang guo bersifat terbatas yaitu pendidikan sd mi dan smp m ts. bahwa wajar yang saat ini hanya diberlakukan pada sekolah dasar sd) hingga sekolah menengah pertama smp) sudah tidak mampu melindungi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god hak atas pendidikan, karena banyak anak anak usia sekolah lanjutan tidak lagi melanjutkan jenjang sekolah menengah. bahwa apabila negara hanya mewajibkan sekolah tahun, bagaimana mungkin anak anak tersebut dapat mendapatkan peluang bekerja, sedangkan saat ini tidak ada lowongan pekerjaan yang dibuka untuk orang yang hanya lulusan kelas smp). bahwa lapangan pekerjaan saat ini membutuhkan orang orang yang minimal berpendidikan menengah, sekolah lanjutan tingkat atas sta) atau yang derajatnya, lalu bagaimana bisa negara hanya mewajibkan sekolah hanya hingga jenjang smp atau hanya tahun, salah satunya adalah rosnaniar dari f pg, dalam dalam satu pendekatannya menyatakan, pendidikan dasar ini adalah pembelajaran untuk mampu mencapai apa yang disebut dengan reading, writing, and arithmetic serta dapat menjadi modal untuk memperolah lapangan pekerjaan, untuk itu negara harus membebaskan biaya spp untuk pendidikan dasar sembilan tahun. (halaman buku naskah komprehensif perubahan undang undang dasar bahwa pendidikan dasar yang sekarang diterapkan oleh pemerintah sudah tidak relevan lagi, karena persyaratan untuk memperoleh lapangan kerja yang memungkinkan adalah pendidikan menengah kejuruan atau yang meningkatnya juga terdapat beberapa pendapat tentang jenjang pendidikan dasar apakah enam tahun, sembilan tahun atau dua belas tahun. bahwa dalam pembahasan amandemen undang undang dasar materialis akbar dari reformasi memberikan argumentasi, karena kami melihat bahwa realitas dari bangsa kita ini pendidikan tingkat dasar saja ternyata masih ada saudara saudara kita, anak anak kita yang belum bisa menikmati pendidikan itu, dengan alasan adalah masalah biaya. oleh karena itu, kami menganggap tentang masalah biaya tingkat dasar ini juga sudah saatnya harus kita bebaskan kepada negara sepenuhnya. dari uraian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tersebut tersirat bahwa persoalan wajib belajar terkait dengan pembiayaan negara. bahwa dalam peraturan perundang undangan indonesia terkait dengan wajib belajar pendidikan dasar mengalami dinamika. pertama. undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun menyebutkan wajib belajar adalah usia tahun: kedua. dalam undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan: warga negara yang berumur (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar,, ketiga dalam bhn bahwa pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar tahun. bahwa berdasarkan hal tersebut atas dapat dipahami mengapa wajib belajar hanya diletakkan jenjang pendidikan dasar yaitu (sembilan) tahun, karena didasarkan dalam perdebatan persidangan amandemen undang undang dasar bahwa frasa berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar , menjadi legitimasi bahwa wajib belajar hanya tahun, yaitu dari pendidikan sd, smp, sehingga smu tidak masuk kategori wajib belajar. bahwa undang undang dasar tidak memberikan keterangan jelas apa itu jenjang pendidikan dasar. karena dalam perdebatan amandemen undang undang dasar yang muncul adalah fungsi pendidikan dan berapa lama wajib belajar itu dilaksanakan mana wacana wajib belajar tahun adalah warisan garis garis besar haluan negara periode sebelumnya. bahwa undang undang dasar sebagai living constitution, seharusnya bisa memberikan jawaban dinamika jaman dan realisasi progresif pemenuhan hak atas pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara, khususnya dalam hal pendidikan dasar dan wajib belajar. bahwa pendidikan menengah sma smk) menurut undang undang sistem pendidikan nasional tidak termasuk bentuk pendidikan yang diwajibkan dalam program wajib belajar tahun. program wajib belajar diselenggarakan minimal pada pendidikan dasar. dalam undang undang dasar pendidikan dasar merupakan tingkat pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara. undang undang dasar berbunyi, setiap warga negara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. kemudian dalam nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menyatamts), atau bentuk lain yang sederajat: bahwa pendidikan tahun sebagai program wajib belajar hingga pendidikan menengah sma smk)pmu). bahwa sebagaimana mandat undang undang dasar yangeharusnya ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh pemerintah dalam rangka membiayai pendidikan menengah dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional pemerintah telah mengeluarkan biaya yang cukup besar yaitu dari apbn apbd: bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, wajib belajar (sembilan) tahun dinilai belum mampu menciptakan anak anak bangsa yang cerdas: berdaya saing dengan kelompok umur setara dari negara negara lain dalam kerangka baik asean, asia, apalagi dunia seiring dengan era globalisasi saat ini: bahwa kewajiban bagi peserta didik untuk mengenyam pendidikan sekaligus jiwa kewajiban pembiayaan bagi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional kepada negara utamanya pemerintah hanya mencakup kepada pendidikan dasar sebagaimana dimandatkan uud sementara pendidikan dasar sebagaimana sisdiknas adalah hanya mencakup sekolah sd, mi, dan sederajat, smp dan mts serta sederajat. sementara untuk sisdiknas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menerangkan bahwa sekolah menengah terdiri sma, smk, madrasah aliyah dan sederajat, belumlah diwajibkan dan dibiayai sepenuhnya oleh negara sebagaimana yang berlaku pada sekolah dasar. bahwa diperlukan terobosan hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendidikan tahun melalui program wajib belajar dengan tiga pertimbangan yakni filosofis, sosiologis, dan historis hukum. pertama, pertimbangan filosofis hukum pemenuhan kebutuhan pendidikan tahun melalui program wajib belajar, dengan alasan: pendidikan tahun dalam bentuk program wajib belajar memperluas akses warga negara untuk memperoleh hak pendidikan yang lebih tinggi dan bermutu. pendidikan tahun dalam bentuk program wajib belajar mendorong pemerintah (negara) untuk memberikan jaminan pembiayaan pendidikan minimal sampai sekolah menengah atas kejuruan. pendidikan tahun dalam bentuk program wajib belajar sebagai upaya negara mewujudkan salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. kedua, pertimbangan sosiologbangsa indonesia membutuhkan sumberdaya manusia yang unggul, mampu bersaing dunia internasional. tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada rendahnya nilai kompetitif tenaga kerja indonesia, merusak harkat dan martabat sebagai bangsa. ketiga, pertimbangan historprogram wajib belajar tahun telah berlangsung selama dasa warsa tahun) dan pemerintah telah mencanangkan kesintasan secara nasional program wajib belajar tahun pada tahun program wajib belajar tahun telah memberikan dampak positif dalam pemerataan akses memperoleh pendidikan dasar bagi warga negara. untuk memenuhi kebutuhan dewasa ini dan akan datang, program wajib belajar tahun perlu diperluas menjadi wajib belajar tahun. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemerintah pada tahun telah menggulirkan program pendidikan menengah umum pmu) sebagai rintisan program wajib belajar tahun. bahwa pendidikan tahun merupakan kebutuhan obyektif bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia indonesia dewasa ini dan masa mendatang dalam mewujudkan kesejahteraan. bahwa kebutuhan pendidikan tahun sebagai program wajib belajar dilihat dari pertimbangan sosiologis, berdasarkan kecenderungan kecenderungan fenomena globalisasi memerlukan manusia indonesia yang berkualitas untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul. b. proporsi lulusan sd smp dalam perkembangan ketenagakerjaan indonesia yang dominan. pertumbuhan penduduk indonesia menciptakan bonus geografis pada tahun bahwa menyikapi perkembangan dunia dewasa ini dengan kecenderungan globalisasi, bangsa indonesia membutuhkan manusia yang berkualitas. negara indonesia didirikan dengan tujuan antaranya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. pembangunan manusia indonesia melalui instrumen pendidikan harus dipahami secara utuh bukan berdasarkan perspektif industri. dalam konteks industri manusia sebagai sumberdaya seperti faktor produksi lainnya yaitu modal, mesin, dan tanah. bahwa pendidikan tahun merupakan suatu keharusan bagi bangsa indonesia. pendidikan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang rasional dan kompetitif secara global. sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan bangsa indonesia. pengembangan sumberdaya manusia melalui program wajib belajar tahun mengacu pada kriteria kompetensi nasional indonesia kini). lulusan pendidikan tahun (sekolah menengah atas) sudah harus mampu memenuhi kebutuhan hidup. kemandirian, kreativitas, dan kecakapan merupakan faktor penting untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak dan bermartabat. bahwa kompetensi lulusan sekolah menengah atas berdasarkan perpres nomor tahun yakni pada level capaian lulusan pendidikan sekolah menengah atas dengan standar kompetensi lulusan:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kinerja dengan mutu yang terukur, di. cc. bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. bahwa pencapaian kompetensi berdasarkan level kini tersebut akan meningkatkan kemampuan kompetisi lulusan pendidikan tahun secara global. hal itu disebabkan, standarisasi kini secara komprehensif mengacu pada standar internasional. bahwa pendidikan merupakan bagian terpenting dari pembangunan manusia yang dalam konsep operasional dikenal dengan sebutan human investment. manusia terdidik adalah pelaku ekonomi produktif yang secara real maupun potential mampu memacu produktivitas industri. oleh karena itu, semakin banyak manusia terdidik, semakin banyak pekerja yang produktif, dan semakin produktiflah kinerja ekonomi nasional. bahwa selanjutnya setiap jenis, jenjang atau program pendidikan dirancang untuk meningkatkan kecakapan, keahlian, dan kompetensi profesional yang dibutuhkan oleh pasar kerja. atas dasar itulah, para peneliti ekonomi pendidikan tidak berhenti meyakini bahwa naiknya produktivitas merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari meningkatnya pendidikan seseorang. bahwa secara obyektif, tercatat ada selisih sebesar juta siswa antara siswa sekolah dasar yaitu juta dengan jumlah lulusan sekolah menengah sebanyak juta. kondisi tersebut memicu tingginya proporsi tenaga kerja lulusan dalam struktur ketenagakerjaan indonesia. pada tahun persentase tenaga kerja tidak tamat sekolah sebesar tidak tamat 12x, tamat 40x, dan tamat smp hampir tenaga kerja indonesia berpendidikan bawah sekolah menengah atas. sementara itu jumlah tenaga kerja berpendidikan sma smk hanya sekitar 18y4. bahwa tingginya pertumbuhan indonesia memicu populasi penduduk indonesia akan sangat besar tahun indonesia akan memperoleh bonus demografi dalam rentang tahun tersebut. bonus demografi ditandai dengan bertambahnya penduduk usia produktif dan semakin menurunnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god nama aip syarifudin warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat kp. ranto pakeliran, cikatomas, sebagai n 2n2n00n0n0n5050 . pemohon xiii: nama hadiah aaliyah warga negara indonesia pekerjaan dosen alamat timang pulo jati pulo, palmerah, sebagai n0n0n20nnnnnen nnn landen ane pemohon xiv: nama nana setianya, s.ag. warga negara indonesia pekerjaan karyawan swasta alamat link. lamepayung kuningan sebagai n25 n2n000n 00000n00n ende lena atas pemohon xv: nama nur febrian, km. warga negara indonesia pekerjaan pekerja lsm yayasan balita sehat alamat jalan bambang moyo gg. sawi nomor rt rw desa jawa, kecamatan singkawang tengah, singkawang kalimantan barat sebagai . pemohon xvi) dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang masing masing bertanggal juni juni juni juni juli dan agustus memberi kuasa khusus kepadaarif suherman, s.h., janes sihaloho, s.h., ridwan darmawan, s.h., rando tambunan, s.h., priadi, s.h., dona fusion, s.h., dan abdullah khumaidi wijaya, s.h., advokat dan pembela hak hak konstitusional yang berkantor indonesian human rights committee for social justice ihas), beralamat jalan pancoran barat il, nomor pancoran, jakarta selatanindeks ketergantungan. berikut tabel jumlah penduduk indonesia berdasarkan hasil sensus bps pada tahun umur perempuan bahwa jumlah penduduk antara tahun berdasarkan tabel atas sekitar hal itu berarti bahwa ada sekitar jutaan penduduk indonesia usia pendidikan dasar dan menengah yang membutuhkan akses pendidikan tahun. bahwa pendidikan sangat penting untuk memanfaatkan bonus demografis, jika tidak akan menjadi demografi disaster. kebutuhan pendidikan tahun akan sangat relevan untuk memanfaatkan bonus demografis. bahwa dalam konteks kultural, usia anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas kejuruan digolongkan masa kanak kanak. anak merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id menurut, selanjutnya dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menyatanya. bahwa untuk memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak menyatakan:hwa penyelenggaraan pendidikan tahun sebagai program wajib belajar jika merujuk pada perkembangan usia anak relevan dalam melindungi hak hak anak yang diatur dalam undang undang tentang perlindungan anak. pendidikan tahun untuk menjamin hak anak dikembangkan berdasarkan perbedaan latar belakang anak baik berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik budaya dan bahasa. pengembangan pendidikan selama ini berorientasi urban industrial, pendidikan dibangun tidak pada basis budaya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lokal. pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal tidak berarti adanya diskriminasi terhadap hak hak anak, namun proses pendidikan berbasis budaya menyediakan ruang yang terbuka bagi anak untuk mengembangkan potensinya sesuai akar budaya dan sosialnya tanpa diskriminasi. bahwa kualitas pendidikan nasional sampai saat ini belum memenuhi harapan. pembangunan pendidikan melalui program wajib belajar dari aspek kualitas dinilai rendah. mesti angka partisipasi kasar apk) yang tercatat cukup tinggi, namun belum ada perubahan signifikan pada keterbukaan masyarakat indonesia terhadap pendidikan yang lebih tinggi. program wajib belajar tahun berhasil dalam mendongkrak apm dan apk smp atas walaupun demikian, pelaksanaan pendidikan selama ini dinilai belum sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan snp). disparitas antar daerah, antar sekolah masih tinggi dalam memenuhi standar pelayanan minimum spm) pendidikan. hasil sebagai indikator keberhasilan pendidikan masih dinilai kurang representatif, sekalipun angka standar kelulusan terus dinaikkan. samping itu, pencapaian kuantitatif apm apk sd smp secara nasional belum mencerminkan kondisi tingkat propinsi maupun kab kota. bahwa sekalipun pencapaian apm apk dan smp dinilai berhasil, angka putus sekolah atau putus lanjut semua tingkatan sekolah tergolong masih tinggi. tingkat angka putus sekolah mencapai persen dari sekitar juta siswa, smp persen dari juta siswa, serta sma smk meningkat menjadi persen dari juta siswa. jumlah siswa yang putus lanjut mencapai persen, tingkat smp putus lanjut sma smk sebesar persen, dan sekitar persen lulusan sma smk tidak melanjutkan perguruan tinggi. bahwa sejumlah laporan lembaga internasional memperlihatkan rendahnya kualitas pendidikan nasional. berikut sejumlah laporan yang menggambarkan tingkat mutu pendidikan nasional berdasarkan standar internasional. bahwa survey yang dilakukan oleh trends international mathematics and science study timss terhadap kemampuan siswa dan slip dalam bidang matematika (math) dan ipa (science), memperlihatkan bahwa kemampuan siswa indonesia termasuk dalam kelompok rendah ( ow). bidang matematika, kemampuan siswa slip (kelas indonesia dengan skor rata rata menempati peringkat dari negara. sedangkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bidang ipa, siswa indonesia berada pada peringkat dari negara dengan skor rata rata bawah skor rata rata bahwa pisa performance reading, mathematics, and science) dalam laporannya menempatkan siswa indonesia pada posisi dari negara. singapura dan thailand berada pada peringkat dan bahwa laporan undp tahun tentang tingkat pembangunan sumberdaya manusia (ipm) yang mencakupi aspek pendidikan, indeks ipm indonesia pada peringkat sementara indeks pembangunan pendidikan pada peringkat dari negara menurut unesco. bahwa world economic forum tentang global competitiveness report pada tahun menempatkan daya saing indonesia pada peringkat negara asian seperti singapura pada posisi malaysia dan thailand hasil studi lain dari the international institute for management development imd) pada tahun posisi daya saing indonesia pada urutan singapura malaysia dan thailand bahwa berdasarkan data data tersebut atas, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan bangsa indonesia. pendidikan dasar sebagai pendidikan yang diwajibkan bagi setiap warga negara perlu diperluas cakupan hingga pada bentuk pendidikan sekolah menengah atas kejuruan. sebab itu, kebutuhan pendidikan dasar tahun diperlukan bangsa indonesia untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan batas minimal pendidikan setiap warga negara. ditegaskan unesco bahwa negara yang memiliki sdm dengan pendidikan minimal smu tahun) dapat dikategorikan sebagai negara yang berkualitas baik menurut kategori pendidikan. bahwa pendidikan tahun sebagai program wajib belajar (compulsory) yang diselenggarakan secara gratis (free) dan universal cukup beralasan dari pertimbangan konstitusi, perkembangan sosial kultural, pendidikan, dan anggaran. bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar dari apbn apbd cukup untuk meng cover kebutuhan anggaran pendidikan tahun. pelaksanaan program wajib belajar membebankan pada negara (pemerintah) untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan program. deklarasi pbb tentang hak atas pembangunan yang diadopsi pada sidang umum pbb merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menekankan kewajiban negara dalam mempersiapkan wajib belajar pendidikan dasar dengan memperhatikan hal hal, yaitu: ketersediaan (appealability) sarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya, keterjangkauan (accessibility) sarana pelaksanaan wajib belajar, penerimaan (acceptability) rakyat terhadap sarana lembaga pendidikan, kesesuaian (adaptability) lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan. bahwa apbn apbd lebih lanjut menegasalokasi anggaran pendidikan dirumuskan dalam sisdiknas dengan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20xbahwa besaran alokasi dana pendidikan dalam apbn dan apbd minimal dengan jumlah variatif. pada apbn p tahun alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar triliun, naik menjadi triliun dan triliun pada tahun jumlah alokasi dana pendidikan sebesar triliun. anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendidikan pusat sebesar triliun dan anggaran pendidikan daerah (melalui transfer daerah) sebesar triliun. bahwa biaya pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendanaan pendidikan, terdiri dari: biaya satuan pendidikan: biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan: dan biaya pribadi peserta didik. besar biaya satuan satuan pendidikan berdasarkan spm, untuk sd mi sebesar smp m sma dan smk jika dilihat berdasarkan biaya satuan faktual besaran biaya pendidikan sd mi sebesar smp m sma dan smk bahwa berdasarkan biaya satuan tersebut, penyelenggaraan pendidikan tahun membutuhkan dana sekitar rp286, triliun untuk memenuhi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kebutuhan siswa sd, siswa smp, siswa sma, siswa smk, siswa mlb, dan ma. rincian anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tahun dihitung berdasarkan satuan biaya spm) satuan pendidikan: ema massa| jamie2 |mpa22n70177a7a0 hagooao mono7n bahwa alokasi dana pendidikan tahun yang dislokasi untuk pusat sebesar triliun. jumlah dana yang tersedia termasuk untuk alokasi anggaran pendidikan tinggi yang berjumlah triliun. bila asumsi rata rata inflasi gabungan persen, dana yang diperlukan penyelenggaraan pendidikan tahun sebesar rp297. jumlah keseluruhan dana pendidikan untuk tingkat dikdasmen dan dikti berjumlah rp337. dengan demikian, dari aspek penganggaran kebutuhan pendidikan tahun sebagai wajib belajar dapat terpenuhi dari alokasi anggaran apbn sebesar bahwa dalam undang undang guo telah mengatur wajib belajar yang mana ketentuan mengenai wajib belajar atur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang wajib belajar telah ditentukan penjaminan wajib belajar hanya sampai pendidikan dasar hal ini mengacu dalam undang undang guo jenjang pendidikan yang dijamin oleh pemerintah hanya pendidikan dasar, oleh karenanya ketika dibutuhkan penjaminan pemerintah hingga sekolah menengah melalui program wajib belajar maka diperlukan pemaknaan kembali undang undang guo. bahwa berdasarkan uraian yang telah para pemohon sampaikan atas, maka cukup berdasar dan berawalan menurut hukum undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sepanjang merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idmaka dapat dikatakan negara gagal dalam menjalankan kewajiban dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan: bahwa kewajiban negara sebagaimana tersebut atas, seharusnya diatur dalam sebuah sistem melalui undang undang dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. bahwa undang undang guo terkait dengan wajib belajar (sembilan) tahun tidak mampu mencukupi mandat undang undang dasar yang.i.bertentangan dengan 28bdasar,guo yang mengatur batas usia yang wajib mengikuti pendidikan dasar hanya sampai (lima belas) tahun, telah mengakibatkan diskriminasi terhadap anak yang berusia sampai belum merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id berusia tahun jika dihubungkan dengan dan undang undang tahun tentang perlindungan anak, yang menyata. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasionalsehingga cukup beralasan menurut hukumkesimpulan bahwa undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional sepanjang frasa berusia tujuh sampai dengan lima belas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sudah tidak relevan saat ini jikkegagalan negara menciptakan sistem pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan perlakuan diskriminatif terhadap anak sehingga bertentangan dengan d:tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyaberita acara rapat umum anggota jaringan nomor ruas ni vi tertanggal juni fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga jaringan pemantau pendidikan indonesia, bukti fotokopi akta notaris nirmawati marcia, s.h. nomor tertanggal november tentang penyimpanan perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m), fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga pendirian perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m): bukti fotokopi pernyataan keputusan rapat asosiasi pendamping perempuan usaha kecil nomor tertanggal februari fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek): bukti fotokopi surat kuasa dari marcellinus pierre. sebagai ketua yayasan aulia yang diberikan kepada farah hikmahiyah untuk mewakili yayasan aulia dalam permohonan uji material undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional mahkamah konstitusi) fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga yayasan penyantun manusia penderita aulia, yang dibuat notaris trisnawati mulia, s.h., tanggal april nomor:perkara nomor puu xpendidikan adalah proses kemanusiaan dan kebudayaan. hajar dewantara berpandangan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia secara manusiawi. kegiatan pendidikan sebagai proses kemanusiaan berarti pendidikan mengembangkan dan memberdayakan potensi potensi yang dimiliki peserta didik secara integral. sedangkan sebagai proses kebudayaan, pendidikan menanamkan nilai nilai kehidupan. nilai merupakan esensi dari kebudayaan. kebudayaan umumnya menunjuk pada perilaku manusia yang menujukan pada sistem nilai yang ada masyarakat. dengan demikian, pendidikan dalam konteks kebudayaan berarti pengembangan peserta didik menjadi manusia berbudaya. kegiatan pendidikan sebagian teori menyebutkan sebagai proses alami yang terjadi dari dalam diri manusia dan sebagian menilai pendidikan sebagai proses pembentukan dari luar diri manusia melalui tekanan eksternal. pengembangan potensi kemanusiaan dan nilai nilai budaya dengan demikian dapat berkembang secara alamiah dalam diri peserta didik maupun dapat berkembang melalui pembiasaan dari lingkungan eksternal.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bukti fotokopi surat keputusan badan pengurus yayasan insan sembada yis) tertanggal januari fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga yayasan insan sembada yis) dahulu bernama yayasan indonesia sejahtera, bukti fotokopi surat keputusan badan pengurus tentang pengangkatan direktur eksekutif nagari (periode fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga yayasan pembinaan anak dan remaja indonesia, bukti fotokopi surat keputusan nomor a11 tentang pengangkatan ketua badan pengurus asosiasi pusat pengembangan sumberdaya wanita psw): fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga asosiasi pusat pengembangan sumberdaya wanita psw), bukti fotokopi surat keputusan pimpinan pusat lembaga kajian dan pengembangan sumberdaya manusia nomor spk ym lnh ! fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga lembaga kajian dan pengembangan sumberdaya manusia, bukti fotokopi surat keputusan badan pengurus perhimpunan peningkatan kebudayaan masyarakat nomor ppkm sk bp v tentang pengangkatan direktur eksekutif ppkm ace (periode fotokopi anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga yayasan perhimpunan peningkatan kebudayaan masyarakat, bukti fotokopi surat keputusan nomor dpn lsm cb kep iv tentang pembentukan koordinator pendidikan untuk melaksanakan program lembaga swadaya masyarakat cerdas bangsa periode merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god fotokopi akta dasar anggaran dasar rumah tangga lembaga swadaya masyarakat cerdas bangsa, bukti fotokopi kartu tanda penduduk dra. fadilah ahmad': bukti fotokopi kartu tanda penduduk achmad krom: bukti fotokopi kartu tanda penduduk aip syarifudin:, bukti fotokopi kartu tanda penduduk hadiah aaliyah: bukti fotokopi kartu tanda penduduk nana setianya, s.ag.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk nur febrian, km.: bukti fotokopi panitia rekrutmen calon pegawai negeri sipil kementrian perdagangan tahun pengumuman nomor sj dag. peng bukti fotokopi badan pemeriksa keuangan pengumuman nomor peng x x. penerimaan calon pegawai negeri sipil golongan iii pada pelaksana badan pemeriksa keuangan tahun anggaran bukti fotokopi pengumuman nomor d tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil kementerian sekretariat negara tahun bukti fotokopi pengumuman nomor mengenai penerimaan cons lingkungan kementerian perencanaan pembangunan nasional badan perencanaan pembangunan nasional, bukti fotokopi pengumuman nomor sj orang kp. seleksi penerimaan aparatur sipil negara kementerian sosial tahun anggaran bukti fotokopi pengumuman nomor peng pandey viii rekrutmen calon pegawai negeri sipil lingkungan kementerian keuangan tahun anggaransampai dengan pemohon adalah badan hukum privat dan pemohon sampai dengan pemohon xvi adalah perseorangan warga negara indonesia, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa bentuk pendidikan dasar dalamatau sekolahsederajat, bahwa pendidikan tahun sebagai program wajib belajar hingga pendidikan menengah,bahwa berdasarkan ketentuan. i3.6ara pemohon, menurut mahkamah: merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gaierdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gaokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa .yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dalam yang. terhadap dan uud yang menyatakan:3.10ndalilkan khususnya frasa .yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god mengikuti pendidikan dasar bertentangan dengan dan uudnorma dalam guo telah menghalangi masyarakat terkait usia sekolah untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengembangkan diri serta meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. bahwa salah satu tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan uud alinea ke. . penegasan mengenai tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut juga dikolaborasikan dalam dan uud yaitu, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan , setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ,. bahwa telah menentukan prinsip prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan, yakndengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gai dan multi makna. selain itu dalam penyelenggaraan juga harus dalam melaluihwa pendidikan merupakan usaha agar manusia (anak)alah satu tugas pengembangan potensi diri yang harus dicapai pada periode anak adalah agar anak memiliki seperangkat nilai atau sistem etis untuk menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam menjalani kehidupan masyarakat. pada usia anak, pendidikan moralitas anak harus mulai diperhatikan dengan cara berangsur angsur untuk menyakini dan mengamalkan nilai nilai yang bersifat universal. nilai nilai yang dimiliki sebagai seorang anak membimbing cara berinteraksi dengan orang lain dan dalam menghadapi berbagai problematik kehidupan, sehingga memungkinkan anak menjalani kehidupan secara seimbang dan tentram. tercapainya perkembangan moral memberi arti bagi peningkatan sosialisasi sehingga anak benar benar siap memasuki kehidupan dewasa atau remajanya. menurut mahkamah, uud telah memberikan jaminan terhadap(vide dan uud 1945j. untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib berperan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara indonesia. bahwmenurut mahkamah penerapan prinsip prinsip tersebut akan merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gaisejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lahir dan muncul tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. salah satu tuntutan tersebut adalah menyangkut pembaharuan sistem pendidikan. pendidikan nasional mempunyai visi untukfungsi pendidikan, sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum merupakan penjabaran dari uud yang menyebutkan, siswenurut mahkamah, pendidikan dasar merupakan salah satu upaya untuk menanamkan kepercayaan dan keimanan terhadap tuhan yang maha esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing sebagaimana diamanatkan dalam uud dengan adanya pendidikan dasar diharapkan bahwa siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan dan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama, sehingga pada akhirnya siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negaranya. i3. .6j bahwamerupakan jenjang pendidikan yang melandasi guo yang dimohon pengujian oleh para pemohon adalah norma perintah (geboy), yakni kewajiban setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. ketentuan menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah. pada dinyatakan bahwa pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar sd) dan merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gagiatan pendidikan menjadi medium yang memfasilitasi tersedianya kondisi dan suasana bagi proses belajar dan pembelajaran. pendidikan sebagai proses kegiatan yang berbeda dengan proses belajar. belajar adalah proses psikologis perolehan pengetahuan, nilai nilai, dan keterampilan baik melalui serangkaian kegiatan terstruktur maupun tidak. karl hopper berpandangan bahwa belajar sebagai hasil usaha aktif memecahkan persoalan melalui trial and error (coba coba). pengalaman menurut dewey merupakan faktor terciptanya pendidikan. walaupun demikian tidak seluruh pengalaman manusia bersifat edukatif. belajar terstruktur berlangsung melalui serangkaian proses akademik yang melembagakan dalam bentuk sekolah sekolah. sedangkan belajar tidak terstruktur adalah proses pengalaman hidup manusia secara luas melalui interaksi sosial maupun dengan alam sekitar. sekolah merupakan sistem kelembagaan sosial yang menjalankan proses pendidikan yang terstruktur. era sekarang, eksistensi sekolah sangat penting sebagai instrumen sosial dalam proses pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia. sekolah memegang peran dominan dalam transformasi pengetahuan, nilai nilai, dan keterampilan hidup. sekolah menurut primer yakni lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok kelompok umur tertentu dalam ruang ruang kelas yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari kurikulum kurikulum yang bertingkat. kelompok umur sekolah antara lain, tahun (usia paud), tahun (usia anak sd), tahun (usia anak smp), tahun (usia anak sekolah menengah (sma). selebihnya usia mengikuti pendidikan tinggi. bagi bangsa indonesia, hak memperoleh pendidikan adalah hak konstitusional warga negara. undang undang dasar secara tegas menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam dan dalam dilanjutnya, disebutkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god(mts) atau bentuk lain yang sederajat. .7j menimbang bahwa sesuai dengan ketentuebagai bagian dari kebijakan pendidikan indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua orang (education for all). frasa menjamin artinya pemerintah dan pemerintah daerah harus merencanakan, menyiapkan untuk membiayai dan memfasilitasi terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar. untuk terlaksananya jaminan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan nasional pelaksanaan program wajib belajar yang dicantumkan dalam rencana kerja pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja negara, rencana strategis bidang pendidikan, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. demikian pula bagi pemerintah daerah, penyelenggaraan program wajib belajar dimaksudterkait dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana jangka panjang, pemerintah telah berkoordinasi dengan dewan perwakilan rakyat menetapkan rancangan undang undang tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional dalam program legislasi nasionalpendidikan wajib belajar sampai pendidikan menengah. ketentuan peraturan pemerintah nomorpelaksanaan program wajib belajar sampai pendidikan menengah tersebut diatur merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gai melalui peraturan daerah sesuai dengan kondisi daerah masing masing. pembentuk peraturan daerah provinsi sumatera selatan misalnya, telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun yang telah diubah dengan peraturan daerah nomor tahun tentang penyelenggaraan sekolah gratis sumatera selatan. dalam peraturan daerah tersebut dimuat ketentuan bahwa setiap sd sdb mi, smp small m ts, sma small ma, smk,tingkat kabupaten, pembentuk peraturan daerah kabupaten muaro jambi telah menetapkan peraturan daerah nomor tahun tentang sistem penyeleng. huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan|wahiduddin adams, muhammad alimaterialis akbar, suhartono, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godundang undang dasar dalam memberikan jaminan hak pendidikan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap warga negara untuk berpendidikan atas dasar prinsip equality and responsibility. tanggung jawab warga negara dalam pendidikan yaitu kewajiban warga negara minimal berpendidikan dasar kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang dibebankan kepada warga negara merupakan rekayasa sosial pemerintah (negara) dalam menciptakan tatanan sosial kebangsaan yang bermartabat melalui instrumen hukum. rekayasa sosial melalui instrumen hukum, dapat dikembangkan sesuai dengan tiga pertimbangan yaitu: tinjauan filosofis hukum, sosiologis hukum, dan historis hukum. wajib belajar wajar) sebagai suatu kewajiban untuk belajar. menurut undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional, wajar adalah kewajiban yang dibebankan kepada warga negara indonesia berusia tahun. dalam istilah pembangunan pendidikan indonesia, wajar merupakan program wajib belajar seperti program wajar tahun yaitu wajib bersekolah dasar dan wajar tahun yaitu wajib belajar pada tingkat sekolah dasar sd) dan smp. dalam undang undang dasar setiap warga negara diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. samping itu, mewajibkan pula kepada pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan dasar. menyebutmengikuti pendidikan dasar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun atau usia sampai smpsedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang undang terhadap undang undang, dasar tersebut terdapat dalam undang merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go idanak untuk mendapatkan pendidikan, terhindar dari perlakuan diskriminasimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god, bahwa para pemohonpemohon badan hukum privat jaringan pemantau pendidikan indonesia network education watch indonesia new indonesia) bahwa pemohon tercatat berdasarkan akte notaris hartono moekiran, s.h dengan nomor akta bahwa dalam anggaran dasar, pemohon disebutkan bahwa visi misi organisasi ini adalah: visi terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu memperjuangkan hak haknya atas pendidikan dan kebijakan public yang mendukung pendidikan untuk semua orang (education for all), membangun sinergi jaringan pendidikan tingkat lokal, nasional, regional: cc. memperkuat advokasi kebijakan yang mendukung pencapaian pendidikan untuk semua, pemohon disebutkan bahwa tujuan organisasi ini adalah: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunpemohon: dr. muhammad amrun, s.h., m.h. heru widodo, s.h., hum. dobel amir, s.h., kn. daniel tanpa musik, s.h. supriyadi adi, s.h. syamsuddin, s.h. dimas pradana, s.h. bikin emas, s.h., m.h. nurul afifah, s.h. samsul huda, s.h., m.h. hartanto, s.h. syarif hiduplah, s.h., mba. yaitu para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam forum pengacara konstitusi beralamat menteng square ar jalan mataraman nomor jakarta pusatdang, yang juga akan harus disahkan oleh dewan perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud uud bahwa uud mengsetujuan rakyat dalam persidangan yang berikut. ii.i.b. perppu nomor tahun cacat formil dan cacat materiil il. bahwa para pemohon menilai perppu guo terhadap uud pengujian ini untuk membuktikan apakah materi perppu guo bertentangan dengan materi uud il. bahwa dari segi formal atau prosedur pembentukan perppu guo melanggar prosedur pembentukan perppu sebagaimana lazimnya, yaitu: harus ada unsur adahal pada kenyataannya, ketika perppu nomor tahun dilahirkan, tidak terdapat keadaan yang masuk kategori kepentingan yang memaksa dimaksud mengingat mahkamah konstitusi masih dapat menjalankan hak dan kewenangan yang diberikan oleh uud maupun peraturan perundang undangan lainnya pasca insiden penangkapan ketua non aktif mahkamah konstitusi oleh komisi pemberantasan korupsi. dewan perwakilan rakyat tidak sedang resespu nomor tahun sekalipun dpr tidak dalam keadaan reses. bahwa perppu nomor tahun dikeluarkan dengan menyinggung setidaknya lembaga lembaga negara dan mahkamah agung, akan tetapi pada bagian mengingatpu nomor tahun juga mencantumkan peraturan perundang undangan yangrjadi kekeliruan fundamental pada bagian menimbang , yang tidak selayaknya mencantumkan kata sebagaimana disebutkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang seharusnya hanya memberikan landasan secara filosofis dan sosiologis. i.b. bahwa daya berlaku perppu tidak jelas, yaitu apakah daya berlaku perppu mulai sejak diundangkan tanggal oktober sebagaimana disebutkan pada dengan berimplikasi terhadap eksistensi (delapan) hakim konstitusi, secara khusus dua hakim berasal dari partai politik, ataukah substansi perppu nomor tahun mengatur persoalan depan. fakta adanya kejelasan status delapan hakim mahkamah konstitusi ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh perppu guo telah bertentangan dengan semangat kepastian hukum sebagaimanab. dari sudut materiil, substansi yang diatur dalam perppu nomor tahun membuktikan bukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai mendesak , tetapi sesuatu yang bersifat untuk perbaikan masa depan atau ius constituendum. bahwa substansi yang demikian itu tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan dalam rangka menyelamatkan mahkamah konstitusi karena krisis yang dialami menyusul penangkapan ketua mahkamah konstitusi non akti? . substansi perppu nomor tahun yang dapat dikatakan sebagai substansi untuk kepentingan masa depan belaka, karena mengatur masalah persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, dengan introduksi panel ahli untuk menyeleksi calon hakim konstitusi yang diajukan mahkamah agung, dpr dan presiden , kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta majelis kehormatan hakim konstitusi . ii.b. bahwa pengaturan panel ahli untuk menyeleksi calon hakim konstitusi bertentangan dengan uud karena uud juncto nomor tahun juncto nomor tahun telah mengatur bahwa presiden, dpr dan mahkamah agung masing masing memilih dan mengajukan orang calon hakim setelah melalui mekanisme seleksi lingkungan institusi masing masing. ketentuan tentang panel ahli dimaksud dalam perppu nomor tahun bertentangan semangat yang diemban uud terutama: il. bahwa pencantuman syarat doktor ilmu hukum bagi calon hakim mahkamah konstitusi dalam huruf perppu nomor tahun telah berpotensi merugikan bagi para pemohon yang tidak menyandang gelar doktor ilmu hukum , padahal selama ini doktor ilmu hukum tidak menjadi syarat bagi para calon hakim mahkamah konstitusi serta tidak pernahud terutama juga tidak mengatur syarat doktor ilmu hukum bagi calon hakim mk. bahwa syarat doktor ilmu hukum bagi calon hakim telah menimbulkan diskriminasi bagi warga negara yang berminat untuk menjadi hakim mk, sehingga melanggar prinsip persamaan muka hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud bahwa praktik rekrutmen calon hakim justru menyandarkan pada syarat negarawan bagi calon hakim mk, yang sangat penting dan kemudian menempatkan pada posisi sangat agung bagi calon hakim mk, sehingga pembuat undang undang menempatkan posisi putusan pada tahap final dan mengikat, yang berbeda pada putusan putusan badan badan peradilan lainnya. ii.b. dengan penerapan perppu nomor tahunyang adil sebagaimana dijamin dalam uud penerapan perppu nomor tahun melanggar uud yaitu: negara indonesia adalah negara hukum :uud perpu terhadap uud maka mahkamah perlui3.5j menimbang bahwa obyek permohonan para pemohon dalam perkara guo adalah sama dengan obyyek permohonan para pemohon dalam permohonan nomor puu xi guo telah dipertimbangkan dalam putusan nomor puu xi bertanggal januari terutama pada paragraf yang pada pokoknya bahwa objek permohonan para pemohon tidak ada, maka pertimbangan putusan nomor puu xi paragraf tersebut secara mutasi mutans berlaku terhadap perkara guo: i3. menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon kehilangan obyek maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenaikehilangan obyekmaterialis akbar panitera pengganti, ttd. martian wibowo jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut6j)diterapkannya perppu nomor tahun karena perppu nomor tahun telah mereduksi independensi kekuasaan kehakiman dengan menempatkan hakim mahkamah konstitusi mk) bawah pengawasan komisi yudisial ky) yang tidak pernah diamanatkan oleh uud pasca amandemen. berdasarkan risalah sidang majelis permusyawaratan rakyat mpr), para anggota mpr yang bertugas mengamandemen uud tidak pernah memberikan wewenang pengawasan hakim kepada ky. kehadiran dimaksudkan untuk mengawasi hakim pada badan badan peradilan lingkungan mahkamah agung serta hakim agung dan menyeleksi calon hakim agung sebagaimana diatur dalam uud lebih dari itu, konstruksi penempatan setelah dapat diatasi'kan bahwa memang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap prilaku hakim lingkungan badan badan peradilan lingkungan mahkamah agung serta hakim agung. bila saja diatur dalam dan diatur dalam maka berarti mengawasi etika hakim agung dan hakim hakim lingkungan peradilan bawah serta hakim hakim konstitusi. bila independensi kekuasaan kehakiman dihambat atau direduksi, maka penyelenggaraan peradilan berpotensi diintervensi oleh pemerintah sebagai pihak yang menerbitkan perppu nomor tahun manakala suatu perkara menyinggung kepentingan pemerintah seperti terjadi era pemerintahan soeharto yang pada gilirannya akan merugikan para pencari keadilan secara umum dan secara khusus merugikan para advokat. para pemohon yang berprofesi sebagai advokat tidak akan maksimal dalam memberi pelayanan jasa hukum, yang berarti sebuah kerugian bagi para pemohopu nomor tahun terhadap uud il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon berdasarara pemohon yang ara pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia (bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti bukti .10jl.pu nomor tahun bahwa penerapan perppu nomor tahunkan hukum, termasuk proses hukum mahkamah konstitusi. oleh karena itu, bila perppu nomor tahunii. pokok pokok permohonan bila i.a(b)., c). penjaga kemerdekaan masayarakat ((i.aiaw' utiaw'nomor': kali dilontarkan terhadap kebijaksanaan adalah bahwa hal itu dapat mengakibatkan keputusan yang sewenang wenang. diil suharto alamat jalan pemuda nomor rt rw mekargalih, jatiluhur, purwakarta tempat tanggal lahir sragen, juni pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai nn2n uulullnla lan. pemohon nama zaenal arifin alamat jalan raya cbooo rt rw plered tempat tanggal lahir brebes, maret pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n nn n000 ululnlullllll ll. pemohon il: nama dadang sudirman er, s.h., m.m. alamat lego rt rw palinggihan, plered tempat tanggal lahir surabaya maret pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai 20n0n uululllnlall. pemohon iii: nama agus undang alamat kp. cihideung rtmulyamekar, babakancikao tempat tanggal lahir bekasi, agustus pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n n n20n all ll. pemohon iv: nama harus amin prasetya alamat griya asri blok m2, rt rw citeureup, purwakarta tempat tanggal lahir lebak, januari pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n n n0n2 lalu. pemohon nama master alamat kp. jarak, rt rw cicada, babakancikao, purwakarta tempat tanggal lahir purwakarta, oktober pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai nnn0n2 unlulunl ll. pemohon vi: nama asep chandra teja busana alamat kp. pesanggrahan rt w cilegon, jatiluhurnn null null. pemohon vii: nama yanti nuri, s.pd alamat griya asri rt rw citeureup, purwakarta tempat tanggal lahir purwakarta, februari pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai judul ll. pemohon viii: nama h.d. komarudin noor, alamat kp. krajan rt rw sukabumi, wanayasa tempat tanggal lahir purwakarta, februari pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai nn n000 nulln konstitusi diunduh dari laman para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan penetapan pimpinan dprd berdasarkan kursi terbanyak dalam pemilu anggota dprd kabupaten kota tersebut bertentangan dengan uud sebagaimana akan diuraikan dalam paragraf paragraf selanjutnya dari permohonan ini. bahwa uud mengatur prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan sebagaimana tercerminara pemohon berpendapat bahwasebagaimana terdapat dalam md3 telah melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan: ketentuan tersebut telah, bahwa uud mengakui prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) (vide perubahan ketiga). salah satu ciri dari demokrasi adalah pengambilan keputusan dengan didasarkan pada suara terbanyak bila musyawarah untuk mufakat (konsensus) tidak tercabahwa permohonan ini diajukan sebanyak, bahwa partai pemenang partai golkar) dprd kabupaten purwakarta hanya mendapat, bahwa dprd dprd kabupaten kota yang lain sering terjadi perolehan kursi yang sama antara partai partai pemenang, seperti dprd kutai timur kaltim) dan kabupaten teluk wondama papua barat). bahkan para pemohon pernah menemukan ada dprd yang tidak mendapatkan kursi dari penghitungan tahap pertama dari dua dapil daerah tersebut. semua kursi merupakan sisa kursi yang diperoleh pada penghitungan kursi tahap kedua. alhasil, ketua dan wakil ketua dprd berasal dari partai yang mendapatkan hanya dua kursi, dan itu pun berasal dari sisa kursi. bahwa sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan nomor puu x11pemilu, yaitu pimpinan mpr, dpr, dpd, termasuk dprd, dipilih dari dan oleh anggota: bahwa putusan nomor puu xii juga menyatakan hal hal sebagai berikut, yang makinahwa kondisi yang digambarkan dalam putusan nomor73 puu xi1 juga terjadi dprdahwa ketua dprd adalah jabatan strategis daerah yang sehari hari akan mewakili dprd dalam banyak kegiatan daerah, termasuk dalam forum komunikasi pimpinan daerah (dulu musyawarah pimpinan daerah). itulah sebabnya para pemohon berpendapat hendaknya ketua dprd ditentukan oleh dprd agar dapat dipilih orang yang terbaik antara anggota dprd yang ada, bukan ditentukan oleh partai dengan kursi terbanyak, terlebih jumlah kursi terbanyak tersebut masih minoritas dibandingkan dengan keseluruhan kursi dprd, bahkan ada pula jumlah kursi yang sama atau jumlah kursinya sangat sedikit, bahwa pemilihan ketua dprd yang dikembalikan pada kesepakatan dprd yang akan diatur dalam tabib dprd tidak akan menutup peluang partai apa pun, termasuk partai golkar dalam konteks dprd purwakarta, karena peluang tersebut dapat diberikan kepada semua anggota dprd sepanjang mendapatkan dukungan mayoritas, bahwa berdasarkan uraian atas telah ternyata bahwa d), dan nomor tahun sepanjang frase tata cara penetapandengan dinyatakannya atas bertentangan dengan uud maka pemilihan pimpinan dprd diserahkan kepada masing masing dprd yang selanjutnya akan diatur dalam tabib masing masing dprd. putusan berlaku khusus untuk dprd kabupaten purwakarta bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, putusan dalam permohonan pengujian undang undang berlaku umum (era omnes) yang akan menimbulkan dampak hukum berupa hak dan kewajiban bagi warga negara secara keseluruhan: bahwa seringkali putusan yang bersifat era omnes justru memunculkan persoalan seperti ketidakpastian hukum karena pihak pihak yang tidak dirugikan dengan berlakunya suatu ketentuan undang undang juga harus menjalankan putusan mahkamah, padahal belum tentu putusan tersebut dapat atau bisa diterapkan pada daerah, lembaga, atau kelompok masyarakat tertentu, dalam konteks pemilihan atau penetapan pimpinan dprd, ada lebih dari dprd seluruh indonesia. sebagian besar sudah melakukan penetapan pimpinan dprd berdasarkan ketentuan yang dipersoalkan dalam permohonan ini. bila putusan diberlakukan secara era omnes, ada kemungkinan putusan tersebut akan mengakibatkan ketidakpastian hukum daerah daerah: khusus untuk kabupaten purwakarta, setelah dilantik tanggal agustus para anggota masih belum menentukan pimpinan dprd definitif karena menunggu putusan dari mahkamah. hingga saat ini, dprd kabupaten purwakarta sudah menyelesaikan rancangan tata tertib yang baru, yang berisi norma pemilihan pimpinan dprd. namun, tabib tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih menunggu kepastian dari putusan mahkamah: oleh karena itulah dalam permohonan ini para pemohon meminta kepada mahkamah agar memulihkan hak konstitusional para pemohon yang dirugikan dan memutuskan pembatalan yang dimohonkan khusus berlaku untuk dprd kabupaten purwakarta saja. dprd yang lain dapat menerapkan hal yang sama sepanjang jugawan konstitusi diunduh dari laman mahkamah. bila aspirasi ini ternyata merata banyak dprd barulah mahkamah dapat memberlakukan kembali putusan yang era omnes, permohonan khusus untuk dprd kabupaten purwakarta dikaitkan dengan syarat terpenuhinya legal standing permohokonteks ini para pemohon tidak ingin permohonan ini menjadi sia sia. para pemohon meminta mahkamah segera memutuskan permohonan ini dan hal tersebut akan lebih mudah dilakukan bila putusan yang mengabulkan hanya diperuntukkan bagi dprd kabupaten purwakarta: para pemohon menyadari bahwa permohonan seperti ini tidak lazim dan tidak diatur dalam hukum acara pengujian undang undang, namun para pemohon tetap ingin mengajukannya agar bisa dipertimbangkan sebagai terobosan hukum (legal breakthrough) bagi mahkamah yang memiliki wewenang dan kekuatan untuk membatalkan aturan dan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. selain itu, para pemohon juga perlu menegaskan bahwa apa yang dimohonkan kepada mahkamah bukanlah sesuatu yang diskriminatif, tetapi justru sebagai ikhtiar hidupnya proses demokratisasi internal dprd kabupaten purwakarta, bahwa mahkamah sendiri selama ini juga telah banyak melakukan terobosan hukum yang awalnya tidak dikenal dalam hukum acara pengujian undang undang, seperti putusan dapat berlaku surut, soal konstitusionalitas bersyarat (baik conditional constitutional maupun conditional unconstitutional), putusan sela, putusan tidak otomatis berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan lain lain, yang ternyata diikuti dalam putusan putusan berikutnya dan yang lebih penting lagi ditaati: bahwa terobosan hukum yang memberlakukan putusan khusus untuk dprd kabupaten purwakarta tidak akan mengakibatkan goncangan hukum, malah sebaliknya dapat melokalisasi persoalan sehingga tidak berpengaruh pada dprd dprd lain yang telah berproses dalam penetapan pimpinan atau tidak hendak mengubah cara penetapan pterobosan hukum tersebut, menurut para pemohon, akan menghidupkan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint) melalui pengujian undang undang sehingga mahkamah dapat memulihkan kerugian konstitusional orang per orang secara nyata tanpa harus membatalkan pemberlakuan undang undang secara keseluruhan: bahwa pengaduan konstitusional melalui pengujian undang undang akan menjadi jalan konstitusional bagi mahkamah tanpa harus mengubah uud melalui perubahan formal (formal amendment). kesimpulan berdasarkan uraian tersebut atas dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut. mahkamah berwenang menguji ketentuan guo, para pemohon memenuhi legal standing permohonan: dan nomor tahun sepanjang frase tata cara penetapan bertentangan dengan uud ketentuan tentang pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota selanjutnya akan berbunyipetit petit dalam permohonan ini adalah sebagai berikut. menerima permohonan para pemohon untuk seluruhnya,bertentangan dengan uud khusus bagi dprd kabupaten purwakarta. atau (alternatif dari angka 3a.kartu tanda penduduk para pemohon buah fotokopi ktpdan serta frasa tata cara penetapyang masing masing selengkapnyamvnama budi sopan muslim alamat kp. petir desa silalahi sukatani5 n00 null. pemohon nama dini yulian alamat kp. menggoreng rt rw salem, pondoksalam, purwakarta tempat tanggal lahir bandung, agustus pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai ninnin0n00n lnn null. pemohon xi: nama hj. patriarki putik s.e. alamat jalan citanya nomor rt rw mekargalih, jatiluhur, purwakarta tempat tanggal lahir bandung, november pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n n0nnn00n null el. pemohon xii: nama sri puji kami alamat kp. mekarjaya, rt rw bening, bungursari tempat tanggal lahir purwakarta, juli pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai null le. pemohon xiii: nama fitri layani alamat jalan end. yani nomor rt rw capaian2n20n0n allen. pemohon xiv, nama hwan ridwan alamat ceiulibadak rt rw tegalmunjul, purwmenjabat sebagai anggota dprd kabupaten purwakarta.serta frasa tata cara penetapan dalam menurut para pemohon, keduadengan berlakunya kedua ketentuan guo, menurut para pemohon sebagai anggota dprd kabupaten purwakarta dirugikan hak konstitusionalnyadan frasa tata cara penetapan dalam md3 terhadap uud dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:dalam undang undang guo melanggar prinsip persamaan dan perlakuan yang adil baik dalam hukum maupun pemerintahan. ketentuan tersebut: uud mengakui prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) (vide uud salah satu ciri dari demokrasi adalah pengambilan keputusan didasarkan pada suara terbanyak apabila musyawarah untuk mufakat (konsensus) tidak tercapai, permohonan ini diajukan oleh. partai pemenang partai golkar) dprd kabupaten purwakarta hanya memperoleh: sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu xii bertanggal september antara lain, menyatakan,milu, yaitu pimpinan mpr, dpr, dpd, termasuk dprd, dipilih dari dan oleh anggota, putusan mahkamah nomor puu xii bertanggal september juga mempertimbangkan hal hal, yang . persoalan yang dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor73 puu x11 tersebut juga terjadierdasarkan uraian atas, dan serta frasa tata cara penetapan dalam md3 bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa untuk membuktikanrmasalahan konstitusional dalam permohonan guo adalah apakah dan serta frasa tata cara penetapan dalam 377 md3 bertentangan dengan uud menimbang bahwa menurut mahkamah dan serta frasa tata cara penetapan dalam md3 yang mengatur tentang pemilihan pimpinan dari dan oleh anggota dprd kabupaten kota merupakan pilihan kebijakan yang menegakkan prinsip demokrasi parlemen. model yang diadopsi oleh md3 ini sesuai dengan konsep kedaulatan rakyat yang mengakui hak anggota lembaga perwakilan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan pimpinan dprd. hal tersebut sesuai dengan pendapat mahkamah dalam putusan nomor sampai dengan puu i bertanggal februari yang menyatakan bahwa hak memilih dan dipilih, right vote and right to. candidate, dijamin oleh konstitusi, undang undang, dan konvensi internasional. adanymenentukan pimpinan dprd kabupaten kotamenurut mahkamah, diatasnya tata cara pengisian pimpinan dprd kabupaten kota dalam md3 melalui mekanisme dipilih dari dan oleh anggota tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusioleh karena para pemohon tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan dprd kabupaten kota. hal tersebut sesuai dengan putusan mahkamah nomor puu xii bertanggal september antara lain, mempertimbangkan, menimbang bahwa terkait permohonan para pemohon agar ada memberlakukan terbatas putusan guo yang hanya dikhususkan untuk dprd kabupaten purwakarta, menurut mahkamah, putusan mahkamah konstitusi, khususnya mengenai pengujian undang undang terhadap uud bersifat era omnes. apabila pemberlakuan putusan mahkamah hanya terbatas pada wilayah, peristiwa, perindividu maka hal tersebut sudah masuk konteks kasus konkret (penerapan norma) sedangkan pemberlakuan undang undang guo adalah berlaku umumanwar usman ttd. ttd. maria farida indrawi wahiduddin adams ttd. ttd. muhammad alimengi konstitusi diunduh dari laman tempat tanggal lahir karawang, maret pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n n0n0n200000 ll. pemohon xv, nama heri rosei, s.h. alamat graha pialang permai c.i. rt rw pialang5n nn0n n0000 len. pemohon xvi: nama imam subjektif alamat kp. larangan rt rw larangan, purwakarta tempat tanggal lahir purwakarta, januari pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai . oi. pemohon xvii, nama ade ahmad alamat kp. cibeurih tengah nomor rt rw warung jeruk, tegal warull. pemohon xviii: nama apud samsudin alamat kp. krajan rt rw wanayasa, purwakarta tempat tanggal lahir purwakarta, maret pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai 20n0n judul lll. pemohon xix, nama istri novitasari alamat kp. malang tengah rt rw malangnengah, sukatani, purwakarta tempat tanggal lahir jakarta, juli pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai n0n0 ala: pemohon xnama armata alamat kp. krajan rt rw salamjaya, pondoksalam552520n0n lee. pemohon xxi: nama sep samsudin, s.h., m.m alamat kp. raja rt rw cbooo hilir, plered, purwakarta tempat tanggal lahir purwakarta, juni pekerjaan anggota dprd kabupaten purwakarta sebagai ninnin0n00n nnn ll. pemohon xxii: nama rizky fauzi, s.h. alamat kp. larangan, rt rw larangan25nnn0n0n00n ll. pemohon xxiii: nama andri yani alamat kp. baru rt rw desa cite, plered2n ll. pemohon xxiv: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada reply harun, s.h., m.h., ll.m., maheswara prabandono, s.h dan ahmad irawan, s.h., advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum harpa law firm beralamat kantor jalan musyawarah nomor kebon jeruk, jakarta baratdi1ii dan puu ii1warga negara dan anggota dprd periode tahunerubahan keduatas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan hak atas perlakuan yang adil tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan tentang pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota yang hanya didasarkan pada perolehan kursi parpol dan menegaskan hak hak anggota dprd lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil untuk dapat menjadi pimpinan dprd kabupaten kota sebagaimana termuat dalam yang dimohonkaokok perkara bahwa pada tanggal agustus telah disahkan dan diundangkanmd3 ), bahwa md3 mengatur tentang pemilihan ketua dprd kabupaten kota sebagaimana termuat dalam ketentuan dan bahwa berbunyi sebagai berikutberbunyi sebagai berikutbahwa dan md3 pada pokoknya mengatur penetapan pimpinan dprd kabupaten kota didasarkan pada perolehan kursi terbanyak, dan sebelum pimpinan terbentuk maka dprd kabupaten kota dipimpin pimpinan semed) sana repulau buru, desember warga negara indonesia alamat jalan pedati nomor kampung melayu klinik fatahillah) jakarta timur pekerjaan doktermenguraikan hal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi undang undang dasar yang telah diubah dengan undang undang republik indonesiaunyaingat (final and binding): huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berdasarkan uraian tersebut atas mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiilpu mk) (p terhadap dan undang undang dasari3.5j: i3.dewi nurul safitri yaituseorang dokter yang bekerja daerah sangat terpencil dan super miskin laporan bps tahun sekitar dan kami mengabdi daerah tersebut sejak tahun sampai sekarang sudah lebih dari tahun dan diangkat sebagai ketua orang orang miskin daerah sangat terpencil pulau buru selatan provinsi maluku nkri, dan pada waktu kerusuhan maluku dari januari sampai dengan juni mana berlaku undang undang darurat sipil: termasuk pulau buru terutama buru selatan mana kami adalah anak daerah setempat dan diperintahkan oleh bupati pulau buru untuk mengadakan perdamaian dan pengobatan secara besar besaran pada pasien pasien tembak, dipotong, ditembak bahkan ibu hamil ditembak sampai kakinya patah dan anaknya harus dioperasi sectio sekarang ibunya sehat sehat dan anaknya sudah smp. kami diperintahkan bupati utang obat obatan jakarta dan dibantu obat obatan tuberculosis sekitar juta yang tertulis milik depkes tidak diperjualbelikan tetapi oleh bpk jaksa dan hakim mereka audit sendiri sendiri, bagaimana kami harus dipenjara karena korupsi, sedangkan sudah diaudit oleh bpk dan pemda pulau buru tidak ada kerugian negara berdasarkan bupati tahun dan ini sudah melanggar: kuhp dan perintah atasan tidak bisa dipidanakan hukum darurat sipil yang berlaku maluku dari tahun sampai dengan tahun juni termasuk pulau buru, dimana tidak berlaku suatu hukum pun juga termasuk membunuh orang ribu) meninggal karena kerusuhan maluku, justru kami menolong dan mengobati bahkan kami mengadakan perdamaian secara besar besaran dibantu oleh sgi kopassus) mengapa dipenjara mulai dari waiver, nana ambon sampai cipinang jakarta oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi (p undang undang kejaksaan nomor tahun demi kepentingan umum tidak bisa dipidanakan undang undang bencana alam nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun tolong dulu baru administrasi diselesaikan maka dari itu kami sangat dirugikan dengan perppu yang melibatkan hakim komisi yudisial yang tidak profesional dan tidak mengerti tugas mereka memeriksa hakim untuk pengadilan negeri sampai hakim mahkamah agung mengenai kode etik hakim. apa hakim bisa audit !!! laporan kami untuk komisi yudisial ky) (p perppu bukan yang kedua oleh presiden tetapi yang ketiga yang kedua adalah undang undang nomor tahun tentang mengatakan bahwa: bersifat finaldan ini telah kami uji yaitu undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang ditandatangani oleh presiden (p tapi diputuskan oleh dengan jawaban: undang undang dasar dengan alasan urusan mpr, sedangkan yang kami uji undang undang nomor tahun tentang yang ditandatangani oleh presiden bukan uud maka dari itu perppu juga harus melalui mpr berdasarkan putusan uji materi nomor tahun tentang (p alasan pemohon penguji material atas perppu terhadap dan uud umum perppupengujian ini kami ajukan: mengapa akil mochtar ketua non aktif yang sudah terang terangan korupsi (dipamerkan uang uang korupsi berminyak milyaran depan ratusan juta rakyat indonesia oleh presiden dengan perppu tapi kami jelas jelas bekerja untuk rakyat miskin daerah terpencil oleh presiden melalui penasehat hukumnya dr. anwar nasution sh, bahwa presiden tidak bisa mencampuri urusan pengadilan alias intervensi pengadilan, mengapa justru presiden mau dan sengaja dengan perppu mengintervensi pengadilan yaitu pengadilan tipikor kpk apa ini adil sedangkan kami tidak korupsi dipaksakan dengan korupsi oleh pengadilan negeri kelas ambon dengan audit palsu dan oleh dengan putusannya nomor puu vi kami dipenjara cipinang apa ini adil. maka oleh presiden membela komisi yudisial dan mahkamah konstitusi dengan perppu nomor tahun apa ini adil. bandingkan akil mochtar ketua dengan gaji ratusan juta rupiah dan honor milyar bulan dengan mobil mewah dengan pengawal dan kantor mewah ber ac dibandingkan dengan kami seorang dokter bekerja daerah terpencil dan miskin dengan gaji hanya juta rupiah (p selama sekitar tahun dan membuat dua kabupaten buru dan kabupaten buru selatan. seorang diri saksi hidup bapak rias rasyid dirjen otonomi menteri dalam negeri sama sama golongan tetapi dipenjara oleh pemerintah pada waktu kerusuhan maluku tahun sampai dengan juni dimana berlaku darurat sipil dari tahun sampai dengan juni dimana terjadi pembunuhan dimana mana sampai sekitar ribu orang meninggal karena dibunuh justru kami menolong mengadakan perdamaian mengobati pada waktu kerusuhan maluku penjara cipinang jakarta oleh dengan putusan nomor puu vi apa ini adil. justru orang orang yang jelas jelas korupsi akil mochtar) dibela oleh perppu oleh seorang presiden apa ini adil? apa beda perppu nomor tahun dengan undang undang nomor tahun tentang konstitusi yang juga ditandatangani oleh presiden jadi keduanya sama sama ditangani oleh presiden dan kami sudah adakan pengujian dan menyatakan itu urusan mpr. maka perppu nomor tahun juga urusan mpr: petit berdasarkan hal hal tersebut atas, pemohon memohon: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya: menyatakan perppu nomor tahun bertentangan dengan uud dan karena uud telah diubah dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dengan segala akibat hukumnya: putusan mahkamah konstitusi dapat diadakan peninjauan kembali oleh majelis kehormatan atau majelis etika luar mahkamah konstitusi:waktu kerusuhan maluku dimana berlaku darurat sipil dan ini diakui oleh jaksa dalam tuntutannya dan oleh hakim dalam putusannyap 11a,agustusjuli bukti p 2a fotokopi suratbukti fotokopi dan kuhp: bukti p 3a fotokopi surat mengenai penunjukan langsung proyek proyek lingkup dinas kesehatan kabupaten buru, yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten buru, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi fotokopi risalah sidang perkara nomor puu vi perihal pengujian undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan acara mendengar keterangan saksi pemohon, bertanggal agustus bukti p 4a fotokopi buku berjudul hukum tata negara darurat ditulis oleh prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. bukti 4bsurat mengenai permohonan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum,nanggulangan bencana, fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, bukti surat perihal jawaban atas putusan pengadilan tinggi maluku nomor pid pt.mal, bertanggal september bukti p 7a fotokopi setoran pajak kantor pos untuk pemda kabupaten buru8a surat perihal permohonan pengujian materiil atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi terhadap dan uud bukti fotokopi surat keputusan presiden nomor tahun fotokopi bukti pembayaran pensiun dan angsuran pinjaman, fotokopi surat keterangan pernah dijatuhi pidana penjara nomor pid pn.ab, fotokopi surat keterangan catatan kepolisian atas nama dokter salim alkatiri: bukti fotokopi surat tuntutan kejaksaan negeri ambon nomor registrasi perkara pds ambon dengan terdakwa dr. salim alkatiri, bukti p 10a bukti fisik tidak ada, bukti fotokopi putusan nomor pid. pn.ab, bertanggal november fotokopi koran rakyat merdeka berjudul bpk perjuangan : fotokopi berita acara penangkapan, bertanggal oktober bukti p 11a bukti fisik tidak aderpu terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disingkat uud yaituyang diajukan oleh: nama ir. dadang achmad pekerjaan direktur cv. benua engineering consultant alamat taman timang kelurahan kedung jaya, kecamatan tanah areal, kota bogor, jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada rudi hermawan, h., dan sopan irawan, smk., para advokat pada kantor advokat rudi irawan rekan beralamat kantor jalan siliwangi nomor desa bojongkokosan, kecamatan parungkuda, kabupaten sukabumsaksi dan ahli pemohon, mendengar keterangan ahli yang dihadirkan oleh mahkamah konstitusimerupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara dalam masalah bank ekonomi islam: bahwa adanya negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk pemeluk agamanya untuk melaksanakan syaratnya . menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah peradilan agama adalah merupakan bentuk dari implementasi maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak hak hukum bagi setiap warga negaranya. selain itu,pemohon muhammad ikal bahwa saksi merupakan nasabah bank muamalah cabang bogor yang pada saat itu menggunakan fasilitas pembiayaan al masyarakat. menurut saksi, bank muamalah merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip prinsip perbankan syariah. ketika perusahaan saksi dihadapkan pada persoalan bank muamalah, luar dugaan perusahaan saksi mendapatkan surat penetapan dari pengadilan negeri bogor berupa manning dan penyitaan eksekusi terhadap aset aset yang telah dijadikan kepada bank muamalah:dengan adanya permasalahan tersebut, saksi melakukan konsultasi dengan penasihat hukum, danmenurut penasehat hukum seharusnya yang berwenang dalam hal ini untuk melakukan penyelesaian sengketa adalah melalui pengadilan agama atau arbitrasesyariah dan bukan melalui pengadilan negeri dikarenakan bank muamalah adalah bank yang menerapkan prinsip prinsip perbankan syariah mabukan merupakan bank konvensional,'dnovember sebagai berikut: bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. salah satu bentuk penggalian potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalamperekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai islam atau syariahdan keuniversalan, ramalan lilalamin: salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem, antara lain, prinsip bagi hasil. dengan prinsipsementara itu,kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase,atau melalui pengadilan lingkungan peradilan umum sepanjang disepakati dalam akad oleh para pihak dan sesuai dengan prinsip syariah: terhadap anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan dan undang undang perbankan syariah telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum akibat lembaga penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut.oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. sedangkadidilakukan sesuairbankan syariahsebagai berikut: bahwa terhadaptersebutbahwa ketentuan bab tentang penyelesaian sengketa, undang undang guo mengaturdengan tetap berpegang kepada prinsip syariah. undang undang guo dan penjelasannya yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut1) penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah: dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad adalah upaya sebagai berikut: musyawarah, mediasi perbankan,c. melalui badan arbitrase syariah nasional atau lembaga arbitrase lain dan atau, melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,, bahwabidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak,pada, sehingga kepastian hukum tetap dapat terjamin bagi para pihak. ,,bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis,yang akan disampaikan kemudian,. menerima keterangan dpr secara keseluruhan: menyatakan dan undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan undang undang dasar menyatakan dansebagai berikut: bahwa dalam perbankan syariah mengenal ada beberapa jenis pembiayaan, pertama, ada yang disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan kepada jual beli, yaitu bank membelikan terlebih dahulu kebutuhan pemohon, kemudian setelah dibelikan oleh bank, lalu dijual kembali kepada pemohon dengan margin. misalnya, tuan membutuhkan satu kendaraan, dengan harga rp200. maka dibeli oleh bank dari dealer, misalnya dengan harga rp200. kemudian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan bayar nasabah dijual kembali kepada nasabah dengan harga rp300. untuk periode yang disepakati, misalnya bulan. maka, selama bulan, nasabah mencuci dan sebelum lunas, kendaraan itu masih dijadikan kepada bank, pembiayaan yang kedua disebut dengan pembiayaan murabahah dan ada juga pembiayaan pembiayaan yang hampir mirip yang disebut dengan bai al istishna, yaitu order untuk membuatkan, kemudian dijual kembali. jenis pembiayaan yang kedua adalah bagi hasil. bagi hasil ini ada beberapa jenis, tetapi yang paling umum disebut dengan al mudharabah dan al masyarakat. yang dimaksud dengan al mudharabah adalah seluruh dana, seluruh pembiayaan dari bank, sementara nasabah menyediakan project. seluruh dana dari bank dan nasabah memberikan project, nasabah menjalankan project tersebut, kemudian bank melihat potensi profilnya dan atas dasar kesepakatan, disepakatilah berapa porsi untuk bank dan berapa porsi untuk nasabah: jenis yang kedua adalah al masyarakat atau dalam bahasa indonesia disebut dengan syirkah, yaitu dananya sebagian dari bank dan sebagian dari nasabah. jadi, jika mudharabah itu dari bank, sementara dalam masyarakat, sebagian dana atau aset dikontribusikan oleh nasabah. adapun dari hasil pembagian keuntungan biasanya disepakati sesuai dengan kesepakatan, karena dari satu project project yang lain biasanya berbeda, yang disesuaikan dengan tingkat marketability, tingkat kompetensi, dan tingkat industri yang ada, dan tiap tiap nasabah memiliki kompetensi yang berbeda. itu yang disebut dengan pembiayaan masyarakat, sebagian dari bank, sebagian dari nasabah dan profit disepakati bersama. yang ketiga, ada yang disebut dengan pembiayaan yang berdasarkan sewa atau yang disebut dengan 'ijazah. ini biasanya bank membeli dahulu keperluan sesuai dengan keperluan nasabah menjadi milik bank, kemudian bank menyewakan kepada nasabahnya. dalam perkembangannya ada beberapa bentuk dari sewa menyewa ini yang biasanya ada bentuk yang disebut dengan ijazah mentahnya bittamlik atau sewa menyewa yang diakhiri dengan purchase option akhir masa penyewaan dan ada beberapa bentuk yang lain, tapi ahli ingin menambahkan khusus untuk pembiayaan bagi hasil, memang nomenklaturnya ada sedikit berbeda dengan jual beli, mana dalam jual beli unsur yang berutang dan yang berpulang sangat jelas, tetapi dalam bagi hasil ada unsur kemitraan. mungkin ini yang menjadi daya tarik dari pemohon mengapa datang bank syariah: bagaimana dengan jaminan dalam pembiayaan bagi hasil ini?, bank indonesia memperkenankan bank mengambil jaminan untuk bagi hasil dengan catatan hanya boleh dieksekusi jikalau nasabah ingkar janji atau terjadi wanprestasi. dengan catatan, nasabah terjadi wanprestasi. apa yang dimaksud dengan wanprestasi? biasanya antara bank dengan nasabah mencantumkan satu, dua, tiga condition nya dan jika kondisi satu, dua, tiga ini sudah terpenuhi, bank baru melakukan pemanggilan, baru melakukan proses pengadilan atau proses basarnas. biasanya selama proses ini berjalan dengan baik dan biasanya diselesaikan dengan baik antara mereka,isaagama? sana diberikan dua opsi, ahli melihat dalam kasus ini memang ada satu masalahtertanggal juli dandengan nomor tertanggal maret yang dibuat hadapan catur virgo, sh. notaris jakarta. bahwa sebagai warga negara republik indonesia,: bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang mungkin,, tapi ahli tidak tahu apakah dibawa sini atau tidak. misalnya, ada bank muamalah bandung, mana waktu itu yang dimenangkan oleh basarnas adalah nasabah. sementara bank yang dimenangkan oleh basarnas adalah bank, sementara nasabah mendatangi pengadilan umum negeri. putusan pengadilan umum negeri memenangkan nasabah, terjadilah dispute. dalam kasus bank syariah mandiri, ada yang dibawa juga basarnas yang dimenangkannya adalah nasabah, kemudian bank syariah mandiri melakukan upaya hukum lain. jadi, terjadi juga dispute dalam hal tersebut: bahwa menurut ahli, untuk menghilangkan dispute ada dua langkah, pertama,yang kedua, seandainya syariarseorangan warga negara indonesia yang merupakan nasabah bank alamat cabang bogor yang telah melakukan akad dengan bank alamat dan merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya dan perbankan syariahet kerugian tersebut diakibatkan pemohobertanggal juli dan telahnomor bertanggal maret yang kemudian terjadi sengketa dengan bank alamat, tetapi proses penyelesaian sengketa tersebut tidak secara tegas menentukan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa tersebut. bahwa dengan adanya kebebasan untuk memilih, menurut pemohon telah menimbulkan berbagai penafsiran khususnya berkaitan dengan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing masing pihak sebagaimana diatur dalam undang undang perbankan syariah telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh perbankan syariah. hal tersebut menurut pemohon telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, karena dalam undang undang guo mengatur secara tegas bahwa jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan pengadilan dalam lingkungan peradilan agamadan perbankan syariah terhadap uud yang masing masing menyatakan: . adapun dalam uud yang dijadikan dasar pengujianpemohon pada pokoknya mengajukan alasan alasan sebagai berikut: bahwa menurut pemohon undang undang guo tidak secara tegas menentukan peradilan mana yang harus dipakai bila terjadi sengketa perbankan syariah karena dengan adanya kebebasan untuk memilih sebagaimana tercantum dalam guo telah menimbulkan berbagai penafsiran terkait peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing masing pihak sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, sedangkan yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan harus dilaksanakan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, bahwa uud secara tegas mengatur adanya kepastian hukum dan keadilan, sedangkan menurut pemohon dengan dan sangat kontradiktif karena norma yang satu secara tegas menyebutkan peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan norma yang lainnya justru membebaskan untuk memilih. adanya kontradiksi tersebut menurut pemohon pada akhirnya dapat menimbulkan penafsiran tersendiri sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum: bahwa menurut pemohon akibat adanya guo telah menyebabkan pemohon yang merupakan nasabah bank alamat mengalami kerugian konstitusional karena tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. i3. menimbangdua ahli yaitu dr. ija santana dan prof. dr. dedi ismatullah, sh., serta saksi muhammad ikal yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan,ija santana bahwa guoundang undang guo masih tetap ada. menurut ahli, dan undang undang guo bertentangan dengan sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud adanya pilihan forum untuk penyelesaian perkara, dan juga diberikannya kebebasan untuk memilih dan tidak ditunjuk langsung oleh undang undang, hal tersebut akan menimbulkan chaos sebelum atau dalam praktik akad. sebab mungkin saja ketika seseorang mau menandatangani akad bank syariah, sementara pihak bank menginginkan penyelesaian sengketa pengadilan negeri, sedangkan: menurut ahli ketika diberikan kesempatan choice forum adalah membahayakan apabila ada ungkapan bahwa orang yang masuk bank syariah bukan orang muslim saja, tetapi ada non muslim. dalam teori hukum ketika orang non muslim yang telah masuk dalam bank syariah telah melakukan choice law karena ada bank konvensional yang dapat dipilih, karen, ahli merupakan kepastian hukum bagi orang yang ingin berperkara dalam masalah bank ekonomi islam, menurut ahli melaksanakan ekonomi syariah peradilan agama adalah merupakan bentuk daripada implementasi uud maka negara mempunyai kewajiban melindungi hak hak hukum bagi setiap warga negaranya. selain itu, uud muhammad ikal dani3. menimbang terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah menyampaikan keterangan lis oleh para pihak sepanjang sesuai dengan prinsip syariah. adapu dilakukan sesuai denganbahwa sebagai warga negara republik indonesia,perbankan syariah yaitu dan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. terhadap undang undang dasarsebagai warga negara indonesia bermaksud mengajukan permohonan uji materiilyaitu dan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. terhadap uud bahwa undang undang nomor tahun yang berbunyiundang undang nomor tahun yang berbunyidangkanah . bahwa pemohon sebagai pencari keadilan serta menginginkan adanya kepastian hukum dari suatu produk hukum dalam hal ini undang undang nomor tahun mana dan telahi3.2006dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, datadalamsehingga kepastian hukum tetap dapat terjamin bagi para pihak:. i3(keteranganoleh agama? sana diberikan dua opsi, ahli melihat dalam kasus ini memang ada satu masalah, bahwa catatan ahli yang mendasar, adalah memang: . selain itu menurut ahli, untuk menghilangkan dispute ada dua langkah, pertama, apkedua, seandainya yangpendapat mahkamah i3.17j menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan guo adalah apakah dan perbankan syariahdan apakah adanya pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa sebagaimana diatur dalam penjelasan perbankan syariah, yaitu, juga menimbulkan adanyangutip penjelasan umum dalam undang undang guo yang menyatakan tentang adanya pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu: .i3. menimbang bahwa timbulnya sengketa dalam perbankan syariah yang terjadi antara nasabah dan unit usaha syariah, disebabkan adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. pada prinsipnya pihak pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki sesuai dengan prinsip syariah yaitu, unit usaha syariah dalam perbankan syariah sebelum menyalurkan pembiayaan dari bank syariah nasabah diwajibkan untuk membuat kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usahayang selanjutnya disebut akad, proses penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana diatur dalam dan perbankan syariah telah memberikan tugas dan kewenangan kepada pengadilan lingkungan peradilan agama. hal tersebut juga diatur lebih lanjut dalam huruf (i) undang undang nomor tahun tentang peradilan agama diman, i3. menimbang bahwa secara sistematis, pilihan forum hukum untuk penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah pilihan kedua bilamana para pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama. dengan demikian pilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah harus tertera secara jelas dalam akad (perjanjian). para pihak harus bersepakat untuk memilih salah satu forum hukum dalam penyelesaian sengketa bilamana para pihak tidak ingin menyelesaikannya melalui pengadilan agama. persoalannya muncul bilamana dalam akad tidak tertera secara jelas forum hukum yang dipilih: persoalan tidak jelasnya pilihan forum hukum tidak hanya dialami oleh pemohon, tetapi terdapat beberapa kasus serupa yang terjadi, hingga akhirnya timbul konflik hukum dan terdapat beberapa putusan pada tingkat arbitrase atau pengadilan yang mengadili perkara yang sama. akad (perjanjian) merupakan undang undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana ketentuan kuh perdata, namun suatu akad tidak boleh bertentangan dengan undang undang, terlebih lagi undang undang yang telah menetapkan adanya kekuasaan mutlak bagi suatu badan peradilan yang mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. oleh sebab itu, kejelasan dalam penyusunan perjanjian merupakan suatu keharusan. para pihak seharusnya secara jelas menyebutkan salah satu forum hukum yang dipilih bilamana terjadi sengketa. pada dasarnya, undang undang telah mengatur secara normatif dengan memberikan contoh forum hukum yang dapat dipilih oleh para pihak yang membuat perjanjian: i3. menimbang bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan perbankan syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah. adanya pilihan penyelesaian sengketa (choice forum) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan guo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam undang undang yang lain peradilan agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah: i3. menimbang bahwa dengan merujuk sengketa yang dialami oleh pemohon dan praktik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, hukum sudah seharusnya memberikan kepastian bagi nasabah dan juga unit usaha syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. apabila kepastian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dapat diwujudkan oleh lembaga yang benar benar kompeten menangani sengketa perbankan syariah, maka pada akhirnya kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud juga tidak akan pernah terwujud, menurut mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam uud mahkamah menilai ketentuan penjelasan undang undang guo tidak memberi kepastian hukum. berdasarkan kenyataan yang demikian, walaupun mahkamah tidak mengadili perkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan penjelasan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah (vide uud yang bertentangan dengan prinsip prinsip konstitusi: i3.muhammad alim, hartono, ahmad fadli semadizelda, hakim konstitusi ahmad fadilketua, ttd. akil mochtar anggota anggota, ttd. ttd. hamdan zelda muhammad alim ttd. ttd. ahmad fadli semadi anwar usman ttd. ttd. maria farida indrawi arief hid menimbulkan tidak adanya ketidakpastian hukum seperti yang diamanatkan oleh uud bahwa jika suatu undang undang mempersilahkan untuk memilih menggunakan fasilitas negara (lembaga peradilan), sedangkan lainnya secara tegas telah menentukan peradilan mana yang harus dipakai, maka dengan adanya dibebaskan memilih akan menimbulkan berbagai penafsiran dari berbagai pihak apalagi selanjutnya lain mengisyaratkan harus memenuhi prinsip prinsip dalam hal ini prinsip syariah sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peradilan yang dipilih atau yang diperjanjikan oleh masing masing pihak seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut telah memenuhi prinsip syariah seperti yang diisyaratkan oleh undang undang nomor tahun maka sinilah akan timbul ketidakpastian hukumnya, sementara yang secara tegas mengatur jika terjadi perselisihan maka harus dilaksanakan pengadilan dalam ruang lingkup peradilan agama. hal ini tidak akan dipilih oleh para pihak jika terjadi perselisihan dalam perbankan syariah. bahwa uud telah secara tegas mengatur bahwa undang undang harus menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan. maka kalau kita melihat undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, yaitu antara dengan dan terdapat kontradiktif mana yang satu secara tegas menyebutkan dan yang lainnya membebaskan untuk memilih, maka dengan adanya kontradiktif tersebut antara yang satu dengan yang lainnya lahirlah penafsiran sendiri sendiri sehingga makna kepastian hukum menjadi tidak ada. bahwa menurut pemohon apa yang diatur dalam bab mengenai penyelesaian sengketa yaitu dan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah, timbul kontradiktif antara yang secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam perbankan syariah maka harus dilaksanakan dalam lingkungan peradilan agama. sedangkan nya memberi pilihan kepada para pihak yang terikat dalam suatu akad untuk memilih akan dilaksanakan lingkungan peradilan mana akan dilaksanakan jika terjadi sengketa dalam ttd. materialis akbar terhadap putusan mahkamah ini, hakim konstitusi hamdan zelda, hakim konstitusi ahmad fadlisebagai berikut: alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi hamdan zelda persoalan konstitusional utama yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya ketidakpastian hukum mengenai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. satu sisi undang undang perbankan syariah menetapkan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. tetapi sisi lain, undang undang perbankan syariah memungkinkan penyelesaian sengketa luar lingkungan peradilan agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak, yaitu antara lain penyelesaian melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. terdapat dua aspek yang harus dipertimbangkan oleh mahkamah terkait persoalan tersebut. pertama, kewenangan absolut pengadilan agama. kedua, penyelesaian sengketa perbankan syariah diluar pengadilan agama sesuai dengan isi akad yang diperjanjikan para pihak. pertama, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan bawah mahkamah agung sesuai dengan uud dibagi dan dipisahkan berdasarkan kompetensi atau yurisdiksi (separation court system based jurisdiction) masing masing badpembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukan adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi kekuasaan (attribution competence atau attribution jurisdiction) yang berbeda beda dan tertentu pada tiap tiap lingkungan peradilan. sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh pengadilan lain. pembagian kewenangan absolut masing masing peradilan kemudian ditegaskan dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan sebagai berikut: peradilan umum peradilan agam peradilan militerperadilan tata usaha negar pengaturan mengenai kewenangan absolut masing masing lingkungan peradilan juga diatur dalam undang undang yang mengatur masing masing badan peradilan. dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan umum, peradilan umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata (vide dan sementara pengadilan tata usaha negara berdasarkan undang undang nomor tahun tentang per(vide adapun peradilan militer sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang peradilan militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit tni, sengketa tata usaha angkatan bersenjata, dan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan (vide dan peradilan agama berdasarkan undang undang nomor tahun tentang peradilan agama, pewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, wakaf serta shadagah. kewenangan peradilan agama tersebut diperluasengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah. lebih lanjut, pengaturan tentang kewenangan absolut pengadilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah khususnya bidang perbankan syariah dinyatakan secara tegas dalam undang undang perbankan syariah. dengan demikian kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut. kedua, pada dasarnya upaya penyelesaian setiap sengketa perdata bidang perdagangan dan mengenai sengketa hak kepercayaan dimungkinkan untuk diselesaikan luar pengadilan negara, baik melalui arbitrase maupun melalui alternatif penyelesaian sengketa (vide undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dan undang undang tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa). hal itu dapat dilakukan melalui perjanjian atau kesepakatan akad tertulis yang disepakati para pihak, baik sebelum terjadinya sengketa (pictum compromittendo) maupun setelah terjadinya sengketa dimaksud (akta kompromi) sesuai dengan prinsip pasta sunt pertanda. akad atau perjanjian tersebut merupakan hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian tersebut (vide kuh perdata). namun demikian, perjanjian atau akad tersebut harus memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh undang undang (vide kuh perdata). dalam kuh perdata tersebut ditentukan bahwa: kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu: suatu sebab yang halal. dalam ilmu hukum, syarat pertama dan kedua digolongkan sebagai syarat subjektif yang melekat pada diri persoon yang membuat perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar, viable), sementara syarat ketiga dan keempat dikategorikan sebagai syarat objektif yang berhubungan dengan objek perjanjian, yang bila tidak terpenuhi menyebabkan perjanjian batal demi hukum (niet, null and void). lebih lanjut, agar suatu perjanjian atau akad memenuhi syarat keempat, yaitu suatu sebab yang hala?, maka sebab dibuatnya akad atau perjanjian tersebut harus sesuai dengan ketentuan kuh perdata yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum . perjanjian atau akad yang tidak memenuhi syarat tersebut menjadi batal demi hukum. demikian halnya perjanjian atau akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah harus pula memenuhi ketentuan kuh perdata dengan ancaman batal demi hukum berdasarkan kuh perdata. oleh karena itu menurut saya, perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam penjelasan huruf undang undang perbankan syariah bertentangan dengan konstitusi, karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan oleh konstitusi uud yang ditegaskan lebih lanjut dalam dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman jugasuatu akad atau perjanjian meskipun telah disepakati para pihak tidak dapat mengesampingkan kewenangan absolut pengadilan yang telah ditentukan dalam undang undang. pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai isi perjanjian atau akad oleh para pihak luar pengadilan agama hanya dapat dilakukan melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. begitu pun bagi pihak yang tidak beragama islam yang melakukan transaksi perbankan keuangan syariah jika tidak menundukan diri pada kewenangan pengadilan agama dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. dengan demikian menurut saya, penjelasan undang undang perbankan syariah yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi yang dijamin dalam uud hakim konstitusi ahmad fadli semadi sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, saya perlu mengemukakan hal hal sebagai berikut: pilihan pelayanan sistem perbankan dan konsekuensinya bahwa seiring dengan demokratisasi bidang politik indonesia pada akhir dekade an dan awal dekade an berkembang pula demokratisasi bidang ekonomi yang kemudian diperkokoh dengan perubahan uud yang memberikan landasan konstitusional dalam rangka demokratisasi bidang tersebutsuai dengan perkembangan tersebut maka dibentuklah perbankan syariah yang diikuti dengan pembentukan perbankan syariah yang menjadi payung hukumnya dalam rangka meng guna menampung kebutuhan masyarakat indonesia akan jasa jasa perbankan syariah yang semakin meningkat (vide konsiderans (menimbang) huruf dan huruf perbankan syariah), bahwa perbankan syariah merupakan praktik perbankan yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional (vide konsiderans (menimbang) huruf perbankan syariah). mengenai apa kekhususan perbankan syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional, perbankan syariah merumuskan, divide angka perbankan syariah|, dan secara khusus mengenai bank syariah sendiri dirumuskan,(vide angka perbankan syariah). adapun mengenai prinsip syariah dirumuskanivide angka perbankan syariah selain kekhususan yang terkait dengan hukum berdasarkan prinsip syariah, terdapat pula kekhususan yang lain, yaitu mengenai lembaga yang menjadi forum penyelesaian manakala terjadi sengketa (vide perbankan syariah). adapun mengenai subjek yang menjadi sasaran pelayanan dalam perbankan syariah adalah badan hukum, orang islam atau non i islam yang menentukan pilihannya secara sukarela terhadap perbankan syariah (vide penjelasan nomor tahun tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dua kali masing masing nomor tahun dan nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan agama). bahwa dengan dibentuknya sistem perbankan syariah, indonesia terdapat pilihan bagi masyarakat secara demokratis untuk menggunakan jasa pelayanan perbankan, yaitu pilihan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. dalam menentukan pilihan tersebut sudah barang tentu yang menjadi dasar utamanya adalah kualitas pelayanan dan nilai ekonominya, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa selain itu terdapat dasar dasar pilihan lain, yaitu nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang secara khusus bagi orang islam adalah sesuai dengan prinsip syariah. suatu prinsip hukum berdasarkan nilai nilai islam sebagai agama yang dipeluknya, bahwa ketika seseorang telah menentukan suatu pilihan, terutama yang terkait dengan pilihan sistem seperti perbankan, maka pilihan tersebut mengandung pula suatu pilihan terhadap subsistem yang terdapat dalamnya. dalam perspektif hukum, suatu sistem mengandung (tiga) subsistem, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. oleh karena itu, pilihan terhadap pelayanan jasa perbankan sebagai suatu sistem tersebut mengandung konsekuensi pada pilihan substansi hukum yang mengaturnya dan pilihan terhadap struktur hukum yang meletakkannya, dalam hal ini pilihan forum abdikasi dalam rangka penyelesaian sengketa hukumnya secara litigasi, serta pilihan terhadap budaya hukum yang melingkupinya, termasuk dalamnya forum abdikasi non litigasi yang berkembang dalamnya secara kultural. manakala telah dipilih penggunaan jasa perbankan syariah maka konsekuensi pilihan substansi hukum yang mengaturnya adalah hukum berdasarkan prinsip syariah dan forum untuk menyelesaikannya secara litigasi adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan untuk menyelesaikannya secara non litigasi adalah forum penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution atau adr) berdasarkan hukum syariah yang juga terkait dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, seperti melalui musyawarah yang dipimpin oleh hakim lingkungan peradilan agama. sebaliknya, manakala telah dijatuhkan pilihan itu pada pelayanan jasa perbankan konvensional maka konsekuensi pilihan substansi hukumnya adalah hukum yang berlaku pada bank konvensional dan forum penyelesaian sengketanya secara litigasi adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan untuk menyelesaikannya secara non litigasi adalah forum adr berdasarkan hukum yang berlaku dan terkait dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan kekuasaannya bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama merupakan salah satu pengadilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang berada bawah mahkamah agung sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana ketentuan konstitusionaloleh sebuah mahkamah konstitusi . ketentuan konstitusional tersebut elaborasi dalam peradilan agama, divide peradilan agama adapun yang dimaksud dengan perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang ini adalah perkara perdata tertentu yang diatur dengan hukum berdasarkan prinsip prinsip syariah, yang untuk sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan dan tugas pokok yang sama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya, bahkan sama dengan dan mk, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana ketentuan konstitusionalgadilan dalam empat lingkungan peradilan bawah mahkamah agung tersebut kekuasaan atau kewenangannya dibedakan menurut substansi hukum yang berlaku dan subjek hukum yang dilayaninya. namun demikian, kekuasaan atau kewenangan dimaksud tetap ditentukan oleh undang undang. kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang orang yang beragama islam bidang:a. perkawinan, waris: wasiat, hibah: wakaf: zakat, infak, shadagah, dan ekonomi syari'ah (vide peradilan agama). selanjutnya, penjelasan menyatakan, , dan pada tersebut huruf menyatakan, yang dimaksud dengan ekonomi syari'. . bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, memiliki fungsi, antara lain, mengadili perkara yang diajukan kepadanya dan melaksanakan secara paksa terhadap putusan atas permohonan suatu pihak yang menang (eksekusi), ketika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusannya. untuk melaksanakan fungsi tersebut atas pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana juga pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dalam susunannya (struktur organisasi) terdapat satuan kepaniteraan, yang dalamnya terdapat kejurusitaan, dipimpin oleh seorang panitera pengadilan (vide peradilan agama yang tugas pokok dan fungsinya, antara lain, melakukan penyitaan dan eksekusi sebagaimana diuraikan. pokok permohonan bahwa meskipun permohonan pemohon tersebut hanya mengenai dan perbankan syariah, mahkamah dalam mempertimbangkannya, untuk memperoleh pengertian yang komprehensif, memandang perlu mengkonstruksikannya berdasarkan seluruh dalam tersebut berikut penjelasan umum dan penjelasan perbankan syariah. untuk itu mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbankan syariah. pada pokoknya perbankan syariah mengatur tentang penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah, baik dilakukan berdasarkan litigasi maupun non litigasi. untuk menyelesaikan berdasarkan litigasi dalam sengketa perbankan syariah menentukan menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. hal demikian sesuai dengan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang diatur dalam dan penjelasannya dari peradilan agama sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan atas. untuk penyelesaian berdasarkan non litigasi menentukan dilakukan berdasarkan akad. apa yang dimaksud dengan akad perbankan syariah merumuskan sebagai suatu kesepakatan tertulis antara bank syariah bs) atau unitselain itu, apa yang disepakati dalam akad tersebut khusus mengenai penyelesaian non litigasi dimaksud dalam penjelasan umum perbankan syariah ditentukan,yang kemudian dijelaskan lagi dalam penjelasan yang menyatakan,: dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum . terdapat dua permasalahan yang perlu dipertimbangkan oleh mahkamah dalam penjelasan umum dan penjelasan tersebut terkait dengan akad mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah. pertama, permasalahan bentuk penyelesaian non litigasi. kedua,. permasalahan bentuk penyelesaian non litigasi mengenai permasalahan bentuk penyelesaian non litigasi, saya berpendapat, bahwa penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan sebagaimana dipertimbangkan atas, telah menentukan norma yang membatasi bentuk bentuk penyelesaian non litigasi dalam sengketa perbankan syariah dengan menentukan bentuk bentuknya secara limitation. penentuan yang demikian, yaitu dengan menyebutkan rincian bentuk penyelesaian dalam huruf huruf dan huruf yang diikuti dengan kata dan atau sebelum huruf dapat ditafsirkan bahwa penyelesaian non litigasi tersebut secara limitation hanya ada (empat) bentuk penyelesaian saja yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik dengan memilih bentuk dimaksud secara tunggal atau akumulasi. padahal bentuk penyelesaian non litigasi tidak hanya meliputi empat bentuk tersebut. bentuk penyelesaian non litigasi lebih dari empat bentuk tersebut. pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian para pihak tidak dapat memilih bentuk penyelesaian non litigasi lain selain yang ditentukan. jawabnya, manakala ketentuan tersebut limitation berarti tidak dapat. sebaliknya, manakala keempat bentuk penyelesaian non litigasi tersebut hanya sebagai bagian saja dari bentuk penyelesaian non litigasi, good non, maka seharusnya penjelasan perbankan syariah tidak demikian memutuskannya. implikasi penafsiran yang demikian menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak karena telah membatasi bentuk penyelesaian non litigasi. padahal, dalam penyelesaian sengketa hukum perdata yang paling berhak adalah mereka yang terlibat dalam sengketa tersebut. oleh karena itu, dalam pemeriksaan sengketa tersebut pengadilan, hakim wajib berusaha mendamaikan terlebih dahulu. baru kalau para pihak tidak dapat berdamai hakim memulai pemeriksaan. terkait perbankan syariah. sehingga bisa diasumsikan para pihak boleh memilih apakah mau lingkungan peradilan agama, atau peradilan umum bahkan lingkungan peradilan lain pun diberi keleluasaan oleh undang undang nomor tahun asalkan tercantum dalam akad. maka dengan adanya undang undang nomor tahun sangat jelas sama sekali tidak ada kepastian hukum yang dijamin oleh uud sehingga nampak jelas bab mengenai penyelesaian sengketa sangatlah bertentangan dengan uud bahwa akibat tidak adanya kepastian hukum dengan dicantumkannya undang undang nomor tahun melahirkan pula kekhawatiran dalam undang undang ini sehingga dibuatlah undang undang nomor tahun sedangkan undang undang nomor tahun tidak perlu terbit apabila tidak ada undang undang nomor tahun tentang undang undang perbankan syariah. bahwa untuk supaya mencerminkan adanya kepastian hukum seperti yang dijamin oleh uud negara tahun maka tahun haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. bahwa pemohon dalam hal ini sangat berkepentingan oleh karena pemohon sebagai nasabah bank muamalah indonesia, tbk cabang bogor sangat merasa dirugikan akibat adanya undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. kerugian yang dialami oleh pemohon mana perkaranya sekarang sedang diurus melalui permohonan mahkamah agung, yaitu tentang kewenangan mengadili. begitu pula pemohon meyakini banyak nasabah dari bank muamalah indonesia, tbk yang merasa dirugikan karena tidak adanya kepastian hukum seperti yang telah kami uraikan atas. bahwa akhirnya diharapkandengan hak dari para pihak untuk menyelesaikan secara non litigasi tersebut maka membatasi bentuk penyelesaian sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum maupun penjelasan perbankan syariah tersebut, bertentangan dengan dan uud perbankan syariah menyatakanperbankan syariah menyatakann perbankan syariah mengandung norma bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan agama berkuasa atau berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perbankan syariah. hal ini sejalan dengan ketentuan mengenai kekuasaan peradilan agama dalam peradilan agama. akan tetapi, oleh karena dalam sengketa hukum perdata yang paling berhak menyelesaikan adalah para pihak maka dalam mengimplementasikan hak tersebut para pihak ditentukan berhak pula menempuh penyelesaian secara non litigasi. oleh karena itu diatur supaya penyelesaian secara non litigasi dimaksud dimasukkan dalam akad. sampai sejauh ini ketentuan yang terdapat pada tersebut tidak menjadi permasalahan konstitusional. permasalahan konstitusional terjadi ketika penjelasan umum dan penjelasan yang selain membatasi bentuk bentuk penyelesaian non litigasi yang dapat dipilih sebagaimana dipertimbangkan atas, juga telah membentuk norma baru yang bertentangan dengan dan yang dijelaskan, yaitu bahwa para pihak diberikan hak melalui akad yang dibuatnya mengalihkan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. pemberian hak untuk membuat akad dengan isi yang bukan saja bertentangan dengan perbankan syariah, tetapi juga bertentangan dengan peradilan agama. dengan demikian, permohonan pengujian konstitusionalitas perbankan syariah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan penjelasan umum dan penjelasan perbankan syariah menimbulkan permasalahan konstitusional yaitu bertentangan dengan dan uud sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf sebelumnya. berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun penjelasan dimaksud tidak dimohonkan dalam petit permohonan, melainkan penjelasan perbankan syariah dijadikan dasar polita permohonannya, namun karena substansi penjelasan umum dan penjelasan perbankan syariah merupakan sumber permasalahan konstitusional terhadap perbankan syariah maka menurut saya mahkamah harus memberikan putusan terhadap penjelasan dimaksud dalam rangka memberikan solusi konstitusional dalam penyelesaian sengketa hukum perbankan syariah: menimbang bahwa perbankan syariahmenentukan bahwa meskipun para pihak memilih dalam akarnya dengan penyelesaian non litigasi, namun penyelesaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. hal demikian menurut saya telah bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan pada paragraf sebelumnya, sehingga permohonan pengujian konstitusionalitas guo tidak beralasan menurut hukum. demikianlah concerning opinion saya terhadap putusan mahkamah ini. pendapat berbeda (d dissenting opinion) hakim konstitusi muhammad alim ketika penjajah belanda menginjakkan kaki impersialismenya bumi nusantara, sesungguhnya penduduk nusantara sebagian besar sudah menganut agama islam. sejarah telah menjadi saksi bahwa kerajaan kerajaan islam telah bertebaran hampir seantero nusantara, terutama darah daerah pantai telah banyak bandar bandar yang ramai. masyarakat nusantara yang sebagian besar beragama islam itu menurut penelitian, antara lain, oleh salomon keeper bahwa kalangan masyarakat nusantara yang menganut agama islam, berlaku hukum islam. penelitian ini sejalan dengan pendapat lodewijk willem christian van den berg yang mengemukakan bahwa orang islam nusantara telah melakukan resepsi hukum islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. berarti menurut van den berg, yang diterima oleh orang beragama islam indonesia waktu itu bukan hanya bagian bagian dari hukum islam melainkan keseluruhan hukum islam. itulah sebabnya teori yang dikemukakannya disebut teori reception complex. berbeda dengan van den berg, christian stock hurgronje dalam penelitiannya terhadap masyarakat aceh dan gayo berkesimpulan bahwa yang berlaku bagi orang islam kedua daerah itu bukanlah hukum islam, melainkan hukum adat. memang, menurut dia, hukum adat telah dipengaruhi oleh hukum islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum apabila benar benar telah diterima oleh hukum adat. jadi hukum adalah yang berlaku, bukan hukum islam. pendapat ini kemudian dikenal sebagai teori resepsi yang lebih dikembangkan secara ilmiah oleh dua orang muridnya, sesama warga belanda, yakni cornelis van vollenhoven dan bertrand ter haar. teori resepsi ini mendapat tantangan dari para pemikir islam indonesia, yang menurut mereka, teori resepsi itu dimaksudkan oleh pemerintah kolonial belanda untuk menghapuskan hukum islam indonesia, karena menurut belanda, perlawanan bangsa indonesia terhadap kolonial belanda banyak dipengaruhi oleh hukum islam. salah seorang murid ter haar, yang tidak sependapat dengan gurunya, yaitu hadirin, menganggap teori resepsi adalah teori iblis, sebab dengan teori tersebut mengajak kepada umat islam indonesia untuk tidak taat kepada allah swt dan rasul nya. dengan politik hukum pemerintah kolonial belanda yang berkeinginan 'mematikan' hukum islam indonesia, sambil tetap menjinakkan' umat islam indonesia demi melestarikan pengajarannya karena dari pemimpin atau raja raja beragama islam indonesia, belanda banyak mendapat perlawanan yang patriotik, maka pemerintah kolonial belanda menerbitkan staatsblad nomor yang dikenal dengan sebutan priesterraad pengadilan agama) yang mengadili perkara perkara perdata tertentu bagi umat islam jawa dan madura dengan tidak ditentukan kewenangannya. oleh karena tidak jelasnya kewenangan peradilan agama ini, maka menurut notosusanto, pengadilan agama menentukan sendiri perkara perkara yang menurut pandangannya masuk kompetensinya, yaitu perkara perkara yang berhubungan dengan sebagian kegiatan perdata umat islam indonesia, seperti pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, sah tidaknya seorang anak, perwalian, pewarisan,hibah, adakah, baitulmal, dan wakaf. selain tidak ditentukan kewenangannya, peradilan agama juga pembentukannya tidak seragam. kalau untuk jawa dan madura dibentuk pengadilan agama, seperti tersebut atas, untuk kalimantan selatan dan kalimantan timur dibentuk kerapatan kadi dan kerapatan kadi besar. untuk selain jawa dan madura, kalimantan selatan dan kalimantan timur, luar daerah daerah tersebut, oleh pemerintah republik indonesia dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor tahun yang lazim dikenal dengan sebutan mahkamah syariah. pengadilan agama oleh pemerintah kolonial belanda, samping tidak ditetapkan kewenangannya secara mutlak, sebagai pengadilan kelas dua', putusan putusannya juga tidak dapat dieksekusi sebelum mendapat persetujuan dari ketua landraad ketua pengadilan negeri) setempat yang dikenal dengan sebutan executive verklaring atau biasa juga dinamakan fiat executive. bahkan setelah kemerdekaan, yakni ketika diundangkannya undang undang nomor tahun tentang perkawinan yang dilaksanakan dengutusan perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan agama harus pula, dikukuhkan oleh pengadilan negeri setempat. perlakuan diskriminatif terhadap pengadilan agama dilanjutkan, ketika pada bulan april tunjangan fungsional para hakim golongan iii pada peradilan umum ditetapkan sebanyak rp. , bulan, sedangkan bagi hakim peradilan agama dengan pangkat yang sama hanya rp. , bulan. meskipun pada akhirnya tunjangan fungsional hakim peradilan agama disamakan dengan tunjangan fungsional hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara dan dengan diundangkannya undang undang nomor tahun tentang peradilan agama, putusan pengadilan agama tidak lagi di fiat executive, atau dikukuhkan oleh pengadilan negeri, akan tetapi sarana dan prasarana pengadilan agama masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan sarana dan prasarana peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. selain itu, pola mutasi, khususnya para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara juga berbeda dengan hakim peradilan agama. jikalau para hakim peradilan umum dan hakim peradilan tata usaha negara pada umumnya dimutasikan dari satu tempat tugas tempat tugas lainnya setelah bertugas satu tempat selama tiga hingga lima tahun, para hakim pengadilan agama kebanyakan bertugas suatu pengadilan selama sepuluh tahun lebih. keadaan baru berubah setelah, sebelumnya personalia, keuangan dan material, peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dikelola oleh departemen kehakiman kini kementerian hukum dan hak asasi manusia, dan untuk peradilan agama dilaksanakan oleh departemen agama (sekarang kementerian agama), beralih seluruhnya mahkamah agung. tanpa bermaksud memuji secara pribadi, dalam era kepemimpinan bagi manan sebagai ketua mahkamah agung barulah personalia, sarana, dan prasarana peradilan agama, seiring dengan peralihan pengelolaan personalia, keuangan dan materil kepada mahkamah agung dibenahi, sehingga alhamdulillah personalia, sarana dan prasarana peradilan agama relatif sama dengan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. walaupun era penjajahan yang seperti tersebut atas berusaha untuk merintangi perkembangan hukum islam indonesia telah berlalu, personalia, sarana dan prasarana peradilan agama telah memadai, paling tidak sudah seimbang dengan peradilan umum, kewenangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk undang undang yang bermaksud mengebiri kewenangan peradilan agama, seperti penjelasan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah yang pada huruf menentukan, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah sebagai berikut d.melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum . sepanjang pengetahuan saya, belum pernah terjadi suatu kewenangan mutlak peradilan agama diserahkan kepada peradilan umum untuk menghadirinya. yang justru terjadi, kewenangan mengadili perkara pidana yang merupakan kompetensi peradilan umum, untuk daerah provinsi aceh bagi penduduk beragama islam diadili oleh mahkamah syari'ah yang diemban oleh peradilan agama. berhubung dengan itu, penjelasan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah yang dalam huruf d nya menentukan, melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum" harus dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yaknkarena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. adapun penjelasan huruf huruf dan huruf undang undang guo, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase syariah nasional, menurut saya hal hal tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa luar pengadilan yang dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan undang undang dan sejalan dengan ketentuan syariah. panitera pengganti, ttd. hani dhanimaka berdasarkan hal hal yang telah kami uraikan atas demi adanya kepastian hukum yang dijamin oleh uud maka kiranya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memutus sebagai berikut: menerima danbankan syariah bertentangan dengan uud menyalak bahwa materi muatan dan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat memerintahkan putusan ini diumumkan melalui lembaran negara menyerahkan keputusan ini kepada yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi sesuai ketentuan yang berlakuankan syariah bukti fotokopi ktp pemohon bukti fotokopi salinan penetapan ketua pengadilan negeri bogor nomor pdt eks.akta pn. bgr bukti fotokopi salinan penetapan ketua pengadilan negeri bogor nomor pdt eks. akta pn. bgr bukti fotokopi surat penyelesaian pembiayaan masyarakat benua engineering konsultan dari bank alamat cabang bogor bertanggal april bukti fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan masyarakat benua engineering konsultan dari bank alamat cabang bogor bertanggal juli bukti fotokopi salinan akad pembiayaan masyarakat nomor bertanggal juli antara bank alamat dengan haji dadang achmad hadapan notaris catur virgo bukti fotokopi salinan perubahan akad pembiayaan masyarakat nomor bertanggal maret antara bank alamat dengan haji dadang achmad hadapan notaris catur virgo selain itu, pemohon juga telah mengajukan (dua) orang ahli yang bernama dr. ija santana dan prof. dr. dedi ismatullah, sh., mh., dan telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal desember dan (satu) orang saksi bernama muhammad ikal yangahli pemohon dr. ija santana bahwa secara filosofis sub dan siglum perbankan syariah didominasi oleh istilah istilah bisnis islam, seperti murabahah, hudaibiyah, masyarakat, mudharabah, garde, bawalah, ijazah, dan kafilah. oleh sebab itu, merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah. apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketanya. akad dilakukan dalam sistem syariah, sementara penyelesaiannya dilakukan dalam lingkungan peradilan yang tidak menggunakan aturan dan asas asas syariah, bahwa secara eksplisit dikatakan peradilan agama dalam undang undang nomor tahun yang mengubah undang undang nomor tahun tentang peradilan agama dikatakan secara langsung bahwa salah satu kompetensi absolut peradilan agama adalah menyelesaikan perkara perkara sengketa ekonomi syariah dan perbankan syariah masuk dalam bagian dari ekonomi syariah. oleh sebab itu, pelemparan kompetensi absolut kepada selain lembaga yang tertulis secara langsung, menurut penilaian ahli adalah penyimpangan dari asas kepastian hukum yang diatur dalam undang undang dasar yaitu bab tentang hak asasi manusia yang menjamin tentang kepastian hukum bagi warganya, bahwa ketika peradilan ada dua, kemudian diberikan kesempatan untuk dipilih oleh para pihak yang bersengketa, hal tersebut akan menimbulkan choice forum yang dalam perkara yang substansinya sama juga, objeknya sama, kemudian diberikan kebebasan memilih, sehingga akan menimbulkan legaldisorder (kekacauan hukum). selain itu, akan menimbulkan disparitas keputusan, kemungkinan juga akan terjadi keanehan, sebab mungkin ketika putusan lahir dari peradilan agama, sementara putusan lahir dari pengadilan umum untuk kasus yang sama, atau ada dua kasus yang memiliki kemiripan sama atau bahkan sama, maka akan terjadi keanehan bagi para pihak yang menerima: bahwa guo dan undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah,nya masih tetap ada. selanjutnya, terkait dengan dan undang undang nomor tahun bertentangan sebetulnya apabila masih tetap ditetapkan dalam undang undang tersebut, yaitu dengan yang menyebutkan dalam undang undang dasar bahwa negara indonesia adalah negara hukum karena salah satu karakter negara hukum adalah adanya kepastian hukum dan juga bertentangan dengan yang menyebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia, termasuk dalamnya adalah para nasabah, adalah dijamin kepastian hukum: bahwa apabila ada pilihan forum untuk penyelesaian perkara, sementara orang diberikan kebebasan, ibaratnya untuk memilih, tidak ditunjuk langsung oleh undang undang, hal tersebut akan menimbulkan chaossebelum atau dalam praktik akad. sebab mungkin saja ketika orang mau menandatangani akad banknya yang itu masuk bank syariah, orang nasabah yang masuk bank syariah, sementara pihak bank menginginkan bahwa penyelesaian sengketa itu ada pengadilan negeri, sementara, bahwa sebelum masuk kepada urusan hukum, dalam penentuan akad pun akan menjadi masalah karena akan jadi perdebatan antara saya ingin pengadilan agama, kata nasabah, sementara kata pihak bank, saya ingin pengadilan negeri, dan itu tidak akan ditemukan titik temu, bahwa ketika diberikan kesempatan choice forum adalah membahayakanapabila adaungkapan bahwa orang yang masuk bank syariah itu tidak orang muslim saja, tapi ada nonmuslim. dalam teori hukum ketika orang nonmuslim yang telah masuk dalam bank syariah itu telah melakukan choice law karena ada bank konvensional yang dapat dipilih kenapa masuk bank syariah. sementar:

khtm) nama made sudan, s.h. tempat, tanggal lahir gianyar, mei pekerjaan pensiunan pegawai negeri sipil ona warga negara indonesia alamat jalan gandapura gang nomor denpasar timur, balizakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pan.mk dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara dengan nomor puu xiiibahwa sebelum membahas undang undang yang salah satu nya mengatur tentang sumpah tetapi tidak ada diuraikan sanksi agamanya (religiusnya) dilanggar, terlebih dahulu pemohon akan menjelaskan kerugian konstitusional pemohon yang diatur dalam undang undang dasar dengan berlakunya undang undang yang tidak mengatur tentang sanksi agama (religius) bila tentang sumpah tersebut dilanggar, samping sebagaimana pemohon telah uraikan dalam permohonan pemohon dalam perihal menguji undang undang terhadap undang undang dasar tanggal mei tersebut yang jelas berlaku untuk semua undang undang yang salah satu nya mengatur tentang sumpah tetapi tidak menguraikan sanksi agama (religius) bila yang mengucapkan sumpah melanggar sumpahnya sebagaimana pemohon uraikan dalam kerugian pemohon dalam hubungannya dengan sumpah jabatan yang bila dilanggar tidak diatur saksinya. untuk lebih jelaskan pemohon akan menguraikan tambahan sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang dasaribahwa apabila dihubungkan undang undang dasar yaitu dengan sumpah jabatan rasanya ada perlakuan yang tidak adil dalam pengucapan sumpah jabatan tersebut yang dalam pengucapannya tidak menguraikan sanksi merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idresiden yang mewakili,uhartono ttd. ttd. wahiduddin adams materialis akbar ttd. ttd. santo menahan m.pagama (religius) apabila sumpahnya dilanggar, sedang dalam sumpah lian dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan agama, yang dalam dan diatur tentang sanksi agamanya yaitu menerima laktat dari allah swt bila sumpahnya dilanggar. juga dalam buku pedoman sumpah dan janji pns bagi umat hindu oleh team penyusun orang, penerbit dewi kayan abadi dalam halaman diuraikan, dalam hubungan dengan seseorang yang melanggar sumpah jabatan akan menghadapi (dua) sanksi sekaligus. pertama pelanggar akan mendapat hukuman jabatan yaitu dipecat dari jabatannya berdasarkan undang undang kedua pelanggar akan menerima akibat seperti dinyatakan dalam weda sorti dan demikian sebagai akibat dari sisa sisa kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya, menjadi lahir bodoh, dungu, buta, tuli, dan sebagai orang yang tidak semua yang serba kurang karena kurang kebajikannya: dalam halaman nya diuraikan, hukuman jabatan diurus oleh negara melalui pengadilan administrasi, hukuman bagi yang melanggar satya atau sumpah janji bagi pejabat atau pns yang telah diambil sumpahnya adalah mengalami penderitaan selama hidupnya . tetapi awalnya dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan tentang pokok pokok kepegawaian dalam dan seterusnya yang mengatur tentang sumpah, kode etik dan peraturan disiplin dalam uraiannya tidak ada mengatur sanksi sumpah menurut agama (religius) bila orang yang sudah disumpah tersebut melanggar sumpahnya. juga dalam permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar telah pemohon uraikan sehubungan dengan sumpah yaitu penumpahan pegawai negeri sipil dalam buku spades tentang ajaran ajaran agama hindu penulis tjk rai suharto dan drs. ida bagus oka dunia remaja penerbit paramita surabaya halaman dan halaman diuraikan dalam halaman dan halaman dan juga dalam buku himpunan hasil parutan singgih daripada hindu dharma indonesia provinsi bali dari tahun milik pemerintah provinsi bali, halaman dari permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar dari uraian permohonan tersebut atas jelas keempat undang undang tersebut atas bertentangan dengan undang undang dasar dalam uraian tentang sumpah jabatan, karena dalam menguraikan tentang sumpah jabatan, merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsiusigo.id tidak menguraikan sanksi religius bila terjadi pelanggaran atas penerapan sumpah tersebut dan atau tidak diikutinya tata cara pelaksanaan sumpah menurut ajaran agamanya masing masing dalam pelaksanaan sumpah, sehingga apabila sumpahnya dilanggar oleh yang melaksanakan sumpah (oleh yang bersumpah) adalah bertentangan dengan undang undang dasar yang dipertegas dengan undang undang dasar yang menguraikan, negara mengakui dan menghormati satuan n juga bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar sebagaimana diuraikan atas sehingga dari undang undang yang diuji tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana diuraikan atas. dengan uraian tersebut atas hak hak pemohon yang diatur dalam undang undang dasar sebagaimana diuraikan atas merasa dirugikan dengan berlakunya undang undang sebagaimana diuraikan atas. untuk lebih melengkapi permohonan pemohon tentang sumpah jabatan yang dalam permohonan tanggal mei perihal permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar sepertinya pemohon hanya menguraikan undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial khusus padahal yang pemohon maksudkan adalah atas undang undang sebagaimana diuraikan atas yang semuanya dari masing masing undang undang tersebut salah satu nya mengatur tentang sumpah jabatan yang bila dilanggar tidak ada diatur sanksi agamanya (religiusnya), samping undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial khususnya juga menyangkut uraian sumpah jabatan meliputi undang undang yang lainnya yang mengatur sumpah jabatan yaitu:: bahwa atas semua tersebut atas khusus tentang sumpah jabatan bila dilanggar oleh orang yang melakukan sumpah tidak diatur sanksi agamanya (religiusnya) sehingga atas yang disebutkan dalam undang undang atas karena tidak mengatur tentang sanksi agama (religius) bila dilanggar akan bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana diuraikan atas, berdasarkan uraian pemohon tersebut dalam melengkapi menyempurnakan permohonan pemohon atas permohonan perihal: permohonan menguji undang undang terhadap undang undang dasar tertanggal mei nampak jelas atas undang undang yang salah satu nya (atas undang undang sebagaimana diuraikan atas) adalah bertentangan dengan undang undang dasar mengatur hukum dasar yang tertulisnya dipertegas undang undang dasar yang menguraikan negara mengakui dan menghormati ketentuan ketenserta ketentuan undang undang dasar yang menguraiserta memohon kepada ketua mahkamah konstitusi supaya memberi putusan yang amannya sebagai berikut:hukum: undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial khusus juncto undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial yang mengatur tentang sumpah jabatan berlemaupun undang undang lainnya yang salah satu nya mengatur tentang sumpah jabatan tetapi tidak mengatur sanksi agama (religius) bila sumpahnya tersebut dilanggar: bahwa atas dari undang undang tersebut atas yang mengatur tentang sumpah jabatan tidak ada sanksi agamanya (religiusnya) bila merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dilanggar tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana diuraikan atasidak diberi tanda, yakni sebagai berikut: fotokopi kutipan himpunan hasil parutan singgih: fotokopi tulisan dengan judul implementasi sumpah cor dalam praktek penegakan hukum dengan penulis ida bagus putu made, s.h., mh., praktisi hukum hakim pengadilan negeri denpasasehingga dengan demikian, prima face, mahkamah berwenang mengadili permohonan guo.dalam mk: kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf yang disebabkarena tidak jelasnya permohonan pemohon sebab hanya menerangkan kualifikasi pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia namun tidak jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan sebagai akibat diberlakukan undang undang yang dimohonkan pengujian (kecuali pernyataan bahwa pemohon menganggap rasa keadilannya tereliminasi oleh ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini ketentuan yang mengatur tentang sumpah jabatan karena tidak adanya norma yang memuat sanksi religius apabila ternyata sumpah dimaksud dilanggar atau tidak dilaksanakan) serta terdapatnya uraian dalam polita permohonan yang tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan dan petit yang memuat hal hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan maka mahkamah, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal agustus yang dilaksanakan melalui persidangan jarak jauh (melalui video conference), telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas permohonannya, i3. menimbang bahwa sampai dengan hari diselenggarakannya sidang perbaikan permohonan tanggal september yang juga dilaksanakan melalui video conference, pemohon tidak pula melakukan perbaikan yang signifikan terhadap permohonannya sebagaimana telah menasihatkan pada sidang pemeriksaan pendahuluan. namun demikian, berdasarkan keterangan yang disampaikan pemohon dalam persidangan dimaksud telah ternyata bahwa maksud sesungguhnya dari permohonan pemohon adalah agar mahkamah menambahkan ketentuan tentang sanksi religius apabila sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam undang undang yang dimohonkan pengujian ternyata dilanggar atau tidak dilaksanakan, termasuk sumpah yang diucapkan oleh calon pegawai negeri sipil, calon abri sic! , calon polri dan calon pejabat lainnya.pada paragraf dan atas telah ternyata bahwa samping kabur, permohonan guo juga berkenaan dengan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan mahkamah. dengan demikian, mahkamah tidak memandang perlu melanjutkan pemeriksaan permohonan guo tahapan pemeriksaan persidangan sehingga tidak pula terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan dpr, presiden, maupun pihak pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam mk: i3.8j menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas makamerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iionik muhammad, si., sh., mm., pemohon |): tower kembang, ag., pemohon ii): niko francisco, sh. pemohon iii): dan anton nurdin, st., sh., si. pemohon iv), yang kesemuanya berdasarkan surat kuasa bertanggal september memberi kuasa kepada chairil syah, sh., yudha dimakan married, sh., muhammad irsyad thamrin, sh., mh., sofyan yusfiansyah, sh., elit rosliana, se., sh., mm., rinaldo sudrajat, sh., khairul mu'minin, sh., denny audisi, sh., dan alfred matius simanullang, sh., yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada september dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor puu xii pada tanggal septembercc. bahwa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari senin, tanggal oktober kuasa hukum para pemohon telah menyampaikan kepada majelis hakim bahwa parmenetapkan menyatakan: mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon: permohonan nomor puu xisemadiemadi, maria farida indrawiterialis akbar ttd ttd anwar usman santo ttd ttd ahmad fadli semadi maria farida indrawi ttd ttd muhammad alim

d)joni, sh., mti, nama dr. khairul lawan nasution, m.m pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat jalan bunga cempaka nomor cite selatan cilandak, jakarta selatan sebagai ll. pemohon ii, nama fakhrurrozi pekerjaan swasta alamat jalan karya sari nomor kelurahan srengseng, kecamatan kembangan, jakarta barat sebagai .milik ll. pemohon iii, nama mukhlis ahmad, s.h pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat kp. lembang kelurahan kiangroke, kecamatan banjaran, kabupaten bandung sebagai 0n0 0000n0n00000000n000 e1n . pemohon iv, nama dulhania tanaman, snama trio primo santoso, s.h pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat jalan bina karya nomor kelurahan pondok kelapa kecamatan duren sawit sebagai 0n0 000050n000000000000 . pemohon vi, nama hadi santo, pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat jalan timang banjir kanal kelurahan timang, kecamatan grogol petamburan, jakarta barat sebagai .ooiliil ll. pemohon vii, nama baginda dipamora siregar, pekerjaan advokat dan konsultan hukum alamat jalan palapa nomor komplek pertanian pasar minggu jakarta selatan sebagai . ll. pemohon viiiiii. tentang pokok pokok permohonan permohonan pengujian materil terhadap perppu nomor tahun adalah . perppu nomor tahun yang sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial?. huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial. perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi peraturan komisi yudisial ?. batu uji yang dipakai sebagai dasar pengujian materiil terhadap perppu nomor tahun adalah: uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum .uduudalasan alasan permohonan dalil dalil bahwa konsideran menimbang huruf perpus nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa, adalah bukan keadaan yang sebenarnya oleh karena, (a) mahkamah konstitusi masih menjalankan tugas konstitusionalnya sesuai dengan undang undang, dan masih tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, (b) mahkamah konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman dalam uud hal mana kekuatan putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dan mengikat, tidak ada yang berubah atau dianulir atau dikembalikan sehingga bersifat tidak final dan tidak mengikat: (c) perihal persepsi dan opini ataupun fakta mengenai kepercayaan publik terhadap mahkamah konstitusi, tidak serta merta membuktikan mahkamah konstitusi dalam keadaan kepentingan memaksa karena secara kelembagaan maupun pelaksanaan tugas tugas mahkamah konstitusi masih berjalan normal dan tidak terganggu dengan keadaan yang dialami ketua mahkamah konstitusi, (d) perihal dugaan adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi tidak menggambarkan keadaan seutuhnya dari hakim konstitusi karena secara hukum dan etika tidak ada alasan yang memberikan justifikasi seluruh hakim konstitusi dalam keadaan empiris sebagaimana yang dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf perppu nomor tahun tersebut, (e) konsideran tersebut tidak membuktikan ataupun menggambarkan keadaan yang sebenarnya integritas dan kepribadian hakim konstitusi, sehingga tidak benar sebagai landasan yuridis ataupun landasan politis dalam mengeluarkan perppu nomor tahun bahwa oleh karena konsideran menimbang huruf perppu nomor tahun tersebut tidak membuktikan dan menggambarkan keadaan materil yang sebenarnya integritas dan kepribadian hakim konstitusi, serta tidak adanya keadaan darurat sebagai kepentingan memaksa, maka perppu nomor tahun tersebut telah menghadirkan landasan yang tidak otentik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud bahwa terbitnya perppu nomor tahun tidak memenuhi unsur keadaan mendesak atau kepentingan yang memaksa sebagai syarat dikeluarkannya perppu nomor tahun oleh karena tidak tergambarkan keadaan kepentingan yang memaksa dan tidak adanya ketentuan hukum yang langsung berlaku atau aplikatif secara hukum akibat terbitnya perppu nomor tahun bahwa syarat penerbitan perppu diterapkan dan merujuk uud oleh karenperppu sedemikian ini hanya perlu diadakan apabil . sehingga, penerbitan perppu oleh presiden secara serta merta dan segera harus langsung menimbulkan akibat hukum yang bermakna mengikat warga negara dan menimbulkan akibat atau implikasi segera bagi warga negara. bahwa pembuatan perppu yang kekuasaannya ada pada presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden, meskip, yaitu: (ab(c)hal perppu nomor tahun diterbitkan dalam keadaan darurat negara (state emergency) yang menimbulkan keadaan genting yang memaksa, maka mestinya jelas dan terukur dengan keadaan atau peristiwa yang sangat luar biasa (tidak normal) dari suatu negara yang berwujud berupa keadaan darurat negara (state emergency). keadaan objektif yang diskualifikasi darurat negara (state emergency) yang menimbulkan kepentingan yang memaksa terdiri atas (tiga) unsur, yaitu pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (dangerous threat): (vide jimmy ashiddigie, hukum tata negara darurat , edisi ke jakarta, raja grafindo persada, hal. dalam reza fikri febriansyah, eksistensi dan prospek pengaturan perppu dalam sistem norma hukum negara republik indonesia , hal. keadaan kepentingan memaksa sedemikian tidak terbukti, karena justru nomor seiten mengenai persoalan hukum berkaitan dengan seorang hakim konstitusi, melalui penegakan hukum telah atasi oleh hukum itu sendiri sehingga masalah penegakan hukumnya sudah ditangangani sendiri oleh hukum sesuai hukum materiil dan hukum formil melalui due process law sehingga tidak ada kedaruratan karena justru penegakan hukum berjalan dan hukum diterapkan. bahwa dalam hal frasa menyelamatkan demokrasi pada konsideran huruf perppu nomor tahun menunjukkan mind set kelahiran perppu ini lebih karena dimensi demokrasi yang justru tidak jelas definisi dan maksudnya, apabila tidak dimaksudkan dalam kerangka supremasi hukum dan rule the law. oleh karena itu dalam menerbitkan perppu nomor tahun alasan menyelamatkan demokrasi tidak berhenti san menjadi alasan secara tunggal namun dengan berdasarkan kepada hukum, sehingga demokrasi yang berdasarkan kepada hukum (democratische rechsstaat) menjadi ukuran dalam menimbang terbitnya perppu nomor tahun dalam hal ini demokrasi yang dibangun tidak bisa hanya demokrasi itu sendiri namun demokrasi yang berdasarkan atas negara hukum. keberadaan cabang kekuasaan kehakiman sebagai pilar ketiga negara demokrasi yang berdasarkan oleh hukum (principle constitution democracy). divide daildengan demikian, terbitnya perppu nomor tahun yang dilakukan diluar mekanisme penerbitan perppu yang faktual dan nomor seiten merujuk pertemuan lembaga lembaga tinggi negara namun tidak dengan mahkamah konstitusi, mesti menjadi penilaian dalam menguji konstitusionalitas perppu nomor tahun guo. dalam hal penerbitan perppu nomor tahun semestinya tidak berhenti dan didasarkan hanya untuk demokrasi akan tetapi demokrasi yang berdasarkan kepada hukum (democratische rechsstaat), bahwa dalam hal kasus tertentu hakim konstitusi sudah dilakukan penanganannya secara hukum dan sesuai dengan due process law, sehingga tidak beralasan bahkan merupakan asumsi yang berlebihan serta merupakan kesimpulan yang melompat (jumping conclusion) apabila menjadi sebab akibat langsung rusaknya demokrasi dan negara hukum" (sebagaimana frasa konsideran huruf perppu nomor tahun sehingga harus diskualifikasi sebagai kepentingan memaksa dan mesti diselamatkan dengan mengeluarkan perppu nomor tahun bahwa dengan demikian, tidak adanya akibat hukum yang langsung dikarenakan terbitnya perppu nomor tahun tersebut dibuktikan dengan berbagai ketentuan dalam perppu nomor tahun yang masih membutuhkan waktu panjang untuk dilaksanakan langsung dan efektif mengubah keadaan hukum tertentu secara langsung. hal itu ditemukan dalam norma perppu nomor tahun yang masih membutuhkan waktu pelaksanaan efektif, yaitu: (a) ketentuan mengenai seleksi menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diatur dalam perppu nomor tahun tidak dapat efektif langsung dilaksanakan oleh karena mesti membentuk panel ahli, dan diberlakukan untuk seleksi menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang akan datang, bukan dalam maksud menyeleksi ulang hakim konstitusi yang masih menjabat, (b) @london, ketentuan mengenai panel ahli yang melakukan seleksi menguji kelayakan dan calon kepatutan hakim konstitusi dilakukan dengan berdasarkan tata cara panel ahli yang diatur dengan peraturan komisi yudisial (vide perppu nomor tahun hal mana berarti belum efektif mengubah keadaan secara langsung kepada seleksi calon hakim konstitusi: (c) @london, tidak adanya ketentuan yang serta merta dan seketika memberlakukan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, oleh karena baru menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dengan terbitnya perppu nomor tahun (vide perppu nomor tahun dan masih memberlakukan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang ada masih dinyatakan berlaku (vide perppu nomor tahun (d) @uod non, majelis kehormatan hakim konstitusi (vide perppu nomor tahun tidak dengan serta merta dan segera langsung dibentuk oleh perppu nomor tahun oleh karena mensyaratkan adanya peraturan bersama dan sekretariat (vide dan perppu nomor tahun (e) @uod non, perppu nomor tahun tidak ada membuat norma yang menentukan hakim konstitusi yang berasal dari partai politik atau anggota partai politik dalam jangka waktu yang kurang dari (tujuh) tahun diberhentikan atau mempunyai akibat tertentu, sebagaimana maksud huruf perppu nomor tahun bahwa berdasarkan hal hal atas maka tidak ada alasan mendesak atau kepentingan memaksa sebagai syarat diterbitkannya perppu nomor tahun bahwa keadaan yang terjadi pada hakim konstitusi justru memperkuat prinsip negara hukum (rechtstaat) dan membuktikan penghormatan dan berjalannya supremasi hukum, serta mengakui kesetaraan hadapan hukum (equality before the law) dan tidak adanya perbedaan perlakuan dalam hukum (no one above the law), sehingga hal tersebut menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas maka konsideran menimbang huruf perppu nomor tahun bertentangan dengan uud dalil dalil mengenai ketentuan seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi melalui panel ahli yang meliputi komisi yudisial sebagaimana ketentuan angka angka huruf perppu nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa ketentuan angka angka huruf perppu nomor tahun adalah norma hukum yang mengatur seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi melalui panel ahli yang meliputi unsur wewenang komisi yudisial: bahwa ketentuan angka angka huruf perppu nomor tahun mengesahkan norma hukum adanya unsur wewenang komisi yudisial dalam seleksi uji kelayakan calon hakim konstitusi melalui panel ahli: bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka atas, memuat norma yang meliputi unsur wewenang komisi yudisial, sebagaimana berikut ini: (a) angka perppu nomor tahun sepanjang frasa dan komisi yudisial: (b) angka perppu nomor tahun sepanjang frasa oleh komisi yudisial: (c) perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial. (d) huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial. (e) perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi peraturan komisi yudisial?. (f) sepanjang frasa diatur oleh komisi yudisial? bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka atas bertentangan dengan uud oleh karena perihal kekuasaan kehakiman dalam uud sama sekali tidak memberikan kekuasaan dan wewenangditentukan dalam bahwa kekuasaan kehakiman dalam uud pada esensinya adalah kekuasaan yang diberikan dalam memastikan dan menjamin suatu negara hukum (rechtstaat) sebagaimana diakui secara eksplisit dalam uud bahwa untuk menjamin terciptanya negara hukum (rechtstaat), diwujudkan dengan jaminan dan pengakuan atas kekuasaan kehakiman dalam uud yang dilakukan oleh (dua) mahkamah yakni mahkamah agung dan dilakukan oleh sebuah mahkamah konstitusi (vide uud bahwa dengan demikian, kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh mahkamah agung dan oleh mahkamah konstitusi, sebagai sebuah sistem ketatanegaraan yang dilengkapi dengan mengakui adanya satu komisi yudisial yang bersifat mandiri (vide uud 1945j, bahwa sebagai suatu sistem ketatanegaraan yang utuh dan pasti mengenai kekuasaan kehakiman, secara eksplisit uud hanya menentukan dan memberikan bab mengenai kekuasaan kehakiman kepada komisi yudisial secara eksplisit hanya mengusulkan calon hakim agung kepada dewan perwakilan rakyat (vide uud dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung (vide uud bahwa oleh karena itu, secara sistematis dan yuridis konstitusional uud dalam hal kekuasaan kehakiman, uud tidak memberikan kekuasaan atau wewenang kepada komisi yudisial untuk mengusulkan calon hakim konstitusi, namun hanya hakim agung, bahwa dan uud merupakan keputusan politik tertinggi dan agung yang diputuskan secara sadar dan konsisten, hal mana tidak menyebutkan sama sekali pemberian kekuasaan atau wewenang kepada komisi yudisial mengajukan mengusulkan calon hakim agung: bahwa oleh karena uud dengan konsisten menentukan bahwa tidak ada kekuasaan atau wewenang komisi yudisial mengusulkan calon hakim agung, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran selain yang dimaknai dalam dan uud bahwa ketentuan yuridis konstitusional yakni dan uud merupakan hukum konstitusi (the law the constitution) yang dalam pandangan jhon alder disebut sebagai prinsip dasar (the basic principle), yang menjadi hukum yang mutlak (strict law) yang tidak dapat ditafsirkan dengan sumber sumber sekunder selain dan uud tersebut: bahwa dengan demikian ketentuan dan uud merupakan norma dasar (gerung norm) yang bersifat tetap dan pasti sehingga tidak dapat ditarik penafsiran lain selain yang dengan pasti dimaksudkan dalam kedua uud tersebut, bahwa perihal maksud otentik yang terkandung dalam dan uud tersebut, bersesuaian dengan ketentuan uud yang secara tegas dan pasti menentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang undang. oleh karena, dan uud tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada komisi yudisial mengusulkan calon hakim konstitusi, namun hanya mengusulkan hakim agunginggal oktober (selanjutnya disebut perppu nomor tahun terhadap undang undang dasar negara indonesia tahun yakni ketentuan.". perppu nomor tahun yang sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial. bahwa dalam hal perppu nomor tahun memberi norma hukum mengenai seleksi uji kelayakan hakim konstitusi melalui panel ahli yang mencakup komisi yudisial, tidak semestinya dilakukan hanya alasan demokrasi itu sendiri, namun demokrasi berdasarkan kepada hukum (democratische rechsstaat). demokrasi yang dibangun tidak hanya demokrasi itu sendiri namun demokrasi berdasarkan negara hukum. (principle constitution democracy). oleh karena itu, ketentuan seleksi uji kelayakan hakim konstitusi melalui panel ahli yang mencakup komisi yudisial bertentangan dengan uud oleh karena uud tidak memberikan kekuasaanmenurut jimm(untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang dijamin uud maka ketentuan seleksi uji kelayakan hakim konstitusi yang mencakup wewenang komisi yudisial sebagaimanasepanjang frasa berbunyi (sebagaimana dimaksud pada angka atas) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: dalil dalil mengenai ketentuanbertentangan dengan uud bahwa ketentuan mengenai syaratadalah ketentuan yang tidak jelas rasio legis nya oleh karena tidak memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan keadilan: bahwa ketentuan huruf perppu nomor tahun pada pokoknya memberikan ruang bagi anggota partai politik menjadi calon hakim konstitusi yang mempunyai karakteristik berbeda signifikan dengan partai politik dan atau lembaga politik, oleh karena basis dari hakim konstitusi adalah kemampuan profesional sedangkan basis partai politik adalah elektabilitas dengan oleh konstituen: bahwa good non anggota partai politik mempunyai kemampuan dan memenuhi persyaratan formil, namun dengan karakteristik partai politik yang merupakan infra struktur politik yang pada salibnya memiliki kecenderungan untuk mengisi kekuasan politik yang berbeda dengan karakteristik kekuasaan kehakiman, termasuk sebagai hakim konstitusi, bahwa good non anggota partai politik lebih diarahkan kepada orientasi kekuasaan legislatif dan atau kekuasaan eksekutif, dan dengan karakteristik kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independen dari pihak manapun, termasuk dari kepentingan partai politik: bahwa uud menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka atau independen, dalam hal mana independen dalam dimensi fungsional, dimensi institusional, organisatoris, dimensi etis, sehingga beralasan apabila calon hakim konstitusi tidak menjadi anggota partai politik: bahwa mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, dan pengawal demokraiganggugood non anggota partai politik yang diusulkan menjadi calon hakim konstitusi semestinya memiliki karakter merdeka atau independen, dan karenanya beralasan apabila bukan anggota partai politik dalam jangka waktu setidaknya (sepuluh) tahun sebelum diusulkan menjadi calon hakim konstitusi, bahwa berdasarkan hal hal atas maka ketentuan huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa (tujuh) tahun bertentangan dengan uud bahwa ketentuan huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa (tujuh) tahun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaksudkan sebagai (sepuluh) tahun sehingga huruf perppu nomor tahun. dalil dalil mengenaiperppu nomor tahun bertentangan dengan uud bahwabahwa ketentuanberikut ini: (a) perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi bersama sama dengan komisi yudisial. (b) perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi dan komisi yudisial?. (c) perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi bersama sama dengan komisi yudisial. (d)(e). adalah mengandung norma yang berasal dari wewenang komisi yudisial sebagaimana ditentukan dalam uudapabila ditelaah berdasarkan uud tidak mempunyai landasan yuridis konstitusional melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi, bahwa dalam kaitan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta majelis kehormatan hakim konstitusi tersebut, perlu ditegaskan bahwa uud tidak memberikan kekuasaan dan wewenang kepada komisi yudisial untuk hal tersebut dalam menurut daildiyuridis konstitusional terhadap hakim konstitusi oleh karena perihal wewenang komisi yudisial melakukan pengawasan hakim termaktub dalam uud adalah dalam bab tentang kekuasaan kehakiman, dalam uud mengenai komisi yudisial dan mahkamah agung dan atau hakim agung: bahwa uud adalah hukum dasar berkenaan konstitusionalitas komisi yudisial yang mencakup: (a) komisi yudisial bersifat mandiri: (b) komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, (c) komisi yudisial berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. bahwa oleh karena konteks uud sebagaimana angka atas adalah dalam kaitan komisi yudisial dengan hakim agung, maka maksud frasa menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah pengawasan terhadap hakim agung, bahwa ketentuan konstitusional pengawasan hakim sebagaimana uud tersebut, ditempatkan pada bab tentang kekuasaan kehakiman dalam uud yakni setelah uud dimaksudkan untuk mengatur relasi kekuasaan antara komisi yudisial dengan hakim agung. oleh karena itu uud dimaksudkan untuk pengawasan hakim agung, bukan hakim konstitusi:konstitusional dengan uud bahwa ketentuan yuridis konstitusional uud jelas tidak memberikan wewenang komisi yudisial mengawasi hakim konstitusi, hal mana telah bersesuaian dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ivoleh karena itu ketentuan uud yang bersesuaian dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tersebut, menjadi hukum konstitusi yang hidup (living constitution) sehingga ketentuan perppu nomor tahun tidak mempunyai landasan konstitusional dengan uud bahwa terhadap ketentuan perppu nomor tahun sepanjang frasa peraturan bersama mahkamah konstitusi dan komisi yudisial', bukan hanya bertentangan dengan uud akan tetapi juga jenis peraturan bersama tidak dikenal dalam undang undang nomor tahun tentang pembuatan peraturan perundang undangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (uncertainty law), hal mana bertentangan dengan uud, yakni independen dan imperial dari kekuatan dan anasir lain, hal mana merupakan wujud dari independensi secara institusional, independensi organisatoris, independensi fungsional, dan independensi etis. bahwa berdasarkan dalil dalil atas maka sepanjang frasa yang berbunyi sebagaimana angka atas bertentangan dengan uud: menyatakan: konsideran menimbang huruf perppu nomor tahun bertentangan dengan uud angka perppu nomor tahun sepanjang frasa dan komisi yudisial bertentangan dengan uud angka perppu nomor tahun sepanjang frasa oleh komisi yudisial? bertentangan dengan uud huruf perppu nomor tahun yang sepanjang frasa yang berbunyi (tujuh) tahun bertentangan dengan uud perppu nomor tahun yang sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial bertentangan dengan uud huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial bertentangan dengan uud perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi peraturan komisi yudisial bertentangan dengan uud perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi diatur oleh komisi yudisial?dan komisi yudisial bertentangan dengan uudmenyatakan: konsideran menimbang huruf perppu nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, angka perppu nomor tahun sepanjang frasa dan komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dibentuk oleh mahkamah konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi majelis kehormatan hakim konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh mahkamah konstitusi untuk menjaga kehormatan dan perilaku hakim konstitusi . angka perppu nomor tahun sepanjang frasa oleh komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi panel ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh mahkamah agung, dpr, dan presiden . huruf perppu nomor tahun yang sepanjang frasa yang berbunyi (tujuh) tahun tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai (sepuluh) tahun sehingga ketentuan tersebut . perppu nomor tahun yang sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai dibentuk oleh mahkamah agung, dpr, dan presiden sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunymahkamah agung, dpr, dan presiden huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bertentangan sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi (empat) orang dipilih. perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi peraturan komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai peraturan pemerintah , sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyipemerintah . perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi diatur oleh komisi yudisial tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai diatur dengan peraturan pemerintah, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyidengan peraturan pemerintahmahkamah konstitusi sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyi mahkamah konstitusi . perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi dan komisi yudisial?pat mengikutsertakan pihak lain yang berkompetenmembentuk majelis kehormatan hakim konstitusi yang bersifat tetap huruf perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi oleh komisi yudisial . perppu nomor tahun sepanjang frasa berbunyi peraturan komisi yudisial? . terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud ).,tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai peraturan mahkamah konstitusi , sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyimahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berkedudukan mahkamah konstitusi dan dipimpin sekretariat jenderal mahkamah konstitusi, sehingga ketentuan tersebut menjadi berbunyimahkamah konstitusi dan dipimpin oleh sekretaris jenderal mahkamah konstitusimuhammad joni, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. khairul lawan nasution, m.m: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama fakhrurrozi, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dulhania tanaman, s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama trio primo santoso, s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama hadi santo s.h, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mukhlis ahmad s.h: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama baginda dipamora siregar, s.h: bukti fotokopi kutipan buku berjudul ilmu perundang undangan karangan maria farida indrawi dikembangkan dari perkuliahan prof. dr. hamid attamimi, s.h., penerbit paniscuskonsideran menimbang huruf angka di3.13j, i3.6jsuwardidan peraturan pemerintah penggantiperaturan pemerintah pengganti undang undang, perppu) terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa berdasarkan ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan nomor tahun ), menentukan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan dalam hal mana undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang, merupakan jenis peraturan perundang undangan yang setara, sehingga secara materiil materi muatannya adalah berisi substansi undang undang. selanjutnya nomor tahun menegaskan . oleh karena itu, baik secara substantif maupun dari sisi jenis dan hierarki, peraturan pemerintah pengganti undang undang sama dengan norma undang undang sehingga merupakan kewenangan mahkamah konstitusi mengujinya. bahwa apabila menelaah ketentuan uud peraturan pemerintah pengganti undang undang perppu) merupakan jenis peraturan perundang undangan yang secara jenis atau substansi dan hierarki adalah materi muatan yang sama dengan undang undang, dan secara yuridis formal apabila ditelaah berdasarkan huruf nomor tahun perppu merupakan peraturan perundang undangan dalam jenis dan hierarki yang setara dengan undang undang. oleh karena itu mahkamah konstitusi berwenang menguji perppu. bahwa berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi sudah pernah menguji materiil perppu tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi sebagaimana registrasi perkara pengujian materiil nomor puu vii oleh karena itu, ada preseden hukum dan atau yurisprudensi bahwa mahkamah konstitusi berwenang menguji materiil perppu. bahwa dalam hal pengujian perppu nomor tahun mahkamah konstitusi berwenang menguji norma hukum termasuk norma mengenai mahkamah konstitusi, oleh karena dalam preseden mahkamah konstitusi pernah menguji norma berkenaan dengan mahkamah konstitusi, terkait pengujian undang undang mahkamah agung (vide putusan nomor puu i yang membenarkan mahkamah konstitusi menguji undang undang sebelum amandemen pertama uud dalam hal ini, mahkamah konstitusi berpendapat bahwa ketentuan mahkamah konstitusi mereduksi kewenangan mahkamah konstitusi yang pada gilirannya menghambat pelaksanaan tugas konstitusionalnya, dan selain itu untuk mengatasi kekosongan hukum dimana tidak ada badan peradilan atau kekuasaan kehakiman yang menguji undang undang yang ditetapkan sebelum amandemen pertama uud (vide ja'far bahagia, perspektif penegakan hukum progresif dalam judicial review mahkamah konstitusi , dalam jurnal konstitusi, volume nomor september halperaturan pemerintah penggantikedudukan hukum legal standing) para pemohon. bahwa berdasarkan ketentuan menyebutkan, pemohon adalah pihak yang dimahkamah konstitusiwni) yang mempunyai hak konstitusional atas perlindungan hukum, jaminan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud dan karenanya para pemohon berkepentingan atas terwujudnya lembaga yudikatif yakni mahkamah konstitusi mk) yang menjadi pengawal konstitusi (guardian constitution), yang independen dan bebas dari intervensi serta mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugas selaku mahkamah: bahwa para pemohon berkepentingan adanya mahkamah konstitusi yang terikat dan penuh kepada hukum konstitusi terutama uud dalam hal berkenaan pengawasan hakim konstitusi yang bukan merupakan kekuasaan komisi yudisial sebagaimanatas dasar itu para pemohon bertentangan atas jaminan kepastian hukum dalam hal implementasi pengawasan hakim konstitusi agar tidak adanya perbedaan norma antara perppu nomor tahun dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv bahwa para pemohon berkepentingan atas terwujudnya mahkamah konstitusi yang bekerja secara profesional dan mempunyai standar kualitas yang tinggi dalam putusan putusan mahkamah konstitusi serta terhindar dari berbagai bentuk intervensi yang dapat terjadi dengan anasir partai politik dalam anggota hakim konstitusi, bahwa sebagai pengawal konstituutanggungpemohon berkepentingan dalam memastikan mahkamah konstitusi yang menjalankan tugasnya terutama dalam pengujian undang undang sebagai bentuk dan saluran mencari keadilan konstitusional atas pemberlakuan norma hukum yang tertuang dalam undang undang, dalam hal ini perppu nomor tahun dengan mengacu preseden beruppemohon sebagai warga negara indonesia dijamin hak konstitusionalnya untuk melakukan upaya yang diyakini sebagai cara memperjuangkan kepentingan kolektif yakni kepentingan atas hak hak konstitusional yang menjadi perhatian bersama para pemohon yang bergiat dalam wadah masyarakat konstitusi indonesia mki), hal mana jaminan memperjuangkan kepentingan secara kolektif tersebut dijamin dalam uud bahwa sebagai pegiat dan aktivis yang mempunyai pemahaman serta kepedulian terhadap permasalahan konstitusionalisme, dan melakukan upaya menjamin terwujudnya jaminan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara indonesia dengan memastikan pemenuhan hak hak konstitusionalnya, bahwa para pemohon yang bergiat dalam pemajuan konstitusi dan hukum yang dalam kegiatannya bergabung dalam masyarakat konstitusi indonesia mki) dalam berbagai kegiatan membuat langkah dan kegiatan yang visioner maupun kongkrit termasuk antara lain melakukan upaya memastikan hak hak atas rumah atau bertempat tinggal yang merupakan hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam uud hal mana mki melakukan langkah kongkrit dengan pembuatan gerakan moral, intelektual dan langkah hukum untuk mendorong pemenuhan hak atas rumah yang masih belum optimal dipenuhi. berdasarkan data terdapat sekitar juta defisit perumahan atau backlog yang apabila dilakukan kenangannya dengan produksi rumah sebanyak ribu unit per tahun sektor formal, maka pemenuhan hak atas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah mbr) hanya dapat dipenuhi dalam masa tahun lagi. selain itu pemohon juga berkepentingan pemenuhan hak hak asasi manusia sebagai hak konstitusional termasuk hak atas pendidikan anak, hak anak berkonflik dengan hukum, hak anak atas identitas sebagai manusia dan subjek hukum. hal ini merupakan masalah hak konstitusional setiap orang yang dijamin dalam uud dan bersesuaian dengan agenda dan menjadi visi dan aksi pemohon. bahwa oleh karena itu para pemohon berkepentingan atas terwujudnya mahkamah konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang independen dan imperial serta tangguh dari anggapan adanya kemerosotan integritas hakim konstitusi. dalam hal mana para pemohon berkepentingan menjaga dan memastikan tetap terwujudnya mahkamah konstitusi yang tangguh dan konsisten serta berkelanjutan sebagai pengawal konstitusi (guardian the constitution). bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mengajukan permohonan pengujian materiil perppu nomor tahun terhadap uuamaluddin tempat, tanggal lahir brebes, juni alamat jalan mundu rt. rw. desa mundu kecamatan tanjung kabupaten brebes selanjutnya disebut . pemohon nama andriana tempat, tanggal lahir jakarta, oktober alamat jalan mawar nomor rt. rw. kelurahan tugu utara, kecamatan koja, jakarta utara selanjutnya disebut . pemohon ii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal agustus memberi kuasa kepada iskandar zulkarnaen, s.h., m.h., joshua siahaan, s.h., nana juwahir, s.h., rita erna purba, s.h., dan imam ghazali, s.h., adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam team pembela konstitusi untuk kebebasan berpolitik rakyat yang beralamat jalan pisangan lama iii, pori raya nomor rt. rw. pisangan timur, jakarta timur.ara pemohon dengan ini mengajukan perbaikansebagai berikut: dan tidak membuka peluang bagi hadirnya partai politik lokal, kecuali provinsi nanggroe aceh darussalam nad) yang mendapatkan otonomi khusus disebabkan pertimbangan menolaknya keamanan dan bencana alam. kata pemerintahan sebagaimana ditegaskan dalam uud dapat merujuk pada definisi pemerintah dalam arti luas, yaitu eksekutif dan legislatif, kecuali yudikatif yang memang urusannya tersentralisasi dan mandiri sebagaimana amanat konstitusi dan proses pembentukan pemerintahan itu menjadi wewenang tingkat daerah. sehingga, urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri pada konteks pembentukan pemerintahan daerah saat ini, diimplementasikan dengan adanya pemilukada langsung dan pemilu legislatif, khususnya untuk memilih calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan daerah republik indonesia sebagai wakil rakyat daerah. tersanderanya urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri oleh sistem kepartaian yang bersifat nasional, terlihat dalam beberapa mekanisme pembentukan pemerintahan ranah eksekutif dan legislatif. sebagai contoh dalam hal pencalonan, baik sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. kendati undang undang secara tegas menyatakan bahwa pencalonan ditentukan oleh pengurus partai politik tingkatannya masing masing, namun dalam kenyataannya proses pencalonan tersebut mesti melalui mekanisme berjenjang dan ditentukan oleh kepengurusan partai tingkat pusat. dalam konteks inilah urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri, khususnya daerah kerap tersandera, lantaran aspirasi masyarakat lokal yang diwakili oleh pengurus partai politik yang ada daerah tak mendapat restu atau persetujuan dari pengurus partai politik tersebut tingkat pusat. i11. bahwa berdasarkan ketentutentuan uud merupakan salah satu prinsip utama untuk menegakkan demokrasi yang sebenarnya (genuine) dan rule law. kebebasan berorganisasi, atau lengkapnya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, freedom association, freedom assembly and freedom speech, adalah condition sine gua non (prasyarat mutlak) bagi tegaknya hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh uud oleh karena itu, keberadaan.. partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya,arakat, dengan melakukan rekrutmen calon calon dalam pilkada yang berbasis daerah dan wilayahnya serta regenerasi kepemimpinan politik daerah tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pengurus partai tingkat pusat yang hanya akan memaksakan calon calon dropping dari pimpinan pusat partai politik nasional jakarta, sehingga memberikan harapan bagi masyarakat untuk secara bersungguh sungguh memberikan aspirasi politiknya lebih maju, dengan tetap memperhatikan asas tata kelola pemerintahan yang baik. ketentuan guo yang mengharuskan partai politik indonesia memiliki kepengurusan yang, dan nyata nyatabatasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dihasilkan oleh kompromi kompromi politik, yang dengan sengaja secara bertahap menaikkan jumlah kepemilikan kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, yang dapat bertujuan untuk menjamin eksistensi partai politik nasional pemenang pemilu dan untuk menjamin keikutsertaannya dalam pemilihan umum berikutnya, serta berusaha membatasi keberadaan partai baru yang dianggap sebagai rival bukan sebagai mitra yang dapat memberangus semangat demokrasi dan keragaman dalam masyarakat, sebagaimana terlihat dalam tabel: undang undang swara nogtamnias wunogtamntap tahun tahun tahun penyederhanaan partai politik harus terjadi secara alamiah dengan cara yang alami yaitu tidak dipilihnya lagi partai tersebut oleh rakyat, bukan diberangus oleh ketentuan perundang undangan hasil dari kompromi kompromi elite politik yang ingin mempertahankan kekuasaan. bahwa berdasarkan" dapat dimaknai bahwa konstitusi menjamin kebebasan dan hak kolektif masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dalam partai politik yang secara faktual mempunyai peran dan kontribusi yang lebih nyata dalam pembangunan daerah. namun, keberadaan ketentuan guo akan menyebabkan terjadinya alienasi massa awam dari alamrupakan hambatan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara, dengan cara tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum (golput), sebagaimana digambarkan berikut: jumlah golput pemilu ata ,d016 n61k ,0511007mo,a016 ehh ppsspp pss sumber: bahwfrasa bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dapat dimaknai tidak diperbolehkannya negara memuat ketentuan dalam peraturan perundangan yang memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok kelompok sosial tertentu yang menyebabkan kelompok sosial lain tidak mendapat perlakuan yang sama dan layak depan hukum. sehingga, ketentuan guo pada hakikatnya merupakan halangan setiap orang untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris, yang juga merupakan tindakan diskriminatif yang terlarang disisi konstitusi. selain itu jugketentuan guo juga mengabaikan hubungan antara hukum (peraturan perundang undangan) dan geografi (ruang) dimana ketentuan tersebut diberlakukan. pengabaian ini merupakan diskriminasi yang nyata dalam kehidupan bernegara bangsa. bahwa senjatanya, ketentuan persyaratan untuk menjadi badan hukum bagi sebuah partai politik yang harus bersifat nasional, baru diatur dalamtanpa memiliki alasan konstitusional dalam penjelasan kedua undang undang guo, tetapi hanya dimaksudkan untuk terciptanya integritas nasional, serta (dalil pemerintah dalam perkara nomor puu ix tanggal juli keberadaan partai politik merupakan sarana atau wahana untuk pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat luas khususnya dan umumnya setiap warga negara. sehingga, partai politik tidak harus bersifat nasional saja, tetapi juga dapat bersifat lokal yang dapat secara mandiri menentukan kebijakan partai demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah yang. keberadaan partai politik yang bersifat nasional belum tentu dapat menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa, karena perubahan konstitusi negara ini telah juga mengakui pemerintahan daerah yang. sehingga pembagian wilayah secara administratif yang tetap menjadi satu kesatuan dari negara kesatuan republik indonesia mempunyai kewenangan yang serupa dengan pemerintahan pusat, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, musisi, moneter dan fiskal, serta agama. sehingga, partai politik lokal sebagai perwujudan kewenangan pemerintah daerah dibidang politik dalam negeri, dimungkinkan ada untuk ikut sertaehingga, yang merupakan organisasi politik lokal yang dibentuk oleh sekelompok warga, dengan syarat kepengurusan yangkeberadaan partai politik lokal dal, bukti khususnya bab xi, bagian kesatu, sampai dengan mempunyai makna yang hampir sama dengan dan serta sampai dengan partai politik (vide bukti sebagai pelaksanaan dari ketentuan dan uud yang merupakan pemberian otonomi seluas luasnya bidang politik kepada masyarakat daerah dan pemberian kewenangan pengelolaandaerah, sehingga keberadaan partai politik lokal akanahwa berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon berpendapat ketentuan sepanjang frasa "bersifat nasional? padati. bahwa apabila mahkamah sependapat dengan pendapat para pemohon sepanjang partai politik yang dapat bersifat lokal maupun nasional, maka oleh karena syarat pendirian partai politik berbadan hukum dan syarat partai politik peserta pemilu diatur oleh huruf partai politik dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif, yang telah menutup kemungkinan lahirnya partai politik bersifat lokal yang dapat mencederai hak setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan partai politik secara bebas, serta juga berpotensidibatasi dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dihasilkan oleh kompromi kompromi politik partai politik pemenang pemilihan umum, yang bertujuan memberangus semangat demokrasi dan keragaman dalam masyarakat. oleh karenanya, para pemohon juga berpendapat25x (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten kota yang bersangkutan'. bahwa dengan demikian, apabila partai politik dapat bersifat nasional dan lokal serta mempunyai syarat kepengurusan sesuai dengan sifat partai politik yang dimaksud sependapat dengan permohonan para pemohon, maka para pemohon juga berpendapat mengenai syarat partai politik yang dapat mengikuti pemilihan umum, sebagaimana dimaksud ketentu50xkewenangan mahkamah konstitusi l1 patas nama jamaluddin pemohon i): bukti p 6a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama andriana pemohon ii)para pemohon menghadirkan (dua) orang ahli bernama rifginizamy karsayuda dan agung wijaya yang menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal november dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam sidang tanggal desember yang menguraikan hal hal sebagai berikut: rifginizamy karsayuda permohonan pemohon atas menitikberatkan bahwa telah terjadi pereduksi prinsip prinsip yang telah diatur dalam konstitusi untuk menegakkan otonomi daerah bidang politik, sekaligus menegakkan kesetaraan dan hak warga negara untuk berpemerintahan. poin penting dari permohonan pemohon ini adalah pentingnya untuk membeli ruang bagi hadirnya partai politik yang hanya bersifat lokal, bukan hanya yang bersifat nasional sebagaimana yang kita anut hari ini: pemohon berkeyakinan keberadaan norma norma guo dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan prinsip prinsip dasar bernegara yang kita anut sebagaimana ditegaskan dalam dan dan uud prinsip prinsip tersebut yaitu: prinsip negara kesatuan yang majemuk sebagaimana ditegaskan dalam dan uudkesadaran bahwa indonesia adalah negara kesatuan yang majemuk secara simbolik terlihat dari digunakannya semboyan bhinneka tunggal ika" pada lambang negara garuda pancasila": dalam pembukaan uud pernyataan tentang karakter negara kesatuan indonesia yang bersifat majemuk itu dapat ditemukan dalam alania keempat pembukaan uud yang menyata", kata "melindungi segenap bangsa indonesia memperlihatkan keinginan membentuk negara kesatuan dari berbagai suku, agama, ras dll. sementara kata "seluruh tumpah darah indonesia" bermakna pada adanya kesatuan wilayah yang (uga) mengarah pada bentuk negara kesatuan. alhasil, indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai negara kesatuan (vide uud namun pihak lain segala kebhinekaan dan kekhasan daerah diberi ruang untuk berkembang, salah satunya melalui otonomi daerah (vide uud norma norma konstitusi dalam dan uud memberi penegasatas menegaskan adanya eksistensi daerah dalam negara kesatuan indonesia, dan eksistensinya diberikan bukan sekedar sebagai pembagian wilayah secara administratif, melainkan diberikan pula hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. otonomi itu dikonkritkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan dalam suatu undang undang sebagaimana amanah uud atas: sebagaimana kita maklum, ketentuan yang mengatur lebih lanjut dari ketentuan uud tersebut adalah tentang pemerintahan daerah. itu menegaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan pemerintah pusat, yaitu meliputi urusan pemerintahan dalam bidang: politik luar negeri, pertahanan: keamanan: peradilan: moneter dan fiskal, dan: agama, berdasarkan ketentuan atas, secara eksplisit dapat dimaknai bahwa otonomi politik (dalam negeri) mestinya menjadi urusan daerah yang diotonomkan. saat ini ikhtiar untuk mewujudkan otonomi bidang politik tersebut dilakukan dengan memberi pengaturan tentang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) secara langsung sebagaimana diatur dalam juncto pengaturan tentang mekanisme pemilihan umum pemilu) legislatif, baik untuk dpr, dpd dan dprd provinsi kabupaten kota dilakukan dengan cara langsung, bahkan menggunakan suara terbanyak juga bagian dari implementasi otonomi politik tadi. hal ini diatur dalam ketentuan tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd: pemilu legislatif calon anggota dprd provinsi, kabupaten kota dan pemilukada dapat dimaknai sebagai manifestasi otonomi daerah bidang politik. hal ini dikarenakan melalui pemilihan itu rakyat daerah dapat menentukan wakilnya secara langsung pemerintahan daerah. pemerintahan daerah yang menurut terdiri dari kepala daerah beserta jajarannya dan dprd, kendati secara simbolik dua macam pemilu itu menggambarkan telah hadirnya otonomi bidang politik, akan tetapi, secara hakiki otonomi itu sesungguhnya belum terwujud. hal ini dikarenakan masih terbukanya kemungkinan campur tangan terhadap otonomi politik oleh pusat. mekanisme pencalonan dalam pemilukada dapat berasal dari partai politik maupun calon perseorangan. sejak digelarnya pemilukada yang memperbolehkannya calon perseorangan bertarung dalam pemilukada indonesia tahun sebagaimana amanah calon dari jalur perseorangan terbilang sangat sedikit yang dapat memenangkan pemilukada. hal ini menunjukkan efektifitas partai politik dalam pemilukada masih lebih baik dibanding jalur non partai politik atau perseorangan: pihak lain, pemilu legislatif seluruh calonnya mesti berasal dari partai politik. dalam dua konteks pemilu inilah campur tangan itu kerap hadir. hadir seiring dengan masih diterapkannya sistem kepartaian yang bersifat nasional, sekaligus menutup pintu hadirnya partai politik yang bersifat lokal indonesia, kecuali provinsi nanggroe aceh darussalam. akibatnya, partai politik tingkat nasional, sekali lagi acap kali mengintervensi partai partai politik daerah dalam dua mekanisme pemilu tadi: dalam kasus atas telah terjadi problem konstitusional berupa penggeseran hak hak warga negara dalam praktik akibat ketentuan norma yang dimohonkan pemohon untuk menyalurkan suaranya melalui partai politik daerahnya, tanpa diintervensi oleh struktur dan kepentingan partai politik yang lebih tinggi. norma norma dalam pemda dan pemilu yang memberikan ruang bagi warga negara daerah untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk anggota legislatif daerahnya secara langsung, ranah hulu dapat diintervensi oleh parpol tingkat pusat, akibat dianutnya sistem kepartaian yang bersifat nasional semata sebagaimana norma norma yang dimohonkan pemohon: pengaturan asas otonomi dalam uud maupun dalam yang termasuk dalamnya otonomi politik terhalang oleh norma norma guo sebagaimana permohonan pemohon dalam tentang partai politik dan tentang pemilu yang mengisyaratkan keberadaan partai politik indonesia mesti bersifat nasional. ketentuan dalam pemilu dan partai politik guo mensyaratkan keberadaan partai politik yang bersifat nasional baik sebagai syarat sah berdirinya suatu partai politik, maupun menjadi syarat pula bagi partai politik sebagai peserta pemilihan umum: dengan terus mempertahankan sistem kepartaian yang hanya bersifat nasional dan menutup pintu bagi hadirnya partai politik yang bersifat lokal, maka sesungguhnya kita telah mencoba menutup mata atas kebhinekaan yang inheren ada pada bangsa indonesia, fakta menunjukkan, beberapa partai politik yang mendapatkan suara signifikan tingkat lokal secara konsisten dari pemilu pemilu, kendati suara mereka tak signifikan tingkat nasional. partai bulan bintang pbb) misalnya menjadi pemenang pemilu provinsi bangka belitung pada pemilu dan menempati perolehan suara terbanyak kedua pada pemilu pbb juga menjadi pemenang kedua pada pemilu dan keempat pada pemilu ntb dan memenangi pemilukada ntb tahun lalu, kalimantan selatan, partai bintang reformasi pbr) memperoleh suara dari kursi dprd kalsel. pbr juga memiliki jumlah kursi yang signifikan kabupaten kota kalsel, yaitu rata rata dari total kursi dprd kab kota dimaksud calon walikota dan wakil walikota dari pbr bahkan memenangi pemilukada walikota banjarmasin pada tahun lalu mengalahkan calon pertahana. pbb dan pbr adalah dua partai politik yang tidak memiliki kursi dpr lantaran suara kedua partai ini secara nasional amat minim, yaitu bawah suara sah nasional pada pemilu lalu, adanya ketentuan dalam angka dan huruf yang menyatakan, partai politik mesti bersifat nasional dengan kepengurusan seluruh provinsi indonesia dengan sebaran sekurang kurangnya dari jumlah kab kota pada provinsi bersangkutan dan dari jumlah kecamatan pada kab kota yang bersangkutan , sesungguhnya telah membangun cara berpartai politik yang menguras energi, tenaga, bahkan dana dan pada titik tertentu menjadi berpotensi membangun disharmoni dengan daya dukung rakyat dalam pemilu: bagi partai politik yang dalam pemilu pemilu hanya mendapatkan suara signifikan satu atau beberapa daerah tertentu saja, mestinya diberikan pilihan untuk meng eksiskan partai nya pada daerah dimana daya dukung rakyat atas partai itu tinggi dalam pemilu. partai politik demikian tak perlu dipaksa untuk memiliki kepengurusan seluruh indonesia dengan mekanisme yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun dimaksud, ketentuan pendirian partai politik dalam ketentuan guo berpotensi secara faktual menganulir eksistensi partai partai politik yang mendulang suara signifikan daerah tertentu .saja. jika partai politik demikian tak dapat memenuhi syarat sebagai partai politik dan terlebih tak dapat mengikuti pemilu selanjutnya sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan dalam huruf huruf dan huruf guo maka masyarakat yang dalam pemilu sebelumnya mempercayakan saluran aspirasinya melalui partai politik tersebut "dipaksa" untuk memberikan suaranya melalui saluran partai politik lain, kendati ideologi, cara pandang dan kepercayaan mereka masih terpatri pada partai tersebut, dalam posisi ini, bukan hanya kedaulatan, kebhinekaan dan otonomi politik masyarakat daerah yang direnggut sebagaimana amanah dan uud melainkan juga telah melanggar prinsip konstitusi berupakeberadaan syarat pendirian partai politik dan syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilu yang mesti bersifat nasional sebagaimana diatur dalam norma norma guo dalam dan sebagaimana dimohonkan pemohon mengingkari prinsip kesetaraan dan kemerdekaan setiap warga negara dalam berpemerintahan sebagaimana amanah konstitusi: sebagaimana dimaklumi, partai politik adalah sarana penyalur kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan, utamanya lembaga legislatif dan eksekutif dalam pengertian tertentu. terulangnya kehendak masyarakat tertentu daerah untuk membentuk partai politik daerahnya semata, termasuk kemungkinan untuk mengikuti pemilu sebagai saluran aspirasi masyarakat daerah tersebut untuk membentuk pemerintahan daerah (baca: eksekutif dan legislatif daerah) oleh ketentuan ketentuan guo yang dimohonkan oleh pemohon, dapat dimaknai sebagai pereduksi prinsip prinsip konstitusional yang diatur dalam dan uud dengan pendekatan dua prinsip konstitusi dimaksud, yaitu prinsip negara kesatuan yang majemuk sebagaimana ditegaskan dalam dan uud danahli berkesimpulan bahwa ketentuan dalampelanggaran konstitusional serius, dan karenanya menjadi garda harapan untuk memulihkan prinsip prinsip konstitusi dimaksud atas, menurut ahli, keberadaan partai politik lokal bukanlah sesuatu yang mengada ada bagi indonesia. pada saat pemilu keberadaan partai politik lokal turut serta menyemarakkan pemilu pertama, setidaknya ada delapan partai politik lokal yang ada dan mengikuti pemilu pada saat itu. bawah undang undang serikat nomor tahun tentang perubahan konstitusi sementara republik indonesia serikat mendjadi undang undang dasar sementara republik indonesia yang popular disebut uud sementara tahun yang juga menganut bentuk negara kesatuan sebagaimana yang digunakan sekarang, partai politik lokal kala itu menunjukkan eksistensinya, pada pemilu terdapat satu partai lokal yang memperoleh suara signifikan, yaitu partai persatuan dayak ppd) yang berpusat pontianak. ppd menjadi satu satunya parpol lokal yang berhasil meraih kursi dpr dan kursi konstituante. kalbar, ppd menjadi parpol pemenang pemilu pada tahun dpr dawai kalimantan barat merebut dari kursi. dpr dawai kabupaten memperoleh suara signifikan, bahkan beberapa kabupaten tertentu meraih suara mayoritas, masing masing kabupaten pontianak dari kursi, sanggau dari kursi, sintang dari kursi dan kapuas hulu dari kursi. sedangkan kotapraja pontianak dari kursi. sambas dari kursi dan ketapang dari kursi: ppd juga menempatkan kadernya menjadi empat orang bupati masing masing selling kapuas hulu, jateng sintang, jaman sanggau dan jelang pontianak serta mengantarkan oevaang peran sebagai gubernur pertama kalimantan barat, ahli menyadari bahwa keinginan untuk menghadirkan partai politik lokal indonesia yang berbentuk kesatuan acapkali dianggap sebagai sesuatu yang mengada ada, walau fakta sejarah pada pemilu telah menyangkalnya, pembentukan partai politik lokal negara kesatuan dianggap sebuah ide yang kontroversial, lantaran keberadaan partai politik lokal selama ini banyak dikenal negara dengan sistem federal. munculnya tren pertukaran karakter negara federal dan kesatuan dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi penjelasan bagi argumentasi atas, secara teoritik, kekuasaan asal (residual power) pada negara kesatuan berada tangan pemerintahan pusat, daerah menerima sisa kekuasaan. sebaliknya kekuasaan pada negara federal berada pada negara bagian, sisa kekuasaan diberikan kepada pemerintahan negara federal pusat. teori ini belakangan hari menjadi kabur lantaran negara yang menganut sistem kesatuan nyatanya menerapkan otonomi daerah, dalam pelaksanaan otonomi memberikan kekuasaan sisa pada pusat, sementara hampir seluruh kekuasaan pemerintahan berada daerah. sebaliknya negara dengan sistem federal justru memberikan residu kekuasaan pada negara bagian, sementara pusat memiliki kekuasaan yang besar. hal ini dapat dilihat dari kon.instruksi konstitusi negara indonesia dan malaysia. indonesia adalah negara kesatuan, namun menerapkan otonomi. sementara malaysia adalah negara federal, namun kekuasaan banyak berada pada pemerintahan pusat: agung wijaya ada berbagai pandangan populer yang kiranya penting dipertimbangkan dalam pembahasan tentang gagasan partai politik lokal indonesia pasca orde baru. pertama, sebagaimana sering dikhawatirkan kalangan elite politik jakarta, gagasan ini dianggap potensial menyebabkan munculnya separatisme yang akan berujung pada pecahnya nkri. kedua, masih mirip dengan argumen seperti itu, partai politik lokal juga dikhawatirkan melahirkan bentuk bentuk solidaritas politik berbasis lokalis komunisme, primordialisme (etnis dan atau agama), dan jenis jenis sentimen non citizenship lainnya. pandangan ketiga yang lebih optimis melihat bahwa partai politik lokal justru menyediakan jalan keluar dan kebuntuan politik kepartaian saat ini yang masih sangat sentralistik, elitis, dan bahkan oligarki, luar berbagai pandangan populer itu, sesungguhnya masih terdapat perdebatan politis dan akademis yang jauh lebih kompleks mengenai kemungkinan munculnya partai lokal dalam sistem politik indonesia konteks perdebatan itu berkisar pada pertanyaan tentang partai lokal seperti apa yang sesungguhnya benar benar dibutuhkan untuk pendalaman demokrasi (democratic deepening) dewasa ini. apa sesungguhnya substansi dan signifikansi balik kebutuhan akan adanya partai lokal indonesia? apakah ketentuan tentang partai lokal harus diberlakukan secara nasional, atau hanya terbatas wilayah wilayah tertentu? bagaimana batasan geografisnya? bagaimana hubungannyundang undang guoii. bahwa berdasarkanaara pemohon adalah perseorangan warganegara indonesia, yaitu masing masing pemohon (bukti dilahirkan dan dibesarkan kabupaten brebes, provinsi jawa tengah, yang selama ini melakukan dengan partai partai nasional? dalam aspek apa saja kita perlu dilakukan terobosan dalam bidang politik untuk menerobos kebuntuan kepartaian? oleh karenanya, situasi dewasa ini sungguh amat strategis untuk mengklasifikasi berbagai soal yang berkaitan dengan partai politik lokal dalam hubungannya dengan isu isu demokratisasi. dalam konteks ini, pertanyaan pertanyaan yang penting diajukan adalah menyangkut bagaimana kita melihat hubungan antara partai politik dan gerakan sosial indonesia. dengan kata lain, jika gagasan tentang partai lokal dipandang sebagai alternatif bagi asosiasi asosiasi politik non partai tingkat lokal yang sejauh ini sedang berusaha masuk dalam proses politik elektoral, apa syarat syarat yang diperlukan agar partai lokal dapat secara optimal berfungsi untuk memperkuat representasi politik local kritisisme bukannya pesimisme atau sinisme terhadap partai lokal tampaknya tetap diperlukan tengah tengah imajinasi sebagian masyarakat terhadap maraknya wacana partai lokal sekarang ini sebagai momentum yang baik untuk politisasi gerakan ranah masyarakat sipil. kritisisme seperti itu penting karena dulu kita juga pernah sangat ilusi membayangkan munculnya sistem multipartai yang tempat kemudian berubah menjadi wadah kekuasaan oligarki kalangan elite nasional. apakah partai lokal dijamin tidak akan kembali dicaplok oleh mereka ahli ingin menyoroti isu partai lokal dan suatu tinjauan empiris pada tingkat yang lebih makro dalam hubungannya dengan praktik politik demokrasi indonesia pasca orde baru. diyakini bahwa kualitas dan kinerja lembaga lembaga dalam raicropractices suatu sistem demokrasi, seperti halnya partai lokal, akan sangat dipengaruhi oleh kecenderungan kecenderungan diskusinya pada tingkat macropolitices. sebagian hasil riset demos tentang proses politik demokratisasi selama lebih dan satu dasawarsa terakhir ini kiranya penting digunakan sebagai cermin untuk memahami situasi dan konteks problematika, politik kepartaian dalam latar demokrasi oligarki kesimpulan riset demos memberikan gambaran besar tentang situasi demokrasi politik indonesia pasca orde baru sebagai ditengarai oleh maraknya praktik oligarki oleh kalangan elite dominan. mereka melakukan adaptasi terhadap sistem demokrasi yang sedang tumbuh, tetapi sekaligus mengkolonisasi dan memonopolinya demi keuntungan mereka sendiri. sekitar aktor dominan memanfaatkan instrumen instrumen demokrasi, tetapi sekaligus juga menyalahgunakannya. sebagian besar mereka masuk ranah politik melalui jalur legislatif meski bekerja juga untuk mencari dukungan masyarakat sipil. mereka juga menggunakan berbagai cara lobi, memanfaatkan sumberdaya publik, alat alat represi, politik uang, mengobarkan sentimen primordial untuk berkuasa. cara cara politik rendahan: tabel indikator indikator adaptasi para aktor dominan terhadap instrumen demokratis relasi aktor menggunakan menggunakan menggunakan mengingkari dominan dan memajukan dan mencari dengan menyalahgunakan alternatif instrumen instrumen demokrasi strategi aktor melalui jalur hanya melalui hanya melakukan dominan legislatif, dalam melalui masyarakat sipil melalui jalan pintas melalui sistem berbagai lembaga dan lembaga masyarakat politik bentuknya yudisial yudisial sipil putaran transformasi melalui legislatif, menggunakan cara cara membeli memanfaatkan kekuasaan yudisial, dan kebijakan dan otoritarian, dukungan sentimen aktor dominan lembaga menggunakan etnis dan eksekutif, sumberdaya organ organ menggunakan agama dengan politik publik represi politik uang lobi catatan angka dalam hanya menunjukkan data hasil putaran riset kedua data atas menggambarkan bahwa sementara para aktor elite dominan memanfaatkan demokrasi dan "memainkan" nya melalui prosedur dan lembaga lembaga politik termasuk melalui pemilu dan partai partai. bahkan para elite dominan tersebut "menguasai" negara dan merekalah yang praktis mendikte berbagai macam kebijakan, termasuk mendikte desain tentang politik kepartaian sebagai kekuatan yang menguasai wilayah utama permainan, termasuk menyusun aturan mainnya, tentu merekalah yang paling berkepentingan mengambil keuntungan terbanyak. suasana seperti inilah yang menciptakan struktur struktur oligarki dalam proses politik demokrasi indonesia dewasa ini. sistem politik kepastian kita juga tak lepas dari kepentingan untuk melanggengkan struktur struktur oligarki semacam itu: dalam perspektif seperti itulah dapat dimengerti jika partai partai politik yang kita miliki dewasa ini mendapatkan citra yang buruk mata masyarakat. seperti terlihat pada grafik bawah grafik ada persepsi negatif yang meluas mengenai kinerja partai partai politik nasional pasca orde baru. rata rata atas informan kami menganggap partai partai tidak mau memperjuangkan isu isu dan kepentingan masyarakat, tidak memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan: tidak bertanggung jawab terhadap konstituennya karena tidak memungkinkan anggota anggota partai menjalankan kontrol terhadap partainya: dan yang paling buruk adalah terus terlibat dalam permainan politik uang. yang juga masih tetap menjadi masalah adalah penilaian mereka yang negatif bahwa begitu para politisi itu terpilih dalam lembaga lembaga politik, mereka menjadi sulit diakses. ini membuktikan bahwa para politisi partai gagal menjalankan fungsi representasi, catatan: grafik kinerja instrumen instrumen demokrasi langsung dan partai politik dapat dilihat dalam keterangan tertulis guo, memang ada suasana ambigu yang dirasakan oleh para informan kami, khususnya menyangkut meluasnya suasana kebebasan sipil dan politik tetapi yang gagal diejawantahkan dalam institusionalisasi partai partai seperti yang diinginkan. ini diilustrasikan oleh kenyataan bahwa mereka menganggap kebebasan mendirikan partai sudah baik, begitu juga mengenai partisipasi politik warga dalam organisasi organisasi yang independen, namun mereka tetap mengkhawatirkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas jika diwujudkan dalam lembaga lembaga masyarakat sipil, atau menyertainya sentimen etnis dan agama jika dilembagakan menjadi partai partai polhuk. inilah gambaran umum tentang kinerja partai partai politik, dan juga tentang instrumen instrumen demokrasi langsung termasuk kultur demokratis masyarakat sipil sendiri. dengan melihat kenyataan tersebut, apakah yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan? apakah partai lokal termasuk yang dipikirkan sebagai iteratif untuk keluar dari kebuntuan itu? catatan: grafik respons untuk memajukan atau mencari alternatif atas berbagai instrumen partai politik dapat dilihat dalam keterangan tertulis guo, riset ahli tidak secara langsung mengajukan pertanyaan tentang kemungkinan pembentukan partai lokal. sebagaimana dapat diindikasikan dari grafik hanya bawah informan kami yang masih percaya pada perbaikan demokrasi melalui perjuangan kepartaian. gejala ini memang masih mencerminkan ketidakpercayaan mereka pada partai politik. tetapi mengingat berbagai aspek buruk kinerja partai partai itu, mereka kelihatan sekali berusaha memikirkan alternatif alternatifnya. ada kecenderungan bahwa semakin buruk penilaian mereka terhadap aspek aspek tertentu dan partai politik, makin besar pula ruang alternatif yang mereka pikirkan. antara serangkaian alternatif itu, mereka tampaknya benar benar memberi prioritas tinggi pada partai partai yang bersih dari praktik politik uang, juga partai partai yang mampu bertanggung jawab terhadap konstituennya: tampak sekali bahwa kerangka berpikir para format penelitian kami masih didasarkan pada asumsi bahwa partai partai harus berfungsi menjalankan pemerintahan. mereka mengirimkan adanya partai yang mempunyai kapabilitas untuk itu, baik pada level pemerintahan tingkat pusat maupun lokal. dalam rangka mengemban mandat yang terakhir ini, mereka juga memikirkan bahwa partai partai harus independen dari kepentingan etnis dan agama, serta mampu memperjuangkan isu isu dan kepentingan kepentingan vital masyarakat: pandangan seperti ini jelas merupakan indikasi indikasi kuat bahwa mereka masih menyimpan harapan mengenai perbaikan kepartaian. tengah tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai partai yang ada sekarang yakni partai partai yang didesain secara nasional oleh elite oligarki nasional partai lokal adalah sebuah alternatif untuk menjawab kebuntuan tersebut. partai lokal political breakthrough melihat persoalan persoalan yang ada, perlu kiranya untuk mulai memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari sekadar pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai. perlu diingat, dalam bentuknya yang sekarang ini, partai partai justru merupakan bagian dari problem lemahnya representasi politik. sebagian besar partai partai politik kita tidak mewakili gagasan dan kepentingan vital rakyat pada umumnya. namun perbaikan harus dilakukan sektor yang strategis ini. bagaimanapun partai politik masih memakan instrumen demokrasi yang sangat penting dengan begitu menjadi penting untuk memperbaiki representasi politik tingkat lokal melalui upaya revitalisasi berbasis representasi lokal. dengan fokus setidaknya pada instrumen insiden serbuk demi perbaikan dan partisipasi yakni, dengan masuk ruang ruang politik negara, salah satunya lewat kekuatan politik kepartaian iteratif tingkat lokal, parlemen dan pemerintahan tingkat lokal yang baru bermekanisme kontrol rakyat dan berbasis konstituen kerakyatan yang jelas dan mengakar serta berbasis konstituensi yang lebih pluralis bersifat lintas agama dan lintas etnis, selain itu ada dua hal yang juga penting untuk diperhatikan pertama, adanya aturan yang jelas dan tegas tentang partai politik lokal. selain ketentuan tentang persyaratan, hak, dan kewajiban partai nasional dan lokal. ketentuan melarang aspirasi separatisme dan sikap yang bermusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok lain dapat menjadi bagian dari aturan tentang partai politik lokal. hal ini penting, karena tanpa kedewasaan dan pengaturan yang jelas kehadiran partai lokal ini akan menjadi masalah baru bagi kemajemukan itu sendiri, indonesia sendiri, keberadaan partai politik lokal sebenarnya bukan hal baru. undang undang nomor tahun yang menjadi landasan hukum pemilu memberikan peluang parpol lokal sebagai peserta pemilu. herbert faith memberi keterangan kelompok kecil yang percakapan daerah seperti gerinda yogyakarta, partai persatuan daya kalimantan barat, dan akui madura yang masing masing berhasil memperoleh satu kursi pada pemilu oleh karenanya, keberadaan partai politik lokal sama sekali tidak bertentangan dengan uud musim akan makin menyempurnakan paket undang undang bidang politik. faktanya justru pasca pemilu yang kemudian menutup peluang terhadap kehadiran partai politik lokal, justru mengakibatkan isu isu kedaerahan selalu terabaikan. bahkan elit politik lokal sudah tidak dapat menyuarakan permasalahan lokal dan terjebak dengan isu isu nasional: pengalaman malaysia, india, spanyol, kanada, dan aceh menunjukkan bahwa kekhawatiran beberapa pihak terhadap partai politik lokal yang akan memperjuangkan pemisahan diri sudah tidak relevan lagi. perjuangan pemisahan diri justru sering terjadi karena tidak adanya saluran aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak terpenuhinya hak hak kaum minoritas atau masyarakat lokal, kekhawatiran terhadap parpol lokal yang akan menimbulkan perpecahan (disintegrasi), penyaluran aspirasi separatisme, komunisme, dan diskriminasi merupakan stigma yang berhasil ditanamkan pada saat orde baru berkuasa. pengalaman negara negara lain, terutama india, kanada, dan aceh, menunjukkan bahwa kehadiran parpol lokal justru memberikan dampak positif bagi penguatan sistem kepartaian yang pada akhirnya akan bermuara pada penguatan sistem demokrasi dan mengurangi tekanan untuk memisahkan diri. oleh karenanya dengan membuka peluang keberadaan partai politik lokal daerah lain indonesia akan berdampak positif untuk membangun demokrasi yang lebih partisipatif: kesimpulan keberadaan partai politik lokal indonesia adalah sebuah keniscayaan sekarang ini ditengah tengah kekecewaan yang memuncak dari masyarakat terhadap kinerja partai politik selama ini tidak berfungsinya partai politik sebagai representasi politik dan kepentingan masyarakat dirasakan sangat luas masyarakat kita, termasuknya mandatnya komunikasi politik, serta tidak berjalannya pendidikan politik adalah sebagian dari fungsi parpol yang diabaikan selama ini: beberapa alasan mengapa partai politik lokal dibutuhkan antara lain: partai politik lokal lebih mampu secara substansial untuk memperdalam demokrasi indonesia, mana pembentukan partai politik lokal mampu mendorong pelaksanaan demokrasi karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan didekatkan dengan pemerintah yang menjalankan mandat dari rakyat. hal ini karena partai politik lokal sebagai instrumen demokrasi akan dengan mudah melakukan kontrol atas kebijakan yang terapkan oleh pemerintah daerah, partai politik lokal lebih mampu membangun komunikasi politik yang efektif dengan anggota dan konstituennya, hal ini disebabkan oleh cakupan wilayah kerjanya yang lebih terjangkau. kendala jarak geografis atau waktu yang menghalangi untuk bertemu dapat lebih diminimalisir, partai politik lokal lebih dekat dan lebih mampu mengenali dan memahami anggota dan konstituennya, sehingga proses rekrutmen, pendidikan, dan mobilisasi kader akan jauh lebih baik, karena setiap kader pasti akan dikenal secara baik. prosesnya akan lebih dituntut lebih transparan, dan akuntabel. karena kontrol oleh masyarakat lokal akan lebih kuat dan dekat, partai politik lokal akan lebih mampu memutus rantai birokrasi yang panjang dalam mekanisme pengambilan keputusan partai dan masyarakat dengan mudah mengakses keputusan keputusan partai politik lokal tersebut: partai politik lokal lebih mampu dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik karena kedekatan wilayah dan kedekatan dengan konstituen: partai politik lokal juga lebih mampu mendorong perluasan partisipasi rakyat sebagai instrumen demokrasi yang dekat dengan masyarakat daerah tentunya partai politik lokal akan memaksimalkan potensi serta peran yang dimiliki oleh masyarakat dalam setiap rencana proses pembangunan yang dijalankan: partai politik lokal lebih efektif sebagai pemecahan masalah representasi dan resolusi konflik masyarakat, karena partai politik lokal mengetahui secara persis kebumian masyarakat yang ada disekitarnya: selain itu, sebagaimana pengalaman banyak negara dan aceh, keberadaan partai politik lokal diyakini dapat menguatkan integrasi bangsa karena partai politik lokal membangun rasa keterikatan antar daerah yang akan bermuara pada rasa kebangsaan yang kuat, tak sedikit pihak pula yang mengaitkan keberadaan partai politik lokal bertolak belakang dengan bangunan sistem presidensial yang dianut dalam uud menurut ahli, bangunan sistem presidensial tak banyak berpengaruh pada pemerintahan daerah yang akan menjadi domain partai politik lokal: selain itu, keberadaan partai politik lokal justru dapat membantu keinginan kita untuk menyederhanakan jumlah partai politik tingkat nasional guna memperkuat bangunan presidensialisme kita. peningkatan prosentase parliamentary threshold bagi partai politik nasional disatu sisi akan menyederhanakan secara alamiah jumlah parpol dan memperkuat sistem presidensial, lain pihak partai partai yang suaranya tak signifikan tingkat nasional namun memiliki basis yang kuat daerah tertentu saja, dapat menjadi partai politik lokal: dengan catatan, keberadaan partai politik lokal juga harus diatur keberadaan termasuk saingannya untuk dapat mengikuti pemilu daerah, misalnya dengan menggunakan ketentuan batas ambang minimal perolehan kursi dprd atau parliamentary threshold yang berlaku khusus daerah bagi partai politik lokal. dengannya, kekhawatiran menjamurnya partai politik akibat dibukanya pintu kehadiran partai politik lokal dapat dicegah:politik sebagai konsekuensi dari diterapkannya prinsip negara kesatuan yang majemuk dengan menganut asas otonomi sebagaimana diatur dalam konstitusi kita saat ini, pandangan dan pikiran tersebut, sudah barang tentu bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi mendikte majelis hakim konstitusi. ahli menyadari betul kapasitas keilmuan dan kenegarawanan majelis hakim konstitusi dalam memandang persoalan dimaksud. apa yang kami sampaikan, bukan lah dimaksud kan untuk "mengalami air laut". memberi sedikit pemahaman atas luas dan komprehensifnya pemahaman dan kapasitas majelis hakim konstitusi pada perkara ini: menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, dewan perwakilan rakyat tidak menyampaikan keterangan lisan, namuntuan parpol dan pemilu legislatifdan parpol dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif yang berbunyi sebagai berikut: parpolpol menyatakan: pemilu legislatif menyatakan : pemohon beranggapan ketentuan angka dan parpol dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatiffjualinya?pol dan pemilu legislatifngka dan parpol dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif yang pokoknya sebagai berikut: bahwa para pemohon menyampaikan fenomenabeberapa daerah, merupakan fakta bahwa dukungan politik masyarakat lokal tidak selalu sejajar (linier) dengan dukungan terhadap partai politik yang sama yang ada tingkat nasional. (vide permohonan hal. bahwa para pemohon berpendapat,, sebagaimana dijamin dalam uud (vide permohonan hal. bahwa para pemohon berpendapat,, selain itu partisipasi ini dapat makin mendekatkan pemimpin negara dengan masyarakatnya.rakat dengan melalukan rekrutmen calon calon pilkada yang berbasis daerah dan tidak lagi terinterupsi oleh kepentingan pengurus partai tingkat pusat.(vide permohonan hal.ketentuan perundang undangan yang berlaku, sedangkan pemohon (bukti p 6a) dilahirkan dan dibesarkan provinsi dki jakarta, yang selama ini bekerja serta tergabung dan menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh: perubahan persyaratan untuk menjadi badan hukum bagi partai politik yang harus didaftarkan departemen kementerian setiap kali ada perubahan partai politik, telah atau setidak tidaknya akan membatasi ruang kebebasan masyarakat kecil dan sederhana untuk turut serta berdemokrasi melalui partai politik tingkat daerah tanpa campur tangan elite politik partai pada tingkat nasional, sehingga para pemohon yang mempunyai anggota dalam organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat daerahnya masing masing, merasa hak serta kepentingan politiknya terbatasi dengan syarat kepartaian yang bersifat nasional, karena syarat kepengurusan yang terus bertambah berat dan membutuhkan biaya besar, padahal masyarakat daerah termasuk para pemohon juga diberikan hak konstitusional berupa hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif hanya pada satu daerah yang tidak selalu berskala nasional dan langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri, oleh karenanya, para pemohon berpendapat bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud khususnya hak berorganisasi untuk berjuang secara kolektif melalui partai politik yang tidak harus dibangun dengan ongkos demokrasi yang mahal, berdasarkan dan uud hak konstitusional para pemohon berdasarkan dan uud tersebut, telah dirugikan oleh keberadaan angka dan huruf partai politik dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif, yang mengatur syarat pendirian sebuah partai politik harus secara nasional dengan memiliki kepengurusan seluruh provinsi,, sehingga telah atau setidak tidaknya akan meniadakan hak para pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak serta kepentingan para pemohon secara kolektif dalam sebuah partai politik bahwa para pemohon berpandangan, ketentuan guo akan menyebabkan alienasi massa awam dari. (vide permohonan hal. bahwa menurut para pemohon, ketentuan guo merupakan tindakan diskriminatif sert(vide permohonan hal. bahwa menurut para pemohon,, dan adil dengan partai politik yang bersifat nasional. (vide permohonan hal. bahwa dengan demikian para pemohon berpendapat ketentuan angka dan parpol dan huruf dan pemilu legislatif sepanjang frasa bersifat nasional harus dinyatakan bertentangan dengan uud danpada pemilihan anggota dprd, gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota. (vide permohonan halil,materil parpol dan pemilu legislatif terhadap permohonan pengujian materil angka dan parpol dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia yang demokratis dan berdasarkan hukum, salah satunya adalah adanya sarana partisipasi politikdengan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab: wadah partisipasi politik masyarakat tersebut dapat melalui partai politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentukitu, keberadaan partai politik tersebut seyogyanya menggunakan sistem kepartaian yang dibangun untuk memperkokoh keberadaan negara kesatuan republik indonesia nkri). oleh karenanya parpol harus bersifat nasional. artinya partai politik harus terwakili secara geografis maupun persebaran penduduknya. sistem kepartaian tersebut juga dibuat untuk memperkokoh kedaulatan rakyat yang menjamin terlaksananya hak hak politik warga negara untuk dipilih dan memilih dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dari tingkat nasional sampai lokal, selain itu, keberadaan partai politik adalah untuk mewujudkan stabilisasi politik yang dinamis, karena dengan terbentuknya partai politik yang sehat, kuat, modern dan akuntabel dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. serta mampu mencerminkan keterwakilan dari suatu masyarakat indonesia yang pluralis majemuk,: upaya penyempurnaan terhadap ruu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang partai politik pada prinsipnya adalah untuk semakin menyempurnakan upaya pelembagaan partai politik yang secara garis besar bertujuan membentuk sikap dan perilaku partai politik yang berpola atau sistemik hingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip prinsip dasar sistem demokrasi indonesia. pelembagaan partai politik tersebut sangat penting agar partai politik menjadi organisasi modern yang mempunyai kelembagaan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat, oleh karenanya untuk memperkuat keberadaan partai politik sebagai suatu alat perpanjangan cita cita masyarakat, dpr menyadari sudah seharusnya pembinaan terhadap partai politik ditingkatkan, dalam rangka memperkuat kehidupan berdemokratisasi indonesia, bahwa terhadap pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa keharusan partai politik memiliki kepengurusan yang bersifat nasional merupakan pengaturan yang berpotensi mencederai hak untuk mengeluarkan pikiran dan bergabung dengan organisasi secara bebas. dpr berpandangan hal tersebut tidak benar, karena pada dasarnya, berlakunya ketentuan guo sama sekali tidak menghalangi hakbahwa terhadap pandangan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo dapat (vide permohonan hal. dpr berpendapat bahwa hal tersebut adalah tidak berdasar. dengan berlakunya ketentuan guo, pemohon masih dapat memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif melalui wadah yang telah ada misalnya melalui partai politik nasional yang ada ataupun dengan membentuk organisasi yang memiliki karakteristik sosial politik yang menjadi dasar perjuangannya. ketentuan guo, sama sekali tidak menghambat pemohon dalam upaya membangun masyarakat, bangsa dan negaranya: bahwa menurut dpr, persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan guo, merupakan upaya penguatan sistem pemerintahan presidensial dengan mengkondisikan terciptanya sistem multi partai sederhana dan pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. selain itu, dpr meminta pemohon untuk membedakan prasyarat pembentukan suatu partai politik dengan prasyarat partai politik menjadi peserta pemilu serta prasyarat suatu partai politik dapat menduduki kursi parlemen pada tingkat nasional sebagaimana argumentasi pemohon (vide permohonan hal parliamentary threshold yang diberlakukan pada setiap partai politik: berdasarkan uraian atas, dpr berpandangan ketentuan angka dan parpol dan huruf huruf dan huruf pemilu legislatif tidak bertentangan dengan d. menerima keterangan dpr secara keseluruhan, menyatakan ketentuan angka dan parpol dan huruf dan pemilu legislatif tidak bertentangan dengan dan uud tahun menyatakan ketentuan angka dan parpol dan huruf dan pemilu legislatif tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. kedudukan hukum pemohon secara rinci dan lengkap akan disampaikan oleh pemerintah pada persidangan berikutnya, atau setidak tidaknya dalam menilai ada atau tidaknya para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), sebaiknyputusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v dan putusan putusan berikutnya, ii. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji uud menyatakan, negara indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. salah satu implementasi dari bentuk negara kesatuan adalah partai politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita dalam memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota masyarakat, bangsa dan negara, sehingga keberadaannya haruslah memperkokoh keberadaan negara kesatuan republik indonesia. oleh karenanya partai politik harus bersifat nasional, artinya partai politik harus terwakili secara geografis, maupun persebaran penduduknya,, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia: terhadap anggapan para pemohon terkait ketentuan angka undang undang partai politik, menurut pemerintah keinginan para pemohon untuk menghapuskan frasa bersifat nasional adalah langkah yang kurang bijaksana karena apabila dicermati secara seksama, jiwa terbentuknya negara kesatuan republik indonesia adalah nasionalisme yang berarti sifat sifat kebangsaan yang meliputi suatu semangat kebangsaan dari sabang sampai merauke. selain daripada itu apabila frasa nasional ditiadakan, maka setiap daerah akan berlomba lomba untuk membentuk partai lokal yang secara otomatis akan semakin memunculkan corak kedaerahan dan meningkatkan kompleksitas sistem kepartaian indonesia dan secara tidak langsung akan semakin mempertajam sifat seksisme yang mengancam keutuhan negara kesatuan republik indonesia, bahwa ketentuan yang dimohonkan uji materi tersebut, khususnya pada frasa bersifat nasional, pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan terbentuknya partai lokal. pemerintah sangat memahami bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kemajemukan budaya yang beraneka ragam, sehingga keberadaan ketentuan tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan asas asas demokrasi, termasuk dalamnya aspirasi dan partisipasi masyarakat yang mewakili dalam partai politik lokal. sebagai contoh, dibentuknya partai politik lokal aceh yang bersumber kepada undang undang pemerintahan aceh dimana undang undang pemerintahan aceh itu salah satu bentuk dari ciri otonomi yang bersifat khusus yang juga diakui dalam uud lebih lanjut angka undang undang partai politik mengatur mengenai ketentuan umum, menurut pemerintah dalil para sangat tidak beralasan dan tidak tepat sebab konstruksi ketentuan guo tersebut.undang undang intelijen, terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan huruf undang undang partai politik dan undang undang pemilu legislatif yang dianggap bertentangan dengan uud menurut pemerintah persyaratan tersebut adalah sebagai upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial yang dilakukan melalui hal yaitu, pertama mengkondisikan terbentuknya sistem multi partai sederhana. kedua, mendorong terciptanya kelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel. ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel. dan keempat, mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. lebih lanjut persyaratan tersebut merupakan kebijakan pembentuk undang undang, yaitu dpr dan presiden. selain itu para pemohon juga harus dapat membedakan pra syarat pembentukan suatu partai politik dengan pra syarat parpol menjadi peserta pemilu, serta pra syarat suatu parpol dapat menduduki kursi parlemen pada tingkat nasional parliamentary threshold yang diberlakukan pada setiap partai politik,, upaya memperbaiki penyelenggaraan pemilihan umum ini merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan menghasilkan pemilihan umum yang lebih berkualitas, dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan melembaga, apabila sosialisasi politik dapat dilaksanakan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada, maka masyarakat dalam kehidupan politik kenegaraan sebagai satu sistem akan melahirkan budaya politik yang bertanggung jawab. ini berarti tanggung jawab masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya, yaitu bagaimana dirinya mampu berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan politik yang baik dan profesional. tolak ukur keberhasilan sosialisasi politik terletak pada sejauh mana pendidikan politik yang telah dilakukan melalui berbagai sarana, sehingga menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya politik yang etis, dan normatif dalam mewujudkan partisipasi politik:nasional dalam tatanan partai politik. demokrasi indonesia memang masih sangat membutuhkan pemikiran pemikiran tersebut untuk memperbaiki penyelenggaraan demokrasi: iii. kesimpulan berdasarkan penjelasan atas, pemerintah memohon kepada ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mengadilihuruf dan huruf undang undang nomor tahun dbertanggal desember yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal desember yang pada pokoknya para pemohon tetap pada pokokhanya satu wilayah provinsi dan atau kabupaten kota, serta tidak membutuhkan ongkos yang mahal dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat daerah, meskipun para pemohon dapat menjadi anggota partai politik nasional, tetapi para pemohon juga diberikan hak untuk memilih dan juga hak untuk tidak memilih partai politik yang senjatanya dibangun dari atas (nasional) bawah (daerah) atau topdoc, sehingga kepentingan daerah selalu tergantikan oleh kepentingan elite politik, diantaranya yang selalu terlihat secara kasat mata adalah keputusan pengurus partai tingkat pusat atas usulan kepala daerah oleh pengurus partai tingkat kota kabupaten dan provinsi. selain itu, walaupun masyarakat dapat mengusung calon perseorangan dalam sebuah pemilihan umum (kecuali pemilihan presiden) tetapi masyarakat pengusung tidak mempunyai hak untuk me recall ataupun mencabut dukungannya seperti hak yang diberikan kepada partai politik, sehingga para pemohon masyarakat pengusung tidak dapat melakukan check and balance atas amanat masyarakat yang diberikan kepada wakil perseorangan. kerugian konstitusional para pemohon yang telah terurai atas, bersifat spesifik dan aktual terjadi atau setidak tidaknya akan terjadi pengebirian hak untuk membuat organisasi partai politik yang sesuai dengan keyakinan dan aspirasi masyarakat daerahnya, sehingga apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka keterwakilan para pemohon dalam sebuah partai yang berbasis masyarakat didaerah akan memberikan keseimbangan, sehingga aspirasi dan berbagai kepentingan dapat tersalurkan secara merata yang tidak selalu berbasis pada tingkat nasionalpemilu legislatif, dalam putusan nomor puu x tanggal agustus yang menyatakan, bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. namun oleh karena, permohonan guo menguji khususnya huruf huruf dan huruf padaundang undang cast angka dan huruf dan huruf huruf dan hurufdalil paraselama ini mempunyaiperaturan perundang undangan: pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia yang selama ini bekerja dan tergabung dalam anggota serikat pekerja serikat buruh: para pemohon beranggapan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya angka huruf dan huruf huruf dan huruf sebab dalam undang undang guo menentukan syarat pendirian partai politik harus secara nasional dan memiliki kepengurusan seluruh provinsi, yaitu. menurut para pemohon syarat demikian akan meniadakan hak para pemohon untuk berserikat dan berkumpul dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya berupa mendirikan sebuah partai politik satu provinsi dan atau kabupaten kota, sehingga tidak membutuhkan ongkos yang mahal. selain itu, pembentukan partai politik secara nasional menyebabkan kepentingan daerah selalu tergantikan dengan kepentingan elite politik sebab keputusan pencalonan kepala daerah ditentukan oleh pengurus partai tingkat pusat. meskipun masyarakat dapat mengusung calon perseorangan, namun masyarakat tidak mempunyai hak untuk mencabut dukungannya seperti hak yang dimiliki oleh partai politik, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan check and balances terhadap calon perseorangrima facedan huruf serta huruf huruf dan huruf yang menyatakan:jadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada partai politik harus mempunyai: aa. memiliki kepengurusan seluruh provinsi: : menurut para pemohon dalam undang undang guo dianggap bertentangan secara bersyarat terhadap dan dan uud dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa pembentukan partai secara nasional telah menyandera aspirasi masyarakat lokal yang diwakili oleh pengurus partai politik yang ada daerahnya sebab pencalonan anggota legislatif dan kepala daerah wakil kepala daerah harus mendapat persetujuan dari pengurus partai politik tingkat pusat. meskipun undang undang secara tegas menyatakan pencalonan ditentukan oleh pengurus partai politik tingkatan masing masing, namun dalam kenyataannya proses pencalonan tersebut selalu melalui mekanisme berjenjang yang ditentukan oleh kepengurusan partai tingkat pusat, kepengurusan partai politik yang mengharuskan yang hal tersebut negara: pembentukan partai politik secara lokal dapat menentukan kebijakan partai demi mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, serta, partai politik sebab partai politik lokal juga dibentuk oleh sekelompok warga yarat kepengurusan partai lokal: berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon memohon kepada mahkamah sebagai berikut: frasa "bersifat nasional dalam angkaangka harus dibacahuruf: huruf huruf dahuruf huruf dan hurufbukti surat tulisan, dan keterangan ahli yang diajukan oleh para pemohon, keterangan tertulis dpr, keterangan lisan dan keterangan tertulis pemerintah, dan kesimpulan para pemohon, masalah konstitusional yang dipersoalkan dalam permohonan guo adalah adanya norma undang undang yang menentukan bahwa partai politik haruslah bersifat nasional sehingga tidak memungkinkan adanya partai lokal yang menurut para pemohon bertentangan dengan konstitusi, i3. menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa secara umum partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program program yang telah mereka susun. partai politik pada pokoknya mempunyai fungsi antara lain, yaitu, i)) sebagai sarana komunikasi politik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah: (ii) sebagai sarana sosialisasi politik ataupun pendidikan politik kepada masyarakat, (iii) sebagai sarana rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik tertentu, (iv) sebagai sarana untuk mengendalikan konflik, baik bersifat horisontal antara masyarakat dengan masyarakat maupun bersifat vertikal antara masyarakat dengan pemerintah: bahwa angka menegastersebut menentukan bahwa partai politik merupakan organisasi yang bersifat nasional maka partai politik yang dibentuk dan diakui sebagai partai politik harus mempunyai kepengurusan secara bertingkat secara nasional, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, tingkat kecamatan dan atau tingkat kelurahan desa (vide dan berdasarkan ketentuan tersebut, tidak memungkinkan adanya partai lokal yang tidak memenuhi syarat nasional tersebut. sehubungan dengan persyaratan yang demikian, apakah dengan demikian ketentuan guo bertentangan dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam uudyang diatur dalam dan uud i3. menimbang bahwa prinsip otonomi dalam uud adalah otonomi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, yaitu berupa pemberian kewenangan yang lebih luas lembaga suprastruktur politik daerah dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan didukung oleh keberadaan partai politik sebagai salah satu infrastruktur politik. jadi partai politik menempati posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi. walaupun partai politik adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah satu infrastruktur politik yang menggerakkan jalannya lembaga pemerintahan sebagai suprastruktur politik, tetapi tidak serta merta bermakna bahwa partai politik sebagai infrastruktur politik harus juga diberi ruang untuk membentuk partai politik lokal untuk menunjukkan adanya otonomi. tanpa partai politik lokal pun, partai politik yang bersifat nasional dapat pula memberikan otonomi kepada partai politik pada tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kebijakan masing masing partai politik. dengan demikian, prinsip otonomi daerah tidak serta merta bermakna keharusan adanya partai politik lokal. menurut mahkamah, keharusan partai politik bersifat nasional atau dimungkinkan adanya partai politik lokal adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang undang yang bersifat terbuka atau kebijakan yang masih dalam koridor konstitusi (optionally constitutional) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh negara, dengan tetap memperhatikan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang terdapat dalam dan uud i3. menimbang bahwa tidak ada yang harus dipertentangkan antaradengan keharusan partai politik bersifat nasional sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang guo. menurut mahkamah keharusan partai politik bersifat nasional, tidak sedikit pun mengurangi hak setiap orang untuk berserikat atau hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. setiap orang dapat berserikat dengan membentuk partai politik asal partai politik itu memenuhi syarat nasional sebagaimana ditentukan dalam undang undang. setiap orang dapat pula berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik yang ada atau bentuk partisipasi lainnya tanpa ada partai politik lokal. demikian pula halnya pembatasan partai politik harus bersifat nasional tidak mengandung diskriminasi ataupun pembedaan perlakuan, karena pembatasan tersebut berlaku bagi semua orang atau semua warga negara. menurut mahkamah, pembatasan demikian dimungkinkan berdasarkan ketentumuhammad alim, hartono, dan maria farida indrawi, masing masingerkara nomor puu x tanggal agustus dalam putusan nomor puu ix tanggal juli dan putusan nomor puu ix tanggal juli mahkamah konstitusi telah pula memutus beberapa muatan materi dalam partai politik, yang dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu (la) sepanjang frasa verifikasi partai politik sebagaimana dimaksud pada (1b), dan (1c) partai politik. oleh karena, permohonan guo menguji khususnya huruf padautusan nomor puu ix tanggal juli dan putusan nomor puu ix tanggal juli berdasarkan uraian tersebut atas, para pemohon berpendapat, bahwa pari. bahwa pada tanggal januari presiden mengesahpada tanggal mei presidenkeberadaan partai politikdan negara melalui pemilihan umum. ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai representation ideas tentang negara dan masyarakat yang dicita citakanhartono, maria farida indrawi, arief hidahmad fadli semadi muhammad alim ttd. ttd. hartono maria farida indrawi ttd. ttd. arief hid anwar usman panitera pengganti, ttd. suwardi oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum sebagai instrumen pelaksanaan asas kedaulatan rakyat, yang harus mencerminkan prinsip prinsip demokrasi, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat indonesia. indonesia yang memiliki provinsi dengan kabupaten, kota, kabupaten administrasi, dan kota administrasi, serta lebih dari kecamatan, dengan keanekaragaman budaya masyarakat yang majemuk, menyebabkan menjadi sebuah keharusan mempunyai instrumen politik yang dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat daerah dan mengagregasikan kepentingan rakyat daerah yang sedemikian beragam. iti. bahwa pemilu legislatif yang diselenggarakan indonesia, bukan hanya memilih anggota dpr (dalam konteks partai politik sebagai peserta), melainkan juga memilih anggota dprd provinsi, kabupaten kota, dengan mekanisme pencalonan dan tata cara penghitungan calon anggota dpr yang berbeda dengan calon anggota dprd provinsi maupun dprd kabupaten kota. terdapat fakta beberapa partai politik yang mendapat dukungan signifikan daerah untuk menduduki kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota, namun tidak pada tingkat nasional dpr. misalnya partai bintang reformasi pbr) yang hanya meraih suara tingkat nasional pada pemilu dan tidak memiliki kursi dpr, justru mendapatkan suara yang cukup signifikan kalimantan selatan dengan meraih kursi dari kursi dprd saat ini. kota banjarmasin, pbr meraih suara kedua terbanyak yakni meraih kursi dprd kota, dan kabupaten hulu sungai utara meraih kursi dari kursi dprd kabupaten, serta kabupaten barito kuala meraih kursi dari kursi dprd kabupaten, kabupaten tanah bumbu meraih kursi dari kursi dprd. selain pbr, tercatat pula nusa tenggara barat, partai bulan bintang pbb) menempati peringkat keempat dengan perolehan suara o, dan bangka belitung dengan perolehan suara untuk dprd provinsi berada posisi kedua setelah partai golkar dengan suara. iii. bahwa fenomena masihsatu daerah dan atau beberapa daerah adalah fakta bahwa dukungan politik masyarakat lokal tak selalu sejajar (linier) dengan dukungan terhadap partai yang sama yang ada level nasional dpr). namun, hak masyarakat lokal tersebut terabaikan dengan hadirnya ketentuan ketentuan dibawah ini: angka partai politik, yang berbunypartai politik, yang berbunyihuruf dan pemilu legislatif (telah disesuaikan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu x yang berbunyi:, (d) memiliki kepengurusan (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan, iii.uud yang menyatakan, negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik . sementara sisi lain, berbagai ciri khas dan keberagaman daerah diberikan ruang dengan adanya otonomi daerah sebagaimana amanatntuan terkait otonomi dalam bidang politik secara tersirat diatur dalam danbagai pelaksanaan dari ketentuan dan uud presiden pada tanggal oktober mengesahpada ketentuan pemda menyatakan:, berdasarkan ketentuan pemda, maka urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintahan daerah. namun, urusan pemerintahan bidang politik dalam negeri tersebut, hingga saat ini masih belum terwujud, karena keharusan keberadaan partai politik bersifat nasionalflm) nama aprizaldi hana tempat tgl lahir surabaya, april san pekerjaan karyawan swasta kalah warga negara indonesia alamat jalan meninggal jeruk surabaya jawa timur sebagai annnnnnnitn1. pemohon nama andri siswanto tempat tgl lahir surabaya, november pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat jalan ploso surabaya, jawa timur sebagai iii. pemohon il, nama alex andreas tempat tgl lahir surabaya, juni pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat simo margorejo kelurahan sidomulyo, kecamatan sukomanunggal, surabaya sebagai wii. pemohon ill: merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nama eko ariyanto pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat pokemon barat kelurahan kupang krajan, kecamatan sawahan, surabaya sebagai pemohon iv, nama erwin perlindungan tempat tgl lahir surabaya, mei pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat teluk nibung barat kelurahan perak utara, kecamatan pabean gantikan, surabaya sebagai n2 ini. pemohon nama agus wahyu irianto tempat tgl lahir surabaya, oktober pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat wonorejo kelurahan wonorejo, kecamatan, tegalsari, surabaya sebagai ian. pemohon vi, nama novita epriliana dyastasari tempat tgl lahir surabaya, april pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kurus delima kelurahan kurus, kecamatan karang pilang, surabaya sebagai pemohon vii, nama dhaka bagus prasetyo tempat tgl lahir surabaya, oktober pekerjaan pelajar mahasiswa warga negara indonesia alamat tempurejo kelurahan dukuh stereo, kecamatan mulyorejo, surabaya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dan wakil walikota yaitu ir. tririsma haring berpasangan dengan ir. wisnu sakti buana. sementara partai partai tidak ada yang mendaftar. dikarenakan pdip memperoleh kursi dprd surabaya, sehingga mereka bisa mengusung sendiri calonnya tanpa harus koalisi dengan partai lain. bahwa, langkah pdip kota surabaya yang percaya diri mengusung calonnya tanpa berkoalisi dengan partai lain, menjadikan partai partai luar pdip membuat koalisi majapahit terdiri dari (enam) partai yaitu gerindra, demokrat, pkb, golkar, pan dan pks. jumlah total kursi dari partai ini adalah kursi dprd surabaya. tinggal partai hanura, ppp dan nasdem yang belum menentukan arah politiknya mau gabung pdip atau ikut koalisi majapahit. padahal mereka mempunyai kursi dprd surabaya. andaikan partai hanura, ppp dan nasdem gabung koalisi majapahit, tentu menjadi ancaman buat pdip, tidak hanya soal pemilukada tetapi yang lebih penting adalah progam progam pemerintah kota surabaya bisa selalu diganjar parlemen. bahwa, sesuai agenda dari kpu kota surabaya, jika pada masa pendaftaran hari peserta yang mendaftar tidak mencapai minimal pasangan calon, kpu kota surabaya akan memperpanjang pendaftaran hari, yaitu sosialisasi perpanjangan pendaftaran hari, dimulai pada tanggal juli lalu perpanjangan pendaftaran tanggal agustus bahwa, harus diakui elektabilitas calon pdip ir. tri rismaharini sangat tinggi, hingga sekarang ini belum ada calon yang bisa menandinginya. ada (dua) kemungkinan yang terjadi menjelang perpanjangan pendaftaran calon pemilukada. pertama, koalisi partai partai akan mengusung calon sendiri luar calon pdip. kedua, atau sama sekali tidak mengusung calon, karena kecewa dengan pdip yang tidak mau berkoalisi dengan partai lain. jika sama sekali tidak mengusung calon, maka yang terjadi pemilukada kota surabaya hanya diikuti satu pasangan calon pemilukada. artinya pemilukada kota surabaya berpotensi gagal dilaksanakan jika mengacu pada nomor tahun dan peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun sebab dan pemilukada nomor tahun mensyaratkan calon peserta pemilukada minimal pasangan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid calon. meskipun dalam nomor tahun diberikan ruang perpanjangan waktu pendaftaran jika kurang dari pasangan calon. pertanyaannya, meski diberi perpanjangan (sepuluh) hari dan (tiga) hari waktu pendaftaran. tetapi jika partai partai tidak ada yang daftar, artinya sampai kapanpun komisi pemilihan umum kota surabaya tidak bisa menetapkan minimal (dua) pasangan calon. bahwa,ukada kota surabaya dan daerah lain yang kebetulan petahana masih kuat berpotensi gagal menyelenggarakan pemilukada sebab, kpud rawan tersangka dengan tidak ada calon lain yang mendaftar. bahwa.bahwa,ikut memilih dalam pemilukada yang diselenggarakan secara demokratis merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid dalam lima tahunan. bahwa, jika pemilukada kota surabaya harus ditunda pemilukada berikutnya yaitu tahun maka surabaya walikotanya akan dijabat oleh pjs, sementara pjs tidak bisa mengambil keputusan keputusan strategis.,merdeka bart jakarta tel fax emil sekretariat@mahkamahkonsitusigoidargumentasi konstitusional bahwa, berdasarkan keterangan dari salah seorang anggota kpu pusat ferry kurnia rizkyansyah yang dilansir oleh republika online tanggal agustus bahwa ada daerah yang calonnya hanya pasangan calon. itu artinya berpotensi terjadi calon tunggal, jika dalam penelitian yang dilakukan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid oleh kpud ternyata ada berkas yang tidak lengkap. sementara yang sudah dipastikan calon tunggal ada daerah yaitu tasikmalaya jawa barat, kabupaten blitar jawa timur, kota mataram nusa tenggara barat ntb), serta kabupaten timor tengah utara nusa tenggara timur ntt). bahwa, nomor tahun dibuat tergesa gesa, sebab ini adalah perubahan dari nomor tahun tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi undang undang. karena dibuat secara tergesa dasa dalam waktu sebulan, sehingga isinya tidak seusai harapan pemilukada yang efektif dan efisien. hal ini terbukti ini tidak bisa menjawab jika peserta pemilukada hanya diikuti satu pasangan calon? bahwa, idolahak mencalonkan dan dicalonkan menjadi peserta pemilukada adalah hak asasi yang dijamin oleh uud bahwa nomor tahun sudah memberi ruang baik kepada partai politik maupun perseorangan untuk bisa menjadi calon peserta pemilukada. tetapi ketika hak yang diberikan oleh undang undang oleh partai politik maupun perseorangan tidak digunakan hak nya tentu bukan salah pembuat undang undang. sayangnya pembuat undang undang tidak memberi aturan atau solusi jika ada kebutuhan, atau peserta pemilukada tidak mencapai minimal (dua) pasangan calon solusinya seperti apa? bahwa, kasus surabaya sudah menunjukkan adanya calon tunggal, dimana saat pendaftaran tahap pertama tanggal dan juli hanya satu calon yang mendaftar yaitu tri rismaharini dan wisnu sakti buana yang didukung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan. terus dibuka pendaftaran perpanjangan pada tanggal dan agustus masih pasangan calon cuman satu yang mendaftar. baru setelah dibuka pendaftaran tahap tiga, pada tanggal agustus muncul pasangan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid baru yang mendaftar yaitu rasio dan hitam arbor yang didukung partai demokrat dan partai amanat nasional. bahwa, tidak ada jaminan (dua) pasangan calon yang sudah mendaftar kpu kota surabaya bisa lolos semua, jika salah satu dicoret karena ada persyaratan yang kurang maka surabaya akan ada calon tunggal. bahwa, komisi pemilihan umum tanggal juli telah mengeluarkan peraturan komisi pemilihan umum tahun tentang perubahkil walikota. dalam menyatakanbahwa, anehnya menyatakan jika setelah dibuka perpanjangan pendaftaran tetap hanya ada (satu) pasangan calon maka kpu kotahal ini juga ditegaskan dalam pertanyaannya, siapa yang menjamin jika ada penundaan pemilukada surabaya dari ikut dalam pemilukada serentak tahun tidak terjadi hal yang sama? artinya kpu kota surabaya tetap tidak bisa menetapkan minimal (dua) pasangan calon. bukankah hal itu tidak ada kepastian hukum pelaksanaan pemilukada kota surabaya. bahwa, peraturan kpu nomor tahun jelas menabrakada posisi ini kpu telah melampaui kewenangannya, sebab dalam tidak ada frasa merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kewenangan kpu menunda pemilukada ketika hanya ada (satu) pasangan calon. bahwa, pemohon mengilustrasikan perkara guo dengan upaya pembuat agar partisipasi pemilih tinggi dalam pemilukada, tetapi jika dengan berbagai upaya telah dilakukan oleh penyelenggara pemilukada namun masyarakat yang menggunakan haknya hanya dari seluruh jumlah daftar pemilih tetap. apakah hasil pemilukada tidak sah? bisa saja yang kalah akan mempertanyakan kredibilitas hasil pemilukada, dengan dalih suara mayoritas tidak menggunakan hak nya untuk memilih. tapi itulah konsekuensi demokrasi, hasil pemilukada tetap sah, meski yang menggunakan hak hanya sebab proses pemilukada telah berjalan demokratis, pemilih diberikan kesempatan yang sama, secara luas untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemilukada. sedangkan pemilih tidak menggunakan haknya bukanlah sebuah alasan untuk membatalkan hasil pemilukada. prinsipnya undang undang telah memberikan dan memfasilitasi pemilih menggunakan haknya. bahwa, sama dengan perkara guo, yang penting undang undang harus memberi ruang perpanjangan waktu pendaftaran jika waktu pendaftaran yang telah dibuka belum menghasilkan minimal (dua) pasangan calon pemilukada, namun jika waktu perpanjangan tidak digunakan oleh calon perseorangan dan calon yang partai politik, maka satu pasangan calon hukumnya tetap sah. bahwa, dan mengandung ketidakpastian hukum karena tidak menjelaskan jika setelah batas waktu (sepuluh) hari waktu yang disediakan untuk mencari pasangan calon baru tapi tetap tidak bisa mendapatkan minimal (dua) pasangan calon apa solusinya. jika kpu tidak memperpanjang membuka pendaftaran baru sampai menghasilkan minimal (dua) pasangan calon maka penyelenggara melanggar dan maka idealnya dan harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimana, pemilukada harus belajar dari kearifan lokal yaitu pemilihan kepala desa, seringkali dalam pemilihan kepala desa, jika incumbent maju lagi, dan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid tidak ada calon yang berani daftar, proses pemilihan kepala desa tetap berlangsung. panitia pemilihan tetap membuka pendaftaran, apabila hingga batas waktu yang disediakan masih satu yang lolos verifikasi, nantinya saat pemilihan disediakan kotak kosong bung bung kosong) sebagai lawan dari incumbent. pemilih yang masuk bilik suara, jika tidak setuju dengan calon incumbent boleh memilih bung bung kosong tersebut. proses pemilihan kepala desa seperti ini tetap dianggap demokratis dan berjalan puluhan tahun masyarakat kita. esensinya adalah tidak menutup hak seseorang untuk dicalonkan dan mencalonkan. bahwa, lalu ada yang berpendapat, bagaimana jika kotak kosong yang menang? berarti pilkada harus ditunda donk? para pemohon berpendapat suara yang masuk dalam kotak kosong tidak bisa mempengaruhi hasil pemilihan kepala daerah, kotak kosong hanya dihitung untuk mengukur suara yang tidak setuju dengan calon tunggal. rasionalitasnya begini, prinsipnya negara sudah memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mencalonkan diri baik dari perseorangan maupun partai politik. artinya jika suara kotak kosong dihitung dan bisa berdampak pada pilkada tentu hal itu bertentangan dengan hakekat keterbukaan yang sudah diberikan sejak awal agar ikut mendaftar. kotak kosong adalah semu, tidak bisa diidentikkan dengan calon atau calon maka tidak boleh berdampak berapapun hasil kotak kosong guo. kotak kosong hanya sebuah alat ukur saja, bagi pemilih yang tidak setuju dengan calon tunggal. bahwa, akar masalah ini adalah frasa dan mensyaratkan penetapan pasangan calon yaitu frasa paling sedikit (dua) pasangan calon, sehingga dalam yang lain mengikuti dan menjadi sebuah kewajiban bahwa pemilukada harus diikuti paling sedikit (dua) pasangan calon. pertanyaannya jika meski dibuka secara demokratis tapi tetap saja tidak mencapai paling sedikit (dua) pasangan calon gimana? sampai kapan ukuran waktu yang tetap proses pemilukada bisa terus dilanjutkan. bahwa, dan frasa paling sedikit (dua) mengandung ketidakpastian hukum, frasa guo sebenarnya sudah atur dalam ketentuan dan dimana dijelaskan dalam hal hasil penelitian menghasilkan pasangan calon yang memenuhi merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidsemakin jelas keberadaan frasa guo mengandung ketidakpastian hukum, karena penyelenggara atau kpu harus membuka terus menerus pendaftaran lagi meski tidak ada rambu yang jelas agar memenuhi ketentuan agar terpenuhi pasangan calon minimal (dua). bahwa, menyatakanini jelas dimaksudkan oleh pembentuk uu, agar proses pemilukada berjalan demokratis dan diikuti oleh minimal (dua) pasangan calon, tetapi sayangnya ago tidak memberikan ketegasan jika sudah dibuka pendaftaran paling lama (tujuh) hari dan tidak mendapatkan minimal (dua) pasangan calon bagaimana? apakah proses pemilukada dihentikan? atau diteruskan. dihentikan jelas salah, diteruskan jelas melanggar dan maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum harus dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, setelah dibuka kembali pendaftaran paling lama (tujuh) hari, jikamenyatakanbahwa, frasa mirip dengan tetapi bedanya, frasa ini hanya mengandung perintah agar pemilukada ditunda paling lama (empat belas) hari, tanpa ada perintah membuka pendaftaran baru, padahal, ketentuan minimal (dua) pasangan calon tidak terpenuhi. pertanyaannya, untuk apa ditunda hingga (empat belas) hari tanpa ada perintah membuka pendaftaran baru agar terpenuhi ketentuan minima (dua) pasangan calon pemilukada. bahwa, frasa (dua orang) dalam guo sebenarnya adalah (dua) pasangan merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid calon. sebab jika (dua) orang tentu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berjumlah (dua) orang. sebab dalam sebelumnya tidak menyebut orang, tetapi pasangan calon. bahwa, ada pertanyaan jika (satu) hari menjelang hari tenang pasangan calon berhalangan tetap, sehingga jumlah peserta kurang dari (dua) pasangan calon, maka ditunda untuk membuka pendaftaran baru (empat belas) hari, padahal membuka pendaftaran baru butuh waktu, artinya ketentuan guo berpotensi pemungutan suara tidak bisa serentak pada tanggal desember dengan begitu jelas guo mengandung ketidakjelasan norma, untuk menghindari kekosongan hukum guo harus dinyatakan konstitusional bersyarpasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama (empat belas) hari dan dibuka pendaftaran baru. jika belum juga menghasilan paling sedikit (dua) pasangan calon, proses pemilukada tetap dilanjutkan. bahwa,ih tetap diberlakukan, tentu para pemohon dirugikan karena hak konstitusional yang dijamin oleh uud yaitu memilih dalam proses pilkada tidak bisa terlaksana dalam desember bahwa, hak memilih dalam pilkada adalah hak asasi yang sama seperti hak memilih dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaempat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid sebagai n0n wi. pemohon viii: nama bambang haryadi tempat tgl lahir surabaya, september pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kalium lor kelurahan tanah kali dinding, kecamatan kejaran, surabaya: sebagai nn nannnnin. pemohon ix, nama sono tempat tgl lahir surabaya, maret pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat margodadi kelurahan gundik, kecamatan bubutan, surabaya, sebagai .o aal. pemohon nama julian kukuh prasetyo tempat tgl lahir surabaya, juli pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kendangsari gang maulid kelurahan kendangsari, kecamatan tenggiri mejor, surabaya sebagai ii. pemohon xi, nama ichlasul ansuroni tempat tgl lahir surabaya, september pekerjaan warga negara indonesia alamat kedung asem ix 15c, kelurahan kedung baru, kecamatan angkut, surabaya sebagai pemohon xii, nama adinda wahyu rest amabilis tempat tgl lahir madiun, agustus pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidhingga dengan demikian ketentuharus dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . bahwa, mengingat kpud akan menetapkan calon yang lolos pada tanggal agustus dan potensi terjadinya calon tunggal masih terjadi, jika salah stu pasangan calon yang sudah mendaftar kpu kota surabaya tidak lolos. untuk itu.para pemohon mohon perkara guo segera diperiksa secara cepat. (tiga) hari merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrempat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidbertentangan dengan undang undang dasa (tiga) hari merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusibukti kliping berita online dari artikel rencana koalisi majapahit sandera diawali tertanggal juli dengan judul rencana koalisi majapahit sandera diawali.: bukti kliping berita online dari news read pilkada cuma diikuti satu pasang calon mengapa tidak tertanggal juni dengan judul pilkada cuma diikuti satu pasang calon, mengapa tidak?.: bukti kliping berita online dari read diwacanakan diawali surabaya secara aklamasi pdip dianggap takut tertanggal juni dengan judul diwacanakan diawali surabaya secara aklamasi, pdip dianggap takut., bukti kliping berita online dari com koalisi majapahit rencanakan ini untuk legal risma wisnu.html tertanggal juni dengan judul koalisi majapahit rencanakan ini untuk legal risma wisnualamat lingkungan i a kelurahan sinden lingkungan, kecamatan sukolilo, surabaya sebagai ni. pemohon xiii, nama ridjekon tempat tgl lahir jakarta, oktober pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat lampiran xi kelurahan peroleh, kecamatan genteng, surabaya sebagai . oo. pemohon xiv, nama susanti handayani tempat tgl lahir surabaya, maret pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat hr. muhammad kelurahan prada kali kendal, kecamatan dukuh pakis, surabaya sebagai nn inn . pemohon xv, nama ach. syawaludin tempat tgl lahir surabaya, september pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat siwalankerto selatan nomor blk, kelurahan siwalankerto, kecamatan wonosobo surabaya sebagai ll. . pemohon xvi, nama djoko tempat tgl lahir surabaya, februari pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat karangmenjangan kelurahan mojo, kecamatan gunung, surabaya sebagai pemohon xvii: merdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigordeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidbos? misi:merdeka barat jakarta te, fax emailmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid.rdeka barat jakarta telo fax ema sekretanst@mahkemahkonsihusigo.merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidimerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid.merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidomisi pemilihan umum menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal september serta telah menyerahyatacc.merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonsitusrgoidmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid., i2.5j menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait mengajukan alat bukti surat tulisan, yaitu bukti sampai dengan bukti sebagai berikut: bukti surat keterangan kpu kota surabaya nomor kpu kota vii1 tertanggal september merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nama sri irian tempat tgl lahir surabaya, september pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat kalian barat kelurahan kalian, kecamatan asem row, surabaya sebagai uul ll. pemohon xvii: nama toga sidauruk tempat tgl lahir jakarta, agustus pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat masukan lor kelurahan masukan kulon, kecamatan tandem, surabaya sebagai 5nn52 0n000000n0 pemohon xix, nama khalimatus swadaya tempat tgl lahir surabaya, maret pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat lempung perdana, kelurahan lontar, kecamatan sambikerep, surabaya sebagai 5nnn2n unu lalu ull all pemohon xx: nama surano tempat tgl lahir boyolali, april pekerjaan pensiunan warga negara indonesia alamat arah i b kelurahan arah, kecamatan jambangan, surabaya sebagai lan nnn pemohon xxi, nama sukar tempat tgl lahir kediri, juni pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat semedi jaya kelurahan semedi, kecamatan benowo, surabaya merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid bukti surat keterangan kpu kota surabaya nomor kpu kota vii1 tertanggal septemberh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelih, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid i3.5j) menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dirinya warga negara indonesia, secara khusus warga kota surabaya,, dalam hal ini hak untuk memilih walikota dan wakil walikota surabaya dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh uud kerugian demikian potensial terjadi karena hingga saat permohonan guo diajukan kepada mahkamah, syarat paling sedikit adanya (dua) pasangan calon walikota dan wakil walikota untuk dapat diselenggarakan pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam norma undang undang yang dimohonkan pengujian, tidak atau belum terpenuhi. dengan demikian, telah terang bagi mahkamah bahwa secara spesifik hak konstitusional para pemohon, yaitu hak untuk memilih, dalam hal ini hak untuk memilih walikota dan wakil walikota surabaya, dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian. telah nyata pula bahwa kerugian hak konstitusional dimaksud merupakan akibat langsung dari berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, mana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan guo dikabulkan. oleh karena itu, para pemohon, prima face, demikian, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusional paraara pemohon telah berubah, dimanaoleh| maka dalil kerugian hak konstitusional para pemohon menjadi tidak relevan lagi. oleh karena secara aktual hak konstitusional para pemohon untuk memilih walikota dan wakil walikota surabaya tidak lagi dirugikan. oleh norma undang undang yang dimohonkan pengujian maka para pemohon merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid kehilangan kedudukan hukum (legal standing) nya sebagaimerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid20n all xxii: nama cholil tempat tgl lahir gresik, april pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat pasal timur kelurahan pasal, kecamatan pasal surabaya sebagai n0n0n00n0n0 lele pemohon xxiii: nama indra susanti tempat tgl lahir cirebon, maret pekerjaan rumah tangga warga negara indonesia alamat tambak adi dika kelurahan tambakrejo, kecamatan simokerto, surabaya sebagai 2nn0n0 full ll. pemohon xxiv, nama irawan tempat tgl lahir surabaya, september pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat lidah wetan rt. rw. kelurahan lidah wetan, kecamatan lakarsantri, surabaya sebagai n0n uul url. penuh xxv, nama syainullah tempat tgl lahir probolinggo, februari pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat kembangan jaya utara kelurahan kemayoran, kecamatan kembangan, surabaya sebagai 5n luna. pemohon xxvi: nama titin andriana tempat tgl lahir surabaya, mei merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat dk. karangan, kelurahan jabatan, kecamatan kyung, surabaya sebagai n 0n0n0n5050n0000005050 un. pem xxvii, nama herman susilo tempat tgl lahir surabaya, oktober pekerjaan mahasiswa warga negara indonesia alamat tambak deres kelurahan kejaran, kecamatan bulak, surabaya sebagai 22n20n uul ll. pemohon xxviii: nama mat soleh tempat tgl lahir sampang, juni pekerjaan wiraswasta warga negara indonesia alamat bulak jaya kelurahan wonokusumo, kecamatan mampir, surabaya sebagai n0000500000050n000n un0n . pemohon xxix, nama sudah lathifah tempat tgl lahir surabaya, juni pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat angkut meninggal iii kelurahan angkut meninggal, kecamatan gunung anyar, surabaya sebagai n0n00005000000000000n0 alan . pem xxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada: muhammad sholeh, s.h., imam syafi'i, s.h.: wayan denda, s.h., m.h.,: syamsul arifin, s.h., dan agus setia wahyudi, s.h kesemuanya adalah advokat dan advokat magang pada kantor advokat sholeh partners yang berkantor jalan genteng muhammadiyah merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid nomor surabaya.ara pemohon dan pihak terkait komisi pemilihan umum republik indonesia: duduk perkaraagustus dan diterima dalam persidangmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoidokokmerdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid adanya hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yangkota surabaya jawa timur, sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk para pemohon. bahwa, para pemohon sebagai warga negara yang baik menginginkan pelaksanaan pemilukada serentak nasional surabaya berjalan sesuai jadwal yaitu tanggal desember bahwa, kpu kota surabaya tanggal juli membuka pendaftaran bagi calon dari partai politik maupun gabungan partai politik. sementara dari calon unsur perseorangan tidak ada yang mendaftar. bahwa, hingga penutupan pendaftaran tanggal juli hanya partai demokrasi indonesia perjuangan yang sudah mendaftarkan calon walikota merdeka barat jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorelitusigoid

ramanton alibaba, si., mt.: pekerjaan dosen dan atau direktur rider institute: alamat jalan mayjen sutiyoso gg. abdullah nomor rt. rw. kel. desa kota baru, kecamatan tanjung karang timur, kota bandar lampung, selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama aan eko widianto, s.h., hum.: jabatan dosen fakultas hukum universitas brawijaya, malang: alamat perum villa sengkang r.e. nomor rt. rw. desa mulya agung, kecamatan dau, malang: selanjutnya disebut sebagai . pemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober diwakili oleh kuasa hukumnya hengky hindari, s.h., ll.m., nur hadi, s.h., chairul anam, s.h., awan suryadi, s.h., dan wahyudi djafar, s.h., yang kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum yang berkedudukan hukum kantor the jakarta legal strategic law firm, floor room graha mustika ratu,enderal gatot subroto, kav. jakarta selatanyang diajukan olehxuraian atas, jelas keseluruhan para pemohon telah mengalami kerugian konstitusional baik secara faktual maupun setidak tidaknya potensial, sehingga para pemohonhal ini sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang mahkamah konstitusi, peraturan mahkamah konstitusi,untuk mewakili kepentingan publik guna mengajukan permohonan pengujipokok perkara ruang lingkup yang diuji huruf tahun tentangngesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, huruf tahun tentang perbendaharaan negara: menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang: . mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran: argumentasi konstitusional yang diguna, ., mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, . dst dan huruyang selengkapnya menyatakan, menteri keuangan selaku bendahara umum negara berwenang: ., mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, . dst , yangnegara indonesia adalah negara hukum.perbendaharaan negaradosen dan. yang, parurut para pemohon, hak tersebut menjadi kewajiban bagi negara untuk memenuhinya demi pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal ini warga negara indonesia yang termasuk pula para pemohon. hal tersebut mengakibatkan adanya ketidakjelasan dalam rumusan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, sehingga secara faktual atau setidak tidaknya secara potensial, merugikan hak konstitusional para pemohon yang diatur dalam uud bahwa, selain itu, menurut para pemohon, yang dimohonkan pengujian, baik secara langsung maupun tidak langsung atau setidak tidaknya potensial, juga merugikan hak konstitusional para pemohon berupa rasa aman khususnya sebagaimana diatur dan bagian yang tak terpisahkan dari rencana program pembangunan pada umumnya: bahwa, sebagai pembayar pajak (vide bukti bertanda para pemohon mendalilkan kepentingan konstitusional mereka telah dilanggar oleh ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebutkonstitusional warga negara: bahwa para pemohon jugahingga sebagai warga negara yang berprofesi sebagaihukum yang mengaturpara pemohon telah memenuhi ketentumohonan guo. berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas menurut mahkamah, dalil para pemohon tentangpotensial. yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagaimana faktaeraturan menteri keuangan pmk) maupun keputusan menteri keuangan kmk) dalam bentuk kewenangan melakukan pemblokiran alokasi anggaran pemberian tanda bintang (", bertentangan dengan kewenangan dan fungsi dewan perwakilan rakyat dpr) dalam penyusunan dan penetapan undang undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). tindakan pemblokiran yang berdasar pada pmk tersebut mengubah norma yang terdapat dalam apbn, sehingga norma tersebut tidak bisa dijalankan, bahwa penyusunan apbn yang telah melalui proses panjang yang dimulai dengan usulan rancangan apbn dari pemerintahsumber kewenangan melakukan pemblokiran alokasi anggarantent:tentangan dengan kewajiban terbuka dan tanggungjawab dalam pelaksanaan apbn seperti telah ditegaskan dalam ketentuan uud,. namun demikian, dalam proses perubahan apbn, pemerintah termasuk dalamnya menteri keuangan tidak dapat melakukannya secara sepihak,, dalam hal ini ruu apbn p. oleh karenanya, berdasarkan argumentasi atas, ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebut bertentangan dengan kewenangan dpr dalam pembentukan undang undang, sebagaimana ditegasdirugikannya hak hak konstitusional warga negara. selain itu,:karen: bahwa ketidakpastian hukum dalam menafsirkan ketentuan yang dimohonkan pengujian tersebutmk tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara lembaga (vide pmk nomor pmk. pmk nomor pmk. dan pmk nomor pmk. bahwa yang dimohonkan pengujian telah menghambat pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak konstitusionalbertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para pemohon mengajukan bukti surat tulisan bertanda sampai dengan dan (satu) orang saksi serta (lima) orang ahli yang selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa presiden dan dpr memberikan keterangan yang pada pokoknyantuk membuktikanahli yang diajukan oleh para pemohon dan presidenresiden, mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon, permasalahan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh mahkamah adalah apakah yang dimohonkan pengujian yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan melakukan tindakan pemblokiran alokasi anggaran pemberian tanda bintang ( bertentangan dengan uud khususnya dan i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum guo, mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu xud bertanggal mei yang antara lain, mempertimbangkan sebagai berikut: paragraf paragraf ..indonesia adalah negara hukum, dan fungsi pengawasano tidak sejalan dengan norma konstitusi yang mengatur mengenai fungsi penganggaran yang dimiliki dpr sehingga bertentangan dengan uud bahwa ketentuan uud telah menegaskan, salah satu fungsi dpr dalam penyelenggaraan negara adalah untuk menjalankan fungsi penganggaran, yang juga merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat, dalam memperjuangkan kepentingan rakyat (vide bukti bahwa ketentuan tersebut selanjutnya diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tent. dalam ketentuan md3 disebutkan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki dpr dilaksanakan dalam rangkaselain itu, lebih lanjut dalam huruf undang unddpr untuk menunda pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran pada mata anggaran sebagaimana dipertimbangkan atas adalah inkonstitusional sepanjang dimaknai masih ada lagi proses pembahasan setelah ruu apbn diundangkan menjadi apbn (vide putusan nomor puu xi bagaimana halnya dengan kewenangan pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, untuk menunda pencairan (pemberian tanda bintang) tersebut, apakah juga bertentangan dengan konstitusi, karena sebagaimana dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi tersebut bahwai3. menimbang, terhadap permasalahan konstitusionalitas atas, menurut mahkamah, berdasarkan uud yang maknanya bahwa apbn sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang undang (vide uud adalah berasal dari ruu apbn yang diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd divide uud yang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat (vide uud adapun yang berwenang melaksanakan apbn tersebut secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat adalah presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut uud (vide uud hal tersebut bersesuaian dengan uud yang pada pokoknya dapat dimaknai bahwa presiden lah yang menjalankan apbn yaitu dalam hal apabila dpr tidak menyetujui rancangan apbn yang diusulkan oleh presiden, maka pemerintah menjalankan apbn tahun yang lalu (vide uud bahwahal ini dapat dimaknai pembahasan terhadap ruu apbn yang diusulkan oleh presiden juga dibahas bersama dpr yang apabila ruu apbn tersebut mendapat persetujuan bersama maka diartikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi yang dihasilkan oleh dua lembaga yang memiliki otoritas untuk menyetujui suatu ruu menjadi undang undangsebagai wujud dari kesepakatan tertinggi, tidak serta merta mata anggaran yang disetujui dalam apbn tersebut dapat begitu saja direalisasikan tanpa perlu disertai adanya persyaratan administratif tertentu yang menjadi bagian penting dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara. menurut mahkamah, pelaksanaan apbn adalah tanggung jawab presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh menteri menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (vide dan uud 1945j. berdasarkan ketentuan uud tersebut, undang undang memberi kewenangan kepada menteri keuangan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (vide dan keuangan negara|. selain itu, menteri keuangan berdasarkan dan perbendaharaan negara berkedudukan pula sebagai bendahara umum negara yang mengelola dan mempertanggungjawabkhwa secara umum dikenal adanya asas asas umum pemerintahan yang baik atau asas (videkan, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan atas keuangan negara, khususnya pada bagian umum angka telah diatur tersendiri mengenai asas asas umum pengelolaan keuangan negara yang melipu, asas akuntabilitas yangandiri. menurut mahkamah, asas asas umum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan negara. bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum mengenai kekuasaan presiden dan asas asas umum sebagaimana diuraikan atas, menurut mahkamah, kewenangan yang diberikan kepada menteri keuangan dalam posisinya sebagai bendahara negara yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan negara secara konstitusional dapat dibenarkankarena menteri keuangan sebagai bendahara keuangan negara yang paling mengetahui. apabila terjadi permasalahan penggunaan anggaran antara kementerian keuangan dengan kementerian yang lain, hal itu adalah tanggung jawab presiden untuk menyelesaikannya. bahwa terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, untuk menunda pencairan (pemberian tanda bintang), hal tersebut tentunya dapat dicegah atau dihindari melalui berjalannya fungsi pengawasan oleh dpr divide uud dan juga pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (vide asas asas umum pengelolaan keuangan negara) dan mekanisme inilah yang menjadi bagian dari pelaksanaan apbn secara terbuka dan bertanggung jawab (vide uud i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon mengenai adanya perbedaan dari tahun tahun perihal syarat untuk dihapusnya tanda bintang dalam suatu mata anggaran, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan presideyang kemudian kekuasaan tersebut dikatakan kepada menteri keuangan sebagaimana telah dipertimbangkan atas. hal tersebut pada praktiknya merupakan bagian. dari dinamika dalam menjalankan suatu pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, yang syarat atau ketentuan untuk menghapus tandatersebut dimungkinkan untuk berubah dari waktu waktu menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu, i3. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum (vide dan uud menurut mahkamah, pemberian kewenangan kepada menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam urusan pemerintahan bidang keuangan dan sebagai bendahara umum negara,adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil. oleh karena itu, adanya persyaratan untuk memberi atau menghapus tanda bintang dalam suatu mata anggaran justru merupakan bentuk kehati hatian yang menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban keuangan negara yang dijalankan oleh presiden pemerintah, dalam hal ini oleh menteri keuangan, sekaligus untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan hanya bagi pelaksana keuangan negara tersebut yaitu menteri keuangan dan kementerian negara lembaga namun juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara supaya terwujud sebesar besarnya kemakmuran rakyat (vide dan uudrabu, tanggal sembilnwar usman ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. ahmad fadli semadi santo ttd.ebutkan bahwa dpr bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan apbn bukti bahwa ketentuan yang menegaskan dpr memegang peranan utama dalam penganggaran pendapatan dan belanja negara juga ditemukan dalam ketentuan undang undang guo keuangan negara), yang menyebutkan(vide bukti bahwa berdasar pada pondasi yuridis konstitusional atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk membahas dan memutuskan setiap kebijakan termasuk dalam konteks penganggaran, yang menyangkut hak hak atau kepentingan publik (warga negara), maka dpr selaku lembaga yang merepresentasikan publik atau rakyat, berada pada posisi kunci dalam memutuskan berbagai kebijakan tersebut, bahwa berlandaskan pada wewenang yang dimilikinya, sebagaimana termaktub dalam berbagai peraturan perundang undangan ataslakukan serangkaian pembahasan anggaran dalam rangka penggunaan anggaran tambahan optimalisasi tahun anggaran guna dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan alat utama sistem persenjataan tni, bahwa rangkaian pembahasan tersebut tersebut diawali dengan adanya surat nomor ba dpr ri ii1 tertanggal maret dari pimpinan badan anggaran dpr kepada pimpinan komisi komisi dpr. dalam surat tersebut komisi komisi ditugaskan untuk melakukan pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi mengenai perubahan rka kl perubahan apbn tahun anggaran bahwa menindaklanjuti penugasan badan anggaran tersebut, komisi dpr pada maret telah melakukan rapat kerja rapat dengar pendapat dengan mitra kerja komisi dpr perubahan rka perubahan apbn mitra kerja komisi tahun anggaran dari hasil pembahasan tersebut, komisi dpr telah menyampaikan hasil pembahasan perubahan dan usulan penambahan anggaran mitra kerja komisi tahun anggaran kepada pimpinan badan anggaran dpr. usulan penambahan tersebut didasarkan pada adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemotongan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran sebesar bahwa berdasar usulan tersebut selanjutnya badan anggaran dpr telah melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. setelah diadakan pembahasan tersebut, kemudian anggota badan anggaran komisi melaporkan kepada pimpinan komisi bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penambahan anggaran kementerian lembaga tahun anggaran yang alokasi penggunaannya diserahkan kepada komisi terkait untuk diberikan kepada mitra kerjanya, bahwa berdasar pada laporan tersebut komisi telah menyelenggarakan rapat internal dalam rangka membahas alokasi anggaran tambahan optimalisasi bagi mitra kerja komisi dalam rapat tersebut diputuskan bahwa anggaran tambahan optimalisasi tahun anggaran diberikan kepada mitra kerja komisi dengan rincian sebagai berikut: kementerian pertahanan tni kementerian luarintelijen negara lembang keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pimpinan badan anggaran dpr melalui surat komisi tertanggal maret yang kemudian dilakukan pembahasan bersama sama dengan pemerintah untuk menindaklanjuti usulan anggaran tersebut, bahwa berdasar pada rapat dengar pendapat antara komisi dengan sekjen kementerian pertahanan, tertanggal mei diputuskan bahwa dana optimalisasi kemhan tni tahun anggaran sebesar miliar rupiah akan dimanfaatkan untuk keperluan: pengadaan paket encrypsy senilai miliar rupiah: pengadaan paket tactical communication sebesar miliar rupiah: pengadaan paket months senilai miliar rupiah: dan pengadaan set alat selam closed circuit dan semi closed circuit serta peralatan pendukung dan spare parts kritis sebesar miliar rupiah. alokasi tersebut didasarkan pada hasil rapat kerja komisi dpr dengan menteri pertahanan dan panglima tni pada mei bukti bahwa presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, merujuk pada ketentuan keuangan negara, disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, yang selanjutnya dikatakan antara lain kepada: (a)(b)keuangan negara), bahwa khusus menteri keuangan selain mendapatkan kuasa dalam pengelolaan keuangan negara, merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, menteri keuangan juga berfungsi sebagai bendahara umum negara (vide bukti bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal dan fungsinya sebagai bendahara umum negara, menteri keuangan diberikan tugas dan wewenang salah satunya untuk mengespelaksanaan anggaran huruf keuangan negara dan huruf perbendaharaan negara), bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut atas, selanjutnya diatur melalui. lebih jauh, merujuk pada tersebut, dalam diatur bahwa ketentuan mengenai tata cara pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, pengaturannya didelegasikan sepenuhnya pada menteri keuangan, yang selanjutnya akan diatur dalam bentuk peraturan menteri, bahwa merujuk pada sejumlah peraturan menteri keuangan pmk)maupun beberapa keputusan menteri keuangan kmk), wewenang untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran oleh menteri keuangan, kemudian menjadi sumber. wewenang bagi menteri keuangan untuk melakukan "pemblokiran alokasi anggaran pemberian tanda bintang (") pada dipa dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan". ketentuan ini salah satunya ditegaskan dalam bukti bahwa berdasar pada point (hal hal khusus) peraturan menteri keuangan pmk)mblokiran dimungkinkan bilamana: belum ada persetujuan dari dpr terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam rka k l. jika terjadi hal seperti ini, alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir. kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: tor (sepanjang ada perubahan substansi dari proposal inisiatif baru): surat pernyataan tanggung jawab mutlak spkebutuhan biaya pembangunan renovasi bangunan, rencana bisnis dan anggaran blu (rba blu) apabila berkenaan dengan satker blu bukti bahwa berdasar pada alasan wewenang tersebut, menteri keuangan telah melakukan pemblokiran alokasi anggaran optimalisasi kemhan tni tahun anggaran sebesar miliar rupiah, yang ditujukan untuk pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan sebagaimana telah dijelaskan atas. keputusan pemblokiran ini dituangkan dalam surat direktur jenderal anggaran kementerian keuangan nomor ag tertanggal agustus bukti bahwa keharusan untuk melengkapi berbagai persyaratan sebagaimana diuraikan dalam point atas (vide bukti sebenarnya berlaku tidak.hanya bagi alokasi anggaran yang diblokir, tetapi juga terhadap alokasi anggaran yang tidak diblokir. artinya dalam setiap implementasi pelaksanaan anggaran, kementerian lembaga k l) harus terlebih dahulu melengkapi seluruh persyaratan administrasi atas spam: perhitungan biaya kebutuhan pembangunan: dan rba blu), sebagai syarat mutlak dalam melakukan pencairan anggaran bagi kementerian lembaga: bahwa dalam rangka pencairan (pelaksanaan dipa) alokasi anggaran optimalisasi kemhan tni tahun anggaran sebesar miliar rupiah, kementerian pertahanan tni telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud. akan tetapi dalam praktiknya kementerian keuangan tetap melakukan pemblokiran terhadap alokasi anggaran tersebut, sehingga tidak dapat diimplementasikan: bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh para pemohon didapatkan informasi, jika pemblokiran alokasi anggaran optimalisasi kementerian pertahanan tni tahun anggaran dilakukan oleh menteri keuangan berdasar pada permintaan dari sekretaris kabinet, berdasarkan surat seskab viii tertanggal agustus hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat menteri keuak. tertanggal september dalam surat tersebut menteri keuangan mengatakan, menindaklanjuti surat saudara kami telah melakukan pemblokiran pada dipa kemhan tni tersebut dan akan tetap kami blokir sebelum ada keputusan lebih lanjut?' bukti bahwa situasi seperti atas sesungguhnya tidak perlu terjadi, bilamana penelaahan terhadap rencana program dan anggaran dilakukan secara teliti oleh pemerintah selaku pengusul rancangan apbn. tindakan pemblokiran anggaran oleh pemerintah melalui menteri keuangan terhadap anggaran pemerintah sendiri, yang sudah disahkan melalui apbn, justru memperlihatkan ketidakberesan dalam perencanaan anggaran pemerintah. anehnya, perencanaan yang belum beres tersebut kemudian bisa disahkan dalam apbn yang merupakan produk bersama antara pemerintah dengan dprmk maupun kmk dalam bentuk kewenangan melakukan pemblokiran alokasi anggaran pemberian tanda bintang ( ) pada dipa dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan, nyata nyata telah bertentangan dengan kewenangan dan fungsi dpr dalam penyusunan dan penetapan apbn. tindakan pemblokiran yang berdasar pada pmk tersebut nyata nyata telah mengubah norma yang terdapat dalam apbn, sehingga norma tersebut tidak bisa dijalankan, bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) telah melalui proses panjang pembentukan apbn, yang dimulai dengan usulan rancangan undang undang apbn dari pemerintah,guo, yang menjadi sumber kewenangan melakukan pemblokiran alokasi anggaran nyata nyata telahseber,seberangan dengan kewajiban terbuka dan tanggungjawab dalam pelaksanaan apbn, seperti telah ditegaskan dalam ketentuan uud bahwa berdasarkan pada uraian argumentasi atas, nampak jelas bahwa ketentuan guo tidak sejalan dengan fungsi dpr dalam penganggaran sebagaimana diatur oleh ketentuan uud sehingga harus dinyatakan inkonstitusional, ketentuan guo bertentangan dengan fungsi dpr dalam pembentukan undang undang, sebagaimana diatur dan uud bahwa ketentuan dan uud telah secara tegas menyatakan, dpr memegang kekuasaan membentuk undang undang, termasuk undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara, yang rancangannya diajukan oleh presiden, dibahas bersama dpr dan disahkan oleh dpr, seperti merumuskan dengan jelas dalam ketentuan uud bahwa dalam praktik ketatanegaraan maupun juga ditegaskan dalam peraturan perundang undangan, apbn telah menjadi siklus rutin dalam penyelenggaraan keuangan negara, yang dimulai dengan penyusunan apbn oleh pemerintah, penetapan oleh dpr, pelaksanaan oleh kementerian lembaga, perubahan apbn, dan pertanggungjawaban apbn. siklus tersebut telah berpola dalam periode waktu tertentu dalam satu tahun: bahwa penyusunan apbn sendiri merupakan tindak lanjut dari rencana pembangunan yang dibuat oleh pemerintah, yang kemudian diteruskan dengan proses penganggaran. hasil dari perencanaan dan penginilah yang selanjutnya diajukan sebagai rancangan undang undang apbn dpr, untuk dilakukan pembahasan bersama, sebagaimana layaknya proses pembahasan ruu: bahwa berdasarkan dari alur tersebut yang merupakan penjabaran dari ketentuan ketentuan uud serta sejumlah ketentuan peraturan perundang undangan terkait, sebagai suatu undang undang, apbn merupakan produk bersama antara dpr dengan presiden. hal ini juga ditegaskan oleh ketentuan uud yang pada intinya mengatakan, apbn merupakan, bahwa berdasarkan pada mandat konstitusional tersebut, tindakan sepihak menteri keuangan yang dapat memblokir alokasi anggaran tertentu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari apbn, merupakan suatu tindakan yang inkonstitusional, karena melakukan perubahan terhadap apbn secara sepihak, tanpa pembahasan dengan dpr dan tanpa persetujuan dpr. dengan kata lain, menteri keuangan telah mengambil alih fungsi pembentukan undang undang yang dimiliki oleh dpr,:, bahwa namun demikian dalam proses pembahasan apbn, pemerintah termasuk dalamnya menteri keuangan, tidak dapat melakukannya secara sepihakan, dalam hal ini ruu apbn bahwa oleh karena itu, mendasarkan pada paparan argumentasi atas, jelas ketentuan guo bertentangan dengan kewenangan dpr dalam pembentukan undang undang, sebagaimana ditegasbaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." bahwa berdasarkan ketentuan atas, berwenang melakukan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana diatur lebih lanjutketentumenurut para pemohon telah melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multitafsirhuruf undang undang nomor tahun tentang keuangan negarasehingga ketentuan guo harus dinyatakan bertentangan dengan uud adanya rumusan ketentuan guo telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan dan uudpada dirugikannya hak hak konstitusional warga negara. selain itu,buktibukti bahwa pendapat julius stahl atas juga diamini oleh charles eisenmann, ahli hukum perancis, dikatakannya"bukti bahwa kondisi ketidakpastian hukum tidak hanya terjadi akibat perubahan terhadap apbn yang dilakukan secara sepihak oleh menteri keuangan melalui pemblokiran, ketidakpastian hukum juga nampak darilanjut rumusan guo dalam aturan yang sifatnya teknis implementasiyang selalu berubah setiap tahunnya, bahwa ketidakpastian hukum dalam menafsirkan ketentuan guoeraturan menteri keuangan mengenai petunjuk teknis dalam penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. ketidakpastian penafsiran terhadap norma norma guo dapat dilihat dalam tabel berikut ini: pmk pengaturan mengenai pemblokiran pmk pmk. point hal hal khusus, alasan pemblokiran: tentang petunjuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman hibah luar negeri pln) penyusunan dan maupun pinjaman dalam negeri pdn) yang belum diterbitkan penelaahan rencana naskah perjanjian pinjaman hibah luar negeri npphln) atau kerja dan anggaran naskah perjanjian pinjaman dalam negeri nppdf) nya. kementerian negara kegiatan kegiatan yang dananya dari pln maupun pdn dan lembaga,j' suboutput komponen subkomponen yang tidak sesuai tersebut output cadangan . pmk pmk.o2 point hal hal khusus, alasan pemblokiran: tentang petunjuk belum ada persetujuan dari dpr terhadap rincian penggunaan penyusunan dan dana yang dituangkan dalam rka k l. jika terjadi hal seperti ini, penelaahan rencana alokasi dana selain untuk belanja operasional harus diblokir. kerja dan anggaran kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu: kementerian negara tor (sepanjang ada perubahan substansi dari proposal inisiatif lembaga baru), surat penyataan tanggung jawab mutlak spam): perhitungan kebutuhan biaya pembangunan renovasi bangunan': rencana bisnis dan anggaran blu (rba blu) apabila berkenaan dengan satker blu pmk m pmk. point hal hal khusus dalam penelaahan rka k l: tentang petunjuk penyusunan dan apabila terjadi hal hal seperti tersebut atas, yang harus diperhatikan penelaahan rencana oleh petugas menelaah dari kementerian keuangan c.g direktorat kerja dan anggaran jenderal anggaran adalah: kementerian negara untuk yang disebabkan tidak adanya persetujuan dpr: lembaga", dan alokasi dananya tidak diblokir. bahwa berdasarkan tabel komparasi pmk atas terlihat dengan jelas adanya perubahan alasan untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu alokasi mata anggaran, dari tahun tahun dan tahun pembuahan tersebut sekali lagi menegaskan adanya ketidakpastian hukum dalam rumusan guperubahan yang terjadi tiap tahun mengenai tafsir terhadap ketentuan guo telah menciptakan suatu kondisi ketidakpastian hukum, karena dalam melakukan penafsiran justru yang nampak lebih dominan adalah kepentingan dari kementerian keuangan, bukan maksud tersurat dan tersirat dari guo, bahwa situasi tersebut juga tergambar dalam pidato menteri keuangan khatib basri pada acara serah terima jabatan menteri keuangan. khatib melontarkan catatan penting bernada kritik, "di luar sana ada satu persepsi bahwa berhubungan dengan kemenkeu amat sulit. ini berkaitan dengan anggaran, dengan 'perbintangan' mata anggaran kementerian". lebih lanjut menurutnya, tata kelola yang baik (good governance) memang sangat penting. namun hal itu tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlambat urusan administrasi sebagai pelayanan publik. kemenkeu harus berperan sebagai "helper" ketimbang "stopper" dalam menjalankan fungsi sebagai instansi pemerintah bukti bahwa situasi tersebut secara formal pembentukan peraturan perundang undangan tentu tidak sejal yang merupakan mandat langsung dari, bahwa berdasarkan pada paparan argumentasi atas, bisa disimpulkan jika ketentuan guo berseberangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana telah dinyatakan dalam uud ketentuan guo tidak sejalan dengan mandat perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu pilar dari negara hukum yang ditegasnggunakan pendekatan non tradisional, konsepsi keamanan ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku pelaku bukan negara (non state actors). konsepsi ini berkembang setelah menurunnya ancaman militer yang menggerogoti kedaulatan negara mana sisi lain menunjukkan adanya peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia pada aspek lain seperti kemiskinan, penyakit menular, bencana alam, kerusakan lingkungan hidup dan lainnya bukti bahwa pendapat tersebut diperkuat oleh pemikiran sejumlah ahli keamanan yang tergabung dalam the copenhagen school yang telah memperluas different object dari keamanan, mana keamanan tidak lagi terfokus pada negara melainkan juga memasukkan pentingnya keamanan manusia (human security) bukti konsepsi human security menilai bahwa keamanan juga meliputi keamanan manusia yang dalamnya mencakup masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak hak kelompok masyarakat, kelompok minoritas, anak anak, wanita dari kekerasan fisik dan masalah masalah masalah sosial, ekonomi dan politik. ciri khas perspektif ini melihat bahwa ancaman utama bagi human security adalah penolakan hak hak asasi manusia dan tidak adanya supremasi hukum bukti bahwa merujuk pada pemikiran atas, bisa disimpulkan jika keamanan bukanlah sebatas pada urusan menjaga batas batas teritorial negara (kedaulatan nasional), tetapi juga harus menjamin, memenuhi, dan melindungi keamanan warga negara (manusia). atas dasar pemahaman itu, cukup jelas bahwa keamanan merupakan kebutuhan dasar dari setiap individu. sehingga upaya pemenuhan kebutuhan individu ini memiliki implikasi pada suatu kewajiban penyelenggaraan keamanan. dari perspektif ini, maka keamanan perlu ditempatkan sebagai barang publik (public goods) yang dapat dinikmati oleh setiap manusia bukti bahwa konsekuensi dari keamanan sebagai bagian dari barang publik (public goods), maka dalam penyelenggaraannya sangat penting bagi pemerintah negara untuk menjadi satu satunya pihak yang bertanggung jawab. hal ini juga sejalan dengan pemikiran paul samuelson yang menyatakan bahwa barang publik seyogyanya diproduksi oleh pemerintah untuk menghindari kecenderungan sifat eksklusif dari barang yang diproduksi oleh pihak swastnteks keamanan, penyediaan keamanan oleh pemerintah (sebagai aktor yang memonopoli) perlu dilakukan untuk menghindari efek mekanisme pasar. apabila pelayanan keamanan dikendalikan oleh mekanisme pasar, maka sifat dari kompetisi pasar justru akan menciptakan persaingan antar penyedia keamanan yang justru memancing terjadinya konflik bersenjata dan pada akhirnya kembali mengancam keamanan dari setiap individu. dengan demikian, warga negara akan cenderung lebih aman apabila keamanan dikelola oleh negara. luar itu, para ekonom dunia juga memandang bahwa penyediaan keamanan oleh pemerintah diperlukan sebagai pra syarat perkembangan ekonomi dan pembangunan pada suatu negara (vide bukti bahwa permasalahan yang kemudian timbul adalah seberapa baik negara pemerintah mengelola keamanan sebagai barang publik pada struktur dan birokrasi pemerintahan? pada dasarnya, keberadaan pelayanan keamanan pun masih menimbulkan political paradox. satu sisi, layanan keamanan didirikan untuk melindungi segenap warga negara dan tatanan negara. atas dasar fungsi tersebut, maka mereka diberikan kewenangan dan kemampuan khusus untuk melaksanakan tugas utamanya. namun pada sisi lain, mengingat sifat dari keamanan yang dimonopoli oleh pemerintah, maka kewenangan dan kemampuan khusus yang diberikan ini juga memiliki potensi untuk mengancam keamanan warga negara, tatanan negara bahkan proses demokrasi suatu negara apabila dikelola secara tidak transparan dan akuntabel bukti bahwa tantangan bagi negara negara untuk menjawab kewajiban atas adalah dengan membangun sebuah peraturan yang komprehensif, mekanisme pengawasan yang efektif, perlindungan ham, mencegah penyalahgunaan kewenangan pelayanan keamanan dan memastikan bahwa pengelolaan keamanan berada bawah peraturan dan sistem yang sah dan demokratis. untuk menjawab tantangan tersebut, prinsip pengaturan pengelolaan keamanan pada negara negara dunia dewasa ini banyak mengacu kepada teori reformasi sektor keamanan atau yang lebih dikenal dengan security sector reform ssr): bahwa konsep ssr sendiri dapat dipahami sebagai istilah lain untuk menjelaskan transformasi dari sistem keamanan yang mencakupan, tanggung jawab serta tindakan seluruh aktor keamanan. ssr menekankan bahwa seluruh hal tersebut perlu diatur dalam suatu sistem yang beriringan dengan prinsip prinsip demokratis dan pemerintahan yang baik (good governance) agar kerangka sistem kemanan pada sebuah negara dapat berjalan dengan baik bukti bahwa penyelenggaraan ssr tersebut kemudian bertumpu kepada prinsip dasar atau yang lebih dikenal dengan paris principles', yang dalamnya meliputi: berorientasi dan ditujukan untuk masyarakat (people centered), sehingga pengaturan keamanan perlu didasarkan atas norma norma demokratis, prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum. hal ini ditujukan agar masyarakat dapat memiliki kebebasan serta mengurangi kekerasan bersenjata dan kriminalitas. b. ssr perlu dipandang sebagai suatu kerangka untuk menjawab berbagai ancaman yang hadir terhadap negara dan masyarakat melalui integrasi kebijakan keamanan dan pembangunan dibawah pengawasan masyarakat. aktivitasnya bersifat multi sektoral yang didasarkan dari penilaian ancaman keamanan dan keadilan terhadap masyarakat dan negara. menjunjung tinggi prinsip dasar pemerintahan yang baik (good governance) seperti transparansi dan akuntabilitas. diimplementasikan melalui proses dan kebijakan yang rigid dan transparan. hal ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas institusi dan individu serta penegakan hukum secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat bukti bahwa prinsip ssr tersebut kemudian diejawantahkan kepada setiap aktor yang terlibat, mana keefektifan dari peran setiap aktor akan memberikan pengaruh terhadap keberhasilan ssr pada suatu negara. berikut actor aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan ssr: aktor keamanan utama: militer, kepolisian, gendarmerie, paramiliter, pasukan pengamanan presiden, intelijen, coast guards, serta komponen cadangan: lembaga pemerintahan dan lembaga pengawasan: lembaga eksekutif, dewan keamanan nasional, lembaganterian pertahanan, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian keuangan, lembaga audit, lembaga perencanaan, dan otoritas lainnya, penegakan hukum: kementerian hukum dan ham, lembaga pemasyarakatan, investigasi kriminal, komnas ham, ombudsman, dan otoritas lainnya: aktor keamanan non negara: private security companies, tentara pembebasan (liberation army), militia pada partai politik. aktor masyarakat sipil: lembaga swadaya masyarakat dan komisi yang terkait dengan pengaduan publik. (vide bukti bahwa melalui program reformasi sektor keamanan banyak negara telah melakukan penataan kembali lembaga lembaga keamanannya dengan memerhatikan dinamika lingkungan strategis yang telah berubah. tujuan utama dari proses reformasi sektor keamanan itu adalah menciptakan good governance sektor keamanan dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib sehingga dapat menopang tujuan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat (prosperity). tidak hanya itu, sistem keamanan masa kini juga tidak lagi sebatas menjadikan "negara" sebagai objek yang harus dijaga tetapi harus pula menjaga dan melindungi rasa aman manusia serta kemanusiaan itu sendiri. dengan demikian, menegaskan pernyataan sebelumnya, keamanan harus ditempatkan sebagai barang publik (public goods) yang berhak dinikmati oleh setiap warga bukti bahwa salah satu agenda reformasi sektor keamanan adalah pembaruan terhadap alat utama sistem senjata, mengapa demikian? sebab sampai dengan saat ini masalah yang dihadapi indonesia ialah terkait dengan keterbatasan alat utama sistem senjata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. hal ini juga yang kerap membatasi ruang gerak para personil maupun jam terbang latihan mereka yang menjadi inti dari kewajiban aktor keamanan pertahanan. seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang dinikmati indonesia telah memungkinkan indonesia untuk melakukan berbagai pengadaan persenjataan untuk mencapai minimum essential forces mef) pada ketentuan perundang undangan, dinyatakan bahwa pengadaan alutsista tni dilaksanakan oleh kementerian pertahanan dengan menggunakan dana dari apbn. secara teknis, mekanisme dari anggaran pengadaan alutsista dapat dibagi menjadi dua. pertama, pengadaan alutsista melalui dana pinjaman dalam negeri pdn).kedua, pengadaan alutsista melalui dana pinjaman luar negeri pln).dalam setiap pengadaan alutsista baik menggunakan mekanisme pdn ataupun pln (termasuk pln dengan metode penunjukan langsung dan pln dengan sumber pinjaman dari kreditor swasta asing, baik secara bilateral maupun multilateral), kementerian pertahanan harus selalu berkoordinasi dengan kementerian keuangan bukti bahwa dalam rangka pembaruan alat utama sistem persenjataan untuk memenuhi kekuatan pokok minimum mef) sebagaimana dituangkan dalam dokumen pembangunan kekuatan pokok minimum tni serta penjabaran dari rencana strategis tni tni telah mengajukan anggaran pengadaan melalui kementerian pertahanan kepada dpr untuk menggunakan tambahan anggaran optimalisasi tahun anggaran bukti bahwa penggunaan anggaran tambahan optimalisasi tahun anggaran dimaksudkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan berikut: melengkapi kebutuhan sistem komunikasi tni, yang masih menggunakan tekonologi lama yang sifatnya terbuka, sehingga memerlukan: encrypsy, tactical communication: dan months df, yang perencanaannya telah dituangkan dalam blueprint pernik tni tahun anggaran peningkatan kemampuan pasukan khusus tni angkatan laut dengan peralatan selam close circuit dan semi close circuit, dalam rangka menghadapi ancaman asymmetric warfare,dang nomor tahun tentang perbendaharaan negara terhadap uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, dikarenakan perkara ini adalah permohon: kedudukan hukum para pemohon (legal standing) bahwa pengakuan hak setiap warga negarkhususnya pasca amandemen uud bahwa mahkamah konstitusi berfungsi antara lain sebagai "the bahwa berdasarkan undang undrencanakan dalam rencana strategis tni dan dituangkan dalam peraturan kepala staf angkatan laut perkasa) nomor tahun (vide bukti bahwa pada akhirnya atas usulan dari kementerian pertahanan, dpr sebagai lembaga yang bertentangan dalam penganggaran telah menyetujui penggunaan anggaran tambahan optimalisasi tahun anggaran untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan peningkatan alat utama sistem persenjataan tni atas, sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang apbn pengganti bahwa reformasi sektor keamanan termasuk dalamnya upaya peningkatan alat utama sistem persenjataan sebagaimana dilakukan atas, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas rasa aman seperti ditegaskan ketentuan uud sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan hak asasi manusia, bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu mandat dari prinsip negara hukum yang dianut indonesia. hal ini seperti dijelaskan oleh jimmy ashiddigie yang mengatakan bahwa rumusan uud sesungguhnya mengandung maksudbukti bahwa bila melihat doktrin yang berkembang mengenai negara hukum, dalam pengertian rechtsstaat, merujuk pada pemikiran yang dikemukakan oleh para pemikir jerman, setidaknya terdapat tiga elemen utama dari suatu negara hukum, yaitu: pembatasan kekuasaan negara (state's self limitation), pengakuan hak hak individu (subjective rights), prinsip supremasi hukum (primacy law). bahwa khusus pada prinsip pengakuan hak hak individu para penggagasnya menekankan bahwa prinsip tersebut berkait erat dengan kedaulatan dari negara itu sendiri, mana indiviotoritas pada negara untuk mengatur dirinya warga negara, dengan kompensasi adanya perlindungan bagi hak hak merekadengan (vide bukti bahwa hadirnya ketentuan guo telah menghambat pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusiaterang benderang telah bertentangan dengan ketentuan uud bahwa dengan berpijak pada seluruh argumentasi konstitusional atas, para pemohon sampai pada satu kesimpulan bahwa ketentuan humbertentangan dengan ketentuan dan uud sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. ketentuan guo secara faktual telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon, khususnya terkait dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak atas pembangunan maupun kewajiban pemenuhan hak hak asasi manusia secara keseluruhan:huruf keuangan negara bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai "keuangmenyatakan ketentuan huruf perbendaharaan negara bertentangan dengan uudperbendaharadesember sebagai berikut: bukti fotokopukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi ktp dan npp para pemohon: bukti fotokopi publikasi pemohon dpr dan upaya mendorong papua damai. dan publikasi pemohon berupa buku dengan judul, militer dalam struktur ketatanegaraan indonesia musyawaratan daerah, dan dewan permusyawaratnotulensi rapat dengar pendapat komisi dpr dengan kementerian pertahanan, tanggal mei bukti fotokopi, bukti fotokopiukti fotokopi surat direktur jenderal anggaran nomor ag tertanggal agustus bukti fotokopi surat menteri keuangan nomor mk. tertanggal september bukti fotokopi teori gustav radbruch mengenai cita hukum (ide des rechts), bukti fotokopi buku lon fuller morality law", bukti fotokopi buku the rule law. history, theory, and criticism , hal. bukti fotokopi buku the rule law. history, theory, and criticism , hal. bukti fotokopi buku friedrich von hayes, law, legislation, and liberty , bukti fotokopi pidato menteri keuangan khatib basri dalam serah terima jabatan menteri keuangan: bukti fotokopi tulisan david timer, beyond strategy: critical thinking and the new security studies , dalam craig snyder (ed.), contemporary security and strategy, bukti fotokopi buku barry bulan, ole weezer, dan jaar wilde, security: new framework for analysis : bukti fotokopi buku shahrbanou tadjbakhsh dan anugraha cheney, human security: concepts and implications : bukti fotokopi patric running, national defense public good, feng chia university, october dalam constitution.org pd running issues econ topics ndpubgd.htmaul samuelson, the pure theory public expenditure, review economist and statistics november bukti fotokopi intelligence constitutional democracy: final report the minister for intelligence services ronnie kastil south africa .pdf bukti fotokopi organisation for economic cooperation and development oecd), security system reform and governance, oecd, bukti fotokopi organisation fororganisation for.kementerian pertahanan, buku putih pertahanan indonesia jakarta, hal. bukti fotokopi pemenuhan nomor tahun mengatur tentang pengadaan barang dan jasa lingkungan kemhan dan tni yang meliputi barang, pekerjaan konstruksi dan jasa jasa, bukti fotokopi penjelasan panglima tni tentang pemanfaatan dana optimalisasi tanggal desember bukti fotokopi buku jimmy asshiddigie, konstitusi dan konstitusionalisme indonesia. hal. bukti fotokopi hans joachim laut dan jennifer sering, putting deficient rechtsstaat the research agenda: reflections diminished subtype. selain itu, para pemohon juga mengajukan (satu) orang saksi dan (lima) orang ahli yang masing masing telah didengar keterangannyapah dalam persidangan hari rabu, tanggal januari selasa, februari dan kamis, maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon lili chodijah wahid dalam praktiknya, apa yang diutarakan dalam permohonan tersebut adanya sebuah kewenangan dari menteri keuangan untuk melakukan perbintangan terhadap anggaran yang sudah ditetapkan sebagai undang undang pada paripurna dpr ri, bagi saksi hal itu sangat merugikan, baik bagi masyarakat atau warga yang mempunyai hak, dalam hal ini yang sudah diwakilkan oleh mereka pada anggota dewan sebagai perwakilan mereka dpr ri. namun, yang paling utama adalah dalam pelaksanaan pekerjaan yang telah diamanatkan oleh undang undang kepada pemerintah, berdasarkan pengalaman saksi komisi saat itu, terjadi sebuah kondisi mana menteri keuangan memblokir sejumlah anggaran yang pada waktu itu diajukan oleh kementerian pertahanan sebesar lebih dari rp. miliar: menurut saksi, perbintangan itu merugikan terutama dari segi kinerja pemerintah sendiri karena pada waktu itu salah satu yang diajukan dari rp. miliar adalah untuk alat alat kapal selam. seperti diketahui bahwa alat alat pertahanan indonesia boleh dibilang sangat minim dan pada waktu itu memang terlihat bahwa awal tahun itu banyak sekali nelayan yang ditangkap oleh tentara diraja malaysia perairan kita sendiri tanpa angkatan laut bisa berbuat sesuatu: salah satu yang disepakati oleh komisi dengan menteri keuangan pada waktu itu sebagai kuasa presiden untuk urusan anggaran adalah mengoptimalkan kekuatan alutsista. perihal pembelian alat alat kapal selam ini, waktu itu dirasa sangat memerlukan dan ternyata dengan adanya pemblokiran ini, sampai habis akhir tahun anggaran, hal itu tidak tercapai, saksi saat itu meminta menteri keuangan mencabut tanda bintang tersebut namun dijawab oleh menteri keuangan bahwa dia tidak akan mencabut sebelum surat permintaan dan surat pemberitahuan dari sekretaris kabinet dicabut. saat itu saksi berpikir bahwa sebuah institusi yang hanya dibentuk berdasarkan perpres, yaitu sekretaris kabinet, bisa melakukan sebuah tindakan untuk memblokir atau menghalang halangi pencairandah disepakati bersama oleh dpr dan pemerintah pada sebuah rapat paripurna. bagi saksi, mengacu kepada permohonan para pemohon ini, memang sangat relevan karena sangat mengganggu kelancaran dan kinerja pemerintahan republik indonesia, berdasarkan pengalaman saksi, kelihatan sekali bahwa ada sebuah institusi yang sangat berkuasa sekali untuk bisa memblokir sesuatu yang sudah ditetapkan pada undang undang apbn tahun tersebut. jadi, menurut saksi, hal ini sangat merugikan terutama bagi kinerja pemerintahan: penentuan anggaran dan pengawasannya tentunya sesudah melalui proses yang panjang kemudian ditentukan dalam paripurna untuk anggaran belanja tahun yang bersangkutan tetapi bisa ditiadakan begitu saja atau diblokir begitu saja oleh menteri keuangan. ahli para pemohon indria samulo kita sudah melewati satu proses mana executive heavy menjadi ciri dari sistem pengambilan keputusan masa lalu. jadi, apa kata pemerintah, maka dpr itu hanya menyetujui saja. jadi, dpr sebagai tukang stempel itu terjadi masa lalu. tidak ada daya bagi dpr untuk mengatakan tidak pada kehendak pemerintah. itu yang disebut sistem yang otoriter, tapi pada era tahun terakhir, kita memasuki sebuah sistem yang lebih demokratis, lebih terbuka, lebih accountable sehingga kita perlu untuk menyeimbangkan antara cabang cabang kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, terutama antara legislatif dan eksekutif itu yang masa sekian puluh tahun dpr menjadi tukang stempel, kini berubah menjadi sebuah kekuatan yang mewakili rakyat, mewakili pembayar pajak, mewakili pemegang kedaulatan yang merupakan nilai asasi dari sistem demokrasi kita. jadi, rakyat yang berdaulat. tapi karena sistem perwakilan yang kita pakai, maka dewan yang terhormat itu kita anggap memiliki kapasitas, memiliki otoritas, dan legitimasi untuk berbicara behalf the people, ini sesuatu yang menurut saya harus menjadi kesepakatan kita tentang lembaga itu. jadi, harus ada pelembagaan, ada manifestasi kita mengapresiasi itu. dpr sudah membuat undang undang md3 dan lain lain yang menunjukkan bahwa dpr sekarang bukan tukang stempel, iga fungsi sekaligus, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan budgeting. artinya, bahwa apa yang sudah diputuskan oleh dewan merupakan suatu yang sudah menjadi pilihan rakyat karena dewan adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. jadi, sungguh sungguh pada tataran normatif, dewan harus diperlakukan seperti itu sebagai lembaga yang memiliki otoritas, melakukan check and balance. single rupiah boleh dikatakan yang luar pengawasan dpr. seperti masa lalu ada istilah top budget, apa kata presiden, maka dpr tidak perlu tahu. sekarang tidak, semuanya harus lewat itu, ini sebuah keniscayaan. tetapi, pergeseran dari sistem otoriter menuju sistem yang demokratis itu, upaya tidak berjalan secara smooth, ada tantangan, ada handicap situ yang dimunculkan oleh mungkin perilaku perilaku dari oknum dpr yang menunjukkan ada new power, ada leverage politic yang mereka miliki sehingga dalam berbagai perbincangan dengan eksekutif itu, mereka menunjukkan persoalan persoalan leverage politic itu. misalnya, yang paling mudah saja kita mengatakan anggota dewan sering mengatakan secara terbuka bahwa kalau ada masalah kementerian pertahanan, akan saya panggil menteri pertahanan. kalau ada kehakiman, saya akan panggil menteri kehakiman. buat telinga saya yang orang jawa, memanggil itu tidak pas, padahal hubungannya adalah equal. jadi, mestinya mengundang sehingga seorang prof. buwono sudarso pernah mengatakan kepada saya, saya enggak mau dipanggil dpr. kalau diundang, saya datang : inilah satu bentuk arrogant power dari dewan, sehingga macam masalah sikap asistensi dari eksekutif terhadap itu. masa gus dur menjadi presiden, dia mengatakan dpr itu seperti taman kanak kanak. kemudian, pak jk, wakil presiden, pernah juga menolak diundang dpr, alasannya buang buang waktu. kemudian menteri bumn, dahlan iskan, berapa kali diundang berapa kali pula dia menolak. pak buono soal century, sudah mencuat permukaan, berita bahwa bapak buono menolak karena pihak dpr hanya mengulang ulang. ini menunjukkan bahwa ada resistansi untuk menganggap bahwa dpr itu belum sampai pada posisi pemegang checks and balances, tapi sebagai pengawas. tapi kemudian ada fenomena yang menunjukkan sejumlah anggota dpti dalam proses abuse power itu punya dasar untuk dipanggil kpk, kemudian terbukti juga menjadi terdakwa dan terpidana: ini menunjukkan sesuatu yang saya katakan handicap menuju demokrasi tidak semudah membalik telapak tangan. tetapi ahli sebagai political analyst berharap bahwa kita harus melakukan proses pendalaman dan pendewasaan demokrasi negeri ini deepening dan mature democracy. nah, untuk itu kita harus menghargai dewan dalam proses mencari identitas. ahli paling tidak meminta agar partai sebagai pintu masuk dewan mencari bibit bibit terbaik, sehingga dewan berjalan baik. terkait permohonan pemohon, ahli sependapat dengan keterangan saksi lili wahid bahwa baru dua tiga tahun terakhir ini saja ada peningkatan yang cukup berarti untuk melakukan reformasi peralatan utama sistem pertahanan. bayangkan, masa tahun indonesia adalah bukan sekedar big brothers karena pak harto lebih tua dibandingkan tokoh tokoh asean yang lain, tetapi indonesia memiliki determine factor, menakut nakuti tetangga bisa dengan alutsista yang ada. saya ingat sendiri, angkatan laut dengan rl brian enggak ada yang punya negara lain, dalam bidang politik luar negeri, kemlu misalnya, ahli selalu mengatakan bahwa tugas diplomat mana mana adalah memperjuangkan kepentingan nasional fora internasional. jadi bukan sekedar menerima faks dari jakarta untuk kemudian disampaikan seperti biasa dilakukan kantor kantor sini. sedangkan negara setempat, kemlu melakukan diplomasi. namun yang dilihat ahli tidaklah demikian. berbeda dengan diplomat asing indonesia, semua mencari narasumber, kenal dengan opinion makers jakarta. itu memerlukan biaya. nah, dengan demikian maka perlu ada budget yang harus dibayar untuk mengembangkan diplomasi kita luar negeri. ditambah lagi persoalan intelijen perihal kasus snowden dan lain lain, ini menunjukkan bahwa memang ada kelemahan intelijen kita. kalau intelijen masa lalu memiliki semacam pola kerja yang seragam, yang penting asal siapa saja yang melawan pemerintah, ekstrim kiri, ekstrim kanan, selesaikan . sekarang tidak lagi. era demokrasi, intelijen harus canggih apalagi dengan teknologi yang semakin berkembang. jadi kapasitas itu harus diberikan pada mereka. untukutuhkan optimalisasi anggaran, walaupun masih pada level essential force, dari itu semua maka samping kita harus menghargai yang sudah diputuskan dpr, kalaupun itu ditolak, bukan wewenang dari menteri untuk menolak, tapi presiden sendiri, karena presiden merupakan representasi dari cabang eksekutif. jadi kalau menteri apalagi setkab, ini sesuatu yang nampaknya masih menunjukkan ada demonstration power kalangan kementerian sendiri. ini sesuatu yang tidak boleh apalagi terhadap wakil rakyat yang kita pilih dengan biaya yang sangat mahal, ahli masih menganggap pemilu biarpun mahal tetap harus dilakukan karena fungsinya sangat berarti dalam sistem demokrasi. jadi dpr harus didorong untuk itu dan kalaupun sekarang masih banyak yang bisa dianggap sebagai pemeras legislatif terhadap eksekutif, tetapi kita harus menewaskan itu. kita harus menjadikan dpr sebagai sungguh sungguh wakil rakyat. caranya, semua pihak, terutama eksekutif, jangan berpikiran seperti masa orde baru lagi, kendati ada wacana dalam pertahanan dan keamanan itu yang disebut liberal bahwa kalau kita mengembangkan peralatan, hardware, kita akan terjebak pada security dilemma (dilema keamanan). jadi, seolah olah tidak ada batasnya. sampai kapan kita membutuhkan itu? nanti malaysia punya, kita harus punya lagi. singapura punya, kita harus. apalagi dengan obsesi sebagai big brother asean. memang ada kekhawatiran semacam itu. jadi, orang membandingkan, mana lebih penting, gun atau butter (senjata atau mentega): buat indonesia, kalau kita membaca pikiran mantan ksau bahwa sebagai negara maritim, kita sangat membutuhkan bukan hanya essential force, minimum apalagi, tetapi sebuah postur pertahanan yang mampu menjaga laut kita dan juga udara kita. jangan sampai perbatasan kita, apalagi yang sering diteriakkan oleh kawan kawan kita angkatan laut dan juga kementerian kelautan, misalnya, tiap hari dicuri sekian, pencurian ikan kita setahun sekian ribu, atau bukan ribu, miliar us$. potential asset tapi dicuri dan kita nothing karena memang peralatan kita sangat minim: ahli mengajak untuk melihat dalam perspektif yang proporsional. pertama, memajukan demokrasi. kedua, mendorong agar setiap ba.lihat secara kritis proporsional. apa gunanya? untuk melihat proses demokratisasi indonesia ini berjalan makin certain, makin commit.: almarhum akan gaffa mengatakan, demokrasi indonesia itu uncommon democracy. sekarang, sudah sekian tahun masih uncommon juga. menurut ahli, uncertain democracy. dekorasinya tidak pasti karena siapa pun yang punya kuasa, dia yang menentukan. muhamad ali sama'at meskipun yang diajukan oleh para pemohon adalah huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara yang situ adalah terkait dengan tugas menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. tetapi isu yang sesungguhnya dipersoalkan adalah apakah dalam tugas mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran itu meliputi juga wewenang untuk memblokir dengan cara memberi tanda bintang terhadap mata atau satuan anggaran tertentu yang itu sudah disahkan menjadi undang undang apbn dalam apbn oleh menteri keuangan dengan berbagai macam alasan. untuk membahas hal itu, ahli lebih akan melihat dari perspektif hukum tata negara, terutama dari sisi konsekuensi ketika anggaran pendapatan dan belanja negara itu harus ditetapkan dalam bentuk undang undang. apbn menurut undang undang nomor tahun tentang keuangan negara yang diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh dpr. dalam perspektif hukum tata negara, ahli lebih melihat sebetulnya apbn memiliki fungsi yang lebih penting. ahli melihat apbn memiliki fungsi sebagai perwujudan dari politik hukum negara terhadap kebijakan yang akan dilakukan dalam satu tahun berjalan. kebijakan baik berupa program pembangunan, maupun, bahkan bisa jadi pengembangan kelembagaan. kita bisa melihat orientasi negara dari apbn itu. kira kira lembaga mana yang mau dikecilkan dan lembaga mana yang mau dibesarkan, itu bisa dilihat dari berapa besar anggaran yang dialokasikan dalam apbn. demikian pula misalnya orientasi bidang apa yang akan dikedepankan, apakah, katakanlah, pertumbuhan ekonomi atau perlindungan lingkungan bisa dilihat dari anggaran negara yang ada dalam apbn. jadi, fungsinya sangat pentifungsi yang sangat penting tersebut, uud menyatakan bahwa apbn harus dituangkan atau harus ditetapkan dalam bentuk undang undang. itu dari sisi proses dan bentuknya. kemudian dalam pelaksanaannya, harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. ketiga, apbn harus ditujukan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat: mengapa apbn harus ditetapkan dengan undang undang ahli melihat semua negara demokrasi, dalam konstitusinya pasti mengatur tentang anggaran negara dan pasti ditentukan bahwa penyusunan anggaran negara itu harus dalam bentuk undang undang, atau kalau dalam negara lain bisa dikatakan harus dalam bentuk parlemen. pembahasan dilakukan level parlemen, pertama, karena apbn itu merupakan wujud pengakuan terhadap kedaulatan rakyat. sesuai dengan konsepsi demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka rakyat melalui wakilnya yang memiliki hak untuk menentukan berapa besar penerimaan negara, diperoleh dari mana, jangan sampai penerimaan seluruhnya diperoleh dari pajak, misalnya. dan digunakan untuk apa dalam periode satu tahun anggaran. jadi, apbn itu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. kedua, apbn tidak dapat ditetapkan dalam bentuk hukum selain undang undang karena apbn merupakan otorisasi kepada pemerintah sebagai pelaksana. dan sebagai pelaksana pemerintah tentu akan dibebani tanggung jawab. dpr dalam hal ini sebetulnya bisa dikatakan sebagai pemberi otorisasi yang menyetujui jumlah dan tujuannya yang ada dalam apbn. ketiga, apbn memuat rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dalam hal ini tentu kalau dalam apbn adalah sesuai dengan rencana kerja anggaran kementerian dan lembaga setiap kementerian dan setiap lembaga. nah, sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan apa yang akan dilakukan oleh setiap kementerian dan lembaga itu tentu berdasarkan prinsip checks and balances menjadi wilayah pengawasan dari dpr karena itu dpr harus mengawasinya. dan salah satu kontrol pertama pengawasan dpr adalah dengan cara ikut membahas dan menyetujui rancangan undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara. mengingat fungsi penting dari apbn tersebut, konstitusi menentukan proses yang berbeda pembahasan dan penyusunan apbnbiasa dimana konstitusi menentukan presiden yang harus mengajukan rancangannya. tentu ini untuk mencegah jangan sampai dalam satu tahun anggaran tidak diajukan rancangan undang undang, yang itu berarti pemerintahan akan berhenti. dan penunjukan presiden, tentu dengan asumsi bahwa presiden memiliki aparat yang akan bekerja, mengetahui data tentang penyusunan anggaran dan belanja negara yang nanti akan menjadi apbn, untuk menyusun apbn yang dalam undang undang keuangan negara ditentukan harus berbasis kinerja sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, sesuai dengan kemampuan menghimpun pendapatan negara, sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan sistem perencanaan nasional guna mencapai tujuan negara sudah ditentukan mekanismenya secara detail: dalam undang undang keuangan negara lebih didetailkan lagi melalui peraturan pemerintah nomor tahun kemudian ada lagi peraturan menteri keuangan yang mengatur yang sesungguhnya perencanaan untuk menyusun apbn satu tahun anggaran sudah dilakukan satu tahun sebelumnya dimulai dari bulan januari, presiden sudah menyampaikan. kebijakan yang akan dilakukan, menetapkan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan yang itu nanti akan lalu menjadi dasar evaluasi bagi tiap kementerian dan lembaga negara. tiap kementerian lembaga negara lalu akan menyampaikan kepada kementerian keuangan dan kementerian perencanaan. lalu dikembalikan lagi kementerian lembaga dan negara untuk menyusun rencana kerja, kemudian muncul pagu indikatif dan sebagainya. menurut ahli itu mekanisme yang sangat panjang yang menurut ahli rencana itu memang dimaksudkan agar apbn itu ketika sudah disahkan, sudah fixed, tidak ada lagi kelemahan kelemahan. kalau ada perubahan, harus melalui mekanisme perubahan undang undang juga. itu internal pemerintah dan itu juga nanti yang akan dibahas oleh pemerintah bersama sama dengan dpr, baik oleh kementerian keuangan secara makro maupun oleh masing masing kementerian dan lembaga dengan komisi terkait: setelah undang undang apbn disahkan, presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan apbn sebagaikeuangan negara. salah satu tugas yang dimiliki oleh menteri keuangan adalah mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan pengesahan dokumen itu harus dilakukan paling lambat tanggal desember: perihal pemblokiran anggaran, jika membaca undang undang keuangan negara maupun undang undang perbendaharaan negara, memang tidak ada kewenangan itu. itu dikenal mulai dari peraturan menteri keuangan nomor tahun kemudian diganti dengan peraturan menteri keuangan nomor tahun lalu peraturan menteri keuangan nomor tahun dan aspeknya kewenangan itu sesungguhnya ada dalam lampiran mana situ disebutkan bahwa pemblokiran dilakukan pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam kaki penetapan sebagai akibat, ada beberapa alasan tidak disetujui oleh dpr: berdasarkan alasan: kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu tor sepanjang ada perubahan substansi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, penghitungan kebutuhan biaya pembangunan atau terkait dengan renovasi dan pembangunan gedung, lalu rencana bisnis dan anggaran blu, sebetulnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ahli zainal arifin, yaitu bersifat administratif, tetapi anehnya syarat syarat administratif ini juga menjadi syarat pada saat mau mencairkan anggaran. jadi ada dua pengaturan yang berbeda. kalau memang syaratnya administratif, tentu tidak perlu ada istilah pemblokiran. yang diperlukan untuk mencairkan satu anggaran yaitu suatu syarat administratif harus dipenuhi. jadi ada dua pengaturan yang sama dengan istilah yang berbeda dalam puu itu, pemblokiran setelah disahkannya undang undang apbn. konsekuensi dari pemblokiran adalah tidak mungkin dilakukan pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan sebelum dihapuskannya blokir atau tanda bintang itu. tentu saja secara normal pada saat semua persyaratan administratif itu dipenuhi (tanda bintang) sebetulnya harus dihilangkan dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan pencairan anggaran yang telah dialokasikan. namun tentu saja ini tetap akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahlagi jika tetap tidak bisa dicairkan sampai tahun anggarannya habis seperti dalam kasus anggaran departemen pertahanan. nah, pemblokiran yang tidak dicairkan sampai tahun anggaran selesai tentu sama halnya dengan perubahan anggaran, bahkan dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan perubahan anggaran. walaupun kewenangan pemblokiran ini adanya peraturan menteri keuangan, tetapi menurut keputusan menteri keuangan nomor kmk tentang pelimpahan wewenang kepada direktorat jenderal anggaran untuk dan atas nama menteri keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, ini berasal dari kedudukan menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara yang salah satu tugasnya adalah mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara. dan sayangnya, berdasarkan keputusan ini, kewenangan menteri keuangan itu juga dilimpahkan direktur jenderal anggaran kementerian keuangan, berdasarkan kepada pemikiran tentang bentuk hukum undang undang apbn itu, ahli ingin melihat konstitusionalitas kewenangan pemblokiran anggaran sebagai suatu undang undang yang telah disusun dengan mekanisme berjenjang, dibahas bersama oleh pemerintah dan dpr, dan disahkan, tentu harus dilaksanakan. dan menjadi tugas menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. dan itu harus dimaknai untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam apbn akan dilaksanakan, bukan sebaliknya, membuat kegiatan tertentu tidak dapat dilaksanakan. kalau menteri keuangan yang baru menyatakan sebagai helper bukan stopper, jika tugas menteri keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran justru membuat suatu kegiatan yang telah disahkan dalam undang undang apbn tidak dilaksanakan, maka hal itu jelas bertentangan dengan konstitusi bahwa apbn ditetapkan dengan undang undang. ketika sudah ditetapkan, tentu harus dijalankan. pemblokiran dengan alasan administratif, dimungkinkan tidak dengan alasan substantif. namun, menurut ahli, pemblokiran dengan alasan administratif pulevan karena alasan administratif itu sudah dengan sendirinya menjadi syarat pencairan anggaran, tidak mungkin anggaran itu dicairkan kalau misalnya tidak ada tor nya karena kegiatan sudah berubah. tidak mungkin anggaran itu dicairkan misalnya, kalau tidak ada surat tanggung jawab mutlak. pada saat terjadi pemblokiran anggaran dalam apbn dan hal itu digunakan untuk menghentikan pelaksanaan anggaran tertentu, maka hal itu tentu bertentangan dengan konstitusi berdasarkan empat alasan, pertama, hal itu telah mengambil alih peran dpr yang memiliki hak anggaran. apalagi lalu pemblokiran itu dilimpahkan kepada direktur jenderal anggaran yang dalam pelaksanaannya mungkin saja yang secara riil menjalankan itu adalah salah satu direktur, yang itu dalam konteks pemerintahan lalu sering disebut sebagai pemerintahan dijalankan oleh pejabat eselon ii. seringkali ada isu semacam itu. kedua, pada saat peran dpr ditiadakan dengan mekanisme pemblokiran oleh pemerintah setelah undang undang apbn disahkan, maka pada saat itu pula kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi yang mewujud dalam apbn itu telah dihilangkan. ketiga, tujuan bentuk hukum undang undang untuk apbn adalah agar terdapat kepastian hukum. itu tidak tercapai jika ada mekanisme pemblokiran. isi apbn dapat berubah ubah tanpa melibatkan peran dpr sebagai wakil rakyat. perubahan anggaran yang berakibat tidak terlaksananya suatu kegiatan tentu dapat melanggar hak konstitusional warga negara yang seharusnya dilindungi atau dipenuhi melalui alokasi anggaran itu. saya kira kasus pemblokiran tidak hanya departemen ketahanan, yang tentu itu terkait dengan hak atas rasa aman, tapi juga kementerian pendidikan dan kebudayaan juga ada beberapa kasus yang diblokir, yang itu terkait dengan tunjangan sertifikasi guru. keempat, pemblokiran karena alasan administratif pun akan berdampak negatif karena akan membuka peluang kelemahan penyusunan anggaran yang sesungguhnya sudah dibuat sangat detail dan berjenjang. orang menyusun perencanaan akan berharap bahwa nanti dibintang saja, lalu diperbaiki kemudian hari. dan itu akan membuka kelemahan berupa kerawanan penyalahgunaan anggaran. jadi, kalau sudah dikunci ketika disahkan, artinya harus dilaksanakan. maka dalam perencanaannya pun harus benar benar, karena sudah dimulai satu tahun sebelumnyteri keuangan dan menteri perencanaan pun harus bertindak secara tegas, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, tidak ada yang boleh setengah setengah, diberi bintang itu namanya setengah setengah. zainal arifin mochtar inti dari permohonan ini berada pada perdebatan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan kewenangan pengesahan dokumen anggaran oleh menteri keuangan selaku bendahara negara. makna pengesahan, apakah berarti kementerian keuangan memiliki semua kewenangan substantif maupun administratif, termasuk melakukan pemblokiran terhadap proses pencairan anggaran, bahwa menurut,l ini berarti apbn memiliki fungsi yang sangat strategis dan menentukan berjalan atau tidaknya penyelenggaraan suatu negara menjadikan proses pembahasan hingga penetapan apbn haruslah mengacu , dan pengelolaan itu diwujudkan melalui pengelolaan sumber pendapatan dan penerimaan negara yang pada intinya semua pendapatan tersebut akan dibelanjakanndang undang dasar tahun bahwainilah yangolitik anggaran negara yang direfleksikan pada apbn sehingga fungsi fungsi anggaran negara dapat bekerja sebagaimana mestinya, bahwa perihal menyusun apbn, diatur pada undang undang dasar tahun yakni rancangan undang undang apbn diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd. artinya, sinilah aplikasi dari kedaulatan rakyat dalam hal uang uang negara yang dikelola oleh negara. adanya, kekuasaan negara selalu punya relasi dengan teori kedaulatan. dalam konteks ilmu negara,alam penggunaan uangnya harus tetap berada pada rakyat. karenanya relasi antara rakyat harus tetap ada pada uang uang negara tersebut. relasi yang hanya bisa terbangun ketika negara tetap hadir, dalam pengelolaan uang tersebut hingga pertanggungjawaban yang rakyat tetap juga terlibat secara langsung, logika ini nampak dari apbn yang harus menyertakan dpr sebagai rakyat perwakilan partai. dpd sebagai rakyat perwakilan ruang, dan presiden sebagai kepala negara dalam proses legislasi menjadikan undang undang apbn, serta pun dalam pertanggungjawaban yakni dalam hal melakukan pengawasan tetap harus ada badan pemeriksa, yang tetap ada perolehan rakyat dalamnya melalui representasi anggota bpk yang dipilih oleh dpr dengan melibatkan dpd. bahwa dalam hal pengelolaan apbn, secara keseluruhan terdapat lima tahap. pertama, tahap perencanaan apbn yang dimulai dengan penyusunan rencana kerja kementerian negara atau lembaga, lalu pembahasan rancangan tersebut, lalu menyusun rencana kerja dan anggaran. menyusun anggaran belanja, dan penyusunan perkiraan pendapatan negara, serta menyusun rancangan apbn. kedua, tahap penetapan undang undang apbn yang nota keuangan dan rancangan apbn disampaikan pemerintah yang biasanya secara kebiasaan konstitusional dilakukan pada bulan agustus kepada dpr untuk dibahas dan ditetapkan menjadi undang undang apbn. ketiga, tahapbn. keempat, tahap pengawasan pelaksanaan undang undang apbn dengan menggunakan sistem pengawasan, mulai yang bersifat internal maupun fungsional. kelima, pertanggungjawaban atas pelaksanaan yang apbn yang pada tahapan ini pemerintah menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh bpk kepada dpr. kelima hal yang dikatakan tersebut tadi, dalam perspektif keuangan negara, lebih banyak dikenal menjadi siklus anggaran atau siklus apbn, bahwa dalam tahapan pelaksanaan apbn itu, terdapat kewenangan kementerian keuangan sebagaimana pada yang dimohonkan oleh pemohon, yakni pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran, jadi pada tahapan pelaksanaan anggaran. artinya, dalam tahapan pelaksanaan anggaran, menteri keuangan dapat dikatakan hanyalah menjalankan apa saja yang sudah direncanakan dan sudah ditetapkan dalam undang undang apbn. apakah makna kata pengesahan berarti ada kemungkinan bagi menteri keuangan untuk melakukan telaah terhadap dokumen pelaksanaan anggaran? tentu saja, iya, karena dalam praktik, sering kali, ada dokumen pelaksanaan yang disusun secara tidak benar dan tidak tepat, dan karenanya kementerian keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif tertentu dalam rangka pengesahan dokumen anggaran, namun, sekali lagi, harus diberikan garis tebal bahwa alasan yang seharusnya tertuang dalam rangka pengesahan tersebut adalah alasan yang administratif, mengapa alasan administratif? karena alasan yang substantif mengenai penyusunan anggaran telah diselesaikan berdasarkan rancangan yang telah dibahas bersama antara presiden bersama dengan dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd. artinya, praktik pemblokiran atau perbintangan ketika mengesahkan pelaksanaan anggaran haruslah berdasar pada landasan administratif semata dalam melaksanakan undang undang apbn, bukan hal hal yang substantif yang seakan akan mengubah hasil pembahasan bersama, serta persetujuan bersama presiden dan dpr, serta pertimbangan dpd yang dituangkan dalam undang undang apbn. apalagi jika pada praktiknya hanya didasarkan pada surat menyurat internal pemerintah yang dapat dibesarkan jauh dari kesan transparansi. kalaupun ditemukansubstantif, maka itu haruslah melalui proses dan mekanisme perubahan undang undang apbn (apbn p): haruslah diingat secara ketatanegaraan posisi menteri keuangan adalah membantu presiden dalam pengelolaan keuangan negara, dan karenanya menteri keuangan seringkali dipandang sebagai chief financial officer dan setiap menteri atau pimpinan lembaga lainnya adalah chief operational officer. dan karenanya relasi antara keduanya adalah relasi administratif antara penyusun dokumen pelaksanaan anggaran dengan pengusaha dokumen pelaksanaan anggaran, bahwa memang tidak dapat dipungkiri adanya praktik tindakan korupsi yang dilakukan presiden pemerintah) maupun dpr dalam rangka perancangan maupun pembahasan bersama. hal ini tercermin dari jamaknya fakta fakta korupsi yang terjadi semenjak penyusunan anggaran, akan tetapi itu adalah bagian dari proses penyusunan anggaran yang tidak tepat dan karenanya proses perancangan dan pembahasan pemerintah ini juga harus menjadi bagian yang mendapatkan porsi perhatian agar tidak menjadi ladang praktik korupsi yang dilakukan secara berjamaah. misalnya, harus diperbaiki proses pembahasan dpr hingga satuan tiga yang maupun ketentuan badan anggaran dpr untuk membahas, bangga untuk membahas kembali apa yang sudah dihasilkan pembahasan tingkat komisi. hal hal yang membuat badan anggaran memiliki kewenangan yang sangat kuat. oleh karenanya haruslah disusun suatu peraturan baru soal keuangan negara yang dapat memberikan porsi porsi substantif kepada dpr, presiden, dan dpd untuk membahas anggaran dalam rangka persetujuan bersama, yang mana aturan tersebut harus menghindarkan diri dari membuka kemungkinan kewenangan yang keliru dari ketiga lembaga tersebut. pada saat yang sama haruslah dituangkan penatalaksanaan dari kewenangan kementerian keuangan ketika melakukan tindakan tindakan administratif terhadap pelaksanaan dokumen anggaran, undang undang yang dimohonkan pengujiannya ini, oleh ahli, dibayangkan bisa membatasi kewenangan kewenangan itu, termasuk membatasi kewenangan kementerian keuangan ketika akan melakukan tindakan administratif pemblokiran anggaran, tidak bisa)", bahwa para pemohon dalam permohonan ini merupakan pengajar ilmu pertahanan dan hukum tata negara lembagaoleh karena itu, permohonan ini bukti bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang selama ini aktif melakukan advokasi terhadap pembaruan sistem pertahanan dan keamanan negara serta sistem ketatanegaraan khususnya dalam pembentukan peraturan perundang undangan: bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia yang, bahwa pemohon ii, merupakan individuenaknya, tidak bisa lagi ditafsirkan hanya berdasarkan keinginan yang dilakukan oleh kementerian keuangan. satu hal yang pasti juga dengan adanya undang undang keuangan negara yang baru adalah bisa memungkinkannya melibatkan dpd, yang mana undang undang nomor tahun pelibatan dpd yang sebenarnya sudah lahir pada perubahan ketiga, itu tidak terdapat sama sekali dalam undang undang nomor tahun haruslah diingat pada hakikatnya apbn itu adalah alat akuntabilitas, oleh karenanya undang undang dasar menahbiskan adanya kewajiban pengelolaan uang negara secara terbuka dan bertanggung jawab. hal ini diejawantahkan dalam penjelasan umum poin undang undang nomor tahun yang disebutkan, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, kebijakan ekonomi, bahwa sebagai sarana akuntabilitas, maka sudah selayaknya tindakan administratif kementerian keuangan dalam memberikan atau tidak memberikan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran haruslah disertai dengan alasan, serta tindakan administratif apa saja yang harus dilakukan agar segera dapat diberikan pengesahan dan hal hal yang keliru dapat diperbaiki supaya mendapatkan pengesahan dan pelaksanaan anggaran segera dapat dilaksanakan: bahwa tindakan memberikan catatan perbaikan agar segera dapat disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan asas asas umum yang dikenal dalam pengelolaan keuangan negara yang selama ini telah dipandang sebagai best practices dalam pengelolaan keuangan negara. misalnya, akuntabilitas yang berorientasi hasil pengelolanegara oleh badan yang bebas dan mandiri: norma norma yang mengatur hal yang dapat menimbulkan ambiguitas, ketidaktaatan secara prinsip ideal serta ketidakpastian hukum, menjadi sangat wajar untuk dilihat kembali, untuk dapat diberikan penafspat dalam rangka melaksanakan anggaran negara sebagaimana yang diinginkan oleh undang undang dasar untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. husain kita mempunyai dokumen perencanaan jangka panjang yaitu selama tahun, kemudian perencanaan jangka menengah yaitu yang kita kenal dengan rpm itu adalah lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi misi dari presiden terpilih, sehingga dalam dokumen rpm itu memuat program program dari presiden yang terpilih yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan selama tahunan, selama lima tahun dalam bentuk rkp rencana kerja pemerintah), kemudian pada level kementerian lembaga itu adalah ada dokumen perencanaan yang kita sebut dengan renstra kementerian lembaga itu adalah dokumen perencanaan kementerian lembaga selama lima tahun yang itu sejalan dengan rpm. kemudian renstra itu dijabarkan dengan rencana kerja kementerian lembaga tiap tahun sampai dengan lima tahun. itu adalah dokumen perencanaan, kemudian baru kita mulai dengan proses penganggaran mana dalam level pemerintah atau negara kita punya apbn, artinya semua program program prioritas yang sudah direncanakan dalam rkp itu dibiayai dalam apbn. makanya dalam apbn itu kita sebut sebagai rencana keuangan pemerintah yang harus disahkan dengan dpr. nah, apbn itu juga berisi program kegiatan dari masing masing kementerian lembaga yang tertuang dalam rka kementerian lembaga, pada tahap berikutnya, apbn yang sudah disetujui oleh pemerintah dan dpr itu disahkan dalam bentuk undang undang, kemudian rinciannya disahkan dalam bentuk keputusan presiden. dalam proses penyusunan anggaran, baik itu pada level pemerintah maupun level kementerian lembaga itu adalah situ ada rka dan sebagainya, kita menganut anggaran yang berbasis kinerja. anggaran berbasis kinerja itu bahwa semua program dan kegiatan itu harus mempunyai output dan outcome yang diinginkan. tentunya output dan outcome itu harus sesuai dengan sasaran dari target yang diinginkan dalam dokumen perencanaan. baik itu rencana kerja pemerintah, maupun dalam rpaimana proses pengelolaan atau penyusunan anggaran? kalau kita lihat dalam undang undang keuangan negara nomor tahun presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara yang kita sebut dengan chief executive officer. kemudian situ menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, perusahaan itu adalah chief financial officer, dan para menteri ketua lembaga itu adalah selaku pengguna anggaran (chief operational officer). kemudian dalam kementerian masih punya satuan kerja bawah kementerian lembaga, kemudian menteri keuangan juga selaku bendahara umum negara dia punya kbbi, punya kuasa bendahara umum. inilah struktur pengelolaan keuangan negara kita, penyusunan anggaran dimulai dari perencanaan apbn. dalam perencanaan apbn dimulai ada proses perumusan kerangka asumsi makro, pokok pokok kebijakan fiskal, kemudian penetapan pagu indikatif yang itu biasanya, leading sector nya adalah menteri perencanaan bappenas dan menteri keuangan. jadi situ diawali penyampaian nota keuangan dan sebagainya. kemudian ada tahapan yang kedua yaitu penyusunan apbn. ada penetapan pagu sementara, kemudian ada penelaahan kaki. jadi rencana kerja anggaran kementerian lembaga ini ditelaah pada level kementerian terkait, ada menteri keuangan, dan sebagainya. kemudian situ juga ada penyusunan apbn, penyampaian nota keuangan, yang leading sector nya adalah menteri keuangan. kemudian setelah disampaikan pada dpr maka kita memasuki siklus anggaran yang berikutnya, yaitu yang kita sebut dengan pembahasan anggaran. jadi pembahasan anggaran ini antaranya membahas semua program program dan kegiatan yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang sudah dicantumkan dalam kaki. jadi rencana kerja anggaran dari kementerian dan lembaga dibahas dengan dpr. tentunya, melalui komisi komisi yang terkait yang membidangi, dibahas dengan dpr karena secara konstitusi dia mengatakan bahwa memang dpr sini mempunyai hak budget untuk membahas hal hal anggaran kita. kemudian setelah ada pembahasan tahap berikutnya, yaitu penetapan sini. penetapan artinya sudah melewati. tahhasan semua. penetapan apbn ini maka akan juga ada pengesahan dipa, pengesahan dipa, pada tataran penetapan ini tentunya ruu apbn yang tadi sudah diajukan oleh pemerintah kepada dpr seketika memasuki tahapan penetapan ini sudah menjadi undang undang apbn, yaitu paling lambat biasanya sekitar bulan november, desember sudah menjadi undang undang tentang apbn, kemudian pemerintah masih punya kewajiban untuk menyampaikan rincian apbn. jadi rincian apbn tadi dalam bentuk keputusan presiden tentang rincian apbn. jadi itu anggaran yang lebih rinci tentang program program yang sudah dibahas dan disetujui level dpr: ketika apbn itu sudah disahkan, sudah ditetapkan menjadi undang undang, maka secara proses penganggaran sekarang masuk pada proses pelaksanaan. jadi semua yang sudah ditetapkan, program dan kegiatan dalam apbn yang memang kita ini menganut anggaran berbasis kinerja. itu memuat semua sasaran sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam perencanaan sehingga kementerian lembaga itu berkepentingan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dan sudah disetujui oleh dpr: memang secara administratif, tahapan berikutnya adalah pelaksanaan. jadi pelaksanaan ini adalah pada tataran pencairan, anggaran, ketatausahaan, dan sebagainya. baru yang terakhir itu ada tataran pertanggungjawaban. biasanya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, pemerintah harus mempertanggungjawabkan yaitu dengan cara menyusun laporan keuangan pemerintah yang harus sudah diaudit oleh bpk, pada tataran pelaksanaan ini, berlaku secara administratif, dalam proses pencairan dan pelaksanaan program kegiatan yang sudah tertuang dalam apbn yang sudah menjadi undang undang. itu ada aturan aturan teknis yang bersifat administratif. misalkan ada spm, ada sp2d dan sebagainya. artinya apa? program program dan kegiatan walaupun sudah disetujui oleh dpr pada tataran apbn, itu tidak bisa serta merta dicairkan anggarannya ketika ketentuan ketentuan administratif itu belum dipenuhi oleh kementerian lembagaruktur pengelolaan negara, sesuai dengan undang undang nomor tahun bahwa presiden, menteri keuangan, menteri dan semua pembantu pembantu presiden itu adalah satu entitas. jadi satu kesatuan, walaupun dia punya tugas bahwa menteri keuangan sini adalah sebagai pengelola fiskal, sebagai bendahara umum negara. artinya apa? kementerian kementerian teknis lain itu punya program kegiatan, kementerian keuangan selaku bendahara itu berkewajiban untuk menyediakan uangnya. tetapi tentunya ada proses proses administrasi yang harus dipenuhi. dalam hal ini yang semestinya dalam proses penganggaran ini adalah kementerian lembaga dan kementerian keuangan itu menjadi satu kesatuan sehingga ketika ada persoalan persoalan administratif pada tataran pencairan maka kementerian keuangan harus segera membantu untuk menyelesaikan dan membantu bagaimana program kegiatan ini untuk segera bisa dicairkan karena substansi anggaran berbasis kinerja itu adalah money follow functions. uang itu mengikuti fungsi. ketika program kegiatan sudah dianggarkan dalam apbn dan itu sudah disahkan dalam bentuk undang undang dan itu memuat target target kinerja yang itu sudah harus dipertanggungjawabkan pada pimpinannya, pada presiden karena untuk mewujudkan visi dan misi yang sudah dijanjikan ketika kampanye, jika ada persoalan administratif dalam program program kegiatan yang strategis dalam level level kementerian kementerian teknis terkait, kemudian ternyata tidak bisa dicairkan karena mungkin dibintangi, bagaimana target kinerja yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan? maka itu akan menjadi persoalan besar. ini yang mestinya dalam proses penyusunan anggaran, menteri keuangan dan menteri itu adalah selaku pengguna anggaran dan bendahara umum negara ini harus saling membantu sehingga bagaimana proses pencairan itu bisa cepat dilaksanakan. menurut aturan penganggaran proses yang baik, bahwa ketika kita sudah menyusun program dan kegiatan dan itu sudah disetujui dalam bentuk undang undang dan punya kekuatan hukum, maka itu sudah kewajiban pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan kegiatan alam proses penyusunan anggaran ini, pengguna anggaran, termasuk kuasa pengguna anggaran dan kementerian keuangan selaku bendahara umum negara bersinergi karena mereka semuanya adalah para pembantu presiden, mana presiden dalam apbn itu mempunyai target target tertentu sesuai dengan janji janji presiden ketika dia kampanye dan itu sudah dituangkan dalam rpm. ahli tidak bisa membayangkan kalau persoalan persoalan administratif yang sifatnya teknis, kalau ada program program strategis dari kementerian lembaga itu kemudian, hanya ada masalah masalah administrasi diblokir semua. maka bisa dibayangkan, bagaimana target kinerja yang sudah dirumuskan dalam dokumen perencanaan itu tidak akan bisa tercapai. irman putra sidin ahli mendapat tiga pertanyaan, pertama, apabila apbn atau apbn p sudah menjadi undang undang apakah bisa dikurangi substansinya dengan kebijakan menteri? kedua, apakah kewenangan menteri membuat dokumen sebagai bendahara negara boleh membuat dokumen yang mengurai substansi apbn atau apbn p sebagai undang undang? ketiga, sebagai kebijakan administratif perbintangan apakah boleh dilakukan sampai berakhirnya apbn yang artinya konsekuensinya capaian apbn tidak maksimal? ahli saudi isra mengatakan bahwa oleh karenanya perlu dipertahankan.an negara yang baik, semua itu perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum bagi pengelola dan pelaksanaan apbn yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan dpr, lica marzuki mengatakan, namunupakan, dapat pula tidak mengesahkan, serta memblokir suatu alokasi anggaran. pemerintah tidak boleh berjalan, tidak boleh terlaksana tanpa adanya fries ermessen, tanpa adanya diskresi. menteri keuangan dalam kewenangannya dapat mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, namun mendapat pula tidak mengesahkan, serta memblokir suatu alokasi anggaran. hal dimaksud dari pertanyaandiskresi, philips hadron mengatakan tidak ada ketentuan dalam kedua itu yang menyangkut soal pemblokiran, jadi fokus uji materi ini ada persoalan pemblokiran padahal dalam argumentasi yang dipaparkan pemohon masalah pemblokiran tidak ada dalam peraturan menteri, silakan menguji peraturan menteri tetapi tempatnya tidak sini. inilah yang harus ditekankan sekali, in, saya tekankan tempatnya tidak sini, tapi kita pindah mahkamah agung, demikian penggalan keterangan keterangan ahli yang diajukan oleh pihak pemerintah sebagaimana tercatat dalam risalah sidang. pada prinsipnya ahli sepakat dengan keterangan ahli sebelumnya bahwa kewenangan dan mengesahkan pemblokiran bisa jadi adalah konstitusional dan ahli juga sepakat bahwa sesuatu yang diatur dalam undang undang, apalagi tidak jelas dan norma belum selesai, maka pemerintah punya otoritas diskresi, atau istilah intelektualnya fries ermessen, untuk melaksanakan undang undang itu. namun, semakin kekuasaan itu dijalankan dengan diskresi atau bertumpuk pada basis asas dan teori. maka semakin membuktikan bahwa undang undang itu tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum. dan sebenarnya yang pertama adalah bagi penyelenggara negara yang cepat atau lambat juga akan berakibat pada ketidakpastian hukum bagi warga negara. sinilah masalah krusial akan konstitusionalitas norma undang undang itu yang memberikan ruang begitu lebar bagi penyelenggara negara untuk menafsirkannyalini dan lembaga saat ini, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, termasuk komisi negara berjalan dengan tafsir subjektiifnya akan kehidupan suatu undang undang. dengan hanya berdasarkan pada basis, asas, teori kewenangan atau diskresi, dengan berbumbu spirit dan moralitas publik. apakah hal ini dapat dikelirukan? nampaknya tidak serta merta seperti itu. namun yang hampir pasti dikelirukan adalah undang undang yang sering kikir. bahkan gagal mendefinisikan dirinya sendiri. sehingga menggantungkan kehidupan undang undang itu hanya berlandaskan pada otoritas delegasi atau atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang undangan. atau bahkan hanya menyandarkan pada teori diskresi dan kewenangan atau bahkan semangat penyelenggara semata. padahal, semakin hari, kebutuhan konstitusionalitas warga negara dan penyelenggara negara semakin mengalami gradasi akan sebuah kebutuhan, petunjuk, dan arah jelas, tegas, dan tertulis langsung dalam undang undang. kalau dahulu kekuasaan pembentukan undang undang dan kekuasaan pemerintahan berada pada satu tangan. maka dapat dipahami ketika undang undang itu hidupnya bergantung pada aturan pelaksanaannya. namun ketika terjadi pergeseran kekuasaan pembentukan undang undang. maka suatu undang undang tidak boleh lagi menggantungkan hidupnya pada peraturan pelaksananya, pelaksanaannya. bahkan peraturan pemerintah sekalipun yang memiliki basis konstitusionalitas yang kuat untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya. ada materi undang undang yang tidak bisa didelegasikan dan harus ditulis habis dalam undang undang itu karena kalau tidak ditulis habis dalam undang undang itu, maka akan memberikan ruang bagi eksekutif untuk bergerak berdasarkan otoritas yang melekat pada dirinya guna memudahkan dan mengefektifkan fungsi dan tugasnya. bukan pada kesepakatan yang lahir dari prinsip daulat rakyat melalui undang undang yang akhirnya mengancam konstitusi itu sendiri. undang undang yang miskin atau kikir mendefinisikan normalnya sendiri yang kemudian semakin menunjukkan bahwa undang undang itu memang tidak memberikan jaminan kepastian hukum. baik bagi penyelenggara negara, maupu wajar jikalau kemudian warga negara pada saatnya akan ada yang merasa dirugikan oleh suatu diskresi atau aturan pelaksana penyelenggara negara. meski hal itu disandarkan pada niat baik sekalipun. oleh karenanya konstitusi tidak bisa lagi mudah membiarkan begitu saja suatu norma dalam undang undang yang atmosfir kehidupannya bersandar pada niat dan semangat yang menjalankannya. atau berlandaskan pada asas dan teori semata. undang undang yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi penyelenggara negara. perlahan secara linear melanggar hak konstitusional warga negara. oleh karenanya, kewenangan menteri keuangan untuk memblokir pelaksanaan anggaran bukanlah perdebatan apakah ini kewenangan konstitusional atau tidak. untuk kemudian menyalahkan menteri keuangan berikut jajarannya. ahli tidak akan ikutan naif menyalahkan menteri keuangan dan atau jajarannya yang memiliki niat baik dalam tataran good governance dalam membuat norma pemblokiran. namun yang menjadi masalah krusial secara konstitusional, yang bisa disalahkan adalah karena undang undang ini kemiskinan dirinya sendiri, kikir dengan dirinya sendiri. sehingga tanpa sadar mendestruksi, bahkan mencabik cabik dirinya sendiri yang bisa jadi ancaman tersendiri akan prinsip daulat rakyat sebagai pemegang kuasa undang undang dan anggaran. daulat rakyat hanya bisa terpukul cukup dengan senjata asas dan teori akademis, diskresi atau teori kewenangan. sungguh ini renungan konstitusi karena fondasi akademis belum tentu adalah fondasi yang tak mendestruksi konstitusi itu sendiri. undang undang perbendaharaan negara tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang pemblokiran. seperti yang tercantum dalam peraturan menteri keuangan. maka ketentuan tentang pengesahan anggaran yang dipersoalkan inilah yang sesungguhnya tidak memberikan jaminan kepastian hukum. padahal undang undang keuangan negara dalam penjelasannya sudah menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan apbn atau apbd ditetapkan tersendiri dalam undang undang yang mengatur perbendaharaan negara. mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara atau lembaga di. lingkungnilah sesungguhnya kemudian yang menjadi dasar bahwa sesungguhnya tidak ada hambatan berapa jumlah huruf, kata, frasa, kalimat, atau bab, hingga halaman untuk membuat undang undang perbendaharaan negara itu. untuk kemudian memuat rincian, kondisi kondisi otoritas pengesahan dokumen pelaksana anggaran, hingga pemblokiran anggaran, termasuk kadaluarsa pemblokiran itu dan konsekuensinya jikalau ternyata blokir itu tak terbuka hingga tahun anggaran berikutnya. undang undang yang tak memberikan jaminan kepastian hukum inilah yang kemudian secara ekstensif ditafsirkan dengan membentuk norma atau keadaan hukum baru bagi lembaga negara yang diserahi wewenang itu bernama norma pemblokiran yang sesungguhnya belum pernah disepakati secara jelas, tegas, dan tertulis bawah prinsip payung daulat rakyat. oleh karenanya, undang undang yang seperti ini memang harus mendapat perhatian ekstra guna pembangunan hukum konstitusional kita depan agar proses legislasi itu tidak mudah lelah untuk merinci guna disepakati secara definitif pelaksanaan kewenangan lembaga negara berikut varian pelaksanaannya. meskipun kasus ini nampaknya dapat pembenaran dari teori diskresi, namun dalam rasio yang wajar bisa mendelegasi apa yang sudah disepakati oleh dpr dan presiden dalam undang undang apbn. kondisi ini tidak mungkin, konstitusi hanya bisa pasrah dan tinggal diam hanya karena pembenaran teori bestuur, atau fries ermessen, beserta teori kewenangan dan undang undang itu tetap dibiarkan benar, tanpa ada rekayasa konstitusi guna melakukan pembangunan hukum konstitusi dalam hal pembentukan legislasi kita. bagaimana pun warga negara semakin hari semakin membutuhkan norma yang jelas, tegas, dan tertulis dalam undang undangnya, bukan dijalankan hanya bermodal semangat bagi pelaksananya. yang pasti saatnya akan kehilangan garansi kepastian hukum yang tidak hanya bagi penyelenggara negara, namun juga berimplikasi pastinya bagi warga negara. oleh karenanya, harus ada desain konstitusional bahwa meski pembentukan undang undang adalah hasil pembahasan bersama dpr, presiden, dpd untuk disetujui bersama presiden dan dpr, namun ada materi muatan yang harus habis pada tingkat undang undangara pemohon juga selamsektor keamanan, termasuk pembaruan dan peningkatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), sebagai upaya yang terus menerus dalam rangka memastikan perlindungan hak atas rasa aman setiap warga negara, maupun pemenuhan hak atas pembangunan pada umumnya (pembangunan sistem pertahanan negara). upaya upaya para pemohon tersebut salah satunya dapat dilihat dari publikasi yang dibuat oleh para pemohon yang terkait dengan reformasi sektor keamanan bukti bahwa pengajuan permohonan pengujian materiil undang undang ini pada pokoknya adalah terkait erat dengan dirugikannya hak hak konstitusional para pemohon baik aktual atau pun setidak tidaknya potensial, sebagai akibat dari ketidakjelasan norma dari dalam undang undang guo: bahwa ketentuan uudpemenuhan hak bagi setiap warga negara tersebut menumbuhkan kewajiban bagi negara (state obligation) dalam posisinya sebagai duty bearer dalam konteks pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia: bahwa untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional setiap warga negara, negara telah merumuskan serangkaian perencanaan dan strategi pembangunan negarajauhnya habis pada tingkat peraturan pemerintah yang tidak boleh lagi melahirkan delegasi kewenangan baru kepada menteri dan level jajarannya. semuanya itu tak dibutuhkan sesungguhnya jikalau undang undang itu paripurna menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara negara dan atau bagi warga negara. oleh karenanya semakin banyak aturan pelaksanaan sebuah undang undang dan semakin jauh peraturan pelaksanaan suatu undang undang untuk mengatur pelaksanaan undang undang itu, maka sesungguhnya semakin inkonstitusionallah undang undang itu karena kekurangan jaminan akan kepastian hukum bagi penyelenggara negara yang akhirnya juga tak memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negara. oleh karenanya, wajar ketika muncul warga negara yang merasa dirugikan dengan norma itu, kemudian meminta memutuskan bahwa huruf undang undang keuangan negara dan huruf bahwa undang undang perbendaharaan negara bertentangan dengan undang undang dasar tahun sepanjang tidak dimaknai, tidak termasuk kewenangan, pemblokiran anggaran yang telah ditetapkan melalui undang undang apbn atau undang undang apbnp. karena ketentuan pemblokiran itu bukan lahir langsung dari undang undang, namun hanya berdasarkan pembenaran akan desain desain basis delegasi kewenangan dan diskresi yang mengandalkan semangat penyelenggara negara. namun karena pemblokiran ini juga bukanlah hal yang inkonstitusional, maka conditional unconstitutional ini sebaiknya berakhir kala undang undang keuangan negara c.g. undang undang perbendaharaan negara ini dilakukan perubahan dan ditulis jelas dalam undang undangnya bahwa menteri keuangan untuk dan atas nama presiden dapat melakukan pemblokiran dan kondisi yang terinci, jelas, tegas, tertulis seperti juga kesimpulan salah seorang ahli yang diajukan pemerintah bahwacatatan penutup, semakin hari konstitusi hidup dengan seiring pertumbuhan peradaban bernegara kita. tahun perubahan undang undang dasar tahun pascapergeseran kekuasaan pembentukan undang undang dari presiden dpr, banyak paradigma yang harus berubah secara revolusioner dalam pembentukan suatu undang undang. banyak undang undang yang lahir terlalu miskin dan kikir mendefinisikan dirinya sendiri. akhirnya, kehidupan suatu undang undang bergantung pada spirit dan semangat penyelenggaranya. persoalannya, spirit yang baik sekalipun belum tentu memberikan jaminan pemenuhan hak konstitusional dan kepastian hukum warga negara karena akan berubah seiring dengan bergantinya jabatan negara itu. tidak mudah lagi kita mengatakan bahwa kehidupan suatu undang undang, apakah itu dalam bentuk peraturan atau keputusan yang dinilai keliru, silakan diuji kamar ptun atau mahkamah agung. kemudian, kita menghilangkan begitu saja beban supremasi konstitusi untuk mendesain kebenaran konstitusional itu. yang pasti, salah satu implikasinya muncul fenomena yang perlu direnungkan akibat belum jelasnya apa yang dimaksud keputusan tata usaha negara dalam undang undang, atau prinsip transparansi, dan partisipatif dalam sebuah undang undang, maka semua keputusan penyelenggara negara bisa dibatalkan oleh pengadilan tata usaha negara, tergantung pada semangat pengadilan. ahli membayangkan kalau sekarang keppres pengangkatan hakim konstitusi sudah bisa dibatalkan oleh ptun, maka suatu saat keppres pengangkatan seluruh anggota dpr, bahkan mahkamah agung pun bisa dibatalkan. bahkan, keputusan kpu akan hasil pemilu presiden pun bisa rontok tangan ptun. tentunya ini perlindungan konstitusional yang harus direnungkan mendalam oleh kehidupan konstitusi kita bahwa undang undang yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, ternyata bisa melumpuhkan, bahkan mengubur konstitusi itu sendiri. dan pastilah mudahnya, semakin undang undang itu membutuhkan aturan pelaksanaan. dan semakin sering aturan pelaksanaan itu berubah ubah, maka semakin cenderung undang undang itu tidak memberikan kepastian hukum. dan yang pertama meranyelenggara negara itu sendiri, sehingga terus berusaha mendefinisikan otoritas dengan aturan aturannya sendiri atau bahkan aturan kebijaksanaannya sendirilasa,februari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ketentuan dan undang undang dasar tahun sebagai batu uji dalam permohonan para pemohon sangat tidak tepat dan dipaksakan. pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya norma yang terkandung dalam huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara. hal ini karena kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon tidak berdasarkan hukum dan hanya menggunakan dalil dalil yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kewenangan menteri keuangan: para pemohon sudah menyadari bahwa sebenarnya para pemohon tidak mempunyai kedudukan dan hubungan hukum dengan kewenangan menteri keuangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara. hal ini dibuktikan dengan pernyataan dan dalil dalil para pemohon sendiri dalam permohonannya yang tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para pemohon sendiri. hal tersebut terlihat pada alasan alasan yang disampaikan sangat jelas tidak ada hubungan apa pun dengan para pemohon apalagi merugikan hak konstitusional para pemohon. dalam undang undang keuangan negara telah diamanatkan dalam bahwa keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatujuan pengelolaan keuangan negara adalah agar daya tahan dan daya saing perekonomian nasional semakin dapat ditingkatkan dengan baik dalam kegiatan ekonomi yang semakin bersifat global, sehingga kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan cita cita yang dimaksud dalam undang undang dengan demikian, kewenangan menteri keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara berdasarkan undang undang sehingga tidak dimaksudkan merugikan hak konstitusional warga negara indonesia. bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas. norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut. bahwa permasalahan mengenai pelaksanaan ketentuan huruf undang undang keuangan negara dan undang undang perbendaharaan negara yang dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai dasar kedudukan hukum (legal standing) bagi para pemohon untuk menyatakan adanya kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon. dalam permohonannya,tidak dapat menginstruksikan pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dengan batu uji yang terdapat dalam undang undang kaitannya secara langsung dengan kerugian konstitusional para pemohon. jelas dan terbukti bahwa permohonan pengujian yang dilakukan oleh para pemohon tidak jelas (obscura libel) hanya untuk kepentingan individual dan tidak ada kaitannya antara pengujian undang undang keuangan negara dan undang undang perbendaharaan negara terhadap undang undang sehingga para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana telah ditentukan oleh maupun yurisprudensi putusan mk, perlu pemerintah sampaikan pula proses ataupun maksud dari tujuan pemblokiran suatu anggaran yang dilakukan dengan menggunakan prinsip prinsip good governance dan clean governance, sebagaimana telah pemerintah jelaskan, sehingga sudah pasti pelaksanaan akan dilakukan dengan transparan dan accountabelolaan keuangan negara yang dilakukan pemerintah tersebut adalah demi kemakmuran dan keadilan bagi setiap warga negara indonesia, serta sejalan dengan amanat perundang undangan dengan menjaga dan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan negara terkait dengan pertanggungjawaban keberlangsungan fiskal, merupakan wujud upaya pemerintah dalam menjunjung hak asasi manusia setiap warga negara indonesia. tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara inkonstitusional, apalagi bertentangan dengan ketentuan dan undang undangkeuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara untuk menyatakan permohonan para pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, presiden mengajukan (tujuh) orang ahli yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan hari selasa, tanggal februari dan rabu, februari dan (satu) orang ahli yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: rawan tjandra pengelolaan keuangan negara dalam perspektif negara hukum sosial atau sering disebut dengan welfare state atau for solving staat merupakan amanat dari sampai dengan dan undang undang dasar negara keuangan negara dalam perspektif konstitusi harus mencerminkan prinsip prinsip yang pertama, keterbukaan dan pertanggungjawaban untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. yang kedua, demokrasi dalam prosedur, dalam hal ini persetujuan parlemen, dan demokrasi dalam substansi setiap mata anggaran mencerminkan kehendak rakyat. yang ketiga, pengawasan secara obyektif oleh ban secara politik oleh dpr. yang keempat, prinsip efisiensi berkeadilan. kelima, keseimbangan dalam kesatuan ekonomi nasional. dan keenam kesinambungan atau sustainability. keseluruhan prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara. undang undang nomor tahun tentang keuangan negara menerapkan keseluruhan prinsip tersebut dalam sistem pengelolaan keuangan negara berdasarkan asas asas umum pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan best practices dalam pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari pertama, akuntabilitas berorientasi pada hasil. yang kedua, profesionalitas. yang ketiga, proporsionalitas. keempat, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara. kelima, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. asas asas baru pengelolaan keuangan negara itu melengkapi asas asas pengelolaan keuangan negara yang sudah ada yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialis. pengelolaan keuangan negarilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu yang pertama, prinsip anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja (performance budgeting). yang kedua, kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework). dan yang ketiga, keterkaitan antara sistem penganggaran dengan sistem perencanaan. guna mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersendikan asas asas pengelolaan keuangan yang baik (good financial governance), diperlukan pengelolaan keuangan negara yang mampu merealisasikan prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara tersebut melalui sistem penganggaran yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati hatian dan kecermatan. sekarang, saya masuk pada kedudukan menteri keuangan dan menteri teknis dalam pengelolaan keuangan negara. dalam sistem keuangan negara yang didasarkan atas paradigma anggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja (performance budgeting), dilakukan pembagiurusan administrasi (administrative bevoegdheid) dan pengurusan perbendaharaan atau (countable bevoegdheiad). menteri teknis menjalankan kewenangan administratif dalam sistem pengelolaan keuangan negara yang diberikan kewenangan dalam pembuatan komitmen pengujian dan pembubaran serta perintah pembayaran. dalam paradigma pengelolaan keuangan negara modern, menteri teknis berkedudukan sebagai chief organizational officer coo) untuk kementerian yang dipimpinnya. menteri keuangan menjalankan kewenangan perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian dan pencairan dana. kedudukan menteri keuangan adalah sebagai chief financial officer cfo) pemerintah ri. pengaturan kewenangan menteri teknis dan menteri keuangan dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun didedikasikan dari kedudukan menteri teknis dan menteri keuangan sebagai coo dan cfo dalam sistem keuangan negara modern tersebut. dalam kepustakaan keuangan negara, kedudukan menteri teknis tersebut merupakan otorisator yaitu pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan atau keputusan yang dapat menyebabkan uang negara keluar atau masuk, sehingga menjadi berkurang atau bertambah karena pungutan dari 'masyarakat. sedangkan menteri keuangan merupakan ordonator yaitu pejabat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap otorisator agar otorisator dalam melakukan tindakan selalu mematuhi peraturan perundang undangan dan sesuai dengan kepentingan umum. yang kedua, kewenangan menteri keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. kewenangan menteri keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian kewenangan menteri keuangan yang diatur dalam ketentuan tersebut, mulai dari kewenangan untuk menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, sampai. pada menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaankewenangan menteri keuangan dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang diatur dalam pada huruf undang undang dasar merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian kewenangan menteri keuangan sebagai bendahara umum negara, mulai dari kewenangan menetapkan kebijakan pedoman dan pelaksanaan anggaran negara sampai pada kewenangan untuk menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara. keseluruhan kewenangan menteri keuangan sebagaimana dimohon atas merupakan penjabaran dari kedudukan menteri keuangan sebagai chief financial officer dan ordonator dalam sistem keuangan negara. kewenangan menteri keuangan tersebut bukan hanya bersifat komplementer dalam sistem penganggaran, namun bersifat substansial mengenai kewenangannya untuk menguji dokumen pelaksanaan anggaran. fungsi dan peranan menteri keuangan merupakan aktor kunci atau key actor dalam siklus anggaran atau budget siklus, yang meliputi. pertama, penyusunan anggaran oleh pemerintah. kedua, pengelolaan anggaran dpr yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang undang. yang ketiga, pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. yang keempat. pengawasan pelaksanaan anggaran. yang kelima, pengesahan perhitungan anggaran dengan undang undang. hal ini disebabkan, kewenangan diatribusikan kepada menteri keuangan sejak dari penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, sampai pada penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan apbn, bertumpu pada fungsi ordonansi dan kedudukannya sebagai chief financial officer. saya mengucapkan, yang mengatakan secara teoritis juga pernah berpendapat bahwa dalam paradigma baru anggaran diperlukan apa yang disebutnya sebagai key actor the executive and legislative princes. kewenangan menteri keuangan dalam pengesahan dokumen pengesahan anggaran ditinjau dari sudut hukum administrasi negara seringkali disejajarkan dengan kewenangan untuk memberi persetujuan atau goedkeuring yang merupakan pranata pengawasan. dalam melaksanakan kewenangan pengesahan atau persetujuan dokumen anggaran, menteri keuangan bertanggung jawab secara formsuaian dokumen pelaksanaan anggaran dan persyaratan pencairan dana yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, dan secara material yaitu kesesuaian alokasi anggaran dengan rencana kinerja dan target outcome atau capaian anggaran, guna mengatur. hal itu mengharuskan menteri keuangan untuk mengeluarkan peraturan prosedur atau yang disebut dengan rules prosedur, guna mengatur ruang lingkup kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. hal itu dapat dibandingkan dengan pustaka hukum administrasi negara, sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh bradley, the principles that government must conducted according the law means that every asked performed the course government, they are must legal authorities. that authority usually the refers especially implication from statute . pengaturan prosedur pengesahan dokumen pelaksanaan seperti yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan selanjutnya saya singkat pmk nomor pmk nomor dan pmk nomor yang menjadi pokok dispute sini ditinjau dari sudut hukum administrasi negara merupakan wilayah kewenangan menteri keuangan sebagai pejabat tata usaha negara untuk mengeluarkan rules prosedur. dalam melaksanakan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. menteri keuangan memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan makna kewenangan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran. sesuai dengan ruang kebijaksanaan atau wished ruimte yang melekat pada pejabat tata usaha negara. saya mengucapkan sini juga menghendaki agar dalam paradigma baru anggaran negara terdapat due balance legislative, executive power and budgeting, rules procedure and budgetary process, harus ada keseimbangan antara parlemen dan pemerintah. anggaran negara jika ditinjau dari sudut konstitusi, merupakan wujud persetujuan parlemen terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah. namun ditinjau dari sudut administratif anggaran, agar anggaran yang telah disetujui oleh parlemen dapat direalisasikan diperlukan ketatausahaan secara administratif yang mengatur relasi fungsi otorisasi dan ordonansi. dalam hukum administrasi negara, kewenangan pejabat tata usaha negara bertumpu pada prinsip negara hukum demokrasi dan karaktrumental. prinsip negara hukum, mengharuskan pejabat tata usaha negara mendasarkan tindakannya pada peraturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. prinsip demokrasi mencakup demokrasi dalam prosedur dan substansi, karakter instrumental dalam penggunaan wewenang pejabat tata usaha negara harus dapat diukur dari prinsip efektivitas atau doeltreffenheid dan prinsip efisiensi atau doelmatigheid. prinsip demokrasi dalam prosedur dilaksanakan melalui sistem informasi kebijakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. prinsip demokrasi dalam substansi, dilaksanakan dengan memberi kesempatan pada kementerian teknis atau lembaga untuk memperbaiki dokumen pelaksanaan anggaran yang telah dievaluasi berdasarkan standar kinerja dan dituangkan dalam pmk sebagai rules prosedur, termasuk dalam hal ini tentu pmk yang dipersoalkan mengenai kewenangan untuk memblokir anggaran. prinsip efektivitas dan efisiensi digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kewenangan pengujian dokumen pelaksanaan anggaran. kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, dijabarkan oleh menteri keuangan dalam beberapa pmk sebagai rules prosedur telah bersandar pada prinsip negara hukum, demokrasi dan karakter instrumental. kewenangan pengujian dokumen pelaksanaan anggaran juga secara implisit mengandung dimensi perlindungan hukum bagi rakyat atau rechtbeserming karena menjaga agar penggunaan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat senantiasa dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan kepentingan umum atau public benefit. dalam hukum administrasi negara, dikenal hukum administrasi negara heteronom dan otonom. hukum administrasi negara heteronom adalah peraturan perundang undangan yang mengatur kewenangan pejabat tata usaha negara, selain itu juga dikenal hukum administrasi negara otonom, yaitu produk yang diciptakan oleh pejabat tata usaha negara. undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dapat ditempatkan dalam hukum administrasi negara heteronom. sedangkan pmk nomor tahunkannya dalam rencana kerja anggaran yang terimplementasi dengan adanya apbn atau apbnp:,mk nomor tahun merupakan hukum administrasi negara otonom. sinilah menurut pendapat ahli letak pertemuan antara asas asas perundang undangan yang baik atau algemeen beginselen van behoorlijke regelgeving dengan asas asas umum pemerintah yang baik atau algemeen beginselen van behoorlijk bestuur. sejauh pembentukan produk hukum oleh pejabat tata usaha negara didasarkan atas peraturan perundang undangan asas asas umum pemerintahan yang baik, yaitu principles good administration, serta diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan, produk hukum tersebut menurut hemat ahli memenuhi syarat legalitas dan konstitusionalitas. pejabat tata usaha negara diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan pelaksanaan undang undang atau subordinat legislasi sebagaimana dikatakan oleh jones bahwa subordinate legislation comprises those legislative instrument made person bodies (other than legislature) whom which the power legislatif has been relegated the legislature. undang undang nomor tahun tentang menentukan peraturan perundang undangan juga memungkinkan menteri keuangan membentuk peraturan pelaksanaan undang undang guna menjabarkan ruang lingkup dan metode pelaksanaan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang diatribusikan oleh huruf undang undang nomor tahun juncto huruf undang undang nomor tahun pejabat tata usaha negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan ruang lingkup dan cara penggunaan wewenang tata usaha negara yang dimilikinya berdasarkan atribusi wewenang. norma hukum juga perlu diatasi'kan secara faktual berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara. sambil perbandingan dalam guideline for exercise the discretion decision making yang diterbitkan oleh ombudsman australia tahun yang sampai sekarang masih berlaku dikatakan bahwa discretion exist when decision has the power make choice between whether ask not aprove not approve approve which condition. berkaitan dengan persoalan diskresi, juga saya mengutip invoke dalam bukunya yang membandingkan hukum administrasi negara jerman dan inggris mengatakan the administration decision making process the concept discretion important tools reach adjust decision. offers non important degree flexibility. kewenangan untuk memberikan pengesahan atas persetujuan atau yang disebut dengan (suara tidak terdengar jelas) atas dokumen pelaksanaan anggaran dapat memberikan ruang kebijaksanaan atau wished ruimte bagi menteri keuangan untuk mengatur secara operasional pelaksanaan wewenang tersebut. yang ketiga, upaya mewujudkan good financial governance dalam pengelolaan keuangan negara. asas akuntabilitas orientasi pada hasil mengharuskan adanya tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi ordonansi. hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan asas profesionalitas dan proporsionalitas. mengingat sisi lain, pengelolaan anggaran negara harus diarahkan dan selalu harus diarahkan untuk memenuhi standar pemeriksaan bpk sesuai dengan asas pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. kewenangan menteri keuangan dalam melakukan pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran dilaksanakan berdasarkan fungsi ordonansi dan diatur berdasarkan pmk pmk yang disebutkan atas merupakan konsekuensi dari perubahan paradigma anggaran dalam undang undang keuangan negara dan undang undang perbendaharaan negara yang secara konstitusional diatur berdasarkan sampai dengan dan undang undang dasar pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran dilakukan oleh menteri keuanganberdasarkan prinsip prinsip konstitusi dan good financial governance sebagaimana diuraikan atas, kewenangan menteri keuangan sebagai koordinator dan kedudukannya sebagai chief financial officer dalam pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas dan saling uji atau check and balances dalam proses pelaksanaan anggaran. sehubungan dengan hal itumisahan secara tegas antara pemegang kewenangan administratif, dalam hal ini kementerian negara atau lembaga dan pemegang kewenangan perbendaharaan dalam hal ini adalah kementerian keuangan. namun fungsi menteri keuangan bukan hanya sekedar kasir yangkan keuangan selaku pengelola keuangan seutuhnya, yaitu sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan. berkaitan dengan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana diatur dalam kedua undang undang atas, secara sistemik kewenangan tersebut erat dan tak bisa dipisahkan dari kewenangan menteri keuangan sebagai chief financial officer yang diatur dalam kedua undang undang tersebut. ditinjau dari sudut gramatikal, makna kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran merupakan norma yang dapat ditafsirkan untuk diatur ruang lingkup dan metodenya secara teknis melalui peraturan operasional atau rules procedure. dengan demikian, sejauh ruang lingkup dan metode pelaksanaan kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dalam hukum administrasi otonom justru mendukung terwujudnya good financial governance, maka tindakan menteri keuangan sebagaimana diatur dalam pmk nomor tahun pmk nomor tahun dan pmk nomor tahun sebagai penjabaran dari kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang diatur dalam huruf undang undang nomor tahun juncto huruf undang undang nomor tahun memenuhi syarat legalitas dan konstitusional untuk dilaksanakan. kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh menteri keuangan berdasarkan huruf undang undang nomor tahun juncto huruf undang undang nomor tahun serta dijabarkan melalui rules procedure dalam pmk nomor tahun pmk tahun dan pmk nomor tahun dalam kapasitas fronti ordonansi menteri keuangan sebagai chief financial officer cfo) telah bertumpas legalitas dan memenuhi prinsip prinsip konstitusionalitas yang terkandung dalam sampai dengan dan undang undang dasar kewenangan menteri keuangan berdasarkan wished ruimte atau ruang kebijaksanaan yang dimilikinya untuk mengatur ruang lingkup dan jalan menjalankan kewenangan pengesahan atau persetujuan, atau goedkeuring terhadap dokumen pelaksanaan anggaran, pada hakikatnya merupakan penjabaran dari kewenangan menguji kebenaran formil dan materiil terhadap dokumen pelaksanaan anggaran. derajat ketelitian dan kecermatan dalam pengujian, dalam rangka pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran menentukan kualitas perwujudan prinsip good financial governance dalam pengelolaan keuangan negara. prinsip prinsip penggunaan kewenangan jabatan tata usaha negara atau bestuur bevoegdheid, yaitu prinsip negara hukum, prinsip demokrasi, dan karakter instrumental yang jadi esensi konstitusionalitas telah terpenuhi dalam kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran menteri keuangan. lica marzuki kedua yang dipersoalkan tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun undang undang dasar tahun mengatakan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar tahun menteri keuangan adalah termasuk pembantu presiden republik indonesia menurut dan undang undang dasar tahun selaku pembantu presiden, menteri keuangan menurut huruf adalah undang undang keuangan negara diberikan kuasa selaku pengelola fiskal, yang antara lain mempunyai tugas mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. menteri keuangan selaku pembantu presiden adalah pula bendahara umum negara menurut undang undang perbendaharaan negara, yang antara lain mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. kewenangan (de bevoegdheden), kewenangan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dimaksud vide kedua itisteri dari presiden republik indonesia atas dasar mandat. artinya, menteri keuangan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan publik dimaksud kepada presiden republik indonesia. presiden republik indonesia adalah mandatory, dia adalah mandatory dan menteri keuangan adalah mandataris pelaksana. hubungan antara presiden dan pembantunya adalah bukan hubungan delegation authority. artinya, ketika presiden memberikan kewenangan kepada pembantunya menteri keuangan), maka presiden tidak kehilangan kewenangan itu karena bukan hubungan delegasi, bukan delegation authority. ini adalah hubungan mandat. ketika seorang mandataris, dalam hal ini pembantu presiden melaksanakan kewenangannya, maka dia bertindak behalf dari mandatory. inilah yang kita harus sepakati dulu. jangan mengacaukan hal ini. dalam hukum harus dibedakan antara delegation authority dan mandat. ketika terjadi pelimpahan kewenangan atas dasar delegation authority, maka pemberi delegasi itu kehilangan kewenangannya. tetapi ketika pelimpahan kewenangan diberikan atas dasar mandatory, mandat, maka pemberi mandat tidak kehilangan kewenangan. mandataris, pembantu presiden bertindak behalf dari presiden. kewenangan menteri tersebut diturunkan dari constitutional bevoegdheden republik. indonesia selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut bab iii, undang undang dasar tahun menteri keuangan adalah cast pembantu presiden republik indonesia menurut undang undang dasar tahun kedua itis berada pada ranah kekuasaan pemerintahan negara bidang anggaran (bergotong). kedua itis berada pada ranah kekuasaan pemerintahan negara bidang anggaran (bergotong). pelaksanaan anggaran. namun dan ini tidak boleh dilupakan, dapat pula tidak mengesahkan serta memblokir suatu alokasi anggaran. bisa mengesahkan ketika diberi kewenangan, tetapi sini terjadi, menteri selaku pembantu presiden, dia memiliki diskresi yang namanya fries ermessen. pemerintahan tidak boleh berjalan,laksana tanpa adanya fries ermessen, tanpa adanya diskresi. saya ulangi, menteri keuangan dalam kewenangannya dapat mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. namun, dapat pula tidak mengesahkan serta memblokir suatu alokasi anggaran. hal dimaksud dari pertanyaan.fries ermessen, tanpa pembekalan yang namanya diskresi. hal dimaksud merupakan tindakan paksaan administratif dari menteri. ketika seseorang menteri dan pada umumnya pejabat tata usaha negara, dia ketika melakukan suatu diskresi ada kalanya dia melakukan yang namanya administratif wang, paksaan administratif. hal ini harus ada karena kalau tidak ada atau tidak dibekali yang namanya administratif wang, paksaan administratif, maka tidak bakal ada ketertiban. hal dimaksud merupakan tindakan paksaan administratif, administratif wang dari menteri yang melekat pada kewenangan publiknya dalam rangka pelaksaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal dan selaku bendahara umum negara. kewenangan selaku pengelola fiskal dan selaku bendahara umum itu adalah badan hukum. badan hukum (recht person) dia tidak bisa melaksanakan dirinya sendiri. oleh karena tidak bisa melaksanakan dirinya sendiri, dia diwakili oleh (naturliche person), dia diwakili oleh manusia pribadi dan inilah menteri, inilah menteri. hal ini sama sekali tidak menghambat fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dari dewan perwakilan rakyat. tapi tentu kita sepakati, dewan perwakilan rakyat sebagaimana dalam konstitusi tidak bisa masuk dalam bidang bestuur karena menurut donner seorang ahli hukum administrasi dalam bukunya yang kenamaan, bestuursrecht, yang sampai sekarang ini belanda masih diperhitungkan oleh para ahli hukum administrasi, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ada dua tingkatan, ada tingkatan policy dan inilah presiden bersama sama dengan dpr selaku yang menjalankan fungsinya sesuai konstitusi, tetapi bawah melaksanakan fungsi politik yang namanya task telling, penentudilaksanakan oleh task vervulling. task vervulling itu bidang bestuur, bidang pemerintahan. apa yang dilaksanakan ditentukan oleh bidang politik diserap oleh bidang bestuur. pemblokiran adalah dalam rangka bidang bestuur. karena dalam rangka bidang bestuur, maka kalau ingin dipersoalkan bukan hadapan mahkamah konstitusi karena masalah pemblokiran itu bukan masalah konstitusionalitas. has nothing do, ini tidak berkaitan dengan konstitusi. seharusnya hal itu dipersoalkan dihadapan pengadilan tata usaha negara. saudi isra pemohon mendalilkan pemblokiran dalam bentuk memberikan tanda bintang pada dipa dan dokumen pelaksanaan anggaran lainnya merupakan wujud pelaksanaan kewenangan menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen adalah inkonstitusional. dalam hal ini, menurut pemohon kewenangan pemblokiran tersebut bertentangan dengan kewenangan dan fungsi dpr dalam mengusung dan menetapkan undang undang apbn, sebab kewenangan tersebut telah mengambil alih fungsi anggaran yang dimiliki dpr. selain itu, juga didalilkan bahwa kewenangan tersebut merupakan tindakan mengubah apbn secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang benar atau sah menurut konstitusi. dengan alasan tersebut, pemohon meminta agar mahkamah konstitusi menyatakan kewenangan pengesahan dokumen anggaran sebagaimana termaktub dalam huruf undang undang keuangan negara dan huruf undang undang perbendaharaan negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak termasuk kewenangan pemblokiran anggaran yang telah ditetapkan melalui undang undang apbn atau apbnp. terkait dengan persoalan yang dimohonkan untuk diuji, setidaknya terdapat dua pertanyaan dasar yang mesti jawab. pertama, apakah kewenangan menteri keuangan mengesahkan dokumen anggaran yang mencakup kewenangan melakukan pemblokiran? apakah lokasi anggaran tertentu bertentangan dengan fungsi anggaran dpr? keduewenang tersebut juga merupakan bentuk tindakan mengubah undang undang apbn atau apbnp tanpa melalui prosedur yang sah? sehubungan dengan pertanyaan tersebut, setidaknya ahli memandang perlu menerangkan fungsi anggaran dan batas kewenangan dpr dalam pengunungan apbn, serta wewenang menteri keuangan sebagai bendahara umum negara dan konstitusionalitas keabsahan kewenangan pengesahan dokumen anggaran yang dimiliki menteri keuangan. undang undang dasar tahunfrasa dibahas bersama menunjukkan proses pembahasan dan pengesahan apbn sama dengan pembahasan dan pengesahan sebuah undang undang, walaupun demikian ruu apbn selalu harus diajukan pemerintah tidak ada yang berasal dari usul inisiatif dpr. dalam konteks ini, pada prinsipnya, pembahasan ruu apbn oleh dpr lebih sebagai bentuk memberikan persetujuan atas rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah, sebab pemerintah awal yang mengetahui secara detail item item pendapatan negara dan program program yang mesti dilakukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. sementara dpr lebih sebagai institusi yang memberikan panduan mengenai arah pendapatan dan penggunaan uang negara. lalu, sampai dimanakah batas kewenangan dpr dalam proses pembahasan apbn? apakah hanya sampai pada level menetapkan pokok pokok visual, kerangka ekonomi makro, dan penetapan prioritas anggaran dan juga sampai pada level menentukan alokasi anggaran untuk fungsi program dan kegiatan kementerian atau lembaga? menjawab pertanyaan atas, dengan menelisik kembali risalah risalah persidangan punk terkait dengan undang undang dasar tahun fungsi anggaran dpr diwujudkan dalam peran memberikan persetujuan atas anggaran penghasilan dan belanja yang diajukan oleh pemerintah. fungsi anggaran dpr berdasarkan pernyataan sutomo, ini bisa dibaca dalam buku a.b. kusuma, halaman dalam sidang punk berada pada ranah memberikan persetujuan saja. jika demikian,lam pembahasan apbn hanya sampai pada tingkat memeriksa apakah anggaran yang diajukan pemerintah telah sesuai atau tidak dengan kebijakan makro yang ditetapkan? sebab dasar memberikan atau tidak memberikan persetujuan adalah kesesuaian anggaran pendapatan dan belanja dengan kebijakan umum negara yang telah disepakati oleh dpr dan pemerintah. kondisi yang hampir serupa juga terjadi dalam pembahasan perubahan undang undang dasar tahun dalam proses perubahan tahun sampai terkait peran dpr dalam penyusunan anggaran karena apbn juga dituangkan dalam undang undang, maka penyusunan atau pembahasannya pun dilakukan secara bersama antara dpr dan pemerintah, hanya saja para pengubah undang undang dasar tidak sampai membicarakan secara lebih jauh mengenai batas batas peran dpr dalam penyusunan apbn. kalau ada yang mengusulkan peran lebih detail sepanjang yang dapat dilacak dari seluruh risalah perubahan undang undang dasar tahun terkait dengan bab keuangan negara, hanya satu orang anggota mpr yang memberikan pendapatnya. pendapat dimaksud disampaikan oleh amri husni siregar dari fraksi reformasi dalam rapat komisi sidang tahunan mpr, tanggal november berbicara tentang bagaimana meningkatkan peran dpr dalam proses pembahasan ruu apbn? sebab dpr dalam pengalaman yang ada sebelumnya belum sepenuhnya dapat melaksanakan hak budget nya. untuk meningkatkan peran tersebut diperlukan keterlibatan lebih jauh dpr dalam penyusunan apbn. selengkapnya, amri menyatakan, ada satu masalah dalam penyusunan anggaran pendapatan dan sepenuhnya bisa melaksanakan hak budget nya. antara lain, misalnya seperti pagu anggaran untuk tiap departemen atau tiap sektor itu masih ditentukan awalnya sebagai inisiatif, itu adalah dari pemerintah, saya punya obsesi, kata amri, dan mungkin kita sepakat bahwa sebetulnya yang namanya hak budget itu mencakup segala hal mengenai budget, termasuk pagu anggaran, kita yang menetapkan. misalnya, sektor pendidikan itu berapa, departemen diknas itu berapa dari persentase keseluruhan total, baru nanti diisi oleh pemerintah setelah kita susun oleh dpr atau dewan perwakilan rakyat. pendapat salah seorang anggota mprmemberi titik terang atas pertanyaan sampai mana batas keterlibatan dpr dalam melaksanakan fungsi anggarannya? selain menentukan kerangka ekonomi makro dan prioritas anggaran, keterlibatan dpr juga sampai pada tingkat menentukan pagu anggaran dan atau persentase anggaran untuk masing masing kementerian atau departemen. membahas dan memberikan persetujuan kepada sampai level menentukan pagu anggaran untuk masing masing departemen atau lembaga dapat diletakkan dalam kerangka dalam dpr bahwa tidak boleh diberi cek kosong. dpr mesti mengetahui dan menyetujui berapa anggaran yang akan dibelanjakan oleh pemerintah untuk masing masing sektor kerja. hal ini sekaligus akan menjadi alat ukur bagi badan pemeriksa keuangan dalam proses memeriksa terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, serta menjadi basis pengawasan yang akan dilakukan oleh dpr. hanya saja menentukan pagu anggaran tidak berarti bahwa dpr juga mesti masuk pada ranah menentukan program dan kegiatan masing masing kementerian atau lembaga. sebab program dan kegiatan haruslah sepenuhnya jadi wewenang pemerintah untuk menyusun dan menentukannya. iapun akan terlibat, dpr harusnya cukup mengawasi apakah program dan kegiatan yang disusun sesuai atau tidak dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran yang telah ditentukan. penegasan batasan kewenangan dpr dalam melaksanakan fungsi anggaran seperti diuraikan atas, diperlukan untuk memagari agar dpr tidak terjebak pada hal hal yang bersifat teknis. dpr tidak perlu turut terlibat dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program program prioritas yang telah disepakati bersama. demikian juga halnya dengan pelaksanaan undang undang apbn. apabila undang undang apbn sudah disahkan, maka pelaksanaan sepenuhnya ada pada pemerintah, sedangkan keterlibatan dpr ada pada tindakan pengawasan dalam pelaksanaan apbn. dalam hal ini, dpr harus menjalankan tugas pengawasan agar penentuan kegiatan dan pelaksanaan teknis kegiatan kementerian atau lembaga negara dilaksanakan sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas(undang undang) bersesuaian atau tidak dengan ide ide konstitusional,apriori ground rules for the exercise public power." bahwa ketidakjelasan rumusan dalam guo secara faktual atau pun setidak tidaknya potensial telah merugikan hak hak konstitusional para pemohon, baik langsung maupun tidak langsung, terutama hak atas pembangunan, juga pemenuhan hak hak lainnya yang menjadi kewajiban dari negara dalam pembunuhannya, bahwa dalam konteks perkara guo berlakunya guokhususnya jamintetapkan. sementara pemerintah sebagai pelaksana berwenang mengambil segala tindakan pelaksanaan anggaran dan belanja negara sesuai dengan undang undang apbn, baik menyangkut pengelolaan pendapatan negara, maupun terkait dengan belanja negara. keterpenuhan target pendapatan dan capaian dalam realisasi belanja anggaran akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan kemajuan kesejahteraan rakyat. dalam konteks inilah sebetulnya pemerintah diberi kewenangan untuk mengembalikan kekuasaan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan undang undang keuangan negara, dalam hal ini kekuasaan presiden terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh menteri keuangan. ketua dan anggota majelis hakim konstitusi yang saya tuliskan, kuasa pemohon, wakil pemerintah, dan hadirin sekalian yang berbahagia. menteri keuangan merupakan salah satu jabatan pada jajaran kementerian negara yang dibentuk presiden berdasarkan undang undang dasar menteri menteri negara dibentuk dan diangkat oleh presiden berdasarkan adalah dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara yang dipegang oleh presiden berdasarkan undang undang dasar tahun salah satu bagian dari kekuasaan pemerintah tersebut adalah urusan keuangan negara. kementerian keuangan termasuk dalam salah satu kementerian negara dengan tingkat urgensi yang sangat tinggi. hal ini dapat dinilai dari posisi kementerian keuangan sebagai salah satu dari empat kementerian yang nomenklatur kementeriannya tidak disebut secara tegas dalam undang undang dasar tahun tapi tidak dapat dibubarkan oleh presiden tanpa persetujuan dpr. artinya, sekalipun wewenang pembentukan, pembubaran kementerian pada presiden, namun pembubaran kementerian keuangan tidak dapat dilakukan presiden tanpa persetujuan dpr. pemosisian kementerian keuangan yang demikian menunjukkan bahwa kementerian ini memiliki fungsi yang bersifat vital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. sebab, menteri keuangan sebagai pimpinan tertinggi kementerian keuangan bertindak sebagai pasa dari presiden untuk bertindak selaku pengelola fiskal danadalah seperti chief financial officer yang dalam bahasa kita sebut adalah bendahara umum negara pemerintah republik indonesia. dengan kedudukan yang demikian, menteri keuangan berwenang, bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional. sehingga menteri keuangan juga dibebani kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah pusat untuk disampaikan presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan apbn. sedangkan kementerian lembaga negara lainnydalam konteks sebagai bendahara umum negara, menteri keuangan juga diberi sejumlah tugas sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keuangan negara. salah satunya mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. pada batas penalaran yang wajar, tugas tersebut dilakukan untuk menjaga, mempertahankan, dan memastikan terjaminnya kondisi keuangan dalam penyelenggaraan negara. pada saat bersamaan juga untuk menciptakan keadilan perlakuan pada setiap inisiatif yang akan membebani apbn. setidaknya untuk tujuan demikian, kemudian menteri keuangan dalam rangka melaksanakan tugas mengesahkan dokumen negara . dokumen anggaran juga melakukan pemblokiran alokasi anggaran kementerian atau lembaga tertentu. hal ini merupakan bagian dari kebijakan atau keputusan yang masih berada dalam wilayah lingkup tugas dan kewenangan menteri keuangan. dimana sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka kewajiban untuk memastikan agar kondisi fiskal atau keuangan terjaga tidak akan berjalan dengan baik. lalu mengapa pemblokiran anggaran dilakukan oleh menteri keuangan digolongkan sebagai tindakan yang mengubah apbn luar prosedur perubahan yang sah sebagaimana dikalikan pemohon? menurut ahli, sepanjang pemblokiran dilakukan untuk menjaga fiskal penyelenggaraan negara dan pemblokiran tersebut tidak bernya perubahan pagu belanja kementerian atau lembaga dalam apbn, pemblokiran anggaran tidak dapat digolongkan sebagai upaya perubahan apbn luar prosedur. sebab apbn tetap dijalankan . dapat dijalankan sesuai dengan yang telah disahkan, sekalipun pelaksanaannya akan tergantung dari kesiapan masing masing kementerian atau persyaratan yang dipenuhi oleh masing masing kementerian atau lembaga. selain itu, tidak dapat dinilai sebagai tindakan mengubah apbn jika pemblokiran dilakukan ketika terdapat indikasi adanya tindakan tidak prosedural atau melanggar hukum.oleh kementerian lembaga pengguna anggaran. dalam kondisi seperti ini pemblokiran mestinya dapat dibenarkan sampai kementerian keuangan mendapat konfirmasi dari lembaga negara atau kementerian lain yang berwenang melakukan evaluasi atau audit. apalagi jika merujuk pada visi pengelolaan keuangan negara yang dianut dalam undang undang keuangan negara, dimana dalam. hubungan antara menteri keuangan dengan bendahara umum negara dan dengan kementerian lembaga negara lain sebagai chief operational office atau pengguna anggaran harus ada jaminan terselenggaranya prinsip akuntabilitas dan saling uji atau check and balances. dimana bagi menteri keuangan pemblokiran melalui pemberian tanda bintang merupakan suatu bentuk pengujian terhadap pemblokiran melalui pemberian tanda bintang merupakan suatu bentuk pengujian terhadap anggaran bagi kementerian lembaga tertentu. dalam bahasa yang lebih sederhana, pemblokiran anggaran ini menjadi salah satu mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bendahara umum negara. bila dikaitkan dengan dpr, otoritas atau wewenang inilah yang menjadi salah satu fokus pengawasan dpr, terutama untuk menilai kepatutan alasan yang digunakan untuk melakukan pemblokiran. jadi, ahli melihat kalau ada kementerian melakukan pemblokiran, ini nanti bisa menjadi ranah yang bisa diminta pertanggungjawaban oleh dpr atau dalam menggunakan fungsi pengawasannya. kembali kepada pokok permohonan dalam perkara ini. apabila kewenangan pengesahan anggaran dalam hal termasuk. melakukan pemblokiran anggaran dinilai inkonstitusional karena dinilai menluar prosedur, lalu apakah kemudian akan dipahami bahwa menteri keuangan sama sekali tidak berwenang memblokir anggaran sekalipun terdapat indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap semua persyaratan administrasi yang diperlukan. apakah kemudian diartikan pula ketika apbn disahkan semua kementerian lembaga melengkapi syarat administratif pencairan anggaran, lalu semua anggaran akan segera diserahkan kepada kementerian tanpa adanya upaya penelaahan atau verifikasi terlebih dahulu oleh kementerian keuangan. jika hal demikian yang dikehendaki, tentunya kementerian keuangan tak lebih dari sekedar pintu lewat atau saluran yang sana tidak ada kontrol, bukan lagi sebagai bendahara umum negara atau sebagai kuasa presiden sebagai pengelola fiskal. apabila itu yang dikehendaki, bukankah tugas pengelolaan keuangan menteri keuangan akan kehilangan makna secara signifikan. selain itu, menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan negara juga dituntut melakukan pendekatan prinsip prinsip good governance. dalam menegakkan prinsip tersebut, tentunya menteri keuangan tidak dapat tinggal diam jika terdapat indikasi pelanggaran atau ketidakterpenuhan syarat administratif untuk pencairan anggaran tertentu. untuk itulah sebetulnya instrumen pemblokiran anggaran menjadi penting adanya. lebih jauh dari itu, tindakan pemblokiran akan semakin mendapat alasan pembesar jika dilakukan untuk memastikan kebijakan belanja negara dilakukan dan dikelola secara tertib dan menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. majelis hakim yang saya tuliskan. dalam kaitan dengan kewenangan pemblokiran ini melalui pengujian undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar tahun sebelumnya ahli juga pernah menyampaikan kritik atas kewenangan dpr untuk membahas apbn secara rinci, alias sampai satuan tiga. dalam undang undang nomor tahun terkait dengan pembahasan apbn, dpr terlibat dalam pembahasan sampai padbersifat spesifik seperti kegiatan yang akan dilakukan oleh masing masing kementerian atau lembaga negara. menurut ahli, hal itu menimbulkan banyak persoalan sehingga sebaiknya dpr hanya cukup terlibat pada pembahasan yang bersifat strategis, seperti penentuan prioritas program dan anggaran, dan pagu anggaran masing masing kementerian atau lembaga. sedangkan pembahasan tentang kegiatan secara rinci cukup diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini kementerian lembaga negara sesuai dengan tugas masing masing. seiring dengan itu, pada saat penyusunan kegiatan secara rinci oleh masing masing kementerian atau lembaga negara dibutuhkan kontrol secara internal agar rencana tersebut sesuai dengan kebijakan umum dan prioritas anggaran negara. begitu pula saat anggaran kegiatan tersebut akan dilaksanakan juga diperlukan kontrol internal. dalam konteks anggaran menteri keuanganlah yang mesti melakukan kontrol terhadap semua inisiatif kegiatan yang membebani anggaran negara. kontrol oleh menteri keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. salah satu wujud konkrit dilakukan kontrol tersebut adalah melakukan pemblokiran terhadap anggaran anggaran yang dapat menyebabkan rusaknya keseimbangan fiskal terhadap anggaran belanja negara, sebab keharusan untuk menjalankan sebuah sistem pelaksanaan apbn yang dikelola dengan baik dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat merupakan salah satu tanggung jawab yang juga dikembangkan kepada pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh menteri keuangan. sesuai dengan uraian atas logika pembatasan kewenangan dpr dalam rangka pembahasan apbn yang diusulkan tidak terinci juga harus disertai dengan adanya mekanisme kontrol internal pemerintah dalam penyusunan dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. khusus untuk pelaksanaan anggaran yang telah disetujui melalui apbn kontrol internal melalui pengesahan dokumen anggaran oleh menteri keuangan mesti diperketat, dalam hal ini menteri keuangan musti tetap diberi kewenangan memblokir anggaran jika dinilai terdapat indikasi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip yang baik. dan yang paling penting adalah agar tidak terjadi penyalaan kewenangan dalam soal pemblokiarisasi untuk memblokir memang harus didiskusikan secara bersama sama. ketua dan majelis hakim konstitusi yang saya tuliskan. bagi ahli, oleh karenanya perlu dipertahankan, negara yang baik. semua itu perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dan pelaksanaan apbn yang telah disetujui bersama oleh pemerintah dan dpr. berdasarkan uraian dalam pandangan ahli apa yang dipersoalkan pemohon pada prinsipnya bukan masalah konstitusionalitas kewenangan pengesahan anggaran dalam bentuk pemblokiran anggaran oleh menteri keuangan, melainkan lebih kepada persoalan praktik pelaksanaan kewenangan. oleh karena itu, tidak selayaknya ketentuan undang undang keuangan negara dan perbendaharaan negara yang memberikan kewenangan pengesahan kepada menteri keuangan dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar sebab disamping akan merusak keseimbangan sistem pengelolaan keuangan juga tidak akan berdampak baik bagi pelaksanaan tugas menteri keuangan sebagai bendahara umum negara dalam mengawal pelaksanaan apbn sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik dan bebas dari korupsi. philips hadron dalam kaitannya dengan uji materi dalam persidangan ini, ahli bertitik tolak dari dua isu utama. pertama, isu mengenai legal standing pemohon dan kedua, adalah pengujian undang undang terhadap undang undang dasar tahun berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi, adakah hak dan atau kewenangan konstitusionitis yang dirugikan berdasarkan pertanyaan itu, ahli menganalisis bahwa dari perkara ini, pemohon adalah warga negara indonesia. dari sini jelas tidak ada kewenangan pemohon yang dirugikan. sebab kewenangan itu berkaitan dengan jabatan, tidak ada kewenangan tanpa jabatan. jadi, kalau persoalan legal standing, berarti pemohon tidak punya kewenangan yang dirugikan dengan ketentuan undang undang keuangan negara dan undang undang perbendaharaan negara. berkaitan dengan hak, ini yang menjadi pertanyaan, adakah hak pemohon yang dirugikan dengan ketentuan ini? ada dua yang menjadi fokus uji materi kali ini adalah butir undang undang nomor tahun dan butir undang undang nomor tahun yang intinya adalah mengatur tentang wewenang menteri keuangan mengesahkan dokumen anggaran. pertanyaan saya, apakah wewenang menteri, dalam hal ini berkaitan dengan hak konstitusional pemohon yang dialihkan berdasarkan undang undang dasar tahun dengan demikian, saya mengatakan tidak ada kewenangan pemohon yang dirugikan karena pemohon adalah warga negara indonesia, bukan pejabat, atau pun lembaga negara. jadi, jelas tidak punya kewenangan. berkaitan dengan hak, ini adalah kaitan dalam konteks kewenangan menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen negara, mana hak konstitusional pemohon ini dirugikan. tidak ada hak konstitusional yang dirugikan. dan oleh karena itu, saya katakan pemohon sama sekali tidak punya legal standing. oleh karena itu, maka tentunya tidak layak untuk mengajukan permohonan uji materi. berdasarkan ketentuan butir undang undang mahkamah konstitusi, apakah pengujian undang undang terhadap undang undang dasar tahun termasuk sekaligus pengujian terhadap peraturan pelaksanaan dari undang undang tersebut yang menjadi fokus uji materi itu adalah butir undang undang nomor tahun dan butir undang undang nomor tahun yang intinya, baik undang undang nomor tahun maupun undang undang nomor tahun dalam tadi itu inma, yaitu kewenangan menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. itu yang ada dalam kedua undang undang itu. tidak ada ketentuan dalam kedua itu yang menyangkut soal pemblokiran. jadi fokus uji materi ini ada persoalan pemblokiran, padahal dalam argumentasi yang dipaparkan oleh pemohon, masalah pemblokiran ada dalam peraturan menteri. silakan menguji peraturan menteri, tetapi tempatnya tidak sini, inilah yang harus ditekankan sekali. jadi jangan kita menguji undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dengan yang saya sebutkan tadi. tapi int saya tekankan, tempatnya tidak sini tapi kita pindah tempat lain mahkamah agung. dengan demikian, pengujian ini pun tidak mempunyai landasan konstitusional karena materi yang diuji sini bukan materi kedua undang undang tersebut tapi adalah peraturan menteri, sekali lagi peraturan menteri tempatnya tidak sini. dengan demikian, mari kita nanti mahkamah agung saja. reply harunkementerian atau lembaga yang merasa dirugikan dengan ketentuan guo. jangan sampai praktik kuda troya menjadi kebiasaan yang senantiasa dibenarkan oleh mahkamah, namun semua itu terulang kepada mahkamah untuk mempertimbangkan hal tersebut. undang undang nomor tahun tentang keuangan negarapresiden dalam bidang keuangpresiden juga mengatakan kekuasaannya kepada menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang, lembaga yang dipimpinnya. dalam konteks desentralisasi dan otonomi presiden tidak sekedar mengatakan, melainkan menyerahkan kekuasaannya bidang pengelolaan keuangan negara, kepada gubernur, bupati, dan walikota. dari ketentuan yang terdapat dalam undang undang keuangan negara tersebut, jelaslah bahwa menteri keuangan hanyalah menjalankan kewenangan presiden dalam bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk kewenangan menteri keuangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. hal ini sesuai dengan ketentuan undang undang dasar yang menyatakan, presiden dibantu oleh menteri menteri negara.ndang undang dasar dalam sistem pemerintahan presidensial kita. meskipun indonesia menganut tidak hanya sistem pembagian kekuasaan (division powers), melainkan pula pemisahan kekuasaan (separation powers) secara teoritis menurut undang undang, kewenangan presiden bidang pengelolaan keuangan negara menjangkau pula pengelolaan keuangan negara dalam ranah kekuasaan negara luar eksekutif, yaitu lembaga lembaga ranah legislatif, yudikatif, dan state salaries agencies atau state independent bodies. bahasa yang digunakan undang undang adalah mengatakan, sementara yang diserahkan adalah pengelolaan keuangan daerah sesuai prinsip desentralisasi. menurut ahli, selama persoalan pengelolaan keuangan negara terjadi dalam lingkup kekuasaan eksekutif, hal tersebut harus dianggap sebagai soal intern executive (executive affair). bila terjadi perbedaan pendapat antara menteri keuangan sebagai chief financial officer dan kementerian lain lembaga sebagai chief operational officer, presiden sebagai pemilik kewenangan seharusnya dapat menyelesaikannya dan menurut ahli tidak perlu dibawa lingkup eksternal, misalnya dengan melibatkan dpr. namun bila presiden tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi tersebut, dpr dapat menggunakan fungsi pengawasan untuk mengingatkan presiden mengenai undang undang apbn yang telah disepakaimpulannya, bila ada kementerian lembaga yang berada dalam lingkup eksekutif mempersoalkan pelaksanaan kewenangan menteri keuangan selaku kuasa presiden sudah seharusnya komplain dialamatkan kepada presiden sebagai pemilik kewenangan sesungguhnya (the original power holder) dan tidak perlu membawa persoalan ini ranah eksternal. demikian pula halnya bila konflik terjadi antara menteri keuangan dan lembaga luar eksekutif, pengaduan seharusnya disampaikan pula kepada presiden untuk penyelesaiannya karena sekali lagi menteri keuangan dan lembaga lembaga luar eksekutif tersebut hanyalah mendapat kuasa dari presiden dalam hal pengelolaan keuangan negara. lalu bagaimana dengan peran dpr dpr sesuai dengan kewenangan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang apbn oleh presiden. dengan demikian, yang diawasi adalah presiden, sekalipun dalam praktiknya dpr langsung berhubungan dengan kementerian lembaga karena memang tidak mungkin presiden sendiri yang setiap saat hadir dpr. dan dalam praktik kenegaraan, para menteri dan pimpinan lembaga itulah yang menjalankan kekuasaan presiden sehari hari, termasuk kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. sebagai bagian untuk menguatkan fungsi pengawasan, undang undang dasar tahun telah memberikan hak kepada dpr, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. seandainya tindakan pemblokiran atau perbintangan oleh menteri keuangan mengakibatkan terjadinya perubahan undang undang apbn, dan hal tersebut dibiarkan atau disetujui oleh presiden, baik secara terang terangan maupun diam diam. menurut ahli, hal tersebut terkait dengan isu tidak dilaksanakannya undang undang oleh presiden. tidak lantas dikaitkan dengan konstitusionalitas kewenangan presiden yang telah dikatakan kepada menteri keuangan sebagai chief financial officer. dpr dalam hal ini dapat menggunakan haknya, baik hak bertanya, interpelasi menurut hak menyatakan pendapat, termasuk angket. bahkan menurut ahli, presiden dapat saja tidak melaksanakan bagian tertentu dari undang undang apbn. bila tidak mungkin lagi dilakukan perubahan dalam apbnp dan hal tersebut dilakukan demi menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). yangs rasa aman sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan uud yang mengatakan setiap orang berhak atas .berlakunya ketentuan guo telah menghambat perlindungan hak atas rasa aman bagi setiap warga negara, khususnya para pemohon, dikarenakan, dan bagian yang tak terpisahkan dari rencana program pembangunan pada umumnya, sebagaimana akan dijelaskan dalam polita permohonan ini, bahwa selain kerugian konstitusional sebagai akibat dari berlakunya guo, sebagaimana tertera dalam argumentasi atas, para pemohon juga hendak menjelaskan posisinya sebagai pembayar pajak (tax player) aktif yang dibuktikan dengan fotokopi nomor pokok wajib pajak npp) (vide bukti bahwa sebagai tax player para pemohon menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah melanggar dengan adanya guohak konstitusional warga negara, bahwa para pemohonefinisikan sebagai the process decision making and the process which decisions are implemented (or not implemented). tentu saja tidak dilaksanakannya bagian tertentu dari undang undang apbn harus dapat dipertanggungjawabkan oleh presiden dalam pertanggungjawaban pelaksanaan apbn. dan sesungguhnya banyak sekali dalam praktik ketatanegaraan ketentuan dalam undang undang yang tidak dapat dilaksanakan. misalnya, ketentuan yang mengharuskan pembuatan aturan pelaksana dari undang undang selambat lambatnya dalam kurun waktu tertentu. menurut ahli, kalau seandainya kemudian tidak dilaksanakannya bagian tertentu dalam undang undang tersebut bisa dijustifikasi (justified), maka sesungguhnya hal tersebut seharusnya bisa dimengerti. ketua dan majelis hakim konstitusi yang saya tuliskan. dari uraian atas ahli mengambil kesimpulan sebagai berikut. menteri keuangan hanyalah menjalankan kuasa dari presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang merupakan bagian dari kekuasaan konstitusional presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, ini within executive atau within internal affairs. pengesahan dokumen anggaran termasuk perbintangan atau pemblokiran adalah kewenangan presiden yang dijalankan oleh menteri keuangan yang diatur dalam undang undang yang tidak perlu dipersoalkan lagi konstitusionalitasnya. bahkan sesungguhnya ini bukan constitutional issue, tetapi barangkali persoalan persoalan luar constitutional issue tersebut karena pengelola keuangan negara adalah bagian dari kekuasaan pemerintahan negara. terakhir, pengesahan dokumen anggaran, termasuk pemblokiran atau perbintangan dibutuhkan sebagai bagian dari penerapan prinsip good governance oleh presiden karena pada akhirnya presidenlah yang harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan apbn kepada dpr, bukan masing masing unit kementerian atau lembaga. miko kamal oxford dictionary mendefinisikan governance adalah the activity governing country controlling company organizatioited nation economic and social commission for asia and the pacific mendefinisikan governance adalah the process decision making and the process which decisions are implemented (or not implemented) . terminologi governance jamak dipakai dalam dua bidang, yaitu bidang perusahaan yang disebut dengan private governance, dan dalam bidang pemerintahan yang disebut dengan public governance. menurut bank dunia governance adalah the way state power used managing economic and social for development society . undp merumuskan governance adalah the exercise political, economic, and administrative authority manage nation affairs all leve?. undp merumuskan prinsip governance, yaitu participation, rules law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness efficiency, accountability, and strategic vision. operasional governance bidang pemerintahan terdapat dalam huruf tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil., dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. definisi demikian sepertinya diadopsi dan dikembangkan dari asas asas umum penyelenggaraan negara dalam yaitu kepastian hukum, ketertiban tertib penyelenggaran negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. definisi governance indonesia atas berlaku dalam semua bidang pemerintahan dan pada semua level. khusus dalam bidang keuangan negara tingkatan governance keuangan dibedakan dalam enam tingkatan, yakni presiden, menteri keuangan, menteri pimpinan lembaga, bendahara, pegawai negeri, bukan bendahara dan pejabat lain. sebagai kepala pemerintahan, presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dengan dua kewenangan, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. dalam lingkup pengelolaan keuangan negara yang bersifat umum, presiden merupakan pengendali tertinggi pendapatan dan pengeluaran negara. yangggungjawabkan kepada dpr. hal demikian merupakan implementasi dari konsepsi kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara. kewenangan presiden dalam mengelola keuangan negara tidak dilaksanakan langsung oleh presiden, melainkan dikatakan kepada menteri keuangan. sebagai penerima kuasa pengelolaan keuangan negara dari presiden, maka kewenangan menteri keuangan sedikit atas menteri atau pimpinan lembaga. posisi ini dirumuskan dalam huruf dan huruf yang tugasnya antara lain mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. kementerian keuangan, menteri juga bertanggung jawab mengurus keuangan negara kementeriannya. pengelola keuangan negara lainnya adalah bendahara, yakniatau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang negara daerah. dari uraian tingkatan governance keuangan demikian, disimpulkan bahwa keberadaan menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan bendahara umum negara adalah untuk dan atas nama presiden sebagai pemberi kuasa. menghabisi kewenangan menteri keuangan dengan meminta pengujian mahkamah untuk menyatakan huruf dan huruf bertentangan dengan uud dalam hal mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, sama halnya dengan menghabisi kewenangan presiden untuk melakukan pengawasan preventif terhadap lembaga bawahnya. dari sudut governance, pemberian kuasa dari presiden kepada menteri keuangan hanyalah pendelegasian teknis pengelolaan fiskal semata demi terwujudnya tata kelola keuangan yang profesional, akuntabel, transparan, pelayanan yang prima, demokratis, efisien, efektif, menegakkan supremasi hukum, dan dapat diterima oleh masyarakat. sedangkan, tanggung jawab umum pengelolaan keuangan negara tetap berada tangan presiden sebagai kepalaisi governance pemblokiran adalah konsekuensi dari pemegang kekuasaan tertinggi dalam rangka mengawasi atau menjamin terlaksananya tata kelola keuangan yang baik bidang yang bersangkutan. pemblokiran tidak hanya terbatas pada hal hal yang berkenaan dengan administratif belaka, secara substansi pun harus diblokir jika tidak menuju terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik bidangnya. maruarar siahaan yurisprudensi mahkamah konstitusi mengenai legal standing adalah putusan nomor puu iii yang menentukan lima syarat. sedangkan legal standing sebagai tax player adalah individual insidentil yang sebenarnya diterima sepanjang mengenai undang undang perpajakan. adalah tidak tepat argumen pemohon yang menyatakan sebagai dosen melakukan advokasi pembentukan peraturan perundang udangan menganggap ada kerugian secara hukum, jika diukur dari lima kriteria yang ditetapkan dalam putusan mahkamah konstitusi. aspek kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon berasal dari uud yang ditafsirkan sebagai rasa aman, tidak terlihat causal terbang dengan undang undang yang diuji. rujukan kepada pidato menteri keuangan yang menyebutkan kesulitan para pihak berhadapan dengan kementerian keuangan dalam soal perbintangan anggaran, sebenarnya merupakan pengakuan bahwa persoalan ini bukan masalah konstitusionalitas norma huruf dan huruf melainkan merupakan soal implementasi norma terkait dengan perbintangan sebagai konsekuensi kewenangan pengesahan dokumen anggaran yang dimiliki oleh menteri keuangan. petunjuk bahwa bukan para pemohon yang seharusnya mempunyai legal standing untuk mengajukan pengujian atas perbendaharaan negara tersebut dapat dilihat dalam alat bukti yaitu hasil rapat kerja komisi dengan menteri pertahanan tentang pengadaan persenjataan dan peralatan tni. serta alat bukti berupa surat permintaan seskab nomor r172 seskab viii tanggal agustus dokumen tersebut bukan dokumen yang terbuka untuk umum. jikrsebut adalah milik kementerian pertahanan, kementerian keuangan, dan seskab, namun dapat dimiliki perorangan para pemohon sebagai dosen, maka dengan mempertimbangkan dan mk, bukan dokumen terbuka. menurut keterbukaan informasi, soal persenjataan bukanlah dokumen yang menjadi milik umum. sistem pemerintahan indonesia adalah presidensial, sebagaimana diatur dalam uud yang menetapkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar tahun dibantu oleh wakil presiden, dan juga bahwa presiden mengangkat menteri menteri sebagai pembantunya. prinsip universal sistem pemerintahan presidensial antara lain adalah adanya kedudukan presiden sebagai eksekutif tunggal dan kekuasaan presiden tidak terbagi. presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara (the real executive and head state). presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya presiden bertanggung jawab kepada rakyat. apbn merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan uu. ruu apbn diajukan presiden untuk dibahas bersama dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd. apabila dpr tidak menyetujui ruu apbn yang diusulkan presiden, maka pemerintah menjalankan undang undang apbn yang lalu. dengan demikian, seandainya program dalam anggaran yang diusulkan presiden telah menjadi uu, kemudian tidak atau belum terealisasi, bukankah ini adalah masalah pemerintah sendiri karena menteri sebagai pembantu presiden tidak boleh memiliki kebijakan sendiri luar persetujuan presiden. dan uud tidak membedakan jenis yang diuji mk, namun apbn memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan karakteristik yang lain. dalam praktik, semua jenis atau peraturan yang dimuat dalam naskah tertulis yang merupakan hasil persetujuan dprd dengan presiden dan diundangkan sebagai suatu produk yang disebut dengan uu, merupakan objek pengujian yang menjadi kewenangan mk. tetapimeskipun merupakan naskah tertulis hasil persetujuan dpr dengan presiden, adalah kebijakan yang tetap memiliki sifat rencana, sehingga masih dapat diperdebatkan apakah apbn merupakan algemeen verbindend regering (peraturan yang mengikat secara umum) atau hanya mengatur hubungan antarorgan pemerintahan dan karenanya melahirkan hak, kewenangan, dan kewajiban organ organ pemerintahan tersebut. sebagai formil, apbn mengikat bagi seluruh rakyat namun demikian lebih ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan dan rencana kerja untuk melaksanakan tujuan yang ditentukan dalam uud van der felt mengatakan bahwa apbn semata mata adalah pemberian kuasa, artinya tidak berarti bahwa ketiadaan satu mata anggaran dalam apbn dapat digunakan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban keuangan pemerintah. sebaliknya juga sebagai sebuah rencana pendapatan dan belanja negara tidak selalu diimplementasikan karena hal hal tertentu. apbn sama sekali tidak meletakkan kewajiban, larangan, dan perintah kepada warga negara, melainkan ditujukan kepada penyelenggara kekuasaan negara untuk menyusun kegiatan dan rencana kerja berdasarkan penghitungan pendapatan perkirakan. rumusan huruf dan menyangkut frasa "mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran memang tidak dijelaskan lebih jauh baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan. namun menteri keuangan yang diberi kuasa oleh presiden dapat menafsirkan dan merumuskan aturan pelaksanaan didasarkan pada apbn itu sendiri, asas asas umum pemerintahan yang baik, dan asas asas umum pengelolaan keuangan negara yang baik. peraturan menteri keuangan telah menjadi bentuk regulasi yang diterima dalam praktik, termasuk alasan pemblokiran dengan alasan dan syarat tertentu yang terbuka dan bertanggung jawab dan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. syarat tersebut merupakan ajaran dari asas asas umum pengelolaan keuangan yang baik, yaitu asas akuntabilitas, profesionalitas, dan lain sebagainya yang merupakan best practices secara universrma pmk tersebut sesuai dengan konstitusi dan justru merupakan jabatan norma uud bahwa apbn sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan dan dilaksanakan terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. tidak tertutup kemungkinan ada persoalan koordinasi dalam internal pemerintahan, namun hal demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. perubahan syarat pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran tidak selalu dapat dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. seandainya pun perubahan perubahan pmk tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum, maka pengujian peraturan menteri keuangan bukanlah menjadi yurisdiksi mahkamah konstitusi. melawan hukum tidak dapat diukur hanya dari soal kepastian hukum, melainkan ada faktor faktor lain secara kontekstual. para pemohon tidak memiliki legal standing dan alasan pengujian juga tidak memenuhi konstitusionalitas norma. mulia penurunan nasution apbn telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bernegara. oleh karena itu, agar fungsi apbn dapat berjalan secara optimal, sistem anggaran dan pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. kewenangan pengelolaan apbn pada prinsipnya merupakan bagian kekuasaan pemerintah. dalam implementasinya, sebagian kewenangan ini dikatakan kepada beberapa elemen penyelenggara negara. salah satu yang kita ketahui adalah dari undang undang nomor tahun tentang keuangan negara, yaitu diperkenalkannya pemisahan fungsi kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara yang dimiliki presiden selaku kepala pemerintahan, yaitu fungsi sebagai chief executive officer ceo) yang dipegang oleh presiden, fungsi sebagai chief executive officer cfo) yang dipegang oleh menteri keuangan menkeu), dan fungsi sebagai chief operational officer coo) yang dipegang oleh, serta untuk mendorong upaya dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan. dalam kapasitas sebagai cfo, menkeu diberi beberapa tugas sebagaimana diatur dalam huruf yang menyebutgesahkan dokumen pelaksanaan anggaran." sementara huruf undang undang nomor tahun menyebutkan, menteri keuangan selaku bendahara umum negara mengenang: mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran." ini adalah yang dimohonkan uji materialnya mahkamah konstitusi dalam perkara register nomor puu xi uji materi ini dilatarbelakangi pemblokiran alokasi anggaran optimalisasi kementerian pertahanan tni tahun anggaran senilai rp678 miliar untuk pengadaan minimum essential force. pemohon merasa kewenangan yang dimiliki menkeu untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran bertentangan dengan uud khususnya 20a uud dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan." pemohon menilai saat anggaran sudah disetujui dpr, kewenangan menkeu untuk mengesahkan dokumen seyogianya tidak diperlukan lagi. dalam pelaksanaan tugas pengesahan dokumen anggaran, menteri keuangan juga melakukan pemblokiran anggaran melalui tanda bintang pada anggaran kementerian lembaga tertentu. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran termasuk pemblokiran anggaran tidak mengubah esensi dan pagu anggaran k l seperti yang tercantum dalam apbn. bentuk pemblokiran adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran. pengawasan dilakukan agar anggaran yang dikeluarkan benar benar tepat guna dan berdaya guna dalam pelaksanaannya. memang diakui bahwa rumusan huruf dan menyangkutsahkan dokumen pelaksanaan anggaran tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan itu, baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan. kewenangan menkeu sebagaimana yang diberi kuasa oleh presiden sebagai kepala pemerintahan yang memegang kuasa pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan yang dikatakan sebagai pengelola fiskal dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran untuk mencapai tujuan bernegara, tentu saja dapat dirumuskan dalam peraturan yang berupa peraturan menteri keuangan( pmk), dengan didasarkan asas asas umum pemerintahan yang baik (good governance), maupun asas asas pengelolaan keuangan negara yang baik. ini adalah ranah bagaimana pengawasan dijalankan, bagaimana bertindak secara presence. jika diukur dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, maka seharusnya rasionalitas syarat dalam pemblokiran dapat diterima. syarat yang ada tersebut merupakan ajaran dari asas asas umum pengelolaan keuangan yang baik, asas akuntabilitas, profesionalitas, dan lain lain, yang merupakan best practices untuk mencegah kekurangcermatan, rencana buruk serta pemborosan, termasuk antaranya penyalahgunaan. dalam terlihat bahwa menkeu hanya menjalankan kewenangan presiden dalam bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk kewenangan menkeu untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. hal ini sesuai dengan ketentuan uud yang menyatakan, presiden dibantu oleh menteri menteri negara."ud sangat penting dicermati bahwa tahun berupaya mewujudkan best practices dalam pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: akuntabilitas berorientasi pada hasil: profesionalitas, proporsionalitas: keterbukaan dalam pengelola: pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengharuskan adanya tingkat ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara. hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan profesionalitas dan proporsionalitas, mengingat sisi lain pengelolaan anggaran negara harus diarahkan untuk memenuhi standar pemeriksaan bpk, sesuai dengan asas pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri. pengujian kebenaran dokumen pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh menkeuselain itu, berdasar prinsip good governance, kewenangan menkeu dalam kedudukannya sebagai cfo diperlukan guna meningkatkan akuntabilitas dan saling uji (check and balances) dalam proses pelaksanaan anggaran. fungsi menkeu bukan hanya sekadar kasir y kewenangan selaku pengelola keuangan seutuhnya, yaitu sebagai kasir, manajer, dan pengawas keuangan. pemblokiran adalah salah satu konsekuensi dalam rangka mengawasi atau menjamin tata kelola dalam bidang keuangan yang baikpresidei1. nama aris sinaro pekerjaan mahasiswa universitas negeri surabaya alamat desa klep, kecamatan sudiro, kabupaten pacitan nama achmad haryanto pekerjaan mahasiswa universitas negeri malang alamat jalan kokrosono desa pelem, kecamatan bungkal, kabupaten ponorogo nama haryono pekerjaan mahasiswa universitas kanjuruhan malang alamat dusun rapat, kelurahan lesung look, kecamatan batumarmar pamekasan nama mulyadi pekerjaan mahasiswa stkip pgri pacitan alamat dusun jambu rw kecamatan pacitan, kabupaten pacitan nama angga damayanti pekerjaan mahasiswa universitas negeri jakarta alamat jalan batu bulan kecamatan cengkareng, kotamadya jakarta barat nama khairul rasyid pekerjaan mahasiswa iain sunan ampel surabaya alamat dusun serangan kecamatan kantor, kabupaten bojonegoro nama siswanto pekerjaan mahasiswa stai raden rahmat malang alamat dusun krajan kelurahan sampingan, kecamatan agak, kabupaten malang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal september memberi kuasa kepada, muhammad sholeh, s.h: imam syafii, s.h, samuel hendrik pengamanan, s.e., s.h: ahmad sahid, s.h: adi haryanto, s.h, advokat pada kantor hukum sholeh partners , beralamat jalan genteng muhammadiyah nomor 2b, surabaya, selanjutnya disebut . ll, membaca kesimpuldengsangat banyak, dan melebihi kuota penerimaan guru. dan jika ada kekurangan kualitas, seharusnya pemerintah berusaha meningkatkan kualitas dari para guru dan lpt lpt. bahwa, para pemohon tidak takut bersaing dengan sarjana non pendidikan dalam masuk ppg, tetapi syaratnya harus fair dalam persaingan guo. bahwa, para pemohon juga sadar uud 1945menegaskan tiap tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan amanat uud jadi sarjana non kependidikan punya hak untuk mendapatkan pekerjaan profesi guru. tetapi persaingan masuk ppg nya harus fair. bahwa, kuliah lpt menempuh waktu semester, disitu para pemohon ditempa berbagai macam mata kuliah seperti pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. mata kuliah seperti inilah yang nantinya dianggap oleh para guru untuk meningkatkan kualitas para guru. dan mata kuliah seperti guo tidak diajarkan perguruan tinggi non pendidikan. bahwa, dalam penjelasan undang undang nomor tahun dinyatakan: yang dimaksud dengan kompetensibahwa, sayangnyapertegas dalam peraturan menteri pendidikan huruf nomor tahun yang menyatakan: s1 d non kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matakuliah matrikulasi matakuliah akademik kependidikan. apakah adil matrikulasi (satu) semester buat sarjana non pendidikan untuk mengajarkan ilmu pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. sementara sarjana kependidikan menempuh itu semua dengan (dua sampai tiga) semester berdasarkan jurusan yang diikuti? bahwa, jelaslah ada perlakuan keistimewaan terhadap sarjana non kependidikan dalam masuk ppg. harusnya kalau mau adil, sarjana non kependidikan yang mau ikut ppg harus kuliah lagi lpt dan hanya mengambil mata kuliah yang belum diajarkan kampus non kependidikan barulah kemudian mengikuti tes masuk ppg. jika tidak para pemohon menganggap guo tidak memberikandimaksud dalam uud setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari, undang undang nomor tahun khususnya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat'o berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaanbertentangan dengan uud khususnyasehingga dengan demikian ketentuan undang undang nomor14 tahun tentang guru dan dosen khususnya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat harus dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat'bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunpunyai kekuatan hukum mengikattanda pengenal: bukti fotokopipra jabatan: bukti fotokopi kartu mahasiswa para pemohonnovember yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ahli gempur santoso guru dan dosen adalah kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan sarjana atau program diploma iv. hal ini yang menjadikan penafsiran bahwa semua sarjana pendidikan maupun non kependidikan itu dapat menjadi guru. padahal guru dituntut untuk berkualitas dan profesional sehingga perlu ada terencana untuk menjadikan seseorang itu menjadi guru. tidak semuanya dapat menjadi sarjana itu dapat menjadi guru. kecuali sarjana yang diawali dari sekolah guru yakni pendidikan: tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik yang profesional, dalam tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,menengah. status sebagai profesi membawa konsekuensi pada pekerjaan yang harus dilakukan sebagai kegiatan pokok yang mengandalkan pada keahlian. oleh karena itu, guru tidak cukup dengan lulusan sarjana atau d4, tetapi harus lulusan sarjana pendidikan atau d4, atau pendidikan, kemudian mengikuti pendidikan profesi guru, bahwa untuk menjadi guru harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial dan kompetensi personal. untuk membangun empat kompetensi sebetulnya tidak cukup dua semester atau satu tahun. satu tahun itu masih informatif, belum sampai menjadi suatu pelaksana dan membudaya pada dirinya guru atau calon guru. tetapi harus diawali sejak masuk kuliah sarjana kependidikan: bahwa untuk menjadi guru merupakan panggilan jiwa yang tidak sekedar sebagai mengajar. mengingat menjadi guru merupakan panggilan jiwa atau motivasi yang kuat seharusnya mencetak guru yang profesional harus diawali sejak kuliah atau sarjana kependidikan. menimbang bahwa pemerintah telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal novemberanuari yang pada pokoknya sebagai berikut: i. umum negara kesatuan republik indonesia memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalamuntuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, uud mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. selanjutnya, mengamanalain itu, menyatatuk itu, pendidikan nasional harus mampu menjadi pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam memberdayakan semua warga negara indonesia agar berkembang menjadi insan yang cerdas dan berkualitasud mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu vundang undang mahkamah konstitusi. untuk mengetahui apakah para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian guru dan dosen terhadap uud perlu dipelajari dan diteliti dalil dalil para pemohon dan dikaitkan dengan kriteria persyaratan legal standing sebagaimana dimaksud ketentuan undang undang nomor tahun serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan nomor puu v dalam halaman sampai dengan halaman permohonan pengujian guo, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang menjadi mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi penyelenggara lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt) indonesia yang merasa hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya guru dan dosen. selanjutnya, dalam pokok permohonan halaman sampai dengan para pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa dengan berlakunya guru dan dosen, para pemohon sangat dirugikan, karena: guru dan dosen tidak memberikan kejelasan apakah seorang guru harus berpendidikan sarjana atau diploma empat kependidikan atau semua sarjana atau diploma empat bisa menjadi guru. tersebut tidak memberikan jaminan bagi semua lulusan lpt sebagai satu satunya sarjana atau diploma empat yang bisa masuk dalam pendidikan profesi guru ppg). frasa sarjana atau diploma empat pada ketentuan guru dan dosen yang memberikan peluang kepada sarjana atau diploma empat nonkependidikan bisa menjadi guru, merupakan ancaman serius bagi semua sarjana kependidikan atau diploma empat kependidikan. frasa tersebut harus dimaknai sebagai lulusan sarjana kependidikan atau diploma empat kependidikan. tidak adil (fair) bahwa kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional ditempuh oleh sarjana nonkependidikan melalui matrikulasi dalam satu semester, sedangkan sarjana kependidikan menempuh hal tersebut dalam dua atau tiga semester.guru dan dosen sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan nomor puu v selanjutnya,npara pemohon tidak secara tegas dan rinci menjelaskan siapa saja yang dirugikan atas berlakunya guru dan dosen. para pemohon adalah mahasiswa pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki lpt. berdasarkan kedudukan tersebut, bahwa yang menjadi hak konstitusional para pemohon adalah mengikuti program pendidikan profesi guru ppg) setelah lulus (menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empat) agar dapat diangkat menjadi guru. para pemohon dapat mengikuti program ppg pada beberapa perguruan tinggi yang memiliki lpt tanpa hambatan atau halangan segera setelah menyelesaikan pendidikan sarjana atau diploma empatrogram ppg sebagaimana dijamin oleh dan uud selanjutnya, setelah mengikuti program ppg, para pemohon dapat diangkat menjadi gurudiangkat menjadi guru sebagaimana dijamin uud dan secara contrary guru dan dosen juga tidak menghalangipara pemohon sebagai lulusan lpt untuk memilih profesi selain guru. berdasarkan penjelasan atas telah jelas bahwapg dan untuk diangkat menjadi guru. hal ini membuktikan bahwa tidakdengan demikian,guru dan dosen terhadap uudsuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu dan nomor puu v ii. pengujian kembali terhadap yang sama pengujian terhadap ketentuan guru dan dosen sudah pernah dilaksanakan atas permohonan father hadir utsman, dkk., tertanggal agustus dengan registrasi perkara nomor puu iv tanggal desember kepaniteraan mahkamah konstitusi. dalam permohonan pengujian tersebut, para pemohon menyatakan: huruf huruf huruf huruf dan huruf dan guru dan dosen bertentangan dengan dan uud dan dan dan dan dan guru dan dosen bertentangan dengan dan dan uud dan dan guru dan dosen bertentangan dengan dan dan uud dari uraian huruf atas tampak dengan jelas bahwa guru dan dosen menjadi salah satu substansi (materi) muatan yang dimohonkan untuk diuji terhadap uud dalam nomor puu iv mahkamah konstitusi telah mengambil putusan atas permohonan pengujian ini, yang kamarnya menyatakan permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya. dengan kata lain, mahkamah konstitusi telah menguatkan eksistensi (keberadaan) ketentuan guru dan dosen melalui putusan nomor puu iv tanggal februariyang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober sertaberdasarkan ketentuan ini, menurut pemerintah bahwa pengujian guru dan dosen terhadap uud dalam perkara nomor puu x tanggal oktober merupakan pengujian kembali terhadap materi guru dan dosen yang telah diuji (ne bis idem). iv. penjelasan pemerintah terhadap materi pokok permohonan pemerintah menyampaikan penjelasan dan atau tanggapan atas permohonan pengujian guru dan dosen terhadap uud yang diajukan oleh para pemohon sebagai berikut. pembentukan guru dan dosen aspek filosofis melaluidan uud nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan nasionalinsan indonesia yang bermutu akan dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan pendidikan yang bermutu sangat ditentukan oleh tenaga pendidik yang bermutu. oleh karena itu, undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional menentukan bahwa pendidik adalah tenaga profesional. meskipun nomor tahun telah menyatakan pendidik (guru) sebagai tenaga profesional, tetapi masih memerlukan pengaturan agar harkat dan martabat guru benar benar dapat diangkat secara nyata. pengaturan tersebut dirumuskan dalam nomor tahun tentang guru dan dosen. angka inilanjutnya, menyatakan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. dalam guru dan dosen dinyatakan bahwa kedudukan gurusementara dalam ditegaskan bahwa kedudukan guruengan demikian, guru dan dosen juga dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. profesi guru merupakan bidanguntuk itu, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. kewajiban tersebut membawa dampak positif kepada guru, yaitu tuntutan untuk selalu melakukan pengembangan potensi diri sesuai tuntutan profesi. aspek sosiologis profesi guru kurang diminati karena kurang penghargaan dan perlindungan terhadap guru serta penghasilan yang relatif rendah. profesi guru perlu dibenahi agar menjadi profesi yang diminati oleh anak anak terbaik bangsa. penetapan dan pemberlakuan guru dan dosen dimaksudkan untuk menata dan mengembangkan profesi guru sebagai profesi yang kompetitif sejajar dengan profesi yang lain. ini berfungsi sebagai sarana untuk merubah masyarakat, khususnya komunitas guru, secara terencana dan berkesinambungan arah yang dikehendaki, yaitu terwujudnya guru yang bermutu. kebijakan peningkatan mutu guru telah berlangsung dalam sejarah perjalanan pendidikan bangsa ini. faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, selain ditentukan oleh kelengkapan sarana prasarana pendidikan juga ditentukan oleh faktor pendidik (guru). oleh karena itu, dalam setiap program pengembangan pendidikan, faktor pengadaan dan peningkatan kemampuan guru selalu menjadi komponen utama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. sebagaimana diketahui bahwa kualifikasi pendidikan guru pada awalnya adalah lulusan sekolah guru (sgb). sesuai perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan, kualifikasi tersebut ditingkatkan menjadi lulusan sekolah guru (sga) dan selanjutnya ditingkatkan menjadi lulusan diploma diploma ii diploma il pendidikan guru sekolah lanjutan pertama pgsl) pendidikan guru sekolah lanjutan atas pgsl) atau sarjana muda. selanjutnya untuk memenuhi akan kebutuhan guru sebagai dampak kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi warga negara, pemerintah memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi nonsekarang ini, berdasarkan guru dan dosen bahwa kualifikasi akademik guru harus sarjanaatau diploma sesuai tuntutan kebutuhan penyelenggara pendidikan yang bermutu bagi warga negara sebagaimana ditentukan nomor tahun untuk dapat diangkat menjadi guru adalah lulusan program sarjana atau diploma empat perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt). namun, lpt tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru, karena lpt tidak menyelenggarakan semua program studi yang bidang ilmunya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. dalam mengatasi kekurangan guru tersebut, maka dibuka kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi non aspek yuridis menurut pemerintah, guru dan dosen merupakan pelaksanaan amanat uud yang mengatur mengenai hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional sebagaimana dimaksud uud guru dan dosen merupakan tonggak sejarah peningkatan harkat dan martabat guru dengan menetapkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional. undang undang ini telah meletakkan landasan yuridis yang bersifat fundamental bagi pendidikan nasional, khususnya bagi guru. dalam guru dan dosen telah diatur secara tegas mengenai: kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru, hak dan kewajiban guru, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru: pembinaan dan pengembangan guru, penghargaan dan perlindungan kepada guru. dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban antara lai) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif. seiring dengan kewajiban tersebut, guru berhak antara lain: memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gajimemperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi: memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi sesuai bidangnya: memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. undang undang guru dan dosen yang mensyaratkan kualifikasi akademik tertentu bagi guru melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat adalah bersesuaian dengan salah satu tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan antara lain dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warga negara. persyaratan untuk dapat diangkat menjadi guru dalam upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik, dalam hal ini guru, guru dan dosen menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak diangkat menjadi guru. guru mempunyai tugas untuk memberikan bekal yang tepat kepada peserta didik (pembelajar) dalam mengembangkan potensi dirinya optimal mungkin. objek bidang tugas guru adalah manusia yang berkembang berkelanjutan, dan bukan objek yang dalam dirinya sendiri tidak berubah. pemahaman terhadap objek dengan segala atributnya menjadi penting untuk dapat menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan keadaan pembelajar itu sendiri. pada hakekatnya kemampuan guru untuk mengajar mempunyai tiga aspek utama. pertama, menguasai bidang ilmu yang diajarkan (diampu) secara mendalam. kedua, menguasai ilmu keguruan (pedagogi) yaitu suatu disiplin ilmu tentang bagaimana menerjemahkan bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan ajar itu sesuai dengan latar pribadi pembelajar yang amat komplek. ketiga, guru harus dapat melakukan refleksi diri dalam pengalaman mengajarnya, dan secara terus menerus memperbaiki praktik mengajarnya. kemampuan yang demikian itu menjadi faktor dasar dalam pembentukan profesi guru. guru dan dosen menentuhal ini sejalan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. dari ketentuan guru dan dosen, terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru. kelima persyaratan itu merupakan satu kesatuan yang utuh, saling terkait, dan bersifat kumulatif, yaitu:. persyaratan kualifikasi akademik guru setiap profesi yang mengenal adanya pendidikan profesi menempuh dua tahap pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. pendidikan akademik mengembangkan potensi akademik untuk menguasai bidang keilmuan yang menjadi landasan praktik profesi. sedangkansebagaimana ditegaskan oleh undang undang nomor tahun membandingkan pendidikan guru beberapa negara dapat dijelaskan, misalnya cina cukup lulusan pendidikan menengah bidang kependidikan atau pendidikan yang panjangnya lebih tinggi untuk guru bagi anak usia dini dan pendidikan dasar, dan lulusan ditambah sertifikat mengajar untuk mengajar sta. hongkong dan singapura, untuk menjadi guru adalah harus lulus s1 diploma ditambah pelatihan, sedangkan amerika serikat adalah lulusan ditambah dengan sertifikat mengajar yang ditempuh dalam satu tahun. kualifikasi akademik menunjuk pada persyaratan jenjang pendidikan minimal yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang hendak diangkat menjadi guru. guru dan dosen menyatakan bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya penguasaan atas bidang keilmuan yang ditempuh oleh calon guru. untuk biologi, misalnya, lulusan sarjana program studi biologi perguruan tinggi manapun yang terakreditasi dianggap menjadi jaminan atas penguasaan bidang ilmu biologi. dari ketentuan guru dan dosen dapat diperoleh kejelasan bahwa: guru dan dosen memberikan kepastian hukum terhadap kualifikasi akademik minimum yang harus dimiliki seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru, yaitu sarjana atau diploma empat (d iv). guru dan dosen mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaitu berpendidikan sarjana atau diploma empat (d iv). tersebutberdasarkan penjelasan atas, pemerintah berpendapat bahwa norma yang dirumuskan dalam guru dan dosen adalah sudah jelas dan tegas. frasa program sarjana atau program diploma empat pada tersebut tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir. pendidikan profesi guru apa yang didalilkan oleh para pemohon dalam huruf butir permohonan pengujian, yaitu berdasarkan ketentuan guru dan dosen, bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus, oleh karenanya untuk menjadi guru mutlak dibutuhkan keahlian khusus, dan keahlian khusus itu tidak mungkin didapatkan dalam perkuliahan non lpt (lembaga pendidikan tenaga kependidikan), adalah dalil yang tidak benar karena penguasaan bidang ilmu dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan non lpt. yang tidak diperoleh dari lembaga pendidikan non lpt adalah kemampuan keguruan (pedagogi), yaitu kemampuan untuk menerjemahkan dan mentransformasikan bidang ilmu yang dikuasai oleh guru dalam pengalaman yang dapat diserap oleh peserta didik. untuk mengatasi kekurangan tersebut, guru dan dosen menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi yang, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. program pendidikan profesi ini akan membangun kompetensi calon guru. pendidikan profesi guru ppg) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan sarjana atau diploma empat yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. ppg bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuanbimbingan, dan pelatihan peserta didik, melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. ppg tidak terbatas hanya dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan lpt, tetapi juga dapat diikuti oleh sarjana atau diploma empat lulusan perguruan tinggi non lpt yang relevan dengan bidang studi yang diajarkan.lpt tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan guru bidang studi atau mata pelajaran yang bidang ilmunya ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. hal ini menyebabkan mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dapat diampu oleh lulusan lpt. misalnya, lpt tidak menyelenggarakan program studi tersendiri untuk menghasilkan guru mata pelajaran bidang pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan seni (teater) karena apabila lpt membuka program studi tersebut akan membutuhkan biaya yang sangat mahal. bobot muatan belajar dalam pendidikan profesi guru disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. untuk lulusan program sarjana atau diploma empat kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional, sedangkan untuk lulusan program sarjana atau diploma empat nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogi. terdapat alasan kuat untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan mengikuti ppg mengingat banyaknya jenis pendidikan khususnya pada sekolah kejuruan yang memerlukan seorang guru dengan latar belakang pendidikan yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi kependidikan, terutama guru mata pelajaran produktif. saat ini terdapat guru pada sekolah kejuruan orang (data direktorat pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan menengah direktorat jenderal pendidikan menengah tahun dari jumlah tersebut terdapat sebanyak orang guru produktif. saat ini berdasarkan data sekolah yang ada, terdapat kekurangan guru produktif sejumlah orang, dengan catatan antaranya kebutuhan guru produktif pegawai negeri sipil, untuk smk sekolah menengah kejuruan). secara filosofis penyiapan calon guru dilakukan dalam satu konsepsi yang berkesinambungan yakni guru sebagai teknisi pendidikan (educational technician) dan guru sebagai ahli (scholar). guru sebagai teknisi pendidikan dituntut mengusai kemampuan pedagogi yang sangat memadai. sementara itu guru sebagai ahli dituntut untuk menguasai substansi yang sangat memadai. oleh karena itu penyiapan guru melalui dua jalur tersebut akan saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan guru yang profesional. dengan demikian terbukanya lulusan nonkependidikan menjadi guru melalui pendidikan profesi secara filosofis dapat dipertanggungjawabkan. secara historis ppg selama satu tahun yang wajib diikuti oleh sarjana nonkependidikan telah diperkenalkan pada tahun dalam bentuk akta mengajar akta iv) oleh karena itu munculnya program profesi pendidikan memiliki akar historis pendidikan guru indonesia. dalam teori sistem dikenal hukum eguifinality yang menyatakan bahwa output suatu sistem tidak tergantung kepada kesamaan kualitas input, karena proses memiliki kemampuan dan mekanisme menghasilkan output final yang sama. guru dan dosen menjamin kesamaan kualifikasi dan kompetensi guru yang berhak diberikan sertifikat. sertifikat merupakan pengakuan tentang kualifikasi dan kompetensi seseorang untuk menjadi guru profesional, karena sertifikat pendidik hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar guru profesional. sertifikat pendidik tersebut diperoleh melalui program pendidikan profesi guruoleh karena itu, sarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat nonkependidikan yang relevan dengan bidang studi yang para pemohon adalah mahasiswa perguruan tinggi: universitas negeri surabaya universitas negeri malang universitas kanjuruhan malang stkip pgri pacitan universitas negeri jakarta iain sunan ampel surabaya stai raden rahmat malang bahwa para pemohon berkeinginan mengabdikan diri menjadi seorang guru profesional yang bisa mengamalkan ilmunya yakni bisa mencerdaskan anak anak bangsa. bahwa, untuk itulah para pemohon kuliah lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt). bahwa, untuk bisa menjadi guru yang profesional penurut para pemohon tidak bisa dilakukan dengan cara instan. misalnya karena tidak diterima bumn, tidak tidak bisa jadi pegawai negeri lalu melamar jadi guru. bahwa, setiap warga negara yang berkeinginan menjadi seorang guru harusnya kuliah lpt, sebab lpt dibentuk untuk mencetak tenaga diajarkan akan sama sama mendapatkan sertifikat pendidik apabila telah memenuhi persyaratan. apabila ketentuan persyaratan menjadi guru sebagaimana ditentukan dalam guru dan dosen dilihat dari kandungan prinsip hukumnya, maka persyaratan bagi orang yang dapat diangkat menjadi guru didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu: prinsip persamaan dengan menempatkan semua lulusan sarjana dan diploma empat, baik kependidikan maupun nonkependidikan dalam kedudukan yang sama. kedua kelompok lulusan sama sama ditempatkan sebagai calon guru karena keduanya belum memenuhi semua kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang guru, yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan atau sosial. kedua kelompok, baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan masih wajib menempuh proses lanjutan untuk ditempatkan dalam kedudukan sebagai guru. dengan menempatkan setiap lulusan sarjana dan diploma empat untuk menjadi calon guru, maka guru dan dosen telah memberikan jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap lulusan sarjana dan diploma empat baik kependidikan maupun nonkependidikan. prinsip keadilan memberikan akses atau kesempatan yang sama kepada lulusan sarjana dan diploma empat baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk menjadi calon guru dan berproses menjadi guru. dengan pemberian akses atau kesempatan yang sama tersebut, masing masing lulusan harus bersaing satu dengan lainnya untuk berprestasi: (a) lulus tes ppg dalam rangka memenuhi persyaratan kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial untuk memperoleh sertifikat pendidik yang menjadi syarat untuk diangkat sebagai guru: (b) lulus tes menjadi calon guru. dalam proses mengikuti ppg tersebut, kedua kelompok baik lulusan kependidikan maupun nonkependidikan mendapatkan perlakuan yang berbeda berkenaan dengan materi pendidikan profesi. bagi lulusan sarjana dan diploma empat kependidikan akan mendapatkan perlakuan bagi pemenuhan kompetensi profesional berupa pendalaman dan keluasan keilmuan yang akan menjadi bidang tugasnya. sebaliknya lulusan sarjana atau diploma empat nonkependidikan akan mendapatkan perlakuan bagi pemenuhan kompetensi pedagogi samping kompetensi kepribadian dan sosial. dengan perbedaan perlakuan tersebut berupa perbedaan tekanan kompetensi yang diberikan, kedua kelompok lulusan tersebut akan mencapai persamaan kondisi yaitu sama sama memiliki (empat) kompetensi yang diwajibkan bagi seseorang untuk dapat diangkat menjadi guru. prinsip kepastian hukum dengan menentukan persyaratan yang jelas, tidak multitafsir, dan konsisten yang harus dipenuhi bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat untuk menjadi calon guru dan untuk diangkat menjadi guru. dengan prinsip kepastian hukum berkaitan dengan ketentuan persyaratan menjadi guru tersebut terdapat jaminan bahwa peserta didik memperoleh jaminan akan diajar oleh guru yang sudah memiliki kompetensi pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. dengan kandungan prinsip hukum dalam ketentuan persyaratan menjadi guru sebagaimana diutarakan atas, maka ketentuan dan guru dan dosen tidak mengandung pertentangan (inkonsistensi) dengan: prinsip pemberian jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat sebagaimana dijamin dalam uud prinsip jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap lulusan berkenaan dengan persyaratan menjadi calon guru dan guru sebagaimana ditentukan dalam uud prinsip perlakuan khusus untuk mencapai persamaan bagi setiap lulusan sarjana dan diploma empat kependidikan atau non kependidikan berkenaan dengan bidang kompetensi yang masih wajib dipenuhi untuk menjadi guru sebagaimana ditentukan dalam uud sebaliknya, ketentuan sampai dengan guru dan dosen justru harus ditempatkan sebagai penjabaran yang memperkuat prinsip prinsip hukum yang terdapat dalam (tiga) uud tersebut. berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat bahwa: kompetensi guru diperoleh melalui ppg:, kesempatan yang terbuka bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti ppg tidak dapat diartikan sebagai suatu perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, ketidakadilan, atau diskriminasi. tanggapan pemerintah atas keterangan ahli dari para pemohon bahwa dalam persidangan tanggal november mahkamah konstitusi para pemohon mengajukan ahli yaitu prof. gempur santoso yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak semua sarjana bisa menjadi guru kecuali sarjana yang diawali dari sekolah guru pendidikan. pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli dari para pemohon karenarlu ada pengadaan guru melalui jalur lulusan perguruan tinggi non lpt. hal ini bersesuaian dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah yaitu prof. dr. fried mangunsong, ed., psikolog., guru besar universitas indonesia, sebagai ahli memberikan keterangan bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menjadi seorang guru tidak melihat latar belakang pendidikan dari mana dia berasal namun faktor terpenting adalah penguasaan bidang ilmu atau materi, motivasi menjadi guru, komitmen, dan kemauan untuk terus menerus belajar melengkapi apa yang sudah dimiliki menjadi sangat penting. hal ini diterapkan beberapa negara maju bidang pendidikan. vi. kesimpulan berdasarkan keterangan pemerintah atas, dan dengan memperhatikan permohonan para pemohon, keterangan dpr, keterangan ahli pemohon, keterangan ahli dan saksi pemerintah, pemerintah berkesimpulan bahwa: para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). permohonan pengujian guru dan dosen terhadap uud yang diajukan oleh para pemohon merupakan pengujian terhadap yang sama (ne bis idem) sesuai putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv guru dan dosen mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, dantersebut sudah jelas dan tegas sehingga memberikan kepastian hukum bagi kualifikasi akademik yang harus dimiliki sesorang untuk dapat diangkat menjadi guru (tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir). kompetensi guru diperoleh melalui ppg. dan kesempatan yang terbuka tersebut tidak dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, ketidakadilan, atau diskriminasi. pengadaan guru dengan latar belakang pendidikan nonkependidikan sudah dilaksanakan sejak tahun dengan mengikuti program akta empat iv) selama satu tahun.ngadaan guru melalui jalur lulusan kependidikan dan non kependidikan akan saling melengkapi kebutuhan guru yang profesional. guru dan dosen memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara yang memiliki kualifikasi akademik untuk dapat keterangan dpr). guru dan dosen tidak bertentangan dengan dan uud vii. petitguru dan dosenegara kesatuan republik indonesia tahun menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, pemerintah mengajukan saksi dan ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal januari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi saksi h.a. mahoni rodi saksi sebagai tim penyusun undang undang guru dan dosen, draft ruu guru berubah total dari semula hanya untuk kepentingan guru negeri dan aspek kesejahteraan guru saja, maka ruu guru menjadi sistemik, mulai dari persiapan pengadaan guru yang meliputi pendidikan akademik, termasuk pendidikan sertifikasi, pembinaan, peningkatan karir fungsional maupun struktural. hal ini menjadi jawaban atas dilarangnya guru menjadi penjabat struktural ketika itu. samping pertimbangan filosofis, struktur ruu guru lebih banyak mempertimbangkan aspek sosiologis, yakni kenyataan yang terjadi masyarakat indonesia yang beragam atau majemuk, secara geografis, keragaman masyarakat tinggal daerah terpencil, daerah pedesaan, daerah perkotaan dan lain lain. para pengamat atau akademisi memang telah mempertimbangkan pendapatnya agar undang undang guru setelah diperlakukan harus sesuai dengan realitas, sehingga keberlakuannya tidak sia sia, aspek filosofis tidak seluruhnya dipertimbangkan, jika tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat indonesia saat ini. misalkan secara filosofis, sertifikasi guru harus dilakukan oleh organisasi profesi daripada dokter baik yang tergabung dalam idi atau rumah sakit. namun kenyataannya organisasi profesi guru pada saat itu belum memiliki institusi dan infrastruktur yang lengkap dalam mensertifikasi guru, guru dan dosen telah menghindarkan, saksi dari kegiatan yang melanggar hukum. bmp bersama koordinator telah melakukan penataan, pengadaan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja para guru dengan program kerja yang diatur oleh peraturan perundang undangan bawah guru dan dosen. termasuk tuntutan profesionalisme, baik nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pendidikan seperti iso dan lain sebagainya. added lima riyanto saksi adalah sarjana kehutanan ipb, yang bekerja sebagai guru smp jakarta, saksi menyadari untuk menjadi seorang pendidik harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, sosial, kepribadian, dan profesional, saksi selalu berusaha agar diberi kesempatan untuk mengikuti workshop atau seminar yang berhubungan dalam pengembangan profesi. dan pada saat ini, saksi sedang menempuh program pascasarjana hamka, tahun saksi lulus sertifikasi guru, dimana dalam mengikuti sertifikasi melalui tes dimana awalnya harus mengikuti ujian kompetensi awal, kemudian mengikuti program diklat, dan sampai saat ini, ilmu yang dimiliki saksi belum cukup, sehingga saksi selalu untuk mengembangkan kemampuan bidang pendidikan dan menjadi guru yang profesional. sugeng tamtama putra saksi tamatan dari fakultas pipa jurusan fisika, universitas brawijaya malang, saksi mengajar sejak tahun dan sampai saat ini bertugas smp jakarta, selama tahun mengajar, saksi tidak menemukan permasalahan apapun jika dikaitkan dengan kualifikasi yang mana saksi merupakan sarjana non kependidikan dan saksi merasakan dengan rekan rekan sesama guru yang baik dari kependidikan maupun non kependidikan, saling bekerja sama dan saling bertukar informasi mengenai hal hal yang digunakan untuk keberhasilan dari proses pembelajaran sekolah: agustin prabarini saksi tamat d lll jurusan seni musik institut seni indonesia, dan karena sertifikasi mewajibkan guru harus lulus maka saksi kuliah universitas veteran bangun nusantara sukoharjo, lulus tahun saksi mengajar musik smk negeri surakarta, saksi sebagai pengajar smk adalah lulusan perguruan tinggi seni atau non kependidikan, karena belum banyak perguruan tinggi kependidikan atau lpt yang memiliki jurusan sesuai dengan kebutuhan pengajar smk surakarta dan smk seni person bukan seluruh indonesia. use munawar saksi sebagai guru atau staf guru smk negeri pacet, cianjur: saksi tamatan non kependidikan universitas siliwangi, jurusan pertanian, selama mengajar smk negeri pacet, cianjur, saksi memperoleh prestasi diantaranya membimbing smk menjadi juara tingkat nasional yang diadakan oleh kemendiknas lks khususnya bidang produktif dan membimbing karya ilmiah yang tidak dibimbing oleh guru non lpt selain daripada osen: guru guru dari non kependidikan, spesialnya lebih tinggi, tinggal dipoles dengan pedagogisnya. saksi menjadi guru yang pns hal tersebut merupakan hasil seleksi murni dan bersaing, dan semata mata tidak langsung menjadi guru tetapi mengikuti program profesi guru, yang dilaksanakan oleh lpt. samin saksi dari smp jakarta yang mana smp ada orang sebagai guru yang semuanya tidak dari lpt. ada orang guru yang tidak yang tidak dari lpt tetapi telah diangkat menjadi pns sedangkan yang lainnya menjadi tenaga honorer, untuk membina anak anak yaitu osn masih melibatkan beberapa teman dari non lpt, bahkan sering mengajak teman teman dari akademisi dari untuk membina anak anak. untuk mencapai prestasi dari anak anak ada beberapa materi yang tidak bisa dipenuhi dari lpt sehingga harus direkrut dari luar lpt. ahli pemerintah nurhasan ismail membaca janganlah terlalu parsial, harus dipahami secara utuh, harus ditempatkan secara utuh, dan dipahami secara komprehensif sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi guru. hal itu berarti harus dibaca secara utuh sebagai bagian dari sampai yang merupakan persyaratan untuk dapat menjadi guru, dalam undang undang tahun ada persyaratan untuk menjadi guru yaitu kualifikasi akademiundang undang nomor tahun membuka peluang untuk menjadi guru dari lulusan kependidikan dan non kependidikan karena bahwa lulusan maupun kependidikan ataupun non kependidikan sama sama belum siap menjadi guru, adanya fakta sosiologis yang selama ini sudah dijalankan pemerintah untuk selalu mengangkat guru dari lulusan lulusan maupun d iv yang non kependidikan yang disatu sisi diperlukan dalam rangka untuk pemerataan ketersediaan guru seluruh pelosok tanah air, bidang keilmuan ilmuan tertentu tidak mungkin dipenuhi oleh lulusan d iv: bahwa secara kontekstual dan secara komprehensif ketentuan ketentuan yang ada dalam sampai dengan undang undang nomor tahun adalah prinsip persamaan menempatkan semua lulusan dan d iv baik kependidikan maupun non kependidikan untuk sama sama diangkat menjadi calon guru, dan prinsip keadilan yang memberikan akses dan kesempatan kepada semua lulusan dan d iv baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk menjadi guru tetapi harus bersaing: dan adanya prinsip kepastian hukum dengan menempatkan menentukan persyaratan yang jelas, yang tidak multitafsir, dan konsisten yang harus dipenuhi bagi setiap lulusan atau d iv, baik kependidikan maupun nonkependidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang guru. fried mangunsong bahwa metode dan strategi pengajaran yang merupakan kekuatan dan pengetahuan yang utama major study yang membekali lulusan dari bidang kependidikan memang menjadi hal yang perhitungan. tetapi kemudian karakter kepribadian yang perlu terus menerus dikembangkan, mereka yang yang masih muda yang menjadi guru baru maupun mereka yang sudah lama terus menerus harus menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga bagaimana pengembangan anak dan juga perilakunya, dan juga yang dikatakan metode pengajaran yang terus menerus dapat dipelajari melalui lpt ataupun melalui pendidikan profesi guru dan dosen, maupun sertifikasi guru dan dosen yang terus menerus dilakukan, bahwa faktor terpenting adalah penguasaan bidang ilmu atau materi dan motivasi menjadi guru. jadi dapat dilihat tidak hanya latar belakang darimana yang bersangkutan berasal, tetapi komitmen, motivasi, dan kemauan untuk terus menerus belajar memperlengkapi apa yang sudah dimiliki menjadi sangat pentingdan telah mengajukan keterangan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah tanggal januari yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan guru dan doseguru dan dosen yang berbunyi sebagai berikutguru dan dosen menurut pendapat para pemohon bertentangan dengguru yang profesional. bahwa profesional seorang guru sudah ditegaskan dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan,profesionalitas seperti atas dicapai melalui cara cara instan. bahwa, undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen khusunya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat memberikan peluang kepada sarjana non kependidikan bisa menjadi guru menjadi ancaman yang serius bagi semua sarjana kependidikan. sebab kuliah tahun menjadi sia sia karena harus bersaing dengan sarjana non kependidikan yang sejak awal tidak dicetak menjadi seorang guru. bahwa, para pemohon tidak keberatan bersaing dengan sarjana non kependidikan asalkan persaingan guo dilakukan secara fair dan konsisten. artinya siapapun yang ingin menjadi guru dari latar belakang sarjana non kependidikan harus menempuh kuliah dulu lpt mengambil mata kuliah yang belum pernah diajarkan universitas non kependidikan sesuai jumlah total sks mata kuliah tersebut. bahwa, dengan adanya ketentuan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosen khususnya pendidikan sarjana atau program diploma empat .ru dan dosen para pemohon beranggapan ketentuan guru dan dosen telah melanggar atau merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa guru dan dosen, frase "para pemohon berpendapat. bahwa guru dan dosen khususnya frase "pendidikan sarjana atau program diploma empat jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. bahwa dengan tidak adatelah melanggar uudguru dan dosen frase "pendidikan sarjana atau program diploma empat telahrasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pemohon dan jelas ada perlakuan istimewa terhadap sarjana non kependidikan dalam masuk ppg. harusnya sarjana non kependidikan yang mau ikut ppg diharuskan kuliah lagi lpt dan hanya mengambil mata kuliah yang belum diajarkan kampus non kependidikan. bahwa guru dan dosen frase "pendidikan sarjana atau program diploma empat mencerminkan peroleh karenanya menurut pendapat para pemohon guru dan dosen khususnya frase "pendidikan sarjana atau program diploma empat bertentangan dengan dguru dan dosen terhadap permohonan para pemohon, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa filosofi dasar pembentukan guru dan dosenberbunyiprofesi guru dan dosen. bahwa, pembentuk undang undang telah memberikan kerangka landasan hukum melalui huruf huruf huruf dan huruf guru dan dosen, untukyang selama ini secara resmi sudah diberikan status profesi dan bersertifikatkepada misalnya akuntan, dokter, notaris, pengacara, apoteker, psikolog yangpendidikan tambahan atas s1. bahwa dalam huruf huruf huruf dan huruf guru dan dosen, mengatur guru dan dosen harus memiliki: kualifikasi tertentu,sertifikat pendidikan, guru dan dosen harus memiliki sertifikat pendidik. bahwa terkait dengan pokok permohonan guo, maka guru dan dosen telah mengatur secara tegasoleh karenanya guru sebagai tenaga profesional tertentu. bahwa ketentuan guru dan dosen adalah merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan kualifikasi akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu semua guru (tanpa diskriminasi) ditetapkan persyaratan atau kualifikasi minimal atau d4. ketentuan guo rumusan normalnya sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan penafsiran lain atau dengan kata lain tidak memiliki makna ganda yang dapat menimbulkan multi tafsir. sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatur mengenai jalur pengadaan guru dengan latar belakangsarjana atau diploma empat kependidikan dan sarjana atau diploma empat non kependidikan, melainkan hanya mengatur mengenai kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh calon guru, yaituberpendidikan sarjana (s atau diploma empat (d iv). bahwa norma ketentuan guo juga tidak akan menghalang halangi atau berpotensi menghalangi atau mengurangi hak para pemohon yang saat ini berstatus mahasiswa lpt lembaga pendidikan tenaga kependidikan) untuk berprofesi sebagai guru. bahwa disamping wajib memenuhi persyaratan kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam guo, guru juga wajib memliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dankompetensi keprofesionalan yang diperoleh melalui pendidikan profesi. bahwa pendidikan profesi guru dapat diikuti, baik olehsarjana atau diploma empatkependidikan (lulusan lembaga pendidikan tenaga kependidikan) maupunsarjana atau diploma empat nonkependidikan. terdapat legal ratio konstitusional yang beralasan untuk membuka kesempatan bagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan mengikuti pendidikan profesi guru, yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memiliki kualifikasi akademik untuk dapat . dengan demikian, terbukanya jalanbagi sarjana atau diploma empat nonkependidikan untuk mengikuti pendidikan profesi guruendidikan profesi guru. hal tersebut tentunya sejalan dengan nilai konstitusi sebagaimana tercantum dalam dan uud berdasarkan uraian diatas sudah sangat jelas, bahwa ketentuan guru dan dosen, tidak bertentangan dengan uud karena guobahwa terkait dengan ketentuan guru dan dosen mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu iv dalam pertimbangan hukumnya halaman menyatakan,guru dan dosen ditolak untukguru dan dosen tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan guru dan dosen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pemerintah telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamahsepanjang frasa pendidikan sarjana atau program diploma empmohon pengujian konstitusionalitas undang undang cast sepanjang frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat terhadap dan uud oleh karena itu menurut mahkamahguru dan dosen bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia bahwa, nyatakan jika guo telah memberikan ketidakpastian hukumtentang guru dan dosen8j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan sebagai warga negara indonesia yang kuliah lembaga pendidikan tenaga kependidikan lpt) dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya guo, karena frasa, pendidikan sarjana atau program diploma empat ditafsirkan bahwa semua sarjana atau program diploma empat dapat menjadi guru, padahal seharusnya dimaknsehingga hak konstitusional para pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan diivide uud 1945j dirugikan: menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada mk, dihubungkan dengan putusan putusan mahkamah sebelumnya serta dalil dalil para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang kuliah lpt, menurut mahkamah para pemohon prima facen ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusionalnya seperti yang dikalikan tidak akan atau, bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan guo dan para pemohon prima face mempunyabahwa pada pokoknya permohonan para pemohon adalah supaya frasa, pendidikan sarjana atau program diploma empat" dalam dinyatakan bertentangan dengan dan uud dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali kalau dimaknai sebagyang berarti selain sarjana kependidikan atau program diploma empat kependidikan, tidak boleh menjadi guru, i3. menimbang, bahwa uud yang oleh para pemohon dijadikan salah satu dasar pengujian dalam permohonan guotersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menjadi guru, bukan hanya mereka yang kuliah lpt, asalkan memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dapat diangkat menjadi guru, i3. menimbang, bahwa uud yang juga sebagai dasar pengujian dalam permohonan guota setiap orang menunjukkan bahwa perlakuan yang sama hadapan hukum, tidak hanya dikhususkan kepada mereka yang tamatan lpt. setiap orang boleh diangkat menjadi guru, atau pekerjaan apa saja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan asal memenuhi syarat syarat yang ditentukan. hal itu berarti bahwa selain persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, juga perlakuan yang sama hadapan hukum: i3. menimbang, bahwa sebagai dasar pengujian ketiga dalam permohonan guo adalah3. menimbang dari frasa, tiap tiap warga negara , frasa, setiap orang , dan frasa, setiap orang yang terdapat pada awal dan uud yang menjadi dasar pengujian konstitusional permohonan para pemohon, memang merupakan jaminan persamaan kedudukan hadapan hukum dan larangan membeda bedakan orang, asal syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dipenuhi oleh seseorang. namun demikian, secara khusus, uud tersebut merupakan yang mengatur mengenai hak untuk memperoleh manfaat dari program afirmatif bagi warga negara tertentu yang mengalami ketertinggalan dalam menikmati hak hak konstitusional pada umumnya. program afirmatif tersebut dimaksudkan supaya yang bersangkutan dapat memperoleh kemajuan yang sejajar dengan warga negara yang lain, sehingga mempunyai kesempatan yang sama. dengan demikian, maka menjadikan uud sebagai dasar pengujian oleh para pemohon yang keadaannya tidak sebagaimana dimaksud dalam tersebut, menurut mahkamah, tidak relevan, i3. menimbang, bahwa untuk dapat diangkat menjadi guru, telah menentukan beberapa syarat yang tercantum dalam dan yang:menurut mahkamah, seseorang yang bukan lulusan lpt tidak secara serta merta dapat menjadi guru jika tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana tersebut atas. dengan demikian, posisi antara lulusan lpt dan non lpt telah ekuivalen terkait dengan syarat syarat tersebut, sehingga tidak terdapat perlakuan yang berbeda yang bertentangan dengan konstitusi: i3. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas, menurut mahkamah dalil dalil permohonan paramaria farida indrawi ttd. ttd. anwar usman akil mochtar ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan pokok permohonan undang undang nomor tahun tentang guru dan dosensarjana atau program diploma empat:lanjutnya uud berbunyimenjadi seorang guru adalah panggilan dari hati, sebab mengajar bukanlah mengejar harta. belum ada ceritanya ingin kaya lalu jadi guru. maka orang yang kuliah lpt lembaga pendidikan tenaga kependidikan) tentu pertimbangannya bukan karena bayaran. tetapi terlebih soal panggilan hati nurani. hal ini sudah ditegaskan dalam undang undang nomor tahun yang menyatakan:cc.:bahwa, berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun jelas sekali disebutkan jika profesi guru dan dosen adalah merupakan bidang pekerjaan khusus, oleh karenanya sudah dapat dipastikan jika syarat untuk bisa menjadi seorang guru, adalah mutlak dibutuhkan keahlian khusus, dimana keahlian khusus ini tidak mungkin dapatkan perkuliahan non lpt lembaga pendidikan tenaga kependidikan). bahwa undang undang nomor tahun frasa ketidakjelasan frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat" mengakibatkan kementrian pendidikan memberikan tafsir sendiri, bahwa sarjana non kependidikan boleh menjadi guru. bahwa . bakat, minat dan panggilan jiwa tentu tidak muncul secara tiba tiba, hal ini sebuah proses panjang. bahwa menurut para pemohon, mahasiswa yang kuliah lpt, setiap harinya berkecimpung dengan mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan, sehingga secara kultur dan psikologi mahasiswa lpt sudah benar benar menyatu jiwanya sebagai proses menjadi seorang guru. sementara perguruan tinggi non lpt tidak ada kultur dan idealisme menjadi seorang guru. jadi wajar jika para pemohon menganggap frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat dalam undang undang nomor tahun harus dimaknai sebagai lulusan sarjana atau program diploma kependidikan. bahwa, uud telahundang undang nomor tahun khususnya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat'jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada para pemohon. karena sejak awal masuk lpt, memang para pemohon berkeinginan menjadi guru. sementara para pemohon tidak mau masuk perguruan tinggi non lpt sebab tidak ada aturan maupun janji janji dari perguruan tinggi dari non lpt bisa mencetak mahasiswa menjadi guru. bahwa, dengan tidak diberikanjika undang undang nomor tahun telah melanggar uud bahwa undang undang nomor tahun jelas tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemohon. seharusnya adanya kampus lpt memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi lulusannya. meskipun kuota ppg lebih sedikit porsinya tidak sebanding dengan lulusan lpt. tetapi jika kompetisinya masuk ppg hanya dari lulusan lpt tentu persaingannya sangat fair. bahwa undang undang nomor tahun khususnya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empat memberikan peluang sarjana non kependidikan memberikan kesan jika selama ini lulusan lpt gagal dalam mengajar siswa. sehingga harus diberikan peluang mengajar dari universitas non lpt. pertanyaannya kenapa lpt tidak dibubarkan saja jika kualitasnya rendah dibanding sarjana non lpt. bahwa, jika kualitas lulusan lpt dianggap belum maksimal kualitasnya, kenapa tidak dievaluasi agar nantinya lulusan lpt benar benar mampu mencetak anak anak bangsa yang cerdas. bahwa, pembuat undang undang tidak memahami makna profesionalisme dalam bekerja, sebuah profesi tentu tidak bisa dicetak secara tergesa gesa. apalagi profesi guru membutuhkan dedikasi yang sangat tinggi. maka harus dimulai dari panggilan jiwa dan digodok dengan mata kuliah khusus kependidikan. untuk mencetak seorang dokter tidak bisa dari non fakultas kedokteran, dari fakultas hukum maupun ekonomi ikut ujian menjadi dokter tidak diperbolehkan. meskipun ada beberapa mata kuliah dasar dari fakultas kedokteran dan fakultas hukum dan ekonomi ada yang sama. tetapi tidak ada aturan yang memudahkan memperbolehkan fakultas selain kedokteran boleh ikut ujian kedokteran asalkan ikut matrikulasi. hal ini jelas undang undang nomor tahun khususnya frasa pendidikan sarjana atau program diploma empatbagi mahasiswa fakultas kedokteran dijamin bisa menjadi dokter asalkan mengikuti semua prosedur perkuliahan dan lulus ujian. begitupun,jumlah lpt baik negeri dan swasta indonesia jumlahnya sudah

kj) ng manseptember dari anas bikin nyak syech yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada baru yusuf, s.h., syamsul bahri, s.h., ibrahim martian, s.h., dan ilham zahra, s.h.ii perihal permohonan pengujian konstitusionalitas hurufidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal oktober yang dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, bahwa mahkamah telah menerima surat permohonan pencabutan permohonan nomor puu xi1 bertanggal oktober dari pemohon melalui faksimili pada tanggal oktober bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim, tanggal oktober telah, menyatakan: mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon, permohonan nomor puu xii perihalterialis akbar, maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, anwar usman, dan santoria farida indrawi, ahmad fadli semadi, anwar usman, dan santo, masing masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh rizki amalia sebagai panitehamdan kolera anggota anggota, ttd ttd arief hid wahiduddin adams ttd ttd muhammad alim maria farida indrawi ttd ttd ahmad fadli semadi anwar usman ttdr. agustin najamudin pekerjaan gubernur provinsi bengkulu non aktif) alamat jalan indra saya nomor kelurahan citra, kecamatan teluk segara, kota bengkulu. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada prof. yusril iha mahendra, s.h., sc., hid akhyar, s.h., mansur munir, s.h., dan ode haris, s.h., yang semuanya adalah advokat pada kantor hukum iha and iha law firm, beralamat gedung citra graha lantai jalan gatot subroto kav kuningan,baca keterangan tertulis pemerintah: mendengar dan membaca keterangan ahli dari pemohon, memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan olehrdaftar pada tanggal agustus dengan registrasi perkara nomor puu ix yang telah diperbaiki dengan perbaikan pertama, diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september dan perbaikan kedua, diterima kepaniteraan pada tanggal oktobernguji dan kurap terhadap dan uud adapun yang dimohonkan untuk diuji itu berbunyi terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas . sedangkan kurap. adapun uudbukanlah putusan bebas murni telah mengajukan kasasi mahkamah agung, dengan menyambungkan ketentuan dan kurap. sementara, baik dalam literatur hukum, artikel, tulisan berbagai situs internet, perdebatan akademik dan politik berbagai forum, menunjukkan adanya berbagai pendapat dan penafsiran yang saling bertentangan dalam memahami ketentuan dan kurap itu. perdebatan perdebatan politik dan akademis boleh saja berlangsung dengan bebas, namun nasib warganegara yang nyata nyata secara faktual dan spesifik dirugikan oleh keanekaragaman penafsiran itu tidak boleh terus dibiarkan dalam rangka menegakkan kehidupan bernegara yang konstitusional, yang menjadi salah satu tugas dan kewenangan mahkamah konstitusi untuk menjaganya dan memeliharanya, bahwa secara lebih tegas dan konkret, pemohon dengan ini mengemukakan bahwa sebelum dan pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon menyandang status sebagai terdakwa dalam perkara pidana dengan dakwaan korupsi dan telah diadili oleh pengadilan negeri jakarta pusat, dan telah diputus bebas oleh pengadilan tersebut dengan putusan nomor pid.b pn.jkt.pst, tanggal mei yang amar putusannya mengatakan sebagai berikut: menyatakan terdakwa ir. agustin nazaruddin bin haryono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primaire dan subsidi: membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum, menyatakan memulihkan hak terdakwa dan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya: bahwa berdasarkan amar putusan pengadilan negeri sebagaimana dikucilkan dalam angka atas, seharusnya perkara yang dihadapi pemohon telah selesai, karena berdasarkan ketentuan kurap, pemohon maupun jaksa penuntut umum tidak dapat mengajukan permohonan banding atas putusan dimaksud, dan seandainya putusan itu diberikan oleh pengadilan tinggi, maka putusan itu juga tidak dapat dimohonkan kasasi sebagaimana diatur dalam kurap: bahwa karena terdapatnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap dan kurap, dalam kasus yang dihadapi pemohon, jaksa tidak melakukan banding yang memang tidak dibolehkan oleh kurap, namun langsung mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri jakarta pusat tersebut bukti tindakan penuntut umum itu, menurut pendapat pemohon, nyata nyata melanggar ketentuan dan kurap, sehingga telah merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yakni hak untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. akibat keanekaragaman penafsiran atas dan kurap itu. penuntut umum, dengan mengikuti salah satu penafsiran, telah mengajukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan jakarta pusat atas dakwaan yang ditujukan kepada pemohon. tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum itu, jelas jelas telah merugikan hak konstitusional pemohon yang memiliki jaminan adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh uud bahwa akibat keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap dan kurap dimaksud, hak konstitusional pemohon benar benar secara aktual dan spesifik telah terjadi dengan adanya upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. pemohon bukan saja seharusnya telah menikmati kebebasan dengan putusan pengadilan negeri tersebut, namun juga seharusnya dalam jangka waktu paling lambat hari sudah harus diaktifkan kembali dalam jabatan semula dari pemberhentian sementara sebagai gubernur provinsi bengkulu, sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: bahwa secara nyata, pemohon telah menerima kelas pemberitahuan kasasi oleh pengadilan negeri jakarta pusat nomor kas. pid pn. jkt. pst pada tanggal juni yang membuktikan bahwa penuntut umum telah mengajukan permohonan kasasi atas putusan bebas pengadilan negeri jakarta pusat yang membebaskan pemohon bukti pengajuan kasasi ini, bukan disebabkan oleh ketidakjelasan rumusan norma dalam kurap, melainkan karena penuntut umum mengikuti salah satu pendapat dan penafsiran terhadap dan kurap, sedang penafsiran tersebut menurut hemat pemohon, nyata nyata telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimananegara republik indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuk mendapat jaminan dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud dengan berlakunya dan kurap, hak hak konstitusional pemohon itu sebenarnya telah terjamin. namun karena munculnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap dan kurapadanya putusan mahkamah konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional pemohon diharapkan tidak dan tidak lagi akan terjadi. ii. argumen konstitusional bahwa keanekaragaman pendapat dan penafsiran terhadap dan kurap adalah bertentangan dengan dan 28d uud bahwa kurap dalam mengatur putusan pengadilan pidana hanya mengenal tiga macam putusan, yakni (a) diputus bebas (b) diputus lepas dari segala tuntutan hukum" dan menjatuhkan pidana terdakwa diputus bebas (vriijspraak) apabila kesalahan atau perbuatan yang dibawakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan . sementara terdakwa diputus lepas dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) . selain tiga macam putusan itu, kurap tidak mengenal jenis putusan lainnya. juga tidak terdapat pembagian dalam kategori kategori tertentu terhadap ketiga jenis putusan itu, bahwa kurap mengatakankurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat . penjelasan atas ini mengatakan cukup jelas . sementara ketentuan kurap meng . penjelasan atas ini mengatakan cukup jelas , bahwa berdasarkan ketentuan dan kurap sebagaimana dikemukakan dalam angka dan angka atas, jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, baik jaksa maupun terdakwa sama sama tidak diperbolehkan mengajukan naik banding, apabila diputus oleh pengadilan tingkat pertama. paralel dengan itu, baik jaksa maupun terdakwa juga tidak diperbolehkan memohon kasasi terhadap putusan bebas oleh pengadilan tingkat kedua. norma yang dimuat dalam kedua tersebut telah memenuhi asas lex certa dan asas lex cetera atau yang dalam hukum islam disebut sebagai bersifat gat' (tegas dan tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks ) dan tidak bersifat zhang? (norma yang mengandung berbagai arti, sehingga dapat ditafsirkan beraneka ragam): bahwa demi tegaknya negara hukum dan terjaminnya kepastian hukum yang adil, ketentuan dan kurap atas sebenarnya sudah tidak memerlukan penafsiran lagi. rumusan norma dalam kedua itu juga sudah lengkap, sehingga tidak tidak ditemukan adanya kekurangan yang perlu diisi dengan norma hukum yang baru untuk melengkapinya atau untuk mengisi kekurangan tersebut, misalnya melalui penafsiran dan yurisprudensi. pada hemat pemohon, dan kurap adalah sejalan dengan asas negara hukum, khususnya due process law' dan asas kepastian hukum yang adil dalam negara hukum, dan hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dirumuskan dalam norma konstitusi, yakni dan uud bahwa pemohon berkeyakinan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tidaklah dapat dilakukan banding adalah sesuatu yang wajar dan adil. pada tingkat pemeriksaan inilah, jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan negara secara langsung berhadapan muka dengan muka dengan terdakwa muka sidang pengadilan. keterangan saksi, keterangan ahli dan semua alat bukti yang lain dikemukakan dan diungkapkan dalam sidang. hakim berhadapan langsung dengan terdakwa dan para saksi, sehingga dengan demikian, hakim dapat menggunakan hati nuraninya untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya petunjuk dan membentuk suatu keyakinan, apakah berdasarkan alat alat bukti yang diungkapkan muka sidang, terdakwa bersalah atau tidak. putusan pengadilan pada tingkat ini, jika memutuskan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan apa yang dituduhkan adalah jauh lebih meyakinkan pemohon daripada pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, ketika majelis hakim tidak berhadapan langsung dengan terdakwa, saksi dan ahli dan menilai alat alat bukti lainnya secara langsung, melainkan hanya memeriksa berkas berkas perkara yang direkam oleh panitera, yang bukan mustahil telah kehilangan nuansa ekspresinya dibandingkan dengan berhadapan langsung dengan perkara muka persidangan. karena itu, pemohon berpendapat adalah sesuai dengan due process law' dan jaminan kepastian hukum yang adil, apabila dan kurap dihadapkan dengan dan uud bahwa kurap yang disahkan pada tanggal desember dan ketika itu dianggap sebagai karya agung bangsa indonesia belakangan ternyata menimbulkan berbagai masalah yang kompleks dan tidak sesederhana yang dibayangkan semula. terkait dengan dan kurap. gani dekat dan beberapa advokat yang bergabung dengannya mulai mempersoalkan keinginan jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding atas perkara raden ronson natalegawa yang diputus bebas oleh pengadilan negeri jakarta pusat pada tahun dengan membuat tafsiran sendiri, sehingga keadaan ini menimbulkan polemik kalangan akademisi dan praktisi hukum. gani dekat dan para advokat serta akademisi itu menganggap, keinginan jaksa penuntut umum itu bertentangan dengan dan kurap. namun menteri kehakiman masa itu, ali said, membela tafsiran dan keinginan jaksa penuntut umum. pendapat menteri kehakiman ali said itu kemudian ditangkapnya dalam keputusan nomor pw. tahun tanggal desember tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap. dengan demikian, pendapat menteri kehakiman ali said, tidak lagi sekedar pendapat pribadi, tetapi telah menjadi pendapat resmi pemerintah. polemik mengenai hal ini terus berlangsung sampai dengan diajukannya permohonan ini: bahwa menteri kehakiman ali said menafsirkan ketentuan dan kurap itu dengan mengakui bahwa menurut kedua itu terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding. . pemohon tidaklah mempersoalkan kedudukan surat keputusan menteri kehakiman dalam konteks hirarki peraturan perundang undangan dikaitkan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan samasekali tidak bermaksud untuk menguji surat keputusan tersebut terhadap undang undang, yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, melainkan ingin menegaskan bahwa dalam surat keputusan dimaksud, terdapat salah satu versi penafsiran terhadap dan kurap, yang kemudian menimbulkan perdebatan, baik akademik, politik maupun debat dikalangan praktisi hukum, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap dan kurap tersebut, bahwa selanjutnya, menteri kehakiman ali said mengatakan jika kurap) dihubungkan dengan maka jelaslah bahwa terhadap putusan bebas, tanpa melihat apakah putusan bebas itu murni atau tidak murni (benar atau salah), tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. timbul persoalan, bagaimanakah penyelesaiannya, apabila pihak penuntut umum toh memajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan bebas tidak murni atau salah dalam menerapkan hukum? apakah panitera pengadilan negeri wajib mencatat permohonan kasasi tersebut dan mengirimkannya mahkamah agung ataukah dapat menolak, seperti halnya yang tercantum dalam dalam menolak banding? mengingat dalam hal kasasi tidak ada ketentuan, mana panitera boleh menolak permohonan kasasi (jadi beda dengan upaya banding) maka tidak ada alasan hukum bagi panitera pengadilan negeri untuk menolak permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat. maka sebaiknya permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat itu (baik karena sebab apapun) agar panitera pengadilan negeri membuat surat catatan yang bersangkutan dan mengirimkan saja permohonan dan berkas perkaranya mahkamah agung . penafsiran terhadap ketentuan dan kurap yang dibuat oleh menteri kehakiman ini nampak sangatlah ganjil. jadi, memang diakui bahwa pendaftaran permohonan kasasi atas putusan bebas pengadilan negeri memang tidak memenuhi syarat, namun bertahun tahun lamanya tafsiran itu diterima dan dilaksanakan dalam praktik, bahwa penafsiran yang dilakukan oleh menteri kehakiman ali said sebagaimana dikemukakan dalam angka dan angka atas, yakni situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran adalah rumusan yang absurd dan multi tafsir sehingga menghilangkan kepastian hukum terhadap ketentuan dan kurap. namun, berdasarkan situasi politik masa orde baru ketika itu, penafsiran menteri kehakiman ali said itu membawa dampak yang luas. hal ini akan didasarkan kepada yurisprudensi , kata menteri kehakiman ali said. kata kata itu mengisyaratkan bahwa yurisprudensi tentang hal itu, yang didasarkan atas kurap belum pernah ada, sejak kurap disahkan pada tanggal desember bahwa baik herzienne indonesische element hir), elemen indonesia yang diperbaharui rib) maupun undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang berlaku ketika menteri kehakiman ali said mengemukakan pendapat dan penafsirannya, dan kurap, sama sama mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan baik banding maupun kasasi. menurut yahya harahap, sebelum berlakunya kurap memang berkembang praktik pengadilan yang membagi putusan bebas dalam dua kategori yakni putusan bebas mumi dan putusan bebas tidak murni. praktik tersebut berkembang dalam konteks hir, meskipun hukum acara pidana hindia belanda itu tidak pernah mengatur hal itu. bukti namun praktik itu tidak diangkat menjadi norma ketika diumumkannya undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman, sehingga pembagian antara bebas murni dan tidak murni tidak dikenal. mungkin pembentuk undang undang memang tidak menginginkan pembagian seperti itu diangkat menjadi norma hukum positif yang berlaku. undang undang nomor tahun ini dengan tegas menyatakan bahwa terhadap putusan bebas, tidak diperkenankan banding maupun kasasi, tanpa membedakannya antara bebas murni dan bebas tidak murni . ketika kurap disahkan pada tahun ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pokok kekuasaan kehakiman itu diikuti dengan konsisten. bahwa, sebagaimana telah dikemukakan dalam angka atas, andaikata praktik pembagian putusan bebas murni dan tidak murni yang berkembang era hir itu diterima sebagai norma hukum tidak tertulis, maka tentulah pembuat undang undang akan memasukkan praktik itu menjadi norma hukum baik dalam pokok kekuasaan kehakiman maupun dalam kurap, karena corak hukum positif kita yang mengedepankan norma norma hukum yang bersifat tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum. namun hal itu tidak terjadi. dengan demikian, dalam dua produk undang undang yang dirumuskan masa kemerdekaan, kebiasaan pengadilan yang membagi dua macam putusan bebas itu tidaklah dikehendaki untuk diteruskan oleh pembentuk undang undang. hakim sebagai corong undang undang seharusnya mentaati hal ini. putusan bebas adalah putusan bebas dan tidak dapat dibedakan dalam dua kategori bebas murni dan bebas tidak murni: bahwa yurisprudensi yang akan menjadi dasar olehnya kasasi atas putusan bebas sebagaimana dimaksud oleh menteri kehakiman ali said itu, muncul muncul (lima) hari kemudian, dalam putusan kasasi mahkamah agung dalam putusan perkara pidana korupsi dengan terdakwa raden ronson natalegawa, direktur kredit bank bumi daya. pengadilan negeri jakarta pusat membebaskan terdakwa pada tanggal februari karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. setelah putusan itu, jaksa berusaha untuk menerobos ketentuan kurap dan mengajukan permohonan banding pengadilan tinggi jakarta. panitera pengadilan negeri jakarta pusat, menerima pendaftaran banding tersebut, meskipun secara tegas dilarang oleh kurap. pengadilan tinggi jakarta memeriksa permohonan banding ini dan membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta pusat serta menghukum terdakwa dengan hukuman (dua) tahun (enam) bulan penjara. atas putusan pengadilan tinggi jakarta atas, baik jaksa maupun terdakwa sama sama tidak puas. kedua pihak sama sama mengajukan kasasi mahkamah agung. pada tanggal desember (lima) hari setelah terbitnya keputusan menteri kehakiman guo, mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, dan mengadili sendiri perkara tersebut, serta menjatuhkan hukuman penjara (dua) tahun (enam) bulan juga kepada terdakwa. putusan yang bernomor registrasi pid yang dijatuhkan oleh majelis hakim agung yang diketuai oleh andi kanojo sucipto inilah yang kemudian dijadikan yurisprudensi oleh mahkamah agung untuk menerima permohonan kasasi jaksa penuntut umum jpu) atas putusan bebas. dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai oleh andi kanojo sucipto itu mengutip ketentuan kurap yang tidak membolehkan jaksa mengajukan banding atas putusan bebas. meskipun demikian, majelis mengemukakan penafsiran terhadap tersebut dengan mengatakan mengenai dapat tidaknya terhadap putusan bebas dimintakan banding, masih merupakan masalah hukum yang pada tanggal februari itu, yakni saat kitab undang undang hukum acara pidana baru sekitar satu setengah bulan dinyatakan berlaku, masih belum pasti jawabannya, oleh karena itu dalam masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum itu, mahkamah agung menganggap adil apabila apa yang dilakukan jaksa, yakni mengajukan keberatan terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri harus diartikan sebagai ditujukan kepada mahkamah agung . bahwa sukar bagi pemohon untuk memahami penafsiran majelis hakim agung yang dikucilkan dalam angka atas. kurap telah nyata nyata berlaku tanggal desember tidaklah benar dalam masa peralihan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dianggap belum jelas apakah terhadap putusan bebas pengadilan negeri dibolehkan banding atau tidak, karena kurap telah jelas jelas mengatakan bahwa hal itu tidak dibolehkan. lebih sukar lagi dipahami apabila dikatakan bahwa karena ketidakjelasan itu, maka permohonan banding jaksa pengadilan tinggi oleh mahkamah agung dianggap adil untuk diartikan sebagai mengajukan keberatan (kasasi) mahkamah agung. sementara mengajukan keberatan (kasasi) mahkamah agung itu adalah juga tindakan yang tidak dibolehkan oleh ketentuan kurap: bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya, mahkamah agung menyyang mempunyai tugasyang berarti demi melaksanaselanjutnya dikatakan menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang ada, apabil .wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila unsur unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan pengawasannya, meskipun hal itu tidak| bertentangan denganbeda dengan apa yang dirumuskan dalam dua undang undang sebagaimana diuraikan dalam angka atas, uud dengan tegas mengiajukan keberatan kasasi jaksa, mahkamah agung wajib menelitinya, maka atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, mahkamah agung harus menerima permohonan kasasi itu . bahwa pertimbangan hukum mahkamah agung sebagaimana dikemukakan dalam angka atas didasarkan atas kewenangan mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi untuk melakukan pembinaan terhadap peradilan bawahnya. padahal ketentuan kurap bukanlah mengatur tentang kewenangan mahkamah agung melakukan pembinaan dan pengawasan, melainkan mengatur boleh tidaknya penuntut umum atau terdakwa mengajukan permohonan kasasi mahkamah agung terhadap putusan bebas oleh pengadilan bawahnya. tidak seorangpun meragukan kewenangan mahkamah agung untuk memeriksa perkara kasasi, namun persoalannya apakah kedua pihak, yakni penuntut umum dan terdakwa, boleh atau tidak mengajukan permohonan kasasi itu. sehubungan dengan ketentuan yang tegas menyatakan tidak boleh diajukan banding atas putusan bebas, majelis hakim agung dalam pertimbangan hukumnya mengdengan adil, yang berarti demi menjalanbahwa jaksa lebih dahulu mengajukan banding dalam putusan natalegawa, menurut mahkamah agung tidak boleh dianggap bahwa kesempatan untuk mengajukan kasasi menjadi hilang, karena untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil itu, oleh mahkamah agung melalui putusan putusannya dapat diciptakan hukum acara tersendiri guna menampung kekurangan tersebut . membaca pertimbangan ini, majelis hakim agung berdalih bahwa demi untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil kurap seolah olah mempunyai kekurangan yakni memuat ketidak adilan, sehingga yurisprudensi yang diciptakannya dianggap dapat mengisi kekurangan dan sekaligus meniadakan ketidakadilan tersebut. bahwa apa yang menjadi pertimbangan dan sekaligus penafsiran majelis hakim agung yang dipimpin oleh andi kanojo sucipto yang terjadi pada tahun itu, haruslah dikaji ulang dalam konteks perubahan uud setelah tahun dalam konteks perubahan uud dengan konsep check and balances yang melatarbelakangi perubahan perubahan itu, maka suatu pengenyampingan atau peniadaan suatu undang undang melalui yurisprudensi mahkamah agung, betapapun mereka berdalih bahwa norma undang undang itu mengandung kekurangan dan mengandung ketidak adilan, haruslah dikategorikan sebagai tindakan yang inkonstitusional dan melanggar asas pemisahan kekuasaan dan saling kontrol antar lembaga negara yang ingin ditegakkan melalui konsep check and balances' itu. setelah perubahan, uud telah menegaskan bahwa kewenangan untuk membatalkan suatu undang undang jika dianggap bertentangan dengan uud adalah kewenangan mahkamah konstitusi, melalui mekanisme pengujian undang undang. undang undang juga dapat dibatalkan melalui proses legislasi oleh dewan perwakilan rakyat melalui pembahasan bersama untuk memperoleh persetujuan bersama dengan presiden. dengan perubahan uud ini, tidak ada kewenangan apapun bagi mahkamah agung untuk menyambungkan undang undang atau mengadakannya melalui putusan yang dibuatnya dengan menciptakan yurisprudensi. tindakan mahkamah agung seperti itu, setelah perubahan uud dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar uud bahwa kalau terdapat putusan bebas, maka yang paling mungkin berkepentingan untuk mengajukan banding atau kasasi hanyalah jaksa. bagi terdakwa yang telah diputus bebas itu tidaklah ada kepentingannya untuk mengajukan hal itu. dalam kenyataannya, setelah terciptanya yurisprudensi mahkamah agung, jaksa selalu berdalih bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri tidaklah tepat dan salah dalam menerapkan hukum, tidak tepat dan tidak adil, termasuk melampaui kewenangannya, sehingga terkategorikan sebagai putusan bebas yang tidak murni (verkapte vrijspraak). maka, dengan dalih ini, permohonan kasasi akan selalu register oleh panitera pengadilan negeri untuk diteruskan mahkamah agung, dengan menerapkan praktik yang nyata nyata salah selama lebih dari (tiga puluh) tahun lamanya. mahkamah agung kemudian akan meneliti permohonan kasasi tersebut dan akhirnya akan memutuskan apakah putusan bebas yang dimohonkan kasasi itu tergolong bebas murni atau tidak bebas murni . kalau setelah diperiksa disimpulkan bebas murni maka diputuskan ditolak sesuai tafsir mahkamah agung atas dan kurap. sebaliknya, kalau tidak bebas murni kasasi diterima dan kemudian mengadili sendiri perkara yang bersangkutan untuk kemudian meletusnya. bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah caranya mahkamah agung dapat menyimpulkan suatu putusan bebas sebagai bebas murni atau bebas tidak murni adalah pada saat mahkamah agung memeriksa kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum kepadanya. bukan mengkategorikan putusan bebas terbagi dua bebas murni atau bebas tidak murni . itu tidak membolehkan jaksa mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. andaikata ketentuan diikuti dengan konsisten, maka mahkamah agung tidak akan mempunyai kesempatan apapun untuk menilai putusan bebas pengadilan negeri termasuk bebas murni atau bebas tidak murni . penentuan kategori yang justru baru ada pada saat mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi tersebut, sesungguhnya telah menjadikan pemohon kasasi atas putusan bebas dengan dua jenis putusan pengadilan pidana lainnya, yakni putusan menjatuhkan hukuman atau melepaskan dari segala tuntutan hukum. kalau memang demikian keadaannya, maka sia salah pembentuk undang undang merumuskan kurap, karena setiap putusan pidana pengadilan bawah mahkamah agung, apakah bebas, dilepaskan atau dijatuhkan hukuman, akhirnya terhadap semua jenis putusan itu jaksa dapat mengajukan kasasi mahkamah agung. ini nyata nyata menghilangkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi terdakwa, bahwa adanya pembedaan kategori putusan bebas murni dan bebas tidak murni yang akhirnya membolehkan jaksa memohon kasasi atas putusan bebas berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung yang mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum itu jelas jelas telah menghilangkan due process law dan kepastian hukum yang adil dalam norma dan kurap yang sesungguhnya adalah sejalan dengan norma dan uud bahwa dalam teori ilmu hukum, yurisprudensi memang merupakan sumber hukum. yurisprudensi baru dijadikan pegangan apabila norma undang undang positif tidak memberikan pengaturan atau bersifat samar samar. dalam sistem hukum kita, terutama bidang hukum pidana dan acara pidana, yang lebih banyak mengacu kepada sistem hukum eropa kontinental, maka norma hukum tertulis adalah sangat dikedepankan. karena itu, meskipun yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum, namun bukanlah norma hukum sendiri yang setara dengan norma hukum tertulis. karena itu, dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundangan undangan, yurisprudensi tidaklah dicantumkan sebagai bentuk aturan hukum. ketentuan dan kurap bunyinya adalah tegas dan jelas sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi. yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana dikemukakan dalam uraian atas, mempunyai sifat menciptakan norma hukum (regelscheppend), yang dalam praktiknya telah menggeser dan menyambungkan ketentuan dan kurap. dengan demikian, menciptakan yurisprudensi seperti itu adalah bertentangan dengan uud bahwa pendapat dan penafsiran majelis hakim agung yang diketuai oleh andi kanojo sucipto terhadap dan kurap tahun itu, mendapat dukungan oleh semua jaksa agung sampai zaman jaksa agung brief arief sekarang ini. dalam rapat kerja dengan komisi ill dpr tanggal juli jaksa agung brief merujuk kepada surat keputusan menteri kehakiman nomor pw. tahun tentang pedoman pelaksanaan kurap tanggal desember dan merujuk pada yurisprudensi mahkamah agung dalam kasus raden ronson natalegawa tanggal desember sebagaimana yang telah dibahas dalam angka angka atas. pendapat jaksa agung ini menimbulkan perdebatan sengit dengan beberapa anggota komisi iii dpr antara lain ahmad yani, factory hamzah dan ketua komisi iii dpr benny harman. pada intinya, semua anggota komisi iii itu menentang pendapat jaksa agung brief, yang menilai bahwa penafsiran terhadap dan kurap itu telah menghilangkan asas kepastian hukum. rapat kerja dpr dan jaksa agung itu berakhir dengan deadlock, karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan dalam memahami makna dan kurap. komisi iii dpr berkeras pada pendirian bahwa jaksa tidak diperkenankan melakukan kasasi atas putusan bebas, sementara jaksa agung tetap mempertahankan pendirian bahwa hal itu boleh dilakukan berdasarkan yurisprudensi, bukti bahwa jaksa agung brief arief ketika mempertahankan pendapatnya bahwa terhadap putusan bebas yang tidak murni telah bertanya kepada anggota komisi iii dpr, bahwa bagaimana jika ada seseorang yang melakukan pembunuhan sadis, tetapi kemudian dibebaskan oleh pengadilan negeri, apakah jaksa tidak boleh banding? pertanyaan jaksa agung brief arief sepintas menarik, karena bagi orang awam nampak masuk akal karena tidaklah adil dan tidaklah masuk akal kalau jaksa tidak boleh banding atau langsung kasasi kalau ada pembunuh sadis dibebaskan oleh pengadilan negeri, sehingga hilangkan kesempatan untuk menghukum pembunuh sadis itu. namun persoalannya, apakah benar dia pembunuh sadis seperti dikatakan oleh jaksa agung brief, kalau ternyata pengadilan negeri memeriksa perkara tersebut, ternyata tidak menemukan bukti bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan sadis itu sebagaimana didakwa jaksa penuntut umum. dibebaskannya terdakwa oleh pengadilan, menunjukkan kegagalan jaksa penuntut umum membuktikan dakwahnya, yang bermakna bahwa dakwaan itu tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang sah dan meyakinkan. argumentasi jaksa agung brief itu memang menjadi pertanyaan bagi pemohon mengenai tugas jaksa sebagai penuntut umum. apakah jaksa penuntut umum mau menegakkan keadilan dan kebenaran, atau mau menghukum orang berdasarkan asumsi alumninya dan keyakinan mereka sendiri? sikap jaksa agung brief itu ditunjukkan oleh aparatur kejaksaan bukan hanya berkaitan dengan dan kurap, tetapi juga berkaitan dengan kurap yang menegaskan bahwa peninjauan kembali pk) adalah hak terpidana, keluarganya dan penasihat hukumnya. tidak ada hak jaksa penuntut umum untuk mengajukan pk. akibat melanggar kurap ini, ada warganegara yang sudah tahun lamanya menghirup udara bebas dengan putusan kasasi mahkamah agung, tiba tiba dimasukkan penjara oleh putusan pk. mana kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur oleh uud itu negara republik indonesia ini. kejaksaan agung seolah olah menganggap bahwa ada pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum , suatu hal yang memang memerlukan penjelasan lebih mendalam dari sudut teori ilmu hukum dan filsafat hukum, keanekaragaman penafsiran terhadap kurap juga terjadi dalam proses pencalonan hakim agung oleh komisi iii dpr ri. anggota komisi iii dpr sudirman munir menafsirkan kurap bahwa terhadap putusan bebas, jaksa penuntut umum tidak boleh melakukan kasasi. mahkamah agung, menurut pendapat sudirman seharusnya menolak kasasi yang bertentangan dengan ketentuan kurap tersebut. namun salah seorang kandidat hakim agung, boediono, mahkamah agung tidak dapat menolak permohonan kasasi tersebut. dia setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa terhadap putusan bebas, kalau dinyatakan tidak bebas murni oleh pengadilan jaksa penuntut umum boleh mengajukan kasasi. itu merupakan terobosan hukum dan telah menjadi yurisprudensi kata morio namun sudirman menyanggah dengan mengatakan itu bukan yurisprudensi, tetapi pelanggaran hukum . sudirman bahkan mengatakan bahwa penafsiran demikian adalah suatu bentuk pembangkangan terhadap badan legislatif yang memiliki wewenang membentuk undang undang, bukti bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka sampai angka atas, telah tergambar dengan jelas bahwa norma undang undang sebagaimana termaktub dalam dan kurap, yang terang benderang maknanya, menjamin asas lex certa dan bersifat gat'i (jelas dan tidak memerlukan penafsiran untuk memahaminya) dan menjamin adanya kepastian hukum, menjadi kehilangan maknanya setelah timbulnya keanekaragaman tafsir. penafsiran yang keanekaragaman itu merusak tanaman negara hukum yang ditandai dengan adanya due process law' sebagaimana diatur dalam uud dan sekaligus menghilangkan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud iv. kesimpulan berdasarkan uraian uraian sebagaimana telah dituangkan dalam angka angka ii, angka iii, dan angka atas, dapat pemohon ringkasan sebagai berikut:, kewenangan tersebut ada pada mahkamah konstitusi:tidak langsung diberikan oleh dan secara langsung diberikan oleh uud hak hak konstitusional pemohon tersebut telah dirugikan dengan adanya berbagai penafsiran terhadap dan kurap setelah norma undang undang ini diberlakukan sejak tanggal desembermahkamah konstitusi, bahwa terdapatnya keanekaragaman pendapat dan penafsiran dalam menafsirkan norma yang diatur dalam pasa dan kurap, termasuk penafsiran yang telah melahirkan yurisprudensi mahkamah agung reg. pid telah membawa akibat dan kurap itu menjadi bertentangan dengan due process law" yang menjadi salah satu ciri negara hukumpetit berdasarkan seluruh uraian atas, maka izinkanlah pmenyatakan bahwa norma dalam ddalah norma undang undang yang konstitusional sejalan dengan norma konstitusi sebagaimana diatur dalam dan uud menyatakan bahwa tafsiran tafsiran, termasuk tafsir yang melahirkan putusan mahkamah agung reg. nomor pid yang kemudian dianggap dan atau dijadikan yurisprudensi yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas oleh pengadilan sebagaimana diatursehingga menggeser dan menyambungkan normaadalah tafsiran yang inkonstitusional dan bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan tafsiran tafsiran sebagaimana dimaksud dalam petit termasuk tafsiran dalam pertimbangan hukum yurisprudensi mahkamah agung sebagaimana tertuang dalam putusan mahkamah agung reg. nomor pidhari jumat tanggal oktoidentitas pemohon, bukti fotokopi kontra memori kasasi yang diajukan pemohon kepada mahkamah agung, bukti putusan nomor pid perihal perkara pidana dengan terdakwa raden ronson natalegawa, bukti fotokopi berita dari internet bertajuk kejaksaan tetap 'halaman kasasi vonis bebas : bukti fotokopi berita dari internet bertajuk yurisprudensi kasasi terhadap putusan bebas akan dipertahankan , selain mengajukan alat bukti tertulis, pemohon juga mengajukan (tiga) orang ahli, yaitu, prof. dr. mulai s.h., prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m., dan dr. chairul hudaprof. dr. mulai s.h. yurisprudensi adalah ajaran hukum khusus yang terbentuk dari putusan putusan pengadilan, terutama mahkamah agung atau the science law the formal principles upon which are law are based: yurisprudensi bisa diartikan juga sebagai himpunan putusan hakim yang dapat dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dipakai sebagai rujukan oleh hakim dalam memutus perkara yang serupa. body court decision judicial precedent considered the judge it's verdict: sistem hukum indonesia sebagai pewaris civil law system tidak menganut doktrin stare decision yaitu bite orto dare decided cases atau the binding force operations atau kekuatan mengikat dari keputusan hakim yang sebelumnya yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya, apabila secara substansial faktanya sama, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum samping undang undang, traktat, hukum kebiasaan, dan doktrin, lebih lebih apabila yurisprudensi tersebut terkesan cacat atau dipaksakan dalam suasana sosial dan politik yang tidak demokratis, berdasarkan keputusan menteri kehakiman pada era ali said, bernomor m14 bw tahun tanggal desember tentang tambahan pedoman pelaksanaan kurap, yang menjadi pendapat pemerintah saat itu bahwa pada dasarnya dimungkinkan pengajuan kasasi atas putusan bebas atau vrijspraak. dan untuk saat ini dalam nuansa demokratisasi yang dicanangkan sejak hal tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena bertentangan dengan prinsip sinkronisasi vertikal. dalam arti, telah melanggar peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yaitu dan kurap yang pada prinsipnya tidak memungkinkan putusan bebas atau vrijspraak dimintakan banding dan kasasi. keputusan tersebut dilakukan dalam social and political environment yang tidak demokratis, mana kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak terjamin sepenuhnya karena court administration (administrasi peradilan) dan judicial power (kekuasaan mengadili) yang seharusnya berada bawah mahkamah agung berada bawah kekuasaan yang berbeda: court administration, berada bawah kekuasaan menteri kehakiman, sedangkan power decision berada bawah mahkamah agung, (dua kekuasaan atas dasar undang undang nomor tahun yang kemudian disatukan bawah kekuasaan mahkamah agung. situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. dan hal ini didasarkan atas yurisprudensi yang dijadikan alasan dalam keputusan menteri kehakiman zaman orde baru: pada zaman ali said, sangat berbeda dengan situasi dan kondisi saat ini yang sangat demokratis. mana kehidupan konstitusionalisme atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan supremasi hukum (rule law) serta promosi dalam perlindungan ham benar benar merupakan beberapa dari sekian root principles dari demokrasi juga prinsip good governanceud . dengan demikian, putusan mahkamah tidaklah didasarkan pada undang undang, termasuk kedua undang undang yang dikucilkan dalam angka atas, melainkan langsung undang undang nomor tahun yang menyatak1945 tidak menggunakan undang undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum . bahwa, oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam angka atas, pemohon berkeyakinan bahwa mengingat permohonan ini tidaklah konvensional sifatnya, yakni menguji undang undang karena dianggap bertentangan dengan undang undang dasar melainkan menguji untuk mengkonfirmasikan bahwa norma undang undang sebagaimana akan diuraikan secara lebih mendalam dalam angka dan iii telah sesuai dengan undang undang dasar namun telah ditafsirkan sedemikian rupa dan melahirkan yurisprudensi yang bertentangan dengan asas negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan uudkaud bukan mendapatkannya pada norma undang undang, penghormatan terhadap civil society dan kontrol sipil terhadap militer, serta kebebasan mass media, prinsip the rule law atau supremasi hukum yang bersifat substantif atau disebut thick concepts menurut pbb tahun mencakup: equality before the law, accountability law, fairness the application the law, separations powers, participation and the decision making process, avoidance arbitrariness, dan procedural dan legal certainty. butir dan butir bertentangan dengan uud yang merupakan the supreme law the land yang harus dijaga oleh mahkamah konstitusi, khususnya dan uud yang masing masing menegaskan, keberadaan indonesia sebagaievery person shall have the rights recognition guarantees, protection, and certainty before the law, adjust law and equal treatment before the law. yang merupakan refleksi dari prinsip freedom from fear, kebebasan dari rasa takut dan freedom live dignity, bebas dan dalam kehidupan yang bermartabat, secara keseluruhan keputusan menteri kehakiman bersifat contra legum, dalam arti against the law and constitution yang tidak mau demokratis. keputusan menteri kehakiman yang mencampuri urusan legislatif dan yudikatif merupakan cermin pelanggaran asas pemisahan kekuasaan dalam hukum modern. tugas politik badan legislatif adalah menciptakan undang undang, tugas badan eksekutif melaksanakan undang undang, dan tugas badan yudikatif adalah menafsirkan undang undang: bahwa keputusan menteri kehakiman yang selanjutnya diintegrasikan dalam pedoman pelaksanaan kurap yang dikukuhkan dalam yurisprudensi berupa putusan mahkamah agung nomor pid dalam kasus raden ronson natalegawa, mana mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi, dan mengadili sendiri perkara tersebut, serta menjatuhkan hukuman penjara tahun bulan kepada terdakwa yang semula oleh pengadilan negeri dibebaskan dan oleh pengadilan tinggi dihukum tahun bulan merupakan abuse power, keputusan mahkamah agung tersebut juga menyatakan adil atas protes banding yang dilakukan jaksa, padahal proses demikian dilarang oleh kurap, dengan alasan masa peralihan dari hir kurap yang menimbulkan ketidakpastian hukum, alasan bebas murni, karena kesalahan tidak didukung oleh alat alat bukti yang sah dan cukup sehingga kasasi ditolak, dan bebas tidak murni, atau pembebasan terselubung (verkapte vrijspraak), karena ada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan atau pengadilan dianggap telah melampaui batas wewenangnya, sehingga bisa dikuasai merupakan alasan yang tidak berdasar dan tanpa landasan hukum: dalam kurap dikenal crime control model yang hanya mengutamakan efisien dan efektifitas proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan kekuasaan negara, serta dilandasi dengan prinsip praduga bersalah (resumption kill) sudah ditinggalkan dan digantikan dengan due process model yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan terhadap hak hak sipil warga negara dengan dilandasi asas praduga tidak bersalah (resumption innocence). indonesia hal ini terkenal dengan pergeseran dari sistem inkuisitor arah sistem accusation. pada tahun dinyatakan bahwa tugas yuridis hukum pidana tidak hanya mengontrol masyarakat, tetapi juga mengontrol penguasa, pelanggaran terhadap dan kurap atas dasar yurisprudensi mahkamah agung, atas dasar surat keputusan menteri kehakiman yang merupakan miscarriage justice, yaitu pelanggaran hak yang berperkara, apakah itu pelaku, saksi, ataupun korban bisa terjadi secara tidak proporsional dan professional, hukum acara pidana merupakan legislative environment, lingkungan keteraturan yang formal, rigid (ketat) untuk mempertahankan hukum materiil yang merupakan role the game dari perkara pidana, hukum acara pidana merupakan batas batas pembesar untuk membatasi abuse power dalam menerapkan konsep total enforcement, penerobosan dan kurap merupakan pelanggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka secara eksternal oleh menteri kehakiman pada waktu itu dan sekaligus secara internal oleh mahkamah agung yang membahayakan demokrasi dan ham, dan kurap bersifat rest absolute feature, the things speak for self artinya dari itu bisa menyatakan dirinya, dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sudah jelas, serta tidak pernah membedakan bebas murni dan tidak mumi: penerobosan ketentuan dan kurap yang melarang banding dan kasasi terhadap putusan bebas harus dihentikan era demokrasi, sumber dari kekacauan adalah pertama, hakim yang terlalu bebas. bebas untuk menentukan strife schulz, dan sebagainya, sampai pada jenis putusannya. kedua adalah masalah profesionalisme. profesionalisme yang sebenarnya diharapkan dengan perubahan hir kurap adalah asas kemandirian, masing masing subsistem peradilan pidana yang lebih professional: mahkamah agung mestinya mengeluarkan surat edaran yang sifatnya internal untuk menentukan secara jelas parameter dari apa yang disebut bebas murni dan tidak bebas murni, atau konsekuensinya sama sekali tidak dipersoalkan: beberapa negara apabila seorang hakim ingin menjatuhkan putusan yang berat atau mungkin juga pembebasan, dikonsultasikan pada pengadilan yang lebih tinggi terlebih dahulu: unsur unsur tindak pidana dapat menggunakan teori mistis yang mencampur jadi satu atau membedakan antara criminal act dan criminal responsibility, yang dampaknya akan berbeda dalam pengambilan keputusan: lus contra legum hanya berlaku dalam hukum perdata atau hukum yang pihak pihaknya berkedudukan yang sederajat: mengenai masalah keadilan bertentangan dengan kepastian hukum. dalam konsep perancangan kurap baru, terjadi perdebatan yang keras, tetapi akhirnya diputuskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara hukum dan keadilan yang dimenangkan adalah keadilan. keadilan harus dimenangkan, dengan catatan tertentu dan keadilan mempunyai arti impartiality (tidak memihak) dan harmoni. prof. dr. romli atmasasmita, s.h., ll.m. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hukum acara pidana uu hap) undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana uu hap) terbit sebagai pengganti het heroine inlandsche element hir) tbl tahun yang merupakan warisan pemerintah kolonial belanda dan telah tidak cocok dengan suasana kebatinan kemerdekaan republik indonesia, perbedaan besar antara hir dan uu hap terletak dari cara pandang sesuai dengan masa berlakunya undang undang tersebut. hir menganut cara pandang bahwa kejahatan harus dihukum dan pelakunya diperlakukan sebagai objek pemeriksaan. sedangkan uu hap memandang bahwa kejahatan harus dihukum akan tetapi perlakuan terhadap pelakunya harus tidak boleh melanggar hak hak aslinya, seperti hak didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan termasuk dalamnya hak untuk melakukan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (kasasi dan peninjauan kembali). ketentuan dalam hir intinya berpedoman pada tujuan menghalalkan segala cara seperti menempatkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana dibandingkan dengan alat bukti lain (saksi dan dokumen). sedangkan uu hap sebaliknya, menempatkan keterangan saksi saksi sebagai alat bukti utama daripada keterangan terdakwa dan keterangan ahli serta alat bukti lain. perbedaan lain, dalam hir tidak dianut prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban negara untuk menuntut dan menghukum tersangka terdakwa. sedangkan uu hap memegang teguh prinsip keseimbangan hak dan kewajiban negara dalam hal ini jaksa dan tersangka terdakwa termasuk upaya hukum biasa. dalam hal upaya hukum luar biasa kepada jaksa penuntut umum diberikan kesempatan mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dan terdakwa diberikan kesempatan mengajukan upaya peninjauan kembali kecuali dalam hal putusan bebas atau dilepaskan dari seluruh tuntutan pidana. prinsip uu hap lebih mengutamakan prosedur untuk mencapai tujuan kebenaran materil suatu perkara pidana. sedangkan hir lebih mengutamakan tujuan daripada prosedur. tujuan uu hap adalah menemukan kebenaran material suatu perkara pidana, hir mencerminkan kekuasaan negara lebih dominan daripada perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa karena hir menjadi dasar hukum penguatan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sedangkan uu hap merupakan dasar hukum untuk menciptakan proses peradilan yang fair dan imperial dalam menemukan kebenaran materil: berdasarkan perbedaan perbedaan signifikan tersebut atas semakin jelas bahwa sejak tahun sistem hukum pidana indonesia telah meninggalkan filsafat keadilan retribusi dan diskriminasi antara hak kewajiban negara, dan hak kewajiban warga negara, serta menganut filsafat keadilan korektif tersebut diwujudkan dalam persamaan hak, kedudukan dan tanggung jawab antara negara dan warga negara, sekalipun warga negara yang bersangkutan dalam status tersangka terdakwa: undang undang nomor tahun telah mengatur rambu rambu hukum acara dalam perkara pidana yang demikian ketat baik bagi penegak hukum maupun bagi tersangka terdakwa sejak dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan dan dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. kepentingan negara melalui jaksa dan kepentingan terdakwa, didampingi penasihat hukum telah diatur secara berimbang, yaitu kedua pihak memperoleh hak yang sama untuk menyampaikan tuntutan dan pembelaannya sampai pada tingkat banding dan kasasi. namun kurap telah memberikan perlindungan lebih besar kepada tersangka terdakwa dibandingkan dengan negara sehingga kurap tahun telah menggeser pemahaman tersangka terdakwa semula menurut hir sebagai objek pemeriksaan menjadi sebagai subjek hukum pada setiap tahap proses peradilan pidana: atas dasar pertimbangan latar belakang pergeseran pandangan terhadap tersangka terdakwa dan dengan tujuan mencegah timbulnya kekeliruan hukum yang dapat mengakibatkan tidak optimal perlindungan hukum terhadap tersangka terdakwa yang telah berubah status menjadi terpidana maka kepada terpidana diberikan kesempatan untuk membela kepentingan hukum yang bersangkutan melalui kasasi atau peninjauan kembali. hak mengajukan kasasi atau peninjauan kembali tidak berlaku bagi terdakwa dan penuntut jika putusan pengadilan menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan kecuali sebaliknya, upaya peninjauan kembali bagi terpidana berdasarkan uu hap tahun sangat selektif yaitu hanya dibolehkan jika ada temuan baru (ovum) yaitu temuan mengenai fakta yang apabila disampaikan ketika persidangan tengah berlangsung maka putusan pengadilan akan menguntungkan terdakwa bukan sebaliknya, hak penuntut umum berdasarkan uu hap tahun khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, baik selaku penyidik maupun selaku penuntut umum telah dilaksanakan sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka sampai pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan, dan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. selama pemeriksaan dalam penyidikan tersangka wajib mematuhi perintah penyidik dan hanya dalam tahap persidangan, terdakwa berhak mengajukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, hak tersangka mengajukan pra peradilan sesuai dengan kurap adalah satu satunya hak yang benarkan menurut kurap untuk mengajukan keberatan kepada negara (penyidik) dalam hal terjadi kekeliruan dalam penangkapan atau penahanan. hak tersangka satu satunya mengajukan pra peradilan setelah berlangsungnya tahap pemeriksaan tingkat penyidikan diikuti penahan khusus dalam perkara tindak pidana korupsi selama masa penahanan yaitu (seratus sepuluh) hari vide dan kurap, dalam konteks penahanan selama dalam pemeriksaan tahap penyidikan dan tahap penuntutan setidak tidaknya tersangka telah mengalami perampasan kemerdekaan bergerak selama hari, sekalipun dibenarkan menurut kurap akan tetapi penafsiran subjektif penyidik dalam praktik sering sulit bagi seorang tersangka untuk menolak upaya paksa penyidik melakukan penahanan. dalam posisi inilah tampak jelas bahwa sekalipun kurap memberikan kedudukan hukum yang sama antara penyidik penuntut umum dan tersangka dalam tahap pemeriksaan akan tetapi dominasi pengaruh kekuasaan dalam praktik sering disalahtafsirkan oleh penyidik, yaitu, dianggap merupakan kewenangan absolut penyidik untuk menahan seseorang dengan alasan alasan sebagaimana diatur dalam kurap: dikhawatirkan melarikan diri, merusak dokumen atau melakukan kejahatan kembali: wewenang negara (penyidik) untuk melakukan penyidikan dan termasuk melakukan penahanan jika dibandingkan dengan hak tersangka atau terdakwa korupsi yang telah menjalani masa penahanan selama dan penahanan lanjutan selama hari (di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) maka sangatlah layak, wajar serta proporsional dan adil jika terhadap putusan pengadilan yang memutuskan dan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan, penuntut umum sebagai representasi negara, tidak lagi memiliki hak untuk kasasi ataupun peninjauan kembali sebagaimana telah diperintahkan berdasarkan kurap dan kurap, kecuali melaksanakan perintah pengadilan kurap), hak dan kewajiban jaksa baik sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri, kejaksaan tahun merupakan organik yang meliputi ketentuan mengenai ketentuan susunan organisasi, tugas dan wewenang kejaksaan serta kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan uud berdasarkan nomor tahun tentang kejaksaan ri, kejaksaan merupakan salah satu unsur penegakkan hukum yaitu termasuk badan peradilan lainnya dalam sistem kekuasaan kehakiman uud amanat ketentuan uud diwujudkan dalam nomor tahun tentang kejaksaan ri, dan nomor tahun tentang hukum acara pidana: berdasarkan nomor tahun tentang kejaksaan khusus bab iii, bagian pertama mengenai tugas dan wewenang dalam bidang pidana terutama melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. tidak ada lagi wewenang selain yang telah ditetapkan dalam ketentuan tersebut, samping wewenang bidang kepercayaan dan tata usaha negara. ketentuan nomor tahun tersebut telah sesuai dengan ketentuan kurap khusus dan kurap sehingga sangat absurd jika tafsir hukum atas ketentuan kedua kurap tersebut diartikan masih ada celah hukum untuk mengajukan banding atau kasasi. sedangkan ketentuan kurap sangat jelas memerintahkan lain sebagaimana tersurat dalamnya, berdasarkan ketentuan kurap dan kejaksaan atas maka tafsir secara sistematis dan teleologis, putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan hakim dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum, jika merujuk pada asas legalitas dan asas lex certa maka doktrin yang membedakan putusan bebas murni dan tidak murni tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga hakim wajib menolak pengajuan banding atau kasasi penuntut terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum: atas dasar pertimbangan atas, dan dalam negara hukum yang demokratis mana terhadap negara yang diwakili oleh penuntut dan tersangka terdakwa telah diberikan hak dan kesempatan yang sama sesuai dengan asas persamaan muka hukum, maka doktrin yang membedakan putusan bebas murni dan tidak murni tidak sepantasnya lagi dianut dalam praktik hukum indonesia, status hukum ketentuan dan kurap dalam sistem hukum pidana indonesia sistem hukum pidana formil yang berlaku indonesia mengakui tiga jenis putusan pengadilan, yaitu penghukuman, pembebasan atau dilepas dari penuntutan dan uu hap tahun ketentuan kurap diperkuat oleh ketentuan kurap dan kurap, yang memerintahkan jaksa penuntut untuk segera melaksanakan putusan pengadilan. makna ketentuan atau kurap dihubungkan dengan ketentuan kurap mencerminkan betapa pembentuk uu hap tahun memberikan perhatian lebih dan langkah hukum konkrit terhadap perlindungan hak asasi terdakwa baik sebelum, selama, maupun setelah putusan majelis hakim pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. bahkan perlindungan hukum atas kepentingan terdakwa dalam hal putusan bebas atau dilepas dari tuntutan, tampak dari kehendak pembentuk uu hap tahun yang secara eksplisit melarang pihak terdakwa dan penuntut untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali dan uu hap tahun status hukum ketentuan dan kurap dalam konteks perkara guo mengandung hal yang substansial sebagai berikut: pertama, dan kurap telah memenuhi asa lex certa dan lex scripta sehingga harus dibaca dan ditafsirkan oleh penegak hukum sebagaimana bunyi rumusan nya (lex stricta). doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh j.j.m. van been pakar filsafat hukum belanda telah memperingatkan bahaya penggunaan logika secara berlebihan dalam upaya menerangkan undang undang (dikutip dari remmelink, hukum pidana , gramedia, saya menggarisbawahi kalimat secara berlebihan berhubung dengan praktik tafsir keliru kalangan praktisi hukum indonesia yaitu jika tidak dilarang artinya dibolehkan . tafsir demikian bukanlah tafsir hukum resmi atau yang diakui secara universal dalam sistem hukum pidana berbagai belahan dunia karena bertentangan secara diametral dengan asas hukum pidana lex scripta, lex stricta dan lex certa , dalam konteks tafsir hukum atas ketentuan dan kurap, ketiga asas hukum pidana ini harus dibaca, bahwa seketika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum mutasi mutans kemerdekaan bergerak bagi seorang terdakwa diraih kembali dan dikembalikan harkat dan martabatnya pada kedudukan semula dalam masyarakat, kedua, bahwa ketentuan dan kurap membuktikan bahwa hukum pidana formil (kurap) telah meninggalkan penuh filsafat keadilan retribusi, dan menganut penuh filsafat keadilan distributif dan korektif, praktik pengajuan kasasi atau peninjauan kembali oleh penuntut umum dan diterima oleh mahkamah agung ma) serta telah menjadi putusan bersifat kaustik dan tidak dapat dijadikan yurisprudensi tetap dalam sistem hukum pidana indonesia jika merujuk ketentuan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang antara lain hanya menetapkan uu peraturan pemerintah pengganti undang undang samping uud dan ketetapan mpr sebagai sumber hukum tertulis dalam pembentukan perundang undangan. selain itu juga praktik pengajuan kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan bebas harus dikembalikan kepada ketentuan dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang intinya kekuasaan kehakiman dijalankan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan tidak dimandatkan kepada lembaga peradilan untuk merujuk kepada yurisprudensi, pengajuan kasasi atau peninjauan kembali oleh penuntut umum bertentangan dengan prinsip bis idem vide kuhp dalam konteks putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa penuntut umum diikuti dengan pengajuan kasasi atau peninjauan kembali oleh penuntut umum merupakan pelanggaran terhadap ketentuan prinsip bis idem sebagaimana dicantumkan dalam kuhp yang berbunyi: ketentuanoleh hakim indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetaphapus karena dasawarsa.ud paralel dengan ini, maka patut dipertimbangkan untuk menyatakan bahwa mahkamah juga berwenang untuk menafsirkan apakah suatu norma undang undang adalah sesuai atau konstitusional jika dikaitkan dengan norma konstitusi, jika sekiranya memang terdapat keragu raguan terhadap konstitusionalitas terhadap norma undang undang itu. tentu permohonan terhadap pengujian undang undang yang tidak bersifat konvensional seperti ini tidak dapat didasarkan kepada suatu kepentingan yang tidak jelas apa dasarnya, apa permasalahannya dan apa manfaatnya, sehingga dapat dianggap sebagai pekerjaan yang sia sia dan membuang buang waktu.,karena itu,yang tidak bersifat konvensional ini, karena hal itu memang diperlukan dan bermanfaat dalam rangka menegakkan konstitusi dalam kehidupan bernegara, bahwa sebagaimana dijamin oleh uud setiap orang adalah bebas untuk menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. dengan demikian, setiap orang juga bebas untuk menafsirkan apa saja sejalan dengan pikirannya dan hati nuraninya masing masing, termasuk bebas untuk menafsirkan suatu norma undang undang yang berlaku. kebebasan seperti itu tentu terdapat pula pada orang orang yang menduduki suatu jabatan pada suatu lembaga tertentu, sehingga pendapatnya dapat merepresentasikan lembaga itu. namun jika pendapat pendapat dan penafsiran penafsiran itu ternyata menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan, dan kemudian ternyata secara aktual dan spesifik dirasakan oleh sejumlah warganegara telah merugikan hak hak praktik pemeriksaan kasasi atau peninjauan kembali, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "judex juris melainkan juga berfungsi sebagai judex fact sehingga dilakukan juga pemeriksaan atas fakta fakta persidangan dalam perkara guo. model pemeriksaan seperti ini telah melanggar prinsip ne bis idem , dan karenanya putusan kasasi terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum adalah batal demi hukum . inti dari larangan kasasi atau peninjauan kembali oleh negara melalui penuntut umum dalam uu hap membuktikan bahwa sistem hukum pidana indonesia tidak lagi menganut state's supreme over its citizens melainkan menganut asas hukum perlakuan yang sama depan hukum baik terhadap kepentingan negara maupun kepentingan warga negara, dan berlaku asas praduga tak bersalah dalam hal kepentingan hubungan negara dan warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka: berdasarkan uraian atas, maka praktik yurisprudensi yang telah menerima dan memutus permohonan kasasi atau peninjauan kembali atas putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum merupakan kecelakan sejarah dalam praktik penegakkan hukum pidana indonesia : asas tiada pidana tanpa kesalahan asas hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan atau geen staf zonder schulz belanda) atau keine staf ohne schulz jerman) atau actus non fact reum, nisi mens sit rea latin): telah berusia lebih dari satu abad dan telah diakui secara universal seluruh negara: asas hukum pidana ini bersumber pada asas fundamental hukum (fundamental norman des strafrechts) yaitu asas legalitas sebagaimana tercantum dalam dan kitab undang undang hukum pidana dan merupakan pilar rumah hukum pidana yang terpenting dan wajib merupakan pilar landasan bekerja setiap penegak hukum baik dalam pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan sidang pengadilan: asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas hukum pidana yang memerintahkan penegak hukum agar menggali fakta fakta tentang terjadinya peristiwa pidana dan kemudian berdasarkan bukti bukti yang cukup sekurang kurangnya (dua) alat bukti, penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. selanjutnya jaksa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwahnya muka persidangan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana dan terhadap yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. jika hakim merasakan keraguan atas kebenaran bukti bukti mengenai dugaan tersangka telah melakukan tindak pidana yang dibawakan maka hakim harus memutuskan untuk kepentingan keuntungan terdakwa bukan untuk kepentingan negara cg. penuntut umum (asas dubia pro reo) sebagaimana telah dicantumkan dalam kurap tahun asas tiada pidana tanpa kesalahan tidak boleh dibaca menjadi, tiada kesalahan tanpa pidana karena memutarbalikkan asas hukum tersebut akan membawa pengaruh dan dorongan negara melalui penuntut umum untuk selalu mengejar dan menemukan kesalahan seseorang dengan tujuan menghukum sedangkan tujuan hukum pidana sejatinya adalah menemukan kebenaran materil dari suatu perkara pidana, penghukuman adalah merupakan hasil akhir dan perjalanan panjang suatu rangkaian proses sejak penyelidikan sampai pada pengungkapan fakta fakta dan saksi saksi dan ahli muka persidangan. asas hukum pidana atas harus dipenuhi dan dilengkapi dengan asas praduga tak bersalah dan ketika putusan pengadilan memutuskan bahwa tersangka bersalah dan menjatuhi hukuman maka seketika itu asas praduga tak bersalah berhenti dan selesai dengan putusan tersebut. begitu pula sebaliknya, jika putusan pengadilan telah memutuskan bahwa tersangka tidak bersalah dan pengadilan membebaskannya dari hukuman, maka seketika itu pula tersangka wajib dibebaskan oleh penuntut umum dan tersangka berhak memiliki kembali kemerdekaannya tanpa kecuali, rujukan penting lain dalam penerapan hukum pidana indonesia sejak diberlakukannya nomor tahun yang memberlakukan kuhp seluruh wilayah nkri, adalah bahwa hukum pidana menentukan perbuatan mana yang boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut (starfbaar), menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana (strafmaat), dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan terhadap orang yang melanggar larangan tersebut (straftoemeting) prof. moelyatno, s.h., asas asas hukum pidana , rieneka cipta: cetakan kesepuluh, berdasarkan rujukan penting atas, diperlukan ketelitian penegak hukum dan komitmen intelektual yang memadai dalam menyelami latar belakang filosofis, historis, dan sosiologis serta teleologis eksistensi rujukan hukum mendasar atas: jika diikuti secara konsisten langkah hukum sebagaimana dicantumkan dalam rujukan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa ujung akhir dari suatu proses peradilan pidana dapat dicegah kemungkinan ketidakpuasan penuntut umum atas nama negara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terutama dalam hal putusan bebas (vrijspraak) atau dilepas dari tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolging), penentuan perbuatan seseorang telah merupakan starfbaar dan strafmaat merupakan kunci keberhasilan atau ketidakberhasilan penuntut umum dalam proses pembuktian muka sidang pengadilan: jika diukur dari tenggat waktu selama hari sampai putusan pengadilan negeri, dan memerlukan hari sampai pada putusan ma, merupakan waktu yang lebih dari cukup bagi penuntut mempersiapkan pembuktiannya menurut uu hap sehingga tidak ada alasan apapun juga baginya untuk mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan pengadilan yang telah membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut atau terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, penutup hukum pidana bertujuan menemukan kebenaran materil dan putusan pengadilan merupakan akhir dari rangkaian panjang untuk menemukan kebenaran materil tersebut baik terdakwa maupun negara: proses peradilan berdasarkan nomor tahun tentang hukum acara pidana indonesia telah meninggalkan filsafat keadilan retribusi dan telah menganut filsafat keadilan distributif dan keadilan korektif sehingga tidaklah patut dan layak jika putusan pengadilan yang merupakan ujung dari proses peradilan pidana dan telah membebaskan terdakwa atau dilepas dari tuntutan hukum, masih dipaksakan" untuk diajukan banding atau kasasi oleh penuntut umum untuk dan atas nama kepentingan negara, pemaksaan pengajuan upaya hukum terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum merupakan bukti kelemahan dalam penerapan hukum pembuktian oleh penuntut umum sehingga tidak adil jika kelemahan dimaksud kemudian dibebankan pada terdakwa untuk terus menanggung penderitaan tanpa kepastian hukum karena tetap diposisikan oleh negara sebagai terdakwa, sedangkan secara hukum terdakwa seharusnya telah memperoleh kebebasannya berdasarkan undang undang yang berlaku. pemaksaan upaya hukum dimaksud mutasi mutans memperpanjang status terdakwa, dan perlakuan negara seperti itu dapat digolongkan sebagai tindakan sewenang wenang yang telah merampas kemerdekaan warganegaranya. perlakuan negara seperti itu merupakan pelanggaran terhadap dan uud doktrin mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni yang sering dijadikan alasan pengajuan upaya hukum oleh negara (penuntut) terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum yang selama ini terjadi dalam praktik, merupakan cermin dari kekuasaan otoritarian belaka yang menempatkan hak asasi warga negara, berada bawah tekanan politik kekuasaan dan menjadi objek perlakuan negara, bukan subjek hukum, yang memiliki hak, kedudukan dan martabat sebagai manusia dalam negara hukum yang demokratis sekalipun seseorang dalam status tersangka terdakwa, pemaksaan upaya hukum oleh negara terhadap putusan bebas atau dilepas dari tuntutan hukum bukan hanya melanggar uu hap dan kuhp melainkan juga bertentangan dengan teori hukum progresif satjipto rahardjo alm.) yang menegaskan bahwa hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum . pemaksaan upaya hukum tersebut juga berlawanan dengan teori hukum pembangunan mochtar kusumaatmadja, yang menempatkan hukum (dalam praktik) sebagai sarana pencerahan masyarakat agar lebih tertib, adil, dan sejahtera daripada sebelumnya. dr. chairul huda putusan bebas sebagaimana dimaksud dalam dan kurap, juga sebenarnya disebut dalam angka angka dan kurap adalah putusan yang tidak dapat dikoreksi dengan upaya hukum apa pun, baik upaya hukum biasa maupun luar biasa. dengan alasan apa pun, baik karena situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran. dan dengan cara bagaimana pun, baik melalui proses banding maupun langsung dilakukan upaya kasasi atau peninjauan kembali, serta berdasarkan ketentuan apa pun: secara filosofi, sistem peradilan pidana indonesia berada bawah rezim due process model, maka segala macam upaya hukum yang tersedia adalah dalam rangka mengoreksi penggunaan kewenangan negara, segala upaya hukum pada dasarnya hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang berisi pemidanaan sebagai konsekuensi dianutnya due process model: pengadilan adalah tempat memisahkan orang bersalah dari orang yang tidak bersalah dan karenanya ketika pengadilan memutuskan seorang terdakwa dibebaskan, inilah karya tertinggi hakim. dengan cara apa pun, dan dengan kekuasaan bagaimana pun putusan bebas tidak bisa dikoreksi, termasuk dengan mengajukan banding, mengajukan kasasi, dan atau mengajukan peninjauan kembali, ketentuan dan dengan jelas menunjukan bahwa putusan bebas adalah hal yang dapat dikecualikan dari upaya hukum, baik banding maupun kasasi. karenanya penuntut umum tidak pernah diberi kewenangan oleh undang undang untuk mengajukan banding, atau pun mengajukan kasasi, dan juga mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan hanya bisa dilakukan oleh terdakwa, atau terpidana, dan ahli warisnya: anak kalimat yang dijadikan dasar untuk menyatakan putusan bebas tidak bisa dibanding, tidak bisa dikuasai, itu sama prinsipnya antara dan kurap, kecuali menggunakan kata kecuali , kecuali putusan bebas , artinya putusan bebas tidak bisa dibanding dan putusan bebas tidak bisa dikuasai upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa, hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang berisi pemidanaan. kalau dikaitkan dengan ketentuan kurap yang menentukan jikaakan diputus bebas, maka pangkal tolak persoalan yang kemudian nanti berkembang menjadi putusan bebas murni dan bebas tidak murni, bersumber dari rumusan kurap, kata kesalahan multi interpretasi karena bisa hanya disebut offset dan culpa atau berarti bisa disebut sifat dapat digelarnya pembuat delik pidana. mengingat kurap menganut paham mistis, mana offset atau culpa dapat dirumuskan menjadi bagian inti delik atau tidak dirumuskan menjadi unsur dari suatu tindak pidana, menimbulkan konsekuensi putusan yang berbeda, putusan bebas hanya dalam hal offset dan culpa menjadi bagian intidelik dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal offset dan culpa menjadi unsur diam diam dari suatu delik. jadi, pangkal tolak adanya putusan bebas murni dan bebas tidak murni, sebenarnya adalah pengertian kesalahan yang kalau kesalahan itu menjadi unsur delik, ketika unsurnya tidak terbukti, maka tidak terbukalah tindak pidananya bebas kurap. tetapi ketika kesalahan menjadi unsur diam diam, ketika kesalahannya tidak terbukti, maka diputus onslaag, sebagaimana kurap: ada kalanya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam kurap kurap tidak sama antara semua hakim. karenanya timbullah muncul istilah bebas tidak murni, yaitu putusan bebas terselubung. artinya, putusan yang seharusnya diputus lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi diputus bebas karena hakim salah memahami apa yang dimaksud dengan kesalahan, memperhatikan ketentuan dan kurap, maka pada dasarnya kalaupun upaya hukum kasasi dapat dilakukan terhadap putusan bebas tidak murni, maka sebenarnya sama sama terhadap putusan yang tidak berisi pemidanaan, yaitu putusan yang seharusnya diputus noflag, maka praktik hukum yang membedakan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni itu harus ditinggalkan:suatu, tetapi dijatuhkan hakim sebagai bebas tidak murni, ada yurisprudensi yang selalu dijadikan rujukan untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, tanpa embel embel murni atau tidak murni, yaitu putusan mahkamah agung nomor tahun terhadap terdakwa ronson natalegawa. telah terlihat inkonsistensi mahkamah agung dalam menggunakan instrumen. ada pembedaan putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. dalam hal menerima kasasi, maka tidak tinjau apakah bebas murni atau bebas tidak murni. dalam hal menolak suatu kasasi terhadap putusan bebas, baru ditinjau putusan bebas mumi atau bebas tidak murni: pada dasarnyayang oleh putusan pengadilan sebelumnya dinyatakan bebas: dalam kurap, kesempatan untuk mengajukan banding, atau termasuk kasasi, kesempatan untuk menerima putusan hanya dapat digunakan terhadap putusan yang berisi pemidanaan. putusan bebas adalah putusan yang langsung berkekuatan hukum tetap pada waktu diucapkan dan karenanya juga tidak termasuk kompetensi mahkamah agung untuk memeriksa dalam tingkat kasasi, terdapat empat stakeholder dalam hukum pidana. pelaku, yang disebut sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, korban, negara, dan juga masyarakat sebagai stakeholder dari hukum pidana. tetapi tempat keempat stakeholder itu tidak sama dan tidak semuanya berada dalam hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum pidana dalam arti luas, yang meliputi hukum pidana materiil, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana: jika hukum pidana adalah konfrontasi manusia dengan manusia, jika hukum pidana adalah pergulatan kemanusiaan, yang sedang diadili adalah tersangka, terdakwa, terpidana, bukan korban. korban mempunyai porsi, terutama hukum acara pidana, ketika menghadapkan antara kepastian hukum dan keadilan, maka harus berpikir secara negatif. maksudnya secara negatif adalah jangan sampai demi kepastian hukum, seorang terdakwa dihukum, padahal demi keadilan, dia seharusnya dibebaskan, kepastian hukum bisa ditinggalkan jika untuk meniadakan pidana, yaitu meniadakan pidana dalam pengertian meniadakan sifat melawan hukum dengan adanya ajaran melawan hukum pidana dalam fungsi materiil dalam fungsi yang negatif dan meniadakan pidana, dalam arti meniadakan kesalahan: kepastian hukum bisa ditinggalkan dalam hukum pidana, jika demi keadilan seseorang seharusnya dibebaskan atau dilepaskan. sama sekali hukum pidana tidak bisa digunakan secara positif dalam mengkonfrontasikan antara kepastian hukum dan keadilan. demi keadilan, lalu kewenangan yang tidak diberikan oleh undang undang, lalu diterobos. demi keadilan, lalu hak yang limitation secara terbatas diberikan oleh undang undang dada adakan, kewenangan yang diberikan kepada negara melalui hukum acara pidana, harus dipandang sebagai negatif legality (pembatasan kewenangan). kalau tidak diberi hak, kalau tidak diberi kewenangan, tidak boleh dilakukan: bahwa yang dimaksud dengan bebas dalam dan bebas dalam tidak bisa dilepaskan dari pengertian bebas dalam kurap. jadi, tidak boleh berpikir pikir apa itu bebas situ, seperti yang kemudian praktik tersebut, lalu memberi tafsir tafsir sendiri berkenaan dengan apa hal itu. memang kelemahannya justru ada kurap itu, yaitu kata kesalahan : banding dan kasasi adalah hak terhadap upaya hukum yang diberikan terhadap putusan pemidanaan. menafsirkan bebas dalam pengertian dan sebagai bebas terselubung atau noflag van rechtvervolgin, lepas dari segala tuntutan hukum, tetap saja tidak keluar dari kandang yang namanya putusan, bukan pemidanaan itu, jika putusannya putusan bukan pemidanaan, maka sudah tidak perlu dilakukan upaya hukum lain, baik putusan bebas maupun putusan lepas., dikecualikan dalam untuk acara cepat. mati itu yang khusus berkenaan dengan putusan lepas, berkenaan dengan salah penerapan hukum, bahwa pembentuk undang undang sejak semula mengamanatkan bahwa putusan pemidanaan yang bisa dilakukan upaya hukum, baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. kalau terdakwa mungkin semuanya terlalu berat, kalau oleh penuntut umum mungkin hukumannya terlalu ringan, atau terlalu berat juga, praktiknya, penuntut umum hanya mengajukan banding dan kasasi kalau putusannya terlalu ringan, dia tidak pernah melakukan upaya hukum itu kalau putusannya terlalu berat. menimbang bahwa pemerintah membacakan keterangan tertulis pada persidangan mahkamah dan diterima kepaniteraan mahkamah pada november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: terhadap anggapan pemohon bahwa tafsiran terhadap ketentuan dan kurap dengan keputusan mahkamah agung nomor pid adalah bertentangan dengan ketentubahwa norma dalam ketentuan d. bahwa yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah pelaksanaan (implementasi) dari dan kurap dengan adanya yurisprudensi tetap mahkamah agung nomor pid terhadap anggapan pemohon tersebut pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa terkait pelaksanaan penerapan dari suatu norma ketentuan suatu undang undang bukanlah kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus, karena wewenang mahkamah adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar dan bukan menguji penerapan undang undang yang sudah sesuai dengan undang undang dasar dan ketegasan dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain dari apa yang tertera dalam teks).murni (driver vrijspraak) dan putusan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak). dr. mudzapenerapanyang menyatakankonstitusional mereka yang diberikaadalah berkewajiban untuk memutuskan perbedaan perbedaan pendapat dan penafsiran yang tidak akan pernah berakhir tersebut, agar norma undang undang dapat ditafsirkan dan ditegakkan sesuai dengan norma norma konstitusi, walaupun sepintas terlihat tidak bersifat konvensional sebagaimana permohonan permohonan yang diajukan sepanjang sejarah mahkamah konstitusi negara iniilsepakat dengan pemohon yang mengutip pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi putusan nomor php.d vi yang menegaskan bahwa "peradilan menurut uud harus menganutketentuan dan kurapkurang memenuhi rasa keadilanlagi percaya kepada institusi penegakkan hukum, keadilan, dan kepastian hukumrdselain mengajukan keterangan tertulis, pemerintah juga menghadirkan satu orang yaitu, dr. mutakhirdalam hukum pidana hal terpenting adalah harus dapat dibuktikannya perbuatan yang dibawakan, pembuktian dimaksud harus secara sah dan meyakinkan hakim. terbukti bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan penghapus unsur melawan hukum atau alasan pembesar. terbukti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab, dan bersalah atau memiliki kesalahan, dan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau alasan pemain. sehingga, apabila salah satu antaranya tidak terbukti, berarti putusannya tidak dijatuhkan pidana, jika diperagakan, pertama harus ada perbuatan pidana yang melawan hukum, perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, bukan dilarang dalam bidang lapangan hukum yang lain, selanjutnya harus ada kesalahan, kemudian ada penjatuhan pidana: mengenai putusan lepas adalah ketika terbukti telah dilakukan perbuatan yang dibawakan, tetapi perbuatan tersebut adalah bukan suatu perbuatan pidana atau perbuatan tersebut masuk cabang hukum lain non hukum pidana. yang kedua adalah tidak terbukti adanya unsur melawan hukum. yang ketiga, terbukti adanya unsur melawan hukum, tetapi ada alasan penghapus sifat melawan hukum perbuatan atau alasan pembesar, putusan bebas dari dakwaan adalah perbuatan yang dibawakan itu tidak terbukti. kalau perbuatan pidananya tidak terbukti, maka faktor faktor yang lain yang menyertainya menjadi tidak perlu dibuktikan, maka putusannya itu yang disebut sebagai putusan bebas dari dakwaan. apabila seseorang sudah tidak terbukti melakukan perbuatan yang dibawakan, berarti seseorang itu tidak bisa dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana, maka putusan bebasnya, disebut sebagai bebas murni: terkadang perbuatan pidana terbukti, namun unsur melawan hukumnya tidak terbukti, tetapi putusannya bebas. hal ini tidak sesuai dengan prinsip prinsip dalam penegakan hukum yang diatur dalam kurap, apabila suatu putusan yang seharusnya merupakan putusan lepas dari tuntutan pidana ternyata diputus bebas, berarti putusan itu tidak sesuai dengan prinsip prinsip pengambil keputusan. perkara tersebut seharusnya dijatuhkan pidana karena semuanya terbukti, kalau dibebaskan itu juga tidak memenuhi syarat syarat pengambilan keputusan yang tepat. dalam praktik hukum disebut bebas tidak murni: kemungkinan terjadinya putusan bebas apabila tidak terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dibawakan, tetapi tidak memenuhi unsur unsur perbuatan pidana, biasanya ketika interpretasi terhadap alat bukti menjadi masalah, menginterpretasi terhadap alat bukti yang menurut ilmu pengetahuan hukum pidana masuk sebagai alat bukti, oleh hakim dinyatakan tidak sebagai alat bukti, kedua, dapat terbukti, namun perbuatan dimaksud bukan perbuatan pidana, dan termasuk dalam cabang hukum yang lain. tidak terbukti melawan hukum dapat terjadi karena persoalan interpretasi yang dilakukan oleh hakim. tidak terbukti ada alasan penghapus sifat melawan hukum, dan hal ini sangat subjektif pada hakim: dari hasil eksaminasi terhadap beberapa putusan, hakim dalam menginterpretasi terkadang tidak sesuai dengan perkembangan doktrin atau tidak sesuai dengan doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana. contoh kasus, prita dihukum hanya karena salah interpretasi, prita terpaksa harus ditahan, prita harus maju banding, dan seterusnya. tugas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalahal ini sesuai dengan undang undang dasar dalam rangka menjalankan penegakkan hukum dan keadilan, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai nilai hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal ini sesuai perintah undang undang, dan undang undang adalah delegasi dari konstitusi: tersangka atau terdakwa yang dipidana harus memperoleh jaminan keadilan dan kepastian hukum. tetapi ada juga keadilan bagi seorang pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana yaitu korban kejahatan. korban juga harus memperoleh akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan: kurap selama ini berorientasi pada keadilan dan perlindungan hukum bagi tersangka terdakwa hal ini benar. tetapi, kurap yang baru berorientasi pada keadilan bagi korban kejahatan dan bagi masyarakat yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum pidana, apabila hakim memutus yang berisi pembebasan terdakwa dari segala dakwaan yang termasuk bebas murni karena dakwaan perbuatan pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena salah satu atau semua unsur tindak pidana tidak terbukti, harus diterima semua pihak, tidak perlu ada kasasi, dan itu merupakan jaminan konstitusional. apabila hakim memutus pembebasan terdakwa yang termasuk bebas tidak murni maka dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung. alasan yang fundamental adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan, menyalurkan aspirasi keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat, melakukan review atau kontrol terhadap putusan yang dibuat oleh hakim yang kemungkinan terjadi kesalahan atau human error, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari sejumlah perkara pidana yang diputus bebas diajukan kasasi, mahkamah agung telah menerima dan mengabulkan sejumlah perkara, yang proses penegakkan hukumnya tidak tepat berdasarkan prinsip prinsip hukum, sehingga oleh mahkamah agung diralat, kemudian diluruskan, dibenarkan, dievaluasi, dan kemudian menjadi putusan, sesuai dengan prinsip penggunaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan, penegakkan hukum dan keadilan, putusan pengadilan yang berisi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan adalah bagian dari hak tersangka, jika proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses standar dan accountable: dalam hal putusan pengadilan yang berisi membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, dalam hal mana ditemukan adanya proses pengambilan putusan yang tidak standar dan tidak accountable sebagaimana yang diatur dalam kurap, maka putusan salah tersebut, istilah dalam praktik bebas tidak murni, perlu ada upaya koreksi yang sekarang dalam praktik hukum permohonan koreksi tersebut diajukan melalui mahkamah agung melalui upaya hukum kasasi: putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan yang proses pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip prinsip pengambilan putusan dalam perkara pidana dalam kurap, telah menggangu dan melanggar prinsip penegakan hukum yang adil, kepastian hukum, dan keadilan hukum. putusan membebaskan berawal dari dakwaan yang proses pengambilan putusannya tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip prinsip pengambilan putusan dalam perkara pidana dalam kurap, yang telah mencederai keadilan bagi korban kejahatan sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan masyarakat, ada tiga poin penting yang terkadang dalam yang pertama adalah kecuali terhadap putusan bebas, yang kedua adalah putusan lepas dari tuntutan, dan yang ketiga adalah putusan dengan pengadilan acara cepat: dengan interpretasi magasin syar'i sesungguhnya tidak mengabaikan hukum. bagaimana hukum diinterpretasi yang interpretasi sesuai dengan maksud dari pembentuk hukum itu: ada satu proses mana pemohon atau pengaku kasasi yang pertama harus menginterpretasikan, interpretasi itu akan diuji oleh mahkamah. mahkamah akan cepat melakukan pengujian, apakah itu murni atau tidak murni, dengan demikian putusan itu akan menetapkan apakah hal ini bebas murni, sehingga terhadap hal itu tidak bisa diajukan kasasi. maka ada putusan yang menjatuhkan pidana tambahan yang isinya adalah pemberian ganti kerugian terhadap korban, yang merupakan justice untuk korban. dalam deklarasi pbb dinyatakan bahwa korban ada dua, yang disebut sebagai korban yang konvensional yakni victim crimes dan victim abuse power, dalam proses interpretasi atau proses penegakan hukum yang tidak standar, bisa terjadi putusan bebas dilakukan hanya agar tidak ada banding dan kasasi, hal ini selanjutnya akan mencederai keadilan, walaupun hakim punya pilihan, tapi setiap pilihan memiliki batasan. terhadap putusan bebas, seharusnya ada putusan bebas yang tidak boleh kasasi yaitu putusan bebas yang sebenar benarnya bebas. sedangkan putusan yang seharusnya bukan bebas tapi diputus bebas, yaitu apabila ada kekeliruan dalam pengambil keputusan dan itu harus ada pengujian: menutup orang untuk mencari keadilan, seharusnya ada terobosan hukum yang disebut sebagai magasin syar'i. jadi dengan magasin syar'i dapat ditangkap maksud dari hukum tersebut untuk mengatur atau melarang suatu perbuatan, sesungguhnya banyak aturan aturan hukum tidak memenuhi konstruksi hukum yang benar. misalnya mengubah delik materiil menjadi formil, dengan hanya diberi kata dapat da pokoknya permohonan pemohon adalah memohon supayinyatakan sebagai norma yang sah dan konstitusional sejalan dengan norma dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud tafsiran tafsiran yang menyatakan bahwa terhadap putusan bebas oleh pengadilan sebagaimana diatur dalam danadalah tafsiran yang tidak konstitusional sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum mahkamah agung dalam putusan nomor pid yang telah menyambungkan norma dan kurap yang kemudian dianggap sebagai yurisprudensi. hal itumenimbang bahwa mengenai putusan mahkamah agung reg. nomor pid yang menurut pemohon berdasarkan pada penafsiran mahkamah agung atas dan kurap yakni adanya putusan bebas murni dan bebas tidak murni , yang kemudian menurut pemohon putusan tersebut menjadi yurisprudensi yang bertentangan dengan prinsip due process law yang menjadi salah satu ciri negara hukum,isi, seharusnya uud mahkamah mempertimbangkan bahwa putusan mahkamah agung nomor pid adalah suatu putusan dalam perkara konkret. berdasarkan uud mahkamah tidak berwenang untuk menilai konstitusionalitas suatu yurisprudensi mahkamah agung. walaupun dalam beberapa putusan mahkamah telah menyatakan suatu undang undang bertentangan dengan uud secara bersyarat karena adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari ragam pemahaman dan penafsiran suatu norma undang undang,yang bertentangan dengan uud (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii bertanggal september dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix ,bertanggal juni namun dalam petit permohonan pemohon, yang dipermasalahkan bukanlah pertentangan norma suatu undang. terlebih lagi, permohonan pemohon dengan tegas menyatakan bahwa dan undang undang guo tidak bertentangan dengan uud sehingga tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas norma suatu undang undang: i3.5ahmad fadli semadi, hamdan zelda, hartono, akil mochtar, dan maria farida indrawi masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal enammdan zelda, hartononwar usman hamdan zelda ttd ttd hartono akil mochtar ttd maria farida indrawi panitera pengganti, ttd yunita ramadanitu ada hak hak konstitusional lainnya yang diberikan secara tidak langsung oleh uud yangdue process law" yakni adanya proses pemeriksaan yang benar dan adil, dalam hal jika suatu ketika pemohon sebagai warganegara,hak konstitusional pemohon yang diberikan secara tidak langsung, yakni adanya due process law" sebagai konsekuensi dari pernyataan negara indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam uud maupun hak konstitusional yang diberikan secara langsung, khususnya frasa setiap orang bermenurut pemahaman subyektif pemohon, pada awalnya tidaklah dirugikan dengan berlakunya norma dan kurap. secara abstrakbas oleh pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi dengan putusan bebas, maka pemohon tahu bahwa berdasarkan kedua kurap itu, baik pemohon maupun penuntut umum tidak dapat mengajukan banding atau kasasi. sejalan dengan konsep due process law ketentuan ketentuan hukum acara pidana haruslah bersifat rigid dan pasti, tidak multi tafsir dan tidak memberikan diskresi kepada aparatur penegak hukum, sehingga berpeluang untuk bertindak sewenang wenang dan menyalahgunakan kekuasaan. begitu pula dengan jaminan adanya kepastian hukum yang adil yang diberikan oleh konstitusi, membuat pemohon memahami bahwa apa yang termaktub dalam dan kurap itu tidaklah dapat ditafsirkan lain, kecuali apa yang tegas tegas telah dimuat oleh norma dalam kedua tersebut, namun ketika peristiwa pemeriksaan terhadap pemohon, khususnya setelah dinyatakan sebagai terdakwa muka pengadilan, benar benar secara kongkrit dan aktual terjadi, pemohon baru menyadari bahwa hak konstitusional pemohon, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh dan uud itu ternyata telah dirugikan oleh adanya berbagai penafsiran terhadap dan kurap, yang salah satu penafsiran itu mengatakan bahwa jaksa penuntut umum boleh melakukan kasasi karena putusan bebas itu dibagi dalam dua kategori yakni bebas murni (zuijver vrijspraak) dan bebas tidak murni (verkapte vrijspraak). kalau putusan itu bebas tidak murni maka jaksa penuntut umum boleh melakukan banding maupun kasasi. sementara pemohon, setelah membaca dengan seksama rumusan norma dalam dan dan mengaitkannya dengan dan kurap, tidaklah menemukan adanya pembagian seperti itu. akibat penafsiran seperti ini, hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan adanya due process law' dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh dan uud menjadi sirna, bahwa dengan adanya berbagai penafsiran terhadap dan kurap, selain menderita kerugian atas hak hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana diberikan oleh dan uud sebagaimana telah diuraikan dalam angka atas, pemohon juga menderita kerugian untuk mendapatkan due process law dan jaminan kepastian hukum yang adil dalam menggunakan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana layaknya seorang warganegara yang hidup dalam sebuah negara hukum. pemohon yang seharusnya telah menikmati kebebasan sesuai dengan due process law' dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam norma dan kurap, tiba tiba menderita kerugian konstitusional dan kehilangan jaminan itu karena tindakan jaksa penuntut umum yang melakukan kasasi atas putusan bebas yang dijatuhkan kepada pemohon, ipenafsiran terhadap undang undang, yang sedikit banyaknya mempengaruhi penerapannya. landasan pemikiran pemohon adalah, selamanya tidak akan pernah ada penerapan terhadap suatu norma hukum sebagaimana tertera dalam undang undang tanpa melalui proses pemahaman terlebih dahulu. sementara undang undang dilaksanakan dengan cara memahami dan menafsirkannya itu, bukan mustahil mengalami bias yang menyimpang jauh dari norma yang sesungguhnya dikandung oleh undang undang itu. sekiranya bias itu menimbulkan polemik berkepanjangan yang berujung pada timbulnya ketidak adilan dan lenyapnya kepastian hukum yang merugikan warganegara, maka harus ada mekanisme untuk menyelesaikannya. pemohon berpendapat, mahkamah konstitusi dengan segala kewenangannya dapat menyelesaikan masalah ini:keanekaragaman penafsiran yang menghilangkan kepastian hukum. selain itu, mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum mahkamah konstitusi juga telah menegaskan bahwa peradilan menurut uud harus menganut seimbang,oleh karena itu, persoalan yang nyata nyata telah merugikan hak hak konstitusional pemohon, namun mengalami kebuntuan untuk mencari penyelesaiannya, kiranya dapat dijawab dan diselesaikan oleh mahkamah konstitusi: bahwa dalam pengamatan pemohon, peristiwa yang terjadi pada pemohon bukanlah yang pertama dan terakhir dalam sejarah hukum negara kita. ada banyak orang yang pemohon ketahui mengalami nasib yang sama, baik yang menjadi berita media massa karena kasusnya menarik perhatian masyarakat, maupun kasus kasus yang berlalu begitu saja tanpa banyak orang memperhatikannya. kasus yang dihadapi oleh prita mayasari adalah salah satu kasus yang tahun ini menarik perhatian masyarakat, setelah mahkamah agung memutus yang bersangkutan bersalah pada tingkat pemeriksaan kasasi. padahal pengadilan negeri jakarta pusat telah membebaskannya. jaksa penuntut umum, dengan dalih putusan tersebut

di1. nama gading hardjosiswojo, tempat, tanggal lahir sragen, maret pekerjaan purnawirawan tentara nasional indonesia angkatan udara: alamat jalan jenderal sudirman nomor rw lk. iii kelurahan ganjar sari, kecamatan metro barat, kota metro, lampung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hum black n vii bertanggal juli memberi kuasa kepada yulia yunior, s.h. dan bakti prasetyo, s.h. para advokat, penasehat hukum pada lembaga bantuan hukum cahaya keadilan cabang metro yang beralamat jalan dr. sutomo nomor kelurahan hadimulyo, kecamatan metro pusat, kota metro, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, selanjutnya disebut sebagai . pemohon i1. membaca permohonan pemohon,an registrasi pada tanggal september dengan nomor puu viiadalah negara hukum : bahwa sesuai dengan ketentuerdasarkan pada ketentuanerdasarpat ditemukanyang menyatakan, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembalitemukan surat suratnya ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung mengenai ketentuan yang mengatur persyaratan peninjauan kembali mana disebutkan bahwa dan tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah (seratus delapan puluh) hari, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pada tingkat terakhir dan sudah diberitahukan kepada para pihak yang bersengketa, maka oleh sebab itu diperlukannya batasan waktu dalam penyelesaian dalam sebuah perkara perdata, sehingga tercipta sebuah kepastian hukum: bahwa ketentuan ketentuan pada tersebut khususnya berkaitan dengan perkara perdata antara vakum cabang lampung melawan gading hardjosiswojo dianggap merugikan pihak pemohon mengingat tidak adanya batasan waktu lamanya sebuah proses perkara perdata baik dalam tingkat pertama pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun pada tingkat terakhir mahkamah agung. samping itu juga ketiadaan batasan lamanya waktu tentang sebuah perkara perdata akan diputuskan pada tingkat terakhir kasasi, bahwa sebagai akibat dari tidak terdapatnya batasan waktu lamanya sebuah proses perkara perdata yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemohon dirugikan bukan hanya dari segi finansial tetapi juga waktu mana pemohon harus menunggu hasil dari sebuah proses hukum indonesia lebih dari (tiga puluh tujuh) tahun: bahwa dengan adanya proses hukum yang demikian lama, maka hal ini bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan . dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efektif dan efisien: bahwa dengan proses perkara perdata yang lebih dari (tiga puluh tujuh)tahun sejak dari tingkat pertama hingga tingkat terakhir dalam perkara gugatan yayasan kristen untuk kesehatan umum vakum) melawan pemohon sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga tidak mencerminkan sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam uud dan juga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang apa yang dimaksudsebagai akibat dari terlalu lamanya proses perkara perdata yang dialami oleh pemohon mengakibatkan pemohon kehilangan pekerjaan yang merupakan sumber penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga pemohon. hal inibahwa samping itu, untuk melakukan peninjauan kembali sesuai dengan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung maka tenggang waktu yang diperlukan adalah (seratus delapan puluh) hari sejak putusan perkara perdata yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap: bahwa dengan adanya tersebut dan korelasi dengan perkara perdata yang sedang dialami oleh pemohon, maka pemohon merasa dirugikan dengan adanya pembatasan tersebut mengingat bahwa ditemukannya bukti baru yang menentukan yang tidak ditemukan pada saat perkara diperiksa seharusnya dapat sewaktu waktu dapat dilakukan peninjauan kembali demi tegaknya keadilanuud meny serta sudarso gautam yang menyebutkan bahwa .': bahwa dalam sistem konstitusional undang undang dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam konstitusi (constitutional) d, bahwa negara indonesia juga disebut sebagai negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (fthe rule law, and not man . dalam kerangka the rule law' ituik (due process law). namun demikian harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip prinsip demokrasi:, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (mach, iv. analisis berapa lama pemohon harus menunggu waktu agar perkara nomor pdt. iw pn.m harus mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat contoh kasus yang dihadapi pemohon: putusan perkara nomor perdata pn.m tertanggal oktober putusan perkara nomor p.t.perdata tertanggal april putusan perkara reg. nomor sip tertanggal oktober putusan perkara nomor pdt pt.tk tertanggal oktober putusan perkara nomor pdt tertanggal juni selama (tiga puluh tujuh) tahun baru mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan reg. nomor pk pdt yang mana hingga saat ini belum ada keputusan: pemohon dalam perkara: supaya pemohon (pencari keadilan) kapan pun bisa mengajukan peninjauan kembali dengan tidak dibatasi waktu hari asal telah mempunyai kekuatan hukum tetapemohon,ataubuku undang undang nomor tentang kekuasaan kehakiman dan mahkamah agung, bukti fotokopi berkas gugatan, bukti fotokopi salinan putusan nomor perdata pn.m, bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi palembang nomor p.t. perdata, bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung nomor k sip bukti fotokopi salinan putusan pengadilan tinggi tanjungkarang nomor pdt pt.tk, bukti fotokopi salinan putusan mahkamah agung nomor pdt bukti fotokopi perihal penerimaan dan pemberitahuan register berkas perkara nomor pk pdt bukti fotokopi risalah panggilan nomor aan pn.m pts. ma. pdt bukti fotokopi risalah panggilan nomor aan pn.m pts. nomor pdt bukti fotokopi salinan permohonan perlawanan tanggal januari nomor perkara pdt. iw pn. tanggal januari bukti fotokopi kelas panggilan kepada tergugat nomor pdt. iw p.n.m, tanggal januari bukti fotokopi permohonan pemeriksaan setempat nomor pps lbh ck tanggal februari bukti fotokopi permohonan tidak dapat eksekusi non executable) nomor ne lbh ck !i tanggal februari bukti fotokopi salinan putusan perkara perdata pengadilan negeri metro nomor pdt. iw pn.m: bukti fotokopi akta pernyataan banding, tanggal maret bukti fotokopi salinan putusan perkara perdata pengadilan negeri metro nomor pdt pt.tk: bukti fotokopi pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi dan permintaan pengosongan rumah nomor w9.u2 ht. tanggal maret bukti fotokopi surat permohonan penundaan eksekusi nomor ppe lbh ck iv tanggal april bukti fotokopi berita acara eksekusi nomor eks pn.m, tanggal april bukti fotokopi memori kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tanjung karang nomor pdt pt.tk nomor mk lbh ck n ix tanggal september bukti fotokopi akta pernyataan permohonan kasasi nomor pdt. iw pn.m, tanggal agustus bukti fotokopi tanda terima memori kasasi nomor pdt. iw pn.m, tanggal septemberdan huruf terhadap uud yang menyatakan, menimbang bahwa permohonan guo adalah mengenai pengujian undang undangberdasarkadalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun berdasarkanberdasarkaerdasarkan diil. kedudukan kepentingan hukum pemohon bapak gading hardjosiswojo sebagai pemohon dilahirkan kota sragen, surakarta, jawa tengah pada tanggal maret beliau masuk dalam pendidikan juru rawat sebuah kota kecil surakarta bernama genres pada tahucara aktual dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan huruf dmempunyai perkara perdata dengan yayasan kristen untuk kesehatan umum vakum) cabang lampung dan merasa dirugikan akibat ketiadaan batasan waktu sebuah perkara perdata diputuskan sampai tingkat terakhir kasasi, sehingga harus menunggu lebih dari (tiga puluh tujuh) tahun (vide bukti sampai dengan bukti bahwa selama (tiga puluh tujuh) tahun perkara perdata tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap dan pemohon mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan registrasi nomor pk pdt yang sampai saat ini belum ada putusan: pemohon dalam permohonan perlawanan yang diberiemohon agar hurufemohon agartidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pemohon kapan pun dapat mengajukan peninjauan kembali dengan tidak dibatasi waktu hari, i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) dalamdalam permohonannya mengajukan pengujian materiil huruf dan huruf terhadap uud yang masing masing menyatakan:?.pendapat mahkamah menimbang bahwa terdapat dua isu hukum dalam permohonan pemohon, yaitu: tidak adanya batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum tetap merugikan hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan uud oleh karena itu, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menambahkan batas waktu lamanya penyelesaian proses perkara perdata, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali selama (seratus delapan puluh) hari yang diatur dalam inkonstitusional atau bertentangan dengan uud sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, i3. menimbang bahwa terhadap isu hukum yang pertama, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan tersebut merupakan pilihan konstitusional (optionally constitutional) atau kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang undang yang memang diberikan kepada pembentuk undang undang untuk menentukan isinya. apapun pilihannya tetap konstitusional, sehingga tidak dapat dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi. oleh sebab itu, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum: menimbang bahwa terhadap isu hukum kedua, yaitu dalil bahwahkamah menilai, norma huruf tersebut, tanpa kecuali, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan kepastian batas waktu yang proporsional dan masuk akal (reasonable), seperti (seratus delapan puluh) hari sejak ditemukan surat surat bukti sebagai pilihan kebijakan hukum pembentuk undang undangbatasan waktu demikian dalam kepentingan perdata yang bersifat privat, justru untuk memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) atas putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga perkara tidak berlarut larut. oleh karena itu, dalil pemohon guo tidak beralasan hukum, i3. hamdan zelda, maria farida indrawi, dan akil mochtar, masing masing sebagai anggota pada hari selasa tanggal duanwar usman, hamdan zelda, dan maria farida indrawnwar usman ttd. ttd. hamdan zelda maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono pada tanggal agustus pemohon sebagai lulusan zending juru rawat bergabung dalam organisasi kepemudaan yang disebut sebagai menendang (bahasa jepang) kota genres, surakarta, pada tanggal november peristiwa pertempuran november surabaya, pemohon bergabung bersama dengan palang merah indonesia membantu menangani korban pertempuran arek arek suroboyo dengan sekutu surabaya: bahwa pada bulan februari pemohon mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi anggota tentara nasional indonesia tni) angkatan udara dinas kesehatan yang bermarkas tugu, yogyakarta, pada tanggal juli terjadinya serangan dilakukan oleh sekutu melalui probolinggo, jawa timur, pemohon bersama dengan masyarakat umum mengungsi kaki gunung semeru. sana bergabung dengan pasukan dari angkatan darat untuk menangani korban korban pertempuran sebagai akibat dianggapnya perjanjian linggarjati oleh sekutu, bahwa dalam kurun waktu tahun terjadi serangan yang dilakukan oleh sekutu yogyakarta, pemohon bertugas sebagai juru rawat sebuah balai pengobatan kota sleman, yogyakarta, bahwa sejak tahun pemohon menguasai lahan, mendirikan, dan menempati, bahwa pemohon mendirikan dan menempati rumah sebagai tempat tinggal pemohon beserta keluarganya yang pada saat itu pemohon bekerja sebagai mantri juru rawat balai pengobatan mardi waluyo yang saat ini menjadi rumah sakit mardi waluyo yang berada bawah yayasan kristen untuk kesehatan umum vakum) cabang lampung, bahwa dengan adanya reorganisasi vakum cabang lampung, menimbulkan dampak terhadap pemohon beserta keluarganya khususnya menyangkut status kepegawaian dan penghasilan yang diterima setiap bulan, bahwa dengan dikeluarkannya peraturan vakum melalui komisi teknik setempat kts) yang menyebutkan bahwa karyawan yang sudah pensiun dan bekerja kembali balai pengobatan rumah sakit mardi waluyo, maka diberlakukan status bujangan dengan tanpa tunjangan: bahwa atas dasar reorganisasi tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada pimpinan balai pengobatan mardi waluyo, komisi teknis setempat kts) dan vakum pusat solo, jawa tengah, bahwa pada tahun komisi teknis setempat kts) melalui kuasanya yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama yayasan kristen untuk kesehatan umum vakum) pusat solo, melakukan gugatan pengadilan negeri klas metro terhadap bapak gading hardjosiswojo, bahwa pemohon semula adalah sebagai tergugat dalam perkara nomor perdata pn.m: bahwa pada tanggal oktober pengadilan negeri klas metro telah memutus perkara perdata nomor perdata pn.m.: bahwa isi putusan perkara perdata nomor perdata pn.m tanggal oktober berbunyi: mengadili: mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian: menghukum tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah dinas vakum kepada yayasan atau penggugat: menghukum tergugat membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini ditaksir sejumlah , : menolak gugatan penggugat selebihnya, bahwa atas putusan pengadilan negeri klas metro dalam perkara perdata nomor perdata pn.m tanggal oktober pihak tergugat mengajukan upaya hukum banding pengadilan tinggi palembang: bahwa selanjutnya pengadilan tinggi palembang memutus perkara perdata pada tingkat banding dengan putusan pengadilan tinggi palembang nomor pt. palembang tanggal april yang berbunyi: mengadili: menerima permohonan banding, membatalkan putusan metro, tanggal daftar nomor perdata pn.m: mengadili sendiri: menyatakan gugatan penggugat berbanding tidak dapat diterima berbanding (net ontvankerlijk verklaard): menghukum penggugat berbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan biaya biaya mana dalam tingkat banding sejumlah rp. bahwa terhadap putusan pengadilan tinggi palembang nomor pt. palembang tanggal april pihak penggugat melakukan upaya hukum kasasi dan mahkamah agung memutus perkara dengan putusan nomor sip tanggal oktober yang berbunyi: menerima permohonan kasasi dari penggugat, membatalkan putusan pt. palembang tanggal nomor pt. perdata, memerintahkan kepada pt. palembang untuk memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya memutuskan pokok perkaranya, menghukum tergugat dalam kasasi untuk membayar segala biaya, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan banding serta dalam tingkat kasasi,dan biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebesar rp. bahwa pada tanggal april tergugat memohon kepada pengadilan negeri klas metro untuk mendapatkan salinan putusan mahkamah agung nomor sip tertanggal oktober bahwa berdasarkan permohonan pihak tergugat dan untuk melaksanakan isi putusan mahkamah agung nomor sip tertanggal oktober maka pengadilan tinggi tanjung karang dengan putusan nomor pdt pt.tk tanggal oktober berbunyi: mengadili: menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut: menguatkan putusan pn. metro tanggal nomor perdata pn.m yang dimohonkan banding tersebut, menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar rp. , : bahwa terhadap putusan pengadilan tinggi tanjung karang nomor pdt pt.tk tanggal oktober tahun pihak tergugat melakukan upaya hukum kasasi kepada mahkamah agung melalui pengadilan negeri klas metro: bahwa putusan mahkamah agung nomor pdt tertanggal juni tahun mengadili: menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi gading hardjosiswojo tersebut: menghukum pemohon kasasi tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar rp. (limbatus ribu rupiah): bahwa atas upaya hukum peninjauan kembali, pihak tergugat menerima surat penerimaan dan pemberitahuan register berkas perkara peninjauan kembali dengan nomor pk pdt tertanggal agustus bahwa pada hari senin tanggal november tergugat menerima risalah panggilan dengan nomor aan pn.m pts. ma. pdt bahwa selanjutnya tergugat menerima risalah panggilan nomor aan pn.m pts. ma. no1342 pdt pada hari selasa tanggal desember bahwa tergugat mengajukan permohonan perlawanan tanggal januari telah didaftarkan kepaniteraan pengadilan negeri klas metro dengan nomor pdt. iw pn.m. tertanggal januari bahwa tergugat sebagai pemohon mendapat kelas panggilan kepada tergugat nomor pdt. iw pn.m pada hari rabu tanggal januari bahwa tergugat sebagai pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan setempat (sesuai sema nomor tahun tentang pemeriksaan setempat) kepada ketua pengadilan negeri klas metro c.g ketua majelis hakim dalam perkara nomor pdt. iw pn.m tertanggal februari bahwa tergugat sebagai pemohon pada tanggal februari mengajukan permohonan tidak dapat dieksekusi (non executable) kepada yang terhormat ibu ketua pengadilan tinggi tanjung karang c.g. bapak hakim tinggi pengawas pengadilan negeri metro: bahwa atas permohonan perlawanan tertanggal januari pengadilan negeri klas metro dengan putusan nomor pdt. iw pn. metro tanggal februari yang berbunyi: mengadili: dalam provisi: menolak permohonan pelawan untuk seluruhnya, dalam pokok perkara: menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar tidak jujur (waad opponent), menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya, menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah): bahwa pengadilan negeri klas metro menerima permohonan banding dari tergugat sebagai pelawan dengan akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri klas metro pada hari senin, tanggal maret bahwa tergugat sebagai pelawan dengan disertakan memori banding nomor mb black n!!i1 tertanggal september yang diterima kepaniteraan pengadilan negeri klas metro, bahwa pada tanggal maret tergugat menerima surat dengan nomor w9.u2 ht. dari pengadilan negeri klas metro perihal pemberitahuan akan dilaksanakan eksekusi dan permintaan pengosongan rumah: bahwa tergugat mengajukan permohonan penundaan eksekusi kepada yang terhormat bapak ketua pengadilan negeri klas metro tertanggal april bahwa pemohon menerima surat berita acara eksekusi dengan nomor eks pn.m pada hari kamis april bahwa pada tanggal juli putusan yang dimohonkan banding pengadilan tinggi tanjung karang dalam perkara perdata nomor pdt pt.tk, berbunyi: mengadili: menerima permohonan banding dari pembanding semula pelawan tersebut: menguatkan putusan pengadilan negeri metro tanggal februari nomor pdt. iw pn. metro yang dimohonkan banding tersebut: menghukum pembanding semula pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar rp. (enam puluh satu ribu rupiah), bahwa tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tanjung karang dalam perkara perdata nomor pdt pt.tk dengan akte pernyataan permohonan kasasi pada hari selasa tanggal agustus ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri klas metro: bahwa pemohon menyerahkan memori kasasi dengan tanda terima memori kasasi pada hari rabu tanggal september ditandatangani oleh panitera pengadilan negeri klas metro, iii. pokok pokok permohonan bahwa berdasarkanberdasarkan huruftentang mahkamah agung, lembaran negara republik indonesia tahun nomoriajukan hanya berdasarkan alasan alasan sebagai berikut

nicfadjroel rachman, warga negara indonesia, tempat dan tanggal, sebagai .voodoo pemohon mariana, warga negara indonesia, tempat dan tanggal lahir jakartasebagai . pemohon il: bob febrian, warga negara indonesia, tempat dan tanggal lahir duri, februari agama islam, pekerjaan wiraswastasebagai .iiioooooooocow#o# wbennekkkknnnankannn nana pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal desember memberikan kuasa kepada taufik bahari, s.h., hum., ll.m., mirza roy pizza, s.h., m.h., dan ricky gunawaniii nomor tebetdari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari pemerintahsenin tanggal desember dengan nomor puu v, dalam teori negara modern, negara dibentuk oleh sekelompok manusia, itu tidak akan ada negara tanpa warga negara, presiden, pemohon dan pemohon iii ingin memilih calon pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekadar dipercaya oleh partai politik. pemohon dan pemohon iii bukan anggota partai politik, tidak berafiliasi dengan partai politik dan tidak mendukung partai politik apapun. oleh karena itu, pemohon dan pemohon iii tidak pernah memberikan mandat kepada partai politik untuk menyediakan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk kemudian disodorkan kepada para pemohon melalui pemilihan umum untuk dipilih: pemohon dan pemohon iii memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan cara mempergunakan hak pilihnya. dalam menjalankan haknya pemohon dan pemohon iii, para pemohon memiliki hak yang dijamin oleh uud kemudian, akibat adanya ketentuan dalam dperseorangan atau independen menjadi melanggardan bahwa tidak ada ketentuan dalam uud yang melarang adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden independen atau perseorangan, dan uud bukan penghalang keberadaan calon presiden dan wakil presiden independen atau perseorangan,, angka dan bertentangan dengan dan uud dengan argumentasi sebagai berikut: bahwa seseorang ytai politiktai politik yang mendukungnya, bukannya tunduk pada rakyat yang memilihnya, sehingga dengan model seperti ini esensi kedaulatan rakyat dalam pemilihan presiden menjadi hilang digantikan oleh kedaulatan partai politik, pemohon dan pemohon iii dipaksa harus memilih calon presiden dan wakil presiden yang telah melalui seleksi internal partai politik atau melalui kesepakatan petinggi partai partai politik, dimana: bahwa muatan dalam ketentuan guo, bertentangan dengan uud yang mengandung prinsip demokrasi, dimana rakyat ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan dan bukan milik partai politik ataupun golongan atau kelompok tertentu. esensi dari pemilu presiden dan wakil presiden adalah perwujudan kedaulatan rakyat, dan pemilihatangan rakyat, bahwa tata cara pengusulan dan pendaftaran pasangan calon yang dilakukan partai politik menghalangi dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden secara independen dan langsung, tanpa melalui partai politik: pasangan calon tersebut jugasehingga pilihan rakyat atas calon presiden dan wakil presiden ditentukan oleh dominasi partai partai tertentu yang memperoleh suara kursi atau suara yang sangat besar, dan, bahwa dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v dengan memperkenankan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah yang didukung adanya bukti jajak pendapat yang menunjukkan bahwa rakyat sangat menyetujui adanya calon presiden wakil presiden perseorangan atau independen, menyebabkan penafsiran terhadap uud harus sejalan dengan pandangan masyarakat yang menghendaki dibukanya kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen, sehingga oleh karenanya meminta pada mahkamah konstitusi untuk menyatakan angka dan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, i3. menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalil mereka, parabima arya, ph. perdebatan tentang boleh tidaknya calon presiden capres) independen, harus diletakkan dalam konteks peneguhan sistem presidensiil yang dianut indonesia. dalam sistem presidensiil, kepala negara mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin dapat melakukan prinsip can wrong dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. logika kekuatan presiden seperti itu haruslah diimbangi dengan mekanisme presideniasumsi bahwa stabilitas pemerintahan perlu ditunjang dengan hadirnya mayoritas partai politik dari pemerintah parlemen, justru berpotensi mengganggu sistem checks and balances,erta saling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif, ahli sepakat dengan pendapat denny indralaya, bahwa kekurangan proses amandemen uud adalah bahwa partai politik memegang monopoli dalam mengusulkan kandidat kandidat presiden. hal itulah yang sebetulnya menutup kemungkinan calon presiden independen dan melemahkan ide pemilihan presiden langsung. penafsiran syarat pengajuan capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan merupakan syarat umum melainkan syarat khusus yang cenderung luar dari substansi permasalahan dan luar dari komitmen untuk meneguhkan sistem presidensiil: kesimpulan relil yang tidak bisa dihindarkan. keempat, pembatasan pencalonan melalui partai adalah syarat khusus bukan syarat umum, karena itu merupakan bentuk diskriminasi. dr. irmanputra sidin, sh., mh. konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak bisa dikungkung oleh sejarah zaman. berlandaskan pada kontekstualisasi, maka penafsiran original intent terhadap uud terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik yang bernama mata kuliah sejarah hukum, uud the living constitution, tidak bermaksud menyatakan bahwa hanya parpol peserta pemilu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden. norma ini adalah norma perintah, tetapi, perintah tidak selamanya imperatif, perintah dapat juga bersifat afirmatif. afirmatif dalam ialah bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik karena konstitusi mengakui bahwa partai politiktai politik adalah satu satunya pilar dalam membangun konstitusional demokrasi, uud juga menyatakan bahwa tidak semua partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden, tetapi hanya partai politik peserta pemilu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden. guo tidak dapat di a contrary kan untukud juga disebutkan bahwa presiden tidak dapat membubarkan dpr. ini juga norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian tidak dapat di a contrary kan bahwa hanya presiden yang tidak dapat membubarkan dpr, uud bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan itu dapat menjadi pasangan calon presiden. ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu terbuka bagi calon independen karena uud menyebutkan pemilihan dilakukan secara demokratis. makna pemilihan kata demokratis dalam uud tentang pemilu kepala daerah itu dapat terbuka luas, yang dapat diartikan, misalnya, pasangan kepala daerah dipilih oleh dprd, ahli mengutip pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan calon perseorangan yang ketika itu menyatakan alasan adanya ketidakpastian hukum maka ketika bawahnya membuka peluang calon perorangan, bagaimana dapat mempertanggungjawabkan bila tidak perlu ada calon presiden independen, padahal hal tersebut adalah keadaan yang sama, hanya yang satu pada level gubernur, bupati walikota, dan yang satunya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahaitu, menurut ahli, tidaktai politik yang mengusulkan pasangan calon presiden, maka pemilu itu aman, hari wibowo satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, undang undang, peraturan bawahnya, bahkan konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak asasi manusia yang dikenal sebagai human rights. ada empat karakteristik dasar atau prinsip dalam human rights. pertama, prinsip yang universal yaitu bahwa seluruh hak, tanpa pengecualian, berlaku manapun, dalam wilayah yurisdiksi apapun, tanpa diskriminasi apapun juga. kedua, hak asasi bersifat tak terenggutkan yang melekat pada diri manusia secara alamiah. ketiga, hak itu tidak terpisahkan. keempat, antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung: melihat angka dan ahli menyimpulkan bahwa pembatasan dan pengekangan yang dilakukan ada dalam ini, terutama yang menyangkut soal seseorang dapat dipilih menjadidia tidak boleh dan tidak dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden. persoalannya, apakah ada kepentingan yang diperlukan untuk membatasi seseorang menjadi presiden hanya boleh melalui partai politik? ini yang sebenarnya harus diuji. ketika fadjroel rachman mencalonkan diri sebagai presiden yang bukan dari partai politik, apakah itu mengganggu atau bahkan meniadakan hak hak yang lain? selain kebebasan dipilih, adakah hak asasi manusia lainnya yang diganggu dengan pencalonan luar jalur partai politik itu? apakah hak berorganisasi terganggu? hal hal inilah yang harus diperiksa baik baik: dalam konteks kepentingan nasional, yurisdiksi negara, kepentingan nasional apa yang dipertahankan sehingga perlu dibuat kebijakan bahwa calon presiden hanya diajukan melalui partai politik? apakah ada ancaman terorisme sehingga hanya calon presiden melalui partai politik yang diperkenankan? apakah ada ancaman virus sars yang dapat mengganggu kesehatan? apakah ada ancaman moral? kandungan dari uud menurut ahl. mengapa demikian? sama seperti alasan atas, harus di. i3. menimbang bahwa pemohon juga mengajukan keterangan para ahli yang telah didengar umum presiden dan wakil presiden, yang menyangkut tentang calon presiden dasebagai bukti untuk turut dipertimbangkan mahkamah, keterangan ahli mana masing masing telah dimuat secara lengkap dalam bagian duduk perkaraitudapat, pertama,etapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat:.:hal menurut ahli, tentang hak partai politik memonopoli pencalonan presiden adalah copyopini umum menyatakan bahwa undang undang dasar menutup pintu bagi calon presiden independen. hal ini dikaitkan dengan eksistensi perubahan ketigatai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan calon presiden, hal tersebutlon presiden independen. akan tetapi berdasarkan yurisprudensi mahkamah konstitusi tentang original intent, bahwa sebagai lembaga penafsir uud the sole judicial interpreter the constitution mahkamah konstitusi. putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv ) . berdasarkan yurisprudensi tersebut maka original intent tidaklah merupakan satu satunya metode yang dipakai dalam praktik mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi juga pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan uud, hak hidup juga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan calon presiden independen maka menyatakan calon presiden independen tidak bertentangan dengan uud tentu lebih kecil eksistensinya baik dari perspektif konstitusional maupun penerimaan masyarakat. dengan demikian, dari constitutional morality tidak ada persoalan untuk menyatakan calon presiden independen tidak bertentangan dengan uud dalam perspektif ham internasional juga tidak ada pertunangannya sama sekali bahkan hal tersebut:muatan materi uud tidak menutup dibukanya peluang cara lain dalam recruitment pasangan calon melalui jalur non partai politik. muatan materi tersebut dapat ditafsirkan tidak dimaksudkan membatasi pasangan calon hanya dari partai politik karena teksnya tidak ada kata hanya ,emilihan kepala daerah dan pemilu presiden sesuai uud yang dilaksanakan dengan cara recruitment pasangan calon melalui jalur partai politik dan non partai politik. pembatasan pengajuan pasangan calon hanya melalui partai politik tidak sesuai dengan tafsir demokrasi oleh mahkamah konstitusi sebagai penafsir resmi uudvdengan demikian baik hak memilih maupunud keempat,udwakil presiden tanpa melalui partai politik maka hak tersebut terhalangi oleh ketentuan pilpres yang diuji. demikian pula halnya dengan pemohon dan pemohon iii, ketika tiba saatnya masa pencalonan presiden dan wakil presiden, para pemohon ini tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik meskipun memiliki kapabilitas menjadi pasangan calon. hak pemohon dan pemohon iii juga dihalangi karena para pemohon dihadapkan pada suatu pilihan hasil seleksi partai yang tentunya membawa kepentingan partai, sementara tidak ada alternatif munculnya pilihan calon presiden dan wakil presiden yang diseleksi melalui dukungan riil masyarakat, bahwa antara ketentuan yang diuji dengan kerugian konstitusional parasatu satunya dan menutup kemungkinan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen: pokok permohonan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen tidak bertentangan dengan uud uud tidak melarang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, atau disebut juga calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen, tidak bertentangan dengan uud uud memang tidak mengatur dan tidak menyebut mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen. namun bukan berarti tidak disebutnya pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen membuat keberadaannya menjadi melanggar uud artinya, karena tidak disebut bukan berarti tidak boleh. sebagai contoh, keberadaan wakil kepala daerah entah itu wakil gubernur maupun wakil bupati, tidaksmempunyai hak monopoli untuk mengajukan presiden. ketika presiden dipilih langsung oleh rakyat makarepresentasi politik tidak hanya diwakili oleh partai politik, karena masih ada dpd, dengan demikian partai politik tidak menghabisi representasi rakyat untuk mengartikulasikan hak hak politiknya. atas dasar itu,yaitudapat dipandang sebagai party. dalam kenyataannya collective action dapat dalam bentuk partai politik, pressure group, interest group, atau social movement. semuanya mempunyai kemungkinan untuk mengusung presidennya sendiri:sepenuhnya dapat dimonopoli oleh satu lembaga representasi. nation dalam sistem demokrasi republik adalah nation citizen. jadi nation daripada individuetapi nation citizen, sebagai individu (legal right), demokrasi harus selalu menyediakan sistem yang lain seperti safety veil jalur pengaman jaket pengamanamerika serikat ada emergency exit dengan dimungkinkan calon"anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan . dalam guo sama sekali tidak ada kata wording apapun yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik. dengan demikian, uud sama sekali tidak memblokade hak hak independen untuk dapat dicalonkan dalam pemilu presiden.ntang legal standing pemohon pemohon tidak dalam posisi yang ternya pemohon dapat melakukan aktivitas apa saja, termasuk aktivitas dalam rangkaberperan serta dalam pemerintahan tidak mesti tidak harus menjadi pejabat formal seperti menjadi presiden dan atau wakil presiden. jika pemohon merasa tidak puas, tidak cocok, tidak sreg|), maka pemohon dapat membentuk partai politik yang dianggap sesuai dengan keinginan dan harapan pemohon sehingga dapat mengusung pemohon menjadi calon presiden dan wakil presiden: bahwa karena tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon yang tidak berasal dari partai politik, hal ini merupakan pilihan yang bersifat sukarelaberdasarkan uraianemohon atas berlakunya angka dan karena itu kedudukan hukum (legal standing) para pemohonterdahulu, karenanya sepatutnya mahkamah konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. tentang pokok permohonan ketentuan angka memuatumumhingga tidak menimbulkan pengertian ganda.k hal lain yang bersifat umum yang dijadikan dasar pijakan berikutnya dalam undang undang guo, sangatlah tidak beralasan dan tidak tepat, karena ketentuan guo, serta siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga menurut hemat pemerintah sama sekali tidak berkaitan dengan konstitusionalitas pemberlakuan dengan alasan sebagai berikut: bahwa uud. semestinya rumusan norma dalam uud tidak ada dispute.tidak bertentangan tetapi justru sejalan dengan uud bahwa secara umum sebagaiyang dibangun mengacu pada sistem komunal kolegial, bukan berdasarkan pada sistem individual (perseorangan), sehingga dengan demikian ketentuan yang tercantum dalam dan telah sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus melaksanakan amanat tersebut secara konsisten: pemerintah tidak sependapat deng dan mutasi mutanperbedaan perbedaan pengaturan yaitu (i)sampai dengan uud dan sebagai pengaturan operasionalnya diatur dalam (ii)sampai dengan uudud pemerintah juga tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan ketentuan atas telah memberikan perlakuan dan pembatasan yang bersifat diskriminatif, karena pembatasan demikian sejalan dengan ketentuan uud demikian pun ketentuan angka dan tidak memberioccur. undang undang guo tidak diskriminatif dan justru memberikan kepastian hukum terhadap proses pemilihan presiden dan wakil presiden, dan tidak terkait masalah konstitusionalitas pemberlakuan undang undang yang dimohonkan untuk diuji, karenanya juga tidak bertentangan dengan dan dan uud dan meminta agar mahkamah menolak permohonan para pemohon.padas, oleh karena itu.:i3. menimbang bahwa mahkamah jugaangkan pemilihan presiden jelas eksplisit dinyatakan dalam uud.dan yang menurut para pemohon tidak mengakomodasi calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen, selain calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik: bahwa dari permasalahan hukum tersebut maka yang harus mendapat penilaian hukum adalah: apakah perseorangan dimungkinkan oleh uud apakah dalam yang tidak memuat calon perseorangan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden bertentangan dengan uud menimbangbagai berikut: bahwauud berbunyibahwa dalil pemohon terhadap uud atas adalah tidak adanya kata hanya atau harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sehingga calon perseorangan dapat diajukan tanpa melalui partai politik dan atau gabungan partai politik. menurut mahkamah, meskipun tidak ada kata hanya atau harus , namun keharusan tersebut dengan sendirinya menjadi niscaya sesuai dengan kehendak awal (original intent) pembentuk uud jika alasan tidak adanya kata hanya atau harus kemudian diartikan pasangan calon presiden wakil presiden boleh diajukan tanpa melalui partai politik atau gabungan partai politik, maka yang menyatakan . presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden , tanpa ada kata hanya atau harus dapat diartikan juga bahwa presiden dapat dibantu oleh beberapa orang wakil presiden. padahal, dari sudut apa pun penafsiran yang demikian tidaklah dapat diterima: disebutkan dalam uud namun, adanya jabatan jabatan tersebut tidak lantas membuat jabatannya dan undang undang yang mengatur mengenai jabatan tersebut menjadi inkonstitusional: sementara itu, uud menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tersebut maka dapat dikatakan bahwa uud membuka peluang dan memberikan kesempatan yang seluas luasnya bagi warga negara untuk berpartisipasi memilih atau menjadi calon presiden dan wakil presiden, dengan alasan alasan tersebut maka para pemohon berpendapat bahwa uud tidak melarang adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden independen atau perseoranga bahwa setelah mengkaji uud dan menemukan bahwa uud menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi memilih atau menjadi calon presiden dan wakil presiden dan tidak ada pengaturan yang eksplisit dalam uud yang menyatakan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen dilarang, maka pertanyaan yang harus dijawab selanjutnya adalah: apakah uud merupakan penghalang bagi hak warga negara untuk memilih dan menjadi calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen?: bahwa para pemohon dalam kesimpulannya mengutip pendapat herman heller yang menyatakan bahwa konstitusi itu adalah seperti apa yang dimaknai oleh masyarakat die politische verfassungs als gesselschaftlich wirklichkeit). dengan membaca rumusan dalam uud justru para pembentuk undang undang dan masyarakat memahami bahwa frasdiartikan bahwa hanya partai politik dan gabungan partai politika yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. hasil temuan lembaga survey indonesia tahun dan tahun yang menyimpulkan bahwa sebagian besar rakyat indonesia menginginkan dibukanya peluang calon presiden independen, menurut mahkamah tidak dapat menjadi alasan untuk menafsirkan ketentuan dalam uud untuk memberi peluang adanya calon presiden dan wakil presiden perseorangan. sebab, hasil survey yang tidak atau belum menjadi isi konstitusi tidak dapat dijadikan pedoman.atas dasar uud pembentuk undang undang sesuai dengan kewenangannya dalam uud kemudian membentuk yang memuat antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon yaitu angka danrumusan angka dan intinya menentukan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum (yang memenuhi persyaratan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum. rumusan demikian menurut mahkamah tidak diskriminatif karena siapa saja yang memenuhi syarat demikian dapat diusulkan dan didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden tanpa harus menjadi pengurus atau anggota partai politik:keterangan pemohon dalam persidangan tentang diperbolehkannya calon presiden dan wakil presiden perseorangan seperti sistem pemilihan presiden amerika serikat menurut mahkamah tidak serta merta dapat diberlakukan indonesia karena selain adanya perbedaan konstitusi dan karakter sistem pemilu yang diterapkan indonesia juga ada aspek lain seperti perbedaan budaya politik baik para elit politik maupun masyarakatnya masing masing, keterangan ahli pemohon, yang menyatakan bahwa kita perlu membangun konstitusi sebagai the living constitution atas uud menurut mahkamah tidak berarti bahwa apabila yang diuji tidak mengakomodasi calon perseorangan menjadikan uud bukan the living constitution . the living constitution terwujud justru apabila konstitusi itu diterima dan dijalankan dengan sebaik baiknya, bahwa dalam keadaan kebebasan orang membentuk partai politik seperti sekarang ini, calon dapat membentuk partai sendiri sesuai dengan visi misi partai yang hendak dibentuknya apabila tidak suka dengan partai yang telah ada tanpa halangan sehingga alasan pencalonan presiden luar partai politik menjadi tidak relevan atau tidak beralasan. i3.16j menimbang bahwa sesuai dengan pandangan hukum tersebut atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan yang dimohonkan pengujian sebagai berikut: terhadap ketentuan angka menurut pendapat mahkamahpengertian ataupasangan calon presiden dan wakil presiden, terhadap ketentuan dan menurut pendapat mahkamah:sehingga secara umum hanya merupakanterhadap ketentuan khususnya yang terkait dengan frasa partai politik atau gabungan partai politik , mahkamah mengacu pada pertimbangan angka atas, sehingga mutasi mutans berlaku terhadap frasa partai politik atau gabungan partai politik , dalam ketentuan guo, i3.i3.konklusi berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum atas, mahkamah berkesimpulan: i4. angka sepanjang frasa partai politik atau gabungan partai politik ,keseluruhan:tujuh dan akil mochtar sebagai berikut: pendapat berbeda hakim konstitusi abdul mukti fadjar isu utama dalam perkara guo adalah apakah angka dan yang tidak memberi ruang bagi perseorangan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden selain melalui pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik bertentangan dengan uud dan uud telah dengan tegas menentukan prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang berarti bahwa tidak boleh ada ketentuan yang menghalang halangi akses bagi seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang undang untuk menduduki jabatan jabatan publik, cast jabatan presiden dan wakil presiden. apabila ada ketentuan yang demikian, berarti mendiskriminasi warga negara atau seseorang uud dan melanggar prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. sementara itu, untuk menduduki jabatan presiden dan wakil presiden, uud telah menentukan persyaratan utamanya, yaitu: harus seorang warga negara indonesia sejak kelahirannya:lebih lanjut, persyaratan untuk menjadi presiden dan wakil presiden atas perintah diatur dengan undang undang, cast dengan demikian, dan uud juncto mengatur tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang dalamnya tidak ada ketentuan harus dari partai politik. oleh karena itu, siapa pun warga negara indonesia yang memenuhi ketentuan uud juncto harus mendapat akses yang sama untuk dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden. uud bukanlah ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan (requirement), melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapa pun yang memenuhi persyaratan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, baik yang bersangkutan mencalonkan diri sendiri maupun dicalonkan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. ibaratnya seseorang bermaksud masuk universitas, yang penting dipenuhi persyaratannya, bukan karena membiayai diri sendiri atau dibiayai orang tua atau orang lain. oleh karena itu, prosedur semestinya tidak mengalahkan persyaratan. partai politik atau gabungan partai politik hanyalah kendaraan atau tempat pemberangkatan (embarkasi) bagi calon yang seharusnya tidak mutlak harus dipakai atau dilalui. tambahan pula, kalau terjadi perselisihan hasil pemilu php) presiden dan wakil presiden, yang menjadi subject itis bukanlah partai politik atau gabungan partai politik yang mengurungnya, melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersangkutan, jadi bersifat individual, bukan kolektif parpol pendukungnya. simak ketentuan huruf mk, bahwa pemohon dalam php presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon, bukan partai politik pendukungnya. demikian pula menyatakan,. dengan demikian, seharusnya perseorangan diberi ruang untuk mencalonkan diri sebagai. aspirasi yang demikian juga pernah diusulkan oleh komisi konstitusi bentukan mpr dalam rekomendasinya tentang perubahan uud sbb.: komisi konstitusi juga mengajukan usul revisi substansial terhadap dengan menambah calon independen bagi calon presiden, sehingga tidak dibatasi pada aspirasi partai politik (termasuk gabungan partai politik) melainkan juga calon calon luar partai politik. dengan merumuskan ini diharap perjuangan demokrasi partisipatoris dapat lebih terwujud dalam kehidupan ketatanegaraan indonesia (vide buku naskah akademik kajian komprehensif komisi konstitusi tentang perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun halam memang uud seolah olah telah menafikan calon perseorangan yang kemudian derivasi dalam namun seharusnya aspirasi yang hidup perlu mendapatkan saluran, baik dengan maupun tanpa perubahan uud khususnya uud meskipun calon perseorangan perlu mendapatkan ruang dalam pemilu presiden dan wakil presiden, namun secara realistis tidak mungkin untuk pemilu yang sudah sangat dekat waktunya. barangkali pada pemilu tahun atau dapat diwujudkan, sehingga menurut pendapat saya yang dimohonkan pengujian bersifat conditional constitutional atau conditional unconstitutional , dalam arti konstitusional atau tidak konstitusionalnya bersyarat, yaitu konstitusional apabila memberi ruang bagi calon perseorangan atau tidak konstitusional apabila tidak memberi ruang bagi calon perseorangan . hakim konstitusi maruarar siahaan pengujian angka dan pada hakikatnya adalah menyangkut konstitusionalitas norma norma guo yang tidak memungkinkan calon perseorangan atau calon independen tanpa melalui mekanisme partai politik. uji konstitusionalitas dilakukan dengan merujuk pada dan uud sebelum memberikan penilaian atau pengujian terhadap yang dimohonkan para pemohon, kami perlu mengemukakan kembali pendirian kami tentang penafsiran konstitusi dan terjadinya perubahan uud secara parsial dalam kurun waktu yang berbeda dengan konteks yang berbeda, dan juga yang berdampak pada pemaknaan uud secara individual yang boleh jadi tidak sesuai dengan uud lainya, serta juga tidak sesuai dengan spirit dan jiwa konstitusi secara keseluruhan. mahkamah sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang melakukan tugasnya dalam situasi demikian, harus melakukan harmonisasi menyeluruh melalui interpretasi yang selayaknya sehingga uud dengan empat kali perubahannya memenuhi asas the unity constitution, sehingga uud merupakan pokok pokok pikiran atau konsepsi dan dokumen tunggal yang utuh (coherent), dan perubahan dalam waktu yang berbeda, tidak mengabaikan norma norma konstitusi yang membentuk hak hak konstitusional dan melindungi hak hak dasar dan kebebasan warga negara, yang justru menjadi kewajiban konstitusional negara dan pemerintah untuk melindungi, menjamin, dan memenuhinya (obligation protect, promote, guarantee and fulfill sebagaimana jelas disebutkan uud diadopsi sebagai bagian dari uud dalam perubahan ketiga uud pada tahun yang menurut pemerintah, sebagai mana termuat dalam kesimpulannya, adalah mengatur hak konstitusional partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan bukan uud memang merupakan dalam konsitusi yang memberikan hak konstitusional kepada partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu, samping jaminan hak konstitusional kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak hak konstitusional lain yang diberikan kepada alat alat negara seperti pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, badan pemeriksa keuangan dan sebagainya, oleh karena itu, para pemohon sama sekali tidak mempersoalkan keberadaan uud ini dan tidak mempersoalkan hak konstitusional yang diberikan uud kepada partai politik. namun, para pemohon berpendapat bahwa, uud tidak memberikan hak eksklusif kepada partai politik untuk menjadcalon presiden dan wakil presiden: jadi, yang harus ditegaskan disini dan memang tidak dimaksudkan demikian. apabila kemudian pelaksanaan hak partai tersebut menjadi eksklusif, dimonopoli menjadi satu satunya jalur atau mekanisme mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden dan menutup hak warga negara untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam pemerintahan, maka aturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan yang seperti itu telah melampaui maksud dari diberikannya hak ini kepada partai politik: oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan dan substansi permohonan para pemohon, sekali lagi kami menegaskan bahwa paraundang undang nomor tahun yang menjadi objek perkara yang menutup hak para pemohon untuk menjadi atau memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden selain dari yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik: mengatur hak perseorangan. sementara itu gagasan calon perseorangan atau independen, menurut pemerintah, dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada mahkamah adalah paham individualisme, padahal indonesia menganut paham kolektivis. dilain pihak, konstitusionalitas secara komprehensif hak hak asasi manusia yang semula diatur dalam undang undang nomor tahun yang kemudian dimuat dalam bab uud dilakukan melalui perubahan kedua pada tahun berbicara mengenai hak dan kebebasan setiap orang : perbedaan masa perubahan uud dalam dua topik konstitusi demikian, dapat dipastikan membawa implikasi tersendiri dalam pemakamannya, agar serasi dan harmonis satu dengan yang lain serta dengan keseluruhan uud sebagai sesuatu yang utuh (the unity the constitution). sebagaimana telah kami kemukakan sebelumnya dalam perkara lain, tidak satupun uud dapat ditarik secara individual dari uud yang utuh, dan memberi makna terhadapnya secara tersendiri, lepas dari lain maupun lepas dari jiwa, semangat, rechtsidee dan staatsidee yang dikandung secara utuh dalam uud tersebut. paradigma keutuhan konstitusi itulah juga yang turut membimbing mahkamah memberi makna terhadap bunyi uud sebelum memberi pendapat tentang masalah pokok dalam perkara guo, sangat perlu dipastikan apakah sistem bernegara kita memang benar menganut paham kollektivisme sebagaimana dikemukakan pemerintah dalam keterangannya, dan jikalau itu benar apakah hak hak orang seorang dalam uud tidak diakui dan dilindungi. dalam perdebatan bucki ketika membahas pembukaan uud bagi indonesia merdeka, penolakan terhadap paham aliran pikiran perseorangan, yang kemudian dalam pidato soepomo dikatakan, para pendiri republik menolak aliran pikiran perseorangan dan menerima serta menganjurkan aliran pikiran kekeluargaan, yaitu bahwa negara kita bersifat kekeluargaan, yang kemudian secara spesifik dikatakan sebagai negara integralistik. dalam perdebatan lanjutan, juga dicatat adanya pendapat yang ingin memasukkan hak hak asasi manusia dalam uud yang akan dibentuk, dan menyatakan perlunya hak hak asasi tersebut dijamin, sehingga tidak ada ketakutan bagi warga negara misalnya untuk mengemukakan pendapat. dari perdebatan dan rumusan yang kemudian diterima, meskipun negara yang dibentuk tidak menganut paham individualisme, akan tetapi negara tidak mengesampingkan hak hak individu atau perorangan dalam kehidupan yang dikatakan integralistik atau kekeluargaan tersebut, melainkan dijamin, meskipun tidak dimuat secara lengkap dalam uud yang dibentuk. sutomo memberi gambaran bahwa: dalam sistem kekeluargaan sikap warganegara bukan sikap yang selalu bertanya: apakah hak hak saya, akan tetapi sikap yang menanyakan: apakah kewajiban saya sebagai anggota keluarga besar, ialah negara indonesia. bagaimanakah kedudukan saya sebagai anggota keluarga darah. inilah pikiran yang harus senantiasa diinsyafkan oleh kita semuapenolakan hatta yang keras meminta supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan kedalam uud dengan seluas luasnya, dan menolak segala alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya karena hal ini menyangkut hak rakyat. beliau menyatakan dengan tegas bahwa: kalau hal ini tidak terang dalam hukum dasar, ada kekhilafan dari pada grondwet: grondwettelijk font, kesalahan undang undang hukum dasar, besar sekali dosanya buat rakyat yang menantikan hak daripada republikdalam perubahan kedua uud ketika bab diterima, pendirian tentang kebutuhan untuk mengatur secara rinci hak asasi manusia, sangat memperhatikan pandangan bahwa ham merupakan muatan setiap uud modern, dan dikatakan bahwa dalam paham konstitusionalisme, konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan dalam rangka memberikan jaminan bagi hak hak warga negaranya. oleh karenanya kalaupun gagasan negara integralistik pernah dikemukakan dan dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan masa lalu, maka juga tidaklah pernah dimaksudkan sebagai paham kolektif integralistik yang mengesampingkan hak dan kebebasan individu. pengalaman empiris indonesia yang ternyata kemudian memandang bahwa paham integralistik tersebut tidak sesuai dengan cita cita kemerdekaan, telah ditegaskan dalam perubahan uud yang mengadopsi sistem hak hak asasi manusia secara komprehensif, yang juga bersesuaian dengan sistem ham yang berlaku secara universal. oleh karena itu tidaklah relevan argumentasi yang menyatakan negara republik indonesia menganut paham kolektivis dan karenanya menolak sistem hak asasi manusia karena merupakan paham individualisme, karena hak asasi yang dilindungi konstitusi tersebut adalah merupakan suatu bentuk pembatasan terhadap kekuasan negara dan pemerintah, sehingga kolektivis masyarakat indonesia dan individu individu warga negara yang memiliki hak dan kebebasannya, tidak dilihat dalam pertentangan melainkan saling melengkapi satu dengan yang lain. terlebih lebih setelah perubahan uud dan ratifikasi instrumen instrumen ham yang dihasilkan oleh pbb, hak asasi manusia dalam sistem hukum dan konstitusi negara modern, merupakan prinsip yang berlaku secara universal, dengan mana pengakuan orang seorang (individu) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dipertentangkan satu sama lain, akan tetapi saling melengkapi. oleh karenanya tidak dapat dibenarkan suatu argumen yang mencoba mengesampingkan prinsip prinsip hak asasi manusia sebagai fundamental rights yang merupakan bagian relevan dalam uud yang perlu untuk dipahami dan memaknai nya secara holistik, dan bukan secara individual terlepas satu dari yang lain.memang jika ditafsirkan secara berdiri sendiri, teks tersebut tidak membuka peluang untuk diartikan lain, karena memang dilihat dari normalnya yang sesungguhnya sangat konkret, teks demikian bukanlah merupakan materi muatan konstitusi, yang seharusnya hanya rumusan umum yang abstrak dalam bahasa prinsip atau asas asas. materi muatan konstitusi selayaknya hanya menyangkut tiga kategori, yaitu, pertama perlindungan terhadap hak asasi manusia, kedua, susunan ketatanegaraan yang mendasar, dan ketiga, pembagian dan pembatasan tugas tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar sri sumantri, dalam naskah komprehensif perubahan uud sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, buku viii hal. muatan materi yang diatur uud bersama sama dengan kemudian dalam ketentuan sebagaimana ditemukan dalam sesungguhnya sama dibangun, meskipun dengan variasi kecil, sehingga berbunyi: calon presiden dan calon presiden diusulkan dalam (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik . oleh karenanya sepintas lalu dengan penafsiran tekstual individual terhadap uud maka secara mudah dapat dikatakan tidak ada pertentangan dan lain yang berkaitan, berkenaan dengan frasa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan mengatakan bahwa dan lain yang berkaitan hanya menyalin bunyi tersebut. akan tetapi penafsiran demikian tampak jelas telah mengabaikan doktrin the unity constitution , yang harus membaca tersebut dalam hubungan dengan keseluruhan batang tubuh dan pembukaan uud tersebut, untuk dapat menemukan makna sesungguhnya dari guo. jika tidak demikian maka tafsir semacam itu, pasti akan membawa kesesatan yang mendasar, yang seolah olah perubahan uud yang bertahap dan parsial terlepas satu dari yang lain, dan tidak menjadi masalah yang membawa konsekuensi terhadap keutuhan uud sebagai satu staatsidee dan rechtsidee dan dilihat hanya secara pragmatis belaka dengan tafsir tekstual yang berdiri sendiri lepas dari lainya tidak dalam satu sistem. apalagi peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bukanlah partai politik, melainkan pasangan calon secara perseorangan seperti halnya pemilihan dpd, dan partai politik hanya merupakan peserta dalam pemilihan umum anggota dpr, dan dprd dyang diadopsi dalam perubahan ketiga uud pada tahun harus dibaca dalam satu sistem dengan yang berbunyi, kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar , dan dalam bab tentang hak hak dasar yang diadopsi pada perubahan kedua pada tahun yang dapat menjadi jaminan bagi kedaulatan yang dimiliki rakyat melalui hak dasar yang disebutkan antara lain hak memilih dan dipilih dalam rangka keikutsertaan dalam pemerintahasetiap orang warga negara dalam partisipasi untuk turut menentukan arah kebijakan pemerintahan demi mewujudkan tujuan bernegara yang digariskan, dengan hak memilih dan dipilih untuk jabatan publik seperti presiden wakil presiden: terlepas dari bunyi secara harfiah yang dimaksudkan untuk memberi hak konstitusional pada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum, dilihat secara kesisteman dalam konstitusi yang utuh dimana hak perorangan dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang sama, maka hak konstitusional partai politik yang disebut pemerintah dikandung oleh tidaklah bermaksud untuk meniadakan hak hak dasar yang disebut dalam bab disebutkan dimiliki dan dijamin terhadap setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan, dan diperlakukan secara sama, baik mereka yang berpartai politik dan diusulkan oleh partai politik maupun yang tidak berpartai politik dan uud kalaupun benar uud merupakan hak konstitusional partai politik, maka hak yang demikian hanyalah merupakan derivasi dari hak hak dasar warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang diorganisir melalui partai politik, yang merupakan perwujudan hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapatj|. tafsir uud yang mengesampingkan uud yang disebut atas, pasti menggambarkan kerancuan berpikir yang tidak logis dalam paham konstitusionalisme dalam kehidupan bernegara: putusan mahkamah nomor puu v yang membuka calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada), merupakan rujukan yang sangat relevan bagi tafsir tersebut, meskipun oleh pemerintah dan dpr serta para ahli disangkal sebagai berbeda, dengan alasan bab pemilukada berada dalam rezim pemerintahan daerah, sedang pemilihan presiden wakil presiden berada dalam rezim pemilihan umum. kami tidak sependapat dengan argumen demikian, karena dilihat dari kategori pimpinan eksekutif negara, kedua duanya dalam kategori yang sama. apalagi uud adalah hasil perubahan ketiga pada bulan juni, sedangkan merupakan hasil perubahan kedua pada tahun yang masih dipengaruhi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang mulai berlaku tahun tidak terdapat alasan mendasar untuk membedakan sifat keterpilihan (electability) presiden sebagai pimpinan eksekutif nasional, dengan kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif lokal. sehingga oleh karenanya, perkembangan pemikiran dan kesadaran konstitusi yang diserap dalam dalam putusan tersebut merupakan variabel yang sangat relevan sebagai rujukan dalam menafsirkan uud tersebut. mahkamah menuliskan pandangannya sebagai berikut., sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain luar parpol secara perseorangan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah : kami secara konsisten berpendapat bahwa perkembangan pandangan dan kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat tentang pencalonan presiden dan wakil presiden, sebagaimana digambarkan oleh survei yang dilakukan oleh ahli pemohon yang turut menjadi bagian bukti perkara ini, telah semakin menegaskan bahwa memungkinkannya calon perseorangan atau independen yang tidak hanya melalui jalur partai politik, dipandang sebagai pandangan yang hidup dan menjadi aspirasi rakyat, dimana mayoritas warga masyarakat menganggap setiap warga mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan pencalonan hanya melalui partai politik dianggap mengurangi dan membatasi hak politik warga negara. perkembangan kesadaran baru demikian yang justru tumbuh dalam masyarakat dan diantara warga negara sebagai pemegang kedaulatan, tidak dapat dikesampingkan demikian saja oleh penafsir konstitusi sebagai konteks riil mana uud memperoleh tempat berpijak dan bersumber. oleh karenanya, penafsiran atas tersebut dilihat dari keseluruhan sistem uud dalam tahap perubahan yang berbeda, dan kesadaran konstitusional dan aspirasi yang berkembang dan tumbuh dalam masyarakat, yang turut berperan menentukan makna tersebut secara konseptual dalam masyarakat indonesia yang sedang dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi bawah uud tidak menutup jalur pengusulan pasangan calon presiden luar partai politik. pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, dan wujud partisipasi masyarakat yang lain dalam demokrasi luar partai politik, adalah dengan membuka pencalonan secara perseorangan atau independen. dan yang dimaksud dengan perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sehingga tidaklah selalu diartikan secara individual dan dengan mengabaikan pengorganisasian kepentingan yang berada luar jalur partai politik. berdasarkan penafsiran atas sebagai norma konstitusi yang menjadi sumber legitimasi pengaturan dan lain berkenaan dengan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diutarakan atas, maka angka dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, seyogianya oleh mahkamah dinyatakan bertentangan dengan uud jika ditafsirkan menutup jalur pengusulan secara perseorangan atau independen, luar jalur pengusulan partai politik atau gabungan partai politik (conditional unconstitutional). mengesampingkan hak hak dasar warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menjadi calon presiden dan wakil presiden secara perseorangan atau independen, dengan pembatasan yang menjadi substansi dan terkait dalam tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi asas proporsionalitas, yang menuntut keseimbangan tujuan dengan bobot hak dasar yang dilindungi dan dijamin dalam uud akan tetapi seperti halnya pembukaan jalur perseorangan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam putusan nomor puu v maka seandainyapun putusan mahkamah dalam perkara guo mengabulkan permohonan pemohon, putusan demikian membutuhkan implementasi berupa revisi tersebut, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang layak bagi prosedur calon perseorangan atau independen yang seimbang dan setara dengan syarat bagi calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga tercapai keadilan secara rasional. karena alasan yang demikian, seandainyapun pendapat berbeda ini menjadi putusan mahkamah, maka tidak rasional pula untuk memperlakukannya dalam pemilu melainkan harus memberi waktu penyesuaian sampai pemilihan umum berikut pada tahun hakim konstitusi akil mochtar bahwa yang diuji adalah angka dan terhadap dan uud yang menurut pemohon guo telah menutup ruang bagi seseorang warga negara untuk menjadi calon perseorangan presiden dan wakil presiden, bahwa terjadinya perubahan uud dilakukan dalam tenggang waktu yang berbeda, dan dalam kontek persoalan yang berbeda pula, sehingga perubahan demikian telah mengakibatkan pemaknaan dalam uud antara satu sama lain menjadi berbeda, misalnya dalam pemilihan presiden diatur uud dan pemilihan gubernur, dan bupati walikota diatur padahal kedua tersebut mengatur tentang cara dan prosedur dalam rekrutmen jabatan publik walaupun dalam level yang berbeda, namun keduanya juga melakukan proses elektabilitas dimana dalam pemilihan kepala daerah yang sebelumnya hanya dilakukan atas usul partai politik kemudian dimungkinkan juga adanya calon perseorangan. dalam posisi yang demikianlah menurut saya peran mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi justru menjadi penting agar spirit, jiwa dan moralitas konstitusi tetap terjaga dalam menata bangunan konstitusi yang tidak hanya memaknai konstitusi dari makna seksualnya saja tetapi juga harus dibaca dalam konteks kekinian: dalam uud sebelum perubahan bahwa kewenangan memilih presiden dan wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada mpr pemilihan presiden wakil presiden demikian, telah kali dipraktikkan dalam sistem ketatanegaraan indonesia, sehingga menurut hemat saya pemilihan presiden wakil presiden yang dilakukan melalui mpr sesungguhnya para calon presiden wakil presiden tersebut merupakan calon perseorangan . setelah perubahan ketiga uud pemilihan presiden dan wakil dilakukan secara langsung, sehingga perubahan tersebut telah mengganti sistem pemilihan presiden wakil presiden sebagaimana tersebut atas menjadi pemilihan presiden wakil presiden secara langsung, dimana dalam mekanisme pengusulan pasangan calon memberikan hak monopoli kepada partai politik dan gabungan partai politik. dalam perumusan uud yang diamandemen oleh pah mpr mengenai calon perseorangan telah menjadi perdebatan yang intens dengan calon melalui parpol atau gabungan parpol, yaitu selama pembahasan ketentuan pilpres ini mpr menghadapi pilihan, untuk cara pemilihan terdapat gagasan pemilihan langsung oleh rakyat dan pemilihan oleh mpr. untuk pencalonan terdapat gagasan pencalonan oleh parpol gabungan parpol dan gagasan pencalonan calon independen jakob tobing, pancasila dan uud refleksi atas penyelenggaraan sistem pemerintahan menurut uud setelah perubahan), merujuk pada keterangan atas, maka menurut saya bahwa konstitusi harus ditafsirkan secara luas karena konstitusi itu dimaksudkan untuk diterapkan terhadap kondisi kondisi dan keadaan keadaan yang tidak dapat diduga atau diperkirakan pada saat konstitusi dirumuskan dan karena makna konstitusi itu tetap dari waktu waktu. sir antony mason, interpreting constitution: theories principles and constitution)ika ditafsirkan teks tersebut sudah bersifat eksplisit, kategorial dan imperatif yang menutup ruang untuk diartikan lain, sehingga teks yang demikian jika dilihat normalnya merupakan materi muatan suatu undang undang. padahal dalam merumuskan materi muatan konstitusi terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: hanya memasukkan prinsip prinsip esensial saja, karena dengan demikian dapat dihindari terbentuknya ketentuan ketentuan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah ubah yang mungkin akan sulit mengakomodasikan dirinya dengan perkembangan masa dan kejadian dalam masyarakat, dan menggunakan bahasa yang sederhana dan akurat . kamen, michael vehicle life, sep. demikian juga uud adalah yang mengatur mengenai cara dan prosedur untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang tidak dapat mendiskriminasikan seseorang warga negara untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, oleh karena prinsip tersebut telah melanggar hak setiap warga negara yang mempunyai kedudukan, hak, dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam dan uud dengan demikian setiap warga negara yang memenuhi uud harus mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi presiden dan wakil presiden, baik melalui partai politik maupun calon perseorangan: berdasarkan hal hal tersebut atas, saya berpendapat bahwa angkadalah conditional constitutional atau konstitusional bersyarat yaitu dengan mempertimbangkan agenda nasional pelaksanaan pilpres tahun yang sudah sangat dekat, maka pemberian ruang bagi calon presiden perseorangan harus diakomodir dalam dan dilaksanakan pada pilpres tahun panitera pengganti, ttd. sholihin nasir untuk memahami argumentasi ini, maka para pemohon meminta mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan beberapa hal yang disampaikan para pemohon, dalam menafsirkan uud sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya bawah ini: bahwa untuk menafsirkan uud penting untuk melihat terlebih dahulu kedudukan tersebut dalam uud dan kaitannya dengan lainnya sebagaimana dalam tabel berikut ini: uud presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. pasangan calon segala warga negara bersamaan kedudukannya residen dan wiki dalam hukum dan pemerintahan dan wajib residen disusul menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan oleh partai politik tidak ada kembalinya. gunung partai politik peserta setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pemilihan umum sebelum perlindungan, dan kepastian hukum yang adil pelaksanaan serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. pemilihan umtuk menafsirkan uud dapat mempergunakan metode metode penafsiran antara lain penafsiran holistik, sistematis, holistik tematis sistematis, gramatikal, ekstensif, sosiologis dan teleologisyakni menafsirkan suatu ketentuan dengan memahaminya secara utuh, satu kesatuan, dan berkaitan dengan lain dalam aturan tersebut, maka diperoleh pemahaman atas uud sebagai berikut: bahwa benar uud memberikan hak konstitusional bagi partai politik untuk mengajukan usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilu. namun, hak konstitusional tersebut tidak menjadi hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki semata mata oleh partai politik. karena itu, uud merupakan preferensi bagi proses pencalonan presiden dan wakil presiden. karena namanya preferensi, maka pilihan atau kemungkinan lain luar preferensi tersebut selayaknya masih terbuka: adanya ketentuan dan uud menunjukkan bahwa sampingterdapat pula hak warga negara untuk memilih secara langsung hak untuk memilikisalah bentuk dari perwujudan kedaulatan ditangan rakyat penafsiran holistik, sistematis dan holistik tematis sistematis terhadap uud ini juga dapat dikaitkan dengan uud dan penafsiran makna pelaksanaan demokrasi oleh mahkamah konstitusi dalam tersebut. dalam putusan nomor puu v mahkamah konstitusi memberi tafsir terhadap frasa secara demokratis berarti juga membuka kesempatan bagi calon perseorangan. dalam rumusan uud juncto juncto uud dan uud itu harus dipahami sebagai yang tetap membuka peluang adanya calon perseorangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden jika kita menginginkan pemilu tersebut berjalan secara demokratis, dengan kata lain, diberikannyaoleh uud tidak boleh lantas ditafsirkan dapat menutup hak lainnya dalam konstitusi.atau bahkan menegaskan hak yang lain. oleh karena kedua hak ini memiliki kedudukan yang sama,, tidaklah bertentangan dengan konstitusi. sebaliknya, , seperti yang dilakukan oleh ketentuan dan pilpres, adalah inkonstitusional: oleh karena ituuud dapat dipahami bahwa hak partai untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak eksklusif, tidak menjadi satu satunya milik partai dan tidak menjadi monopoli partai. sehingga, ini tidak dimaksudkan untuk menutup peluang calon presiden dan wakil presiden yang tidak menempuh jalur ini, selanjutnya, dengan mempergunakan penafsiran gramatikal, uud dapat pula dipahami sebagai yang hanya mengatur soal waktu . yakni, waktu bagi parpol atau gabungan parpol mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum . karena uud tersebut merupakan yang mengatur secara deskriptif mengenai adanya hak partai politik dan secara imperatif mengatur soal waktu dilaksanakannya hak tersebut, maka uud tidak menyatakan dirinya sebagai yang memberikan hak eksklusif bagi parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, samping itu, dalam menafsirkan semantik dari uud terdapat beberapa penafsiran. apabila mengabungkan metode penafsiran sistematis atas dengan penafsiran gramatikal dan penafsiran ekstensif maka uud dipahami sebagai berikut: pasangan calon presiden dan wakil presiden yang| diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dilakukan|(dan dilakukan) sebelum pelaksanaan pemilihan umum: dan bukan sebagai berikut: pasangan calon presiden dan wakil presiden (harusdengan penafsiran ini, maka uud merupakan yang menyatakan bahwa parpol berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan apabila hal tersebut dilakukan harus sebelum pemilu. dengan konstruksi demikian, uud ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan usulan partai politik menjadi satu satu mekanisme dan menutup segala kemungkinan lain termasuk pencalonan perseorangan atau independen luar parpol, dengan mempergunakan penafsiran teleologis dan penafsiran sosiologis yakni penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan aturan perundang undangan itu, dengan mengingat dan memperhatikan keadaan kebutuhan masyarakat serta mengikuti perubahan keadaan masyarakat dan perkembangan hukum dari masa masa, maka uud dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang tidak menghalangi kemungkinan adanya calon independen sebagaimana diuraikan berikut ini: bahwa calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, telah diakui, dilaksanakan, didukung dan diterima dengan baik oleh masyarakat dan hukum. artinya, keberadaan calon non partai telah menjadi norma yang diakui dan berlaku masyarakat, perkembangan hukum yang dihasilkan oleh putusan dalam putusan nomor puu v yang mengabulkan permohonan untuk memungkinkannya calon perseorangan luar dari usulan parpol atau gabungan parpol dalam pemilihan kepala daerah pilkada), telah melahirkan realitas baru dalam dinamika ketatanegaraan. meskipun berbeda objek dan dasar hukum konstitusinya, namun substansi dasar pemikiran adanya calon perseorangan atau calon independen melalui putusan tersebut dapat digunakan dalam perkara ini, oleh karena itu, secara teleologis dengan mengikuti perkembangan hukum yang terjadi masyarakat telah menghendaki dibukanya kesempatan bagi calon perseorangan atau independen. dengan demikian, uud harus dibaca sesuai dengan keadaan saat ini dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni harus tetap membuka kesempatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diusulkan luar dari usulan parpol atau gabungan parpol, dengan mempergunakan penafsiran penafsiran tersebut atas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari uud adalah memberi hak pada parpol samping jaminan hak yang memang telah diatur oleh uud dan dimiliki oleh warga negara, kemudian, karena uud tidak bermaksud mempertentangkan dan menutup hak hak warga negara dalam uud maka tidak dimaksudkan sebagai hak eksklusif yakni hak yang dimiliki hanya oleh parpol: oleh karena itu, uud bukan penghalang ba, warga negara berhak menjadi dan memilih calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen karena uud menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tanpa diskriminasi bahwa para pemohon memiliki hak hak yang dijamin oleh uud sebagai warga negara indonesia jelas bahwa para pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam hal pemilu. pelaksanaan hak ini dijamin oleh uud dalam bentuhak yang dimiliki oleh para pemohon ini merupakan hak hak dasar warga negara yang ada karena kedudukannya sebagai warga negara, bahwa dan uud merupakan yang mengatur mengenai hak warga negara dan hak asasi manusia ham). dalam memahami tersebut kita dapat merujuk pada instrumen ham international covenant civil and political rights occur) yang telah diratifikasi indonesia melalui undang undang nomor tahun sebagai berikut:: partai politik adalah salah satu pilar utama demokrasi. sebagai salah satu pilar utama demokrasi, partai politik juga berfungsi sebagai salah satu saluran dari aspirasi politik masyarakat. karena adalah salah satu bagian penting dari demokrasi, maka partai politik tidak boleh memo nomorpoli kekuasaan dan demokrasi. partai politik adalah satu diantara beberapa saluran demokrasi. oleh karenanya, selain partai politik terdapat pula saluran saluran lain yang dapat digunakan warga negara untuk mempergunakan haknya berpartisipasi dalam demokrasi dan saluran ini tidak boleh ditutup jika kita menghendaki terwujudnya demokrasi, agar suatu alat atau instrumen dapat berjalan optimal, maka alat tersebut dapat saja diberikan oleh konstitusi selain hak utama yang diberikan kepada warga negara. karena pada hakikatnya partai politik merupakan alat atau instrumen, maka hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai melampaui, menutup atau menghalangi hak hak yang dimiliki oleh warga negara untuk hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. alatini: dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik oleh institusi tertentuwakil presiden dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti hak tersebut menutup hak warga negara, atas dasar itulah para pemohon mengajukan permohonan uji materil ini. sebelumnya, pada agustus yang lalu para pemohon telah mengajukan permohonan uji materil terhadap undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan perkara nomor puu vi occurkemudian dalam occur ini dijelaskan lebih lanjut dengan general comment nomorvide bukti p 4j, paragraph general comment nomor tersebut menegaskan bahwa hak seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak boleh dibatasi secara tidak masuk akal dengan mensyaratkan kandidat sebagai anggota partai. apabila kandidat disyaratkan untuk mendapatkan jumlah minimum pendukung, syarat ini harus masuk akal dan tidak boleh menjadi penghalang bagi pencalonan, bunyi paragraph general comment nomor adalah sebagai berikut: the right persons stand for election should nomor limited reasonably requiring candidates members parties specific parties. ifa candidate required have minimum number supporters for nomormination this requirement should reasonable and nomor act barrier candidacy. without prejudice paragraph article the covenant, political opinion may nomor used ground derive any person the right stand for election : oleh karena itulah maka dan uud dapat ditafsirkan sebagai yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan menjadi calon perseorangan dalam pemilu: dengan dasar pemikiran bahwa uud bukanlah yang dimaksudkan untuk memberi hak parpol sebagai satu satunya wujud partisipasi masyarakat dalam demokrasi, maka para pemohon berhak untuk mewujudkan partisipasinya memilih dan menjadi calon presiden baik yang melalui usulan parpol atau gabungan parpol maupun yang melalui perseorangan atau independen, oleh karena itu, kedua ketentuan yakni ketentuan dalam uud dan ketentuan dalam vide dan serta uud harus berjalan dan dilaksanakan secara beriringan. sehingga, uud tidak menghalan. kesimpulan bagian pertama dengan demikian, karena tidak ada ketentuan uud yang melarang adanya pasangan calon presiden dan wakil presiden independen atau perseorangan, kemudian uud bukan penghalang keberadaan calon presiden dan wakil presiden independen atau perseorangan: maka dapat disimpulkan bahwa norma adanya calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen adalah norma yang tidak bertentangan dengan uud nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pilpres) bertentangan dengan uud bahwa:bahwa pengertian pilpres tersebut menunjukkan pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden hanyalah pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak mungkin ada pasangan calon luar dari yang diusulkan oleh partai politik: artinya, ketentua, sementara itu, tidak ada satu ketentuan pun dalam pilpres yang mengatur adanya kesempatan bagi warga negara indonesia untuk menjadi peserta pemilu presiden dan wakil presiden tanpa melalui usulan parpol atau gabungan parpol. bahkan yang ada adalah ketentuan yang semakin menutup kesempatan tersebut, karena tata cara pengajuan pun harus melalui partai politik pilpres)bisa maju menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden:pilpres, dengan serta merta pasangan ini akan ditolak oleh komisi pemilihan umum. apalagi kemudian terdapat ketentuan lanjutan dalam dan pilpres yang semakin menunjukkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus ditentukan dan diusulkan oleh partai politik: yang memenuhi ketentuan pilpres. sehingga hak warga negara untuk mengusulkan pasangan calon melalui dukungan atau usulan langsung telah diambil alih secara eksklusif oleh parpol. pilpres bertentangan dengan dan uud bahwa sebagaimana telah dijelaskan atas, para pemohon memiliki, hak hak ini merupakan hak hak yang dijamin dalam uud khususnya dan ketentuan yang dimaksud pilpres telah merugikan hak konstitusional para pemohon, sebab: (a) ketentuan yang terkandung dalam(b) warga negara tidak dapat secara mandiri dan berkelompok mengajukan atau mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui partai, (c) hak warga negara untuk mengusulkan calon telah diambil secara eksklusif oleh parpol karena ketentuan yang terkandung dalam kedua pada tersebut secara tegas mengatur demikian, (d) telah terjadi diskriminasi terhadap warga negara akibat hak eksklusif yang hanya diberikan oleh parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan sisi lain menutup peluang warga negara untuk menjalankan hak konstitusionalnya secara sempurna. secara jelas, pemohon yang merupakan warga negara yang memiliki akan dan pilpres menyatakan satu satunya mekanisme pencalonan adalah melalui parpol: padahal,: iapun kemudian pemohon memiliki dukungan yang signifikan, yang diperoleh melalui mekanisme seperti dalam calon perseorangan pilkada ataupun calon anggota dpd, maka dukungan tersebut tidak berarti. sebab, beserta aturan lanjutannya yakni dan pilpres menutup peluang tersebut: dengan demikian, apabila seseorpol parpolpol parpol yang mendukungnya bukannya tunduk pada rakyat yang telah memilihnya. sehingga, dengan model seperti ini esensi kedaulatan rakyat dalam pilpres menjadi hilang digantikan kedaulatan parpol, demikian pula halnya dengan pemohon dan pemohon iii yang dirugikan akibat terulangnya hak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen yang memenuhi syarat konstitusi uud dan memperoleh dukungan langsung dari rakyat, pemohon dan pemohon iii terpaksa harus memilih pasangan calon yang telah melalui seleksi internal partai politik atau melalui kesepakatan kesepakatan petinggi partai partai politik: pemohon dan pemohon iii, yang merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk memilih, menjadi terhalangi haknya untuk dapat bersama sama warga negara lainnya mengusulkan pasangan calon tanpa melalui parpol sebagai salah satu wujud partisipasi. dengan hanya ada satu jalur yakni harus melalui parpol, pemohon dan pemohon iii merasa dirugikan. sebab, ketika sampai pada waktu pemilu, pemohon dan iii harus memilih calon hasil pilihan pengurus parpol semata tanpa ada alternatif pilihan lain melalui jalur atau mekanisme lain. artinya hak pemohon untuk memilih telah diambil sebagian secara eksklusif oleh petinggi parpol parpol: akhirnya,. sementara itu warga negara tidak dapat berpartisipasi langsung karena haknya telah dipasang dan diklaim oleh parpol: padahal, uud telah jelas mengatur dan memberikan pembagian yang adil terkait pelaksanaan pemilu, yakni sebagaimana diatur dalam uud tentang pemilu, uud telah menegaskemudian uud telah juga mengatur bahwa: peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan : tidak ada satupun dalam uud yang menyatakan peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah parpol atau gabungan parpol. jadi, peserta pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden merupakan pasangan calon, dan sekali lagi bukan parpol. sebab, parpol sudah ada bagiannya dalam pemilu dpr dan dprd, lebih jauh, penegasan bahwa peserta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden bukanlah parpol diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. pemohon dalam sengketa pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon peserta pemilihan umum, bukan parpol. berbeda dengan pemohon untuk dalam sengketa pemilu dpr, yakni partai politik peserta pemilihan umum,: . dari ketentuan ini jelas terlihat bedanya, siapa peserta masing masing pemilihan umum serta apa bentuk dan peran masing masing, dengan melihat konstruksi yang mengatur soal pemilu juncto uud juncto undang undang nomor tahun maka jelas terlihat peserta pemilu dpr dan dprd adalah parpol, peserta pemilu dpd adalah perseorangan, sementara peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon, dengan membandingkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah pilkada), maka peserta pemilu presiden dan wakil presiden dan peserta pilkada memiliki prinsip yang serupa, yakni pesertanya bisa dari usulan partai politik atau gabungan partai politik dan bisa juga dari perseorangan, karena pesertanya adalah pasangan calon : samping itu, sistem pemerintahan indonesia merupakan sistem pemerintahan presidensiil dimana menurut uud presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. hal ini juga sebagai esensi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud sistem pemerintahan indonesia bukanlah sistem parlementer dimana pemerintah dibentuk oleh parlemen atau dari kesepakatan parpol parpol pemenang pemilu, dengan konstruksi argumen seperti atas, maka para pemohon berpendapat pilpres bertentangan dengan hak hak para pemohon yang dijamin oleh dan uud pilpres bertentangan dengan uud bahwa ketentuan pilpres bertentangan prinsip kedaulatan rakyat dalam uud bahwa muatan uud mengandung prinsip demokrasi dimana rakyat ditegaskan sebagai pemilik kedaulatan dan bukannya partai politik ataupun golongan atau kelompok tertentu: bahwa kemudian, esensi dari pemilu presiden dan wakil presiden adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. pemilihan presiden dan wakil presideberada tangan rakyat. telah menjadi konsensus bersama bahwa segala pelaksanaan pemilu negeri ini harus dilaksanakan secara demokratis, baik itu pemilu legislatif untuk memilih dpr, dprd, dan dpd, maupun pemilu eksekutif untuk memilih kepala daerah ataupun presiden dan wakil presiden: mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu vi telah menentukan bahwa pemilu eksekutif yang demokratis harus membuka peluang bagi calon perseorangan karena norma calon perseorangan ini telah diakui. putusan tersebut kemudian ditegaskan atau diwujudkan kembali melalui pembentukan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang membuka peluang adanya calon perseorangan dalam pilkada. artinya, mahkamah konstitusi telah memberi tafsir mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat dan kemudian menjadi norma yang telah berlaku, oleh karena itu, pilpres yang masih menghalangi dan menutup peluang calon perseorangan atau independen mencederai makna demokrasi. ketentuan tersebut juga telah mengesampingkan rakyat yang berdaulat dan menggantikannya menjadi kedaulatan partai politik. seharusnya, kalaupun uud memberikan hak bagi partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden tidak lantas hak rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk mengusulkan calon luar partai politik menjadi terhapus dan diambil alih sepenuhnya oleh partai politik: agar tidak bertentangan dengan uud maka frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat argumentasi inkonstisionalitas ketentuan pilpres atas, menunjukkan bahwa yang menjadi persoalan bukan pada adanya hak parpol untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pemilu, melainkan pada ketentuan dalam pilpres yang melanggar hak warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden karena peluang untuk memilih atau menjadi calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui jalur parpol telah ditutup oleh tesebut, oleh sebab itu, yang menjadi persoalan konstitusionalitas pilpres adalah pengertian bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah pasangan yang dicalonkan oleh partai politik yang berarti warga negara dengan persyaratan tertentu tidak dapat mengusulkan pasangan calon. persoalan ini disebabkan oleh adanya frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam tersebut, berdasarkan hal tersebut maka para pemohon menyatakan frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam pilpres bertentangan dengan konstitusi dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, esensi yang para pemohon ajukan adalah sama atau konsisten dengan putusan nomor puu v dalam putusan tersebut, mahkamah konstitusi menyatakan sebagai berikutnamun karena ruu pemilihan umum presiden dan wakil presiden disahkan oleh dpr menggantikan undang undang nomor tahun (yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun maka para pemohon menarik kembali permohonannya. kemudian mahkamah konstitusi menerima permohonan penarikan ini dengan mengeluarkan penetapan nomor puu vi permohonan uji materil undang undang nomor tahun memiliki keterkaitan dengan permohonan perkara nomor puu vi yakni uji materil atas undang undang nomor tahun keduanya memiliki substansi dan landasan argumentasi yang sama secara prinsipil. oleh karena itu, argumentasi dan keterangan ahli yang disampaikan pada sidang perkara nomor puu vi kami nyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan permohonan ini (vide buktiara pemohon adalah: pengertian pilpres dan pengaturan dannempatkan partai politik menjadi satu satunya jalur untuk menentukan dan merampas kedaulatan rakyat melalui dominasi partai politik: undang undang nomor tahun atau:,oleh karena itu, dengan dinyatakannya frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik" dalam pilpres bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, makakesimpulan bagian kedua karena adanya frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalam, frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik dalamsebagaimana tersebut atas harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. dan pilpres bertentangan dengan uud kedudukan pilpres yang menghalangi dan menutup peluang adanya calon presiden perseorangan atau independen tidak berdiri sendiri, kehendak agar partai politik menjadi satu satunya jalur dan penentu utama pilihan rakyat terhadap calon presiden dan wakil presiden dalam pilpres dipertegas oleh dan pilpres:ilpres bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik : pilpres mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam (satu) pasangan, dan satu satunya yang boleh mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik: pilpres mengatur bahwa pasangan calon. artinya, pilihan rakyat atas calon presiden dan wakilnya ditentukan oleh dominasi partai partai tertentu yang memiliki perolehan kursi atau perolehan suara yang sangat besar. sementara partai politik lain hanya akan menjadi pelengkap dari partai partai dominan tersebut. apalagi karena harus menyesuaikan dengan keinginan partai dominan tersebut, pilpres mengatur bahwa yang bisa mendaftarkan pasangan calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik. sehingga, sebesar apapun dukungan rakyat terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden non partai politik tidak akan berarti. sebab, jika pasangan calon tersebut atau para pendukungnya mendaftar komisi pemilihan umum serta merta akan ditolak berdasarkan aturan ini, dengan demikian, jelas bahwa: dan pilpres bertentangan dengan dan uud bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, para pemohon memiliki hak hak yang dijamin oleh uud dengan mengambil alih keseluruhan argumentasi pada poin poin sebelumnya untuk pilpres atas sebagai argumentasi pada ini, maka jelaslah bahwa ketentuan dan pilpres menghalangi hak hak warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih yang ingin melaksanakan hak haknya untuk memilih dan menjadi calon presiden dan wakil presiden luar usulan partai politik: bahwa konstitusionalitas dan pilpres merupakan konsekuensi dari tidak diatasnya ketentuan yang memuat tata cara pengusulan dan pendaftaran bagi calon presiden dan wakil presiden luar jalur partai politik. apabila pilpres bertentangan dengan uud maka konsekuensinya dan pilpres juga bertentangan dengan uud dengan menyatakan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusulkan dan mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden berarti ketentuan ketentuan tersebut telah melanggar hakyang dijamin dan uud dan pilpres bertentangan dengan uud bahwa sama halnya dengan argumentasi untuk pilpres atas, aturan tata cara pengusulan dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dalam dan pilpres telah mencederai kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud apabila ketentuan tersebut dilaksanakan, maka undang undang telah menempatkan partai politik sebagai pemegang kedaulatan tunggal negeri ini dan mengesampingkan kedaulatan yang sebenarnya berada tangan rakyat: tata cara dalam tersebut juga bertentangan dengan tafsir demokrasi yang telah dibuat oleh mahkamah konstitusi yang telah berlaku, dijalankan dan diwujudkan menjadi norma yang baru negeri ini, oleh sebab itu, dan pilpres bertentangan dengan uud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ketentuan dan pilpres akan menjadi konstitusional apabila frasa frasa tertentu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu,dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kemudian, tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut: pilpres menjadi: calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam (satu) pasangan , pilpres menjadi: pasangan calon diusulkan sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden : pilpres ditiadakan kesimpulan bagian ketiga karena adanya frasa:dalam dan sebagaimana tersebut atas dan keseluruhan pilpres harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. perkembangan norma hukum terkait konstitusionalitas calon perseorangan atau calon independen pertimbangan putusan mahkamah konstitusi terdahulu uud merupakan konstitusi yang dinamis yang mengikuti perkembangan keadaan masyarakat dan perkembangan norma hukum: oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan perkembangan yang terjadi tengah tengah masyarakat termasuk pengakuan norma norma hukum baru baik melalui aturan perundang undangan maupun putusan mahkamah konstitusi: bahwa terkait dengan itu, keberadaan calon perseorangan dalam pilkada baik secara nasional ataupun didahului aceh telah menjadi suatu norma baru yang berlaku dan diakui secara luas. artinya, calon perseorangan yakni calon luar partai politik secara faktual sudah menjadi norma hukum yang kuat, pengakuan utama terhadap keberadaan calon perseorangan ini terletak pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu v pertimbangan putusan perkara ini telah memberikan rujukan hukum terhadap bagaimana demokrasi dijalankan indonesia: amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tersebut berbunyi sebagai berikutmencapai amar putusan tersebut mahkamah konstitusi mempertimbangkan hal hal penting yang menjadi rujukan dalam permohonan ini, antara lain: (a) bahwatidaklah bertentangan dengan uud (yang mengatur soal prinsip demokrasi dalam pilkada): (b) bahwa undang undang pemerintahan aceh (|(sic!) seharusnya harus dimaknai sebagai penafsiran baru oleh pembentuk undang undang terhadap ketentuan uud (mengenai pelaksanaan demokrasi). oleh karena itu norma dalam undang undang pemerintahan aceh mengenai calon perseorangan juga harus berlaku daerah lain agar tidak terjadi dualisme hukum dan perbedaan perlakuan dan kesempatan: (c) bahwa untuk menjamin persamaan hak warga negara sebagaimana dalam dan uud maka dapat dilakukan dengan mengharuskan undang undang, (d)undang undang pemda yang pernah diuji dalam perkara sebelumnya: (e), bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, bahw: bahwa dari pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu v dapat ditarik kesimpulan bahwa mahkamah konstitusi telah meletakkan norma baru yakni: (a): (b) harus dibuka kesempatan bagi warga negara yang ingin menjadi calon perseorangannya atau dengan kata lain tidak boleh ditutup kesempatan tersebut: (c) ketentuan dalam undang undang harus menyesuaikan dengan perkembangan baru yang dalam hal ini. hal yang sama semestinya juga berlaku untuk pilpres dimana undang undang tersebut juga harus menyesuaikan dengan perkembangan baru mengenai diakuinya norma calon perseorangan sebagai bagian dari demokrasi: (d) parpol(e)jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah jabatan perseorangan, sehingga karena memiliki karakteristik yang sama maka jabatan presiden dan wakil presiden pun merupakan jabatan perseorangan. hal ini semakin dikuatkan dengan fakta hukum bahwa perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang menjadi pihak pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik : apabila dan pilpres tersebut dibaca secara bersamaan berarti pemahamannya jelas bahwa satu satunya mekanisme atau. atau dengan kata lain, menurut ketentuan tersebut hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah hak eksklusif partai dan tidak ada kemungkinan sama sekali bagi pasangan calon perseorangan atau independen luar dari yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut:menjadi hak eksklusif partai dan harus tetap membuka peluang hak warga negara presiden sebagai perseorangan dan bukan parpol atau gabungan parpol yang semula mencalonkan: norma baru tentang dibukanya kesempatan warga negara untuk menjadi calon perseorangan atau independen inilah yang mesti menjadi landasan prinsip demokrasi indonesia. sehingga, norma ini selayaknya menjadi bahan pertimbangan utama bagi mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan konstitusionalitas calon perseorangan atau independen dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden: perkembangan hukum dan norma dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bahwa sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, adanya calon perseorangan dalam pilkada telah menjadi norma hukum yang berlaku indonesia: norma ini tidak hanya didukung oleh putusan mahkamah konstitusi namun juga oleh aturan perundang undangan dan implementasinya, bahwa undang undang pemerintahan aceh telah menetapkan adanya kemungkinan bagi warga negara menjadi calon perseorangan. huruf (d) undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh mengatur bahwa calon perseorangan dapat mengajukan diri sebagai calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu v calon perseorangan dalam pilkada aceh tidak bertentangan dengan konstitusi dan telah menjadi norma baru,tur tentang calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah: pada implementasinya, beberapa daerah baik aceh maupun luar aceh, komisi pemilihan umum daerah juga telah membuka peluang calon perseorangan dan telah diikuti oleh calon yang memenuhi syarat, dengan demikian, perkembangan hukum tentang calon perseorangan mendapatkan legitimasi hukum, baik secara normatif maupun implementasi, respon masyarakat terhadap calon presiden perseorangan atau independen uud merupakan the living constitution dan konstitusi yang dinamis. oleh karenanya penafsiran nya semestinya sejalan dengan penafsiran yang diinginkan oleh masyarakat secara luas, dan bukan penafsiran kelompok kepentingan tertentu, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat indonesia menginginkan adanya calon perseorangan, tidak hanya pada pilkada tetapi juga pada pemilu presiden dan wakil presiden: hasil temuan survei nasional yang diadakan oleh lembaga survei indonesia pada juni dan (vide bukti menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: masyarakat yang menyatakan persetujuannya bahwa ketentuan yang mengatur orang yang ingin mencalonkan diri menjadi presiden harus dicalonkan oleh parpol, merupakan pengurangan hak hak warga untuk mencalonkan presiden negeri ini terdapat persen tahun dan persen tahun sementara masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya bahwa hal tersebut merupakan pengurangan hak sebesar hanya persen dan persen hak warga untuk mencalonkan diri menjadi presiden negeri ini.? yo) setuju tidak setuju tidak tahu masyarakat yang menyatakan persetujuannya agar pencalonan presiden tidak harus hanya oleh parpol tetapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat luar parpol sebesar persen dan persen sedangkan masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuannya sebesar persen dan persen untuk membuka kesempatan seluas luasnya bagi munculnya calon presiden terbaik bagi rakyat, ada yang usul agar pencalonan presiden tidak harus hanya oleh partai politik, tapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat luar partai politik. apakah ibu bapak setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut.? yo) setuju tidak setuju tidak tahu persentase rata rata dengan pembulatan persentase yang mendukung calon presiden perseorangan sebesar persen dan persen sedangkan yang tidak mendukung hanya sebesar persen dan persen presentase rata rata mendukung atau tidak mendukung calon presiden perseorangan yo) mendukung tidak mendukung tidak tahu persentase dibulatkan. kesimpulan dari temuan ini adalah umumnya rakyat yang punya hak pilih mendukung calon presiden perseorangan atau independen. hanya dari warga tersebut yang secara eksplisit menolak calon presiden perseorangan , bahwa pandangan dan pendapat masyarakat ini mencerminkan kehendak rakyat. rakyat menghendaki dibukanya kesempatan bagi calon presiden perseorangan atau independen dan berpendapat bahwa ketentuan yang mengatur calon presiden harus diusulkan parpol merupakan pengurangan hak hak warga, konstitusi harus dibaca lepas dari kepentingan politik suatu kelompok kepentingan. the living constitution adalah konstitusi yang dipahami oleh rakyatnya sebagaimana adanya. fakta dari survey atas menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat memahami bahwa peluang adanya calon presiden perseorangan atau independen tidak boleh ditutup, dan penutupan terhadap peluang tersebut merupakan pengurangan hak hak warga. oleh karena itu, ketentuan dan pilpres yang menutup peluang calon presiden dan wakil presiden perseorangan dan menjadikan pengusulan calon presiden dan wakil presiden menjadi hak eksklusif parpol merupakan pengurangan hak hak warga negara, yang karenanya bertentangan dengan konstitusi, kesimpulan bagian ketiga dengan demikian, perkembangan norma hukum dan penerimaan masyarakat terhadap kemungkinan calon presiden dan wakil presiden independen selayaknya menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan uji materil ini, vi. kesimpulan akhir berdasarkan hal hal tersebut atas,perseorangan atau independen luar usulan partai politikperseorangan atau independen,bahwa ketentuan dan pilpres telah menutup kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen. akibatnya, ketentuan ketentuan tersebut telah melanggar hak hak para pemohon yang dijamin dalam uud bahwa ketentuan dan pilpres juga telah melanggar prinsip kedaulatan dan demokrasi sebagaimana dimaksud oleh uud dan ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi, bahwa yang menyebabkan ketentuan tersebut atas inkonstitusional adalah frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan: oleh karena itu, frasa frasa dan pilpres sebagaimana tersebut atas dan keseluruhan pilpres harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya uudyang diusulkan: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden lari tahun nomor yang hanya memberi kesempatan dan menutup hak konstitusional warga negara untuk memilih dan menjadi calon independen dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden: menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatyang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik"undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: menyatakancalon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam (satu) pasangdiusulkan sebelum pelaksanaan pemilup 2a fotokopi kartu tanda penduduk atas nama much. fadjroel rachman: bukti p 2b fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mariana, bukti p 2c fotokopi kartu tanda penduduk atas nama bob febrian: bukti fotokopi risalah sidang perkara nomor puu vi tanggal oktober bukti fotokopifotokopi print out hasil sms presiden pilihan anda dalam acara the candidate metro tv, diunduh tanggal september bukti fotokopi temuan survey nasional, lembaga survey indonesia, juli bukti fotokopi temuan survey lembaga survey indonesia lsi): dukungan publik atas calon presiden perorangan independen, bukti fotokopi pendapat ahli taufigurrahman yahudi: tafsir demokrasi berdasarkan konstitusi pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu v selain itu,sebagai berikut: keterangan ahli dari pemohon ahli bima arya, ph. esensi yang paling mendasar dari demokrasi adalah ketersediaannya pilihan pada tokoh, nilai, ideologi, dan sistem yang akan dianut dan diimplementasikan. indonesia pernah berada pada satu masa mana pilihan pilihan tersebut begitu terbatas. reformasi memberikan ruang yang begitu luas bagi pilihan pilihan tersebut. reformasi juga menjamin adanya kedaulatan publik untuk menentukan pilihannya demi nilai nilai yang diyakini lebih baik. demokrasi yang dianut indonesia juga mempunyai konsekuensi pada pilihan sistem yang dipercayai dan dijalankan sejak reformasi dimulai, demokrasi adalah perkara meneguhkan sistem yang dianut. oleh karena indonesia menganut sistem presidensial, konsekuensinya adalah, pertama, harus meneguhkan dan memperkokoh sistem presidensial tersebut, artinya adalah meneguhkan sistem presidensial, menegaskan jenis kelamin kita. bukan parlemen, bukan kuasi parlemen, bukan pula kuasi presidensial. tetapi commit pada sistem presidensial murni. kedua, menyeimbangkan antara govern ability dan representativeness. betul demokrasi itu perlu, betul asas perwakilan itu penting, tetapi aspek kepemerintahan, tata kelola politik pemerintahan juga penting. banyak negara negara amerika latin yang jatuh bangun karena gagal menyeimbangkan antara govern ability dan representativeness. banyak juga negara negara amerika latin yang jatuh karena gagal meneguhkan jenis kelamin apa yang sebetulnya mereka percaya dan mereka anut, komitmen indonesia kepada sistem presidensial, maka kepala negara dalam sistem presidensial mempunyai kedaulatan yang cukup atau sangat tinggi bahkan dijamin melakukan can wrong dalam keadaan bahaya yang mengancam kedaulatan negara. karena itu, dengan logika kekuatan presiden seperti itu lembaga tertinggi haruslahhal tersebut pula yang melandasi dipilihnya sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat. karena itu, logika yang berikutnya adalah proses pengangkatan penunjukan presiden tidak boleh dibatasi oleh institusi atau medium apapun termasuk antaranya partai politik. dengan demikian menurut ahli,aterdapat ambiguitas penafsiran mengenai hubungan antara eksekutif legislatif yang sering dilontarkan oleh berbagai pihak. yang pertama, suatu pemerintahan dianggap stabil ketika terjadi perimbangan antara eksekutif dan legislatif. jadi, seolah olah kita terobsesi dengan suatu kestabilan eksekutif dan legislatif. ditambah lagi dengan logika bahwa perimbangan ini hanya mungkin terjadi ketika partai politik yang duduk parlemen, terdapat partai politik mayoritas dari pemerintah. perimbangan tersebut dianggap akan mencegah terjadinya kemanfaatan proses legislasi atau kemungkinan proses impeachment terhadap presiden: ahli memiliki perspektif berkait perimbangan eksekutif dan legislatif, pertama, sistem presidensial indonesia telah menjamin secara tegas adanya pembatasan wewenang dan pembatasan hal hal yang sifatnya darurat yaitu dengan check and balances. bedanya antara presidensial dan parlementer adalah jika dalam sistem parlementer maka antara parlemen dan presiden sama sama mempunyai peluang untuk berhenti tengah jalan. sedangkan dalam sistem presidensial indonesia, parlemen dan presiden sama sama sebagai konstanta. artinya, sama sama tidak dapat diberhentikan dengan mudah tengah jalan. kedua, stabilitas pemerintahan pada sistem presidensial dikaitkan dengan proses impeachment. dikhawatirkan jika capres independen tidak didukung mayoritas parlemen akan terjadi proses impeachment dengan mudah, menurut ahli, aturan yang ada pada saat ini telah menutup ruang yang demikian kecil bagi terjadinya impeachment yang begitu mudah. impeachment tidak saja hanya melalui proses politik, tetapi harus melalui proses hukum yang berlapis lapis. sehingga merupakan kekhawatiran terlalu berlebihan jika capres independen dianggap akan mudah dijatuhkan atau di impeach. ketiga, stabilitas pemerintahan, bahwa presiden yang berjalan bersamaan dengan parlemen dapat juga membangun suatu kondisi oligarki kekuasaan. ketika pemaksaan terbentuknya suatu pemerintah yang didukung oleh kekuatan partai politik parlemen, justru berpotensi untuk mengganggu sistem check and balances.aling melindungi kepentingan antara mayoritas legislatif dan eksekutif, berbicara dari aspek govern ability, legislasi, dan kekuasaan partai parlemen, maka tidak perlu terlalu khawatir bahwa eksekutif selalu diganggu oleh parlemen, karena indonesia telah mempunyai rumusan rumusan yang jelas. dalam proses legislasi terdapat aturan aturannya. misalnya hari jika tidak ada penolakan maka undang undang tersebut langsung disahkan. kemudian jika ada kekhawatiran bahwa legislator akan banyak memaksakan undang undang yang bertandatangan presiden. fakta selama ini menunjukkan bahwa mayoritas produk legislasi yang diajukan berasal dari pemerintah bukan dari legislator: kemudian terdapat satu kondisi natural yang selalu terjadi pada sistem multipartai, bahwa sistem multipartai memiliki kecenderungan untuk menciptakan bipolarita parlemen. jadi kekhawatiran yang ditawarkan oleh kawan kawan yang tidak setuju adanya capres independen adalah jika parlemen kemudian akan melakukan blocking politik yang masif untuk menjegal presiden. secara nature, sistem multipartai akan menciptakan polarisasi pengutuban untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa melalui mekanisme pencalonan partai: para pemohon mengakui bahwa uud memberikan hak konstitusionalelum pemilihan umum dilaksanakan. jadi tidak ada maksud dari para pemohon untuk mempersoalkan hak ini. yang menjadi persoalan adalahmemberikan hak eksklusif kepada partai politik satu sisi dan sisi lain menutup hak hak warga negara untuk memilih tidak mempergunakan partai politik sebagai saluran aspirasi untuk demokrasi: oleh karena itu, para pemohon mempersoalkan aturan dan undang undangperseorangan atau independen (tanpa melalui jalur partai politik), para pemohon berpendapat bahwa uud tidak melarang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen atau melalui jalur non parpol. artinya, keberadaanengan membaca uud secara holistik dan mengkaitkan demi satu sama lain, maka keberadaan uud bukan penghalang bagi calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen, sementara itu, telah terdapat keadaan hukum baru yang dibentuk oleh putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tentang pemilihan kepala daerah. mahkamah konstitusi dalam pertimbangan putusan tersebut. artinya, sebagai norma, calon perseorangan atau calon independen telah diakui dan diterima. ketika norma ini berlaku untuk pemilihan kepala daerah dan tidak berlaku untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, maka hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum: kepentingan kepentingan politik parlemen, sehingga keseimbangan itu akan terjadi secara natural: menurut pandangan beberapa pakar tata negara mengenai calon independen, salah satu diantaranya adalah saudara denny indralaya yang menyatakan kekurangan proses amandemen yang dilakukan adalah monopoli yang dipegang oleh partai partai politik dalam mengusulkan kandidat kandidat presiden yang sebenarnya menutup kemungkinan calon presiden independen dan melemahkan ide pemilihan presiden langsung. monopoli partai melemahkan pemilihan presidensial, dan aturan tersebut menjadi contoh lain dari bias politik. rekomendasi ahli denny indralaya waktu itu adalah calon presiden independen harus diberi kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden. monopoli oleh partai partai politik atas pengajuan seorang calon independen harus akhiri karena hal tersebut merupakan esensial demi memperkuat demokrasi yang partisipatif. ahli sepakat dengan pandang ahli denny indralaya tersebut: syarat pengajuan capres melalui partai adalah diskriminasi, karena bukan syarat umum. syarat umum misalnya adalah sebagai syarat warga negara. sedangkan syarat melalui partai merupakan syarat khusus yang cenderung keluar dari substansi permasalahan dan keluar dari komitmen indonesia untuk meneguhkan sistem presidensial, kesimpulan akhirrisal yang tidak dapat dihindari. keempat, pembatasan pencalonan melalui partai termasuk kategori syarat khusus bukan syarat umum, yang merupakan bentuk diskriminasi: ahli dr. irmanputra sidin mahkamah konstitusi antara tahun telah memutuskan calon perorangan dapat mengikuti pemilihan kepala daerah dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang undang dasar. sehingga ahli mulai berpikir bahwa intensi politik uud perlahan akan menjadi mitos yang kemudian dibongkar oleh zaman. ahli tidak bermaksud memperhadapkan dengan mengatakan bahwa interpretasi historis adalah suatu kebenaran yang mutlak dan selamanya, konstitusi tidak boleh dijebak oleh zaman, konstitusi tidak dapat dikungkung oleh sejarah zaman, tanpa mengurangi rasa hormat dengan para pembentuk undang undang dasar dan tidak menyalahkan original intens uud ketika itu. tetapi kontekstualisasi dan konteks maka original intens terpaksa harus dimuseumkan dalam sebuah museum akademik sejarah hukum, negara hukum yang sedang bergerak saat ini, yang disebut the living constitution. uud tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa hanya parpol peserta pemilu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden. apakah lagi jikalau dikatakan hanya parpol yang yo. norma tersebut benar adalah geboy, benar adalah perintah. tetapi, perintah tidak selamanya imperatif, melainkan jug bisa juga jadi afirmatif. afirmatif dalam arti, uud mengonfirmasi bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh partai politik parpol), karena konstitusi mengakui parpolpol merupakan satu satunya pilar dalam membangun konstitusional demokrasi. uud juga ingin mengatakan bahwa tidak semua parpol yang mengajukan pasangan calon presiden, tetapi hanya parpol peserta pemilu yang dapat mengajukan pasangan calon presiden. akan tetapi uud tidak dapat diakontrariokan denganndang undang dasar juga disebutkan bahwa presiden tidak dapat membubarkan dpr. hal tersebut juga adalah norma afirmasi yang sifatnya negatif, yang kemudian juga tidak dapat diakontrariokan bahwa hanya presiden yang tidak dapat membubarkan dpr, dpd dapat membubarkan dpr, menteri dapat membubarkan dpr, tidaklah demikian, sehingga keberadaan uud bukanlah halangan untuk menyatakan bahwa calon perseorangan dapat menjadi pasangan calon presiden: ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kalau pemilihan kepala daerah merupakan sistem terbuka karena uud menyebutkan pemilihan secara demokratis. makna pemilihan demokratis dalam tentang pemilu kepala daerah tidak hanya terbuka, tetapi juga dapat lebih tersingkap ketika misalnya pasangan kepala daerah dipilih oleh dprd maka hal tersebut juga demokratis. dengan demikian, tidak relevan mengatakan karena demokratisnya maka calon perorangan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, sementara pemilu presiden tidak disebutkan demokratis maka calon perorangan tidak dapat mengikuti pemilu presiden. putusan mahkamah konstitusi yang memutuskan pemilihan kepala daerah dapat diikuti oleh calon perorangan dengan pertimbangan adanya ketidakpastian hukum, karena memberlakukan suatu standar ganda, mana aceh dibuka calon perorangan, sementara daerah lain tidak dibuka calon perorangan. hal tersebut mengingatkan ahli pada sebuah buku berjudul designing democracy what constitution do? , yang ditulis oleh kasanstein, yang mengatakan dalam satu ungkapan, bahwa situasi yang similar harus diperlakukan secara similar. dalam ungkapan kalimat yang lebih indah putusan mahkamah konstitusi tentang suara terbanyak mengatakan bahwa tidak adil jika situasi yang sama diberlakukan hukum yang berbeda dan akan sama tidak adilnya kalau situasi yang berbeda diperlakukan hukum yang sama. ketika kepala daerah sepakat gubernur, bupati, walikota adalah rumpun kekuasaan eksekutif dan atasnya ada yang namanya presiden pemegang kekuasaan pemerintahan. maka ketika pemilihan kepala daerah calon perorangan buka, bagaimana dapat mengatakan, mempertanggungjawabkan, presiden tidak perlu buka calon perorangan, cukup gubernur, bupati dan walikota saja. padahal hal tersebut merupakan keadaan yang sama, bedanya yang satu pada level gubernur, bupati walikota dan yang satunya adalah presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. akan sangat rusak republik ini jikalau kemudian muncul argumentasi bahwa karena presiden pemegang kekuasaan maka harus parpol yang memegang kekuasaan: hans kersen dalam bukunya juga pernah mengakui bahwa partai politik adalah pranata yang sangat menentukan sebuah warna negara hukum, namun bukan satu satunya. ada juga pendapat para ahli tata negara yang menghubungkan antara sistem presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen, padahal tidak ada hubungan antara presidensial yang kuat dengan dukungan parlemen dalam kaca mata undang undang dasar. ketika seorang presiden terpilih, even tidak ada satu pun dukungan dalam parlemen maka kekuasaan pemerintah masih dapat berjalan. tidak setiap detik presiden itu menjalankan kekuasaan pemerintahannya harus mengeluarkan undang undangnya dengan persetujuan dpr. tidak setiap detik presiden itu harus mengeluarkan perpu untuk kemudian mendapatkan persetujuan dpr. dalam uud yang harus mendapatkan persetujuan dpr adalah hanya kebijakan luar negeri. yang harus dibedakan bahwa sistem presidensial kuat belum tentu melahirkan presiden yang kuat. begitu pula, presidennya lemah belum tentu sistem presidensialnya lemah. bisa jadi problema adalah pejabatnya. presiden yang lemah kemudian menyalahkan sistem presidensialnya yang kuat, maka ini salah kaprah dalam sistem konstitusi kita. kekuasaan pemerintahan masih dapat berjalan even nol dukungan kekuasaan parlemen. tidak setiap detik dia harus mendapatkan dukungan kekuasaan parlemen. dan jika ide mengatakan bahwa parlemen harus mendapatkan dukungan politik ini bertentangan dengan history munculnya demokrasi dengan representasi yang namanya parlemen. parlemen memang dihadirkan untuk mengkritik kekuasaan eksekutif, dalam bahasa ketatanegaraannya adalah check and balances. tidak bisa kekuasaan parlemen design untuk dikaburkan menjadi kekuasaan eksekutif. apabila persen dukungan parlemen adalah orangnya presiden, maka bubarkan saja dpr kalau begitu keinginan kita. tidak perlu ada check and balance, lebih baik persen tersebut menjadi anggota kabinet presiden, dan kembali kepada sistem monarki, tidak perlu ada parleme. apakah ketika calon perorangan dibuka untuk pemilihan umum presiden kemudian mengurangi atas kebebasan pengakuan orang lain, termasuk partai politik, atau bertentangan dengan norma agama. sepengetahuan ahli hampir seluruh rasul berasal dari calon perorangan. atau apakah calon perorangan kemudian menjadi pasangan calon presiden akan menimbulkan ketidaktertiban umum, membuat chaos sosial. tidaklahpol yang mengusulkan pasangan calon presiden maka pemilu itu aman. oleh karena itu, menurut ahli uud adalah norma yang sifatnya afirmasi tentang kemuliaan parpol tersebut sebagai pranata demokrasi, tetapi bukan berarti calon perorangan luar parpol ditutup oleh uud ahli hari wibowo seperti diketahui satu prinsip yang sangat klasik, bahwa dalam satu negara demokrasi hak asasi manusia adalah bukan saja bagian dari demokrasi tetapi adalah sisi satu mata uang dari proses demokrasi. tanpa pengakuan, tanpa penghormatan, dan tanpa perlindungan terhadap hampir hak hak manusia yang dikodifikasi dalam deklarasi hak hak manusia tahun maka demokrasi hanya akan berkembang menjadi sangat sederhana, diktator mayoritas, satu aspek paling penting dari demokrasi adalah semua aturan hukum, undang undang, apalagi peraturan bawahnya bahkan konstitusi sekalipun tidak boleh bertentangan dengan prinsip universal dan watak dasar hak manusia yang dikenal dengan human rights, terdapat empat karakteristik dasar atau prinsip dalam human rights. pertama, tidak diskriminasi berdasarkan apapun juga. kedua, hak asasi bersifat tak terenggutkan (unable) yang melekat pada diri manusia. ketiga, tak terpisahkan (indisablety). keempat antara satu hak dan hak yang lain akan saling tergantung. dalam penerapannya, ada hak hak yang hanya berlaku dalam satu yuridiksi tertentu dalam satu negara, yang disebut privilege. hak hak manusia tertentu yang hingga saat ini masih ada sebagai privilege adalah hak untuk bekerja dan hak untuk berpolitik (hak untuk memilih dan hak untuk dipilih). akan tetapi perkembangannya, hak hak tertentu tersebut sudah mengalami satu perubahan, privilege nya semakin berkurang. banyak negara misalnya dalam hak untuk bekerja, warga negara asing diperbolehkan bekerja negara tuan rumah tertentu, dan kecenderungannya semakin muncul kesamaan kesetaraan antara hak yang non warga negara dan hak yang warga negara. demikian juga hak untuk berpolitik, contoh yang agak sederhana republik finlandia, seseorang yang bukan warga negara republik finlandia dapat dipilih dan dapat memilih, dengan satu syarat, yaitu permanent residence selama tahun, dan dapat dipilih untuk menjadi walikota. intinya adalah dalam perkembangannya restriksi dan pengekangan terhadap hak dimungkinkan, tentu saja dengan syarat syarat. namun saat ini semakin lama semakin berkurang: seperti diketahui terdapat hak hak yang sifatnya mutlak dan ada hak hak yang dapat ditangguhkan. hak hak yang sifatnya mutlak, misalnya seperti hak hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan, dalam arti menganut agama dan keyakinan, bebas untuk berpikir dan bebas untuk berhati nurani. hak yang tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun pun termasuk dalam situasi perang. sedangkan hak yang dapat dibatasi atau kekang, contohnya adalah hak untuk bergerak. seorang penderita virus sars misalnya, demi kepentingan umum dapat dibatasi haknya untuk bergerak, atau orang hidup dengan hiv aids, dalam arti untuk kepentingan umum dapat dibatasi supaya tidak menular. intinya, pembatasan hak sudah diatur dalam prinsip prinsip ziragusa. pembatasan hak boleh dilakukan, pengekangan hak boleh dilakukan, akan tetapi ada syarat syarat yang sangat ketat dalam pembatasan tersebut, yaitu pertama, pembatasan hanya boleh dilakukan oleh undang undang. kedua, pembatasan tidak boleh diskriminatif. ketiga, pembatasan tidak boleh tak berhingga. keempat, pembatasan harus jelas untuk tujuan atau maksudnya. setidaknya ada dua hal yang penting dalam pembatasan hak, yaitu hanya dilakukan demi menghormati hak hak dan kebebasan orang lain dan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan umum, atau moral umum: dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, menurut ahli, tersebut merupakan pembatasan dan pengekangan. terutama yang menyangkut soaltidak boleh dan tidak dapat menjadi calon presiden dan wakil presiden: uud yang sering dijadikan argumen sebagai suatu ketentuan yang kemudian diturunkan dalam undang undang nomor tahun menurut ahli, harus ditafsirkan tidak hanya sebagai original content nya saja, tetapi juga harus diperiksa konsekuensinya tidak boleh mengganggu, mengekang, atau membatasi hak seorang warga negara untuk dipilih. jadi kandungan dari ketentuan in, karena harus : menimbang bahwa pemohon juga mengajukan keterangan para ahli yang telah didengar dipresiden dan wakil presiden, yang menyangkut tentang calon presideundang undang nomor tahun sebagai bukti untuk turut dipertimbangkan mahkamah,ng terdiri dari,bisaapi dibolehkan juga oleh individu atau kelompok masyarakat,, . jadi sebetulnyasebetulnya tentang hak partai politik memonopoli pencalonan presiden adalah copy paste, diagarada empat pertanyaan, pertama apakah undang undang dasar membuka pintu bagi calon presiden dan wakil presiden perseorangan? kedua, apakah undang undang dasar tidak melarang adanya capres independen? ketiga, apakah mengatur capres independen dalam undang undang bertentangan dengan undang undang dasar keempat, apakah aturan undang undang yang menutup pintu bagi capres independen bertentangan dengan undang undang dasar opini umum menyatakan bahwa undang undang dasar menutup pintu bagi capres independen. hal ini dikaitkan eksistensi dengan perubahan ketiga undang undang dasarpol atau gabungan parpol yang dapat mengajukan capres. itupres independen. tetapi dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi tentang original intent dikatakan bahwa oleh karena itu mahkamah konstitusi sebagai lembaga penafsir uud the sole judicial interpreter the constitutionterutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan undang undang dasar, mahkamah konstitusi harus memahami undang undang dasarte ide) yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang undang dasar putusan perkara nomor puu iv ) : jadi original intent tidaklah satu satunya metode yang dipakai dalam praktik mahkamah konstitusi. uud sebenarnya sudah dilanggar oleh pembuat undang undang. pertama, mengenai kewenangan konstitusional parpol peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon ternyata sudah dibatasi oleh pembuat undang undang bahwa hanya parpol atau gabungan parpol yang memperoleh lima belas persen kursi atau dua puluh persen suara yang berhak mengajukan pasangan calon, padahal constitutional right yang diberikan oleh undang undang dasar adalah setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden. ini adalah constitutional right sehingga tentu tidak dapat dibatasi dalam prosedur dalam undang undang. sebagai contoh putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan karena membatasi kewenangan atau constitutional right mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar yang tidak boleh dibatasi dalam peraturan yang lebih rendah dari undang undang dasar. kedua, soal waktu pengajuan pasangan calon oleh parpol atau gabungan parpol yang ditegaskan harus diajukan sebelum pemilihan umum. melalui penafsiran sistematis diketahui bahwa pemilihan umum itu melalui putusan tersebut, mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi (constitution interpreter) juga telah memberikan tafsiran mengenai makna pelaksanaan demokrasi (sebagaimana disebut dalam uud mahkamah konstitusi telah memberi tafsir pelaksanaan demokrasi dalam kaitannya dengan pemilu eksekutif (di daerah melalui pilkada) bahwa pemilu tersebut tidak boleh menutup peluang adanya calon perseorangan karena partai politik hanyalah salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasipemilu presiden dan wakil presiden memiliki karakteristik yang sama dengan pemilihan kepala daerah pilkada), yakni sama sama memilih pemimpin eksekutif. yang berbeda hanyalah cakupannya, yang satu nasional, yang lain lokal atau regional. pemilu presiden dan wakil presiden dan pilkada berbeda dengan pemilu legislatif yang memilih wakil rakyat dpr atau dprd melalui calon dari parpol atau memilih dpd melalui calon perseorangan. oleh karena itu, norma yang berlaku untuk pemilu presiden dan wakil presiden sama dengan pilkada yakni memilih pasangan calon dimana pasangan calon itu tidak hanya berasal dari usulan partai politik saja tetapi juga harus terbuka bagi calon perseorangan: dengan demikian, karenaa, serta uud bukan penghalang bagi adanya calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen: maka ketentuan dan pilpresud khususnya dan juncto uud mengacu pada dasar pemikiran yang dibentuk melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu v tentang pemilihan kepala daerah maka untuk persoalan pemilihan presiden dan wakil presiden, yang menjadi persoalan konstitusionalitas nya adalah frasa yang diusulkan partai politik atau gabungan adalah sebuah kegiatan untuk memilih calon anggota dpr, dpd, presiden, dan wakil presiden, dan dprd. oleh karena itu, menurut textual interpretation seharusnya calon presiden dan wakil presiden diajukan sebelum pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu presiden. yang terjadi sekarang diajukan setelah pemilu legislatif karena harus terlebih dahulu diketahui perolehan suara atau presentase pengajuan calon presiden dan wakil presiden. melalui metode penafsiran sistematis dapat dikatakan bahwa hak untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah hak setiap warga negara yang memenuhi ketentuan tentang syarat atau constitutional requirement uud tidak boleh ditambahkan lagi, hanya syarat yang ada dalam uud prosedur tentang pengajuan capres tidak boleh menghilangkan substansi hak yang sudah diatur dalam konstitusi, mahkamah konstitusi pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan capres independen maka menyatakan capres independen tidak bertentangan dengan undang undang dasar tentu lebih kecil eksistensinya baik dari perspektif konstitusional maupun penerimaan masyarakat, jadi sebenarnya dari constitutional morality tidak ada persoalan sebenarnya untuk menyatakan bahwa capres independen tidak bertentangan. dalam perspektif ham internasional juga tidak ada pertunangannya sama sekali bahkan ini. contoh lain misalnya penyebutan wakil gubernur yang juga tidak disebut dalam konstitusi. bahkan prof. harun al rasyid mengatakan bahwa wakil gubernur itu barang haram tetapi itu ada. oleh karena itu, jangan terlalu fokus hanya kepada apa yang tertera dalam konstitusi: kata demokrasi yang terkandung dalam anak kalimat kedaulatan berada tangan rakyat, menunjukkan bahwa demokrasi yang diterapkan harus berdasar kepada hukum dasar. itulah sebabnya sebuah putusan politik yang diambil melalui proses demokrasi baik dalam proses perundang undangan maupun dalam proses pemilu dapat dinilai keabsahannya oleh hukum. oleh karena yang menilai hukum, maka kebenarannya bukan berdasarkan hitung hitungan kuantitas, putusan mayoritas rakyat banyak, kalau salah secara hukum dapat diputus dan dibatalkan oleh beberapa orang hakim saja. prinsip demokrasi dalam penerapannya mengalami perubahan dari waktu waktu: dalam praktik pilkada tahun sebelum perubahan kedua tentang pemerintah daerah, undang undang nomor tahun mengatur cara pilkada melalui dprd. kemudian pada tahun muncul anak kalimat dipilih secara demokratis dalam kaitannya dengan pilkada dalam pada tahun pasca perubahan kedua kata demokratis ditafsirkan melalui undang undang nomor tahun dengan mekanisme pilkada langsung oleh rakyat. jadi muncullah pilkada langsung, yang berarti membatalkan norma pilkada melalui dprd, dan dengan ketentuan pasangan calon diusulkan oleh partai politik yang dapat kursi dprd. selanjutnya pada tahun melalui putusan perkara nomor tahun serta nomor dan menafsirkan yang sesuai dengan arti demokratis adalah jika pasangan calon diusulkan oleh partai politik baik yang dapat duduk kursi dprd atau tidak sepanjang memenuhi jadi ini hal baru yang dikatakan demokratis menurut mahkamah konstitusi, yakni baik yang diusulkan oleh partai politik kursi yang duduk kursi dprd maupun yang tidak ada kursi dprd. tahun mahkamah konstitusi melalui putusan nomor tahun menafsirkan demokratis adalah pilkada yang harus dilakukan dengan cara pencalonan pasangan calon melalui jalur parpol dan non parpol atau calon perorangan: pertanyaannya, bagaimana tafsir demokrasi dalam kaitannya dengan pemilu presiden terutama mengenai calon perorangan?ituharus dikaitkan dengan penafsiran demokrasi yang telah diuraikan atas mengenai calon perorangan, jadi tidak dapat mengartikan hanya sampai sebatas kepada teks kata kata tetapi juga mengenai calon perorangan yang juga mengenai hakikat kedaulatan rakyat yang sebagian kecil hanya diberikan kepada penyelenggara negara yang disebut secara langsung dalam undang undang dasar. jadi rumusan tafsir mahkamah konstitusi tentang pasangan calon pemilu eksekutif, demokrasi sama dengan calon parpol dan calon non parpol. bagi mahkamah konstitusi dalam putusannya, calon perorangan bukan soal pilihan pembentuk undang undang tetapi merupakan kewajiban konstitusional. muatan materi tidak menutup dibukanya peluang cara lain dalam recruitment pasangan calon melalui jalur non parpol. muatan materi ini dapat ditafsirkan tidak dimaksudkan membatasi pasangan calon hanya dari parpol karena teksnya tidak ada kata hanya . jadi itu kekuasaan sedikit yang diberikan kepada penyelenggara negara. dalil yang mengatakan bahwa akan bertentangan dengan kepastian hukum apabila ada calon perorangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tidak seluruhnya benar karena undang undang dasar juga tidak ada kata untuk wakil gubernur, dan seterusnya namun pembentuk undang undang melalui undang undang pemda menafsirkan itu dengan menambahkan jabatan wakil kepala daerah:ilkada dan pemilu presiden sesuai undang undang dasar yang dilaksanakan dengan cara recruitment pasangan calon melalui jalur parpol dan non parpol. pembatasan pengajuan pasangan calon hanya melalui parpol tidak sesuai dengan tafsir demokrasi oleh mahkamah konstitusi sebagai penafsir resmi undang undang dasardijadi ini bukan cuma hak memilih tetapindang undang dasar keempat, aras ataujangan sampai jawabannya terjerumus dalam jenis jawaban yang tidak sesuai dengan semangat undang undang dasar karena seakan akan dikatakan bahwa bahwa daerah nomor dua atau nomor tiga dan dan jauh lebih penting pemilihan presiden.ndang undang dasarcpunya hak monopoli untuk mengajukan presiden sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat yangkarena sebenarnya partai itu bisa yang partisan seperti partai demokrat atau republik tetapi non partisan seperti third party atau independen. representasi politik tidak hanya diwakili oleh partai politik, buktinya masih ada dpd. jadi partai politik tidak menghabisi representasi rakyat untuk mengartikulasikan hak hak politiknya karena masih ada dpd. pertanyaannya, mengapa undang undang hanya membolehkan kepada partai politik sebagai representasi yang boleh mengajukan presiden, sementara dpd tidak boleh padahal juga sebagai representasi yang absah. atas dasar ituitu bisa dipandang sebagai party. dalam kenyataannya collective action itu dapat dalam bentuk partai politik, dapat dalam bentuk pressure group, interest group, dapat juga dalam bentuk social movement. semuanya punya kemungkinan untuk mengusung presidennya sendiri,dapat sepenuhnya dapat dimonopoli oleh satu lembaga representasi. kedua, nation dalam sistem demokrasi republik adalah nation citizen. jadi nation dari pada individu iniapi nation citizen, sebagai individu, sebagai legal right. oleh karena itu, dalam artikulasi nation sebagai individual citizen ini tidak dapat dihabisi sepenuhnya oleh partai politik. survei menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara individual citizen dengan pemimpinnya bukan dengan partai politik. hal ini berbeda denga logika pemilu legislatif, menurut logika demokrasi maka setiap demokrasi yang sehat harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika masyarakat. kenyataan bahwa, pertama demokrasi kalau ingin mengikuti perkembangan masyarakat selalu ada fluktuasi, ada kalanya orang percaya pada partai, ada kalanya tidak percaya pada partai. sekarang muka bumi kepercayaan orang terhadap partai mulai merosot dan semakin menggelembungnya jumlah independen. oleh karena itu, demokrasi harus selalu menyediakan seperti sistem yang lain seperti safety veil jalur pengaman jaket pengamatoleh karena itu, dalam sistem demokrasi yang baik seperti amerika ada emergency exit dengan dimungkinkan pada orangrujukan formal dalam berbahasa, kata usul itu anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. itu hanya usulan yang dapat dipertimbangkan, dapat ditolak atau diterima. mengusulkan, apa itu mengusulkan, mengajukan usul mengajukan, mengemukakan sesuatu supaya dipertimbangkan. dalam ini sama sekali tidak ada kata warning apapun yang mengharuskan, misalnya katanya tidak seperti ini "calon presiden harus melalui persetujuan partai politik , misalnya tidak ada. sini justru memberi kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan, untuk sesuatu yang dapat diterima oleh argumen karena berkeringat, tentu bukan hanya ingin menguasai parlemen, ingin juga menguasai presiden, wajar diberi hak untuk mengusulkan. tetapi kalau mengusulkan itu dapat diterima atau tidak diterima, pertanyaannya siapa yang mempunyai otoritas tersebut? jelas kpu. dan untuk kasus ini yang diusulkan itu diterima atau tidak diterima oleh kpu itu sudah bertubi tubi. dulu partai mengajukan misalnya abdurrahman wahid, diusulkan, tetapi kemudian kpu menolaknya, kasus ini pun partai boleh mengajukan tetapi nanti otoritas utamanya adalah kpu. jadi dalam hal ini juga sebenarnya partai boleh dan adalah suatu kebodohan kalau partai tidak punya hak untuk mengusulkan tetapi ini sama sekali karena sifatnya mengusulkan, berarti hanya untuk dipertimbangkan otoritas bidang rezim pemilu, yaitu kpu. dengan demikian, sama sekali tidak memblokade hak hak independen untuk dapat dicalonkan dalam pemilu presiden.ahwa norma dalam konstitusi memang sudah sangat jelas dan semestinya tidak ada dispute. interpretasi norma konstitusi dalam sudah sangat eksplisit, terang benderang mengatakan, tiket untuk menjadi calon presiden memang melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik. tentu saja kalau ada argumentasi yang mengatakan dalam pemilihan kepala daerah ada calon kepala daerah perseorangan, pemerintah juga berargumentasi bahwa hal tersebut tidaklah sama, karena memang norma konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat terbuka, open, hanya mengatakan dipilih secara demokratis. pembatalan oleh mahkamah konstitusi karena pengaturan tentang pencalonan oleh partai politik diletakkan dalam undang undang pemerintahan daerah, selanjutnya,, bahwa pembatasan bagi calon presiden perseorangan dimungkinkan dengan undang undang dan norma tentang calon presiden ada tentang calon presiden, tidak dapat kemudian dianggap konstitusi saling bertentangan dengan dan kemudian dimaknai pencalonan oleh partai politik membatasi perlindungan hak asasi manusiasisi lain ketentuan guo juga dianggapbahwa menurut para pemohon ketentuan guo dianggap telah menutup hak dan peluang atau hak hakasal dari perseorangan atau independen (tanpa melalui jalur partai politik): selain itu menurut para pemohon ketentuan guo juga dianggap telah menutup hak hak para pemohon (khususnya pemohon dan pemohon iii) untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang dengan secara sadar ingin menggunakan hak pilihnya terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tidak berasal diusung oleh partai politik, yaitu calon yang dipercaya oleh rakyat dan bukan calon yang sekedar dipercaya oleh partai politik: singkatnya ketentuan guo menurut para pemohon telah menghilangkan makna persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan:. frasa frasa ini secara mandiri tidak bermasalah, namun karena diletakkan dalam susunan kalimat sebagaimana pada tersebut maka diperoleh pengertian yang inkonstitusional. oleh karenanya, dengan menyatakan frasa frasa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pilpres dapat menjadi konstitusional meskipun harus diikuti dengan pembentukan norma baru dalam undang undang tersebut,pilpres menjadpilpres menjadi: calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam (satu) pasangan : pilpres menjadi: pasangan calon diusulkan sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden ,terhadap pemohonatau wakil presiden republik indonesia, sebagaimana dijamin oleh ketentuan dan dan undang undang dasar pertanyaannya menurut pemerintah adalah, apakah pemohon merasa terganggu, terhalang halangi atau setidak tidaknya berkurang hak haknya dalam memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan?:, apakah terdapat kendala hambatan bagi pemohon untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil?: dan apakah pemohon merasa mendiskriminasi untuk memperoleh hak hak tersebut atas?. menurut pemerintah pemohon tidak dalam posisi keadaan yang terhalang ya pemohon dapat melakukan aktivitas apa saja, termasuk aktifitas dalam rangka ikutikut berperan serta dalam pemerintahan tidak mesti tidak harus menjadi pejabat formal, seperti menjadi presiden dan atau wakil presiden, lebih lanjut menurut pemerintah, jika pemohon merasa tidak puas, tidak cocok, tidak treki), maka pemohon dapat membentuk mendirikan partai politik yang dianggap sesuai dengan keinginan dan harapan pemohon maupun pihak pihak lain, sehingga partai politik yang dibentuk oleh pemohon tersebut dapat mengusung pemohon menjadi calon presiden dan wakil presiden, atau pemohon dapat menggunakan hak politiknya, dengan cara mengikuti penjaringan calon (konvensi) presiden atau wakil presiden secara perorangan melalui partai politik tertentu, terhadap pemohon dan pemohon iii,yaitu melalui memilih calon pemimpin yang dipercaya oleh rakyat dan bukan sekedar dipercaya oleh partai politik, singkatnya pemohon dan pemohon ill ingin menggunakan hak pilihnya menjadi calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari calon perseorangan (independen): menurut pemerintah,, yaitu dengan cara ingin menggunakan hak pilihnya untuk memilih pasangan calon yang tidak berasal dari partai politik (kepada calon perseorangan, independen), hal ini merupakan pilihan yang bersifat tanpa paksaan dan sukarela, dengan perkataan lain jika pemohon dan pemohon iii tidak menggunakan hak pilihnya sekalipun, maka hal tersebut merupakan pilihankeadaan yang demikian, menurut pemerintah sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan jika pemohon dan pemohon iii mendalilkan hak haknya telah tertutup, terganggu, terhalang halangi dan berkurang atas berlakunya undang undang yang dimohonkan untuk diuji. kecuali jika undang undang guo mengakibatkan atau menimbulkan suatu keadaan pemohon dan pemohon iii menjadi kehilangan hak haknya, dari uraian tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menguraikan denganmenurut para pemohon, ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang menyatakankal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik , ketentuan tersebut atas oleh pemohon dianggap bertentangan dengan dan dan undang undang dasarrhadap:bahwa pengertian atau apa yang untuk selanjutnya disebut pasangan calon, juga siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pasangan calon dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut.milihan umum presiden dan wakil presiden): lebih lanjut menurut hem dan ketidakjelasan dalam memahami undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. jika demikian halnya menurut pemerintah dapat mengganggu proses dan pelaksanaan serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden, berdasarkan uraian penjelasan tersebut atas, maka menurut pemerintah ketentuan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan undang undang dasar danpul, karena hal hal sebagai berikut: bahwa undang undang dasarmestinya rumusan norma dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut tidak ada dispute. sedemikiantetapi justru sejalan dan konsisten dengan undang undang dasar bahwa secara umum undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sebagai pelaksanaan ketentuan undang undang dasar yang menyatakan: tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur diatur dalam undang undang , bahwa secara khususundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, merupakan pelaksanaan ketentuan undang undang dasardengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus melaksanakan amanat tersebut secara konsisten: bahwa pemerintah juga tidak sependapat dengan alas, ber simbiosis mutualistibeberapa perbedaan perbedaan pengaturannya, yaitu sebagai berikut:milihan umum presiden dan wakil presiden,bahwa penjelasan pemerintah terhadap ketentuan guo, merujuk pada keterangan tertulis pemerintah atas permohonan dengan register perkara nomor puu vi tanggal desember nomor puu vi tanggal desember dan nomor puu vi tanggal desember selain hal hal tersebut atasndang undang dasarbahwa ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenselebihnyatidak dan atau telaharenanyadan karenanya pula tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan undang undang dasarihan umum presiden dan wakil presidenterangan ahli dari pemerintah ahliahli. ahliahli,dewan perwakilan rakyat dalam,bisamaupun undang undang nomor tahtentunyam pemilihan presiden jelas eksplisit dinyatakan dalam undang undang dasar,: keterangan tertulis dewan perwakilan rakyatpemohon ii, dan pemohon iii (selanjutnya disebut para pemohon ) dalam permohonannya mengajukan pengujian abakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik :.undang undang pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu sebagai berikut: bahwa para pemohon mendalilkan akibat adanya ketentuan dan undang undang nomor tahun telah melanggar hak konstitusionalwakil presiden perseorangan atau independenpara pemohon mendalilkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presidenadapun bunyi uud ialah: uud kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar", uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan para pemohon dalam permohonannya mengemukakan mengenai kedudukannya masing masing sebagai berikut: pemohon fadel rachm: pemohon il: marianapemohon iii: bob febri72005),perlakuan diskriminatif yang dialami pemohon selaku warga negara, (b) hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (c) hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum secara adil. oleh karenanya menurut para pemohon ketentuan guo bertentangan dengan dan serta undang undang dasar negara republik indonesia tahun siapakah yang sebenarnya dirugikan atas pemberlakuan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden, apakah pemohon sebagai perseorangan yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau wakil presiden independen, pemohon dan pemohon sebagai perseorangan itu sendiri atau seluruh warga negara republik indonesia yang sudah mempunyai hak pilih dan memilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden .?. karena pemohon dan iii (para pemohon)pemilu presiden dan wakil presiden guo danperlu juga difahami oleh para pemohon, berdasarkan uud secara eksplisit hanya mengamanatkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden disyaratkan harus diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. dengan demikian secara konstitusional jelas tidak diatur pasangan calon presiden dan wakil presiden dari calon perseorangan atau calon independen luar pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan parpol atau gabungan parpol, bahwa oleh karena pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diatur dalam uud maka secara konstitusional ketentuan ddan undang undang guo tidak dapat dikaitkan dan dipertentangkan dengan ketentuan dan sertakehendak daripada para pemohon yang hendak mencalonkan diri dan atau memilih calon presiden dan wakil presiden dari caloaktifis pro demokrasi yang selama ini bergiat membelaselanjutnya, pemohon dandan pemohon iii. pemohon dan iii akan mempergunakan haknya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mempertimbangkan kualitas dan karya karyanya para calon tersebut terhadap bangsa ini. pemohon dan pemohon iii sadar bahwa ketika menggunakan haknya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang dipilih adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden dan bukan partai. hak para pemohon untuk memilih wakilnya dari partai dapat digunakan pada pemilihan umum dpr. namun pada saat pemilihan presiden dan wakil perseorangan atau calon independen luar pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan parpodandiskriminatifdapatbahwa seorang bakal calon presiden dan atau wakil presidententunya akan dilakukan seleksi yang ketat oleh partai politik peserta pemilihan umum tempat dimana bakal calon presiden dan atau wakil presiden tersebut akan maju. seleksi bakal calon presiden dan atau wakil presiden adalah merupakan kewenangan penuh dari masing masing partai politik peserta pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan mekanisme internal partai politik tersebut, bahwa yang semestinya dilakukan oleh pemohon ataupun pemohon dan ill adalah menunggu sampai ketentuan persyaratan mengenai calon presiden dan atau wakil presiden (perseorangan independen) sudah ada, karena tidaklah mungkin seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi presiden dan atau wakil presiden jika belum ada ketentuan yang mengatur secara tegas tentang perihal tersebut. samping itu atau disisi lain pemohon tidak dalam posisi sebagai calon presiden dan atau wakil presiden yang telah terdaftar dan ditolak permohonannya oleh panitia pendaftaran calon presiden dan atau wakil presiden dalam hal ini komisi pemilihan umum kpu):menjadi kewenangan pembentuk undang undang dewan perwakilan rakyat), termasuk ketentuan mengenai calon presiden dan atau wakil presiden (invasi independen perseorangasehingga menurut hemat kami pulabahwa oleh karena itu, ketentuan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden tidak merugikan hak konstitusional para pemohon. karena ketentuan dan undang undangdan undang undang. oleh karena itu ketentuan dan undang undang guo tidak ada kaitannya dengan hak konstitusionalitas para pemohon, bahwa dengan demikian, oleh karena tidak terdapat hak konstitusional para pemohon guo dalam uud sudah jelas tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan dan undang undang guo, oleh karena antara substansi perkara yang dipersoalkan paradan serta uudara pemohon yakni bahwa menurut para pemohon ketentuan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden yang menutup kemungkinan pasangan calon presiden dan atau wakil presiden dari calojunctoberdasarkan uud mengamanatkan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud ini . atas dasar ketentuan uud ini, maka dalam rangka penyelenggaraan kedaulatan rakyat untuk pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan berdasarkan pada uud yaitu mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden disyaratkan hanya diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol. berdasarkan uud ini juga sesuai untuk tata cara pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam undang undang, yaitu undang undang pemilu presiden dan wakil presiden, bahwa oleh karena itu ketentuan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden sudah konstitusional, sebab sudah sesuai dan sejalan dengan dan uud juncto uud bahwa perlu difahami oleh para pemohon, pasangan calon presiden dan wakil presiden dari calon perseorangan atau calon independen sebagaimana dikehendaki oleh para pemohon tidak diatur dalam uud oleh karena itu, substansi permohonan para pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu undang undang, sehingga dengan demikian ketentuan dan undang undang pemilu presiden dan wakil presiden tidak dapat dipertentangkan dengan dan serta uud bahwa oleh karena permohonan para pemohon bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu undang undang, maka jelas tidak ada atau tidak berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, bahwa kami tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan para pemohon yanghemat kamidiri para pemohon itu sendiri, bahwa selain itu ketentuan ddiri para pemohon itu sendiri), sampingtetap pada dalil permohonan:: pemohon (m. fadjroel rachman) yang merupakan warga negarayang memperoleh jaminan atas persamaan kedudukan dalam hukumakan tetapi hak hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam uud tersebut, yaitu hak untuk memilih pasangan calon presiden wakil presiden yang dipercayainya dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan menjadi pasangan calon presiden dalam pemilihan umum, telah melanggar dengan adanya ketentuan dalam angka dan yangi3. menimbang yang menjadi pokok permasalahan yang diajukan oleh pemohon adalah pengujian materiil angka dan yang didalilkan bertentangan dengan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: uud tidak melarang pasangan calon presiden dan wakil presiden independen, dan ketentuan bukan penghalang bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen. tersebut tidak memberikan hak eksklusif kepada partai politik sebagapresiden dan wakil presiden. merupakan preferensi bagi proses pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga karena namanya preferensi, maka pilihan atau kemungkinan lain luar preferensi tersebut masih terbuka, para pemohon memiliki hak hak yang dijamin oleh uud sebagai warga negara indonesia para pemohon memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk dalam pemilu. pelaksanaan hak ini dijamin oleh uud dalam bentuk pengakuan,.1945j,

rernaeduard lunak, si., warga negara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil tempat tanggal lahir japan, september alamat perumahan pemda manggarai rt rw. desa kampung maniak kecamatan distrik wasior kabupaten teluk wondama provinsi papua barat, memeriksa bukti bukti pemohon, mendengar keteranganlam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga potensi diri dan kemampuan yang dimilikinya untuk mengabdikan diri bagi pembangunan bangsa dan negara dihilangkan oleh norma tersebut. bahwa norma tersebut tidak dapat dilaksanakan tanah papua, yaitu provinsi papua dan provinsi papua barat karena kader pemimpin pemerintahan selama ini berada kalangan pegawai negeri sipil, hal ini disebabkan oleh kesiapan sumber daya manusia diluar lingkungan pegawai negeri sipil belum siap karena potensi sumber daya manusia papua lebih cenderung menjadi pns, karena lapangan kerja yang dianggap lebih terhormat adalah pns, dilain pihak pegawai negeri sipil provinsi papua dan provinsi papua barat merupakan saat perekat bangsa yang hendaknya menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan norma pada dan dalam pada itu tugas pemimpin pemerintahan gubernur wakil gubernur dan bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota) membutuhkan calon pemimpin yang memahami dan mengerti tentang tata kelola suatu pemerintahan sehingga dapat mengelolanya dengan baik. bahwa norma tersebut jika tetap dilaksanakan, maka kepemimpinan pemerintahan provinsi papua dan provinsi papua barat, akan kehilangan arah karena tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan bagi warga negara mulai dari lahir sampai dengan meninggal, untuk itu calon pemimpin pemerintahan harus memiliki integritas, kapabilitas, dedikasi dan loyalitas terhadap bangsa dan negara sehingga mampu dan sanggup menjaga pemerintahan yang dipimpinnya dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia, serta mencegah dan menghindari praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nepotisme. bahwa provinsi papua dan provinsi papua barat merupakan provinsi dengan perlakuan khusus, sehingga norma tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan penutup pada nomor tahun yang menyatakan bahwa kebijakan dan manajemen asn aparatur sipil negara)tertentu . khusus untuk provinsi papua dan provinsi papua barat, harus dipertimbangkan berbagai aspek mendasar, terutama terkait dengan kesiapan sumber daya manusia sebagai calon pemimpin papua dan papua barat secara khusus. dengan demikian, maka pemohon memohon kiranya norma ini menjadi perhatian khusus dalam mengadili dan nomor tahun iv. petit menerima dan mengabulkan permohonan pengujian danenyatakanantara lain, dan dan menyatakan bahwa. menyatakan bahwa tafsir yang benar dan konstitusional atas ketentuan dan nomor tahun dihubungkan dengan dan dan uud adalah tafsir yangjabatan pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama sejak mendaftar sebagai calon . bagidari jabatan struktural dan atau fungsional secara tertulis sejak mendaftar sebagai calon warga negara indonesia: selain itu, pemohon juga mengajukan (satu) orang ahli bernama dr. drs. hyronimus row, si.hwa adanya pengaturan untuk menjadikan pns netral dalam arti bebas dari intervensi politik dan tidak berpolitik (menjadi anggota partai politik) karena pns bertindak sebagai abdi negara dan abdi masyarakat menjadi suatu keharusan yang perlu dipatuhi setiap pns sebagaimana diatur dalam asn bahwa pns diberhentikan tidak dengan hormat karena: .c. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik: atau untuk itu, netralitas asn dari pengaruh partai politik untuk menjamin keutuharelevan menggunakan asn huruf atas. bahwa tidak relevan apabila alasan netralitas pns dari partai politik menggunakan asn dan sebagaimana jawaban pemerintah. terkait dengan alasan menjami, bahwa seseorang pns tidak perlu mengundurkan diri dari pns apabila mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, karena secara organisasional segala tugas kepegawaian yang ada dapat dilakukan oleh pns yang lain dalam satu kantor yang tidak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. hal ini bermakna bahwa pekerjaan kantor tidak terhenti hanya karena seseorang pns menjadi calon kepala daerah. implikasi hukum bagi pns yang menjadi calon kepala daerah tidak diperlakukan sama dengan pns yang tidak menjadi calon kepala daerah dan hak hak kepiawaiannya sementara waktu tidak dijamin dan dipenuhi oleh negara. oleh karena itu, selama pns menjadi calon kepala daerah sebelum dilantik menjadi kepala daerah, pns dimaksud dikenakan cuti diluar tanggungan negara. hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak asasi manusia dari pns sebagaimanamaknaan ketentuan ini terkait dengan pencalonan seseorang pns sebagai calon kepala daerah, dan untuk memenuhi asas hukum bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan karena apabila asn dan tetap berlaku maka asas hukum persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian untuk menjadi calon kepala daerah sudah dibatasi dalam asn yang bermakna tidak ada lagi hak asasi warga negara indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada pengecualian termasuk pns . atas dasar itu, asn dan perlu dibatalkan dan dikoreksi secara hukum karena tidak sesuai dengan uud bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalamterhadap kedua asn ini, apabila diuji dengan uud mengandung makna hukum sebagai berikutsecara hukum bahwa ketentuan asn dan tidak menjamin asas kepastian hukum karena seseorang pns baru mendaftar sebagai calon kepala daerah dan belum memiliki kekuatan hukum tetap sebagai kepala daerah terpilih yang dibuktikan dengan pelantikan sebagai kepala daerah sudah secara dini (prematur) melepaskan status pns. secara hukum bahwa proses tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimankeseluruhan proses pemilihan ini masih belum memiliki kekuatan hukum tetap dalam arti belum ada kepastian hukum, bahwa kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap apabila telah terbit keputusan pejabat negara yang berwewenang menetapkan pengangkatan calon kepala daerah terpilih untuk dilantik menjadi kepala daerah. setelah pelantikan calon kepala daerah terpilih, baru ada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud tanggal pelantikan menjadi kepala daerah sebagai dasar penetapan pns yang dilantik menjadi kepala daerah terpilih, baru dapat menyatakan mengundurkan diri secara tertulis dari pns. pelantikan merupakan titik awal secara hukum bahwa kepala daerah telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud dan bagi pns yang terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah wajib mengundurkan diri dari pns. dengan alasan kepastian hukum yang demikian, maka ketentuan asn dan pada frasa "sejak mendaftar sebagai calon" dirubah menjadi "sejak tanggal pelantikannya". gambar: poses pemilihan gubernur, bupati dan walikota berdasarkan perpu nomor tahun ngga ian keterangan: pendaftaran bakal calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota: uji publik: cc. pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota:tiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . ketentuan dalam kenyataan tidak dijadikan acuan dalam merumuskan asn dan karena hak asasi warga negara khususnya pns untuk menjadi calon kepala daerah dibatasi, dengan kewajiban mundur dari status pns pada saat pendaftaran sebagai calon. pengaturan ini telah menyebabkan banyak pns yang berpotensi dan berkualitas menjadi calon kepala daerah melalui jalur partai politik atau jalur perseorangan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah secara bersama dengan calon non pns untuk berkompetisi dalam proses pemilihan kepala daerah. secara sosiologis bahwa dengan membuka ruang bagi warga negara termasuk pns tni polri untuk menjadi calon kepala daerah tanpa harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran calon, karena secara faktual dapat meningkatkan kualitas demokrasi indonesia, karena calon kepala daerah diikuti dengan kualitas sumber daya. manusia indonesia yang memiliki kemampuan lebih untuk menjadi pemimpin pemerintahan khususnya daerah sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, wakil bupati dan wakil walikota. hanya dengan cara itu, pemerintahan kita dapat dipimpin oleh pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang handal dan berkualitas atas dasar kompetensi dan keahlian yang dimiliki para calon pemimpin pemerintahan. pertimbangan sosiologis ini perlu menjadi landasan pijak untuk menguji uud terhadap ketentuan asn dan yang secara norma hukum melanggar prinsip persamaan (equal) bagi warga negara untuk menjadi kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan. daerah. dengan demikian, untuk menjamin dan menegakan asas keadilan yang sama dalam pemerintahan, asn dan secara konstitusional melanggar uud sehingga dapat dibatalkan frasa sejak mendaftar sebagai calon dan diubah menjadi sejak tanggal pelantikanna diskriminatif menurut mahkamah konstitusi mk).adalah perlakuan secara berbeda terhadap hal yang sama. mencermati ketentuan asn dan mengandung makna diskriminatif perlakuan terhadap warga negara indonesia apabila dikaitkan dengan pengaturan dalam: s.d. tidak memiliki.:: mengundurkan diri sebagai anggota tni polri dan pns sejak mendaftarkan sebagai calon, berhenti.: dan tidak . perlakuan diskriminatif yang sama, jug s.d. tidak memiliki .: dan berhenti. mencermati ketentuan atas, terdapat norma yang mengandung perlakuan diskriminatif berbeda) antara pns dan anggota dpr, dpd dan dprd dalam hal yang sama menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota. dasar pertimbangan hukum bahwa adanya perlakuan diskriminatif karena: pertama, pns dan anggota dpr, dpd dan dprd sama sama diangkat dan ditetapkan dengan keputusan pejabat negara yang berwenang untuk bekerja lembaga pemerintahan (legislatif" dan birokrasi pemerintahan) sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani masyarakat, dan kedua, baik pns dan anggota dpr, dpd dan dprd sama sama mendapat gaji dari negara. akan tetapi dalam hal yang sama menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota diperlakukan berbeda dimana bagi pns yang mencalonkan diri wajib menyatakan mundur dari pns pada saat mendaftar sebagai calon, sedangkan bagi anggota dpr, dpd dan dprd yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota hanya memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing masing. apabila tidak terpilih sebagai gubernur, bupati, atau walikota, calon yang berasal dari anggota dpr, dpd dan dprd tetap menjadi anggota dpr, dpd dan dprd. sebagai pelayan masyarakat, sudah dapat dipastikan bahwa anggota dpr, dpd dan dprd yang menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, selama dalam proses pemilihan kepala daerah tidak dapat berkonsentrasi secara penuh untuk melaksanakan tugas tugas sebagai wakil rakyat dan pada saat yang sama gaji dari negara tetap diterimanya. anggota dpr, dpd dan dprd baru dapat melepaskan status jabatan sebagai anggota dpr, dpd dan dprd apabila terpilih dan telah dilantik menjadi gubernur, bupati, atau walikota. perlakuan dan kewajiban berhenti setelah pelantikan diharapkan dapat berlaku sama bagi pns yang" menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. atas dasar itu, untuk menjamin rasa perlakuan yang adil bagi warga negara indonesia muka bumi indonesia agar tidak diperlakukan diskriminatif yaitu perlakuan berbeda terhadap hal yang sama, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum dan menjamin rasa keadilan tidak diskriminatif, dalam kesempatan yang indah ini kami mohon kepada yang mulia ketua anggota majelis hakim konstitusi untuk dapat memastikan keadilan dalam hal perlakuan yang sama terhadap hal yang sama bagi seluruh warga negara indonesia dalam hal menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota oleh warga negara indonesia termasuk anggota dpr, dpd dan dprd, pns, tni, dan polri. dengan demikian berdasarkan uraian atas, saya berpendapat bahwa gugatan pemohon menguji ketentuan dan asn secara fundamental sangat beralasan karena secara nyata dan sistematis hak konstitusionalnya dan seluruh pns indonesia sebagai warga negara indonesia dirugikan apabila ketentuan dan asn tetap diberlakukan. atas dasar itu, adalah tepat, bijaksana dan konstitusional jika yang mulia ketua anggota majelis hakim konstitusi republik indonesia mengabulkan permohonan pemohon untuk rasa keadilan bagi seluruh warga negara indonesia. hal ini perlu dilakukan, agar depan para pembuat undang undang perlu lebih cermat dan teliti memaknai dan menjabarkan keseluruhan dalam uud ahli berpendapat bahwa majelis hakim mahkamah konstitusi, untuk dapatn dapat memberikan putusan sebagai berikut: menerimaditerima dengan mengubah ketentuan dan frasa "sejak mendaftar sebagai calon" dibatalkan dan diganti dengan "sejak tanggal pelantikannya"'. menerima keterangan saya selaku ahli dari pemohon. menyatakan bahwa dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahu hak dan atau kewenangan konstitusionalnjelasan: bahwa berdasarkan uud makanomor tahun aparatur sipil negara), dihak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap akan merugikan jika diberlakukannya dan undang undang nomor tahun sebagaimana dimohonkan pengujian oleh pemohon. karena hak politik yang melekat dalamegawai negeri sipil wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam jenjang jabatan sebagaimana dimaksud tidak memiliki kesempatan untuk terlibat menimbang bahwa presiden menyampaikan opening statement secara lisan dalam persidangan tanggal november serta menyerahkan keterangan dan kesimpulan tertulis tanpa tanggal dan bulan tahunemohon bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil pns) dengan jabatan sebagai asisten pada sekretariat daerah dengan eselon (jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama menurut asn), apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politik wajib mengundurkan diri sebagai pns. bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap akan merugikan jika dan asn diberlakukan, sebagaimana dimohonkan pengujian oleh pemohon karena hak politik yang melekat padans tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada jabatan gubenur wakil gubernur dan jabatan bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota, bahwa frasa "wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon" yang tercantum dalam dan asn merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam dan dan uud yaitu menurut pemohon:rangka mencapasehubungan dengan anggapan para pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan dan asn yaava"". ketentuan atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan serta uud yang menyatakan sebagai berikut:terhadap dalil dari pemohon tersebut, pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut: berdasarkan penjelasan umum asn bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional yang berbunyikesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, . sebagaimana yang dimaksud dalam uud maka diperlukan pegawaiyangupaya menjaga netralitas aparatur sipil negara asn)pemerintahan. terkait dengan anggapan pemohon yang mendalilkan ketentuan guo bersifat diskriminatif karenakhususnya seorang pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah berpendapat bahwa definisi diskriminasi menurut mahkamah konstitusi adalah jiksetiap orang sebagai warga negara diperlakukan berbeda terhadap seorang pegawai aparatur sipil negara, hal itu bukanlah diskriminatif, karena antara seseorang warga negara dengan pegawai aparatur negara kedudukannya berbeda sehingga hal ini bukan termasuk dalam kategori diskriminasi. bahwa terkait dengan keharusan pegawai asn untuk mengundurkan diri apabila hendak mendaftar sebagai calon anggota partai politikndang undangannya agar mengundurkan diri terlebih dahulu. salah satu peraturan perundang undangan yang mengatur persyaratan tersebut antara lain undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum dpr, dpd dan dprd yang menyatakan:: " . berdasarkan hal atas, terhadap dalil pemohon yang menganggap pengunduran diri pegawai asn dalam mendaftarkan diri sebagai calon anggota, pemerintah berpendapat bahwa materi tentang pengunduran diri pegawai asn dalam asn, sebelumnya pernah diuji materiil (constitutional review) dan putus oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu xi tanggal april nomor puu vm11 yang baik alasan dan maksudnya hampir sama, sehingga terhadap perkara guo berlaku mutasi mutans pada keterangan pemerintah ini. dengan demikian berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak beralasan dan tidak terbukti secara nyata hak konstitusionalnya dirugikan dengan pemberlakuan dan asn.aparatur sipil negara tidak bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun i2.4j menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal yang diterima kepaniteraan mahkamah juga pada,terhadap dan danuji konstitusionalitas assecara langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada jabatan gubernur wakil gubernur dan jabatan bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota. hak dan atau kewenangan konstitusional sebagai warga negara dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam undang undang dasar akan hilang bila dan nomor tahun dilaksanakan. kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pemberlakuan undang undang aparatur sipil negara nomor tahun yaitu daerah daerah wilayah negara republik indonesia yang kualitas sumber daya manusia belum siap untuk menjadi pemimpin dan memimpin pemerintahan seperti tanah papua yang terdiri dari provinsi papua dan papua barat akan berakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien berdasarkan asas asas penyelenggaraan pemerintahan, serta akan menjadi lahan subur bagi tumbuhnya korupsi, kolusi dan nepotisme. jika permohonan ini dikabulkan, maka pemohon dan seluruh pegawai negeri sipil negara kesatuan republik indonesia tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam uud dan dan dan bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp dan kedudukan sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai asisten pada sekretariat daerah dengan eselon maka pemohon berada pada jenjang pejabat pimpinan tinggi pratama menurut undang undang nomor tahun tetang aparatur sipil negara, sehinggayudisial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf nomor tahun bahwa permohonan uji materiil disampaikan kepada mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili dan menguji undang undang terhadap uud mengingat dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara telah dan akan menyebabkan hilangnya hak asasi pemohon sebagai pegawai negeri sipil dan juga sebagai warga negara republik indonesia yang memiliki kedududengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:asn, menurut pemohon, hal tersebut menyebabkan pemohon dirugikan haknya, khususnya hak konstitusional yang dijamin d10j menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, membaca keterangan tertulis presiden, mendengar keterangan ahli pemohon, bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, sertabahwa pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan asn terutama pada frasa wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari pns sejak mendaftar sebagai calon karena bertentangan dengan dan dan dan dan uudpukul wibuhartonodalam hukum dan pemerintahan yang sama dengan warga negara lainnya. dengan ditetapkannya undang undang tersebut, maka terjadi pelanggaran dan penghilangan terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar tersebut berikut idengan berlakunya dan nomor tahun yang mengharuskan seorang pegawai negeri sipil mengundurkan diri dari status kepiawaiannya, maka norma tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap pengabdian warga negara lebih khusus pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pemohon dan seluruh pegawai negeri sipil indonesia akan dirugikan karena tidak berkesempatan mencalonkan diri sebagai pemimpin pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten kota seluruh wilayah republik indonesia. bahwa dengan pembatasan sebagaimana disebutkan dalam tersebut yang diujikan, maka akan memberikan pembatasan dan tidak memberikan ruang bagi pegawai negeri sipil yang memiliki potensi untuk berkarya, dan mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap pembangunan bangsa dan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good and clean governancepara pencari keadilan jika menghadapi suatu persoalan hukum, maka dapat mencari keadilan melalui lembaga penegak hukum yang telah ditetapkan oleh negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili sehinggabagnomor tahun ) . selain itu) . bahwa hukum hadir ditengah tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata kata dari peraturankomitmen pemerintah adalah membangun pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme sejalan dengan paradigma baru pemerintahan, sehingga memerlukan orang yang memahami sistem dan tata mengelola pemerintahan, dan pengalaman berpemerintahan, hal tersebut dimiliki oleh mereka yang bekerja lingkungan pemerintah pada semua tingkatan, sehingga kemampuan dan potensi diri yang dimiliki menjadi bekal yang dapat diabdikan bagi bangsa dan negara dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. untuk itu agar dapat dipertimbangkan untuk tidak melaksanakannya norma tersebut yang berakibat pada lemahnya penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah yang sumber daya manusianya belum siap, terutama provinsi papua dan papua barat. bahwa norma yang terkandung dalam dan nomor tahu, merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak hak konstitusional pemohon dan seluruh pegawai negeri sipil seluruh indonesia, sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. bahwa hak konstitusional pemohon dan seluruh pegawai negeri sipil yang dijamin oleh konstitusi yakni tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan uud sertamencalonkan diri menjadi gubernur wakil gubernur dan bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota sebagaimana dipersyaratkan dalam dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negaragakan melalui proses yang adil. perlindungan terhadap hak asasidatentang aparatur sipil negara karena bertentangan dengan dan dan dan bahwa dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara, berbunyi sebagai berikutmenurutki: transparansi dan kontrol sosial. bahwa norma yang terdapat dalam dankepada bangsa dan negara, norma tersebut telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam hukum serta membatasi sumber daya aparatur. bahwa prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h, menegaskan terkait persamaan dalam hukum (equality before the law) , adsebagai warga negara dan sekaligus sebagai pegawai negeri sipil yang dilindungi oleh konstitusiundang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, maka pembatasan terhadap pemohon dan seluruh warga negara yang statusnya sama dengan pemohon sebagaimana norma dan undang undang guo inkonstitusional. bahwa persyaratan seorang pegawai negeri sipil mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon tidak perlu dilaksanakan, karena pegawai negeri sipil adalah warga negara indonesia yang memiliki kedudukan hukum yang sangat kuat sebagaimana diamanatkanwarga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . dengan demikian norma tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. bahwa pembatasan terhadap pegawai negeri sipil, telah menutup kesempatan bagi setiap warga negara untuk berperan secara langsuayor jenderal tni purnawirawan) sari kadi tempat, tanggal lahir brebes, januari pekerjaan purnawirawan tni ad alamat jalan rantai timah pad bulak rantai, kramatjatipendahuluan prinsip dasar negara demokrasi indonesia adalah negara demokrasi maka prinsip dasar dalam mengatur dan mengelola negara adalah kedaulatan berada tangan rakyat, itulah maka undang undang dasar (selanjutnya disebut uud) mengamanatkan kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . dalam bahasa populer makna kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai hak tertinggi dalam mengatur, mengelola, dan menjalankan negara ada tangan atau milik rakyat . secara universal dalam negara demokrasi hak hak dasar warga negara adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya, sama sekali bukan pemberian negara dan karenanya, hak hak dasar rakyat haruslah diamanatkan oleh uud (konstitusi) dan dijamin oleh undang undang. inilah yang membedakan antara negara demokrasi dengan negara otoriter, dimana dalam negara otoriter hak hak rakyat adalah pemberian negara. maka fungsi negara dalam negara demokrasi adalah pelayan rakyat, dengan kedudukan sebagai regulator, fasilitator, dan pelindung yang lemah. sementara dalam negara otoriter kedudukan negara adalah penguasa. konsekuensi logis dari paham tersebut atas maka undang undang yang mengatur tata laksana kedaulatan rakyat dan hak hak dasar rakyat lainnya haruslah memberi jaminan bahwa dalam praktik penyelengaraan negara tidak boleh ada penyimpangan, distorsi, penjagalan dan apalagi pemberantasan serta penghilangan makna kedaulatan rakyat dan hak hak dasar milik rakyat itu sendiri. oleh karenanya dalam membentuk undang undang yang mengatur kelembagaan dan mekanisme demokrasi seperti undang undang partai politik (selanjutnya disebut partai), pemilihan umumi mempunyai hutang lebih dari triliun rupiah, sebuah jumlah yang begitu besar dan sekedar membayar bunga saja sangat membebani apbn. rakyat kita miskin bukan karena mereka malas. tingkat kesejahteraan rakyat kita terus saja rendah, bukan karena kita miskin sumber daya alam dan rendahnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada. kesemuanya itu terjadi karena negara ini salah kelola akibat sistem kenegaraan yang semrawut. dengan membandingkan negara tetangga dan negara sahabat lain seperti malaysia, thailand, brasil, rrc, india, dalan lain lainnya maka justifikasi salah kelola mudah untuk dibuktikan. negara mereka bangkit dan kemudian maju dengan pesatnya, berkat kehadiran sang pemimpin masing masing. tampilnya mahathir muhammad, vaksin sinawarta, lula silva, into, dan lain lainnya telah mengubah nasib negara, bangsa dan rakyat mereka secara signifikan. mekanisme baku pergantian pemimpin yang mereka laksanakan memberi peluang yang sama kepada setiap warga negara, sehingga memungkinkan munculnya tokoh yang bisa melakukan perubahan secara fundamental. sementara kita, sekalipun melalui pemilu dalam praktiknya sistem rekrutmen kader bangsa dimonopoli oleh partai tertentu saja. akhirnya sistem demokrasi yang kita laksanakan justru mengganjal kesempatan munculnya pemimpin yang berpotensi mampu melakukan perubahan mendasar. monopoli dan oligarki kekuasaan oleh partai partai tertentu begitu nyata, sementara itu dalam praktik demokrasi untuk menjadi bupati walikota, gubernur, anggota dpr(d), anggota dpd dan apalagi presiden wakil presiden dibutuhkan biaya besar maka dapat dimaklumi kalau korupsi kini mewabah semua lini pemerintahan, dan cenderung menjadi budaya. siapapun ia, niscaya harus mengembalikan modal yang telah digunakan untuk memenangkan dirinya dalam pemilu. dalam masa transisi demokrasi era reformasi, terlebih belakangan ini peran negara dalam banyak kasus sama sekali tidak dirasakan oleh rakyat, dan terkadang malah membebani dan mendholimi rakyat itu sendiri. hukum dalam praktiknya hanya tajam bawah, praktik mafia hukum bukan lagi rahasia umum. ketika rakyat berhubungan dengan alat kelengkapan negara terlebih bila berhadapan dengan penegak hukum semuanyakar dengan uang. begitu tingginya rasa ketidakadilan membuat banyak pihak memilih mencari keadilan dengan caranya sendiri sendiri. begitu tingginya public distrust?' membuat konflik horisontal dan konflik sosial terjadi banyak tempat dan menjadi pemandangan keseharian, bahkan bentrok sesama alat kelengkapan negara belakangan ini terus berulang. kondisi ini haruslah segera diakhiri, bila tidak kita segera masuk tahap negara gagal (failed state) dan bahkan negara kacau (state disorder). dan bila itu terjadi, untuk mengembalikan dalam tata kehidupan yang tertib sipil, tidak ada cara lain kecuali melalui proses perubahan sosial dengan revolusi, reformasi, kudeta dan atau cara cara kekerasan apapun sebutannya. dari pengalaman sejarah peradaban manusia, cara cara perubahan yang demikian itu niscaya dengan biaya politik yang tinggi, termasuk jatuhnya korban diantara anak bangsa sendiri. melalui uji materil keempat undang undang tersebut atas, secara mendasar akan mengubah sistem demokrasi kita, tanpa ada gejolak sosial, dan nyaris tanpa biaya politik apapun. bila itu terjadi, sesungguhnya bangsa kita berhasil melakukan revolusi senyap (silent revolution) yang diawaki hanya oleh orang yaitu majelis hakim mahkamah konstitusi. dengan dikabulkannya uji materiil keempat undang undang tersebut maka kesemrawutan sistem demokrasi otomatis akan terurai, monopoli serta oligarki kekuasaan otomatis akan berakhir, setidaknya berkurang secara signifikan. melalui mekanisme demokrasi yang sah yaitu pemilu niscaya akan lahir pemimpin yang mampu melakukan perubahan fundamental dalam mengelola negara sesuai dengan tuntutan kekinian, seperti yang terjadi banyak negara. il. kewenangan mahkamah konstitusii. pemohon dan kepentingan hukum (legal standing)privat: atau iv. lembaga negara bahwatelah dirugikan dan atau setidaknya berpotensi dirugikan, karena: kehilangan hak konstitusional untuk mempunyai wakil dpr(d) sesuai pilihan dalam pemilu yang terganjal oleh ketentuan parlementer threshold sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pemilihan anggota dpr, dpd, dan dprd. bahkan dengan kegagalan caleg pilihan pemohon akibatlementer threshold, suara pemohon dan pemilih lainnya yang dapat diraih oleh caleg tersebut, kemudian dibagi bagikan kepada partai lain yang melewati batas minimal yang ditentukan nomor tahun sebuah pelanggaran amanat uud namun sah karena uu. pemohon juga berpotensi dirugikan karena hak konstitusional untuk mempunyai wakil dpr untuk jangka waktu tahun namun bisa diberangus oleh partai dengan adanya ketentuan hak dan kewenangan partai politik untuk mem paw dan memberhentikan anggota dari(d) sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik. hak konstitusional pemohon diberangus oleh partai, namun sah karena uu. pemohon juga nyata nyata dirugikan, karena hak konstitusional untuk mempunyai wakil dpr(d) buat memperjuangkan kepentingan pemohon dan juga pemilih lainnya menjadi gugur atau hilang, akibat keberadaan lembaga fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partai, sehingga kedudukan anggota dpr(d) berubah bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil partai, sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. partai telah merampas hak kedaulatan warga negara, sebuah pelanggaran terhadap amanat uud untuk melanggengkan kekuasaan melalui oligarki kekuasaan, namun sah karena uu. pemohon juga dirugikan karena hak konstitusional dalam pelaksanaan pileg terdistorsi akibat tidak mendapat jaminan kepastian hukum siapa figure capres wapres dan program yang akan pemohon pilih sebagai materi kontrak sosial. sebaliknya pemohon malah dibohongi oleh partai partai yang saat kampanye pileg menawarkan program partai masing masing, padahal dalam sistem presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden terpilih, sama sekali bukan program partai. hal tersebut terjadi karena adanya ketentuan nomor tahun dimana pileg dilaksanakan lebih dahulu dari pada pilpres. sebuah pelanggaran yang nyata terhadap amanat uud namun sah secara yuridis formrugikan, karena hak konstitusional untuk diusulkan menjadi calon presiden oleh partai atau gabungan partai peserta peserta pemilu terganjal oleh ketentuan presidensial threshold sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pilpres, yang ruu perubahannya sedang dibahas oleh dpr bersama pemerintah. sebuah pelanggaran amanat uud dalam bentuk praktik monopoli kekuasaan oleh partai partai tertentu, namun sah karena uu. bahwa penjelasan mahkamah menyatakan. bahwa hak konstitusional pemohon dalam permohonan uji materil konstitusi, dengan pemberlakuan pada sebagian dari: undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd undang undang nomor tahun tentang partai politik undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden maka pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. hal ini dapat diperjelas: bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak pilih yang secara mandiri dijamin oleh uud untuk bebas memilih wakil untuk duduk dpr melalui mekanisme pemilu yang sah, namun hak konstitusional tersebut hilang manakala partai caleg tidak melampaui batas parlementer thresholdak peduli caleg tersebut dapil (daerah pemilihan) nya memperoleh suara terbanyak sekalipun. bahkan kemudian suara yang diperoleh caleg tersebut dibagi bagikan kepada partai lain, seolah jumlah suara tersebut tak ada kaitannya dengan makna kedaulatan rakyat dan hak pilih (memilih dan dipilih). bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang dijamin oleh uud mempunyai hak untuk memilih wakil untuk duduk dari(d) melalui mekanisme pemilu yang sah untuk kurun waktu tahun, namun hak tersebut bisa diberangus oleh partai politik tengah jalan akibat ketentuan huruf dan huruf nomor tahun tentang partai politik yang memberi kewenangan kepada partai untuk mem paw dan memberhentikan anggota dpr(d). padahal pemohon dalam pemilu tidak pernah memberikan mandat atau kepercayaan kepada partai manapun untuk berwenang mem paw kan dan atau memberhentikan anggota dpr (d). padahal yang dipilih atau dipercaya pemohon dalam pemilu adalah orang yaitu caleg bukan partai. tegasnya, dalam pemilu pemohon tidak mempunyai hubungan politik dan hukum apapun dengan partai. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang dijamin oleh uud mempunyai hak pilih dalam pemilu yang sah untuk mempunyai wakil untuk duduk dpr(d) guna memperjuangkan hak dan kepentingan pemohon sendiri, namun hak konstitusional tersebut menjadi gugur atau hilang akibat keberadaan lembaga fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partai, sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd, dan huruf nomor tahun tentang partai politik, sehingga anggota dpr(d) yang awalnya wakil rakyat berubah menjadi wakil partai, dan aspirasi yang mereka perjuangkan dpr juga aspirasi partai, bukan aspirasi pemohon dan rakyat yang memilihnya. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang telah dirugikan hak konstitusionalnya karena dalam proses pemilu tidak mempunyai kepastian hukum siapa capres yang akan pemohon percaya untuk memimpin negeri ini dan program yang akan pemohon pilih akibat ketentuan nomor tahunpelaksanaan pileg dilaksanakan sebelum pilpres. lebih dari itu pemohon telah dibohongi dan bodoh bodoh partai melalui juru kampanye masing masing akibat program partai yang ditawarkan mereka saat pileg tidak mungkin dijadikan program pemerintah, karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program capres terpilih, bukan program partai. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang dijamin oleh uud mempunyai hak dipilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden manakala ada partai atau gabungan partai politik yang mengusulkannya sebagai capres atau wapres, namun terganjal ketentuan presidensial thresholdyang mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai peserta pemilu yang minimal mempunyai kursi dpr atau memperoleh suara sah dalam pemilu. ketentuan presidensial threshold adalah rumusan yang sangat diskriminatif, dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. artinya, hak politik dan kepercayaan pemohon justru diganjar oleh ketentuan nomor tahun tentang pilpres. iv. alasan dan pokok pokok permohonan alasan permohonan uji materiil mengapa permohonan uji materiil diajukan secara sistemik keempat undang undang tersebut diajukan permohonan uji materiil secara sistemik, artinya bukan sekedar diajukan besama sama, tapi keempat undang undang tersebut diajukan sebagai satu kesatuan yang utuh, dimana satu dengan lainnya saling terkoneksi, korelasi, sinergi, mempengaruhi, dan mengisi serta saling mengamankan dalam sebuah totalitas, karenanya tidak mungkin diajukan secara terpisah atau sendiri sendiri. adalah kekeliruan fatal kalau pengujian keempat undang undang tersebut terpisah satu dengan lainnya atau sendiri sendiri, seolah tidak ada kaitan antara pileg dan pilpres, pileg dengan dpr, pileg dengan partai, pilpres dengan partai, dan pilpres dengsecara sendiri sendiri otomatis akan kehilangan makna demokrasi sebagai sistem, sehingga kesalahan yang terjadi pada rangkaian tata laksana demokrasi tidak ada yang bertanggung jawab. hal tersebut terjadi, karena tidak ada jaminan validitas asal usul kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki masing masing lembaga dari keempat undang undang tersebut. dengan kata lain, hanya dengan pengujian material secara sistemiklahtersebut bisa ditemukan dan terhadap subjek yang melanggar kekuasaan dan atau kewenangan bisa diminta pertanggungan jawab sebagaimana mestinya. ambilan contoh dalam praktik kabinet koalisi pada sistem presidensial model presiden susilo bambang yudhoyono sby). bagaimana mungkin dalam sistem pemilu langsung, dimana rakyat dalam pilpres memilih gambar orang yaitu gambar capres, bukan gambar partai. artinya yang dipercaya rakyat untuk mengelola pemerintahan negara adalah presiden terpilih sby). jelas jelas sumber legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, namun dalam praktiknya kabinet yang dibentuknya adalah kabinet koalisi. sikap yang demikian secara nyata menunjukkan bahwa presiden sby bukanlah pemimpin yang amanah. kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya malah dibagi bagikan kepada partai partai yang beda misi, visi, tujuan, kepentingan, dan bahkan beda ideologi. sangatlah naif kalau kabinet yang demikian itu akan lahir tim work (kesatu paduan) untuk menjalankan program yang dijanjikan sby kepada rakyat. lantas kepentingan apalagi keberadaan partai partai kabinet, kalau bukan untuk mendapatkan sumber dana politik dan membangun jaringan politik serta membangun dukungan publik sesuai kepentingan partai masing masing. selanjutnya dengan rumus apa, kalau pemerintahan sby tidak marak korupsi. namun apakah sikap sby dengan membentuk kabinet koalisi bahkan membentuk setkab dapat disalahkan secara hukum?. sama sekali tidak. sikap sby tersebut bukan juga pelanggaran etilagi konstitusi, karena untuk memenuhi ketentuan presidensial threshold kursi dpr atau perolehan suara nasional) mengharuskan semua calon presiden termasuk sby melakukan koalisi dengan partai lain dan apalagi uud masih menempatkan seolah sumber legitimasi pemerintah datangnya dari dpr model orde baru, sebagaimana yang lazim dalam sistem parlementer. sekali lagi, tanpa pengujian secara sistemik niscaya majelis hakim mahkamah konstitusi tidak akan menemukan sumber utama kesemrawutan sistem demokrasi yang kita laksanakan, dan mustahil bisa mengurai kesemrawutan demokrasi yang ada, bahkan sebaliknya seolah semua ini baik baik saja dan tidak ada yang salah. b. berbeda alasan pengulangan uji materiil terdapat (satu) dari undang undang yang dimohonkan untuk diuji secara sistemik, memang pernah diuji sebelumnya, yaitu: nomor tahun yaitu ketentuan tentang ketentuan presidensial threshold dengan perkara nomor dan puu vi dengan putusan ditolak karena pemohon tidak dirugikan. namun demikian, sesuai ketentuan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk yang menggariskan bahwa perkara yang telah diuji, bisa diajukan permohonan kembali sepanjang alasan yang digunakan berbeda. maka, dengan alasan yang berbeda tersebut diajukan untuk diuji kembali, bersamaan dengan dari undang undang untuk diuji secara sistemik. adapun perbedaan alasan yang dimaksud: pertama. uji materiil atas undang undang nomor tahun dengan perkara nomor dan puu vi diajukan secara parsial (kotak kotak) dengan mengabaikan proses politik dan kaitan dengan lembaga demokrasi lainnya. sedangkan uji materiil kali ini dengan perkara nomor puu xi diajukan bersama sama dengan nomor tahun tentang pileg, nomor tahun tentang partai politik, dan nomor tahun tentang mpr dpr dpd dan dprd, secara sistemik dan dengan sungguh sungguh mendasarkan pada proses politik yang terjadi sebenarnya disamping menginduk. alasan yang digunakan dalam uji materil nomor tahun terdahulu, hanyalah dari sisi hukum semata. sementara dalam permohonan uji materiil kali ini disamping merujuk atas uud juga merujuk pada proses politik dan kewenangan kelembagaan demokrasi yaitu partai, pileg dan dpr sebagai sebuah rangkaian sistem. dengan demikian maka validitas kebenaran hasil pengujian mahkamah konstitusi dapat diuji secara keilmuan dan juga empirik, yaitu ada tidaknya input, output dan outcome dalam praktik demokrasi yang bertentangan dengan amanat dan semangat uud baik yang dikandung dalam batang tubuh maupun dalam pembukaannya. ketiga. dari sisi materi, permohonan pengujian ulang nomor tahun dengan alasan baru yaitu perbedaan paradigma yang dianut oleh uud dengan paradigma yang digunakan dalam tata laksana demokrasi yang diajukan untuk diuji, salah satunya adalah nomor tahun uud sudah menggunakan paradigma yang didasarkan nilai nilai universal yang uraian rincinya tertuang dalam butir iv. bawah. sangat disayangkan kerja besar yang secara fundamental walaupun belum sempurna sudah dimulai, tidak berlanjut dan kemudian menjadi semrawut. penyebab utama kesemrawutan demokrasi dikarenakan mind set' pembuat khususnya untuk undang undang yang mengatur tata laksana demokrasi belum berubah . sadar atau tidak perjalanan reformasi berbelok, karena pengaturan pada tataran undang undang masih menggunakan paradigma lama (orde baru). ambilan contoh pilihan demokrasi dan konsekuensi logis yang membarenginya. ketika bersepakat memilih demokrasi dengan sistem presidensial, namun selama orde baru model pemilu menggunakan pemilihan tidak langsung. maka wajar saja kalau selama orde baru kedudukan anggota dpr adalah wakil partai padahal dimanapun dalam sistem presidensial, model pemilu yang digunakan adalah pemilu langsung, artinya rakyat memilih langsung calon presiden favoritnya dan anggota dpr, karena dipilih langsung oleh rakyat maka adalah wakil rakyat dan masih banyak lagi ketentuan yang semangat):mpr, dpr, dpd, dan dprd), penyelenggara pemilu, dan kelembagaan demokrasi lainnya, tidak boleh asal asalan tanpa mendasarkan pada proses politik dalam sebuah rangkaian tatanan demokrasi sebagai sebuah sistem, bukan masing masing berdiri sendiri sendiri, kotak kotak seolah tidak ada kaitan anatara lembaga yang satu dengan lainnya seperti demokrasi yang kita laksanakan selama ini. warga negara sebagai subjek primerkontrak sosial yang dimaksud bukanlah perjanjian tertulis antar warga, tapi sebuah kesepakatan yang berasal dari siapapun, namun ditindaklanjuti upaya .untuk mewujudkan dengan segala implikasi dan resiko yang ditimbulkannya. ketika seorang calon presiden menawarkan program dalam kampanye, dan setelah menang pemilu program tersebut dijalankan oleh pemerintahan yang dibentuknya, dan rakyat pun mendukung dengan membayar pajak, itulah kontrak sosial dalam membentuk pemerintahan. ketika bung karno dan bung hatta memproklamasikan kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan upaya untuk mewujudkannya dengan membuat uud dan kemudian membentuk pemerintahan, sisi lain rakyat bersatu padu mempertahankan keberadaan negara republik indonesia dengan resiko hilangnya nyawa sekalipun, itulah kontrak sosial dalam membentuk negara. berangkat dari paham inilah maka termasuk alat kelengkapan demokrasi. salah satu alat atau instrumen demokrasi yang diciptakan adalah partai. tugas partai dalam negara demokrasi pada intinya adalah untuk mengartikulasikan tuntutan (aspirasi)tidak mengalir dari hasil amandemen uud akhirnya diantara sesama lembaga atau kelembagaan demokrasi terjadi proses saling mendistorsi, menjegal, merampas, memberangus, dan menghilang kekuasan serta kewenangan masing masing. permohonan pengujian ulang nomor tahun bersama tata laksana demokrasi lainnya secara sistemik, juga dilatarbelakangi kentalnya penggunaan paradigma orde baru, meneruskan kebiasaan lama dimana terminologi digunakan untuk mengundang dan atau membelenggu hak rakyat. sehingga praktik monopoli dan oligarki kekuasaan terus berlanjut, sebuah pelanggaran serius terhadap amanat uud namun sah secara hukum. tugas dalam uji materiil sendiri adalah untuk menguji materi terhadap uud dimana uud itu sendiri pada hakikatnya adalah aturan dasar tentang sistem kenegaraan, yaitu bagaimana kekuasaan dan kewenangan semua pihak dalam penyelengaraan negara diatur. adalah kekeliruan fatal, kalau permohonan yang dimintakan diuji hanya dengan pendekatan hukum semata, seolah antar undang undang yang ada dalam rangkaian tata laksana demokrasi terpisah satu dan lainnya (kotak kotak). padahal pelanggaran sebuah undang undang terhadap uud tidak selalu bersifat langsung dengan menghadapkan undang undang terhadap uud yang ditunjuknya, sebagaimana ilustrasi sakit jantung pada kata pengantar permohonan ini tersebut atas, dimana terjadinya penyumbatan pada pembuluh koroner jantung sama sekali bukan karena pembuluh jantungnya yang bermasalah, namun semata mata karena penumpukan kolesterol, akibat penyimpangan atau kesalahan pada organ luar jantung yaitu sistem metabolisme (sumber masalahnya justru berada luar organ jantung) dan pola hidup. alasan dari sisi proses dan logika politik kaidah demokrasi fungsi uud antara lain adalah untuk menjamin dan melindungi hak hak dasar rakyat maka keempat undang undang yang diajukan uji materiil tersebut wajib menginduk uud terhadap materi yang belum atau tidakbuat undang undang memang tidak dilarang untuk merumuskan aturan baru, namun aturan tersebut tidak boleh bertentangan atau menyimpang dengan amanat uud ukuran sebuah undang undang bertentangan atau menyimpang dari amanat uud dapat diteliti dari hasil (out come) yang ditimbulkan oleh ketentuan yang diatasnya. oleh karena itu pengertian melanggar atau menyimpang dari amanat uud tidak boleh dibatasi hanya terhadap uud semata, namun juga terhadap kontrak sosial yang mengawali berdirinya negara republik indonesia yaitu semangat, dasar, tujuan dan cita cita didirikannya negara ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud tuntunan bagi pembuat undang undang juga telah digariskan dalam pembukaan uud sebagaimana tercantum dalam sila keempat pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per musyawaratan perwakilan . artinya para pembuat undang undang dalam merumuskan ketentuan yang diatur dalam undang undang tidak boleh sekedar berdasarkan kesepakatan karena suara terbanyak atau bahkan aklamasi sekalipun, namun haruslah didasarkan pada kebenaran hakiki yang tidak bertentangan dengan rasa keadilan atau kebenaran universal atau common sence yaitu kebenaran yang berlaku umum dirasakan sama oleh manusia dimana pun. karena pengaturan negara (sistem demokrasi) adalah produk peradaban manusia yang berusia sudah ribuan tahun, dari masa semasa terus disempurnakan dan telah menelan biaya politik yang tidak kecil yaitu jatuhnya korban manusia dan kemanusiaan maka negara manapun (kecuali indonesia) dalam pembuatan aturan main bernegara tidak boleh menempatkan rakyat sebagai kelinci percobaan atas gagasan pembuat atau perumus uud maupun undang undang, serta peraturan perundang undangan bawahnya. karena kegagalan dalam pengelolaan negara akan mengakibatkan penderitaan bagi rakyat, sementara bagi sang pembuat dan perumus belum tentu ikut menanggung resiko dan penderitaan atas kegagmaka validitas asal usul kekuasaan dan kewenangan segenap alat kelengkapan negara, termasuk kelembagaan demokrasi haruslah bisa diuji secara keilmuan maupun empirik dari praktek negara lain dan peradaban sebelumnya. untuk tidak terjadi pengulangan kegagalan dalam pengaturan negara tersebut maka dalam perumusan sistem demokrasi pembuat undang undang mutlak hukumnya untuk menjadikan norma norma dasar demokrasi sebagai nilai (value) yang berlaku umum dimanapun dan kebenarannya telah atau bisa diuji secara keilmuan ataupun empirik. norma dasar sistem demokrasi baik demokrasi dengan sistem presidensial maupun parlementer masing masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. bangsa manapun tidak mungkin dalam menyusun sistem kenegaraan akan begitu saja sepenuhnya mengadopsi sistem dari negara lain, dalam banyak hal niscaya disesuaikan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dari masing masing bangsa. adapun norma norma dasar sistem demokrasi parlementer yang berlaku dimanapun adalah: kedudukan kepala negara dan kepala pemerintah terpisah satu dengan lainnya, sehingga kelemahan dan atau kegagalan pemerintah tidak berarti kelemahan dan atau kegagalan negara. undang undang dibikin oleh pemerintah bersama dpr. raja ataupun apa sebutannya, selaku kepala negara adalah lembaga tertinggi negara yang dilengkapi dengan sejumlah istimewa, termasuk hak cant wrong untuk penyelamatan kedaulatan negara dan musibah kemanusiaan dalam sekala besar. dalam pemilu, rakyat dibalik suara memilihnya gambar partai, artinya yang dipercaya rakyat adalah partai. program yang ditawarkan dalam kampanye pemilu adalah program partai, dan kelak program tersebut otomatis menjadi program pemerintah yaitu manakala menang dalam.kata lain yang mengikat kontrak sosial dengan rakyat dalam pemilu adalah partai. karena yang dipercaya rakyat dalam pemilu adalah partai maka ketua partai otomatis menjadi calon perdana menteri. norma ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas kepercayaan rakyat yang diberikan kepada partai. kabinet dibentuk oleh partai pemenang pemilu dan manakala dalam pemilu tidak ada pemenang mayoritas tunggal kursi dpr) maka partai pemenang terbesar berhak membentuk pemerintahan koalisi dan partai lainnya yang punya wakil dpr berkedudukan sebagai partai oposisi. tugas partai dalam sistem parlementer adalah menyusun program yang akan ditawarkan dalam kampanye pemilu, membentuk kabinet dan menjalankan program manakala partai nya menang dalam pemilu. oleh karena kepengurusan partai sudah menggambarkan susunan pemerintahan dan pengurus partai otomatis duduk dalam kabinet sesuai bidang masing masing. dalam pemilu antar partai berebut dukungan rakyat untuk mendapatkan suara sebanyak banyaknya. karena dalam pemilu yang dipercaya rakyat adalah partai maka partai kemudian menunjuk wakilnya untuk duduk dpr, dengan demikian maka anggota dpr adalah wakil partai. sebagai wakil partai maka anggota dpr bisa diganti ditengah jalan (paw) oleh partainya dengan alasan politik sekalipun (bukan hanya alasan hukum semata). karena sumber legitimasi pemerintah datangnya dari dpr maka perdana menteri juga bisa dijatuhkan oleh parlemen dpr) karena mosi tidak percaya, yaitu manakala dukungan dpr dibawah jumlah anggota dpr, sehingga secara otomatis lahir kondisi check and balance (dinamis). perdana menteri tidak mempunyai hak referendum yaitu hak untuk menanyakan langsung kepadnggota dpr adalah wakil partai maka yang diperjuangkan oleh anggota dpr adalah suara (kepentingan) partai dan karenanya dpr mutlak harus ada lembaga fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. karena sumber legitimasi pemerintah datangnya dari dpr, maka fungsi, peran dan tugas dpr tidak hanya pemikiran uu, budget apbn) dan pengawasan politik, tapi juga pengawasan program dan anggaran dan karenanya dpr mempunyai hak mosi tidak percaya kepada pemerintah. anggota dpr dibagi habis dalam badan atau lembaga alat kelengkapan dpr. susunan badan kelengkapan dpr pada sistem parlementer terdiri dari unsur pimpinan, anggaran, komisi, dan fraksi. maka jumlah anggota dpr dari partai atau gabungan partai (koalisi) berkuasa mempunyai wakil setiap komisi sebagai partner kerja pemerintah dengan jumlah keseluruhan minimal kursi dpr dan setiap partai oposisi juga harus punya wakil tiap komisi dan juga badan anggaran. adapun norma norma dasar sistem presidensial sudah barang tentu berseberangan dengan norma norma dasar yang berlaku dalam sistem parlementer, yaitu: kepala negara dan kepala pemerintah dijabat oleh orang yaitu presiden, namun kedudukan satu dan lainnya dipilah. undang undang dibikin hanya oleh dpr. presiden selaku kepala negara adalah lembaga tertinggi negara yang dilengkapi dengan sejumlah hak istimewa, termasuk hak referendum (bertanya langsung kepada rakyat) dan manakala dpr menolak apbn yang diajukan maka pemerintah berhak menggunakan apbn tahun sebelumnya. dalam pemilu, rakyat dalam bilik suara memilihnya gambar orang, artinya yang dipercaya rakyat adalah orang yaitu capres presiden dan caleg, bukan partai. kabinet dibentuk oleh capres pemenang pemilu bukan oleh partai maka dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah partai oposyang ditawarkan dalam kampanye pilpres adalah program calon presiden, bukan program partai. program capres pemenang pemilu otomatis menjadi program pemerintah. dengan kata lain yang mengikat kontrak sosial dengan rakyat adalah presiden, sama sekali bukan partai. karena anggota dpr d dipilih langsung oleh rakyat maka anggota dpr adalah wakil rakyat maka yang diperjuangkan anggota dpr adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai. tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan memilih figur yang laku jual untuk diajukan sebagai capres wapres dan caleg. dalam pemilu yang berebut dukungan rakyat untuk mendapatkan suara sebanyak banyaknya adalah capres (dalam pilpres) dan caleg (dalam pileg). keberadaan partai hanyalah sebagai fasilitator dan menangani urusan administrasi (mesin politik) capres dan caleg. maka dalam pileg suara yang dihitung adalah perolehan masing masing caleg, bukan perolehan partai. karena legitimasi presiden datangnya langsung dari rakyat maka dpr tidak punya hak untuk mengajukan mosi tidak percaya. karena presiden dan anggota dpr sama sama dipilih langsung oleh rakyat maka keduanya tidak bisa dicopot tengah jalan, maka lahir kondisi check and balance (statis) sehingga stabilitas politik sangat kuat. karena anggota dpr adalah wakil rakyat bukan wakil partai maka dpr tidak dikenal adanya fraksi sebagai kepanjangan tangan partai maka fungsi, peran dan tugas dpr titik berat fungsi, peran dan tugas dpr adalah pemikiran undang undang dan pengawasan politik sama sekali bukan pengawasan program seperti sistem parlementer. akibatnya susunan badan kelengkapan dpr sama sekali bukan seperti dpr pada sistem parlementer, dalam sistem presidensial dimanapun tidak dikenal lembaga fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. keanggotaan komisi komisi tidak diisi olesecara permanen sebagai partner kerja pemerintah (sebagaimana model sistem parlementer). komisi diisi oleh anggota dpr yang mempunyai kepentingan masing masing anggota dpr dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya secara temporer yaitu hanya pada saat rapat kerja dpr dengan kementerian dan lembaga tinggi negara saja. dalam sistem presidensial mengakomodasikan calon presiden dan caleg dari non partai (independen). demokrasi asal asalan dan akal akalan sejumlah negara juga menerapkan sistem campuran antara presidensial dan parlementer. namun dalam mencampur kedua sistem, mereka tetap mendasarkan pada akal sehat, sehingga asal usul kekuasaan dan kewenangan yang dipunyai segenap lembaga demokrasi dengan jelas diketahui dari mana sumbernya. dengan kesadaran dan pemahaman bahwa demokrasi adalah sebuah sistem maka sistem kenegaraan yang mereka rancang dapat menjamin dan melindungi hak dasar rakyat. persoalan kita, sistem kenegaraan begitu semrawut karena dirancang secara asal asalan tanpa mendasarkan pada logika politik dan logika hukum yang berlaku umum, tak peduli dengan kaidah dan norma demokrasi yang berlaku umum secara universal. akhirnya demokrasi yang kita laksanakan tidak sistemik. sejumlah undang undang yang mengatur kelembagaan demokrasi dibikin terkoyak kotak, berdiri sendiri sendiri, masing masing terpisah seolah tidak ada kaitan satu dengan lainnya, sehingga berpotensi saling mendistorsi, menghilangkan, menjegal atau bahkan meniadakan missi yang diemban masing masing undang undang, sebagaimana yang terjadi pada undang undang yang berada dalam subsistem tata laksana demokrasi yang dimohon untuk diuji tersebut dalam butir perihal atas. dampak ikutan yang tidak bisa dihindari adalah munculnya sejumlah kekuasaan dan kewenangan lembaga demokrasi secara serta merta tanpa diketahui dasar hukum dan proses politik yang mendahulunalah pentingnya pembuat uud dan undang undang benar benar mendasarkan bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem, sehingga kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki setiap lembaga demokrasi benar benar mendasarkan pada logika hukum dan logika politik. dalam kaitan perkembangan demokrasi saat ini maka hanya sedikit negara saja anggota dpr terlibat langsung dalam membahas ruu. pada umumnya membahas sampai dengan sosialisasi materi ruu adalah para ahli sesuai bidang masing masing (umumnya sarjana berserta staf ahli anggota dpr, sedang yang memutuskan diterima atau ditolaknya sebuah ruu tetap oleh anggota dpr. dengan pencampuran kedua model demokrasi secara asal asalan itulah kini lahir model demokrasi prosedural yaitu asal ada partai, pemilu, dpr, presiden, dan lain lainnya. bahkan dengan sengaja terjadi akal akalan, untuk melanggengkan kekuasaan, partai partai tertentu melakukan monopoli dan oligarki kekuasaan, sebuah kejahatan terhadap kedaulatan rakyat yang notabene adalah pelanggaran terhadap amanat uud namun sah karena undang undang (kejahatan terhadap kedaulatan rakyat dengan hukum). ketika memasuki era transisi menuju demokrasi, dengan uud hasil amandemen yang belum sempurna, elit negeri ini bukan sungguh sungguh melembagakan prosedur yang mengalir dari semangat perubahan nilai, namun justru terbelenggu oleh nilai lama (orde baru) tak peduli uud nya telah mengamanatkan lain, dan bahkan belakangan melilit negeri ini mengembangkan model kekuasaan dinasti. faktor semangat penyelenggara negara yang seharusnya bisa menutup kekurangan dari uud yang ada, dalam praktiknya malah sebaliknya, justru penyelenggara khususnya sebagian besar elit penguasa lah yang membikin hancurnya karakter bangsa. kesemrawutan dalam praktik demokrasi dengan presidensial yang kita laksanakan berawal dari urut urutan terbalik dimana pileg dilaksanakan lebih dahulu, baru disusul pilpres. ibarat bayi lahir sungsang, yang keluar dari rahim kaki nya dulu, baru disusul kepakibatnya terjadi pengabaian kaidah dan norma norma dasar demokrasi yang berlaku universal. sebaliknya, bila saja pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan, sesungguhnya substansi makna sistem presidensial masih terpenuhi, karena prinsip prinsip dan norma norma dasar sistem presidensial tersebut atas otomatis akan teraktualisasi dengan sendirinya. dari sisi hierarki perundang undangan dan perlindungan ham keempat yang dimohonkan untuk diuji tersebut dalam tata peringkat (hierarki) perundang undangan kedudukannya berada bawah uud tegasnya keempat tersebut adalah sebagai pelaksana dari amanat uud uud sendiri tidak mengamanatkan adanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh mk. oleh karena itu hak yang diberikan kepada partai atau lembaga demokrasi lainnya hukumnya mutlak tidak boleh melampaui hak konstitusional warga negara sebagai subjek primer, karena dampaknya bisa mengganjal, mendistorsi, menghilangkan, dan bahkan memberangus atau merampas hak dasar rakyat. adapun hak hak konstitusional rakyat yang dilanggar oleh ketentuan keempat tersebut adalah hak hak yang diatur dalam dan ketentuan yang diatur dalam keempat undang undang tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan perundangan undangan tentang partisipasi politik dan hak asasi manusia, sekalipun kedudukan undang undang yang mengaturnya sederajat, yaitu sama sama bawah uud dan sama sama sebagai undang undang pelaksana, karena undang undang yang dimaksud secara yuridis formal masih berlaku dan sah secara hukum. hal yang demikian itu dikecualikan manakala ada lex specialis dan itupun harus secara eksplisit dituangkan dalam undang undangsebagai pengecualian. bahwa adanya partisipasi masyarakat adalah merupakan salah satu ciri dalam negara demokratis, daneklarasi umum hak asasi manusia dunam) pbb tahun dan undang undang republik indonesiadalam kenyataannya, sejumlah dari keempat undang undang tersebut nyata nyata melanggar ketentuan uud dan juga melanggar ketentuan jaminan dan perlindungan ham. pokok pokok gugatan bahwa yang menjadi fokus perhatian pemohon adalah praktik pemberantasan, penghilangan, distorsi, atau setidaknya penjagalan sejumlah hak konstitusional rakyat yang digagregasikan nya dan kemudian melalui lembaga demokrasi yang berwenang diolah menjadi kebijakan dan hasilnya disosialisasikan atau dikomunikasikan kembali kepada rakyat. dari sanalah maka ketika partai bisa menjalankan peran dengan baik, rakyat mempercayakan proses politik kepada partai dan sebaliknya, ketika partai tidak memainkan peran dengan baik maka rakyat menempuh saluran politik lainnya yang lebih dipercaya, seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, gerakan gerakan rakyat lainnya, salah satunya adalah dengan demonstrasi (unjuk rasa), dan bahkan beberapa negara terlebih yang menganut sistem parlementer dilakukan kudeta (makar) karena mekanisme demokrasi dianggap telah gagal. sebagai salah satu instrumen demokrasi maka partai tidak boleh memonopoli kekuasaan dan apalagi mengkooptasi demokrasi. hal ini menjadi mendasar, agar rakyat secara bebas bisa maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi (hak konstitusional). namun demikian, hak konstitusional yang diberikan kepada partai tidak boleh sampai melampaui hak hak konstitusional warga negara, karena dampaknya bisa mendistorsi, mengganjal, menutup atau menghalangi apalagi memberangus dan menghilangkan hak hak yang memang menjadi milik rakyat. sebagai alat maka partai tidak boleh melampaui subjek primer, artinya hak partaidasar ini. dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak adanya praktik monopoli hak berpolitik warga negara, apalagi oligarki kekuasaan oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh partai, dan juga negara. hak konstitusi yang diberikan kepada partaidalam hal uud tidak memberi hak konstitusional kepada partai dan juga tidak ada larangan untuk maksud tersebut, bisa saja memberi hak dan wewenang tertentu kepada partai, namun mutlakoleh ketentuan: nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang partai politik nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dan nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden, namun sah secara yuridis formal. untuk maksud tersebut akan dipertemukan alasan yang saling mengait diantara yang dimohonkan untuk diuji, sebagai berikut: ketentuan parlementer threshold nomor tahun disebut parlementer karena urut urutan dalam membentuk pemerintahan negara pertama tama rakyat membentuk parlemen (melalui pemilu) terlebih dahulu, baru kemudian disusul membentuk kabinet. parlementer threshold diatur dalam nomor tahun yang . dimanapun parlemetary threshold hanya dikenal dalam sistem demokrasi parlementer. hal ini terkait dengan bagaimana pemilu sebagai kontrak sosial yang dilaksanakan, dan bagaimana pemerintahan dibentuk, dan keberadaan lembaga perwakilan dpr), serta keberadaan partai itu sendiri. berangkat dari urut urutan serta rangkaian proses politik sebagaimana diuraikan dalam norma norma dasar sistem parlementer tersebut dalam uraian angka iv. .huruf atas maka lahirlah ketentuan parlementer threshold yaitu kebutuhan minimal, berapa persen jumlah kursi dpr yang wajib dimiliki oleh sebuah partai untuk bisa punya wakil dpr yaitu jumlah minimal agar keberadapr menjadi efektif dengan indeks minimal mempunyai orang wakil pada setiap komisi dan badan anggaran dpr. angka tersebut harus mengakomodasikan kemungkinan tidak ada pemenang pemilu mayoritas tunggal, sehingga pemerintahan koalisi yang dibentuk dari beberapa partai yang punya kedekatan atau kemiripan ideologi dan cita cita juga bisa efektif, yaitu manakala jumlahnya mencapai dengan kata lain, untuk menentukan angka sebagai batas minimal dalam parlementer threshold bukan asal asalan tanpa dasar dan sama sekali bukan untuk memberangus hak kedaulatan dan hak berserikat warga negara yang atas namakan filter untuk membatasi jumlah partai yang duduk dpr. sebaliknya dari proses politik dan norma norma dasar sistem presidensial sebagaimana uraikan atas maka pada demokrasi sistem presidensial murni pemilu presiden dan dpr dengan model pemilu langsung) dimanapun tidak dikenal ketentuan parlemetary threshold. memang betul sejumlah negara penganut sistem presidensial mengenal parlementer threshold, salah satunya adalah perancis. namun, sistem presidensial yang dilaksanakan adalah sistem presidensial campuran, dimana kedudukan presiden sebagai kepala negara dipilih melalui pemilu langsung model presidensial, sedang kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri yang diangkat parlemen yang dibentuk melalui pemilu tidak langsung model parlementer, sama sekali bukan pada model sistem presidensial murni sebagaimana yang kita laksanakan. lebih dari itu ketentuan parlementer threshold dalam demokrasi sistem presidensial murni yang kita laksanakan nyata nyata tidak hanya bisa menghilang hak konstitusional rakyat, yaitu hak kedaulatan rakyat itu sendiri, tapi kemudian suara rakyat yang dapat diraih caleg yang gagal jadi anggota dpr karena partainya tidak lolos dpr dibagi bagikan kepada partai lain yang lolos, seolah tidak ada kaitan antara jumlah suara hasil pemilu dengan makna kedaulatan rakyat dan realita lapangan, ketentuan parlementer threshold justru melahirkan peluang untuk jual beli suara antara caleg yang kebolehannya kecil (yang pasti akan kalah) kepada caleg yang kebolehannya besbah rekap suara tingkat kecamatan formulir menjadi besar. jual beli ini menjadi sangat masuk akal karena kedua belah pihak diuntungkan dan kecurangan yang nyata nyata terjadi tidak mungkin berlanjut jadi perkara karena pihak yang kalah justru mendapat kompensasi uang, sehingga tidak mungkin menggugat. munculnya ketentuan tidak bisa lepas dari belenggu nilai lama (orde baru). agar dpr tidak terlalu banyak partai maka dibatasi saja. ketika bangsa ini sudah bersepakat untuk reformasi, mengganti dari otoriter menjadi demokrasi maka tidak sepatutnya dalam ada ketentuan yang membatasi hak warga negara, sehingga membuat aturan tanpa dibarengi landasan mulai dari landasan filsafat, politik, sampai tehnis manajemen yang mendasari munculnya aturan dan apalagi angka. adanya ketentuan parlementer threshold dalam sistem parlementer dibuat justru untuk melindungi hak hak dasar warga negara. sama sekali bukan sebaliknya, untuk membatasi apalagi menghilangkan hak hak dasar warga negara. besarnya angka minimal perolehan kursi dpr juga ada alasan rasional yang kebenarannya bisa diuji secara keilmuan dan empirik. sebaliknya, penggunaan ketentuan parlementer threshold dalam sistem presidensial murni, jelas jelas aturan yang tidak didasarkan pada akal sehat, apalagi munculnya angka dengan logika politik yang bagaimana, dan bahkan out come (manfaat) apa yang bakal diperoleh bagi rakyat, bangsa dan negara kalau dalam sistem presidensial murni ada parlementer threshold . bukankah sebaliknya, ketentuan ini adalah akal akalan pihak pihak tertentu untuk melanggengkan kekuasaan dengan melakukan oligarki, sebuah kejahatan terhadap hak konstitusional rakyat melalui undang undang. dari proses dan logika politik dalam pemilu langsung, yang berebut suara adalah para caleg, sama sekali bukan partai. bahkan sesama caleg dalam partai dalam dapil bisa terjadi konflik, baik saat berebut nomor urut maupun saat berebut dukungan rakyat. tps yang dihitung juga perolehan masing masing caleg. dalam praktiknya, fungsi, peran dan tugas partai dalam pemilu baik pileg maupun pilpres takfasilitator dan administrator untuk menangani administrasi (kendaraan politik) para caleg. memang benar uud mengamanatkan bahwa perserta pileg adalah partai. negara manapun baik penganut sistem presidensial maupun parlementer peserta pemilu adalah partai. perbedaan diantara keduanya terletak pada siapa yang maju jadi petarung dalam pemilu. dalam sistem parlementer partai bertarung sendiri untuk mendapat suara sebanyak banyaknya. sedang pada sistem presidensial, partai adalah fasilitator bagi para caleg. tak ubahnya pertandingan olah raga dalam pon maka pemda provinsi peserta pon, namun yang bertarung adalah para atletnya. persoalan yang mendasar, karena out come dari pemilu akan menentukan kualitas penampilan lembaga dan kelembagaan demokrasi lainnya. lantas dasar dan logika apa yang menempatkan perolehan suara caleg identik atau sama dengan kepercayaan rakyat kepada partai. sebuah gagasan dan atau asumsi yang absurd, menyesatkan, dan bahkan membahayakan demokrasi, bahkan bangsa dan negara. dengan adanya ketentuan parlementer threshold, serta merta partai sebagai penentu lolos tidaknya caleg menjadi anggota dpr dengan perolehan suara terbesar atau bahkan melebihi angka indeks dapil nya, yaitu manakala dalam pileg partainya minimal memperoleh suara nasional maka pertanyaan yang harus dijawab adalah darimana asal usul atau sumber kekuasaan dan kewenangan kelembagaan parlementer threshold tersebut karena partai sama sekali tidak ikut berebut suara dan yang berebut suara adalah caleg. sisi lain uud juga tidak mengamanatkan adanya hak konstitusional bagi partai tentang lembaga parlementer threshold. dari hierarki perundang undangan dan logika hukum undang undang nomor tahun tentang pileg dibuat dengan merujuk pada amanattersebut dan lain dalam uud sama sekali tidak mengamanatkan adanya parlementer threshold. uud memang tidak melarang pembuat undang undang untuk mengatur hal hal yang belum atau tidak diatur dalam uud uud juga tidak melarang adanya ketentuan parlementer threshold. namun demikian undang undang nomor tahun dalam hierarki (tata peringkat) perundang undangan yang berlaku, kedudukannya berada bawah uud maka mutlak hukumnya ketentuan yang diatasnya tidak boleh melanggar, bertentangan, dan atau menyimpang dari amanat uud ketentuan parlementer threshold ini. nyata nyata mengganjal, mendistorsi, menghilangkan dan bahkan memberangus amanatbila alasan yang digunakan dasar oleh pembuat nomor tahun tentang pileg adalah uud yang mengamanatkan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota dpr (d) adalah partai politik, sehingga partai politik jumlahnya perlu dibatasi dengan ketentuan parlementer threshold (filter) maka sikap dan pandangan pembuat undang undang tersebut nyata nyata bertentangan dengan semangat reformasi yang melahirkan amandemen uud tekad untuk mengubah dari negara otoriter menjadi demokrasi dengan sistem presidensial murni. pembuat nomor tahun juga salah menafsirkan makna susunan kata peserta pemilu . dimanapun dalam negara demokrasi baik dengan sistem presidensial maupun parlementer peserta pemilu adalah partai politik. amerika sendiri sebagai champion demokrasi sistem presidensial peserta pemil. karena memang pastilah yang mengajukan capres maupun caleg. adapun yang berebut langsung (kontestan) suara rakyat dalam pileg bukanlah partai, tapi orang yaitu capres maupun caleg. ibarat pertandingan olah raga dalam olimpiade tingkat dunia, peserta olimpiade adalah masing masing negara, tapi pemain yang terjun lapangan hanyalah para atlit yang dikirim oleh masing masing negara. dalam hal pilpres sesungguhnya demokrasi yang kita laksanakan juga menggunakan norma baku dimana peserta pemilu adalah partai. dalam pemilu pada sitem presidensial dimanapun partai adalah kendaraan politik para caleg. uud memang tidak mengamankan siapa peserta pemilu dalam pilpres. namun demikian dalam uud mengamanatkan bahwa peserta pilpres adalah partai politik, dengan rumusan selengkapnya berbunyi: pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik perserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum memaknai dalam uud, haruslah dalam kerangka sistem, tidak boleh terpisah satu dengan lainnya. kata pemilu dalam telah dituangkan dalam membaca uud hasil amandemen, sangat nyata adanya semangat perubahan menuju demokrasi, bahkan sebuah loncatan produk hukum yang sangat tinggi nilainya. paradigma demokrasi nyata nyata telah diubah, dari nilai (value) lama (orde baru) demokrasi modern dengan nilai nilai yang sifatnya universal. selama orde baru dalam sistem presidensial tapi pemilu nya menggunakan model pemilu tidak langsung (memilih partai), legitimasi presiden datangnya dari dpr mpr, dan dalam sistem presidensial akan tetapi anggota dpr adalah wakil partai, hal ini terkait dengan model pemilu yang dilaksanakan. sayang sekali, ketika semangat dan bunyi uud nya sudah berubah, namun dalam penjabaran pada tata laksana demokrasi paradigma lama (orde baru) kembali dikedepankan. pembuat nomor tahun seolah tidak tahud hasil amandemen telah ada perubahan mendasar dalam pengelolaan negara. pilihan demokrasi dengan sistem presidensial murni dalam aturan tata laksana demokrasi yang dimohonkan untuk diuji, malah kembali menggunakan paradigma lama. pileg didahulukan sebelum pilpres, persis paradigma lama. padahal dimanapun dalam sistem presidensial murni urut urutan pemilu haruslah pilpres dulu, baru disusul pileg, lebih parah lagi ketika dalam pileg kemudian diberlakukan ketentuan parlementer threshold, sebagaimana awal pemerintahan orba yang membatasi jumlah partai melalui uu. akibat adanya ketentuan parlementer threshold , kedaulatan dan hak hak konstitusional pemohon dan juga hak konstitusional caleg yang dirugikan tersebut nyata nyata diberangus oleh partai, sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd. tegasnya ketentuan parlementer threshold tersebut adalah penyelewengan serius terhadap amanat uudketentuan paw dan pemberhentian anggota dpr d huruf dan huruf nomor tahun hak partai untuk mengusulkan paw dan pemberhentian anggota dpr tengah jalan dengan alasan bukan hukum diatur dalam huruf dan huruf nomor tahun yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut(h)pun dalam negara demokrasi dikenal adanya hak partai untuk menghentikan anggota dpr. namun penghentian dan paw anggota dpr(d) dengan alasan luar hukum (politik) hanya dikenal dalam sistem parlementer dan dalam sistem presidensial hanya dikenal paw dengan alasan hukum semata. paradigma yang digunakan dalam merumuskan ketentuan paw, sama sekali tidak merujuk pada semangat perubahan dan amanat uud hasil amandemen, yang nyata nyata telah meninggalkan nilai lama yang otoriter diganti dengan demokrasi dengan pilihan tegas yaitu sistem presidensial murni (periksa amanat dan semestinya pembuat undang undang yang mengatur tata laksana demokrasi mengalir dari semangat dan perintah uud bukan sebaliknya, pada tataran undang undang pelaksanaan justru kembali paradigma dan nilai lama (orde baru), salah satunya adalah hak partai untuk mem paw anggota dpr. masa lalu (orde baru), ketentuan tersebut justru masuk akal, karena pilihan kita saat itu adalah pemilu tidak langsung (memilih partai) walaupun sebutan demokrasi kita adalah sistem presidensial. dalam demokrasi yang kita laksanakan saat ini, anggota dpr(d) dapat paw dan atau diberhentikan oleh partai karena alasan politik. artinyyang dijamin oleh dan uud setiap saat bisa diberangus oleh partai akibat adanya kewenangan partai sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik. dari sisi proses dan logika politik berangkat dari sistem pemilu yang kita laksanakan, sesungguhnya kita penganut paham sistem presidensial murni. dalam pileg maupun pilpres, rakyat tidak pernah berhubungan dengan partai dan karena dalam pemilu yang dipilih rakyat adalah orang caleg) maka kedudukan anggota dpr sama sekali bukan wakil partai, tapi wakil rakyat. rakyat memilih wakilnya secara langsung untuk jangka waktu tahun, dan sisi lain calegdipilih untuk duduk sebagai wakil rakyat dpr d juga untuk jangka waktu tahun. tegasnya dalam pemilu, rakyat tidak pernah memberi mandat bagi partai untuk melakukan paw anggota dpr (d) karena alasan politik. namun oleh huruf dan huruf nomor tahun serta merta partai berhak menghentikan dan mem paw anggota dpr. ketentuan ini nyata nyata pelanggaran hak kedaulatan rakyat, baik rakyat dalam kapasitas sebagai pemilih, dan juga bagi anggota dpr yang dihentikan atau paw oleh partai nya bukan dengan alasan hukum dan selaku korban, anggota dpr d yang paw sesungguhnya. dirugikan secara material maupun material. pembuat undang undang baik karena lalai atau tidak tahu atau karena akal akalan dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan membuat partai partai tertentu melakukan oligarki kekuasaan, sebuah pelanggaran serius terhadap uud namun sah secara hukum.bukankah amanat uud dengan jelas memerintahkan bahwa model pemilu kita adalah pemilihan langsung. bukankah ketentuan huruf dan huruf nomor tahun ini nyata nyata melanggar perintah dan uud tanpa mengkaji dari pendekatan kesisteman, memang tidak ada secara hitam putih uud yang dilanggar, tapi dampak yang ditimbulkan secara sistemik telah melahirkan dekonstruksi atau setidaknya terhadap kekuatan dan manfaat (out come) dari pemilu langsung, salah satunya anggota dpr hanya bisa diberhentikan (paw) dengan alasan hukum, yaitu manakala melakukan perbuatan kriminal. tegasnya tidak bisa diberhentikan ditengah jalan paw) dengan alasan politik model sistem parlementer karena model pemilu nya memang pemilu tidak langsung (memilih partai). dalam demokrasi mutlak dibutuhkan asas check and balance , dari tatanan yang demikian ini mustahil akan lahir kondisi check and balance sebagai persyaratan lahirnya sistem kenegaraan yang kuat yaitu responsif terhadap tuntutan (aspirasi) rakyat dan stabilitas politik. karena anggota dpr d setiap saatw karena alasan politik, sementara presiden itu sendiri, walaupun sulit namun masih memungkinkan impeach dengan alasan politik yaitu manakala tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana amanat uud hierarki perundang undangan dan logika hukum undang undang nomor tahun tentang partai politik dibuat dengan merujuk pada amanat uud yaitu: keseluruhan tersebut atas dan juga lain dalam uud sama sekali tidak mengatur hak konstitusional bagi partai mempunyai kewenangan untuk melakukan paw dan atau penghentian anggota dpr(d). sementara itu dengan jelas dan gamblang serta tidak multi tafsir mengamanatkan bahwa pemilu yang kita laksanakan adalah pemilu langsung dimana rakyat dibalik suara memilihnya tanda gambar orang. juga dengan jelas mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu selama lima tahun sekali. artinya rakyat memilih wakil untuk duduk dpr d adalah untuk jangka waktu (lima) tahun dan caleg yang terpilih untuk duduk dpr d juga untuk selama tahun. hak konstitusional rakyat sebagai pemilih untuk mempunyai wakil dpr(d) dan hak anggota dpr(d) untuk sebagai wakil rakyat untuk duduk dpr masing masing untuk jangka waktu tahun. dalam pemilu rakyat tidak pernah berhubungan dengan partai dan apalagi memberikan mandat kepada partai untuk berhak mem paw anggota dpr(d). namun serta merta berdasarkan ketentuan huruf dan huruf partai mempunyai kewenangan untuk mem paw dan atau menghentikan anggota dpr(d) bukan kare, mendistorsi, menjegal, apalagi memberangus dan menghilangkan hak konstitusional warga negara. pilihan sistem demokrasi dan dampak ikatannya karena demokrasi adalah sebuah sistem maka pengaturan sub sub sistem demokrasi tidak bisa hanya menginduk uud semata, karena munculnya peran, fungsi dan tugas sebuah lembaga demokrasi yang satu, sangat ditentukan oleh pilihan model dari lembaga demokrasi yang lainnya, utamanya yang terkoneksi secara langsung. keberadaan dpr umpamanya, tidak bisa dilepas dari pilihan model pemilu. sedang pilihan model pemilu sangat ditentukan pilihan sistem demokrasi, dan pilihan sistem demokrasi akan menentukan model partai, dan model partai dari masing masing sistem demokrasi akan mempengaruhi sistem rekrutmen kader yang bakal duduk dpr dan kabinet, dan seterusnya model partai dan dpr akan menentukan pola interaksi dan komunikasi antara rakyat dengan anggota dpr, antara dpr dengan pemerintah, dan antara rakyat dengan pemerintah. sedang barang tentu keberadaan kabinet juga ditentukan model pemilu. namun, semua interaksi dalam sistem demokrasi tersebut sangat ditentukan oleh kualitas pemilu sebagai kontrak sosial antara pemilik kedaulatan yaitu rakyat dengan pihak lain yang dipercaya, diberi mandat, kuasa atau apapun sebutannya untuk menjalankan pemerintahan. isi kontrak sosial adalah janji janji dan program yang ditawarkan dalam kampanye untuk dilaksanakan pemerintahan yang kelak dibentuk manakala menang pemilu. sudah barang tentu, pihak lain yang mengikat kontrak sosial tersebut sangat ditentukan oleh pilihan sistem demokrasi. dalam sistem presidensial para pihak yang mengikat kontrak sosial adalah rakyat dengan presiden, sedang dalam sistem parlementer yang mengikat kontrak sosial adalah rakyat dengan partai, dan begitu seterusnya proses kait mengait, interaksi, koperasi, koneksi antar lembaga demokrasi haruslah jelas tergambar dalam uud dan secara rinci dipertemukan dalam undang undang yang mengatur kelembagaan dan atau mekanisme demokrasi. sehingga susunan, kedudukan, dan peran, serta fungsi dan tugas segenap lembaga demokrasi pada khususnya, dan segenap. sementara itu kedudukan nomor tahun tentang partai politik dalam hierarki (tata peringkat) perundang undangan berada bawah uud artinya mutlak ketentuan yang diatur dalam undang undang tersebut tidak boleh melanggar ketentuan amanat uuddengan nyata ketentuan huruf dan hurufcc. keberadaan lembaga fraksi huruf nomor tahun dan nomor tahun kelembagaan fraksi dpr(d) disamping diatur dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd yang lengkapnya berbunyi,: setiap anggota dpr harus menjadi anggota salah satu fraksi:: fraksi mempunyai sekretariat: sekretariat jenderal dpr menyediakan sarana, anggaran,dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. juga diatur dalam huruf nomor tahun yang lengkapnya berbunyi: (e)mping itu ketentuan huruf nomor tahun juga memberi hak bagi partai untuk membentuk fraksi dpr(d) dan apalagi dirangkai dengan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun yang memberi kewenangan kepada partai untuk mem paw dan memberhentikan anggota dpr. ketentuan ini juga nyata nyata sebagai bukti kalau semangat dan perintah perubahan menuju demokrasi dengan pilihan sitem presidensial murni belum dijadikan dasar dalam pembuatan tata laksana demokrasi salah satunya adalah nomor tahun bahkan sebaliknya, paradigma lama kembali dilanjutkan dimana dalam dpr ada lembaga fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. pembuat lupa bahwa konsekuensi logis dari pemilu langsung maka anggota dpr adalah wakil rakyat, bukan wakil partai, kepentingan yang diperjuangkan anggota dpr bukanlah kepentingan partai, tapi kepentingan rakyat. akibat ketentuan tersebut, nyata nyata telah mengubah status anggota yang semula melalui pileg dipilih untuk menjadi wakil rakyat,. dimanapun dalam negara penganut demokrasi sistem presidensial tidak dikenal lembaga fraksi dpr sebagai kepanjangan tangan partai. hal ini tidak bisa lepas dari riw aliran kekuasaan yang terjadi dalam proses politik yang mendahuluinya yaitu pemilu dan dasar hukum yang ditunjuknya yaitu uud. dari proses politik dan logika politik keberadaan anggota dpr(d) dipilih melalui pemilu langsung, dimana rakyat dalam pemilu langsung memilih orang caleg), bukan memilih partai. artinya rakyat langsung memilih wakil masing masing untuk duduk dpr. setelah diganjar dengan parlementer threshold, dan sang caleg berhasil masuk sebagai anggota dpr, oleh huruf nomor tahun tentang partai politik, mereka diposisikan sebagai wakil partai, dan bahkan partai bisa menghentikan dan mem paw mereka. selanjutnya melalui nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd memberi kewenangan bagi partai untuk membentuk fraksi. sehingga kepentingan yang diperjuangkan anggota dpr(d) buk(aspirasi) rakyat, tapi kepentingan partai dan bagi anggota yang tidak sejalan dengan kebijakan partai malah dikenakan sanksi berupa penghentian atau paw. perbuatan partai melakukan penghentian dan paw anggota dpr bukan karena alasan hukum adalah kejahatan politik, namun sah karena hukum dan rakyat (pemilih) serta anggota yang dirugikan kehilangan hak kedaulatannya dan bahkan kerugian secara materiil tidak mendapat jaminan dan perlindungan hukum. lantas darimana aliran atau asal usul kekuasaan dan kewenangan lembaga fraksi dpr? dengan nyata ketentuan huruf nomor tahun dandari hierarki perundang undangan dan logika hukum nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dibuat dengan merujuk pada uud yaitu: dan dan dan dan dan uud yang ditunjuknya tersebut atas dan juga lain dalam uud sama sekali tidak memberi hak konstitusional bagi partai untuk membentuk fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partai. andai partai mempunyai hak konstitusional sekalipun maka pengaturan hak sekunde kepada partai tidak boleh melampaui hak konstitusional rakyat, sebagai hak primer. dengan adanya ketentuan susunan, kedudukan, fungsi dan peran, serta tugas fraksi sebagai kepanjangan tangan partai sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun dan nomor tahun secara otomatis mengubah kedudukan anggota dpr d yang semula wakil rakyat menjadi wakil partai. hal ini diperkuat dengan hak partai untuk menghentikan dan atau mem paw anggota dpr sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf lantas darimana asal usul kewenangan partai bisa membentuk fraksi dpr(d). sisi lain, dasar hukum yang mana yang bisa melahirkan hak tersebut karena uud sendiri tidak memberi hak konstitusional kepada partai untuk membentuk fraksi dpr(d). mengingat kedudukan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd dalam tata peringkat (hierarki) perundang undangan berada bawah uud maka ketentuan yang diatasnya tidak boleh melanggar atau menyimpang dari amanat uud artinya ketentuan nomor tahun dan huruf nomor tahun yang mengatur keberadaan fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partaitelah diatur dalam uud dan hampilpres dilaksanakan setelah pileg nomor tahun |). ketentuan yang mengatur pilpres setelah pileg diatur dalam nomor tahun yang lengkapnya berbunyi: pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota dpr . dimanapun dalam sistem presidensial, pilpres dilaksanakan lebih dahulu, baru disusul pileg. dengan demikian rakyat dalam pilpres sudah mempunyai kepastian pilihan calon presiden dan program. sisi lain dalam menentukan pilihan pada saatjuga bisa mempertimbangkan karakteristik presiden terpilih. uud sendiri, menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. memang uud tidak merinci makna susunan kata lima tahun sekali , namun pembuat tidak boleh menafsirkan amanat uud dengan mengabaikan nilai nilai yang diamanatkan uud sekalipun tidak disebut sebagai rujukan. samping pembuat undang undang juga mendasarkan pada kaidah dan norma dasar demokrasi sebagi kebenaran yang berlaku universal. sesuai dengan amanat uud sesungguhnya pilihan kita dalam berdemokrasi adalah sistem presidensial murni, dimana pilpres dan pileg dilaksanakan pemilu langsung dimana rakyat langsung memilih presiden dan anggota dpr. namun pelaksanaan pemilu yang kita laksanakan urutannya terbalik dari norma dasar yang berlaku dimanapun, dimana pilpres dilaksanakan setelah pileg. ketentuan pileg lebih dahulu dari pilpres juga membuktikan bahwa semangat dan amanat perubahan yang begitu jelas bahwa model pemilu langsung belum atau tidak ditindaklanjuti secara tuntas sampai peraturan perundangan undangan yang paling bawah. tanpa mengkaji dengan kerangka sistem mustahil akan ditemukan pelanggaran nomor tahun terhadap uud karena pelanggaran yang terjadi bukan secara hitam putih antara tersebut dengan uud tapi dampak dari ketentuan tersebut dalam kerangka demokrasi sebagai sistem telah membuat merusak kekuatan yang dimiliki model pemilu langsung. karena terbelenggu paradigma lama, konsekuensi dari pilihan demokrasi dengan sistem presidensial murni dan akhirnya dibelokkan dengan kaidah dan norma dasar serta nilai lama yang sebetulnya secara keilmuan adalah sistem parlementer (karena pemilu nya memilih partai), namun sebutannya adalah sistem presidensial. tekad, semangat serta perintah yang tertuang dalam uud hasil amandemen kini makin redup, pelan tapi pasti akan lenyap dan kutukan terhadap reformasi serta demokrasi akan segera nyaring. melalui nomor tahun nilai nilai universal yang sudah dirintis oleh para perancang amandeijungkirbalikkan, kembali melanjutkan nilai nilai lama (orde baru). sisi lain perumus amandemen uud sendiri, niatan menyatukan pelaksanaan pilpres dan pileg sesungguhnya masih masuk akal dan bisa dinamai dengan logika politik maupun hukum karena tidak terjadi distorsi terhadap hak konstitusional rakyat. proses dan logika politik negara penganut paham demokrasi manapun, kampanye pemilu adalah ajang untuk menawarkan program dan siapa calon pemimpin. dengan gamblang dan tidak multi tafsir memberi amanat bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum. tafsir susunan kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum? mutlak harus merujuk pada pengertian pemilu yang diamanatkan dalam bab vii tentang pemilihan umum. uud yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilu ima tahun sekali dan yang mengamanatkan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd . maka makna sebelum pelaksanaan pemilu tidak boleh ditempatkan menjadi pelaksanaan pilpres. bagaimana mungkin para ahli yang duduk sebagai anggota mpr dan para konsultan serta narasumber yang didatangkan dalam persidangan amandemen uud oleh para pembuat tersebut dianggap tidak paham terhadap norma norma dasar demokrasi yang berlaku umum seluruh dunia. seolah para perumus amandemen uud bermaksud membalik kebenaran universal sehingga pilpres dilaksanakan setelah pileg dan diantara keduanya tidak ada sangkut paut atau kaitan satu dengan lainnya. sebuah justifikasi hukum yang membahayakan kemanusiaan dan peradaban serta eksistensi negeri tercinta. sesungguhnya oleh pembuat amandemen uud sebagaimana kesaksian bawah sumpah sdr. slamet effendy yusuf sebagai pelaku sejarah yang memimpin sidang dalam pembahasan amandemen uud yang disampaikan dalam sidang uji materi nomor tahun tentang pilpres dengan perkara nomor dan puu vi bahwa yang dimaksud limdalam adalah pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan atas dasar pertimbangan penghematan anggaran. dimanapun negara penganut paham demokrasi, pemilu pada hakekatnya adalah wahana bagi rakyat untuk memilih siapa calon pemimpin dan program apa yang ditawarkan sebagai kontrak sosial dalam membentuk pemerintahan. adalah mustahil kalau pembuat undang undang tidak menyadari kalau antara kelembagaan dan mekanisme dalam demokrasi adalah rangkaian sistem, sehingga menempatkan pilpres adalah lembaga tersendiri seolah terpisah dan tidak punya hubungan dengan pileg. padahal kalau sebaliknya, bila pileg dilaksanakan setelah pilpres atau setidaknya seperti kehendak para perumus amandemen uud dimana pilpres dan pileg dilaksanakan bersamaan maka rakyat dalam rangkaian pemilu sudah mendapat kepastian hukum siapa calon presiden dan apa program yang hendak dipilihnya. pelaksanaan pileg mendahului pilpres inilah akal akalan untuk mengantar praktik monopoli kekuasaan oleh partai partai tertentu, namun sah karena undang undang. hierarki perundang undangan dan logika hukum nomor tahun tentang pilpres dibuat dengan merujuk pada amanat uud yaitu: dan dan dalam tersebut maupun uud yang lainnya tidak mengamanatkan bahwa pileg dilaksanakan sebelum pilpres. dikaitkan dengan kehendak dan suasana kebatinan para perumus amandemen uud dalam hal penghematan dana pemilu, sehingga lahir rumusan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali maka tidak seharusnya pembuat nomor tahun melanggar hak dasar rakyat yang terangkai dalam sebuah kebulatan demokrasi sebagai sebuah sistem. dengan pileg dilaksanakan terpisah dengan pilpres maka pelaksanaan pemilu bukan lagisekali tapi berubah menjadi lima tahun dua kali . akibat pileg didahulukan sebelum pilpres maka lahir dampak ikutan, sebagai berikut: dalam rangkaian kegiatan pemilu yang dimulai dengan pileg, rakyat tidak mendapat jaminan kepastian hukum siapa capres dan program yang akan dijadikan materi kontrak sosial. kalau toh ada partai yang berani mencanangkan bakal capres, bisa saja terganjal oleh ketentuan presidensial threshold. terjadinya pembohongan publik karena juru kampanye pileg menjual program partai yang mustahil akan dilaksanakan, karena dalam sistem presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program capres pemenang pemilu, namun sah secara yuridis formal. sangat tidak mungkin dalam kampanye pileg, partai tidak menawarkan program dan program yang ditawarkan sudah barang tentu adalah program partai. otomatis akan terjadi jual beli suara caleg yang pasti kalah, kepada dan munculnya capres model dagang sapi. periksa uraian angka iv. butir tentang pilpres dilaksanakan setelah pileg, atas). disisi lain, dalam hierarki perundang undangan, kedudukan nomor tahun berada bawah uud artinya ketentuan yang diatur didalamnya tidak boleh menyimpang dari misi yang diamanatkan oleh uud pengabaian terhadap norma norma dasar demokrasi dalam pencampuran kedua sistem demokrasi (presidensial dan parlementer) sehingga dalam pemilu muncul ketidakpastian hukum, siapa calon presiden dan program apa yang menjadi pilihan rakyat. pembuat menempatkan pileg dan pilpres adalah (dua) lembaga demokrasi yang terpisah tidak ada hubungan diantara keduanya. sangat mungkin karena ketidaktahuan, atau kesengajaan dari para pembuat tersebut, untuk melanggengkan praktik monopoli dan oligarki kekuasaan. sebuah pelanggaran dan sekaligus kejahatan terhadap amanat uud namum sah secara hukum. tegasnya, ketentuan nomor tahun yang mengatur pelaksanaan pilpegresidensial threshold nomor tahun ketentuan presidensial threshold diatur nomor tahun yang ketentuan presidensial threshold tersebut dibuat tanpa amanat langsung dari uud artinya bukan hak konstitusional yang diberikan kepada partai atau pihak manapun. ketentuan ini dipastikan juga bukan penjabaran dariserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum karena rumusan uud tersebut jelas dan tidak multi tafsir, bahwa persyaratan bagi partai atau gabungan partai untuk bisa mengusulkan capres wapres hanyalah partai atau gabungan partai peserta pemilu tanpa embel embel perolehan suara partai dalam pileg. uud juga tidak memerintahkan untuk merumuskan persyaratan bagi partai atau gabungan partai yang akan mengusulkan pasangan calon presiden wakil presiden dalam bentuk uu. artinya ketentuan presidensial threshold murni digagas oleh pembuat uu. sepanjang tidak dilarang oleh uud, hal hal yang belum atau tidak diatur dalam uud boleh saja dibuat ketentuan lain dalam bentuk uu, namun isinya tidak boleh melanggar amanat uud untuk sempurnanya maksud tersebut karena demokrasi adalah produk peradaban manusia maka mutlak hukumnya bagi pembuatlandaskan pada kaidah dan norma norma dasar demokrasi, setidaknya mendasarkan pada akal sehat. secara universal dalam sistem presidensial murni, dimana presiden dan anggota dpr dipilih langsung oleh rakyat, tidak dikenal norma presidensial threshold. presidensial threshold hanya dikenal pada sistem presidensial campuran, dimana dalam memilih presiden dilaksanakan dengan pemilu langsung model sistem presidensial dan dalam membentuk pemerintahan dengan pemilu tak langsung model sistem parlementer. dalam sistem presidensial murni malah mengakomodasikan calon presiden dan anggota dpr dari non partai (independen). hal ini terjadi karena sumber legitimasi presiden maupun anggota dpr memang langsung dari rakyat. kedudukan partai sebagai fasilitator ditangani oleh panitia (ad hoc) yang dibentuk oleh sang calon. lahirnya ketentuan presidensial threshold juga tidak lepas dari paradigma pembuat nomor tahun yang terbelenggu oleh paradigma lama (orde baru). semangat dan perintah yang tertuang dalam dan uud yang telah mengganti paradigma dan nilai (value) lama (orde baru) dan menggantikannya dengan kaidah dan norma norma dasar yang bersifat universal telah diabaikan oleh pembuat uu. norma lama (orde baru) bahwa pemilu dilaksanakan lebih dahulu, baru memilih (mengangkat) presiden adalah sangat rasional, mempunyai logika politik dan hukum yang valid. karena sesungguhnya sistem demokrasi yang kita laksanakan adalah sitem parlementer, dimana dalam pemilu rakyat memilih partai. ketika uud hasil amandemen mengubah paradigma, mengubah pilihan demokrasi dengan sistem presidensial murni (dengan model pemilu langsung) semestinya tata laksana demokrasi justru menjabarkan dengan aturan yang bersumber dari kaidah dan norma dasar sistem presidensial. bukan sebaliknya, malah membelokkan dengan memasukkan ketentuan yang justru akan menghancurkan kekuatan dari sistem presidensial murni itu sendiri. logika politik dan hukum yang mana yang membenarkan dalam sistem presidensial murni ada ketentuan presidensial threshold sehingga pileg harus didahulukan, baru disusul pilpres. bukankah justru dalam sistem presidensial murni maka calon non partai baik untuk capreada umumnya oleh undang undang dijamin tidak menyimpang dari amanat konstitusi baik secara langsung maupun tidak langsung. untuk memberi gambaran nyata, tentang pentingnya hubungan politik dan hukum diantara lembaga lembaga demokrasi tersebut dapat dicontohkan dengan menelaah keberadaan dpr. keberadaan dpr sangat ditentukan oleh pilihan model pemilu. artinya keberadaan dpr meliputi struktur, fungsi dan peran serta tugas yang diembannya sangat ditentukan oleh pilihan model pemilu yang dilaksanakan, karena masing masing model pemilu mempunyai konsekuensi dan dampak ikutan sendiri sendiri yang berbeda satu dengan lainnya. dalam demokrasi ada model pemilu, pada sistem presidensial berlaku model pemilu langsung dimana rakyat langsung memilih orang, artinya yang dipercaya rakyat adalah orang yaitu presiden dan anggota dpr, dpd dan dprd. sedang pada sistem parlementer menggunakan model pemilu tidak langsung, dimana rakyat dalam pemilu memilih partai, artinya yang dipercaya rakyat adalah partai. dalam pemilu langsung (memilih orang), program yang ditawarkan dalam kampanye adalah program calon presiden dan program calon presiden pemenang pemilu otomatis menjadi program pemerintah. sedang dalam pemilu tidak langsung (memilih partai), program yang ditawarkan dalam kampanye adalah program partai dan program partai pemenang pemilu otomatis menjadi program pemerintah. masing masing model pemilu otomatis melahirkan bentuk dpr yang berbeda pula dalam pemilu anggota dpr (selanjutnya disebut pileg, singkatan dari pemilu legislatif) dengan model pemilu langsung dimana rakyat memilih orang yaitu calon anggota dpr (selanjutnya disebut caleg, singkatan dari calon legislatif). begitu juga kedudukan anggota dpr dalam sistem presidensial dimana rakyat dalam pemilu memilih gambar caleg maka adalah wakil rakyat, anggota dpr sama sekali bukan wakil partai. maka yang diperjuangkan anggota dpr adalah kepentingan (aspirasi) rakyat. implikasi berikutnya, maka dalam dpr tidak dikenal lembaga fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. sebaliknya dalam sistem parlementer, dimana dalam pileg yang dipercaya rakyat adalah partai maka anggota dpr adalah wakilbisa diakomodsikan. kejahatan atau pelanggaran terhadap hak hak konstitusional tersebut, dalam bentuk praktik monopoli dan oligarki kekuasaan oleh pihak pihak tertentu justru melalui undang undang, khususnya undang undang tata laksana demokrasi yang dimohonkan untuk diuji secara sistemik. jika ketentuan presidensial threshold dikandung maksud sebagai filter, yaitu untuk membatasi jumlah calon presiden maka asumsi dan atau gagasan tersebut nyata nyata melanggar amanat uud khususnya yang menjamin dan melindungi bahwa kedaulatan berada tangan atau milik rakyat, karena hak dasar rakyat tidak boleh distorsi oleh hak konstitusional partai sekalipun dan apalagi oleh yang peringkatnya bawah uud berangkat dari arti kata (terminologi) filter maka untuk membatasi jumlah calon presiden haruslah melalui proses sebelum jadwal pemilu dimulai dan itupun tidak boleh mengurangi ataupun membatasi hak konstitusional rakyat selaku pemilik kedaulatan karena hak.dasar rakyat adalah pemberian tuhan yang maha esa bersama kelahirannya, bukan pemberian negara sebagaimana norma dasar yang berlaku dalam negara otoriter periksa uraian angka iv. tersebut atas maka tidak boleh dinihilkan oleh ketentuan uud dan apalagi oleh undang undang. pengabaian terhadap norma norma dasar demokrasi yang kebenarannya telah dibuktikan secara universal dan validitasnya bisa dibuktikan secara keilmuan maupun empirik, telah membuat demokrasi yang mestinya sebagai alat bagi warga negara agar mendapat manfaat dari keberadaan negara sebagai wadah, kini yang sebaliknya justru negara membebani dan dibanyak hak justru mendholimi warga negara. bahkan presiden terpilih nyata nyata tidak amanah terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat. legitimasi yang diperoleh langsung dari rakyat, kemudian dibagi bagi kepada partai dengan membentuk kabinet koalisi, bahkan dengan membentuk setkab segala. namun demikian, presiden sby tidak bisa disalahkan secara konstitusi, hukum maupun etika sebagaimana uraian angka iv. butir atas. dari proses dan logikadalam pileg yang dicoblos rakyat adalah tanda gambar orang caleg), sama sekali bukan gambar partai. yang berebut perolehan suara adalah caleg. penghitungan perolehan suara tps juga perolehan masing masing caleg. sementara itu kedudukan partai hanyalah sebagai kendaraan politik bagi para caleg maka ketentuan presidensial threshold yang mensyaratkan perolehan suara partai, jelas ketentuan asal asal dan juga akal akalan untuk melanggengkan monopoli kekuasaan melalui oleh pihak pihak tertentu. lantas dari mana asal usul perolehan suara partai, sementara yang berebut suara adalah caleg bukan partai. pilihan rakyat terhadap caleg tidak otomatis sama dengan memilih partai. dalam pemilu, rakyat tidak melakukan hubungan politik maupun hukum dengan partai maka norma yang digunakan untuk menghitung perolehan partai dengan sejumlah perolehan seluruh caleg yang diusulkan oleh partai adalah tanpa dasar alias absurd. seluruh dunia ketentuan presidensial threshold hanya berlaku dalam sistem presidensial campuran, bukan sistem presidensial murni yaitu presiden dan anggota dipilih langsung oleh rakyat, seperti yang kita laksanakan dalam kali pemilu belakangan ini. ketentuan presidensial threshold yang kita terapkan menempatkan seolah pilpres dan pileg serta kelembagaan demokrasi lainnya bukan sebuah sistem yang mempunyai koneksi, korelasi, dan sinergi satu dengan lainnya, terpisah dalam arti terkoyak kotak berdiri sendiri sendiri. lantas dari proses politik yang mana sumber atau asal usul kekuasaan dan kewenangan kelembagaan presidensial threshold? dengan kata lain, ketentuan presidensial threshold adalah sebuah pelanggaran dan sekaligus kejahatan terhadap kedaulatan rakyat sebagai hak dasar rakyat yang dijamin dan dilindungi oleh uud sesungguhnya perumus amandemen uud sudah menggunakan paradigma demokrasi yang bersifat universal. walaupun belum tuntas paradigma lama (orde baru) sudah ditinggalkan. hal ini terlihat dalam rumusan yang mengatur tentang presiden, pemilu, ham dan jaminan dan perlindungan hak hak warga negara lainnya dalam uud hasil amandemeapkan kaidah dan norma dasar demokrasi. sangat disayangkan pembuat tata laksana demokrasi (salah satunya adalah nomor tahun justru menghidupkan kembali paradigma lama (orde baru). sejumlah bukti bahwa paradigma orde baru justru dihidupkan kembali, antara lain: dalam demokrasi dengan sistem presidensial murni, pemilu yang dilaksanakan baik untuk pileg dan pilpres adalah pemilu langsung tapi legitimasi presiden dibikin seolah dari dpr, anggota dpr wakil partai. model pemilu yang dipilih.adalah pemilu langsung tapi lembaga paw masih terus dipertahankan. pilihan pada sistem presidensial, tetapi pemilu yang dilaksanakan pileg dulu, kebalikan dari norma dasar sistem presidensial yang berlaku universal dimana pilpres lebih dahulu, baru disusul pileg. dengan kata lain, pembuat undang undang khususnya dalam merumuskan ketentuan tata laksana demokrasi tidak mendasarkan pada norma norma universal dan tuntunan yang diamanatkan oleh uud itu sendiri. ketika diperlukan filter agar jumlah capres tidak terlalu banyak maka pembuat tahun belum menempatkan bahwa kedaulatan rakyat sebagai hak primer. tanpa mendasarkan pada logika politik dan logika hukum, dibuatlah batas minimal perolehan suara partai atau gabungan partai peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan capres wapres presidensial threshold). makna filter dimanapun harus dikerjakan dalam proses sebelum pelaksanaan pemilu dimulai. perumusan filter seharusnya merujuk padartinya filter yang hendak diterapkan seharusnya menurut versi uud yaitu jumlah partai atau gabungan partai yang bisa ikut pemilu disaring dengan persyaratan yang berat dan ketat. dengan demikian keberadaan filter tanpa mendistorsi hak konstitusional rakyat. filmperketat persyaratan partai untuk bisa ikut pemilu sama sekali bukan pelanggaran hak konstitusional rakyat, karena yang dibatasi adalah partai dan itupun dipersempit hanya tentang persyaratan untuk bisa jadi peserta pemilu. filter juga bisa diperkuat dengan mengubah jenis pemilu menjadi distrik murni. sehingga penyusutan jumlah partai yang bisa ikut pemilu prosesnya lebih cepat. karena hak berserikat adalah hak konstitusional rakyat maka undang undang dilarang melarang tentang jumlah partai. namun demikian, untuk memfilter agar jumlah capres tidak terlalu banyak maka bisa ditempuh dengan. memperketat persyaratan bagi partai untuk bisa ikut pemilu. persyaratan ketat bagi partai untuk bisa ikut pemilu sama sekali bukan pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat maupun pelanggaran terhadap hak berserikat, hak partisipasi dan perlindungan ham bagi rakyat karena yang dibatasi adalah hak partai sama sekali bukan hak dasar rakyat. hierarki perundang undangan dan logika hukum nomor tahun tentang pilpres dibuat dengan merujuk amanat uud yaitu: dan dan tersebut maupun uud lainnya sama sekali tidak mengamanatkan adanya ketentuan presidensial threshold. memang uud tidak melarang adanya ketentuan presidensial threshold, namun kedudukan nomor tahun sendiri dalam hierarki (tata peringkat) perundang undangan berada bawah uud maka undang undang tersebut wajib tidak boleh melanggar ketentuan amanat uud dengan kata lain, ketentuan presidensial threshold adalah akal akalan partai partai tertentu untuk terus melakukan monopoli dan oligarki kekuasaan, sebagaimana uraian angka iv. butir demokrasi asal asalan dan akal akalan tersebut atas. dampak sampingan lainnya maka wajar saja selesai pileg partai partai bjumlah perolehan kursi dpr atau suara sah dalam pileg hingga mencapai batas ambang yang ditentukan oleh presidensial threshold , kemudian mencari capres yang berani menawar dengan harga tinggi , tak ubahnya seperti pedagang sapi. lebih mencolok lagi dalam merumuskan filter pada pilpres, pembuat undang undang serta merta membikin aturan yang melanggar kedaulatan rakyat yaitu dengan memberi batas minimal bagi partai atau gabungan partai berupa perolehan suara dalam pileg sebesar kursi dpr atau perolehan suara nasional. pembuat tersebut tidak menghitung dampak ikutan yang bakal terjadi, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat yang dijamin dan dilindungi uud periksa butir dan pada pokok pokok gugatan atas). dengan mengkaji dari bukti empirik dalam praktik demokrasi sejak secara kasat mata dapat diketahui dimana kesalahan kita dalam berdemokrasi yaitu pelanggaran terhadap hak hak konstitusional rakyat yaitu berupa monopoli dan oligarki kekuasaan oleh pihak pihak tertentu, melalui rangkaian undang undang tata laksana yang dimohonkan untuk diuji secara sistemik oleh mk. tegasnya, ketentuan nomor tahun yang mengatur ketentuan presidensial thresholdetit bahwa ketentuan perundang undangan yang dibuat tanpa mendasarkan logika politik dan logika hukum sebagaimana yang terdapat dalam tata laksana demokrasi yang dimohonkan untuk diuji secara sistemik telah melahirkan praktik demokrasi asal asalan (prosedural) yaitu asal ada partai, pemilu, dpr, dpd, presiden, dan lain lainnya. hal ini tidak bisa lepas dari pendekatan dan paradigma yang dikembangkan oleh undang undang tersebut justru menyimpang dari semangat dan amanat uud untuk melakukan perubahan menuju demokrasi dan perlindungan nilai (value), kaidah, dan norma dasar yang bersifat universal. namun keempat undang undang tersebut, yang fungsinya untuk menjabarkan aturan main dalam tata laksana demokrasi justru kembali menghidupkan paradigma lama (orde baru) sehingga membuat demokrasi kita semrawut. penyimpangan terhadap semangat dan perintah perubahan inilah yang melahirkan sejumlah ketentuan dalam keempat undang undang tersebut yang secara alami akan saling menghancurkan kekuatan dari dalam diri demokrasi itu sendiri. praktik monopoli dan oligarki kekuasaan oleh pihak pihak tertentu dan bahkan politik dinasti kemudian berkembang dengan pesatnya, seolah sebagai kewajaran dalam berdemokrasi sehingga tidak mengusik kepedulian elit negeri ini. sebuah pelanggaran terhadap hak hak konstitusional rakyat, namun sah secara yuridis formal. tanpa amanat uud dan proses politik yang mendahuluinya sejumlah ketentuan yang tidak sistemik sebagaimana tertuang pada: ketentuan parlementer threshold atau batas minimal untuk partai mempunyai wakil dpr sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang pileg. ketentuan yang memberi hak dan kewenangan kepada partai untuk melakukan paw pergantian antar waktu) dan atau pemberhentian anggota dpr(d) sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf nomor tahun tentang partai politik. ketentuan yang mengatur keberadaan lembaga fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partai dalam dpr(d) sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun tentang partai politik dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd. ketentuan nomor tahun yang mengatur pelaksanaan pilpres setelah pileg. ketentuan nomor tahun yang mengatur presidensial threshold berupa ambang batas minimal perolehan kursi dpr atau 25y suara sah nasional dalam pileg telah membuat partai dan sejumlah kelembagaan demokrasi lainnya tanpa kejelasan sumber dan atau asal usul, serta merta mempunyai kekuasaan dan kewenangan tertentu yang nyata nyata mendistorsi, mengganjal, memberangus dan bahkan menghilangkan hak hak konstitusional warga negaraan uud sekaligus juga pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana yang telah diperintahkan oleh uud khususnya uud dan dunam pbb tahun mengingat dasar, pertimbangan, dan alasan permohonan pengujian (empat) undang undang secara sistemik sebagaimana diutarakan tersebut atas, dengan iniundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang partai politik undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden masing masing tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. jika majelis hakim berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil adilnya (suum ligue tribute presiden dan wakil presidehuruf danhuruf huruf dan hurufbahwa tersebut bertentangan dengan dan dan sertakedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasaranggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umumrena ditunjuk oleh partai untuk duduk dpr mewakili partai. suara yang diperjuangkan dpr adalah suara partai, dan karenanya dpr dikenal lembaga fraksi sebagai kepanjangan tangan partai. ikutan lainnya adalah bentuk kabinet. dalam sistem presidensial, karena yang diberi amanah secara langsung oleh rakyat adalah presiden terpilih maka kabinet dibentuk oleh presiden pemenang pemilu presiden (selanjutnya disingkat pilpres) dan jenis kabinet yang dibentuk adalah zaken kabinet ahli). sebaliknya dalam sistem parlementer, karena yang diberi amanah oleh rakyat adalah partai maka kabinet yang dibentuk oleh partai pemenang pileg dan jenis kabinet yang dibentuknya adalah kabinet partai dan begitu seterusnya, setiap lembaga demokrasi yang satu mempunyai kaitan satu dengan lainnya secara sistemik. demokrasi prosedural dalam praktik demokrasi, kita memilih sistem demokrasi presidensial tapi kabinet yang dibentuk adalah kabinet koalisi. sementara itu dalam pileg dengan model pemilu langsung (rakyat memilih orang), tapi dpr(d) yang dibentuknya model sistem parlementer. ketika kita bersepakat menggunakan sistem presidensial, namun peran, fungsi dan tugas partai menggunakan model partai dalam sistem parlementer. belum lagi tingkat kenegaraan, kita menempatkan presiden sebagai kepala negara, namun bukan lembaga tertinggi dalam negara, dan bahkan tidak dibarengi hak hak can wrong untuk menghadapi hal hal genting yang menyangkut kemanusiaan dan kedaulatan negara. mengaku sebagai negara demokrasi, namun kedudukan antara pemerintah dan negara belum dipisah atau dipilah dengan tegas, sehingga kelemahan pemerintah sama dengan kelemahan negara sebagaimana ciri dalam negara otoriter dan masih banyak lagi pengaturan lembaga negara yang tidak jelas jenis kelamin nya, yang membuat sistem kenegaraan dan terlebih sistem demokrasi kita semrawut alias tidak sistemik. banyak negara juga menggunakan sistem campuran antara parlementer dan presidensial. namun dalam merancang sistem demokrasi mendasarkan pada akal sehat, sehingga demokrasi yang diterapkan dijamin akan mampu manfaat negara bagi segenap rakyat nya tanpa kecuali dan karena sistem demokrasi yang semrawut ini berlanjut terus, maka akhirnya demokrasi yang kita dalamktp) nomor yang juga merupakan purnawirawan tentara nasional indonesia angkatan darat tni ad)kehilangan hak konstitusionalnya untuk mempunyai wakil dpr(d) sesuai pilihan dalam pemilu ketika partai politik yang dipilihtentuan parliamentary threshold pt) sebagaimana diatur dalam tidak peduli caleg tersebut memperoleh suara terbanyak sekalipun daerah pemilihannya dapil). bahkan suara yang didapat calon anggota legislatif (caleg) pilihan pemohon tersebut dibagikan kepada partai lain: hak pilih pemohon untuk memilih wakil dpr(d) melalui mekanisme yang sah dalam kurun waktu lima tahun dapat hilang karena berlakunya huruf dan huruf yang memberikan kewenangan kepada partai untuk melakukan pergantian antar waktu (paw) dan memberhentikan anggota dpr(d) sebelum selesai masa jabatannya: apabila pelaksanaan pemilu legislatif dilaksanakan setelah pemilu presiden sebagaimana diatur dalam maka proses pemilu tidak mempunyai kepastian hukum mengenai calon presiden (capres) yang akan pemohon pilih karena program partai ketika kampanye pemilu legislatif tidak mungkin dijadikan program pemerintah, hak konstitusional pemohon untuk mempunyai wakil dpr(d) guna memperjuangkan hak dan kepentingan pemohon menjadi hilang akibat keberadaan lembaga fraksi dpr(d) sebagai kepanjangan tangan partai sebagaimana diatur dalam dan huruf sehingga anggota dpr(d) yang awalnya merupakan wakil rakyat berubah menjadi wakil partai dan aspirasi yang mereka perjuangkan dpr (d) adalah merupakan aspirasi partai, bukan aspirasi pemohon ataupun rakyat yang memilihnya: adalah rumusan yang sangat diskriminatif dan mematikan kesempatan bagi pemohon untuk diusulkan oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu manakala partai politik yang hendak mengusung pemohon tidak memenuhi syarat presidensial threshold. menimbang bahwa berdasarkan pertimbang1j menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas dalam dan sebagaimana telah diuraikan atas, dengan alasan yang pada pokoknya: pengujian keempat undang undang tersebut dilakukan secara sistemik dengan tujuan agarbisa ditemukan dan subjek yang melakukan pelanggaran kekuasaan dan kewenangan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana mestinya, ketentuan hanya dikenal dalam sistem demokrasi parlementer, sedangkan dalam sistem presidensial murni tidak dikenal ketentuan pt. ketentuan merupakan penyelewengan serius terhadap amanat uud yang tertuang dalam pembukaan maupun uud karena selain menghilangkan hak konstitusional rakyat (hak kedaulatan rakyat) dan hak konstitusional caleg, juga memberikan peluang terjadinya jual beli suara antarcaleg dengan cara mengubah rekapitulasi suara tingkat kecamatan, ketentuan paw dan pemberhentian anggota dpr (d) tengah jalan huruf dan huruf dengan alasan luar hukum (politik) hanya dikenal dalam sistem parlementer sedangkan dalam sistem presidensial hanya dikenal paw dengan alasan hukum semata. anggota dpr(d) dapat paw dan atau diberhentikan oleh partai karena alasan politik, sehinggoleh dan uud setiap saat bisa diberangus oleh partai: keberadaan lembaga fraksi huruf dan menjadi bukti bahwa semangat dan perintah perubahan menuju demokrasi dengan pilihan sistem presidensial murni belum dijadikan dasar dalam pembuatan ketentuan tersebut telah mengubah status anggota yang semula melalui pemilihan anggota lembaga perwakilan untuk menjadi wakil rakyat: ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemilihan presiden setelah pemilihan anggota lembaga perwakilan melanggar sejumlah amanat uud dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (ham). pelaksanaan pemilihan anggota lembaga perwakilan mendahului pemilihan presiden merupakan praktek monopoli kekuasaan partai partai tertentu. padahal apabila pemilihan anggota lembaga perwakilan. dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden maka rakyat mendapatkan kepastian hukum mengenai siapa calon presiden dan program yang akan dipilihnya, ketentuan presidensial threshold melanggar sejumlah amanat uud dan juga bertentangan dengan jaminan dan perlindungan ham. ketentuan presidensial threshold merupakan akal akalan partai tertentu untuk melakukan monopoli dan oligarki kekuasaan,ahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, mahkamah perlu menegaskan mengenai kaitan antardengan pilihan sistem pemerintahan presidensial yang telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf putusan mahkamah nomor puu xi tanggal januari yang, antara lain, menyatakan, .ahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan mengenai yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnyuruf huruf dan huruf dan terhadap dan dan dan uud beberapa norma tersebut pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada mahkamah, yaitu: telah diputus dalam putusan mahkamah nomor puu tanggal agustus dan putusan mahkamah nomor puu tanggal agustus huruf dan telah diputus dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal oktober dan telah diputus dalam putusan mahkamah nomor puu vi tanggal februari putusan mahkamah nomor puu vi tanggal februari putusan mahkamah nomor puu vii tanggal september putusan mahkamah nomor puu xi tanggal maret putusan mahkamah nomor puu xi tanggal januari dan putusan mahkamah nomor puu xi tanggal maret bahwa ketentuan dberdasarkan ketentuan tersebut, mahkamah akanujian konstitusionalitas i3. menimbang bahwa putusan nomor puu x tanggal agustus dan putusan nomor puu x tanggal agustus memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan guo, yaitu mengenai pemberlakuanadapun dasar pengujian yang digunakan dalam putusan nomor puu x tanggal agustus adalah dan uud putusan nomor puu x tanggal agustus menggunakan dasar pengujimengenai pemberhentian anggota dpr. menurut mahkamah, tersebut tidak ada kaitannyk lebih hanyalah demokrasi prosedural atau demokrasi asal asalan semata, yang penting asal ada partai, ada pemilu, ada dpr, ada kabinet, ada ma, ada dan ada lembaga lembaga demokrasi lainnya. makna dipimpin oleh hikmat kebijakan sila keempat pancasila uud negara penganut paham demokrasi dimanapun, pada hakekatnya hanyalah salah satu sumber hukum (tertulis) untuk menjalankan kedaulatan rakyat, dan hak hak dasar rakyat itu sendiri. maka dalam mengelola demokrasi para pembuat undang undang tidak boleh hanya mendasarkan pada definisi bahwa politik adalah kesepakatan . biarpun para pembuat undang undang dalam bermusyawarah mencapai kesepakatan dengan mufakat bulat sekalipun, namun kalau materi yang disepakati bukanlah kebenaran sejati maka ujungnya undang undang yang dihasilkan hanya membuat rakyat dibelenggu pada asas legalitas belaka yaitu sah atau tidak sah secara yuridis formal. disinilah pentingnya pembentuk undang undang dalam bermusyawarah harus mendasarkan pada akal sehat, logika politik dan logika hukum, sebagaimana yang diamanatkan oleh sila keempat pancasila bahwa dalam bermusyawarah hendaknya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan disanalah pentingnya pembentuk undang undang memahami dan menguasai teori sistem, agar kedepan undang undang yang diterbitkan memberi jaminan tidak akan ada penyimpangan, distorsi, penggandaan, dan apalagi pemberantasan serta penghilangan makna kedaulatan rakyat dan hak hak dasar rakyat. jaminan yang dimaksud haruslah tergambar dengan nyata dalam undang undang, dan validitasnya harus dapat diuji secara teori atau keilmuan dan empirik dengan mendasarkan pada sumber atau asal usul kekuasaan dan kewenangan yang dipunyai masing masing lembaga demokrasi. tanpa memahami arsitektur sebuah sistem demokrasi maka praktik demokrasi, dan bahkan penegakan hukum yang kita laksanakan justru menyesatkan. ambillah contoh kasus paw (dua) anggota dpr dari partai kebangkitan bangsa pkb) atas nama seri. lili wahid dan sdr. effendi theory yang terjadi pada awal bulan maret yang lalu. bila didasarkan pada ketentuan (g) nomor tahun maka dpp pkb mempunyai kewenangan yang sah untuk mem pawengatur tentang pemilihan anggota dpr yakniuud berkaitan dengan uud yang merupakan rambu rambu konstitusi mengenai pemilu yang telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal februari yang antara lain menyatakan bahwa hal hal luar yang diatur uud diantaranya mengenaiuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota dpri3. menimbang bahwa putusan mahkamah nomor puu x tanggal oktober memiliki isu hukum yang sama dengan permohonan guo, yaitu mengenai pembentukan fraksi tingkat mpr, dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota. adapun dasar pengujian yang digunakan dalam putusan nomor puu x tanggal oktobetentang pemberhentian anggota dpr: dan mengatur tentang pelaksanaan pemilu, uud mengatur mengenai hak setiap orang untuk memajukan dirinya. menurut mahkamah, tersebut tidak ada kaitan dengan pembentukan fraksi tingkat mpr, dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota, huruf danberlaku bagi semua parpol yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursijustru memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena dalam negara demokrasi,. oleh karenanya huruf dan tidak bertentangan dengan dan uud: pengujian konstitusionalitas dan i3. menimbang bahwa putusan nomor puu vi tanggal februari putusan nomor puu vii tanggal september dan putusan nomor puu xi tanggal maret memiliki isu konstitusionalitas, sedangkan putusan nomor puu vi tanggal februari putusan nomor puu xi tanggal januari dan putusan nomor puu xi tanggal maret pada hakikatnya memiliki isu konstitusionalitas yang sama, yaitu mengenai pelaksanaan pemilu serentak dan ketentuan presidensial threshold. putusan nomor puu vi tanggal februari pada pokoknya menggunakan dasar pengujian dan dan uud putusan nomor puu xi tanggal januari menggunakan dasar pengujian dan dan dan dan uud putusan nomor puu xi tanggal maret menggunakan dasar pengujiuud disertai alasan sebagai berikut: uud mengatur mengenai pendelegasian pengaturan persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden dalam undang undang. menurut mahkamah, uud hanya memberikan kewenangan delegasi kepada undang undang melalui pembentuk undang undang untuk mengatur mengenai syarat syarat menjadi presiden dan wakil presiden sepanjang tidak bertentangan dengan uud. adapun mengenai penyelenggaraan pemilu baik pemilu anggota lembaga perwakilan maupun pilpres telah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xi tanggal januari uud mengatur mengenai pemberhentian anggota dpr, uud mengatur mengenai hak asasi manusia untuk memajukan diri, oleh karenanya, menurut mahkamah, tersebut tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pemilu serentak dan ketentuan presidensial thresholhuruf menimbang bahwa terkait permohonan guo yang pada pokoknya mempersoalkanahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal september sebagai berikut: .. .:oleh karena itu, menurut mahkamah, pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu iv tanggal september sebagaimana dikutip atas, mutasi mutans berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam penguonstitusionalitas huruf dan hurufenimbang bahwa terhadap dasar pengujian dalam permohonan guo yang berbeda, yaitu dan dan uud mahkamah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut: uud merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan negara. menurut mahkamah, tersebut tidak ada kaitan dengan: huruf dan huruf tidak bertentangan dengan maupun uud karena guo berlaku bagi semua parpol yang memiliki perwakilan dpr dan dprd kabupaten kotamaria farida indrawi, hamdan zeldaanwar usman ttd. ttd. materialis akbar santo ttd. wahiduddin adams tersebut, karena mereka nyata nyata menyimpang dari garis partai dalam voting pansus dpr tentang bank century. majelis hakim yang mengadili gugatan banding dan kasasi kedua anggota dpr tersebut secara hukum juga tidak salah karena (g) nomor tahun tentang partai politik adalah sah secara hukum, karena tersebut memberi hak kepada partai untuk melakukan paw anggota dpr. pertanyaan yang harus dijawab adalah: dari mana asal usul kekuasaan dan kewenangan partai dalam mem paw anggota dpr(d)? bukankah dalam uud tidak ada (satu) pun yang mengamanatkan adanya kewenangan (hak konstitusional) yang diberikan kepada partai untuk mem paw anggota dpr d. asal usul sumber) kekuasan dan kewenangan yang dimiliki segenap lembaga demokrasi memang tidak ada larangan bagi pembuat nomor tahun yang kemudian diperbaharui dengan nomor tahun tentang partai politik untuk memberi kewenangan kepada partai untuk mem paw anggota dpr (d) yang menyimpang dari garis partai. maka pertanyaan dari mana sumber atau asal usul kekuasaan dan kewenangan tersebut menjadi sangat relevan untuk dikaji, baik dari sisi hubungan politik dan hukum yang membuat partai mempunyai hak untuk mem paw anggota dpr d sebagaimana diatur dalam huruf nomor tahun tentang partai politik. pembuat nomor tahun menempatkan anggota dpr d sebagai wakil partai dpr yang setiap saat bisa paw. dengan akal akalan, karena anggota dpr adalah anggota partai maka partai bisa mencopot mereka tengan jalan dengan alasan politik sekalipun. pembuat undang undang tersebut secara sengaja mengabaikan amanat konstitusi tentang hak kedaulatan rakyat, pemilu dan juga perlindungan ham khususnya hak memilih dipilih, serta proses yang membuat mereka bisa menjadi anggota dpr yaitu pemilu, dimana anggota dpr d dipilih langsung oleh rakyat untuk jangka waktu lima tahun. contoh aktual yang lain adalah perubahan nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, yang ruu perubahannya baru saja diajukan pemerintah kepada dpr pada awal maret yang lalu.pemerintah begitu saja berpikir pendek, karena besarnya resiko dan biaya politik pemilukada langsung maka mekanisme untuk memilih kepala daerah perlu diganti menjadi dipilih oleh dprd. memang betul dengan pilbup walkot oleh dprd akan mampu meminimalkan resiko dan biaya politik, termasuk dalam hal pendanaan. namun sangat disayangkan perumus ruu tersebut, dalam hal ini pemerintah secara sadar telah melanggar dan menghilangkan makna kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan uud kalau pilkada bupati dan walikota akan dilaksanakan oleh dprd maka semestinya pemerintah juga mengubah model pileg dprd kabupaten kota, dimana rakyat dalam pemilu tidak lagi memilih caleg, tapi memilih partai. artinya yang dipercaya rakyat dalam pemilu adalah partai. dengan demikian sumber kewenangan politik dan hukum bagi partai dalam mengajukan bakal calon bupati wakil bupati walikota wakil walikota dan mengarahkan wakilnya dprd untuk memilih cabup wabup walkot walkot yang diusulkan partainya menjadi valid dan sah atas nama kedaulatan rakyat. dengan kata lain, kedua kasus aktual tersebut adalah bukti konkrit yang tak terbantahkan bahwa kedaulatan rakyat dan hak hak dasar rakyat yang diamanatkan oleh uud justru distorsi dan bahkan diberangus oleh undang undang turunannya. pembentuk undang undang kepartaian dan perumus ruu pelaksana pemilu tersebut mengabaikan peran, fungsi dan mekanisme lembaga lainnya yang terkait, dalam hal ini pileg. penyebab lainnya karena mereka berpikir kotak kotak, seolah tidak ada kaitan antara model pileg yang dipilih dengan keberadaan kelembagaan pilpres, kabinet, dpr dan juga partai. pembentuk undang undang juga seolah tidak paham bahwa hak yang diberikan kepada partai oleh undang undang, apalagi yang tidak diatur dalam uud revolusi senyap silent revolution) demokrasi yang kita terapkan dalam banyak hal malah melahirkan malapetaka, atas nama demokrasi rakyat boleh bicara sebebas bebasnya, bahkan sesama koruptor saling menelanjangi diri dan penjahat besar dengan penampilan seolah suci tanpa rasa malu menjadi tontonan sehari hari. pemerintahan demi pemerintahan telah mengantarjoo nihongo, s.h pekerjaan hakim hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung alamat cipinang pulo rt. kelurahan cipinang besar utara, kecamatan jatinegara, kotamadya jakarta timur sebagai ll. pemohon i:, nama singa zebra, s.h pekerjaan hakim hoc perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri jakarta pusat alamat jalan volley nomor ponsel baru rt. rw. kelurahan jaka sampurna, kecamatan bekasi barat, kotamadya bekasi sebagai pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor sk siap spm vi dan nomor sk siap spm iv masing masing bertanggal april memberi kuasa kepada pramono, s.h., ahmad muazin, s.h., dan muhammad ikhwan, s.h., hum kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum sultan syah alam partners siap) yang berkantor jalan tirtayasa nomor nomor lantai kebayoran baru, jakarta, bertindak secara bersama sama maupun sendiri sendiri untuegitu pul9g. telah selesai masa tugasnya" khususnya huruf pada frasa "telah berumur tahun" dan frasa "telah berumur tahun", hak hak konstitusional para pemohon pada angka atas telah dirugikan, mana para pemohon sebagai warga negara indonesia dalam kedudukannya sebagai hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial telah diperlakukan tidak sama (unequal treatment) dalam hal batas umur masa tugas hakim ad hoc, yang berbeda dengan dan hakim ad hoc pengadilan perikanan, bahwa para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yang memberikan jaminan kepadatidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun juga, termasuk dalam hal batas umur masa tugas hakim hakim ad hoc, dengan hakim ad hoc pada pengadilan lainnya yaitumengakibatkan para pemohon sebagai warga negara indonesia dalam kedudukannya sebagai hakim ad hoc diperlakukan tidak sama unequal treatment) dalam hal batas umur masa tugas hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial, yang berbeda dengan batas umur, hakim ad hoc pada pengadilan perikanan, maka terbukti senjatanya para pemohon telah diperlakukan secara diskriminatif, bahwa norma yang terdapat dalammerupakan norma yang diskriminatif sehinggapengadilan khusus lainnya dan telah merugikan hak hak kewenangan konstitusional para pemohon, terlihat pada perbedaan batas umur masa tugas hakim ad hoc dalam beberapa ketentuan undang undang, sebagaimana tercantum padabawah ini:hakim ad ketentuan undang undang hoc pada pengadilan perpanjangan batas umur khusus setelah diangkat kali pengadilan undang dapat diangkat tidak dibatasi tindak undang nomor tahun kembali untuk umur. pidana tentang pengadilan tindak tahun. korupsi pidana korupsi. pengadilan undang tidak diatur tidak dibatasi perikanan undang nomor tahun umur. tentang perikanan. pengadilan huruf dapat diangkat dibatasi perselisihan undang undang nomor tahun kembali untuk umur: hubungan tentang penyelesaian tahun pengadilan industrial perselisihan hubungan hubungan industrial. industrial tahun. mahkamah agung tahun bahwa pemohon yang saat ini masih menjabat sebagai hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung, telah berumur tahun dan pada tanggal januari berumur tahun. sedangkan pemohon ii, yang saat ini masih dan pada tanggal juni berumur tahun, bahwa secara konkrit, kerugian konstitusional paraadalahberdasarkan uraian atas, para pemohon berkesimpulan sebagai berikut: bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadapmaka oleh karenanya,, bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang dalam hal ini juga berprofesi sebagai hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri jakarta pusat dan hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung, memiliki hak hak konstitusional, yaitu: bahwaanuarsedangkanun: sehingga oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup bagi majelis hakim mahkamah konstitusi, untuk menyatakanbertentangan dengan dan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. iv. keterangan tambahan bahwa menurut pemohon yang pada saat penyusunan draft rancangan undang undang nomor tahun draft phi) menjabat sebagai kepala bagian perancangan peraturan perundang undangan biro hukum departemen tenagakerja dan transmigrasi berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja nomor kep m sj tanggal februari (bukti dan ditunjuk sebagai salah satu anggota tim perancang dan tim membahas rancangan undang undang phi berdasarkhubungan industrial (buktiserta terlibat langsung dalam proses pembahasan penyusunan draft rancangan undang undang nomor tahun tersebut: ketentuan tentang batas umur masa tugas hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial seperti diatur dalam huruf phi yaitu batas umur masa tugas hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri sampai berumur tahun dan bagi hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung sampai berumur tahun, semata mata karena meniru dan berpedoman pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung (bukti dan undang undang nomor tahun tentang peradilan umum (bukti dimana dalam menentukan batas umur tersebut, pembentuk undang undang telah berkonsultasi dengan mahkamah agung: (bukti bahwa pada saat proses pembahasan penyusunan draft rancangan undang undang nomor tahun pemerintah menerangkan: pihak mahkamah agung sendiri memang sekarang sedang berkembang tentang batasan umur ini, kemungkinan didalam ketentuan baru nanti didalam amandemen undang undangnya akan dilakukan juga perubahannya dan menurut beliau begitu itu dirubah maka ini otomatis ikut rubah gitu". dan pada saat menjawab pertanyaan: maksudnya perubahan itu apakah tidak jadi th) gitu.? pemerintah menerangkan: "ya jadi lebih tinggi pak, tapi apakah jadi atau gitu seperti konsep kita, tapi begitu nanti itu berubah, ini dapat ditentukan dengan ketentuan yang baru gitu"., berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan,araseluruh permohonan para pemohon, menyatakan paradalidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnyao nihongo, s.h: bukti fotokopi keputusan presiden nomor tahun tanggal maret mengenai pengangkatan joo nihongo, s.h., sebagai hakim hoc pada mahkamah agung, bukti fotokopi petikan keputusan presiden nomor tahun tanggal maret mengenai mengangkat satu kali jabatan atas nama joo shin, s.h., sebagai hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial: bukti fotokopi salinan keputusan ketua mahkamah agung nomor dju sk kp. tanggal maret bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama singa zebra, s.h, bukti fotokopi salinan keputusan presiden nomor tahun tanggal maret mengenai nama nama hakim hoc hubungan industrial: bukti fotokopi petikan keputusan presiden nomor tahun tanggal maret mengenai pengangkatan singa zebra, s.h., sebagai hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial, bukti fotokopi salinan keputusan ketua mahkamah agung nomor dju sk kp. tanggal maret mengenai surat perintah melaksanakan tugas atas nama singa zebra, s.h., sebagai hakim hoc pengadilan hubungan industrial tingkat pertama pada pengadilan negeri jakarta pusundang undang nomor tahun tentang perikanan: bukti fotokopi peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men xii tentang tata cara seleksi calon hakim hoc pengadilan hubungan industrial dan calon hakim hoc pada mahkamah agung: bukti fotokopi: bukti fotokopiadilan umum: bukti fotokopi petikan keputusan menteri tenaga kerja nomor kep m sj tanggal bukti fotokopi keputusan menteri tenaga kerja nomor m sj tentang pembentukan tim penyusunan rancangan undang undang tentang hubungan industrial, bukti fotokopi keputusan menteri tenaga kerja nomor kep m sj: bukti bukti fisik tidak diserahkan: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemerintah pada sidang tanggal juli menyampaikan keterangan lisan dan menyerahkan keterangan tertulis dan kesimpulansementara,ara pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap huruf undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (selanjutnya disebut phi)karenanya, permohonan ini termasuk dalam kategori permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar berdasarkan uraian pada angka dan angka atas, maka para pemohon berpendapat bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujianpada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, il. kedudukan hukum nyelesaian perselisihan hubungan industrialhuruf undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dianggap bertentangan dengan uud, selain itu, para pemohon dalam uraian permohonannya hanya mempertentangkan dan membandingkan antara satu undang undang dengan undang undang lainnya sedangkan kewenangan mahkamah konstitusi adalah untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana ditegasengan demikian menurut pemerintah, para pemohon tidak dapat menginstruksikan dengan jelas adanya kerugian konstitusional yang dialami atas materi muatan undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon tersebutil. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon.:,:, pemerintah tidak sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dianggap bersifat diskriminatif, anggapan demikian menurut pemerintah tidak berdasar dan tidak beralasan, karena: bahwa keberadaan hakim ad hoc pada lembaga pengadilan khusus diperlukan: karena itu menurut pemerintah, anggapan para pemohon yang membandingkan persyaratan, pengangkatan, maupun pemberhentiannya (misalnya yang terkait dengan usia pensiun): bahwa pola rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial berbeda dengan rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan khusus lainnya baik syarat maupun tata cara pengangkatannya. salah satu perbedaan rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial yaitu diusulkan oleh serikat pekerja serikat buruh atau organisasi pengusaha yang diajukan kepada menteri tenaga kerja dan transmigrasi, selanjutnya yang lolos seleksi akan diajukan kepada ketua mahkamah agung dan selanjutnya diserahkan kepada presiden untuk ditetapkan (vide dan undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial), selanjutnya pemberhentian dengan hormat hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial dari jabatannya menurut undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah karena: meninggal dunia: permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus selama (dua belas) bulan,,dengan demikian, keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial sewaktu waktu dapat dimintakan untuk ditarik oleh serikat pekerja serikat buruh atau organisasi pengusaha yang mengusulkan. justru menurut pemerintah, hal demikian semestinya mendapatkan perhatian yang sungguh sungguh dari para pemohon dan bukan mempermasalahkan batas usia pensiun hakim ad hoc, lebih lanjut menurut pemerintah, pada saat para pemohon diusulkan untuk diangkat menjadi hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial atau diperpanjang masa jabatannya sebagai hakim ad hoc, sejatinya para pemohon secara sadar mengetahui masa tugas dan batas usia pensiun, sehingga menurut pemerintah hal demikian tidak termasuk kategori yang menimbulkan adanya kerugian konstitusionalitas, dengan perkataan lain bukanlah isu konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dianggap bertentangan dengan uud bahwa dalam seluruh uraian permohonan para pemohon (polita) maupun dalam petitumnya para pemohon juga membandingkan antara usia pensiun hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial dengan hakim karir pada pengadilan negeri dan hakim ad hoc pada mahkamah agung dengan hakim karir pada mahkamah agung, khususnya terkait dengan usia pensiun. menurut pemerintah, mempertandingkan diantara keduanya adalah tidak tepat, karena baik persyaratan, rekrutmen, tata cara pengangkatan dan pemberhentian maupun pola karirnya adalah berbeda, juga undang undang yang mengaturnya berbeda: bahwa menurut pemerintah, terkait dengan batas usia pensiun hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrialdan batas usia pensiun hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial. ill. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas dan persidangan mahkamah konstitusi, pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa: para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.. karena itu membandingkan persyaratan, pengangkatan, maupun. dengan demikian sudah sewajarnyalah permohonan para pemohon ditolak.dewan perwakilan rakyat dpr) tidak menyampaikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, menimbang bahwa para pemohon dan pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis masing masing diserahkan kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustus dan tanggal agustus yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendirikonstitusionalitas frasa dalam hurufdalam permohonan guo masing masingnomor dan nomordengan alasan sebagai berikut: pemohon bekerja sebagai hakim ad hoc hubungan industrial pada mahkamah agung dan pemohon bekerja sebagai hakim hoc pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri jakarta pusat yang keduanya diangkat berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal maret dan diangkat kembali untuk (satu) kali masa jabatan selama (ima) tahun berdasarkan keputusan presiden nomor tahun tanggal maret juncto keputusan ketua mahkamah agung nomor u sk kp. tanggal maret pemohon pada saat ini berusia sekitar tahun dan pemohon berusia sekitar tahun, sehingga ada kemungkinan bagi para pemohon akan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai hakim hoc pengadilantelah mencapai batas usia sebagaimana yang diatur dalam huruf undang undang guo: menurut para pemohon berlakunya dalam undang undang guo merugikan hak konstitusional untuk menduduki jabatan sebagai hakim hocdalam undang undang guo memberikan perlakuan yang berbeda deng:ahkamah berpendapat para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian frasa dalam undang undang guo, lembaga negara": bahwa selanjutnya, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puisidan merupakan salah satu dari (delapan) hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung, yang diangkat oleh presiden berdasarkanmerupakan salah satu dari (seratus lima puluh sembilan) hakim ad hoc perselisihan i3.9bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial dan hakim hoc hubungan industrial pada mahkamah agung, hakim hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, dan hakim hoc pada pengadilan perikanan memiliki posisi strategis dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan indonesia, karena mempunyai keahlian dalam bidang khusus dan menangani perkara perkara yang bersifat khusus. oleh karenanya, untuk dapat diangkat menjadi hakim hoc tersebuttersebut: dengan adanya kesamaan kedudukan antara hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial, hakim hoc hubungan industrial pada mahkamah agung d tersebut, seharusnya negara tidak memberikan perlakuan secara diskriminatif terhadap hakim hoc pada pengadilan pengadilan tersebut, berdasarkan alasan permohonan tersebut, pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan frasa telah berumur (enam puluh dua) tahun dan frasa telah berumur (enam puluh tujuh) tahun yang termuat dalam huruf undang undang guo bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibatnyaara pemohon (bukti sampai dengan bukti keterangan tertulis pemerintah, dan kesimpulan tertulis dari para pemohon dan pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa batas usia pensiun hakim agung, hakim, maupun hakim hoc tersebar dalam berbagai undang undang, yaitu: batas usia hakim hoc pada pengadilan hak asasi manusia diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia yang dalam menyatakan,hak asasi manusia, batas usia hakim dan hakim hoc pada pengadilan pajak diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak yang dalam huruf undang undang guo menyatakantelah berumur (enam puluh lima) tahun, atau . keberadaan hakim hoc pada pengadilan pajak berbeda dengan hakim hoc lainnya. hakim hoc pada pengadilan pajak adalah ahli yang ditunjuk oleh ketua sebagai anggota majelis dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak tertentu. hakim hoc pada pengadilan pajak diberhentikan oleh ketua setelah diutusnya perkara pajak guo dalam sidang terbuka untuk umum divide peraturan menteri keuangan nomor kmk. tentang tata cara penunjukan hakim hoc pada pengadilan pajak|. dengan demikian jabatan hakim hoc pada pengadilan pajak diangkat sesuai dengan sifat dan kebutuhan untuk memeriksa dan memutus sengketa tertentu dalam bidang perpajakan, batas usia hakim hoc padadalam huruf menyatakan, hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: . telah selesai masa tugasnya, bagi hakim hoc . dengan demikian undang undang guo tidak menentukan batas usia pensiun hakim hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, batas usia hakim hoc pada pengadilan perikanikanan yang dalam menyatakan,perikanan: batas usia hakim hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim hoc hubungan industrial pada mahkamah agung diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dalam huruf menyatakan,. , batas usia hakim pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer, serta hakim agung diatur dalam undang undang yang berbeda, yaitu: batas usia hakim peradilan umumbatas usia hakim peradilan agam , batas usia hakim peradilan tata usaha negar : batas usia hakim peradilan militer diatur dalam undang undang nomor tahun tentang peradilan militer yang dalam huruf menyatakan, hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: . menjalani masa pensiun . berdasarkan guo, maka usia pensiun hakim militer mengacu pada usia pensiun militer sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia yang dalam, batas usia hakim mahkamah agudalam huruf menyatakan,. telah berusia (tujuh puluh) tahun , berdasarkan berbagai undang undang tersebut, ternyata batas usia pensiun hakim agung, hakim, maupun hakim hoc tidak selalu sama, tergantung pada jenis dan kedudukan hakim yang bersangkutan.menurut mahkamah benar ada perbedaan usia pensiun antara hakim hoc hubungan industrial pada mahkamah agung pemohon i), hakim hoc pada pengadilan hubungan industrial pemohon ii) dengan hakim hoc lainnya, hakim, dan hakim agung. meskipun demikian, menurut mahkamah ada dua hal yang harus mendapat perhatian yakni mengenai pengertian dan implementasi istilah ad hoc selama ini,panitera pengganti, ttd. suwardi hubungan industrial pada pengadilan negeri seluruh republik indonesia, yang diangkat oleh presiden berdasarkan suratsehubungannganggap bahwa akan ada kemungkinan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikanjika para pemohon mencapai umur sebagaimana dimaksud pada tersebut, maka para pemohon sangatlah berkepentingan untuk menyampaikan hak pengujian undang undang tersebut atas terhadap undang undang dasar berdasarkan ketentuan huruf mk:juga ditegaskan dalam phi huruf yang berbunyi: warga negara indonesia": bahwa para pemohon selakudijamin dan dilindungi hak hak konstitusionalnya oleh uud dalam hal disamakan kedudukannya depan hukum dan pemerintahan serta tidak diperlakukan diskriminatif oleh negara dan pemerintah atas dasar apapun juga, sebagaimana yang dinyatakan dalam dan uud (buktinganggap, bahwa hak hak kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi oleh dan uud sebagaimana diuraikan pada angka atas, telah dirugikanl tahun" dan frasa "telah berumur (enam puluh tujuh) tahun" (bukti bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang juga menjabat sebagai hakim ad hoc pada mahkamah agung, saat ini telah berumur tahun dan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, masih mampu dan ingin terus mendarmabaktikan segala potensinya sebagai hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial, bahwmerupakan norma yanglainnya dan telah memperlakukan para pemohon secara diskriminatif, jika dibandingkan dengan perlakuan negara terhadap hakim ad hoc pada pengadilan lain seperti pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi (bukti dan hakim ad hoc pada pengadilan perikanan yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perikanan (bukti yaitu dalam hal batas umur masa tugas hakim ad hoc, sehingga para pemohon menganggap hak hak kewenangan konstitusionalnya yang dijamin dan dilindungi oleh uud telah dirugikan: bahwa secara kongkrit, kerugian konstitusional para pemohon pada angka ataskarena dapat dipastikan bahwaapabila permohonan pengujian undang undang ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana uraian pada angka atas, sebagai akibattelah menempatkan para pemohon berada dalam kedudukan hukum yang tidak sama dan telah memperlakukan para pemohon secara diskriminatif bila dibandingkan dengan hakim ad hoc pada pengadilan lainnya tersebut atas, tidak akan atau tidak lagi terjadi, bahwa berdasarkan uraian atas, terbukti bahwa para pemohon merupakan persekonstitusional bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang penyelesaian peralihan hubungan industrial, khususnya pada frasa telah berumur enam puluh dua) tahun" dan frasa telah berumur enam puluh tujuh) tahun" bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa hal hal yang telah dikemukakan pada angka tentang kewenangan mahkamah konstitusi dan angka tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pada angka iii ini, bahwa keberadaan hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial adalah merupakan salah satu sarana pembangunan hubungan industrial, yang dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya harus dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. oleh karenanya, keberadaan hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada pengadilan hubungan industrial dan hakim ad hoc perselisihan hubungan industrial pada mahkamah agung memiliki posisi strategis yang sama dengan hakim ad hoc pada pengadilan pengadilan khusus lainnya, bahwa hakim ad hoc pada pengadilan yang bersifat khusus seperti pada pengadilan hubungan industrial,yaitu mengenai perselisihan hukum dalam bidang ketenagakerjaan. oleh karenanya, untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc perselisihan hubungan industrialhal ini dapat dilihat dalam ketentuan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per. men x11 tentang tata cara seleksi calon hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial dan calon hakim ad hoc pada mahkamah agung (bukti juncto(bukti juncto phi, bahwa hal yang sama juga terjadi pada hakim ad hoc pada pengadilan pengadilan khusus yang lain, seperti pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan perikanan, jugasehingga untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan perikanan, juga, bahwa oleh karena kesamaan kedudukan antara hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial, hakim ad hoc pada pengadilan lain seperti pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan perikanan sebagaimana uraian pada angka dan angka atas, maka seharusnya, negara wajib memberikan perlakuan hak hak konstitusional dan kedudukan yang sama didepan hukum dan pemerintahan diantara sesama hakim ad hoc pada pengadilan pengadilan yang bersifat khusus, sebagaimana diamanatkan dalamnegara juga seharusnya tidak boleh membedakan perlakuan secara diskriminatif diantara sesama hakim ad hoc pada pengadilan pengadilan yang bersifat khusus tersebut, baik hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial, maupun hakim ad hoc pada pada pengadilan lain seperti pada pengadilan tindak pidana korupsi dan pengadilan perikanan. hal ini sebagaimana diamanatkan dalam uud yang selengkapnya berbunyimiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud didiperlakukan sama (equal treatment) dengan hakim ad hoc pada pengadilan pengadilan khusus yang lain sepertiphi, yang selengkapnya berbunyib, fr.yang diajukan oleh: indonesian human rights committee for social justice ihas), beralamat jalan mampang prapatan nomor jakarta selatan dalam hal ini diwakili oleh gunawan, warga negara indonesia, jabatan sekretaris general, disebut sebagai . uu. memohon prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif prakarsa), beralamat jalan rawa bambu blok nomor kecamatan pasar minggu, jakarta selatan dalam hal ini diwakili oleh purnama adil merata, warga negara indonesia, jabatan interim executive director sekretaris badan pengurus perkumpulan prakarsa, disebut sebagai . pemohon ii: forum indonesia untuk transparansi anggaran citra), beralamat jalan menteng wadas timur nomor jakarta selatan dalam hal ini diwakili oleh yuna farhan, warga negara indonesia, jabatan sekretaris general: disebut sebagai . pemohon ill, perkumpulan inisiatif, beralamat bojong asih, kelurahan babakan teropong, kecamatan bojongloa kaler, bandung, dalam hal ini diwakili oleh donny setiawan, warga negara indonesia, jabatan ketua: disebut sebagai . lo. memohon iv, perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m), beralamat jalan civilian kecil ill nomor kramaftjati, jakarta timur, dalam hal ini diwakili oleh abdul wahid, warga negara indonesia, jabatan sekretaris: disebut sebagai . oi. pemohon asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek), beralamat kavling ptb dki, jalan duyung blok nomor pondok kelapa, jakarta timur dalam hal ini diwakili oleh ramadhaniati, warga negara indonesia, jabatan sekretaris eksekutif nasional: disebut sebagai . lo. memohon vi: berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal agustus memberi kuasa khusus kepada: decline situmorang, s.h.: janes sihaloho, s.h. muhammad zaitun umam, s.h, m.h.: taufigul muji, s.h.: henry david oliver sitorus, s.h.: ridwan darmawan, s.h.: rando tambunan, s.h.: anton febrian, s.h.: b.p. beni dirty sinaga, s.h.: priadi s.h.: dan ah. maftuchan, hi., kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim advokasi tolak apbnp yang berdomisili hukum jalan mampang prapatan nomor kelurahan tegal parang, jakarta selatan, baik bertindak sendiri sendiri maupun secara bersama samdan memeriksa bukti bukti tertulis para pemohon:: bahwa,, dan independen:, bahwa, kegiatan citra meliputi pengorganisasian rakyat: pendidikan: kampanye, riset, dialog kebijakan, litigasi, konsultasi, legal drafting dan counter legal drafting, bahwadan pelaksanaan maupun kontrol anggaran negara. selain itu menuru: perkumpulan inisiatif, selaku pemohon bahwa pemohon tercatat berdasarkan akta notaris siti mudah mubarak, s.h. dengan nomor akta tanggal september bahwa berdasarkan akta pemohon iv, perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan: meningkatkan derajat kehidupan kelompok masyarakat indonesia yang marjinal dengan sifat pelayanan yang terbuka, keselarasan semua pihak, tanggung gugat, peka gender, dan mendorong kemandirian pihak yang dilayani sesuai dengan kebutuhan: maksud dan tujuan pada butir ini dicapai dengan: memperhatikan hak asasi manusia, gender, anak, lingkungan, dan hal hal terkait, prinsip progresif, yaitu terus menerus mengejar pencapaian yang lebih baik dan berkesinambungan dalam penguatan masyarakat lokal yang otonom: prinsip aksesibilitas, yaitu kemudahan bagi semua pihak untuk memperoleh pelayanan perkumpulan, membuka diri untuk semua pihak yang sejalan dengan maksud dan tujuan perkumpulan: menjalankan aktivitas yang sesuai dengan kompetensinya, bahwa selanjutnya dalam akta pemohon disebutkan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perkumpulkumpulan, antara lain dengan: mendorong reformasi kebijakan publik yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat marjinal, mendorong penguatan masyarakat marjinal agar dapat melakukan memperjuangkan kegiatan usaha untuk peningkatan derajat kehidupannya, melakukan advokasi publik dan mendampingi masyarakat marjinal dengan mensinergikan keduanya: memfasilitasi pengembangan jaringan dengan pihak pihak lain yang strategis dan sejalan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perkumpulkumpulan inisiatif, yaitu meningkatkan derajat kehidupan kelompok masyarakat indonesia yang marjinal::: bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, p3m serta maksud organisasi ini:himpunan pengembangan pesantren dan masyarakat yaitu: menguatnya posisi dan kondisi puk mikro dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi: menguatnya kapasitas ordo anggota dalam memfasilitasi gerakan puk mikro: terbangunnya solidaritas dan kerja sama antar ordo, puk mikro,, bahwa selanjutnya dalam ditentukan: advokasi kebijakan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan puk mikro: membangun dan menguatkan jaringan pasar bagi produk puk mikro, peningkatan kapasitas ordo anggota dalam advokasi, networking, dan fund raising, bahwayang dapat berpotensi melanggar hak hak perempuan sampingan pemohon vi, sebab,asosiasi, yaitu menguatnya posisi dan kondisi puk mikro dalam akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomifakta fakta hukum dan analisa para pemohon bahwa pada tanggal april pemerintah mengajukan ruu apbn perubahan tahun kepada dpr, bahwa pemerintah beralasan, percepatan pengajuan apbn p disebabkan: pertama, terjadi perkembangan dan perubahan signifikan pada berbagai indikator ekonomi makro, kedua, apbn merupakan apbn transisi untuk mengisi kekosongan dan menjaga kesinambungan roda pemerintahan: bahwa dari tujuh asumsi ekonomi makro yang dijadikan alasan perubahan apbn hanya harga minyak yang mengalami deviasi meningkat dari usd barel menjadi usd barel bukti bahwa postur apbn p juga tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan. selain peningkatan defisit, penerimaan perpajakan dan perubahan belanja kementrian lembaga masih berada bawah standar minimal sebagai syarat perubahan anggaran yang dapat dilihat nota keuangan apbn p tahun bukti bahwa pada tanggal mei rapat paripurna dpr mengesahkan ruu tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran namun, pengesahan ruu apbn p menyisakan tambahan anggaran sebesar triliun yang dibagi secara rata peruntukannya kepada komisi dpr untuk mitra kerja kementerian lembaga masing masing komisi. badan anggaran memberikan batas waktu sampai dengan tanggal mei atau hari kerja setelah sidang paripurna dpr mengenai pengesahan ruu apbn p, untuk menyelesaikan rincian peruntukan belanja menurut jenis, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, bahwa para pemohon menilai kebijakan anggaran ini belum mencerminkan semangat dan ruh konstitusi indonesia, pengujian secara materiil undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa dalam undang undang nomor tahun setelah memasukkan belanja gaji, porsi belanja kesehatan pada apbn p sebagaimana diuraikan dalam tabel bawah ini hanya sebesar dari total apbn p selain itu, porsi belanja kesehatan dalam apbn p masih jauh dari memadai, yaitu kurang dari pdb. dibandingkan dengan filipina yang memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dari indonesia, negaranya telah mengalokasikan belanja kesehatannya dari pdb. padahal dalam belanja fungsi kesehatan terdapat (lima) indikator gs, yaitu: gizi buruk, kematian ibu, kematian anak, hiv aids, dan penyakit menular, serta sanitasi air bersih: tabel belanja kesehatan apbn p sman marga fungsi kesehatan apbnp dak kesehatan kesehatan pada dprd dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah) tambahan kesehatan pada dpdfppd dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah total belanja kesehatan pada apbnp belanja apbnp prosentase belanja kesehatan terhadap apbnp data pokok apbn p data diambil dari data pokok halaman bukti data dari pmk nomor tahun bukti data diambil dari s.e menkeu nomor tahun poin bukti xxx data diambil dari s.e menkeu nomor tahun poin bukti x data diambil dari pmk nomor tahun bukti xx data diambil dari pmk tahun bukti bahwa besaran belanja kesehatan sebesar atas, jauh lebih rendah dibandingkan besaran yang diamanatkan, bahwa perbedaan besaran anggaran untuk kesehatan dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan realisasinya dalam undang undang nomor tahun telah mengakibatkan ketidakpastian hukum: bahwa ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat jelas jelas merupakan pelanggaran terhadap undang undang dasar khususnya uud yang secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas kepastianbertentangan dengan uud bahwa uud mengamanatkan dalam penyusunan apbn harus untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat:lam penyusunan apbn tersebut, sehingga apbn harus disusun untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, bahwa prinsip kemakmuran rakyat menurut hatta: umumnya boleh dikatakan, bahwa politik perekonomian negara kemakmuran menuju terlaksananya dalam masyarakat: pekerjaan penuh, hilangnya pengangguran: standar hidup yang selalu bertambah baik: mungkin berkurangnya ketidaksamaan ekonomi dengan jalan memperkaya kemakmuran: keadilan sosial. membangun ekonomi indonesia, kumpulan pidato ilmiah (kumpulan oleh wangsa widjaja dan mutia farida season), inti dayu press, jakarta): bahwa apbn p tidak sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, hal tersebut dapat dilihat dari fakta fakta sebagai berikut: bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar selain lebih kecil daripada alokasi anggaran yang ditentukan dalam undang undang tahun tentang kesehatanatau pasien, bahwa tidak terpenuhinya prinsip kemakmuran rakyat juga dapat dilihat dari ketimpangan alokasi pengaturan anggaran, mana anggaran belanja pemerintah pusat pada apbn p lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan rutin dan pejabatnya, ketimbang untuk kebutuhan rakyatnya. dari total anggaran belanja pemerintah pusat, rp. triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan rp. triliun, dan rp. triliun untuk pembayaran bunga dan pokok utang. artinya, belanja pusat dipergunakan hal yang bersifat rutin (data data pokok apbn p bahwa apbn p tidak mampu menynya. hal ini tergambarkan dari potret anggaran kita yang meningkat lebih pada tahun sebesar rp. triliun menjadi rp. triliun pada apbn namun,hal ini menunjukan bahwa peningkatan anggaran negara belum sepenuhnya efektif memenuhi amanat konstitusi untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat selama tahun indonesia merdeka, undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa penyediaan fasilitas kesehatan yang layak menurut undang undang nomor tahun tentang kesehatan adalah minimal sebesar dari keseluruhan apbn luar gaji. dengpukul wib berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor pan.mk yang kemudian registrasi dengan perkara nomor puu viii berdasarkan akta registrasi perkara nomor pan.mk pada hari rabu tanggal september pukul wib, yang permohonan tersebut selanjutnya. pendahuluan bahwa uud memberikan amanat bahwa fakir miskin dan anak terlantar ditanggung oleh negara dan negara menjamin pemenuhan hak hak asasi manusia seperti hak hidup yang layak, kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya. bahwa salah satu tujuan utama negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara:asionaluntuk: bahwa dalam apbnp misalnya, orang miskin sepertinya bukan sebagai subjek pembangunan. dalam aturan perundang undangan, dua aktor kunci perencanaan sampai penetapan apbn adalah pemerintah dan dpr. kedua institusi besar ini pula yang diharapkan dapat memikul amanah mengupayakan agar apbn bisa benar benar cenderung dan berpihak kepada orang miskin. pemerintah menjadi pembuat rancangan apbn dan implementation lapangan agar bagaimana rancangan tersebut benar benar berangkat dari kebutuhan riil tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahunketentuan undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang apbn bertentangan dengan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam uud yaitunegara harus bertanggung jawab atas penyedia fasilitas kesehatan yang layak, bahwa dengan tidak terpenuhi anggaran kesehatan minimal sebesar dari apbn sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, telah berakibat pada tidak terpenuhinya penyedia fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat dalam angka ke undang undang nomor tahun tentang kesehatan yang merupakan aktualisasi ketentuan uud adapun yang dimaksud fasilitas pelayan kesehatan dalam angka ke yaitu,,:, dan atau mampu dijangkau semua lapisan masyarakat,,sebagainya: bahwa dengan minimnya anggaran kesehatan dalam undang undang nomor tahun yang hanya sebesar telah berakibat pada buruknya pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan, undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa : bahwa tugas negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud alinea alinea keempatsehingga sistem jaminan sosial harus dikembangkan untuk mensejahterakan bangsa, bahwa uud. dengan kehadiran undang undang nomor tahun maka seharusnya undang undang nomor tahun wajib pula melakukan pengaturan yang sesuai dan selaras dengan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial, tidak ada satu ketentuan dalam undang undang nomorundang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional: bahwa salah satu pelaksanaan sistem jaminan sosial dilakukan melalui ketentuan angka ke undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial yang berbunyi , bahwa dengan tidak diatasnya kewajiban pemerintah dalam undang undang nomor tahun sebagaimana dinyatakan oleh angka undang undang nomor tahun maka dapat dinyatakan bahwa undang undang nomor tahun telah melanggar ketentuan uud undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa negara diwajibkan memberikan hak pelayanan kesehatan kepada setiap rakyat sebagaimana yang diamanatkanberdasarkan uud negara memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan sehat. undang undang nomor tahun tentang kesehatan mendefinisikan bahwa pelayanan kesehatan yang layak adalah minimal dari apbn, sedangkan undang undang nomor tahun hanya mengalokasikan pelayanan kesehatan sebesar dari apbn. berarti negara dalam undang undang nomor tahun tidak memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi warga negaranya, dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa dprd dan dpf ppd tidak adil dengan alasan tidak memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang bersangkutan: bahwa dan undang undang nomor tahun tentang apbn perubahan berbunyi,(tujuh triliun seratus miliar rupiah) dan nya berbunyi,(lima triliun lima ratus miliar rupiah) : bahwa hal tersebut dengan jelas bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam uud yang secara jelas mengamanatkan: bahwa dari rumusan dan undang undang nomor tahun setelah diimplementasikan secara nyata telah bertentangan dengan uud yang secara tegas menetapkan,undang undang nomor tahun yang mengalokasikan dana sebesar triliun untuk dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah, namun dalam penjabaran alokasi dana tersebut dilaksanakan dengan tidak adil dan bertentangan dengan uud yang antara lain adalah sebagai berik: bahwa alokasi dana yang terdapat dalam dan yang dijabarkan dalam pmk nomor tahun dan pmk nomor tahun ternyata kedua alokasi dana perimbangan daerah ini tidak dilaksanakan secara adil sesuai amanat konstitusi. sebagai contoh, daerah yang memiliki indeks kapasitas fiskal tinggi dan memiliki indeks kemiskinan rendah bawah rata rata nasional, seperti kabupaten berau dan kabupaten penajam paser utara kalimantan timur, justru memperoleh alokasi dprd lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki indeks fiskal rendah dan indeks kemiskinan atas rata rata nasional, seperti kabupaten timor tengah selatan dan kupang nusa tenggara timur. begitu pula dengan alokasi dpf ppd disamaratakan, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:h dan fiskal tinggi dam fiskal kemiskinan paser utara pena tengah selatan sumber: data diolah dari apbnp dan pmk dan bahwa dprd dan dpf ppd tidak selaras dengan undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, bahwa selain dilaksanakan secara adil, hubungan keuangan pusat dan daerah menurut uud juga harus selaras dengan peraturan perundang undangan. peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud ini telah ditetapkan melalui undang undang nomor tahun tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. dalam undang undang ini, perimbangan keuangan pusat daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. dalam rangka desentralisasi perimbangan keuangan daerah diberikan dalam bentuk dana alokasi umum dau), dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus, bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun sama sekali tidak dikenal dana perimbangan daerah dalam bentuk dprd dan dpf ppd seperti yang tercantum dalam dan apbn p dengan demikian, dan apbn p tidak selaras dengan dengan peraturan perundang undangan, oleh karenanya bertentangan dengan konstitusi: kesimpulan bahwa apa yang telah dijelaskan atas dapat disimpulkancacat secara materil, yang mengakibatkonstitusi. secara materillanggar ketentuan dan d,uud uud dan uudibatalkabn p tahun anggaranputusan ketua komite eksekutif indonesia human rights committee for social justice nomor kep ketua ihas ix tentang pengangkatan saudara gunawan sebagai sekretaris general:terangan nomor pra ref vii1 bukti fotokopi surat pengangkatan pemohon iiikuasa khusus pemohon i vi kepada kuasa hukum untuk mengajukan uji materiil undang undang nomor tahun tentang apbn p tahun anggaran terhadap undang undang dasar bukti fotokopi anggaran dasar indonesia human rights committee for social justice ihas), bukti fotokopi anggaran dasar prakarsa masyarakat untuk negara kesejahteraan dan pembangunan alternatif prakarsa, bukti fotokopi anggaran dasar forum indonesia untuk transparansi anggaran citra): bukti fotokopi anggaran dasar perkumpulan inisiatif, bukti fotokopi anggaran dasar perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat p3m): bukti fotokopi anggaran dasar asosiasi pendamping perempuan usaha kecil aspek): bukti fotokopi keterangan mengenai alasan perubahan apbn p menurut dr. harry azhar aziz, m.a.: bukti fotokopi nota keuangan apbn p halaman bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk fungsi kesehatan bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk dak kesehatan: bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk tambahan belanja departemen kesehatan perubahan bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk tambahan belanja bukan perubahan bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk kesehatan pada dprd dana penguatan infrastruktur dan prasarana daerah) tambahan bukti fotokopi tabel belanja kesehatan apbn p untuk kesehatan pada pdf ppd dana penguatan desentralisasi fiskal dan percepatan pembangunan daerah), bukti fotokopi dan fiskal tinggiasyarakat dan diselenggarakan dengan mekanisme yang menjamin bahwa implementasinya tidak diselewengkan. dpr merupakan penentu diterima dan tidaknya apbn maka dpr diharapkan agar lebih ketat dan kritis untuk menjamin prioritas kegiatan angka angka yang dialokasikan dekat dengan kepentingan orang miskin. terkait dengan fungsi parlemen, terutama panitia anggaran, ada beberapa hipotesis mengapa peran mulia pembelaan terhadap orang miskin belum bisa maksimal. pertama, dpr memiliki tugas kerja yang sangat banyak tetapi supporting system nya belum memadai. kedua, belum ada kerja sama antara dpr dengan institusi masyarakat sipil dalam pembahasan anggaran. jika masyarakat sipil tersebut bisa lebih banyak terlibat, barangkali hal itu bisa menjadi alternatif sementara untuk supporting data dan alternatif kepada anggota dewan, terutama yang berada komisi dan panitia anggaran. ketiga, secara substansi orang miskin (poor) sebagai pendekatan masih merupakan hal yang baru dalam penyusunan anggaran negara: bahwa dalam uud yang sangat jelas menyatakan fakir miskin sebagai subyek apbn, lama sekali diabaikan dalam undang undang nomor tahun hal ini terlibat dengan tidak terakomodirnya anggaran untuk jaminan sosial, kesehatan, dan ketidakadilan dalam hal perimbangan anggaran antara daerah dan pusat. bukan hanya itu, proses penyusunan undang undang guo juga banyak mengalami cacat prosedur. padahal, uudjuga menjamiermasuk memastikan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara, bahwa sisi lain, undang undang nomor tahun juga bertentangan dengfaktanya, proses formil ataupun norma dalam undang undang nomor tahun ini juga tampak tidak selaras dengan beberapa kebijakan lain yang terkait dengan ekonomi dan anggaran. singkat kata, undang undang nomor tahun ini terbukti dengan meyakinkan bertentangan dengan i3mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, i3. menimbang bahwa mahkamah telah melaksanakan sidang atas perkara guo pada tanggal oktober dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan permohonan para pemohon. dalam sidangara pemohon. selanjutnya, mahkamah melaksanakan sidang pada tanggal november dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para pemohon, i3. menimbang bahwa pada tanggal november atau (lima) hari kerja setelah mahkamah melaksanakan sidang untuk perkara guo,tersebut dinyatakan, undang undang ini mulai berlaku pada tanggal januari i3 menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atasjadi objek permohonan para pemohon sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya ikat sejak januari i3.ara pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut:objek permohonan paramaria farida indrawi, ahmad fadli semadi, hamdan zelda, dan akil mochtardan akil mochtar, dengan dibantu oleh pan mohammad faizkil mochtar panitera pengganti, ttd. pan mohammad faiz: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa hak uji menurut prof. dr. sri sumantri dalam bukunya hak uji materiil indonesia dibagi menjadi,hak ujiyang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitutentang mahkamah konstitusi,hak konstitusional para pemohon bahwa undang undangdalam penjelasan undang undang tentang mahkamah konstitusiantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam dan serta dan undang undang dasar bahwa atas ketentuan tersebut,yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris, bahwa walaupun demikian, tidak semua organisasi dapat atau bisa mewakili kepentingan publik (umum), . bahwa dalam hal ini para pemohon terdiri dari, dan makmur khususnya dalam bidang anggaran negara, mana hal tersebut tercermin dalam ad art dan aktivitas sehari hari para pemohon: bahwa para pemohon telah mendapatkan status hukum sebagai badan hukum, sebagaimana tercantum dalam akta notaris., dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, peperangan dan perbudakan,bahwa selanjutnya dalam dinyataksertatentang perubahan undang undang nomor tahun tentang apbn':serta bukti bahwa mengenai fungsi dan usaha usaha dari prakarsa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut::serta ketrampilan tingkat lanjut kepada pimpinan dan staf ordo dalam bidang kebijakan dan manajemen,,, buktikhas kk: in) nama jack mourns valentino kastanya, s.h. kartu pekerjaan swasta lapang alamat kelurahan batu meja, kecamatan harimau, kota ambon, (nj:prilkonstitusi merujuk pada ketentuan uud juncto huruf (a)antar lembagselain itudarat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id hukum (persidangan), masyarakat terpaksa harus pergi wilayah kota kabupaten induk sebelum pemekaran. kondisi ini mengakibatkan pelayanan hukum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat secara maksimal, karena banyak konsekuensi yang harus dipertimbangkan baik dari segi faktor biaya maupun faktor cuaca alam (force majeure) dan lain sebagainya. kondisi inilah yang menjadi kegelisahan bagi pemohon dan atau warga negara indonesia yang berada atau berdomisili kawasan indonesia timur, khususnya provinsi maluku dan maluku utara: pemohonmuatan materi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, mungkin saja sudah maksimal bagi warga negara indonesia yang berada atau berdomisili wilayah indonesia barat maupun indonesia tengah. akan tetapi sebaliknya bagi warga negara indonesia yang berada atau berdomisili wilayah indonesia timur, muatan materi undang undang guo tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung merugikan hak hak konstitusional sebagai warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan berdasarkan dan undang undang nomor tahun menyebutkan: pengadilan tata usaha negara berkedudukan kotamadya atau ibukota kabupatenkota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. bahwa berdasarkan fakta, seluruh provinsi maupun kabupaten kota hasil pemekaran wilayah indonesia timur, belum tersedia pengadilan tata usaha negara, sehingga untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara, maka harus provinsi induk yang telah ada pengadilan tata usaha negara, itu pun kalau tergugat berkedudukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam wilayah hukum provinsi dimaksud. dan lebih riskan lagi kalau kedudukan tergugat berada dalam wilayah hukum ibukota negara dki jakarta), maka gugatan sengketa tata usaha negara harus diajukan jakarta, bahwa muatan materi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, apabila dikaitkan dengan kondisi sebagaimana pada poin atas, maka sangatlah tidak adil dan diskriminatif serta cenderung merugikan hak hak konstitusional sebagai warga negara indonesia khususnya yang berada atau berdomisili wilayah indonesia timur, yang telah dijamin hak hak konstitusionalnya dalam dan undang undang dasar bahwa kondisi atau fakta sebagaimana pada poin atas menjadi kendala bagi warga negara indonesia khususnya yang berada atau berdomisili wilayah indonesia timur, karena gugatan sengketa tata usaha negara harus diajukan pengadilan tata usaha negara wilayah hukum kedudukan tergugat dan itu pun kalau wilayah tempat kedudukan tergugat ada terdapat pengadilan tata usaha negara, bahwa berdasarkan fakta atau kondisi sebagaimana pada poin atas, secara geografis wilayah indonesia timur terdiri dari pulau pulau, dan setiap kabupaten kota atau provinsi terpisah oleh laut (kondisi geografis provinsi maluku dan provinsi maluku utara), maka dari dan antar kabupaten kota atau ibukota provinsi harus ditempuh melalui jalur laut. sehingga untuk mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara maka harus ibukota provinsi mana terdapat pengadilan tata usaha negara, maka haruslah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: kondisi laut: kondisi laut disengat berpengaruh mengingat keadaan gelombang yang sangat tinggi sangat membahayakan bagi jalur transportasi laut provinsi maluku dan provinsi maluku utara. sehingga terkadang karena faktor cuaca keadaan laut (force majeure) mengakibatkan akses dari dan ibukota provinsi atau ibukota kabupaten kota tidak bisa ditempuh. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god biaya, faktor biaya juga menjadi alasan yang sangat penting. mengingat secara ekonomi berdasarkan pendapatan per kapita masyarakat maluku, maluku utara, dan papua berada pada level menengah bawah. sehingga dengan keterbatasan sarana peradilan berupa kantor pengadilan pengadilan tata usaha negara) yang secara fakta hanya terdapat ibukota provinsi, mengakibatkan tinggi pula biaya (cost rate) yang harus dikeluarkan untuk mengajukan atau mengupayakan saat proses hukum, bahwa kondisi atau keadaan sebagaimana yang uraikan atas, maka undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara sangatlah bertentangan dengan uud serta mencerminkan ketidakadilan dan diskriminatif bagi warga negara indonesia yang ingin mencari keadilan dalam sengketa tata usaha negara, karena berpotensi menghilangkan merugikan hak hak konstitusional setiap warga negara khususnya yang berada atau berdomisili indonesia bagian timur (salah satunya pemohon), bahwa sungguh upaya hukum, guna memperjuangkan kebenaran dan keadilan tidak boleh dibatasi oleh waktu. sehingga cita cita luhur negara republik indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan uud dapat tercapai. iv. provisi bahwa mengingat mahkamah konstitusi yangundang undang tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun atau dengan kata laindengan ini pemohon memohon kepada majelis hakim konstitusi kiranya dapat menerbitkan putusan sela yang menyatakan bahwa surat keputusan jaksa agung simerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god valentino kastanya, sh jaksa fungsional pada kejaksaan tinggi maluku utara belum kadaluarsa walaupun telah lewat (sembilan puluh hari) sepanjang pemohon masih mengajukan upaya upaya hukum lainnya. bahwa secara substansiterdapat kekeliruan atau kekhilafan yang signifikan sehingga berakibat surat keputusan tersebut mengandung cacat hukum, oleh karena perlu diuji melalui pengadilan tata usaha negara. (vide bukti bahwa kewenangan mahkamah konstitusi adalah menguji undang undang terhadap undang undang dasar sebagaimana dimaksud mk. sehingga dengan demikian walaupun baru terbentuk pada tahun akan tetapi mahkamah konstitusi tetap memiliki kewenangan menguji undang undang yang diberlakukan sebelum tahun sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi berlaku surut. bahwa demikian juga kewenangan menguji peraturan perundang undangan terhadap undang undang yang dimiliki oleh mahkamah agung. bahwa kewenangan kedua lembaga kekuasaan kehakiman yang berlaku surut tersebut dalam hal menguji suatu produk perundang undangan tersebut kiranya dapat juga diberikan kepada pengadilan tata usaha negara dalam hal menguji suatu produk surat keputusan pejabat badan tun sepanjang surat keputusan tersebut belum pernah diajukan gugatan pengujian pengadilan tata usaha negera. bahwa permohonan provisi ini penting diajukan oleh pemohon agar pemohon atau setidak tidaknya warga negara indonesia yang berdomisili indonesia bagian timur yang belum pernah mengajukan gugatan terhadap suatu surat keputusan pejabat badan tun bisa mendapatkan perlindungan dan pengakuan hukum atas hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur dalam uuduntuk berkenan memutus sebagai berikut: dalam provisi menerima permohonan provisi pemohon: menyatakan bahwabelum kadaluarsa atau telah lewat (sembilan puluh hari) sepanjang pemohon masih mengajukan upaya upaya hukum lainnya, menyatakan pengadilan tata usaha negara berwenang menguji permohonan sengketa tata usaha negara sepanjang belum pernah diajukan gugatan tata usaha negara, dalam pokok perkarauddan menganggap bahwa penghapusan materi muatan undang undang nomor tahun dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, maka mohon majelis hakim konstitusi dapat memberikan tafsiran konstitusional terhadap undang undang guo dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) diartikan bahwa merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god gugatan tata usaha negara tidak dibatasi oleh waktu dan hanya dapat ajukan (satu) kalukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi surat jaksa fungsional pada kejaksaan tinggi maluku utara, bukti fotokopi petikan putusan pengadilan negeri ternate nomor pid. tipikor pn tteudarat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go itelah ditetapkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil jaksa fungsional pada kejaksaan tinggi maluku utara berdasarkan surat keputusan jaksa agung nomor kep a ja tanggal januari (vide bukti pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya peradilan tun karena tenggang waktu (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara tidak adil bagi pemohon yang berada kawasan timur indonesia yang secara geografis terdiri dari pulau pulau yang dipisahkan oleh lautadilan tun bersifat tidak adildalam provisi menimbang bahwa terhadap permohonan provisi yang diajukan pemohon untuk menyatakan surat keputusan jaksa agung nomor kep merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id a ja tanggal januari belum dasawarsa sepanjang pemohon masih mengajukan upaya upaya hukum lainnya dan menyatakan pengadilan tata usaha negara masih berwenang mengadili gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh pemohon, menurut mahkamah permohonan provisi tersebut sudah berkaitan dengan pokok permohonan, oleh karena itu permohonan provisi guopokok permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas peradilan tun yang menyatakan, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara , terhadapngajukan pengujian konstitusionalitas peradilan tun terhadap dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa muatan peradilan tun ternyata kurang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god terhadap danmerdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id perlakuan yang sama hadapan hukum kepada pemohon dalam hal menguji surat keputusan yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu dan ruang (dasawarsa), sehingga kebenaran dan keadilan yang hakiki bagi seluruh warga negara indonesia tidak dapat terwujud: bahwa muatan peradilan tun untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagai warga negara indonesia, bahwa muatan peradilan tun mencerminkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi warga negara indonesia yang berada dan berdomisili wilayah timur indonesia karena tidak seluruh provinsi maupun kabupaten kota hasil pemekaran wilayah indonesia timur tersedia pengadilan tun sehingga untuk mengajukan sengketa tata usaha negara harus provinsi induk, terlebih lagi dalam kasus pemohon, tergugat berada wilayah hukum ibukota dki jakarta) sehingga gugatan harus diajukan jakarta, sedangkan pemohon sedang menjalani masa hukuman pidana penjara selama (satu) tahun halmahera barat sehingga hak pemohon untuk mengajukan sengketa tata usaha negara yang hanya (sembilan puluh) hari menjadi habis. selain itu, kondisi geografis seperti akses transportasi, kondisi alam yang labil dan jarak yang jauh memberikan beban biaya dan waktu dalam mengajukan gugatan pengadilan tun bagi warga negara indonesia yang berada dan berdomisili wilayah timur indonesia,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godpemohon memohon pengujian konstitusionalitas peradilan tun terhadap dan uud yang inti permasalahannya adalah soal tenggang waktu pengajuan gugatan atas keputusan tata usaha negara. bahwa peradilan tun telah dimohonkan pengujian dan telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal maret dengan amar putusan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)atau dasar konstitusionali3. bahwa dasar pengujian yang digunakan permohonan nomor puu adalah uud sedangkan dalam permohonan guo menggunakv bahwa meskipun dalam putusan nomor puu v bertanggal maret mahkamah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, akan. tetapi mahkamah menilai peradilan tun telah memberikan kepastian hukum. mahkamah dalam putusan guo mempertimbangkan, antara lain, merdeka bari jakarta tel fox ema elretarsl@maka konsul gai . lebih lanjut dalam pertimbangan putusan guo ditegaskan sebagai berikut. .bahwa pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu bertanggal maret sepanjang mengenai peradilan tun yang telah diuji dengan dasar pengujian yang sama, yakni uud mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo. dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan peradilan tun tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha negara yang telah memiliki kepastian hukum karena dibatasi waktu, tidak beralasan menurut hukum, bahwa mengenaimahkamah dengan berlakunya peradilan tun, pemohon tidak dibatasi atau dihilangkan hak aslinya. meski pemohon saat itu sedang menjalani masa hukuman (satu) tahun wilayah indonesia bagian timur namun tidak dilarang mengajukan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara terhadap surat keputusan yang pemberhentiannya secara tidak dengan hormat sebagai jaksa fungsional pada kejaksaan tinggi maluku utaramerdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai godtidak ada perbedaan antara mereka yang berada dan berdomisili wilayah indonesia timur dengan warga negara indonesia lainnya wilayah mana pun berada dan berdomisili. perbedaan faktor geografis, ekonomi, serta sarana dan prasarana bagi warga negara indonesia yang berada dan berdomisili bagian timur sebagaimana dikalikan pemohon, menurut mahkamah tidak dapat dijadikan dasar atau alasan pembesar adanya perlakuan khusus ataupun berbeda dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan waktu yang cukup, memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (access justice). justru sebaliknya, menurut mahkamah, guo akan menimbulkan diskriminasi apabila diperlakukan berbeda terhadap warga negara indonesia yang berada dan berdomisili bagian timur karena memperlakukan berbeda terhadap sesama warga negara indonesia. samping itu, prosedur pengajuan gugatan tidak harus dilakukan sendiri oleh pemohon, namun dapat diwakilkan dengan memberi kuasa kepada orang lainrovisi pemohon tidak beralasan menurut hukum,menolak permohonan provisi pemohon. dalam pokok permohonan:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pengganti,ttd. santobahwa pemohon pada saat mengajukan permohonan ini, sebelumnya pemohon telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan(bukti bahwa diterbitkan dikeluarkannya surat keputusan jaksa agung sebagaimana tersebut atas terhadap diri pemohon, karena pemohon telah melanggar ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun tentang pemberhentian pegawai negeri sipil juncto hurufhwa pemohon pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama (satu) tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri ternate karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima suap sesuai putusan pengadilan negeri ternate nomor pid. tipikor pn. tte. (bukti bahwa terhadap surat keputusan jaksa agung sebagaimana tersebut, pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan maupun banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf angkaahwa mengingat pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif terhadap surat keputusan jaksa agung tersebut, maka satu satunya upaya hukum yang dapat dipakai untuk menguji keabsahan dari surat keputusan jaksa agung tersebut adalah melalui pengajuan permohonan gugatan pengadilan tata usaha negara. merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bahwa pemohon pada waktu menerima diberitahukan surat keputusan jaksa agung sebagaimana tersebut, pemohon sedang menjalani hukuman pidana penjara selama (satu) tahun lembaga pemasyarakatan klas ilb jailolo kabupaten halmahera barat (vide bukti sehingga tenggang waktu untuk mengajukan permohonan gugatan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara telah habis tidak dapat terpenuhi. selain itu pula bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang ptun, yang menyatakan . sehingga dengan demikian, maka pemohon harus mengajukan gugatan guo pengadilan tata usaha negara jakarta sebagaimana tempat kedudukan tergugat dalam hal ini jaksa agung sebagai tergugat. yang tentunya bagi pemohon akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam melaksanakan proses upaya hukum tersebut, mengingat sebelum jakarta, pemohon harus terlebih dahulu ternate. sedangkan jarak dari jailolo kabupaten halmahera barat kota ternate harus ditempuh melalui jalur laut sehingga haruslah juga dipertimbangkan kondisi lautan pada saat itu. oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal hal tersebut, maka waktu sembilan puluh hari sebagaimana diisyaratkan nomor tahun tentang ptun, tidaklah adil bagi kami warga negara indonesia yang tinggal kawasan timur indonesia khususnya provinsi maluku dan maluku utara yang secara geografis terdiri dari pulau pulau yang dipisahkan oleh laut. bahwa surat keputusan jaksa agung sebagaimana tersebut, setelah ditelaah dan dicermati oleh pemohon, banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan yang sangat mendasar karena secara substansi ada hal hal pokok bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan undang antara lain: kesalahan penerapan dalam dictum memutuskan , merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam dictum memutuskan mengadung hukum yang berlaku surut, tanpa ada dasar hukumnya. samping itu juga dalam keputusan jaksa agung tersebut, terdapat kesalahan kesalahan prosedural yang harus diuji melalui instrumen peradilan tata usaha negara (vide bukti bahwa penerapan undang undang nomor tahun tentang ptun, tidak saja merugikan hak konstitusional pemohon, akan tetapi juga secara tidak langsung telah merugikan hak konstitusional dari istri dan anak anak pemohon, karena mengingat pemohon adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak anak. samping itu juga bahwa, penerapan undang undang guo secara umum telah merugikan warga negara indonesia yang berada atau berdomisili wilayah indonesia bagian timur yang mendambakan adanya perlindungan negara terhadap hak hak asasi sebagai warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dan uudsyarat pertama adalah: kualifikasi pemohon sebagai warga negara indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana telah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ditegaskan dalam undang undang mahkamah konstitusi. syarat kedua adalah: dengan berlakunya suatu undang undang hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan. syarat ketiga adalah: kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. syarat keempat adalah: kerugian tersebut timbul akibat berlakunya undang undang yang dimohon untuk diuji. syarat kelima adalah:peradilan tata usaha negara. akhirnya, apabila. permohonan pengujian terhadap ketentuan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negaraermohonan pengujian yang diajukan oleh pemohon adalah uji materi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara terhadap dan undang undang dasar adapun bunyi undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara adalah: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godenjadi alasan alasan permohonan mengajukan permohonanadalah sebagai berikut: pemoho:asasi manusia sebagaimana dimaksud antara lain dalam merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id norma konstitusi atas mencerminkan prinsip prinsip hak asasi yang berlaku bagi seluruh warga negara indonesia secara universal: bahwa setelah dikaji dengan saksama materi muatan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara ternyata kurpemohon maupun warga negara indonesia yang berdomisili indonesia bagian timur. dimana materi muatan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, yang secara limitation telah memberikan batasan waktu (sembilan puluh hari) untuk mengajukan gugatan ptun terhadap suatu surat keputusan badan pejabat tun, dirasa tidak kurang adil karena materi muatan undang undang guo dapat terkendala dengan faktor faktor yang meliputi: faktor geografis, faktor ekonomis, dan faktor sarana dan prasarana bagi kami warga negara indonesia yang ada bagian timur. bahwa sifat dari suatu surat keputusan badan pejabat tun yang bersifat individu, final dan mengikat, secara hukum menurut sifatnya telah memberikan kepastian hukum, karena ketika suatu surat keputusan badan pejabat tun tersebut ditetapkan maka surat keputusan badan pejabat tun tersebut telah final dan mengikat person atau individu yang dimaksud atau dengan kata lain surat keputusan tersebut harus dijalankan oleh individu person yang dimaksud, sehingga berdampak individu person telah kehilangan hak dan kewajiban seperti contoh yang dialami oleh pemohon. bahwa yang dimaksud oleh pemohon dalam permohonan ini bukanlah terletak pada suatu surat keputusan, karena menurut sifat telah jelas surat keputusan tersebut telah memiliki kepastian hukum. akan tetapi yang dimaksud oleh pemohon adalahal menguji suatu surat keputusan yang telah memiliki kepastian hukum mengikat tidak boleh dibatasi oleh waktu dan ruang (kadaluarsa), sehingga kebenaran dan keadilan yang hakiki bagi seluruh warga negara indonesia dapat terwujud. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pemohonmateri muatan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara,, untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus dalam mencapai persamaan dan keadilan sebagai sesama warga negara indonesia. karena mengingat tempat domisili pemohon dan atau warga negara indonesia bagian timur terdiri dari pulau pulau yang dipisahkan oleh lautan, bahwa secara geografis wilayah indonesia timur terdiri dari pulau pulau dan untuk menghubungkan pulau pulau tersebut hanya dapat dilakukan melalui jalur perhubungan laut. dan seandainya pun dapat dilakukan melalui perhubungan udara, akan tetapi ketersediaan pesawat sebagai moda transportasi udara sangatlah terbatas, karena sebagian besar lapangan terbang (bandara) indonesia timur merupakan lapangan terbang (bandara) perintis yang hanya bisa melayani pendaratan pesawat yang berukuran kecil pesawat jenis massa) dan jadwal penerbangannya pun tidak menentu, bahwa sejak diberlakukan undang undang otonomisasi daerah pada tahun maka secara serentak seluruh wilayah wilayah dalam negara kesatuan republik indonesia terjadi pemekaran wilayah secara otonom. sehingga terbentuklah provinsi provinsi dan kabupaten kabupaten baru, bahwa dengan terjadinya pemekaran wilayah wilayah tersebut, seharusnya juga harus diikuti dengan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga peradilan (pengadilan) pada wilayah wilayah baru tersebut, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat dalam mencari keadilan: bahwa daerah daerah hasil pemekaran wilayah indonesia timur belum secara merata tersedia atau dibangun sarana dan prasarana berupa pengadilan, baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan tata usaha negara. sehingga untuk menyelesaikan masalah masalah merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go supriyanto alamat kampung dukuh rt. rw. sukamara selatan, ciledug tangerangnomor tahun tentang pajak penghasilan yaitu huruf bertentangan dengan uud kedudukan hukum legal standing) pemohon dalam perkara guo bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia. nik yang mana kartu tanda penduduk (ktp) dikeluarkan oleh kecamatan ciledug, kota tangerang, provinsi banten. dimiliki dan diakuinya ktp maka kedudukan hukum legal standing terpenuhi untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud kepada sebagaimana diatur dalam huruf mkurang kurangnya1bukti fotokopi transkrip rekaman pembicaraan kring pajak jumat, april bukti fotokopi artikel portal, juli ketentuan terbaru pajak penghasilan atas umkm: sederhana tapi tidak adil, bukti fotokopi transkrip rekaman pembicaraan kring pajak jumat, januari bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama supriyanto: bukti p slip gaji bulan juli atas nama supriyanto, bukti fotokopi kartu keluarga nomor atas nama kepala keluarga supriyanto, bukti bon belanja modal daftar hpp: bukti fotokopi pernyataan ketua mahkamah konstitusi hamdan zelda tak gentar hadapi mahfud mk, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden dalam sidang tanggal oktober memberikan keterangan lisan dhal hal sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa pemohon selaku warga negara indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta yang pada intinya menyatakan bahwa pemohon secara konstitusional telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena ketentuan huruf undang undang dianggapmemberikan kebebasan tanpa batas serta perlindungan atas ketidakmampuan pemohon akibat kerugian usahanya dalam melaksanakan perhitungan pajak penghasilan dengan benar dan adil, sebagaimana amanat dalamhuruf undang undanghanya mengatur tentang pendelegasian wewenang kepada peraturan yang lebih rendah untuk mengatur penghasilan tertentu lainnya. sehingga tidak tepat pemohon untuk mengajukan ini sebagai dasar pertunangannya dengan uud bahwa terhadap keberatan pemohon yang berulangkali mempermasalahkan penetaplam peraturan pemerintah nomor tahun pemerintah berpendapat hal tersebut tidak menjelaskan secara terang mana letak pertentangan huruf undang undang dengan batu ujian tetapi lebih kepada pertentangan kerugian pribadi pemohon dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor tahuuud juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan '."nurut pemerintah hal ini bukanlah isu konstitusionalitas pemberlakuan norma dalam undang undang, sehingga mahkamah konstitusi tidak berwenang untuk mengujinya. hal hal yang menurut pemohon dirugikan dengan berlakunya peraturan pemerintah tersebut, makdemikian dilakukan pengujiannya mahkamah agung. dengan demikian terhadap uraian pemohon yang mendalilkan ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan dalam uud adalah tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya apabilii puu v ilrkenankanlah pemerintah menerangkan undang undang secara filosofis sebagaimana yang diuraikan bawah ini.ngunan nasional. dengan pesatnya perkembangan sosial!undang undang dimaksud berpegang pada. undang undang.mematuhinya.pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan benefit approach": terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan guo yang diatur dalam undang undang ini, mahkamah konstitusi sudah pernah memeriksa, mengadili dan memutuskan pada putusan nomor puu v," bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujiannya dalam perkara ini memiliki substansi yang sama dengan salah satu yang dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi tersebut atas yaitu undang undang ph, bahwa pemerintah berpendapat,undang undang kepada peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan uud karena uud telahb.e. peraturan presiden: peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota bahwa sebagaimana diketahui, dalam hierarki peraturan perundang undangan indonesia,dapat dilakukan dengan tiga alternatif syarat, yaitu:,cc.bahwauatu peraturan yang mengikat umum jika oleh undang undang sebagai "primary legislation" memang diperintahkan atau diberi kewenangan untuk itu. bahwakementerian untuk membuat suatu peraturan atau norma umum adalah suatu prakti:", substansi norma hukum yang lebih rendah. bahwa berdasarkan uraian atas, oleh karena ketentuan undang undang telah memuat secara tegas bentuk peraturan perundang undangan yang didelegasikan beserta muatan materi yang akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan undang undang telah memenuhi syarat pendelegasian dan terhadap dalil pemohon yang menganggap hak konstitusionalnya terabaika: terhadap dalil pemohon yang menganggap ketentuan huruf undang undang pada frasa "penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah" yang selengkapnya berbunyi" bersifat multitafsir, tidak menjamin hak konstitusional pemohon atas pengakuan jaminanmenurut pemerintah tidak berdasar sama sekali karena huruf undang undang bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah guna mengantisipasi transaksi bisnis yang terus berkembang, sehingga pengaturannya dapat bersifat fleksibel dan dinamis, agar dapat mengikuti perkembangan yang ada, namun demikian, sifat fleksibel dan dinamis yang diberikan kepada pemerintah bukan tanpa batas, karena untuk memberikan jamlindungan dan kepastian.hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum, pemerintah dalam mengatur pengenaan pajak atas penghasilan tertentu lainnya harus mempertimbangkan hal hal antara lain sebagai berikutperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. dengan demikian ketentuan huruf undang undang telahsehingga tidak bertentangan dengan uud terkait dengan dalil pemohon bahwa huruf undang undang tidak menjamin hak konstitusional pemohon untuk mengembangk berdasarkan uud karena dianggap telah menghalangi pemohon menghitung sendiri pajaknya dengan benar sebagaimana pemahaman dan pengetahuan pemohon, pemerintah berpendapat bahwa salah satu pertimbangan dalam pengaturan undang undang adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman wajib pajak dalam menghitung pajaknya sendiri (self assessment), sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan demikian berdasarkan uraian atas, pengaturan ketentuan undang undang telah menjamin pengembang, sehinggapemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud sebagai berikut: hak mengembangkan diri, mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, serta mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan atas ketidakmampuan atas kerugian usaha. berdasarkan uud yang berbunyifakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negaranomor tahunserta perlindungan atas ketidakmampuan akibat kerugian usaha dalam rangka melaksanakan perhitungan pajak penghasilan dengan benar, adil dan berkeadilan, sebagaimana amanah uud yang disusun dan atau diatur didalam nomor tahun hal ini dapat dijabarpermohonannya mendalilkan bahwa huruf undang undang tidak menjamin pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan negara atas ketidakmampuan berdasarkan uud terkait dengan dalil pemohon atas, pemerintah berpendapat bahwa fungsi utama pajak adalah menghimpun dana dari rakyat untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. dana yang diambil dari rakyat akan dikembalikan kepada rakyat melalui pengeluaran pemerintah yang diantaranya untuk membantu rakyat agarterentas dari kemiskinan. dengan demikian sangatlah jelas bahwa pajak yang dibayarkan rakyat digunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dan pengaturan ketentuan undang undang telah menjamin perlindungan dan pemeliharaan negara atas ketidakmampuan sehinggaada persidangan tanggal oktober dewan perwakilan rakyat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyampaikan keterangan baik lisan maupun tertulis, menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang diterima kepaniteraan mahkamahdibuktikan dengan kartu tanda penduduk nomor (vide bukti yang bekerja sebagai karyawan swasta dan membuka usaha isi ulang pulsa yang dijalankan oleh istri pemohon, menurut pemohon dengan telah ditetapkannyasebagai pelaksanaan dari undang undang berpotensi dan atau bersifat multitafsir dan telah nyata nyata mengaktualkan pengurangan hak konstitusional pemohon: menurut pemohon dalam undang undang cast huruf tidak ada penjelasan, tolak ukur, serta maksud dari penghasilan tertentu lainnya. apabila tolak umurnya adalah jumlah penghasilan yang didapat tanpa melihat cara memperoleh penghasilan tersebut makbenturan antara aturan yang satu dengan aturan lainnya. sebagai contoh bahwa untuk mendapatkan kejelasan mengenai maksud penghasilan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam huruf undang undang ph, pemohon telah menelpon dua kali kepada petugas pajak yang berbeda (kring pajak), namun kedua petugas pajak tersebut memberikan penjelasan yang berbeda beda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa petugas pertama memberikan penjelasan apabila usaha pemohon isi ulang pulsa rugi maka pemohon masih harus menanggung beban pajak sedangkan petugas kedua memberikan penjelasan bahwa apabila wajib pajak badan yang menyelenggarakan pembukuan pemohon) rugi maka nihil (dibebaskan dari pajak), berdasarkan hal tersebut, menurut huruf undang undang telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan uudhuruf undang undang yang menyatakan, penghasilan bawah ini dapat dikenai pajak. dst, penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah . menurut pemohon dalam undang undang guo dianggap bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: dalam undang undang guo telah mengkreditkan pemohomenyulitkan dan menyusahkan pemohon untuk mengembangkan diri melalui isi!) kebutuhan dasarnya karena tidak adanya kepastian dan tidak adanya perlindungan negara, dalam undang undang guo telah memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemerintah karena tidak adanya penjelasan tentang batasan serta pengertian penghasilan lainnya sehingga memberikan ketidakpastian dan memberikan kesempatan yang tidak sama hadapan hukum kepada pemohon, dalam undang undang guo yang memberikan amanah kepada pemerintah untuk membentuk peraturan pemerintah telah menghilangkan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan pemerintah nomor tahun sebagai amanah dari undang undang telah bersifat multitafsir dan menimbulkan hasil yang berbeda atas hal yang sama yakni perlakuan perpajakan bagi warga negara yang mengalami kerugian usaha, khususnya terhadap pemohon: ataupun ahli: i3. menimbang bahwa dpr pada persidangan tanggal oktober tidak hadir dalam persidangan serta tidak pula menyampaikan keterangan tertulis kepada mahkamah, i3. menimbang bahwa presiden dalam persidangan tanggal oktober telah menyampaikan keterangan lisan dkto: pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan "benefit approach" atau pendekatan manfaat. pendekatan ini., yang dimohonkan pengujian oleh pemohon memiliki substansi yang sama dengan permohonan yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal maret sehingga putusan mahkamah konstitusi guo dapat dijadikan pertimbangan dalam permohonan pemohon guo: pendelegasian wewenang oleh undang undang kepada pemerintah yakni presiden, menteri menteri untuk membentuk ketentuan merupakan suatu praktek sebagai pelaksanaan undang undang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hie. selain itu, pendelegasian kewenangan pengaturan tersebut telah memenuhi syarat alternatif, yakniii)iii)emohon, keterangan pemohon, bukti yang diajukan pemohon, dan keterangan presiden, menurut mahkamah norma huruf undang undang yang dimohonkan pengujian oleh pemohon pernah dimohonkan pengujian dalam perkara nomor puu vii dengan dasar pengujian yang sama, yaitu uud terhadap permohonan pengujian tersebut, mahkamah pada tanggal maret telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan antara lai,berdasarkan pertimbangan dalam putusan nomor puu vii bertanggal maret menurut mahkamah permohonan pemohon dengan dasar pengujian uud adalah sama dengan permohonan pemohon dalam perkara guo sehingga permohonan pemohon bis idem, i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon dengan dasar pengujian dan uud menurut mahkamah guo tidak relevan untuk dijadikan dasar pengujian huruf undang undang sebab huruf undang undang mengatur mengenai pendelegasian wewenang pengaturan tentang jenis pajak penghasilan lainnya dari undang undang kepada peraturan pemerintah, sedangkan uud mengatur mengenai hademi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta uud mengatur fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. dengan demikian permohonan pemohon dengan dasar pengujian dan uudmeskipun pemohon dalam permohonan guo juga mengajukan dasar pengujian yang berbeda dengan permohonan nomor puu viahkamah menilai yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohosanto, anwar usman, ahmad fadli semadi, muhammad alim, dan materialis akbaradalah seorang karyawan swasta, dengan penghasilan tidak lebih dari rp. (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa abdi lebih dari tahun, terhitung sejak desember (bukti pemohon sementara tinggal menumpang dengan orang tua dari istri pemohon dengan alamat jalan rian rt. rw. nomor pertukangan utara, pesanggrahan, jakarta selatan dengan penghuni yang menjadi pertanggungan pemohon yaitu: ayah mertua bernama ramadi berusia tahun, ibu mertua bernama soleh berusia tahun, istri bernama rohani berusia tahun ibu rumah tangga), anak bernama hadiah rana ibadah tahun kondisi berkebutuhan khusus (ada penghambatan pengembangan otak) (bukti kondisi ini mendorong pemohon untuk berjuang memenuhi kebutuhan hidup yang terus menerus meningkat dari tahun ketahun yaitu dengan membuka usaha isi ulang pulsa kecil kecilan rumah tinggal saat ini. yang mana usaha tersebut jalankan oleh istri pemohon selama bulan terakhir ini yang modalnya tidak lebih dari rp. (tiga ratus ribu rupiah) (bukti awalnya pemohon tidak berkeinginan membuka usaha terlebih sejak ditetapkannya nomor tahun tanggal juli (bukti adalah buah penafsiran dari huruf nomor tahun merupakan akar rumput dari tersebut, yang menghilangkan hak pemohon untuk memperhitungkan modal dan biaya usaha serta tidak diakuinya kerugian. hal ini sarat akan muatan diskriminasi, penindasan, serta mengkreditkan pemohon untuk mengembangkan diri. bahwa terbukti ditetapkannya nomor tahun yang terbit dan berlaku berdasarkan atas adanya ketentuan huruf nomor tahun berbunyi: penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto, pajaknya bersifat final, dan pemahaman ini hanya diperuntukan oleh usaha kecil dan tidak berlaku bagi usaha besar, jauh dari rasa keadilan sejalan dengan artikel yang ditulis oleh bpk. custom tambunan, ak., si., int. tax tertanggal juli dalam situs dengan judul ketentuan terbaruwar usman, wahiduddin adams, maria farida indrawi, muhammad alim, materialis akbaruhammad alim ttd. ttd. materialis akbar suhartono ttd.hasilan atas umkm sederhana tapi tidak adil (bukti yang menjelaskan sangat detail dan spesifik. namun dalam hal sumber ketidakadilan ini bisa terjadi pemohon berpendapat bahwa akar rambutnya adalah huruf nomor tahun yang sangat berpotensi dan atau bersifat multi tafsir dan telah nyata nyata mengaktualkan pengurangan hak konstitusional pemohon asas res ipa lguitar). hal ini telah terbukti atas: tidak ada penjelasan, tolak ukur, serta maksud dari penghasilan tertentu lainnya yang tertuang dalam nomor tahun tentang pajak penghasilan bila tolak umurnya adalah jumlah penghasilan yang didapat tanpa melihat cara memperoleh penghasilan, maka akan berbenturan antara aturan yang satu dengan aturan yang lainnya. sebagaimana percakapan via telepon nomor (kring pajak) antara pemohon dengan taufik (petugas kring pajak) bertindak sebagai aparatur negara yang ahli bidang perpajakan pada tanggal april (bukti bahwa penghasilan bersifat final atau tidak final tidak dapat diukur dari besaran penghasilan yang diperoleh tetapi dari peran serta pemohon dalam memperoleh penghasilan tersebut, bersifat pasif atau tidak pasif. pengenyampingan hal ini akan menghilangkan amanah uud khususnya bila yang dimaksud adalah efisiensi, tanpa memperhatikan unsur keadilan, maka yang timbul adalah diskriminasi dan penindasan yang akan dialami pemohon. karena apabila usaha yang diderita pemohon nyata nyata rugi, maka pemohon masih harus menanggung beban pajak. berbeda hasil dengan percakapan via telepon nomor (kring pajak) antara pemohon dengan arif (petugas kring pajak) bertindak sebagai aparatur negara yang ahli bidang perpajakan pada tanggal januari (bukti bahwa wajib pajak op badan yang menyelenggarakan pembukuan diketahui nyata nyata rugi makanyampingan hal ini akan menghilangkan amanah uud khususnya dan bila maksud dan tujuannya adalah kemudahan cara menghitung pajak yang berbahan insentif beban, tanpa melihat kekuatan membayar pajak itu sendiri, hal ini adalah kemudahan semu, ketidakmampuan pemerintah mengelola pajak yang berpedoman kemudahan yang diberikan kepada pemohon tanpa ada unsur pemahaman dan pembelajaran perhitungan pajak dalamnya. ini sangat mengkreditkan pengetahuan dan kemampuan pemohon menghitung pajak. hal ini akan menghilangkan amanah uud khususnya bahwa hak konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya huruf nomor tahun kerugian tersebut bersifat pasti dan spesifik yang berdasarkan penalaran yang wajar, serta mempunyai hubungan kausal dengan berlakunya hurufhuruf nomor tahun.huruf nomor tahun huruf nomor tahun dengan 28d uud yang menjaminomor tahun) penghasilan tertentu lainnya, memperhatikan prinsip: kemanusiadidasarkan pada alasan sebagaimana diuraikan berikut: bahwa ketentuan huruf nomor tahun yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada pemerintah tanpa ada penjelasan tentang batasan, serta pengertian penghasilan lainnya yang dimaksud. ini sangat berpotensi dan pasti akan terjadi. membuat ketidakpastian hukum kepada pemohon dengan tidak memberi kesempatan untuk diberlakukan sama hadapan hukum terlebih bila pemohon mengalami kerugian. membuat ini dapat menjadi produk pesanan bagi pihak pihak yang berkepentingan dalamnya. terbukti atas terbitnya nomor tahun yaitu: penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya usaha (hal ini berlaku untuk usaha terompet besar diatas rp. m ) penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto tiap bulan (hal ini berlaku untuk usaha terompet kecil dibawah rp. m ): bagaimana bisa suatu aturan mengatur hal yang sama tetapi mendapatkan hasil yang berbeda. tidak ada jaminan hukum bagi pemohon untuk memperhitungkan modal dan biaya mendapatkan, menagih dan memelihara usaha terlebih apabila dikemudian waktu mengalami kerugian. dalam hal ini pemohon dipaksa dan terikat untuk tetap membayar pajak sepanjang ada penjualan walaupun rp. (satu rupiah) hal ini pasti membuat kapok dan dapat memunculkan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap pemerintah. ini bukan karena pemikiran namun dari realita yang dialami pemohon atas produk hukum yang dihasilkan, huruf nomor tahun dengan 28c uud yang menjamin hak konstitusional pemohonsarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. bahwa huruf nomor tahun dalam usahanya mengembangkan diri dengan menambah sektor pendapatan keluarga dengan cara berjualan pulsa elektrik, dalam hal menghitung pajak dengan benar adil dan berkeadilan sebagaimana pemahaman dan pengetahuan pemohon selama ini. mengkreditkan pemohon dengasulit dan susahnya mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya karena ketidakpastian hukum dan perlindungan negara. huruf nomor tahun dengan uud yang menjamin hak konstitusional pemohon mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan negara atas ketidakmampuan bahwa huruf nomor tahun 2008mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan atas ketidakmampuan. hal tersebut didasarkan pada alasan alasan sebagaimana diuraikan berikut: mandat huruf nomor tahun yang diamanahkan kepada pemerintah dapat menjadi blunder bagi aturan aturan lainnya yang mengatur hal yang sama. dan menghilangkan kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya pemohon) terhadap ketidakmampuan yang diderita atas kerugian usaha. terbukti dari terbitnya nomor tahun mana penafsiran pemerintah atas huruf nomor tahun 2008yang menurut pemohon bersifat multitafsir dapathasil yang berbeda atas hal yang sama yaitu perlakuan perpajakan bagi warga negara yang mengalami kerugian usaha antara omset rp. s.d rp. dan omset rp. s.d tak terbatas, hal ini dapat dijabarkan sebagaimana berikut: warga negara terompet usaha rp. s.d tak terbatas nyata nyata mengalami kerugian maka pajak penghasilan yang harus setor adalah (nol) nihil. warga negara terompet usaha rp. s.d rp. nyata nyata mengalami kerugian maka pajak penghasilan yang harus setor adalah penjualan bruto tiap bulannya kali tarif pajak. hal ini juga sangat menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi pemohon karena tidak ada kepastian hukum dan perlindungan atas ketidakmampuan. tidak ada kepastian hukum dan pemeliharaan negara kepada warga negara yang tidak mampu karena mengalami kerugian usaha, membuat pemohon enggan untuk mengembangkan usaha karena pemohon berpendapat semakin besar usaha maka semakin besar risiko yang ditanggung. bahwa perlu diingat kembali pertimbangan yang tercantum dalam pembukaan nomor tahun huruf yaitu mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. dicantumkannya huruf nomor tahun yang bersifat multitafsir atau berpotensi salah tafsir menurut pemohon dapat menghilangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan sikap netral, ini sangat bertentangan dengan semangat nomor tahun itu sendiri. mutia farida hatta season: maka dari itu, kebijakan yang bersifat multitafsir atau dapat memunculkan kekeliruan tafsir yang membuka peluang kepada pemerintah memungut pajak dari wajib pajak yang usahanya rugi bangkrutahwa pembangunan ekonomi adalahangun adalah rakyat. suatu aturan sistem ekonomisekadar mengintervensi, tetapi menata, untuk mewujudkan perekonomian nasional berasas efisiensi berkeadilan dan berkelanjutan sehingga terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia masih dicantumkannya huruf nomor tahun tidak ada lagi dan jaminan mengembangkan diri dari pengetahuan yang dimiliki, kepastian hukum, perlindungan atas ketidakmampuan, karena tidak dijelaskan tolak ukur dari penghasilan tertentu lainnya yang dimaksud. penafsiran huruf nomor tahun dengan tolak ukur kemudahan efisiensi yang diberikan nomor tahun dengan melakukan potong kompas atau mem by pass perhitungan modal dan biaya usaha dalam menentukan penghasilan kena pajak yang diperuntukan kepada usaha kecil dibawah rp. membuat tidak stabil usaha kecil yang baru memulai apa lagi yang rugi. maka tidak dibebaskan dari pajak dan mengkompensasi atas kerugian usaha adalah sangat merugikan dan merampas hak konstitusional pemohon.pemohon sangat berkeyakinan bahwa majelis hakim dapat memutuskan secara adil tanpa melihat bahwa pengujian materil yang pemohon ajukan tidak melihat bahwa pemohon seorang diri (bukti tetapi jelas bahwa yang diajukan, sangat berpotensi mengurangi hak konstitusional pemohon dan bersifat multitafsirajak penghasilan atas penghasilan tertentu laii1. nama fahri alamudie, tempat, tanggal lahir surabaya, mei pekerjaan karyawan, alamat kampung kramat, rt rw kelurahan militan, kecamatan kramat jati, jakarta timur:an registrasi pada tanggal maretbahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam pemberian hak baru peningkatan hak) tidak dapat dibenarkan karena pemberian hak baru bukanlah suatu peristiwa hukum seperti yang diatur dalam undang undang nomor tahun (perubahan undang undang nomor tahun yang berbunyipribadi atau badan , bahwa penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sudah diatur huruf undang undang nomor tahun bahwa pemberian hak baru kepada pemilik lahan tanah dan bangunan adalah kewajiban pemerintah karena pemerintah memperoleh pendapatan setiap tahun dari pajak tanah lahan tersebut berupa pajak bumi dan bangunan pbb): bahwa penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam pemberian hak baru oleh pemerintah bertentangan dengan bab xiv undang undang dasar. kedudukan pemohon pemohon adalah warga negara indonesia dalam hal ini juga mewakili masyarakat indonesia mana hak hak konstitusionalnya dijamin dalam uud yang merasa dirugikan dengan adanya huruf undang undang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam pemberian hak baru oleh negara: dalam pokok perkara menerima permohonan pemohon agar mahkamah konstitusi melakukan pembatalan membatalkan huruf undang undang nomor tahun tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam pemberian hak baru: memerintahkan pemuatan keputusan tersebut atas dalam lembaran berita negara, demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat indonesia: i2. menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dalilperolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam meliputi:. pemberian hak baru karena: kelanjutan pelepasan hak: luar pelepasan hak" terhadapi3.5jmahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu angka juncto undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah: i3. menimbang bahwa angk sudah berlaku lebih dari satu tahun sehingga yang dimohonkan pengujian sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya ikat sejak januari sehingga objek permohonan pemohon tidak berlaku dan tidak mempunyai daya ikat lagi, i3. menimbang bahwa oleh karena objek permohonan pemohon yaitu tidak berlaku dan tidak mempunyai daya ikat lagi sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf maka objek permohonan pemohon tidak lagi menjadi objek pengujian undang undang yang menjadidan tanpa dihadiri pemohon. ketua, ttd. moh. mahfudluthfi widodo eddyono

np, pyuri ardisoma bin undian,: tempat tanggal lahir subang, oktober agama islam: pekerjaan tani, kewarganegaraan indonesia, alamat dusun karang malang rt. desa bobot kecamatan legonkulon kabupaten subang propinsi jawa barat, selanjutnya disebut sebagai . ie. ekitab undang unddengan nomor puu viii yang kemudian diperbaiki pada tanggal aprildasarkan uraian pada hal hal tersebut diatas, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materiil terhadap penjelasan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, terhadap danyang dijamin oleh dan uud telah dilanggar dengan berlakunya dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berdasarkan putusan pengadilan negeri subang nomor pid pn. sbg, bertanggal mei pemohon dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan putusan pengadilan negeri subang tersebut pemohon telah mengajukan banding pengadilan tinggi bandung yang putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri subang, kemudian setelah adanya putusan pengadilan tinggi bandung, pemohon mengajukan kasasi mahkamah agung, bahwa menurut pemoho, telah merugikan hak konstitusional pemohon karena berdasarkan guo, harus ada eksekusi terhadap pemohon, sedangkan pemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi, dan jika kasasi pemohon dikabulkan namun pemohon sudah menjalani hukuman, hal tersebut hanya merehabilitasi hak hak dan martabatnya pemohon saja sedangkan penderitaan lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan lagi,hukum sebagai berikut: i3. bahwa benar pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalamhak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentua: i3 bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) karena posisi hukum yang dipersoalkan dalam permohonan sudah jelas. hal tersebut sesuaisehingga mahkamah langsung memutus permohonan guo, bahwa permasalahan hukumnya adalah apakah hak konstitusional pemohon yang dijamin dalam dan uud dirugikan oleh berlakunya terhadap hal tersebut, menurut mahkamah, tersebut mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap meskipun terhadap putusan tersebut terdapat upaya hukum peninjauan kembali, dengan kata lain bahwaeninjauan kembalipemohon sedang melakukan upaya hukum kasasi atas putusan pengadilan tinggi bandung, bahwa peninjauan kembaliunyaioleh karena itu, apabila ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud justru akan menimbulkan pun terdapat permasalahan, hal tersebut bukan masalah konstitusionalitas norma, tetapi masalah implementasi suatu norma: i3. menimbang bahwa mesklasail semadi dan hartono dan dewan permusyawarathmad fadli semadi ttd. hamdan zelda panitera pengganti ttd. ina zuchriyah tandondang undang hukum acara pidana nomor tahun hal ini dapat dilihat dengan adanya peristiwa hukum bawah ini: bahwa pemohon telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan penetapan penahanan: penyidik pada kejaksaan negeri subang tanggal juni nomor print fd. sejak tanggal juni s.d. tanggal juli diperpanjang oleh penuntut umum tanggal juli nomor print fd. sejak tanggal juli s d tanggal agustus perpanjangan permohonan oleh ketua pengadilan negeri subang tanggal agustus nomor pen. pid pn. sbg, sejak tanggal agustus s.d. tanggal september penuntut umum pada kejaksaan negeri subang tanggal september nomor print fd. sejak tanggal september s.d. tanggal oktober hakim pengadilan negeri subang, tanggal oktober nomor pen. pid pn. sbg, sejak tanggal oktober s.d. tanggal november bahwa pemohon ditangguhkan penahanannya berdasarkan penetapan ketua majelis hakim pengadilan negeri subang, nomor pen. pid. pn. sbg tanggal oktober bahwa pemohon keluar dalam tahanan berdasarkan berita acara pengeluaran tahanan lembaga pemasyarakatan subang nomor tanggal oktober jam wib: bahwa pemohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidi berdasarkan putusan pengadilan negeri subang nomor pid pn. sbg, tanggal mei dan pemohon mengajukan banding, bahwa putusan pengadilan tinggi bandung menguatkan putusan pengadilan negeri subang, nomor pid pt. bdg, tanggal september bahwa pemohon atas putusan pengadilan tinggi bandung mengajukan kasasi mahkamah agung nomor kas akta. pid pn. sbg, tanggal desember bahwa apabila telah diputus oleh mahkamah agung maka pemohon pasti harus dieksekusi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana bahwa kerugian hak atau kewenangan yang dimaksud bersifat spesifik, riil dan nyata (actual) atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt). karena masih ada hak pemohon mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali demi rasa keadilan dan terhalang dengan adanya guo harus ada eksekusi dan ini ada potensial kerugian hak konstitusional pemohon, karena kalau peninjauan kembali dikabulkan, pemohon telah menjalankan hukuman dan ini merugikan hak asasi pemohon: bahwa adanya atau timbulnya kerugian dimaksud memang terbukti mempunyai hubungan sebab akibat atau hubungan kausal (causal terbang) dengan berlakunya undang undang dimaksud, karena kalau peninjauan kembalinya dikabulkan dan telah menjalani hukuman, yang rehabilitasi hanya hak hak dan martabatnya saja, sedangkan penderitaan lahir batin dan keluarga sudah tidak bisa dipulihkan, berapa nilai kerugiannya dan ini jangan terjadi demi rasa keadilan, bahwa apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan maka kerugian konstitusional yang bersangkutan memang dapat dipulihkan kembali atau setidaknya tidak akan terjadi lagi dengan dibatalkannya undang undang dimaksud, karena mahkamah konstitusi mengawal konstitusi sebagaimana diuraikan atas, tidak akan terjadi dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia: bahwa berdasarkan peristiwa hukum atasmenurut hemat pemohon, sangat bertentangan atau melanggar dan uud karena masih ada hak pemohon untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali mahkamah agung berdasarkan dan undang undang guo:hukum sulit dan canggih, karena menurut hemat pemohon apapun yang menjadi alasan pemohon ini sudah sangat jelas dan kuat serta beralasan, bahwa undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana secara nyata telah bertentangan dengan dadapun alasan alasan permohonannya adalah sebagai berikut: bahwa undang undang hukum acara pidana menyebut: bahwa pengertian frasa tidak menangguhkan maupun menghentikan adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, dan pasti, sedangkan pengertian permintaan adalah memohon, bisa diartikan dikabulkan atau ditolak, tetapi kesempatan ini disediakan yang jika disambungkan mengandung arti bahwa satu kata harus dilaksanakan dan satu kata lainnya bisa dimohonkan mana ketentuannya saling bertentangan. oleh karena itu, tidak ada kepastian hukum hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa terdapat frasa kepastian hukum yang adil dalam uud asas kepastian hukum yang adil berarti sudah tertutup, tidak ada lagi upaya hukum, jadi hukumnya sudah pasti, tidak ada lagi permintaan dan permohonan, padahal masih ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kepastian hukum yang adil, artinya harus menunggu keputusan peninjauan kembali sekalipun pengajuan peninjauan kembali tersebut tidak ada batas waktunya dan dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau ahli warisnya. namun sepanjang masih ada yang bersangkutan dan siap mengajukan peninjauan kembali, hal tersebut adalah hak yang bersangkutan, dan jangan ada hak konstitusional yang dirugikan, sebab dan akibat ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sesuai dengan uud bahwa undang undang guo bertentangan dengan uud pengertian anak kalimat hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk oleh undang undang, tetapi oleh undang undang guo menghadapi atau mengurangi hak asasi manusia karena seseorang harus dieksekusi terlebih dahulu kemudian ada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan ini sudah mengurangi hak asasi manusiandang undang guo telah menimbulkan diskriminatif pada pelaksanaannya lapangan, tidak sedikit terhukum hukuman mati orang dan hukuman seumur hidup tidak dieksekusi lapas nusakambangan waktu kunjungan yth, bapak menteri hukum dan ham sudah mendekam tahun nusakambangan dengan berkas hanya extra vonis, dan ada yth, bapak hasen hardjadinata, s.h., (mantan ketua kpud subang) dieksekusi menjalani hukuman dan mengajukan peninjauan kembali dikabulkan, orangnya sudah keluar dari subang dan dalam terhukum pidana mati masih tidak dieksekusi tetapi diberikan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. dan ini bukan salah penerapan dan kelalaian, itu hanya berlaku bagi aparat tetapi bagi yang bersangkutan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif dan ini bertentangan dengan uud uud anak kalimat hak asasi manusia dijamin berarti hak asasi manusia itu dijunjung tinggi tidak akan disengsarakan atau diperlakukan rendah sepanjang masih ada upaya hukum seperti peninjauan kembali itu harus dijalankan dulu sampai menunggu keputusan peninjauan kembali itu sebab kalau orang sudah masuk penjara dengan ada eksekusi sesuai berarti tidak jamin hak asasi manusia itu, dan kalau peninjauan kembali itu dikabulkan tidak ada artinya lagi, sebab orang sudah rendah martabatnya, sekalipun hak hak dan martabatnya dipulihkan kembali ibarat kata nasi sudah menjadi bubur: bahwa: bahwa dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana yang bertentangan dengan dan uud karena tidak ada kepastian hukum yang adil, diskriminatif serta hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dalam pokok permohonan maka berdasarkan fakta fakta alasan alasan dan pendapat sebagaimana diuraikan pemohon diatas agar ketua majelis hakim mahkamah konstitusi dapat berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut: menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan dan penjelasan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana bertentangan terhadap dan uud menyatakan materi muatan dan penjelasi2yuri ardisoma: bukti fotokopi surat perintah penahanan (tingkat penyidikan) nomor print fd. kejar subang, tanggal juni bukti fotokopi surat perintah penahanan tingkat penuntutan) nomor print fd. kejar subang, tanggal september bukti fotokopi penetapan majelis hakim subang nomor pen. pid. pn. sbg, tanggal oktober bukti fotokopi berita acara pengeluaran tahanan nomor w8.ep.pk. ba. lapas subang, tanggal oktober bukti fotokopi kutipan putusan subang nomor pid. pn. sbg, tanggal mei bukti fotokopi surat pengadilan negeri subang nomor u17.hn. perihal pemeriksaan kasasi atas nama yuri ardisoma bin undian, tanggal januari bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, bukti fotokopi akta pemberitahuan putusan mahkamah agung nomor kas akta. pid pn. sbg: bukti fotokopi akta permohonan peninjauan kembali nomor p.k akta. pid pn. sbg,: bukti fotokopi tanda terima memori peninjauan kembali nomor p.k akta. pid pn. sbg: bukti fotokopi bukti pengiriman berkas permintaan peninjauan kembali nomor pid. pk pn. sbg. atas nama terdakwa yuri ardisoma bin undipermohonan pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas normamengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut:pekerjaan bupati jembrana, provinsi bali alamat kantor bupati jembrana, jalan senapati nomor negara, bali n.l.k. untuk selanjutnya disebut . . pemohon nama nurdin basin, sos. jabatan bupati karimun, provinsi kepulauan riau alamat kantor bupati, jalan sudirman, tanjung balai, karimun n.i.k. untuk selanjutnya disebut . pemohon ii., mendengar dan membaca keterangan dari pihak terkait walikota surabaya, dan pihak terkait bupati timur tengah utara: mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pemohon: memeriksa bukti bukti: membaca kesimpulan para pemohon dan pihak terkait.mengemukakan hal hal sebagai berikut: paraterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti p 2j, dengan alasan alasan akan diuraikan berikut ini1945j junction (vide bukti p 9j. seseorang dapat diangkat sebagnjabat kepala daerah merupakan penugasan kepada pen. seseorang dapat diangkat sebag(vide bukti p 5j.terjadi lagi. terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor putusan nomor puu ii1dan, (ii) kemendagri nomor (vide buktian dengan merujuk pada nomor tahuniikami,erintahan daerahfotokopi ktp atas nama gede binasa sebagai penduduk kabupaten jembrana, provinsi bali: buktibuktibuktise provinsi bali agustus bukti kajian kepuasan pelayanan publik bidang pendidikan kesehatan), badan perencanaan pembangunan daerah, kabupaten jembrana buktiepulauan riau tertanggal april bukti keputusan menteri dalam negeri nomor tentang dan pengesahan pemberhentian bupati karimun provinsi kepulauan riau tertanggal maret bukti profil nurdin basin, sos., bupati karimun pemerintah kabupaten karimun, tanjung balai karimun, aprilsaksi dan ahli yang keterangannya sebagai berikut: saksi drs. a.a. gede putra yasa, si. saksi dari dinas pendidikan pemuda dan olah raga kabupaten jembrana: kepemimpinan yang dilaksanakan pemohonkabupaten jembrana sudah memulai program ini sampai saat ini adalah menginjak tahun ke khusus dalam bidang pendidikan yang memberikan suatu manfaat bagi masyarakat baik dalam segi pemerataan pendidikan termasuk juga dalam bidang peningkatan kualitas pendidikan. untuk menjaga kesinambungan program tersebut kiranya masih perlu dipertimbangkan apabila seorang kepala daerah berhasil dalam memimpin daerahnya perlu diberikan kesempatan untuk memimpin kembali sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada. apabila itu tidak dilakukan, ada satu kekhawatiran apabila terjadi suatu pergantian pimpinan kepala daerah dengan suatu visi yang berbeda pada saat ini sehingga program itu tidak akan dapat berlanjut sehingga berdampak sangat luas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. program pendidikan yang dilaksanakan khususnya kabupaten jembrana tidak hanya berdampak kepada masyarakat jembrana sendiri. bahkan pendidikan gratis dilaksanakan pertama kali kabupaten jembrana dan bahkan berdampak kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang ada indonesia. terbukti dengan adanya beberapa kunjungan dari daerah kabupaten yang datang kabupaten jembrana dan saat ini sudah sebagian kecil, bahkan sebagian besar sudah dapat mengikuti seperti kabupaten jembrana. apabila tidak dapat dipertimbangkan dampak yang dirugikan, pertama adalah bagi seorang kepala daerah tidak mendapat satu kesempatan untuk berkreasi dan melanjutkan kepemimpinan yang sangat diharapkan oleh masyarakat. kedua, dampaknya masyarakat sangat dirugikan apabila kepemimpinan yang dilakukan belum pada saatnya selesai kemudian digantikan oleh orang lain yang tidak memiliki visi yang sama akan berdampak sangat luas. saksi wayan sweden saksi adalah petani berkebun, bahwa prof. dr. gede binasa adalah dokter gigi yang sekarang adalah masih menjabat sebagai bupati kepala daerah jembrana, dari menjabat bupati tahun banyak inovasi inovasi yang dilaksanakan oleh beliau sampai menjabat sekarang telah dirasakan oleh masyarakat kabupaten jembrana. pertama, seperti memperhatikan biaya pendidikan bebas spp dan membantu beasiswa. kedua, biaya pengobatan masyarakat yang sakit atau berobat dokter tidak membayar, hanya cukup membawa kartu jkj, jaminan kesehatan jembrana. yang berobat rumah sakit atau rawat inap dapat bantuan jkj paripurna dijamin pemeliharaan kesehatannya. dengan mekanisme penyelenggaraan penjaminan itu adalah mengutamakan perluasan akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. dalam pelayanannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat jembrana pada khususnya dan juga merupakan sumber inspirasi bagi kabupaten kota lain seluruh indonesia untuk menerapkan reformasi bidang kesehatan terutama kabupaten kota yang pernah berkunjung kabupaten jembrana dalam kegiatan studi banding. sampai saat ini program kegiatan kesehatan kabupaten jembrana sudah berjalan kurang lebih tahun tentu perlu penyempurnaan agar lebih baik dan optimal, sehingga hasilnya dapat dirasakan lebih baik masyarakat. saksi berharap komitmen pimpinan kamisaksi adalah mantan ketua kpu jembrana periode selaku mantan kpu sampai saat ini saksi tidak berpartai dan tidak berada pada pihak manapun: kabupaten jembrana terdapat pasangan calon, kemudianitu merupakan rekor muri waktu itu, ahli prof. dr. indria samulo ahli menyampaikan beberapa perspektif. pertama sebagai political analisis harus secara jujur mengakui senang sekali diajak oleh teman teman juris membicarakan sesuatu yang seringkali oleh political analis diabaikan, hal itu persoalan kecil misalnya persoalannya huruf dari sebuah undang undang yang pada tataran das sole normatif ini merupakan undang undang terbaru, undang undang yang paling reformasi yang dapat menjadi dasar bagi kita dalam meneruskan program program konsolidasi demokrasi. tanpa adanya aturan perundangan baru yang mengikuti semangat zaman itu, memang betul kita akan menghadapi persoalan persoalan yang sistemik, melingkar lingkar tidak menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya menjadi tujuan kita. memperhatikan huruf dan tentang pemerintahan daerah bahwajadi intinya situ tidak mempersoalkan term dan tidak ada fate tetapi dalam huruf itu, fix term masa jabatan dalam jabatan yang sama. sebagai political analis harus berhati hati menterjemahkan aturan itu. apalagi kalau dilihat pada tataran praksis, ini persoalan kedua, yang dibawa oleh para pihak terkait mengajukan sejumlah kasus, ini adalah kasus yang sifatnya gunung es juga, yang muncul memang ada contoh dari jembrana. kemudian dari salah satu kabupaten kepulauan riau, kemudian surabaya terutama yang berkaitan dengan masa jabatan dari para pejabat yang mendapatkan promosi itu. apabila dia mendapatkan promosi agak awal dari sisi politik terlihat kesempatan bagi yang bersangkutan untuk menunjukkan kepemimpinannya daerah bersangkutan, sehingga pertanggungjawaban dan juga konsekuensi dari jabatan itu dapat diukur secara memadai. tetapi kalau dia memperoleh promosi itu pada saat saat terakhir apalagi kalau hanya tinggal menghitung bulan, ini tentu saja melahirkan pertanyaan pertanyaan, apakah kita cukup adil untuk mengatakan bahwa seorang wakil bupati yang mendapatkan promosi menjadi bupati karena bupati terdahulu itu meninggal dunia atau berhalangan tetap dan berurusan dengan pengadilan, maka yang bersangkutan sebetulnya tidak memiliki basis politik yang cukup kuat untuk dinilai telah memimpin, karena wakil bupati sama saja dengan wakil presiden punya fungsi yang hanya membantu kepala daerah. jadi dia tidak memiliki kebebasan untuk membuat policy menunjukkan kemampuannya untuk memimpin, padahal kita semua tahu bahwa kehadiran kepala daerah dan wakil kepala daerah itu adalah dalam konteks sekarang secara paket berpasangan.bahwa mereka merupakan pasangan yang sejak awal dicalonkan oleh partai atau dalam ketentuan yang baru pasangan non partai., tetapi dalam perspektif politik kita semua tahu bahwa ada hak dan kewajiban dari kepala daerah yang memang dia sungguh sungguh menjadi komandan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, tetapi wakil kepala daerah hanya membantu. sehingga apabila promosi itu terjadi barulah kemungkinan kita dapat melihat seorang wakil kepala daerah menunjukkan kemampuannya. catatan berikut adalah bahwa kita berterimakasih kepada dpr yang telah merumuskan, merespon ide ide pembaruan dan perubahan undang undang yang diperlukan untuk mendorong proses transisi menuju demokrasi ini. tetapi sekali lagi dari sisi politik kita tidak dapat melihatnya secara taken for granted bahwa semua dapat berlangsung secara memuaskan. bahwa undang undang yang lahir itu kemudian harus mengikat tanpa ada cacat sama sekali. kita semua tahu bahwa akhir akhir ini semakin banyak undang undang yang dibawa mahkamah konstitusi itu menunjukkan ada cacat cacat awal, memang kita tidak dapat menyalahkan kenapa mesti ada cacat? tetapi kita harus memperbaiki bahwa setiap undang undang yang lahir dari produk politik tentu saja membawa pesan pesan politik. makin banyak partai, makin banyak kepentingan dan makin banyak pula situ pertaruhan pertaruhan. kesempatan untuk membawa undang undang mahkamah konstitusi ini adalah hak konstitusional hak warga negara yang masa demokrasi dijunjung tinggi. persoalan undang undang yang berkaitan dengan tentang pembatasan masa jabatan pejabat publik menunjukkan bahwa kita memang perlu melihat dari sisi politik dimana politisi membuat undang undang didasarkan pada satu pihakkarena begitu banyak sebuah undang undang tentang pemerintahan daerah yang terdiri dari sekian ratus tidak dapat diselesaikan secara memuaskan, pasti ada look hours sica danhuruf(e) nomor tahun maka pemohon adalah seorang warganegara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten jembrana, provinsi bali bukti p 4j, serta pemohon adalah seorang warganegara indonesia yang bertempat tinggal kabupaten karimun, provinsi riau, mana pemohon adalah bupati jembrana dan rupanya pasti huruf itu dapat dianggap sebagai catatan yang perlu diperhatikan bahwa masalah masalah lapangan itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dibayangkan ketika undang undang itu dibuat. jadi kalau seandainya situasinya normal seorang bupati dan wakil bupati berkuasa (lima) tahun tidak ada masalah, undang undang itu sudah mengakomodasinya. tetapi banyak hal merupakan gunung karenaakhirnya para wakil bupati, wakil walikota naik kelasitu sangat singkat maka sudah barang tentu harus dipikirkan lagi dalam huruf bahwa apakah (dua setengah) tahun atau separuh atau lebih dari masa jabatan dianggap satu periode, kemudian kurang dari itu tidak dianggap sebagai satu periode. demokrasi harus dibangun tidak cukup hanya dengan kehendak kehendak yuridis formal tetapi juga praktik praktik politik. dalam konteks indonesia yang sangat kompleks, penduduknya sangat banyak masalah masalah yag dihadapi. persoalan konsolidasi demokrasi tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. kita membutuhkan cukup waktu dan ketenangan untuk merajut. sehingga proses perubahan yang terjadi dapat berlangsung secara damai dan tidak lepas dari koridor koridor hukum. tetapi hukum yang harus menjadi dasar dari proses perubahan itu hendaknya hukum yang sungguh sungguh memiliki sejumlah unsur antara lain secara legal dan secara politik dapat diterima. tetapi juga membantu memudahkan bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban atau tanggung gugat para penyelenggara negarakalau kita lihat dari sisi bahasa, memiliki arti yang sama antara periode menurut undang undang yang lama, dengan dari sisi bahasa, periode itu sama. dua periode dibatasi sehingga kalau kpu berlaku kepada bahasa, tentu saja kpu tidak berani untuk mendaftar untuk calon bupati yang sudah menjabat bupati periode tanpaungutan langsung. karena ada kaidah kaidah tertentu, ada prinsip prinsip dalam peralihan, bahwa sini persoalannya menyangkut masalah peralihan. sementara dalam larangan lebih dari periode jabatan bupati tidak mengatur periode mana yang akan dihitung sebagai masa jabatan kali. padahal, jabatan bupati sebelum dapat terjadi berdasarkan pemilihan oleh dprd, penggantian tengah jalundang undang yang baru sekarang ini. oleh karena itu, mestinya ada beberapa ketentuan yang secara tegas menyatakan mengenai tenggat waktu. misalnya hanya (satu) atau (dua) bulan apakah itu termasuk periode? untuk undang undang yang lain, masalah waktu banyak diatur. misalnya, penggantian antara hal ini tentu saja ada pertimbangan pertimbangan tertentu. kenapa disebut kurun waktu (enam) bulan? kemudian ada lagiu. kemudian dalam undang undang nomor tahunbulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua. jadi ada batasan batasan waktu, mestinya pembentuk undang undang, memberikan dalam aturan peralihannya adalah bahwa periode untuk berdasarkan undang undang ini adalah sekian tahun, itu dianggap sebagai periode. ini tidak ada dan penjelasannya disebut cukup jelas. ini yang barangkali dalam pembuatan peraturan perundang undangan ini yang terlewatkan. kita maklum karena memang sangat banyak pada undang undang pemerintahan daerah. kita semua sudah mengetahui mengenai fungsi aturan peralihan, tetapi untuk meningkatnya, bahwa dalam masa peralihan ini yang penting adalah menghindari hal hal yang tidak menguntungkan bagi pihak yang terkena peralihan. kalau kita lihat bupati bupati yang terkena peralihan ini, lebih baik dihindarkan yang tidak menguntungkan karena itu toh itu cuma peralihan. setelah itu selesai, tidak ada masalah lagi. hal ini mestinya diatur dalam aturan peralihan sehingga tidak ada masalah dan tidak perlu lagi seperti ini. kalau itu ada aturannya karena peralihan itu hanya sekali kecuali kalau undang undangnya diganti lagi. jadi ada yang tidak lazim sini. aturan peralihan yang memakai norma hukum yang ada dikatakan. aturan peralihan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. kalau ketentuan periode ini, ini dapat masuk yang ketiga, yang tidak, perdata, itu semuanya ada. misalnya pidana, memilih hukum yang meringankan bagi terdakwa kalau dalam masa peralihan. kemudian, dalasementara kontrak itu tetap berjalan meskipun bertentangan dengan undang undang. prinsipnya adalah menguntungkan pihak yang mengalami peralihan norma hukum. demikian juga kita melihat dalam contoh sistem peralihan undang undang pemilu itu ketentuan peralihan inidengan adanya sistem baru yaitu sistem parliamentary threshold, pembatasan parlemen, ternyata dalam aturan peralihan dibebaskan yaitu sini disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu tahun yang memperoleh sekurang kurangnya jumlah kursi dpr ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu setelah pemilu tahun kemudian, partai politik peserta pemilu tahun yang tidak memenuhi ketentuan dapat mengikuti pemilu dengan ketentuan. a,b,c,d, .memiliki kursi dpr hasil pemilu. jadi, cuma memilki satu kursi pun dapat ikut pemilu. padahal pada waktu sistem itu harus ini kaidah kaidah dari sistem peralihan. kesimpulan, berdasarkan pemikiran atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan jabatan berdasarkan undang undang nomor tahun harus dipisahkan dengan periodisasi jabatan berdasarkan undang undang nomor tahu maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan. dalam kasus ini, jelas yang mengandung adalah tidak memasukkan periode jabatan bupati berdasarkan dalam periodisasi berdasarkan ahli mustafa fahri, s.h., m.h., ll.m. pengisian jabatan kepala daerah ada beberapa metode, dapat dengan melakukan pemilihan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh undang undang sebelumnya, sebelum pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung atau dilakukan oleh dprd. dan kemudian ada juga pengangkatan oleh pemerintah pusat, pengisian jabatan kepala daerah melalui perwakilan apabila kepala daerah berhalangan sementara dan pemangku sementara apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan secara bersama sama ini kemudian dilakukan oleh sekretaris daerah apabila ternyata kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan. dan kemudian pergantian apabila kepala daerah berhalangan tetap. sedangkan untuk pembatasan masa jabatan menurut referensi ada tiga setidaknya yang ditentukan oleh teori, sistem pembatasan mutlak yaitu seorang pejabat publik hanya boleh dipilih kembali untuk satu masa jabatan lagi, jadi maksimal dua masa jabatan dan kemudian ada pembatasan relatif yaitu seorang pejabat publik boleh dipilih kembali lebih dari dua kali tetapi tidak boleh tiga masa jabatan berturut turut, sehingga harus diselingi oleh orang lain untuk jabatan publik yang sama. sementara yang terakhir adalah sistem bebas atau tanpa pembatasan yaitu seorang mantan presiden misalnya boleh dipilih kembali berulang ulang selama dia mencalonkan diri, jadi tidak menutup kemungkinan seorang menjadi presiden seumur hidup tetap melalui proses pemilihan yang dilakukan oleh kita masa pemerintahan orde baru dan juga dilakukan oleh hugo chavez venezuela melalui referendum. kemudian pengaturan tentang pemilihan kepala daerah sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dalam undang undang dasar yang diatur hanyalah gubernur, bupati, dan walikota masing masing sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kabupaten kota dipilih secara demokratis dan kemudian undang undang menerjemahkannya dengan proses pemilihan secara langsung untuk pemilihan kepala daerah tersebut. ada berbagai proses yang dilakukan oleh bangsa indonesia untuk melakukan penyempurnaan untuk itu. sudah beberapa kali dilakukan perubahan dan ada juga peraturan pelaksanaannya yang juga beberapa kali dilakukan penyempurnaan. terkait dengan masa jabatan dalamjadinanti kita lihat adaini yang jugarafjuga termasuk masa jabatan yang telah diselingi jeda satu periode masa jabatan yang sama. said sarafdalam pertimbangan hukumnya mahkamah konstitusi pada saat menguji undang undang terkait dengan perkara ini sempat, yang sempat saya catat disebutkan bahwa atau pembatasan dua kali dalam masa jabatan yang sama tidak berturut turut atau pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama tempat yang berbeda. dan pembatasan yang dimaksud ini oleh mahkamah konstitusi dianggap sebagai bagian dari legal policy yang dimungkinkan. jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik sebelum ditentukan lain, sistem pembatasan masa jabatan yang dianut oleh indonesia dalam hal pengisian jabatan kepala daerah adalah sistem pembatasan mutlak. kalau kita lihat ternyata ada beberapa alasan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang juga sebetulnya pengaturannya bersifat evolusi. awal waktu itu diundangkan yang diatur hanyalah pengisian kekosongan jabatan kepala daerah pada saat kepala daerah itu diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan. jadi ada proses hukum yang berkekuatan hukum tetap kemudian baru dapat dinyatakan diberhentikan dan kemudian kekosongan jabatan itulah yang diisi oleh wakil kepala daerah. kemudian dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersama sama karena mereka berhalangan maka kemudian kekosongan jabatan tersebut diisi oleh sekretaris daerah yang melaksanakan tugas sehari hari kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah tersebut. kemudian undang undang nomor tahun yang dimaksudkan sebagai perubahan kedua alasan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah ini kemudian ditambahkan tidak lagi karena alasan proses hukum tadi tetapi ada juga alasan yang lain seperti meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya. jadi kita bisa lihat bahwa proses pengisian jabatan publik untuk kepala daerah ini memang masih terus mengalami penyempurnaan dan sekarang yang sedang kita diskusikan pada saat ini adalah terkait dengan masa jabatan kepala daerah sebagai prasyarat untuk pencalonan berikutnya. kalau kita lihat sebetulnya metode pemilihan yang diberlakukan oleh indonesia saat ini adalah kombinasi antara direct popular vote dengan indirect election. kalau kita lihat selain pengaturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat juga ada kombinasi apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang baru dapat diisi apabila dia kosong dalam waktu bulan lebih dan kemudian pengaturannya dalam undang undang disebutkan bahwa calon wakil kepala daerah itu kemudian diusulkan dan dipilih oleh dprd. jadi ada proses mekanisme indirect election. pada akhirnya kombinasi metode pemilihan ini menandakan bahwa perbedaan metode pemilihan tidak ada korelasinya secara langsung dengan penentuan penghitungan masa jabatan. jadi apakah melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun indirect election maupun oleh dprd dia jabatan kepala daerah tetap dapat diperhitungkan satu masa jabatan. kemudian jabatan dari masa jabatan itu sendiri. peraturan perundang undangan indonesia tidak menyebutkan ketentuannya secara khusus menegaskan berapa tahun minimal yang dapat dihitung sebagai satu periode pemerintahan dalam hal pengisian ketetapan yang dilakukan oleh proses pergantian. ketentuan yang tersedia hanyalah imitasi waktu berapa lama satu jabatan dapat dibiarkan lowong, jadi tidak boleh lebih dari bulan. sementara jabatan wakil kepala daerah yang tersisa bulan atau lebih disebutkan dalam undang undang tersebut kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna dprd. tidak ada pengaturan yang secara spesifik dalam perundang undangan indonesia, tetapi apabila kita melakukan perbandingan negara lain, yang saya ambil kebetulan adalah amerika serikat. dalam konstitusinya, amandemen yang yang dilakukan tahun yang mengatur tentang presidential total limit disebutkan bahwa batasan untuk menjabat hanya untuk dua periode masa jabatan juga ditujukan bagi seseorang yang menjabat sebagai presiden selama lebih dari dua tahun dalam salah satu periode jabatan tersebut. artinya, seorang wakil presiden yang menjabat sebagai presiden karena menggantikan presiden tengah masa jabatannya akan dihitung sebagai satu periode apabila telah menjalankan pemerintahannya selama lebih dari tahun. hal ini sudah ada patokan negara lain yang mungkin dapat kita adopt juga dalam praktiknya indonesia. mengingat periode masa jabatan presiden amerika serikat adalah tahun, berarti menurut ketentuan konstitusi amerika seorang pejabat publik akan terhitung satu kali masa jabatan apabila telah menjabat lebih dari setengah periode pemerintahan. kalau indonesia karena tahun mungkin dua setengah tahun begituterdapat kekosongan hukum memangndang undang dasar yang menegaskan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. bahwa ketentuan selalu beroperasi dengan ketentuan dari undang undang dasarndang undang dasar melihat bahwa frase bisa dipilih secara demokratis agaknya terdapat dua. berarti pemilihan langsung atau mandat representative oleh badan perwakilan daerah. kondisi ini kemudian diterjemahkan oleh politik hukum oleh pemerintah dan dpr pada saat mandat representative direpresentasikan atau diwujudkan ketika dengan ketentuan. dengan demikian, menurut mandat representative. sementara, menerapkan pemilihan langsung sebagaimana dianut kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang didasarkan cara demokratis, berdasarkan asas langsung, bahwa hakikat perubahan sistem adalah perubahan sistem pengisian jabatan tidak membatasi seseorang untuk kembali menduduki jabatan, untuk kembali daerah tersebut sepanjang seseorang memenuhi ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan dalam sistem yang baru. kedua adalah kepala daerah dalam setiap peraturan perundang undangan menekankan pada system system dan tidak pada orang per orang, atau person. perbandingan yang menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan sistem dan pemilihan sistem yang berbeda, baik dalam pengisian jabatan, pencalonan. kemudian dalam penetapan calon kepala daerah, pengesahan calon kepala daerah terpilih, sampai pertanggungjawaban kepala daerah, semuanya memiliki sistem yang berbeda antara kedua hal. sehingga akhirnya menunjukkan bahwa kedua undang undang tersebut dipilih dengan sistem yang berbedakali masa jabatan. pemohon adalah bupati karimun pada saat permohonan guo diajukan mahkamah konstitusi. terkait dengan kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon dalam rangka pengajuan permohonan guo, bahwa pemohon adalah bupati kabupaten jembrana provinsi bali yang diangkat berdasarkanselanjutnya disebut kemendagri nomor(vide bukti p 5j, dan kemudian diangkat kembali berdasarkankabupaten jembrana tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah jembrana tahun (vide bukti pengangkatan pemohon sebagai bupati jembrana periode berdasarkan kemendagri nomorhasil pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh dprd kabupaten jembrana. sedangkan pengangkatan pemohon sebagai bupati jembrana kabupaten jembrana, yang sejalan dengan rezim pemilihan umum langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam selama masa jabatan sebagai bupati jembrana, pemohon telah memperlihatkan prestasi kerja dan kinerja pemerintahan yang luar biasa sebagaimana diperlihatyang diterbitkan oleh lembaga riset tafsir sistematis yang ada ketentuan menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah dilantik tahun dan demikian kekurangan pelantikan kurang dari tahun tidak dapat dikategorikan sebagai masa jabatan seorang kepala daerah jika itu dinyatakan sebagai tafsir sistematis secara keseluruhan dari kriteria masa jabatan berdasarkan literatur yang ada, dari beberapa literatur administrasi publik dinyatakan bahwa kriteria masa jabatan terhadap pejabat publik harus memenuhi kriteria. pertama adalah klasifikasi masa jabatan yaitu pembatasan masa jabatan ditujukan pada masa jabatan yang sama. kedua adalah pada sistem. pembatasan masa jabatan ditujukan pada ruang dan waktu sistem yang sama saat diterapkan. sebagai salah satu contoh, bahwa suatu perguruan tinggi, seorang dekan suatu perguruan tinggi yang sebelumnya bukan berstatus badan hukum milik negara, kemudian ketika dia menyelesaikan tugas sebagai dekan selama kali sebelum bumn, kemudian pada bumn dia misalkan kembali, kemudian ditanyakan apakah dimungkinkan? dimungkinkan karena mengandung sistem yang berbeda yaitu sebelum bumn atau sesudah badan hukum milik negara. dengan demikian perubahan sistem merupakan satu kriteria pembatasan masa jabatan. ketiga adalah konsepsi pembatasan masa jabatan memiliki konsep dan wewenang yang sama dalam pelaksanaannya sehingga akhirnya bahwa ketentuan dalam peraturan perundang undangan mengandung tujuan yang sama pula. bahwa klasifikasi dari juncto uud dalam hal ini terlihat bahwa konstruksi hukum masa jabatan, terlihat bahwa, mengandung klasifikasi masa jabatan. bahwa penggunaan frasa dalam jabatan yang sama berarti bahwa pembatasan ditujukan pada jabatan yang sama. kedua adalah masa jabatan juga dibedakan pada sistem mengingat kelenturan dan frasa dipisah demokrasi mengandung pemahaman bahwa sistem, bahwa uud membolehkan dua sistem yang berbeda dan penerapan kepala daerah yang berbeda. dan yang ketiga pada konsepsi, sudah jelas dalam ketentuan undang undang pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan ketentuan perbedaan konsepsi atas kelembagaan terlihat secara jelas. dengan kata lain bahwa ada persamaan dua undang undang tersebut. persamaannya adalah pembatasan masa menjabat, dua kali lima tahun yang berarti hanya bisa siniberdasarkan hal itu bahwa pertentangan hukum yang terjadi pada huruf disebabkan karena persyaratan ini jelas,olehnuud dan agaknya kalau kita lihat pada ketentuan beberapa perjalanan historis dari peraturan perundang undangan maksud dan susunan tata cara pemilihan kepala daerah salah satunya adalah pada pengisian jabatan dan masa jabatan kepala daerah. dengan demikian bahwa dipilih secara demokratis, frasa ini kemudian diterjemahkan atau uud memberikan delegasi kepada pembentuk undang undang bagaimana atau metode demokrasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan tata cara pemerintahan daerah yang diatur dalam undang undang menurut uud tersebut. dan kalau kita lihat pada ketentuan uud yang secara tegas dinyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka ketentuanjuga telah membaca keterangan tertulis pemerintahpada intinya menyatakan bahwa ketentuan huruf pada tentang pemerintahan daerah, yang berbunyi "",serta uraian penjelasan ketentuan guo yang berbunyi "cukup jelas", dianggap telah menghambat para pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menimbulkan ancaman ketakutan untuk mencalonkan kembali sebagai kepala daerah pada masa jabatan berikutnya, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional para pemohon, sehingga oleh karenanyahak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya ketentuan guo,dan sehingga para pemohon secara faktual tidak dalam keadaan posisi yang terhalangi dan berkurang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, namun demikian pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia ketua majelis hakim konstitusiputusan mahkamah konstitusi terdahulu (sejak putusan nomor puu dan putusan nomor puu v ii. tentang materi pengujian undang undang nomor tahun terhadap ketentuan huruf beserta penjelasannya pada tentang pemerintahan daerah, yang dianggap bertentangan dengan uud pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut dengan diterbitkannya tentang pemerintahan daerah (yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang undang nomor tahun sebagai pengganti pemerintah berharap dapat mewujudkan daerah otonom yang lebih baik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, lebih transparan dalam pelaksanaan kegiatan, serta lebih meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam meningkatkan kualitas pemilihan kepala daerah dan wiki! kepala daerah, yang sedapat mungkin mencerminkan nilai nilai demokrasi indonesia. maupun sistem pemilihannya.tentang pemerintahan daerah yang dimohonkan oleh drs. said sangat, (jika dalam ketentuan guo terdapat pembatasan pembatasan, cast masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pembatasan yang demikian juga telah sejalan dengan ketentuan uud bahwa dengan memperhatikan hal hal tersebut lam kesempatan yang baik ini, pemerintah ingin menegaskan kembalikeberadaan dalam satu kesatuan pasangan ini telah dimulai sejak pencalonan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang yaitu maju bersama dan berkampanye bersama sebagai satu pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah, serta terpilih bersama sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak terpilih secara terpisah pisah satu per satu untuk masing masing jabatan. dalam konteks sebagai satu kesatuan pasangan, apabila kepala daerah berhalangan sementara karena suatu sebab, misalnya kepala daerah pergi melakukan kunjungan luar negeri, maka wakil kepala daerah memimpin jalannya pemerintahan daerah tersebut sampai kepala daerah kembali dari halamannya. begitu pula bila kepala daerah berhalangan tetap karena suatu sebab, misalnya meninggal dunia, maka wakil kepala daerah meneruskan sisa masa jabatan yang belum terlaksana dalam kedudukan sebagai kepala daerah. dalam kaitan ini, berapa lama pun sisa masa jabatan yang dijalani oleh seorang yang diangkat ditetapkan sebagai kepala daerah, apakah sisa waktunya lebih dari (empat) tahun atau kurang dari (satu) tahun, undang undang nomor tahun menganggap yang bersangkutan sudah menjalani satu periode masa jabatan kepala daerah, karena yang bersangkutan telah duduk selama kurun waktu periode tersebut sebagai pimpinan daerah dalam satu kotak bersama dengan kepala daerah yang digantikannya. kerangka berfikir seperti tersebut atas, sebetulnya telah dipahami dan disadari sepenuhnya oleh pasangan yang mencalonkan diri mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga tidaklah tepat pendapat salah satu pihak dari para pemohon yang menyebutkan baru menjalani sebagian masa jabatan sebagai kepala daerah karena sebagian waktu lainnya hanya sebagai wakil kepala daerah. mengenai wakil kepala daerah, pemerintah kembali menegaskan bahwa kedudukannya bukan sekedar pelengkap struktur organisasi pemerintahan. selain mewakili kepala daerah dan menggantikan kepala daerah apabila berhalangan, secara khusus memberi tugas kepada wakil kepala daerah untuk membantu kepala daerah mengkoordinasikan penanganan urusan urusan pemerintahan tertentu daerah. dari uraian tersebut atas, jelaslah bahwa masalah perbedaan rezim pemilihankali, yaitu maksudnya seseorang yang dipilih ataupun diangkat sebagai kepala daerah melalui mekanisme apapun dan untuk masa, serta ketentuan yang melekat pada jabatan tersebut sesuai peraturan perundang undangan. oleh karena itu, kaitannya dengan permohonan pengujian undang undang yang diajukan oleh para pemohon, perhatian pemerintah lebih difokuskan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang substansial atau mendasar antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diajukan oleh para pemohon saat ini (vide register perkara nomor puu vii dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dari pemohon pada permohonan terdahulu (vide register perkara nomor puu vi untuk itu, sekiranya memang terdapat perbedaan yang substansial mendasar terkait kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, kiranya tidaklah berlebihan bila dalam kesempatan ini pemerintah memohon untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut melalui putusan mahkamah konstitusi, guna menjadi bahan pembelajaran dalam penyusunan rancangan undang undang masa yang akan dattentang pemerintahan daerah terhadap uud dapat memberikan putusan sebagai berikut menolak permohonan para pemohon seluruhnya: menyatakan bahwa ketentuan huruf beserta penjelasannyatambahan keterangan pemerintah pendapat pemerintah sebetulnya tidak ada kontradiksi dalam perbedaan pilihan kebijakan pemerintah dalam menggunakan sistem, menerjemahkan kata kata dipilih secara demokratis. apakah dia langsung ataupun tidak langsung melalui perwakilan rakyat yang ada majelis ataupun yang ada lembaga perwakilan sepanjang itu diartikan sebagai sistem yang demokratis artinya tidak ada perbedaan. bahwa dalam bab uud tidak diatur masa jabatan kepala daerah tetapi pada tujuh diberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengaturan masa jabatan dari kepala daerah. kemudian menurut pemerintah bahwa sepanjang yang bersangkutan pernah melaksanakan tugas sebagai bupati yang artinya mewakili pemerintah daerah, artinya pemerintah sependapat dengan apa yang disampaikan oleh pak mustafa fahri bahwa pemerintah sudah melakukan pilihan kebijakan, tidak memilih untuk anti third term, tetapi memilih untuk tidak ada jabatan periode ketiga untuk kepala daerah. dengan demikian kesimpulannya pemerintah pada prinsipnya tidak ada hal hal yang kontradiktif dalam pilihan sistem dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ada sedikit kekurangan dalam pengaturan yaitu pemahaman tentang periodisasi masa jabatan akibat pengisian, apabila salah satu pihak berhalangan tetap. yang menjadi catatan untuk pemerintah untuk introspeksi melihat pada kekurangan ini. tetapi bukan berarti sistem ini tidak demokratis, tetap demokratis hanya masalahnya dalam pengertian pengisian tengah tengah jalan ini perlu ada suatu pengaturan untuk kejelasan hukum. jadi apabila seperti yang disampaikan dalam permohonan atau pihak terkait seperti misalnya walikota surabaya ataupun dalam praktik yang lain bupati kaur itu wafat kemudian digantikan oleh wakilnya, ada periodisasi yang memang perlu diatur lebih lanjut apakah ini pengertiannya seperti yang dimaksud dalam itu menyebutkan masa jabatan adalah lima tahun tetapi ini pengertian tengah jalan pengisian itu memang perlu ada pengaturan. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait walikota surabaya bertanggal september dan bupati timur tengah utara bertanggal september yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal september sebagai berikut: keterangan pihak terkait walikota surabaya alasan penolakan huruf dan penjelasan huruf nomor tahun terkait dengan kedudukan hukum dan kepentingan pihak terkait untuk turut serta dalam pemeriksaan permohonan guo, pihak terkait adalah walikota surabaya, provinsi jawa timur yang awalnya diangkat sebagai walikota berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pemberhentian walikota surabaya dan pengesahan wakil walikota surabaya menjadi walikota surabaya provinsi jawa timur tertanggal juni sampai akhir masa jabatan selanjutnya disebut kemendagri nomor tahun bukti pt sebagai tindak lanjut keputusan dprd kota surabaya nomor tahun tanggal januari divide bukti pt 4j, dan kemudian diangkat kembali berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pemberhentian penjabat walikota dan pengesahan pengangkatan walikota surabaya provinsi jawa timur tertanggal agustus untuk masa jabatan selanjutnya disebut kemendagri nomor tahun bukti pt 5j. pengangkatan pihak terkait drs. bambang dwi hartono, pd, sebagai walikota surabaya dilaksanakan berdasarkan kemendagri nomor tahun tertanggal juni untuk melanjutkan sampai akhir masa jabatan walikota sebelumnya (vide bukti pt 4j, yang sebelumnya drs. bambang dwi hartono, adalah wakil walikota surabaya. pemberhentian walikota surabaya sebelumnya atas nama suharto sumoprawiro didasarkan keputusan dprd kota surabaya nomor tahun tertanggal januari atas dasar alasan kondisi kesehatan yang memburuk. pengangkatan pihak terkait drs. bambang dwi hartono, sebagai wakil walikota surabaya tidak dilakukan bersamaan dengan pemilihan paket pasangan walikota dan wakil walikota, tetapi diangkat melalui proses pemilihan secara khusus wakil walikota surabaya berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri republik indonesia nomor tentang pemberhentian dan pengesahan wakil walikota surabaya provinsi jawa timur tertanggal februari untuk masa bakti selanjutnya disebut kemendagri nomor bukti pt j. dengan merujuk pada proses pengangkatan pihak terkait baik dalam kapasitas sebagai walikota masa bakti maupun wakil walikota surabayamelainkan berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah tidak langsung dan tidak dalam satu paket pemilihan umum walikota wakil walikota surabaya yang dilaksanakan oleh dprd kota surabaya.pengangkatan pihak terkait drs. bambang dwi hartono, pd) sebagai walikota menggantikan pejabat sebelumnya atas nama suharto sumoprawiro berdasarkan kemendagri nomor tahun tidak dilakukan berdasarkan pemilihan dalam satu paket pasangan walikota dan wakil kota surabaya sebagaimana diatur dalam melainkan melanjutkan jabatan walikota surabaya sebelumnya, sehingga secara hukum tidak dapat dihitung sebagai satu masa jabatan walikota hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa ketidakjelasan ketentuan huruf dan penjelasan huruf telah melahirkan multi tafsir "batasan dua kali masa jabatan kepala daerah", sehingga berpotensi merugikan pihak terkait untuk turut serta kembali dalam pemilihan umum walikota surabaya tahun dengan konsekuensi pihak terkait akan terhambat keikutsertaannya dalam pemilihan walikota surabaya tahun oleh karena itu, pihak terkait memohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas ketentuan pembatasan dua kali masa jabatan kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf ketentuan harus dipahami bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk walikota dan wakil walikota, harus dipilih langsung oleh rakyat. dikaitkan dengan ketentuan guo, maka ketentuantegas dalam penjelasan huruf artinya, bunyi penjelasan huruf yaitu cukup jelas" yang sesungguhnya tidak jelas dan melahirkan multi tafsir.leadership park, institute for leader, agustus bukti dan kajian kepuasan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan) , yang diterbitkan oleh badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten jembrana, bukti p 8j.(vide bukti halaman jembrana, yang dipimpin oleh prof. drg. binasa kedua kalinya telah dipandang mampu meletakkan dasar dasar pelayanan public yang baik kepada warganya dan keberhasilannya bahkan dipandang sangat popular oleh pengamat pemerintahan daerah dan pers. terutama dalam hal pelayanan pendidikan gratis dan program kesehatan yang disebut dengan jaminan kesehatan jembrana. selanjutnya menurutvide bukti halaman dijelaskan bahwa sektor pendidikan, jembrana dengan program pendidikan dasar gratis yang pertama kali diluncurkan indonesia, jembrana menduduki peringkat tertinggi. . namun sektor kesehatan, mata responden malah menunjukkan kinerja yang jauh melebihi daripada kabupaten kota lain seluruh provinsi bali. hal ini sebenarnya tidak mengejutkan karena hanya jembrana yang memiliki program pro rakyat dengan dituliskannya program jaminan kesehatan jembrana jk). . namun perlu dicermati dari jawaban responden secara lebih detail dalam sector kesehatan ini (lihat tabel s.d. salah satunya adalah bahwa dokter dan tenaga medis baik puskesmas jembrana maupun rsud, persepsi baik oleh sebagian besar responden. bahkan sampai sikap dokter dan tenaga medis pun persepsi sedemikian baik oleh publiknya. hanya sampai responden jembrana yang menjawab cukup untuk sub sektor kesehatan ini, selebihnya menjawab baik. sementara kabupaten kota lainnya jawaban cukup rata rata adalah artinya, secara komparatif, kinerja kepemimpinan jembrana sektor kesehatan baik, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan sekadarnya atau secukupnya. secara langsung" sebagaimana dianut dalam maka hal itu dapat menghilangkan hak konstitusional pihak terkait untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana warga negara lainnya yang memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai walikota dalam pemilihan umum kepala daerah langsung, yang secara jelasnya dapat menghambat pihak terkait untuk kembali mencalonkan diri sebagai calon walikota dalam pemilihan umum walikota wakil walikota surabaya tahun dengan demikian, ketentuan huruf dan penjelasan huruf telah menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi pihak terkait masa datang karena pihak terkait merencanakan untuk maju kembali sebagai calon walikota dalam pemilihan umum walikota wakil walikota surabaya tahun pihak terkait telah termotivasi untuk maju kembali sebagai calon walikota dalam pemilihan umum walikota wakil walikota terkait penilaian prestasi kerja dan kepemimpinan pihak terkait dalam menjalankan roda pemerintahan kotamadya surabaya bukti dan bukti yangmerujuk pada ketentuan uud dan dikaitkan dengan ketentuan huruf dan penjelasan huruf maka penerapan "batasan dua kali masa jabatan kepala daerah" harus diterapkan pada pihak yang telah menduduki dua periode masa jabatan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam kegiatan pemilihan umumengansecara langsung"politik pihak terkait sebagaimana dijamin dalam uud untuk turut serta kembali sebagai calon walikota dalam pemilihan umum walikota surabaya tahun menyatakan setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." dengan merujuk pada ketentuan uud dan dikaitkan dengan ketentuan huruf dan penjelasan huruf maka ketentuan "batasan dua kali masa jabatan kepala daerah" hanya diterapkan pada kepala daerah yang telah menduduki jabatannya akibat pemilihan langsung dalam pemilihandengan demikian,pemohon untuk menjad ::), (iii)keterangan pihak terkait bupati timor tengah utara alasan penolakan huruf nomor tahun bahwa mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik melaludengan nomor tahun serta peraturan pemerintah pp) nomor tahun nomor tahun dan nomorada dasarnya berpotensi menyulut dan mengakibatkan kerugian atas hak dan atau kewenangan konstitusional pihak terkait sebagaimana terurai berikut ini bahwa dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara indonesia, sudah tentu pihak terkait mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan kepala daerah pilkada) karena pihak terkait mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, disamping mempunyai kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali sebagaimana telah diamanatkan melalui ketentuan uud bahwa pada tataran aplikatif, hak konstitusional pihak terkait diganjar oleh ketentuan yuridis lain yakni huruf tentang pemerintahan daerah jo. tahun tahun dan': bahwa terkesan telah terjadi penafsiran terpenggal terhadap makna frasa "selama (dua) kali" dan "masa jabatan" dalam penerapan bunyi ketentuan huruf sehingga berakibat rancu, sementara jika pernyataan "selama (dua) kali masa jabatan" dimaknai secara komprehensif berarti identik dengan makna "selama (dua) kali periode kepemimpinan (lima) tahunan atau selama tahun kepemimpinan". akibat dari penafsiran terpenggal demikian dengan sendirinya akan membatasi hak konstitusional jika tidak ditinjau kembali. bahwa menurut pihak terkait, makna persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan huruf yang berbunyi :sudah tepat hanya saja perlu dimaknai secara utuh dalam penerapannya sehingga tidak bermasalah karena tujuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut justeru untuk mengantisipasi kemunculan berbagai kejadian luar biasa seperti kasus meninggal dunia dan pengunduran diri dari jabatan karena alasan tertentu selama memangku jabatan dalam periode kepemimpinan (lima) tahunan. karena alasan kekeliruan penafsiran itu maka dipandang perlu untuk dikritisi kembali dalam penerapannya agar tidak mengakibatkan kerugian bagi setiap warga negara termasuk. bahwa ketentuan huruf tentang pemerintahan daerah merupakan sebuah ketentuan multi tafsir yang cenderung menimbulkan ambigu sekaligus tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi diri pihak terkait. bahwa secara faktual, pihak terkait pernah menduduki jabatan sebagai wakil bupati timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur periode hasil pemilihan legislatif oleh anggota dprd kabupaten timor tengah utara berdasarkan keputusan dprd kabupaten timor tengah utara nomor dprd ttu tanggal oktober tentang penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih kabupaten timor tengah utara bukti pt ketika masih mengacu pada sistem pemilihan parlemen sebagai tindak lanjut terhadap ketentuan nomor tahun dan nomor tahun penetapan dprd tersebut selanjutnya diajukan untuk disahkan menteri dalam negeri melalui gubernur nusa tenggara timur dan dengan surat gubernur ntt nomor: pem. tanggal oktober perihal pengesahan bupati dan wakil bupati timor tengah utara periode maka terbitlah keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor tanggal oktober tentang pengesahan wakil bupati timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur atas nama pihak terkait. bahwa dalam kapasitas sebagai wakil kepala daerah kabupaten timor tengah utara periode pihak terkait mengalami kendala pada awal kehadiran karena sebelum sempat disosialisasikan secara luas kepada publik sejak ditetapkan pada tanggal oktober kepala daerah bupati timor tengah utara periode alas nama drs. hendrik sakura telah meninggal dunia pada tanggal desember dalam situasi transisi demikian, pihak dprd kabupaten timor tengah utara melalui keputusan nomor dprd ttu tanggal desember bukti pt menetapkan pihak terkait sebagai bupati timor tengah utara guna menghindari kevakuman pemerintahan daerahjanuari perihal usulan pengesahan bupati timor tengah utara maka terbitlah keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pengesahan pemberhentian bupati dan pengesahan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur pada tanggal januari atas nama pihak terkait. bahwa berdasarkan keputusan mendagri tersebut maka selanjutnya pihak terkait dilantik oleh gubernur nusa tenggara timur atas nama. menteri dalam negeri pada tanggal januari bertempat kantor gubernur ibukota provinsi nusa tenggara timur tanpa disaksikan oleh warga masyarakat daerah kabupaten setempat. secara normatif maupun konvensional, apakah seorang kepala daerah kabupaten cukup dilantik ibukota provinsi tanpa disaksikan secara luas oleh warga masyarakat daerah kabupaten kota yang akan dipimpinnya? atau apakah karena alasan tidak normalnya kurun waktu kepemimpinan pihak terkait sehingga diperlakukan apa adanya karena dianggap hanya sekedar untuk menghabiskan sisa waktu kepemimpinan kepala daerah periode yang meninggal dunia bahwa selanjutnya, setelah pihak terkait menyelesaikan sisa waktu kepemimpinan kepala daerah bupati timor tengah utara periode yang meninggal dunia sekitar bulan, pihak terkait mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah bupati timor tengah utara periode seiring dengan telah diberlakukannya ketentuan mengenai pemilihan langsung melalui jo. nomor tahun yang selanjutnya diubah dengan tahun tahun tahun maupun ketentuan terakhir melalulalui mekanisme pilkada langsung secara demokratis tersebut, pihak terkait dan pendamping pihak terkait, terpilih secara sah sebagai bupati timor tengah utara berdasarkan keputusan kpu kabupaten timor tengah utara nomorkepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten timor tengah utara tahunnovember perihal usul pengesahan pengangkatan calon terpilih bupati dan wakil bupati timor tengah utara masa jabatan maka terbitlah keputusan mendagri nomor tahun tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan bupati timor tengah utara provinsi nusa tenggara timur an. pihak terkait bukti pt bahwa setelah mencermati dengan seksama isi butir konsiderans menimbang" dari keputusan menteri dalam negeri nomor tahun yang berbunyi "bahwa berdasarkan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor tanggal oktober sdr. drs. gabriel manek, si., telah diangkat sebagai wakil bupati timor tengah utara dan berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal januari diangkat sebagai bupati timor tengah utara, berakhir masa jabatannya pada tanggal november perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai bupati timor tengah utara" dan isi dictum pertama memutuskan" dari keputusan yang sama yang berbunyi mengesahkan pemberhentian dengan hormat saudara drs. gabriel manek, dari jabatannya sebagai bupati timor tengah utara masa jabatan tahun pemohon berkesimpulan bahwa keputusan mendagri tersebut tergolong cacat hukum karena isi dictum pertama memutuskan" tidak mencerminkan redaksi butir dari konsiderans menimbang" yang menyebutkan secara lengkap perubahan posisi pemohon dan kurun waktunya masing masing. selain itu pemohon mempertanyakan bahwa apakah jabatan antar waktu sebagai bupati timor tengah utara selama bulan pada periode pantas dianalogikan dengan (satu) kali masa jabatan atau (satu) periode kepemimpinan (lima) tahunan kemunculan pertanyaan pada butir (delapan) tersebut berkaitan dengan keseluruhan riw jabatan dan jangka waktu menjabat dari pemohon sejak tahun hingga tahun yang akan datang sebagaimana terurai melalui data berikut ini jabatan jangka ama drs. gabriel wakil tahun tidak mos tapa pam drs. gabriel bupati " z bulan antar drs. gabriel bupati tahun penuh dan nona beda denda bahwa pada prinsipnya pemohon sependapat mengenai pembatasan masa jabatan seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah agar cukup berlangsung hanya selama (dua) kali masa jabatan atau (dua) periode kepemimpinan dalam jabatan yang sama sebagai cerminan semangat reformasi. namun sisi yang lain, pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam bidang pemerintahan dan hukum, tidak sependapat jika jabatan kepala daerah antar waktu dalam tempo bulan seperti yang diemban pemohon disetarakan begitu saja seolah olah sudah berlangsung selama (lima) tahun atau (satu) periode kepemimpinan sebagaimana redaksi dictum pertama memutuskan" dari keputusan mendagri atas. apabila realitas jangka waktu pemangku jabatan kepala daerah pemohon dikreasikan dengan ketentuan huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan nomor tahun jo. ketentuan huruf peraturan pemerintah nomor tahun yang diubah dengan tahun tahun dan tahun maupumaka menurut pemahaman pemohon bahwa pemohon belum terkena ketentuan tersebut karena pemohon belum pernah mendapat kesempatan sebagai kepala daerah selama (dua) kali masa jabatan atau (dua) periode kepemimpinan dalam jabatan yang sama secara penuh atau selama tahun sehingga apabila dipaksakan maka hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sangat dirugikan. benar bahwa pemohon pernah menduduki jabatan yang sama selama (dua) kali berturut turut sebagai kepala daerah bupati timor tengah utara namun persoalannya berbeda karena pada masa jabatan periode tahun hanya berlangsung selama bulan sedangkan pada masa jabatan periode tahun baru berlangsung selama (lima) tahun sehingga keseluruhannya hanya berjumlah tahun bulan. hal ini tentunya sangat merugikan pemohon, sementara jika semuanya berjalan normal tanpa pergantian antar waktu maka setelah (dua) kali masa jabatan tahun) dalam jabatan yang sama, pemohon bahkan masih berhak untuk mencalonkan diri pada jabatan yang berbeda selama (dua) kali masa jabatan atau tahun lagi. pertanyaan yang muncul adalah apakah ketentuan (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama" tidak identik dengan tahun kepemimpinan dalam jabatan yang sama sehingga ketika jumlah tahun kepemimpinan dalam jabatan yang sama tidak mencapai tahun karena terjadi pergantian antar waktu seperti yang dialami pemohon pada masa jabatan periode tahun dengan jangka waktu hanya bulan ditambah (lima) tahun pada masa jabatan periode tahun menjadi tahun bulan begitu mudah disetarakan tanpa dinilai sebagai sebuah ketentuan yang tidak adil dan sangat merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang secara legal maupun yuridis formal dijamin oleh ketentuan uudyatakan setiap warganegara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan." dengan demikian, ketentuan huruf dan penjelasan hurufsebagaerima dan mengabulkan keterangan pihak terkaitberkenaan dengan:dalam memberikan pelayanan publik, pemda jembrana ternyata masih menempati kedudukan tertinggi. pertanyaan dalam sector ini diarahkan untuk mendapatkan situasi pelayanan administrasi mendasar, yaitu dalam kemudahan pengurusan surat menyurat, keterjangkauan biaya pengurusan, ketepatan waktu pengurusan dan sikap aparat dalam memberikan pelayanan. sektor ini, jembrana yang mengkampanyekan progam bebas pungli ternyata benar benar dinilai positif oleh publiknya. prestasi dan kinerja pemerintahan kabupaten jembrana yang sangat baik bawah kepemimpinan prof. drg. binasa sebagaimana digambardivide bukti dan kajian kepuasan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan) (vide buktijembranajembranajembranakeberhasilan pemohon dalam menjalankan roda pemerintahan kabupaten jembrana divide bukti dan bukti p 8jpemohon adalah bupati kabupaten karimun, provinsi kepulauan riau yang diangkat berdasarkanarimun tertanggal april selanjutnya disebut kemendagri nomor bukti sebagai tindak lanjut surat penjabat gubernur kepulauan riau nomorihak terkait memohon putusan seadil adilnyasedangkdalil dalil permohonhuruf dan penjelasan hurufhuruf dan penjelasanimbang bahwa terhadap tersebut, para pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut:bisa," (vide bukti p 9j, seseorang dapat diangkat sebagajabat kepala daerah merupakan penugasan kepada pe: seseorang dapat diangkat sebagadivide:huruf dan penjelasterkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iiip 4j: dan, (ii) kemendagri nomor (vide bukti p 5j:p 10j,merujuk pada mknorma hukum yang terkandung dalam huruf dan penjelasan huruf telah bertentangan dengan dan sertberbunyi,turut serta sebagai calon bupati dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten karimun tahunsaksi drs. a.a. gede putra yasa, si. kepemimpinan yang dilaksanakan pemohon adalahterdapat kekhawatiran apabila terjadi suatu pergantian pimpinan kepala daerah dengan visi yang berbeda dengan pimpinan yang digantikan, maka program tidak akan dapat berlanjut sehingga berdampak luas dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan. um iv tentang pengangkatan bupati karimun dan pj. walikota batam (vide bukti dan kemudian diangkat berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor tentang pengesahan pemberhentian dan pengesahan pengangkatan bupati karimun provinsi kepulauan riau tertanggal maretdaerah kabupaten karimun nomor tahun tanggal februari tentang penetapan pasangan terpilih hasil pemilihan kepala dan wakil bupati kabupaten karimun tahun yang menetapkan sdr. nurdin basin, sos sebagai bupati karimun terpilih (vide bukti pengangkatan pemohon sebagai bupati karimun berdasarkan kemendagri nomor tertanggal april yangsurat usulan pj. gubernur kepulauan riau (vide bukti p 9j. sedangkan pengangkatan pemohon sebagai bupati karimund kabupaten karimun, yang sejalan dengan rezim pemilihan umum langsung kepala daerah sebagaimana dianut penetapan pemohon sebagai bupati karimun masa bakti merupakan tindak lanjut dari keputusan kpu kabupaten karimun nomor tahun tanggal februari (vide bukti )j. sejumlah prestasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten karimun telah diperlihatkan bawah kepemimpinan bupati nurdin basin, sos., si. profil h.i nurdin basin, sos., si, bupati karimun pemerintahan kabupaten karimun, tanjung balai karimun, april halaman bukti p 11j, yaitu antara lain: adipura pembangunan menteri lingkungan hidup, penghargaan ksatria bhakti husada brutal dan manggala karya oleh menteri kesehatan, penghargaan rei provinsi riau, penghargaan bendera pataka dalam rangka hari pendidikan nasional oleh gubernur kepri, saksi wayan sweden saksi berharap komitmen pimpinankabupaten jembrana terdapat tiga pasangan calon kepala daerah.hal ini merupakan rekor muri waktu itu, ahli prof. dr. indria samulo memperhatikan huruf dan bahwa wakil kepala daerah dapatintinya tidak mempersoalkan term dan tidak ada fixraate, tetapi dalam huruf fix term masa jabatan dalam jabatan yang sama, adalah lima tahun. persoalan yang berkaitan dengan tentang pembatasan masa jabatan pejabat publik menunjukkan bahwa perlu dilihat dari sisi politik dimana politisi membuat undang undang satu pihak adalahseandainya situasinya normal seorang bupati dan wakil bupati berkuasa selama lima tahun tidak ada masalah, undang undang sudah mengakomodasinya. tetapiyang akhirnya para wakil bupati atau wakil walikota naiksangat singkat maka sudah barang tentu harus dipikirkan bahwa apakah (dua setengah) tahun atau setengah lebih dari masa jabatan dianggap satu periode masa jabatan, kemudian kurang dari itu tidak dianggap sebagai satu periodedilihat dari sisi bahasa, memiliki arti yang sama antara periode menurut dengan dua periode dibatasi sehingga kalau kpu berlaku kepada bahasa, kpu tidak akan mendaftar calon kepala daerah yang sudah menjabat dua periode tanpa melihatilihan langsung, karena ada kaidah kaidah tertentu dan prinsip prinsip dalam peralihan. cc. sementara dalam ketentuan larangan lebih dari dua periode jabatan bupati tidak mengatur periode mana yang akan dihitung sebagai dua kali masa jabatan. padahal, jabatan bupati walikota sebelum dapat terjadi berdasarkan pemilihan oleh dprd, penggantioleh karena itu, seharusnya ada ketentuan yang secara tegas menyatakan mengenai tenggat waktu. hal yang tidak lazim adalah aturan peralihan yang memakai norma hukum yang ada berlaku dan hal ini dapat maupun perdata semuanya ada. misalnya dalam hukum pidana, memilih hukum yang meringankan bagi terdakwa. kemudian, dalam hukuprinsipnya adalah menguntungkan pihak yang mengalami peralihan norma hukum. demikian juga dalam contoh sistem peralihan undang undang pemilu, ketentuan peralihan mengaturberdasarkan pemikiran atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan jabatan berdasarkan harus dipisahkan dengan periodisasi jabatan berdasarka, maka yang harus diterapkan adalah yang paling menguntungkan. dalam kasus ini, jelas yang menguntungkan adalah tidak memasukkan periode masa jabatan kepala daerah berdasarkan dalam periodisasi berdasarkan ahli mustafa fahri, s.h., m.h., ll.m. terkait dengan masa jabatan menurutngattermasuk masa jabatan yang telah diselingi jeda satu periode masa jabatan yang sama. said sangatmemang terdapat kekosongan hukumud yang menegaskan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. bahwa ketentuan selalu berkorelasi dengan ketentuan dari uudud melihat bahwa frase bisa dipilih secara demokratis agaknya terdapat dua sistem, yakni berarti pemilihan langsung atau mandat representative oleh badan perwakilan daerahengtafsir sistematis yang ada dalam ketentuan menyatakan bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sejak menjabat dilantik selama tahun dan dengan demikian saat pelantikan yang kurang dari tahun tidak dapat dikategorikan sebagai masa jabatan seorang kepala daerah jika hal itu dinyatakan sebagai tafsir sistematis secara keseluruhan dari bahwa ada persamaan antara dengan tersebut. persamaannya adalah pembatasan masa menjabat, dua kali lima tahun yang berarti hanya dapati. bahwa pertentangan hukum yang terjadi pada huruf disebabkan karena persyaratan inisebagaingdan uud kalau dilihat secara historis dari peraturan perundang undangan maksud dan susunan tata cara pemilihan kepala daerah, salah satunya adalah pada pengisian jabatan dan masa jabatan kepala daerah. kemudian uud memberikan delegasi kepada pembentuk undang undang sesuai dengan uud tersebut. ketentuan uud secara tegas menyatakan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka padabahwa permohonan paraar,araara pemohon tidak dapat diterima: bahwa masalah perbedaan rezim yaitu maksudnya seseorang yang dipilih atau diangkat sebagai kepala daerah melalui mekanisme apapun dan untuk serta ketentuan yang melekat pada jabatan tersebut sesuai dengan perundang undangan, pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah membaca permohonan para pemohon, keterangan ahli dan saksi saksi dari para pemohon, bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon, keterangan pemerintah, dan keterangan pihak terkait, mahkamah terlebih dahulu akan menilai hal halmenimbang bahwa kerugian konstitusional pemohon prof. dr. drg. gede binasa) adalah, kesempatan pemohon terhalang oleh huruf beserta penjelasannya, karena telah dua kali masa jabatan, akan tetapi pada periode dengan sistem pemilihan tidak langsung yaitu berdasarkan sedangkan periode dengan sistem pemilihan langsung yaitu berdasarkan mahkamah berpendapat, bahwa pada hakekatnya baik maupun dan nomor tahu, baik tidak langsung divide dan maupun langsung (vide danpembentuk undang undang tentang sistem pemilihan kepala daerah yang dipilih yang memiliki kadar demokrasi sama sesuai dengan uud dengan demikian, pemohon dianggap telah menjabat dua kali masa jabatan penuh pada daerah yang sama, sekalipun dengan cara pemilihan yang berbeda (langsung dan tidak langsung). keberhasilan pemohon dalam memimpin daerah jembrana adalah sesuatu hal yang wajar dan diharapkan, namun demikian keberhasilan tersebut bukan merupakan alasan yang dapat menyimpang pembatasan masa jabatan kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam undang undang. bahkan, setelah memperoleh pengalaman menerapkan sistem pemilihan kepala daerah langsung dan tidak langsung dengan segala akibatnya, kini muncul wacana baru untuk kembali memberlakukan pemilihan tidak langsung. dengan demikian, argumentasi pemohon dikesampingkan, menimbang bahwa pemohon (h. nurdin basin sos.) adalah pejabat bupati karimun yang tidak dipilih langsung, karena pemohon sebelumnya adalah wakil bupati yang kemudian diangkat sebagai bupati berdasarkan kemendagri nomor karena bupati yang digantikannya berhalangan tetap. pemohon melanjutkan masa jabatan bupati yang tersisa selama (sembilan) bulan untuk kelancaran pemerintahan kabupaten karimun bukti selanjutnya pada periode berikutnya pemohon dipilih langsung berdasarkan bahwa pemohon yang hanya (sembilan) bulan menjabat bupati, menurut mahkamah perlu dipertimbangkan apakah masa jabatan pemohon tersebut telah dihitung sebagai satu kali masa jabatan ataukah tidak. dalam hal ini mahkamah perlu mempertimbangkan pendapat ahli indria samulo yang menyarankan perbaikan huruf yakni apakah (dua setengah) tahun atau lebih, dihitung satu periode, sedangkan yang penghargaan upakarti oleh menteri perindustrian, penghargaan manggala karya kencana oleh presiden r.i., prestasi dan kinerja pemerintahan kabupaten jembrana yang sangat baik bawah kepemimpinan nurdin basin, sos., si. (vide bukti p 9jkarimunkarimunkarimunii. penetapan pemohon sebagai bupati jembrana periode dan penetapan pemohon sebagai bupati karimun periode melalui mekanisme pemilihan umum kepala daerah langsung dalam rangka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten jembrana tahun adalah sejalan dengan ketentuanharus dipahami bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk bupati dan wakil bupati, harus dipilih langsung oleh rakyat. dikaitkan dengan ketentuan guokurang dari (dua setengah) tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. adapun ahli mustafa fahri mempertanyakan: menimbang bahwa menurut para pemohon, huruf beserta penjelasannyanurut para pemohon, ini mengandung ketidakpastian hukum terhadap pelaksanaan hak hak konstitusional para pemohon tidaklah beralasan, karenapengujian huruf dan penjelasan huruf terhadap uud telah diputus dalam putusan mahkamah nomor puu vi pada selasa, mei dan dinyatakan tidak bertentangan dengan uud bahwa ketidakjelasan huruf telah menimbulkan ketakutan dan pertanyaan bagi pemohon dan pemohon apakah masih dapat turut serta kembali sebagai calon bupati walikota yang akan datang, yang oleh para pemohon dianggap melanggar haknya yangskipun uud menjamin seseorang bebas dari rasa takut, namun tidak berarti apa yang dialami oleh para pemohon, kekhawatiran para pemohon untuk tidak dapat menjadi calon bukanlah ketakutan sebagaimana dimaksud oleh uud karena hal demikian adalah hal wajar yang secara subjektif dialami oleh siapapun yang akan menjadi calon kepala daerah. dengan demikian, dalil para pemohon sejauh berkaitan dengan uud tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkanhuruf tidak bertentangan dengan dan serta uud hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang undang yang berbeda: setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatdan pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan mengabulkan permohonan pemohon dan pihak terkait untuk sebagian: menyatakan menolak permohonan pemohon dan pihak terkaitpuluhtujuh belasaruarar siahaan, hartono, akil mochtar, maria farida indrawi, arsyad sanusi, muhammad alimaruarar siahaan hartono ttd. ttd. akil mochtar maria farida indrawi ttd. ttd. arsyad sanusi muhammad alim panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. tegas dalam penjelasan huruf artinya, bunyi penjelasan huruf yaitu cukup jelas sesungguhnya tidak jelas dan melahirkan multi tafsir. pemohon dan pemohon menolak huruf dan penjelasan huruf berdasarkan alasan sebagai berikut: bertentangan dengan dan serdapat:ideal kasim, s.h. pekerjaan pengacara alamat jalan kembang nomor pancoran mas, depok. sebagai 2n200020n000000500000n0 . pemohon nama supriyadi widodo eddyono, s.h. pekerjaan advokat pada indonesian institute for constitutional democracy alamat jalan teratai blok tanjung barat indah, jarakarna, jakarta selatan sebagai n 25n5 2n20005050000505000n10n0wahyudi djafar, s.h., anggara, s.h., erasmus napitupulu, s.h., dan rully novia, s.h.menguji permohonan guo:sampai dengan uud tunduk pada pembatasan yang diatur dalam uud bahwa pertimbangan tersebut telah ditegaskan kembali dalam putusan nomor puu viii pada pengujian pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd. dalam kasus pengujian konstitusionalitas keharusan pns mengundurkan diri untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilihan umum tersebut, menyatakan, hak untuk memilih dan dipilih harus dikaitkan dengan kewajibannya yan, bahwa berangkat dari pertimbangan putusan tersebut, dalam konteks perkara guo, juga berlaku logika hukum yang sama, artinya hak untuk memilih dan dipilih bagi tni polri harus dikaitkan dengan kewajibannya sebagai anggota tni polri sebagaimana diatur dalam tni uu polri, yang secara tegas melarang keterlibatan anggota tni polri dalam politik praktis, bahwa berdasarkan argumentasi konstitusionalitas, alasan alasan hukum, pertimbangan politik dan sosiologis, juga bersandar pada rezim hukum internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai pembatasan, sebagaimana diuraikan atas, dalam situasi indonesia hari ini, sudah selayaknya pengecualian penangguhan hak pilih tni polri dilakukan. meski, pada suatu saat nanti, dengan pertimbangan yang juga objektif dan masuk akal, pengecualian penangguhan tersebut dapat juga dilakukan pencabutan. ketentuan guo menciptakan situasi ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa ketentuan guo masih akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden oleh karena hingga saat ini belum ada aturan baru yang menentukan berbeda: bahwa ketentuan sebaliknya diatur dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd yang menyatatinya, dalam pemilu anggota tni polri tidak diberikan hak pilih (memilih dan dipilimengenai larangan bagi anggota tni polri, untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, sampai hari ini masih juga diatur dalam ketentuan tni dan polri (vide paragraf bahwa pengaturan yang berbeda tersebut telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum. pada satu sisi hak pilih tni polri, dan pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd), sedangkan pada sisi lain dengan tidak adanya larangan penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum presiden maka dapat diartikan tni polri bisa menggunaan hak pilihnya: bahwa adanya situasi yang demikian secara nyata dan faktual telah melahirkan situasi ketidakpastian hukum, sehinggadengan prinsip negara hukum yang telah termaktubkan dalam uud. yang mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam suatu negara hukum, bahwa selain pertimbangan tersebut, pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden juga masuk dalam rezim pemilihan umum sebagaimana ditentukan dan uud yang menyatakan, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil, daerah, presiden dan wakil presiden, dan dewan perwakilan rakyat daerah . sehingga aturan mengenai siapa saja warga negara yang memiliki hak pilih dan warga negara yang dikecualikan ditangguhkan hak pilihnya, seharusnya tidak ada pembedaan, bahwa selain itu, ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, juga merupakan undang undang yang lebih baru, sehingga lebih mencerminkan kedaulatan rakyat dalam konteks saat ini, serta merefleksikan politik hukum para pembentuk undang undang yang kebijakannya masih mengecualikan menangguhkan hak pilih bagi anggota tni polri dalam pemilu tentunya dengan pertimbangan yang objektif dankonstitusionalitas atas, untuk menegaskan prinsip kepastian hukum, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari prinsip negara hukum, yang dijamin uud juga memastikan kelanjutan agenda demokratisasi indonesia, maka pengecualian penangguhan hak pilih tni polri, termasuk dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah suatu tindakan yang diperlukan dan dibutuhkan, serta memenuhi kaidah kaidah hukum, konstitusi, dan hukum hak asasi manusia internasional, mohon: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan ketentuan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sepanjang frasa tahun bertentangan dengan uud sepanjang tidak dibaca tahun menyatakan ketentuan nomor tahun tetang pemilihan umum. presiden dan wakil presiden, sepanjang frasa tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan uud sepanjang tidak dibaca tahuntang pemilihan umum presiden dan wakil presidenara pemohon, kartu tanda penduduk, kartu advokat, nomor pokok wajib pajak:sebagai berikut:masyaraktahun yangaensi kompetensi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diutuslah dalam suatu undang undang yang dalam hal ini,selainyang juga diperlukan basis dukungan dari dewan perwakilan rakyat. undang undang tentang pilpres dalam undang undang pilpres diatur beberapa substansi penting yang signifikan, antara lain mengenai persyaratan calon presiden dan wakil calon presiden yang wajib memiliki visi dan misi dan program yang akan dilaksanakan selama lima tahun depan. presiden dan wakil presiden terpilih adalah pemimpin bangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu. untuk itu dalam rangka membangun etika pemerintahan terhadap.mengenai pengaturan kampanye dan. lain lain, maka undang undang pilpres mengatur perlunya dilaksanakan adanya debat pasangan calon dalam rangka mengefektifkan penyebarluasan visi misi dan program pasangan calon yang bersifat edukatif dan informatif. sehubungan dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, yaitu undang undang pemilu presiden dan wakil presiden yang menyatakketentuan guo oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan yang menyatakan uud negara indonesia adalah negara hukumterhadap argumentasi dan dalil dalil yang diajukan oleh para pemohon, presiden memberikan keteranganpenghasil pemerintahan yang demokratis, sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. untuk mewujudkan cita citlukan adanya upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilihan umum sendiri. pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang undang pemilu presiden dan wakil presiden, serta undang undang nomor tahun tentang pemilu dpr, dpd, dprd harussemangat pemilihan umum tersebut dapat terwujud apabila seluruh komponen bangsa saling bahu membahu mendukung pelaksanaan pemilu tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta penghormatan terhadap hak hak politik setiap warga negara sehingga upaya untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi, serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. bahwa undang undang pemilu presiden dan wakil presiden dan undang undang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, menurut pemerintah merupakan satu rezim pengaturan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian meskipun dalam ketentuan undang undang pilpres yang dimohonkan oleh para pemohon masih terdapat pengaturan tentang netralitas tni dan polri pada pilpres tahun namun berdasarkan undang undang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd, serta anggota dpd, dan dprd undang undang nomor tahun tentang tni, dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia, maka berdasarkan analogi logis anggota tni polri tetap pada status netral dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik pada pemilu legislatif maupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa meskipun anggota tni polri merupakan warga negara yang hak hak warga negaranya dijamin oleh undang undang dasar namun demikian berdasarkan realitas sosial, realitas politik, dan karakteristik kehidupan berbangsa dan bernegara maka pemerintah telah menetapkan kebijakan yang mengatur bahwa pembatasan pengecualian terhadap anggota tni polri yang wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang tindonesia dan undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. bahwa kedudukan tni dan polri dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden tahun mengacu padyang secara khusus mengatur bahwa anggota tni dan polri tetap pada status netral. maka menurut presiden, undang undang ini tetap mengikat dan berlaku bagi tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia. memperhatikan bahwa struktur kelembagaan tni dan polri berada pada tingkatan pemerintah pusat dan kecamatan. mana tingkatan lembaga tni mulai dari markas besar tni pada tingkatan pemerintah pusat. komando daerah militer atau kodam pada komando kewilayahan yang terdapat pada tingkat provinsi tersebut. komando resor militer atau korem dan komando distrik militer atau kodim yang tersebar seluruh pemerintah kabupaten dan kota dan komando rayon militer atau koramil pada tingkat pemerintahan kecamatan. kemudian pada lembaga kepolisian negara republik indonesia terdiri dari markas besar atau mabes polri pada tingkat pemerintah pusat. kepolisian daerah polda) pada tingkat pemerintah provinsi. kepolisian resor pada tingkat kabupaten kota dan kepolisian sektor pada tingkat kecamatan. bahwa lembaga lembaga tersebut pada intinya menjalankan fungsi stabilitas keamanan, bukan sebagai pelaku politik praktis. samping itu menurut presiden,berasal dari tentara nasional indonesia maupun kepolisian republik indonesia. maka menurut presiden, untuk menjaga eksistensi tni dan polri sebagai aparatur keamanan,berprofesi sebagai advokat yang concern pada isu isu hukum publik dan ketatanegaraan.entara nasional republik indonesia (selanjutnya disebut tni) dan kepolisian negara republik indonesia (selanjutnya disebut polri) dalam pemilu. sedangkan pemohon adalah seorang advokat yang sering melakukan pendampingan pengujian undang undang hadapan mahkamah konstitusi yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia indonesia. para pemohon mendalilkan rumusan dalamseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai pengacara advokat yang concern pada isu isu hukum publik dan ketatanegaraan (bukti bahwani polri dalam pemilu: pemohon adalah seorang advokat yang kerap melakukan pendampingan pengujian undang undang hadapan mahkamah konstitusiara pemohon yang merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilu, ketentuan guodan polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sementara ketentuan dalam undang undang guo yang menjadi acuan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden menentukan bahwa anggota tni dan polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun sehingga tidak dapat dipastikan apakah berlaku untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahunyang: i3.8j menimbang bahwa yang dimohonkan untuk diuji menganindonesia secara khusus hak pilihnya diatur dalam ketentuan guo. para pemohon tidak mewakili kedua:yang menurut para pemohon bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa, negara indonesia adalah negara hukum , dpermohonannya para pemohonmenimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan presiden yang pada pokoknya mengemukakan bahwa anggota tni dan anggota polri harus dalam status netral, sebagaimana termaktub dalam ketentuanhak. konstitusi sebagaimana disebutkan dalam uud mengaturaminan persamaan depan hukum ini dimuat kembali dalam. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, jelas bahwa setiap warga negara pada dasarnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih berdasarkan konstitusi yang menjamin hak memilih dan dipilih sebagai hak asasi, namun yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon justru memberikan batasan atas hak anggota tni dan anggota polri untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. ketentuan pembatasan hak memilih dan dipilih ini juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesilri) dan undang undang nomor tahun tentang tentara nasional indonesia (selanjutnya disebut tni). dalam huruf tnifrasa tidak berpolitik praktis dalam ketentuan tersebut, ditegaskan dalam tni yang menyatakan,bagi anggota polri, polrisecara historis, polri dan tni mendasarkan padaentukan mengenai netralitas dari tni dan polri (selanjutnya disebut tap mpr nomor vii tap mpr tersebut menetapkan mengenai keikutsertaan tni dalam penyelenggaraan negara, yaitu::tap mpr tersebut juga menetapkan mengenai keikutsertaan polri dalam penyelenggaraan negara yaitu.i3.16j menimbang bahwa putusan mahkamah konstitusi sebelumnya, yaitu putusan nomor puu v bertanggal april antara lain, mempertimbangkan," uud memungkinkan hak asasi manusia dibatasi hanya dengan undang undang sebagaimana ditentulain itu, uud juga mengenal adanya hak asasi yang tidak dapat dibatasi, walaupun tidak berlaku mutlak, sebagaimana ditentukan. berdasarkan putusan mahkamah dan uud tersebut maka pembatasan hak asasi manusia itu tergantung pada substansi hak tersebut dan penilaian pembentuk undang undang mengenai keadaan nyata yang terjadi pada suatu negara. pembatasan tersebut hanya dapatentukan oleh uud yang melarang penggunaan hak pilih bagi anggota tni dan anggota polri sesungguhnya adalah sebuah pembatasan hak. selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah hak pilih bagi anggota tni dan polri adalah hak yang dapat dibatasi? mengenai pembatasan hak, mahkamah konstitusi dalam berbagai putusannya telah memberikan pendapat, dalam putusan nomor puu v tanggal april mahkamah mempertimbangkan, antara lain,, keyakinan politik yang berakibat. pengurlam putusan mahkamah nomor puu i tanggal juliputusan mahkamah nomor puu tanggal maret mahkamah berpendirian bahwa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun yang ditentukan dalam uud haruslah dibaca bersama sama dengan uud sehingga mahkamah berpendirian bahwa hak yang diatur dalam uud tidaklah bersifat mutlak. putusan mahkamah nomor puu tanggal oktober mahkamah berpendirian, bahwa hak hidup yang dalam uud disebutkan sebagai hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun adalah bersifat tidak mutlak sebagaimana ketentuan dalam berbagai instrumen hukum internasional yangatau pembatasan yang ditentukan. dengan demikian frasa tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam uud tidaklah bersifat mutlak. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember mengenai pengujian pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, antara lain, mempertimbangkan,menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, mahkamah masih tetap dalam pendirian bahwa setiap hak asasi manusia dapat dibatasi, dan tidak bersifat mutlak, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. pembatasan yang diatur dalam konstitusi adalah sebagaimana disebutkan dalam uud menegaskan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya,ud merupakan penutup dari seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam bab uud sehingga seluruh hak asasi manusia yang diatur dalam bab uud tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam uud i3.18j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, polri dan tni yang mengatur mengenai larangan untuk berpolitik praktis dan pemilihan umum lembaga perwakilan serta pemilihan umum presiden yang mengatur bahwa anggota tni dan anggota polri tidak menggunakan haknya untuk memilih adalah merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang undang. uudadapun uud menyatamenurut mahkamah, oleh karena tugas tni dan polri yang sangat strategis tersebut memerlukan sikap netral dalam politik praktis maka adalah kebijakan politik pembentuk undang undang yang tidak bertentangan dengan uud keterangan presiden yang disampaikan dalam persidangan mahkamah juga menegaskan mengenai pentingnya netralitas anggota tni dan anggota polri, mengingat keberadaan tni dan polri dibutuhkan dari tingkat pusat sampai tingkat desa. tni dan polri tersebut pada intinya menjalankan fungsi stabilitas dalam pertahanan dan keamanan negara kesatuan republik indonesia, bukan sebagai pelaku politik praktis. samping itu menurut presiden, penegasan tersebutdapat berasal dari anggota tni maupun anggota polri yang telah mengundurkan diri atau telah pensiunga eksistensi tni dan polri sebagai aparatur pertahanan dan keamanani3.19j menimbang bahwa pentingnya netralitas anggota tni dan polri sebagaimana termaktub dalam dengan menyatakan bahwa anggota tni dan polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota tni dan polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara indonesia lainnya, namun frasa tidak menggunakan haknya untuk memilih justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota tni dan polri untuk netral, i3.20j menimbang bahwa yang menyebutkan, dalam pemilihan umummenurut mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang akan berlangsung pada tahun ketentuan guo tidak berlaku, atau anggota tni dan anggota polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan mahkamah atas, sehingga menurut mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan uud frasa tahun dalam harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. dengan demikianuntuk seluruhahunpada hari rabu, tanggal dua puluh satu, bulan meupaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia indonesia, bahwa rumusan ketentuan guo,telah: bahwa para pemohon, baik pemohon maupun pemohon jugapemilu anggota dpr, dpd, dan dprd, maupun undang undang guo,polri tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sementara ketentuan guo yang menjadi acuan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden mengatur sebaliknya, bahwa ketentuan larangan terhadap penggunaan hak pilih tni polri sampai hari ini juga masih diatur dalam ketentuan tni maupun polri artinya belum ada perubahan kebijakan dari pembentuk undang undang untuk mengubah larangan tersebut. oleh sebab itu, keberadaan ketentuan guo semakin jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, yang secara aktual merugikan hak hak konstitusional para pemohon,anwar usman ttd. ttd. maria farida indrawi muhammad alim ttd. ttd. santo wahitentang pemilihan umum presiden dan wakil presidengumentasi konstitusional yang digunakanonstitusionalitas pengecualian penangguhan hak pilih tni polri bahwa dalam rezim hukum internasional hak asasi manusia, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. hal ini juga sebagaimana ditegaskan olehengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, dengan berpedoman pada ketentuan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, sebagaimana telah disahkan indonesiapat dibenarkan jika dilakukan dengan kriteria yang objektif dan masuk akal, bahwa merujuk pada komentar umum nomor kovenan internasional hak hak sipil dan politik the right participate public affairs, voting rights and the right equal access public service), khususnya pada paragraf dan paragraf untuk melakukan pengecualian terhadap hak memilih dan dipilih bagi orang orang, haruslah diatur secara tegas dalam suatu ketentuan legislasi nasional (undang undang), yang menyebutkan dan menjelaskan kriteria kriteria kelompok (seperti batas usia) atau kategori orang dari lembaga tertentu (misalnya pejabat peradilan, polisi, dan pejabat militer), yang dikecualikan dibatasi hak politiknya, berdasarkan pada pertimbangan yang objektif dan masuk akal, termasuk juga prosedurnya, bahwa dalam praktik, khususnya eropa, bersandar pada putusan pengadilan hak asasi manusia eropa ect hr), dalam kasus labia vs. italy ect nomor hak untuk memilih dan dipilih dapat ditangguhkan atau dengan kata lain dibatasi, dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga syarat berikut ini: (i) harus diatur oleh hukum, (ii) harus memperhatikan asas proporsionalitas: dan (iii) didasarkan pada ketidakmampuan mental atau hukuman pidana atas pelanggaran serius. selain itu, secara prosedural, terhadap syarat ketiga, penetapannya haruslah dikeluarkan oleh pengadilan, bahwa perdebatan kemudian yang mengemuka terhadap pertanyaan, apakah hak memilih dan dipilih untuk menjabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan kepolisian dapat dikecualikan atau ditangguhkan? perdebatan ini menjadi kian besar, sebab sebagian ahli berpandangan hak memilih dan dipilih tersebut haruslah diberikan bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali, sementara sebagian ahli lainnya berpendapat, pengecualian atau penangguhan dapat dilakukan terhadap anggota militer, polisi, atau pejabat publik lainnya, sepanjang dengan alasan yang objektif dan masuk akal, bahwa pengecualian atau penangguhan hak memilih dan dipilih bagi pejabat publik tertentu, termasuk anggota militer dan polisi, berangkat dari argumentasi bahwa tindakan tersebut merupakan ukuran yang diperlukan dan dibenarkan untuk memastikan netralitas administrasi pemilihan umum. sebagai contoh pengecualian hak pilih bagi pejabat ketunada dan jamaika. dalam konteks negara tradisional, sebagai contoh maroko, mana pemilihan umum diselenggarakan oleh departemen dalam negeri, bahkan seluruh pegawai departemen tersebut dikecualikan ditangguhkan hak pilihnya dalam pemilihan umum, bahwa secara umum, berangkat dari pandangan sejumlah ahli, selain berdasar pada alasan yang objektif dan masuk akal yang dituangkan dalam undang undang nasional, sebagaimana diakui oleh rezim hukum internasional hak asasi manusia, khusus dalam konteks demokrasi transisi, periode ketika kemerdekaan administrasi pemilihan umum belum mengakar, maka tindakan pembatasan penangguhan hak pilih (memilih dan dipilih) bagi kelompok pejabat publik tertentu dapat dibenarkan, bahwa pandangan sebaliknya dikemukakan oleh para pendukung hak penuh bagi anggota militer dan polisi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. kelompok ini berpendapat, bahwa mendaftar dan memberikan suara bukanlah suatu tindakan politik. menurut kelompok ini, meski militer dan kepolisian harus netral secara politik dan harus melayani setiap pemerintahan sah yang terpilih, pembatasan hanya boleh dilakukan untuk tidak menjadi anggota partai politik atau aktivis partai politik. namun, untuk berada daftar pemilihan dan mengeluarkan suara, yang sekali lagi menurut mereka bukan tindakan politik, maka selayaknya tidak perlu dibatasi ditangguhkan: bahwa negara negara dunia juga beragam dalam menerapkan ketentuan ini. sebagaimana negara negara memberikan hak pilih secara penuh (memilih dan dipilih) bagi anggota militer atau polisi, sebagian lagi hanya memberikan hak untuk memilih, dan sebagian lainnya menangguhkan sama sekali. berikut ini adalah contoh beberapa negara yang memberikan dan tidak memberikan hak memilih bagi anggota militernya: bahwa dalam praktiknya dunia, khususnya negara negara eropa, dalam membatasi menangguhkan hak pilih bagi anggota militer kepolisian, haruslah berdasar pada prinsip legalitas dan prinsip proporsionalitas. dengan kata lain, pembatasan tersebut haruslah memerhatikan prinsip prinsip pembatasan hak asasi manusia pada umumnya. selain itu, yurisprudensi pengadilan ham eropa juga penting menjadi rujukan, bahwa berdasar prinsip legalitas berarti pembatasan hak pilih militer polisi harus diatur oleh hukum, yang menjamin tingkat transparansi d. sebagai contoh, hak pilih militer polandia dan spanyol, khususnya hak untuk mencalonkan diri, dibatasi oleh konstitusi. selain itu, konstitusi juga dapat memuat ketentuan yang secara tidak langsung membatasi hak pilih militer polisi. selain konstitusi, pengaturan tersebut juga dapat terejewantahkan dalam undang undang nasional, dan bukan dalam suatu keputusan administratif pemerintah: bahwa berdasar pada prinsip proporsionalitas berarti pembatasan terhadap hak pilih bagi anggota militer kepolisian hanya boleh dilakukan sebatas dapat diterima dalam suatu masyarakat demokratis dan diperlukan untuk tujuan pertahanan atau kebutuhan khusus dari angkatan bersenjata, termasuk dalamnya disiplin militer dan efektivitas pertahanan itu sendiri. tegasnya, dalam melakukan pembatasan haruslah memperhatikan situasi situasi mana pembatasan terhadap hak pilih militer polisi itu dapat dilakukan. bahwa salah satu yurisprudensi pengadilan ham eropa, dalam kasus engel, dkk., vs. netherlands putusan juni dinyatakan bahwa konvensi eropa berlaku pada prinsipnya untuk anggota angkatan bersenjata dan tidak hanya untuk warga sipil, dengan demikian, tentara harus dapat menikmati hak hak dasar, termasuk hak pemilu, yang seharusnya tidak dibatasi oleh negara dalam keadaan apapun. akan tetapi, pada putusan tersebut juga dikemukakan, bahwa pembatasan tertentu dapat diterapkan pada militer. pembatasan dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik tertentu kehidupan militer dan dampaknya pada situasi masing masing anggota militer: bahwa lebih jauh ditegaskan oleh pengadilan ham eropa, sistem disiplin militer pada dasarnya menyiratkan kemungkinan membatasi hak dan kebebasan tertentu dari anggota angkatan bersenjata yang mungkin tidak dapat dikenakan pada warga sipil. pengadilan juga mengakui status khusus angkatan bersenjata dalam masyarakat demokratis, karena angkatan bersenjata memiliki tugas dan tanggung jawab khusus. oleh sebab itu, mereka anggota militer dimungkinkan sampai batas yang signifikan, dilarang untuk terlibat politik aktif dalam proses pemilihan umum, bahwa ketentuan perundang undangan indonesia, juga menganut rezim pembatasan terhadap hak pilih (memilih dan dipilih) bagi anggota militer dan kepolisian tni polri), sebagaimana ditegaskantentara nasional indonesia dan nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia. secara detail ketentuan tersebut diatur dalam berikut ini: nomor tahun tentang tni nomor tahun tentang polri huruf tentara profesional, yaitu tentara yang kepolisian negara republik terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, indonesia bersikap netral dalam tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan kehidupan politik dan tidak dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti melibatkan diri pada kegiatan kebijakan politik negara yang menganut politik praktis, prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak anggota kepolisian negara asasi manusia, ketentuan hukum nasional, republik indonesia tidak dan hukum internasional yang telah menggunakan hak memilih dan diratifikasibatasan pengecualian terhadap hak pilih tni polri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan atas, adalah telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh rezim hukum hak asasi manusia internasional maupun uud pembatasan dilakukan dengan undang undang, dengan kriteria kriteria tertentu yang objektif dan masuk akal, memenuhiasas proporsionalitas, dilakukan dalam masyarakat yang demokratis, termasuk juga memerhatikan kebutuhan khusus dari militer dan kepolisian (profesionalisme dan disiplin), bahwa selain diatur dalam undang undang yang sifatnya substantif tni dan polri), pembatasan penangguhan terhadap hak pilih tni polri secara prosedural juga diatur dalam undang undang yang mengatur tentang prosedur tata cara penyelenggaraan pemilihan umum, yakni uu. pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd (uu nomor tahun dan pemilu presiden dan wakil presidenlain mempertimbangkan aspek legal, dalam konteks demokrasi transisional, mana netralitas pemilu belum menjadi moral yang mengakar masyarakat, temasuk aparat tni polri, dengan pertimbangan sosiologis dan politik, penangguhan hak pilih bagi anggota tni polri juga mendapat legitimasi, bahwa masih berlakunya sistem komando teritorial, yang merupakan salah satu warisan rezim militer orde baru, juga menjadi salah satu alasan kuat untuk tetap mengecualikan hak pilih tni polri. sistem yang dibangun untuk memantau perkembangan politik dan sosial masyarakat, dengan menggunakan militer sebagai petugas teritorial, yang memiliki jaringan kuat hingga desa desa bintara pembina desa), akan sangat rawan dalam menjaga netralitas pemilihan umum: bahwa sistem komando teritorial, yang memiliki jaringan terstruktur dan hierarkis dari pusat hingga desa tersebut, sangat potensial menjadi mesin politik bagi kelompok politik yang berkuasa, guna memastikan perolehan suara mereka. telah menjadi pengetahuan umum, dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum orde baru, sejumlah anggota militer akan mendapatkan pelatihan intelejen teritorial, untuk melakukan operasi penggalangan selama berlangsungnya proses pemilihan umum. oleh karena itu, memastikan netralitas tni polri melalui pengecualian penangguhan hak pilih mereka, masih sangat penting dilakukan dalam era demokrasi transisi hari ini, bahwa menurut yurisprudensi putusan mahkamah konstitusi, pembatasan terhadap hak pilih seseorang, termasuk hak pilih tni polri, juga sangat mungkin untuk dilakukan. dalam putusan nomor puu vii pada pengujian pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd (uu nomor tahun menyatakan:sistematis sistematische interpretative), hak asasi manusinasional ppn), beralamat jalan prof. dr. satrio casablanca, jakarta selatan, diwakili oleh ketua umum ppn dr. oesman sapta dan sekretaris jenderal ratna ester lumbantobing, s.h., m.m., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada paulus sanjaya samosir, sos., s.h.: ii) julio nanda valentino, s,h.: iii) renata cacar fanharry, s.h.: dan iv) ratna ester lumbantobing, s.h., m.m., advokat yang tergabung dalam tim advokasi persatuan nasional yang beralamat jalan prof. dr. satrio nomor casablancewenangan sebagaimana diatur dalamkepadapenyelenggara pemilihan umum. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang partai politik. bukti fotokopi surat keputusan nomor pts kpu tahun bertanggal januari tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun bukti fotokopi akta perubahan nama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, lambang, dan struktur partai persatuan daerah, nomor bertanggal november yang dibuat oleh herlina pakpahan, s.h., notaris dan pejabat pembuat akta tanah dki jakarta. bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah.emiliki kepengurusan 50x (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan , terhadapdiri sebagai partai politik yang didirikan berdasarkan akta notaris mengenai, bertanggal november (vide bukti serta telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dengvide bukti pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh dan uud dan dirugikan oleh ketentuan huruf keberadaan huruf telah mempersulit pemohon menjadi peserta pemilihan umum tahun yang akibatnya pemohon tidak dapat meraih posisi dalam pemerintahan. menurut pemohon, dalam penentuan partai politik yang berhak mengikuti pemilihan umum tahun ternyata tidak dilakukan verifikasi faktual dengan mendasarkan pada huruf yang mengatur syarat memiliki kepengurusan (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan . hal tersebut mengakibatkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dan lebih lanjut akhirnya mengakibatkan pemohon tidak lolos menjadi peserta pemilihan umum tahun (vide bukti dari uraiandimaksud dan berlakunya huruf yang dimohonkan pengujian. selain itu mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dikabulkannya permohonan akan membuat kerugian konstitusional yang didalilkan telah dialami oleh pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadimohonkan pengujian konstitusionalitas huruf dengan alasan komisi pemilihan umum tidak melakukan verifikasi berdasarkan ketentuan huruf padahal pemohon dan seluruh partai politik peserta pemilihan umum telah mengeluarkan biaya (dana dan tenaga) untuk membentuk kepengurusan (ima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota, sebagaimana ketentuan huruf dengan demikian, menurut pemohon demi pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, huruf harusketentuan yang dalamnya meliputi ketentuan huruf yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya telah diuji dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x bertanggal agustus menurut mahkamah dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x terdahulu, penentuan syarat syarat partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang undang untuk melakukan penyederhanaan jumlah partai politik. dalam putusan nomor puu tersebut pada paragraf dinyatakan,selanjutnya dalam paragraf dinyatakan bahwa: terkait dengan putusan nomor puu x tersebut, penilaian yang diberikan oleh mahkamah adalah terhadap secara keseluruhan, yang dalamnya meliputi persyaratan huruf hingga huruf mahkamah telah menegaskan dalam putusan sebagaimana dikutip atas, bahwa persyaratan verifikasi yang diatur oleh adalah konstitusional atau tidak bertentangan dengan uud selama diberlakukan tanpa pengecualian kepada semua partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan umum, i3. menimbang bahwa terkait dengan argumen pemohon yang menyatakan bahwa huruf bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dalam verifikasi faktual oleh komisi pemilihan umum, menurut mahkamah, perihal tidak dilaksanakannya ketentuan atau norma dimaksud tidak berkaitan langsung dengan konstitusionalitas ketentuan atau norma yang bersangkutan. mahkamah menilai bahwa tidak dilaksanakannya suatu ketentuan undang undang tidak serta merta membuat ketentuan dimaksud kehilangan konstitusionalitasnya. namun untuk memastikan agar komisi pemilihan umum melaksanakan ketentuan dalam terutama huruf menurut mahkamah, dapat dilakukan upaya hukum lain oleh pemohon: i3. menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut, menurut mahkamah, huruf tidak dapat diuji kembali (ne bis idem) terhadap d tanggal dua puluh enam bulan maretagustus ttd. martian wibowobeberapa ketentuan uud sebagai batu uji atas ketentuan huruf pemilu adalahahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan undang undang pemilu huruf pemilu terhadap uud maka mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian atas undang undang dengan uud ii. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon bahwaberdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang partai politik parpol)harus didaftarkan departemen untuk menjadi badan hukum. bahwa pemohon adalah partai politik, sebagaimana akta nomor tertanggal november yang dibuat oleh herlina pakpahan, s.h., notaris dan pejabat pembuat akte tanah dki jakarta yang telah disahkan olehahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii juncto putusan nomor puu vngertian partai politik sesuai dengan ketentuan parpol menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia, sehingga dan uud yang memberikan hak konstitusional kepada setiap orang dan warga negara, secara langsung juga memberikan hak konstitusional yang sama kepada partai politik sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh warga negara indonesia, atau dengan kata lain, partai politik sebagai organisasi yang bentuk oleh warga negara indonesia berhak memperoleh hak konstitusional yang diberikan oleh uud dalam hal ini dan uud menyatakan bahwaerdasarkan ketentuan atas, maka pemohon nyata memiliki hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mengajukan permohonan guobahwa undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umumdalam tujuannya menjadi peserta pemilu tahun maka pemohon wajib memenuhi seluruh kriteria persyaratan sebagaimana perintah undang undang, upaya pemohon akan semakin sulit dan berat dengan diberlakukannya ketentuan huruf pemilu, yang pemberlakuannya saat ini irasional dan tidak belum mungkin untuk dilaksanakan baik oleh parpol calon peserta pemilu termasuk pemohon, maupun oleh penyelenggara pemilu. halaman nyata dalam proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu tahun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. adanya ketentuan huruf pemilu tersebut, nyata telah mempersulit pemohon untuk mendapatkan posisi dalam pemerintahan dalam hal ini menjadi peserta pemilu tahun halaman nyata terjadi pelanggaran oleh huruf pemilu terhadap hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. halam oleh penyelenggara pemilu juga telah menimbulkan tidak adanya jaminan, perlindungan, serta kepastian hukumpelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon terbukti deng, pelanggaran mana mengakibatkan tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon juga nyata dengan dikeluarkannya waktu, biaya dan tenaga yang begitu besar dalam upaya membentuk kepengurusan (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota agar dapat memenuhi perintah huruf pemilu. bahwa pemberlakuan huruf pemilu tersebut yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu nyata sangat memberatkan pemohon sehingga pemohon tidak ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu tahun halaman timbul kerugian atas hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahabahwa upaya dan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh pemohon dalam memenuhi ketentuan huruf pemilu menjadi sia sia dengan tidak dilakukannya verifikasi oleh penyelenggara pemilu, halaman seharusnya upaya dan pengorbanan tersebut dapat dialihkan untuk memenuhi ketentuan persyaratan lain agar dapat lolos menjadi peserta pemilu tahun bahwa ketentuan huruf pemilu yang terbukti irasional dan tidak belum mungkin dilaksanakan pada saat ini indonesia telah menyebabkan berkurangnya kemampuan pemohon dalam memenuhi persyaratan persyaratan lain sebagaimana ketentuan persyaratan untuk menjadi peserta pemilu tahun halaman mengakibatkan tidak ditetapkannya pemohon menjadi peserta pemilu tahun dan timbul kerugian atas hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintah dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional tidak akan lagi terjadi karena pemohon dapat lebih fokus atau berkonsentrasi dalam memenuhi atau melakukan verifikasi ketentuan dan persyaratan lain yang memang layak diberlakukan sebagai persyaratan dan ketentuan untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya sehingga pemohon mempunyai jaminan atas kepastian hukum serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan.ii. alasan permohonan bahwa pemohon merupakan partai politikoleh kpu sebagai partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana penetapan kpu nomor pts kpu tahun tanggal januari tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum tahun bahwa pemohon sebagai partai politik tentu berkeinginan untuk menjadi salah satu partai politik peserta pemilu tahun sebagai wujud turut sertanyntuk mewujudkan keinginan tersebut, pemohon selalu berusaha mentaati dan memenuhi tentang persyaratan persyaratan yang diatur oleh undang undang sebagai syarat untuk dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu tahun halaman pemohon selalu berupaya dengan sekuat tenaga dan segala daya upaya memenuhi persyaratan tersebut demi mewujudkan cita cita untuk ikut serta dalam membangun masyrakat, bangsa dan negaranya. bahwa sebagai wujud kesungguhan pemohon untuk turut serta sebagai partai politik peserta pemilu tahun guna membangun masyarakat, bangsa dan negaranya dibuktikan dengan pemenuhan terhadap semua syarat syarat dan ketentuan dalam pemilu tersebut. halaman pemohon merupakan salah satu partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi oleh kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu pada gelombang pertama, halaman jelas menunjukkan keseriusan pemohon dalam mewujudkan keinginannya tersebut. meskipun didalam pemenuhan terhadap semua syarat syarat dan ketentuan dalam pemilu pemohon merasa sangat diberikan oleh syarat yang terdapat dalam huruf namun pemohon tetap berupaya memenuhinya dengan segala daya dan upaya. bahwa dalam melakukan penyelenggaraan pemilu, kpu telah melakukan sosialisasi tahapan pemilu, pendaftaran dan verifikasi parpol menjadi peserta pemilu anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun mana kpu telah melakukan sosialisasi bahwa akan dilaksanakan verifikasi faktual kepengurusan partai politik sampai dengan tingkat kecamatan. namun kenyataannya kpu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik tingkat kecamatan tersebut, meskipun salah satu berita acara hasil verifikasi faktual nomor ba kpu x11 yang dikeluarkan oleh kpu kabupaten pringsewu, dpc ppn kabupaten pringsewu dinyatakan memenuhi syarat kepengurusan tingkat kecamatan. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang dilakukan kpu, terhadap syarat syarat yang diatur dalam pemilu tersebut, dilakukan verifikasi faktual guna menyeleksi partai politik mana yang berhak dinyatakan lolos sebagai partai politik peserta pemilu tahun mengenai hal hal yang diverifikasi oleh kpu selaku penyelenggara pemilu tertuang dalam surat kpu nomor kpu x tanggal oktober tentang petunjuk teknis verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun halaman dalam petunjuk teknis tersebut tidak diatur mengenai kewajiban kpu untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kepemilikan kepengurusan partai politik minimal jumlah kecamatan setiap kabupaten. halaman terbukti kpu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota. bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon, nyata terjadi pada saat dilakukannya verifikasi faktual yang diadakan oleh kpu, halaman diakibatkan pada ketidakmampuan, keterbatasan serta pengingkaran kewajiban kpu dalam melakukan verifikasi faktual sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam huruf pemilu(inkonstitusional berdasarkan putusan mahkamah nomor puu x )!) dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: d.memiliki kepengurusan (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota yang bersangkutan. bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf pemilu, nyata seluruh partai politik calon peserta pemilu termasuk pemohon telah mengalami kerugian, tidak hanya kerugian konstitusional namun kerugian materil dan materil (banyaknya dana dan tenaga yang dikeluarkan dalam membentuk kepengurusan tingkat kecamatan seluruh indonesia) yang dalam pelaksanaannya terhadap syarat yang tercantum dalam huruf pemilu tersebut tidak dilakukan verifikasi faktual oleh kpu. bahwa ketentuan huruf pemilu nyata menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemenuhan persyaratan partai politik untuk dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu. halaman jelas menimbulkan kerugian atau tidak terpenuhinyaruf pemilu yang mencantumkan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik calon peserta pemilu namun tidak dilaksanakannya verifikasi oleh penyelenggara pemilu terhadap syarat tersebut maka nyata pembiaran pelanggaranuud oleh para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pemilu: bahwa putusan pengadilan tinggi tata usaha negara nomor pt.tun.jkt halaman alinea pertama menyebutkan: menimbang, bahwa menurut huruf undang undang nomor tahun persyaratan terhadap kepengurusan partai politik tingkat kecamatan adalah bersifat imperatif, akan tetapi menurut majelis meskipun hal tersebut tidak diberlakukan bukan berarti menjadikan beban yang memberatkan para partai politik calon peserta pemilu, melainkan dengan tidak menerapkan pelaksanaan verifikasi pada level tingkat kecamatan justru akan meringankan bagi para partai politik calon peserta pemilu tahun bahwa penjelasan pemohon sebelumnya yang menyatakan dalam rangka upaya pemenuhan ketentuan huruf pemilu, pemohon berupaya sangat sulit dan berat dalam rangka pemenuhan ketentuan tersebut dan ketentuan tersebut merupakan beban yang sangat berat, sehingga sebagaimana pertimbangan hakim pada poin atas, tidak dilakukannya verifikasi faktual terhadap kepengurusan partai politik (ima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota akan meringankan para partai politik calon peserta pemilu, dan akan memberikan kesempatan yang sama bagi pemohon dalam pemerintahan. bahwa namun didalam suatu penyelenggaraan negara yang baik dan benar, harus diperlukan suatu pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum, dalam hal ini terkait ketentuan huruf pemilu, halaman untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum, pemohon memohon kepada majelis untuk menyatakan huruf pemilu bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak ada kewajiban bagi pemohon dan partai politik pada umumnya untuk memiliki kepengurusan (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten kota. bahwa dengan dikabulkannya permohonan guo, kerugian konstitusional tidak akan lagi terjadi. halaman karena baik kpu sebagai penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai peserta pemilu, akan dapat lebih maksimal dalam melakukan pekerjaan pekerjaan terkait pelaksanaan tahapan pemilu.

klivia yulianto widya pekerjaan direktur utama pt. sinar dewi flores indah.,rsero) tbk., pengadilan negeri ende, bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami berdasarkan ketentuan: bahwa gugatan wanprestasi oleh klien kami pengadilan negeri ende dengan nomor registrasi perkara pdt. pn.end saat ini sedang berlangsung dengan agenda penyampaian bukti surat dari klien kami selaku penggugat:: bahwa sementara gugatan klien kami sedang dalam proses pengadilan negeri ende serta laporan polisi klien kami terhadap kepalaerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit untuk seluruhnya menyatakan memohon pailit pt. sinar dewi flores indahunjuk sriyatmo joko sungkan, s.h., hakim niaga pada pengadilan negeri surabaya sebagai hakim pengawas menunjuk dan mengangkat sdr. left klinis, sh., surat bukti pendaftaran kurator dan pengurusproses hukum yang sedang berjalanhukum terhadap klien kami. telah terjadi pelanggaran hak untuk berusaha pada klien kamitanggal mei bukti fotokopi gugatan: bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl 1ix res. ende: bukti fotokopi surat nomor x1 res. ende, bertanggal november perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan: bukti fotokopi surat pengadilan negeri niaga surabaya nomor .u1. pdt. perihal kelas penyampaian salinan putusan perk nomor pailit pn. niaga. sby: bukti fotokopi putusan nomor pailit pn. niaga. sby, bukti fotokopi tanda terima risalah memori permohonan kasasi kepailitan nomor kas pailit ' pn. niaga surabaya juncto nomor pailit' pn. niaga surabaya: bukti fotokopi memori kasasi orinbao law office. mahkamah menerima surat dari pemohon bertanggal maret melalui faksimili yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal maret dikarenakan pemohon baru menerima surat panggilan sidang pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelenggaraan sidang. menurut pemohon oleh karena jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal pemohon dengan mahkamah, pemohon tidak dapat menghadiri sidang pada tanggal maret dan memohon kepada mahkamah untuk menunda persidangan sampai hari jumat tanggal maretsesuai dengan permohonan pemohon dalam surat bertanggal maret sebagaimana dipertimbangkan atas, namun pemohon tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah:,ina zuchriyah tando

kd) aumaterai terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama harus santo: tempat tanggal lahir purwokerto, september pekerjaan wiraswasta, warga negara indonesia, alamat jalan tuareg nomor kerawangtahun (selanjutnya disebut uud amandemen ketiga, menyatakan sebagai berikutamandemen ketiga,lebih lanjut dalam huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disingkat mk)menyatakan sebagai berikut: bahwa berdasarkan kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana diuraikan atas, maka apabila ada warga negara yang menganggap hak dan atau kewenanganyang bertentangan puluh juta rupiah) setiap bulan dari perhitungan kartu bea meterai kartu bea meterai dengan asumsi (lima puluh persen) nasabahnya bertransaksi rata rata atas (satu juta rupiah) akan dipungut bea meterai (enam ribu rupiah) dan sisanya bertransaksi rata rata dibawah (satu juta rupiah) akan dipungut bea meterai (tiga ribu rupiah), hingga (dua puluh satu milliar rupiah) setiap bulan dari perhitungan kartu bea meterai dengan asumsi nasabahnya bertransaksi rata rata diatas (satu juta rupiah), sehingga citilink diduga telah mendapat keuntungan dari pungutan pajak kepada masyarakat antara sebesar hingga setiap bulan atau rata rata sebesar (delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan atau sekitar (seratus delapan puluh sembilan milliar rupiah) hingga (dua ratus lima puluh dua milliar rupiah) setiap tahun atau rata rata sebesar (dua ratus dua puluh milliar lima ratus juta rupiah) setiap tahun, padahal pungutan, penagihan dan pembebanan kepada nasabahnya sudah dilakukan diduga sejak tahun dengan berlakunya peraturan pemerintah republik indonesia peri) nomor tahun bahwa berdasarkan data pengakuan direktur kartu kredit citilink, maka seharusnya citilink sekurang kurangnya membayar pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada negara sebesar sekitar (lima belas milliar tujuh ratus juta rupiah) hingga (dua puluh satu milliar rupiah) setiap bulannya atau rata rata (delapan belas milliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan, karena pajak adalah hak dan kewenangan negara berdasarkan undang undang, bukan citilink, sehingga jumlah yang diterima dari masyarakat harus sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada negara. namun faktanya dalam persidangan citilink telah membuktikan membayar pajak kepada negara sekitar (dua milliar dua ratus juta rupiah) hingga (dua milliar sembilan ratus juta rupiah) atau rata rata sekitar (dua milliar lima ratus juta rupiah) setiap bulan atau rata rata diduga hanya sekitar nya yang dibayarkan kepada negara, sehingga diduga terdapat selisih sebesar rata rata sebesar (lima belas milliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) setiap bulan atau sekitar (seratus sembilan puluh milliar lima ratus juta rupiah) setiap tahunnya, bahwa citilink tidak dapat beralasan bahwa yang bertransaksi hanya (ima belas persen) dari seluruh nasabahnya, karena kalau hal itu benar terjadi maka seharusnya citilink mengalami kerugian setiap tahunnya, sebab untuk break even point (b.e.p) minimal dibutuhkan (lima puluh persen) nasabahnya yang bertransaksi, padahal dalam laporan neraca keuangan publiknya citilink ternyata melaporkan mendapat laba bersih hingga triliunan rupiah serta terdapat fakta hukum bahwa citilink adalah pemain terbesar dari bisnis kartu kredit yang sangat aktif dalam menggaet nasabah dimana bisnis kartu kredit adalah bisnis yang sangat menguntungkan dan memberikan margin profit yang sangat besar bagi pemasukan bank, bahwa berdasarkan perhitungan itu maka citilink diduga telah mendapat keuntungan rata rata sebesar (hasil riil rata rata pungutan kepada nasabahnya) (selisih rata rata antara yang diterima milli dan nyata dari nasabahnya dengan pembayaran yang riil dan nyata dibayarkan sebagaimana dibuktikan pengadilan) (tiga puluh empat milliar dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan atau sebesar (empat ratus sebelas milliar rupiah) setiap tahunnya. dugaan keuntungan yang didapat citilink adalah diduga juga merupakan kerugian bagi seluruh nasabah citilink termasuk pemohon dan juga diduga merugikan negara karena diduga terdapat indikasi dugaan ketidakjujuran citilink dalam melaporkan pendapatan yang sebenarnya dari hasil memungut kepada nasabah berbanding dengan pembayaran yang dibayarkan kepada negara termasuk dugaan hasil riil memungut pajak kepada nasabahnya dengan mendasarkan materi bea meterai yang kemudian diduga dinikmati sendiri yang diduga juga tidak jelas pertanggung jawabannya karena diduga juga tidak dimasukkan dalam pos penerimaan neraca keuangannya sehingga perlu dipertanyakan kejelasan dan kepastian hukumnya demi kebenaran karena hal ini menyangkut pungutan, penagihan dan pembebanan pajak pajak negara pajak pusat kepada masyarakat yang secara yuridis seharusnya adalah kewenangan negara, bukan citilink, bahwa apabila mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan materi bea meterai yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian materiil tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pemohon dan warga negara lainnya tidak akan dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya karena tidak lagi harus membayar pajak kepada citilink. selain itu apabila permohonan pemohon dikabulkan maka secara yuridis citilink dan atau perusahaan lainnya tidak dapat memungut pajak serta tidak memiliki dasar hukum dan alas hak lagi untuk memungut pajak kepada masyarakat selain dari pada hanya negara menteri keuangan dirjen pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. dengan demikian apabila permohonan pemohon ini dikabulkan yang terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi maka sangat besar atau setidak tidaknya ada kemungkinan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. demikian pula segala kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijamin uud sangat besar atau setidak tidaknya ada kemungkinan tidak akan terjadi lagi: bahwa namun sebaliknya apabila yang terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi menolak permohonan pemohon maka hal itu dapat menimbulkan preseden buruk dan atau suatu legalitas yang sah, tegas dan mengikat yang dapat dianggap materi bea meterai sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah dan mengikat bagi citilink dan atau perusahaan badan hukum privat lainnya untuk memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat kepada masyarakat dan secara yuridis citilink dianggap memiliki hak dan kewenangan untuk memungut, menagih dan membebankan pajak kepada masyarakat tanpa berdasarkan undang undang yang sah dan mengikat, padahal secara yuridis citilink dan perusahaan lainnya tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kecuali negara dirjen pajak bahwa untuk itu dengan rendah hati dan dengan segala hormat pemohon memohon agar yang terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya berkenan untuk mengabulkan dan menerima permohonan pemohon ini demi kepentingan masyarakat banyak termasuk didalamnya (maaf) mungkin juga demi kepentingan yang terhormat majelis hakim mahkamah konstitusi dan keluarganya dalam kedudukan sebagai nasabah kartu kredit, nasabah pln, nasabah telkom, nasabah pam, dan nasabah konsumen lainnya, bahwa berdasarkan ketentuan mk, maka pemohon berpendapat bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak pemohon dalam permohonan uji materi bea meterai terhadap uud fakta fakta hukum bahwa sebagai nasabah debitur kartu kredit citilink visa card gold dan master card gold pemohon selalu dipungut, ditagih, dan dibebani tambahan biaya pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai sebesar dalam setiap dokumen lembar penagihan (billing statement) kartu kredit: bahwa faktanyatersebut sudah lunas, sudah dinyatakan lunas, dan sudah dilunasi citilink sendiri kepada negara yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi bea meterai lunas : bahwa selama ini pemohon melakukan pembayaran pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada citilink karena pemohon tidak dan belum menyadari bahwa secara yuridis pajak dimaksud adalah kewajiban hukum citilink sendiri dan secara yuridis citilink juga tidak berhak demi hukum untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dalam bentuk apapun juga karena secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara, bahwa kesadaran hukum pemohon mulai timbul dengan adanya pemberitahuan sepihak pada dokumen lembar penagihan (billing statement) kartu kredit tertanggal september yang menyatakan bahwa citilink akan memungut, menagih, dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai setiap bulan, padahal ketentuannya bea meterai dipungut untuk setiap dokumen , bukan setiap bulan, yang selengkapnya pemberitahuan itu berbunyi sebagai berikut mulai bulan sept, biaya materai akan dikenakan bulan yang sama. bln ini ada bea meterai utk prd jul ags ags sept : bahwa pemohon kemudian mengajukan keberatan atas pemberitahuanyang akan dilakukan setiap bulan, karena selain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, pemohon juga merasa khawatir jangan jangan citilink nantinya akan mengambil kebijakan sepihak dengan memberitahukan sepihak lagi bahwa pajak akan dipungut setiap minggu bahkan mungkin setiap hari. tidak itu saja tidak tertutup kemungkinan citilink juga akan memungut, menagih, dan membebankan tambahan biaya yang lain lainnya misalnya biaya kertas, biaya perangko, biaya amplop, dan sebagainya, bahwa kekhawatiran pemohon didasarkan pada alasan bahwa kalau untuk pungutan, penagihan dan pembebanan pajak yang secara yuridis merupakan hak dan kewenangan negara dan bukan kewenangan citilink demi hukum saja dapat diganti dan dirubah seenaknya tanpa dasar hukum yang sah dan mengikat, apalagi untuk tambahan biaya yang lainnya: bahwa pemohon kemudian mengajukan keberatan kepada citilink baik secara lisan maupun tertulis dan meminta penjelasan berikut lampiran peraturan yang menjadi dasar untuk merubah dan mengganti sepihak kebijakan dalam: bahwa terhadap keberatan pemohon ternyata sampai dengan hari ini citilink tidak dapat membuktikan secara yuridis dasar hukum dan alas hak yang sah dan mengikat dalam memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat dimaksud, sehingga membuat pemohon timbul kesadaran hukumnya bahwa selama ini citilink telah memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum, bahwa pemohon kemudian mengajukan tuntutan baik secara lisan maupun tertulis kepada citilink agar menjelaskan alas hak dan dasar hukum yang sah dan mengikat atas tindakannya yang, bahwa selain tuntutan pembuktian yuridis mengenai alas hak dan dasar hukum pungutan, penagihan dan pembebanan pajak kepada pemohon, pemohon juga menyatakan secara tegas bahwa pemohon menolak dan tidak bersedia membayar atau setidak tidaknya menunda pembayaran pajak dimaksud sampai didapat kejelasan dan kepastian hukum mengenai alas hak dan dasar hukum pungutan, penagihan, dan pemerannya, namun pemohon tetap menjalankan kewajiban hukumnya kepada citilink untuk, bahwa citilink kemudian menanggapi dan menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan citilink untuk memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara pajak dokumen bea meterai adalah ketentuan bea meterai berikut peraturan pelaksanaannya yaitu peri nomor tahun keputusan dirjen pajak nomor 122d tahun dan surat edaran dirjen pajak nomor tahun bahwa dari keseluruhan peraturan yang disampaikan kepada pemohon, ternyata tidak ada satupun yang menyatakan secara tegas bahwa citilink berhak dan berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak dimaksud termasuk juga tidak ada satupun yang menyatakan secara tegas bahwa pemohon diwajibkan untuk melunasi pembayaran pajak dimaksud kepada citilink: bahwa dari keseluruhan peraturan yang disampaikan kepada pemohon, sebaliknya justru menyatakan secara tegas bahwa bea meterai adalah pajak pajak dokumen dan peraturan peraturan itu hanya ditujukan kepadayang diharuskan melunasi pembayaran pajak dokumen kepada negara atas penerbitan dokumen tersebut serta tidak ada satupun peraturan yang ditujukan kepada pemohon selaku nasabah debitur dan penerima dokumen: bahwa dalam korespondensi dan jawab menjawab antara pemohon dengan citilink, ternyata citilink telah memberlakukan kebijakan sepihak dalam bentuk koreksi bea meterai terhadap (delapan) dokumen lembar penagihan yang diikuti juga dengan kebijakan finance charges reversal yang secara yuridis juga membuktikan bahwa citilink selain telah memungut, menagih, dan membebankan pajak secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum ternyata juga telah mengenakan bunga berbunga terhadap pajak dimaksud hingga puluhan ribu persen secara tidak sah dan melawan hukum pula karena kebijakan koreksi bea meterai merupakan satu paket dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kebijakan finance charges reversal bahwa namun sayangnya kebijakan koreksi bea meterai yang diikuti kebijakan finance charges reversal hanya dilakukan untuk beberapa dokumen lembar penagihan dan tidak berlaku untuk semua lembar dokumen. selain itu kebijakan inipun juga hanya dilakukan untuk kartu kredit visa card gold pemohon dan tidak untuk master gold pemohon, padahal kedua kartu kredit tersebut diterbitkan oleh penerbit yang sama yaitu citilink yang memiliki hak hak dan kewajiban yang sama persis baik untuk kartu kredit visa card gold maupun master card gold, bahwa demikian juga kebijakan koreksi bea meterai yang diikuti kebijakan finance charges reversal juga hanya berlaku untuk pemohon seorang dan tidak untuk nasabah kartu kredit yang lainnya, padahal kedudukan hukum pemohon dan pemegang kartu kredit lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama persis, sehingga dapat disimpulkan bahwa citilink telah membuat suatu kebijakan yang tidak jelas, rancu dan sepotong potong yang membuktikan adanya faktor keragu raguan terkait permasalahan pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada pemohon dan masyarakat: bahwa terkait ketidaksetiaan pemohon dalam membayar pajak pajak negara pajak pusat kepada citilink sampai didapat kejelasan dan kepastian hukumnya yang sah dan mengikat ternyata pemohon malah tetap ditagih dan dikenakan bunga berbunga atas tunggakan pajak pajak dokumen bea meterai yang tidak dibayarkan, padahal pembayaran seluruh transaksi pokok pemakaian kartu kreditnya telah dilunasi: bahwa meskipun citilink memberlakukan kebijakan koreksi bea meterai yang diikuti kebijakan finance charges reversal , namun citilink ternyata tetap memungut, menagih dan membebankan bahkan mengenakan bunga berbunga terhadap pajak pajak negara, padahal kalau sudah lunas tentunya tidak bisa ditagih lagi: bahwa akibatsecara sepihak, tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum yang kemudian dikenakan bunga berbunga secara tidak sah dan melawan hukum pula yang tidak dibayarkan oleh pemohon, selanjutnya dianggap sebagai hutang tunggakan macet pemohon secara tidak sah dan melawan hukum juga, padahal secara yuridis citilink demi hukum tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut, menagih dan membebankan: bahwa terkait hutang tunggakan macet yang dianggap seolah olah sebagai kewajiban hukum pemohon yang tidak dibayarkan, citilink secara diam diam dan sengaja serta dengan itikad tidak baik itikad buruk kemudian melaporkan pemohon kepada dan mencantumkaatas dasar tunggakan macet berkenaan sengketa mengenai keabsahan pungutan pajak pajak negara tersebut: bahwa dengan tercantumnya pemohon dan dicantumkan dalam sid atau pusat informasi kredit atau checking dengan kolektibilitas macet atau black list secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum dan melawan hukum mengakibatkan hak hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan karena pemohon tidak dapat mengajukan kredit kepada seluruhdan seluruh akses pemohon kepada perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menjadi tertutup seluruhnya yang nyata nyata melanggar hak asasi pemohon, bahwa faktanya pemohon sudah melaporkan berkali kali kepada selaku bank sentral, otoritas tertinggi, pengawas, dan regulator perbankan indonesiayang dilakukan citilink kepada pemohon dan masyarakat secara tidak sah, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum, namun terkesan bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat bahkan terkesan berdiam diri saja, padahal pemohon nyata nyata telah dirugikan baik materiil maupun materiil terkait status kolektibilitas macet atau black list bahwa akhirnya melalui surat disp rhs, tertanggal agustus yang ditanda tangani oleh direktur direktorat investigasi dan mediasi perbankan disp) bi, saudari purwantari budiman, secara tegas menyatakan bahwa pada pokoknya bi bukan merupakan lembaga berwenang dan tidak berwenang untuk menyelesaikan dan menangani sengketa permasalahan materi bea meterai antara pemohon dengan citilink terkait pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak pajak dokumen bea meterai: bahwa dengan adanya pendapat hukum dan pernyataan tegas bahwa bukan lembaga yang berwenang maka secara yuridis citilink juga bukan lembaga yang berwenang untuk memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara bea meterai kepada pemohon karena citilinkbahwa dengan pernyataan tegas bahwa bukan lembaga berwenang maka secara yuridis selaku bank sentral, otoritas tertinggi, pengawas, dan regulator perbankan indonesia juga tidak berwenang demi hukum untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak pajak negara pajak dokumen bea meterai yang dilakukan oleh citilink yang mendasarkan pada materi bea meterai: bahwa dengan pernyataan bahwa tidak berwenang untuk menyelesaikan dan menangani permasalahan sengketa hukum, maka secara yuridis citilink juga tidak berwenang demi hukum untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak dimaksud karena citilink berada bawah kewenangan dan otoritas selaku bank sentral, otoritas tertinggi, pengawas, dan regulator perbankan indonesia, bahwa karena selaku bank sentral, otoritas tertinggi, pengawas, dan regulator perbankan indonesia telah menyatakan secara tegas tidak berwenang untuk menyelesaikan dan atau menangani permasalahan sengketa antara pemohon dengan citilink, maka secara yuridis sudah seharusnya juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk memberikan sanksi kepada pemohon khususnya sanksi kolektibilitas macet demi hukum terkait permasalahan yang bukan dan diluar kewenangan bi: bahwa karena sendiri secara tegas telah menyatakan tidak berwenang dan bukan lembaga berwenang maka secara yuridis pencantuman pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet terkait sengketa pemohon dengan citilink yang bukan dan diluar kewenangan adalah juga bukan kewenangan dan diluar kewenangan demi hukum, bahwa dengan demikian secara yuridis pencantuman pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet yang dilaporkan oleh citilink terkait permasalahan sengketa antara pemohon dengan citilink mengenai berlakunya materi bea meterai yang bukan dan diluar kewenangan nyata nyata adalah tidak dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka secara yuridis mahkamah konstitusi berwenang menyatakan bahwa, bahwa berkenaan dengan yurisdiksi mahkamah konstitusi tersebut atas, maka secara yuridis mahkamah konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian materi undang undang nomor tahun tentang bea meterai (selanjutnya disebut bea meterai ) terhadap uud kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan mk, menyatakanbadan hukum publik atau privat atau lembaga negara. bahwa dalam penjelasanmk, sebagai berikut adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan olehah, bukan kewenangannya, diluar kewenangannya, tanpa hak, tanpa dasar hukum, dan melawan hukum, bahwa dengan adanya fakta fakta hukum tersebut maka secara yuridis pencantuman pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet yang merupakan akibat langsung dari sengketa antara pemohon dengan citilink mengenai keberadaan penerapandimaksud nyata nyata telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, bahwa karena pemohon masih belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan padahal nyata nyata selaku bank sentral, otoritas tertinggi, pengawas, dan regulator perbankan indonesia sudah menyatakan tidak berwenang dan bukan lembaga berwenang dalam menyelesaikan dan menangani sengketa mengenai penerapan materi bea meterai, maka pemohon pada akhirnya melakukan upaya perlawanan hukum dalam bentuk gugatan perbuatan melanggar hukum pengadilan negeri jakarta selatan yang terdaftar dalam perkara pdt. pn jkt sel, dengan legal standing sebagai pemegang kartu kredit visa gold card dan pdt. pn jkt sel, sebagai pemegang kartu kredit master gold card terkait sengketa mengenai berlakunya penerapan materi bea meterai yang dijadikan dasar bagi citilink untuk memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen kepada pemohon: bahwa dalam putusannya ternyata kedua majelis hakim jakarta selatan telah menerbitkan putusan yang saling tumpang tindih, saling berlawanan, saling bertentangan terkait berlakunya penerapan materi bea meterai, sehingga makin menimbulkan ketidak pastikan hukum, karena majelis hakim yang secara officio dianggap mengerti dan mengetahui seluruh hukum, bukannya menerbitkan putusan yang menimbulkan kepastian hukum tetapi sebaliknya malah menerbitkan putusan yang saling tumpang tindih, saling berlawanan dan saling bertentangan yang makin menjauh dari kepastian hukum dan menimbulkan ketidak pastikan hukum, bahwa berlakunya keberadaan materi bea meterai juga dijadikan dasar bagi seluruh bank penerbit kartu kredit untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen kepada seluruh nasabah, bahwa tidak itu saja berlakunya materi bea meterai juga dijadikan dasar bagi hampir seluruh perusahaan swasta maupun bumn seperti telkom, pln termasuk yang terakhir dialami pemohon juga dilakukan oleh perusahaan otomotif terbesar indonesia unutpadahal secara yuridis yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara: bahwa pungutan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai yang dilakukan hampir oleh seluruh perusahaan swasta maupun bumn nyata nyata telah menambah beban masyarakat yang sudah terbebani terkait resesi ekonomi atau penurunan tingkat penghasilan masyarakat akibat efek domino supreme mortgage, bencana alam, dan faktor lainnya sehingga jelas jelas menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak sedikit bahkan dapat dikatakan kerugiannya sangat banyak, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum sebagaimana diuraikan atas, maka pemohon menganggap bahwa bea meterai telah merugikan atau setidak tidaknya berpotensi merugikan hak hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon: alasan permohonan pengujian bahwa ketentuan dmasyarakat dan bernegara untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum termasuk dalam hal pembayaran maupun pembebanan pajak yang ditanggung rakyat: bahwa hak konstitusional yang dimaksud atas belum sepenuhnya terwujud terhadap pemohon sendiri dan termasuk warga negara lainnya. landasan tentang jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam masalah pajak yang seharusnya ditentukan oleh uud dan bea meterai maupun undang undang lainnya yang mengatur pajak, ternyata sebagian kewenangan tersebut telah diserahkan kepada citilink selaku badan hukum privat berbentuk bank swasta asing dan atau badan hukum privat lainnya. hal ini tentunya tidak sepenuhnya dapat menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana diamanatkan uud bahwa dalam hal kewajiban pembayaran pajak maka yang merupakan hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara adalah bahwa pajak dipungut dan ditetapkan berdasarkan undang undang, yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara, membayar pajak adalah suatu kewajiban , sehingga secara yuridis selain negara tidak ada suatu badan hukum terutama badan hukum privat khususnya bank swasta asing seperti citilink yang mempunyai hak dan kewenangan untuk memungut pajak kepada pemohon dan atau masyarakat lainnya: bahwa secara universal pajak ditafsirkan terdiri dari unsur unsur: obyek pajak (yang menjadi sasaran pajak, dalam hal ini dokumen), subyek pajak (siapa yang membayar dan menanggung pajak), tarif pajak (jumlah atau beban pajak yang dibayar) dan sanksi pajak (hukuman bagi menunggak pajak, biasanya denda dan sandera (gizjelling)). dalam hal ini yang menjadi obyek pajak adalah dokumen lembar penagihan kartu kredit, bukan pemohon selaku subyek pajak, sedangkan yang menjadi subyek pajaknya adalahbukan pemohon selaku penerima dokumen yang sudah menerima dalam keadaan sudah lunas pajak pajak dokumennya, bahwa pajak adalah suatu pemaksaan berdasarkan undang undang kepada rakyat untuk membayar pajak tanpa kontra prestasi demi kepentingan umum, dan pemaksaan dilakukan secara legal yaitu berdasarkan undang undang yang dilakukan melalui proses politik dengan persetujuan rakyat melalui wakil rakyat dpr. hal ini berbeda dengan pemaksaan tanpa persetujuan rakyat atau dengan penggunaan kekuasaan absolut maupun kekerasan atau juga tanpa undang undang yang dapat dipersamakan dengan perampokan secara terang terangan: bahwa dengan demikian yang dapat menetapkan dan menentukan obyek pajak, subyek pajak, beban pajak, dan sanksi pajak hanyalah undang undang yang merupakan hasil keputusan melalui wakil rakyat lembaga legislatif dpr bersama sama dengan pemerintah selaku lembaga eksekutif: bahwa ditinjau dari sisi pembayar pajak, mana pemohon adalah salah satu pembayar pajak, maka dan uud adalah merupakan jaminan bagi hak dan kewenangan konstitusional semua pembayar pajak. sehingga pungutan, penagihan, dan pembebanan pajak yang dilakukan oleh citilink selaku badan hukum privat berbentuk bank swasta asing dan oleh perusahaan lainnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil bagi pemohon dan nasabah lainnya karena bertentangan dengan dan uud bahwa bea meterai adalah pajak dokumen pajak pusat pajak negara, sehingga secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara. dasar bagi negara untuk memungut bea meterai kepada masyarakat adalah ketentuan dan bea meterai, bahwa karena bea meterai adalah pajak maka termasuk dalam lingkup hukum pajak sehingga berlaku asas lex specialis derogat legi generali dan termasuk dalam hukum administrasi negara serta bagian dari hukum publik yang bersifat memaksa (imperatif), bahwa dalam hukum pajak berlaku ketentuan sebagai berikut: pajak adalahyang berhak memungut pajak hanyalah negara. pajak dipungut berdasarkan ataumembayar pajak adalah suatu kewajiban. bahwa berdasarkan uud menyatakan sebagai berikut segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang undang : bahwa lebih lanjut dalam uud amandemen ketiga menyatakan sebagai berikut pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang undang : bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara yuridis pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang undang yang dapat dipaksakan, yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara: membayar pajak adalah suatu kewajiban dan pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan: bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin ahli hukum ekonomi, hukum pajak dan hukum akuntansi, prof mardiasmo mba ak, dalam buku perpajakan edisi revisi penerbit andi, yogyakarta, halaman s.d tentang bea meterai, antara lain menegaskan sebagai berikut: dasar hukum: dasar hukum pengenaan bea meterai adalah undang undang nomor tahun undang undang ini berlaku sejak tanggal januari selain itu untuk mengatur pelaksanaannya, telah dikelu. prinsip umum pemungutan atau pengenaan bea meterai: bea meterai dikenakan atas dokumen (merupakan pajak atas dokumen): satu dokumen hanya terutang satu bea meterai: pengertian: bea meterai adalah pajak atas dokumen,, atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak pihak yang berkepentingan:: bahwa kemudian pada halaman s.d tentang pengantar perpajakan , dalam buku perpajakan edisi revisi penerbit andi, yogyakarta, prof mardiasmo mba ak, lebih lanjut menegaskan antara lain sebagai berikut definisi atau pengertian pajak menurut prof rachmat soemitro sh:dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur lurah dari rakyat kepada negara. yang berhak memungut pajak hanyalah negara. lurah tersebut berupa uang (bukan barang): berdasarkan undang undang. pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang undang serta aturan pelaksanaannya, tanpajasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah: digunakan untuk membayar rumah tangga negara. yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. kedudukan hukum pajak: menurut prof rachmat soemitro sh, hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum hukum sebagai berikut: hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut: hukum tata negara, hukum tata usaha hukum administratif): hukum pajak, hukum pidana. dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis derogat lex generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. hukum pajak menganut paham imperatif, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda. misalnya dalam hal pengajuan keberatan, sebelum ada keputusan dari direktorat jenderal pajak bahwa keberatan tersebut diterima, maka wajib pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunis, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah ada keputusan lain. pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. contoh:dan bea meterai. pajak negara: pajak negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah: pajak penghasilan ph), pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ppn bm): bea meterai: dasar hukum adalah tahun berlaku mulai tanggal januari pajak bumi dan bangunan pbb), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt, bahwa demikian juga berdasarkan doktrin ahli hukum ekonomi, hukum akuntansi dan hukum pajak, prof pramono mba dba dan theresia work damayanti s.e akt bkp, dalam buku perpajakan indonesia, mekanisme dan perhitungan , penerbit andi, yogyakarta, tentang dasar dasar perpajakan, halaman dan antara lain menegaskan sebagai berikut: pengertian pajak: pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran pengeluaran umum. dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain: pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. lurah yang dibayarkan berupa uang, bukan barang: pajak dipungut berdasarkan undang undang. sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang undang beserta aturan pelaksanaannya, tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. teori bakti: masyarakat dianggap memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. untuk membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak adalah suatu kewajiban. oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. teori bakti dikenal juga sebagai teori kewajiban pajak mutlak. syarat pemungutan pajak: pemungutan pajak harus berdasarkan undang undang: untuk mewujudkan pemungutan yang adil, pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya. oleh karena itu, pemungutan pajak harus didasarkan atas undang undang yang disahkan oleh lembaga legislatif. untuk mewujudkannya, pemungutan pajak dilandaskan atas uud pajak pusat negara): pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. contohnya pajak penghasilan ph), pajak pertambahan nilai ppn), pajak penjualan barang mewah bm), bea meterai, pajak bumi dan bangunan pbb), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bpt). bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, maka secara yuridis bea meterai atau benda meterai adalah merupakan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen yang termasuk dalam hukum pajak dan merupakan bagian dari hukum administrasi negara hukum publik yang bersifat memaksa (imperatif), bahwa namun ternyata faktanya citilink selaku bank swasta asing yang merupakan badan hukum privat telah bertindak sebagai negara dengan memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon maupun nasabah lainnyategas: bahwa tindakan citilink dalam memungut, menagih, dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai dalam dokumen lembar penagihan (billing statement) kartu kredit kepada pemohon dan nasabah lainnya didasarkan pada ketentuan materi bea meterai yang berbunyi sebagai berikut: bea meterai:penjelasan bea meterai: dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kwitansi, bea meterai berhutang oleh penerima kwibahwa menurut pemohon bea meterai hanya mengatur penerbit dokumen maupun penerima dokumen selaku pihak atau pihak pihak yang terutang bea meterai, bukan mengatur mengenai siapa yang wajib membayar bea meterai terutang, sehingga materi bea meterai inmenurut pemohon bea meterai juga telah bertentangan dengan definisi dan arti dari pajak itu sendiri, karena pada atasnya pajak tidak dapat memberikan manfaat atau kontraprestasi orang perorangan sebab ditujukan demi kepentingan umum serta bertentangan dengan sebelumnya yaitu dan bea meterai, bahwa pemohon berusaha menguraikan kata demi kata arti dari ketentuan materi bea meterai yang menurut pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan definisi pajak itu sendiri serta bertentangan dengan dan bea meterai, sebagai berikut bea meterai berhutang oleh pihak yang menerima dokumen . dalam bea meterai menyatakan bahwa dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk dst , artinya setiap dokumen sesuai ketentuan bea meterai wajib hukumnya untuk dikenakan bea meterai, sehingga yang menerima dokumen sudah dalam keadaan bermeterai dan karena bea meterai sifatnya final, maka dengan adanya bea meterai pada dokumen yang diterima artinya dokumen itu sudah lunas bea menterinya, sehingga materi bea meterai menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki penafsiran (iv) adanya hubungan sebab akibat (kausalitaswarga negara indonesia yang bertempat tinggal jalan tuareg nomor karawang sehingga memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaibea meterai yang dimohonkan pengujiannya terhadap uud bahwa materi bea meterai atas telah nyata nyata dan jelas jelas sangat merugikan pemohon, yaitu merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh dan dan uud bahwa kerugian hak dan kewenang1 dan nomor puu v yang akan diuraikan dengan argumen hukum sebagai berikut: (i) adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh uud yaitubahwextensio yang multi interpretatif tafsir, sebab yang menerima dalam keadaan sudah lunas pajaknya tetapi masih dinyatakan berhutang pajak, dalam bea meterai menyatakan bahwa , artinya menurut dokumen yang dibuat oleh satu pihak (billing statement) saat terulangnya pada saat diserahkan, namun dalam bea meterai menyatakan bea meterai berhutang oleh pihak yang menerima , sehingga materi bea meterai menimbulkan ketidakpastian hukum karena bunyinya saling berlawanan dan bertentangan dengan sebelumnya, kalaupun yang berhutang bea meterai adalah yang menerima dokumen pemohon, namun faktanya citilink selaku penerbit dokumen telah melunasi sendiri pembayaran bea meterai secara dimuka diawal satu bulan sebelumnya dengan cara pelunasan sistem komputerisasi, sehingga pemohon menerima dokumen dalam keadaan bea menterinya sudah lunas, yang tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum karena kalau pemohon yang menerima dokumen dinyatakan berhutang bea meterai tetapi justru citilink selaku penerbit dokumen yang membayar dan sudah melunasi sendiri kepada negara, sehingga membuktikan hal itu adalah kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum karena membayar pajak adalah suatu kewajiban: bea meterai berhutang oleh pihak yang mendapat manfaat dari dokumen . dalam ketentuan ini tidak dijelaskan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan manfaat, apakah manfaat yuridis, manfaat ekonomis ataukah manfaat lainnya, sehingga hal ini jelas jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena mengandung arti yang multi interpretatif tafsir, padahal pajak tidak memberikan manfaat orang seorang, dari definisi pajak sendiri sudah jelas bahwa pajak tidak memberikan manfaat orang seorang karena pajak ditujukan untuk kepentingan umum, sehingga dalam ketentuan ini yang mendasarkan pada asas manfaat jelas jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan fungsi pajak itu sendiri: kalaupun yang mendapat manfaat dari dokumen adalah pemohon, gua non, tetapi faktanya citilink sendiri telah melunasi pembayaran bea meterai sehingga pemohon sudah menerima dokumen dalam keadaan sudah lunas bea menterinya demi hukum sehingga membuktikan hal itu adalah merupakan kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum, karena membayar pajak adalah suatu kewajiban: dokumen billing statement diterbitkan atas perintah bi, sehingga menurut pemohon yang mendapat manfaat baik yuridis maupun finansial adalah citilink sendiri selaku penerbit dokumen karena kalau tidak ada billing statement tentunya akan kerepotan sendiri untuk mengelola administrasi jutaan nasabahnya: pemohon sendiri tidak memerlukan billing statement karena dalam setiap transaksi pemohon mendapatkan dan memiliki salinan bukti transaksi sehingga dapat memperhitungkan sendiri berapa jumlah transaksi dan berapa yang harus dibayarkan dan kapan harus dibayarkan sebab jatuh tempo tagihan selalu pada tanggal yang sama, kalau yang dikatakan menerima manfaat dari dokumen adalah pemohon, gua non, namun kenyataannya apabila pemohon menerima billing statement dalam keadaan terlambat sehingga tidak dapat melihat jumlah tagihan maupun tanggal jatuh tempo, namun apabila pemohon melunasi pembayaran setelah lewat jatuh tempo yang diakibatkan terhambatnya billing yang diterima, nyatanya pemohon tetap akan dikenakan bunga dan denda keterlambatan, padahal kalau pemohon belum menerima billing bagaimana tahu berapa jumlah yang akan dibayar, sehingga mendasarkan pada alasan ini maka secara yuridis yang mendapat manfaat atas penerbitan dokumen adalah citilink sendiri baik manfaat yuridis (bukti penagihan) maupun manfaat finansial (pembayaran nasabah) karena billing statement adalah bukti penagihan dan dari bukti penagihan itu citilink akan mendapatkan pembayaran dari pemohon dan atau nasabah lainnya, maka secara yuridis yang mendapat manfaat adalah citilink sendiri yaitu manfaat yuridis berupa bukti penagihan dan manfaat finansial berupa pembayaran nasabah" kecuali pihak atau pihak pihak yang bersangkutan menentukan lain pemohon adalah pihak atau salah satu dari pihak pihak, demikian juga citilink sehingga baik pemohon maupun citilink adalah pihak atau pihak pihak: terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi bahwa citilink telah melunasi pembayaran bea meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit kepada negara dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi, sehingga secara yuridis citilink selaku pihak atau salah satu dari pihak pihak telah menentukan lain sendiri pilihannya untuk melunasi pembayaran bea meterai, yang secara yuridis membuktikan bahwa hal itu adalah merupakan kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum sebab membayar pajak adalah suatu kewajiban dan sekaligus membuktikan bahwa citilink telah memenuhi pengecualian dalam ketentuan bea meterai, sehinggsebab dijadikan dasar bagi citilink dan perusahaan lainnya untuk memungut pajak, padahal selain pajak dimaksud sudah lunas, secara yuridis citilink dan perusahaan lainnya juga tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak kepada masyarakat sebab yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan hanyalah negara: bahwa dengan demikian secara yuridis bea meterai bukan merupakan undang undangmeskipun kenyataannya dijadikan dasarpadahal menurut pemohon ini justru menegaskan bahwa citilink tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak sebab bukan alas hak dan dasar hukum, sehingga muatanselain itu faktanya hubungan hukum diantara citilink dengan negara terkait pelunasan pembayaran pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai benda meterai dalam dokumen lembar penagihan kartu kredit adalah termasuk dalam ranah hukum pajak yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi negara hukum publik yang bersifat memaksa (imperatif): bahwa hal itu sejalan dan sesuai dengan doktrin ahli ilmu hukum, prof chain rasjid sh, dalam buku dasar dasar ilmu hukum , penerbit sinar grafika, halaman antara lain menegaskan sebagai berikut: hukum publik mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badan badan negara (staat organel) menjalankan tugasnya dan mengatur pula hubungan hukum (rechtsbetrek king) yang diadakan antara negara sebagi pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antara masing masing badan negara itu. menurut van apeldoorn, hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik). bahwa lebih lanjut menurut doktrin ahli ilmu hukum, prof peter mahmud marzuki s.h., m.s., ll.m, dalam buku pengajar ilmu hukum , penerbit kencana media group, halaman antara lain menegaskan sebagai berikut: jus public atau hukum publik berkaitan dengan fungsi negara. hukum publik melayani kepentingan umum. hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan negara dan hukum pidana bersama sama dengan hukum acara pidana karena berkaitan dengan kepentingan bersama diklasifikasikan sebagai hukum publik. bidang bidang yang menjadi obyek pengaturan hukum administrasi adalah perizinan, pegawai negeri, pajak, pendaftaran yang menciptakan hak dan tindakan organ administrasi. apabila yang melakukan perbuatan itu penguasa, yang menguasai adalah hukum publik. ketentuan yang bersifat publik mengatur hubungan antara negara dengan warga masyarakat. hukum publik mengatur hubungan yang tidak sederajat yang dalam hal ini negara mempunyai posisi yang lebih tinggi dari individu. hukum publik bersifat umum. hukum publik adalah aturan aturan hukum yang obyek utamanya adalah kepentingan umum dan yang mempertahankannya adalah penguasa. hubungan yang bersifat administratif dapat juga berarti sebaliknya, yaitu negara menetapkan kewajiban kepada individu untuk melakukan sesuatu demi pemeliharaan kepentingan umum, seperti pembayaran pajak. hukum yang mengatur hubungan hubungan tersebut masuk dalam bilangan hukum publik. ketentuan ketentuan yang bersifat memaksa merupakan hukum publik. ketentuan ketentuan yang bersifat memaksa berpeluang untuk menjadi hukum publik. dalam hukum publik suatu aturan yang bersifat memaksa tidak dapat disimpan. dalam hukum publik tidak terdapat perbedaan aturan yang bersifat memaksa dan mengatur. semua ketentuan dalam hukum publik bersifat memaksahalaman antara lain menegaskan sebagai berikut: dalam hukum publik salah satu pihaknya adalah penguasa. peraturan hukum publik sifatnya memaksa. tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum. hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dan individu. termasuk dalam hukum publik ialah hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. termasuk bagian dari hukum administrasi adalah hukum pajak atau hukum fiskal yaitu yang mengatur kewajiban untuk membayar pajak . bahwa sedangkan hubungan hukum antara pemohon dengan citilink didasarkan pada perikatan yang bersumber dari perjanjian timbal balik perjanjian kartu kredit perjanjian pinjam meminjam uang dengan menggunakan fasilitas kartu kredit sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu apik) yang termasuk dalam hukum perjanjian dan bagian dari hukum privat, dimana penggugat bertindak sebagai nasabah debitur dan citilink bertindak sebagai kreditur: bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan doktrin ahli ilmu hukum, prof chain rasjid s.h., dalam buku dasar dasar ilmu hukum , penerbit sinar grafika, halaman yang antara lain menegaskan sebagai berikut: hukum privat mengatur tata tertib masyarakat mengenai famili (keluarga) dan mengenai kekayaan para individu, dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara individu, antara individu dengan badan negara, bilamana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai (seolah olah) individu utrecht, menurut van apeldoorn, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus (privat) . bahwa lebih lanjut menurut doktrin ahli ilmu hukum, prof peter mahmud marzuki s.h. m.s. ll.m, dalam buku pengantar ilmu hukum , penerbit kencana grenada media group, halaman antara lain menegaskan sebagai berikut: hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu. hukum privat mengatur kepentingan khusus. kepentingan yang bersifat pribadi, misalnya berdomisili, perkawinan, kepemilikan harta kekayaan, dan pewarisan merupakan kepentingan khusus sehingga yang mengaturnya adalah hukum privat. hukum privat secara tradisional hanya meliputi hukum perdata dan hukum acara perdata saja. hukum perdata mengatur status seseorang, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibatnya, domisili, perkawinan dengan segala akibatnya, hak hak kebendaan dan hak hak atas orang, pewarisan dan kekedaluwarsaan. jika yang melakukan perbuatan adalah individu, perbuatan itu dikuasai oleh hukum privat. hukum privat mengatur hubungan diantara sesama individu yang sederajat. hukum privat antara lain dipandang sebagai hukum sehari hari yang hidup dan ada dalam masyarakat. aturan aturan hukum privat mempunyai ciri khas bahwa pihak yang diatur oleh hukum itu mempunyai kebebasan untuk membuat pilihan apakah akan mempertahankan kepentingannya atau tidak melalui aturan aturan itu. hukum privat adalah aturan aturan hukum yang obyek utamanya adalah kepentingan khusus yang dipertahankan atau tidaknya kepentingan itu terserah kepada yang berkepentingan. perjanjian sebenarnya masuk dalam bilangan hukum privat. dalam hukum privat aturan yang bersifat memaksa pemilik kepentingan memiliki kemungkinan untuk menyimpang dari aturan itu. pembedaan ketentuan yang bersifat memaksa dan ketentuan yang bersifat mengatur hanya terjadi pada bidang hukum privatpenerbit liberty yogyakarta, halaman antara lain menegaskan sebagai berikut: hukum privat atau hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. hukum dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan. dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan. tujuan hukum perdata adalah melindungi kepentingan perorangan atau individu. hukum perdata itu berhubungan dengan hubungan hukum antara individu . bahwa dalam sistem hukum yang berlaku dan dianut negara kita yaitu sistem hukum eropa continental atau civil law nyata nyata secara tegas telah menarik garis pemisah dan memisahkan secara tegas antara hukum publik dengan hukum privat, sehingga tidak dibenarkan dan tidak dimungkinkan untuk pencampur adukan dan penggabungan antara hukum publik dengan hukum privat, bahwa hal itu juga sesuai dan sejalan dengan doktrin ahli hukum pajak, sri pudyatmoko, dalam buku pengantar hukum pajak , penerbit andi, yogyakarta, halaman yang antara lain menegaskan sebagai berikut: sistem hukum yang berkembang indonesia merupakan sistem hukum yang begitu plural. akan tetapi kalau melihat sistem hukum yang diwariskan oleh pemerintah belanda, maka kiranya jelas bahwa sistem hukum tersebut berasal dari sistem hukum romawi. sistem hukum romawi menarik garis pemisah yang tegas antara hukum privat dengan hukum publik. sistem ini sering disebut civil law sistem atau sistem eropa kontinental. hukum privat mengatur sekalian perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara dalam kedudukan yang sederajat, misalnya masalah perkawinan, pewarisan, keluarga dan perjanjian. sementara hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara. hukum ini berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. dalam sistem eropa kontinental, menurut satjipto rahardjo, dapat dicontohkan bidang bidang hukum yang termasuk dalam hukum privat perdata dan hukum publik, yaitu sebagai berikut hukum privat perdata: hukum perkawinan: hukum pewarisan: hukum perjanjian: hukum dagang: hukum internasional perdata. hukum publik: hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi: hukum internasional publik: hukum lingkungan: hukum sosial ekonomi: hukum pajak pada umumnya dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik, yakni yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat. hal tersebut dapat dimengerti karena dalam hukum pajak diatur mengenai hubungan antara pemerintah dalam fungsinya selaku diskus dengan rakyat dalam kapasitasnya sebagai wajib pajak subyek pajak. pada umumnya hukum pajak dikatakan merupakan bagian dari hukum administrasi (negara) . bahwa namun demikian dengan mendasarkan pada materi bea meterai telah dijadikan dasar bagi citilink untuk mencampur adukan dan menggabungkan antara hukum publik dengan hukum privat, sehingga materi bea meterai telah menimbulkan ketidak pastikan hukum sebab memiliki penafsiran extensio yang multi interpretatif tafsir, bahwa selain itu faktanya terdapat perbedaan yang sangat mendasar dan prinsipal antara pungutan pajak dalam deposito dan tabungan bank maupun pajak restauran dengan pungutan dan penagihan pajak pajak negara pajak dokumen bea meterai yang dilakukan citilink dan perusahaan lainnya kepada masyarakat dengan mendasarkan pada materi bea meterai, bahwa dalam pungutan pajak atas tabungan dan deposito atau produk bank lainnya hal itu memang diatur dalam ketentuan undang undang yang tegas, sah dan mengikat karena bank bank memang diberikan kewenangan untuk memotong pajak kepada nasabahnya terlebih dahulu. dalam hal ini bank memotong dahulu pajak dari nasabahnya setelah itu baru disetorkan kepada negara, bahwa demikian juga dengan pengenaan pajak restauran kepada pengunjung dan penikmat makanan, dilakukan setelah pengunjung menyatakan sepakat mengenai harga dan menu serta setelah menikmati makanan dan minuman barulah dikenakan tambahan biaya pajak, meskipun hal itu masih harus dipertanyakan lagi mengingat perjanjian jual beli makanan yang bersifat konsensual termasuk dalam hukum privat, sedangkan pelunasan pembayaran pajak restauran termasuk dalam hukum publik yang secara yuridis tidak dapat dicampuradukkan dan digabungkan antara keduanya: bahwa pada pokoknya pengenaan tambahan biaya pajak ini prakteknya hampir sama dengan pemotongan pajak atas tabungan dan deposito yaitu bahwa pemilik restauran menagih pajak restauran kepada pengunjungnya terlebih dahulu, barulah pemilik restauran itu menyebarkannya kepada negara, bahwa hal itu sangat berbeda dan tidak berlaku bagiatau perusahaan lain kepada pemohon dan nasabah lainnya. dalam hal ini citilink melakukan pelunasan pembayarannya terlebih dahulu kepada negara, dan setelah pelunasan pembayaran itu citilink barulah memungut, menagih dan membebankan pajak yang sudah lunas demi hukum kepada pemohon dan nasabahnya: bahwa pelunasan pembayaran pajak pajak negara pajak pusat dilakukan citilink dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi, mana syarat dasarnya adalah penerbit dokumen citilink harus melunasi awal atau muka terlebih dahulu minimal satu bulan sebelumnya, sehingga setiap dokumen yang diterbitkan oleh citilink sehingga penerbitan billing statement kartu kredit secara yuridis sudah lunas bea menterinya satu bulan sebelumnya dan secara yuridis pula pemohon dan masyarakat menerima billing dalam keadaan sudah lunas bea menterinya demi hukum: bahwa karena bea meterai sifatnya final, maka dengan diterimanya dokumen billing statement dalam keadaan sudah ber bea meterai maka secara yuridis tidak ada alas hak dan dasar hukum lagi bagi citilink dan perusahaan lain untuk memungut, menagih, dan membebankan suatu transaksi termasuk transaksi pajak yang sudah lunas, sudah dilunasi, dan sudah dinyatakan lunas demi hukum: bahwa dengan adanya pelunasan pembayaran pajak pajak negara pajak pusat kepada negara, maka secara yuridis hal itu juga membuktikan bahwa pajak pajak dokumen bea meterai adalah merupakan kewajiban hukum citilink sendiri dan perusahaan lainnya selaku penerbit dokumen, subyek pajak dan wajib pajak karena dalam hukum pajak nyata nyata menegaskan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum , bahwa karena pelunasan pembayaran pajak itu merupakan kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum maka secara yuridis citilink tidak punya alas hak dan dasar hukum untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak yang sudah lunas kepada pemohon lagi karena kalau sudah lunas artinya tidak punya hutang dan tidak dapat ditagih lagi, bahwa meskipun secara yuridis seharusnya citilink tidak punya alas hak dan dasar hukum lagi untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak yang sudah lunas dan merupakan kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum, namun dengan dasar materi bea meterai dijadikan alasan dan dasar hukumdan nasabah lainnya, padahal pajak dimaksud sudah lunas, bahwa meskipun kemudian pemohon telah melaporkan secara resmi kepada dirjen pajak mengenai dugaan pungutan illegal pajak bea meterai yang dilakukan citilink dengan mendasarkan pada materi bea meterai, mana pemohon bahkan menjalani pemeriksaan selama hampir (tiga) jam dan buatkan bap (berita acara pemeriksaan) ternyata dirjen pajak bersikap pasif, berbuat untuk tidak berbuat bahkan berdiam diri dan membiarkan atas tindakan citilink dan perusahaan lainnya dalam memungut, menagih, dan membebankan pajak pajak negara yang secara yuridis bukan hak citilink dan perusahaan lainnya tetapi adalah hak dan kewenangan negara, sehingga menurut pemohon hal itu membuktikanteri muatan bea meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masayarakat dan berbagai pihak bahwa telah terjadi silang pendapat yang sangat tajam, saling tumpang tindih, saling berlawanan, dan saling bertentangan mengenai materi beaantas mempunyai pengertian bahwa adalah merupakan merupakan kewenangan negara untuk memungut pajak berdasarkan undang undang. adalah juga kewajiban warga negara untuk membayar pajak kepada negara. demikian juga adalah hak konstitusional bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, termasuk untuk dipungut dan ditagih pajak oleh negara maupun pengenaan beban pajak oleh negara yang harus yang tidak boleh diambil secara sewenang kecuali berdasarkan undang undang yang sah dan mengikat. adalah juga hak konstitusional warga negara untuk meterai oleh berbagai pihak dan kalangan baik oleh masyarakat, pengusaha swasta atau bumn, pengacara, bi, majelis hakim jakarta selatan nomor pdt. pn jkt sel dan nomor pdt. pn jkt sel, dpr, termasuk oleh ditjen pajak dirjen pajak, penyidik pajak, ahli pajak) sendiri selaku pihak yang seharusnya paling berwenang dan paling mengetahui dan paling tahu tetapi justru tidak tahu menahu, bahwa hal itu terlihat dari silang pendapat yang menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai materi bea meterai ini, antara pihak pihak sebagai berikut: pemohon pemohon beranggapan bahwa materi bea meterai bukan mengatur mengenai hubungan negara dengan rakyat, tetapi lebih kepada mengatur hubungan individu dengan individu terkait bea meterai berhutang, khususnya pihak penerbit dan penerima dokumen karena dirjen pajak sendiri tidak pernah menyatakan bahwa bea meterai adalah kewajiban rakyat kepada negara untuk membayar bea meterai berhutang, pemohon beranggapan demikian didasarkan juga pada penjelasan bea meterai itu sendiri yang mengatur mengenai teknis penerbitan dokumen yang dibuat sepihak dan dokumen yang dibuat oleh dua pihak yang berhutang bea meterai, pemohon juga beranggapan bahwa materi bea meterai bukanlah alas hak dan dasar hukum bagi citilink dan perusahaan lainnyanasabah konsumen lainnya, pemohon juga beranggapan bahwa materi bea meterai adalah aturan yang bersifat fakultatif yang mengatur mengenai pihak atau pihak pihak yang terutang bea meterai atas penerbitan dokumen oleh penerbit dokumen dan bukan dasar bagi negara apalagi dasar hukum bagi citilink dan perusahaan lainnya untuk memungut, menagih dan membebankan pajak kepada pemohon dan nasabah lainnya, pemohon juga beranggapan bahwa materi bea meterai adalah mengatur pengecualian bagi para pihak, pihak atau salah satu pihak untuk menentukan lain sendiri mengenai pelunasan bea meterai terutang atas dokumen: pemohon juga beranggapan bahwa materi bea meterai justru membuktikan bahwa bea meterai berhutang adalah kewajiban hukum citilink dan perusahaan lainnya karena citilink dan perusahaan lainnya selaku penerbit dokumen telah melunasi pembayaran bea meterai berhutang kepada negara dengan cara pelunasan menggunakan sistem komputerisasi mana syarat dasarnya adalah penerbit dokumen wajib melunasi awal atau muka terlebih dahulu minimal satu bulan sebelumnya, sehingga secara yuridis materi bea meterai bukan merupakan dasar hukum pemohon juga beranggapan dan menyimpulkan bahwa materi bea meterai bukan merupakan dasar hukum dan alas hak bagi citilink dan perusahaan lainnya untuk memungut pajak kepada masyarakat karena yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan undang undang hanyalah negara pemohon juga beranggapan bahwa citilink dan atau perusahaan lainnya telah melanggar ketentuan hukum pajak yang merupakan ketentuan khusus atau lex specialis derogat legi generali yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi negara dan bagian dari hukum publik terkait materi muatan bea meterai yang termasuk dalam hukum pajak hukum administrasi negara hukum publik yang bersifat memaksa (imperatif) pemohon juga beranggapan bahwa citilink selaku badan hukum privat telah berubah menjadi badan hukum publik dengan mendasarkan pada materi bea meterai karena bertindak sebagai negara dirjen pajak untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dan atau nasabah lainnya, padahal secara yuridis tidak berhak demi hukum: pemohon juga beranggapan bahwa citilink tidak berhakkarena yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara sebagaimana ketentuan uud dan uud amandemen ketiga: uud segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang undang . uud amandemen ketigohon juga beranggapan bahwa citilink telah melanggar konstitusi dasar kita yaitu uud dan uud amandemen ketiga karena citilink sebagai badan hukum privat dapat memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada masyarakatmengikat, pemohon juga beranggapan walaupun citilink mendasarkan pada materi bea meterai sebagai dasar hukum untuk memungut pajak kepada pemohon dan atau nasabahnya, namun undang undang bea meterai bukanlah dasar hukum dan alas hak yang sah bagi citilink untuk memungut pajak, walaupun secara legal formal undang undang bea meterai adalah termasuk undang undang juga, namun bukan undang undang bagi badan hukum privat semacam citilink karena secara yuridis tidak ada satupun badan hukum privat yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat selain badan hukum publik milik negara yang berhak dirjen pajak citilink n.a citilink beranggapan bahwa materi bea meterai adalahcitilink juga beranggapan bahwa berdasarkan materi undang undang bea meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah pemohon dan atau nasabahnya sehingga pajak pajak negara pajak pusat adalah tanggungan dan kewajiban pemohon dan atau nasabah lainnya, padahal pajak dimaksud adalah kewajiban hukum citilink sendiri demi hukum karena citilink telah melunasi pembayaran pajak tersebut yang secara yuridis membuktikan hal itu sebagai kewajiban hukum citilink karena membayar pajak adalah suatu kewajiban: citilink juga beranggapan bahwa materi bea meterai selain sebagai dasar hukum dan alas hak yang sah untuk memungut pajak kepada pemohon dan atau nasabahnya juga merupakan dasar hukum dan alas hak bagi citilink untuk mengenakan sanksi berupa bunga berbunga atas pajak dimaksud, citilink juga beranggapan bahwa materi bea meterai telah menjadikan sebuah bank swasta asing yang tugasnya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, juga mempunyai tugas sebagai pemungut dan penagih pajak kepada masyarakat, padahal yang berhak memungut dan menagih pajak kepada masyarakat berdasarkan undang undang hanyalah negara: citilink juga beranggapan bahwa materi bea meterai telah merubah citilink sebagai sebuah bank swasta asing menjadi negara, karena citilinksecara yuridis tidak berhak karenamateri bea meterai telah merubah citilink yang tadinya sebagai subyek pajak dan wajib pajak menjadi diskus negara, karena citilink seolah olahpajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen adalah kewajiban hukum pemohon dan atau nasabah lainnya kepada citilink sehingga apabila pemohon dan atau nasabah lainnya tidak membayar dianggap sebagai hutang yang kemudian dikenakan bunga berbunga dan selanjutnya dianggap sebagai tunggakan macet, padahal secara yuridis citilink tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut pajak kepada masyarakat karena yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara citilink juga telah merubah dirinya dari badan hukum privat yang bersifat kepercayaan menjadi badan hukum publik yang bersifat umum dengan bertindak sebagai negara sebagai pemungut dan penagih pajak kepada pemohon dan atau, bukan badan hukum publik atau negara, citilink juga beranggapan bahwa citilink berhak mengenakan sanksi kepada pemohon terkait tunggakan pajak, gua non dengan dilaporkan dan dicantumkan namanyasecara yuridis yang berhak untuk mengenakan sanksi atas tunggakan pajak adalah negara dirjen pajak dan saksinya pun bukan kolektibilitas macet atau black list tetapi sanksi denda dan sandera badan (gijzelling): citilink akhirnya melaporkan pemohon kepada dan nama pemohon dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet atas tunggakan pajak yang dianggapnya sebagai hak citilink dan kewajiban pemohon dengan mendasarkan pada materi bea meterai, padahal kalaupun benar pemohon memiliki tunggakan pajak, gua non, maka tunggakan pajak itu adalah tunggakan kepada negara, bukan kepada citilink, termasuk sanksi yang diberikan seharusnya adalah sanksi berupa denda, bunga atau sandera oleh negara, bukan kolektibilitas macet oleh citilink atau bi: dengan adanya sengketa mengenai materi bea meterai yang berakibat pada melaporkannya pemohon kepada dan dicantumkan namanya dalam sid dengan kolektibilitas macet atau black list telah menyebabkanmenjadi tertutup dan ditutup semua bahkan mati sehingga hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan: bank indonesia beranggapan materi bea meterai yang menjadikan akar permasalahan dan sengketa diantara pemohon dengan citilink adalah bukan lembaga yang berwenang untuk menangani dan atau menyelesaikan sengketa dimaksud, juga beranggapan bahwa tidak berwenang demi hukum untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan sengketa mengenai materi bea meterai, sehingga secara yuridis seharusnya citilink dan atau bank bank lainnya juga secara yuridis tidak berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dan atau nasabah lainnya berdasarkan materi bea meterai, karena citilink dan atau bank bank lainnyakarena sendiri telah menyatakan sebagai bukan lembaga yang berwenang dan tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa menyangkut materi bea meterai, maka secara yuridis seharusnya juga tidak berhak untuk menangani dan menyelesaikan segala akibat hukum yang terjadi terkait sengketa mengenai materi bea meterai, namun faktanya dan dalam prakteknya tidaklah demikian, karena meskipun bukan lembaga yang berwenang dan tidak berwenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa terkait masalah materi bea meterai, tetapi ternyata berwenang untuk memberikan sanksi kepada pemohon atas laporan citilink dan bahkan mencantumkan pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macetmati semua sehingga hak dan kewenangan konstitusional pemohon dirugikan: juga secara tidak langsung telah menyetujui dan mengijinkan citilink yang berbentuk badan hukum privat dan merupakan lembaga bank yang berada bawah kewenangan dan otoritas menjadi badan hukum publik dan sekaligus bertindak sebagai negara yang bertugas untuk memungut, menagih dan membebankan pajak kepada pemohon dan atau nasabah berbentuk bank, tidak menanggapi kedua surat pemohon yaitu surat tertanggal oktober berjudul laporan dugaan pelanggaran perbankan ,nyata nyata citilink selaku badan hukum privat berbentuk bank telah bertindak sebagai badan hukum publik dan atau negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak kepada masyarakat dengan mendasarkan pada materi bea meterai, bahkan terkesan menutup informasi atas surat pemohon tertanggal november dengan menyatakan tidak dapat memberikan data informasi publik karena bersifat rahasia berdasarkan perbankan , padahal memungut, menagih, dan membebankan pajak bukan termasuk bidang usaha bank sebagai psebagaimana ketentuan dan undang undang perbankan, sehingga tindakan citilink yang memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan materi bea meterai adalah legal dan termasuk rahasia, sehingga materi bea meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merusak sistem hukum yang berlaku, kantor hukum adnan buyung nasution pada awalnya bnp law firm selaku kuasa hukum pemohon saat itu menyatakan bahwa materi bea meterai masih metatable, artinya secara yuridis kantor hukum adnan buyung yang sangat terkenal saja tidak dapat menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan secara jelas, tegas dan akurat arti dari materi bea meterai tersebut, kantor hukum adnan buyung nasution juga pada awalnya menyatakan kepada pemohon bahwa ini adalah strong case yang kemudian diteruskan dengan akan mengajukan somasi kepada citilink, pada akhirnya hal itu juga tidak dilaksanakan dan diingkari, sehingga materi bea meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum sebab multi interpretatif tafsir, pada akhirnya kantor hukum adnan buyung bahkan kemudian mengingkari pendapat hukum dan pernyataan hukumnya sendiri kepada kliennya dengan menyatakan berdasarkan materi bea meterai maka pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai adalah kewajiban hukum pemohon, padahal secara yuridis harusnya adalah kewajiban hukum citilink, karena citilink telah melunasi pajak dimaksud yang membuktikan sebagai kewajiban hukumnya sebab membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum: perubahan pendapat hukum kantor hukum adnan buyung diduga akibat intervensi dan ikut campuran lur adnan buyung nasution s.h. secara tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum karena saat itu masih menjabat sebagai anggota wantimpres yang secara yuridis dilarang ikut campur oleh undang undang advokat dan undang undang wantimpres dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung, dengan adanya inkonsistensi kantor hukum adnan buyung mengenai materi bea meterai menjadikan fakta hukum bahwa materi bea meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kantor hukum sebesar adnan buyung saja tidak dapat menjabarkan, mengartikan, menafsirkan, menginterpretasikannya, dan menyimpulkan secara jelas dan tegas bahkan terkesan simpang siur arti materi bea meterai, dengan fakta hukum bahwa kantor hukum adnan buyung nasution tidak dapat mengartikan, menginterpretasikan, menafsirkan, menjabarkan, dan menyimpulkan materi bea meterai secara jelas, tegas, dan akurat, maka hal itu juga menunjukkan ketidaktahuan, ketidakprofesionalan, dan ketidakmampuan kantor hukum adnan buyung nasution tentang hukum perjanjian, hukum perbankan, perjanjian kredit, hukum privat, hukum publik, hukum administrasi negara, hukum pajak, badan hukum privat, badan hukum publik, sistem hukum eropa continental atau civil law yang dianut dan berlaku negara kita, ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakprofesionalan kantor hukum adnan buyung nasution dapat juga dibuktikan dari surat bnp eh v tertanggal mei yang ditanda tangani oleh eri setiawan llm selaku partner bnp dan kuasa hukum pemohon yang ditujukan kepada dirjen pajak, yang mempertanyakan (i)) siapakah yang dibebani bea meterai dan (ii) siapakah yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit: dengan adanya pertanyaan yang diajukan kantor hukum adnan buyung nasution kepada dirjen pajak, maka secara yuridis membuktikan bahwa materi bea meterai menjadi tidak jelas dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena kantor hukum sebesar dan terkenal adnan buyung nasution saja tidak dapat secara jelas dan tegas mengartikan, menjabarkan, menafsirkan, menyimpulkan, dan menginterpretasikan materi bea meterai sehingga harus bertanya terlebih dahulu kepada dirjen pajak, meskipun pertanyaannya kurang pada tempatnya karena bagaimana mungkin dirjen pajak harus menjawab mengenai manfaat lembar penagihan yang diterbitkan oleh citilink bukan dirjen pajak dan bukan bagian dari tugas dan kewenangan dirjen pajak, iur adnan buyung nasution lur adnan buyung nasution juga ternyata juga tidak dapat menafsirkan, menginterpretasikan, menyimpulkan, dan menjabarkan arti materi bea meterai, padahal dirinya dikenal sebagai pakar hukum, advokat senior, pendekar hukum, macan pengadilan, pembela ham, dan segudang julukan lainnya, lur adnan buyung nasution selaku pemimpin, pemilik, dan pendiri (founding father) kantor hukum adnan buyung nasution juga berpendirian yang sama dengan partnernya saudara eri setiawan llm kuasa hukum pemohon saat itu) dan kantor hukumnya bahwa penerapan materi bea meterai masih metatable memperoleh penghidupan yang layak. adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya demi mencapai kesejahteraan. adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda yang bawah kekuasannya dan rasa aman untuk berbuat maupun tidak berbuat. adalah hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kemudahan dan memperolah kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. adalah hak konstitusional warga negara untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. adalah juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan penghormatan atas hak aslinya. dengan demikian pemohon mempunyai hak dan atau kewenangan yang diberikanbahwa hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dan warga negara lainnya sebagaimana dimaksud atas dianggap telah dirugikan oleh materi bea meterai yang saat ini dimohonkan pengujiannya, karena ternyata pemohon dipaksa harus membayar pajak kepada citilink dan perusahaan lainnya tanpa berdasarkan uu, bukan kepada negara serta pajak yang dibayarkan pemohon kepada citilink dan perusahaan lainnya tidak didasarkan pada undang undang karena secara yuridis citilink selaku badan hukum privat berupa bank swasta asing memang tidak diberi kewenangan oleh negara untuk memungut pajak, namun ternyata bertindak sebagai negara untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dan masyarakat lainnya tanpa berdasarkan uu, padahal negara saja dalam memungut pajak harus berdasarkan undang undang yang sah, tegas, jelas, dan mengikat. dalam hal ini pemohon telah dirugikan karena kesalahan materi bea meterai yang memberikan wewenang kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak pajak negara pajak pusat kepada pemohon dan masyarakat lainnya, padahal uud secara dan tidak jelas yang terbukti dengan mempertanyakan arti, penafsiran, interpretasi, kesimpulan, dan penjabaran materi bea meterai kepada dirjen pajak: lur adnan buyung nasution dalam kapasitas sebagai anggota wantimpres yang masih aktif bahkan intervensi, ikut campur baik langsung maupun tidak langsung dalam penanganan perkara termasuk mengambil alih dan menjadi decision maker dengan memerintahkan kepada kantor hukumnya dan partnernya agar menghentikan gugatan pemohon kepada citilink karena materi bea meterai dianggap seolah olah sebagai dasar hukum,lainnya, sehingga merupakan kewajiban pemohon, bukan kewajiban citilink, padahal secara yuridis pajak dimaksud adalah kewajiban hukum citilink demi hukum karena citilink telah melunasi kepada negara mana membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum, akibat penafsiran extensio dari materi bea meterai yang multi interpretatif tafsir telah dijadikan dasar bagi kantor hukum adnan buyung nasution dan lur adnan buyung nasution s.h. untuk menghentikan sepihak perjanjian timbal balik klien advokat kantor hukum antara pemohon dengan kantor hukum adnan buyung nasution, padahal pemohon sudah melunasi seluruh pembayaran biaya jasa hukum (legal fee) dan telah memberikan (dua) surat kuasa khusus tertanggal november dan desember untuk mengajukan gugatan kepada citilink berkaitan sengketakepada pemohon dan masyarakat lainnya yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet pemohon yang selanjutnya dijadikan dasar untuk melaporkan pemohon kepada dan nama pemohon dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet atau black list yang telah merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon karena seluruh akses pemohon untuk mengajukan kredit kepada lembaga bank dan non bank menjadi ditutup dan tertutup bahkan mati semua, penyidik pajak ditjen pajak para penyidik pajak dari direktorat intelijen dan penyelidikan ditjen pajak dibawah kepemimpinan bpk muhamad tjiptardjo (saat itu) yang memeriksa pemohon selama kurang lebih (tiga) jam gedung ditjen pajak, jalan gatot subroto, pada tahun juga tidak dapat menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan secara tegas mengenai arti materi bea meterai yang multi interpretatif tafsir para penyidik bahkan hingga hari ini tidak pernah menindak lanjuti laporan pemohon mengenai dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan oleh citilink selaku bank swasta asing yang dengan mendasarkan pada materi bea meterai telah bertindak sebagai negara dengan melakukan pungutan, penagihan dan pembebanan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen termasuk mengenakan sanksi atas permasalahan pajak berupa sanksi denda, bunga berbunga dan kolektibilitas macet kepada pemohon dan nasabahnya, tindakan penyidik yang tidak menindak lanjuti, tidak memberitahukan bahkan terkesan berdiam diri, dan melakukan pembiaran mengenai dugaan pelanggaran kewenangan yang dilakukan citilink yang mendasarkan pada materi bea meterai nyata nyata telah menimbulkan ketidakpastian hukumcitilink tidak berhak demi hukum: para penyidik pajak bahkan menginterpretasikan, menafsirkan, menjabarkan, dan menyimpulkan materi bea meterai dengan menyatakan harus ada kesepakatan diantara para pihak pemohon dan citilink) mengenai siapa yang wajib membayar bea meterai berhutang , padahal secara yuridis pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan sehingga tidak dapat dijadikan suatu kesepakatan atau transaksi antara para pihak karena salah satu pihaknya adalan negara, penguasa, atau pemerintah: dirjen pajak dalam suratnya kepada pemohon dirjen pajak tidak dapat menjelaskan, menegaskan, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan secara tegas mengenai siapa yang wajib membayar bea meterai berhutang berdasarkan materi bea meterai, bahkan dirjen pajak terkesan mengulang ulang isi bunyi bea meterai tanpa sama sekali menjawab esensi pertanyaan pemohon siapakah yang wajib membayar bea meterai atas penerbitan dokumen lembar penagihan (billing statement) , dirjen pajak bahkan dalam suratnya justru mengutip pendapat sepihak citilink dengan menyatakan yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah dalam menjawab pertanyaan pemohon mengenai siapa yang wajib membayar bea meterai berhutang atas penerbitan dokumen billing statement , sehingga seolah olah dirjen pajak berada bawah kewenangan citilink, padahal seharusnya sebagai lembaga yang berwenang harus berdiri paling atas dan wajib hukumnya memberikan pendapat hukum yang sah dan mengikat, bukan malah mengutip pendapat citilink yang makin menimbulkan ketidak belasan, kebingungan, dan ketidak pastikan hukum, dirjen pajak juga sama sekali tidak menanggapi ketiga surat pemohon yaitu surat tertanggal oktober berjudul laporan dugaan pelanggaran hukum pajak , surat tertanggal november berjudul mohon informasi, tanggapan dan follow atas laporan kami kepada direktorat intelijen dan penyidikan tertanggal septemberterdapat fakta hukum bahwa citilink selaku badan hukum privat telah menjadi badan hukum publik dan atau negara yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak dengan mendasarkan pada materi bea meterai, namun dirjen pajak selaku pimpinan lembaga yang paling berwenang terkesan berdiam diri dan melakukan pembiaran terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh citilink dan perusahaan lainnya yang diduga merugikan masyarakat dan juga diduga merugikan negara, ahli dari dirjen pajak ahli dari dirjen pajak sdr gideon agus yulianto yang dihadirkan pemohon dalam kesaksiannya persidangan perkara nomor pdt. pn jkt sel menyatakan bahwa arti dari materi bea meterai adalah "salah satu pihak tidak dapat memaksakan pihak lain untuk membayar bea meterai berhutang, tetapi salah satu pihak dapat menentukan sendiri untuk membayar bea meterai berhutang atau disimpulkan sebagai harus ada kesepakatan diantara pemohon dengan citilink mengenai siapa yang wajib membayar pajak pajak dokumen, padahal terdapat fakta hukum citilink telah melunasi pembayaran pajak dimaksud kepada negara dengan sistem komputerisasi yang secara yuridis hal itu membuktikan sebagai kewajiban hukum citilink karena membayar pajak adalah suatu kewajiban hukum : kesaksian ahli pajak dari dirjen pajak menurut pemohon sangat bertentangan dengan hukum pajak hukum administrasi negara hukum publik dan esensi dari fungsi pajak itu sendiri, karena pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa (imperatif) dan dapat dipaksakan sebab salah satu pihaknya adalah negara, penguasa, atau pemerintah sehingga tidak dapat dijadikan suatu kesepakatan dalam transaksi sebab pajak adalah untuk kepentingan umum bukan kepentingan orang seorang atau para pihak, dpr fraksi pdip tahun fraksi pdip bawah kepemimpinan ketua fraksi saudara tjahjo kumolo dan sekretaris fraksi saudara bambang haryanto juga tidak dapat menjelaskan, menafsirkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkanpadahal dpr adalah lembaga pembuat undang undang, pemohon juga telah didengar pendapat dan laporannya oleh kurang lebih (lima belas) orang anggota fraksi pdip yang terdiri dari anggota komisi hukum komisi iii) dan komisi keuangan dan perbankan komisi xi) bawah kepemimpinan bapak imam euros dengan dibantu saudara usman lombantoruan, saudara hoping danny, saudara marpaung, saudara made, saudara sugianto, saudara tukik, dan lain lain saat itu hampir seluruh anggota dpr dari fraksi pdip menyatakan secara tegas bahwa uang (seribu rupiah) saja ada nomor serinya dan jelas pertanggung jawabannya, iha ini bea meterai (enam ribu rupiah) kog tidak ada nomor serinya dan bagaimana pertanggungjawabannya. ini jelas dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (saat itu bea meterai belum ada nomor serinya, dan sejak diterbitkannya peraturan menkeu nomor pmk. tanggal maret maka bea meterai memiliki nomor seri, seperti layaknya uang tunai): sampai hari ini ternyata anggota dpr dimaksud tidak dapat menjelaskan, menginterpretasikan, menafsirkan, dan menyimpulkan materi bea meterai yang dijadikan dasar bagi citilink dan atau perusahaan lainnya untuk bertindak sebagai badan hukum publik dan atau negara sebagai pemungut dan penagih pajak kepada masyarakat, padahal secara yuridis sangat jelas dan tegas bahwa yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan hanyalah negara, sehingga secara yuridis citilink dan perusahaan swasta lainnya tidak berhak demi hukum untuk memungut, menagih pajak kepada masyarakat, dengan adanya fakta hukum sebagian anggota dpr dari fraksi pdip yang merupakan anggota legislatif yang berfungsi sebagai pembuat undang undang saja tidak dapat menginterpretasikan, menafsirkan, menjelaskan, dan menjabarkan serta menyimpulkan arti dari materi bea meterai maka menjadi jelas dan nyatajelis hakim perdata pdt.g pn jkt sel majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan bahwa pungutan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai yang dilakukan citilink dengan mendasarkan pada materi bea meterai adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta merupakan perbuatan melanggar hukum, majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan bahwa berdasarkan materi bea meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah citilink selaku penerbit dokumen:adalah bukti penagihan dan bukan kwitansi: majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan wanprestasi pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada citilink karena berdasarkan materi bea meterai yang mendapat manfaat dari dokumen adalah citilink sendiri majelis hakim pdt. pn jkt sel menyatakan menolak gugatan rekonpensi citilink karena berdasarkan materi bea meterai pemohon tidak melakukan wanprestasi pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai karena yang mendapat manfaat dari dokumen adalah citilink sendiri, majelis hakim perdata nomor pdt.g pn jkt sel majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan berdasarkan materi bea meterai maka pungutan pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai yang dilakukan citilink kepada pemohon adalah sah dan bukan perbuatan melanggar hukum: majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan berdasarkan materi bea meterai maka yang mendapat manfaat dari dokumen adalah pemohon, bukan citilink,dinyatakan sama dengan kwitansi, padahal nyata nyata dan tegas tertulis dalam dokumen adalah lembar penagihan , majelis hakim nomor pdt. pn jkt sel menyatakan berdasarkan materi bea meterai maka pemohon dinyatakan telah wanprestasi pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada citilink, majelis hakim nomor pdt. g pn jkt sel menyatakan menerima gugatan rekonpensi citilink karena berdasarkan materi bea meterai pemohon telah berada dalam keadaan wanprestasi karena tidak membayar pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai kepada citilink, padahal citilink bukan pemungut dan penagih pajak tetapi adalah bank yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat, perusahaan lainnya perusahaan otomotif astra internationaltidak berhak demi hukummateri bea meterai telah merubah badan hukum privat astra international menjadi badan hukum publisecara yuridis tidak berhak: perusahaan listrik negara juga dirjen pajak, materi muatan bea meterai telah merubah badan hukum publik pln selaku penyalur tenaga listrik menjadi badan hukum publik ditjen pajademi hukum untuk memungut pajak kepada masyarakat hanyalah dirjen pajak: bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang telah terurai atas maka menjadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi dan dugaan penyalahgunaan wewenang bagi badan hukum privat untuk menjadi badan hukum publik dan atau negara ataupun badan hukum publik bukan ditjen pajak menjadi ditjen pajak yang bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak dirjen pajak, materi muatan bea meterai telah merugikan hak hak dan atau kewenangan konstitusional pemohondikarenakan alasan sebagai berikut bahwa materi bea meterai dianggap telah menghalangi pemohon dalam meningkatkan penghidupan yang layak karena pemohon dianggap memiliki tunggakan macet atas pajak pajak negara pajak pusat kepada citilink yang kemudian melaporkan kepada dan mencantumkan pemohopemohon tidak memiliki tunggakan macet dalam bentuk apapun juga apalagi tunggakan pajak karena pemohon. selain itu secara yuridis citilink sebenarnya tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut dan menagih pajak kepada pemohon karenakalaupun benar pemohon memiliki tunggakan pajak, gua non, maka tunggakan itu adalah kepada negara bukan kepada citilink: bahwa akibat pencantuman pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet yang dilakukan citilink dan sebagai akibat langsung dari berlakunya materi bea meterai telah menjadikan pemohon blacklist dan ditutup aksesnya untuk mendapatkan kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional, sehingga pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk meningkatkan menghidupkannya yang layak, padahal sebagian besar modal biaya usaha diperoleh dari kredit perbankan, bahwa dengan berlakunya bea meterai telah mengakibatkan eksistensi pemohon tidak diakui oleh lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional sehingga implikasinya menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat tendensius dan membuatnya sebagaimana lazimnya pengusaha yang sah untuk mendapatkan dana kredit dari perbankan dan non bank, bahwa pemohon tidak bisa memperoleh kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang menyandang sebagai pengusaha, karena seluruh lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional telah menutup pintu rapat rapat bagi pemohon untuk mendapatkan bantuan dana kredit, sehingga semakin menambah beban mental dan pikiran pemohondikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa materi bea meterai telah menghalangi pemohon untuk mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya karena pemohon dipaksa dan diharuskan membayar pajak pajak negara pajak pusat kepada citilink dan karena pemohon menolak makayang berdampak pada tertutup dan matinya akses pemohon kepada seluruh lembaga keuangan bank dan non bank sehingga pemohon selaku pengusaha tidak dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan kualitasnya yang merupakan hak asasi pemohon: bahwa tidak dapatnya pemohon mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas usahanya diakibatkan tindakan citilink yang memungut, menagih dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat kepada pemohon berdasarkan materi bea meterai yang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet pemohon, karena pemohon tidak bersedia atau menolak tegas mengatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang undang. pajak adalah beban yang harus ditanggung dan dibayarkan pemohon kepada negara, bukan kepada citilink selaku bank swasta asing yang bertugas. apapun dalilnya secara yuridis citilink selaku bank swasta asing tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak, karena secara yuridis yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan hanyalah negara. dengan demikian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya materi bea meterai yang dimohonkan pengujiannya,citilink dan perusahaan swasta atau badan hukum privat lainnya untuk memungut pajak kepada pemohon dan masyarakat, antara lain dapat terlihat dari pendapatan yang diterima citilink dan perusahaan lain dari hasil memungut, menagih, dan membebankan pajak pajak negara pajak pusat kepada pemohon dan masyarakat lainnya termasuk pendapatan dari pengenaan bunga berbunga yang seharusnya masuk kepada negara tetapi justru masuk kas pribadi citilink dan atau perusahaan swasta lainnya. pemohon yang seharusnya tidak perlu membayar pajak pajak negara pajak pusat baik kepada negara maupun kepada citilink karena pajak dimaksud telah lunas, sudah dilunasi sendiri oleh citilink kepada negara atas nama undang undang, atas perintah undang undang dan demi hukum, dan sudah dinyatakan lunas yang tertulis dan tercatat dalam pernyataan transaksi bea meterai lunas , ternyata dipaksa harus membayar pajak kepada citilink, padahal selain pajak tersebut sudah lunas, secara yuridis citilink juga tidak berhak dan tidak berwenang untuk memungut pajak demi hukum, sebab yang berhak memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara. pemohon terpaksa harus membayar pajak kepada citilink, pihak tidak berhak sebesar membayar kepada citilink, yang selanjutnya dijadikan dasar bagi citilink untuk mematikan dan menutup akses pemohon untuk mengajukan kredit guna mengembangkan usahanya karena pemohon dilaporkan dan dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet, padahal secara yuridis citilink dan atau perusahaan lainnya yang berbentuk badan usaha privat tidak berhak untuk memungut pajak dalam bentuk apapun jugaikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa materi bea meteraiulit bagi pemohon untuk memperoleh dana kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional guna menjalankan haknya sebagaimana layaknya pengusaha yang selalu membutuhkan dukungan dana dari perbankan karena pemohon telah dilaporkan citilink dan dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet atas tunggakan macet pajak, gua non, bahwa materi bea meterai telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena citilink dan atau perusahaan lainnya yang berbentuk badan hukum privat dapat menjadi badan hukum publik dan atau negarabahwa materi bea meterai juga tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada pemohon karena seharusnya yang berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan undang undang hanyalah negara, namun ternyata citilink dan atau perusahaan lainnya yang bukan negara tetapi dapat bertindak sebagai negara untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dan atau masyarakat lainnya, bahwa dengan berlakunya materi bea meterai telah membuat sirna kepastian hukum pemohon sebagai nasabah yang beritikad baik yang karena yang seharusnya pemohon berada dalam status kolektibilitas lancar justru dilaporkan dan dicantumkan dengan kolektibilitas macet atas tunggakan pajak, gua non, sehingga hilangkan semua rencana bisnis pemohon yang sudah dicita cetakannya sejak lama untuk membangun (empat) buah ruko bertingkat lantai ditempat yang sangat strategis dan bernilai ekonomis tinggi karena semua pengajuan kredit pemohon kepada bank danamon karawang, bank danamon mataraman, dan bank haga (sekarang rabobank) ditolak mentah mentah akibat alasan checking atau tercantumnya pemohon dalam sid dengan kolektivitas macet: bahwa substansi bea meterai merupakan penafsiran krusial (parsialitas) dan dimaknai secara terselubung (the veil capsule) sehingga mematikan roh hukum (spirit law) itu sendiri, atau tidak memiliki rasio nalar hukum (ratio legis) akibat overlapping (multiplier effect) dalam penafsiran dan interpretasinya, sehingga melampaui dan melanggar hak hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon serta sangat bertentangan dengan uud yang termasuk pemasangan dan pembedahan intelektual maupun pembedahan publikkarenakan alasan dan argumen sebagai berikut: bahwa materi bea meterai telah merugikan dan merusak kehormatan dan martabat pemohon baik pribadi maupun keluarga karena dijadikan dasaryang kemudian dianggap sebagai tunggakan macet pemohon yang tidak dibayarkan padahal secara yuridis pemohon selalu telah melunasi pembayaran seluruh transaksi pokokdan sudah dinyatakan lunas oleh citilink sendiri: bahwa materi bea meterai telah menyebabkan pemohon dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet atau black list yang dapat diakses oleh seluruh lembaga keuangan bank dan non bank selaku anggota pengguna pelapor sid sehingga pemohon dianggap sebagai orang yang tidak baik, beritikad tidak baik dan mengembang hutang, padahal itu sama sekali tidak benar karena pemohon telah sehingga secara yuridis pemohon seharusnya tidak memiliki hutang apalagi tunggakan macet dan seharusnya pula berada dalam kolektivitas lancar demi hukum bukan kolektibilitas macet, bahwa materi bea meterai juga telah melanggar hak asasi pemohon karena pemohon sama sekali tidak dapat mengakses pinjaman kredit dari lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional akibat melaporkannya pemohon kepada oleh citilink terkait tunggakan macet pajak, gua non yang seolah olah dianggap sebagai hak dan kewenangan citilink dengan mendasarkan pada materi bea meterai, padahal secara yuridis citilink tidak berhak demi hukum untuk memungut pajak, bahwa materiddikarenakan alasan sebagai berikut: bahwa materi bea meterai tidak memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama khususnya dari dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank, karena pemohon diharuskan membayar pajak pajak negara pajak pusat kepada citilink dan karenasehingga seluruh akses pemohon untuk mengajukan kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank menjadi tertutup ataupun ditolak semuanya, padahal secara yuridis citilink tidak berhak demi hukum untuk memungut pajakidak memberikan persamaan dan keadilan bagi pemohonpemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan pengusaha pengusaha lainnya dalam memperoleh bantuan dana kredit perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk menunjang dan meningkatkan kualitas hidupnyapajak dokumen bea meterai dengan mendasarkan pada materi bea meterai, padahal secara yuridis citilink tidak berhak untuk memungut, menagih, dan membebankan paksa pajak dalam bentuk apapun kepada pemohon dan masyarakat lainnya demi hukumseharusnya secara yuridis yang berhak memungut pajak kepada masyarakat berdasarkan undang undang hanyalah negara, bukan citilink: bahwa hak milik pemohon jugabea meterai bukanlah dasar hukum dansecara paksa dan sewenang wenangikarenakan alasan sebagai berikut: bahwa akibat pungutan, penagihan, dan pembebanan paksa pajak yang dilakukan citilink kepada pemohon dengan mendasarkan pada materi bea meterai yang dijadikan dasar bagi citilink untuk melaporkan pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet atau black list telah menyebabkan pemohon mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari seluruh lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional karena pengajuan seluruh pengajuan kredit pemohon menjadi tertutup total: bahwa sebagai akibat berlakunya materi bea meterai telah menyebabkan pemohon dianggap memiliki tunggakan macet pajak kepada citilink, gua non, yang kemudian dijadikan dasar bagi citilink untuk melaporkan dan mencantumkan pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet atau black list yang berdampak pemohon mendapatkan perlakuan diskriminatif dari seluruh lembaga keuangan bank dan non bank baik nasional maupun internasional sebab pemohon tidak bisa mengajukan kredit dan tidak bisa mendapatkan dukungan dana lembaga bank dan non bank baik nasional maupun internasional, padahal sebagai pengusaha sangatlah membutuhkan dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya yang merupakan hak asasidikarenakan hal hal sebagai berikut: bahwa materi bea meterai telah membelenggu hak asasi pemohon khususnya dalam mendapatkan dana kredit perbankan dan lembaga keuangan non bankdimatikan semuaelah membelenggu hak asasi pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk untuk dipungut pajak oleh negara, karena pemohon justru dipaksa untuk membayar pajak kepada citilink, bukan kepada negara, padahal secara yuridis citilink tidak berhak demi hukum untuk memungut, bahwa materi bea meterai juga telah membelenggu hak asasi pemohon untuk mengembangkan, memperbesar, dan meningkatkan perusahaannya kearah yang lebih besar lagi dengan dukungan dana perbankan dan lembaga keuangan non bank lainnya karena pemohon diharuskan dan dipaksa untuk membayar pajak pajak negara pajak pusat kepada citilink yang, sehingga seluruh akses pemohon untuk mengajukan kredit kepada perbankan dan lembaga keuangan non bank menjadi tertutup dan ditolak semuanya, padahal dukungan dana kredit dari perbankan dan lembaga keuangan non bank sangat berperan bahkan vital dalam menunjang kegiatan perusahaan maupun mengembangkan, meningkatkan dan memperbesar perusahaanpetit: bahwa berdasarkan uraian dan fakta fakta hukum tersebut, maka pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ini dan memutus dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut: menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon, menyatakan demi hukum bahwa tahun tentang bea meterai bertentangan dengan dan ayah dan yat undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan demi hukum bahwa tahun tentang bea meterai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: namun demikian, apabila majelis hakim mahkamah konstitusi yang terhormat berpendapat lain, mohon pemohon diberikan putusan yang benar dan adil serta seadil adilnya dan benar menurut hukum (ex ago bono) berdasarkan pada kebenaransurat dari citilink, tertanggal maret perihal pembebanan bea materai, bukti fotokopi surat dari citilink, tertanggal april perihal pembebanan bea materai bukti fotokopi surat dari citilink, tertanggal november perihal pembebanan bea materai bukti fotokopi surat dari bank indonesia, perihal undangan klarifikasi pengaduan saudara harus santo): bukti fotokopi surat dari bank indonesia, tertanggal november perihal tindak lanjut pengaduan saudara harus santo): bukti fotokopi surat dari bank indonesia, tertanggal agustus perihal pengaduan saudara harus santo), bukti fotokopi surat dari bank indonesia, bukti fotokopi surat dari bank indonesia: bukti fotokopi surat dari bank indonesia: bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jkt. sel, tanggal september bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pdt. pn. jkt. sel, tanggal maret bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang bea materai,cuplikan buku berjudul perpajakan dengan penulis prof. dr. mardasmo, mba, ak, bukti fotokopi cuplikan buku berjudul perpajakan indonesia mekanisme dan perhitungan dengan penulis pramono theresia work damayanti, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal maret bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi cuplikan buku berjudul pengantar hukum sejak dengan penulis sri pudyatmoko: bukti fotokopi cuplikan buku berjudul mengenal hukum: bukti fotokopi cuplikan buku berjudul pengantar ilmu hukum dengan penulis prof. dr. peter mahmud marzuki, s.h., ms., ll.m: bukti fotokopi surat dari citilink mengenai lembaran penagihan jatuh tempo tanggal september bukti fotokopi surat dari citilink mengenai lembaran penagihan jatuh tempo tanggal oktobercitilink gold card atas nama harus santo jatuh tempo meisurat dari departemen keuangan direktorat pajak mengenai penerimaan informasi, data, laporan, dan atau pengaduan, bukti fotokopi surat dari harus kepada dirjen pajak bapak darmin nasution tertanggal februari bukti fotokopi surat dari departemen keuangan direktorat pajak nomor pj. tertanggal april perihal penjelasan mengenai bea materai, bukti fotokopi surat dari adnan buyung nasution kepada bapak darmin nasution, direktur jenderal pajak nomor bnp eh v perihal mohon penjelasan dan konfirmasi mengenai ketentuan perpajakan tentang pengenaan bea materai terhadap lembar penagihan kartu kredit: bukti fotokopi surat dari departemen keuangan direktorat jenderal pajak nomor pj. tertanggal juni perihal penjelasan mengenai bea materai terhadap lembar penagihan kartu kredit,hukum pajak, bukti fotokopi surat dari harus santo kepada dirjen pajak tertanggal november mengenai mohon informasi, tanggapan dan follow atas laporan harus santo kepada dirjen pajak dan penyidikan tertanggal septemberperbankan,bank indonesia kepada harus santo tertanggal desember bukti fotokopi kliping koran: bukti fotokopi tanda terima premi: bukti fotokopi rekening listrik atas nama mean, bukti fotokopi surat dari pt. astra internasional tbk, cabang (dua belas ribu rupiah) untuk (dua) kartu kredit visa gold card dan master gold card setiap bulannya, dan karena pemohon tidak bersedia membayar pajak dengan didasari alasan bahwa selain pajak dimaksud sudah lunas, sudah dilunasi dan dinyatakan lunas sendiri oleh citilink yang tercatat dan tertulis dalam pernyataan transaksi bea meterai lunas , secara yuridis citilink juga tidak berhak untuk memungut pajak kepada pemohon demi hukum karena yang berhak untuk memungut pajak berdasarkan undang undang hanyalah negara, maka pemohon juga akan dikenakan bunga berbunga sebesar puluhan ribu persen karena dari hutang sebesar ternyata pemohon dilaporkan mempunyai tunggakan macet sebesar (tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan macet atas pajak sebesar masing masing untuk kartu kredit visa gold card menjadi (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan (enam ratus empat puluh tujuh) kalinya atau sama dengan (enam puluh empat ribu tujuh ratus persen) dan master gold card sebesar (tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sama dengan (lima ratus dua puluh tujuh) kalinya atau sama dengan (lima puluh dua ribu tujuh ratus persen) sebagaimana tercantum dalam data informasi debitur dalam sid bi, suatu pengenaan bunga yang sangat sangat tidak pantas dan melukai rasa keadilan pemohon dan masyarakat lainnya. kalaupun benar pemohon memiliki tunggakan macet pajak pajak negara pajak dokumen bea meterai, gua non, maka tunggakan macet itu kepada negara bukan kepada citilink. kalaupun benar pemohon memiliki tunggakan macet pajak bea meterai sebesar gua non, maka seharusnya pemohon cukup hanya ditagih dan diwajibkan membayar tetapi pemohon justru ditagih dan diwajibkan membayar untuk kartu kredit visa gold card dan untuk kartu kredit master gold card. tidak itu saja akibat tunggakan macet pajak pemohon yang mendasarkan pada materi bea meterai, pemohon bahkan kemudian dilaporkan kepada dan dicantumkan namanya dalam sistem informasi debitur sid) atau pusat informasi kredit atau karawang kepada harus santo, tertanggal april bukti fotokopi surat dari pt. astra internasional tbk, bukti fotokopi daftar bukti dalam perkara nomor pdt. pn. jak. sel, bukti fotokopi daftar bukti dalam perkara nomor pdt. pn. jak. sel, bukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan tari bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, bukti fotokopi keputusan direktur jenderal pajak nomor kep 122d pj tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi, bukti fotokopi surat edaran direktur jenderal pajak nomor se pj. tertanggal juni bukti fotokopi citilink gold card atas nama harus santo jatuh tempo memateriildalilkan sebagai warga negara indonesia cast nasabah kartu kredit citilink visa card gold nomor dan master card gold nomor yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya yang menyatakan,menurut pemohon guo dijadikan dasar citilink untuk memungut pajak bea materai dalam setiap penagihan (billing statement) kartu kredit. citilink selaku bank swasta asing yang berbadan hukum privat tidak mempunyai kewenangan untuk memungut pajak, karena yang berwenang untuk memungut, menagih, dan membebankan pajak kepada pemohon dan masyarakat lainnya adalah negara. memberikan wewenang kepada yang tidak berhak untuk memungut pajak cg. pajak negara atau pajak pusat kepada pemohon dan masyarakat lainnya. padahal uud secara tegas menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan undang undang. pemohon seharusnya tidak perlu membayar pajak cg. pajak negara atau pajak pusat baik kepada negara maupun kepada citilink karena pajak dimaksud telah dilunasi sendiri oleh citilink sebagaimana tertulis dalam transaksi bea materai lunas , namun ternyata pemohon diwajibkan membayar pajak bea materai setiap bulannya sebanyak rp. untuk dua kartu kredit visa gold card dan master gold card), sehingga pajak bea materai yang dibebankan kepada pemohon berjumlah rp. , . dengan demikian, menurut pemohon, pembebanan atau pengenaan pajak bea materai atas penagihan (billing statement) kartu kredit telah melanggar hak konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam dan dan uud9j menimbang bahwa mencermati ketentuan sesungguhnya tidak mengatur mengenai pemberian kewenangan kepada citilink atau perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai atas dokumen yang telah diterbitkan, namun guo mengatur mengenai pembebanan bea materai terutang kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. pemungutan pajak bea materai oleh citilink ataupun perusahaan lainnya pelaksanaannya didasarkan kepada surat edaran direktur jenderal pajak nomor se pj. tentang intensifikasi bea materai bertanggal juni yang antara lain menyatakan: dokumen yang seharusnya dikenakan bea materai yaitu berbentuk surat seperti billing statement dari kartu kredit: dalam rangka meningkatkan penerimaan bea materai menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea materai atas dokumen yang diterbitkan, memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban bea materai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi: i3. menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atas, pemungutan pajak bea materai dalam penagihan (billing statement) oleh citilink didasarkan pada(vide bukti hal demikian, menurut mahkamah tidak berarti pajak tersebut dibayarkan kepada citilink melainkan dibayarkan kepada negara melalui citilink yang menerbitkan surat tagihan (billing statement) untuk pemohon sebagai penerima manfaatnya. mekanisme pelunasan bea materai terhadap dokumen dengan sistem komputerisasi diatur dalam keputusan direktur jenderal pajak nomor kep 122d pj tanggal mei yang nya menyatakan, penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran bea materai muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi bea materai setiap bulan, dengan menggunakan surat pajak kp.pdip. kas negara melalui bank persepsi . dengan demikian, permohonan pemohon tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma undang undang cast melainkan terkait dengan persoalanyang memberikan kewenangan kepada citilink ataupun perusahaan lainnya untuk memungut pajak bea materai dalam penagihan (billing statement) kartu kredit. berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, mahkamah berpendapat tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon dengan berlakunya yang dimohonkan pengujianoleh msuwardi checking dengan kolektibilitas macet atau black list yang berakibat nama baik pemohon menjadi tercemar dan rusak mata publik karena semua masyarakat telah menganggap pemohon sebagai orang jelek, orang yang beritikad tidak baik, orang yang mengembang duit bank, orang yang tidak bayar hutang, padahal faktanya tidaklah demikian, sehingga nyata nyata telah melukai nama baik, harga diri, martabat dan kehormatan pemohon maupun keluarga muka umum. status kolektibilitas khususnya lancar adalah syarat utama dan fundamental bagi persetujuan dan pencairan kredit, sehingga dengan adanya status kolektibilitas macet maksemua dan pengajuan kredit pemohon dipastikan ditolak semua. dengan demikian kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohoiv)bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan negara penguasa pemerintah kepada citilink untuk bertindak sebagai pemungut dan penagih pajak pajak negara pajak pusat serta kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa bunga berbunga, denda bahkan pelaporan dan pencantuman pemohon dalam sid dengan kolektibilitas macet, padahal secara yuridis seharusnya hal itu adalah kewenangan negara menteri keuangan dirjen pajak termasuk mengenakan sanksi denda dan sandera (gizjelling), bukan kolektibilitas macet, karena tidak ada bentuk sanksi kolektibilitas macet dari dirjen pajak, hal itu jelas telah mengakibatkan kerugian yang nyata dan riil bagi pemohon dan warga negara lainnya karena pemohon seharusnya dipungut dan ditagih pajak oleh negara tetapi justru dipaksa ditagih dan dipungut oleh citilink untuk membayar pajak kepada citilink sebuah badan hukum privat yang berbentuk bank swasta asing, bukan negara dan apabila pemohon tidak bersedia atau menolak membayar kepada citilink maka pemohon dianggap memiliki hutang tunggakan macet kepada citilink dan pemohon langsung dikenakan sanksi dilaporkan dan dicantumkan dalam sid dengan kolektibilitas macet yang nyata nyata sangat merugikan pemohon baik materiil maupun materiil. dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon dengan keberadaan materi bea meterai yang sedang dimohonkan pengujiannya, (v)dalam artikel berita harian kontan, edisi november berjudul dampak krisis keuangan global, penerbit kartu kredit memperketat seleksi nasabah baru , citilink melalui direktur kartu kreditnya saudara rico frans telah mengakui secara terbuka bahwa citilink menguasai pangsa pasar (tiga puluh tiga persen) dari total pangsa kartu kredit yang berjumlah (sepuluh juta tujuh ratus ribu) kartu berdasarkan data kaki asosiasi kartu kredit indonesia) periode juli atau sama dengan sekitar (tiga juta lima ratus ribu) kartu. pengakuan direktur citilink itu dimasukkan sebagai dalil dan bukti tertulis pemohon dalam perkara perdata dt. pn jkt sel dan nomor pdt. pn jkt sel yang kemudian tidak disangkal dan tidak dibantah dengan berdiam diri ataupun dibantah tetapi tanpa disertai alasan dan bukti yang cukup sehingga dianggap dan dipersamakan dengan mengakui. citilink juga tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal pengakuan direktur kartu kreditnya saudara rico frans dengan hak jawab sebagaimana ketentuan undang undang pers, sehingga secara yuridis pengakuan direktur kartu kredit citilink adalah suatu fakta kebenaran berdasarkan hukum, menurut hukum dan demi hukum. dari (tiga juta lima ratus) kartu yang diterbitkan maka citilink diduga telah mendapat keuntungan nyata dari hasil pungutan, penagihan dan pembebas pajak pajak negara pajak pusat pajak dokumen bea meterai sebesar antara (lima belas milliar tujuh ratus lima

nicpara pemohon: fadjroel rachman, warga negara indonesia,: mariana, warga negara indonesia, lahir jakarta,bob febrian, warga negara indonesia, lahir duri, februari agama islam, pekerjaan wiraswasta atau pedagangdalam hal ini memberikan kuasa kepada taufik bahari, s.h,. hum,. ll.m, alexander lay, s.h., ll.m, mirza roy pizza, s.h., m.h, ricky gunawan, dan arko kanadiantonomor tebet, jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus bahwa para pemohon telahseptembertanggal septtanggal septemberleno tanggal oktober untuk pemeriksaan perbaikan permohonan: bahwa para pemohon dan kuasa hukumnya taufik bahari, s.h,. hum., ll.m, alexander lay, s.h., ll.m, mirza roy pizza, s.h., m.h, ricky gunawan, s.h., dan arko kanadianto, s.h. telah mengajukan permohonan penarikan kembali perkara nomor puu vi dalam sidang pleno hari kamis, oktober dengan alasan adanya penggantian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena telah disetujuinya ruu tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden menjadi undang undang oleh dpr bersama presiden dalam sidang paripurna dpr pada hari rabu, tanggal oktober bahwa rapat permusyawaratan hakim hari kamis, tanggal oktober berpendapat, permohonan penarikan kembali sebagaimana tersebut pada huruf ataspada hari kamis, tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu delapan dan diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami mukti fadjar, selaku ketua sidang merangkap anggota, maruarar siahaan, maria farida indrawi, h.m. akil mochtar, h.m. arsyad sanusi, achmad nowiki, jimmy asshiddigie.a. mukti fajar, anggota anggota, ttd. ttd. maruarar siahaan maria farida indrawi ttd. ttd. h.m. akil mochtar h.m. arsyad sanusi ttd. ttd. achmad nowiki jimmy asshiddigie ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. alias ngapainaan kem) nama dr. aji sofyan effendi, s.e., si.: tee tempat tanggal lahir kutai, oktober kan pekerjaan pegawai negeri sipil pengajar, death alamat komplek sempat lestari indah blok f4, sempat, samarinda, sebagai biasa111. pemohon nama hasanuddin rahman daeng naja, s.h., hum., kn.: tempat tanggal lahir makassar, oktober pekerjaan notaris dan pejabat pembuat akta tanah, alamat jalan dewi sartika nomor samarinda: sebagai isis. pemohon il, pemohon dan pemohonahwa sehubungan dengng telah dilakukan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal maret dan sehubungan dengan nasihat dari majelis panel yang mulia pada pemeriksaan pendahuluan tersebut, maka dengan ini pemohon menyampaikan perbaikan permohonan dimaksud. bahwa permohonan uji materiil apbn terhadap uud sebelumnya adalah menyangkut dan apbn sedangkan dalam perbaikan permohonan ini, uji materiil apbn terhadap uud tersebut adalah menyangkut pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan alasandan oleh sebuah mahkamah konstitusi . bahwartpada paragraf dan .6j atas, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum (legal standing) para pemohon sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonan guo mengklasifikasikan dirinyahususnya yang menyatakan,bahwa para pemohon menganggap atas merugikan hak konstitusionalnya yaitu tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi para pemohon sebagai warga penduduk provinsi kalimantan timurselanjutnya, para pemohon merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons menganggap bahwa hal itu akan menghambat bahkan membatalkan rencana pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh warga dan penduduk daerah provinsi kalimantan timur. bahwa para pemohon juga menyinggung hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam dan uud namun sama sekali tidak menguraikan kaitan kerugian yang dideritanya dengan berlakunya ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian, cast uud menyatakan, setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam bidangya . adapara pemohon juga berkeberatan denganhal demikian, menurut para pemohon, menunjukkan bahwa persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam guo tidak berdasar, tidak terbuka, dan tidak bertanggung jawab sehingga bertentangan dengan uud (sic!)masih dalam kaitan ini, para pemohon selanjutnya mendalilkan bahwaakan menimbulkan kesalahan dan atau penyimpangan dalam distribusinya kepada daerah daerah,sehingga merugikan hak hak konstitusional warga dan penduduk provinsi kalimantan timur dan karena merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons itu, menurut para pemohon, bertentangan dengan dan uud tidak diperolehnya dau dan oleh provinsi kalimantan timur akan berakibat terhambat dan tidak terbangunnya infrastruktur daerah ini yang masih sangat minim dan terbelakang. pendapat mahkamah i3.8j menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian para pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum (legal standing) nya, sebagaimana diuraikan dalam paragraf atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa para pemohon dalam permohonan guo telah menjelaskan kualifikasinya yaitu sebagai perseorangan warga negara indonesia. dalam kualifikasi demikian (sebagai perseorangan warga negara indonesia), para pemohon telah pula menerangkan hak hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam bidang hukum dan pemerintahan dan kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya uud 1945j)amun, mahkamah tidak menemukan adanya kerugian terhadap hak hak tersebut, baik secara faktual maupun potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang disebabkan oleh berlakunya yang dimohonkan pengujian. oleh karena itu dengan sendirinya tidak pula terdapat hubungan kausal (causal terbang) antara apa yang oleh para pemohon dialihkan sebagai kerugian hak konstitusional dan berlakunya ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian, cast jika kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan oleh para pemohon tersebut benar benar ada dan terdapat hubungan kausal antara kerugian itu dan berlakunya merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam ons good non, maka pencabulan permohonan guo akan berakibat hilangnya atau tidak lagi terjadinya kerugian hak konstitusional para pemohon dimaksud. hal demikian tidak akan terjadi. sebab, jika permohonan ini dikabulkan, yang berarti dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang akan terjadi adalah justru tidak dapat dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam undang undang guo.oleh para pemohon itu benar. bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, telah terang bagi mahkamah bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas i3.9jundang undang guo, sehingga mahkamah tidak perlu memeriksa lebih jauh pokok permohonan, mahkamah tidak pula, sebagaimana diatur dalamwahiduddin adams, dan materialis akbarwahiduddin adamsmerdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onswahiduddin adams, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoi. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa beserta penjelasan nya menyatakanpu iii dan putusan nomor ppu v telah menentukan,(e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan nya permohonan ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi . bahwa pemohon, sebagai perorangan adalah warga negara indonesia dan penduduk provinsi kalimantan timur, berdasarkan bukti kartu tanda penduduk nomor atas nama dr. aji sofyan effendi, se., si, dan bukti kartu tanda penduduk nomor atas nama hasanuddin rahman daeng naja, sh., hum., kn., yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kalimantan timur, kota samarinda. bahwa pemohon sebagai warga dan penduduk provinsi kalimantan timur akan mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifikdiberlakukannya apbn tersebut, sehingga pemohon memiliki legal standing dan kepentingan hukum terhadap permohonan ini dengan penjelasan sebagai berikut: apbn tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi pemohon aji sofyan effendi dan hasanuddin rahman daeng, serta seluruh warga dan penduduk daerah provinsi kalimantan timur bahkan seluruh warga dan penduduk indonesia,apbn tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang cukup bagi bagi pemohon aji sofyan effendi dan hasanuddin rahman daeng, sebagai warga dan penduduk provinsi kalimantan timur serta seluruh warga dan penduduk lainnya provinsi kalimantan timur, karena akan menghambat bahkan membatalkan rencana pembangunan infrastruktur yang sangat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dibutuhkan oleh warga dan penduduk daerah provinsi kalimantan timur. bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, antara lain adalahi. pokok permohonan bahwa hal hal yang telah dikemukakan pemohon, dalam kewenangan mahkamah konstitusi serta kedudukan hukum pemohon,uji materiil adalah mengenai ketentuan, atau direncanakan sebesar rp. (tiga ratus lima puluh dua triliun delapan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah). bahwa permohonan uji materiil ketentuan apbn tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya serta belum ada putusan mahkamah konstitusi berkenaan dengan apa yang dimohonkan, sehingga pemeriksaan atas permohonan uji materil ini tetap dapat dilanjutkan. bahwa permohonan uji materiil ketentuan apbn yang diajukan pemohon adalah menyangkutmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god apbn tersebut, karena dengan ketentuan dan bunyi apbn tersebut, berarti angka persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam ketentuan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak secara terbuka dan bertanggung jawab. dan dengan demikian ketentuan apbn tersebutenganapbn tersebut, maka angka persentase dan angka nominal rupiah yang tertuang dalam ketentuan tersebut akan menimbulkan kesalahan dan atau penyimpangan dalam distribusinya kepada daerah daerah yang berhak menerimanya. sebagaimana ternyata dan terbukti, terdapat (empat) daerahyang dengan demikian telah merugikan hak hak konstitusional warga dan penduduk provinsi kalimantan timur. dan dengan demikian apbn tersebut, telah bertentangan dengan dan uud yang menentukolehnya dau dan bagi provinsi kalimantan timur, maka akan berakibat terhambat dan tidak terbangunnya infrastruktur daerah provinsi kalimantan timur yang masih sangat minim dan terbelakang. dan dengan demikian ketentuan apbn tersebut,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa dengan berlakunya ketentuan apbn tersebut telah merugikan hak hak konstitusional pemohon, kerugian manan terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan apbn tersebut. dan pemohon yakin bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon ini, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi. ivmenyatakan setiap daerah provinsi dan kabupaten kota harus mendapatkan alokasi dasar dalam dana alokasi umum dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang dihitung dari total gaji pegawai negeri sipil masing masing daerahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi rincian dana alokasi umum menurut provinsi dan kabupaten kota: bukti fotokopi lampiran undang undang nomor tahun tentang anggaran pendapatan dan belanja negaramerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid dan bertanggung jawabmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godadalah permohonan pengujian undang undang cast terhadap uud oleh karena itu mahkamah berwenangi1. nama moh. kidman pangeran pekerjaan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi warga negara indonesia alamat vila bogor indah nomor rw kelurahan parigi, kecamatan bogor utara, kota bogor selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon:pada tanggal maretesta usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi:dalam undang undang guo, dan tidak ada pula penjelasan tentang status hukum dari kedua jenis asosiasi tersebut, huruf dan huruf undang undang guo sangat jelas melakukan pembatasan atas diri pemohon karena adanyadan telah mengubur banyak potensi kalangan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi, sehingga hanya mereka yang memiliki akses asosiasi saja yang menikmati peluang tersebut.satu sisi pemohon menginginkan pengakuan agar dapat masuk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi yang terdapat dalam huruf dan huruf namun sisi lain sebagaimana tersebut dalam sebagian polita dan petit permohonannyinkan huruf dan hurufhuruf dan huruf bertentangan dengan uud justru hal yang diinginkan oleh pemohon untuk diakui sebagai bagian dari lembaga pengembangan jasa konstruksi menjadi tidak ada norma yang mengakomodasinya, sehingga dengan demikian, menurut mahkamah, antara polita dengan petit permohonan pemohon saling bertentangan satu sama lain: selain itu, pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci apakah ketika pemohon tidak masuk dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana ditentukan huruf dan huruf pemohon tidak dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dan menyediakan tenaga teknis konstruksiyang menyatakan: hurufrmohonan pemohon kabur. hid, muhammad alim, ahmad fadli semadi, materialis akbar, anwar usmmaterialis akbar ttd. ttd. anwar usman. bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp dan bukti sertifikat sebagai penyedia jasa konstruksi. dan tenaga teknis konstruksperti dimaksud dalam ketentuan huruf mk, terkaitberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni: setiap orang berhak atas kebebasan berserikatbebas dari perlakuankaitan dengan keanggotaan lembaga pengembangan jasa konstruksi pada huruf ditegaskan adalah wakil wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, sementara huruf ditegaskan adalah wakil wakil dari asosiasi profesi jasa konstruksi telah menjadi norma yang diskriminatif untuk sebuah pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam pengembangan jasa konstruksi nasional sehingga menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon, dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan, sehinggasaat ini berprofesi sebagai penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam huruf dan huruf karena menghilangkan dan atau menutup kesempatan masuk sebagai kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi secara langsung tanpa harus melalui kedua wadah asosiasi yang dimaksud dalam tersebut karena konstitusi menjamin bahwa berserikat merupakan hak setiap individu dan karenanya tidak boleh ada pemaksaan terhadap pemohon untuk terlebih dahulu menjadi anggota asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi konstruksi agar dapat berpeluang menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi: bahwa dengan pembatasan oleh huruf dan huruf yang sementara diujikan telah membuat terjadinya pengucilan pembatasan atau tidak memberi ruang bagi penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi yang tersebar di. seluruh indonesia untuk berkarya mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara dalam bidang pengembangan jasa konstrumohon sebagai penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi telah menjalankan profesi bidang bisnis jasa konstruksi lebih dari tahun, dan telah memiliki banyak pengalaman bidang jasa konstruksi sehingga karenanya berminat mendarmabaktikan segala potensi pemohon bagi pengembangan jasa konstruksi nasional dengan berharap dapat duduk menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi secara langsung tanpa melalui asosiasi karena konstitusi telah menjamin berserikat bukan merupakan kewajiban melainkan hak yang mau digunakan atau tidak terserah pemohon: bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dan dengan paradigma tersebut makaihak pihak yang dinyatakan berhak mewakili sebagai kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam yang secara keseluruhan berbunyi,: bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam huruf dan huruf tentang wakil wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi karen , samping itu tidak ada paparan tentang status hukum kedua jenis asosiasi tersebut, yang diperlukan sebagai landasan yuridis untuk dapat menjadi kelompok unsur lembaga pengembangan jasa konstruksi, sehingga dengan demikian keterwakilan kedua jenis asosiasi dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi adalah sumur, kabur, mengada ada, dan inkonstitusional, bahwa hak konstitusional pun juga, termasuk hanya karena pemohon tidak mau terikat dan masuk dalam asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan 'asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah dipersyaratkan huruf dan huruf sebagai pihak pihak yang ditetapkankpenting suatu negara hukum yang demokratis. bahwa norma yang terdapat dalam huruf dan huruf yang menyatakan lembaga pengembangan jasa konstruksi beranggotakan wakil wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi' dan asosiasi profesi jasa konstruksi' bertentangan dengan uud yang menjamin kebebasan dalam berserikat sebagai bentuk hak bukan kewajiban, sehingga penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi tidak harus berserikat melalui asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi, dan oleh sebab itu kedua asosiasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukumnorma yang terdapatbahwa norma yang terdapat dalam huruf dan huruf bertentangan dengan uud yang menjamin didapatnya kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sehingga dalam mencapai persamaan dan keadilan untuk melakukan pengabdian bagi bangsa dan negara indonesia, tidak boleh ada pengambilalihan hak hak tersebut oleh pihak yang mengatasnamakan organisasi atau asosiasi yang tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas (legal standing) untuk melakukan hal tersebut. norma yang terdapat dalam huruf dan huruf dengan sangat jelas menghalangi hak konstitusi pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh konstitusi. bahwa norma yang terdapat dalam huruf dan huruf bertentangan dengan uud yang menganut prinsip pemberian pengakuan sebagai pribadi hadapan hukum, sehingga tidak ada alasan mengurangi hak pemohon untuk secara langsung mendapatkan peluang mengabdi pada lembaga pengembangan jasa konstruksi. apalagi pemohon menganggap mempunyai pengalaman yang cukup dan luas bidang jasa konstruksi. bahwa norma yang terdapat dalam huruf dan huruf bertentangan dengan uud yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, sebabtelah menguburkan banyak potensi yang bertebaran dikalangan penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis konstruksi, dan hanya mereka yang memiliki akses asosiasi saja yang dapat menikmati peluang tersebut. dengan demikian norma huruf dan huruf merugikan hak hak konstitusi pemohon yang dijamin oleh konstitusi. bahwa dalam banyak lembagarinstitusi badan yang dibentuk berdasarkan undang undang negara republik indonesia hampir tidakpengaturan yang menetapkan unsur unsur untuk lembaga institusi badan yang dibentuk berdasarkan undang undang tersebut berasal dari wakil dari organisasi asosiasi seperti dalam lembaga pengembangan jasa konstruksi, tetapi menunjuk langsung individu atau setidaknya profesi yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga norma dalam huruf dan huruf dengan jelas inkonstitusional. iv. petit mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa materi muatan huruf dan hurufhuruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang jasa konstruksi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan jikalau permohonan ini dikabulkan, mohon agar putusannya dimuatjasa konstruksi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, bukti fotokopi akta pendirian cv. okinawa, nomor tanggal oktober bukti fotokopi izin usaha jasa konstruksi cv. okinawa nomor tanggal januari yang diterbitkan pemerintah daerah kabupaten bogo 5ap 5bfotokopi surat keterangan nomor bsk smk pu maret telah melalui verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi dan kualifikasi atas nama pemohon moh. kidman pangelembaga sebagaimana dimaksud pad : terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,badi wira satria, dkk., yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada wahyu bagian, s.h., dkk., dengfebruari dengan nomor puu xi perihalfebrmaret yang dihadiri oleh para pemohon serta kuasa hukumnya, dan pada persidangan tersebut, para pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonan penarikan kembali permohonan guo yang kemudian permohonan penarikan kembali tersebut disusul dengan surat bertanggal februari bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, rapat pleno permusyawaratan hakim, tanggal maret,hamdan zeldaholihin nasiragus subagyo, s.e., mm. tempat tanggal lahir surabaya, oktober pekerjaan konsultan pajak terdaftar dan kuasa hukum berperkara pengadilan pajak alamat jalan sunan ampel nomor rw rawamangun, jakarta.hari kamis tanggal februari dengan nomor puu nguji undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak, terhadap undang undang dasar republik indonesia tahun dan dan bahwa atas ketentuan dari undang undang pengadilan pajak, menurut pendapat pemohon dapat dikategorikan sebagai pengujian undang undang dasar yaituatakan:ikurangi dalam keadaan apa pukonsultan pajak dan kuasa hukum untuk berbicara pengadilan pajak. pemohon merasa dirugikan oleh karena hak pemohon untuk mengajukan banding terhadap jumlah pajak terutang dihalangi oleh adanya kewajiban untuk terlebih dahulu membayar 50x dari jumlah pajak terutang. padahal banding yang diajukan pemohon justru terhadap besaran (jumlah) pajak terutang tersebut. terhadap hal tersebut, mahkamah menilai kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunyapokok permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas yang menurut pemohon bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati permohonan yang diajukan pemohon, ternyata pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus oleh mahkamah, yaitu dalam putusan nomor puu iialasan dan dasar permohonan tersebut adalah sama dengan permohonan pemohon guo,i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah permohonandan maria farida indrawimartian wibowo"pengajuannya dilakukan oleh mahkamah konstitusi: bahwa berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam dua undang undang sebagaimana diuraikan atas, undang undang dasar degan tegas. dan seterusnya .,ndang undang dasar merup. dengan demikian putusan mahkamah konstitusi selalu berlandaskan ke . bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam angka atas, pemohon mengajukan permohonan ini kepada mahkamah konstitusi, untuk menguji suatu undang undang karena dianggap bertentangan dengan undang undang dasar yang melindungi hak konstitusional pemohon atas keberadaan undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak, yang sangat merugikan hak konstitusional pemohon,ndang undang dasarndang undang dasarguo dalam rangka menegakkan konstitusi dalam kehidupan bernegara, khusus wajib pajakkedudukan hukum legal standing) pemohopengadilan pajak, berdasarkcc. pemohon memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh undang undang dasar yang bersifat langsungsasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam dan dan pemohon adalah sarjana ekonomi universitas indonesia angkatan dan tamat tahun dan bertugas pada direktorat jenderal pajak sejak tahun dan pensiun tahun sebagai widyaswara utama golongan iv e: sebagai pegawai negeri sipil semasa aktif mendapat piagam tanda kehormatan satyalancana karya satya tahun dari presiden republik indonesia abdurrahman wahid, memiliki kartu tanda penduduk warga negara indonesia, kartu nomor pokok wajib pajak, kartu tanda pengenal konsultan pajak, kartu identitas pemegang tanda pengenal kuasa hukum pengadilan pajak. pokok permohonan menurut pendapat pemohon hak hak konstitusionalnya sangat dirugikan dengan adanya nomor tahun tentang pengadilan pajak, tidak memenuhi asas yang sama dihadapan hukum wajib pajak diposisikan sebagai pihak yang salah, maka harus membayar. ibaratnya wajib pajak baru saja mencari keadilan sudah divonis salah. pelanggarannya sebagai berikut: melanggarnya dan atau terciderainya rasa keadilan bagi pemohon terhadap suatu sengketa perpajakan yang masih terjadi silang pendapat antara direktorat jenderal pajak dengan wajib pajak, sehingga pemohon selaku wajib pajak yang mencari keadilan melalui upaya hukum yang diberikan pada tingkat banding atas peraturan pengadilan pajak namun telah dihadang dengan adanya ancaman sanksi. sanksi yang dimaksud adalah sanksi administrasi berupa denda dengan ancaman membayar sebesar dari pajak yang terutang. keberadaan nomor tahun tentang pengadilan pajak sangat merugikan hak konstitusional pemohon yang diberikan secara langsung oleh dan dan undang undang dasar intinya selaku warga negara, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil:nksi administratif berupa denda nomor tahun tentang pengadilan pajak sangat merugikan pemohon, dimana atas berlakunya tersebut dalam melaksanakan hak upaya hukumnya telah dihadang dengan sanksi tersebut. kerugian konstitusional pemohon berikut ini beberapa argumentasi dan dasar kerugian konstitusional pemohon yang timbul akibat berlakunya nomor tahun tentang pengadilan pajak seperti bawah ini. hak untuk mendapatkan keadilanmerupakan hak yang dijamin dan konstitusional untuk mendapatkan due process law bagi warga negara tidak terkecuali pemohon selaku wajib pajak. bagaimana mungkin penggunaan hak yang dijamin secara konstitusional oleh undang undang dasar dengan serta merta telah dihadang atau diancam dengan sanksi administrasi sebesar atas hak upaya hukum dalam suatu sengketa perpajakan. sanksi tidak boleh dilancarkan terhadap pelaksanaan dalam melakukan upaya hukum atas hak konstitusional yang melekat pada diri pemohon khususnya atas sengketa perpajakan. penerapan sanksi yaitu sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimuat pada nomor tahun tentang pengadilan pajak. pemohon dirugikan karena adanya pelanggaran hak konstitusi dengan mencantumkan sanksi administrasi sebesar tingkat banding. adanya kerugian moril dan materiil dari pemohon atas keberadaan nomor tahun tentang pengadilan pajak berpotensi merugikan. berdasarkan alasan alasan tersebut atas pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi sudah kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan dengan amar putusan yang berbunyi seperti berikut: menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, menyatakan nomor tahun tentangertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia dan menyatakannpp pribadi, kartu npp badan, kartu tanda pengenal konsultan pajak, dan kartu tanda pengenal kuasa hukum dari pengadilan pajak. bukti fotokopi piagam tanda kehormatan satyalancana karya satya tahun. bukti fotokopi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun pns golongan iv e. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengadilan pajak. fotokopi undang undang nomor tahun tentangbibit, beralamat desa jatimulyo rt.v rw.i, kecamatan jati agung, kabupaten lampung selatan, pada hari rabu tanggal sembilan bulan maret tahun dua ribu sebelas, dengan registrasi perkara nomor puu ix yang menurut permohonan pemohon adalah menguji materi putusan mahkamah agung nomor pdt bertanggal juni bahwa pokok permohonan pemohon adalah menguji putusan mahkamah agung nomor pdt bertanggal juni berdasarkan alasan yang menurut pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut: pemohon adalah pemegang sertifikat nomor bpn.ii kw. sk hm pron swd yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi lampung pada tanggal april sehingga pemohon adalah pemilik sah atas kepemilikan tanah tersebut: gugatan penggugat pemohon) guo dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang sah karena objek masalahnya ada wilayah hukum kabupaten lampung selatan, namun keterangan ahli waris penggugat pemohon) dikeluarkan oleh pemerintahan kelurahan penengahan, kota bandar lampung, bahwa berdasarkan hal tersebut atas, mohon kiranya hakim mahkamah konstitusi dapat memutuskan kebenaran surat tersebutkamis tanggal sepuluh bulan maret tahun dua ribu sebelas, ternyata permohonan pemohon kabur (obscura libel) tetapi substansinya dapat dipahami. berdasarkan pemahaman mahkamah konstitusi terhadap substansi tersebut, mahkamah konstitusi berkesimpulan bahwa objek permohonan pemohonkil mochtar ahmad fadli semadi ttd. hamdan zelda panitera pengganti ttd. sholihin nasiryang diajukan oleh: drs. eddy sadel, s.h., tempat tanggal lahir jakarta, januari agama buddha, pekerjaan anggota dpr ri periode komisi il hukum, ham dan keamanan, kewarganegaraan indonesia, alamat gedung nusantara dpr lantai ruang jalan gatot subroto nomor jakarta pusat.dasar permohonan undang undang dasar negara republik indonesia tahuuud menyatakandanatas suatu golongan penduduk warga negara indonesia bangsa indonesia seluruh indonesia sehingga surat edaran tersebut membawa dampak terhadap seluruh bangsa indonesia. jadi apabila kita bandingkan dengan saat ini, surat edaran nomor se. pres. kab lebih tepat jika kita sebut dengan undang undang karena kebijakannya membawa ekses mengatur yang sangat luas dan tidak terbatas pada instansi pemerintahan saja. padahal seharusnya surat edaran presiden mengandung materi yang bersifat penetapan administratif biasa (beschikking). bahwa dalam hal dikeluarkannya surat edaran nomor se. pres. kab tanggal juni oleh presidium kabinet ampera yang mengabaikan dan melanggar hak hak konstitusional pemohon tidak ada lagi langkah hukum atau upaya hukum lain yang dapat ditempuh untuk memulihkan hak hak konstitusional tersebut selain mengajukan permohonan pencabutan surat edaran nomor se. pres. kab tanggal juni kepada mahkamah konstitusi. bahwa pemohon telah berkali kali melakukan usaha usaha maupun langkah langkah hukum untuk mencabut surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab antara lain: mengajukan gugatan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober dan menerima jawaban penolakan pada tanggal oktober dengan alasan peraturan yang mau judicial review berupa surat edaran bukan undang undang, pemohon dianjurkan untuk mengajukan judicial review mahkamah agung r.i. pemohon kemudian mengajukan gugatan mahkamah agung pada tanggal november dan jawaban penolakannya diterima pada tanggal november dengan alasan waktu pengajuan judicial review sudah lewat tahun. bahwa saat ini hanya mahkamah konstitusi adalah satu satunya lembaga yang dapat pemohon tujukan untuk mengadukan hak hak konstitusional pemohon demi mendapatkan keadilan atas hak hak konstitusional pemohon yang dilindungi dengan tegas dalam uud contohnya, negara jerman, ada mekanisme yang disebut constitutional complaint konstitusional review dimana apabila ada warga negara yang hak hak konstitusionalnya dilanggar maka mereka berhak mengajukan constitutional complaint konstitusional review kepada pengadilan konstitusi. bahwa mahkamah konstitusi sebagai court law yang mengadili sistem hukum dan sistem peradilan itu sendiri sudah seharusnya berwenang mengadili permohonan ini, karena surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni mengatur dan mengikat seperti halnya perundang undangan yang bertentangan dengan uudmerupakan wujud pengabaian dari hak hak konstitusional warga negara, diskriminatif dan menyakiti hati masyarakat tionghoa, surat edaran demikian sudah seharusnya dicabut karena yang pada gilirannya nanti akan menimbulkan perpecahan dan merugikan kita semua sebagai warga negara republik indonesialah bertentangan dengan dan uud yang merupakan konstitusi negara kesatuan republik indonesia. bahwa peraturan peraturan yang bersifat diskriminasi struktural pada negara negara lain seperti disebutkan atas telah lama dicabut oleh pemerintahnya masing masing, hanya tinggal negara republik indonesia yang belum mencabut peraturan yang bersifat struktural tersebut. bahwa penyebutan istilah cina sangat tidak patut dan terbukti memberi asosiasi psykopolitis yang sangat negatif bagi bangsa indonesia yang berakibat pada melemahnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka pembangunan nation building. berangkat dari hal hal tersebut atas, bersama ini pemohon mengajukan permohonan agar majelis hakim mahkamah konstitusi berkenan untuk memberikan kemuatan dan atau bagian dariidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jikedaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni bukti fotokopi tajuk rencana, harian kompas, januari bukti fotokopi artikel majalah gatra, tanggal november dengan judul antara cina dan tionghoa : bukti buku lengkap uud dan uud,dalam permohonannya pemohon mendalilkan menguji konstitusionalitas surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni terhadap uud menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf dan paragraf atas, mahkamah akan menilai apakah surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni termasuk kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan meletusnya, sebagai berikut: bahwa uud dan huruf juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, secara jelas dan tegas menyebutkan kewenangan mahkamah adalah menguji undang undang terhadap uud bahwa yang dimaksud dengan undang undang sebagaimana ditentukan dalam bab ketentuan umumyatakobjek permohonan pemohon adalah produk hukum berupa surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni bukti yang dibuat oleh presidium kabinet ampera dan ditandatangani oleh sekretaris presidium kabinet ampera, bahwa berdasternyata tidak terdapat peninjauan kembali terhadap produk surat edaran presidium kabinet ampera: bahwa berdasarkan uraian penilaian hukum tersebut atas, menurut mahkamah, surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni tidak termasuk kategori undang undang yang menjadi objek dari pengujian undang undang yang merupakan salah satu kewenangan mahkamah untuk mengujinya, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam paragraf sampai dengan paragraf atas, menurut mahkamah, mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, menimbang bahwa oleh karena mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo maka terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan: menimbang bahwa terlepas dari ketidakberwenangan mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon tersebut, mahkamah perlu menyampaikan bahwa produk produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif pemerintah) pasca pemberlakuan kembali uud berdasarkan dekrit presiden juli perlu dilakukan harmonisasi serta disesuaikan dengan perubahan keadaan yang berkembang masyarakat maupun perubahan uud melalui executive review, demi terciptanya kepastian hukum. hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa untuk hal hal yang luar kewenangan lembaga yudikatif, maka penyebutannya hanya dapat dilakukan oleh lembaga pembentuknyaserta pokok permohonan tidak dipertimbangkansatu bulan meimaria farida indrawi ttd. ttd. hamdan zelda hartono ttd. ttd. arsyad sanusi muhammad alim ttd. ahmad fadli semadi panitera pengganti ttd. sholihin nasir huruffakta yang dialami pemohon bahwa pada tanggal juni telah dikeluarkan surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab mengenai istilah tionghoa diganti menjadi cinaadalah tidak tepat dan menyakiti hati orang tionghoa, karena dipengaruhi keadaan politik saat itu dan penuh dengan unsur diskriminatif. penyebutan cina terhadap suku tionghoa adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menganatktirikan suku tionghoa, karena istilah cina tersebut lebih dinotasikan sebagai nama sebuah negara yaitu negara republik rakyat cina, sehingga menyebabkan hilangnya hak hak konstitusional sebagai warga negara indonesia karena suku tionghoa dipersepsikan sebagai warga negara asing. bahwa konotasi negatif istilah cina telah ada, tumbuh, dan berkembang jaman pemerintahan kolonial belanda dimana pada masa itu pemerintah belanda menempatkan orang orang tionghoa sebagai masyarakat golongan kedua yang kemudian diberi sebutan cina dengan tujuan untuk mengesampingkan kepentingan mereka sebagai kaum minoritas, dilanjutkan pada masa penjajahan jepang yang mana tentara sekutu jepang mengunakan kata cina untuk menghina warga masyarakat tionghoa pada saat itu. akan tetapi istilah cina tidak digunakan lagi pada saat awal kemerdekaan indonesia yakni pada masa pemerintahan presiden pertama republik indonesia ir. soekarno karena dianggap berkonotasi negatif dan dapat menganggu proses integrasi bangsa indonesia yang kaya akan kemajemukan dan perbedaan sesuai dengan semboyan bhinneka tunggal ika terbukti dalam penjelasan uud konstitusi republik indonesia serikat ris) tahun undang undang dasar sementara republik indonesia tahun yang menyebutkan dengan tegas dengan menggunakan istilah tionghoa yaitu: penjelasan uud yang menyatakan: orang orang lain, misalnya orang peranakan belanda, peranakan tionghoa, dan peranakan arab yang bertempat tinggal indonesia mengakui indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara republik indonesia dapat menjadi warga negara . kemudian pada konstitusi republik indonesia serikat ris). serta undang undang dasar sementara republik indonesianamun sangat disayangkan pada masa pemerintahan presidium kabinet ampera dikeluarkan surat edaran presidium kabinet ampera nomor se. pres. kab tanggal juni tentang pengubahan istilah tionghoa menjadi cin a seakan akan mengembalikan posisi bangsa indonesia jaman pra kemerdekaan. yang mana pada jaman itu dikenal istilah cina (untuk golongan tionghoa) dan islander (untuk golongan bumiputera pribumi). pada saat itu para pejuang pejuang kemerdekaan merasa terhina dengan sebutan tersebut yang kemudian pada tanggal agustus tiga orang anggota volksraad dewan rakyat: dpr zaman belanda), muhammad husni thamrin, widodo purbohadidjojo, dan sutardjo kartohadikusumo, mengajukan mosi kepada pemerintah belanda agar nama indonesia diresmikan sebagai pengganti nama nederlandsch indie dan indonesie' sebagai pengganti islander. walaupun pengertian kata cina dan islander' secara etimologi tidak mengandung arti hinaan akan tetapi sejarah telah membuat kedua istilah tersebut mengandung konotasi yang negatif karena kata tersebut digunakan untuk menghina, melecehkan dan mengolok olok masyarakat indonesia pada masa tersebut. bahwa uud adalah bentuk konstitusi yang tertulis. dalam konstitusi ris yang berlaku mulai tanggal desember bentuk bentuk peraturan yang tegas adalah undang undang federal, undang undang darurat, dan peraturan pemerintah. disini, pengertian konstitusi diidentikan dengan pengertian uud. sedangkan dalam uud yang berlaku mulai tanggal agustus penyebutannya berubah lagi menjadi undang undang, undang undang darurat, dan peraturan pemerintah. dengan perkataan lain, dalam ketiga konstitusi ini, kita mengenal adanya undang undang dasar, undang undang atau undang undang federal, peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) atau undang undang darurat, dan peraturan pemerintah. penyebutan hanya atau bentuk peraturan (termasuk uud) tersebut dalam undang undang dasar bersifat enunsiatif dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk mengatur bentuk bentuk lain yang lebih rinci sesuai dengan kebutuhan. karena itu, setelah periode kembali uud makadinyatakan bahwa samping bentuk bentuk peraturan perundang undangan tersebut atas, dipandang perlu dikeluarkan bentuk bentuk peraturan yang lain, yaitu: penetapan presiden untuk melaksanakan dekrit presiden panglima tertinggi angkatan perang tanggal juli tantang kembali kepada uud peraturan presiden, yaitu peraturan yang dikeluarkan untuk melaksanakan penetapan presiden ataupun peraturan yang dikeluarkan berdasarkan uud peraturan pemerintah, yaitu untuk melaksanakan peraturan presiden, sehingga berbeda pengertiannya dengan peraturan pemerintah yang dimaksudkan dalam uud keputusan presiden yang dimaksudkan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan pengangkatan. peraturan menteri dan keputusan menteri yang dibuat oleh kementerian kementerian negara atau departemen departemen pemerintahan masing masing mengatur sesuatu hal dan untuk melakukan atau meresmikan pengangkatan pengangkatan. bahwa dalam susunanjelas terdapat kekacauan antara satu bentuk dengan bentuk peraturan yang lain. bahkan dalam praktik, bentuk yang paling banyak dikeluarkan adalah penetapan presiden dan peraturan presiden yang menimbulkan ekses dimana mana. banyak materi yang seharusnya diatur dalam undang undang, justru diatur dengan penetapan presiden ataupun peraturan presiden. yang lebih gawat lagi adalah banyak antara penetapan dan peraturan itu yang jelas jelas menyimpang isinya dari amanat uud namun demikian, satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa antara penetapan yang bersifat administratif berupa pengangkatan pengangkatan yang berisi putusan putusan yang bersifat beschikking jelas dibedakan dari putusan yang berbentuk mengatur (regering). istilah keputusan presiden ataupun keputusan menteri secara khusus dikaitkan dengan jenis putusan yang bersifat administratif. bahwa dalam rangka penataan kembali bentuk bentuk peraturan perundang undangan tersebut dengan maksud mengadakan pemurnian terhadap pelaksanaan uud maka pada tahun dikelujelis permusyawaratan rakyat sementara yang tidak sesuai dengan uud ketetapan mars tersebut menugaskan pemerintah untuk bersama sama dengan dpr melaksanakan peninjauan kembali produk produk legislatif, baik yang berbentuk penetapan presiden, peraturan presiden, undang undang, ataupun peraturan pemerintah sebagai pengganti undang undang. untuk memberikan pedoman bagi terwujudnya kepastian hukum dan keserasian hukum serta kesatuan tafsir dan pengertian mengenai pancasila dan pelaksanaan uud serta untuk mengakhiri ekses ekses dan penyimpangan penyimpangan tersebut atas, ditetapkan pula sumber tertib hukum dan tata urut peraturan perundangan republik indonesia dalam ketetapan mars nomor xx mars bahwa untuk menata kembali struktur dan hirarki peraturan perundang undangan tersebut, berdasarkan ketetapan mpr nomor iii mpr disusun suatu struktur baru peraturan perundang undangan. namun, struktur yang baru ini belumlah memenuhi kebutuhan akan penataan kembali sistem peraturan perundang undangan republik indonesia. dalam praktik, tata urut dan penamaan bentuk bentuk peraturan sebagaimana diatur dalam ketetapan tersebut tidak sepenuhnya diikuti. sebagai contoh beberapa kementerian, digunakan istilah peraturan menteri tetapi beberapa kementerian lainnya digunakan istilah keputusan menteri, padahal isinya jelas jelas memuat materi materi yang mengatur kepentingan publik seperti lingkungan departemen pendidikan dan kebudayaan mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional, dan sebagainya. samping itu, untuk mengatur secara bersama berkenaan dengan materi materi yang bersifat lintas departemen, berkembang pula kebiasaan menerbitkan keputusan bersama antar menteri. padahal, bentuk keputusan bersama antar menteri itu jelas tidak ada dasar hukumnya. bahwa lain pihak berkembang pula kebutuhan lingkungan instansi yang dipimpin oleh pejabat tinggi yang bukan berkedudukan sebagai menteri untuk mengatur kepentingan publik yang bersangkut paut dengan bidangnya, seperti misalnya gubernur bank indonesia perlu membuat aturan aturan berkenaan dengan dunia perbankan. selama ini, kebiasaan untuk menerbitkan peraturan dalam bentuk surat edaran gubernur bank indonesia yang juga jelas jelas tidak mempunyai dasar hukum sama sekali seakan akan telah dilembagakan. bahwa keganjilan keganjilan yang sama juga terjadi dalam keputusan keputusan yang dibuat oleh presiden dalam bentuk keputusan presiden keppres). seperti tercermin dalam pendapat hamid attamimi yang pernah lama bertugas sebagai wakil sekretaris kabinet selama masa orde baru, keputusan presiden itu banyak yang berisi materi pengaturan yang bersifat mandiri dalam arti tidak dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan undang undang. kebiasaan seperti ini didukung pula oleh kenyataan, karena bedasarkan uud sebelum diadakan amandemen melalui perubahan pertama uud, presiden memang memegang kekuasaan membentuk undang undang. dengan perkataan lain, presiden itu selain sebagai eksekutif juga mempunyai kedudukan sebagai legislatif. bahwa materi yang diatur dalam keputusan presiden itu juga tidak dibedakan secara jelas antara materi yang bersifat mengatur atau relatif (regering) dengan materi yang bersifat penetapan administratif biasa (beschikking) seperti misalnya keputusan presiden mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat, keppres mengenai pembentukan panitia panitia negara yang bersifat ad hoc, dan sebagainya. pembedaan antara kedua jenis keputusan tersebut, selama ini hanya diadakan dalam pemberian nomor kode keppres sehingga bagi masyarakat umum, sulit dibedakan mana yang bersifat mengatur (regering) dan karena itu dapat disebut sebagai per atur an, dan mana yang bukan. bahwa sebagai akibat terjadinya perubahan mendasar dalam ketentuan uud pasca perubahan keempat yang disahkan pada tahun struktur peraturan perundang undangan yang ditentukan oleh ketetapan mpr nomor i mpr tersebut juga sudah sesuai dengan uud. misalnya, dapat dipersoalkan mengenai kedudukan ketetapan mpr yang sejak tahun sampai sekarang berjumlah buah. apakah ketetapan mpr itu termasuk peraturan atau bukan, karena isinya kadang kadang sama dengan keputusan presiden yang hanya bersifat penetapan biasa. sebagai contoh, ketetapan mpr tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden, sifatnya sama dengan keputusan presiden yang ditetapkan untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat sebagaimana disebut atas. bahwa menjelang berlangsungnya sidang umum mpr pada bulan november yang lalu, karena adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap uud timbul polemik mengenai bentuk hukum perubahan uud itu sendiri. jika perubahan itu dituang dalam bentuk ketetapan mpr yang jelas ditentukan bahwa kedudukannya berada bawah uud maka akan timbul kekacauan dalam sistematika berpikir menurut tata urut peraturan yang diatur menurut tap mpr nomor ii mpr tersebut atas. bagaimana mungkin uud yang lebih tinggi diubah dengan peraturan yang lebih rendah. karena itu, sebagai jalan keluar telah disepakati bahwa bentuk hukum perubahan itu dinamakan perubahan uud' sebagai nomenklatur baru yang tingkatnya sederajat dengan uud. oleh sebab itu, sebenarnya, ketentuan tap mpr nomor iii mpr tersebut dengan sendirinya tidak dapat lagi dipertahankan dan perlu segera diadakan penyempurnaan dalam rangka penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk bentuk serta tata urut peraturan perundang undangan republik indonesia masa yang akan datang. namun, pencabutan tap mpr seharusnya juga dilakukan dengan tap mpr. karena itu, untuk menghapuskan keberadaan tap mpr itu sama sekali dari susunan peraturan yang resmi haruslah ditentukan dalam aturan peralihan uud sendiri yang menegaskan statusnya dalam suatu sun set clause yang menyebabkan tap mpr s itu habis sendiri secara alamiah. bahwa dunia ini terdapat (dua) macam diskriminasi yang pernah terjadi, yakni diskriminasi kultural dan diskriminasi struktural. diskriminasi kultural terjadi karena terdapat hubungan sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat. sedangkan diskriminasi struktural adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara pemerintah) terhadap kelompok masyarakat minoritas yang menjadi warga negaranya karena faktor ekonomis, politis, dan lain lain untuk mempertahankan kekuasaannya atau karena untuk mendapatkan bantuan keuangan dari negara lain.ermasuk diskriminasi yang bersifat struktural. kebencian terhadap satu golongan etnis tertentu dijelaskan dalam bentuk peraturan negara dan difasilitasi oleh aparat negara. hal semacam ini pernah terjadi negara negara: afrika selatan dengan regime apartheid nya. regime nazi jerman dengan anti yahudi nya. amerika serikat dengan politik pemisahan kulit putih dan kulit hitam (segregation policy). australia dengan peraturan white colour yang anti aborigin. bahwa selain sangat menyakitkan hati masyarakat tionghoa yang jumlahnya lebih dari (lima persen) dari jumlah penduduk indonesia atau kurang lebih (sebelas juta) orang, yang juga merupakan bagian dari anak bangsa indonesia, surat edaran tersebut juga bertentangan dengan: undang undang dasar negara republik indonesia tahudentitas budaya dan hak masyarakat dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.bahwa surat edaran nomor se. pres. kab tanggal juni tersebut jelas bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan dan uud alasan alasan pemohon mengajukan permohonan: bahwa mahkamah konstitusi mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dan lembaga penafsir final konstitusi (the final interpreter the constitution). sebagai lembaga pengawal konstitusi yang tunggal indonesia, mahkamah konstitusi berkewajiban mengawal dan menegakkan konstitusi agar dilaksanakan sebaik baiknya sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran terhadap konstitusi dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara seperti halnya yang telah terjadi dengan dikeluarkannya surat edaran nomor se. pres. kab tanggal juni oleh presidium kabinet ampera yang telah mencederai makna yang terkandung dalam uud maka dengan demikian mahkamah konstitusi harus dapat menegakkan makna dan jiwa yang terkandung didalam konstitusi sesuai dengan fungsinya tersebut. bahwa surat edaran nomor se. pres. kab secara materi bersifat mengatur atau relatif (regering), yang mengatur tentang penyebutan cinazulfikar warga negara indonesia pekerjaan administrator partai independen revolusi alamat jalan percetakan negara ii, kelurahan johar baru, kecamatan johar baru, jakarta nama arnold won warga negara indonesia pekerjaan sekretaris jenderal partai kristen indonesia alamat jalan lembah timur burial, dago atas, bandung nama saiful huda, ems, s.h warga negara indonesia pekerjaan mantan koordinator wilayah jawa barat dan anggota dewan eksekutif nasional komisioner) dari partai uni demokrasi indonesia alamat jalan sepanjang nomor ciputra, bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret memberi kuasa kepada sulit, s.h, fail, s.h, mirza, z., s.h, mh, novanto s.h, elly mudzalifah, s.h, ibrahim fattah, s.h, ari yusuf amir, s.h, mh, lukman hakim, s.h, yusuf, s.h, agus salim, s.h, mh, dan apriantono, s.h, kesemuanya tim advokasi, beralamat jalan guntur nomor manggaraisaksi para pemohon, mendengar dan membaca keterangan tertulis pemerintah dan dewan perwakilan rakyatpenyelenggara pemilihan umum, khususnya pada sebagai berikut ini (lihat buku undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum bukti beserta pelaksanaannya, peraturan presiden nomor tahun tentang kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum bukti )): dan tentang sanksi pembubaran partai terkait dengan pelanggaran terhadap larangan menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran komunisme marxisme feminisme oleh mahkamah konstitusi, tentang dapat dibubarkannya partai politik yang melakukan kegiatan menganut dan menyebarkan faham komunisme marxisme feminisme, tentang yang memberi hak kepada partai untuk membentuk fraksi lembaga perwakilan rakyat dan melakukan recall huruf (juncto huruf juncto tentang hak partai politikhuruf dan huruf tentang hak partai melakukan recall terhadap anggotanya dpr dan dprd, yaitu yang terutama menunjukan berbagai persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilu serta cara perhitungan suara, sehingga mengakibatkan hilangnya atau mengurangi atau memperdulikan mengganggu kemerdekaan menyampaikan pikiran dalam pemilihan umum, kemerdekaan mana dijamin oleh uud sebagai hak dan atau kewenangan konstitusional: tentang berbagai persyaratan pemilu terhadap partai politik yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan menyampaikan pikiran dalam pemilu: huruf sampai dengan huruf tentang syarat syarat bagi partai politik untuk dapat ikut dalam pemilu, yaitu sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang partai politik: memiliki kepengurusan jumlah provinsi, memiliki kepengurusan jumlah kabupaten kota setiap provinsi, menyertakan minimal keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, memiliki anggota minimal orang atau dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan tingkat provinsi dan kabupaten kota, dan mempunyai kantor kepengurusan yang tetap, untuk setiap tingkat wilayah, tentang pendaftaran partai sebagai peserta pemilu kpu dilengkapi dengan persyaratan, tentang dokumen persyaratan partai sebagai peserta pemilu yang harus dilengkapi, tentang verifikasi oleh kpu terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai ikut serta dalam pemilu, tentang penetapan kpu terhadap partai yang lulus verifikasi sebagai partai politik peserta pemilu: tentang yang tidak memberikan penjelasan kongkrit tentang waktu atau tenggang waktu apa yang dimaksud dengan hari libur" atau hari yang diliburkan" saat pemungutan suara tentang waktu diselenggarakannya pemungutan suara pada hari libur atau hari yang diliburkan, tanpa kejelasan tentang apakah hari libur atau hari yang diliburkan itu hanya satu hari (serentak untuk semua wilayah dan untuk semua macam pemilu, atau bisa beberapa hari libur, dalam tenggang waktu tertentu, masing masing untuk wilayah wilayah yang berbeda, yaitu jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi, nusa tenggara, maluku dan irian jaya, atau bisa beberapa hari libur, dalam tenggang waktu tertentu, masing masing untuk setiap macam pemilu, yaitu untuk anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota), tentang penghitungan suaraiv. tentang letak pertentangan undang undang yang dimohonkan pengujiannya dengan uud dalam uud yang dilanggar: pemohon berpendapat, bahwa undang undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan amanat atau melanggar uud berikut ini: sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud yang,bagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa: kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar'. sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa:" negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa". sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan,bagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa: calon presiden dan calon wakil presiden harusbagaimana dimaksud dengan dan uud yang menyatakan, bahwa: presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat"bagaimana dimaksud dengan dan uud yang menyatakan,pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memilih dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum", gubesebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa: anggota dewan perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum". sebagaimana dimaksud dengan dan uud yang menyatakan, bahwa: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang""" sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa: anggota dewan perwakilan daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum". sebagaimana dimaksud dengan sampai dengan uud yang menyatakan,peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan daerah adalah perseorangan", ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang". sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyata". sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan,sebagaimana dimaksud denganbagaimana dimaksud denganbagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwamana dimaksud dengan uud yang menyatakan, bahwa: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". sebagaimana dimaksud dengan uudbagaimana dimaksud dengan uud". sebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatasebagaimana dimaksud dengan uud yang menyatakan,sebagaimana dimaksud dengan dan uud yang menyatakan,". sebagaimana dimaksud dengan uud". penjelasan umum tentang letak pertentangan secara umum, pertentangan yang dimohonkan untuk diuji seperti disebutkan atas dengan ketentuan ketentuan dalam uud dapat dijelaskan sebagai berikut:sebagai derivasi (turunan) pemohon selaku badan hukum partai, meliputi hak hak asasi manusia pada umumnya, serta khususnya hak hak dan kewenangan warga negara, yaitu berserikat dan berkumpul: serta menyampaikan pendapat dan pikiran dengan lisan, tulisan: dan sebagainya, uud diperkuat dengan dan didasarkan pada kedaulatan yang dimilikinya selaku rakyat uud bahwa kedaulatan rakyat itu harus dilaksanakan menurut konstitusi. yang dimaksud dengan konstitusi adalah konstitusi (hukum dasar) yang tertulis. luar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis ialah aturan aturan dasar yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis: bahwa kedaulatan rakyat dalam konteks kenegaraan itu mempunyai arti yang sangat luas, antara lain bahwa rakyatlah yang menjadi pemilik yang absah negara republik indonesia ini. bahwa rakyatlah yang dipertuan negeri ini. bahwa tidak ada satu kekuatanku yang boleh mengalahkan rakyat. bahwa dengan demikian rakyat tidak boleh dianiaya dan disiksa, apalagi dibunuh. rakyat tidak boleh digusur, tidak boleh dipukul, tidak boleh dibodohi, tidak boleh ditipu, tidak boleh dipercayai, tidak boleh diabaikan suaranya, tidak boleh dimiskinkan, tidak boleh diperbudak, tidak boleh ditelantarkan nasibnya, bahkan rakyat harus dilindungi, dibantu, diangkat derajat dan martabatnya. rakyat harus dimerdekakan dari segala belenggu kehidupan, dimerdekakan (hidup layak) dan disejahterakan secara abadi hidupnya lahir dan batin, sehingga dapat sejajar dan terhormat antara bangsa bangsa dunia, kedaulatan rakyat juga diartikan bahwa apabila segala kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif) yang berasal dari rakyat tidak lagi berfungsi sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemilik negara, maka rakyat berhak sepenuhnya menjatuhkan atau mencabut kembali segala kekuasaan dan kewenangan yang diamanatkan kepada lembaga lembaga kekuasaan itu: bahwa yang khusus berkewajiban melakukan hal hal yang terbaik bagi rakyat itu adalah pemerintah alinea keempat pembukaan uud dan yaitu lembaga yang memegang kekuasaan eksekutif, serta dengan dibantu oleh lembaga lembaga pemegang kekuasaan lainnya (kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif), bahwa pemerintah itu dipilih dan dibentuk oleh rakyat untuk melindungi bangsa dan segenap tumpah darah republik. pemerintah dan segala kekuasaan yang ada negara ini dipilih dan diangkat semata mata untuk memimpin rakyat, bangsa, dan negara ini, untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat, dan bukan yang sebaliknya. bahwa setelah dipilih, diangkat, dan diberi kewenangan, lalu bertindak sewenang wenang terhadap rakyat, bagi yang demikian itu, rakyat berhak dan berdaulat sepenuhnya untuk menjatuhkan dan mencabut kembali segala kekuasaan dan kewenangan yang diberikan atas nama rakyat dengan cara apapun: rakyat tidak tergantung pada pemerintah dan kemauan pemerintah, melainkan sebaliknya pemerintah yang tergantung pada rakyat dan kemauan rakyat. pemerintah dan segenap lembaga kekuasaan negara yang baik dan benar adalah yang pandai membaca kemauan rakyat, serta cerdas dalam memecahkan persoalan persoalan yang dihadapi rakyat kalau tidak, maka mereka akan menghadapi risiko yang sama, yaitu dijatuhkan rakyat, bahwa satu satunya kekuasaan yang tidak dapat dilampaui oleh rakyat adalah kekuasaan tuhan yang maha esa yang merupakan dasar negara uud serta alinea keempat pembukaan uud karena kekuasaan tuhan yang maha esa adalah meliputi langit dan bumi bahkan meliputi jagat raya ini. karena itu pula sudah layak, apabila rakyat tunduk dan tergantung pada tuhan yang maha esa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya: demikian pula pemerintah dan semua lembaga kekuasaan negara harus tunduk, tergantung, dan menyembah pada tuhan yang maha kuasa, ketergantungan rakyat pada tuhan yang maha kuasa ini tidak memalukan dan tidak pula merendahkan martabat rakyat dan manusia pada umumnya, dan tidak pula mengurangi kemerdekaannya tetapi justru akan membawa dan memasukkan rakyat dalam rahmat nya, dalam kenikmatan dan rizki yang tiada putus putusnya: bahwa apabila pada akhir kalimat dalam uud disebutkan "ditetapkan dengan undang undang", maka itu diartikan, bahwa segala undang undang yang merujuk pada uud itu haruslah menjamin kemerdekaan yang diamanatkan oleh uud itu, yaitu". dan manakala isi undang undang manapun yang merujuk uud itu terdapat sedikitpun hal hal yang tidak menjamin kemerdekaan, maka undang undang itu telah bertentangan dengan uud dan karenanya harus dibatalkan: bahwa rujukan kepada uud itu berlaku pula pada tentang hak hak asasi lainnya dalam uud khususnya sampai dengan uud bahwa pemilihan umum pada hakikatnya adalah dalam kerangka memilih para petinggi negara tingkat pusat dan daerah. sesuai dengan daulat rakyat atas, rakyatlah yang mempunyai hak memilih mereka, semata mata agar mereka menjalankan segala kepentingan dan kemauan rakyat demi mewujudkan cita cita kemerdekaan oleh sebab itu, pemilihan umum tidak boleh dimanipulasi, dikurangi, dicurangi, dikuasai, atau dieliminir dalam bentuk apapun oleh kekuasaan apapun selain kekuasaan rakyat sendiri, karena itu, pemilihan umum harus dibebaskan dari segala persyaratan yang membatasi, mengurangi, memperkecil hak hak rakyat untuk berserikat membentuk partai sebagai salah satu perangkat untuk menyalurkan hak hak dan kewenangan konstitusionalnya. partai harus dibebaskan pula dari berbagai persyaratan dan verifikasi untuk keikutsertaan partai politik dalam pemilu, karena persyaratan dan aturan untuk verifikasi itu berakibat menghilangkan, mengurangi, memperkecil, mempersulit atau mengganggu kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pikiran rakyat sebagai hak dan kewenangan konstitusionalnya, demikian pula segala sarana atau perangkat pemilihan umum, seperti komisi pemilihan umum dan lain lain bawaslu, ppk, pps, kpps, kpps), semuanya harus bebas dari segala pengaruh, campur tangan dan pengaturan, apalagi superioritas kekuasaan apapun selain kekuasaan rakyat sendiri atau kekuasaan lain yang merdeka. karena, pemilihan umum, para penyelenggara pemilihan umum dan partai partai politik itu adalah simbol simbol daulat rakyat. penjelasan khusus tentang letak pertentangan (a) undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang memuat campur tangan presiden dan jajaran pemerintah pusat, daerah dan luar negeri, serta dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah, sebagai berikut: undang undang nomor tahun tentang partai politik, khususnya pada sebagai berikut ini lihat buku undang undang nomor tahun tentang partai politik), bukti p 1j: dan dan huruf dan huruf huruf dan huruf huruf dan dan dan dan dan serta sampai dengan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan art) parta lihat bukukti p 3j: beserta perubahannya, peraturan pemerintah pengganti undang undang 4j: huruf sampai dengan huruf dan serta sampai dengpermohonan pembatalan atau penolakan tersebut atas adalah dengan dasar dan alasan sebagai berikut: tentang kewenangan mahkamah konstitusiyang menyatakan, bahwa: dan atas terkait satu sama lain, merupakan satu kesatuan sistim, tidak dapat dipisahkan, dan bernada sama, yaitu adanya campur tangan pihak pihak yang dipilih dalam sistem pemilu. karena itu pemohon memasukkannya dalam satu kelompok,mengingat pemilihan umum adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden uud beserta jajarannya tingkat daerah, yaitu gubenur, bupati dan walikota uud yang pada hakikatnya adalah para pembantu. presiden (dalam sebuah negara kesatuan republik indonesia) dan memilih para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat uud dan uud dan daerah uud serta anggota dewan perwakilan daerah uud dan uud mana mereka itu semua mempunyai kepentingan untuk dipilih dan untuk menang dalam pemilu. mereka akan berupaya dengan berbagai cara untuk memengaruhi dan mengatur penyelenggara pemilu, agar penyelenggara pemilu menjadi tidak netral dan berada bawah (subordinat) mereka: dengan begitu, mereka yang dipilih uud itu, khususnya presiden (beserta jajarannya daerah) dan para anggota dpr (di pusat dan daerah) tidak boleh diberi kesempatan untuk memengaruhi, mencampuri, dan mengatur segala yang menjadi simbol simbol kedaulatan rakyat itu, karena mereka mempunyai kepentingan untuk memenangkan pemilu dengan kepentingan itu mereka melakukan berbagai upaya dengan cara memengaruhi, mencampuri, dan mengatur sedemikian rupa, sehingga penyelenggara pemilu tidak dapat lagi menyelenggarakan pemilu secara murni dan merdeka, serta semata mata demi kepentingan dan kedaulatan rakyat selaku pemilih: dan secara langsung atau tidak langsung penyelenggara pemilu menjadi tunduk kepada presiden (dan jajarannya daerah) dan para anggota dewan perwakilan rakyat (di pusat dan daerah): para penyelenggara pemilu itu hanya dapat mengiyakan atau "tidak berani mengatakan tidak". padahal konstitusi mengharuskan penyelenggara pemilu kpu untuk mandiri uud dengan campur tangan pihak yang dipilih itu, maka penyelenggara pemilu, khususnya komisi pemilihan umum kpu), juga menjadi tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. maka berbagai kesalahan akan dibuat oleh kpu, seperti penentuan satu hari pemungutan suara dalam pemilu legislatif), sentralisme penyediaan logistik, penggelembungan dan penghilangan pemilih dari dpt daftar pemilih tetap), seleksi tanpa syarat terhadap para calon yang akan dipilih, dan masih banyak yang lain lagi: kalau hal itu terjadi, sebagai akibatnya, mereka yang terpilih bukanlah hasil suara rakyat yang sesungguhnya. oleh sebab itu, pemilu akan gagal dalam memilih pemimpin pemimpin yang dibutuhkan rakyat, yaitu pemimpin pemimpin yang patut dicontoh, sehingga rakyat tidak akan pernah mencapai cita citanya, seperti hidup sejahtera, dan sebagainya. kedaulatan rakyat akan dicederai, rakyat akan dikhianati dan konstitusi akan diselewengkan: oleh sebab itu, presiden beserta jajarannya tingkat pusat (termasuk para menteri), daerah (gubenur dan walikota) dan luar negeri, para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat dan daerah, serta para anggota dewan perwakilan daerah, pada hakikatnya dilarang memengaruhi, mencampuri dan mengatur pemilihan umum beserta alat alat kelengkapannya: kongkritnya, harus dihapuskan pula keberadaan presiden, menteri dan kementeriannya, gubernur, bupati dan walikota, pejabat wakil pemerintah luar negeriundang undang penyelenggara pemilihan umum dan undang undang partai politik: keberadaan mereka seharusnya digantikan oleh jajaran kekuasaan kehakiman dari pusat dan daerah yang merdeka dan tidak mempunyai kepentingan langsung dalam pemilu: apalagi mereka yang dipilih dalam pemilihan umum itu, khususnya presiden dan anggota dewan perwakilan rakyat itu secara prosedural oleh konstitusi telah diberi kewenangan untuk membentuk dan membahas undang undang dan uud termasukitu, ketentuan dalam undang undang tersebut yang memberi wewenang kepada mereka untuk memengaruhi, mencampuri, dan mengatur pemilihan umum beserta alat alat kelengkapannya itu sungguh sungguh berlebihan. sehingga merusak dan mencederai daulat rakyat dan hak hak asasi rakyat. dan karena itu, yang mengandung campur tangan presiden dan para pembantunya serta para anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat dan daerah, sungguh sungguh bertentangan dengan uud dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, akibat dari keberadaan para penguasa presiden beserta para pembantunya, dan para anggota dpr pusat dan daerah) dalam proses pemilihan umum itu sendiri, telah menambah perusakan terhadap daulat rakyat. perusakan itu akan berkurang atau bahkan hilang, apabila sekiranya kedudukan mereka digantikan oleh kekuasaan yang merdeka, yang tidak mempunyai kepentingan sebagai badan yang dipilih dalam pemilu, atau tegasnya sama sekali bukan badan yang dipilih dalam pemilihan umum, yaitu kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan dan uud yang memuat sumpah atau janji penyelenggara pemilu dan kedua tersebut juga merupakan satu paket sistem yang tidak biasa dipisahkan satu dari yang lain. oleh karena itu penjelasannya juga diberikan sekaligus: kedua tersebut memuat sumpah atau janji penyelenggara pemilu, yaitu untuk anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota dan untuk anggota ppk, pps, kpps, ppen, kpps dalam ini tidak dijelaskan bagaimana sumpah para anggota penyelenggara pemilu itu dilakukan. tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan uud karena melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu (khususnya komisi pemilihan umum kpu) sebagaimana ditetapkan oleh uud serta, karena itu, mempunyai konsekuensi melanggar prinsip daulat rakyat dan hak hak asasi manusia sebagaimana diuraikan atas, seharusnya, sumpah dan janji itu dilakukan sedemikian rupa, sehingga sumpah atau janji yang diucapkan itu benar benar mengikat secara hukum, karena pelanggaran atas tugas tugas yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu itu mempunyai konsekuensi hukum. perlu dicatat, bahwa telah seringkali dilakukan sumpah dan janji semacam itu (seperti para pegawai negeri sipil) diucapkan hadapan atasan yang bersangkutan. hal itu tidak boleh dicontoh oleh para penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu haruslah bersifat netral atau merdeka. oleh karena presiden dan jajarannya serta para anggota dpr dalam sistem pemilihan umum berkedudukan tidak netral, maka pengambilan sumpah atau janji para penyelenggara pemilu tidak boleh dilakukan dihadapan para pejabat publik itu, melainkan dihadapan jajaran kekuasaan peradilan kehakiman yang netral dan merdeka uud dan uud dan karena mereka tidak masuk sebagai pihak yang dipilih dalam pemilihan umum, kedua atas tidak menjelaskan dihadapan siapa pengambilan sumpah dilakukan. karena itu sangat boleh jadi ada penafsiran dari sesuatu pihak, bahwa pengambilan sumpah atau janji itu bisa dilakukan dihadapan presiden atau jajarannya daerah daerah, atau para anggota dpr, seakan akan mereka itu adalah atasan atasan para penyelenggara pemilu itu. kalau hal itu terjadi maka jelas hasil pemilu telah secara langsung atau tidak langsung diintervensi oleh oleh para pejabat publik yang notabene ada dalam kedudukan sebagai orang orang yang dipilih atau bisa dipilih. atau sangat mungkin ketentuan pengambilan sumpah atau janji itu sengaja dibuat tidak jelas, justru untuk menunjukkan bahwa para penyelenggara pemilu itu memang subordinat dari presiden dan para anggota dpr agar para penyelenggara pemilu itu menurut dan berpihak kepada dan demi kepentingan presiden dan para anggota dpr itu. (b) undang undang nomor tahun tentang partai politik yang menunjukkan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik, yaitu: dan dan dan atas juga terkait satu sama lain, merupakan satu kesatuan sistem, tidak dapat dipisahkan, dan bernada sama, yaitu adanya superioritas pihak yang dipilih dalam sistem pemilu, yaitu pemerintah. karena itu pemohon memasukkannya dalam satu kelompok.dalam tersebut, sekali lagi pemerintah, khususnya menteri hukum dan ham, yaitu pembantu presiden yang sangat berkepentingan dalam pemilu, menunjukkan superioritasnya, sekarang terhadap partai partai politik. sini menteri hukum dan ham sangat berperan dalam menentukan lolos atau tidak lolosnya sesuatu partai politik sebagai badan hukum. sebagai contoh adalah persyaratan badan hukum yang harus melalui pendaftaran terlebih dahulu kepada menteri. padahal partai politik sudah menjadi badan hukum ketika akta pendirian dari notaris diterbitkan. demikian pula segala perubahan, operasi, pembubaran partai dan semestinya merupakan hak dari para pendiri dan anggota partai, yang tinggal dipisahkan saja oleh notaris. sehingga tidak perlu lagi "diperiksa" oleh pembantu presiden, melainkan cukup diberitahukan pelaporan, pemeriksaan, dan pengesahan oleh menteri adalah sesuatu yang tidak perlu, menghabiskan waktu dan tenaga serta membuka peluang bagi korupsi: sangat mungkin pemeriksaan oleh menteri itu merupakan sesuatu yang "dibuat buat" dan tidak mengandung manfaat. akan yang penting adalah citra, bahwa partai politik harus tunduk kepada rezim yang sedang berkuasa. dengan kata lain, pelaporan kepada serta pemeriksaan dan pengesahan oleh menteri hanya dimaksudkan sebagai upaya pencitraan untuk menunjukkan kewenangan pemerintah atau rezim yang sedang berkuasa. sesuatu yang berlebihan, tidak perlu dan tidak efisien. dilihat dan batas batas kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah oleh uud (antara lain, paragraf empat pembukaan uud maka apa yang dilakukan oleh menteri (baca: pemerintah) ini adalah perbuatan sewenang wenang (melewati batas kewenangan) terutama disebabkan karena "kendaraan politik" pemerintah sendiri adalah sebuah partai politik, superioritas pemerintah yang berlebihan juga dapat diartikan sebagai upaya mempersulit pembentukan dan operasi penyelenggaraan partai politik. padahal partai politik adalah wadah bagi masyarakat warga negara untuk berserikat secara politik. perserikatan mana juga adalah sarana menyampaikan pendapat, sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, serta sarana perjuangan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, yang seluruhnya dijamin oleh konstitusi uud dan dan uud oleh sebab itu, superioritas pemerintah terhadap partai partai politik yang ditunjukkan oleh undang undang partai politik atas itu bertentangan dengan konstitusi: selanjutnya, ada beberapa lembaga yang merdeka dari kekuasaan pemerintah (eksekutif), seperti halnya kantor notaris dan kantor akuntan publik, yang dapat dibentuk dan diberi kewenangan oleh negara untuk "mengurus" partai politik (dan organisasi kemasyarakatan). pengurusan tersebut sifatnya memberikan bantuan dan kemudahan, justru karena keberadaan partai politik adalah hak asasi yang dijamin oleh konstitusi. dengan begitu hak asasi warga negara merupakan kewajiban asasi lembaga lembaga negara. dengan bantuan dan kemudahan mana, partai politik menjadi tertib" dan profesional dalam menjalankan fungsinya menegakkan daulat rakyat,dan huruf dan tersebut juga dianggap merupakan satu kelompok yang tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. tersebut dianggap mengandung ketentuan berupa syarat syarat pendirian suatu partai yang berakibat mengganggu dan mempersulit kemerdekaan membentuk partai politik, adalah tidak bisa diterima adanya kewajiban membentuk struktur keanggotaan partai dan kepengurusan (antara lain, jumlah pendiri minimal orang dan keterwakilan perempuan sebesar pada saat konstitusi tidak mewajibkan itu. struktur keanggotaan dan kepengurusan partai adalah mutlak hak daripada partai. tentu partai telah memelajari struktur keanggotaan yang paling baik dan cocok untuk pengembangan partai. persyaratan dalam atas sangat mengganggu dan mempersulit kemerdekaan membentuk partai, padahal partai adalah sarana utama daulat rakyat. kemerdekaan mana dijamin oleh konstitusi dan uud penonjolan peranan perempuan adalah berlebihan. karena perempuan secara fitrah tidak merdeka dan tidak semampu lelaki dalam banyak bidang. tentu saja perempuan perempuan yang menonjol kemampuan dan kapasitasnya secara politis biasa mendapat pertimbangan partai untuk direkrut, tetapi menyebutkan angka minimum adalah sungguh bertentangan dengan kemerdekaan yang dijamin oleh konstitusi. demikian pula apa yang mau dituju dengan persyaratan tersebut tidak jelas. akan tetapi yang lebih penting adalah kepentingan dan kebebasan partai menjadi sangat terganggu dengan ketentuan itu, dan karenanya melanggar ketentuan konstitusi, partai pun merasa terganggu kemerdekaannya dengan syarat kepengurusan partai ada paling sedikit jumlah provinsi dan paling sedikit dari jumlah kabupaten kota per provinsi, serta paling sedikit dari jumlah kecamatan per kabupaten kota. partai seharusnya diberi kemerdekaan seluas luasnya untuk menyusun kepengurusannya wilayah manapun yang menurut partai adalah paling baik bagi partai. bahkan sebuah partai lokal yang hanya berada pada beberapa provinsi, bahkan satu provinsi, harus pula bisa diterima sebagai hak partai untuk berdiri dan diakui. bahwa dengan keterbatasan itu partai bersangkutan mau ikut pemilu atau tidak ikut adalah pula hak partai, demikian, pula persyaratan tentang tempat kedudukan organisasi dan pengurus partai itu juga mengurangi kemerdekaan partai. setiap tempat bumi indonesia punya hak yang sama untuk dipilih sebagai tempat kedudukan partai. partai lebih mengetahui tempat kedudukan mana yang mampu memberikan manfaat sebenarnya bagi perkembangan dan kemajuan partai. negara kesatuan republik indonesia dengan prinsip sentralisme sudah berubah dengan prinsip otonomi, bahkan sampai kabupaten kota, maka persyaratan yang bernada sentralisme harus pula dibuang, karena sudah tidak sesuai dengan atau melanggar prinsip otonomi daerah uud ada sementara ketakutan yang tidak beralasan dan tidak rasional yang mengatakan, bahwa partai banyak akan mempersulit pemilihan umum. tentu kemerdekaan warga negara dalam menyatakan hak dan kewenangannya lebih besar daripada sekedar masalah teknis pelaksanaan pemilu. indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai ribuan, dengan suku suku yang sulit dibilang jumlahnya, melainkan dinyatakan melalui semboyan nasional bhinneka tunggal ika (artinya walaupun berbeda beda, akan tetapi tetap satu). oleh sebab itu, keberadaan banyak partai adalah konsekuensi logis dari sebuah republik indonesia, yang tidak bisa ditolak, sebab kalau menolak, maka akan mengingkari daulat rakyat dan konstitusi, konstitusi tidak mewajibkan dalam pemilu untuk memilih partai (yang banyak itu). oleh sebab itu, pelaksanaan teknis pemilu bisa dilakukan dengan memilih orang tokoh dengan sistem distrik (dan bukan sistem proporsional kepartaian) yang berlaku untuk setiap kabupaten kota atau daerah pemilihan. sesuai dengan dan uud maka jelas disebutkan yang dipilih adalah orang bukan partai. partai hanya peserta pemilu, sehingga tugas partai hanya sampai pada tingkat pencalonan anggotanya untuk dipilih dalam sebuah daerah pemilihan, tentang yang mewajibkan partai mempunyai anggaran dasar ad) dan anggaran rumah tangga art) sesuai dengan ketentuan undang undang sampai dengan dan dan tersebut juga dianggap merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah, karena memuat perihal yang sama, yaitu tentang dan art partai. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan art) partai adalah hak partai sebagai sebuah badan perserikatan yang dijamin kemerdekaannya oleh konstitusi. oleh sebab itu, undang undang tidak boleh mencabut hak berserikat yang sudah dijamin konstitusi itu, dengan mendikte setiap partai politik untuk harus mempunyai dan art seperti yang ditetapkan oleh undang undang. segala dalam bab yang memuat tentang keharusan partai dalam dan art nya mempunyai asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban partaidan lain lain, yang diakhiri dengan bab tentang keuangan partai adalah sungguh sungguh sangat berlebihan, sehingga justru melanggar hak berserikat dan menyampaikan pikiran, bahkan menghilangkan hak berserikat itu sendiri, yang berarti juga bertentangan dengan uud dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, siapa pun warga negara yang akan mendirikan partai politik tahu membaca konstitusi dan tidak mungkin akan sengaja melanggar konstitusi. sehingga ketentuan itu tidak perlu diulang dalam undang undang, apalagi disertai dengan penafsiran yang justru bertentangan dengan konstitusi, yaitu mengurangi kemerdekaan yang dijamin konstitusi. boleh saja undang undang menyebutkan contoh format dan art yang berupa garis besar sekedar sebagai petunjuk agar terdapat keseragaman. petunjuk seperti itu bisa diterbitkan sebagai surat edaran kepada para notaris, misalnya, yang akan menyusutkan akta pendirian partai politik sesuai dengan keinginan pendirinya. akan tetapi, apa yang disebutkan dalam atas sudah sangat sangat berlebihan: termasuk dalam kelompok itu adalah keharusan tempat kedudukan partai politik tingkat pusat serta kepengurusan tingkat pusat berada ibukota negara. padahal negara indonesia yang membentang dari kota sabang hingga merauke mempunyai banyak kota besar dan kecil yang menarik dan potensial bagi kemajuan dan perkembangan suatu partai. oleh sebab itu, tempat kedudukan partai serta pengurus pusatnya bisa bebas dipilih kota mana saja dan tidak perlu harus ibukota negara, karena konstitusi juga memberikan kemerdekaan yang luas. adalah hak dan kemerdekaan setiap partai untuk menentukannya sendiri, karena setiap kota mempunyai kemungkinannya sendiri untuk membawa partai kepada kemajuan dan perkembangan, tentang campur tangan pemerintah dalam bantuan keuangan terhadap partai politik dari dana apbn apbd huruf dan kedua ketentuan atas juga tidak bisa dipisahkan satu dari yang lain. dalam kedua tersebut juga dengan jelas dapat dibaca upaya pemerintah untuk membangun citra, bahwa pemerintah mempunyai kedudukan yang superior atas partai partai politik dengan cara ikut campur dalam menangani keuangan partai. bahwa seakan akan dana itu adalah hadiah dari pemerintah. bahwa salah satu sumber keuangan partai adalah dana apbn dan apbd sesuai dengan ketentuan undang undang tentu dapat dibenarkan. akan tetapi bukan pemerintah pula yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. justru berdasarkan undang undang itu, menteri keuangan berkewajiban melaksanakan hak partai tersebut dengan mencairkan uang partai dan tidak mempersulitnya. sedang untuk pertanggungjawaban dapat digunakan lembaga pemeriksa keuangan, seperti akuntan publik dan badan pemeriksa keuangan bpk) yang bersifat bebas dari kekuasaan pemerintah: besarnya bantuan keuangan dana apbn apbd kepada partai politik, ditentukan melalui undang undang apbn, dan harus jelas, bahwa bantuan itu berasal dari negara, bukan dari pemerintah. sehingga, pertanggungjawaban dan pencariannya pun harus diatur dalam undang undang administrasi negara, bukan oleh peraturan pemerintah. adalah terlalu berlebihan apabila pemerintah harus menerima dan memeriksa pertanggungjawaban keuangan partai, karena itu tidak diperlukan. apabila terdapat indikasi kesalahan dalam keuangan partai dari hasil pemeriksaan oleh bpk, maka bpk bisa menindaklanjuti. apabila terdapat indikasi pidana. bpk juga bisa melaporkannya kepada pihak kepolisian atau kejaksaan. pertanggungjawaban keuangan partai kepada pemerintah menempatkan partai politik dalam posisi sub koordinasi kepada pemerintah. sub koordinasi ini mengakibatkan situasi ketidakmerdekaan partai politik, khususnya dalam beroposisi dan bersaing dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat uud tentang besarnya dana partai yang diberikan "secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi dpr dan dprd, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara" merupakan ketentuan yang tidak adil dan tidak dimaksudkan untuk membangun daulat rakyat. sudah semestinya ada ketentuan lain tentang bantuan dana apbn dan apbd yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah perolehan suara yang ditujukan untuk pengembangan partai, khususnya partai partai baru dengan ide ide baru, karena partai haruslah dianggap sebagai alat perjuangan politik untuk mencapai kesejahteraan rakyjuncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,tertanggal oktober il. tentang disatasbadan hukum indonesia mempunyai kepentingan yang terkait dengan sejumlah (berikut dan putrinya) yang disebutkan bawah ipendapat, bahwa tersebut bertentangan dengan uud dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga kemudian melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud dan oleh karena itu merugikan pemohon: yang mewajibkan, melarang dan mengawasi partai, serta memberi sangsi kepada partai dan dan dan meskipun masing masing atas mempunyai dimensinya sendiri, tetapi mempunyai nada yang sama, yaitu menekan partai agar tunduk dan tidak merdeka, maka dikelompokkan dalam satu kelompok yang masing masing sulit dipisahkan. mereka yang melakukan kegiatan "menentang" uud pada hakikatnya menentang pelaksanaannya. pada umumnya justru para penguasa dan pemegang jabatan publik yang menyelewengkan uud menyebutkan sebagai larangan justru menunjukkan kediktatoran rezim yang mencoba menutupi kediktatorannya. dari atas ada yang dimasukkan dalam bab pengawasan terhadap partai politik, tetapi tidak disebutkan lembaga negara mana yang harus melakukan pengawasan. tentu bertentangan dengan kemerdekaan yang dijamin konstitusi, apabila ada badan lembaga negara yang melakukan pengawasan terhadap partai politik: karena pengawasan semacam itu, yang umumnya diberlakukan pula terhadap organisasi kemasyarakatan dan serikat buruh, hanya berlaku pada negara negara komunis dan fasis, serta zaman diktator soeharto: demikian pula dimasukkan adanya sanksi administratif, antara lain berupa larangan untuk ikut serta dalam pemilu oleh pemerintah, serta pembekuan oleh pengadilan negeri dan pembubaran oleh mahkamah konstitusi. zaman soekarno saja sanksi sanksi seperti itu hanya dikenakan terhadap partai yang dianggap mengangkat senjata terhadap pemerintah. akan tetapi, untuk memberikan sanksi semacam itu perangkat hukum pidana sudah ada. penyebutan sanksi itu dalam undang undang ini, selain menjadi biasa, juga menjadi redundant (berlebihan: duplikasi), menjadi tidak jelas dan tidak perlu. penyebutan sanksi seperti itu dalam undang undang partai politik menunjukkan upaya pemberantasan terhadap kemerdekaan berpolitik, anti hak hak asasi dan anti daulat rakyat, yang berarti pula bertentangan dengan konstitusi. justru yang perlu dilarang dan diberi sanksi adalah partai politik yang menghujat keberadaan tuhan yang maha esa: khusus yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran komunisme marxisme feminisme: dan tersebut juga merupakan satu paket, sehingga tidak perlu dipisahkan satu terhadap lainnya, bahwa yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran komunisme marxisme feminisme seharusnya tidak boleh ada, karena keberadaan tersebut jelas jelas melanggar kemerdekaan berpendapat, mempunyai pikiran (berideologi) dan meyakini kepercayaan dan uud larangan dan ancaman itu hanya berlaku apabila partai yang bersangkutan jelas jelas mengembangkan ideologi yang menyerang ketuhanan yang maha esa sebagai dasar negara. bahkan ancaman hukuman juga bisa diberikan bagi setiap orang yang berideologi menyerang ketuhanan yang maha esa itu, semisal dilarang duduk sebagai pejabat publik. larangan dan ancaman juga bisa berlaku bagi perorangan atau kelompok orang (seperti partai politik) yang terbukti mengangkat senjata kepada pemerintah, atau melakukan tindak pidana sebagaimana dilancarkan oleh kuhp (tetapi tidak perlu diulang dalam undang undang ini): yang memberi hak kepada partai untuk membentuk fraksi lembaga perwakilan rakyat serta hak recall terhadap anggota dpr dan dprd: huruf huruf serta huruf dan huruf tersebut juga saling terkait satu dengan yang lain, sehingga dijelaskan bersama sama. bahwa pemberian hak kepada partai untuk membentuk fraksi lembaga perwakilan rakyat justru bertentangan dengan hak atau kemerdekaan asasi menyampaikan pendapat dan pikiran oleh para wakil rakyat (parlemen dari kata parle, yang artinya "berbicara") yang diberikan konstitusi dan dan uud sebab, fraksi tidak lain adalah kepanjangan tangan partai untuk menyatakan kekuasaan partai atas hak atau kemerdekaan wakil rakyat, yaitu dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya, sedemikian rupa sehingga partai menjadi lebih berkuasa daripada wakil rakyat hasil pemilu. partai (bukan pengurus partai atau ketua umum partai) memang awalnya mempunyai kedaulatannya atas anggota partai. tetapi begitu anggota partai bersangkutan sudah memenangi pemilu dan menjadi wakil rakyat, maka dia sudah lepas dari kedaulatan partainya. dia sudah bukan lagi wakil partai, tetapi wakil rakyat yang merdeka. dengan tersebut justru bertentangan dengan konstitusi: oleh sebab itu hak partai untuk melakukan recall terhadap "mantan anggotanya" adalah bertentangan dengan uud bung hatta pada tahun lemah menyatakan, bahwa recall hanya terjadi negeri negeri komunis dan fasis, sebab tidak biasa dibenarkan, seorang (atau beberapa orang) pimpinan partai mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang anggota dpr (atau dprd) yang telah terpilih oleh sekian puluh ribu pemilih dalam sebuah pemilu. seharusnya, manakala seseorang yang dicalonkan oleh partainya terpilih dalam sebuah pemilu, maka loyalitas anggota tersebut dengan partainya berakhir, digantikan dengan loyalitas kepada rakyat. dia sudah menjadi wakil rakyat dan bukan wakil partai: (c) undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, khususnya pada sebagai berikut ini: tentang hari pemungutan suara pada hari libur atau yang diliburkan tentang pelaksaan pemilihan umum, undang undang juga tidak memberikan penjelasan kongkrit tentang waktu dan tenggang waktu apa yang dimaksud dengan "hari libur" atau "hari yang diliburkan" saat pemungutan suara. dalam kenyataannya kemudian, terdapat pengertian seolah olah ada dua hari libur atau yang diliburkan untuk pemungutan suara, yaitu pemungutan suara untuk memilih parungutan suara untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. padahal, uud mengatakan, bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dan bukan lima tahun dua kali uud kamulah memang harus diartikan perlunya pembedaan hari pemungutan suara untuk para anggota wakil rakyat (dan daerah) dengan hari pemungutan suara untuk pasangan presiden dan wakil presiden, maka tentulah bisa diartikan pula, perlunya pembedaan hari hari pemungutan suara dalam dimensi dimensi lainnya, semata mata agar daulat rakyat serta hak hak dan kemerdekaan rakyat menyatakan pikiran mereka dapat terlaksana dengan sebaik baiknya, dan semudah mudahnya untuk memperoleh manfaat dan kesempatan yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan uud serta tidak ada unsur diskriminasi uud siapa pun melihat, betapa sulitnya seorang pemilih harus melakukan pemungutan suara untuk begitu banyak pilihan. situasi itu akan menyulitkan dan tidak justru memudahkan pemilih mengeluarkan pikirannya dengan mencoblos (atau mencoreng) pilihannya. padahal konstitusi justru bermaksud memudahkan agar suara hati nurani rakyat bisa dikeluarkan sesuai dengan kemerdekaan, sehingga hak hak rakyat benar benar terjamin tanpa diskriminasi. oleh sebab itu segala kemungkinan untuk memudahkan warga negara pemilih harus selalu diupayakan, karena itu, undang undang sudah seharusnya memberi waktu atau tenggang waktu yang longgar dan cukup untuk hari atau hari hari pemungutan suara itu. hari hari pemungutan suara bisa dibedakan melalui model model pemilu sebagai berikut: untuk anggota dpr, dpd dan dprd masing masing dilaksanakan pada waktu yang berbeda, tetapi dalam suatu tenggang waktu tertentu yang cukup, atau untuk wilayah pulau jawa, sumatera, kalimantan, sulawesi dan indonesia timur masing masing dilaksanakan tiap tiap daerah pemilihan kabupaten kota, pada waktu yang berbeda untuk tiap wilayah, tetapi masih dalam suatu tenggang waktu tertentu yang cukup: semata mata untuk memudahkan dan tidak menyulitkan para pemilih dalam menyalurkan suara hati nuraninya sesuai dengan daulat rakyat dan hak asasi, serta persamaan dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi:huruf sampai dengan huruf dan tersebut adalah turunan dari persyaratan persyaratan untuk partai politik sebagaimana sudah disebutkan bagian (b) undang undang nomor tahun tentang partai politik atas: karena mempunyai muatan yang sama dengan apa yang sudah dibahas, maka sini tidak perlu dijelaskan lagi. intinya, bahwa komisi pemilihan umum tidak dibenarkan melakukan verifikasi, karena verifikasi sebagaimana dinyatakan melalui tersebut atas mengurangi, bahkan menghilangkan, kemerdekaan partai, dan karenanya bertentangan dengan uud dan karenanya pula harus ditolak, tentang penghitungan suara sampai dengan tersebut perlu dinilai siniperihal yang anat sangat penting adalah tentang jumlah suara hasil pemungutan suara. dalam atas hanya disebut sebut penghitungan suara partai politik. padahal selain suara partai politik ada suara bukan untuk partai politik. selama sejarah pemilu indonesia tidak pernah dihitung suara dari mereka, yaitu para pemilih, yang memilih bukan partai politik, antara lain dengan tidak hadir memilih. pilihan ini adalah protes terhadap sistem penyelenggaraan pemilu beserta unsur unsurnya (antara lain, partai politik dan komisi pemilihan umum) serta penyelenggaraan negara oleh rezim yang sedang berkuasa, yang dianggap tidak menjalankan pemilu dengan benar. buruknya penyelenggaraan negara oleh rezim yang buruk berimbas kepada buruknya sistem penyelenggaraan pemilu. karena itu terjadilah protes terhadap baik penyelenggara negara maupun penyelenggara pemilu. protes ini adalah pernyataan pendapat yang juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi: dalam soal ini patut diingat, bahwa suara protes tersebut dinyatakan dalam dua aksi. pertama adalah aksi untuk tidak ikut memilih, yaitu dengan tidak mendatangi tps dan mencoblos (atau mencoreng) dalam bilik suara. kedua adalah aksi membuat rusak surat suara, dengan merobek atau membubuhkan tulisan tulisan, dan lain lain, atau dengan mencoblos (atau mencoreng) tidak pada tempat yang benar. kelompok dari kedua aksi tersebut mempunyai maksud yang sama, yaitu menyuarakan protes, tidak mendukung pemilu, dan tidak mendukung calon calon yang dicalonkan. mereka yang melakukan aksi protes itu disebut golongan putih (disingkat golput): buruknya penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dari banyaknya dalam undang undang sistem pemilu yang bertentangan dengan amanat konstitusi. oleh sebab itu, ada hubungan sebab dan akibat yang amat sangat erat antara keberadaan yang bertentangan dengan uud dengan protes untuk tidak memilih atau untuk membuat tidak absah surat suara. tersebut terutama adalah yang bersumber pada daulat rakyat dan hak hak asasi manusia. manakala pemilu tidak mencerminkan prinsip daulat rakyat dan hak hak asasi manusia, maka semakin besar golongan putih yang tidak menggunakan haknya: para memprotes atau golongan putih itu, sebenarnya harus diakui sebagai pemilih aktif, sebab sikap mereka adalah sikap politik, yaitu: tidak setuju dengan sistem pemilu yang dianggap bertentangan dengan daulat rakyat dan hak hak asasi manusia: tidak percaya terhadap para penyelenggara negara yang telah merancang dan melaksanakan sistem pemilu yang buruk itu: dan menginginkan adanya perubahan terhadap penyelenggaraan negara, serta perubahan terhadap penyelenggara negara, yaitu para calon yang berlaga dalam pemilu, dengan cara tidak memilih mereka: pada masa lalu, desa desa dan kelurahan kelurahan diadakan pula semacam pemilu untuk memilih kepala desa atau lurah. kepada warga desa atau pemilih dihadapkan kotak kotak yang masing masing berisi nama calon, serta sebuah yang kotak kosong. konon banyak kejadian yang memenangkan kotak kosong, artinya para calon dianggap tidak qualified untuk menjadi kepala desa atau lurah oleh para warga desa, oleh sebab itu dalam pemilu, suara protes itu pun harus dihitung, karena mereka adalah pemilih aktif yang memilih untuk tidak memilih. kalau suara protes itu tidak dihitung, sama saja dengan mengabaikan suara mereka, mengabaikan daulat rakyat, dan mengabaikan hak hak asasi rakyat. para pemrotes tentu merasa dirugikan karena sikap politik mereka diabaikan. demikian pula penghitungan suara haruslah tanpa unsur diskriminasi uud atau pembedaan antara suara mereka yang memilih dengan protes dan suara mereka yang memilih tanpa protes. selain hak pemilih, maka besarnya jumlah suara protes itu pun merupakan informasi yang menjadi hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapat informasi tentang besarnya jumlah suara protes itu uud alasan alasan lain yang memperkuat adanya pertentangan dengan undang undang dasar selain penjelasan umum dan khusus atas, masih ada alasan alasan lain yang memperkuat adanya pertentangan inherent dalam sistem undang undang pemilu (a) pembatasan yang keliru terhadap hak hak asasi manusia perihal lain yang patut disimak sebagai amanat konstitusi disebutkan dalam uud yaitu bahwa hak hak asasi manusia memang bukan segala galanya, tetapi ada pembatasan demi menghormati hak hak asasi orang lain, dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka hak hak asasi manusia bisa dibatasi, yaitu oleh undang undang. akan tetapi situ juga diamanatkan, bahwa undang undang yang dimaksud adalah untuk semata mata menjamin pengakuan dan penghormatan orang lain, sertaberkedalaman rakyat, akan tetapi biasa dibaca, bahwa berbagai persyaratan, pembatasan, larangan dan lain lain yang bersifat membatasi, mengurangi, mempersulit, bahkan menghilangkan hak hak asasi sebagaimana disebutkan dals, tidak satu pun yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam uud oleh sebab itu, maka dari ketiga undang undang tersebut, yang kami memohonkan untuk diuji dan dibatalkan adalah karena bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi uud bahkan dalam undang undang dasar dan undang undang dasar yang dipercaya pemohon sebagai salah satu sumber untuk menyusun atas, ada yang menyebutkan demikian: tiada suatu ketentuan pun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian pun yang bermaksud menghapuskan sesuatu kaki atau keabsahan yang diterangkan dalamnya." dengan demikian jelas, bahwa para pendiri republik ini sudah sejak lama memperkirakan akan adanya pelanggaran yang mungkin terjadi oleh penguasa, golongan atau orang terhadap hak hak dan kemerdekaan yang dasar dan asasi, sehingga merasa perlu untuk mencegahnya dengan menerbitkan seperti itu. hal ini memperkuat alasan untuk menyatakan, bahwa yang pemohon memohonkan pengujiannya sungguh sungguh bertentangan dengan amanat konstitusi uud (b) tidak dipersyaratkannya kualitas, moral dan kapasitas para calon undang undang sistem pemilu justru sama sekali tidak bicara tentang kriteria kualitas, moral, dan kapasitas pribadi dan yang sangat pribadi dari mereka yang dicalonkan atau yang dipilih, baik dari pribadi anggota dpr, dpd dan dprd, maupun pribadi pasangan presiden dan wakil presiden. dalam hal ini undang undang harus merasa perlu mencantumkan perihal itu dengan menyebut biografi dan sejarah masa lalu para calon, meskipun konstitusi telah menetapkan dengan cukup jelas tugas tugas yang diemban oleh para pejabat negara itu. kriteria pribadi itu menjadi penting, karena tugas tugas yang diemban mereka sangatlah tidak mudah, menyangkut keberhasilan mereka memenuhi harapan dan cita cita rakyat dan proklamasi kemerdekaan sebagaimana tertulis dalam pembukaan konstitusi. pencalonan para pejabat negara yang sembarangan itu, yaitu yang tidak merujuk pada kualitas, moral dan kapasitas calon tersebut, tentu saja bertentangan dengan konstitusi uud kegagalan undang undang memuat masalah kualitas dan kapasitas para calon dengan jelas akan mengakibatkan para pemilih enggan berpartisipasi dalam pemilu: dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden, konstitusi uud mengamanatkan, antara lain, tidak pernah mengkhianati negara uud mencontoh persyaratan itu, maka undang undang seharusnya juga mencantumkan ketentuan semacam itu berikut dengan penjelasannya tentang yang dimaksud dengan "pernah mengkhianati negara". maka tentu ketika seorang calon presiden atau calon wakil rakyat pernah terlibat dalam "penggusuran rakyat", "tidak memelihara fakir miskin dan anak anak telantar", "membiarkan rakyat tertindas", bahkan terlibat dengan "pembunuhan" terhadap sejumlah rakyat, atau "melanggar ham berat", atau terlibat dalam tindak pidana "bekerja sama dengan pihak asing atau "menguntungkan pihak asing", serta "melanggar sumpah" atau "mengkhianati uud maka sudah selayaknya pencalonannya harus ditolak. sebab tidak mungkin seorang penjahat atau mereka yang tidak bermoral akan menjadi pemimpin yang baik. oleh sebab itu, undang undang seharusnya mewajibkan pengungkapan sejarah pribadi masa lalu dan sekarang dari setiap calon dengan jelas dan terang terangan kepada masyarakat pemilih sebagai bagian dan hak mendapatkan informasi uud (c) diadakannya sejarah protes terhadap undang undang sistem pemilu bahwa sebenarnya hak dan atau kewenangan konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang partai politik dan undang undang pemilihan umumdalam undang undang partai politik dan undang undang pemilihan umum tersebut, selama lamanya semenjak sejak pemilu itu protes dan boikot terhadap aturan sistem pemilu sudah disampaikan, akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian. sebagai akibatnya, protes terus berlangsung dari tahun ke tahun setiap ada pemilu, dan setiap kali semakin besar skalanya, oleh sebab itu, pikiran pikiran untuk melakukan permohonan pembatalan ini, bukanlah hal yang baruni, dengan cara menyampaikan berbagai kasus yang terjadi, sejak tahun itu orde baru dalam praktiknya membatasi jumlah partai politik hingga tiga saja, yaitu partai demokrasi indonesia pdi), partai persatuan pembangunan ppp) dan golongan karya golkar, tidak mau disebut sebagai partai), serta melarang munculnya partai politik yang lain. pada masa orde baru itu pula terjadi berbagai macam manipulasi dan rekayasa dalam pemilu. golongan karya selalu dimenangkan. dalam setiap setiap pemilu sudah bukan rahasia lagi, manakala suara untuk pdi dan ppp bersama sama tidak pernah lebih dari kursi. para penyelenggara pemilu pada hakikatnya adalah orang orang atau agen agen kekuasaan pemerintah, sehingga segala bentuk manipulasi dan kecurangan dalam pemilu tidak pernah terungkap: indikasi yang paling kuat terhadap adanya manipulasi pemilu adalah selalu diubahnya undang undang pemilu (termasuk undang undang penyelenggara pemilu dan undang undang partai politik) setiap kali menjelang pemilu. perubahan itu tentu saja merupakan bagian dari strategi rezim yang sedang berkuasa untuk tetap berkuasa: adapun, sepanjang ingatan pemohon, ada beberapa korban lain yang merasa dirugikan oleh berlakunya dalam undang undang partai politik dan undang undang pemilihan umum itu adalah sebagai berikut: pada tahun arief budiman, bersama tulis usman, imam waluyo, husein umar, asmara nababan dan lain lain. mereka menyatakan keprihatinannya pada tanggal juni, sebulan menjelang pemilu dengan membacakan memorandum terbentuknya kelompok eksponen golput atau golongan putih kompas, senin, maret halaman mereka dipanggil oleh komando keamanan langsung, koma metro jaya, untuk dimintai keterangan. panglima komando keamanan dan ketertiban daerah khusus ibukota jakarta menyatakan golput" sebagai organisasi terlarang. larangan serupa juga berlaku untuk jawa tengah. dalam keterangannya, arief budiman menyatakan:".bahwa gerakan tersebut bukan untuk mencapai kemenangan politik, melainkan lebih untuk melahirkan tradisi mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apa pun." meskipun begitu, mereka melakukan kampanye, yaitu dengan menempelkan pamflet dengan tanda gambar segi lima dengan dasar putih, disertai pernyataan tidak akan ikut pemilihan umum lihat bukti dan bukti p 16j: bahwa kerugian yang diderita pemohon tersebut dapat dijelaskatersebut dirugikan dengan adanya undang undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut: kerugian tersebut bersifat khusus dan aktual,ada hubungan sebab akibat dari adanya undang undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut dengan kerugian atas hak dan atau kewenangan konstitusional: dan dengan dikabulkannya permohonan ini, maka akan hilang pula kerugian atas hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut, bahwa penjelasan lebih lanjut dari butir atas dapat dibaca dari surat permohonan ini, khususnya dengan berpegang pada postulat,timbul sebagai derivasi (turunan) pemohon selaku badan hukum partai. badan hukum partai mana, dalam sistem pemilihan umum pemilu), merupakan salah satu perangkat utama daulat rakyat yang sekaligus menjadi saluran bagi pribadi atau perorangan warga negara untuk menyatakan hak dan kewenangan konstitusionalnya, bahwa dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud il. tentang pokok permohonan pengujian undang undang terhadap uud yang berakibat pada permohonan pembatalan atau penolakan terhadap dalam undang undang permohonan pengujian undang undang terhadap uud terkait dengan permohonan pembatalan atau penolakan terhadapasing masing dirinci sebagai berikut: pada tahun tahun sesudah setiap pemilihan umum sesudah (yaitu pada dan golongan putih menjadi sebuah fenomena yang tidak pernah hilang, bahkan menjelang pemilihan umum waktu waktu menjelang pemilihan umum itu selalu saja ada kelompok yang menyatakan dirinya sebagai kelompok golongan putih sebagai protes terhadap berbagai kebobrokan penyelenggaraan pemilu lihat bukti p 17a, bukti p 17b: dan bukti p 24j: tahun tahun sesudah itu juga, selalu muncul kelompok baru yang mirip dengan kelompok golongan putih. kelompok baru ini melihat kenyataan lapangan, bahwa suara mereka yang tidak ikut datang tempat pemungutan suara tps), alias golput, dimanfaatkan oleh salah satu peserta (kontestan) pemilihan umum, yaitu kontestan yang dianggap selalu dekat dengan pihak kekuasaan, lebih tegasnya golongan karya (disebut sebagai partainya rezim yang sedang berkuasa, rezim orde baru), sebagai suara golongan karya. ini dilakukan dengan cara "mencoblos" surat suara yang tidak "mencoblos' (karena pemilihnya memilih untuk "tidak memilih" alias golput) untuk dan atas nama golongan karya. dalam pemilu pemilu berikutnya, kelompok baru ini memutuskan untuk datang tps dan ikut "memilih", tetapi bilik tps, mereka membuat surat suara menjadi "tidak absah". hal itu dilakukan dengan cara merobek atau merusak surat suara, mencoblos surat suara lebih dari satu kali, atau mencoblos, surat suara tempat yang salah. dari tahun ke tahun jumlah suara golput dan suara "tidak absah" ini dikabarkan selalu meningkat lihat bukti dan bukti p 15j: tahun sri bintang pamungkas, dosen universitas indonesia, aktivis, anggota dpr bersama sama para aktivis lainnya, julius usman, jus suma diraja, saleh abdullah, butte rumameri dan mengarang napitupulu beramai ramai mendeklarasikan partai baru, yang disebutnya sebagai partai independen", yaitu "partai luar sistem kepartaian yang ada" partai persatuan pembangunan, golongan karya, dan partai demokrasi indonesia), dengan nama partai uni demokrasi indonesia lihat bukti p 12j: pada tahun itu pula, sri bintang pamungkas bersama sama kawan kawannya atas membuat kartu lebaran politik yang, antara lain menyatakan menolak pemilu dan menolak soeharto dicalonkan sebagai presiden republik indonesia pada pemilihan presiden atas dasar pembentukan partai independen itu serta penolakan terhadap pemilu itu, sri bintang pamungkas didakwa melakukan tindakan subversif dengan ancaman hukuman mati (lihat bukti bukti bukti bukti huruf dan bukti huruf bj, tahun tahun sesudah presiden soeharto mengundurkan diri dalam sejarah pemilu, yaitu dalam pemilu suara golput dan tidak absah agak menurun, meskipun diwarnai dengan munculnya empat puluh delapan partai politik peserta pemilu, tetapi juga diikuti dengan gugurnya beberapa partai untuk bisa ikut serta dalam pemilu, karena dituduh tidak memenuhi persyaratan. sejak tahun itu persyaratan tentang pendirian partai mulai muncul permukaan bertentangan dengan kemerdekaan yang diberikan oleh konstitusi: dalam pemilu jumlah partai politik peserta pemilu turun menjadi dua puluh empat partai politik, karena diterapkannya persyaratan persyaratan yang berat, yang pada hakikatnya adalah pengebirian terhadap kemerdekaan berserikat dari menyampaikan pendapat. sini mulai terlihat, otoriterisme dari para pejabat lingkungan eksekutif dan legislatif dalam memberangus suara rakyat meskipun notabene mereka adalah mantan para calon yang memohon mohon kepada rakyat pemilih untuk bisa terpilih sebagai akibatnya jumlah suara golput meningkat tajam, menjelang pemilu itu juga sri bintang pamungkas dan beberapa fungsionaris partai politik lainnya peserta pemilu menyatakan menolak pemilu dengan membentuk persaudaraan golongan putih. persaudaraan golongan putih ini selain menolak pemilu juga menerbitkan pikiran pikiran yang terutama menginginkan pemilu alternatif untuk mewujudkan sebuah indonesia baru lihat bukti huruf huruf dan huruf cj: tentang pilkada. hal yang sama terjadi pada pemilihan kepala daerah pilkada), mana jumlah pemilih golput dan suara tidak absah sungguh sungguh meningkat dengan tajam beberapa tempat suara tidak absah mencapai lebih dari hal ini menunjukkan betapa protes terhadap sistem pemilu sudah akan mencapai puncaknya berbagai bentuk manipulasi juga ditandai orang, semisal kerusuhan pemilu kepala daerah pilkada) maluku utara, sulawesi selatan, dan jawa timur. jawa timur muncul indikasi penggelembungan suara pemilih tetap dengan ratusan ribu pemilih fiktif: pemilu meskipun belum dilaksanakan, tetapi sistem pemilu telah menuai beberapa korban pengkhianatan daulat rakyat. samping (tiga puluh delapan) partai politik tingkat nasional yang dinyatakan lolos ikut serta dalam pemilu, ada (tiga belas) partai politik yang dinyatakan tidak lolos, yaitu partai republik indonesia: partai pemersatu bangsa: partai nurani umat: partai kristen demokrat, partai bhinneka indonesia, partai reformasi, partai pembaruan bangsa, partai kasih, partai islam: partai kongres, partai ayumi, partai nusantara kedaulatan rakyat, dan partai kristen yang menarik adalah "diloloskannya" (enam) partai politik lokal nanggroe aceh darussalam untuk dapat ikut serta dalam pemilu sebuah keistimewaan yang mestinya merupakan hak asasi rakyat provinsi provinsi lain, atau sebuah diskriminasi, dalam pemilu diperkirakan akan meningkat jumlah golput nya (lihat bukti huruf dan huruf bl. seiring dengan itu, diprediksi praktik jual beli suara juga akan semakin marak, khususnya wilayah wilayah miskin dan kumuh lihat bukti p 20j. hal ini disebabkan pemilu diyakini penuh dengan manipulasi, semisal manipulasi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap sebagaimana terjadi pilkada jawa timur belum lama ini (lihat bukti huruf sampai dengan huruf ej. penggelembungan jumlah pemilih sangat mungkin sudah disiapkan setiap provinsi ini terutama disebabkan oleh campur tangan yang kuat dari pihak kekuasaan khususnya mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam pemilu, pada maret lalu pada radius awal hijriah bertepatan dengan maret tepat sebulan sebelum pemilu para anggota dpr, dpd, dan dprd dimulai, sri bintang pamungkas bersama sama (empat puluh lima) kawannya pemuda dan mahasiswa kembali melahirkan sebuah partai politik independen luar sistem kepartaian menurut perundang undangan yang berlaku, dengan nama partai independen revolusi yang kehadirannya juga merupakan protes terhadap sistem pemilu yang ada sekarang, selain itu, masih ada cukup banyak perkara, serupa, baik sebelum maupun sesudah mundurnya soeharto dari presiden republik indonesia mei yang tak sempat tercatat oleh pemohon: tentang duduk perkara pemohon adapun perkara yang dihadapi oleh pemohon yang merasakan sendiri pengalamannya menjadi korban dalam dan undang undang nomor tentang pemilihan umum, yang pada intinya sebagai berikut: menjelang dikeluarkannya undang undang penyelenggara pemilu, pemohon telah bersiap siap untuk meluncurkan partai baru dan mengaktifkan partai lama untuk ikut serta dalam pemilu pemohon kecewa, bahwa undang undang yang diharapkan memperbaiki undang undang lama itu ternyata lebih buruk lagi, yaitu dengan mencantumkan beberapa yang menunjukkan campur tangan dan superioritas penguasa, situasi lebih buruk terjadi ketika undang undang tentang partai politik dan undang undang pemilihan umum terbit pada tahun suasana yang mengkhianati daulat rakyat sudah mulai terasa. meskipun begitu, pemohon memaksakan diri untuk melanjutkan usahanya ikut serta dalam pesta demokrasi ini: alhasil, partai yang diusung pemohon dinyatakan tidak lolos, semata mata karena berbagai persyaratan yang memasang daulat rakyat dan hak hak asasi rakyat. bahkan, sebagian dari kami sudah melakukan protes sejak awal dengan sengaja menolak ikut serta dalam proses pemilu. sebagai akibat dari sistem pemilu yang melanggar daulat rakyat dan hak hak asasi rakyat tersebut pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak hak pemohon dan hak hak rakyat dan pemilih pada umumnya dan para anggota partai khususnya yang juga diperjuangkan oleh pemohon secara kolektif melalui partai politik dan pemilu, hak mana dijamin oleh konstitusi uud persyaratan yang berat yang memasang dan melanggar kemerdekaan berserikat dan menyatakan pendapat dalam pemilu itu telah secara langsung maupun tidak langsung membawa sistim pemilu kepada permainan politik uang (money politics), mana dengan kekuasaan uang itu, masyarakat "diajak" untuk meloloskan partai ikut serta dalam pemilu. politik uang tersebut mana saja dunia, termasuk indonesia, yang berkedalaman rakyat seharusnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak hak asasi, perbedaan dalam kemampuan bermain dengan "politik uang" tersebut pada hakikatnya bersumber pada dan diperbesar oleh persyaratan persyaratan yang tidak masuk akal itu, yang akhirnya memunculkan fenomena lolos dan tidak lolos. persyaratan persyaratan tidak masuk akal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar konstitusi uud karena kemampuan masyarakat dan orang berbeda beda. banyak yang tidak sadar pula, bahwa situasi tersebut pada hakikatnya dibuat dan berakibat penentangan terhadap amanat konstitusi uud (yang diperkuat oleh uud yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan: oleh karena itu, pemohon merasa dirugikan, karena kalah bersaing dengan otoriterisme, kapitalisme, dan free fights liberalism yang menamai sistem pemilu, serta pengkhianatan terhadap daulat rakyat dan hak hak asasi rakyat, serta karena kalah bersaing dengan para adi kuasa politik yang menggunakan berbagai cara untuk bisa lolos: tetapi sebagai akibatnya adalah penderitaan rakyat indonesia yang sekali lagi dan untuk sekian kalinya, telah gagal dalam menyampaikan suara hatinya lewat partai politiknya, dan cita citanya untuk menjadikan republik indonesia sebagai negeri yang besar yang memberikan kesejahteraan lahir dan batin, abadi, sejajar, dan terhormat antara bangsa bangsa dunia, kerugian besar itu tidak lain dan tidak bukan merupakan kerugian pula bagi pemohon, karena ketidakmampuan bangsa ini dalam pemilu untuk memilih pemimpin pemimpinnya yang berkualitas, bermoral, dan berkapasitas yang akan membawanya kepada sebuah indonesia baru sebagaimana dicita citakan oleh seluruh rakyat indonesia atas. dengan kata lain kerugian rakyat, bangsa, dan negara ini adalah pula secara langsung merupakan kerugian pemohon. selama pemilu ini masih saja diselenggarakan seperti apa yang terlihat dalam undang undang yang pemohon mohon pengujiannya, maka bangsa ini akan terus terpuruk dan merugi, dan rugi pula pemohon dan rakyat banyak lainnya,it: sebagai akibat menjadi korban kesewenang wenangan tersebut, pemohon beserta rakyat banyak lainnya menderita berbagai bentuk kerugian dalam banyak bidang kehidupan, khususnya ekonomi, sosial dan politik, baik materiil finansial maupun moral, karena gagal dalam mewujudkan sebuah indonesia baru yang rakyatnya sejahtera, adil dan makmur, abadi, lahir dan batin, serta sejajar dan terhormat antara bangsa bangsa dunia. pemohon menjadi korban kegagalan, seperti halnya juga banyak partai lain yang mendukung dan ikut serta dalam pemilu, karena gagal mewujudkan indonesia baru. indonesia yang begitu besar dan kaya raya jatuh tangan para pemimpin yang tidak berkualitas, tidak berkapasitas, dan tidak bermoral, yang membawa rakyatnya kepada kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. pemohon merasa dirugikan, karena terpaksa masih harus berjuang lagi secara kolektif untuk mewujudkan sebuah indonesia baru bagi masyarakat, bangsa dan negara uud vi. tentang amar putusan atas permohonan adapun amar putusan yang pemohon memohonkan kepada mahkamah konstitusi adalah sebagai berikut: primaire: memutuskan, menyatakan bahwa yang pemohon sebutkan atas, yaitu: undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, khususnya pada sebagai berikut: dan undang undang nomor tahun tentang partai politik, khususnya pad: huruf sampai dengan dan serta dariadalah sungguh sungguh bertentangan dengan uud memutuskan, menyatakan bahwa tersebut atas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk melaksanakan pemilihan umum, memutuskan, menyatakan bahwa tersebut atas segera dihapuskan, serta dengan memerintahkan untuk memuat putusan tersebut dalam berita negara, memutuskan, menyatakan bahwa yang sama atau mirip dengan tersebut atas, yang tersebar berbagai produk hukum dalam wilayah hukum republik indonesia, antara lain, undang undang pemilihan kepala daerah pilkada) dan peraturan peraturan pelaksananya juga tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan produk hukum tersebut: memutuskan, menyatakan bahwa yang sama atau mirip dengan tersebut atas tidak lagi diterbitkan sebagai produk hukum dalam bentuk apa pun dalam wilayah hukum republik indonesia, antara lain, undang undang pemilu anggota dpr: undang undang tentang pemilu anggota dprd: undang undang tentang pemilu anggota dpd: undang undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, undang undang tentang pemilihan kepala daerah: undang undang tentang organisasi kemasyarakatan: dan undang undang tentang referendum, subsidi: memutuskan, menyatakan bahwa partai partai politik pemohon dinyatakan berhak untuk ikut serta sebagai peserta pemilihan umum kapan saja diadakan seluruh wilayah republik indonesia, memutuskan, menyata,suara dari warga negara indonesia yang merupakan sebuah kekuatan politik tersendiri.partai politik: p fotokopi undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: ppr, dpd dan dprd, fotokopi peraturan presiden nomor tahun tentang dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun fotokopi akta partai uni demokrasi indonesia: fotokopi akta notaris, pendirian keputusan rapat para pendiri partai republik indonesia: fotokopi akta notaris, pendirian partai independen revolusi fotokopi akta notaris, sertifikasi atas akta pernyataan keputusan rapat pimpinan nasional vii: .p fotokopi setelah peringatan gemuk menggema tentang penolakan pemilu tertanggal maret p 11a fotokopi keputusan ada tangan opp tentang daftar calon tetap pemilu tertanggal maret p 11b fotokopi protes boleh, diterima nggak janji tentang daftar calon tetap pemilu tertanggal maret fotokopi bintang dan dramanya tentang padi menolak pemilu p fotokopi ketika bintang bersiap mengganti uud tentang gerakan memboikot pemilu, gatra, tertanggal maret fotokopi golput dari pemilu pemilu tentang golongan putih, gatra, tanggal maret fotokopi pol golput knpi tentang golongan putih, d&r, tanggal maret fotokopi jurus pamungkas untuk para pesan tentang menggagalkan pemilu diancam pasal subversif, sinar, tanggal maret p 17a fotokopi golput tak akan pengaruhi citra pemilu tentang padi dan golongan putih, kompas april p 17b fotokopi padi menantang rezim orba tentang padi dan golongan putih, kompas tanggal september p 18a fotokopi golput naik parpol panik tentang golongan putih media umat, tertanggal februari p 18b fotokopi golput jadi tren tentang golongan putih media umat, tertanggal februari p 19a fotokopi parpol bongkar skandal dpt tentang manipulasi daftar pemilih tetap , duta masyarakat, tertanggal maret p 19b fotokopi sejuta dpt diduga fiktif tentang manipulasi daftar pemilih tetap, surabaya post, tertanggal maret p 19c fotokopi dpt harus diganti tentang manipulasi daftar pemilih tetap, jawa post, tertanggal maret p 19d fotokopi penyidikan dpt belum dilakukan tentang manipulasi daftar pemilih tetap , republika, tertanggal maret p 19e fotokopi manipulasi dpt bisa terjadi wilayah lain tentang manipulasi daftar pemilih tetap, seputar indonesia, tertanggal maret fotokopi jual beli suara marak daerah miskin tentang jual beli suara, media indonesia, tertanggal maret fotokopi surat dari dewan administrator partai independen revolusi dengan surat penunjukan nomor i1 bertanggal maret perihal penunjukan saudara zulfikar mengajukan permohonan pengujian kehadapan mahkamah konstitusi: fotokopi surat dari dewan pengurus nasional partai uni demokrasi indonesia padi), perihal surat persetujuan mengajukan permohonan uji materiil, bertanggal maret selain mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan (dua) orang saksi yang bernama sri bintang pamungkas dan ny. santoso yang telah memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal oktober sebagai berikut: sri bintang pamungkas bahwa saksi adalah orang partai dan pernah menjadi anggota dpr, juga seorang aktivis, pengamat politik, ekonomi, keuangan, sosial dan mengajar universitas indonesia selama tahun sampai sekarang, bahwa sejak tahun partai politik tidak lagi menjadi lembaga yang bersih, jujur, berkapasitas, dan tidak berpihak kepada rakyat sebagaimana perintah konstitusi, undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, khususnya pada sebagai berikut ini, yaitu yang menunjukkan campur tangan pihak pemerintah pusat, daerah, dan luar negeri dan pihak lembaga perwakilan rakyat pusat maupun daerah, terhadap penyelenggara pemilu, sehingga mengakibatkan hilangnya, berkurangnya atau terganggunya kemandirian kemerdekaan penyelenggara pemilu, yang berarti hilang, berkurang atau terganggunya pula kemandirian kemerdekaan seluruh sistem pemilu, kemandiriancampur tangan presiden dan jajaran pemerintah pusat, daerah, dan luar negeri, serta dewan perwakilan rakyat pusat dan daerah: tentang campur tangan presiden dalam membentuk tim seleksi calon anggota komisi pemilihan umum kpu): tentang campur tangan presiden dalam menetapkan nama nama calon anggota kpu: tentang campur tangan dewan perwakilan daerah dpr) dalam memilih nama nama anggota kpu, tentang pengesahan nama nama anggota kpu oleh presiden dengan surat keputusan presiden, tentang campur tangan gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi dalam membentuk tim seleksi calon anggota kpu provinsi: tentang campur tangan gubernur dan dprd provinsi dalam penetapan calon anggota kpu provinsi, tentang campur tangan bupati walikota dan dprd kabupaten kota dalam membentuk tim seleksi anggota kpu kabupaten kota, tentang campur tangan bupati walikota dan dprd kabupaten kota dalam penetapan calon anggota kpu kabupaten kota: tentang pelantikan anggota kpu oleh presiden, bahwa pada tahun ada salah satu anggota dpr dari partai islam yang di recall, menurut bung hatta mengatakan recall hanya terjadi negara fasis dan komunis. tetapi sampai sekarang recall masih terjadi dan akhirnya anggota dpr dikalahkan dengan sistem recall, sehingga tidak mampu menyuarakan pikiran pikiran rakyat dan kedaulatan rakyat: bahwa pada tahun saksi mendirikan partai partai uni demokrasi indonesia), banyak orang orang mengira saksi sri bintang pamungkas) melakukan kudeta, tetapi tujuannya mendirikan partai adalah untuk menghimpun calon calon pemimpin republik ini untuk menjadi lebih baik sesuai dengan cita cita uud dengan berdirinya partai politik saksi dikenal oleh pemerintah, akhirnya dalam pemilu tidak ikut sebagai peserta pemilu, bahwa sistem proporsional terbuka ataupun semi sudah tidak cocok lagi karena hasil pemilu legislatif tahun menunjukkan (berita koran) sepertiga adalah artis, yang tidak mempunyai latar belakang sarjana hukum, sedang apa yang diharapkan dari mereka, sedangkan legislator adalah yang membuat undang undang. sedangkan dilihat dari sistem distrik tidak tepat, kalau dilihat dari reformasi, tidak ada reformasi, saksi lihat tidak hanya sekedar partai itu dipersulit karena alasan alasan yang tidak jelas, semuanya ada diskriminasi, sehingga menyebabkan golput angkanya naik, bahwa saksi mendirikan persaudaraan golput se indonesia pada agustus dengan angka golput tidak hadir, mencoreng salah, baik sengaja maupun tidak merupakan hasil daripada pemilu tahun dari tahun tahun golputnya bertambah dan tidak pernah dihitung. saksi memohon kepada majelis supaya golput dihitung dan sistem pemilu harus diperbaiki: bahwa saksi pada pada tahun partainya pernah ikut pemilu tetapi kalah karena setiap kali akan diselenggarakan pemilu, undang undang pemilu selalu diperbaiki atau direvisi. menurut saksi dan pendapat para aktivis yang sebagian ilmuwan mendukung bahwa tandanya undang undang tersebut tidak lain untuk kepentingan mereka, setiap ganti rezim ganti undang undang: ny. santoso bahwa saksi tidak ikut sebagai peserta pemilu karena tidak lolos verifikasi, tetapi partainya tetap terdaftar dan diakui sebagai partai politik karena lulus dalam verifikasi dephan: bahwa partai saksi tidak lolos verifikasi karena kpu banyak terjadi kejanggalan kejanggalan, seperti banyak dokumen dokumen saksi yang hilang dan pengiriman berkas selalu salah alamat, bahwa saksi pada waktu verifikasi faktual dalam penentuan kta telah melengkapi semua kta bahkan sampai kontainer, tetapi kpu dan kpud tidak diverifikasi: bahwa saksi tidak lulus verifikasi dikarenakan tidak adanya gizi (dana) dan sempat kecewa daerah aceh, pekan baru dan sulawesi tenggara karena sekali datang kpu sudah dinyatakan tidak lolos karena tidak ada dananya: bahwa pada tahun saksi menjabat sebagai ketua partai kongres, dan pernah ikut sebagai peserta pemilu karena tidak memenuhi threshold akhirnya tidak lolos, selanjutnya saksi dalam pemilu tahun ikut serta sebagai peserta pemilu sampai sekarang. keikutsertaan sebagai peserta pemilu karena ingin mensejahterakan rakyat dan ingin negara ini lebih baik, karena selama tahun negara kita merdeka tidak menjadi lebih baik tetapi lebih terpuruk, bahwa saksi pernah mengajukan perkaranya pengadilan tata usaha negera tetapi oleh ptun mengatakan tidak berhak menyilangkan perkaranya, kejadian seperti itu membuat saksi kecewa, karena kenapa sebelum sedangkan permohonan tidak ditolak saja, menimbang bahwa dalam persidangan tanggal oktober mahkamah telah mendengar keterangan pemerintahbahwa menurut para pemohon, beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, telah menunjukkan adanya campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat mengakibatkan menimbulkan hilangnya, berkurangnya atau terganggunya kemerdekaan kemandirian penyelenggara pemilihan umum, bahwa menurut para pemohon, beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik, memperlihatkan adanya superioritas pemerintah (pusat) atas keberadaan masyarakat dan kehidupan partai politik, yaitu dengan menentukan persyaratan persyaratan untuk mendirikan partai politik yang begitu berat, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya atau dapat mempersulit kemerdekaan berserikat dan berkumpul, bahwa menurut para pemohon, beberapa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, telah menetapkan persyaratan persyaratan keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum yang berat dan tidak masuk akal, padahal kemampuan partai politik berbeda beda, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya, berkurangnya dan atau mempersulit hak kemerdekaan untuk menyampaikan fikiran dalam pemilihan umum: singkatnya ketentuan ketentuan tersebut atas, dianggap telah menegaskan hak hak para pemohon untuk berserikat dan berkumpul, juga ketentuan ketentuan guo telah menciptakan perlakuan yang diskriminatif terhadap para pemohon, karenanya menurut para pemohonkonstitusi berharapbeberapa undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut, karena: undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum yang dimohonkan untuk diuji, isinya mengatur lembaga penyelenggara pemilu yaitu dalam hal ini komisi pemilihan umum kpu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan umum dpr, dpd dan dprd:menurut pemerintah undang undang ago tidak terkait sama sekali dengan kedudukan pemohon, baik sebagai perseorangan maupun sebagai pengurus partai politik bukan peserta pemilihan umum: undang undang nomor tahun tentang partai politik, yang antara lain mengatur tentang syarat syarat pendirian partai politik sebagai badan hukum yang harus dipenuhi oleh suatu partai politik sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo. pertanyaannya menurut pemerintah adalah apakah para pemohon sebagai pengurus partai politik pernah mendaftarkan partainya sebagai badan hukum departemen hukum dan ham? jika pernah mendaftar dan ditolak, pertanyaan lanjutannya adalah mengapa ditolak, bukankah ketentuan ketentuan dalam undang undang guo berlaku bagi setiap orang yang ingin mendirikan partai politik. bukankah dalam pendaftaran tersebut ada juga partai yang benar benar baru didirikan dan ternyata dapat lulus pendaftaran, dalam arti disahkan sebagai badan hukum. kemudian jika tidak mendaftar, maka menurut pemerintah, hal tersebut merupakan pilihan para pemohon itu sendiri yang secara sadar untuk tidak mendaftarkan partai politiknya. jika demikian pilihannya, menurut pemerintah apapun atau berapapun persyaratan yang dicantumkan dalam undang undang ago akan selalu dianggap mengganggu, menghalang halangi dan membatasi hak asasi para pemohon. padahal menurut pemerintah, undang undang guo tidak menghalangi hak hak rakyat untuk mendirikan partai politik. hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah partai politik yang didirikan sesudah pemilihan umum tahun sebagaimana terlihat dari jumlah peserta pemilihan umum tahun yang lebih besar dari jumlah peserta pemilihan umum tahun dalam kaitannya dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, menurut pemerintah, apa yang dilakukan oleh para pemohon ibarat kata pepatah "penumpang yang ketinggalan kereta karena pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun telah selesai berlalu, anggota dpr, dpd dan dprd sudah dilantik, artinya seluruh rangkaian prosedur dari mulai pihak partai politik yang berhak ikut pemilu, penyusunan daftar pemilih, penyusunan anggota legislatif, calon anggota dpd dan calon anggota dprd sudah dilalui dan telah usai.hak hak para pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonannya tidak dapat mempengaruhi mengubah rangkaian penyelenggaraan pemilihan umum tersebut: dari uraian tersebut dik verklaaro): karena permohonan para pemohon tidak tegas, tidak jelas dan kabur (obscura libels) serta bersifat "sapu jagat: utamanya dalam menginstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional atas berlakunya ketentuan dalam beberapa undang undang tersebut diatas, maka terhadap materi muatan norma yang telah dimohonkan untuk diuji, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan yang pada intinya sebagai berikut: bahwa komisi pemilihan umum kpu) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan pemilihan umum dpr, dpd dan dprd,hal tersebut sesuai dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, tidak terkait sama sekali dengan para pemohon baik sebagai perorangan maupun sebagai pengurus partai politik (yang tidak berbadan hukum dan bukan peserta pemilihan umum tahun pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa syarat syarat mendirikan partai politik sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik, dianggap mengurangi, menghalangi dan membatasi hak asasi para pemohon, karena syarat syarat untuk mendirikan partai politik sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo adalah antara lain dalam rangka mewujudkan sistem multi partai sederhana, juga pembatasan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan amanat konstitusi (vide uud serta undang undang guo tidak bersifat diskriminatif (vide butir undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, maupun intematonal covenant and political rights) lagi pula, dari bukti yang ada ternyata jumlah partai politik bertambah, yaitu pada pemilihan umum tahun ada sejumlah partai politik dan pada pemilihan umum tahun ada sejumlah partai politik. para partai politik yang baru ikut dalam pemilihan umum tahun ternyata mampu memenuhi persyaratan yang tetapkan dalam undang undang nomor tahun partai tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan keluhan, bahwa terhadap anggapan dan keberatan para pemohon yang berkaitan dengan syarat syarat keikutsertaan partai politik dalam pemilihan umum, sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, pemerintah sependapat dengan(vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii nomor puu vi nomor puu vi nomor puu vi dan nomor puu vi: dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd: menyatakan bahwa ketentuan ketentuan: dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum: dan dan huruf huruf huruf pasa dan serta dan huruf huruf pada sampai dengan tentang dan art partai, undang undang nomor tahun tentang partai politik. huruf s.d. huruf dan serta dari sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd.epaniteraan mahkamah konstitusi, pada tanggal januari telah menerima keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat yang menerang"hak konstitusional, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu, pada pokoknya mengatur wewenang kpu untuk menyelenggarakan pemilu dpr, dpd, dan dprd, pemilihan kepala daerah dan pemilu presiden dan wakil presiden. karena itu dpr berpandangan bahwa ketentuan undang undang guo tidak ada relevansinya dengan kedudukan pemohon baik secara perorangan maupun sebagai pengurus partai politik yang dihasilkannya, bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik telah mengatur syarat syarat pendirian parpol sebagai badan hukum maupun sebagai peserta pemilu. ketentuan tersebut berlaku untuk semua parpol peserta pemilu dan siapapun yang ingin mendirikan parpol sebagai badan hukum, sehingga parpol yang daftarkan sebagai badan hukum memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai subjek hukum. apabila pemohon sebagai parpol yang independen luar sistem pemilu sebagaimana yang didalilkan tidak memenuhi persyaratan pendirian parpol yang diatur dalam undang undang guo maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang undang guo, bahwa kedudukan pemohon tersebut, dalam permohonan guo dinyatakan kapasitasnya sebagai pengurus partai partai politik independen yang berada luar sistem pemilihan umum yang berlaku, oleh karenanya sudah sangat jelas bahwa pemohon sama sekali tidak terkait dengansehingga tidak terdapat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh pemohon: berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, dpr berpandangan bahwa tidak terdapat kerugian konstitusional baik yang aktual maupun yang potensial dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraanpr, dpd, dan dprdterdahulu' ijk verk awrbendaharaan negara: il. pengujian materiil atas bahwa berdasarkan uud negara republik indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan pada hukum, yang salah satu bentuk perwujudannya adalah undang undang, bahwa karena itu dpr berpandangan bahwa pemilihan umum sebagai salah satu wujud penyelenggaraan negara, sesuai uud dalam penyelenggaraannya semua pihak termasuk didalamnya partai politik peserta pemilu harus tunduk pada aturan aturan penyelenggaraan pemilihan umum (sistem pemilihan umum) yang diatur dalamdimana dalam undang undang guo masing masing lembaga negara diberikan fungsi dan kewenangan konstitusional yang dimilikinya: bahwa dalil pemohon yang menyatakan ketentuan dan dan dan undang undang tentang pemberhentian anggota kpu oleh presiden dan campur tangan dpr dalam menentukan pengganti anggota kpu: tentang laporan pertanggungjawaban seluruh tahapan pemilu oleh kpu kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat, tentang laporan pertanggungjawaban setiap tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi oleh kpu provinsi kepada gubernur dan dprd provinsi: tentang laporan pertanggungjawaban setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kota oleh kpu kabupaten kota kepada bupati walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota, tentang penetapan sekretaris ppk oleh dan dengan keputusan bupati walikota, tentang campur tangan kepala perwakilan republik indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota ppen, tentang campur tangan presiden dalam proses pemilihan sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal kpu dan penetapannya oleh presiden, tentang campur tangan gubenur dalam proses pemilihan sekretaris kpu provinsi dan penetapannya oleh gubernur, tentang campur tangan bupati walikota dalam proses pemilihan sekretaris kpu kabupaten kota dan penetapannya oleh bupati walikota, tentang campur tangan dpr dalam proses pemilihan anggota bawaslu, tentang campur tangan dpr dan presiden dalam proses pemilihan anggota bawaslu, tentang peranan dpr dalam memilih nama nama anggota bawaslu, dan penetapannya dengan keputusan presiden, tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan bawaslu terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu kepada dpr dan presiden, parpol menunjukan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik adalah tidak beralasan, mengingat tujuan adanya tersebut adalah untuk melakukan tertib administrasi terhadap partai politik. tertib administrasi tersebut meliputi pendaftaran, perubahan dan art partai politik, laporan perubahan pergantian kepengurusan partai, serta pembubaran partai politik: ketentuan tersebut tidak bermaksud untuk menunjukan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik. justru dengan adanya ketentuan tersebut akan memperkuat kedudukan legitimasi partai politik untuk lebih eksis dalam memperjuangkan visi dan misinya masing masing, bahwa ketentuan dan huruf dan undang undang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd yang mengatur mengenai persyaratan partai politik untuk mengikuti pemilu tidak dimaksudkan untuk menghalang halangi, mengurangi dan membatasi hak konstitusional pemohon. karena penentuan syarat syarat pendirian parpol dalam undang undang adalah untuk mewujudkan sistem multipartai yang sederhana juga pembatasan ini sesuai dengan uud dan ketentuan undang undang guo tidak bersifat diskriminatif, bahwa adanya syarat tentang pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan jumlah perempuan sebanyak persen keterwakilan ditingkat anggota dan pengurus pusat sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang parpol, adalah dalam upaya untuk meningkatkan peran serta pemberdayaan peranan perempuan dalam kegiatan politik. dalam penjelasan undang undang parpol menyebutkan:dpr secara keseluruhan, menyatakan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu pasaridak bertentangan dengan dan s.d pas& dan dan uud tahun menyatakan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu:kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober telah menerima keterangan tertulis beserta laporannya dari saksi para pemohon sri bintang pamungkas),, yaitu: undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, (selanjutnya disebut khususnya pada sebagai berikut: dan undang undang nomor tahun tentang partai politik, (selanjutnya disebut khususnyhususnya pada sebagai berikut: huruf sampai dengan dan dan sampai dengeosbertindak untuk mewakili partai. meskipun mahkamah belum mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pemohon dapat ditetapkan bahwa memang secara sah para pemohon adalah sebagai wakil dari partai politik yang sah menurut undang undang, namun mahkamah memandang perlu untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal yang dipandang perlu berkaitan dengan kedudukan para pemohon dalam permohonan guo, i3. menimbang bahwa mahkamah konstitusi adalah kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan. sebagai penyelenggara peradilan mahkamah konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya haruslah bercirikan penyelenggaraan sebuah peradilan sebagaimana peradilan pada umumnya, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa konkrit yang tertentu pihaknya, tertentu pula pokok yang disengketakan dan adanya kepentingan langsung dari pihak yang bersengketa. dengan ciri peradilan sebagaimana tersebut atas, maka menjadi sangat penting sekali, bahwa baik dalam pengajuan permohonan dan lebih lagi apabila permohonan dikabulkan, para pemohon memang dengan jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pokok perkara yang dimohonkan untuk diputus. apabila para pemohon memang benar benar mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara yang dimohonkan, mahkamah mempertimbangkan untuk memberikan kedudukan untuk memohon (standing sue) dan oleh karenanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing), samping itu kepentingan langsung tersebut berkaitan dengan kerugian dari para pemohon. sebuah undang undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah secara langsung pula merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, hubungan antara keduanya haruslah hubungan sebab akibat (causal terbang) dan bukan sekedar hubungan bersifat kemungkinan yang sifatnya "sangat kondisional dan hubungan tidak langsung saja, yang artinya kerugian tersebut dapat timbul dalam keadaan tertentu dan tidak timbul dalam keadaan yang lain, serta kerugian tersebut merupakan kerugian tidak langsung saja. dengan adanya sifat hubungan yang demikian, maka menjadi penting posisi hukum dari para pemohon (kualifikasi pemohon) mengingat seseorang dapat bertindak sebagai pemohon perorangan sebagai badan hukum tertentu, sebagai wakil masyarakat hukum adat, atau bahkan sebagai lembaga negara: menimbang bahwa mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan tidak dapat menjadi forum untuk memberi pembenaran hukum terhadap sebuah pendapat yang belum berkembang menjadi sebuah sengketa. setiap orang berhak untuk berpendapat dan dapat saja pendapat tersebut sama atau berbeda dengan pendapat orang lain, namun tidak semua perbedaan pendapat secara serta merta memenuhi kriteria sebagai sebuah kasus sengketa hukum, yang kemudian mahkamah harus memeriksa dan meletusnya. hanya pendapat seseorang yang langsung berhubungan dengan timbulnya kerugian hak konstitusional baginya dan hak tersebut dijamin oleh uud yang dapat dijadikan alasan oleh mahkamah untuk memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada pemohon dalam permohonan pengujian undang undang: i3 menimbang bahwa para pemohon guo dalam permohonannya mendalilkan banyak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, yaitu tentang penyelenggara pemilu, tentang partai politik, dan tentang pemilihan umum bertentangan dengan pembukaan dan uud yaitu dan dan dan dan dan uud bahwa meskipun para pemohon telah mendalilkan banyak dari tiga undang undang guo bertentangan dengan uud namun yang penting dalam pengujian undang undang guo bagi mahkamah adalah bagaimana para pemohon dapat membuktikan bahwa dalam kualifikasi yang dipilihnya benar benar dirugikan hak konstitusionalnya dan tidak sebaliknya yaitu justru diuntungkan oleh ketentuan yang disalahkan. itulah yang dimaksud dengan syarat adanya kepentingan dari para pemohon dan yang dijadikan dasar bagi mahkamah untuk menetapkan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing), i3. menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan hak recall terhadap anggota dpr dan dprd yang dimiliki oleh partai politik sebagai bertentangan dengan uud (vide huruf huruf dan huruf dan huruf tentang partai politik). terlepas bahwa mahkamah telah pernah memutus substansi tentang hak recall (vide putusan nomor puu iv bertanggal september dan putusan nomor puu viii bertanggal maret dan bahwa telah terjadi perubahan undang undang yang mengaturnya dari undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang partai politik, namun yang menjadi masalah adalah dalam kualifikasi apa sebenarnya para pemohon memasalahkan hal tersebut. sebagaimana telah didalilkan oleh para pemohon bahwa kualifikasi para pemohon adalah sebagai badan hukum, yaitu partai politik. dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji berkaitan dengan hak recall bukankah dalam kualifikasi yang dipilihnya yaitu sebagai partai politik para pemohon justru diuntungkan oleh aturan tentang hak recall tersebut. kerugian yang ditimbulkan oleh ketentuan hak recall partai politik justru ada pada perseorangan anggota partai politik yang menduduki keanggotaan dpr atau dprd dan bukan kerugian pada partai politik. sebaliknya, ketentuan tersebut menguntungkan partai politik karena dengan adanya hak recall itu ada mekanisme bagi partai untuk melakukan kontrol terhadap anggota anggotanya dpr dprd. seandainya pun para pemohon sebagai partai politik tidak menggunakan hak tersebut, hal demikian tidak menimbulkan persoalan hukum. akan tetapi, jika partai politik menggunakan haknya secara sewenang wenang dalam melakukan recall terhadap anggota dpr dprd maka bagi anggota dpr dprd yang dirugikan dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut pengadilan. dengan demikian, sebagai hak yang diatur dalam norma yang abstrak hak recall oleh partai politik itu konstitusional dan menjadi niscaya, sedangkan implementasinya dalam kasus konkrit harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dengan konsekuensi bisa digugat depan pengadilan jika ada yang merasa dirugikan. mahkamah berpendapat bahwa para pemohon telah tidak jelas memilih posisi atau kualifikasinya, hal demikian akan berakibat tidak jelas juga kerugiannya sebagai para pemohon, oleh karenanya permohonan para pemohon obscura libel. ketidaksetujuan terhadap sebuah sistem yang dianut oleh undang undang saja tidak cukup untuk dijadikan dasar pengajuan pengujian undang undang dalam ranah peradilan, tetapi menjadi ranah perubahan undang undang atau legislative review, hak untuk membentuk fraksi dalam lembaga perwakilan rakyat yang dimiliki oleh partai juga dipermasalahkan oleh para pemohon karena menjadikan partai lebih berkuasa daripada wakil rakyat hasil pemilihan umum. dalam hubungannya dengan kualifikasi para pemohon sebagai partai politik, posisi yang diambil para pemohon menimbulkan persoalan, bukankah para pemohon adalah sebagai partai politik yang diberi hak oleh undang undang, tetapi dalam dalilnya para pemohon justru memposisikan diri sebagai anggota dpr atau dprd yang tidak setuju partai politik diberi hak untuk membentuk fraksi sehingga mengurangi kebebasannya. dengan demikian, para pemohon beralih dari kualifikasi partai politik menjadi kualifikasi perorangan anggota partai politik. hal demikian, pasti juga menimbulkan ketidakjelasan posisi para pemohon dalam permohonannya (obscura libel): i3. menimbang bahwa para pemohon juga memasalahkan larangan partai politik menganut ajaran komunisme marxisme feminisme sebagaimana dicantumkan dalam undang undang partai politik. apabila dihubungkan dengan kualifikasi para pemohon dan kepentingan yang harus ada dalam kualifikasi yang dipilihnya, sehingga para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya, dan dengan dipenuhinya syarat tersebut, maka para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), harus dijelaskan mengapa para pemohon dirugikan apakah para pemohon adalah mewakili partai yang menganut ajaran komunisme marxisme feminisme sehingga dirugikan oleh ketentuan yang disalahkan, kalau tidak, maka para pemohon tidak mempunyai kerugian aktual atau potensial tertentu: i3. menimbang bahwa para pemohon dalam petit permohonan subsidi memohon dalam angka agar mahkamah memutus. sebagai sebuah permohonan yang akan diputuskan dalam amar putusan pengadilan dan dihubungkan dengan kedudukan hukum (legal standing) tentunya putusan yang dimohonkan tersebut berkaitan dengan kepentingan langsung para pemohon. artinya, para pemohon akan dipulihkan hak konstitusionalnya apabila permohonan tersebut dikabulkan. mahkamah berpendapat bahwa para pemohon sebagai partai politik tidak mendapatkan keuntungan apa pun seandainya permohonan guo dikabulkan dan tidak ada hubungan kausal yang menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon tidak akan terjadi jika permohonan dikabulkan, oleh karenanya para pemohon telah tidak jelas dalam memilih kualifikasi dirinya sebagai pemohon dalam permohonan guo sehingga permohonan kabur (obscura libel), i3. menimbang bahwa mahkamah sebagai sebuah lembaga peradilan tidak dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada mereka yang semata mata atas dasar empati kepada pihak tertentu atau atas dasar altruisme tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan bawaslu provinsi terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kepada gubernur dan dprd provinsi: tentang laporan pertanggungjawaban pengawasan bawaslu kabupaten kota terhadap seluruh penyelenggaraan pemilu kepada dpr dan presiden, tentang campur tangan presiden dan dpr dalam hal kpu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang undang, tentang sumpah atau janji penyelenggara pemilu bukan dihadapan kekuasaan peradilan yang merdeka tentang sumpah janji anggota kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten kota yang tidak jelas dilakukan oleh dihadapan kekuasaan peradilan (atau jajarannya) yang merdeka, tentang sumpah janji anggota ppk, pps, kpps, ppen, kpps yang tidak jelas dilakukan oleh dihadapan kekuasaan peradilan (atau jajarannya) yang merdeka, undang undang nomor tahun tentang partai politik, khususnya pada sebagai berikut, yaitu yang terutama menunjukkan superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik, berbagai persyaratan yang dikenakan terhadap partai politik, dan lain lain, yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan berserikat membentuk partai politik,superioritas pemerintah atas masyarakat dan partai politik tentang keharusan pendaftaran partai politik departemen pemerintah departemen hukum dan ham), dan tentang verifikasi oleh departemen pemerintah, dan pengesahan sebagai badan hukum melalui keputusan menteri menteri hukum dan ham) untuk dapat dimuat dalam berita negara: tentang perubahan dan art partai politik harus didaftarkan departemen pemerintah: saja bertindak sebagai pemohon, hal demikian telah menjadi prinsip universal lembaga peradilan yaitu adanya kerugian dari pemohon. apabila hal demikian dilakukan maka mahkamah telah melanggar prinsip check and balances sebagai ciri sebuah negara demokrasi konstitusional karena dapat menjadikan mahkamah sebagai lembaga super power tanpa batas kewenangan sama sekali, i3. menimbang bahwa berdasar alasan atau dasar yang didalilkan oleh para pemohon, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon tidaklah jelas posisi (legal standing) yang dipilihnya sehingga menyebabkan kerugian yang didalilkan sering berpindah dari kualifikasi yang satu kualifikasi yang lain (obscura libel). demikian juga alasan yang dikemukakannya sangatlah umum. mahkamah dapat saja memberi kedudukan hukum atau legal standing dan kemudian memeriksa pokok permohonan, berdasarkan dalil dalil yang diajukan para pemohon, namun karena putusan mahkamah bersifat era omnes yang akan menimbulkan akibat hukum yang berlaku secara umum, mahkamah harus juga mempertimbangkan pihak pihak yang berbeda kepentingan dan berbeda pendapat dengan dalil dalil yang diajukan oleh para pemohon. apabila aturan undang undang telah dinyatakan tidak bertentangan atau bertentangan dengan uud maka terhadap aturan tersebut pada prinsipnya tidak dapat dilakukan pengujian kembali (vide mk). artinya, putusan menolak atau mengabulkan permohonan para pemohon akan menutup pihak lain untuk melakukan pengujian, dengan demikian menutup pula hak untuk mendapatkan keadilan, i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut atas dan untuk tetap membuka kemungkinan dapat dilakukan pengujian undang undang lagi terhadap substansi pokok permohonan. artinya, mahkamah tetap membuka pintu keadilan dengan melalui cara pengajuan permohonan pengujian undang undang yang jelas mengenai kualifikasi pemohon yang dihubungkan dengan dasar permohonannyarmohonan para pemohon adalah kabur (obscura libel)hartono, arsyad sanusi, muhammad alimdelapan hakim konstitusi, yaitu moh. mahfud md., sebagai,hamdan zelda panitera pengganti ttd. eddy purwanto tentang perubahan dan art partai politik harus diberitahukan departemen pemerintah, tentang pengesahan perubahan dan art partai politik melalui keputusan menteri untuk dapat dimuat dalam berita negara, dan tentang keharusan pergantian kepengurusan partai politik didaftarkan departemen pemerintah dan ditetapkan dengan keputusan menteri, tentang pembubaran partai politik diberitahukan kepada menteri dan status badan hukumnya dicabut oleh menteri: tentang pengumuman pembubaran partai oleh menteri, tentang berbagai persyaratan yang mengakibatkan hilangnya, berkurangnya, terganggunya, atau dipersulitnya kemerdekaan membentuk partai politik dan tentang pendirian dan pembentukan partai politik yang harus menyertakan jumlah perempuan sebanyak keterwakilan tingkat anggota dan pengurus pusat, huruf tentang keharusan adanya kepengurusan minimal dan jumlah provinsi yang ada, minimal dari jumlah kabupaten kota setiap provinsi, dan minimal dari jumlah kecamatan setiap kabupaten kota, tentang kedudukan organisasi partai politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten kota, tentang kedudukan kepengurusan partai politik tingkat pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten kota, dan kecamatan, dan tentang kewajiban partai baru hasil penggabungan partai partai untuk memenuhi persyaratan pada dan huruf tentang yang memuat susunan dan art partai sampai dengan tentang butir butir dan art partai politik yang harus dimuat sebagai dan art setiap partai politik: dan tentang kewajiban partai partai lama untuk ikut menyesuaikan diri dengan persyaratan, serta dan art menurut undang undang ini: tentang yang memuat campur tangan pemerintah dalam bantuan keuangan terhadap partai politik dari dana apbn apbd huruf tentang kewajiban partai politidan apbd kepada pemerintah, dan tentang besarnya bantuan keuangan dari apbn apbd kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara, bantuan mana kemudian diatur oleh peraturan pemerintah, tentang yang memuat larangan, pengawasan, ancaman, dan sanksi kepada partai dan tentang larangan bagi partai yang bertentangan dengan uud membahayakan keselamatan negara dan menganut dan menyebarkan ajaran komunisme marxisme feminisme. tentang pengawasan pelaksanaan undang undang oleh lembaga negara: tentang berbagai sanksi administratif terhadap partai yang melanggar beberapa ketentuan pemerintah terhadap partai: dan tentang pemberian sanksi pembekuan dan pembubaran terhadap partai yang melanggar uud membahayakan negara dan menganut serta menyebarkan ajaran komunisme marxisme feminisme, tentang khusus yang melarang dan mengancam partai yang menganut ajaran komunisme marxisme feminisme juncto juncto tentang larangan partai politik menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme marxisme feminisme,

ria afahmi ardiansyah bin amin murad pekerjaan mahasiswa wiraswasta alamat jalan asem raya rt. nomor kelurahan grogol jakarta barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberikan kuasa kepada ir. toni tachta singarimbun, sh., adalah advokat pada lembaga bantuan hukum lbh yang beralamat jalan cipinang jaya jakarta timur, bertindak baipada tanggal mei menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohon dengan ini mengajukan suatu permohonan uji materiil undang undang terhadap uud berikut inbukti butir undang undang nomor tahun tentang kementerian negara (bukti undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia (bukti dan: butir butir undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia (bukti terhadap undang undang dasar (bukti il. hal hal yang menjadi dasar permohonan kewenangan mahkamah konstitusi pemohon akan menjelaskan tentang ketentuan yang mengaturterjadi manipulasi kekuasaan kehakiman kepada mahkamah agung oleh kedua undang undang tersebut dan mengakibatkan tiadanya suatu kepastian hukum sehingga seperti tidak memiliki hukum (batu uji karena berdirinya mahkamah agung juga mengadili peninjauan kembali yang tidak konstitusional dan atau dibangunnya suatu pengadilan peninjauan kembali yang tidak konstitusional karena tidak menjadi bagian sistim pengadilan indonesia karena yang disebutkan oleh konstitusi hanya kasasi saja. dan nomor tahunbahwa, setelah kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh mahkamah agung bertentangan dengan konstitusional selanjutnya norma hukum melakukan pengawasan peradilan, mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim akan bermakna pemasangan kekuasaan kehakiman yang merdeka karena noma hukum yang dimaksud dalam tersebut telah membatasinya oleh mahkamah agung sendiri, (ii) bahwa, mahkamah agung menyatakan dirinya adalah yang tertinggi dalam peradilan yang ada indonesia dan menjadi hakim yang paling berkuasa dibandingkan hakim yang berada pada badan badan lain dan mahkamah konstitusi: (iii) bahwa, badan peradilan memiliki undang undang dan norma hukum sehingga kesetaraan dengan mahkamah agung jamin oleh konstitusi oleh karena itu bagaimana mahkamah agung dapat melakukan noma hukum sebagai pengawasan tertinggi? undang undang yang disahkan lewat dpr dan lembar negarawan memiliki derajat yang sama sehingga bagaimana suatu undang undang akan lebih tinggi atau melakukan kontrol pengawasan terhadap undang undang lainnya? hal ini akan bertentangan dengan konstitusi dan karena akan terjadi berikut ini: warga negara yang telah dinyatakan oleh hakim pengadilan negeri bersalah (pidana) dan atau pihak yang kalah (perdata) maka oleh mahkamah agung dapat menyatakan warga negara tersebut tidak bersalah bebas dari pidana dan atau pihak yang menang (perdata) sehingga menjadi tidak ada kepastian hukum dan ini sangat bertentangan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka mahkamah agung menyatakan pertimbangan hakim judex active salah dalam membuat pertimbangan hukum, sehingga hal ini sangat memilukan warga negara yang mencari keadilan karena bagaimana hakim menyatakan hakim yang lain salah? hal ini dapat terjadi karena mahkamah agung menyatakan dirinya dalam norma hukum yang diuji materiil ini, mahkamah agung juga dapat menerima kasasi oleh kekuasaan kejaksaan terhadap putusan bebas oleh hakim atau hakim secara melawan hukum dikarenakan pada nomor tahun dengan jelas menyatakan lain, dan karena mahkamah agung memposisikan dirinya sebagai pengawas tertinggi dalam norma hukum ini dengan sewenang memang menerima dan memeriksa kasasi tersebut: mahkamah agung yang menyatakan judex active salah dalam menerapkan hukum akan memberikan makna telah terjadi kelalaian dan atau perbuatan melawan hukum oleh hakim dimaksud. apa yang telah dilakukan oleh mahkamah agung sebagaimana disebut pada materiil yang diuji tersebut? terhadap mahkamah agung sendiri, siapa yang melakukan pengawasan? bagaimana mahkamah agung dapat melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri? sementara komisi yudisial hanya bekerja berdasarkan pengaduan dan permasalahan yang melibatkan issue masyarakat sehingga dengan demikian mahkamah agung akan menyatakan dirinya adalah tuhan bumi dan atau sebagai wakil tuhan. (v) bahwa pemohon mengangkat contoh piring, dimana mahkamah agung telah mengeluarkan perma kemudian melakukan sosialisasi dibeberapa pengadilan indonesia dengan menggunakan anggaran negara dan setelah itu pada oktober mahkamah agung bersama sama dalam mahkumjakpol memasang perma tersebut sebagaimana jaksa penuntut umum tidak mau menjalankan perma dengan alasan tidak dapat dipergunakan karena belum ada petunjuk teknis bersama yang tercantum pada nota kesepakatan bersama antara mahkamah agung, kementerian hukum dan ham. kejaksaan agung dan kepolisian dengan nomor kma skb x nomor m.hh .hm. tahun nomor kep e ejp dan nomor x tanggal oktober (bukti tersebut walaupun pemohon sudah mengajukan eksepsi (bukti yang dilawan melalui jawaban jpu (bukti yang menjadi dalil jpu mengabaikan piring dengan pidana biasa karena (v) bahwa, kekuasaan kehakiman pada jakarta selatan mengabaikan perma dengan melakukan acara persidangan dengan biasa yaitu (tiga) hakim yang sebenarnya dengan hakim tunggal dan persidangan cepat tanpa melepaskan pemohon setelah menjadi kewenangan pengadilan sebagai berikut ini: surat perintah penangkapan nomor sp. kap x1 bareskrim tanggal november (bukti dan: surat perintah penahanan nomor sp. han xi bareskrim tanggal november (bukti penyidik tanggal november s.d. desember berdasarkan surat perintah penahanan nomor sp. han x( bareskrim tanggal november yang ditandatangani oleh kapolsek kompor imam yulisdianto, sik: perpanjangan tanggal desember s.d. januari berdasarkan surat perintah penahanan nomor epp. tanggal desember (bukti penuntut umum tanggal januari s.d. februari berdasarkan surat perintah penahanan nomor epp. tanggal januari yang ditandatangani oleh kasih hidup agung ariyanto, (bukti hakim jaksel tanggal januari november s.d. februari berdasarkan surat perintah penahanan nomor pen. per. tah pn.jkt. sel tanggai jan yang ditanda tangani oleh hakim ketua pranoto, (bukti perpanjangan hakim jaksel tanggal februari s.d. april berdasarkan surat perintah penahanan nomor pen. per tah pn.jkt. sel tanggal feb yang ditandatangani oleh wakil ketua jaksel gusrizal, sh. hum (bukti (vi) bahwa, dengan kekuasaan kehakiman oleh ketiga majelis hakim telah mengabaikan perma tahun tersebut antara lain jangka waktu pemeriksaan dan amar putusan berdasarkan dakwaan jaksa sebagai berikut: penuntut umum mengajukan dakwaan nomor reg. perkara pdm jkt epp. (bukti dengan ancaman pidana dalam kuhp terhadap kerugian toko metropolitan retailmard rp. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), pemeriksaan dilakukan dengan acara biasa yaitu oleh (tiga) hakim dan saksi saksi yang diangkat sumpah setidak tidaknya sebanyak kali acara persidangan berikut ini: tanggal februari sidang ditunda karena kuasa hukum berhalangan hadir karena sakit, tanggal februari sidang pembacaan dakwaan dan sekaligus eksepsi, tanggal februari sidang pembacaan jawaban (bukti tanggal februari acara pemeriksaan saksi dan tidak jpu tidak dapat menghadirkan saksinya, tanggal februari acara pemeriksaan saksi jpu tanggal februari acara pemeriksaan terdakwa tanggal februari acara pemeriksaan "verbal lisan" terhadap penyidik, dilanjutkan tuntutan oleh jpu (bukti dilanjutkan pembelaan pleno oleh pemohon dan kuasa hukum secara lisan, dilanjutkan dengan putusan oleh majelis hakim dengan putusan pemidanaan nomor pid. pn. jkt. sei (bukti (vii) bahwa, berdasarkan norma hukum dengan frasa pengawas memberikan ketidakpastian hukum bila terus dipertahankan tersebut dikarenakan jumlah hakim pada badan peradilan dibawah mahkamah agung tidak sebanding dibandingkan jumlah hakim mahkamah agung sehingga keadaan ini memberikan ketidakpastian hukum karena kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dicampuri oleh yang lain: undang undang nomor tahun tentang kementerian negara (c) nomor tahud) nomor tahun urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi hukum, hak asasi manusia, bahwa. didalam nomor tahu" dan norma ini tidak pas dengan uud setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan sehingga kementerian hukum dan hak asasi manusia yang terdiri dari (dua) urusan. kementerian tersebut termasuk dalam hurufii) bahwa, urusan tertentu dalam pemerintahan yang disebutkan dalam norma hukum dalam hukum dan hak asasi manusia memberikan makna tidak adanya kepastian dikarenakan frasa hukum dan frasa hak asasi manusia yang tersebut pada uud tidak secara spesifik dapat dipergunakan sebagai payung konstitusi terhadap urusan pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan ham sebagaimana terhadap kekuasaan kehakiman pada mahkamah agung dan kekuasaan penegakan hukum pada kepolisian secara nyata dipasangi oleh konstitusi: (ii) bahwa, nomor tahun ini sangat merugikan pemohon khususnya berkaitan dengan materiil yang diuji karena rasanya tidak memberikan makna hak konstitusi dan dan sebagai contoh: seorang koruptor yang telah menjadi narapidana dihukum oleh kesalahannya dan masih harus dihukum lagi secara diskriminatif oleh kementerian hukum dan ham dibandingkan dengan narapidana lainnya dalam mendapatkan remisi dan kebebasan lainnya sebagaimana undang undang yang mengaturnya: narapidana korupsi yang mendapatkan perlakuan secara eksklusif oleh kementerian hukum dan ham dengan memberikan kekhususan dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana saat ini dipusatkan sukamiskin dan berbagai keistimewaan lainnya sebagaimana saat pemohon rutan cipinang dapat menyaksikan sendiri: surat keputusan bersama yang mengatur pembangunan rumah ibadah mengakibatkan konflik diantara warga negara dan pembatasan beribadah: bahwa, frasa hukum dalam materiil memberikan kekuasaan kepada kementerian hukum dan ham untuk membuat menciptakan hukum baru luar undang undang antara lain:mana penjelasan kurap yang pada akhirnya dipergunakan oleh dalil oleh kejaksaan untuk mengajukan kasasi mahkamah agung, menghambat pelaksanaan piring dengan nomor m.hh .hm.o03. tahun sebagai sekretaris bersama vide sekretariat bersama mahkumjakpol sebagaimana dimaksud pada bertempat kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dan tidak menyelesaikan jenis sehingga menjadi dalil kepada kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan negeri mengabaikan perma tahun yang dikeluarkan oleh mahkamah agung sebagai kekuasaan kehakiman oleh konstitusi yang dibentuk berdasarkan undang undang, sementara kementerian hukum dan ham terhadap kekuasaan dan kewenangannya terbatas dalam urusan pemerintah saja yang ditentukan berdasarkan pp. dengan tidak adanya batasan mengenai frasa hukum" membuat ketidak pastikan hukum dan menjadikannya seperti karet baton yang panjangnya tidak ada batasnya dalam setiap kata hukum yang ada pada konstitusi menjadi miliknya dan atau bukan milik hukumnya, (v) bahwa, frasa hak asasi manusia yang menjadi urusan pemerintah tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada pemohon dikarenakan pengertiannya dapat menjadi sempit sekali terhadap warga tertentu dan dapat menjadi tidak terbatas untuk kelompok tertentu dikarenakan norma hukum yang terkandung pada materiil masih multi tafsir sementara hak asasi manusia tidak terkait dengan materiil yang diuji. undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia (e) nomor tahunibahwa, terhadap memberikan ketidakpastian hukum frasa "lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara" karena tidak ada konstitusi yang mengaturnya, sehingga menimbulkan kerugian konstitusi kepada pemohon sebagaimana (il) bahwa, makna dilaksanakan dengan merdeka akan menyamakan makna merdeka pada kekuasaan kehakiman sehingga arogansi dan kewenangan dalam melakukan penuntutan tidak ada batasnya dalam kemerdekaan yang dinyatakannya tersebut, sehingga apa yang dinyatakan benar oleh jaksa akan benar dan yang salah akan menjadi benar juga oleh kejaksaan karena dilaksanakan secara merdeka. (il) bahwa, materiil tidak memberikan makna kepada pemohon, setelah kejaksaan tidak disebut dalam konstitusi selanjutnya menyatakan dirinya pada frasa "di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang undang" membuat keberadaan pemohon semakin dirugikan karena konstitusi menyatakan frasa lain, terhadap ini, maka pemohon akan mengangkat yang berikut ini: kejaksaan agung termasuk dalam nota kesepakatan bersama mahkumjakpolrestoration justice) dan pada kenyataanya sampai hari ini jaksa penuntut umum jpu) membuat dakwaan dan tuntutan melanjutkan hasil penyidikan kepolisian sehingga mengabaikan nota kesepakatan dengan dalil belum ada petunjuk teknis dan atau membuat dalil unsur dari kurap yang menjadi dakwaan bukan unsur dan mengajukan tuntutan yaitu bulan seharusnya maksimal bulan dengan hukuman penjara seharusnya denda, demikian juga dalam memaknai surat putusan pemidanaan vide dan kasasi vide dalam nomor tahun maka kejaksaan menggunakan kewenangan lain yang merdeka tersebut sehingga dapat melanggar hak konstitusi warga negara lainnya. dan telah banyak warga negara yang dirugikan oleh kejaksaan terhadap kedua tersebut. nomor tahuni) bahwa, tidak memberikan makna kepada pemohon karena terhadap ketiga penyelenggara tersebut hanya merupakan pembagian administrasi kerja sementara kekuasaan masih dikendalikan oleh kejaksaan agung: (il) bahwa, pelaksanaan melakukan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang undang oleh kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri memberikan ketidakpastian hukum seolah olah hanya penuntutan yang pada kenyataanya kewenangannya tidak"ikeluarkan kelurahan duri kepa. kecamatan kebon jeruk kota jakarta barat dan dapat mengajukan uji materiil undang undang yaitu. undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia dan undang terbatas dan tidak dapat dilawan dengan kebenaran karena frasa merdeka" (il) bahwa, sumber manusia kejaksaan yang melampaui dan akan mengakibatkan kejaksaan akan melanggar hak konstitusi orang lain sehingga menjadi tidak berarti, karena kewenangan yang merdeka dapat melanggar undang undang atau hukum yang lain: (9g) nomor tahun(i) bahwa, materiil pada dan merupakan frasa yang tidak memiliki makna khususnya "atas nama negara', "berdasarkan ketuhanan yang maha esa", ini sangat merugikan pemohon dan warga negara indonesia dikarenakan harus berhadapan dengan negara dan tuhan yang maha esa sementara negara adalah milik warga negara indonesia rakyat indonesia dan tuhan yang maha esa juga tidak dapat dimiliki oleh kejaksaan semata, (il) bahwa, materiil tidak memberikan makna karena hanya berupa slogan sehingga akan memberikan kerugian konstitusi kepada pemohon seolah olah kejaksaan memiliki jiwa dan sikap sebagaimana pada dan yang akan diperbuatnya adalah selalu benar sehingga tidak ada batas lagi, dengan demikian telah melanggar konstitusi undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia (hh nomor tahun(i) bahwa, materiil tidak memiliki makna terhadap frasa "salah satu" karena dalam konstitusi dengan jelas dikhingga dengan norma akan mengakibatkan kerugian konstitusi kepada pemohon karena tidak adanya kepastian hukum, (il) bahwa, adalah salah satu alat uji karena konstitusi sudah mengamanatkan yang tersebut dalam uud sehingga tidak dapat dikurangi dan atau ditambahkan pada undang undang ini karena telah terjadi perubahan makna sehingga norma hukumnya tidak bermakna lagi, nomor tahun. (i) bahwa, ini bertentangan dengan dimana tidak akan pernah tercapai sebagaimana dimaksudkan pada materiil ini sebab masih ada fungsi yang lain yang perlu suatu pembagian fungsi dan atau dengan tidak jelasnya batas batas fungsi pemerintahan berakibat akan terjadi benturan, keadaan ini akan merugikan pemohon sebagaimana konstitusi menyatakan pada dan nomor tahuniaksanaican peran sebagaimana dimaksud dalam (i) bahwa, frasa "menegakkan hukum" memberikan makna ketidak pastikan hukum dikarenakan kepolisian dapat dan atau akan melakukan perannya sebagai alat negara dengan pengertiannya sendiri sebagaimana nomor tahun (ii) bahwa, tidak memberikan makna seandainya yang terjadi pada atas pengertian sendiri, (k) nomor tahun:bahwa, peran kapolri yang dominan bertentangan dengan konstitusi karena amanat uud tidak diberikan kepada perseorangan tetapi kepada kepolisian sehingga dengan demikian norma hukum secara menyeluruh akan merugikan pemohon dikarenakan seorang kapolri: (il) bahwa, fungsi kepolisian telah jelas ditentukan dan ditetapkan pada konstitusi sehingga pengalihannya kepada individu bertentangan dengan uud sehingga tidak ada kepastian hukum: nomor tahu, frasa "dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri" akan mengakibatkan tidak adanya batas bagi pejabat kepolisian terhadap kepentingan umum dan hal ini merugikan pemohon sebagaimana karena akan terjadi ketidakpastian hukum: (il) bahwa terhadap ini pemohon akan mengangkat contoh kasus berikut ini: polisi telah memperlakukan pemohon korban tindak pidana biasa kuhp sehingga ditahan pada saat penyidikan walapun kepolisian telah terlibat dalam mahkujakpol mengenai piring, karena bertindak menurut penilaian sendiri mengakibatkan pemohon telah didirikan, kejadian beberapa waktu yang lalu mengenai yang akan dieksekusi oleh kejaksaan dan oleh kepolisian jawa barat melakukan perbuatan dan atau tindakan yang melawan hukum (m) nomor tahun(i) bahwa, frasa "norma hukum" yang akan menjadikan multi tafsir kepada kepolisian akan berdampak kepada kerugian langsung pemohon karena ketidakpastian hukum. makna dari frasa norma hukum tidak dipergunakan oleh kepolisian karena yang akan dilakukan oleh kepolisian adalah konkrit sehingga materiil tidak memiliki makna jika dipertahankan akan mengakibatkan kerugian warga negara, berdasar hal hal atas, ditinjau dari segi kedudukan hukum, hak konstitusional dan kerugian pemohon maka dapat disimpulkan keberadaan undang undang nomor tahun dan undang undang tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, butir undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, butir butir undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia,ud dengan permohonan agartahun tentang mahkamah agung, dan butir undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. butir undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. butir butir undang undang nomor tahun tentang kepolisian negara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ii. petit berdasarkan uraian dan alasan alasan tersebut atas, maka mahkamah konstitusi mkri") memutuskan permohonan uji materiil undang undang sebagaimana permohonan uji materiil ini sebagai berikut,nyatakan dtahun tentang mahkamah agung tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,nyatakanbutir butir: atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitusecara keseluruhan, menyatakan secara keseluruhan, demikianlah permohonan uji materiil ini diajukan dadan huruf undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, bukti fotokopi dan dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, bukti fotokopi dan dantahun bukti p fotokopi putusan pidana nomor pid. pn. jkt. sel: bukti p fotokopi peraturan mahkamah agung perma) nomor tahun tanggal februari bukti fotokopi nota kesepakatan bersama mahkumjapol antara mahkamah agung ri, kementerian hukum dan ham ri, kejaksaan agung dan kepolisian dengan nomor kma skb x nomor m.hh .hm.o3. tahun nomor kep e ejp dan nomor x tanggal oktober bukti p fotokopi surat perintah penangkapan nomor sp. kap x1 bareskrim tanggal november bukti fotokopi surat perintah penahanan nomor sp. han x1 bareskrim tanggal november bukti bukti fisik tidak diserahkan, bukti bukti fisik tidak diserahkan, bukti bukti fisik tidak diserahkan, bukti fotokopi surat perintah penahanan nomor pen. per. tah pn. jkt. sel tanggal februari bukti fotokopi dakwaan jpu nomor reg perkara pdm jkt epp. bukti fotokopi surat jawaban jpu: bukti fotokopi surat tuntutan jpu), bukti p fotokopi fotokopi surat pemohon nomor pnp ka.pn. jkt sel perma tanggal februari perihal permohonan pembebasan penahanan demi hukum kepada ketua majelis hakim: bukti fotokopi surat pemohon nomor pnp ka.pn. jkt sel perma tanggal februari perihal permohonan perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil kepada ketua jakarta selatan, bukti eksepsi pemohon, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohoermasalahan hukum yang diajukan olehhuruf dnomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia, lembaga negara, selanjutnya penjelas"perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan samyurisprudensi tetap mahkamah konstitusidalamkonstitusionalitas undang undang terhadap undang undang dasar, castudsebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pemohon sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan: apabila penyidik, penuntut umum dan hakim patuh kepada nota kesepakatan bersama antara mahkamah agung, kementerian hukum dan ham, kejaksaan, dan kepolisian mahkumjakpol)(restoration justice) maka pemohon tidak akan dipidana penjara selama bulan hari untuk nilai pencurian dibawah rp. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang seharusnya digolongkan tindak pidana ringan, akan tetapi disamakan hukumannya dengan tindak pidana berat, bahwa pada kasus yang menimpa pemohon tersebut, ketua pengadilan negeri, majelis hakim serta jaksa penuntut umum mengabaikan nota kesepakatan bersama sehingga menyebabkan pemohon dipidana dengan pidana berat: berdirinya mahkamah agung juga mengadili peninjauan kembali adalah tidak konstitusional karena tidak menjadi bagian sistem pengadilan indonesia karena yang disebutkan hanya kasasi saja,, i3.7jjelas, sehingga kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan:rief hidnwar usman, maria farida indrawi, arief hid, muhammad alim, hmad fadli semadi ttd. ttd. anwar usman maria farida indrawi ttd. ttd. arief hid muhammad alim ttd. ttd. hartono materialis akbar panitera pengganti, ttd. fadzlun budinorma yang diuji pemohon memiliki (delapan) hak konstitusional yang secara nyata dan sah telah mengalami kerugian konstitusional diakibatkan materiil dan huruf dan atau penjelasan dari undang undang berikut ini: undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung nomor tahun, kepastian hukum tidak ditemukan didalam norma hukum ini karena adanya frasa salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tanpa menyebutkan secara terukur pelaku lainnya dengan demikian akan ada pelaku lainnya dan atau setiap saat dapat lahir pelaku lainnya yang sama derajatnya dengan mahkamah agung, dengan demikian sudah nyata atau mengakibatkan negara republik indonesia ini tidak akan pernah ada kepastian hukum oleh mahkamah agung sehingga masih harus bergantung kepada pelaku kekuasaan kehakiman lainnya bahwa, uud telah membatasi pada tentang mahkamah agung sehingga tidak ada kekuasaan kehakiman yang setara dengan mahkamah agung sehingga frasa salah satu memberikan makna ada beberapa kekuatan kehakiman lainnya yang sama dengan mahkamah agung" batu uji: dan bahwa, makna kekuasaan kehakiman sebagaimana disebutkan dalam uud tidak akan pernah terwujud oleh mahkamah agung karena masih adanya pelaku kekuasaan kehakiman lainnya dan keadaan ini akan merugikan pemohon sehingga tidak adanya kepastian hukum oleh birokrasi kekuasan kehakiman yang tidak dapat diukur panjang dan pendeknya secara waktu, tahap dan kepastian sementara negara indonesia adalah negara hukum yang memberikan makna tidak ada celah atau lobang tanpa ada hukumnya sebagaimana hukum yang diakui adalah hukum tertulis yang disahkan lewat dpr dan lembar negarawan bahwa, keberadaan pelaku kekuasaan kehakiman lainnya selain mahkamah agung memberikan makna derajat yang sama sehingga pemohon dapat memilih pelaku kekuasaan kehakiman yang mana akan dipergunakan guna mencari kepastian hukum, sehingga bila mahkamah agung tidak dapat memberikan kepastian hukum keadilan tersebut maka akan dapat pelaku kekuasaan kehakiman lainnya sehingga hal ini akan memberikan ketidak pastikan hukum tidak adanya keadilan bagi pemohon, bahwa, makna mahkamah agung dalam tersebut telah membagi kepada pelaku kekuasaan kehakiman lainnya sehingga penyelenggara kasasi negara republik indonesia masih tersedia selain mahkamah agung, dengan demikian semakin jelas kerugian pemohon setelah materiil tersebut diuji secara sederhana, bahwa, makna kekuasaan kehakiman telah jelas dalam dan sehingga tidak ada lagi pelaku kekuasaan kehakiman yang setara dengan mahkamah agung sehingga dengan demikian kekuasaan kehakiman itu sendiri adalah mahkamah agung, bahwa, terhadap kekuasaan kehakiman yang telah dimiliki oleh mahkamah agung menjadi tunggal good non dan hal ini akan bertentangan dengan prinsip hukum dikarenakan yang menyandang dan melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut juga adalah warga negara indonesia yang secara fakta hak konstitusional sehingga bagaimana kekuasaan kehakiman yang tunggal tersebut dapat dijalankan oleh seorang warga negara indonesia yang masih harus patuh kepada bahwa, kekuasaan kehakiman yang diamanahkan oleh uud kepada mahkamah agung tersebut sebagaimana telah dibuat norma hukumnya tersebut akan menjadi racun hukum dan racun keadilan negara republik indonesia dan bertentangan dengan konstitusional sehingga sangat merugikan pemohon. bahwa, uud memberikan kekuasaan kehakiman kepada dan badan peradilan bawahnya dan sehingga norma hukum yang diuji ini telah nyata telah menyimpang dan membuatnya menjadi tidak ada batasan terhadap kekuasaan kehakiman dengan frasa "adalah salah satu" sehingga dimaknai juga kekuasaan kehakiman yang sama akan ada pelaku kekuasaan kehakiman lainnya ada (dua) case nyata yang akan diangkat oleh pemohon yaitu: mahkamah agung, kementerian hukum dan ham ri, kejaksaan dan kepolisian disebut mahkumjakpol yang dibentuk berdasarkan undang undang yang telah disahkan oleh dpr dan lembar negarawan. terhadap suatu kekuasaan kehakiman masih harus mendapatkan persetujuan melalui kerjasama antara ke badan tersebut sehingga sudah sepatutnya diuji materiil norma hukum akibat dari tindakan tersebut. tersebutlah perkara piring (tindak pidana ringan) pencurian senilai rp. (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang harus dididik, didakwa, dituntut dan diadili dengan hukum acara biasa sehingga seorang warga negara pemohon disamakan hukumannya dengan tindak pidana berat sehingga ditahan sejak dilaporkan, dididik, dituntut, diadili dan dihukum bulan hari: telah dilakukan upaya olah pemohon melalui eksepsi, surat pemohon nomor pnp pn.jktsltn pembebasan ll tanggal februari hal: permohonan pembebasan penahanan demi hukum kepada majelis hakim (bukti dan surat pemohon nomor pnp ka.pn. jkt sel pena02. tanggal februari hal: permohonan perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil kepada ketua (bukti guna mengingatkan tindak pidana biasa kuhp seharusnya dengan tindak pidana ringan kuhp" sebagaimana telah diatur dalam peraturan mahkamah agung perma) nomor tahun tanggal februari (bukti dalam kenyataanya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri tidak memperhatikan dan mengabaikan perma yang dikeluarkan oleh mahkamah agung tersebut dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat dimaknai ada diberbagai tempat: nota kesepakatan bersama mahkumjakpol antara mahkamah agung, kementerian hukum dan ham. kejaksaan agung, dan kepolisian dengan nomor kma skb x nomor m.hh .hm. tahun nomor kep e ejp dan nomor by39 tanggal oktober (bukti dibuat (delapan) bulan kemudian setelah perma dan nota ini berguna untuk menyangkal perma nomor tahun tanggal februari sehingga secara korporasi badan negara pemerintah yang memiliki kekuasaan bersepakat untuk mengabaikan suatu kekuasaan kehakiman yang mumi dikeluarkan oleh mahkamah agung, mahkamah agung tunduk kepada nomor tahun tentang kurap yang termaksud pada" dengan demikian dalam menjalankan kekuasaan kehadirannya tersebut mahkamah agung tunduk dan patuh kepada norma hukum pada ini. sehingga mahkamah agung dalam membuat surat putusan pemidanaan sesuai yang tersebut pada dan adalah merupakah suatu keputusan sebagaimana batu uji dan sehingga jika warga negara indonesia tidak dapat menikmati oleh karena ada kekuasaan lain diluar kekuasaan kehakiman maka akan memberikan kerugian konstitusional kepada pemohon. dengan tanduknya mahkamah agung kepada nomor tahun pada yang tersebut maka kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan yang tidak merdeka karena ada kekuasaan lainnya dalam nomor tahun tersebut yaitu kepolisian dan kejaksaan yang dapat memantulkan kekuasaan kehakiman sebagaimana pemohon harus dihukum selama bulan hari dikarenakan ketidak bersamaan hakim jakarta selatan meluruskan kecerobohan dan atau perbuatan melawan hukum dari kepolisian sektor metro keboan lama dan kejaksaan negeri jakarta selatan yang mengabaikan perma nomor tahun yang telah dikeluarkan dan disahkan oleh mahkamah agung ma) dengan kekuasaan kehadirannya yang tidak diperhitungkan oleh kekuasaan kehakiman yang ada pengadilan negeri: mahkamah agung yang masih menjalankan peninjauan kembali pk) sebagaimana tersebut dalam nomor tahun dan nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman merupakan pelanggaran konstitusi karena uud tidak menyebutkan secara sah dan tersirat mengenai kekuasaan tersebut kecuali mengadili pada tingkat kasasi sehingga telah

kas (angconnie annee penimbunan, pekerjaan wiraswasta, beralamat kelurahan dibangun, lingkungan iii, kecamatan paralayang, kota manado, sulawesi utararabuerhadap perkara nomor puu viiiviii bertanggal juni bahwa pemohon berdasarkan surat perihal pencabutan permohonan pengujian judicial review) bertanggal juni yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juni berdasarkan tanda terima nomor pan.mk vli telah menetapkan,arik kembali, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembalilimaala nama pt. kame komunikasi indonesia tentang eaa dalam hal ini diwakili oleh nabil yusuf sebagai direktur alamat jalan kebon pala tanah abang, jakarta pusat, dalam hal ini. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada donny tri istiqomah, s.h., m.h., radian syam, s.h., m.h., andhika dwi haryanto, s.h., siswanya, s.h., dan kgs. bella sati, s.h., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam the young brother , berdomisili jalan bambu kuning pondok yangoemohon, i1.2jmerdeka barat jakarta tel fax email :, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid bahwa akibat timbulnya penjelasan nomor tahun maka menimbulkan biaya ekonomi tinggi atas penjelasan tersebut, yang disimulasikan sebagai berikut: jika diasumsikan bahwa nop menara adalah rp. (satu miliar rupiah), maka nilai retribusi pengendalian menara yang harus dibayarkan adalah nop rp. menara tahun. jika menggunakan perhitungan biaya layanan yang sebesar rp. (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) menara tahun, maka potensi kerugian per menara adalah rp. (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh dua ratus tujuh puluh dua rupiah) menara tahun. bahwa dengan adanya biaya ekonomi tinggi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi faktanya telah mempersulit penyedia sarana prasarana telekomunikasi (penyedia menara dan operator seluler) termasuk pemohon untuk mewujudkan biaya telekomunikasi yang murah dan terjangkau, padahal komunikasi merupakan salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara. dan itulah kenapa retribusi pengendalian menara dimasukkan dalam kategori retribusi jasa umum (bukan jasa usaha) karena tujuan utamanya memang untuk pemenuhan kepentingan umum bidang komunikasi. bahwa bagaimanapun pemohon merupakan badan hukum yang oleh negara diakui sebagai salah satu penyelenggara pemenuhan kepentingan umum (pemenuhan hak dasar rakyat bidang komunikasi), dan apa yang dilakukan oleh pemohon secara langsung ikut membantu kewajiban negara dalam pemenuhan hak dasar warga negara dimaksud. oleh karena biaya ekonomi tinggi akibat penafsiran yang diberikan penjelasan telah berakibat menjadibahwa penerapan (dua persen) dari nop dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi juga tidak memberikan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id perlindungan dan keadilan hukum bagi pemohon karena seharusnya tetap didasarkan pada kebutuhan biaya pengawasan dan pengendalian, sehingga penafsiran yang diberikan penjelasan konsisten dengan dan nomor tahun dan berakibajika didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalampenjelasan justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung satu sisi seolah olah penetapan tarif retribusi tetap mengacu pada biaya pengawasan dan pengendalian, namun sisi lain biaya pengawasan dan pengendalian dinyatakan sulit dilakukan sehingga digunakan batasan tarif tertinggi (dua) persen dari nop. padahal biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi terbukti tidaklah sulit karena pemohon terbukti dapat mengurai dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god mensimulasikannya dalam rumusan yang jelas, tegas dan benar benar mengacu kepada biaya pengawasan dan pengendalian sebagaimana yang telah pemohon tuangkan pada poin oleh karena itu penjelasan pada dasarnya tidak dapat digunakan lagi sebagai tafsiran resmi norma yang terkandung karena bunyi dari penjelasan justru mengaburkan dan membuat ketidakjelasan norma bahkan bertentangan dengan norma norma yang menjadi pedoman penetapan tarif retribusi yang diatur danrakyat atas komunikasi sebagai hak dasar sebagaimana yang diatur uud" dan berdasarkan lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan bahwa penjelasan dapat disertai contoh, untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan tarif merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id maka simulasi yang telah pemohon dicontohkan dimohonkan kepada mahkamah untuk dijadikan sebagai bagian dari penjelasan sehingga bunyi penjelasan berbunyimagorariura bulanan hari kerja petugas orang orang tim terdiri pengawas dari orang aki bulanan tim kantor total biaya pang aren per tim per bulan kapasitas jumlah hari kapasitas retribusi pengendalian deskripsi pengawasan kerjaper pengawasan menara per tim hari bulan per tim bulan den dan manja menara rp. .28menara bulan pengendalian rp. menara tahun menara bahwa dengan diubahnya penjelasan dengan perubahan sebagaimana yang pemohon sampaikan pada poidan jugaivmenyatakan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah konstitusional diubah dengan frase kalimacontohklonorartum bulanan hari kerja petugas orang orang tim terdiri pengawas dari orang sak bulanan tim kantordan menara menara apa menara bulan rp. menara tahun menara memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinyaalinan akta notaris nomor.stus akta perseroan terbatas pi. kame komunikasi indonesia, bukti fotokopi keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal oktoberbolaang mongondow utara nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopiukti fotokopi peraturan daerah kabupaten temanggungindragiri hilirota surabaya tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten bangli nomor tahun tentang retribusi pengendali menara telekomunikasi kabupaten bangli, bukti fotokopi peraturan daerah kota mataram nomor tahun tentang retribusi pengendali menara telekomunikasi, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten klaten nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten tulungagung nomor tahun tentang pengendalian menara telekomunikasi, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten tanah datar nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten pati nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten kotawaringin barat nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten lampung timur nomor tahun tentang penataan, pembangunan, pengoperasian, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi kabupaten lampung timur: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten gorontalo nomor . tahun tentang retribusi jasa umum. bukti fotokopi @akun kota lhokseumawemaros nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kota binjai nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten sorongslemanjayapura nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten bangka nomor merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten dairi nomor tahun tentang retribusi daerah: bukti fotokopi komunikasi dan informatika bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten bantul nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kota batamagam nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten malang nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten purworejo nomor tahun tentang retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi: bukti fotokopi @akun kabupaten aceh tengah nomor tahun tentang retribusi daerah: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kapten karangasemngawibukti fotokopi peraturan daerah kota malang nomor tahun merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi, bukti fotokopi, bukti fotokopi gaun kabupaten aceh singkil nomor tahun tentang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi: bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten lombok tengah nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten bandung nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten indramayu nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten serdang bedagai nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kota jambi nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kabupaten lampung barat nomor tahun tentang retribusi jasa umum, bukti fotokopi peraturan daerah kota samarinda nomor tahun tentang retribusi jasa umum: bukti fotokopi peraturan daerah provinsi dki jakarta nomor tahun tentang retribusi daerah: bukti fotokopi, bukti fotokopi surat dinas perhubungan kabupaten bantul nomor tanggal november kepada provider telekomunikasi, perihal keringanan rpm bukti fotokopi surat ketetapan retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi kota batam, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi surat dinas perhubungan komunikasi informatika pemerintah kabupaten demak, nomor tanggal september perihal surat pemberitahuan keringanan retribusi daerah menara telekomunikasi, bukti fotokopi surat dinas perhubungan pemerintah kabupaten ciamis nomor dishub. tanggal juli perihal penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi: bukti fotokopi surat pengantar dinas komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten karangasem nomor dki, tanggal juni bukti fotokopi surat ketetapan retribusi daerah pengendalian menara telekomunikasi dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota surabaya, tanggal oktober bukti fotokopi surat dinas komunikasi dan informatika pemerintah kota makassar nomor diskon tanggal maret perihal tagihan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, bukti fotokopi surat dinas perhubungan komunikasi dan informatika pemerintah kabupaten dairi nomor bu dprd tanggal september perihal retribusi pengendalian menara telekomunikasi tahun selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli bernama dr. moh. husain, s.e., m.si., m.a., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pengantartaking power) dan kapasitas fiskal daerah fiscal capacity) untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. oleh karena merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godagar mahkamah melakukan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. il. kedudukan hukum (legal standing) bahwa undang undang nomorud bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam uud merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idpada tanggal agustus dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah ruu dprd) menjadi undang undang, sebagai pengganti dari undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun pengesahan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah dprd) ini sangat strategis dan mendasar bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara pusat dan daerah. undang undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal januari pada dasarnya dprd ini mempunyai tujuan sebagai berikut: memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusibilipemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan undang undang ini,.... pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god retribusi harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi perda. pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi. tinjauan teori dan regulasi perbedaan pajak dan retribusierupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai bentuk kontribusi warga terhadap negara, tentu memiliki sanksi tersendiri ketika seseorang tidak membiarkannya atau terlambat untuk membayarnya. sementara itu, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,tidak wajib, tentu akan berbeda dengan pajak. hal tersebut nampak pada tidak adanya sanksi atas tindakan tidak membayar retribusi, hanya saja bagi pihak yang tidak membayar tidak akan mendapatkan jasa sebagaimana yang membayarnya. retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan aslciri ciri retribusi daerah: retribusi dipungut oleh pemerintah daerah dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis bagi yang menikmati pelayanan adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk retribusi dikenakan pada setiap orang badan yang mengunakan mengenyam jasa jasa yang disiapkan negara. kriteria efektivitas retribusi daerah: untuk menilai tingkat keefektivitasan dari pemungutan retribusi daerah ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: kecukupan dan elastisitas, elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan pendapatan, selain itu juga tergantung pada merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god ketersediaan modal untuk memenuhi pertumbuhan penduduk. keadilan, dalam pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan asas keadilan, yaitu disesuaikan dengan kemampuan dan manfaat yang diterima. kemampuan administrasi, dalam hal ini retribusi mudah ditaksir dan dipungut. mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur. mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, jika tidak dibayar maka pelayanan dihentikan. jenis jenis retribusi daerah retribusi daerah menurut nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi (tiga) yaitu:suai dengan undang undang nomor tahun retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini: retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asasmembayar retribusi, ersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial. pemungutan retribusi memungkinkanpenyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. adapun jenis retribusi jasa umum adalah sebagai berikut undang undang tahun jjmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godterkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dimanriteria retribusi jasa usaha adalah:oleh pemerintah daerah. jenis jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut undang undang tahumerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godnyeberangan air retribusi penjualan produksi usaha daerahkriteria retribusi perizinan tertentu antara laintersebut benar benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. biaya yang menjadi beban pemerintperizinan tertentu. jenis jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut undang undang tahutata cara perhitungan retribusi daerahdengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa. tingkat penggunaan jasa, tingkat penggunaan jasa dapat. dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god, dan sebagainya. akan tetapi, tertentutarif retribusi daerah,daerah yang terutang. tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasaretribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. prinsip.dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah, tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah. prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut: tarif retribusi jasa umum. tarif retribusi jasa usahatarif retribusi perizinan tertentuyang bersangkutanmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god prinsip dasar untuk mengenakan retribusi biasanya didasarkan pada total cost dari pelayanan pelayanan yang disediakan. akan tetapi akibat adanya perbedaan perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap dibawah tingkat biaya (full cost) ada alasan utama mengapa hal ini terjadi: apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu public good yang disediakan karena keuntungan koleksinya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. misalnya retribusi air minum. apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan good public. misalnya tarif kereta api atau bis disubsidi guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan. pelayanan seluruhnya merupakan private good yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan full cost. misalnya fasilitas rekreasidari kolam renang. private good yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group group berpenghasilan rendah. misalnya perumahan untuk tunawisma. prinsip dasar dan sasaran penetapan tarif retribusi besarnya retribusi daeraharif dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus sebagai berikut: retribusi terutang tingkat penggunaan jasa tarif retribusi tarif retribusi tr)menyatak". cara mengukur tingkat penggunaan jasa dalam implementasinya, mengukur tingkat penggunaan jasa ini banyak menimbulkan masalah, misalnya adanya perbedaan antara daerah satu dengan daerah lain tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa pada perda tentang merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god retribusi daerah, dimana jenis objek retribusi sama. banyaknya perda tentang retribusi yang hasil dari pengukuran tingkat penggunaan jasa tidak dapat dikaitkan (tidak ada korelasi) dalam penghitungan besaran retribusi daerah yang terutang. banyaknya perda tentang retribusi yang hasil dari pengukuran tingkat penggunaan jasa tidak dikuantitatifkan (ada nilai angkanya)yang dibuat oleh pemerintah daer (relevan). sebelum mengukur tpj, langkah pertama adalah menentukan dasar tpj. dalam menentukan dasar tpj, kita cari dulu kaitan atau korelasi antara tpj dengan objek retribusi. contoh retribusi pertunjukan", hal hal apa saja yang ada korelasi dengan pertunjukan selain hari? bisa jam, nama, umur, jenis kelamin dan sebagainya. untuk memudahkan memahami bagaimana menentukan dasar tpj selain hari (pada contoh tiket), lihat ilustrasi bawah ini: hari tarif senin jumat rp. sabtu dan minggu rp. dalam contoh tiket pertunjukan atas, tingkat penggunaan jasa tpj) didasarkan pada hari yaitu hari senin jumat dan sabtu minggu. tetapi dapat juga didasarkan pada umur yaitu anak dan dewasa. dalam mengukur tpj ada metode, yaitu dalam bilangan angka yang biasa disebut dengan indeks koefisien dan prosentase. untuk memudahkan dalam mengukur tpj lihat ilustrasi bawah ini dengan dasar tpj hari, untuk mempersatukan persepsi kita pakai kata indeks atau persen dalam mengukur tpj: hari indeks persen senin jumat sabtu dan minggu tabel atas merupakan contoh dalam mengukur tpj, sedang nilai indeks dan prosentase hanyalah sebuah contoh tanpa didasari pendalaman lebih lanjut. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god paling tidak contoh diatas sudah dapat menggambarkan bagaimana cara mengukur tpj, bahwa tpj ada nilainya. pembahasan dan analisis terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi permasalahan yang muncul dalam penjelasan adalah sebagai berikut: pada dasarnya hakekadapat dipaksakan hanya kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan saja. sehingga jelas sini harus ada hubungan timbal balik dan keterkaitan yang jelas antara besarnya pembayaran retribusi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. misalnya, retribusi sampah, maka pihak pembayar retribusi sampah akan mendapatkan pelayanan berupa pengambilan sampah. tentunya besarnya tarif retribusi sampah akan terkait langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan pengambilan sampah.,oleh karena itu ketentuan tersebut memiliki makna bahwa ditetapkannya menara telekomunikasi sebagai obj sehingga diperlukan pelayanan pemerintah yang bersifat pengawasan (monitoring), pengendalian dari pemerintah daerah agar sesuai dengan kepentingan umum.merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id.fitas pengendalian atas layanan retribusi.seharusnya didasarkan pada biaya jasa pengawasan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoi1 dan nomorwalaupun demikian tidak semua organisasi dapatataupun yurisprudensi, yaitu: berbentuk badan hukum dalam ad art secara tegas menyebutkan tujuan didirikan organisasi tersebut bahwa dalam hal ini pemohon adalah badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang mana maksud dan tujuan didirikannya bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi dan informasi sebagaimana tercermin dalam akta nomor tanggal agustus merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.: oleh karena itu penjelasan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam dan seharusnya besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi tetap berdasarkan pada biaya atas jasa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan seharusnya dapat dihitung berdasarkan pada rumus dan kriteria tertentu. (misalnya, menghitung besarnya retribusi pada imb walaupun agak sulit tetapi dapat dilakukan, tetapi mengapa untuk retribusi pengendalian menara tidak dilakukan). disamping itu, penjelasan tersebut atas bertentangan dengan syarat dan prinsip retribusi yakni bersifat bukan pajak. karena dengan menggunakan formula dari nop tersebut menyebabkan retribusi pengendalian menara bersifat seperti pajak, berapapun biaya pelayanan yang diberikan tetap harus membayar dari nop (artinya besarnya retribusi tidak terkait dengan pelayanan yang diberikan). oleh karena itu seharusnya ketentuan yang ada dalam penjelasan tersebut menjelaskan tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi sehingga dapat taksi besarnya biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godpokok permohonan bahwa pemohon adalah penyedia jasa bidang telekomunikasi yang menganggap. bahwa menurut pemohon,dijamin dalambarat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua gop fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.,, bahwa terhadap keberatan pemohon atas penerapan tarif retribusi menara telekomunikasi yang menurut pemohon secara serta merta ditetapkan oleh beberapa peraturan daerah sebesar (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan norma ini sama sekali tidak bertentangan dengan dan uud yang digunakan sebagai batu uji constitutional review saat inprd. selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godalil dalil kerugian yang disampaikan pemohon lebih bersifat spekulatif, prematur,materi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam dprd, sebagai berikut:merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.iddiantaranya adalah pajak dan retribusi. penerapan kebijakan otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bertujuan untuk mendukung pembiayaan berbagai urusan dan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah, antaranya berkaitan dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. sebagaimana diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah pad). sebagai sumber utama pad, pemerintah dalam mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan penyempurnaan peraturan perundang undangan bidang pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perkembangan keadaan. untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan membangun hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang lebih ideal, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah diarahkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penguatan local taking power, peningkatan efektifitas pengawasan, dan perbaikan pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. sebagai salah satu bagian dari upaya perbaikan terus menerus, dprd paling tidak memperbaiki (tiga) hal pokok, yaitu penyempurnaan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godretribusi daerah, serta peningkatan efektivitas pengawasan. ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan pad dilakukan dengan konsisten terhadap prinsip prinsip perpajakan dan retribusi yang baik dan tepat. retribusi daerah merupakan salah satu jenis pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat samping pajak. retribusi bersama sama dengan pajakretribusi daerah dikelompokkan dalam (tiga) golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. penggolongan retribusi tersebut dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam pelaksana. objek retribusi jasa umum adalahah satu jenis retribusi jasa umum adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi. sehubungan dengan anggapan pemohon dalam permohonannya, pemerintah memberikan keterangannya sebagai berikut: terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa, pemerintah berpendapat: bahwa dalam hal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang termasuk dalam kelompok retribusi jasa umum, penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi harus sejalan dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang diatur dalam dprd,untuk mencapai sasaran dimaksud, penerapan tarif retribusi jasa merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id umum dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan. tarif retribusi juga ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. oleh karena itu, pemerintah daerah diberi diskresi penetapan tarif yang dituangkan dalam peraturan daerah mengenai pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, namun harus tetap sesuai dengan tata cara penghitungan retribusi yang diatur dalam ketentuan dprd. dengan demikian apabila penjelasan dprd diubah sebagaimana petit permohonan pemohon, dikhawatirkan pemerintah dianggap telah memberi ruang yang berlebih bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif retribusi, sehingga pemerintah memandang perlu mengatur batas maksimum tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditetapkan pemerintah daerah dalam peraturan daerah. selanjutnya terhadap dalil pemohon, yang menganggap, pemerintah berpendapat: dalam rangka untuk melindungi masyarakat dari beban yang berlebihan perlu diatur batasan maksimum tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi. apabila batasan maksimum (dua persen) yang diatur dalam penjelasan dprd dihapus sebagaimana permohonan pemohon, maka tidak akan ada lagi batasan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif. hal tersebut dapat berdampak munculnya kesewenang wenangan pemerintah daerah dalam menentukan tarif yang justru dapat merugikan masyarakat. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pada prinsipnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian. namun pada praktiknya, penghitungan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dimaksud sulit ditentukan. untuk itu, demi kepastian hukum dan guna mempermudah penghitungan, dprd mengatur bahwa besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dapat ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah paling tinggi (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi. dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa permasalahan penetapan tarif paling tinggi (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi bukan terletak pada penjelasan dprd, namun terkait dengan implementasi norma oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah masing masing. oleh karena itu, terhadap anggapantersebut.. terhadap dalil pemohon yangmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god langsung telah merugikan hak hak rakyat atas komunikasi sebagaimana dijamin dalam dan uud pemerintah berpendapat:, serta hak perlakuan yang sama hadapan hukum. pemerintah berpendapat, bahwa dengan adanya penjelasan dprd mengenai retribusi pengendalian menara telekomunikasi justru memberikan kejelasan tentang adanya kepastian hukum terhadap seluruh rakyat indonesia, karena dengan penetapan tarif maksimum (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi mempermudah penghitungan bagi masyarakat dan memberikan batasan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif dalam batas maksimum. pemerintah juga berpendapat bahwa penjelasan dprd tidak bertentangan dengan uud karena pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dengan penerapan penjelasan dprd tersebut hak konstitusional pemohon dan masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi telah dirugikan. justru dengan penerapan tarif maksimum (dua persen) dari nop pbb menara telekomunikasi tersebut, hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak dirugikan. berdasarkan hal hal tersebut atas, pemerintah menyimpulkan bahwa pemohon telah keliru dalam memahami penjelasan dprd. sejalan dengan hal tersebut, maka petit permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum, karena penjelasan dprd justru memperjelas tentang adanya kepastian hukum. oleh karena itu, pemerintah menyatakan tidak ada alasan untuk meragukan konstitusionalitas dari penjelasan dprd, karena terbukti tidak bertentangan dengan dan uud merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa keberadaan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerahsebagaimana diatur dalam ditujukan kepada penyedia menara telekomunikasi. tentang retribusi pengendalian menara memiliki ketidakpastian hukum sehingga retribusi menarai. pokok permohonan(taking power) dan kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity) untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. oleh karenabahwa uudoleh karena itu sesuai amanat konstitusi penarikan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh daerah harus diatur dan ditetapkan dengan undang undang. pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut kemudian diatur dan ditetapkan dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang disahkan pada tanggal september tahun yang dalam implementasinya ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan peraturan daerah.penjelass. budi sitepu m.a., yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah pada tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prinsip umum retribusi daerah pengertian pengertian mengenai retribusi daerah diatur dalam angka nomor tahun yang berbunyi sebagai berikut:rdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipahami dalam suatu retribusi daerah, yaitu: retribusi daerah dipungut berdasarkan undang undang (sesuai merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god uud yang pelaksanaannya daerah diatur dengan peraturan daerah. pembayar retribusi daerah mendapat imbalan langsung berupa pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan. penerimaan retribusi daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. prinsip dan kriteria retribusi daerah suatu retribusi daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum seperti keadilan (equity), kepastian (certainty), kemudahan (convenience), dan efisiensi (efficiency). penetapan suatu jenis retribusi daerah (yang masuk dalam kelompok retribusi jasa umum) perlu memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: bersifat bukan pajak. jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. jasa memberi manfaat khusus bagi pembayar retribusi daerah, samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. jasa hanya diberikan kepada pembayar retribusi. tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satutarif retribusi daerah retribusi daerah dibagi dalam (tiga) kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. prinsip dan sasaran penetapan tarif untuk masing masing kelompok retribusi tersebut berbeda satu dengan lainnya, yaitupabila suatu daerah memiliki kemampuan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id fiskal yang memadai, penyediaan jasa untuk jenis layanan tertentu dapat tidak dikenakan retribusidalam hal ini, jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pada dasarnya dapat juga disediakan oleh pihak swasta, sehingga penetapan tarif jasa yang disediakan pemerintah daerah akan bersaing dengan harga jasa yang sama yang disediakan oleh pihak swastauntuk jenis layanan ini, penetapan tarif ditujukan untuk menutup biaya biaya yang dikeluarkan dalam penyediaan jasa yang bersangkutan (cost recovery) termasuk biaya pengawasannya. penetapan besarnya tarif untuk masing masing jenis retribusi daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintahan daerah dengan mengacu pada prinsip dan sasaran penetapan tarif atas dan diatur dalam peraturan daerah. dalam hal ini, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tarif retribusi daerah sesuai kebijakan daerah, seperti untuk menutup sebagian atau seluruhdapat berbeda menurut jenis pelayanan jasa yang bersangkutan dan golongan pengguna jasa. retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan penetapan tarifnya pendahuluan gagasan penetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi muncul ketika berbagai pihak menyampaikan pandangan dan usulannya kepada dpr terkait dengan pembahasan rancangan undang undang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pengganti dari nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah. merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dinamika yang berkembang saat pembahasan ruu tersebut dpr adalah adanya keluhan dari industri telekomunikasi atas terjadinya berbagai pungutan daerah terhadap keberadaan menara telekomunikasiyang dipandang tidak memiliki dasar hukum jelas. berdasarkan nomor tahun sejumlah perda bermasalah masih ditemui daerah karena prinsip yang dianut dalam undang undang tersebut bersifat open list', artinya daerah dapat menetapkan perda tentang retribusi daerah tanpa menunggu persetujuan dari pemerintah. dalam rangka menertibkan berbagai pungutan daerah, pemerintah dan dpr sepakat untuk mengubah prinsip pemungutan retribusi daerah dari yang bersifat 'open list' menjadi 'closed list. dengan prinsip 'closed list', daerah hanya boleh memungut retribusi daerah sesuai jenis retribusi yang tercantum dalam undang undang. langkah ini dipandang dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai pungutan daerah yang menjadi kewajibannya. kondisi yang dihadapipesat guna mendukung kelancaran komunikasi. pendirian menara telekomunikasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh daerah karena kewenangan perijinan serta pemungutan pajak dan bukan pajak dilakukan oleh pusat. dari segi estetika, tumbuhnya menara telekomunikasi yang tidak sesuai ketentuan tata ruang telah menimbulkan kerusakan lingkungan daerah mana menara tersebut didirikan. berbagai pendapatan dan reaksi muncul atas kondisi tersebut, antara lain: sebagian masyarakat daerah memandang bahwa keberadaan menara telekomunikasi hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak memberikan manfaat, sehingga acapkali terjadi gangguan keamanan terhadap keberadaan menara. sebagian pemerintah daerah juga memandang bahwa tumbuhnya industri telekomunikasi tidak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. keberadaan menara justru dianggap merusak lingkungan, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sementara daerah tidak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan telekomunikasi (yang acapkali dipublikasikan mendapatkan keuntungan cukup besar). hampir semua pungutan yang terkait dengan operasi telekomunikasi dilakukan oleh pusat, baik dalam bentuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, maupun penerimaan negara bukan pajak. pemerintah daerah menuntut agar sebagian dari pungutan tersebut diberikan kepada daerah, baik dalam bentuk bagi hasil ataupun dengan menambah jenis pungutan daerah yang baru. pelaku bisnis telekomunikasi memandang bahwa mereka telah memenuhi semua kewajiban finansial atas operasional telekomunikasi kepada pemerintah. pelaku bisnis menuntut agar pemerintah turut serta dalam mengamankan aset aset yang mereka gunakan daerah dalam operasional telekomunikasi (seperti menara telekomunikasi) agar mereka tidak mengalami kerugian, yang pada akhinya akan mengurangi pembayaran pajak dan bukan pajak. mereka juga memandang bahwa keberadaan menara telekomunikasi turut memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah karena komunikasi antar masyarakat daerah dan antar daerah menjadi lebih lancar. para akademisi melihat bahwa pertumbuhan industri telekomunikasi memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. namun, kepada daerah perlu dialokasikan sejumlah dana yang diperoleh dari industri telekomunikasi untuk digunakan membiayai pelayanan terhadap keberadaan menara telekomunikasi daerah seperti: pengaturan ruang untuk pendirian menara telekomunikasi, pengendalian dan pengamanan menara telekomunikasi dari potensi gangguan kamtibmas, serta menata pembangunan menara telekomunikasi yang sesuai dengan kondisi daerah. para anggota dpr juga memandang bahwa keberadaan menara telekomunikasi perlu dikendalikan oleh pemerintah daerah agar keberadaannya tidak merusak lingkungan. guna menjamin kelancaran komunikasi, keberadaan menara telekomunikasi perlu diatur dan diamankan dari gangguan kamtibmas. berbagai opsi. dapat dipertimbangkan untuk membantu daerah membiayai fungsi pelayanan tersebut seperti bagi hasil pungutan pusat, menambah jenis pajak daerah merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god baru (pajak telepon), retribusi daerah baru, atau piggy bank dari jenis pajak pusat. pemerintah pada dasarnya sependapat dan mendukung upaya pengamanan menara telekomunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas komunikasi masyarakat, termasuk perlunya pengendalian pembangunan menara telekomunikasi untuk mencegah kerusakan lingkungan. oleh karena itu, berbagai opsi yang ada dikaji dengan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi (antara lain yang tergabung dalam tim asistensi menteri keuangan bidang desentralisasi fiskal tadi), asosiasi telekomunikasi seluruh indonesia aksi), pemerintah daerah, dan instansi pusat terkait. solusi yang diambil dari diskusi yang dilakukan atas kajian terhadap berbagai opsi yang ada, panitia kerja ruu dprd menyepakati hal hal sebagai berikut: kepada daerah perlu diberikan tambahan jenis pungutan daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. tambahan jenis retribusi daerah yang baru merupakan pilihan yang lebih baik dibanding dengan timbulnya kerawanan terhadap keberadaan menara telekomunikasi atau timbulnya berbagai jenis pungutan daerah yang tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan. pemungutan retribusi daerah harus disertai pelayanan kepada pembayar retribusi daerah, antara lain dengan mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi yang ada daerah. untuk kepastian hukum, perda pungutan daerah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang undang, baik menyangkut objek, subyek, maupun tarifnya. hal ini diselaraskan dengan karakteristik dprd yang sedang dirumuskan, yang bersifat closed list. perumusan retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan kesepakatan tersebut, dirumuskan suatu retribusi daerah tambahan dengan penjelasan sebagai berikut: jenis pungutan baru tersebut diberi nama retribusi pengendalian menara telekomunikasi" dan digolongkan kedalam kelompok "retribusi jasa umum" dan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god sebagaimana halnya dengan jenis retribusi daerah lainnya, penetapan tarif retribusi daerah diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan daerah yang diatur dalam perda. namun, untuk memberikan kepastian hukum serta untuk mencegah terjadinya pungutan retribusi yang berlebihan, maka dalam undang undang ditetapkan secara spesifik tarif maksimum retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang dapat dipungut oleh daerah, yaitu dari nop pbb p2 menara telekomunikasi penjelasan penetapan tarif maksimum ditujukan untuk menghindarkan pengenaan retribusi daerah yang memberatkan masyarakat, mengingat cara penghitungan biaya penyediaan jasa, pengendalian, dan pengawasan yang menjadi dasar penetapan tariff retribusi sulit diketahui kerajaannya. batas maksimum tarif retribusi sebesar dari nop didasarkan atas estimasi besaran pungutan yang selama ini dibayar oleh industri telekomunikasi kepada daerah (pungutan berdasarkan perda atau sumbangan pihak ketiga atau bentuk pungutan lainnya). nilai ini dengan mudah dapat diketahuimelalui data pungutan pbb p2 atas menara telekomunikasi yang dilakukan oleh daerah. hal ini dilakukan untuk memenuhi salah prinsip prinsip retribusi daerah, berupa kepastian, kemudahan, dan efisiensi. kesimpulan dan pendapat: berdasarkan prinsip prinsip retribusi daerah, mekanisme perumusan jenis dan tarif retribusi, serta keselarasan dengan karakteristik undang undang pajak daerah dan retribusi daerah, kami menyimpulkan bahwa pengaturan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasiyang ditetapkan dalam penjelasan nomor tahun tidak bertentangan dengan ketentuan umum bidang retribusi daerah. kami berpendapat bahwa rumusan yang terdapat dalam penjelasan tersebut sudah baik dan tidak perlu diubah. adapun pertimbangan atas pendapat ini adalah: sesuai dengan prinsip prinsip retribusi daerah. rumusan dalam penjelasan memberikan kepastian, kemudahan, dan efisiensi: merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god dengan adanya tarif maksimum, terdapat kepastian mengenai jumlah retribusi menara telekomunikasi yang harus dibayar oleh masyarakat. pemerintahan daerah tidak dapat dengan sewenang wenang menetapkan tarif retribusi dengan menggunakan formula yang sulit dimengerti oleh masyarakat. data mengenai nop mudah diperoleh, yakni menggunakan pembayaran pbb p2 menara telekomunikasi sebagai referensi. formula penghitungan tarif yang sederhana dari nop) akan meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. dalam hal ini, daerah dapat secara langsung menerapkan tarif maksimum dengan mencantumkannya dalam perda mengenai retribusi daerah. meningkatkan partisipasi masyarakat. dengan referensi yang mudah diperoleh dan cara penghitungan yang sederhana maka masyarakat dapat menghitung sendiri tarif retribusi yang harus dibayar. memberikan hak masyarakat. melalui kemudahan penghitungan, masyarakat memiliki peluang untuk mengajukan keberatan apabila retribusi yang dipungut melampaui tarif maksimum. nomor tahun memberikan kesempatan bagi wajib retribusi untuk mengajukan keberatan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu surat ketetapan retribusi daerah skr). menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat menyampaikan keterapajak daerah dan retribusi daerahemohon dalam permohonannya mengajukanmerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penjelasan secara keseluruhlegenda ian menara telekomunikasi tersebut" pemohon beranggapan ketentuan penjelasan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan junctoajak daerah dan retribusi daerahundang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pokoknya sebagai berikut:atas komunikasi sebagai hak dasar sebagaimana yang diatur uud nrinrimerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god berbunyi: mengingat tingkat penm? bahwa dengan diubahnya penjelasan dengan perubahan sebagaimana yang pemohon sampaikanri dan juga tidaknriel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalamhwa dalam nomor tahun retribusi dikategorikan dalam (tiga) golongan, yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai bagian dari retribusi jasa umum karena dinilai sebagai bagian dardietapan menara telekomunikasi sebagai objek retribusi kemudian ditetapkan huruf dan:bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud poin memiliki tafsir sebagai berikut: bahwa ditetapkannya menara telekomunikasi sebagai oby. untuk itu dibutuhkan suatu kerja bersifat pengawasan (monitoring) dari pemerintah daerah, bahwa kemudian.elvetanat@mahkamahkonsitua goterhadap permohonan pengujian undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa tujuan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah sebagaimana tergambar dalam konsiderans menimbang undang undang guomerdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godcloseundang undang guobahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu objek retribusi jasa umum. berdasarkan undang undang guo, objek retribusi jasa terbagi menjadi tiga bagian, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu. selanjutnya menurut undang undang guo, objek retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. meskipun demikian, undang undang guo membuka kemungkinan bahwa (empat belas) jenishwa menurut undang undang guohwa penjelasan undang undang guo yang selengkapnya, dimaksudkan guna menjelaskan bahwa pada kenyataannya terdapat kesulitan untuk menentukan tingkat penggunaan jasa yang bersifat pengawasan dan pengendalian sehingga untuk melindungi subjek dan atau wajib retribusi jasa umum dit takkan angka maksimal dalam pengenaan tarif retribusi, agar pihak pemerintah daerah sebagai penyedia layanan tidak semena mena menetapkan tarif retribusi jasa umum tersebut. bahwa berdasarkan penjelasan undang undang guo,pada dasarnya merupakan jalan keluar agar kesulitan sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diatasi. penetapan angka maksimaltap harus dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut, sehingga pemerintah daerah seharusnya tetap memperhatikan penghitungan riil biaya frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan tidak langsung mengenakan tarif maksimal atau (dua persen) tanpa dasar merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god penghitungan. berdasarkan hal hal tersebut, dpr berpendapat bahwa penjelasan dimas udaan guna, namun dalam penetapannya tidak boleh melebihi dari nilai jual objek pajak agar melindungi para subjek dan atau wajib retribusi dari pengenaan tarif yang semena menpenjelasan undang undang guo tidak bertentangan dengan uud nri tahun menyatakan penjelasan undang undang guo tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5jtanggal oktober dan presideterhadap danel berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan akta pendiriannya (vide bukti bergerak bidang telekomunikasi dan informasi. pemohon mendalilkan bahwa ketentuan penjelasan potensial akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon pada khususnya, dan rakyat indonesia pada umumnya, karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menghambat penyedia menara telekomunikasi,ketidakpastian hukum dalam penentuan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang ditimbulkan oleh penjelasan menurut mahkamah, prima face pemohon mempunyai hak konstitusional karenayang selengkapnya menyatakan,yang menurut pemohon penjelasan tersebui3. menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon mengajukan seorang ahli, dr. moh. husain, s.e., m.si., m.a., yang didengarkan keterangannya persidangan mahkamah pada tanggal oktober merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua godpenjelasan memberikan kepastian hukum, karena dengan adanya penetapan tarif maksimum dari nop pbb justru memberikan kejelasan terhadap seluruh rakyat indonesia, sehingga memudahkan dalam penghitungan bagi masyarakat, dan memudahkan untuk menetapkan tarif dalam batasan maksimum bagi pemerintahan daerah. selain itu presiden juga mengajukan seorang ahli, drs. budi sitepu, m.a., yang didengarkan keterangannya pada persidangan mahkamah tanggal oktober i3 menimbang bahwa mahkamah telahnovember yang pada pokoknya menerangkan bahwa penjelasan dimaksudkan untuk: dan presiden, serta kesimpulan tertulis pemohon dan preside menimbang bahwa uud menentuguo mensyaratkan pengaturan mengenai pengenaan pajak haruslah berbentuk undang undang, yaitu jenishingga negara dalam mengenakan pungutan kepada rakyatnya tidak dapat sewenang wenang, namun harus melibatkan wakil rakyat. dengan demikian, undang undang perpajakan merupakan kesepakatan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god,vitas pengendalian atas layanan retribusi. dunantinya harus murni didasarkan pada biaya jasa merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid antara negara dan rakyat terkait dengan pengenaan pajak. selanjutnya uud juga mengakui adanya hak milik pribadi yang tidak boleh diambil dengan cara sewenang wenang oleh siapapun.agar tidak terjadi kesewenang wenangan, pemungutan pajak harus berdasarkan prinsip pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum (certainty), keadilan (equality), kemudahan (convenience), dan efisien (efficiency), i3. menimbang bahwa pajak dan pungutan lainnya adalah sumber penerimaan negara yang sangat besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan, serta mewujudkan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. untuk mencapai tujuan pajak yang lebih merata dan berkeadilan, maka semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan uud telah melimpahkan kewenangan memungut pajak kepada daerah. tujuannya agar masing masing daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya sesuai karakteristik setiap daerah. dalam hal hal tertentu, pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah sistem administrasi pemerintahan dan perpajakan yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. oleh karena itu, penerapan kebijakan otonomi daerah yang diiringi dengan kebijakan desentralisasi perpajakan diharapkan akan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah, salah satu kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi perpajakan antaranya berkaitan dengan kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan langkah strategis dalam upaya memberikan kewenangan yang lebih luas dan bertanggung jawab kepada daerah bidang perpajakan daerah (local taking empowerment), tujuannya untuk mewujudkan kemandirian daerah segala segi kehidupan: salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah darimerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id badan (vide angka dengan ditetapkannya terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian daerah. perluasan objek retribusi daerah dilakukan dengan menambah jenis retribusi baru bagi kabupaten kota, salah satunya adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi, i3.18j) menimbang bahwa komunikasi adalah kebutuhan yang sangat penting bagi manusia sebagai bentuk interaksi terhadap sesama dalam menjalankan kehidupan. terhadap kebutuhan komunikasi ini, uud telahuntuk mencari, memperoleh, memildengan demikian, menurut mahkamah, hak untuk berkomunikasi adalah hak konstitusional yang dimiliki setiap orang. teknologi komunikasi yang berkembang saat ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk saling terhubung satu sama lain, dan saling berkomunikasi meskipun dari jarak yang berjauhan. telekomunikasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat, bahkan mempengaruhi segi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan juga hukum: menara telekomunikasi merupakan infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi, yang keberadaannya memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, dan ruang udara. menurut mahkamah, keberadaan menara telekomunikasi sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar menara telekomunikasi. dampak negatif yang potensial terjadi akibat tidak terkenalnya pembangunan menara telekomunikasi adalah menara telekomunikasi secara signifikan dapat menimbulkan gangguan keamanan lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat akibat paparan radiasi gelombang, dan merusak estetika lingkungan sekitar menara. mahkamah berpendapat bahwa untuk meminimalisasi dampak negatif dari tidak terkenalnya pembangunan menara telekomunikasi, langkah pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengendalian menara telekomunikasi adalah tepat. salah satu caranya adalah dengan memperluas objek retribusi daerah hingga mencakup pengawasan dan pengendaliannya, merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god retribusi sebagaimana juga pajak dan pungutan lainnya dapat memiliki fungsi budget dan fungsi reguler. retribusi berfungsi budget akan memberikan pemasukan bagi kas daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah. sisi lain, retribusi berfungsi reguler dapat menjadi alat pengatur masyarakat, salah satunya untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul, yang dalam skala lebih luas dapat menimbulkan eksternalitas negatif bagi sekitarnya, dalam hal ini retribusi sebagaimana pajak dan pungutan lainnya dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi dampak buruk dari rokok dengan meningkatkan cukai rokok, mengurangi tingkat polusi kendaraan dengan pajak kendaraan bermotor, melindungi petani dalam negeri dengan pajak impor atau bea masuk. retribusi pengendalian menara telekomunikasi memiliki fungsi reguler untuk mengendalikan jumlah menara telekomunikasi yang semakin banyak, dan meminimalisasi dampak negatif baik bagi kesehatan masyarakat sekitar, keamanan lingkungan, dan tata ruang perkotaan, i3dalam hal retribusi pengendalian menara telekomunikasi, objek retribusiny(vide sehingga wajib retribusi yang membayar retribusi akan mendapatkan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. untuk itu, dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tetap sesuai dengan tata ruang, tidak mengganggu keamanan lingkungan, dan tidak memberikan dampak buruk bagi kepentingan umum yang lebih luas. dengan kalimat lain, ada layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh wajib retribusi: menurut mahkamah, sebagaimana hakikat retribusi, maka retribusi haruslah dapat diperhitungkan, memiliki ukuran yang jelas atas tarif yang akan dikenakan. jika perhitungan retribusi tidak jelas maka beban retribusi bisa jadi akan dialihkan kepada konsumen. hal demikian menurut mahkamah akan menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan retribusi untuk mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi. dengan pengalihan merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god beban retribusi maka pengenaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak akan membuat pembangunan menara telekomunikasi terkendali, terhadap keberatan pemohon atas penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi maksimal dari nop, mahkamah memahami bahwa satu sisi penetapan tarif maksimal bertujuan agar tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak berlebihan dan memberatkan penyedia menara dan penyelenggara telekomunikasi, namun sisi lain, jika penerapannya setiap daerah adalah sama, tanpa memperhatikan frekuensi pengawasan dan pengendalian, maka akan menimbulkan ketidakadilan. ketentuan batas maksimal dari nop yang menyebabkan pemerintah daerah mematok harga tertinggi yaitu dari nop tanpa perhitungan yang jelas merupakan ketentuan yang tidak memenuhi rasa keadilan. karena akibat patokan harga maksimal yang menyebabkan hampir setiap daerah menggunakan batas maksimal untuk memberlakukan pengenaan tarif yaitu bagi setiap daerah dengan karakteristik yang sesungguhnya berbeda adalah hal yang tidak adil. karena memperlakukan dengan sama terhadap hal yang berbeda adalah diskriminatif, sebagaimana juga memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, batas maksimal bukan hanya ditujukan agar besaran retribusi tidak terlalu tinggi, namun memang diakui karena adanya kesulitan penghitungan. dalam pengenaan pajak, hal yang tidak bisa dihitung, dan penerapannya akan sulit seharusnya tidak menjadi sebuah objek pungutan, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. sebagai konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, pemerintah seharusnya dapat menemukan formula yang tepat untuk menetapkan tarif retribusi. formula demikian dapat diatur dalam peraturan yang lebih teknis. adanya kesulitan dalam menghitung besaran retribusi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penentuan tarif menjadikan penetapan tarif maksimal hanya bertujuan untuk mengambil jalan pintas, menurut mahkamah adalah tindakan yang tidak adil, meskipun menurut mahkamah penetapan besaran tarif retribusi baik dalam bentuk presentase ataupun jumlah rupiah merupakan kebijakan yang terbuka bagi pemerintah untuk menentukannya (open public policy), namun kepastian hukum yang adil tetap harus diperhatikan. karena pengenaan pungutan baik retribusi, pajak atau pungutan lainnya harus memperhatikan prinsip merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god pemungutan pajak (fiscal justice) yang meliputi kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi. pengenaan tarif retribusi yang memberikan batas maksimal dari nop tanpa disertai dengan sistem penghitungan yang jelas justru tidak memberikan kepastian hukum yang akan menyebabkan ketidakadilan dalam penerapannya. kepastian hukum dalam mengenakan pungutan yang bersifat memaksa seharusnya meliputi kepastian subjek, objek, besarnya tarif, dan waktu pembayarannya. penjelasan menegaskan bahwa tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan perhitungannya, karena itulah ditentukan presentase sebagai batas maksimal penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi. menurut mahkamah, penjelasan demikian menggambarkan tidak terpenuhinya prinsip pemungutan pajak baik prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan, dan efisiensi, padahal pemerintah dalam memperluas objek baik pajak maupun retribusi seharusnya mempertimbangkan prinsip prinsip pemungutan pajak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam penghitungan dan kesulitan penentuan tarif. dengan demikian menurut mahkamah penjelasan telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwajustru mengatur norma yang menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yaitu paling tinggi dari nop . selain itu, norma yang terkandung dalam penjelasan justru membuat ketidakjelasan norma yang terkandung dalam sebagian besar pemerintah daerah justru mematok tarif dari nop, tanpa menghitung dengan jelas berapa sesungguhnya tarif retribusi yang layak dikenakan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.id masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut divide dengan demikian menurut mahkamah penjelasan tidak bersesuaian dengan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. i3. menimbang bahwa oleh karensesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima olehsehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai. sebagaimana telah diatur dalam dandan rumusi3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah penjelasan telah bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, serta menimbulmerdeka barat jakarta tel fax email , pada hari senin, tanggal tujuhmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonstitugo.idsantongawasan dalam rangka pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan untuk mendanai kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bahwa dalam penentuan jenis dan tarif retribusi daerah secara teoritis harus mempertimbangkan kriteria kriteria retribusi daerah yang baik yang berlaku secara umum. retribusi daerah yang baik sebagaimana dikemukakan oleh richard bird richard bird, subnasional revenues: realities and prospect", paper yang disampaikan pada intergovernmental fiscal relations and local financial management: world bank, memiliki kriteria, yaitu: mudah dikelola secara administrasi oleh pemerintah daerah (easy minister locally), dipungut utamanya dari penduduk lokal (imposed mainly local merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god resident), tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economics): tidak menimbulkan masalah harmonisasi atau kompetisi antar pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bahwa dampak dari penjelasan tersebut akhinya. dalam praktiknya, pemerintah daerah langsung menetapkan tarif sebesar dari nop. hal ini tentu bertentangan dengan hakekat dari retribusi jasa umum itu sendiri. akibatnya ketentuan penetapan tarif yang diatur dan tidak digunakan, bahkan diabaikan oleh pemerintah daerah. seharusnya,ampai saat ini, setidaknya sudah terdapat (seratus limapuluh delapan) pemerintah kabupaten kota yang perda tentang penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi nya langsung mematok tarif (dua) persen dari nop (vide bukti bahwa penjelasan pada dasarnya telah benar sepanjang frase kalimat ".namun pemerintah daerah tidak mengaitkannya dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian, melainkan langsung mematok tarif dari nop karena terdapat frase kalimat.". dengan alasan sulit dan untuk memudahkan penghitungan itulah kemudian pemerintah daerah menafsirkannya seolah olah memang tidak mungkin menggunakan pendekatan frekuensi pengawasan dan pengendalian, jadi langsung saja dipatok dari nop. bahwa penetapan tarif menara telekomunikasi yang didasarkan pada dari nop berakibat beban ekonomi tinggi (high cost economics) yang akan berdampak negatif bagi investasi daerah. sebab dengan menggunakan ketentuan dari nop biaya yang harus dikeluarkan untuk (satu) menara telekomunikasi mencapai atas angka merdeka barat jakarta tel fax email elvetanat@mahkamahkonsitua god , , (sepuluh juta rupiah) antaranya ciamis, bangli, dairi surabaya, bantul dan karangasem (vide bukti bahkan terdapat beberapa daerah yang tarifnya atas (dua puluh juta rupiah) diantaranya demak, makassar, dki jakarta dan batam (vide bukti padahal jika menggunakan ketentuan dan yang didasarkan pada biaya pengawasan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi untuk (satu) menara tidak lebih dari (dua juta rupiah) saja. perhitungan penetapan tarif dimaksud dapat pemohon disimulasikan sebagai ilustrasi sebagai berikut: perhitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi berbasis biaya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah jumlah deskripsi satuan banyak bulan keterangan rp) rp) bulan hongrasylng bulanan hari kerja petugas orang orang tim terdiri pengawas dari orang alat tulissahara menata sep ams menara bulan pengendalian rp. menara tahun menara dari ilustrasi tersebut dapat diketahui bahwasanya biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, item atau komponennya tetap dapat diperhitungkan, item tersebut yaitu biaya honorarium petugas pengawas (bisa didasarkan pada upah minimum regional), transportasi dan uang makan (didasarkan pada angka kewajaran! serta alat tulis kantor (juga didasarkan pada kebutuhan yang wajarprof. dr. yusril iha mahendra, usia tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal jalan karang asem utara nomor kuningan, jakarta selatan: selanjutnya disebut sebagai . ii. pemohon:baca keterangan tertulis saksi dari pemohon, membaca kesimpulhuruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia tahunan bisa dari luar institusi kejaksaan: tetapi yang jelas itu adalah jabatan politik. itulah posisi jaksa agung dalam paradigma demokrasi dan sistem presidensial bukan paradigma birokrasi. karena yang bersangkutan adalah political appointed', maka jaksa agung dapat diberhentikan oleh presiden kapan saja, kalau dianggap tidak mampu menjalankan tugas. oleh karena itu apa yang disebutkan dalam huruf) tentang pemberhentian jaksa agung tidaklah tepat, karena dapat diartikan bahwa jaksa agung tidak dapat diberhentikan sewaktu waktu. huruf tidaklah sesuai dengan pemahaman system building khususnya tentang political appointed. kalau para menteri dapat diberhentikan sewaktu waktu bila dianggap tidak mampu atau melakukan penyimpangan maka hal yang sama juga harus berlaku bagi jaksa agung . proses pembahasan rancangan tentang kejaksaan ri, sekretariat jenderal dpr ri, tanpa tahun, halaman bukti bahwa dalam sejarah pembentukan nomor tahun tentang kejaksaan, pembahasan masa jabatan jaksa agung memang terkait dengan kedudukan jaksa agung, yang dalam ruu inisiatif dpr atas usul badan legislasi semula berjudul ruu tentang perubahan atas nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia dikelompokkan dalam ranah "kekuasaan kehakiman , yakni sebagai "salah satu lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan dan "melaksanakan fungsinya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan . dengan demikian, kedudukan kejaksaan bukan lagi dalam ranah "kekuasaan pemerintahan , seperti dianut oleh nomor tahun tentang kejaksaan ri. presiden, ketika itu juga mengajukan ruu yang sama kepada dpr. namun karena ruu dpr datang lebih dahulu, maka menurut peraturan tata tertib dpr, ruu yang datang lebih dahulu harus dijadikan sebagai pokok bahasan, sementara ruu yang datang kemudian dijadikan sebagai pertandingan. dalam ruu yang diajukan presiden, kedudukan jaksa agung tetap sama dengan kejaksaan nomor tahun yakni kejaksaan ditempatkan dalam ranah "kekuasaan pemerintahan . karena, dalam ruu inisiatif dpr kedudukan kejaksaan bukan lagi berada dalam ranah pemerintahan, maka membawa konsekuensi(lima) orang ahli yang telah didengarkan,,:efprof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. jaksa agung adalah jabatan publik bawah presiden ri. jabatan jaksa agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara, bawah presiden rimenetapkan, republik indonesiamenyatakan, 'yang dimaksud "secara merdeka" dalam ketentuan ini adalah melaksanakan fungsi, tugas,(tsdrager(bersatu, sesuai masa jabatan presiden adalah (lima) tahun,utusan presiden,,,ttktsstaat) sebagaimana dimuat dalam uud bahwa negara indonesia adalah negara hukum"iusilo bambang yudhoyonok,:kendara jaksa agung" dan maupun sebagai pemimpin tertinggi lembaga kejaksaan.::pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: saksi adalah wakil sekretaris kabinet sejak desember sampai dengan februari ketika struktur sekretaris negara dan sekertaris pada proses pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung. ruu inisiatif dpr mengatakan pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung diresmikan oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat . sementara calon jaksa agung diajukan oleh presiden dengan persetujuan dpr dalam konteks seperti ini, maka inisiatif dpr kemudian membatasi masa jabatan jaksa agung selama (ima) tahun namun dalam perkembangan pembahasan atas ruu ini, ternyata fraksi fraksi dpr berbeda pendapat dengan ruu inisiatif mereka sendiri dalam hal apakah kejaksaan berada dalam ranah "kekuasaan kehakiman ataukah ranah "kekuasaan pemerintahan . anggota fraksi partai golkar andi matamata, akil mochtar dan agung ginanjar) dan fraksi persatuan daulat ummah sayur rahawarinh cenderung mempertahankannya dalam ranah "kekuasaan kehakiman , sehingga mereka menginginkan pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung memerlukan persetujuan dpr. namun mayoritas fraksi fraksi berpendapat lain. v.b costa dari pdi mengatakan bahwa pengangkatan jaksa agung tidak perlu persetujuan dpr cukup presiden saja (hal. h.m. tahir siima dari fpp mengatakan jaksa agung itu adalah jabatan setingkat menteri yang merupakan pembantu daripada presiden. karena itu menurut hemat kami adalah jelas dan rasional kepada presiden untuk untuk menentukan (hal. setelah semua fraksi mengemukakan pendapatnya, ketua rapat menyimpulkan jadi bapak ibu, saya kira kita sudah bisa ketik palu kalau rujukannya seperti ini (pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung| tanpa dpr lagi. jadi tidak bicara karier dan non karier, diserahkan kepada presiden dan tidak melalui dpr . setelah itu, dirjen peraturan perundang undangan, prof. dr. gani abdullah membacakan rumusan yang disepakati pemerintah dan dpr rujukannya: jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden . selesai itu oleh karena jaksa agung disepakati dpr dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden, maka usul dpr agar masa jabatan jaksa agung dibatasi (lima tahun), diusulkan pemerintah untuk dihapus dan hal ini sebelumnya telah dikemukakan dalam daftar inventarisasi masalah dim) usulan pemerintah. meskipun telah disetujui rapat, namun wakil pemerintah meminta waktu untuk menyampaikan ihwal kedudukan jaksa agung, termasuk masa jabatannya, kepada jaksa kabinet diperbaharui dan pada saat jabatan wakil sekretaris kabinet ditiadakan: bahwa tugas tugas wakil sekretaris kabinet masa itu, antara lain,nretaris kabinet, saksi u:saksi: menimbang bahwa dalam persidangan tanggal agustus telah dengar keterangan lisan pemerintah danselengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:: karena undang undang guo mengatur hal hal tersebutud:, selain itu,bahwabahwa, bahwa bila permohonan dikabulkan maka:pouud bahwa tindakan hukum pro justicia penyidik kejaksaan agungud,,agung dan menteri kehakiman dan ham untuk mengkonsultasikannya dengan presiden (hal. menteri kehakiman dan jaksa agung melaporkan dan mendiskusikan hal ini dengan presiden megawati dengan menjelaskan posisi jaksa agung dalam sejarah ketatanegaraan ri. presiden memberi arahan untuk menyetujui bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan . jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden sebagai pejabat negara, bisa berasal dari karier dan bisa juga non karier, terserah presiden. presiden juga menegaskan bahwa posisi jaksa agung yang seharusnya dimuat dalam ruu yang sedang dibahas adalah sama seperti posisi m.a rachman ketika itu, yakni menjadi anggota kabinet, dengan kedudukan setingkat menteri negara. masa jabatan jaksa agung tidak perlu diatur dalam uu, karena kalau diangkat dan diberhentikan oleh presiden, maka posisinya sama seperti halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri. hasil konsultasi ini, kemudian disampaikan kepada dirjen peraturan perundang undangan dan pejabat eselon kejaksaan agung, yang mewakili pemerintah dalam rapat hanja ruu kejaksaan, untuk dikemukakan baik dalam rapat hanja maupun dalam forum lobby, ketika membahas beberapa masalah yang depending, termasuk masa jabatan jaksa agung. setelah konsultasi dengan presiden ini, dirjen peraturan perundang undangan menyampaikan dalam rapat panitia kerja hanja). sehubungan dengan masa jabatan jaksa agung ini, dirjen mengatakan kemudian halaman jaksa agung diangkat untuk masa jabatan lima tahun . ini belum sepakat, karena ada kaitannya dengan perlu tidaknya pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung| dengan persetujuan dpr maka tidak perlu masa jabatan. tapi kalau dengan persetujuan dpr perlu masa jabatan. itu bedanya situ. kalau pemerintah, konsisten dengan yang tadi, bahwa kalau tidak dengan persetujuan dpr maka yang mengatur masa jabatan jaksa agung| dihapus. ini belum disepakati. dan ini akan dibahas dalam tim perumus dan melaporkannya kepada hanja . hanja akhirnya menyepakati bahwa rumusan bahwa pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung sepenuhnya diserahkan kepada presiden. dengan demikian, masa jabatan jaksa agung lima tahun dihapuskan. wakil ketua badan legislasi dpr, azhar mukhlis, dalam laporannya rapat paripurna untuk pengesahan ruu ini mengatakan antara lain jaksa agung adalah pejabat negara yang3. menimbang bahwbahwa ketentuan hurufpresiden lah yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agung. dengan demikian, sepanjang presiden belum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan jaksa agung, maka menurut hukum masa jabatan jaksa agung belum berakhir,dengan demikian,::.h., c.n. menurut dpr,eselengkapnya termuat dalam duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, i3.1oleh sebab itu, mahkamah tidak mempertimbangkan kesimpulan tertulis dari pemerintah tersebutsaksi dan ahli dari pemohon, keterangan pemerintah dan dpr, keterangan ahli daridalam provisi: i3. menimbang bahwa dalam permohonan provinsinya tentang penafsiran oleh mahkamah atas huruf pemohon mendalilkan bahwa tindakan tindakan atau kebijakan jaksa agung kendaraan panji harus dinyatakan tidak sah atau ilegal karena jabatan yang disandangnya cacat hukum atau tidak sah (vide dalil pemohon bagian angka angka dan angka berdasarkan dalilnya tersebut pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada mahkamahpemohon juga memohon putusan provisi agar mahkamah memerintahkan kepada kejaksaan agung republik indonesia untuk mencabut atau sekurang kurangnya menundbertanggal juniakan menyatukannya dalam satu putusan dengan putusan tentang pokok perkaratentang ketidakabsahan tindakan dan kebijakan jaksa agung kendaraan panji yang harus disertai dengan penghentian penyidikan dan pencegahan dalam tindak pidana terhadapntang'fungsi kejaksaan sebagai institusi tidak selalu bergantung pada fungsi jaksa agung sebagai pejabat, sehingga seumpama pun jabatan jaksa agung tidak sah, good non, maka tidak dengan sendirinya penyidikan dan pencegahan oleh institusi kejaksaan menjadi tidak sah sebab tugas penyidikan adalah tugas fungsional kejaksaan yang bersifat permanen (vide keterangan ahli prof. dr. (lur.) adnan buyung nasution, s.h.j. lebih dari itu, seumpama pun luar masalah keabsahan jabatan jaksa agung, dalam kasus kasus tertentu, ada indikasi ketidakabsahan atau legalitas dalam penyidikan maka forum hukumnya berada luar kompetensi mahkamah, keempatatau sedang, dalam pokok permohonan: i3. menimbang bahwa terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, yang pada dasarnya menguji konstitusionalitas, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: i3. menimbang bahwa mahkamah berpendapat, pemahaman yang berkaitan dengan makna frasa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan frasa berakhir masa jabatannya dalam hubungannya dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari suatu jabatan adalah sebagai berikut: frasa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat dimaknai dengan pemberhentian seorang pejabat dari segala fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan atau dibebankan kepadanya, karena dia telah melaksanakan fungsi dan wewenang tersebut, dan dianggap bahwa segala sesuatu yang diamanatkan telah dilaksanakan dengan baik dan paripurna. dalam hal ini fokusnya adalah pada jenis jabatan tersebut, yaitu pada fungsi dan wewenang yang diemban oleh pejabat yang bersangkutan, namun demikian jenis jabatan tersebut tetap ada dan perlu ditindaklanjuti, sehingga jenis jabatan tersebut harus dilanjutkan oleh seseorang yang akan dipilih atau diangkat untuk menggantikannya. frasa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dalam penerapannya dapat dilakukan kapan saja tergantung pada kapan fungsi dan wewenang tersebut selesai menurut seseorang yang berwenang mengangkat dan pemberhentiannya. dalam kaitannya dengan sifat wewenang pemerintahan terdapat tiga ciri, yaitu: selalu terikat pada suatu masa tertentu: selalu tunduk pada batas yang ditentukan: dan pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis: sifat wewenang pertama, yaitu, selalu terikat pada suatu masa tertentu mempunyai makna bahwa lamanya wewenang tersebut ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar pemberiannya, yang biasa disebut dengan lingkup waktu (tijdsgebied). sifat wewenang kedua yaitu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan yang berarti terdapat batas yang ditentukan, baik yang mencakup batas wilayah kewenangan (plaatsgebeid) maupun batas cakupan materi kewenangan (ruimtegebeid). sifat yang ketiga, yaitu, pelaksanaan wewenang terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berarti pelaksanaan wewenang tersebut terikat pada hukum tertulis (peraturan peraturan negara asas legalitas) maupun pada hukum tidak tertulis (asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik), frasa berakhir masa jabatannya selalu dikaitkan dengan saat atau waktu tertentu yang biasanya telah ditentukan sebelumnya dalam suatu peraturan yang dibentuk untuk pelaksanaan dari jabatan tersebut, sehingga masa jabatan dari pemegang jabatan seharusnya diatur secara tegas untuk menghindarkan adanya penampakan kewenangan: i3. menimbang bahwa terhadap substansi yang menyatakan jaksadapat dibedakan dalam dua kondisi syarat kapan pemberhentian dengan hormat jaksa agung dari jabatannya. pertama, adalah kondisi syarat yang tegas dan tidak menimbulkan tafsir yang berbeda, bahkan dapat dikatakan sebagai kondisi syarat yang konkret, yaitu: meninggal dunia, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus menerus, dan tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam terhadap keempat kondisi syarat dalam huruf huruf huruf dan huruf undang undang guo, pemberhentian dengan hormat jaksa agung dari jabatannya dapat dengan mudah dilaksanakan, namun demikian terhadap kondisi syarat d. berakhir masa jabatannya menimbulkan masalah dalam pemaknaan dan penerapannya. oleh karena itu, pelaksanaan dari hurufberdasarkan alasan tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan penafsiran terhadap ya, i3. menimbang bahwa dalam praktik ketatanegaraan yang berlangsung selama ini, penetapan masa jabatan secara tegas telah digunakan dalam beberapa jabatan publik, sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut: masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah sesuai uud masa jabatan anggota komisi yudisial didasarkan pada periode masa jabatan, yaitu selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial, masa jabatan hakim konstitusi yang ditentukan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan berikutnya atau masa jabatan tersebut berakhir pada saat memasuki usia pensiun, yaitu tahun, berdasarkan dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, masa jabatan hakim agung yang ditentukan sampai saat memasuki usia pensiun, yaitu tahuimbang bahwa keterangan denny indralaya, s.h., ll.m. ph. dan letjen purn.) achmad roestandi, s.h., ahli dari pemerintah, yang menyatakan jabatan jaksa agung dapat saja berlangsung seumur hidup, menurut mahkamah, pandangan tersebut tidak tepat,seperti jabatan jaksa agung, menimbang bahwa mahkamah sependapat dengan ahli dari pemohon, prof. dr. bagi manan, s.h., m.c.l. yang menyatakan, selain itu, ketentuan dalam tersebut tidak dapat dipisahkan dengan serta dan undang undang guo yang masing masing menyatakan sebagai berikutadapun dan menyatakan, jaksa agung adalah pejabat negara, dan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. berdasarkan ketiga tersebut maka seharusnya masa jabatan jaksa agung adalah sesuai dengan periode (masa jabatan) presiden terlepas diposisikan sebagai pejabat dalam kabinet atau luar kabinet, bahwa meskipun begitu, oleh karena undang undang tidak mengatur hal tersebut secara tegas, maka dalam praktik lapangan, implementasinya menimbulkan masalah konstitusionalitas yakni ketidakpastian hukum, menimbang bahwa sejalan dengan pendapat prof. dr. bagi manan, s.h., m.c.l., menurut ahli dari pemohon yang lain, yaitu, prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. juga menyatakan bahwa,jaksa agung adalah publiek amat atau jabatan publik. tiap jabatan (het amat) adalah wujud lingkungan kerja tetap yang diadakan dalam kaitan negara (kring van waste werkzaamheden het terbang van staat). negara adalah organisasi jabatan (de staat ambtenorganisatie), sedangkan jabatan (het amat) adalah pribadi hukum, badan hukum publik (het amat persoon, het amat als persoon) yangnamun demikian, karena jabatan (het amat) tidak dapat melaksanakan dirinya sendiri dan tidak dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya, maka jabatan harus diwakili oleh pemegang jabatan atau ambtsdrager (het amat wordt vertegenwoordigd door ambtsdrager), sehingga pemegang jabatanya yang bertindak atas nama jabatan. jabatan bersifat tetap atau langgeng (duurzaam) sedangkan pemegang jabatan datang dan pergi silih berganti. terhadap pendapat ahli tersebut, mahkamah berpendapat bahwa benar jaksa agung merupakan pemegang jabatan publik yang mempunyai batasan dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya atau dalam kaitan dengan permohonan ini dikatakan sebagai berakhirnya masa jabatan seperti tercantum dalam huruf maka hal tersebut tidaklah menyangkut masalah konstitusionalitas dari frasa tersebut. namun demikian, apabila huruf undang undang guo dikaitkan dengan guo yang menyatakan, pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan presiden , memang terdapat permasalahan konstitusionalitas dari frasa tersebut, oleh karena sampai saat ini keputusan presiden yang menyatakan pemberhentian jaksa agung kendaraan sugandi, s.h., c.n.) belum pernah ada. jika berakhirnya masa jabatan jaksa agung kendaraan sugandi, s.h., c.n. tersebut dikaitkan dengan keputusan presiden nomor tahun bertanggal oktober dan keputusan presiden nomor tahun bertanggal mei maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dijamin oleh dan uud menimbang bahwa ahli yang diajukan pemohon, prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m. dalam keterangannya, antara lain, menyatakan adanya ketentuan yang jelas dalam berbagai undang undang yang mengatur secara tegas bagaimana masa jabatan seorang pejabat berakhir, misalnya undang undang tentang komisi yudisial, undang undang tentang komisi pemberantasan korupsi, undang undang tentang mahkamah konstitusi, namun dalam tidak diatur dengan tegas kapan masa jabatan jaksa agung itu akan berakhir. menyatakan, jaksa agung adalah pejabat negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, sedangkan dalam undang undang guo menyatakan, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena, meninggal dunia: permintaan sendiri: sakit jasmani dan rohani terus menerus: berakhir masa jabatannya: dan tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam terhadap ketentuan dalam kedua tersebut, ahli menyatakan bahwa tidak memenuhi asas asas umum pembentukan perundang undangan yang baik (algemeen beginselen van behoorlijke regelgeving) yang sejalan dengan asas asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (algemeen beginselen van behoorlijke bestuur, the general principle good administration). dari kedua tersebut mahkamah berpendapat, jaksa agung sebagai pejabat negara seharusnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh presiden berdasarkan kondisi yang pasti, yaitu, jika meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau karena diangkat dan diberhentikan oleh presiden. ini tidak berubah dari ketentuan undang undang lama nomor tahun tentang kejaksaan rii, walau sebelumnya dpr mengusulkan agar pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung harus melalui persetujuan dpr, begitu pula pertanggungjawabannya . (hal. pemerintah, yang diwakili menteri kehakiman dan ham yusril iha mahendra dan jaksa agung m.a rachman yang juga mengajukan ruu tentang kejaksaan, memang sejak semula mempertahankan ketentuan ketentuan dalam nomor tahun khusus mengenai penempatan kejaksaan dalam ranah kekuasaan pemerintahan , dengan konsekuensi pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung sepenuhnya ada tangan presiden. sebagaimana halnya pengaturan dalam nomor tahun masa jabatan jaksa agung memang tidak diatur, berdasarkan anggapan, bahwa hal ini sudah diketahui dan telah berkembang dalam praktik ketatanegaraan sejak tahun pelaksanaan kongkritnya baru dimulai tahun dengan diangkatnya menteri jaksa agung oleh presiden sukar pada masa pemerintahan presiden suharto, presiden habibie, presiden abdurrahman wahid dan presiden megawati, jaksa agung selalu menjadi anggota kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara. masa jabatan jaksa agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan berakhirnya masa bakti kabinet yang dibentuknya. keadaan yang telah berlangsung terus menerus semenjak tahun hingga dibawanya ruu kejaksaan tahun telah dapat dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang dalam praktek diterima dan diakui: bahwa konvensi ketatanegaraan seperti atas secara konsisten juga diikuti oleh presiden susilo bambang yudhoyono ketika membentuk kabinet indonesia bersatu kib i), yang masa baktinya adalah terhitung tanggal oktober sampai oktober abdul rachman saleh diangkat menjadi jaksa agung dan menjadi anggota kabinet dengan "kedudukan setingkat menteri negara . baik keppres nomor tahun yang mengangkat abdul rachman saleh, maupun keppres nomor yang pemberhentiannya dengan hormat dan mengangkat kendaraan sugandi sebagai penggantinya, kedudukan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung adalah sama, yakni "setingkat menteri negara . baik keppres sakit jasmani dan rohani terus menerus, namun demikian tentang kapan berakhir masa jabatannya merupakan kondisi yang tidak menentu: menimbang bahwa terhadap pendapat tiga ahli yang diajukan oleh pemohon yakni prof. dr. bagi manan, s.h., mcl, prof. dr. lica marzuki, s.h., dan prof. h.a.s. jayabaya, s.h., ll.m., mahkamah sependapat untuk beberapa bagian yang substantif, tetapi tidak sependapat dalam hal implikasinya untuk saat ini karena ada keadaan atau persyaratan yang tidak dipenuhi dalam undang undang guo. mahkamah sependapat dengan para ahli tersebut, jika jaksa agung yang diangkat dalam jabatan politik setingkat menteri maka masa jabatannya harus sudah berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang mengangkatnya, sedangkan apabila jaksa agung diangkat berdasarkan karirnya sebagai jaksa maka masa tugasnya harus berakhir pada saat mencapai usia pensiun. secara substansi, mahkamah sependapat bahwa apabila tidak memenuhi ketentuan itu maka jabatan jaksa agung dapat dianggap illegal. dengan kata lain, mahkamah juga sependapat dengan ketiga ahli bahwa jabatan jaksa agung seharusnya dibatasi secara tegas, berdasar periodisasi kepemerintahan atau berdasar usia pensiun: menimbang bahwa meskipun mahkamah sependapat dengan ketiga ahli atas dalam hal substansi sebagai ius constituendum dan karena undang undang tentang batasan masa jabatan jaksa agung tersebut tidak atau belum mengatur hal yang demikian, maka pengangkatan dan masa jabatan jaksa agung untuk keadaan yang sekarang sedang berlangsung tidak dapat dikatakan illegal, misalnya dengan alasan, karena bertentangan dengan pandangan tersebut. alasannya, pada saat menetapkan jabatan jaksa agung yang sekarang memang tidak ada ketentuan dalam undang undang yang mengharuskan presiden memilih alternatif tersebut, sehingga tidak ada masalah keabsahan, baik konstitusionalitas maupun legalitas. dalam hal yang demikian maka mahkamah dapat menerima pandangan ahli dari pemerintah prof. dr. philips hadron tentang asas praesumptio istat causa bahwa selama belum ada keputusan presiden tentang pemberhentian maka jabatan jaksa agung tetap melekat kepada yang bersangkutan. pandangan mahkamah tentang ini didasarkan pada fakta hukum bahwa undang undang sendiri tidak mengaturnya secara tegas, tidak memberi kepastian hukum yang imperatif kepada presiden, sehingga pilihan kebijakan presiden tentang hal tersebut tidak dapat dinilai bertentangan dengan undang undang. dengan kata lain, karena isi undang undang itu sendiri bersifat terbuka dan tidak jelas, maka penerusan jabatan jaksa agung oleh presiden dalam perkara guo tidak dapat diartikan inkonstitusional dan jabatan jaksa agung sekarang tidak dapat dikatakan illegal (melainkan legal) karena tidak ada undang undang yang dilanggar. pandangan ketiga ahli yang diajukan oleh pemohon hanya dapat mengikat setelah pengucapan putusan mahkamah ini dan atau setelah ada undang undang baru yang mengaturnya secara lebih tegas tentang keharusan atau larangan yang seperti itu, menimbang bahwa oleh karena telah terjadi ketidakpastian hukum dari huruf maka sejak diucapkannya putusan ini mahkamah memberi tafsir yang pasti mengenai masa jabatan jaksa agung sampai dengan dilakukannya legislative review oleh pembentuk undang undang yang syarat syarat konstitusionalitasnya akan ditegaskan dalam amar putusan ini, menimbang pula bahwa oleh karena kepastian penafsiran ini baru diberikan pada saat diucapkannya putusan ini dan sesuai dengan ketentuan mk,ahwa putusan mahkamah berlaku depan (prospektif) sejak selesai diucapkan maka untuk masalah periode (awal dan berakhirnya) jabatan jaksa agung sebelum putusan ini diucapkan tidak terkait dengan konstitusionalitas atau legalitas: sebab jabatan jaksa agung sebelum diucapkannya putusan ini memang diambil dari salah satu kemungkinan yang dapat dipilih sebagai tafsir yang kemudian menjadi persoalan konstitusional dan dimintakan judicial review oleh pemohon sehingga memerlukan penafsiran dari mahkamah, menimbang. menurut mahkamah, sekurang kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya cast jaksa agung, yaitu, pertama, berdasar periodisasi kabinet dan atau periode masa jabatan presiden yang mengangkatnya, kedua, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang fixed tanpa dikaitkan dengan jabatan politik kabinet, ketiga, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan: keempat, berdasarkan diskresi presiden pejabat yang mengangkatnya. oleh karena ternyata tidak ada satu pun dari alternatif tersebut yang secara tegas dianut dalam undang undang guo, maka menurut mahkamah, ketentuan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam huruf itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum. mahkamah berpendapat pulanamun karena legislative review memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut mahkamah memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional (conditional constitutional) untuk berlakunya huruf tersebut yang dinyatakan berlaku prospektif sejak selesai diucapkannya putusan ini, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon sepanjang huruf agar dinyatakan conditional constitutional beralasan untuk dikabulkan. artinya, guo dinyatakan konstitusional dengan syarat diberi tafsir tertentu oleh mahkamah, yaitu masa jabatan jaksa agung berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang mengangkatnya atau diberhentikan oleh presiden dalam masa jabatannya dalam periode yang bersangkutan. hal ini sejalan dengan praktik ketatanegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh saksi prof. jerman rajagukguk, s.h., l.l.m., ph. dalam keterangan affidavitnyasebagian dalil permohonantepat menurut hukum: i4. dalil dalil permohonan pemohon sejauh menyangkut permohonan tentang konstitusional bersyarat (conditional constitutional) cukup beralasan dengan persyaratan yang ditentukan oleh mahkamah dan berlaku secara prospektif sejak diucapkannya putusan ini.merintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sebagaimana mestinyaseptember tahun dua ribu sepuluh oleh kamirsyad sanusmaria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. ttd. hamdan zelda akil mochtar ttd. ttd. arsyad sanusi muhammad alim pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan perkara ini terdapat (dua)hartono, sebagai berikut: i6. pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi achmad nowiki bahwa huruf berbunyi jaksa agung diberhentikan karena berakhir masa jabatannya , bahwa ketentuan demikikabinet, uud berbunyi, negara indonesia adalah negara hukum dohon tidak menguraikan lebih jauh alasannya mengapa bertentangan dengan uud tetapi lebih banyak menguraikan yang dimohonkan pengujian itu dengan uud oleh sebab itu pendapat ini akan menguraikan dari sisi alasan yang kedua tersebut. alasan pemohon (halaman guo menjadi inkonstitusional jika tidak memiliki penafsiran yang pasti. pemohon beranggapan bahwa tersebut tidak menjamin kepastian hukum sehingga secara faktual telah mengakibatkan pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya, karena jaksa agung kendaraan panji hs) merupakan jaksa agung yang tidak sah tetapi melakukan perbuatan dalam proses pidana terhadap pemohon: ketidak pastikan itu bermula dari bunyi guo yang tidak dapat dipastikan tentang lamanya masa jabatan jaksa agung, jaksa agung setelah habis masa bakti presiden susilo bambang yudhoyono pada kabinet indonesia bersatu tidak diangkat kembali menjadi jaksa agung pada periode kabinet indonesia bersatu ii: analisis: menyatakan, jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden . subjek kalimat ini adalah presiden sedangkan objeknya adalah jaksa agung. jarak antara diangkat dan diberhentikan itulah masa jabatan jaksa agung. karena pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung adalah hak prerogatif presiden, maka terdapat kemungkinan, seorang jaksa agung diangkat dan diberhentikan sesuai dengan masa jabatan presiden, atau kurang dari masa jabatan presiden: akan tetapi seorang jaksa agung, sekalipun juga pembantu presiden sebagaimana kedudukan menteri, tetapi jelas terdapat perbedaannya dengan seorang menteri. pertama, dari segi undang undang yang mengatur berbeda antara keduanya. kedua, menteri menteri terkena masa komisioner menjelang berakhirnya masa jabatan kabinet, sedangkan seorang jaksa agung tidak mengenal komisioner. tetap menjalankan jabatannya tidak kurang dan tidak lebih sewaktu para menteri didemisionerkan: yang menjadi masalah adalah apakah setelah masa jabatan presiden berakhir, juga berakhir jabatannya? jika tidak berakhir apakah menimbulkan ketidakpastian hukum? bahwa pengangkatan jaksa agung dilakukan dengan keputusan presiden, maka berhentinya jaksa agung juga dengan menerbitkan keputusan presiden. sepanjang belum ada keputusan presiden yang pemberhentiannya maka yang bersangkutan tetap sah sebagai jaksa agung. jaksa agung adalah suatu jabatan yang terus ada awet (duurzaam), orang yang menjabat jaksa agung boleh berganti ganti. timbulnya jabatan yang disandang oleh sesorang karena hukum, maka hilangnya jabatan yang disandang oleh seseorang juga karena hukum. apakah norma huruf yang berbunyi, "berakhir masa jabatannya , karena tidak diatur lebih lanjut oleh undang undang tersebut mengandung ketidakpastian hukum? berdasarkan karena presiden mengangkat dan memberhentikan jaksa agung, maka tidak bisa diartikan bahwa masa jabatan jaksa agung tidak tak terbatas, batasnya adalah diantara diangkat dan diberhentikan. masa jabatan itu tidak ditentukan berdasarkan ukuran tahun, bulan atau hari. ukuran masa jabatan itu ditentukan oleh presiden sepanjang presiden masih mempertahankan dan mempercayai yang bersangkutan sebagai jaksa jika menurut hukum tenggang waktu jabatan presiden habis, maka kewenangan untuk memberhentikan jaksa agung beralih kepada presiden yang baru. hal itu tidak otomatis mengakhiri keppres pengangkatan jaksa agung. jaksa agung tidak ikut komisioner (infected), diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan kekosongan. dari sudut pandangan working, merupakan principles yang merupakan standart not because will advance serve economic, political social situation deemed desirable, but because requirement justice fairness some other dimension reality, sedangkan keppres pengangkatan jaksa agung mengandung suatu policy sebagai sarana, antara lain, untuk mencapai tujuan politik. justru hal ini mencegah timbulnya ketidakpastian hukum. hal yang demikian memberikan ruang gerak yang fleksibel bagi presiden untuk penanganan masalah yang spesifik dalam wilayah wewenang jaksa agung. spesifikasi masalah tersebut juga ditemui pada wilayah wewenang kepolisian dan angkatan bersenjata, penggantian kepala kepolisian dan panglima tni juga mengikuti alur yang berbeda dengan penggantian menteri: berkenaan dengan kepastian hukum bahwa oleh karena keppres pengangkatan jaksa agung masih tetap berlaku sampai dengan terbitnya keppres baru tentang pemberhentiannya nanti, maka tidak ada persoalan kepastian hukum. kepastian hukum dari sisi lain dapat diartikan sebagai suatu tentang semuanya antara das sein dan das pollen. das pollen menyatakan bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan telah diterbitkan kerasnya oleh presiden yang sama sekalipun periodenya berbeda, das sein memang senjatanya secara facto dan jure efektif memegang jabatan tersebut. pendapat bahwa jaksa agung akan menolak diberhentikan dari jabatannya karena alasan tidak diatasnya lama masa jabatan jaksa agung jelas tidak sesuai dengan hak prerogatif presiden dan bertentangan dengan tidak pernah ada praktek ketatanegaraan indonesia selama ini jaksa agungnya tidak mau diberhentikan oleh presiden, karena memang jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. selama aturannya belum berubah depan saya percaya tidak akan ada jaksa agung yang menolak diberhentikan oleh presiden, walaupun masa jabatannya tidak diatur secara ketat dalam undang undang. the life law has not always been logic has been experience. pendapat berbeda dissenting opinion) hakim konstitusi hartono pokok persoalan hukum utamanya dalam kasus guo adalah apakah ketentuan dalam huruf kejaksaan yang menyatakan jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: .berakhir masa jabatannya bertentangan dengan uud, masa jabatan adalah suatu rentang waktu yang menentukan kapan suatu jabatan dimulai dan kapan suatu jabatan berakhir dan rentang waktu tersebut ditetapkan dalam ketentuan hukum. pemuatan masa jabatan dalam suatu ketentuan akan menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu menimbulkan hak bagi pemegang jabatan. namun hal demikian tidaklah berarti hak tersebut menjadi hak mutlak karena biasanya juga memuat ketentuan seseorang yang belum habis masa jabatannya karena sebab sebab tertentu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, penentuan masa jabatan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: periodisasi yaitu menentukan masa jabatan dalam rentang atau kurun waktu tertentu, sebagai misal ketentuan uud untuk masa jabatan presiden selama lima tahun, demikian juga untuk anggota dpr lima tahun, dibatasi umur yaitu apabila pemegang jabatan telah mencapai umur tertentu maka jabatannya akan berakhir. hal demikian ditentukan untuk masa jabatan hakim agung, kombinasi antara periodisasi dan umur yang diterapkan untuk jabatan hakim mahkamah konstitusi diangkat untuk masa jabatan lima tahun, tetapi apabila belum sampai lima tahun ternyata seorang hakim telah berumur enampuluh tujuh tahun maka harus berhenti, dalam kaitannya dengan ketentuan yang dimuat dalam huruf tersebut, apabila masa jabatan yang ditentukan untuk jaksa agung memilih salah satu dari tiga cara atas, tidaklah mempunyai persoalan konstitusionalitas, artinya tidak ada dasar konstitusi untuk mengatakan bahwa hanya cara atau model tertentu saja yang konstitusional sedangkan yang lain tidak, permasalahan hukum timbul karena meskipun huruf kejaksaan menyebut presiden memberhentikan dengan hormat jaksa agung karena berakhir masa jabatannya, namun kejaksaan tidak menentukan rentang atau kurun waktu masa jabatan jaksa agung, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, untuk dapat menentukan kedudukan huruf tersebut haruslah dikaitkan dengan ketentuan lain yang terdapat dalam kejaksaan secara keseluruhan, karena substansi guo tidak dapat berdiri sendiri: kejaksaan membedakan antara jaksa dan jaksa agung, yaitu bahwa jaksa dijabat oleh seseorang melalui jalur karier oleh karenanya mempunyai persyaratan tertentu, memiliki ijazah sarjana hukum, adanya batas umur terendah dan tertinggi, serta sudah bersatunya sebagai pegawai negeri (vide kejaksaan), sedangkan untuk jaksa agung tidak terdapat syarat pembatasan umur, demikian juga tidak disyaratkan sudah berstatus pegawai negeri (vide kejaksaan). pertanyaannya adalah bahwa antara banyak orang yang memenuhi syarat untuk menjadi jaksa agung, akhirnya siapa yang menjabat jaksa agung? kejaksaan mengatur bahwa presidenlah yang mengangkat jaksa agung (vide kejaksaan), dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jabatan jaksa agung termasuk dalam apa yang disebut sebagai "political appointed oleh presiden atau disebut sebagai hak prerogatif presiden. berdasarkan atas ajaran pembagian kekuasaan, fungsi dan tugas jaksa agung masuk dalam rumpun eksekutif. oleh karenanya, sangatlah tepat kalau jabatan jaksa agung termasuk jabatan political appointed dari presiden. sebagai perbandingan tentang kedudukan dan masa jabatan, attorney general amerika nomor tahun maupun keppres nomor tahun pengangkatan jaksa agung dituangkan dalam dictum yang sama dalam dictum pengangkatan para menteri negara lainnya, bahwa dengan demikian, maknomor tahun yang tidak membatasi masa jabatan jaksa agung, dan dapat melaksanakan ketentuan huruf nomor tahun.nomor tahun yang multi tafsir. serikat dikatakan sebagai serves the pleasure the president and can removed the president any time . kejaksaan jelas menganut sistem yang demikian: bahwa dalam sistem uud menteri menteri negara termasuk dalam jabatan political appointed. oleh karenanya, seorang menteri .serves the pleasure the president and can removed the president any time. . karena jabatan presiden selama lima tahun, maka dalam jangka lima tahun itulah political appointed apakah menteri atau jaksa agung serve the pleasure the president. namun hal demikian tidaklah berarti bahwa secara bersamaan pada saat yang sama dan dengan serta merta jabatan menteri atau jaksa agung berhenti pada saat presiden yang mengangkatnya habis masa jabatannya yaitu dengan pelantikan presiden berikutnya. dalam keadaan yang demikian, kita mengenal istilah kabinet komisioner yaitu keadaan menunggu mana akan diangkat menteri menteri anggota kabinet yang baru. pemerintahan atau kabinet dalam kurun waktu demikian itu pada posisi imo time yaitu suatu keadaan neither duty nor off duty dan seorang menteri yang menunggu untuk digantikan tidak akan melakukan tindakan penting atau membuat kebijakan baru. hanya melakukan tugas to take care saja. keadaan limbo tersebut harus diberlakukan secara berbeda kepada jaksa agung karena jaksa agung mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum yang diberikan secara atribut kepadanya oleh dan kewenangan tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain. dalam pelaksanaannya, kadang kewenangan tersebut harus dilakukan secara tepat waktu, tidak dapat ditunda. karena memiliki tanggung jawab tersebut, maka jabatan jaksa agung seharusnya tidak akan lowong detik pun. kewenangan dan tanggung jawab tersebut sebagaimana ditetapkan dalam huruf nomor tahun tentang keimigrasian yang berkaitan dengan pencegahan, menyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh jaksa agung sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. setelah perubahan kejaksaan, kekuasaan jaksa agung mengenai pencegahan tersebut diatur dalam huruf nomor tahun yang menyebutkan jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mencegah danan undangan. dengan demikian, karena kekhususan tugas jaksa agung dalam penegakan hukum, maka meskipun dalam limbo time, jaksa agung masih tetap mempunyai kewenangan penuh tidak sebagaimana kewenangan seorang menteri pada umumnya, bahwa memang benar seseorang yang menjabat itu harus ada akhir masa jabatannya, dan jaksa agung termasuk dalam jabatan political appointed dari presiden. namun karena kekhususan tugas dan kewenangannya, maka tidak secara serta merta jabatan jaksa agung harus berakhir bersama sama dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang mengangkatnya, tetapi akan berakhir pada saat telah ditunjuk dan diserahterimakan jabatan jaksa agung kepada pengganti jaksa agung yang baru. hal demikian dilakukan untuk menghindari kekosongan jaksa agung karena jaksa agung diberi kewenangan atribut oleh yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dan kewenangan tersebut sangat penting dalam rangka penegakan hukum, dengan mempertimbangkan hal hal tersebut atas yang menurut nomor tahun jaksa agung termasuk jabatan political appointed dari presiden dan karena tugasnya yang mempunyai kekhususan dalam bidang penegakan hukum, maka keberadaan huruf nomor tahun adalah sangat mengganggu sistem yang dibangun dalam nomor tahun itu sendiri dan ternyata ketentuan tersebut menggantung (angling) karena tidak terhubung dengan ketentuan lain yang ada dalam nomor tahun untuk menghindari ketidaksinkronan keberadaan huruf nomor tahun dengan ketentuan lain dalam tersebut yang dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidakpastian, maka menurut pendapat saya, ketentuan tersebut seharusnya dihapuskan. setelah dihapuskannya bagian huruf dari tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam tersebut harus ditafsirkan bahwa jaksa agung yang berhenti berdasarkan alasan yang disebut dalam berhak atas pemberhentian dengan hormat oleh presiden, dan bukan ditafsirkan sebagai pembatasan kepada presiden untuk memberhentikan jaksa agung dengan hormat hanya berdasarkan alasan alasan yang tercantum dalam sedangkan pemberhentian sewaktu waktu oleh presiden terhadap jaksa agung, didasarkan atas kewenangan presiden pada nomor tahun karena jaksa agung adalah termasuk dalam jabatan political appointed. pemberian makna dengan cara conditional constitution masih menyisakan persoalan karena tidak jelasnya apa sebetulnya yang dimaksud dengan berakhir masa jabatannya" itu. panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono tafsir nomor tahun tentang kejaksaan. dalam keputusan presiden republik indonesia nomor tahun dinyatakan: menimbang: bahwauntuk periode ,., dipandang perlu membentuk dan mengangkat menteri negara kabinet indonesia bersatu. bahwa berdasarkjaksa agung abdul rachman saleh, s.h.,m.h telah diangkat sebagai jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara: bahwa kemudian pemerintahan susilo bambang yudhoyono dan jusuf kala melakukan penggantian (reshuffle cabinet) melalui keppres nomor tahun dalam konsideran menimbang huruf keppres tersebut dinyatakan, bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitasalam dictum kedua dinyatakan, mengangkat sebagai menteri negara dan jaksa agung kabinet indonesia bersatu, terhitung mulai saat pelantikan masing masing: sdr. kendaraan sugandi, s.h., cn, jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara. (vide bukti bahwa masa baktipresiden susilo bambang yudhoyono dan wakil presiden jusuf kalla, bahwa konsideran keppres nomor tahun menyatakan, ra menteri negara dari jabatannya masing masing . bahwa dalam dictum pertama keppres nomor tahun tersebut juga ditegaskan, membubarkan kabinet indonesia bersatu dan memberhentikan dengan hormat dari jabatan menteri negara, masing masing. , tetapi dalam dictum keppres tersebut tidak dicantumkan pemberhentian kendaraan sugandi, s.h., sebagai jaksa agung, meskipun dia adalah anggota kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara. bukti padahal sebagai anggota kabinet dan sebagai pejabat setingkat menteri negara, masa jabatannya berakhir sesuai dengan masa bakti kabinet. adalah suatu kelalaian dan kesalahan menurut hukum, jika kendaraan sugandi tidak diberhentikan dengan hormat dari jabatannya padahal telah berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan huruf nomor tahun bahwa kemudian presiden susilo bambang yudhoyono, dengan boediono sebagai wakilnya sby boediono) membentuk kabinet yang dinamakan kabinet indonesia bersatu dengan keppres nomor tahun yang menyatakan,., menteri negara kabinet indonesia bersatu periode bahwabukti samping itu, sampai diajukannya permohonan ago, tidak pernah ada keputusan presiden yang mengangkat kendaraan sugandi menjadi jaksa agung, sekiranya presiden susilo bambang yudhoyono berkeinginan agar yang bersangkutan tetap menduduki jabatan itu sebagaimana dalam kib meskipun tidak berkedudukan pejabat setingkat menteri negara dan berada luar kabinet. dengan demikian, satu satunya keppres pengangkatan kendaraan sugandi menjadi jaksa agung, adalah keppres nomor tahun tanggal mei dalam kaitannya dengan kib yang sudah dibubarkan melalui keppres nomor tahun tanggal oktober bahwa berdasarkan keppres nomor tahun yang telah membubarkan kabinet indonesia bersatu yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun karena berakhirnya masa jabatan presiden republik indonesia periode pada tanggal oktober maka berakhir pula masa jabatan kendaraan sugandi, s.h., cn, selaku jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara berdasarkan keppres nomor tahun hal tersebut sesuai pula dengan konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak tahun bahwa masa jabatan jaksa agung adalah mengikuti masa bakti suatu kabinet, bahwa kabinet indonesia bersatu kib berbeda dengan kabinet indonesia bersatu (kib ii, kib dibentuk oleh pemerintahan sby jk sementara kib dibentuk oleh pemerintahan sby bodi bahwa kedua pejabat ini, susilo bambang yudhoyono dan boediono, adalah presiden dan wakil presiden republik indonesia yang baru, hasil pemilihan umum presiden tahun kedua pasangan ini telah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan hadapan mpr ri tanggal oktober sesuai ketentuan uud pemerintahan sby boediono berbeda dengan pemerintahan sby jk, karena dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dipilih adalah pasangan calon presiden dan bukan hanya memilih seorang presiden, sebagaimana diatur dalam dan uud karena itu, seorang pejabat negara yang kewenangan pengangkatan dan pemberhentiannya sepenuhnya ada ditangan presiden tanpa dapat dicampuri tangani oleh lembaga lain seperti dewan perwakilan rakyat maka pejabat itu haruslah diberhentikan oleh presiden akhir masa jabatannya. selain itu, suatu jabatan dalam pemerintahan haruslah memiliki dasar hukum pengangkatannya sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara. keppres nomor tahun yang menjadi dasar pengangkatan kendaraan dengan masa jabatan sampai tanggal oktober telah berakhir sejalan dengan berakhirnya kabinet indonesia bersatu kib sementara itu, dalam kabinet indonesia bersatu (kib il, yang dibentuk melalui keppres nomor tahun sama sekali tidak mengangkat kendaraan sugandi sebagai jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara, ataupun langsung diangkat sebagai menteri jaksa agung, sebagaimana dilakukan presiden sukarno pada tahun juga tidak ada keppres yang mengangkatnya kalau kendaraan sugandi kalau presiden, dengan memperhatikan nomor tahun tentang kementerian negara, ingin menempatkan jaksa agung sebagai pejabat negara luar kib ii. dengan demikian, maka kedudukan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung setelah tanggal oktober adalah tidak memiliki landasan hukum. bahwa kerancuan jabatan jaksa agung ini adalah akibat dari ketentuan yang multi tafsir dari huruf kejaksaan ri. pemohon, dengan argumentasi argumentasi yang dikemukakan atas telah menunjukkan bahwa jabatan kendaraan sugandi telah berakhir demi hukum pada tanggal oktober sejak itu tidak ada keputusan presiden yang menunjukkan bahwa kendaraan sugandi diangkat kembali menjadi jaksa agung pada masa pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono dan boediono, sehingga kedudukan kendaraan sugandi yang sejak oktober bertindak seolah olah dia adalah jaksa agung yang sah, sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum, dan karena itu adalah tidak sah. sementara menteri sekretaris negara sudi silalahi dalam pernyataan kepada media, mengatakan bahwa kedudukan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung adalah sah, karena belum pernah diberhentikan oleh presiden. pendapat yang sama dikemukakan pula oleh staf khusus presiden denny indralaya. sementara kendaraan sugandi sendiri dalam keterangan pers mengakui adanya perbedaan pendapat antara pemohon dengan menteri sekretaris negara mengenai keabsahan dirinya. untuk memutuskan pendapat mana yang benar, menurut kendaraan, haruslah diputus oleh pengadilan. polling yang diselenggarakan oleh salah satu media online menunjukkan bahwa kalangan rakyat memang terdapat perbedaan pendapat tentang keabsahan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung. semua fakta yang diungkapkan ini, menunjukkan bahwa telah nyata adanya ketidakpastian hukum mengenai keabsahan kedudukan kendaraan sebagai jaksa agung, karena sifat multi tafsir dari huruf nomor tahun tentang kejaksaan, andaikata pendapat menteri sekretaris negara sudi silalahi dan pendapat staf khusus presiden denny indralaya seperti dikemukakan atas adalah benar, maka pendapat itu memberi peluang kepada kendaraan sugandi untuk menjadi jaksa agungnomor tahunkemudian pada dinyatakan, kejaksaan sebagaimana dimaksud pada adalah satu dan tidak terpisahkankejaksaan republik indonesia tahun yang mengatur, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: berakhir masa jabatannya: print fd. tanggal juni melanggar dan huruf nomor tahun junctobukti bahwa jaksa agung berdasarkan nomor tahundinyatakan,negara atau perekonomian negara :: bukti bahwa secara faktual perkara yang sekarang pemohon menjadi kerangkanya adalah ditangani langsung oleh kejaksaan agung, dan mengingat jaksa agung adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan, maka dalam praktik pada kejaksaan agung, penetapan seseorang menjadi tersangka adalah kewenangan jaksa agungpenyidik akan bertindak seperti itu setelah adanya keputusan jaksa agung menyatakan seseorang menjadi tersangka. bahkan lebih jauh daripada itu, sepanjang pengetahuan dan pengalaman pemohon menjadi menteri sekretaris negara dalam kib beberapa kali kendaraan sugandi datang menghadap ataupun menulis surat meminta petunjuk kepada presiden sby jika yang bersangkutan ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. permintaan petunjuk ini dilakukan dalam konteks kedudukan kendaraan sugandi yang secara struktural dalam kabinet adalah bawahan presidenjaksa agung, atau sekurang kurangnya atas sepengetahuan jaksa agung sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi kejaksaan agung. surat perintah penyidikan yang diterbitkan terhadap pemohon, secara faktual dilakukan oleh direktur penyidikan atas nama agung muda tindak pidana khusus nomor print fd. tanggal juni penetapan pemohon sebagai tersangka tersebut seandainya benar good non hanya dilakukan oleh direktur penyidikan atas nama jaksa agung muda tindak pidana khusus, namun berdasarkan ketentuan dan nomor tahun penetapan sebagai tersangka tersebut pada hakikatnya dilakukan oleh jaksa agung: bahwa berdasarkan uraian atas, penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi, baik langsung maupun tidak langsung adalah dilakukan oleh jaksa agung kendaraan sugandi, s.h., cn , yang tidak memiliki landasan hukum dalam pengangkatannya, atau dengan kata lain adalah pejabat yang tidak sah. demikian pula surat perintah penyidikan yang ditanda tangani oleh direktur penyidikan atas nama jaksa agung muda tindak pidana khusus, yang pejabatnya, mari, telah diangkat presiden berdasarkan usul jaksa agung yang tidak sah, maka keppres pengangkatan mari tersebut mengandung cacat hukum, sehingga tidak sah pula. meskipun tindakan tersebut nampak seolah olahpenyidikan untuk kasus tindak pidana khusus tertentunamun karena tindakan itu dilakukan oleh pejabat pejabat yang tidak sah, maka demi hukum, tindakan tersebut menjadi tidak sah pula: bahwa selain menetapkan pemohon sebagai tersangka tindak pidana korupsinomor tahun tentang keimigrasian dan huruf nomor tahun tentang kejaksaan, namun karena penetapan tersebut telah dilakukan oleh jaksa agung yang tidak sah, maka surat keputusan tersebut adalah tidak sah pula: huruf kejaksaan merugikan hak hak konstitusional pemohon.dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap masa jabatan jaksa agung dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia,hurufjaksa agungnomor tahun guobahwa untuk melindungi hak asasi pemohon tidak terus dilanggar dan melahirkan adanyasah atau pejabat yang telah berakhir masa jabatannyahuruf kejaksaankejaksaan sendiri mengenai apakah berakhirnya masa jabatan jaksa agung, maka huruf kejaksaansalah satu. dengan demikian, huruf kejaksaan adalah conditional unconstitutional (inkonstitusional bersyarat) jika ditafsirkan bahwa masa jabatan jaksa agung yang diangkat presiden tidak perlu dibatasi, sehingga membuka peluang menjadi jaksa agung seumur hidup. untuk mencegah huruf kejaksaan menjadi conditional unconstitutional, maka tersebut harus ditafsirkan bahwa ketika presiden mengangkatnya, maka batas masa jabatan jaksa agung haruslah ditentukan dengan pasti. kalau jaksa agung itu dijadikan sebagai anggota kabinet dan kedudukannya adalah setingkat menteri negara, sebagaimana konvensi ketatanegaraan sejak tahun maka masa jabatan jaksa agung itu akan berakhir demi hukum, bersamaan dengan masa jabatan presiden dan masa bakti kabinet yang dibentuknya. kalau jaksa agung itu diangkat oleh presiden sebagai pejabat negara yang bukan menjadi anggota kabinet dan tidak berkedudukan setingkat menteri negara, maka dalam keputusan presiden tentang pengangkatannya haruslah dibatasi masa jabatan jaksa agung tersebut, bisa sama dengan masa jabatan presiden tersebut, atau kurang dari itu, namun tidak dapat melebihi batas masa jabatan presiden tersebut, karena kalau ini dilakukan akan menyulitkan dan mengurangi kewenangan presiden berikutnya untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agungberakhirnya masa jabatan jaksa agung, sesuai dengan konvensi ketatanegaraan yang berlangsung sejak tahun bersamaan dengan pengangkatan seluruh menteri anggota kabinet, karena jaksa agung adalah bagian dari kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara, sehingga masa jabatan jaksa agung adalah mengikuti masa bakti satu kabinet. jika kabinet dibubarkan, maka demi hukum, seluruh anggotanya secara otomatis bubar pula. bahwa tafsir, atau jika jaksa agung berada luar kabinet, maka dalam surat pengangkatannya presiden haruslah mencantumkan secara tegas batas waktu seseorang yang diangkat menjadi jaksa agung itu akan memangku jabatannya, selama lamanya sama dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan. bahwa kendaraan sugandi berdasarkan keppres nomor tahun telah diangkat sebagai jaksa agung kabinet indonesia bersatu dengan kedudukan setingkat menteri negara, bahwa berdasarkan keppres nomor tahun kabinet indonesia bersatu yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor tahun telah dibubarkan karena berakhirnya masa jabatan presiden republik indonesia periode berakhir pada tanggal oktober bahwa kendaraan sugandi tidak disebutkan sebagai jaksa agung dengan kedudukan pejabat setingkat menteri yang diberhentikan dalam keppres nomor tahun bukan saja bertentangan dengan konsideran keppres dan dictum keppres itu sendiri, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan huruf dan nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bahwa sesuai dengan keppres nomor tahun telah dibentuk kabinet indonesia bersatu periode namun kendaraan sugandi, s.h., cn, tidak angkat sebagai jaksa agung republik indonesia dalam keppres tersebut. juga tidak ada keppres lain yang menunjukkan bahwa kendaraan sugandi diangkat kembali sebagai jaksa agung yang bukan menjadi anggota kabinet dengan status pejabat setingkat menteri negara. bahwa secara faktual kendaraan sugandi, s.h., cn, meskipun tanpa pengangkatan berdasarkan keputusan presiden sebagai jaksa agung setelah tanggal oktober namun yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dan fungsi jaksa agung republik indonesia: bahwa dengan demikian maka kendaraan sugandi, s.h., dalam menjalan tugas pokok dan fungsi sebagai jaksa agung tidak berdasarkan atas hukum: bahwa sesuai dengan nomor tahun kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan danperkara dugaan korupsi dengan nilai kerugian keuangan, bahwa pemohon selaku warga negara indonesia telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah untuk bepergian meninggalkan wilayah negara republik indonesia, oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk menyebut diri sebagai jaksa agung, karena masa jabatannya telah berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden yang mengangkat jaksa agung tersebut:pemohon telah dicegah untuk pergi keluar negeri selama satu tahun: bahwa huruf nomor tahun guoegang jabatan sebagai jaksa agung dapat membuat keputusan dan kebijakan atas nama jaksa agung republik indonesia, meskipun masa jabatannya telah berakhir: bahwa hurufkejaksa.kejaksaannomor tahunkejaksaan, bahwa tahun menyebutkan bahwa jaksa agung adalah pejabat negara. sedangkan tahun menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agung adalah presiden: bahwa menurut jaksa agung muda diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul jaksa agung, sedangkan para direktur kejaksaan agung diangkat oleh jaksa agung: sejak tanggal junejaksaan agungjpemohon sebagai tersangkejaksaan agung republik indonesia, karena keabsahan pejabatnya, dalam hal ini jaksa agung dan jaksa agung muda tindak pidana khusus,bahwa secara kongkrit pemohon telah,secara historis pemohon adalah subjek yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pembahasan ruu tentang kejaksaan yang kini menjadi nomor tahun sehingga memahami suasana kebatinan dalam proses pembahasan ruu tersebut sebelum disahkan menjadi uu. pemohon ingin mengutip pernyataan saudara andi matamata, dalam kata akhir mini fraksi partai golkar yang tetap menyatakan ketidakpuasannya atas materi yang telah dibahas dalam ruu kejaksaan. juru bicara dan sekaligus ketua fraksi partai golkar itu mengatakan: dengan ungkapan ungkapan perasaan tidak puas| itulah kami menganggap apa yang telah kami perjuangkan selama ini mudah mudahan dalam pelaksanaannya nanti dapat terwujud dengan baik. apalagi kami melihat duet pemerintah yang ada sini, menteri kehakiman (dan hama, pak jaksa agung, melambangkan semangat pengabdian yang cukup tinggi. mata bapak berdua kami titipan pelaksanaan undang undang ini. rizki mintalah dan jabatan mintalah, tapi minimal sekarang pak yusril masih menteri kehakiman (dan hama dan pak rachman masih jaksa agung. kalau undang undang ini disahkan, bapak masih punya kemampuan dan kesempatan untuk merealisir bukan hanya yang tertulis tetapi semangat yang melatar belakangi undang undang ini . selain daripada itu, adalah fakta bahwa kendaraan sugandi yang mengaku sebagai jaksa agung yang sah, telah mengajak saya untuk memperdebatkan keabsahan dirinya forum pengadilan, dan karena itulah, saya mengajukan permohonan ini tanpa kuasa hukum. mudah mudahan majelis hakim mahkamah konstitusi akan mengambil inisiatif untuk memanggil yang bersangkutan sebagai pihak terkait dalam perkara ini, karena sebagaimana telah diketahui umum bahwa presiden telah menunjuk menteri hukum dan ham materialis akbar sebagai kuasa hukumnya. adalah menjadi tidak fair dan tidak wajar, kalau keabsahan seorang jaksa agung, pemohon persoalan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara pengujian nomor tahun tentang kejaksaan, tetap memiliki kebebasan untuk menggunakan segala wewenang yang diatur dalam hukum acara, termasuk untuk melakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, yang bukan mustahil akan menyalahgunakan kewenangan itu untuk menyita berbagai dokumen terkait dengan perkara pengujian undang undang ini, tetapi dimanipulasi seolah olah barang bukti perkara tindak pidana korupsi yang dipersangkakan kepada pemohon. tindakan seperti itu, kalau terjadi, dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan perkara mahkamah konstitusi yang berkewajiban memutus perkara ini dalam waktu terbatas, yakni dalam tenggang waktu (sembilan puluh) hari lamanya. dengan semua argumen dan alasan alasan yang dikemukakan diulainya, kiranya berkenan untuk,, atau sekurang kurangnya menunda berlakunytentang kejaksaan republik indonesia bertentangan dengan dan undang undang dasar sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan presiden dan masa jabatan anggota kabinet:ntang kejaksaan republik indonesi. bukti fotokopi undang undang dasar republik indonesia tahun bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon.juni bukti fotokopi surat edaran nomor se a ja tentang pengendalian penanganan perkara tindak dana korupsip fotokopi proses pembahasan rancangan undang undang tentang kejaksaan republik indonesia, sekretariat jenderal dpr ri, tanpa tahun, halaman dstfotokopi surat kabar. bukti fotokopi surat keputusan jaksa agung republik indonesia nomor kep d dsp. bukti fotokopi pernyataan dalam persidangan dalam bentuk tertulis. untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon jugaahli:..f eahli prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. jaksa agung adalah jabatan publik bawah presiden. jabatan jaksa agung adalah bagian kekuasaan pemerintahan negara, bawah presidenundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia menetapkan, bahwnomor tahunnomor tahun menyatakan, yang dimaksud "secara merdeka" dalam ketentuan ini adalah:,isi image. bukti, bahwa menurut huruf kejaksaan yang menjadi objek perkara, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: . berakhir masa jabatannya , bahwa. maka, dengan sendirinya tugas kib berakhir pada tanggal oktoberpres nomor tahun tanggal mei dengan kedudukan setingkat menteri negara , menggantikan abdul rachman saleh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, bukti bahwa keppres nomor tahun sebagaimana tercantum dalam konsideran menimbang huruf terkait deng huruf keppres huruf dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan negara,, maka tugas kabinet bersatu, sesuai masa jabatan presiden adalah (lima) tahun.presnomor tahun:.nomor tahunahlicstaats) sebagaimana dimuat dalam uud bahwa negara indonesia adalah negara hukum":sby)ebyc.,,rendam" jaksa agung" dan maupun sebagai pemimpin tertinggi lembaga kejaksaan. ahli,dalam tanda petikahli,dan jugadia ituyang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: saksi adalah wakil sekertaris kabinet sejak desember sampai dengan februari ketika struktur sekertaris negara dan sekertaris kabinet diperbaharui dan pada saat jabatan wakil sekertaris kabinet ditiadakan, bahwa tugas tugas wakil sekertaris kabinet dimasa itu antara lainertaris kabinet, menghadap,menghadap, i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal agustus telah didengar keterangan pemerintahsebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon pada saat mengajukan permohonan telah ditetapkayang menurut pemohon penetapannya dilakukan berdasarkan perintah jabatan atau sekurang kurangnya persetujuan dari pejabat yang secara hierarkis dalam jajaran birokrasi kejaksaan agung yang berada atasnya, yang memiliki ketidakjelasan legalitas penerapan huruf undang undang guo, bahwa menurut pemohon, ketentuan huruf undang undang guo telah membuka peluang bagi orang yang "mengaku dan atau menyebut diri" sebagai jaksa agung untuk tetap melaksanakan fungsi sebagai jaksa agung meskipun jabatannya sebagaimana diatur dalam keputusan presiden nomor tahun pengangkatannya telah berakhir, disisi lain undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia nyata nyata tidak mengatur masa jabatan jaksa agung, sehingga masa jabatan jaksa agung dapat ditafsirkan sesuai dengan selera dan keinginan penafsir,singkatnya menurut pemohon, ketentuan guosebelum pemerintah menyampaikan penjelasan atas permohonan pengujian ketentuan tersebut atas, pemerintah perlu menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa pemerintah pada dasarnyabahwa sesuai dengan maksud permohonan pemohon sebagaimana terdaftar pada registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal juli dengan perbaikan tanggal juli adalah permohonan pengujian konstitusionalitas (judicial review, constitutional review) pemberlakuan ketentuan huruf undang undang nomorbahwa dengan demikian, mak ininomor tahun tentang kejaksaan ri. rakyat tidak pernah pula mendengar atau menyaksikan langsung maupun tidak langsung, kendaraan sugandi dilantik oleh presiden menjadi jaksa agung dan mengangkat sumpah jabatan dalam suatu upacara pelantikan sebagaimana lazimnya pelantikan seorang pejabat negara.dia menjalankan segala tugas dan kewenangan seolah olah seorang jaksa agung yang sah, bahwa meskipun tidak memiliki landasan hukum atas jabatannya, kendaraan sugandi, s.h., cn, telah bertindak seolah olah jaksa agung republik indonesia yang sah, dan telah melakukan tindakan tindakan hukum dan atau mengambil keputusan keputusan serta membuat surat perintah jabatan, termasuk namun tidak terbatas pada mengusulkan kepada presiden untuk mengangkat jaksa agung muda tindak pidana khusus jam pinus) mari, yang dilantik setelah tanggal oktober menggantikan marwan effendi. oleh karena pengusulan tahun tentang kejaksaan republik indonesia terhadap ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka pemerintah akan focus untuk memberikan penjelasan tentang materi muatan norma yang berkaitan dengan permohonan pengujian tersebut.emohon, undang undang yang dimohonkan pengujian adalah undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia jin cast huruf dj, sedangkan anggapan telah terjadi kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon menurut pemerintah adalah karena berlakunya dan atauin cast penerapan ketentuan dan huruf i). sehingga menurut pemerintah, terdapat kerancuan. sehingga menurut pemerintah, jika setiap orang (termasuk pemohon) keberatan tidak setuju ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan tindakan penahanan, penggeledahan maupun penyitaan oleh penyidik (dalam hal ini oleh kejaksaan), karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum, menyimpang fakta fakta yuridis atau dianggap tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku kurap), maka adalah tepat jika para pihak melakukan upaya hukum, misalnya melalui lembaga pra peradilan, dan pada saat pemeriksaan dan pembuktian pengadilan itulah setiap orang (termasuk pemohon) dapat memberikan klarifikasi, melakukan pembelaan maupun mengajukan saksi dan atau saksi ahli yang dapat menguntungkan meringankan pemohon, yang pada gilirannya diharapkan majelis hakim pengadilan negeri dapat memberikan putusan apakah tindakan hukum penyidik tersebut telah sesuai atau tidak dengan hukum acara yang berlaku kitab undang undang hukum acara pidana). berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintah permasalahan yang terjadi terhadappenerapan implementasi norma undang undang guokejaksaan republik indonesia, yang menyatakan:ketentuannegara indonesia adalah negara hukumyampaikan penjelasan sebagai berikut: bahwa untuk menjelaskan konstitusionalitas pemberlakuan materi muatan norma undang undang yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, kiranya dapat kategorikan dalam dua isu hukum yang berbeda, yaitu sebagai berikut: bahwa penetapan pemohopasa!an adanya surat panggilan kepada pemohon sebagai tersangka nomor spt f. fd.mencermati fakta hukum tersebut atas, menurut pemerintah adalah berkaitan dengan rezim hukum pidana maupun penegakan hukum pidana. bahwa salah satu asas yang mendasari hukum pidana adalah praduga tidak bersalah (resumption innocence), yaitu seseorang harus dinyatakan tidak bersalah kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. seseorang tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka kecuali berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana angka kurap). bahwa dalam penegakan hukum pidana seseorang ditetapkan sebagai tersangka dilakukan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan dalam tindak pidana tertentu), apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah seseorang diduga telah melakukan tindak pidana. sedangkan alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan kurap, yaitu: keterangan saksi: keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. bahwa dalam proses penetapan seseorang menjadi tersangka murni dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimum berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa seseorang diduga telah melakukan tindak pidana. pihak yang dapat menyatukan seseorang sebagai tersangka adalah penyidik. menurut angka kitab undang undang hukum acara pidanedangkan jaksa diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi divide huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia). berdasarkan uraian tersebut atas menurut pemerintah, penetapan pemohon menjadi tersangka oleh penyidik karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan sangkaan sebagaimana tersebut atas, adalah dalam rangka melaksanakan perintah undang undang guna proses penegakan hukum, dan hal demikian dapat terjadi dan atau berlaku terhadap setiap orang tanpa kecuali (equality before the law), kecuali jika dalam pelaksanaanya telah melanggar prinsip prinsip due process law dan menegaskan hak hak pemohon sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang undangan yang berlaku maupujaksaan republik indonesia, yang mengatur tentang kedudukan jaksa agung sebagai pejabat negara, dan mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian dengan hormat jaksa agung,undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, sebagai pengganti undang undang nomoryang harus bebas, merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya. bahwa undang undang guo memberikan penegasan kembali bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara bidang penegakan hukum dengan berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.. dengan demikian menurut pemerintah, karena undang undang guo mengatur hal hal tersebut atasndang undang dasar negara republik indonesia tahun (misalnya terhadap kewenangan kejaksaan untuk melakukan pengawasan peredaran barang cetakan, yang saat in! sedang dimohonkan untuk diuji mahkamah konstitusi, vide perkara nomor dan puu vii. selain itujuga, kalaupun anggapan pemohon tersebut beralasan dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah:undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia,.konstitusi. dengan perkataan lain,sandang undang dasar negara republik indonesia tahun dari uraian tersebut atas menurut pemerintah, tindakan hukum pro justicia penyidik kejaksaan agung sebagaimana telah diuraikan diatas,dalam provisi: adanya permohonan pemohon agar kejaksaan agungdan surat keputusan jaksa agung nomor kep d dsp. tentang pencegahan dalam perkara pidana, sampai adanya putusan mahkamah konstitusi yang berkekuatan hukum tetap. menurut pemerintah, karena tindakan hukum yang demikian bersifat kongkrit, maka permohonan tersebut atas merupakan ranah kewenangan lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha negara untuk memutuskannya, dan bukan kewenangan mahkamah konstitusi yang menguji materi muatan norma yang bersifat abstrak. dalam pokok permohonan pengujianbawah sumpahengangkatan jampidsus oleh presiden dilakukan oleh jaksa agung yang tidak memiliki landasan hukum, maka keputusan presiden yang mengangkat jampidus mari itu mengandung cacat hukumkejaksaan:maka:permasalahan yang diajukan pemohon bukan ranah mahkamah konstitusi, tetapi mungkin ranah dari peradilan umum:2agustus pada pokoknyapengujian terhadap uud tahun pemohon dalam permohonan guo mengajukan huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, yang berbunyi, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: berakhir masa jabatannya"negara indonesia adalah negara hukum".republik indonesia (untuk selanjutnya disebut nomor tahun dalam permohonan guo dikemukakan, dengan berlakunya huruf undang undang guo, pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya, seperti antara lain: bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakan,undang undang guo yang multi tafsirketentuan huruf undang undang guo (vide permohonan angka hal. bahwa menurut pemohon huruf nomor tahun telah merugikan pemohon secara actual, karena: (vide permohonan angka hal. pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa agung ri: pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dicegah untuk meninggalkan wilayah nkri oleh jaksa agung ri: cc.meninggalkan halaman gedung kejaksaan agung pada tanggal juli bahwa jaksa agung kendaraan sugandi, sh, telah diangkat sebagai jaksa agung kabinet indonesia bersatu" berdasarkan keppres nomor tahun tanggal mei "dengan kedudukan setingkat menteri negara" untuk menggantikan sdr. abdurrahman saleh yang menduduki jabatan yang sama sebagaimana tertuang dalam keppres nomor tahun (vide permohonan angka hal. bahwa dalam konsiderans huruf keppres nomor tahun disebutkan bahwa susilo bambang yudhoyono dan drs. muhammad yusuf kalla adalah presiden terpilih untuk masa jabatan dalam konsiderans dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, dipandang perlu untuk "membentuk dan mengangkat menteri negara kabinet indonesia bersatu". dengan demikian, maka masa tugas kabinet(vide permohonan angka hal. bahwa dalam permohonan guo dikemukakan, bahwa sampai dengan diajukannya permohonan guo, kendaraan sugandi, sh, cn. tidak pernah diangkat kembali sebagai jaksa agung melalui sebuah keppres dan diketahui umum tidak pernah mengangkat sumpah jabatan dalam suatu upacara pelantikan sebagaimana layaknya seorang pejabat negara. dengan demikian kedudukan kendaraan sugandi, sh, sebagai jaksa agung adalah tidak sah. bahwa menurut pemohon jabatan jaksa agung yang tidak memiliki landasan hukum makaundang undang guo yang multi tafsir. (vide permohonan angka dan hal.kejaksaan republik indonesia tahun ), karena masa jabatannya telah berakhir. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesial undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia bahwa dalam permohonan guo, pemohon berpendapat yang menyatakan huruf undang undang guo menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena tidak menentukan secara tegas batas waktu jabatan jaksa agung ri, sehinggadan rohani terus menerus, tetap memenuhi syarat sebagai jaksa agung ri, maka seorang jaksa agung tidak dapat diberhentikan oleh presiden. keadaan ini menurut pemohon berpotensi menjadikan seorang jaksa agung akan memangku jabatan seumur hidup. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf undang undang guoguoundang undang guo presiden lah yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan jaksa agung ri. dengan demikian sepanjang presiden belum mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan jaksa agung ri, maka menurut hukum masa jabatan jaksa agung belum berakhir.nomor tahun tentang kejaksaan ri. dengan demikian.. sebab sebagaimana telah dikemukakan atas, bahwa kedudukan menteri negara yang diatur dalam kementerian negara, dengan kedudukan jaksa agung yang diatur dalam kejaksaan adalah berbeda diantara keduanya.h, cn. menurut dprbahwa berdasarkan fakta fakta dan penjelasan yang diuraikan tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf nomor tahun tentang kejaksaankejaksaan tidak bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia tahun menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. i2. menimbang bahwa pada tanggal agustus mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari pemohon sebagai berikut: mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana telah dikemukakan baik dalam sidang perbaikan permohonan maupun dalam pokok perkara, telah terungkap dengan sejelas jelasnya bahwa perkara yang diajukan ini adalah pengujian huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia terhadap dan uud oleh karena pokok perkara yang diajukan adalah pengujian undang undang terhadap uud maka sesuai ketentuan uud juncto huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara guo. bahwa dalam persidangan ahli dari pihak pemerintah, achmad roestandi yang mengatakan bahwa perkara ini, bukanlah judicial review, melainkan legislative review, pendapat tersebut haruslah ditolak. tidak ada pembatasan kategoris, apakah suatu naskah undang undang yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar, harus dilakukan review melalui badan legislatif untuk mencabut dan merubah tersebut, atau membatalkannya melalui putusan mahkamah konstitusi. baik judicial review maupun legislative review adalah pilihan pilihan yang ditempuh oleh siapa saja yang berkepentingan. oleh karena pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang merasa hak hak konstitusional saya dirugikan dengan berlakunya sebuah undang undang, dan pemohon bukan pula anggota dewan perwakilan rakyat yang memiliki kewenangan legislasi, dan bukan pula bawahan presiden republik indonesia, maka pilihan yang paling tepat bagi pemohon adalah mengajukan masalah ini sebagai perkara pengujian undang undang mahkamah konstitusi. menyatakan bahwa perkara guo adalah termasuk dalam kategori legislative review tidaklah bermakna meniadakan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara ini sebagai perkara pengujian undang undang terhadap uud pemohon mempunyai legal standing pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang sah, yang hak hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat pelaksanaan ketentuan huruf kejaksaan yang multi tafsir. sebagaimana terungkap dalam sidang, terungkap fakta bahwa dalam pembahasan ruu kejaksaan tahun berapa lama masa jabatan jaksa agung memang tidak disebutkan dalam undang undang. para penyusun undang undang, baik dari kalangan pemerintah maupun dpr sama sama menyepakati bahwa karena kejaksaan adalah lembaga pemerintah, dan jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. dipahami pula, bahwa jaksa agung selalu menjadi bagian dari kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara. konvensi ketatanegaraan juga menunjukkan bahwa sejak tahun jaksa agung selalu diangkat dan diberhentikan oleh presiden awal dan akhir kabinet, kecuali terjadi reshuffle kabinet dan jaksa agung digantikan dengan pejabat yang baru. namun pejabat yang baru ini hanya akan meneruskan sisa masa jabatan jaksa agung yang digantikannya. tafsir historis dan konvensi atas diabaikan oleh presiden soesilo bambang yudhoyono, yang mengangkat kendaraan sugandi sebagai jaksa agung kabinet indonesia bersatu berdasarkan keppres nomor tahun mengantikan abdul rahman saleh, yang seharusnya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan masa bakti kabinet indonesia bersatu tanggal oktober setelah itu tidak pernah ada pengangkatan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung, sehingga pemohon berpendapat bahwa kedudukan kendaraan sebagai jaksa agung setelah oktober adalah tidak sah. sebagaimana terungkap dalam sidang, kejaksaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah pisahkan. tidak ada langkah kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang jaksa tanpa dilakukan melalui jalur hierarki birokrasi kejaksaan. kendaraan sugandi sebagai jaksa agung yang tidak sah itu, kemudian menyatakan pemohon sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, dan kemudian berdasarkan persetujuannya, direktur penyidikan atas nama jaksa agung muda tindak pidana khusus, memanggil pemohon untuk diperiksa sebagai tersangka. sementara jaksa agung muda tindak pidana khusus, mari, sh, adalah pejabat yang diusulkan oleh kendaraan sugandi yang menduduki jabatan secara tidak sah, sehingga pengangkatan jaksa agung muda tindak pidana khusus tersebut mengandung cacat hukum. kendaraan sugandi kemudian menerbitkan surat keputusan yang mencegah saya meninggalkan wilayah negara dengan alasan terlibat dalam suatu tindak pidana. tindakan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung yang tidak sah itu jelas jelas telah melanggar hak hak konstitusional pemohon sebagai warganegara yang bebas dan dijamin hak haknya untuk diperlakukan dengan hukum yang mengandung kepastian dan keadilan. semua ini terjadi akibat salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan huruf nomor tahun sehingga seorang pejabat yang telah habis masa jabatannya dapat melakukan tindakan tindakan yang seolah olah sah, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara. dengan demikian, maka pemohon jelas memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan guo kepada mahkamah konstitusi. berkenaan dengan legal standing pemohon, pemerintah menyatakan "pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakimatur dalamoleh karena pemerintah tidak menyanggah dalil dalil pemohon bahwa pemohon memiliki legal standing, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menilai dan memutuskan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak. sementara itu, ahli dari pemerintah, achmad rustandi menyanggah kedudukan hukum pemohon dengan alasan bahwa kerugian pemohon tidaklah terjadi karena multi tafsir huruf nomor tahun melainkan pada kurap dan undang undang lain karena pemohon dijadikan sebagai tersangka tindak pidana. sebab, menurut roestandi, andaikata mahkamah konstitusi memutuskan bahwa jaksa agung kendaraan sugandi tidak sah, dan sebelum maupun sesudah itu presiden melantik jaksa agung yang baru dan sah, maka jaksa agung yang baru ini tetap saja dapat menyatakan pemohon sebagai tersangka, menahan dan menuntutnya pengadilan. pemohon berpendapat bahwa argumen roestandi haruslah ditolak, karena pemohon sejak awal tidak pernah merasa dirugikan dengan berlakunya kurap maupun nomor tahun tentang tindak pidana korupsi yang dibanggakan kepada pemohon. bagi pemohon kerugian terletak pada jaksa agung yang tidak sah dan tidak berwenang yang menetapkan pemohon sebagai tersangka. dalam persidangan pemohon telah menyanggah keterangan roestandi dengan memberikan contoh, seseorang yang mengendarai sepeda motor tiba tiba dihentikan, gelandang dan ditahan oleh seorang polisi gadungan, jelas orang tersebut merasa dirugikan karena dia diperlakukan sewenang wenang oleh seorang yang bertindak tidak sah sebagai seorang polisi. orang tersebut tentu tidak akan mempersoalkan penahanan itu jika sekiranya dia mengetahui bahwa yang menahan itu adalah polisi yang sah, yang harus dihormati sebagai penegak hukum. oleh karena pemerintah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memutuskan apakah pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sementara keterangan ahli achmad roestandi tidak beralasan, maka pemohon berkesimpulan sudah sepantasnya bagi majelis hakim untuk memutuskan bahwa dalam perkara ini, pemohon mempunyai kedudukan hukum yang sah. pokok perkara yang pemohon ajukan adalah beralasan pokok perkara yang pemohon ajukan ialah pengujian ketentuan huruf nomor tahun tentang kejaksaan terhadap ketentuan dan uud ketentuan huruf ini terkait dengan ketentuan nomor tahun yang menyatakan bahwa jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. ketentuan huruf mengatakan bahwa presiden memberhentikan jaksa agung dengan hormat dari jabatannya karena "berakhir masa jabatannya . sementara berapa apakah masa jabatan jaksa agung itu, nomor tahun tentang kejaksaan samasekali tidak mengaturnya. uud dengan tegas menyatakan bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum. pemohon berpendapat bahwa jabatan dalam negara hukum yang menganut asas kedaulatan rakyat, tidaklah dapat diterima adanya jabatan yang tanpa batas atau jabatan seumur hidup. jabatan yang tidak mengenal batas waktu adalah juga bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud dalam persidangan pemohon telah menjelaskan bahwa, ketiadaan pengaturan tentang masa jabatan jaksa agung dalam nomor tahun sebenarnya dapat dipahami dengan merujuk kepada penafsiran historis penyusunan undang undang tersebut dan merujuk kepada konvensi, yakni praktik ketatanegaraan tentang masa jabatan jaksa agung. ketika membahas ruu kejaksaan tahun dpr terdapat dua ruu, satu ruu dari badan legislasi dpr dan satu lagi dari pemerintah. dalam pembahasan disepakati bahwa ruu dari badan legislasi dijadikan sebagai pokok bahasan dan ruu dari pemerintah dijadikan tandingan dan dimasukkan dalam daftar isian masalah dim). dalam ruu badan legislasi kejaksaan ingin dijadikan sebagai badan yang "mandiri" lepas dari ranah kekuasaan eksekutif sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang kejaksaan ri. hal ini berimplikasi pada recruitment jaksa agung yang akan diajukan oleh presiden namun dipilih oleh dpr dan nama yang terpilih itu disahkan oleh presiden. dalam ruu ini disebutkan masa jabatan jaksa agung adalah (lima) tahun. sementara ruu dari pemerintah menghendaki rumusan yang tetap sama dengan nomor tahun yang menempatkan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. jaksa agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden, tanpa melalui pemilihan oleh dpr. dalam pembahasan panjang dan melelahkan, akhirnya pemerintah dan dpr menyepakati bahwa usulan pemerintah bahwa dalam kejaksaan yang baru, kejaksaan tetap menjadi lembaga pemerintah dan jaksa agung diangkat serta diberhentikan oleh presiden. ketika sampai pada kesepakatan atas, baik pemerintah maupun dpr memandang pembatasan masa jabatan jaksa agung tidak relevan untuk dibahas. karena dalam praktiknya jaksa agung adalah pejabat setingkat menteri negara dan menjadi anggota kabinet (ini dikemukakan oleh andi hamzah, tahir siima dan lain lain), maka masa jabatan jaksa agung akan disesuaikan oleh presiden dengan masa jabatannya serta masa bakti kabinet. pemohon juga mengemukakan argumen lain dengan merujuk pada konvensi ketatanegaraan, bahwa sejak kabinet kerja pada tahun jaksa agung selalu menjadi anggota kabinet, baik sebagai menteri maupun sebagai pejabat setingkat menteri negara, yang pengangkatannya dilakukan presiden diawal dan diakhir masa bakti kabinet. konvensi ini diikuti oleh presiden sukarno, suharto, habibie, abdurrahman wahid, megawati dan susilo bambang yudhoyono ketika membentuk kabinet indonesia bersatu jilid melalui keppres nomor tahun konvensi ketatanegaraan yang telah berlangsung lebih dari setengah abad itu sangatlah kuat kedudukannya. prof. soepomo mengatakan bahwa uud adalah hukum dasar yang tertulis, sementara samping hukum dasar yang tertulis itu ada hukum dasar yang tidak tertulis yakni kebiasaan kebiasaan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara. berdasarkan dua rujukan ini, yakni rujukan kepada tafsir historis dan konvensi, maka pemohon berkesimpulan bahwa jabatan jaksa agung bukanlah jabatan yang tak terbatas, apalagi jabatan seumur hidup. jadi ketentuan huruf nomor tahun yang menyebutkan bahwa presiden memberhentikan dengan hormat jaksa agung dari jabatannya karena "berakhir masa jabatannya sebenarnya dapat dimengerti jika ditafsirkan bahwa masa jabatan jaksa agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan masa bakti kabinet mana jaksa agung itu menjadi bagian dari kabinet itu. argumen yang pemohon kemukakan atas dibenarkan oleh fakta yang terjadi dalam praktik pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung sebagaimana dikemukakan oleh saksi fakta prof. jerman rajagukguk sebagai mantan wakil sekretaris kabinet. jaksa agung, kata prof. jerman selalu diangkat dan diberhentikan oleh presiden awal dan diakhir masa bakti kabinet. sementara ahli prof. bagi manan mengemukakan pendapat bahwa jaksa agung sebagai jaksa berakhir masa jabatannya karena memasuki usia pensiun. sementara jaksa agung sebagai pejabat setingkat menteri negara dan anggota kabinet, maka jabatannya itu berakhir bersama sama dengan anggota kabinet yang lain. prof. bagi manan menegaskan bahwa merujuk kepada keppres nomor tahun dan keppres nomor tahun maka jabatan kendaraan sugandi telah berakhir pada tanggal oktober sejak itu dia menduduki jabatan itu secara tidak sah. segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak sah, tidaklah membawa akibat hukum. prof. lica marzuki mengatakan bahwa jaksa agung adalah publiek amat atau jabatan publik. mengutip prof. ggemann, jabatan adalah person pribadi hukum yang bersifat abstrak yang tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya. karena itu harus diwakili oleh pemegang jabatan atau ambtsdrager. jabatan bersifat langgeng dan abadi, sementara pemegang jabatan atau ambtsdrager datang dan pergi silih berganti. melihat pada kenyataan kendaraan sugandi, prof. lica marzuki mengatakan bahwa masa jabatannya berdasarkan keppres nomor tahun berakhir pada tanggal oktober namun sejak itu dia tidak pernah diangkat kembali, baik sebagai jaksa agung yang menjadi anggota kabinet maupun luar kabinet. dengan demikian, kendaraan telah mewakili jabatan het amat jaksa agung secara terus menerus dengan masa jabatan yang tak kunjung berakhir. ini semua akibat multi tafsir ketentuan huruf kejaksaan, yang mencederai asas kedaulatan rakyat dan asas kepastian hukum dalam uud prof. has jayabaya pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan kedua ahli, dan sama sama merujuk kepada teori prof. ggemann. prof. jayabaya menambahkan bahwa ketentuan huruf nomor tahun bertentangan dengan asas beginselen van behoorlijk regelgeving atau asas pembentukan perundang undangan yang baik, sebagaimana juga diatur dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. ketentuan ini tidak memenuhi syarat adanya kepastian hukum. pemohon sependapat dengan keterangan ahli prof. bagi manan, prof. lica marzuki dan prof. has jayabaya, dan dua ahli lain yang menguatkan pendapat mereka, yakni dr. margarita kamis dan dr. andi amrun. sementara itu ahli yang diajukan pemerintah achmad roestandi mengatakan bahwa kalau jaksa agung pensiun diukur dengan usia, maka undang undang tidak mengatur hal itu, sehingga bisa saja jaksa agung dijabat seumur hidup. dan jangan khawatir kalau jaksa itu seumur hidup itu lalu tidak demokratis. karena tidak selalu bahwa demokrasi itu harus ada masa jabatan . jaksa agung itu for life, jadi sumur hidup, tidak jadi masalah . kalau ini mau dirubah, maka perubahan itu bukan mahkamah konstitusi, melainkan dpr. roestandi mengakui bahwa keterangan saksi prof. jerman radjagukguk bahwa ada tradisi yang telah baku sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung, tetapi "kalau tradisi itu diubah tidak masalah , apalagi dikaitkan dengan nomor tahuntentang kementerian negara mana disebutkan dengan tegas bahwa jaksa agung itu merdeka . jadi tidak terikat lagi bahwa jaksa agung harus masuk kabinet atau luarnya. nah demikian pula pada pembubarannya, tidak satupun kata yang menyebut kendaraan sehingga "bagaimana mau diangkat kalau dia masih tidak diberhentikan? . pendapat roestandi ini tidak mengandung kejelasan argumen, karena nomor tahun tidak satu atapun menyebut tentang kejaksaan agung dan jaksa agung. inti masalah mengenai kedudukan kendaraan sehubungan dengan keppres nomor tahun dan keppres nomor tahun tidak disinggung sama sekali. jaksa agung bisa saja diangkat menjadi anggota kabinet berdasarkan nomor tahun bisa juga tidak. fakta yang terungkap dalam sidang ialah, berdasarkan keppres nomor tahun dan keppres nomor tahun jabatan kendaraan sugandi berakhir tanggal oktober dan sejak itu dia tidak pernah diangkat kembali menjadi jaksa agung. prof. philips hadron berargumen bahwa secara ius constitute, ada keppres pengangkatan kendaraan sebagai jaksa agung, tetapi sampai saat ini belum pernah ada keppres pemberhentian kendaraan sebagai jaksa agung, oleh karena itu kendaraan tetap sah sebagai jaksa agung. argumen ini haruslah ditolak karena masa jabatan seorang pejabat negara dalam ranah eksekutif tidak dapat didasarkan kepada diskresi presiden, sebagaimana jabatan struktural lembaga pemerintahan non kementerian. masalahnya tidaklah sederhana, karena belum dicabut maka kendaraan tetap sah sebagai jaksa agung, tanpa memperhatikan kondisi termin jabatan sebagaimana tertuang dalam konsideran keppres nomor tahun dan keppres nomor tahun pemohon membantah pendapat prof. hadron bahwa konsideran tidak membawa implikasi hukum dalam menafsirkan dictum dalam suatu naskah hukum. dalam sistem hukum eropa kontinental jelas konsideran membawa implikasi pada penafsiran dictum. kalau konsideran tidak ada implikasinya, maka kita tidak dapat menyebut bahwa dasar negara kita adalah pancasila, karena hal itu hanya ada dalam konsideran uud bukan didalam artikelnya. pancasila juga tidak perlu dijadikan sebagai sumber hukum, sebagaimana diatur dalam nomor tahun dr. badrul allah menegaskan bahwa nomor tahun tidak mengatur masa jabatan jaksa agung sebagai pejabat negara. namun dia menolak jika jabatan jaksa agung dikaitkan dengan masa jabatan sebagai anggota kabinet, dengan alasan bahwa jaksa agung tidak boleh merangkap pejabat negara yang lain, termasuk merangkap jabatan menjadi menteri. allah ini keliru memahami bahwa jaksa agung adalah anggota kabinet dengan kedudukan setingkat menteri negara, yang dianggapnya seolah olah jaksa agung merangkap jabatan sebagai menteri. allah juga mengemukakan pendapat bahwa sebagai political appointed, jaksa agung "diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diakhiri bersamaan dengan berakhirnya jabatan presiden . namun perlukah keppres pemberhentian dan pengangkatan kembali kalau orangnya sama? kalau untuk keperluan tulis menulis keppres mungkin saja keppres yang berlaku surut . jadi "berdasarkan resumption legality, jaksa agung tetap dijabat orang yang sama karena memang tidak ada keppres pemberhentian jaksa agung. pendapat allah ini melepaskan konteks presiden yang mengangkat jaksa agung itu sebenarnya sudah berbeda dengan periodenya dengan presiden sebelumnya. pemilihan presiden bukanlah terpisah, melainkan dilakukan berpasangan calon, sebagaimana juga tertuang dalam keppres nomor tahun dahulu adalah periode pemerintahan sby jusuf kalla, dan kini adalah periode sby bodi argumen tata usaha negara yang digunakan allah tidaklah dapat menyambungkan konvensi ketatanegaraan yang kedudukannya lebih tinggi daripada sebuah asumsi dalam hukum administrasi negara. bahwa sri mulyani indarwati adalah menteri keuangan dalam kib dan diberhentikan diakhir masa bakti kabinet dan kemudian diangkat lagi sebagai menteri keuangan dalam kib ii. konvensi semacam ini telah berlaku pada semua kabinet republik indonesia baik kabinet parlementer zaman revolusi sampai tahun maupun kabinet presidensial pada zaman sesudahnya. pemohon ini saja tiga kali menjadi menteri kehakiman dan ham dalam tiga kabinet yang berbeda, tetap melalui proses pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali. ahli selanjutnya, dr. denny indralaya dan dr. adnan buyung nasution, pemohon memohon agar majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan kedua "ahli" ini mengingat ketika kedua mereka terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan keppres nomor tahun tentang pembubaran kabinet indonesia bersatu yang kemudian menjadi kontroversial karena kendaraan sugandi yang menjadi jaksa agung dengan kedudukan setingkat menteri negara dalam keppres nomor tahun tidak diberhentikan, dan dianggap tetap sah sebagai jaksa agung. denny indralaya bahkan mengaku bahwa dia terlibat secara langsung dalam penyusunan keppres nomor tahun dalam kedudukannya sebagai staf khusus presiden. dr. adnan buyung nasution ketika itu adalah anggota wantimpres bidang hukum. karena kedua orang ini adalah staf presiden, maka tempat mereka lebih tepat berada satu deretan dengan menhukham materialis akbar yang mewakili presiden, dan bukannya tampil sebagai ahli. bagaimana mungkin kedua orang ini akan dengar sebagai ahli yang semestinya adalah akademisi yang netral dan tidak berpihak dan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya kalau mereka sendiri terlibat dalam pokok masalah yang diperkarakan dalam persidangan ini. oleh karena pemohon berpendapat demikian, maka pendapat kedua ahli tersebut tidak perlu pemohon tanggapi pada kesimpulan ini. dalil dalil pemohonbahw. atau iapun terdapat tafsir lain dengan menyatakan jaksa agung berada luar kabinet, maka seharusnya dalam surat pengangkatannya oleh presiden haruslah mencantumkan secara tegas berapa lama masa jabatan jaksa agung yang diangkat tersebut: bahwa dalam negara hukum yang demokratis segala jabatan negara haruslah dibatasi limit waktunya. bahkan terhadap jabatan presiden secara tegas diatur oleh uud untuk waktu selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan: terpenerapan kejaksaan bahwasusilo bambang yudhoyono jusuf kalla sby jk). bahwa dalamsesuai dengan bukti bahwa selain tidak diangkat melalui keppres nomor tahun tidak ada pula keppres lain yang secara khusus mengangkat kendaraan sugandi sebagai jaksa agung pasca berakhirnya kabinet pada oktober maupun pelantikan dan penumpahan secara resmi.mudian pada dinyatakan, kejaksaan sebagaimana dimaksud pada adalah satu dan tidak terpisahkan . sesuai dengan bukti bahwa dengan demikian maka penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara korupsi pada hakikatnya dilakukan oleh jaksa agung kendaraan sugandi, s.h., cn , yang sudah tidak menjabat jaksa agung. penetapan tersebut adalah tidak sah, meskipun: bahwa selain menetapkan pemohon sebagai tersangkahuruf kejaksaan merugikan hak hak konstitusional pemohon:, terhitung sejak tanggal juni huruf kejaksaankejaksaan sendiri mengenai berakhirnya masa jabatan jaksa agung, maka huruf kejaksaan menimbulkan multi tafsirkonstitusional atas huruf nomor tahun agar dapat konstitusional dan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi konstitusionalejaksaan agung republik indonesia untuk menghentikan dan atau membatalkanbertentangan dengan dan uud undang undang dasar tahun sepanjang tidak ditafsirkan sesuai masa jabatan presiden dan masa jabatan anggota kabinet,kesimpulan tertulis dari pemerintah tersebut pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaaoleh karena itudalam petitumnya pemohon pada pokoknya mohon agar: dalam provisi memerintahkan kepada jaksa agung untuk menghentikan penyidikan atau sekurang kurangnya menunda penyidikan dan mencabut atau sekurang kurangnya menunda pencegahan terhadap pemohon sampai ada putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo. dalam pokok perkara menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan atau apabila majelis konstitusi berpendapat bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tersebut diartikan bahwa masa jabatan jaksa agung berakhir dengan berakhirnya masa jabatan presiden. bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian permohonan pemohon baik lisan maupun tertulis, berdasarkan keterangan pemerintah baik lisan maupun tertulis, keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat dpr), keterangan saksi dan atau ahli dari pemohon, serta keterangan saksi dan atau ahli dari pemerintah, maka pemerintah menyampaikan kesimpulan atas permohonan guo sebagai berikut: mahkamah konstitusi tidak berwenang melakukan penafsiran terhadap undang undang berkaitan dengan permohonan pemohon yang memohon agar mahkamah konstitusi dapat memberikan penafsiran terhadap ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan adalah tidak berdasar hukum. hal ini dilandaskan pada beberapa alasan: mahkamah konstitusi tidak berwenang memberikan penafsiran terhadap undang undang divide kewenangan), kewenangan menafsirkan undang undang merupakan kewenangan mahkamah agung: bila pemohon meminta untuk dilakukan pengaturan masa jabatan jaksa agung ri, maka masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup legislative review yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang (dpr bersama presiden), ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan tidak perlu ditafsirkan lagi karena normalnya sudah jelas dan tegas bahwa pengangkatan dan pemberhentian jaksa agung dilakukan oleh presiden dengan keputusan presiden: bahwa menurut nomor tahun tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam bahwa huruf huruf huruf dan huruf nomor tahun telah memberikan kejelasan kapan jaksa agung akan diberhentikan dengan hormat. namun lain halnya dengan huruf nomor tahun yang menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum karena dalam nomor tahun tidak diatur masa jabatan jaksa agung. iapun ada, maka yang diatur adalah batas pensiun jaksa, yakni (enam puluh dua) tahun sebagaimana dimaksud huruf nomor tahun tetapi karena jaksa agung adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam nomor tahun maka ketentuan usia pensiun jaksa tidaklah berlaku bagi jaksa agung, bahwa dengan kenyataan seperti itu, tahun pada akhirnya tidak menentukan secara tegas batas waktu masa jabatan jaksa agung. tersebutatau rohani terus menerus, tetap memenuhi syarat sebagai jaksa agung, maka seorang jaksa agung tidak dapat diberhentikan oleh presiden, karena tidak mengatur kapan akhir masa jabatannya. keadaan ini berpotensi menjadikan seorang jaksa agung akan memangku jabatan seumur hidup. kekhawatiran seperti ini sebenarnya memang telah dikemukakan oleh salah satu fraksi dpr dalam penyampaian kata akhir pembahasan ruu itu, yakni oleh fraksi kesatuan kebangsaan indonesia. juru bicara fraksi ini, h.a hamid mappa mengatakan: jabatan jaksa agung adalah 'political appointed', bukan jabatan karier. jaksa agung bisa berasal dari jaksa karier tidak diatasnya masa jabatan jaksa agung ri, baik dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan ri, bukan berarti hal demikian bersifat inkonstitusional. pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kejaksaan berkaitan dengan kedudukan hukum atau (legal standing) pemohon, pemerintah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan secara jelas, tegas, dan rinci dalam keterangan pemerintah secara lisan maupun tertulis yang telah disampaikan pada persidangan pleno maupun melalui kepaniteraan mahkamah konstitusi terdahulu, yang pada intinya menurut pemerintah, pemohon telah keliru dan rancu, karena itu menurut pemerintah,atas berlakunya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, sebagaimana ditentukan oleh (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 dan nomor puu v masa jabatan jaksa agung tidak secara otomatis mengikuti periode masa jabatan presiden dan masa jabatan kabinet bahwa pemerintah tidak sependapat dengan anggapan dan argumen pemohon yang menyatakan dan menafsirkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan harus ditafsirkan masa jabatan jaksa agung mengikuti bersamaan dengan periode masa jabatan presiden dan masa jabatan anggota kabinet, dengan alasan alasan sebagai berikut: bahwa jaksa agung bukan merupakan anggota kabinet, tetapi merupakan pejabat negara setingkat menteri sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kementerian negara. pengertian setingkat menteri hanya berkaitan dengan masalah administrasi dan protokoler, bahwa kedudukan kejaksaan tidak mutlak berada pada kekuasaan eksekutif. posisi kejaksaan dalam melaksanakan penegakan hukum berada pada dua kekuasaan yakni satu sisi pada kekuasaan eksekutif dan sisi lain berada pada kekuasaan yudikatif. bahwa berdasarkan single public prosecution system apps) memiliki karakteristik dimana pengangkatan jaksa agung tidak bersifat politis sehingga tidak terpengaruh dengan adanya perubahan pemerintahan. secara contrary berarti pemberhentian jaksa agung juga tidak dipengaruhi adanya perubahan pemerintahan. dengan perkataan lain bahwa masa jabatan jaksa agung tidak dibatasi oleh periodisasi masa jabatan kabinet, bahwa keluarnya keppres nomor tahun yang salah satu diutusnya menetapkan bahwa membubarkan kabinet indonesia bersatu, tidak serta merta ditafsirkan bahwa masa jabatan jaksa agung secara otomatis berakhir pula, sehingga kedudukan kendaraan sugandi, sh: cn. sebagai jaksa agung dianggap illegal. untuk menentukan legalitas suatu jabatan tersebut harus didasarkan pada tiga asas yaitu: asas praduga sah resumption lista causa): yaitu semua keputusan tata usaha negara selalu dianggap sah sampai dengan ada putusan yang membatalkannya, asas contrarious actus: yaitu setiap keputusan pemerintahan hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintahan yang setingkat, dan asas nietigheid kebatilan): yaitu tidak ada keputusan pemerintah yang dianggap batal (niet), atau batal demi hukum (van rechtsmewe niet), tetapi hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) kecuali keputusan pemerintah tersebut nyata nyata tidak didasarkan atas kewenangan yang sah, dengan perkataan lain keputusan tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang: bahwa berdasarkan ketiga asas tersebut atas, maka keppres nomor tahun tidak dapat memberhentikan jabatan kendaraan sugandi, sh, sebagai jaksa agung dan keppres nomor tahun yang mengangkat kendaraan sugandi, sh, sebagai jaksa agung tetap sah sampai diterbitkannya keppres baru yang berisi tentang pemberhentian kendaraan sugandi, sh, cn. sebagai jaksa agung. dengan demikian, legalitas kendaraan sugandi, sh, cn. sebagai jaksa agung tetap sah dan tidak diragukan. kesimpulan berdasarkan uraiyang mengatur, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:. berakhir masa jabatannya , bahwa lebih lanjut, pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikuguo print fd. tanggal juni melanggar dan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang(vide buktidalam penerapan hurufbahwa berdasarkan keputusan presiden, sehingga dengan sendirinya tugas kib berakhir pada tanggal oktober (videutusan presiden nomor tahun bertanggal mei dengan kedudukan setingkat menteri negara menggantikan abdul rachman saleh yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (vide bukti bahwa keputusan presiden nomor tahun sebagaimana tercantum dalam konsiderans menimbang huruf terkait dengan keputusan presidens huruf keputusan presidens huruf dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas tugas penyelenggaraan negara tugas kabinet indonesia bersatu sesuai dengan jabatan presiden selama tahun, dengan sendirinya berakhir pada tanggal oktober sehinggmenjalankan segala tugas dan kewenangan seorang jaksa agung yang sahhuruf tersebut telah merugikan pemohon secara aktual, karenadani3. menimbang bahwa berdasarkan dan pendirian mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf dan f3.pengujian materiil huruf yang menyatakan, jaksa agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: . dst, berakhir masa jabatannya : terhadap uud oleh karena itu, pemohon memohon agar guo dinyatakanggota kabinebahwa terdapat ketentuan yang multi tafsir dari huruf yang mengakibatkan kerancuan masa jabatan jaksa agung karena tidak dijelaskan kapan berakhirnya masa jabatan jaksa agung. hal demikian menjadikan masa jabatan jaksa agung berlaku untukbahwa tafsiran yang benar dan konstitusional atas ketentuan huruf dihubungkan dengan dan uudundang undangyang tidak membatasi masa jabatan jaksa agung, dan dapat melaksanakan ketentuan huruf,yang multi tafsir. terhadap pokok permasalahan tersebut, pemohon mengajukan permohonan atas putusan sela (provisi) yang pada pokoknya meminta mahkamah untukkarena melanggar dan huruf undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun setidak tidaknya sampai adanya putusan mahkamah yang berkekuatan hukum tetap:

temanah tempat'tanggal lahir bogor, oktober pekerjaan ibu rumah tangga alamat kampung babakan sukatani taps, depok, jawa barat disebut sebagai ll. pemohon nama sugiarto tempat tanggal lahir jakarta, januari pekerjaan pegawai swasta alamat kampung babakan sukatani, manggis, depok, jawa barat: disebut sebagai . oo. pemohon nama sri linda yanti tempat tanggal lahir magelang, oktober pekerjaan ibu rumah tangga alamat kampung babakan sukatani, manggis, depok, jawa barat disebut sebagai oi. pemohon iii nama roti kemaren tempat tanggal lahir medan, januari pekerjaan janda pensiunan pns alamat jalan kutilang nomor depok jaya, pancoran mas, depok, jawa barat disebut sebagai n0nn00 0en eem pem nama yunus tempat'tanggal lahir kuningan, oktober pekerjaan pegawai swasta alamat jalan sumbawa nomor aren jaya, bekasi disebut sebagai 0n 5n0 n0n n0n een new se pohon nama tutut herlina tempatitanggal lahir magetan, oktober pekerjaan wartawan alamat kelapa dua wetan, ciracas, jakarta timur disebut sebagai n5nnn nen neon nen e pem dewan kesehatan rakyat dkr), berkedudukan jalan cisanggiri kebayoran baru, jakarta selatan, yang diwakili oleh: nama willem engelbert lukas warouw tempat tanggal lahir balikpapan, mei pekerjaan wartawan alamat jalan lista bidara cina, jatinegara, jakarta timur disebut sebagai n0 n0n n0n nen e vii perkumpulan serikat rakyat miskin kota, yang diwakili oleh: nama mario sitompul tempat tanggal lahir jakarta, desember pekerjaan pelajar meskipun dalam disebutkan bahwa lurah program jaminan sosial bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah dan menyatakan bahwanamun kewajiban pemerintah untuk membayar tersebut bersifat kondisional. hal tersebut tampak jelas dari bunyi yang menyatakan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah . tidak ada gambaran bagaimana pemerintah akan membuat aturan pelaksanaannya. apakah dalam hal ini pemerintah akan berpihak rakyat atau pada perusahaan asuransi? jika melihat inti yang menjadi intisari dari sistem jaminan sosial yang diatur dalam tersebut atas, maka dapat disimpulkan bahwa undang undang ini sangat bertentangan dengan semangat konstitusi yaitu pancasila dan uud pada pembukaan dan batang tubuh, khususnya yang mengatur tentang hak asasi manusia, jaminan sosial, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. dengan demikian maka yang bersifat kapitalisme neoliberalisme dalam mesti dibatalkan. selain karena melanggar konstitusi, tersebut berpotensi menciptakan beban, tekanan, dan kemiskinan yang semakin dalam bagi sebagian besar masyarakat indonesia, sebagai akibat ikut serta dalam sistem dan membayar iuran yang diwajibkan oleh undang undang ini. apalagi ditengah kondisi ekonomi global yang saat ini tengah mengalami krisis, perusahaan perusahaan multinasional akan semakin ekspansif dalam rangka perluasan pasar dan akumulasi keuntungan. termasuk dalamnya adalah penguasaan pelayanan jasa asuransi. sehingga sistem asuransi sosial sebagaimana yang diatur dalam dapat berdampak kontraproduktif dalam upaya memajukan produksi, produktivitas nasional, kesejahteraan rakyat, dan kebudayaan bangsa. undang undang ini pada satu sisi menjadi lahan bisnis bagi perusahaan swasta namun pada sisi lain menjadi beban ekonomi baru bagi masyarakat indonesia.yang menjadi objek pengajuan permohonan ini adalah undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional terhadap uud bahwa berdasarkan ketentuan hukum atas, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan judicial review ini. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohonjaminan sosial nasional khususnydan adalah warga negara indonesia selaku pengguna jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) yang dijalankan pemerintah republik indonesia. pemohon adalah warga negara yang miskin secara ekonomi yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan layanan asuransi swasta sehingga pemohon mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) yang dijalankan oleh pemerintah republik indonesia. dengan ditetapkannya. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang merupakan seorang istri pensiunan pegawai negeri sipil pns) dan menjadi peserta asuransi kesehatan yang dijalankan oleh akses. dengan ditetapkannya ssn. bahwa pemohon ke adalah seorang warga negara indonesia yang bekerja sebagai buruh perusahaan swasta yang dipotong gajinya untuk kepesertaannya dalam jamsostek yang dijalankan jamsostek. pemohon telah dirugikan sejak menjadi peserta jamsostek, dikarenakan pungutan yang sangat memberatkan. dengan ditetapkannya khususnya maka pemohon dirugikan hak konstitusionalnya karena wajib membayar premi dan iur tanggung ketika sakit. bahwa pemohon ke adalah seorang warga negara indonesia sebagai pembayar pajak pada negara. pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ditetapkannya khususnya karena sebagai warga negara yang telah membayar pajak pada negara masih harus menanggung kewajiban membayar premi dan iur tanggung ketika sakit yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena sudah membayar pajak. maka dengan ditetapkannya khususnya , potensial melanggar hak konstitusional pemohon pembayar pajak pada negara. bahwa pemohon kemengawal dan memastikan hak jaminan kesehatan bagi warga miskin sampai tangan warga miskinhatan masyarakat miskin. maka dengan khususnya potensial melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa pemohon ke adalah organisasi masyarakat miskin, yaitu suatu perkumpulan yang terus menerus mewakili dan memperjuangkan hak hak masyarakat miskin atas kesejahteraan dan jaminan sosial dari negara. dengan ditetapkannya khususnya maka anggotanya semakin. maka dengan ditetapkannya khususnya potensial melanggar hak konstitusional pemohon. bahwa pemohon kekhususnya potensial melanggar hak konstitusional pemohon. pemohon ke adalah orang pribadi, seorang pengamat perdagangan bebas dan peneliti senior institute global justice igj), sebagai warga negara yang bekerja untuk mengamati dan menganalisa praktik perdagangan bebas, sadar dan mengetahui lalu lintas perdagangan internasional serta ketidakadilan dalam sistem perdagangan yang selama ini terjadi, pemohon merasa terpanggil nuraninya sebagai warga negara untuk berusaha menghentikan praktik ketidakadilan dalam sistem perdagangan yang berdampak terhadap semua warga negara dan mengabaikan hak konstitusionalitas setiap warga negara. maka menurut pemohon jika dan diberlakukan akan melanggar hak konstitusional pemohon, serta mengganggu pemohon karena semakin berat beban sosial intelektual pemohon yang sadar dan mengetahui praktik ketidakadilan dalam perdagangan internasionan atas nama badan hukum publik atau privat dalam hal ini adalah atas nama organisasi masyarakatrumusan sebagai objek permohonannya sebagai berikutpokok permohonan dan alasan hukum ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional yang menegaskan ketentuan pelaksanaan jaminan sosial yang mewajibkan kepada pesertanya membayar iuran dan iur tanggung jika sakit adalah bukti negara menegaskan kewajibannya (state obligation) untuk menjamin hak asasi warga negaranya, hal ini telah melanggar hak konstitusional pemohon atas jaminan kepastian kewajiban pemeliharaan negara kepada fakir miskin dan anak anak terlantar sebagaimana diatur dalam uudistem hukum hak asasi manusia. sementara individu (termasuk juga kelompok dan rakyat alam instrumen instrumen hak asasi manusia internasional tersebut. pertanggungjawaban negara seperti dikemukakan diatas, biasanya dilihat dalam tiga bentuk. yang pertama adalah dalam bentuk menghormati (obligation respect), dan yang kedua adalah dalam bentuk melindungi (obligation protect), sementara yang terakhir adalah dalam bentuk pemenuhan (obligation fulfil). tanggung jawab yang pertama (to respect), menuntut negara untuk tidak melanggar hak hak asasi warga negaranya. tanggung jawab kedua (to protect) menuntut negara mengambil langkah langkah yang diperlukan guna melindungi hak hak dan kebebasan warga negara wilayahnya. sedangkan tanggung jawab yang ketiga, negara dituntut mengambil langkah langkah yang perlu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya. sementara itu jika membaca rumusan atas, sangat jelas warga negara sebagai pemegang hak justru diwajibkan untuk membayar (menanggung kewajiban) dan negara yang seharusnya menanggung kewajiban justru menuntut hak (menuntut iuran). rumusan diatas jelas mengaburkan makna tanggung jawab dan kewajiban negara dalam hal ini pemerintah sebagai pengemban mandat pelaksanaan sistem kenegaraan untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi semua hak warga negaranya. bukankah dengan sistem bernegara kita menyerahkan kedaulatan bernegara kepada pemerintah untuk mengatur, memberi sanksi, menarik pajak, dll, dan sebagai kompensasinya adalah warga negara akan mendapatkan hak berupa perlindungan, pemenuhan atas semua kebutuhan hidup dan hak dasar sebagi warga negara. memang merumuskan, bahwa iuran bagi fakir miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah, namun jika memperhatikan ketentuan undang undang guo yang menegaskan bahwa iuran yang dibayar oleh pemerintah adalah dalam bentuk bantuan, yang artinya mengikuti situasi dan keadaan ekonomi, bahkan menugasi makna wajib menjadi bantuan, yang artinya suka suka, kondisional dan menunggu political will pemerintah. ketentuan guo secara jelas jelas tidak memberikan kepastian tentang nasib orang miskin, bahkan justru mengebiri makna uud yang menegaskan negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan warga negaranya: ketentua, dan membuat jurang pemisah yang kuat antara kaya dan miskin. ketentuan jika dihubungkan dengan ketentuan yang menegaskserta dihubungkan dengan: bagian kelima jaminan pensiun menyatakan, peserta jaminan pensiun adalah pekerja yang telah membayar iuran . sementara itu, menyatakan,dalam bagian kelima jaminan pensiun, tidak ditemukan ketentuan yang memberikan perlindungan bagi orang miskin, pengangguran, dan pekerja sektor informal, maka ketentuan tersebut memberikan pengertian bahwa warga negara yang bekerja sektor informal (pekerja mandiri) atau bahkan tidak bekerja, menganggur karena miskin dan tidak berpendidikan sehingga tidak bekerja, tidak berhak atas jaminan pensiun dari ssn. sehingga pekerja sektor informal, pengangguran, dan orang miskin yang termiskinkan, tidak pernah mengenal usia pensiun, usia hari tua, dan cacat total. karena ketentuan pada dan secara tegas hanya diperuntukkan bagi pekerja dan membayar iuran, tidak ada ketentuan bagi yang lainnya. ketentuan atas juga menegaskan bahwa orang miskin dilarang tua , karena tidak akan dapat jaminan dihari tua ketika pensiun, tetap harus menjadi anak muda yang terus bekerja tanpa henti mencari penghidupan sendiri, negara tidak memikirkannya. kita tentu ingat, sebelum adanya program jamkesmas, kita kenal istilah orang miskin dilarang sakit", dan setelah ada program jamkesmas dimana semua biaya perawatan warga miskin yang sakit ditanggung oleh negara lambat laun istilah itu menjadi punah, sekalipun sistem jamkesmas belumlah sempurna. kita juga tidak boleh melupakan, istilah orang miskin dilarang sekolah , istilah ini dahulu timbul ketika bhp disahkan yang menimbulkan biaya sekolah naik tak terjangkau oleh warga miskin. jika diperhatikan secara seksama, tentang kewajiban iuran bagi semua peserta, juga menegaskan tentang adanya kepentingan politik ekonomi asuransi atas orang yang sakit yang menjadi peserta. warga negara khususnya yang sakit telah menjadi nilai yang strategis bagi akumulasi modal yang murah dan menjadi pasar yang diciptakan oleh negara (captive market) . kepentingan inilah yang melandasi lahirnya rumusan guo. selain itu ada juta rakyat miskin yang ditanggung oleh apbn dari rp. triliun (data departemen kesehatan ri) dalam program jamkesmas yang dijalankan oleh pemerintah. dalam tahun diperkirakan akan menjadi rp. triliun pada apbn dana ini akan menjadi fresh money yang sedang ditunggu tunggu oleh perusahaan perusahaan asuransi. bahwa seharusnya, sistem jaminan sosialnya, fundamental norm undang undang dasar negara republik indonesia tahunmenyatakan bahwa, 'fakir miskin dan anak anak yang terlantar dipelihara oleh negara. ini mengatur kewajiban negara bidang kesejahteraan sosial sebagai bentuk perlindungan jaminan hak hak konstitusional setiap warga negara, perlindungan jaminan hak hak konstitusional setiap warga negara dibidang kesejahteraan merupakan bagian dari upaya mewujudkan indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan. maka sudah seharusnya pemerintah indonesia menjalankan amanat uud sebagai norma dasar dalam kehidupan bernegara, apalagi pemerintah indonesia juga telah meratifikasi kovenan hak ekonomi sosial dan budaya, tanggal oktober sehingga dituntut untuk menjalankan semua isi dalam kovenan tersebut dalam kebijakan bernegara dan pemerintahan. maka tidak terkecuali dengan dikeluarkannya sudah seharusnya sebagai upaya maksimal untuk menjalankan hak asasi warga negara indonesia, sebagai bentuk jaminan kehidupan yang layak, manusiawi, dan bermartabat.itu, nomor tahun tentang hak asasi manusia, juga menegaskannomor tahun tentang hak asasi manusia, merumuskandan ditegaskan pada nomor tahun tentang hak asasi manusia,sebagaimana kita ketahui, objek dari jaminan sosial adalah kebutuhan dasar warga negara, untuk memastikan hidup dalam martabat kemanusiaan dan kesejahteraan. maka hemat kami pemohon ketentuan ssn sangatlah bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar mensejahterakan kehidupan bangsa , dan dan uud serta bertentangan dengan norma dasar dalam perlindungan bagi semua warga negara sebagaimana ditegaskan oleh mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu iii yang menegaskan sistem jaminan sosial (putusan nomor puu iii hal. ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasionalketentuan ini sesungguhnya sedang melakukan tindakan pelimpahan beban dan tanggung jawab negara kepada warga negara dan sektor swasta yakni perusahaan pemberi kerja. alamat kp. pendangkalan kayu putih, pulo gadung, jakarta timur disebut sebagai . ii. pemohon viii front nasional perjuangan buruh indonesia, yang diwakili oleh: nama dominus oktavianus tobu klik tempat tanggal lahir atambua, oktober pekerjaan swasta alamat jalan soekarno hatta, nomor atambua, kota atambua, belu, ntt disebut sebagai . pemohon nama alauddin tempat tanggal lahir mura taliwang, april pekerjaan pengamat perdagangan bebas dan peneliti senior igj alamat jalan kecubung, gang nomor mataram kelurahan gotong, kecamatan kelaparan, kota mataram disebut sebagai oo. pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni dan tanggal agustus memberi kuasa kepada hermawan, sh., advokat yang beralamat kantor dewan kesehatan rakyat dkr), jalan cisanggir mendengar keterangan saksi para pemohon negara mengijinkan dan melegitimasi pungutan dilakukan oleh perusahaan terhadap pekerjanya, yang sudah pasti membebani dan mengintimidasi pekerja (pemerasan), dengan sistem yang masih seperti ini. ketentuan diatas, juga merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab dari negara kepada swasta, yang faktanya terjadi hubungan struktural secara langsung antara pekerja dengan pengusaha yang diberikan pelimpahan beban. pungutan terhadap pekerja sebagaimana yang dilakukan selama ini oleh perusahaan asuransi jamsostek yang juga melalui pengusaha telah terbukti memberatkan pekerja, khususnya mereka yang memiliki upah rendah. hampir separuh pekerja indonesia adalah pekerja miskin, pada tingkat upah rata rata pekerja yang berlaku sekarang, jika dibagikan kepada rata rata anggota keluarga pekerja, lebih dari persen rumah tangga pekerja dan anggota keluarganya memiliki pendapatan perkapita bawah per hari. dana yang dipungut dari para pekerja tidak dikelola secara demokratis dan transparan. perusahaan perusahaan asuransi menggunakan dana pekerja untuk kepentingan bisnis yang hasilnya tidak terbukti dibagikan kepada pekerja. undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasionalrumusan atas, potensial menimbulkan swastanisasi atas jenis pelayanan bagi warga miskin dan warga kaya, serta kemampuan suatu daerah otonomi dengan daerah otonomi lainnya, sehingga mengabaikan prinsip keadilan, kesetaraan, dan anti diskriminasi. nilai pungutan iuran yang didasarkan pada pertimbangan yang sifatnya kondisional membuka peluang pemerintah menetapkan kebijakan iuran yang dapat dinaikkan sewaktu waktu. lurah yang selama ini dipungut dari pekerja telah terbukti tidak hanya memberatkan pekerja, namun juga pengusaha. ditengah kondisi lemahnya industri nasional yang cenderung mengarah pada de industrialisasi, dan ekonomi yang diterpa krisis berkepanjangan, kebijakan pemerintah yang memberatkan kalangan dunia usaha seharusnya dihindari. nilai kebutuhan hidup layak yang dijadikan dasar dalam menentukan nilai iuran yang dipungut, hingga saat ini masih dipersoalkan oleh pekerja dan organisasi pekerja. nilai kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan pekerja. sehingga pungutan mengurangi pendapatan pekerja secara significant. bahwa selain persoalan besaran nilai pungutan, persoalan kewajiban iuran pembayaran premi sendiri adalah sebuah pelanggaran karena menginstruksikan pada kewajiban warga negara untuk menjadi peserta, disisi lain negara yang seharusnya menjamin hak warga negaranya justru mendapatkan hak, untuk memungut iuran, lalu bagaimana dengan pajak warga negara yang selama ini telah dan terus dibayar? bukankah perlindungan dan jaminan dari negara adalahberikan oleh warga negara sebagaimana teori contract social berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka pemohon berkesimpulan ketentuan rumusan dankhususnya pembukaan uud dan dan uud iv. petit dalam provisi permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional akan berdampak langsung terhadap ruu badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang sedang dalam proses pembahasan dewan perwakilan rakyat republik indonesia. berdasarkan hal tersebut maka kami pemohon, memohon kepada mahkamah konstitusi agar mengeluarkan penetapan atau putusan sela untuk menghentikan sementara proses pembahasan hingga keluarnya putusan atas perkara guo, hal ini semata mata demi efisiensi anggaran dan kepastian keberadaan badan penyelenggara jaminan sosial. dalam permohonanuud menyatak, bukti fotokopi data ketenagakerjaan indonesia, bukti fotokopi jumlah dan prosentase penduduk miskin: bukti fotokopi data penerima jamkesmas selain itu para pemohon juga mengajukan empatdr. dr. siti fadilah supardi, sp.jp(k) bahwa jaminan kesehatan merupakan hal yang sangat mendasar dan menjadi bagian yang sangat penting dari jaminan sosial. dalam alinea keempat pembukaan undang undang dasar dengan jelas dinyatakan bahwa tugas pemerintah negara republik indonesia adalah pertama, melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia. kedua, memajukan kesejahteraan umum, ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. bahwa pemerintah telah tampak berusaha konstitusional mungkin dengan cara melaksanakan jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dan setengah miskin, yaitu dengan cara membebaskan biaya pelayanan kesehatan puskesmas dan rumah sakit kelas bahwa jaminan sosial jelas tertera dalam undang undang dasar dan jaminan sosial adalah hak setiap orang, artinya merupakan kewajiban pemerintah: bahwa untuk pelaksanaanya, pemerintah mengatur dalam undang undang nomor tentang ssn. undang undang ini selintas dari namanya seolah olah mengatur tentang pelaksanaan jaminan sosial secara nasional, tetapi kalau kita cermati, isinya ternyata mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh badan pelaksana jaminan sosial, dan dari dua hal ini sudah tidak konsisten. bahwa dan undang undang nomor tahun itu, bertentangan dengan konstitusi tertinggi, preambul undang undang dasar bahwa mukadimah undang undang dasar adalah rohnya dari seluruh batang tubuh undang undang dasar dan rohnya dari negara kesatuan republik indonesia, dan dalam alinea ke preambul tertera jelas tujuan pemerintahan adalah untuk membentuk sseterusnya. artinya perlindungan adalah hak rakyat. pemerintah wajib melindungi rakyatnya, termasuk dari bencana kesehatan. akan tetapi dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, rakyat harus membeli premi guna melindungi dirinya sendiri dari bencana sosial, tentu saja kecuali yang miskin. dan apalagi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, mengharuskan pemberi kerja memungut sebagian upah pekerjanya untuk dibayarkan pihak ketiga yang notabene milik pemerintah, demi mendapatkan jaminan kesehatannya, contohnya adalah asuransi kesehatan. kaum buruh yang upahnya pun, terpaksa harus dipotong upahnya untuk jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. demikian juga pegawai negeri sipil, tni, dan polri pada tingkat kepangkatan tertentu: undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional bertentangan dengan dan dan juga dan uud undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, semua peserta diwajibkan membayar iuran. hal ini bisa diartikan bila tidak membayar, maka tidak mempunyai hak pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah. meskipun yang miskin akan dijamin oleh pemerintah, tetapi antara yang miskin dan tidak mampu membayar, maka tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan pelayanannya. bahwa ssn, yang pada pokoknya menyatakan, pemberi kerja harus memotong upah pekerjanya. artinya, ini hanya untuk pekerja formal, tanpa melihat apakah upah yang diterima pekerja tersebut bawah garis kemiskinan atau tidak? peserta yang bisa membayar diwajibkan oleh pemerintah. peserta yang bisa membayar atau peserta yang mampu, diwajibkan oleh pemerintah, bila ssn berlaku, dan membeli premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang ditentukan yang namanya bpjs yang notabene milik pemerintah, dengan nilai nominal yang juga ditentukan nanti oleh pemerintah. maka tersebut tidak sesuai dengan dan uud yang menyatakan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. bahwa ssn, yang pada pokoknya menyatakan, setiap orang berhak atas jaminan sosial. jadi artinya bukan hanya pekerja formal saja yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, pada undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, peserta adalah membayar iuran, sedang yang tidak bisa membayar, tetapi tidak termasuk kategori miskin, maka tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan sama sekali, ini contohnya bidang kesehatan. maka bila dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan akan terjadi diskriminasi pelayanan kesehatan dan terjadi pelayanan kesehatan yang tidak adil karena dalam dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional hanya berlaku bagi pekerja formal yang memiliki upah, misalnya buruh, pns, tni, polri serta fakir miskin dan orang yang tidak mampu. sedangkan yang luar itu, pekerja informal, orang tua yang bukan pensiunan, bayi, dan anak anak yang tidak termasuk fakir miskin, tetapi tidak mampu membayar, tidak akan mendapatkan perlindungan negara berupa jaminan sosial versi sistem jaminan sosial nasional. padahal pengangguran, orang tua bukan pensiunan, bayi, dan anak anak yang tidak mampu membayar tapi tidak termasuk fakir miskin, juga merupakan kelompok yang harus dilindungi oleh negara dari bencana kesehatan atau bencana sosial yang lain. ternyata undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional bukan saja bertentangan dengan preambule, dan undang undang dasar tetapi juga tidak konsisten dalam bab dan nya. dalam undang undang tersebut, tertera jelas pada bab tentang ketentuan umum. pada bab ketentuan umum, tertera pada tentang definisi jaminan sosial. sedangkan adalah tentang tata cara sistem jaminan sosial, yang masih bisa kita mengerti, yaitu tata cara sistem jaminan sosial nasional oleh beberapa bpjs, padahal bpjs nya belum jelas. pada tiba tiba ada kata kata asuransi sosial. kemudian dan seterusnya kembali membicarakan jaminan sosial. padahal jelas jelas makna 'asuransi sosial sama sekali berbeda dengan 'jaminan sosial': kalau jaminan sosial menurut undang undang dasar adalah kewajiban pemerintah dan merupakan hak rakyat, maka asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri, rakyat harus melindungi dirinya sendiri. artinya pemerintah melepaskan tanggung jawab terhadap melindungi rakyatnya. pada jaminan sosial, pelayanan kesehatan tidak membedakan usia, tidak membedakan penyakit yang diderita peserta, tetapi pada asuransi sosial peserta yang ikut dibatasi, hanya kepada pekerja, yang umurnya sudah ditentukan, kalau sudah sakit tidak boleh lagi ikut, dan sebagainya, bahkan harus tetap mengeluarkan biaya meskipun sudah membayar premi. bahwa asuransi sosial dengan bisnis asuransi umum hampir tidak ada bedanya. sedikit ada perbedaan, antara lain terletak pada kepesertaannya. dalam asuransi sosial, peserta dipaksa oleh aturan, dipaksa oleh undang undang yang dibuat pemerintah untuk harus menjadi peserta asuransi tertentu. sedangkan asuransi umum, peserta mempunyai hak untuk membiayai asuransi mana yang ingin diikuti. konsumen secara sukarela membeli produk asuransi tanpa paksaan. namun dengan adanya undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, maka pns, pekerja, tni, polri, pada tingkat tingkat kepangkatan tertentu dipaksa oleh peraturan atau perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah untuk membeli asuransi perusahaan asuransi tertentu milik pemerintah yang disebut bpjs, bahwa hal tersebut tidak adil, karena pemerintah memberikan peraturan untuk mengeksploitasi rakyatnya demi keuntungan pengelola asuransi yang notabene milik pemerintah, dan hal tersebut juga sangat tidak cocok dengan tujuan kenapa kita berbangsa dan bernegara indonesia: bahwa berdasarkan pandangan tersebut atas, undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional harus dibatalkan keberlakuannya, dan pemerintah harus segera menyiapkan sistem jaminan sosial nasional yang sesuai dengan konstitusi, prof. dr. sri edi season: indonesia merdeka berdasar doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan. berkaitan dengan undang undang nomor tahun maka yang lebih relevan dan kita garis bawahi adalah doktrin kerakyatan, doktrin kerakyatan indonesia memposisikan rakyat sebagai berdaulat, artinya tahta adalah milik rakyat, tahta hanyalah untuk rakyat. lebih lanjut ini berarti bahwa posisi rakyat adalah sentral substansial. arti rakyat selalu jamak, rakyat adalah orang banyak, yang dalam bahasa inggris mungkin disebut sebagai rakyat adalah plural form, people selalu are, bukan people is. oleh karena itu, berdasar doktrin kerakyatan itu maka bersatulah paham kebersamaan dan asas kekeluargaan yang berbeda dengan asas perorangan yang berlaku zaman kolonial, asas perorangan yang kita tolak, yang diberlakukan pada zaman kolonial itu adalah paham individualisme yang dasarnya adalah liberalisme barat: asas kebersamaan merupakan jiwa atau roh undang undang dasar yang dipasangi oleh pancasila. asas kebersamaan nampak tegas dan eksplisit dalam pembukaan undang undang dasar yaitu bahwa kita mendirikan pemerintahdan ikut dalam ketertiban dunia. asas kebersamaan juga nampak pada dan undang undang dasar misalnya pada undang undang dasar bahwa rakyat mempunyai kedaulatan mutlak sebagai ekspresi daripada vertretung organs vertretung organs civilians stats folks: dalam undang undang dasar bahwa tiap tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. demikian pula ditetapkan oleh undang undang dasar bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, bukan usaha perorangan, usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya digunakan untuk sebesar sebesar kemakmuran rakyat. demikian pula dengan tegas disebutkan dalam dan juga undang undang dasar pembukaan dan seluruh tersebut atas merupakan hak sosial rakyat, demikianlah seorang founding father menyebutkan hak sosial rakyat: berdasar posisi rakyat yang sentral substansial itu, maka hak sosial rakyat ini bersifat aktif positif bukan bersifat negatif pasif. artinya, apa yang menjadi hak rakyat haruslah dijunjung tinggi negara, bukan diberikan oleh negara disertai dengan sikap altruisme filantropis, artinya bukan caritas ataupun bukan belas kasihan, sepenuhnya hak sosial dari rakyat, undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional secara fundamental bertentangan dengan undang undang dasar dari segi, pertama, mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat. ini nyata sekali dalam undang undang sistem jaminan sosial nasional tersebut yang menegaskan dengan kata kata 'wajib' beberapa kali, artinya dipaksakan dan bukan sukarela dan kewajiban itu ditetapkan oleh pihak lain bukan oleh kemauan rakyat itu sendiri. kedua, menggeser kewajiban negara dalam tugasnya menghormati hak sosial rakyat kepada pihak ketiga dalam bentuk wajib membayar iuran yang besarnya ditentukan oleh pihak lain. ini berarti bahwa jaminan sosial sesungguhnya sudah berubah menjadi bisnis asuransi. ketiga, hak sosial rakyat berubah menjadi komoditi dagang dan ini merupakan gerakan ideologis neo liberalisme, yang memang sekarang sedang melanda indonesia, yang tentu bertentangan dengan undang undang dasar dan pancasila. artinya, apabila hak sosial rakyat didekati sebagai komoditi bisnis, maka posisi rakyat yang sentral substansial, direduksi menjadi marjinal residual. dan kepentingan bisnis ekonomi justru yang ditempatkan menjadi yang sentral substansial. undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, tentulah mengerikan karena negara menitipkan nasib rakyat pekerja kepada pihak ketiga. pihak ketiga itu, sesungguhnya adalah kekuatan pasar. pasar bukanlah sekadar lokus tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tapi dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, pasar mengemban semangat kerakusan yang predator. pasar adalah global financial tycoon atau kaisar kaisar finansial global, yang pasti merongrong hak sosial rakyat kita melalui badan badan usaha asuransi. karena sudah terbukti secara empiris mana mana, tak terkecuali indonesia bahwa badan badan usaha asuransi multi nasional saat ini mengintip kesempatan bisnis besar yang dibukakan antara lain oleh undang undang nomor tahun yang khususnya adalah dan bahwa hal ini akan menghapuskan hak sosial rakyat dan merubahnya menjadi kewajiban sosial rakyat, dan ketergantungan rakyat. artinya, berubah menjadi sosial responsibility atau menjadi sosial dependency, sekaligus menghilangkan asas kebersamaan dan merubahnya berlakunya asas perorangan, sesuai dengan webbook van koophandel, yang berlaku jaman kolonial. ini merupakan penyelewengan atau disorientasi nasional dalam memahami undang undang dasar yang terang terangan menolak asas perorangan. dan ini semua menjurus kepada pragmatisme dan mengabaikan ideologi nasional, jaminan sosial bukanlah asuransi sosial, oleh karena itudan perlu dibatalkan. poppy salina, s.e., ph.d. bidang keahlian ahli adalah ekonomika pembangunan, administrasi publik, ekonomika publik, dan ekonomika kesejahteraan. bahwa berdasarakan beberapa data statistik yang dipublikasikan oleh biro pusat statistik, lembaga data statistik resmi dari pemerintah indonesia, menunjukkan bahwa tidak ada jaminan kualitas hidup yang layak indonesia, sehingga bisa dikatakan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial nasional terutama tidak bisa kita biarkan selama tidak ada perlindungan hukum bagi rakyat indonesia, bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional butir menimbang, disebutkan bahwa undang undang tersebut mengatur sistem jaminan sosial nasional, guna menjamin mendengarkan keterangan pihak terkait, yaitu jaminan kesehatan masyarakat, asuransi kesehatan indonesia akses), jaminan sosial tenaga kerja( jamsostek), asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia sabri), walikota solo dan walikota yogyakarta: memeriksa bukti bukti tertulis para pemohollatar belakang meskipun nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional ssn) (selanjutnya disebut telah disahkan sejak tahun akan tetapi undang undang ini tak juga bisa diterapkan. peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan yang dimandatkan undang undang ini tidak kunjung terbit. kendala lainnya adalah belum adanya badan pelaksana ssn. ketentuan tentang badan pelaksana ssn akan ditetapkan melalui undang undang tersendiri. undang undang badan pelaksana jaminan sosial tersebut hingga saat ini sedang dalam pembahasan dpr yang diberi nama rancangan undang undang badan pelaksana jaminan sosial ruu bpjs). secara substansial sendiri masih menyisakan masalah. banyak pihak masih menolak undang undang ini dikarenakan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang menghendaki sistem jaminan sosial yang berpihak pada rakyat khususnya kaum miskin yang merupakan kelompok mayoritas masyarakat indonesia. kelompok masyarakat miskin tersebut adalah para pengangguran, setiap orang indonesia, berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak: definisi jaminan sosial disebutkan undang undang tersebut, pada yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kembali penekanan pada kebutuhan dasar hidup yang layak. namun demikian, ketika masuk yang dijelaskan pada tersebut tidak melukiskan apa yang dimaksud dalam butir menimbang undang undang tersebut maupun pada bahwa ssn menegaskan undang undang nomor tahun berdasarkan khazanah ekonomika publik maupun ekonomika kesejahteraan, yang diatur dalam undang undang tersebut adalah sistem asuransi bukan sistem jaminan sosial. dalam khazanah ekonomika publik, administrasi publik, maupun ekonomika kesejahteraan, ada situasi yang harus dipenuhi bagi suatu negara apabila memberlakukan sebuah sistem asuransi sosial bukan sistem jaminan sosial yang diputuskan oleh indonesia dalam undang undang nomor tahun yang pertama adalah negara dapat memberlakukan sistem asuransi sosial apabila suatu negara memiliki sistem administrasi kependudukan yang efektif atau single identity. sedangkan indonesia tidak memiliki sistem administrasi kependudukan yang efektif. ilustrasi kebijakan yang paling nyata dalam menunjukkan kegagalan pemerintah indonesia dalam hal sistem administrasi kependudukan adalah sistem pemungutan pajak yang diberlakukan indonesia. kita memakai sistem self assessment , sehingga seorang warga negara yang sebenarnya dia sudah layak menjadi wajib pajak, dia harus secara sadar datang kantor pajak untuk melaporkan dirinya bahwa dia sudah layak menjadi wajib pajak. keputusan ini secara sadar diambil oleh pemerintah indonesia, mengingat sistem administrasi kependudukan indonesia yang sangat tidak efektif dalam mengidentifikasi jumlah penduduk, status penduduk, apalagi tingkat pendapatan, bahwa ketika undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, terutama ditekankan pada mengatakan bahwa, setiap peserta wajib membayar iuran yang ditetapkan berdasarkan presentasi dari upah atau suatu sejumlah nominal. syarat minimal adalah harus ada pencatatan kependudukan yang efektif. sebab dalam implementasi tersebut, diasumsikan ada klasifikasi penduduk, yaitu pertama, fakir miskin, yang berada bawah garis kemiskinan, kedua, penduduk bawah menengah berada atas sedikit garis kemiskinan, sampai kemudian level menengah berdasarkan klasifikasi ekonomi, dan yang ketiga adalah lapis menengah atas, apabila negara tidak memiliki sistem kependudukan yang efektif, padahal mobilitas vertikal ekonomi seorang warga negara sangat mungkin terjadi, dia tidak hanya kemudian dalam tahun tetap berada dalam satu level menengah bawah, tapi bisa kemudian bisa bergeser misalnya karena krisis ekonomi, dan struktur ekonomi yang rentan. ini tidak bisa diantisipasi dengan pencatatan kependudukan. kalau kemudian kita melihat sistem pencatatan kependudukan yang ada negara yang memberlakukan sistem asuransi sosial, maka setiap negara yang memberlakukan sistem asuransi, contohnya tentu negara negara maju, negara sedang berkembang, malaysia, filipina, mereka telah memiliki sistem pencatatan, kemudian pergeseran tingkat pendapatan, status ekonomi masyarakat atau warga negara tercatat dengan sempurna, sehingga kemudian negara bisa mengalikan, apakah dia wajib memberi iuran atau kemudian mendapatkan jaminan sosial. ketika ini tidak dipenuhi secara administrasi publik, menjadi batal atau tidak layak untuk diberlakukan indonesia, bahwa situasi selanjutnya yang sangat substantif dan sangat menggetarkan jiwa kita yaitu situasi yang harus dipenuhi dalam suatu negara yang akan memberlakukan sistem asuransi sosial adalah pertanyaan yang paling mendasar, yaitu adakah jaminan hidup yang layak indonesia? pertanyaan kedua, apakah sebuah negara yang akan memberlakukan asuransi sosial lewat undang undang nomor tahun tersebut, telah memberikan perlindungan hidup yang layak? adrenal indikator yang bisa dipresentasikan adakah jaminan hidup layak indonesia? karena kalau kemudian jawabannya adalah tidak ada, berdakwah pemerintah mengenakan iuran kepada warga negara yang selama ini tidak mendapatkan perlindungan hidup dari pemerintah atau negara? yang pertama, data ini dipublikasikan oleh bps pada buku indeks pembangunan manusia tahun bps dalam buku tersebut menunjukkan dalam satu dasawarsa selama sepuluh tahun, daya beli masyarakat indonesia hanya meningkat dari tahun sampai tahun data daya beli ini dihitung secara manual oleh bps dengan berdasarkan pengeluaran per kapita untuk komoditas, sehingga secara matematis sederhana apabila kita bagi, daya beli yang hanya naik tersebut dibagi untuk membeli komoditas, maka selama tahun daya beli masyarakat indonesia untuk membeli per komoditas bahan pokok termasuk perumahan kurang dari bahwa data yang ditunjukkan oleh biro pusat statistik dalam indeks pembangunan manusia, pembeliannya adalah beras, daging sapi, ayam, susu, bayam, listrik, air minum, bensin, minyak tanah, dan perumahan. untuk membeli komoditas, daya beli masyarakat indonesia hanya meningkat selama tahun: bahwa kondisi daya beli tersebut apabila kita bandingkan dengan data inflasi dan satu harga satu komoditas, ini akan jauh lebih menunjukkan pada kita bahwa ada persoalan kualitas hidup layak indonesia, bahwa data tahun inflasi daya beli kenaikan tadi hanya dari tahun sampai tahun sementara kita lihat kenaikan harga meningkat tajam, ketika harga beras dari menjadi dan pada tahun inflasi ys. kalau kita lihat harga beras dari tahun tahun tentu melebihi persentase kenaikan daya beli yang hanya sehingga satu sisi daya beli sangat rendah, sisi lain harga mengalami kenaikan yang cukup tajam, indikasi lain adalah mengenai kesempatan pendidikan, rata rata lama sekolah selama tahun hanya ada penambahan tahun. artinya kalau pada tahun rata rata penduduk indonesia yang terkena wajib belajar bersekolah hanya sampai kelas tahun maka tahun hanya bisa sampai kelas sd. lulus pun tidak bisa dipenuhi selama tahun. target meluluskan masyarakat indonesia yang wajib belajar itu juga tidak bisa dipenuhi. dengan demikian sangat sayang data bps kembali lagi menunjukkan ranking indeks pembangunan manusia kita itu berada posisi dari negara, kalau kita lihat negara tetangga kita, singapura ranking malaysia filipina yang sebenarnya dalam data makro ekonomi hampir mendekati kita, jauh meninggalkan kita pada ranking kita disejajarkan dengan laos dan kamboja, indikator lain adalah soal garis kemiskinan, ukuran penghitungan daya beli yang menyimpulkan hanya ada kenaikan rp. dalam tahun, memiliki dasar penghitungan pendapatan penduduk indonesia adalah rp. jumlah penduduk miskin yang dijadikan dasar perhitungan atau dijadikan basis pengambilan keputusan mengambil basis pendapatan hanya rp. jadi, ada selisih rp. yang membedakan penghitungan daya beli dan tingkat kemiskinan, bahwa bicara soal pendapatan perkapita indonesia, bagi jumlah penduduk, untuk rata rata pendapatan per kapita, maka upah buruh hanya sekitar y9. jadi, kalau ada total pendapatan nasional yang diperoleh oleh indonesia, maka kemudian jatah penduduk atau jatah penduduk yang bekerja sebagai buruh pekerja formal, itu hanya saja: melihat data pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja tahun juta, tahun juta, maka hampir dalam tahun pemerintah hanya menaikan jumlah angkatan kerja sebanyak juta, itupun pekerja formal: mengenai pendidikan tertinggi pekerja indonesia, februari penduduk usia tahun atas yang bekerja berpendidikan maksimal smp. kita bisa tahu kualifikasi pendidikan maupun tingkat upah yang diterima oleh pekerja dengan kualifikasi smp: bahwa dapat ditarik kesimpulan, tidak ada jaminan kualitas hidup yang layak indonesia, maka sistem jaminan sosial yang memberlakukan sistem asuransi sosial sebagaimana diamanatkan oleh tidak layak untuk diberlakukan indonesia. selain tidak layak, pelanggaran atau tidak adanya jaminan hidup yang layak indonesia, telah melanggar undang undang dasar terutama dan dan bahwa sidang yang khusus membahas undang undang nomor tahun khususnya telah mengantarkan kepada kita sebuah kesimpulan dengan data data yang ahli tunjukan, tidak ada jaminan kualitas hidup yang layak indonesia, artinya ketika tidak ada jaminan, maka negara telah melanggar hak asasi rakyatnya. apakah ketika negara telah melanggar hak aslinya, negara berhak mengenakan iuran bagi rakyatnya untuk memberikan perlindungan sosial? dr. margarita kamis, s.h. bahwa mengenai pengujian ada dua problem besar. pertama, problem nilai filosofis fungsi negara dan hakikat warga negara. norma setiap negara yang terdapat pada dan kewajiban membayar iuran serta norma besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari upah atau suatu jumlah nominal tertentu, menurut ahli, hal tersebut tidak koheren dengan gagasan dasar pembentukan negara yang oleh pendiri negara ini diprediksikan sebagai negara pengurus. dalam arti negara melalui alat kelengkapannya, pemerintah, melakukan serangkaian tindakan pemerintahan berdasarkan hukum dalam mengurus. bahwa memanusiakan atau memartabatkan atau memperanakkan, bukan peserta melainkan warga negara. bahwa norma peserta pada mereduksi hakikat terminologi warga negara sebagai satu terminologi konstitusional yang digunakan dalam serangkaian undang undang dasar norma ini mereduksi hakikat konstitusional terminologi warga negara sebagai satu terminologi hukum bernilai dan berkualitas kemanusiaan terdefinisi, berubah menjadi terminologi sosiologis berkualitas numerik. bahkan norma ini juga mengubah hakikat negara sebagai organisasi kekuasaan yang diperuntukkan dalam hasrat para pendiri negara, salah satunya melalui kata kata bung karno, tidak untuk satu golongan, menjadi satu badan hukum komersial dan diperuntukkan untuk satu golongan yaitu golongan pekerja. perubahan makna dan hakikat negara semakin nyata dan keras terlihat melalui norma norma yang terkandung dalam norma dalam ini menyangkal kewajiban negara mengurus warga negaranya, dengan memberi hak tanpa batas kepada pemberi kerja memungut sejumlah uang, problem kedua, soal kepastian hukum. seluruh norma pada menimbulkan pertanyaan berikut, bagaimana dengan warga negara yang tidak berubah atau tidak bekerja?, siapa yang membayar perannya?, siapa yang menetapkan besarannya? ini problem problem kepastian hukum dalam norma norma yang terkandung pada norma yang terdapat dalam memunculkan masalah sebagai berikut, apa yang dimaksud dengan setiap pemberi kerja? apakah badan hukum? apakah perorangan? sulit untuk tidak mengklarifikasi norma setiap pemberi kerja sebagai cara mengelabui atau menyembunyikan maksud lain balik norma ini: bahwa sulit untuk tidak memastikan bahwa norma setiap pemberi kerja dimaksudkan sebagai satu korporasi atau badan hukum privat bahkan mungkin badan hukum lain, masalah lain yang terkandung norma dalam ini adalah dengan cara apakah pemberi kerja menambahkan iuran pekerjanya? ini ada dalam siapa yang berani memberi jaminan bahwa pemberi kerja tidak dikenakan pajak? bukankah dengan demikian negara memukulkan dua beban atau beban ganda kepada pemberi kerja, bahwa norma dalam menimbulkan problem sebagai berikut, siapa yang menetapkan iuran secara berkala? dengan cara apakah kesesuaian iuran dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak diukur dan dipastikan untuk ditentukan kenaikan iuran secara berkala. bahwa sangat jelas pertentangan norma norma yang terkandung dalam dan dengan undang undang nomor tahun dengan serangkaian norma yang terkandung dalam undang undang dasar bahwa selain menyangkal fungsi dan atau kewajiban negara yang oleh pembentuk undang undang dasar dengan caranya sendiri telah digariskan dalam pembukaan dan undang undang dasar1945, norma norma dalam ketiga undang undang nomor tahun juga menyangkal perintah konstitusional kepada negara untuk memberikan kepastian hukum dalam bernegara, sebagaimana tertera dalam undang undang dasar bahwa hak konstitusional warga negara yang tidak bekerja, tetapi pada saat yang sama tidak berkualifikasi hukum sebagai fakir dan miskin disangkal oleh ketiga ini. kualifikasi warga negara yang bekerja yang masuk dalam jangkauan norma norma pada ketiga ini jelas merupakan penyangkalan nyata terhadap prinsip perlakuan yang sama dan berkeadilan yang harus diberikan negara kepada warga negara. jelas norma ketiga tersebut menyangkal uud yang menjamin hak setiapbahwa norma dalam sampai dengan juga menyangkal hak konstitusional setiap warga negara memperoleh jaminan sosial, padahal jaminan ini dimaksudkan untuk memungkinkan setiap warga negara mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. jelas norma dalam ketiga ini menyangkal undang undang dasar bahwa tidak ada alasan juga untuk tidak mengklarifikasi norma norma dalam ketiga ini sebagai norma norma yang menyangkal perintah atau larangan kepada negara untuk tak memperlakukan warga negara secara diskriminatif, sebagaimana diatur dalam undang undang dasar hak yang diletakkan pada satu pihak menimbulkan kewajiban bagi pihak yang lain sekalipun tanpa penegasan yang tegas sebagai norma dalam konstitusi. kewajiban itu ada dengan sendirinya karena hak pada dirinya keniscayaan kewajiban pada pihak lain untuk memenuhinya. bahwa demi tegaknya bukan hanya konstitusi melainkan tatanan bernegara. menurut ahli, mahkamah pantas mengklarifikasi norma norma dalam dan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial, sebagai norma yang konstitusionalnya invalid. selain mengajukan ahli, para pemohon juga mengajukan saksi saksi yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal mei yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: saksi para pemohon rosita bahwa saksi adalah seorang ibu rumah tangga, bahwa penghasilan saksi dari pensiunan suami yaitu pensiunan angkatan darat, yang diterima saksi setiap bulannya, bahwa saksi mendapatkan uang pensiunan sebesar setiap bulannya dan setelah dipotong maka saksi hanya membawa pulang setiap bulannya. bahwa saksi mendapatkan pensiunan dari sabri asuransi angkatan bersenjata republik indonesia). bahwa saksi mempunyai orang anak. bahwa selain saksi mendapatkan uang dari pensiunan juga mendapatkan uang dari mengasuh anak tetangga. bahwa saksi sebagai janda mantan aparat tidak mendapatkan apapun selain pensiunan. bahwa saksi mengikuti akses. bahwa pembayaran akses saksi sudah dipotong dari pensiunan. bahwa nilai akses saksi adalah sekitar setiap bulannya. bahwa akses yang dibayarkan saksi tidak meng cover jaminan kesehatan seluruh anggota keluarga saksi. bahwa sekarang, akses yang dibayarkan saksi hanya meng cover orang. bahwa ketika anak anak saksi masih kecil, akses tersebut meng cover orang. bahwa sesuai keputusan pemerintah pada saat itu, akses disesuaikan gaji per jiwa, karena gaji per jiwa dari saksi ada tiga, maka orang juga yang mendapat akses. bahwa saksi juga adalah seorang ketua rt. bahwa saksi sering mengurus skt dengan cara memberikan surat keterangan miskin bagi masyarakat yang meminta keterangan bahwa termasuk warga miskin dan keterangan minta keringanan biaya bagi masyarakat yang meminta keterangan keringanan biaya. bahwa saksi juga ingin mengurus skt karena walaupun memiliki akses, saksi masih harus membayar jika berobat untuk membeli jarum suntik dan membayar untuk periksa darah, selain itu tidak semua keluarga saksi dijamin akses. bahwa dengan akses, ketika saksi berobat puskesmas atau rumah sakit tidak dikenakan biaya untuk membeli jarum suntik seperti masyarakat umum yaitu sebesar dan untuk pemeriksaan darah hanya dikenakan untuk pengguna akses dan untuk masyarakat umum. bahwa tidak dikenakan biaya untuk pemegang skt dan makin. bahwa sampai sekarang makin sudah tidak ada, dan bagi warga yang dirawat hanya diberikan surat keterangan tidak mampu. bahwa sampai sekarang saksi belum pernah mengurusi makin lagi dan hanya mengurusi skt. bahwa saksi mengharapkan bantuan pemerintah ketika tidak dapat bekerja lagi, apalagi sekarang satu anak saksi masih sekolah dan kedua orang anak lainnya sudah bekerja dengan penghasilan yang terbatas. bahwa saksi mempunyai hutang bank karena meminjam uang untuk memperbaiki rumah. bahwa saksi dapat melakukan peminjaman uang dari tempat pensiunan dengan konsekuensi pemotongan terhadap pensiunan sampai tersisa sekitar bahwa sampai sekarang hanya dua anak saksi yang ditanggung oleh pemerintah dan akses juga hanya menanggung saksi dan dua anak saksi. bahwa saksi tidak menyiapkan tabungan untuk hari tua. bahwa saksi tidak menyiapkan biaya untuk kematiannya. bahwa saksi tidak bersedia untuk membayar premi asuransi karena penghasilan yang pas pasan. bahwa saksi membayar akses karena sudah secara otomatis dipotong dari pensiunan. bahwa saksi tidak merasa senang dengan pemotongan uang sebesar karena walaupun ada akses, saksi terkadang masih tetap harus membayar, akan tetapi dengan skt bisa mendapat potongan sampai gratis. bahwa saksi kadang kadang merasa sedih jikalau anak anaknya melihatnya sakit, walaupun dari kecil sampai sekarang saksi tidak pernah dirawat rumah sakit, tetapi saksi kecewa ketika anaknya yang sakit panas dibawa puskesmas langsung dikenakan biaya pengambilan darah dan pembelian jarum suntik. amirudin bahwa saksi mendapatkan pemotongan setiap bulannya untuk pembayaran kartu jamsostek. bahwa gaji saksi bahwa saksi belum berkeluarga. bahwa saksi pernah menggunakan kartu jamsostek ketika kecelakaan. bahwa kecelakaan yang menimpa saksi adalah kecelakaan kerja. bahwa pada saat itu saksi tidak dibebaskan dari biaya biaya rumah sakit. bahwa pada saat itu total biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan saksi adalah bahwa keseluruhan biaya tersebut dibayar oleh saksi. bahwa jamsostek hanya meng cover biaya pengobatan saksi. bahwa saksi membayar bahwa total biaya yang dibayarkan pada saat itu adalah bahwa saksi mengalami patah kaki dan tangan akibat kecelakaan. bahwa kecelakaan terjadi tidak jauh dari tempat kerja saat saksi pulang kerja menuju rumah. bahwa saksi masih bekerja pada perusahaan yang lama. bahwa saksi masih mendapatkan potongan setiap bulannya. bahwa saksi tidak setuju dengan penarikan premi asuransi jikalau sama dengan iuran per bulan atau jamsostek karena dianggap sia sia dimana walaupun sudah membayar setiap bulan tetap tidak ada jaminan bahwa ada orang lain selain saksi yang tidak mempunyai jamsostek tetapi ditanggung yaitu dengan menggunakan skt. bahwa dengan skt ditanggung bahwa penghasilan yang dibawa pulang saksi sudah dipotong dengan jamsostek. bahwa saksi bisa bekerja sampai kira kira tahun atau sampai tua. bahwa saksi tinggal rumah sendiri bersama ibunya. bahwa saksi tidak bisa menabung uang penghasilannya sebesar karena hanya cukup untuk biaya sehari hari. pekerja sektor informal, pekerja formal yang upahnya rendah, buruh tani petani tak bertanah dan petani kecil. mestinya sistem jaminan sosial harus mengedepankan kepentingan kelompok tersebut. data departemen tenaga kerja menyebutkan jumlah tenaga kerja dengan status buruh pns adalah sebanyak juta jiwa dari juta jiwa penduduk yang bekerja. data tersebut membuktikan bahwa sebagian besar tenaga kerja bekerja sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan sangat rentan mengalami krisis. selain itu ini hanya mencakup kelompok masyarakat yang mampu membayar premi dan iur tanggung. dengan demikian maka hanya sekelompok kecil masyarakat yang mampu saja yang dapat memperoleh jaminan sosial, sementara sebagian besar lainnya yang tidak mampu tidak berhak mendapat jaminan sosial yang layak. padahal jumlah masyarakat miskin masih sangat besar. data statistik menyebutkan jumlah rakyat miskin indonesia mencapai juta lebih. mereka adalah individu dengan pendapatan dibawah perkapita hari. kelompok masyarakat ini dapat dipastikan tidak akan mampu membayar premi dan iur tanggung secara terus menerus. masalah lainnya yang tidak kalah penting adalah paradigma dalam penyelenggaraan jaminan sosial. semestinya sistem jaminan sosial nasional merupakan tanggung jawab negara. negara wajib memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya, khususnya ditengah kondisi perekonomian menghadapi krisis seperti sekarang ini. pentingnya peran negara saat ini muncul perdebatan yang tajam tentang siapakah yang harus menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. perdebatan ini tidak hanya menyangkut perdebatan teknis akan tetapi jauh lebih dalam pada masalah perdebatan ideologis tentang paradigma ekonomi politik yang dianut oleh suatu negara. bahwa saksi ingin berusaha memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk merencanakan kehidupannya kedepan. bahwa saksi belum menyiapkan biaya kematiannya karena belum memiliki biaya. indrajaya bahwa saksi adalah pengguna kartu makin. bahwa saksi mendapatkan kartu makin dari rt. bahwa mendata warga warga miskin dan kemudian melaporkannya kelurahan lalu kelurahan memberikan kartu makin tersebut. bahwa pembentukan program makin dilihat dari kondisi rumah, lingkungan, dimana kebetulan warga daerah saksi banyak yang tinggal daerah tinggi, kumuh, dan banyak sdm yang bawah standar sehingga dibentuk program makin oleh ketua rt. bahwa program makin tersebut baru dikeluarkan dari departemen kesehatan nomor bahwa saksi mempunyai pekerjaan tidak tentu. bahwa saksi terkadang bekerja sebagai sopir, memperbaiki mesin pompa, atau mencuci tren air atau pompa air. bahwa penghasilan saksi rata rata setiap bulannya. bahwa saksi mempunyai satu orang istri dan tiga orang anak. bahwa anak tertua saksi berumur tahun dan belum menikah. bahwa anak pertama dan anak kedua saksi telah bekerja sebuah toko. bahwa anak ketiga saksi masih duduk bangku kelas smp. bahwa saksi mendapatkan beras raskin sebanyak setiap bulannya seharga selain beras yang didapat tersebut, saksi juga memperoleh beras dari membeli, dan saksi juga membeli ikan asin untuk kehidupannya dalam satu bulan. bahwa oleh saksi uang digunakan untuk biaya sekolah anaknya. bahwa saksi mendapatkan makin. bahwa saksi pernah menggunakan kartu makin. bahwa saksi menggunakan kartu makin untuk mengoperasi usus buntu anaknya yang pecah pada tahun dan belum lama ini pada tahun bahwa pada tahun hasil rontgen menunjukkan bahwa paru paru anak saksi mati sebelah. bahwa seluruh anggota keluarga saksi di cover oleh makin. bahwa makin meng cover semua jenis penyakit termasuk operasi. bahwa saksi sama sekali tidak pungut biaya rumah sakit. bahwa pada saat datang rumah sakit, saksi ditanyakan darimana asalnya serta ingin menggunakan kartu apa atau menggunakan biaya sendiri. bahwa saksi ditanya akan membayar dengan apa, dan saksi menjawab akan membayar dengan surat makin dan kemudian menunjukkannya sehingga saksi tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. bahwa saksi adalah seorang aktivis sosial yang suka membantu orang orang untuk mendapatkan kartu skt. bahwa lingkungan saksi banyak yang mendapatkan makin. bahwa untuk mendapatkan makin perlu diselidiki terlebih dahulu apakah warga tersebut benar benar layak untuk mendapatkan makin. bahwa ada tetangga saksi yang menurut saksi termasuk miskin tetapi tidak mendapatkan makin. bahwa warga yang tidak mendapatkan makin dikarenakan makin sudah tutup dan digantikan dengan skt, dimana skt diberikan dari puskesmas verifikasi miskin yang kemudian diteruskan rumah sakit besar dan rumah sakit tersebut tidak boleh menarik biaya sama sekali. bahwa saksi sering membantu warga tetangga saksi yang tidak mempunyai makin untuk mengurus kartu skt. bahwa untuk kartu makin, yang datang warga untuk mendata dan kemudian turun makin. bahwa pola skt harus ada pasien yang dirawat terlebih dahulu. bahwa dokter sering menganjurkan untuk mengurus skt jika penyakit pasien berat, sehingga biaya tidak perlu dibayar sama sekali. bahwa proses pengurusan skt tidak lama hanya dari rt rw kelurahan kemudian puskesmas dan langsung rumah sakit. bahwa selama saksi menggunakan skt dalam pengurusan rumah sakit mulai dari lab darah, rontgen, sampai ruang icu hanya 0x. bahwa saksi tidak setuju untuk membayar premi asuransi karena untuk makan saja sulit dan memohon kepada majelis hakim untuk tetap mempertahankan makin. terpuji bahwa saksi adalah pengguna skt. bahwa saksi mendapatkan kartu skt ketika anaknya sudah rumah sakit. bahwa saksi tidak mengurus sendiri kartu skt melainkan dibantu oleh anggota dkr. bahwa saksi mempunyai ktp bekasi tembak sehingga tidak mengetahui asal usulnya. bahwa untuk mendapatkan skt saksi harus mempunyai ktp jakarta. bahwa kartu skt digunakan saksi rumah sakit. bahwa kartu skt dapat digunakan untuk membebaskan biaya rumah sakit anak saksi. bahwa total biaya rumah sakit anak saksi kurang lebih dan gratis. bahwa ktp saksi adalah ktp bekasi yang didapatkan secara tembak . bahwa ktp yang digunakan saksi untuk mendapatkan skt adalah ktp bekasi. bahwa saksi sudah melakukan pengurusan rt rw, walaupun tidak dihiraukan oleh pihak rumah sakit. bahwa saksi bekerja sebagai supir. bahwa penghasilan saksi setiap bulannya. bahwa penghasilan saksi belum termasuk uang makan setiap harinya. bahwa saksi mempunyai satu orang istri dan satu orang anak. bahwa saksi tinggal sebuah rumah kontrakan. bahwa saksi membayar uang kontrak rumah sebanyak bahwa saksi tinggal menyisakan dari gaji setiap bulannya. bahwa saksi mengeluarkan uang untuk susu sebesar dan sisa untuk seminggu, dan jikalau kurang saksi menggunakan uang bulanan bulan kemarin. bahwa uang bulanan tersebut digunakan saksi untuk menutupi kekurangan walaupun itu juga kurang. bahwa saksi bersama istri dan anak, makan menggunakan uang makan saksi per hari yaitu setiap harinya. bahwa uang tidak ditabung oleh saksi akan tetapi digunakan untuk menutupi kekurangan sehari hari. bahwa saksi bekerja perusahaan sebagai supir. bahwa perusahaan saksi tidak ada jamsostek. bahwa saksi dan pekerja lain perusahaan tersebut tidak mendapat jamsostek. bahwa jumlah karyawan perusahaan saksi sekitar orang. bahwa saksi sudah bekerja tahun lebih perusahaan tersebut. bahwa setelah bekerja lima tahun lebih saksi tidak diikutkan jamsostek oleh perusahaan. bahwa saksi belum bisa menyiapkan pendidikan untuk anaknya karena gajinya tidak cukup. bahwa saksi belum menyiapkan apa pun ketika berumur tahun dan tidak dapat bekerja lagi. bahwa saksi tidak bisa menabung. saja'ah bahwa saksi adalah pengguna kartu jamkesmas. bahwa saksi adalah ibu rumah tangga. bahwa suami saksi adalah pekerja serabutan. bahwa suami saksi kadang kadang bekerja sebagai kuli bangunan dan mengecat. bahwa penghasilan saksi rata rata setiap bulannya. bahwa saksi mempunyai dua orang anak, yang pertama sembilan tahun dan yang kedua lima setengah tahun. bahwa uang tidak cukup untuk biaya hidup saksi selama sebulan. bahwa saksi mendapatkan jamkesmas diawali dengan pengumpulan dan ktp yang digunakan untuk mendapatkan suatu kartu. dan setelah beberapa bulan ada kader yang membagikan kartu jamkesmasnya. bahwa yang meminta dan ktp adalah kader posyandu. bahwa jamkesmas dikeluarkan dari posyandu bukan dari permintaan saksi. bahwa saksi pernah menggunakan kartu jamkesmas. bahwa saksi menderita penyakit kelenjar kaki, sehingga mulai dari periksa darah sampai operasi menggunakan jamkesmas. bahwa saksi tidak dikenakan biaya sama sekali. bahwa biaya operasi yang dikenakan saksi adalah bahwa saksi tinggal depok. bahwa saksi melakukan operasi rsud depok dan gratis. bahwa hanya saksi dan suami saksi yang mendapatkan jamkesmas dan anak saksi tidak dapat. bahwa tidak semua anggota keluarga saksi ditanggung oleh jamkesmas. bahwa saksi belum menyiapkan persiapan untuk hari tuanya karena untuk bisa makan sehari hari saja sudah bersyukur, apalagi dengan uang saksi belum bisa menabung. bahwa saksi belum menyiapkan biaya kematiannya. bahwa saksi tidak bersedia dan tidak setuju dengan adanya pembayaran premi asuransi setiap bulan karena saksi tidak sanggup. roman bahwa pekerjaan saksi adalah seorang tukang ojek motor. bahwa penghasilan kotor saksi rata rata adalah setiap harinya. bahwa penghasilan bersih saksi rata rata adalah setiap harinya. bahwa saksi memiliki satu orang istri dan dua orang anak. bahwa anak pertama saksi berumur tahun dan mau naik smp. bahwa anak kedua saksi duduk kelas satu sd. bahwa rata rata uang per bulan yang didapat saksi adalah bahwa saksi rata rata setiap bulannya bekerja hari karena terkadang mendapat kendala misalnya pecah ban dan perlu juga waktu istirahat. bahwa saksi membagi uang setiap harinya yaitu dengan menyisipkan untuk ongkos anak saksi sekolah dan untuk makan sehari, itu pun terbilang kurang. bahwa uang digunakan saksi untuk ongkos kedua orang anaknya. bahwa saksi dan keluarga makan sehari hari dengan uang bahwa saksi merasa kurang uang untuk biaya makan sehari hari. bahwa saksi pernah mengalami kecelakaan. bahwa saksi mengeluarkan biaya sendiri dengan cara hutang pinjam kepada siapa saja untuk biaya berobat rumah sakit. bahwa nilai berobat pada saat itu yang digunakan untuk menjahit luka saksi. bahwa uang tersebut berasal dari hutang pinjam. bahwa saksi juga pernah mengalami sakit sakit kecil dan hanya menggunakan obat obat jaringan saja, salah satunya border. bahwa saksi tidak dokter karena takut tidak memiliki uang karena kebutuhan hidup saja sudah susah apalagi kalau ditekan rumah sakit. bahwa saksi tidak mendapatkan kartu makin. bahwa saksi tidak mendapatkan kartu makin karena ketika pihak bps mau melakukan survei, saksi mengejek dari pagi sampai malam. bahwa pada saat kecelakaan, saksi tidak mengurus kartu skt. bahwa saksi tidak mengurus kartu skt karena memilih hutang pinjam. bahwa saksi tidak berusaha untuk mengurus skt. bahwa saksi tidak sanggup untuk membayar premi asuransi karena dengan penghasilan setiap harinya, untuk makan saja kurang apalagi untuk membayar iuran. bahwa saksi lebih memilih mati daripada membayar iuran. bahwa saksi belum menyiapkan persiapan ketika saksi sudah berumur atau tahun atau ketika saksi sudah tidak mampu mengejek lagi. bahwa ketika berumur tahun, saksi mau hidup dengan berikhtiar. bahwa saksi ingin melakukan ikhtiar sebelum mati. bahwa sekarang saksi tidak salat karena terkena macet jalan akibat mengejek. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal maret memberikan opening statement yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa dasar pemikiran dibentuknya undang undang ssn, sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar utamanya seperti dimaksud dalamlebih lanjut, sistem jaminan sosial yang diatur dan dijamin dalam deklarasi umum perserikatan bangsa bangsa tentang hak asasi manusia, yang dideklarasikan pada tanggal desember juga ditegaskan kembali dalam konvensi ilobahwa sistem jaminan sosial nasional, melalui program sistem jaminan, yang sewaktu waktu dapat hilang atau berkurang, yang antara lain karena berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan akibat pemutusan hubungan kerja, habis masa bekerja atau pensiun, maupun karena memasuki usia lanjut atau manula. berbagai program tentang jaminan sosial indonesia, program jaminan sosial bagi bagi tenaga kerja swasta yang dibentuk berdasarkan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial tenaga kerja atau jamsostek, yang mencakup program jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,atau pns yaitu program dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau sering disebut juga aspentau akses yang sifat anggotanya bersifat wajib bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun para perintis kemerdekaan, anggota veteran,, anggota kepolisian republik indonesia, dan pegawai negeri sipil pada kementerian pertahanan atau tni, polri, beserta keluarganya. dilaksanakan oleh program asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia disingkat sabriprogram tersebut atas, pada kenyataannya hanya mencakup sebagian kecil masyarakat, utamanya masyarakat peserta, dan anggota keluarganya. sedangkan sebagian besar masyarakat indonesia, belum memperoleh perlindungan jaminan sosial yang memadai. kemudian terhadap pelaksanaan program program jaminan sosial yang ada,, maka sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam undang undang ssn, diharapkan dapat mengsinkroniskan penyeleng, yang didasarkan pula atas peraturan perundang undangan yang berbeda. jugaerkaitan dengan permohonan para pemohon yang menyatakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional dianggap bertentangan dengan dan dan serta dan serta pembukaan undang undang dasar pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. pertama. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang bekerja sebagai buruh perusahan swasta yang dipotong untuk kepesertaan dalam jamsostek yang menganggap dirugikan, dikarenakan pungutan tersebut yang sangat memberatkan. menurut. dalam1e,dalam pembayaran premidari penjelasan atas dapat disimpulkan, pembayaran premi jaminan sosial menurut undang undang2x5 ditanggung oleh tenaga kerja, dan disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara. premi adalah sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan retiga yang berkepentingan. jadimeskipun penyelenggaraan jaminan sosial tersebut secara tegas telah diatur dalamnamun banyak pihak masih berusaha menafsirkan berdasarkan kepentingan masing masing. dalam pandangan ekonomi politik neoliberal, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan urusan ekonomi, atau suatu urusan yang secara ekonomi menjanjikan profit bagi sektor swasta. dalam padangan neoliberal sistem jaminan sosial adalah produk jasa yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. produk jasa semacam ini menjanjikan keuntungan yang besar bagi sektor swasta. pandangan yang lain yang antitesis terhadap gagasan neoliberal diatas menganggap bahwa jaminan sosial adalah kewajiban negara. sektor ini dianggap merupakan sektor strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama kelompok masyarakat miskin. sehingga negara bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan jaminan sosial. itulah mengapa banyak kelompok masyarakat khususnya masyarakat miskin indonesia menolak sistem jaminan sosial nasional seperti yang diatur dalam dianggap merupakan suatu skenario menyerahkan suatu urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara kepada perusahaan asuransi. sehingga undang undang ini secara jelas dan substansial merupakan sistem asuransi sosial yang beroperasi lebih mirip dengan perusahaan asuransi. meskipun perusahaan asuransi yang rencananya akan ditunjuk negara sekalipun adalah bumn namun tidak ada jaminan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. hal ini dikarenakan jika dilihat dari orientasi ekonominya, bumn bumn yang dimaksud adalah perusahaan yang berorientasi pada profit yang tidak ubahnya dengan perusahaan swasta lainnya. ini akan menjadi pintu masuk bagi perusahaan asuransi besar dari luar negeri. dalam sistem ekonomi politik yang sangat liberal seperti indonesia bahwa adanya penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah asuransi wajib karena:,,erdasarkan penjelasan atas, dapat dipahami bahwaselain itu, pemerintah juga tidak sependapat dengan pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dan undang undang ssn bersifat kondisional sehingga tidak ada gambaran bagaimana pemerintah akan membuat aturan pelaksanaannya. menurut pemerintah,kedua,undang undangselain itu terkait dengan permohonan para pemohon agar mahkamah konstitusi republik indonesiapemerintah justru dapat menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, utamanya bagi pembentukan badan jaminan sosial itu sendiri yang pada gilirannya dapat menimbulkan juga undang undang ssn tidak implementasi. karena itu menurut pemerintahpenjelasandapat memberikan putusan sebagai berikutsistem jaminan sosial nasional, tidak bertentangan dengan ketentuan dan dan serta pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun namun demikian apabila, yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia, berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal juni telah didengar keterangan para pihak terkait yaitu jaminan kesehatan masyarakat, pt. asuransi kesehatan indonesia akses), pt. jaminan sosial tenaga kerja jamsostek), pt. asuransi sosial angkatan bersenjata republik indonesia sabri), walikota solo, dan walikota yogyakarta yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: jamkesmas bahwa peserta jamkesmas ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan data bps, kuota, bahwa setiap kabupaten mendapatkan kuota yang ditetapkan oleh badan pusat statistik, bahwa berdasarkan kuota tersebut, kemudian kabupaten kota menetapkan name orang yang dijamin dalam jamkesmas. jadi name, dan address tersebut ditetapkan oleh bupati walikota, melalui surat keputusan bupati walikota, bahwa berdasarkan surat keputusan bupati walikota itu, pihak terkait mengumpulkan data tersebut menjadi master file nasional atau menjadi data kepesertaan jamkesmas, bahwa berdasarkan data kepesertaan jamkesmas tersebut, secara nasional pihak terkait menerbitkan kartu dan mendistribusikan sampai kepada peserta jamkesmas yang telah ditetapkan oleh bupati walikota tersebut, bahwa hampir seluruh penyakit yang terindikasi medis, secara komprehensif dalam jamkesmas dijamin melalui paket paket yang ditetapkan oleh pihak terkait, bahwa jamkesmas melalui satu mekanisme insurance (asuransi) bekerjasama dengan rumah sakit seluruh indonesia dan puskesmas seluruh indonesia: bahwa rumah sakit dan puskesmas tersebut melakukan pelayanan kesehatan, kemudian dibayar dengan pola perspektif payment systemidibayar dengan pola pembayaran muka kepada rumah sakit: bahwa hampir semua rumah sakit pemerintah, termasuk rumah sakit umum daerah, ikut serta dalam program ini, sepertiganya rumah sakit swasta yang secara sukarela ikut dalam jaringan pemberi pelayanan kesehatan, bahwa pendanaan jamkesmas dihitung berdasarkan anggaran alokasi yang dijamin melalui bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang kemudian anggaran ini dialokasikan oleh kementerian kesehatan dan itu menjadi sumber dana apbn yang dikelola melalui jamkesmas: bahwa premi tersebut, perannya tergantung dari stilisasi yang dipakai setiap tahun berdasarkan experience, bahwa pihak terkait belum sampai menggunakan berdasarkan aktuaris yang sempurna, tetapi berdasarkan experience yang dilakukan oleh pihak terkait beberapa tahun belakang, pihak terkait menetapkan kebutuhan anggaran per tahun, bahwa pihak terkait setiap tahun ada peningkatan anggaran walaupun tidak selalu besar, bahwa selama ini pelaksanaan jamkesmas diorganisasi oleh tim pengelola kementerian kesehatan, bahwa kementerian kesehatan membentuk tim pengelola jamkesmas tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten kota: bahwa semua tingkat (pusat, provinsi, kabupaten kota) mempunyai peran masing masing, bahwa dalam hal penganggaran pembayaran, pihak terkait dari pusat kementerian kesehatan langsung dikirim rekening pemberi pelayanan kesehatan, bahwa dari ppn jakarta dana itu langsung diluncurkan rumah sakit rumah sakit berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit, bahwa mekanisme asuransi yaitu sama dengan asuransi asuransi yang lain yaitu dengan pola asuransi, artinya harus memperhatikan kaidah kaidah dalam asuransi: bahwa kaidah kaidah asuransi yaitu pertama, harus menjadi member. kedua, harus ada iuran yang ditetapkan. yang ketiga, mekanisme pengelolaannya harus melalui pola klaim dan sebagainya, bahwa premi dan iuran untuk fakir miskin dan anak tidak mampu dibayar oleh pemerintah: bahwa jamkesmas sebelumnya adalah program askeskin, yang dikelola langsung oleh pt. akses, bahwa tahun askeskin berubah menjadi jamkesmas yang dikelola langsung oleh kementerian kesehatan: bahwa berdasarkan hal tersebut dari tahun sampai dengan tahun pihak terkait mempunyai pengalaman sekitar tahun, dan berdasarkan pengalaman tersebut pihak terkait dapat menentukan berapa kebutuhan per orang, per kepala, untuk menghitung anggaran yang akan diberikan kepada pihak rumah sakit, bahwa anggaran jamkesmas untuk tahun triliun, untuk triliun: triliun sampai dengan triliun, triliun dan ditambah anggaran untuk jaminan persalinan triliun. jadi total triliun, bahwa anggaran tersebut belum meng cover seluruh indonesia, bahwa mekanisme alokasi anggaran jamkesmas dilakukan secara nasional karena apbn dan berlaku portabilitas: bahwa data bps itu ditetapkan oleh seluruh bupati, yaitu bupati walikota pada saat itu, bahwa peserta jamkesmas bersifat nasional dan bersifat portabilitas, bahwa penyelenggaraan anggaran jamkesmas masih dilakukan oleh pemerintah: bahwa yang dipakai oleh pihak terkait untuk mengelola anggaran anggaran tersebut yaitu seperti anggaran pemerintah, bahwa pihak terkait tidak mendapat keuntungan, dan menggunakan anggaran dengan berbasis anggaran anggaran pemerintahan dan berdasarkan standar biaya pemerintah (standar biaya umum), bahwa untuk tahun peserta jamkesmas berjumlah juta jiwa, dan jumlah peserta yang riil juta sekian tetapi untuk gelandangan, pengemis, anak terlantar, dan peserta beberapa panti dan sebagainya itu tidak dapat teridentifikasi secara tepat, bahwa name yang pasti dari bupati walikota itu berjumlah juta jiwa sekian, bahwa berdasarkan data tersebut, pihak terkait me rate rata rata jatuhnya mendapat , orang: bahwa uang berjumlah tersebut didapat oleh per kepala setiap bulan. pt. akses bahwa pt. akses adalah badan usaha milik negara yang dibangun pada tahun dengan keppres nomor yang memang ditugaskan khusus untuk mengelola jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, bahwa pt. akses tugasnya berkembang menjadi penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor tahun juga menjadi peserta akses: bahwa sifat pt. akses adalah asuransi sosial, oleh karena itu maka semua calon pegawai negeri sipil, penerima pensiun, perintis kemerdekaan, dan veteran wajib menjadi peserta akses: bahwa besar premi pt. akses tersebut tidak dihitung secara aktuaria, namun ditetapkan oleh peraturan pemerintah yaitu sebesar gaji pokok dari masing asing peserta tersebut untuk satu keluarga, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun baru dimulai pemerintah selaku pemberi kerja ikut memberikan iuran secara bertahap yang nantinya mencapai jumlah yang sama dengan iuran yang dipungut dari setiap peserta yaitu pegawai negeri sipil, penerima pensiun, dan juga perintis kemerdekaan, bahwa jumlah peserta pt. akses sampai dengan saat ini kurang lebih jiwa dan jaminan yang diberikan sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut ditetapkan oleh pemerintah yaitu suatu jaminan yang komprehensif atau menyeluruh: bahwa besaran premi yang dikenakan tidak dihitung secara aktuaris dengan manfaat yang harus dibayarkan: bahwa yang dimaksudkan dengan pelayanan komprehensif adalah pelayanan yang menyeluruh mulai dari upaya upaya promosi, pencegahan, kemudian pengobatan dan juga rehabilitasi dengan suatu sistem rujukan berjenjang mulai dari pelayanan yang terendah adalah puskesmas atau dokter keluarga, kemudian sesuai dengan tingkat penyakit atau kebutuhan yang dibutuhkan secara medik oleh peserta, maka penderita akan dirujuk rumah sakit secara berjenjang, kabupaten atau provinsi, malah sampai tingkat nasional. ini yang menggambarkan suatu program yang ekuitas dan juga portabilitas bisa dilaksanakan, bahwa sebagai program asuransi sosial, benefit pt. akses yang didapatkan oleh peserta, diberikan oleh pt. akses kepada peserta tersebut secara setara, bahwa dalam program asuransi akses ini, ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa untuk perawatan bagi peserta golongan dan yang semula adalah kelas namun dengan adanya jamkesmas, pt. akses mengusulkan agar dinaikkan dirawat kelas sedangkan untuk peserta golongan iii dan dirawat kelas pt. akses juga sedang memperjuangkan untuk golongan iv c atas agar bisa dirawat kelas vip, namun hal ini masih dalam kalkulasi anggaran pt. akses, bahwa dengan prinsip prinsip asuransi sosial, pt. akses harus mengelola dana yang cukup terbatas dari peserta dibanding dengan benefit yang komprehensif, oleh karena itu yang lebih penting prinsipnya adalah bagaimana agar pt. akses dapat menjaga keberlangsungan dari program ini. jadi program asuransi sosial mana pun dunia ini tidak boleh putus tengah jalan, harus sustainability, program itu harus dijaga, sehingga dengan demikian peranan dari manajemen sini sangat penting untuk menjaga sustainability daripada program tersebut, bahwa pt. akses telah mencoba mengusulkan kepada pemerintah melalui pemegang saham bahwa akses dan juga teman teman asuransi sosial lainnya, sejak tahun buku sudah tidak dipungut deviden lagi, namun sisa hasil usahanya dikembalikan kepada peserta melalui perusahaan dengan berbagai program yang tentunya ditingkatkan kepada peserta: bahwa dalam memberikan manfaat kepada peserta, akses bekerja sama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah atau kepada seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah dan juga milik swasta yang bekerja sama dengan akses. sebagaimana jamkesmas, semua rumah sakit pemerintah bekerja sama dengan akses, semua puskesmas merupakan provider akses, dan diperluas kepada rumah sakit tni dan polri, bahwa melalui dengan pimpinan, dinkes tni dan polri, pt. akses bekerja sama dan lapangan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama. dan sudah ada juga kurang lebih lebih rumah sakit swasta yang berkenan mau menerima bekerja sama dengan akses dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui menteri kesehatan: bahwa pelayanan yang digunakan oleh pt. akses untuk memberikan pelayanan kepada peserta, sehingga pelayanan tersebut atau fasilitas tersebut tersedia seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia, bahwa premi yang diperoleh oleh pt. akses didapat dari potongan potongan gaji yang diterima oleh pns, oleh pensiunan, dan juga dari perintis kemerdekaan, bahwa premi yang didapat oleh pt. akses didasarkan atas presentase gaji pokok, bukan berdasarkan nominal: bahwa unsur gotong royong sangat tampak dalam pt. akses. yang berpenghasilan lebih membayar lebih besar daripada pegawai negeri sipil atau penerima pensiun yang golongan atau ii: bahwa peserta akses yang sejak ikut akses tidak memanfaatkan fasilitas akses karena sehat, iuran yang mereka bayar adalah untuk membiayai rekan rekan mereka yang menderita sakit, bahwa ada kurang lebih peserta akses yang menderita gagal ginjal total, yang setiap minggu harus mengalami cuci darah sebanyak dua kali seminggu, dengan biaya rata rata per kali cuci darah adalah rp. sampai rp. belum termasuk obat obatan: bahwa pihak terkait menegaskan kembali bahwa pt. akses meng cover seluruh biaya pengobatan yang diperlukan peserta akses tanpa melihat golongan kelas, bahwa sesuai dengan peraturan, maka peserta akses tidak akan dipungut biaya apapun oleh pihak rumah sakit: bahwa pt. akses sekarang turut meng cover biaya untuk operasi jantung, bahwa kurang lebih hampir pasien rumah sakit jantung harapan kita adalah pasien dari peserta akses, baik itu golongan maupun sampai golongan iv, karena golongan pun jika perlu bedah jantung, akan dibiayai oleh pt. akses, bahkan tidak ada iuran biaya, apabila peserta mau menempati hak sesuai dengan kelas perawatannya, dan terkadang ada yang menambah biaya kalau peserta ada yang naik kelas, bahwa secara formal, seharusnya para pensiunan yang sudah mendapatkan pensiun dari pemerintah tidak ter cover lagi sebagai peserta jamkesmas, bahwa kalau dilihat dari income yang diterima oleh para pensiunan, penerima pensiun mungkin berada bawah daripada garis kemiskinan yang ditetapkan, namun karena sudah memiliki jaminan dari akses, semestinya tidak lagi masuk dalam peserta jamkesmas, dan tentu bupati walikota juga tidak memasukkan sebagai peserta jamkesmas wilayah masing masing: bahwa ada hal hal pungutan pungutan yang terjadi lapangan atas pelayanan kesehatan bagi peserta akses, bahwa dengan adanya kemauan baik dari pemerintah untuk tidak atau mengembalikan semua sisa hasil usaha akses, dalam artian untuk meningkatkan program pelayanan kepada peserta, maka pada tahun mulai dari tahun kemarin pt. akses sudah mulai menaikkan kemampuan akses membayar rumah sakit dengan suatu harapan agar peseta tidak dipungut lagi biaya rumah sakit: bahwa pada tahun surat keputusan kementerian kesehatan sudah keluar dan pihak terkait sudah berlakukan per mei ini, terjadi kenaikan lagi, akses menaikkan lagi kemampuannya membayar kurang lebih sampai dari sebelumnya: bahwa dengan maksud dan tujuan agar mendekati biaya pelayanan yang terus menerus dari tahun tahun yang mengalami kenaikan, akses harus kejar kejaran dengan mekanisme pasar, dan sisi lain besaran premi ditetapkan oleh pemerintah: bahwa pt. akses membayar kepada pihak pemberi pelayanan kesehatan, mengikuti mekanisme yang berlaku secara umum: bahwa yang diupayakan oleh akses dengan satu ketentuan dalam surat keputusan menteri kesehatan tahun ini adalah tidak ada lagi dikenakan pemungutan biaya dari peserta, bahwa dulu pernah ada kewajiban membayar deviden dari pemerintah: bahwa dalam satu ketentuan bumn, pada umumnya seperti bumn bumn lain, setiap sisa hasil usaha atau laba akhir tahun yang setelah diaudit oleh auditor independent, maka akan dilaksanakan rapat umum pemegang saham, bahwa dalam rapat umum pemegang saham tersebut yang berlaku pada bumn atau perseroan lainnya, maka pemegang saham akan menetapkan berapa besar persentase dividen yang harus disetorkan kepada negara bahwa sebelum tahun pt. akses masih dipungut dividen kurang lebih dari sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh akses: bahwa tahun buku pt. akses melakukan rups pada tahun sudah tidak sama sekali dipungut dividen. oleh karena itu pt. akses mengusulkan kepada pemerintah akses adalah asuransi sosial yang didanai oleh peserta, maka wajibkan uang peserta dikembalikan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi peserta itu sendiri: bahwa mengenai masalah investasi, sejak tahun 1980an akses sesuai dengan ketentuan perasuransian, dari sisa hasil usaha juga memupuk cadangan, bahwa dana cadangan tersebut diperuntukkan untuk menjaga sustainable dari program pt. akses, sebab pada suatu saat tertentu misalnya dalam satu tahun, akses pernah menghabiskan dana melampaui premi yang terkumpul, kurang lebih rp104, triliun pada tahun bahwa jika tidak ada dana cadangan maka akses sudah collapse sana, namun karena ada pemupukan dana cadangan tersebut, maka pt. akses masih dapat membiayai, bahwa sampai dengan saat ini dana cadangan perusahaan yang dimiliki oleh peserta akses sudah kurang lebih ada triliun lebih: bahwa dana cadangan tersebut dipertimbangkan juga agar jangan sampai menjadi dana yang sukar ditarik: bahwa semua dana investasi ada aturannya, yaitu investasi itu dalam bentuk yang mudah ditarik, akses sangat menyadari bahwa setiap bulan akses harus membayar kurang lebih hampir miliar kepada seluruh provider, bahwa tahun sampai dengan saat ini, dengan adanya otonomi daerah, maka premi itu dikumpulkan oleh pt. akses dari tiap kabupaten kota, kemudian juga tersebar lagi kabupaten kota dengan satker satker yang ada, bahwa pt. akses sekarang punya kurang lebih hampir titik untuk mengumpulkan premi, lalu disetor melalui ppn kepada departemen keuangan dan selanjutnya pt. akses menerima dari kementerian keuangan, bahwa sekarang penerimaan premi agak lancar, dengan demikian, pt. akses harus melaksanakan investasi tersebut dalam bentuk portofolio yang fix income lebih banyak dalam bentuk deposito dan obligasi, maka sangat memungkinkan perusahaan asuransi milik negara dan asuransi nasional akan berpindah tangan kepada pihak asing. peluang dominasi asing dikuatkan dengan lahirnya nomor tahun tentang penanaman modal upm), yang kemudian diturunkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang daftar negatif investasi, yang isinya telah membuka sektor sektor strategis bagi penanaman modal asing. padahal penguasaan modal asing dalam sektor asuransi saat ini saja diperkirakan mencapai kondisi semacam ini dapat menimbulkan masalah tersendiri terkait dengan sistem asuransi sosial yang hendak dikembangkan. akibatnya penyelenggaraan asuransi sosial bagi rakyat indonesia akan jatuh tangan perusahaan perusahaan asing. belakangan ini, nasib masyarakat indonesia semakin terancam dengan disepakatinya berbagai agenda free trade agreement fta) atau perjanjian perdagangan bebas antara asean china, india, korea dan potensial fta dengan uni eropa serta as, membuka peluang ekspansi bisnis jasa termasuk asuransi dari negara negara maju indonesia. menghadapi intensify bisnis asuransi tersebut sesungguhnya mengharuskan negara memberikan tanggung jawab minimum terhadap rakyat. pada sisi lain, kuatnya tekanan globalisasi dan persaingan bebas menyebabkan rakyat semakin rentan terhadap situasi krisis. untuk itu diperlukan mekanisme hukum yang mampu memberikan perlindungan sosial secara maksimum dalam rangka menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup rakyat. urusan semacam ini tentu saja tidak dapat dilimpahkan kepada pihak swasta, melainkan harus ditangani oleh lembaga negara yang kuat dan memberikan jaminan sosial yang berkelanjutan dan berkepastian serta tidak boleh berorientasi mencari keuntungan. belajar dari krisis keuangan global krisis keuangan global yang melanda dan kemudian menular eropa, jepang, dan bahkan negara negara berkembang, sebagian besar merupakan akibat dari ulah perusahaan perusahaan asuransi. bahwa deposito dan direct investment untuk saham saham hanya bahwa kurang lebih sampai ditetapkan oleh ketentuan, pt. akses boleh melaksanakan itu dan sisanya adalah dalam bentuk deposito dan obligasi. pt. jamsostek bahwa jamsostek didirikan pada tanggal desember beroperasi berdasarkan undang undang nomor tahun tentang jaminan sosial tenaga kerja: bahwa jamsostek menggunakan mekanisme asuransi sosial dengan ciri ciri: memberikan benefit dasar. diselenggarakan secara wajib, wajib artinya bagi yang eligible. diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, bahwa mekanisme asuransi sosial yaitu ada iuran, ada peserta, kemudian ada yang menanggung, bahwa yang menanggung itu adalah jamsostek dan ada polis, tetapi bentuk polis tersebut adalah peraturan pemerintah: bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun dijelaskan mengenai kepesertaan, iuran, jaminan, dan sebagainya, bahwa sampai dengan saat ini jamsostek menyelenggarakan empat program, yaitu: jaminan kecelakaan kerja. jaminan kematian. jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua, bahwa lurah untuk masing masing program kerja jamsostek tersebut semuanya ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah nomor tahun bahwa untuk jaminan kecelakaan kerja tergantung dari jenis pekerjaannya, bahwa pegawai staf kantor yang tidak sering keluar kantor jaminan kecelakaan kerja diambil sebesar dari upah, sama dengan akses, dasarnya adalah upah. hanya upah sini adalah yang dilaporkan oleh perusahaan peserta kepada jamsostek. yang paling tinggi risikonya misalnya adalah sektor pertambangan atau oil and gas, besaran perannya adalah dari upah setiap bulan: bahwa untuk jaminan kematian, besarnya iuran itu sama, dari upah tanpa melihat posisi dan gajinya: bahwa untuk jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu sebesar bahwa besar iuran yang dipungut adalah dari upah, untuk yang lajang dari upah, untuk yang berkeluarga dengan catatan jumlah maksimum anak tiga orang, bahwa iuran tersebut semuanya dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan pemberi kerja. tidak ada satu pun iuran yang dibayar dari peserta atau tenaga kerja, bahwa untuk program jaminan hari tua berasal dari tenaga kerja yaitu dari upah, dibayarkan setiap bulan melalui perusahaan: bahwa yang berasal dari pemberi kerja atau perusahaan adalah sebesar yo, bahwa untuk masing masing program ada ketentuan mengenai jumlah santunan atau dalam istilah asuransi adalah uang pertanggungan: bahwa khusus untuk jaminan kecelakaan kerja, uang pertanggungan atau jumlah santunan ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah: bahwa untuk jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan, uang pertanggungan atau jumlah santunan ditetapkan juga melalui peraturan pemerintah: bahwa khusus untuk jaminan pemrakarsa, pemeliharaan kesehatan, plafon upahnya adalah rp. satu bulan: bahwa dalam praktik, bagi mereka yang mempunyai upah misalnya rp. satu bulan, perusahaan akan membayarkan kepada jamsostek bagi yang lajang sebanyak dari rp. bukan dari rp. begitu pula untuk yang berkeluarga yaitu dari rp. bahwa plafon ini menyebabkan adanya klaim rasio dalam istilah asuransi, yaitu perbandingan antara jumlah iuran yang diterima dengan jumlah santunan yang dibayar oleh jamsostek, bahwa mekanismenya sama dengan asuransi kesehatan atau akses, yaitu menggunakan mekanisme jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, dimana iuran iuran itu dibayarkan kepada jamsostek oleh masing masing perusahaan pemberi kerja, kemudian jamsostek bekerja sama dengan pemberi pelayanan kesehatan mulai dari klinik, optik, apotek, sampai dengan rumah sakit dengan menggunakan mekanisme kapital, bahwa dengan adanya plafon ini menyebabkan klaim rasio jamsostek sudah taraf batas, sehingga jamsostek mempunyai usul untuk menaikkan plafon, namun sampai sekarang belum dikabulkan: bahwa jamsostek mempunyai pembatasan, jadi dalam hal ini ada co sharing, dikecualikan untuk penyakit penyakit seperti misalnya cuci darah, penyakit kanker, dan penyakit jantung, berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku: bahwa khusus untuk jaminan hari tua dananya merupakan akumulasi dana dari milik peserta dan merupakan dana amanat milik peserta. contoh tahun misalnya kekayaan jamsostek misalnya maka y6 nya merupakan kewajiban milik dari peserta, yaitu dalam bentuk jaminan hari tua, dan jaminan hari tua ini diinvestasikan oleh jamsostek: bahwa sebagian besar adalah portofolio investasi, dimana investasi itu semuanya diatur oleh peraturan pemerintah nomor tahun dan ada pembatasan perbatasannya, sebagai contoh misalnya jamsostek dilarang menginvestasikan luar negeri dan dilarang investasi dalam bentuk investasi derivatif atau turunan, bahwa pada kenyataannya realisasi sampai dengan tahun dari jumlah total investasi jamsostek sebesar dalam bentuk obligasi dan sebagian besar itu dalam bentuk obligasi pemerintah, dalam bentuk saham, dalam bentuk deposito, sampai dengan dalam bentuk reksadana, tetapi realisasi properti hanya begitu pula untuk penyertaan langsung. bahwa hanya ada satu investasi perusahaan, yaitu bank syariah bukopin, dan jumlahnya hanya sekitar miliar. ini merupakan total dari portofolio investasi jamsostek sebesar saja: bahwa pt. jamsostek tidak selaku perusahaan asuransi komersial karena jamsostek menggunakan mekanisme asuransi sosial: bahwa asuransi komersial menggunakan istilah no premium, claim , yaitu tidak bayar iuran, tidak ada klaim. sedangkan pada pt. jamsostek ada tenggat waktunya yaitu sekitar enam bulan, bahwa khusus untuk jaminan hari tua, apabila pekerja tidak membayar iuran misalnya karena phk dan sebagainya, maka dananya tetap tersimpan pt. jamsostek, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku maka pekerja dapat mencairkan dana tersebut jika sudah mencapai usia tahun, dan kalau pekerja sudah mengikuti kepesertaan lima tahun dengan waktu tunggu satu bulan dan mereka dalam kondisi phk atau tidak bekerja lagi. jadi memang masih ada tenggat waktu untuk membayar klaim ini, jadi pt. jamsostek sama sekali tidak kaku: bahwa setiap perusahaan yang memiliki karyawan minimum orang dengan total pay roll atau upah yang mereka bayarkan rp. satu bulan, wajib mendaftarkan pegawainya itu kepada jamsostek: bahwa jumlah karyawan atau jumlah peserta jamsostek dari sejumlah perusahaan tersebut merupakan sektor formal: bahwa kondisi ketenagakerjaan sektor informal jamsostek berpotensi dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan sektor formal, bahwa jumlah sektor formal luar pns, yaitu abri ada sekitar orang: bahwa jamsostek sampai sejauh ini juga merambah atau melindungi tenaga tenaga yang bekerja sektor informal seperti misalnya buruh, nelayan, sopir angkot, ojek, dan lain lain, bahwa jumlah tenaga yang bekerja sektor informal jumlahnya dibatasi yaitu orang pekerja, bahwa para pekerja sektor informal tersebut diikutsertakan dalam empat program jamsostek yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa diharapkan para pekerja mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan diri untuk menjadi peserta jamsostek walaupun tidak ada unsur pemberi kerja: bahwa jamsostek memungkinkan pekerja dapat mendaftarkan diri menjadi peserta jamsostek tanpa adanya unsur pemberi kerja, bahwa sudah ada peserta jamsostek yang mendaftarkan diri tanpa adanya unsur pemberi kerja, bahwa para pekerja yang merupakan self employer people, yaitu mereka mereka yang bekerja sendiri dan tidak punya majikan bisa menjadi peserta dari jamsostek, bahwa sama dengan akses, sejak tahun buku pemerintah tidak lagi memungut dividen. dividen terakhir dipungut untuk tahun buku dari keuntungan bersih. pt. sabri bahwa sabri adalah badan usaha milik negara didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang asuransi sosial abri dan nomor tahun tentang pendirian perusahaan umum asuransi sosial abri. kemudian pada tahun berbentuk hukum berdasarkan nomor diubah dari perum menjadi persero: bahwa peserta sabri adalah para prajurit tni dan anggota polri beserta pegawai negeri sipil lingkungan kementerian pertahanan, tni, dan polri, bahwa jumlah keseluruhan pada saat ini yaitu, peserta aktif ada sekitar orang, sedangkan yang pensiun sekitar orang, sehingga total jumlah peserta sabri saat ini adalah sekitar peserta, bahwa sumber dana sabri didapat dari potongan gaji setiap pegawai negeri, prajurit tni, dan anggota polri, sebesar setiap bulan secara keseluruhan, dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak: bahwa pembagian pengelolaan potongan gaji tersebut yaitu sebesar dikelola oleh sabri. sebesar adalah iuran dana pensiun, dan sebesar dipotong untuk jaminan kesehatan: bahwa khusus untuk yang jaminan kesehatan tidak dikelola oleh pt. sabri karena potongan untuk kesehatan itu langsung pushes pushes angkatan dan rumah sakit angkatan, bahwa asahi juga tidak mengelola iuran dana pensiun sebesar tetapi hanya diberi kewenangan untuk mengelola dananya saja, sedangkan penggunaan sepenuhnya menjadi kewenangan dari kementerian pertahanan, bahwa sabri hanya sebagai penyelenggara pembayaran pensiun dan mengelola potongan iuran yang sebesar bahwa dari potongan pada awalnya sabri memberikan jenis manfaat, yaitu santunan asuransi yang diperuntukkan bagi peserta yang berhenti pada saat pensiun atau dengan hak pensiun, santunan nilai tunai asuransi bagi peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, santunan risiko kematian yang diperuntukkan bagi peserta yang meninggal pada saat dinas aktif, dan santunan biaya pemakaman yang diperuntukkan bagi peserta yang meninggal setelah pensiun: bahwa jumlah manfaat pada saat ini telah berkembang dari manfaat, lalu berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan telah berkembang dan sekarang totalnya menjadi manfaat: bahwa manfaat tersebut adalah santunan risiko kematian khusus yang diperuntukkan bagi para prajurit tni dan anggota polri yang meninggal dalam tugas operasi yang dinyatakan gugur atau tewas berdasarkan keputusan panglima tni atau kepala kepolisian republik indonesia, santunan cacat karena dinas yang diperuntukkan bagi peserta yang mengalami cacat pada saat melaksanakan tugas operasi yang bisa disebabkan oleh akibat tindakan langsung lawan maupun bukan akibat ti'adakan langsung lawan, santunan cacat bukan karena dinas yang diperuntukkan bagi peserta yang mengalami kecelakaan dalam tugas sehari hari, santunan biaya pemakaman bagi istri atau suami peserta dan santunan biaya pemakaman bagi anak peserta, bahwa santunan risiko kematian dikeluarkan karena pertimbangan karakteristik kepesertaan sabri, peserta sabri, anggota polri, maupun tni yang mempunyai risiko yang sangat tinggi. sehingga untuk memberikan apresiasi kepada mereka dan untuk memberikan cover dalam hal terjadi apa apa kepada yang bersangkutan, sehingga ahli warisnya bisa mendapatkan cukup dana untuk menyambung kehidupan, dikeluarkanlah santunan risiko kematian khusus, bahwa santunan cacat karena dinas juga dikeluarkan karena adanya pertimbangan risiko yang sangat tinggi medan pertempuran ataupun dalam tugas tugas operasi, bahwa untuk saat ini, besarnya jaminan hari tua atau santunan asuransi, itu berkisar antara sampai dengan sekitar tergantung dari golongan kepangkatan yang bersangkutan: bahwa bagi peserta yang meninggal dalam dinas aktif juga mendapatkan santunan risiko kematian ditambah dengan santunan nilai tunai asuransi. sehingga peserta tersebut mendapat dua kali santunan dan jumlahnya hampir mendekati nilai dari santunan risiko kematian khusus, bahwa untuk santunan cacat karena dinas, pada tahun sampai dengan tahun ini untuk cacat dengan golongan golongan rp17. untuk cacat sedang golongan dan golongan cacat berat golongan dan golongan bahwa untuk santunan cacat bukan karena dinas, cacat ringan untuk cacat sedang dan cacat berat bahwa untuk santunan risiko kematian khusus untuk semua kepangkatan pada saat ini diberikan sebesar bahwa dalam konteks undang undang nomor tahun maka sabri hanya memberikan jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian: bahwa untuk jaminan kesehatan, sabri tidak mengelola jaminan kesehatan. dan mengenai perannya, semua adalah iuran dari pekerja yang bersangkutan: bahwa yang mempunyai akses untuk rumah sakit angkatan itu adalah pekerja yang masih aktif, bahwa bagi pekerja yang sudah pensiun di cover oleh akses: bahwa sabri juga investasi, jadi investasi sabri didasarkan pada peraturan pemerintah nomor yang kemudian diperbaharui dengan peraturan menteri keuangan nomor bahwa investasi yang ada sabri dibatasi, yaitu dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, alam bentuk obligasi, khususnya obligasi pemerintah: reksa dana, saham, dan penataan langsung, ada juga dalam bentuk pinjaman polis, bahwa yang saat ini dilaksanakan oleh sabri, terutama adalah dalam bentuk obligasi, khususnya dalam obligasi pemerintah yang saat ini sekitar 710y6 dari portofolio sabri persero. adapun untuk deposito, saat ini hanya sekitar dan saham kurang dari bahwa sebelum tahun pt. sabri dikenakan dividen, tetapi sejak tahun sudah tidak dikenakan dividen lagi. walikota solo bahwa kota solo telah tiga tahun mempunyai program yang namanya pks pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta) sudah dimulai sejak tahun bahwa peserta pks atau pemeliharaan kesehatan masyarakat surakarta ini adalah semua masyarakat yang belum masuk dalam program jamkesmas, akses pns, dan akses swasta, kemudian bertempat tinggal dan berdomisili kota solo minimal tiga tahun, bahwa jumlah penduduk kota solo adalah peserta akses peserta jamkesmas adalah jiwa, dan peserta akses sosial yang lainnya adalah sebesar bahwa saat ini peserta pks sudah masyarakat, bahwa setiap peserta mendapat kartu seperti kartu kredit. ada kartu gold, untuk yang miskin, kartu silver untuk yang abu abu, antara miskin dan tidak miskin: bahwa pada kartu tersebut lengkap, ada name, address, untuk memudahkan management controlling lapangan: bahwa belakang kartu tersebut tertera jenis pelayanan apa yang dilayani dan yang tidak dilayani, bahwa pelayanan tersebut adalah gratis puskesmas dan rumah sakit yang ada kota solo: bahwa pelayanan cuci darah dan juga demo untuk kanker dilayani oleh kartu ini: bahwa dalam satu tahun, menghabiskan anggaran kurang lebih miliar untuk meng cover program layanan kesehatan masyarakat kota surakarta, bahwa tiga tahun yang lalu kota solo ingin pks dikelola oleh lembaga asuransi, tetapi ternyata biayanya sangat mahal, kurang lebih sebesar miliar, bahwa pks dikelola sendiri oleh dinas kesehatan kota solo, bahwa pemda solo hanya menyiapkan dana sebesar miliar, bahwa apabila anggaran sebesar milyar yang telah disiapkan oleh apbd tersebut tidak terpakai seluruhnya dikarenakan tidak banyak warga kota solo yang sakit maka anggaran tersebut dapat masuk kembali kas daerah, bahwa prosedur pendaftaran pks sangat mudah, yaitu datang upt balai kota dengan membawa kartu keluarga, membawa fotokopi ktp, membawa foto 2x3 dua lembar, kalau sudah tahun yang kedua membawa fotokopi kartu yang ada dan pencetakan kartu upt: bahwa pendaftaran dilakukan setelah semuanya terdaftar dalam walikota yang diterbitkan oleh pemda kota solo, bahwa sisa anggaran yang disiapkan untuk pks masuk dalam silva sisa lebih anggaran), bahwa sebelumnya harus disetujui dimasukkan sebagai komponen dalam apbd, bahwa sisa anggaran untuk pks tidak swakelola kembali, bahwa cara pembayaran adalah dengan klaim rumah sakit, kemudian masuk dalam dinas kesehatan kota solo, dan kemudian diverifikasi, dari dinas kesehatan masuk dinas keuangan untuk dibuat spm nya, kemudian diterbitkan oleh sp2d, kemudian ditransfer rumah sakit, artinya jika memang uangnya tidak terpakai maka uang tersebut tetap berada kas daerah, kemudian nanti dihitung sebagai silva anggaran berikutnya. bahwa garda depannya adalah puskesmas dan rumah sakit: bahwa ada puskesmas, yang sembilan sudah iso, dan juga bekerja sama dengan rumah sakit yang ada kota solo, bahwa untuk penentuan kartu gold atau silver dilakukan pengunungan rumah peserta pks, ada pengecekan langsung lapangan: bahwa jenis pelayanan yang diperoleh berbeda beda sesuai dengan jenis kartu, bahwa banyak juga orang yang sebenarnya mampu tetapi meminta diberikan kartu jenis silver, bahwajenis pelayanan yang diperoleh tertera bagian belakang kartu walikota yogyakarta bahwa pada tahun kota yogyakarta berpikir data bps itu kriterianya sama rata seluruh indonesia, padahal kemiskinan itu sesuatu yang comparable artinya orang merasa miskin jogja belum tentu merasa miskin suatu daerah yang lain karena tingkat dari fasilitas dan sebagainya. mungkin orang jogja tidak miskin, tetapi jakarta bisa jadi miskin. bahwa walikota yogyakarta memutuskan variabel bps harus direvisi, dan harus punya variable sendiri, sesuai dengan kriteria tingkat kemiskinan sosial yogyakarta. bahwa kemiskinan itu sebagai pembanding sosial, kalau semua jadi miskin mungkin merasa jadi tidak semuanya miskin. bahwa yogyakarta mempunyai kriteria sendiri dalam menentukan tingkat kemiskinan masyarakatnya. bahwa yogyakarta mempunyai program sendiri dalam pemeliharaan kesehatan masyarakatnya yaitu bernama kms kartu menuju sejahtera). bahwa kartu tersebut dicetak name, dan address yang mempunyai dua kepentingan, satu untuk kepentingan kesehatan dan satu untuk kepentingan pendidikan. bahwa pendidikan untuk penduduk miskin, sampai sma atau smk, khusus untuk yang mereka punya kms dijamin oleh pemda yogyakarta, baik yang bersekolah sekolah negeri maupun swasta, ataupun sekolah keliling kota yogyakarta. perusahaan american international group aig) yang merupakan perusahaan asuransi terbesar dunia salah satu diantara penyebab krisis. perusahaan ini bahkan memohon untuk disuntikkan dana darurat sebesar triliun dolar dari pemerintah untuk menghindari kebangkrutan total. selain itu beberapa perusahaan asuransi lainnya seperti washington mutual fund, dan wachovia, juga terungkap. jutaan orang yang membayar asuransi dirugikan oleh berbagai perusahaan tersebut. pengalaman hancurnya perusahaan perusahaan asuransi merupakan fakta bahwa menyerahkan urusan jaminan sosial dan asuransi sosial kepada sektor swasta sama sekali bukan hal yang tidak berisiko. negara kembali harus menutupi utang utang perusahaan asuransi dalam jumlah yang sangat besar. moral hazard yang didukung oleh sistem yang liberal menyebabkan perusahaan perusahaan asuransi menginvestasikan dana dana masyarakat dalam kegiatan spekulasi yang sangat berisiko. fakta tersebut juga membuktikan bahwa pada akhirnya negara yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi krisis semacam itu. padahal sebelumnya perusahaan perusahaan swasta telah mengeruk keuntungan yang sangat besar dari bisnis asuransi. berbeda dengan logika yang dikembangkan selama ini bahwa menyerahkan urusan jaminan sosial dan asuransi sosial kepada sektor swasta adalah satu strategi untuk mengurangi beban negara. mungkin saja kewajiban negara dapat berkurang dalam jangka pendek akan tetapi dalam jangka panjang justru menimbulkan ledakan sosial yang besar. padahal akibat dari krisis keuangan global tersebut tidak hanya pada perusahaan asuransi sendiri, akan tetapi juga keseluruh bidang seperti pada investasi, perdagangan dan sektor keuangan lain yang menyebabkan krisis ekonomi secara keseluruhan. bahkan efek krisis global menular negara negara berkembang dan miskin. saat ini bahkan negara negara seperti indonesia harus ikut andil dalam membiayai krisis. bahwa masyarakat yang back oleh jamkesmas dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan dengan tingkat aspek kemiskinan yaitu miskin sekali, miskin, dan hampir miskin. bahwa juga terdapat masyarakat yang ternyata pada waktu sehat tidak miskin, tetapi begitu sakit menjadi miskin, sehingga ada tambahan lagi yang disebut surat rekomendasi skt. bahwa disediakan dana lagi luar kms, karena ternyata cukup banyak kasus yang sehat tidak masuk kriteria miskin, tapi begitu sakit ternyata banyak hal yang biayanya tidak sanggup. hal ini menunjukkan karena terkadang sakit itu tidak ada batas. terkadang memang biayanya jadi mahal sekali karena sakitnya, hal tersebut juga ditanggung, namun modelnya adalah proposal surat keterangan tidak mampu dan sebagainya. bahwa kota yogya juga menjamin pengurus rt, rw, lpml, kader kader pkk, dan sebagainya, hal tersebut merupakan penghargaan kepada mereka yang bergerak dalam bidang sosial, bahwa pengendara sepeda jogja kalau kecelakaan juga dijamin oleh walikota yogya, bahwa ada program yes yaitu siapa pun yang kecelakaan jogja, misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas atau hal yang lain, di cover full 1x24 jam oleh walikota yogya. bahwa harapan kota yogya, kalau pihak rumah sakit menerima korban kecelakaan lalu lintas, tidak perlu ditanya dulu, rumahnya dimana, punya uang atau tidak, setelah itu baru ditangani atau tidak. bahwa minimal 1x24 jam penanganan apa pun yang ditangani oleh rumah sakit akan ditanggung oleh pemerintah daerah. itu untuk mempercepat rumah sakit dalam hal penanganan kondisi kondisi darurat. bahwa pada dasarnya pks dan kms hampir sama. bahwa tahun program ini diperluas dengan membuat perda jaminan kesehatan. bahwa kota yogya mulai memikirkan cara untuk meng cover masyarakat yang tidak miskin dan sebagainya, yang akan mulai dikembangkan pada tahun dan yang pada saat ini mekanismenya sedang disusun. bahwa masyarakat yang miskin dan kalau sakit jadi miskin sudah dapat di cover oleh walikota yogyakarta, bahwa kms berlaku juga untuk dua hal, yaitu kesehatan dan pendidikan. bahwa jamkesda ditanggung oleh bpd, dan ditangani langsung oleh upt dinas kesehatan. bahwa untuk tahun walikota yogyakarta menganggarkan sekitar miliar dan dana tersebut sebagai bagian dari apbd. bahwa kalau ada sisa anggaran, maka dianggarkan lagi depan, jumlahnya sesuai dengan probabilitas dari kemungkinan kemungkinan yang tidak bisa recover oleh jamkesmas maupun jamkesos, bahwa jumlah pemegang kartu totalnya jiwa dari total jumlah penduduk kota yogyakarta berjumlah sekitar jiwggal agustus yang menerangkan sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional selanjutnya disebut ssnssn bertentangan dengan dan serta uud dan ssn". setiap pemberi kerja wajib memungut iuran dart". besamsn yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, para pemohon beranggapan ssn telah merugikan hak konstitusionalnya karena harus menanggung kewajiban membayar premi dan iuran tanggung ketika sakit, padahal para pemohon warga negara yang miskin secara ekonomi. (vide permohonan guo angka angka angka dan angka bahwa, menurut para pemohon sistem hukum hak asasi, sementara individu (termasuk juga kelompok dan rakyatidalam instrumen instrumen hak asasi manusia internasional tersebut. (vide permohonan guo angka bahwa, para pemohon beranggapan ketentuan dan ss dan membuat jurang pemisah yang kuat antara yang kaya dan miskin. (vide permohonan guo angka bahwa, para pemohon berpendapat seharusnya ssn negaranya. (vide permohonan guo angka para pemohon beranggapan ketentuan dan ssn bertentangan dengan dan sertassperlu menjelaskan terlebih dahulu mengenaisakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun. selama beberapa dekade terakhir ini, indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial seperti: jaminan sosial bagi:, dan program asuransi kesehatan akses), untuk prajurit tentara nasional indonesia tni), anggota kepolisian republik indonesia indonesia polri), dan pns departemen pertahanan i. bahwa, program tersebut atas baru mencakup sebagian kecil masyarakat,itubahwa, terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan pemerintah nomor tahun menyebutk":2y6bahwa, dpr berpandangan pembayaran premi jaminan sosial menurutditanggung oleh tenaga kerja, dan disetorkan oleh pengusaha kepada badan penyelenggara. danketiga yang berkepentingan. bahwa,bahwa adanya penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja adalah asuransi wajib karena,::ahwa,dan dpr tidak sependapat dengan pernyataan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan dan ssn bersifat kondisional sehingga tidak ada gambarannya, menurut dprbahwa, dpr perlu menjelaskan tentangbahwa, dpr, dpr tidak sependapat dengan permintaan para pemohon agar majelis hakim mahkamah konstitusidpr justru dapat menimbulkan hambatan bagi pelaksanaan nomor tahun tentang ssn, utamanya bagi pembentukan badan jaminan sosial itu sendiri yang pada mengacu pada uud jaminan sosialkecacatan, pengangguran, keluarga dan anak anak, dan lain lain. sumber wikipedia indonesia) menurut preambule uud negara republik indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. cita cita konstitusi tersebut mengisyaratkan bahwa sistem jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara untuk melaksanakannya. jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam uud selain itu kewajiban negara juga diatur dalam perubahan uud tahun yaitu negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. . menurut ini sendiri landasan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial adalah, dan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun akan tetapi, membaca seluruh isi ini, tidak satupun yang menyebutkan bahwa negara wajib menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyatnya. pada poin menimbang huruf disebutkan. ini seharusnya menyebutkan secara tegas bahwa negara wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional. kuat indikasi bahwa negara dengan sengaja hendak lepas tangan dalam urusan jaminan sosial, dan akan diserahkan pada badan usaha perusahaan yang berorientasi keuntungan. ini tampak jelas dalam yang menyatakanfatau anggota keluarganya . gilirannya dapat menimbulkan juga ssn tidak implementasi. karena itu menurut dpruraian uraian tersebut atas, dpr berpendapat ketentuan ddan undang undang guo sama sekali tidak bertentangan dengan dan sertaengujian nomor tahun ditolak untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan permohonan pengujiandan nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional tidak bertentangan dengan dan serta uud menyatakan ketentuan dan nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.6pembukaan,yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para pemohon adalah ssn terhadap pembukaan, dan dan sertaasing masing telah menjelaskan kualifikasinya sebagai berikut: pemohon sampai dengan pemohon iii adalah warga negara indonesia pengguna jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas, pemohon adalah seorang isteri pensiunan pegawai negeri sipil yang menjadi peserta asuransi kesehatan yang dijalankan oleh akses: pemohon adalah seorang buruh perusahaan swasta yang gajinya dipotong untuk kepesertaan dalam jamsostek yang dijalankan oleh jamsostek, pemohon adalah warga negara indonesia sebagai pembayar pajak pada negara, pemohon viiyang mengawal dan memastikan hak jaminan kesehatan bagi warga miskin sampai tangan warga miskin, pemohon viii adalah organisasi masyarakat miskin, yaitu perkumpulan yang mewakili dan memperjuangkan hak hak masyarakat miskin atas kesejahteraan dan jaminan sosial negara, pemohon: pemohon adalah seorang pengamat perdagangan bebas dan peneliti senior institute global justice igj) yang bekerja untuk mengamati dan menganalisa praktek perdagangan bebas, i3.8j menimbang bahwa bedasarkan hal tersebut atas, menurut mahkamah para pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara dan badan hukum privat sebagaimana yang ditentukan oleh untuk mengajukan permohonan guo, i3.9pembukaan, dan dan serta uud yang menyatakan: pembukaan frasa, . mensejahterakan kehidupan bangsa,. (siaturan perundang undanganenurut para pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan ssdengan alasan alasan sebagai berikut: pemohon sampai dengan pemohon iii sebagai pengguna pelayanan program jaminan kesehatan masyarakat jamkesmas) harus menanggung kewajiban membayar premi dan iur tanggung ketika sakit: pemohon sebagai isteri pensiunan pns yang menjadi peserta asuransi kesehatan yang dijalankan oleh akses, pemohon sebagai buruh perusahaan swasta harus membayar premi dan iur tanggung sakit yang memberatkan pemohon karena gaji pemohon dipotong untuk membayar kepesertaannya dalam jamsostek yang dijalankan oleh jamsostek: pemohon sebagai pembayar pajak harus menanggung kewajiban membayar premi dan iur tanggung sakit yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara karena pemohon sudah membayar pajak: pemohon vii sebagai perkumpulan perdata yang beranggotakan relawan masyarakat menghadapai kesulitan dalam memperjuangkan hak hak kesehatan masyarakat, pemohon viii sebagai organisasi masyarakat miskin, para anggotanya: pemohon sebagai organisasi serikat buruh akan menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak hak kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kaum buruh pada umumnya: pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai peneliti senior institute global justice igj) dan sebagai pengamat perdagangan bebas merasa terpanggil nuraninya untuk berusaha menghentikan praktek ketidakadilan dalam sistem perdagangan yang berdampak terhadap semua warga negara dan yang mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas menurut mahkamah, para pemohon yang berhubungan langsung dengan masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat merasa dirugikan oleh berlakunya dan ssn,i3. menimbang bahwa dalam permohonan provinsinya para pemohon mohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela untuk demi efisiensi anggaran dan kepastian keberadaan badan penyelenggara jaminan sosial sampai adanya putusan akhir dari mahkamah dalam perkara guo. atas dalil para pemohon tersebut, mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: menurut mahkamah, permohonan putusan provisi para. menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian dan ssn yang menurut para pemohon bertentangan dengan pembukaan, dan uud dengan alasan bahwa sistem jaminan sosial nasional dilaksanakan dengan sistem asuransi yang mewajibkan kepada pemberi kerja untuk memungut iuran atau premi dari pekerjanya yang besaran masing masing iuran dan pungutan dimaksud ditentukan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebutuhan hidup, menurut para pemohon hal demikian berarti telah mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan: i3 menimbang bahwa terhadap dalil dali para pemohon tersebut atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. bahwa sebagaimana ditentukan dalam penjelasan ssn, sistem jaminan sosial nasional adalah,, i3. bahwa sejalan dengan maksud tersebut atas,i3. bahwa dengan adanya jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ssn yangnegara telah berusaha secara sungguh sungguh untuk memenuhi kebutuhan tersebut atas secara layak bagi setiap orang dalam hal terjadi peristiwa peristiwa yangi3. bahwa dalam rangka mengimplementasikan perintah uudtersebut memiliki kelebihan dan kelemahan, namun pembentuk undang undang telah menetapkannya sebagai selanjutnya dalam menyatakan, tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. kedua tersebut berarti bahwa setiap peserta asuransi sosial dan peserta jaminan sosial memiliki kewajiban membayar untuk dapat memperoleh jasa jaminan sosial tersebut. sementara peran pemerintah dalam hal ini bersifat ambigu dan tidak jelas keberpihakannya. dalam yang menyatakantersebut mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah yang bersifat general baik kepada yang mampu maupun yang miskin akan diserahkan pada perusahaan perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh negara untuk dikelola dalam rangka meraih profit. indikasi ini sangat jelas jika melihat bab iii tentang badan penyelenggara jaminan sosial pada yang menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan sosialsebagaimana kita ketahui bahwa lembaga tersebut adalah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan dan bukan pelayanan publik. meskipun tersebut telah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi mk), namun tidak menutup kemungkinan perusahaan perusahaan bisnis swasta masuk dalam penyelenggaraan sistem asuransi sosial tersebut. kewajiban membayar bagi peserta dijelaskan lebih lanjut dalam dalam yangdan dipertegas lagi dalam yang menyatakan. kedua tersebut berpotensi menjadi sumber tekanan yang bertubi tubi bagi pekerja atau peserta jaminan sosial lainnya. pilihan dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi ruang lingkup kewenangannya: i3.3. bahwdivide jsj, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas menurut mahkamah sistem jaminan sosial yang diatur dalam ssn telah memenuhi maksud uud dengan demikian,dalamq: i3mdan zelda, akil mochtar, anwar usman, hartono, dan maria farida indrawi, pada hari senin tanggal tujuhsatu bulan novemberanwar usman, hamdan zelda, dan akil mochtar dan tanpa dihadiri oleh dpr. ketua ttd moh. mahfud anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki ahmad fadli semadi ttd ttd muhammad alim anwar usman ttd ttd hamdan zelda akil mochtar panitera pengganti, ttd saiful anwar

kj) ssjonas risakotta alamat jalan kemuning dalam rt. rw. kelurahan utan kayu utara, kecamatan mataraman, jakarta timur provinsi dki jakarta, selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon nama bagi oktavianty, s.h, m.h alamat jalan sasak rt. rw. kelurahan kelapa dua kecamatan kebon jeruk, jakarta barat, provinsi dki jakarta, dan iqbal tawaran pasaribu, s.h., para advokat pada law office awk partners yang beralamat menteng square tower lt. jalan mataraman nomor jakarta pusatpenjelasan menyatakanbahwa dan nomor tahun: bahwa dalam bahasa charles jones presiden berasal dari bahasa latin presiden, praesidere yang berarti memimpin, bukan raja (monarch). kata latin praesidere berasal dari kata pre yang maknanya depan dan severe yang artinya duduk. berbeda dengan jabatan legislatif dan yudikatif yang multiple membership, jabatan presiden merupakan jabatan tunggal, posisi club one yang hanya diisi oleh satu orang pemangku jabatan. tidak mengherankan jika karenanya seorang presiden akan menikmati legitimasi pemilu yang sangat kokoh, menjadikannya national figure yang amat berpengaruh. mengenai strategisnya pemangku jabatan tunggal tersebut, nigel bowls mengatakan president's greatest political asset that the executive power the united states not collective but singular. member congress one body senator hundred, governor fifty, president one. bahwa berdasarkan pendapat sarjana sebagaimana dikutip dalam angka atas dikaitkan dengan atribut yang dilekatkan pada jabatan presiden maka pendapat ahli kemudian mencirikan tentang jabatan presiden sebagai berikut jimmy asshiddigie: presiden memegang kekuasaan pemerintahan eksekutif tkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara itu terkandung pula status kepala negara (head state), sehingga kedudukan kepala negara (head state) dan kepala pemerintahan eksekutif (head government) menyatu secara tidak terpisahkan dalam jabatan presiden, presiden tidak diangkat atau dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat: presiden memangku jabatannya selama kurun waktu yang tetap: presiden hanya dapat diberhentikan dari jabatannya melalui prosedur yang dikenal dengan impeachment karena alasan pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam undang undang dasar. bahwa dalam konteks indonesia, presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang kewenangan pemerintahan negara yang tertinggi (the most powerful authority). uud menganut sistem presidensiil yang merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (head government) sekaligus sebagai kepala negara (head state): bahwa jabatan politik menurut putusan mahkamah konstitusi nomor puu v: bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal april tersebut atas dapat dikatakan jabatan presiden diperoleh melalui pemilihan umum sehingga merupakan sebuah jabatan politik dan bersifat tunggal, bahwa sebagaimana diatur dalam uud jabatan presiden merupakan jabatan seorang negarawan, mulia, simbol negara dan bangsa, jabatan yang dengan begitu banyak kewenangannya. diantaranya sebagaimana diatur dalam uud sebagai berikut . menyatakan, presiden mengangkat duta dan konsul. dan menyatakan dalam hal.dengan mencermati tugas dan kewenangan konstitusional presiden indonesia tersebut, maka ternyata kewenangan presiden indonesia tidak saja bersifat eksekutif, melainkan juga terdapat kewenangan non eksekutif,iputi kewenangan bersifat legislatif bersifat yudisial, dan kewenangan pemerintahan dalam keadaan darurat, bahwa berdasarkan segala bentuk privilege dan kekuasaan presiden presidential powers) sebagaimana dalam uud maka untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden haruslah tidak dengan peruntungan atau coba coba akan tetapi harus dengan totalitas kesungguhan dan sikap kenegarawanan. calon presiden dan wakil presiden harus tidak lagi memiliki hasrat atau ambisi untuk memperkaya diri, keluarga dan kroninya atau partai pendukungnya, bahkan tidak takut kehilangan jabatan yang sedang diembannya. calon presiden dan wakil presiden haruslah memiliki etika berpolitik dan menjunjung tinggi kejujuran serta memberikan pendidikan politik kepada rakyat sebagai implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai spirit pembukaan uud bahwa seseorang yang memiliki jabatan politik secara etika (katun politik) seharusnya mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. menjadi seorang calon presiden dan wakildan penuh spekulatif, tidak mau ambil risiko dan takut kehilangan jabatan yang diembannya. ironis, kalau menang dalam pemilu presiden baru kemudian mundur, tapi kalau tidak menang maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali: bahwa jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam nomor puu viii tanggal april berlaku untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah dan disebutkan bahwa itu merupakan jabatan eksekutif dengan kewenangan tunggal sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 paragraf menyatakanabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan jabatan politik yang memiliki nilai strategis untuk melakukan percepatan kesejahteraan rakyat. jabatan tersebut memiliki dampak langsung kepada para pemohon yang merupakan penduduk provinsi dki jakarta, yang mana telah menggunakan hak pilihnya saat pemilukada provinsi dki jakarta tahun bahwa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun paraterhadap hal tersebut atas, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri untuk suatu jabatan politik dalam hal ini mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden, hal itu jelas mengakibatkan pelaksanaan fungsi kepala daerah menjadi terganggu, karena kepala daerah sebagai jabatan tunggalhal itu sebagaimana tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x1 paragraf menyatakan : bahwa para pemohon yang memiliki hak untuk memilih, dengan adanya kepala daerah yang telah dipilihnya kemudian mencalonkan diri sebagai presiden jelas telah mendapatkan ketidakpastian hukum akan masa jabatan seorang kepala daerah yang telah dipilihnya untuk lima tahun dan bentuk pertanggung jawaban kepala daerah yang telah dipilih para pemohon untuk jabatannya sebagai kepala daerah dimana para pemohon tinggal menjadi tidak jelas. ketidakpastian hukum yang timbul terhadap masa jabatan dan pertanggung jawabannya sebagai kepala daerah yang telah memberikan janji janji politiknya sebagai kepala daerah dimana para pemohon bertempat tinggal jelas telah merugikan para pemohon yang telah memilihnya. seharusnya kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden haruslah, bahwa kepala daerah membutuhkan waktu penuh untuk menjalan fungsi dan tugas pemerintahannya sehari hari, apabila kepala daerah berhalangan akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala daerah. dan kondisi seperti itu jelas memiliki dampak langsung kepada kepentingan kesejahteraan rakyat daerah tempat memimpin dalam hal ini dimana para pemohon bertempat tinggal. hal tersebut sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi paragraf menyatakan, bahwahal tersebut atas sejalan sebagaimana dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi paragraf menyatakanbahwa pemohon yang memiliki hak dipilih juga telah mengalami ketidakpastian hukum tentang apa itu pejabat negara dengan berlakunya ketentuan dan penjelasketidakharmonisan undang undang. para pemohon paham betul dalam perkara ini tidak dalam posisi untuk menguji undang undang yang saling bertentangan dengan undang undang lainnya, namun karena telah adanya norma yang saling bertentangan yang termaktub dalam undang undang yang berbeda, maka hal ini jelas telah memberikan ketidakpastian hukum yang adil tersebut sebagaimana dijamin dalam uud bahwa selain itu penjelasan dan dan nomor tahun juga menimbulkan adanya ketidaksamaan kedudukan dihadapan hukum, dimana pemohon memilik potensi atau peluang untuk menjadi seorang pejabat negara yang dapat saja kemudian mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. adanya pembatasan pengaturan tentang siapa itu pejabat negarasementara, bahwa berkhidmat untuk menjadi seorang calonnyyang penuh spekulatif serta tidak mau ambil risiko. kalau menang dalam pemilu presiden baru kemudian mundur, tetapi kalau tidak menang maka jabatan yang diembannya dilanjutkan kembali. hal mana jelas telah mencederai kehormatan, wibawa dan martabat jabatan presiden dan lembaga kepresidenan itu sendiri yang menghendaki sosok negarawan sejati yang terbebaskan dari keinginan merebut dan mempertahankan kekuasaan belaka. tetapi jauh dari itu merupakan panggilan negara yang memerlukan totalitas pengabdian dan pengorbanan serta mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. apabila hanya menteri, ketua atau pimpinan lembaga negara yang diharuskan mundur jelas sedangkan pejabat negara yang nota bene gubernur tidak diharuskan mengundurkan diri terjadi diskriminasi pejabat publik ketidaksamaan kedudukan warga negara hadapan hukum. apabila seorang gubernur atau bupati hendak mengikuti kontestasi pemilu legislatif sebagai anggota dpr, dpd dan dprd wajib memundurkan dari jabatannya, berdasarkan asas arguments contrary maka jauh lebih wajib mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden yang merupakan jabatan puncak pengabdian tertinggi negerihakim mahkamah ini dipersyaratkan harus seorang negarawan, lebih lebih seorang presiden haruslah seorang negarawan sejati yang semata mata menempatkan kepentingan bangsa dan negara atas segalanya. jabatan ketua hakim konstitusi yang bersifat jamak saja harus mundur manakala akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, maka lebih lebih jabatan gubernur yang bersifat tunggal haruslah mundur dari jabatannya ketika akan mencalonkan diri sebagai calon presiden. bahwa para pemohon berpendapat untuk menjamin prinsip kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta kepastian hukum yang adil, maka pejabat negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara seharusnya mundur dari jabatannya manakala mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, kecuali presiden dan wakil presiden incumbent, demi menjaga marwah dan wibawa jabatan presiden yang membutuhkan sosok negarawan sejati, bahwa oleh karena nomor tahun tidak menjelaskan secara gamblang dan rinci maka kata pejabat negara dalam guo dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. oleh karena nomor tahun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka nomor tahun semangatnya bertentangan dengan uud seandainyapun nomor tahun dipandang sudah cukup memadai dengan merumuskan rumusan guo, maka penjelasan uud. bahwa oleh karena junction semangatnya bertentangan dengan uud dan penjelasan maka mutasi mutanidak relevan atau kehilangan basis konstitusionalnya: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dengan demikianmohonan pemeriksaan prioritas oleh karena urgensi permohonan ini merupakan hal yang penting untuk menegakkan marwah konstitusi serta menjaga wibawa dan kehormatan presiden dan lembaga kepresidenan. permohonan ini bersifat penting dan mendesak karena para pemohon ingin mendapatkan kepastian dalam menggunakan hak pilihnya apakah dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden dapat dibenarkan kepala daerah wakil kepala daerah tidak mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan konstitusi uud bagaimana mengukur kualitas dan integritas serta kenegarawanan para pasangan calon presiden dan wakil presiden negara republik indonesia yang akan memimpin selama tahun kedepan berdasarkan uud yang menentukan masa depan hidup para pemohon dan seluruh rakyat indonesia pada umumnya serta hitam putihnya negeri tercinta ini, yang mana penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada tanggal juli oleh karena itu kami memohon kearifan dan kebijaksanaan mahkamah untuk melakukan pemeriksaan prioritas dan cepat sebagaimana halnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x11 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii dimana mahkamah telah memeriksa dan menjatuhkan putusannya kurang lebih (satu) bulan sejak pendaftaran permohonud sepanjang tidak dimaknai nas risakota pemohon): bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama bagi oktavianty pemohon): bukti fotokopi izin sementara praktik advokat nomor perawi magang atas nama bagi oktavianty. selain itu, para pemohon mengajukan dua orang ahldr. iman putra sidin, s.h., m.h. pertanyaan pertama dalam pendapat hukum ini bahwa apakah penjelasan bahwa, "ndisi, adalah sesungguhnya norma baru sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum? masalah norma baru dalam penjelasan undang undang nampaknya telah menjadi masalah laten pembentukan peraturan perundang undangan kita sejak dahulu. biasanya norma baru dalam penjelasan adalah produk kompromistis para pembentuk undang undang yang sesungguhnya adalah materi yang tidak disetujui menjadi batang tubuh sehingga menyusupkan menjadi bagian dari penjelasan. namun sejak mahkamah hadir dalam sejarah konstitusi kita, maka telah menjadi hukum konstitusi yang telah tertuang diberbagai putusan dan sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa norma baru dalam bentuk penjelasan sebuah undang undang adalah inkonstitusional karena akan bertentangan dengan konstitusi prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adillah satu ciri norma baru adalah membuat ketentuan limitation dari sebuah norma yang sudah tertera dalam batang tubuh undang undang tersebut penjelasan. tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma".putusan berikutnya nomor puu ix yang menyatakan penjelasan atas ketentuan tentang kementerian negara tentang pengangkatan wakil menteri menjadi inkonstitusional. dalam putusan tersebut mengutipnorma baru. bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap akan konstitusionalitas norma baru sebagai penjelasan, maka apakah penjelasan pilpres adalah norma baru?. yang pasti bahwa jikalau merujuk pengertian secara teoritik akan pejabat negara, maka jikalau pertanyaannya apakah gubernur, bupati, walikota termasuk wakilnya seperti yang dimaksud dan pilpres adalah pejabat negara? maka jawabannya adalah kesemua orang yang menjebaknya adalah adalah pejabat negara. ciri utamanya karena kesemua gubernur, bupati, walikota adalah organ yang menjalankan fungsi negara, organ yang memiliki kewenangan konstitusional, organ negara gubernur, bupalikota disebut tegas dalam uud pengisian jabatannya lahir melalui proses demokratis menurut uud dan diimplementasikan dengan pemilihan langsung oleh undang undang, oleh karenanya, doktrin konstitusional, maka gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara. dalam hukum konstitusi, putusan hingga saat ini belum pernah menyangkal bahwa gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara. putusan nomor puu x mengakui kepala daerah adalah pejabat negara '. ": dalam putusan nomor puu xi dipertegas bahwa". dalam disebutkan bahwa penyelenggara negara pejabat negara salah satunya adalah gubernur. kemudian dalam nomor. tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang pokok pokok kepegawaian disebutkan tegas bahwa gubernur wakil gubernur, termasuk bupati walikota beserta wakilnya adalah pejabat negara. bahkan ketentuan ini kemudian dipertegas lagi dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara bahwa gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara. artinya berangkat dengan kondisi konstitusional tentang pejabat negara, maka dari segi doktrin konstitusional, hukum konstitusi, bahkan kebijakan legalitas pembentuk undang undang maka gubernur, bupati, walikota dan wakilnya adalah pejabat negara. jikalau kemudian kelompok jabatan kepala daerah ini adalah pejabat negara, maka penjelasan pilpres yang tidak menggolongkannya sebagai sebagai pejabat negara, memang sesungguhnya bersifat limitation. penjelasan yang limitation sesungguhnya adalah norma baru yang berwujud penjelasan. norma baru seperti ini cenderung akan menimbulkan kekacauan implementasi atau akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga penjelasan ini sesungguhnyanjelasan pilpres yang mengeluarkan jabatan gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya adalah pejabat negara yang harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh parpol sebagai calon presiden, adalah sesungguhnya norma baru yang menimbulkan ketidakpastian hukum alias bertentangan dengan konstitusi. oleh karenanya maka norma yang memberikan jaminan kepastian hukum otomatis pengertian pejabat negara menurut pilpres tersebut hams merujuk kepada hukum konstitusi dan undang undang yang telah ada. dari konstruksi inilah, kemudian menimbulkan problematik ketidakpastian hukum berikutnya karena keberadaan norma dan pilpres yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota, dan termasuk wakilnynorma ini kemudian akan terbaca bahwa kelompok jabatan negara kepala daerah ini tidak perlu mengundurkan diri dan cukup meminta izin untuk bisa menjadi calon presiden. tentunya otomatis norma ini akan menimbulkan konflik norma dengan pertanyaan berikutnya agar keluar dari solusi konflik norma ini bahwa apakah ketentuan pilpres adalah norma umum dan pilpres adalah norma khusus. melihat secara semantik keberadaan normalnya, maka ketentuan dapat disebut sebagai norma umum, dan ketentuan bisa disebut norma khusus, sehingga dengan mudahnya logika bahwa yang dipakai adalah hukum lex specialis derogat legi generalis, sehingga kalau gubernur, bupati, walikota dan wakilnya yang akan menjadi calon presiden maka tidak perlu mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya menurut pilpres. dalam hukum konstitusi, keberadaan norma khusus dalam suatu undang undang tidak dapat secara mudah disimpulkan sebagai norma khusus tanpa ada alasan kekhususan mengapa harus khusus sehingga norma khusus tersebut menjadi konstitusional. tidak dapat sebuah norma undang undang hadir begitu saja dengan logika khusus tanpa basis filosofis rasio legis akan kekhususan tersebut. jika ada kekhususan norma maka otomatis jabatan gubernur itu adalah jabatan negara khusus yang berbeda dengan dengan jabatan negaraharuskan mengundurkan diri guna dapat menjadi calon presiden yang ditetapkan kpu. sebelum sampai kepada jawaban tersebut, maka pertanyaan yang kemudian harus terjawab adalah mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri jikalau dicalonkan oleh parpol menjadi calon presiden. tentunya untuk menjawab ini tidak sesederhana dengan menjawab bahwa agar para pejabat negara ini tidak dengan mudah menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan dirinya sebagai capres terpilih. oleh karenanya jikalau ingin menemukan satu spirit konstitusional, bahwa mengapa pejabat negara harus mundur karena pemilihan presiden dan wakil presiden, adalah karena dasar filosofis dan historis pemilihan presiden sesungguhnya adalah kontestasi perebutan kekuasaan puncak dalam sejarah peradaban negara akan demokrasi yang berhasil meruntuhkan monarki absolut yang sewenang wenang dan berdarah darah dalam sejarah negara dunia. bagaimanapun jabatan presiden adalah jabatan paling utama dalam sebuah negara. presiden adalah pemegang kekuasaaan pemerintahan, yang secara sederhana diartikan bahwa kekuasaaan yang bertanggungjawab akan pemenuhan sandang, pangan, papan juta umat manusia dalam nkri. kekuasaaan yang bertanggungjawab atas pemenuhan, penegakan, perlindungan dan pemajuan hak hak dasar warga negara seperti yang dijamin uud dalam uud kekuasaaan presiden, dibanding dengan kekuasaan ma, bahkan dpr dan mpr, sesungguhnya kekuasaan yang memiliki dampak langsung dan sangat besar bagi keberlanjutan hidup umat manusia sebagai rakyat bahkan hingga keberlangsungan nkri. dalam uud disebutkan"". menyatakan, presiden mengangkat duta dan konsul. dan menyatakan dalam hal"" dari kekuasaan dan kewenangan pemerintahan ini maka diantara seluruh rumpun jabatan negara atau jabatan politik yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu seperti mpr, dpr, dpd, dprd, gubernur, bupati, walikota dan wakilnya maka jabatan presiden adalah satu satunya jabatan politik yang tunggal yang juga memegang kekuasaan khususnya kekuasaan pemerintahan uud dpr juga adalah organ yang memegang kekuasaan khususnya kekuasaan pembentukan undang undang namun sifatnya bukanlah jabatan tunggal namun majemuk, artinya otoritas kekuasaaan itu diselenggarakan secara kolektif. dpd, dprd juga adalah jabatan majemuk namun bukanlah pemegang kekuasaan. gubernur, bupati, walikota adalah jabatan tunggal seperti presiden namun bukanlah pemegang kekuasaan melainkan bagian dari pembantudi, perbedaan nyata diantara semua rumpun jabatan negara yang dipilih langsung oleh rakyat ini adalah presiden adalah jabatan tunggal yang bakal dipegang oleh satu orang meski dibantu oleh wakil presiden yang sama sama dipilih secara langsung. jabatan presiden ini yang akan mengambil kebijakan dan keputusan negara, dalam rangka memegang kekuasaan pemerintahan yang mensubordinasi seluruh organ pemerintahan dalam suatu negara. oleh karenanya dasar filosofis pemilihan presiden tentunya berbeda dengan pemilihan legislative bahkan termasuk pemilihan kepala daerah. jikalau dalam pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah tidak semua pejabat negara harus mundur ketika menjadi calon legislatif maupun calon kepala daerah, karena alasannya, bahwa legislative bukanlah jabatan yang memiliki keutamaan dan dampak dengan jabatan presiden yang sifatnya tunggal dan pemegang kekuasaan pemerintahan. oleh karenanya kembali kepada pertanyaan mengapa pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya menurut pilpres jikalau mendapatkan menjadi calon presiden, jawabannya adalah menjadi calon presiden oleh parpol bukan lagi sekadar berbicara dalam dimensi hak politik warga negara namun sudah masuk dalam kategori panggilan konstitusional kepada seorang warga negara. seorang pejabat negara yang dicalonkan menjadi calon presiden secara konstitusional satu paket dengan wakilnya untuk dipilih langsung maka yang bersangkutan ketika menerima pencalonan tersebut sesungguhnya sudah menjadi kondisi objektif. kondisi ini menyebabkan yang bersangkutan sudah tidak lagi berada dalam diskursus dimensi hak politik personal namun sudah menjadi dimensi kewajiban konstitusional warga negara. dimensi kewajiban konstitusional inilah kemudian, konstitusi menuntut agar warga negara yang notabene pejabat negara tersebut untuk secara totalitas mempersiapkan diri menjadi pemegang kuasa pemerintahan untuk mengurus kehidupan seluruh manusia dalam wilayah teritori negara. oleh karena konstruksi kewajiban konstitusional inilah menyebabkan yang bersangkutan harus dilepaskan segala beban tanggung jawab kenegaraannya sebagai pejabat negara untuk fokus menjadi calon presiden wapres. oleh karenanya semua pejabat negara kecuali yang bersangkutan adalah presiden dan wakil presiden haruslah mengundurkan diri dari jabatannya seperti bunyi pilpres jikalau dicalonkan menjadi presiden berikutesiden menurut uud salah satu basis fundamentalnya karena pemilihan presiden bukanlah ajang spekulasi politik, mencoba peruntungan kekuasaan bagi seseorang atau kelompok tertentu, namun lebih dari itu pemilihan presiden, adalah wujud totalitas negara untuk mengurus kehidupan rakyatnya. oleh karenanya berangkat dari sini, maka gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya sesungguhnya termasuk pejabat negara yang harus mengundurkan diri akibat kondisi objektif akan pencalonannya sebagai calon presiden oleh parpol atau gabungan parpol. seorang kepala daerah yang mendapatkan izin presiden seperti ketentuan pilpres adalah tetap pejabat negara yang tetap memiliki beban tanggungjawab kenegaraan meski kewajiban tak terlaksana sementara karena sudah mendapat kan izin menjadi calon presiden. beban tanggung jawab kewajiban kenegaraan yang masih melekat kepada warga negara yang menjadi calon presiden dan masih tergolong sebagai pejabat negara khususnya kepala daerah maka akan memberikan dampak negatif dalam dua dimensi. dimensi pertama, jikalau berdasarkan pertimbangan dalam putusan nomor puu xi bahwadalil hukum konstitusi inilah yang kemudian meyakinkan mahkamah untuk membenarkan huruf juncto dan tentang pemilu legislatif dimana kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatanya jikalau menjadi calon legislatif dpr, dpd dan dprd. pertimbangan lain yang mendasari mahkamah akan kepada daerah yang harus mengundurkan diri adalah karena, sehingga jikalau tidak mengundurkan diri madan atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya penjelasan dan dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: bahwa nomor tahun menyatapenjelasan nomor tahun menyatakan,: bahwa kata pejabat negara dalam ketentuan nomor tahun ternyata tidak dirumuskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat negara. akan tetapi, siapa saja yang dimaksud sebagai pejabat negara ditentukan secara limitation dalam penjelasan yang menyatakan, yang dimaksud dengan pejabat negarasio yang wajar tugas pemerintahan itu akan berada dalam ketidakpastian pemerintahan. oleh karenanya dari pertimbangan putusan ini maka gubernur, bupati, walikota menjadi calon presiden seperti pilpres hanya membutuhkan izin dan tak perlu mengundurkan diri seperti pejabat negara lainnya sesungguhnya membuat kepala daerah tersebut tidak bisa maksimal lagi sehari hari menjalankan tugas kepala daerah yang notabene adalah jabatan tunggal yang membutuhkan waktu penuh menjalankan tugasnya. kondisi inilah yang kemudian dalam rasio yang wajar ketika terdapat warga yang merasakan munculnya ketidakpastian hukum akan fungsi kepala daerah yang notabenenya yang bersangkutan sedang fokus juga menjadi calon presiden. dimensi kedua lainnya, sebagai calon presiden, yang telah mendapatkan panggilan konstitusional untuk bertarung dalam pemilihan presiden, maka pemilih juga tidak mendapatkan totalitas dari calon presiden yang notabene pejabat negara tersebut, karena beban kenegaraan sebagai pejabat negara kepala daerah masih dibebankan kepadanya dalam masa pencalonan dia sebagai calon presiden. yang pasti, gubernur, bupati, walikota yang izin untuk menjadi calon presiden tetaplah yang bersangkutan tidak bisa dilepaskan dari jabatannya yang melekat tanggung jawab dan beban kenegaraan. akhirnya tidak heran, jikalau kampanye negatif hingga kampanye hitam calon presiden masih terus muncul akibat jabatan negara yang masih melekat kepada sang calon presiden. oleh karenanya, dalam rasio yang wajar calon presiden yang tidak mengundurkan diri sebagai pejabat negara, otomatis akan sangat mempengaruhi loyalitasnya guna meyakinkan rakyat bahwa yang bersangkutan adalah calon layak dipilih menjadi presiden. dalam bahasa lain meski hal ini pun sesungguhnya masih bias dinilai bias, seorang tersangka saja, yang sesungguhnya urusan pribadi, dan belum jelas kasusnya, orang sering teriak memintanya mengundurkan diri sebagai pejabat negara, apalagi menjadi calon presiden yang sangat jelas tujuannya dan menjadi kewajiban konstitusional dan merupakan urusan kenegaraan yang sangat mulia bahkan bakal menjadi pemegang kekuasaan negara secara tunggal, sehingga dibutuhkan focus dan totalitas sehingga beban tanggung jawab kewajiban kenegaraan sebagai pejabat negara harus dibersihkan dari dirinya sebagai calon presiden. sebagai catatan kaki bahwa pertimbangan dalam putusan nomor puu xi inebutkan" namun dalil ini tentunya tidak dengan mudah ditransplantasikan jikalau kepala daerah menjadi calon presiden, meski sama jabatan eksekutif, namun bukan jabatan eksekutif daerah dan sekali lagi presiden adalah jabatan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut uud yang jauh sangat berbeda dengan dengan jabatan kepala daerah. pertimbangan ini, kompatibel jikalau ditransplantasikan bahwa presiden atau wakil presiden jikalau menjadi calon presiden atau wakil presiden tidak harus mengundurkan diri karena kondisi dan kualifikasi jabatan adalah sama yaitu pemegang kekuasaan pemerintahan. pertanyaan berikutnya bahwa seandainya norma pilpres ini mau dipasang secara ekstensif bahwa gubernur, bupati, walikota termasuk wakilnya seperti pilpres dikeluarkan sebagai rumpun jabatan negara yang harus mengundurkan diri, maka tentunya rasionya adalah karena jabatan kepala daerah memiliki kekhususan yang berbeda dengan jabatan lainya. pertanyaannya apakah kekhususan jabatan tersebut? jikalau jawabannya karena mereka adalah jabatan yang dipilih langsung melalui pemilu, maka jabatan politik lain yang dipilih melalui pemilu juga tetap harus mengundurkan diri. bahkan jabatan pemegang kekuasaan sekalipun seperti ketua dan hakim dan mk, termasuk ketua anggota dpr juga harus mengundurkan diri jikalau menjadi calon presiden, padahal jabatannya adalah pada jabatan negara yang memang kekuasaan yang dibanding gubenur, bupati, walikota bukanlah jabatan negara yang memegang kekuasaan menurut uud melainkan hanya pembantu presiden yang sama kedudukannya dengan menteri. berangkat dari uraian atas, maka ketentuan dan pilpres ini sesungguhnya tidak memiliki rasio legis sebagai norma khusus dalam format konstruksi hukum pemilihan presiden karena ternyata meski dia dipilih langsung oleh rakyat maka karena jabatan gubernur, bupati walikota adalah jabatan tunggal maka ketika memiliki kondisi objektif menjadi calon presiden yang berubah menjadi kewajiban konstitusionalnya, maka otomatis kepala daerah tersebut tidak dapat lagi menjalankan secara penuh kewajinya dan sebagai kandidat presiden, konstitusi membutuhkan totalitas dan fokusnya menjadi calon presiden yang harus dilepaskan segala beban kewajiban tanggung jawab kenegaraan atas gubernur, bupati, walikota yang sedang melekat kepadanya. oleh karenanya dan pilpres beralasan ketika seorang warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dari rakyat seorang kepala daerah yang menjadi calon presiden, dan rakyat sebagai pemilih yang memiliki calon presiden yang masih memiliki beban tanggung jawab kenegaraan sebagai pejabat negara membuat bersangkutan dalam rasio yang wajar tidak dapat secara totalitas semua untuk mewakafkan dirinya sebagai calon presiden yang bakan menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan menurut uud untuk dipilih oleh rakyat secara sempurna. sebagai catatan penutup, seandainya kemudian penjelasan dan pilpres dinyatakan inkonstitusional, maka hal ini tidak berakibat tidak sahnya pasangan calon presiden yang sudah ditetapkan oleh kpu saat ini. oleh karenanya kedua pasangan calon presiden tersebut tetap adalah pasangan calon presiden yang sah dan siap untuk dipilih langsung pada juli nanti. ubaedilah badrul, pokok persoalan dari permohonan pengujian tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam. penjelasan nomor tahun menyatakan hal ini misalnya telihat dalam dan nomor tahun yang.jadi, dalam konteks ini gubernur yang sedang menjabat ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden cukup hanya dengan izin kepada presiden, padahal gubernur sesungguhnya sama posisinya sebagai pejabat negara juga. hal tersebut dapat dikonfirmasidalam perspektif pendekatan politik kelembagaan (institutional approach) gubernur adalah orang yang menduduki posisi sebagai pejabat negara dalam lembaga negara (eksekutif) tingkat daerah yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan undang undang dan dalam sistim politik demokrasi indonesia saat ini gubernur adalah mereka yang terpilih secara demokratis dalam pemilu kepala daerah sesuai undang undang sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan undang undang pemilu sejak disahkannya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum. pada tahun terbit undang undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu undang undang nomor tahun dalam undang undang ini, istilahmilihan gubernur, bupati, dan wali kota pendekatan konstitusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara dan lembaga negara sebagai fokus kajian utama. setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik dan efektif yang kemudian dikenal dengan good governance dan negara otoriter yang menjalankan pemerintahannya tanpa ketaatan pada undang undang dan cenderung mengandalkan kekuasaan secara personal yang kemudian dalam praktik pemerintahan disebut bad governance. bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga lembaga kenegaraan seperti eksekutif, legislatif dan eksekutif. dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. gubernur adalah kepala pemerintahan daerah tingkat provinsi yang dalam perspektif institutionalisme adalah menduduki kekuasaan formal sebagai pejabat negara pada lembaga eksekutif tingkat daerah. guy peters dalam institutional political science: the new constitutionalism new york: continuum, mengemukakan setidaknya ada lima karakteristik atau kajian utama dalam pendekatan institusional ini, yakni: legalise (legalise), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum, strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur, holistik (holisme) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif sejarah atau historicity yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial ekonomi dan kebudayaan, analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang nonaktif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government. dengan lima karakteristik tersebut menjadi sangat tepat jika digunakan untuk melihat persoalan gubernur yang belum selesai masa jabatanya lalu mencalonkan diri untuk memperebutkan posisi struktural kelembagaan pada lembaga eksekutif tertinggi suatu negara presiden). khususnya dapat dianalisis dengan karakteristik institutionalisme approach pada poin dua (strukturalisme yang berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur) dan pada poin lima (normative analysis) yang menekankan analisiyang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan (good government). dalam konteks itu gubernur dki jakarta joko widodo adalah bagian dari perangkat kelembagaan utama tingkat daerah, dan dengan perspektif ini menunjukan posisinya sebagai pejabat negara tingkat daerah. bukti struktural lainya adalah gubernur juga dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan anggaran tidak hanya terikat oleh perda apbd tetapi juga terikat oleh undang undang apbn, ini menunjukan kelekatan padanya identitas pejabat negara. dalam perspektif normative analysis, gubernur joko widodo memiliki kewajiban normatif ketaatan pada undang undang yang berlaku. hal ini juga nampak ada korelasinya dengan perspektif etika politik. dengan menggunakan perspektif politik pendekatan kelembagaan (institutional approach) tersebut maka sekali lagi saya mengatakan bahwa gubernur adalah pejabat negara dan dalam konteks pencalonan gubernur untuk menjadi calon presiden maka berlaku padanya undang undangdengan demikian posisi gubernur dki jakarta joko widodo secara politik kelembagaan seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya. sementara dalam perspektif etika politik, jika mengutip tulisan dennis thompson yang berjudul political ethics dalam international encyclopedia ethics blackwell publishing, dikemukakan bahwa political ethics (also known political morality public ethics) the practice making moral judgement about political action and political agents. dengan menggunakan perspektif thompson tersebut saya menilai gubernur joko widodo adalah political agent, atau sebagai agen politik. sebagai agen politik yang memiliki legitimasi karena dipilih secara demokratis oleh rakyat dki jakarta maka menjadi milik publik jakarta yang sarat dengan etik publik. oleh karena itu sebagai agen politik posisi dan perilaku politiknya menjadi rasional jika dipandang sebagai objek dari perhatian publik, karena padanya harapan warga jakarta ditambatkan. publik memiliki hak konstitusional terhadap gubernurnya yang mereka pilih untuk dimintai pertanggungjawabannya atas segala sikap dan perilaku politiknya. sementara andrew stark dalam conflict interest american public life. harvard university press, mengemukakan bahwa political ethics not onlits leaders things that would wrong private life, but also requires them meet higher standards than would necessary private life. they may, for example, have less right privacy than ordinary citizens, and right use their office for personal profit. the major issues here concern conflict interest. perspektif andrew stark ini menekankan pentingnya etika politik dimana seorang pemimpin atau pejabat politik harus memenuhi standar tinggi untuk memenuhi keinginan publik yang memilihnya karena memiliki legitimasi yang kuat dipilih oleh publik dengan sejumlah ekspektasi publik yang ideal, selain itu etika politik juga menghendaki agar elit politik tidak memanfaatkan jabatanya untuk kepentingan pribadi. dengan memperhatikan perspektif etika politik maka menjadi tidak etis ketika seseorang gubernur yang dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan tahun lalu kemudian ikut berlaga untuk menjadi presiden dan tidak mundur dari jabatannya. kelekatan jabatan gubernur dan praktik kampanye pemilu presiden nampak terlihat dan ini memungkinkan apa yang diingatkan oleh andrew stark sebagai ruang kemungkinan personal profit dan conflict interest. oleh karena itu secara etika politik kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden seharusnya sekaligus memenuhi tuntutan etis publik atau dalam konteks tersebut adalah ekspektasi warga jakarta. logika ini secara etik adalah benar. dalam perspektif etika politik indonesia yang berbasis pada nilai nilai moral pancasila, uud dan sejumlah undang undang (diantaranya tahun yang mengikat seorang gubernur, hakikat menduduki jabatan gubernur adalah menjalankan amanat rakyat yang memilihnya dan mentaati undang undang yang mengikatnya termasuk pada undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan padaoleh karena itu secara institusional dan secara etik politik gubernur dki jakarta joko widodo dalam pencalonannya sebagai calon presiden yang tidak mengundurkan diri dari jabatanya sebagai gubernur adalah tindakan dan sikap politik yang tidak etipatut dicontoh oleh seluruh rakyat indonesia. dalam konteks pembangunan politik (pembangunan demokrasi) indonesia, sikap tidak mundur dari jabatan gubernur yang dilakukan joko widodo yang mencalonkan sebagai calon presiden adalah sikap yang merusak pembangunan demokrasi karena demokrasi itu memerlukan ketaatan pada undang undang dan sekaligus ketaatan pada konstitusi negara kesatuan republik indonesia, uud sesungguhnya ada spirit penting dari pendapat ahli yang saya sampaikan ini, selain kepentingan pembangunan demokrasi yang tidak meninggalkan ketaatan pada undang undang yang berlaku dan pentingnya perilaku politik yang memperhatikan kearifan etika politik, juga pada semangat memperoleh kekuasaan yang sehat melalui proses demokrasi yang sehat dengan spirit tanpa semangat haus kekuasaan. saya menilai ketika pak jokowi mundur dari jabatannya sebagai gubernur dki jakarta karena mencalonkan diri sebagai calon presiden secara etik politik menunjukkan sebagai seorang negarawan untuk memenuhi panggilan kepentingan negara yang lebih besar dengan demikian lepas dari persepsi sebagai seorang yang memiliki hasrat dan ambisi kekuasa. pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon mengajukan uji materiil terhadap dan penjelasan dan pilpres karena menurut para pemohon penjelasan undang undang guo sehingga penjelasan tersebut telah membuat norma baru dan tidak sesuai dengan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. menurut para pemohon terdapat perbedaan perlakuan dari negar yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil kepala presiden tidak mengundurkan diri dari jabatannya, sementara sebaliknya terhadap pejabat negara seperti menteri, ketua ma, ketua mk, pimpinan bpk, panglima tni, kepala polri, dan pimpinan kpk haruslah mengundurkan diri. bahwa terdapat perbedaan nomenklatur dan cakupan yang berbeda beda mengenai pejabat negara diberbagai undang undang, seperti dalam huruf nomor tahun tentang asn yang menyatakan pejabat negara yaitu gubernur dan wakil gubernur. sehingga perbedaan tersebutsementara pada saat yang lain tidak disebut pejabat negara, sehingga padanya diberlakukan dan pilprebahwa terhadap materi perundang undangan yang dimohonkan oleh para pemohon, perkenankanalah pemerintah menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensiil, pilpres mewajibkan kepada menteri, ketu pemerintahan dan terwujudnyertimbangan yang digunakan pada waktu pembuatan undang undang guo adalah karena jabatan kepala daerah adalah jabatan yang dipilih rakyat dengan periodisasi selama tahun, sedangkan untuk jabatan pejabat negara lainnya adalah karena diangkat oleh pejabat yag berwenang. bahwasehingga dalam. bahwa dalam mendefinisikan suatu kata atau istilah dalam suatu peraturan perundang undangan yang dirumuskan kembali dalam peraturan perundang undangan yang dibentuk, rumusan definisi tersebut harus diartikan sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang undangan yang telah berlaku kemudian hari sesuai dengan dinamika hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur (vide lampiran nomor tahun seperti dalam pilpres, asn, dan kkn bawah ini: (lihat tabel) tabel1 pilpres tahun tentang huruf penyelenggara negara yang bersih dan bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme penjelasan angka pejabat negara dengan pejabat negara adalah pejabat negara d, kepala kepolisian republik indonesia, dan pimpinan komisi pemilihan umum.?: bahwa penjelasan undang undang guo, telah ternyata. oleh karena tidak menjelaskan kandungan makna frasa atau bagian dari melainkan telah menetukan secara limitation maka penjelasan tersebut telah membuat norma baru sehingga hal mana tidak sesuai dengan ketentuan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. oleh karena bertentangan dengan undang undang lain atau disharmoni akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh uud bahwa dan nomor tahun menyatakan,, bahwamendeklarasikan pilihan pemohon kepada joko widodo dan basuki tjahjo purnama saat pemilukada provinsi dki jakarta tahun bukanlah bentuk pelanggaran atas asas pemilu uber dan judul, karena pemilukada telah selesai dan itu merupakan hak setiap warga negdalah yang menjalankan presiden dan wakil menteri, ketua fungsi eksekutif, presiden, mahkamah legislatif, atau yudikatif ketua, wakil ketua, agung, ketua mahkamah dan pejabat lain yang dan anggota majelis konstitusi, pimpinan fungsi dan tugas permusyawaratan badan pemeriksa pokoknya berkaitan rakyat: keuangan, panglima dengan ketua, wakil ketua, tentara nasional penyelenggaraan dan anggota dewan indonesia, kepala negara sesuai dengan perwakilan rakyat, kepolisian negara ketentuan peraturan ketua, wakil ketua, republik indonesia, perundang undangan dan anggota dewan dan pimpinan komisi. yang berlaku. perwakilan daerah: pemberantasan korupsi yang termasuk ketua, wakil ketua, penyelenggara negara ketua muda dan hakim yaitu: agung pada mahkamah pejabat negara pada agung serta ketua, lembaga tertinggi wakil ketua, dan hakim negara: pada semua badan pejabat negara pada peradilan kecuali lembaga tinggi hakim hoc negara, ketua, wakil ketua, dan menteri: anggota mahkamah gubernur, konstitusi, hakim: ketua, wakil ketua, dan pejabat negara yang anggota badan lain sesuai pemeriksa keuangan, dengan ketentuan ketua, wakil ketua, dan peraturan anggota komisi perundangundangan yudisial: yang berlaku: dan ketua dan wakil ketua pejabat lain yang komisi pemberantasan memiliki fungsi korupsi, strategis dalam menteri dan jabatan kaitannya dengan setingkat menteri, penyelenggaraan kepala perwakilan negara sesuai republik indonesia dengan ketentuan luar negeri yang peraturan perundang berkedudukan sebagai undangan yang duta besar luar biasa berlaku.dasarkan hal hal tersebut atas, berlaku asas hukum lex posteriori derogat legi priori dimana bila terdapat materi muatan dalam undang undang yang lama untuk hal sama diatur berbeda dalam undang undang yang lebih baru, maka dapat digunakan ketentuan yang berlaku pada undang undang yang paling akhir diundangkan. dalam matriks tersebut atas sangat jelas terbaca pengaturan terkait kualifikasi pejabat negara, sehingga pemerintah menyimpulkan bahwa rumusan definisi pejabat negara adalah meliputi seluruh unsur penyelenggara negara termasuk dalamnya kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota). bahwa dalam konsep keadilan secara umum memuat makna "tidak memberikan perlakuan yang sama untuk hal yang berbeda dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda untuk hal yang sama" dengan demikian maka makna pejabat negara dalam klausul sebagai calon presiden dan wakil presiden hendaknya dimaknai sama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasa! huruf undang undang nomor tahun dalam negara demokrasi terdapat hak untuk memilih dan dipilih, termasuk salah satunya hak untuk dapat memilih presiden dan dipilih sebagai presiden, namun demikian dalam penyelenggaraan etika tata pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya setiap pejabat negara yang masih aktif dalam jabatannya mempunyai itikad baik untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan amanah yang telah dipercayakan kepadanya hingga masa jabatannya berakhir. artinya setiap orang pejabat negara berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan antara lain mundur dari jabatannya, namun demikian sebaiknya pejabat negara yang masih aktif tidak mencalonkan diri sebagai presiden wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir, hal ini terutama sekali untuk menjaga wibawa pejabat negara dimata masyarakat dan menjaga stabilitas ketatanegaraan segala aspek kehiduv. kesimpulanpemilu presiden dan wakil presiden yang dimohonkan pengujian terhadap uud para pemohon mengajukan pengujian atas penjelasan dan dan pemilu presiden dan wakil presiden, yang berbunyi sebagai berikut: penjelasan' dan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dancalonkant persyaratan calon presiden atau calon wakil presiden. pokok permohonan para pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: para pemohon dalam permohonannya berpendapat kata "pejabat negara' dalam ketentuan tidak dirumuskan secara jelas siapa yang dimaksud dengan pejabat negara, guo dapat menimbulkan multitafsir dalam implementasinya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya dianggap bertentangan dengan uud bahwa penjelasan tidak menjelaskan kandungan makna frase,, hal tersebut mengakibatkan cakupan mengenai pejabat negara berbeda beda dalam peraturannya diberbagai uu, seperti pada aparatur sipil negara yang menyebutkan bahwa kepada daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam katagori pejabat negara. hal tersebut menurut para pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya karena pada satu saat seoarang kepala daerah atau wakil kepala daerah disebut pejabat negara pada saat lain tidak disebut pejabat negara. bahwa dalam ketentuan dan pemilu presiden dan wakil presiden mengandung perlakuan yang berbeda diantara penjabat negara seperti kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak harus mengundurkan diri sedangkan menteri, ketua mahkamah agung, ketua mahkamah konstitusi, pimpinan badan pemeriksaan keuangan, panglima tni, kapolri, dan pimpinan kpk harus mundur dari jabatannya jika dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka para pemohon beranggapan ketentuan penpemilu presiden dan wakil presidenpresiden dan wakil presiden terhadap pandangan pandangan para pemohon dalam permohonan guo, dpr memberikan keterangan sebagai berikut:ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasauud sebagaimana disebutkan diud adalah sebagai berikut: tata cara pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang undang" berdasarkan amanah junctoidalamnya terdapat yang mengatur persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. bahwa pengaturan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk menghasilkan presiden dan wakil presiden yang memiliki integritas yang tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral, serta memiliki kapasitas dan kapabilitas. salah satu persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah sebagaimana diatur dalam pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebutdalam penjelasan umum disebutkan bahwa pengunduran diri pejabat negara dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan terwujudnya etika politk ketatanegaraan. bahwa pejabat negara yang harus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada pemilu presiden dan wakil presiden telah dijelaskan dan disebutkan secara limitation dalam penjelasan undang undang guo mengenai siapa saja pejabat negara yang harus mengundurkan diri jika akan mencalonkan diri sebagaiwakil presiden. adapun penjelasan undang undang guo berbunyi sebagai berikut:. bahwajelasan undang undangdalam penjelasan undang undang guo dijelaskan dan disebutkan pejabat negara yang harus mengundurkan diri. penyebutan secara limitataf pejabat negara yang harus mengundurkan diri dalam penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas dan memberi kepastian hukum serta tidak menimbulkan penafsiran ganda dalam implementasi pasai pilpres. oleh karenanya dpr tidak sependapat dengan para pemohon yang menyebutkan bahwa beserta penjelasannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggapnjaga etika penyelenggaran pemerintahan, maka dalam diatur bahwa kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota) perlu meminta izin kepada presiden pada saat dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden. terhadap adanya pembedaan pengaturan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden dengan hanya meminta ijin kepada presiden sebagaimana diatur dalam dpr menerangkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu jabatan politik yang dihasilkan dari proses politik yaitu pemilihan umum atau pemilukada yang dipilih langsung oleh rakyat. sedangkan pejabat negara lain yang dimaksud dalam penjelasan adalah jabatan yang digolongkan sebagai jabatan yang dipilih melalui mekanisme penunjukan baik pejabat yang diberi wewenang atau suatu persyaratan dari sebuah undang undang yang mengaturnya. misalkan menteri dengan melalui mekanisme penunjukan dari presiden, ketua mahkamah konstitusi melalui proses yang ditentukan oleh sebuah undang undang dengan cara panitia seleksi dan lain lain jabatan negara yang ditentukan dalam pilpres. terkait dengan permohonan para pemohon dpr berpandangan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi mahkamah dapat membenarkan adanya perbedaan antara kepala daerah yang harus mengundurkan diri jika dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, dan tidak harus mundur ketika dicalonkan sebagai calon dalam jabatan eksekutif. karena memang berbeda antara calon legislatif dengan calon eksekutif. adapun kutipan pendapat hukum terdapat dalam halaman yaitu sebagai berikut: "kewajiban kepala daerah atau wakil kepala daerah yang harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd dan" bahwa dengan adanya perbedaan sebagaimana diuraikan atas, dpr berpendapat gubernur hanya meminta ijin kepada presiden karena tanggungjawabnya sebagai wakil pemerintahan daerah dan hal tersebut merupakan etika yang harus dilaksanakan dalam upaya tidak terganggunya stabilitas penyelenggaraan negara. sedangkan pejabat negara yang lain harus mengundurkan diridengan demikian berdasarkan hal diatas, dpr berpendapat bahwa ketentuan guo sudah sesuai dengan amanah uud dan telah memberikan kepastian hukum dengan memberikan kesempatan kepada seorang warga negaranya sebagai hak pribadi untukpada tanggal juli danpenjelasjelasan yang dimaksud dengan 'pejabat negara'tau mengekspresikan pilihannya atas pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dipilihnyapemohon juga ingin memastikan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pilpres nanti adalah betul betul seorang negarawan sejati yang memberikan pendidikan politik cerdas kepada rakyat yang dapat menepis tuduhan hanya mementingkan pencitraan belaka, sehingga menjamin kepastian hukum yang adil untuk menentukan pilihan yang cerdas pada pilpres nanti. pemohon ingin memastikan apakah joko widodo bertindak sebagai seorang negarawan dalam pencalonannya sebagai seorang presiden dan dipastikan dirinya telah lepas dari segala hasrat dan ambisi kekuasaan dengan cara apakah memilih menjadi seorang gubernur dki jakarta atau memang mengabdikan dirinya menjadi seorang calon presiden negara republik indonesia, sehingga tidak dicap kemarau kekuasaan . sebagai seorang negarawan tidak takut kehilangan jabatan demi panggilan dan tuntutan pengabdian yang lebih tinggi, yakni pengabdian puncak jabatan tertinggi negeri tercinta ini: disamping itu, pada pilpres dimasa akan datang siapapun yang sedang menjadi pejabat negara yang akan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden haruslah mengundurkan diri dari jabatannya, agar integritas dan kenegaraannya tidak dipertanyakan lagi oleh publik demiterhadap uud dengan demikian, mahkamah berwenang untuk6j menimbang dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan: bahwa pemohon danbahwa pemohon yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menganggapdihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud pemohon memiliki hak untuk dipilih berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden akan dirugikan hak konstitusionalnya,ahli yakni iman putra sidin dan ubaidillah badrul yang telah disumpah dan didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal juli (keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara):juldewan perwakilan rakyat memberikan keteranga(keterangan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara): i3.9jjuli dan tanggal agustus menimbang bahwa untuk mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon guo mahkamah perlu menjawab permasalahan, apakah norma yang menentukan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, atau dan tidak mengundurkan diri dari jabatannya dimaksud bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan tersebut mahkamah perlu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa pemerintahan demokratis tidak menghendaki terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu tangan (sentralisasi), melainkan sebaliknya mengharuskan adanya pemencaran kekuasaan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. pemencaran kekuasaan secara horizontal diimplementasikan dengan pembagian kekuasaan negara dalam, antara lain, kekuasaan pembentukan hukum, kekuasaan penyelenggaraan hukum dan kekuasaan kehakiman. pemencaran kekuasaan secara vertikal, antara lain dalam negara kesatuan, diimplemendesentralisasi territorial yang juga disebut sebagai desentralisasi ketatanegaraan dan desentralisasi fungsional serta desentralisasi administratif atau dekonsentrasi. dengan desentralisasi tersebut maka kekuasaan pemerintahan negara terbagi dalam pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. bahwa uud menyatakan, negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik danri tersebut menyatakan, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut indonesia sebagai negara kesatuan yang berpemerintahan republik hanya memiliki satu pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang presiden yang dalam kepemimpinannya dibantu oleh seorang wakil presiden. bahwa menyatakan, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.onal yang menjadi materi muatan dalam tersebut adalah bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai satu pasangan dan yang mengusulkan pasangan tersebut sebagai peserta pemilihan umum adalah partai politik atau gabungan partai politik vide dan uud bahwa sampai dengan uud masing masikonstitusional tersebut, presiden memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh satu orang wakil presiden. berdasarkan uud sebagaimana diuraikan atas, indonesia adalah negara demokrasi. dalam rangka demokratisasi bidang pemerintahan negara uud menentukan adanya pemencaran pemerintahan negara secara vertikal. dalam rangka yang demikian pemerintahan dibagi dalam pemerintahan daerah daerah provinsi dan pemerintahan daerah provinsi tersebut dibagi lagi dalam pemerintahan daerah kabupaten dan pemerintahan kota, yang tiap tiap pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan kota tersebut diberikan oleh uudtur dengan undang undang. masing masing pemerintahan daerah tersebut secara berjenjang dipimpin oleh gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintah daerahrtimbangan atas menegaskan adanya kaitan secara konstitusional antara pemerintah dan pemerintah daerah. kaitan dimaksud dalam perspektif manajemen adalah kaitan super dan sub koordinasi atau hierarki dalam pemerintahan. bersamaan dengan hal tersebut juga ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahan daerah dengan otonomi yang seluas luuraian atas, mahkamah mempertimbangkan dengan menjawab secara khusus mengenai permasalahan dalam permohonan guo sebagai berikut: bahwa mengenai desentralisasi kekuasaan pemerintahan secara vertikal sebagaimana diuraikan atas, uud memerintahkan untuk diatur oleh undang undang. hal tersebut bermakna bahwa hal ihwal mengenai pengaturan lebih lanjut terkait dengan desentralisasi pemerintahan tersebut secara konstitusional menjadi ruang lingkup kebijakan pembentuk undang undang secara terbuka (opened legal policy). ruang lingkup kebijakan pengaturan tersebut tentu meliputi keharusan bagi. bahwa menjawab permasalahan apakah norma yang menentukan keharusan meminta izin kepada presiden sebagaimana dipertimbangkan atas bertentangan dengan uud menurut mahkamah, hal tersebut tidak bertentangan dengan uud khususnya dengan yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas oleh pemohon, yaitu dan uud sebagaimana dikutip dalam pertimbangan atas. hal tersebut didasarkan kepada argumentasi hukum bahwa hukum selain mengasumsikan adanya persamaan subjek hukum, juga mengasumsikan adanya perbedaan subjek hukum. berdasarkan asumsi hukum yang demikian maka hukum harus mengatur secara sama kepada subjek hukum yang sama dan harus mengatur secara berbeda terhadap subjek hukum yang berbeda. oleh karena itu, benar bahwa hukum, dalam hal ini uud menentukan secara konstitusional segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. namun demikian, secara konstitusional harus dianggap benar pula bahwameminta izin kepada presiden, tidak mengundurkan diri dari jabatan tersebut, karena seseorang yang menduduki jabatan tersebut sebagaimana dipertimbangkan atas berarti telah mengikatkan diri dalam struktur pemerintahan negara, dalam hal ini adalah pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, yang berada bawah presiden. dengan demikian, keharusan meminta izin tersebut tidaklah dapat diaruatu pengaturan yang memperlakukan secara berbeda terhadapnya dari warga negara lainrwah dan wibawa presiden yang menjamin kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan serta tegaknya kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan uud bahwa pemohon merupakan warga negara indonesia penduduk provinsi dki jakarta yang juga telah menggunakan hak pilihnya dalampemohon adalah anak muda yang merupakan seorang advokat magang yang telah menyelesaikan kuliah sarjana hukum dan magister hukum untuk kemudian memiliki potensi berkembang menjadi seorang pejabat negara yang dapat saja berpotensi untuk dapat dipilih menjadi seorang presiden dan wakil presiden: bahwa pemohon yang memilik hak untuk memilih dan dipilih jelashadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam uud pemohon jelas memiliki hak untuk dipilih dengan berpotensi mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden jelas dirugikan hak konstitusionalnya, dimanasamping adanya pembedaan perlakuan atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupatisementara terhadap masing masing jabatan tersebut mempunyai strategis sesuai rumpun jabatannya, sehingga tidak adil manakala diperlakukan secara berbeda dalam hal harus mundur atau tidandur ketika akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden, juga nomenklatur pejabat negara ternyata memiliki cakupan yang berbeda beda, dalam pengaturannya berbagai undang undang, seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara menyatakan,tas, cakupan yang berbeda untuk nomenklatur yang sama makapada saat yang lain tidak disebut sebagai pejabat negara sehingga padanya diberlakukan ketentuan dan nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sementara pada saat yang lain disebut pejabat negara. bahwa dengan demikian, kata pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan dan penjelasannya dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh uudharmonisan undang undang. kedua undang undang tersebut tidaklah dikatakan saling bertentangan, namun ketidakharmonisan tersebut telah memberikan ketidakpastian hukum yang mana telah dijamin dalam uud bahwa pemohon yang memiliki hak dipilih telah mengalami ketidakpastian hukum tentang apa itu pejabat negara dengan berlakunya ketentuan penjelasan dan dsementaratersebut, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atasguo, pokok permohonan bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas ketentuan penjelasan dan dan nomor tahun ahmad sanusi, pd. yang memberi kuasa kepada sikap abdullah s.h., pada tanggal aprildalam perkarapapa tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang deankara dengan registerdari pemohon dengan nomor bkb.muh.ta v perihal pernyataan pencabutan perkara nomor puu xiii bermei telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan perkara nomor puu xirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitusi god permohonan nomor puu xiii perihalpada hari senin, tanggal dua puluh lima dan dewan perwakilan. rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para pemohon kuasanya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitusi godaterialis akbar ttd. ttd. wahiduddin adamsnas dem, yang diwakili oleh: nama patrick rio capella, s.h jabatan ketua umum. . pemohon nama ahmad profil, s.t jabatan sekretaris jenderalpemohon ii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada: effendi syahputra, s.h: janes sihaloho, s.h: anton febrian, sh: muhammad rullyandi, s.h: sandang tampubolon, s.h: zaitun umam, s.h., m.h: adidharma wicaksono, s.h: dan thomson situmorang, s.h: kesemuanya advokat dan pengabdi bantuan hukum yang tergabung pada badan advokasi hukum bahu) partai nas dem, yang beralamat jalan rp. soros nomor gondangdia lama, jakarta pusat: memeriksa bukti bukti para pemohonkemudianlecehan terhadap prinsip negara hukum, dan pengabaian terhadap hak asasi manusia proses pembentukan: kemunduran kualitas demokrasi bahwa keberadaan rancangan undang undang ruu pemilu) yang disahkan oleh dpr pada tanggal aprilundang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprdbahwa berdasarkan visi dan misi pemohon yang terdapat dalam ad art pemohon yang bertujuan untuk membangun sistem politik demokratis dan berkeadilan akan melanggar hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd. adapun yang berbunyi(cetak tebal pemohon) telah berpotensi untuk menghalangi pemohon dalam rangka menjalankan visi dan misinya. ketentuan verifikasi dalam dan sepanjang frase sebagaimana dimaksud atas pada undang undang guo sangatlahnon parlemen sangat jelas diskriminatif yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. visi misi yang dimaksud pemohonuud sebagai kontrak politik kebangsaan. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, dimungkinkan terjadinya keadaan mana pemohon memiliki kepengurusan yang sama atau bahkan lebih besar dan luas hingga tingkat kecamatan dengan partai politik yang telah memenuhi ambang batas nasional tetap tidak dapat mengikuti pemilu bahwa kewajiban pemohon melakukan verifikasi yang tidak diwajibkan kepada partai politik lain mengakibatkan pemohon kehilangan start dalam persiapan pemilu, hal ini sangat jelas merugikan pemohon. iv. fakta hukum bahwa adanya keinginan dari partai partai politik peserta pemilu terakhir yang telah memenuhi ambang batas suara untuk tereliminasi partai baru, dengan melakukan pengetatan dalam persyaratan sebagai partai peserta pemilu sebagaimana tercantum dalam dan undang undang guo sebagaimana dimaksud atas. bahwa persyaratan peserta pemilu dalam undang undang guo yang jauh lebih ketat dari ketentuan undang undang sebelumnya hanya berlaku untuk partai politik baru dan partai politik lama yang tidak memenuhi ambang batas nasional. bahwa pada tanggal april rancangan undang undang tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd disahkan melalui rapat paripurna dpr. bahwa setelah ruu disahkan menjadi undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd melalui rapat paripurna dpr, pemohon menilai ketentuan yang terdapat dalam dan merugikan hak konstitusional pemohon. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam asas pemilu sebagaimana diatur dalamketentuan tersebut atas, bertentangan dengan uud bahwa uud yangdikaitan antara ambang batas dan verifikasi adalah tidak punya.. berdasarkan ketentuan uud yang bersifat atribut tersebut, penguasa membentuk peraturan perundang undangan sebagai aturan main penyelenggaran pemilu yang sebenarnya menentang asas asas penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam tersebut. bahwa pemilu harus diselenggarakan secara adil, begitulah bunyi salah satu asas dalam penyelenggaraan pemilu. namun jika dilihat secara seksama ketentuan juncto pemilu memberikan dua persyaratan yang berbeda bagi calon peserta pemilu yang pertama peserta pemilu dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd yang dipersyaratkan berdasarkan perolehan suara sebelumnya lolos ambang batas dan yang kedua calon peserta pemilu yang harus melengkapi persyaratan administratif yang lebih berat dibandingkan syarat administratif sebelumnya yang pernah dilakukan oleh calon peserta pemilu dalam persyaratan pertama tersebut. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd adalah tidak ada kepastian hukum dan tidak melakukan perlakuan yang sama hadapan hukum dan bertentangan dengan denganiloor.'.'ahwa dan sepanjang frase,, bahwa pada dasarnya pemohon mendukung kewajiban semua partai politik peserta pemilu tahun untuk melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai seluruh provinsi dan verifikasi kabupaten kota dan kecamatan sebagaimana telah diamanatkan dalam undang undang guo. pemohon menilai partai politik seharusnya merupakan sarana pendidikan politik dan sebagai sarana mewujudkan aspirasi politik untuk perubahan masyarakat yang lebih baik dan untuk menampung aspirasi masyarakat. hal ini baru bisa maksimal apabila partai politik seharusnya menyiapkan mesin politiknya sampai pada wilayah atau satuan masyarakat yang terkecil. sehingga pemohon menyambut baik aturan baru dalam undang undang ini yang mengharuskan kepengurusan partai seluruh provinsi dan juga mengharuskan pengurusan sampai tingkat kecamatan. bahwa permasalahan muncul dikarenakan undang undang guo ternyata tidak memberlakukan verifikasi terhadap semua partai. norma dalam undang undang guo telah memberikan keistimewaan bagi partai politik peserta pada pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas suara secara nasional sebagai peserta pemilu pada pemilu berikutnya secara otomatis tanpa mengikuti proses verifikasi. bahwa sementara, dalam hanya mensyaratkan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas suara pada pemilu terakhir dan partai baru harus mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana diatur dalamberdasarkan undang undang guo terdapat kategori partai politik yaitu partai politik yang telah memenuhi ambang batas nasional sebagaimana dalam undang undang guo, partai politik peserta pemilu tahun yang tidak memenuhi ambang batas, dan partai politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun bahwa berdasarkan tiga kategori diatas hanya memberikan perlakuan istimewa kepada partai politik yang telah memenuhi ambang batas nasional sebagaimana dalam sehingga terjadi ketidakadilanyangserta pemilu. bahwa dari ketentuan tersebut diatas sebenarnya telah memberikan persyaratan peserta pemilu yang berbeda terhadap peserta pemilu dan hal ini bertentangan dengan ketentuan dan uud tahun sebagaimana disebutkan atas. bahwa perlakuan yang tidak sama sangat terlihat antara partai politik peserta pemilu tahun yang telah memenuhi ambang batas dari jumlah suara yang sah secara nasional sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan undang undang guo sedangkan bagi partai politik baru calon peserta pemilu tahun dan partai politik yang tidak lolos ambang batas harus memenuhi ketentuan huruf dan huruf yang berbunyi sebagai berikutbahwa para partai politik yang pada tahun telah memenuhi ambang batas dari jumlah suara yang sah secara nasional bisa secara otomatis ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu sebagai diatur dalam undang undang guo, sedangkan ketika mereka mendaftar sebagai partai politik calon peserta pemilu dengan persyaratan yang jauh lebih ringan daripada persyaratan bagi partai politik baru calon peserta pemilu persyaratan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilu tahun dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilu adalah sebagai berikutbahwa berdasarkan persyaratan partai politik baru calon peserta pemilu tersebut diatas telah terjadi perlakuan yang tidak sama. hal ini dikarenakan bahwa partai politik yang berdasarkanpertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu ix terkaitadanya fraseadalah tidak jelas maksudnya. mahkamah berpendapatdengan aturanmenjadi peserta pemilu untuk dapat menjadi peserta pemilu untuk menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. dengan demikian pemohon melihat seharusnya persyaratan untuk menjadi peserta pemildan sepanjang frasemaka pemohon menganggap ada perlakuan yang tidak adil untuk menjadi peserta pemilu antara partai yang ada parlemen dengan partai baru maupun partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya. bahwa dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd adalah diskriminatif dan bertentangan 28i uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas telah terbukti telah terjadi diskriminasi, hal ini dikarenakan bahwa partai politik yang saat ininegara republik indonesia yakni pada persoalan bidang pemilu, ternyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat kita dpr. suara publikemilu masih terdapat kelompok masyarakat yang diabaikan yakni parpol baru sebagai calon peserta pemilu pemilu hal ini terlihat dengan adanya eksklusivitas parpol besar yang ada dpr dengan sistem verifikasi yang tidak proporsional dan tidak memenuhi unsur keadilan kepada setiap parpol termasuk parpol baru. sistem verifikasi ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi berkeadilan yang hendak dibangun. bahwa pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspirasi dan berkualitaerlu menjaminbarui haruslah sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dan memastikan tujuan pemilu tercapai. dengan demikian pembentukan pemilu telah melenceng jauh dari cita cita yang diinginkan. pelecehan terhadap prinsip negara hukum bahwa pemilunegara republik indonesia tahunmemenuhi ambang batas nasional yang berdasarkan undang undang guokonstitusi negara republik indonesia menolak perlakuan diskriminasi hal tersebut terdapat dalamfinisi diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam tentang penolakan perlakuan diskriminasi dijabarkan lebih lanjut dalamprinsip perlakuan anti diskriminasi juga dijamin yang berbuny. pembedaan perlakuan didasarkan pada pembedaan perlakuan antara mereka yang menduduki suatu keadaan yang sama adalah suatu diskriminasi. dengan demikian,engan demikian adalah sebuah perlakuan diskriminasi yang terdapat dalam undang undang guo. bahwa berdasarkan dan undang undang guo, pemohon diperlakukan secara diskriminasi untuk mengikuti pemilu dengan harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam sedangkan sisi lain, partai partai yang telah memenuhi ambang batas dalam pemilu tahun bisa mengikuti pemilu tanpa melakukan verifikasi sebagaimana disyaratkan dalam bahwa antara pemohon dan partai partai yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara yang sah dalam pemilu adalah sama sama calon peserta pemilu sehingga mereka adalah dalam keadaan yang sama dan harus diperlakukan yang sama untuk menghindari perlakuan diskriminasi. bahwa sepanjang frase sebagaimana dimaksud undang undang guo justru menunjukan diskriminasi terhadap partai politik yang tidak lolos ambang batas pada pemilu sebelumnya dan terhadap partai politik baru untuk diverifikasi sebagaimana dimaksud undang undang guo. bahwa kewajiban pemohon untuk verifikasi kepengurusan sampai tingkat kecamatan dalam undang undang guo tidak berlaku bagi partai politik yang saat ini memenuhi ambang batas nasiontai parlemen dengan partai non parlemen dan partai baru berdasarkan dan tersebut atasdan sebagaimana dimaksud undang undang guo ini telah melanggar asas hukum yang berlaku universal ini. bahwa praktek demokrasi justru menjadi sumber konflik, karena yang berkembang bukan lagi kesehatan makna demokrasi, tetapi varian varian penyakit demokrasi. demokrasi dilihat sebagai peluang dan proses perebutan kekuasaan. rakyat tidak diposisikan sebagai subjek, tetapi alat sarana perebutan kekuasaan, baik tingkat pusat maupun daerah. partai politik yang ada saat ini hanya menjadi mesin alat kekuasaan, bukan untuk mengabdi pada kepentingan rakyat banyak dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. partai politik tidak menjalankan fungsinya secara benar dan maksimal. kesimpulan bahwa apa yang telah dijelaskan dia tas tersebut dapat disimpulkan bahwa dan sepanjang frase sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd cacat hukum karena tidak memenuhi asas keadilan sebagaimana dijamin dalam asas pemilu, berketidakpastian hukum dan melanggar prinsip perlakuan yang sama hadapan hukum dan diskriminatif sehingga mengakibatkan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd dan sepanjang frase sebagaimana dimaksudmilu anggota dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan dengan dan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd sepanjang frase,dengan dan uud menyatakanmenteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .ah. th. tentang pengesahan partai nasdem sebagai badan hukum: bukti fotokopi surat keputusan dewan pimpinan pusat partai nas dem nomor sk dpp nas dem vii tentang pengesahan revisi struktur pengurus dewan pimpinan pusat partai nas dem: bukti fotokopi salinan akta pendirian partai nas dem nik atas nama patrick rio capella, s.h., dan ahmad profil, s.tix tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang partai politik: bukti fotokopi putusan nomor puu v tentang pengujian undang undang nomor tahun tentang keolahragaan nasional:nomor puu viiselain itu, para pemohon mengajukan (enam) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juli dan agustus dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. hm. lica marzuki, s.h dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd mengandung diskriminasi, memperlakukan kelompok partai politik tertentu secara berbeda dengan partai partai lain sehubungan dengan penetapan persyaratan partai politik peserta pemilu: penetapan persyaratan partai politik peserta pemilu tahun diperlakukan secara berbeda dengan penetapan persyaratan partai politik tahun hal dimaksud tidak saja diskriminatif tetapi juga tidak adil, melanggar uud undang undang nomor tahun tidak saja diskriminatif, tidak adil tetapi juga berorientasi spekulatif, undang undang nomor tahun tidak saja diskriminatif, tidak adil tetapi juga tidak rasional. prof. dr. gde dewa panta astana, s.h tahap verifikasi bagi partai politik baru dikaitkan dengan persyaratan agar dapat lolos menjadi partai politik peserta pemilu tahun yang akan datang. adanya keharusan tersebut dirasakan tidak adil dan bersifat diskriminatif oleh partai politik baru. karena hanya diterapkan pada partai politik baru. sementara parpol lama atau parpol yang sudah turut serta dalam pemilu sebelumnya dan memenuhi ambang batas secara nasional, terbebas dari keharusan tersebut: adanya keharusan bagi parpol baru untuk mengikuti tahapan verifikasi agar dapat menjadi parpol peserta pemilu yang akan datang, dirasakan sebagai perlakuan yang bersifat diskriminatif. perbedaan perlakuan terhadap parpol baru dengan parpol lama merupakan bentuk tindakan tirani mayoritas yang dilakukan oleh parpol yang sudah eksis dan memiliki wakil dpr, undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud karena telahpenegasan prinsip prinsip tersebut dengan mengatur dan memperlakukan berbedaantara parpol baru dengan parpol lama dalam hal memenuhi keharusan tahap verifikasi. dengan demikian ketentuan merupakan tindakan mengada gada dari pembentuk undang undang pemilu tanpa dasar hukum dan alasan hukum yang jelas. prof. dr. saudi isra, s.hjuga tidak adil. tidak adil karena persyaratan baru tersebut juga belum tentu sudah dipenuhi oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara itu sendiri. tidak adil bila persyaratan baru hanya diberlakukan untuk partai politik yang tidak memenuhi ambang batas atau yang saat ini tidak memiliki kursi dpr. persyaratan yang lebih berat itu dibuat partai politik yang ada dpr, tetapi hanya berlaku untuk partai politik lain. sementara bagi mereka sendiri, syarat tersebut tidak diperlakukan. dalam satu aspek, kondisi ini merupakan bentuk tirani partai partai yang ada dpr: bahwa dengan adanya syarat baru bagi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, mana persyaratan itu berbeda dengan aturan sebelumnya, maka persyaratan itu harus diperlakukan sama bagi setiap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. jadi, sepanjang syarat syarat untuk menjadi peserta pemilu masih sama, maka memberlakukan syarat secara berbeda antara partai yang memenuhi ambang batas dengan partai yang tidak memenuhi ambang batas dapat dibenarkan. namun bila persyaratan sudah diubah atau ditambah, tidak ada alasan untuk menerapkan persyaratan secara berbeda: bahwa pemenuhan syarat peserta pemilu undang undang nomor tahun verifikasi syarat peserta pemilu mesti dilakukan untuk semua partai politik peserta pemilu. tidak pandang apakah partai tersebut memenuhi ambang batas atau tidak. sebab, syarat yang ditetapkan merupakan syarat baru, mana partai memenuhi ambang batas perolehan suara belum pernah diverifikasi dalam pemenuhan syarat baru dimaksud, bahwa undang undang nomor tahun yang memberlakukan syarat menjadi peserta pemilu secara berbeda adalah praktik diskriminasi hukum. sebab, aturan tersebut menyebabkan terjadinya perlakukan yang berbeda terhadap pihak yang semestinya diberlakukan sama. dan undang undang nomor tahun membedakan antara partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. pembedaan itu menjadi dasar memberlakukan syarat yang berbeda pula kependetaan pada pemilu partai peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara secara otomatis menjadi peserta pemilu berikutnya. sedangkan partai peserta pemilu yang tidak memenuhi imbang batas perolehan suara harus melalui persyaratan persyaratan tertentu yang mesti diverifikasi faktual oleh kpu. pembedaan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sudah masuk dalam kategori diskriminasi secara hukum: proses yang terjadi dalam perumusan undang undang nomor tahun dan perumusan undang undang nomor tahun menunjukkan sebuah bentuk tirani pembentuk undang undang. undang undang bidang pemilu selalu dibuat dalam semangat menyelematkan kepentingan partai politik yang terlibat dalam pembuatan undang undang saja. prof. dr. o.c. klinis, s.h., m.h perbedaan perlakuan hukum antara partai parlemen dan partai non parlemen berdasarkan dan tidak memiliki justifikasi objektif dan masuk akal, dan karenanya melanggar prinsip mendiskriminasi. samping itu, perbedaan ketentuan dengan merupakan pelanggaran prinsip kesamaan hadapan hukum yang merupakan salah satu pilar penting dari negara hukum dan negara demokrasi: ketentuan jelas berpihak kepada kepentingan yang memberikan kemudahan dan keuntungan kepada partai parlemen satu sisi dan sisi yang lain, memberikan beban dengan sejumlah persyaratan yang tidak mudah kepada partai nonparlemen. melanggar prinsip keadilan dan fairness yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum dan negara demokrasi, bahwa ketentuan dan telah menciptakan pembedaan perlakuan, mengandung sifat, dan unsur unsur diskriminatif, dan melanggar hak asasi manusia karena tidak berlaku secara sama dan objektif kepada seluruh partai politik peserta pemilu. ketentuan ketentuan universal mengenai hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi negara republik indonesia, maka pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap uud bahwa dan bertentangan dengan dan uud sehingga dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bambang eka cahya, sip., bahwa verifikasi terhadap keanggotaan partai politik, baik lama maupun baru, sesungguhnya juga merupakan insentif penting bagi partai politik untuk terus menerus memelihara daftar anggotanya dan melakukan kaderisasi keanggotaan. manfaat tersembunyi lainnya yang mungkin saja muncul dari proses verifikasi adalah memaksa parpol melakukan konsolidasi dini sebagai persiapan pemilu sehingga tidak sepenuhnya benar partai yang lolos dan tidak perlu diverifikasi ulang: tidak hanya persoalan keanggotaan, verifikasi calon peserta pemilu sebenarnya juga diperlukan karena persoalan kepengurusan partai politik, perpindahan pengurus parpol, dan perpecahan pengurus parpol merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh partai politik, banyak manfaat jika verifikasi dilakukan terhadap semua calon peserta pemilu agar tidak terjadi tumpang tindih kepengurusan dan maupun tumpang tindih keanggotaan. samping itu, sesungguhnya jika dilakukan dengan benar, akan menghindari gejala joki pengurus ketika diverifikasi maupun joki anggota ketika dilakukan verifikasi. manfaat lain terkait verifikasi domisili alamat kantor parpol, sehingga memudahkan komunikasi kpu dengan pengurus parpol semua tingkatan: kelemahan verifikasi yang dilakukan pada tahun adalah terjadinya pencalonan ganda yang dilakukan oleh parpol. hal ini terjadi karena calon legislatif ternyata memiliki dua keanggotaan partai politik dan bersedia dicalonkan oleh kedua partai politik, sehingga muncul namanya dalam lembar daftar calon tetap sebagai calon dari dua partai politik, fenomena lain yang menunjukkan kelemahan verifikasi yang dilakukan, padahal dilakukan pada semua partai adalah adanya pengurus partai yang menandatangani pencalonan partai yang bertanggung jawab menandatangani pencalonan partai karena bertindak sebagai sekjen, pada saat yang sama menjadi caleg dari partai yang lain dan berhasil lolos menjadi anggota dewan. dr. irman putra sidin, s.h., m.h ketentuan ambang batas perolehan suara tidak bisa tersubstitusi secara diametral syarat kepesertaan parpol untuk ikut pemilu tanpa melalui prosesaturanterkait pengaturan tata cara pelaksanaan pemilu ini dituangkan dalam yaitu ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undangadilan dan kepastian hukum huruf dan huruf il.verifikasi oleh penyelenggara pemilu. syarat verifikasi harus tetap dilaksanakan bagi seluruh parpol, baik yang sudah melewati ambang batas perolehan suara, baik parpol lama maupun parpol baru. namun jikalau ternyata hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa satu atau beberapa parpol lama tidak mampu memenuhi syarat kependetaan pemilu menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka parpol tersebut tetap dapat menjadi peserta pemilu dengan pertolongan ketentuan ambang batas perolehan suara sebagai jembatan peralihan: ketentuan ambang batas perolehan suara sesungguhnya sebatas hanyalah jembatan peralihan norma guna memberlakukan keadaan hukum sebelumnya bagi parpol yang sudah memenuhi ambang batas p perolehan suara. namun ternyata, syarat kepersertaan menjadi lebih sulit dari yang lama. namun, kalau ternyata syarat menjadi peserta pemilu sebelumnya menurut hukum yang berlaku, ketika pemilu sebelumnya tetap parpol tersebut tak memenuhi syarat kepersdertaan, maka parpol yang bersangkutan tetap tidak dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu yang akan datang. i2.:,:dewan perwakilan rakyat telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal juli dan mengajukan keterangan tertulisnya tanggal agustupenjelasana pemohon beranggapan ketentuan dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan danpada pokoknya sebagai berikut: bahwa dengan diberlakukannya dan undang undang pemilu legislatif sepanjang frase yang berbunyi:lah berpotensi untuk menghalangi verifikasi dalam dan sangatmemenuhi ambang batas nasional sangat jelas diskriminatif yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon mengingat visi dan misi permohonan adalah untuk membangun partaisebagai kontrak politik kebangsaan. bahwa antara ambang batas dan verifikasi tidak mempunyai, berdasarkan ketentuan uud yang bersifat atribut, penguasa membentuk peraturan perundangan sebagai aturan main penyelenggara pemilu yang sebenarnya menentang asas asas penyelenggara pemilu yang diatur dalam uud bahwa menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama dalam hukum bagi semua parpolpolitikrserta pemilu. bahwa dari ketentuan tersebut atas sebenarnya telah memberikan persyaratan pemilu yang berbeda terhadap peserta pemilu dalam hal menjamin keadilan substantif. negara hukum dalam arti luas yang mengandung pengertian keadilan didalamnya, kepastian hukum dperlindungan ham, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan atas undang undang, danitbertentangan dengan ketentuan 28d dundang undang,undang undangundang undangundang undangtai politikundang undang tentang partai politik dengan sejumlah persyaratan dan undang undangundang undangundang undangundang undang guo yang menyatakan harus diserahkannya sejumlah dokumen sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo dengan perbedaan hanya pada huruf undang undang(lima belas).undang undang4j menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas normmendalilkan sebagai badan hukum publikrasa dirugikan dengan berlakunya: menyatakan,. tegas dalam bab sampai denganpartai politik. hak asasi manusia tersebut diantaranya hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif. pemilu justru mengatur berbagai ketentuan yang melanggar hak asasi manusia. salah satu ancaman pelanggaran hak asasi manusia tersebut yakni terkait dengan verifikasi parpol, yang mana pemilu membuat suatu norma yang justru bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan sama hadapan hukum serta menanamkan perlakuan diskriminatif kepada parpol baru sebagaimana hal dimaksud jelas bertentangan dengan semangat negara hukum yang demokratis. il. kewenangan mahkamah konstitusi republik indonesiapara pemohon dalam permohonan guo mengklarifikasi partai politik partai nasdem), sebagai badan hukum publik yang didirikan berdasarkan akta notaris dan terdaftar departemen hukum dan hak asasi manusia (vide bukti menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunyi3.9jaraaraara pemohon pada pokoknya mempersoalkanmemohon petit yang berbeda dengan perkara nomor puu x namun menurut mahkamah, secara esensi, permohonan para pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas perolehan suara partai politik dan persyaratan partai politik peserta pemilihan umum adalah sama dengan permohonan nomor puu x yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusanermohonan nomor puu dan permohonan nomorhamdan zelda anwar usman ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ida ria tambuntuk memeriksa dan mengadili permohonan ini. ii. kedudukan dhak konstitusional para pemohon sebagaimana terkandung dalam uud diantaranya meliputhak konstitusional pemohon tersebut untuk mendapatkan keadilan untuk menjadi peserta pemilu dengan partai politik lainnya sebagaimana dijamin dalam asas pemipeserta pemilu terhadap semua partai politik untuk mengikuti pemenuhan persyaratan verifikasi terlebih dahulu menurut undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprdmilihan anggota dpr, dpd, dan dprd dianggap hak konstitusional pemohon tersebut dalam undang undang nomor tahun serta bebas dari perlakuan diskriminatif.para pemohon menganggap adanya perlakuan diskriminatif dengan perlakuan yang berbeda terhadap tidak dilakukan verifikasi terlebih dahulu: bahwa hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuanaraublik yang berupabahwa parfx. arief pocono, s.e. pekerjaan swasta alamat perumahan harapan indah blok nomor bekasi, jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal mei memberi kuasa kepada habiburokhman, s.h., m.h., munathsir musiman, s.h., dan said bakeri, sos, s.h., m.h., advokat dan asisten advokat yang beralamat gedung area cikini, blok jalan cikini raya nomorpada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pemohon mengajukan permohonan agar"dengan alasanadanya perlakukan yang tidak sama hadapan hukum sebab pemohon yang merupakan karyawan badan usaha milik negara yang keuangannya bersumber pada keuangan negara harus mengundurkan diri terlebih dahulu ketika akan menjadi calon anggota dpr, dpd, atau dprd, sedangkan menteri dan pejabat setingkat menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri ketika akan menjadi calon anggota dpr, dpd, atau dprd. padahal, yang sangat mungkiihubungkan dengan dalil pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya darisetelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: i3. menimbang bahwa mengenai syarat keharusan mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd mahkamah pernah memutuskan sebagaimana akan dikutip bawah ini: dalam putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal april yang memohon pengujian ketentuan syarat pengunduran diri pegawai negeri sipil pns) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mahkamah merujuk pertimbangan dalam putusan nomor puu viii bertanggal mei yang,adapun dalam paragraf putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal april tentang pengujian ketentuan syarat pengunduran diri kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai calon legislatif, mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:ahkamah juga pernah memutus mengenai syarat pengunduran diri anggota tentara nasional indonesia tni) dan anggota kepolisian negara republik indonesia polri) yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf dalam putusan mahkamah nomor puu x bertanggal januari meskipun undang undang yang diuji berbeda dengan undang undang yang diuji oleh pemohon, namun dalam pertimbangan hukumnya mahkamah telah memberikan pendapat hukum mengenai kedudukan anggota tni dan anggota polri yang hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah, mahkamah dalam paragraf antara lain, mempertimbangkan sebagai berikutdari pertimbangan hukum putusan mahkamahi3. menimbang bahwa tentang permohonan pemohon mengenai keharusan menteri untuk mengundurkan diri, mahkamah berpendapat bahwa undang undang memberikan pembatasan berupa persyaratan bagi warga negara yang mengemban jabatan tertentu yang hendak mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd. menurut mahkamah, masing masing pembatasan yang ditentukan oleh undang undang memiliki legal reasoning tersendiri, yang menurut mahkamah pembatasan demikian merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang undang yang terbuka (opened legal policy) yang tidak bertentangan dengan uudg terikat pada aturan disiplin lingkungan bumn dan pemegang saham: i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, kekhawatiran pemohon bahwa menteri yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum potensial akan menyalahgunakan kekuasaan, dan memanfaatkan fasilitas pemerintah untuk kepentingan pencalonannya, hal tersebut memang bukan tidak mungkin terjadi, namun ada mekanisme kontrol dari presiden, dpr, maupun oleh masyarakat. betapapun besarnya kewenangan menteri, namun segala kebijakan yang dibuat menteri, tidak terlepas dari kontrol presiden, karena menteri adalah pembantu presiden sebagaimana dimaksud uud i3. menimbang bahwa dengan demikian menurut mahkamah permohonan pemohon tentang pengujian konstitusionalitas huruf yang tidak mencantumkan jabatan menteri harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, atau dprdsholihin nasirbahwa pemohon adalah karyawan badan usaha milik negara yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat periode dari partai gerindra lewat daerah pemilihan kalimantan barat. bahwa adanya ketentuan undang undang yang sedang diuji dalam perkara guountuk mendapatkan hasil pemilihan umum yang memenuhi asas adil sebagaimana dimaksud uud hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana dimaksud uudatakan: bakal calon anggota dpr, dprd provinsi huruf undang undang nomor tahun tersebut memuat rumusan yang tidak tepat karena mensyaratkan setiap wni yang menjadi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota untukhal belum tentu wni tersebut adalah. bahwa bagaimana mungkin seorang bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota yang bukengundurkan diri dari jabatan tersebut. bahwa ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tersebut tidak adil dan tidak mencerminkan persamaan muka hukum karena tidak mensyaratkan menteri dan pejabat setingkat menteri untuk juga mengundurkan diri. bahwa. bahwa jika menteri dan pejabat setingkat menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri, sangat dimungkinka. bahwa indikasi penyalahgunaan jabatan dan fasilitas menteri terlihat dari adanya iklan menteri koperasi dan usaha kecil menengah yang juga seorang bakal calon anggota dpr dari partai demokrat untuk daerah pemilihan jawa barat iii syarifudin hasan sebuah stasiun televisi nasional. bahwa jelas iklan tersebut dibiayai oleh keuangan negara, namun sangat menguntungkan syarifudin hasan sebagai seorang calon anggota dpr yang membintangi iklan tersebut karena semakin mendongkrak popularitasnya. bahwa dengan pemilu yang menganut sistem proporsional terbuka, popularitas seorang calon jelas akan memperbesar peluang keterpilihan calon tersebut. bahwa bentuk penyalahgunaan jabatan dan fasilitas menteri lainnya dapat berupa penyaluran bantuan atau penentuan kebijakan yang didesain untuk menguntungkan menteri tersebut sebagai calon anggota dpr. bahwa oleh karena itu jelas sangat tidak adil dan tidak ada persamaan muka hukum jiksyaratkan mengundurkan diri sementara menteri dan pejabat setingkat menteri tidak disyaratkan mengundurkan diri.bertentangan dengan dan uudharus, alat alat bukti yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan juncto undang undangei dari dominus matriks letnan, s.h., suhardi somomoelyono, s.h., m.h., abdurrahman taro, s.h., paulus pase, s.h., m.h., carlo lesiasel, s.h., malam bow, s.h., betty lestari, s.h., mansur abubakar, s.h., umar musikal, s.h., m.h., hj. megawati, s.h., m.h., shinta marghiyana, s.h., beralamat lembaga advokat pengacara dominika, jalan tanah tinggi xii nomor jakarta pusat. permohonan tersebutuu x pada tanggal juni perihal permohonan pengujian formil undang undang nomor tahun tentang bantuan hukumsidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal juni yang dihadiri oleh parapaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal juli telah menerima surat dari para pemohon, bertanggal julirmohonan penarikan kembali tersebu perihal permohonan pengujian formil undang undang nomor tahun tentang bantuan hukum, ditarik kembali,bantuan hukumhartono dan dihadiri oleh para pemohonpanitera pengganti, ttd. wiki budi wasitzain alim pekerjaan bupati kepala daerah kabupaten barito timur alamat jalan ahmad yani tamiang layang, kabupaten barito timurjamaluddin karim, sh.,m.h., dr. margarita kamis, sh., hum., agus dwiwarsono, sh., mh., dan widodo iswantoro, ss., sh., para advokat yang tergabung pada kantor hukum iha iha beralamat kantor gedung citra graha lantai jalan gatot subroto kav. jakartsenintata cara pembentukan peraturan perundangan berisi ketentuan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundangan terdiri atas: undang undang dasar negara republik indonesia tahun ketetapan mpr: ec. undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang, peraturan dapat dialami pengertiannya dari kuh pidana yang memberikan makan bahwa tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dulu. dari perkembangan praktimaka asas retroaktif dari suatu undang undang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas dan prinsip hukum yang ditegaskan pada uud juga uud nri tahun tidak dapat delegasi oleh uudundang undang dasar). ii. bahwa(pemberl. samping itu dalam rangka menegakkan asas yang terkandung dalam uud sebagai amanah dan perintah konstitusi yang tidak dapat disimpan, apalagi delegasi oleh peraturan perundang undangan lainnya (constitute hoogste wet), maka harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan tiga tugas tujuan hukum yang senantiasa saling tarik menarik (spannungsverhdil. bahwaii. bahwa pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran ham berat (gross violation human rights) sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak hak yang tidak dapat dikurangi (non derogable rights). sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran ham berat menurut statuta roma tahun adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, sedangkan menurut undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran ham berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. dengan demikian, baik merujuk kepada statuta roma tahun maupun undang undang nomor tahun peristiwa peledakan bom bali tanggal oktober belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat dikategorikan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) yang sangat kejam, tetapi masih dapat ditangkap dengan ketentuan hukum pidana yang ada, bahwa dalam perspektif teologis, firman allah swt dalam al @uran:(@. nukilan firman tuhan dari penggalan al @uraat. dengan demikian, jelaslah bahwa islam tidak akan memberi hukuman pada suatu kejahatan yang tidak ditetapkan kemarahannya oleh nash, bahkan, sekalipun kejahatan tersebut telah dilarang oleh nash, namun jika seseorang melakukannya sebelum masuk islam, tetap tidak akan dihukum. prinsip atas menunjukkan bahwa islam menganut asas legalitas, sehingga dikenal kaidah hukum gal al syar (tidak ada hukum sebelum ada ketentuan syara'). dalam islam, sanksi hanya akan diberikan kepada seorang hamba setelah hamba tersebut mendapat peringatan, atau dihukum berdasarkan aturan yang jelas. hal ini juga sejalan dengan prinsip yang dianut oleh hukum positif. dalam istilah lain, disebut null crime sine lege, tidak ada kejahatan kecuali sesuai dengan hukum. samping itu terdapat prinsip nulla pena sine lege yang berarti tidak ada sanksi kecuali sesuai dengan hukum. dalam doktrin hukum, hal ini dirumuskan sebagai asas legalitas yang menjadi salah satu pilar dari hukum yang berkeadilan (rule law) lihat muhammad alim dalam asas asas negara hukum modern dalam islam kajian komprehensif islam dan ketatanegaraan, yogyakarta, lukis, hal. bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, memang memunculkan perdebatan. apakah norma ini hanya ditujukan semata mata pada peradilan pidana atau subsistem peradilan atau juga berlaku umum? dilihat dari sudut asal usulnya, kemunculan asas ini refractive muncul bersamaan atau merupakan produk langsung dari perlawanan terhadap cara cara raja raja yang berkuasa secara absolut, yang memerintah dengan hukum yang dibuat sendiri, dan perwakilannya tergantung sepenuhnya pada kemauan serta keputusan raja. legality atau legalitas menggema, diterima dan diakui sebagai salah satu prinsip tertinggi dalam revolusi perancis, dan tidak sekalipun dimaksudkan untuk hanya diberlakukan dalam subsistem hukum pidana atau peradilan pidana, melainkan berlaku umum dalam satu sistem hukum. dalam perkembangannya, baik asas refractive maupun legalitas diakui oleh ahli ahli hukum sebagai asas yang berlaku universal dan utuh dalam satu sistem hukum. dilihat dari sudut konteksnya itu, maka asas hukum yang menyatakan tak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, yang merupakan konsekuensi dari dianutnya asas legalitas, bermakna melindungi setiap orang, bukan hanya tidak dituntut oleh penguasa dengan hukum yang baru dibuat, yang diberlakukan untuk persita yang telah berlalu, yang ketika peristiwa tersebut terjadi sah menurut hukum, melainkan kepadanya diberi kepastian bahwa perbuatan yang telah lalu yang menurut hukum sah itu, tidak akan diskualifikasi oleh hukum yang baru dibuat sebagai perbuatan yang tidak sah. asas ini tidak hanya diagungkan dalam hukum pidana, melainkan juga dalam kartanegara dan administrasi negara. dalam hukum tata negara dan administrasi negara, asas ini memberi kepastian dan atau memungkinkan setiap orang berpengharapan atau memiliki harapan dipenuhi atau ditunaikan satu kewajiban hukum pemerintah. bagi warga negara asas ini memberi kepastian hukum untuk mereka rencanakan tindakan tindakan hukum dalam rangka pemenuhan kepentingan kepentingan hukumnya masa depan, ii. bahwa pengertian frasa dituntut tidaklah dapat atau harus dimaknai sebagai tuntutan sebagai satu terminologi dalam penyelenggaraan peradilan pidana, melainkan harus ditaksir sebagai diterapkan, atau dijalankan atau dikenakan kepada seseorang untuk menentukan atau meletakkan hukum atas suatu peristiwa, yang dapat meniadakan hak atau menimbulkan hak atau menimbulkan penderitaan atau kerugian pada dirinya: il. diberlakukannya huruf tahun tentang pemerintahan daerah kepada pemohon dalam perkara guo, jelas sama nilai dan makna konstitusionalnya dengan memberlakukan surut atau refractive undang undang ini kepada pemohon. pemberlakuan hukum semacam ini nyata nyata bertentangan dengan norma norma pada uud dan uud bahwa spirit dan norma dalam uud yang telah diubah oleh mpr berbeda secara mendasar dengan norma norma dalam uud yang sebelum diubah oleh mpr. tak satupun ketentuan dalam sebelum diubah oleh mpr yang memuat kalimat dipilih secara demokratis. sedangkan kalimat dan atau norma itu dipilih secara demokratis hanya terdapat dalam uud setelah diubah oleh mpr: bahwa huruf nomor tahun yang nyata nyata dibentuk dengan dasar norma konstitusi yang berbeda dengan norma konstitusi yang dijadikan dalam nomor tahun bertentangan dengan uud dan uud pemberlakuan huruf kepada pemohon sama nilainya dengan pemohon dipaksa tunduk pada kebijakan hukum yang tak berkepastian, dan tidak menjamin kepastian hukum. padahal kepastian hukum diakui secara universal sebagai salah satu prinsip negara hukum, dan tujuan hukum itu sendiri: bahwa pada saat pemohon mencalonkan diri menjadi bupati kepala daerah barito timur, terpilih dan dilantik oleh menteri dalam negeri berdasarkan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, sama sekali tak terpikirkan dan tak terbayangkan bahwa dikemudian hari nomor tahun itu akan dinyatakan tidak berlaku, dan atau diganti dengan lain, khususnya dengan nomor tahun peristiwa hukum tata negara (pemilihan kepala daerah oleh dprd) kabupaten barito timur atas diri pemohon dilakukan dan diresmikan oleh gubernur kalimatan tengah atas nama menteri dalam negeri berdasarkan keputusan menteri dalam negeri nomor pada tanggal juli adalah peristiwa hukum yang telah berlalu, yang tunduk pada hukum nomor tahun tentang pemerintahan daerah. sedangkan pemohon terpilih kembali dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten barito timur yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten barito timur dan ditetapkan oleh komisi pemilihan umum barito timur dalam rapat pleno penetapan perolehan suara pasangan calon kepala daerah kabupaten barito timur. penetapan ini dituangkan dalam keputusan kpu nomor tahun tanggal mei periode setelah menetapkan pemohon sebagai calon kepala daerah kabupaten barito memperoleh suara terbanyak, kpu menyampaikan kepada dprd kabupaten barito timur. oleh dprd kabupaten barito timur diselenggarkan paripurna istimewa dan dengan surat ketua dprd barito timur nomor dprd perihal penyampaian usul penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten barito timur terpilih periode (vide bukti bahwa dilihat dari sudut pemberlakuan suatu norma, norma kepala daerah dipilih oleh dprd dalampenerapan (simposium) yang berarti kongkretisasi norma ini kepada pemohon, dengan memilih pemohon menjadi bupati kepala daerah kabupaten barito timur, periode bernilai hukum, peristiwa hukum tata negara ini telah terjadi sebelum diundangkannya nomor tahun tentang pemerintahan daerah menggantikan nomor tahun walaupun sama sama berakibat sebagai cara pengisian jabatan kepala daerah, tetapi peristiwa hukum tata negara (pemilihan umum kepala daerah), khususnya pemilihan umum atas diri pemohon menjadi kepala daerah kabupaten barito timur periode dan periode adalah dua peristiwa hukum yang berbeda, karena: waktu terjadinya peristiwa. pemilihan kepala daerah oleh dprd terhadap pemohon, terjadi lebih dahulu dari pemilihan umum kepala daerah terhadap pemohon yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum kabupaten barito timur. penyelenggara pemilihan. pemilihan oleh dprd kabupaten barito timur, diselenggarakan sendiri oleh dprd. sedangkan pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum. sifat pemilihan. pemilihan yang dilakukan oleh dprd tidak pernah disifatkan oleh konstitusi dan atau undang undang sebagai pemilihan umum. sedangkan pemilihan yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum disifatkan secara tidak langsung oleh uud dan disifatkan secara normatif oleh pembentuk undang undang nomor tahun sebagai pemilihan umum. walaupun sama sama berfungsi sebagai cara pengisian jabatan kepala daerah, akan tetapi cara kedua pemilihan ini berbeda. karena perbedaan tata cara terjadinya peristiwa ini berbeda, maka kedua peristiwa ini berkualifikasi hukum sebagai dua peristiwa hukum tata negara yang berbeda. apalagi kedua peristiwa ini diatur dan tunduk pada yang berbeda dengan dalam uud yang berbeda pula. dalam uud yang dijadikan dasar dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah adalah uud yang belum diubah oleh mpr. sedangkan uud yang dijadikan dasar dalam nomor tahun telah diubah oleh mpr: bahwa memberi nilai yang sama atas peristiwa hukum yang terdahulu dengan peristiwa hukum yang terbaru, yang dasar hukum berbeda secara fundamental, sama nilainya dengan melembagakan ketidakpastian hukum, mengacaukan kemanfaatan hukum, dan dengan sendirinya mengingkari keadilan, baik prosedural maupun substansial: negara hukum yang demokratis sebagaimana sebagian unsur unsur atau ciri cirinya telah diuraikan atas, bukanlah satu negara yang tidak memperkenankan para pembuat melakukan pembatasan terhadap masa jabatan negeri atau publik. pembatasan terhadap hak hak dasar warga negaranya dimungkinkan, tetapi pembatasan itu haruslah pantas sesuai dengan prinsip prinsip negara hukum itu sendiri. dalam hal pembentukan undang undang, menurut lon fuller, yang pendapatnya dikutip oleh prof. hamid attamimi, pembentuk peraturan perundang undangan akan berhasil bila mempertimbangkan asas asas berikut: hukum harus dituangkan dalam aturan aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan penetapan yang berbeda satu sama lainnya. hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan aturan hukum harus dapat mengetahui isi aturan aturan tersebut, aturan aturan hukum harus diperuntukkan bagi peristiwa peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian kejadian yang sudah lalu, karena perundang undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, juga dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan. aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. aturan aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila hal itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana. aturan hukum tidak boleh meletakkan beban persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan. aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian, orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku. penguasa pemerintah sendiri harus menaati aturan aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya. disertasi doktor, fakultas pasca sarjana ui, bahwa manfaat hukum (salah satu tujuan hukum) apa yang akan muncul atau muncul dengan sendirinya, dengan memberlakukan surut huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah kepada pemohon? kepentingan hukum warga negara yang bagaimana atau apa, yang akan muncul dan atau muncul dengan sendirinya, dengan memberlakukan surut huruf nomor tahun dan keadaan hukum apa yang hendak diseimbangkan dengan memberlakukan surut huruf nomor tahun kepada pemohon? tidak ada manfaat hukum, apalagi yang bersifat khusus yang akan muncul, dan akan diperoleh oleh warga negara lain, misalnya yang memiliki harapan atau berpengharapan untuk ikut dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten barito timur atau daerah lain indonesia, dengan diberlakukan surut huruf nomor tahun tidak ada nilai nilai demokrasi yang menjadi spirit uud yang dikurangi, dilukai, atau direndahkan dengan tidak diberlakukannya huruf kepada pemohon, atau tidak memungkinkan orang orang yang telah menyandang status sebagai kepala daerah dua kali secara berturut turut, tetapi mereka terpilih dengan cara yang diatur dalam yang berbeda, yakni nomor tahun dan nomor tahun i11. bahwa keadilan konstitusional bertanggung jawab mendefinisikan institusi institusi yang adil bagi suatu tatanan masyarakat. mereka harus adil dan benar (mencerminkan hakikat keadilan dan selaras dengan keadilan) dan harus baik (menyeimbangkan pada penciptaan konsekuensi konsekuensi yang baik, penciptaan perdamaian dan keadilan). salah satu ciri demokrasi langsung dapat kita bayangkan. ini sangat sesuai dengan tuntutan keadilan. perbedaan antara kepentingan kepentingan khusus dan umum, yang masing masing didistribusikan antara wilayah privat dan wilayah publik, bersandar pada seleksi yang sama. keadilan legal tidak menghadirkan masalah yang rumit sejauh menyangkut statusnya. keadilan menuntut agar hukum hukum dan adat istiadat baik dan sah adanya agar mereka tanggap kebutuhan kebutuhan warga negara agar mereka diarahkan pada perdamaian, dan agar mereka ditegakkan sesuai dengan prosedur prosedur sah, yang didefinisikan dalam kerangka kerja konstitusional yang sah. demokrasi menegaskan hal yang sama, dengan memberi tekanan khusus pada dua hal. demokrasi menyatakan harus ditarik perbedaan antara peraturan peraturan privat yang ditetapkan dalam kelompok kelompok, dan antara individu individu dengan kelompok kelompok, dan hukum hukum publik yang diberlakukan secara merata pada setiap warga negara. lihat jean teacher, demokrasi sebuah tinjauan analitis, penerjemah bern hid, yogyakarta, tidak ada keadaan khusus atau kepentingan umum, dan tidak ada pula hak asasi manusia warga negara lainnya, selain pemohon, yang dihalangi pembunuhannya oleh negara, dengan diberlakukan surut huruf nomor tahun dalam perkara guo, mengesampingkan keadaan yang mengakibatkan kepentingan hukum warga negara lain terhalang dengan diberlakukan surut huruf nomor tahun tentang pemerintah daerah, mungkin dapat dibenarkan dengan menggunakan uud akan tetapi dalam perkara guo, tidak ada hak asasi manusia lain, selain pemohon, yang terhalang pembunuhannya dengan diberlakukan surut huruf nomor tahun itu. keikutsertaan pemohon dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten barito timur yang akan diselenggarakan oleh kpu kabupaten barito timur pada tahun yang akan datang, sama sekali tidak menjadi penghalang atau menghalangi orang lain, siapapun orang itu, untuk ikut dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten barito timur yang dilaksanakan pada tahun yang akan datang, bahwa mencari atau menemukan atau merumuskan keadaan, khusus sekalipun, sebagai alasan pembesar untuk memberlakukan surut huruf nomor tahun dan ditujukan atau dikenakan pada pemohon, misalnya, dengan bersandar pada baik maupun uud sama nilainya dengan mendekorasi sifat khusus atau eksklusif norma uud itu. norma tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dalam uud akan terhapus bila ditaksir secara sistematis dengan 28j uud sifat imperatif dan khusus norma tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun hilang dan tidak bernilai apapun. norma dalam keadaan apapun berubah menjadi dalam keadaan tertentu. padahal pernyataan apapun menunjuk semua keadaan, bukan keadaan tertentu atau keadaan yang memiliki sifat khusus, dan atau tertentu. andai dipaksakan menemukan hukum dengan cara melakukan interpretasi sistematis dengan pun hukum yang akan ditemukan itu atau dikonstruksikan itu, misalnya berbunyi, norma keadaan apapun tidak bersifat absolute, melainkan relatif, demi atau semata mata menghormati hak asasi orang lain pun tidak cukup beralasan, karena: pertama, tidak ada hak orang lain yang terhalang pembunuhannya dengan tidak diberlakukan surut huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah itu kepada pemohon. semua warga negara yang memenuhi syarat hukum untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah kabupaten barito timur tidak dikurangi haknya dengan tidak diberlakukannya huruf nomor tahun itu kepada pemohon. kedua, tidak ada keadilan yang tidak terpenuhi dengan tidak diberlakukan huruf nomor tahun kepada pemohon: bahwa pemilihan umum kepala daerah, bukan saja memiliki ruang dan waktu yang berbeda secara fundamental dengan peristiwa peristiwa hukum lain, yang bukan hanya melanggar hukum, tetapi menyandang sifat menghinakan, dan merendahkan perikemanusiaan dan berkeadilan, misalnya, kejahatan korupsi dan terorisme. oleh karena ruang dan waktu yang melekat pada peristiwa pemilihan umum kepala daerah sebagai satu pemerintah: peraturan presiden: peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kotaalasan alasan hukum yang diuraikan atas, pemohon berpendapat mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang undang ini. ii. kedudukan hukum pemohon ilperistiwa hukum tata negara berbeda secara mendasar dengan kejahatan kejahatan korupsi, misalnya, sebagai suatu peristiwa hukum, maka penyamaan ruang dan waktu terhadap kedua peristiwa ini sebagai alasan memberlakukan surut nomor tahun khususnya huruf ini, merupakan analogi yang tidak cukup berdasar dan tidak pantas. iv. petit berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan atas, dan bukti bukti terlampir, serta para ahli yang akan diajukan dan didengar keterangannya hadapan mahkamah, dengan ini pemohon mohon kepada majelis hakimtanggal februari bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahlifotokopi surat pemohonfotokopi jawaban komisi pemilihan umum pada tanggal maretfotokopi nomor tahun tentang pemerintahan daerah, diundangkanjuncto 2008jdalambagai akibat adanya pemberlakuan hukum yang berlaku surut padahal hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana dijamin dalam uud pemohon juga mengemukakan bahwa hak konstitusional pemohon dirugikan karena hal tersebut bertentangan dengan dan uud secara konkret kerugian tersebut diakibatkan karena adanya penafsiran yang ekstensif terhadap huruf yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi melalui beberapa putusannya yang,berikutnya, yaitu periodei3. menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas huruf juncto terhadap uud yang menurut pemohon guo dengan adanya penafsiran ekstensif yang dilakukan oleh mahkamah konstitusi melalui beberapa putusannya telahperiode selain itu, menurut pemohon guo telah menyebabkan adanya nilai dan makna pemberlakuan surut atau refractive sehingga secara langsung merugikan pemohon karena pemohon sebagai bupati kabupaten barito timur telah terpilih menjadi bupati dalam dua kali masa jabatan dengan norma acuan yang berbeda yaitu (untuk masa jabatan dan (untuk masa jabatanpendapat mahkamah i3. menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf juncto yang menurut pemohon guo telah ditafsirkan secara ekstensif oleh mahkamah dan menyebabkan adanya nilai dan makna pemberlakuan surut atau refractive yang merugikan pemohon sehinggai3. bahwa huruf junctopernah dimohonkan pengujian dani3,,pertimbang ,, antara lain:1i3batu ujian. dalam permohonan nomor puu viii tersebut, yang dijadikan batu uji adalah dan uud dengan amar putusan mahkamah yang menolak permohonan pemohon: i3. menimbang bahwa dalam putusan nomor puu viii bertanggal maret mahkamah menyatakan dalam permohonan pengujian atas tersebut adalah bis idem, oleh karena norma yang diuji sama, dan yang dijadikan batu uji juga sama, yakni uud sehingga mahkamah hanya mempertimbangkan pengujian huruf juncto terhadap uud i3. menimbang bahwa dalam putusan nomor puu viii bertanggal maret khususnya terkait pengujian terhadap uud mahkamah juga tetap menolak permohonan pemohon dengan esensi pertimbangan hukum sebagai berikut: bahwabahwa dengan merujuk pada tiga putusan mahkamah tersebut atas, yakni putusan: i3. menimbangdan uud sebagai pengujian merupakan suatu alasansebagai warga negara, pemohon memiliki hak hak konstitusional yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun hak hak konstitusional pemohon didasarkan pada uud yang selengkaplanjutnya hak konstitusional pemohon didasarkan pada dan uud uud menegasdangkan selengkapnyadasarkan ketentuan dan dan uud maka hak konstitusional pemohon tercermin pada (a) hak(b) hak untuk tidak dituntut atas dasar berbeda, atau dasar pengujian yang berbeda, oleh karena itu permohonan pengujian guo dapat dipertimbangkan: i3. menimbang bahwatermuat dalam pertimbangan putusan nomor puu ii sebagai berikut:uud tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama sama dengan uuduud dengan membaca uud bersama sama dengan uud:yaitu, dan penafsiran secara komprehensif:spannungsverhaltnis) yaitu kepastian hukum rechtssicherkeit), keadilan hukum gerechtigkeit), dan kebergunaan hukum : pertama, besarnya kepentingan umum yang harus dilindungi undang undang tersebut:oleh karena itu, maka pertimbangan hukum dan pendirian mahkamah tersebut mutasi mutans berlaku pula terhadap dalil pemohon dalam permohonan guo: i3. menimbang bahwa ketentuan uud justru memberikanadalah sejalan dengan pembatasan oleh undang undang sesuai deng. hal tersebut merupakan konsekuensi dari3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, menurut mahkamah, huruf junctoiaria farida indrawi ttd ttd hartono ahmad fadli semadi ttd ttd hamdan zelda akil mochtar ttd anwar usman panitera pengganti, ttd hani dhanibagaimana diatur dalam dan yang memuat norma untuk menegaurut pemohon semua hak ini diskualifikasi sebagai hak konstitusional, karena merupakan konsekuensi logis dari uud yang menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. bahkan sebagai negara hukum demokratis sebagaimana dinyatakan dalam dan uud bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah memang telah beberapa kali diuji konstitusionalitasnya. dalam memutus perkara perkara itu, mahkamah telah memberi pertimbangan yang, antara satu dan lainnya berbeda, namun sama dalam substansinya. dalam putusan mahkamah nomor puu vi bertanggal mei mahkamah menyatakan tersebut tidak bertentangan dengan uud dengan pertimbangan hukum, antara lain sebagai berikutltersebut, menurut mahkamah terbuka bagi pembentukan undang undang sebagai pilihan kebijakan, maka dengantersebuttis dan pembatasan kekuasaan yang justru menjadi spirit uud (vide putusan nomor puu vi bertanggal mei bahwa pemohon mengakui bahwa mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal september menolak permohonan pemohon dalam perkara guo, dengan pertimbangan hukum, antara lain: bahwa meskipun senomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah, nomor tahun tentang pemerintahan daerah atau nomor tahun tentang pemerintahan daerah, yang telah diubah dengan nomor tahun yang diundangkan pasca perubahan uud menurut mahkamahbahwa pada putusan mahkamah nomor puu vii mahkamah juga menolak permohonan pemohon dalam perkara guo. dalam kesimpulannya, menurut mahkamah huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak bertentangan dengan dan serta uud dan hitungan masa jabatan tidak terhalang oleh berlakunya dua undang undang yang berbeda, serta setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan. bahwa uud yang dijadikan alat uji dalam permohonan permohonan sejumlah pemohon terdahulu, yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan putusan yang dikemukakan atas adalah dan serta uud (vide putusan mahkamah nomor puu viii dan (vide putusan mahkamah nomor tahun uud dan uud (vide putusan mahkamah nomor puu viii bertanggal september bahwa pemohon dalam perkara ini adalah bupati kepala daerah kabupaten barito timur, masa jabatan (lima tahun) terhitung sejak saat pelantikan. jabatan bupati kepala daerah barito timur yang pemohon pangku pada periode ini diisi atau pemohon dipilih dan terpilih melalui pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dprd) kabupaten barito timur. bukti bahwa pemohon terpilih kembali dalam pemilihan umum pemilu) kepala daerah kabupaten barito timur untuk masa jabatan pemohon dilantik oleh gubernur kalimatan tengahp4) bahwa huruf yang oleh pemohon sebelumnya dianggap bukan hanya tidak memberikan kepastian hukum, sehingga merugikan hak konstitusional pemohon itu, ternyata setelah norma dalam huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah melainkan juga ditafsirkan secara ekstensif oleh mahkamah sebagaimana tercantum dalam putusan putusan mahkamah tersebut atas, sehingga berpotensi dan bahkan nyata nyata merugikan hak konstitusional pemohon. bahwakomisi pemilihan umum pada tanggal maret memberi jawabanp6). bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah kabupaten barito timur, memang akan diselenggarakan pada tahun tetapi jawaban komisi pemilihan kabupaten barito timur atas pertanyaan yang pemohon ajukan secara tertulis itu, nyata nyata dan atau sekurang kurangnya potensial merugikan pemohon. bahwa oleh karena jawaban komisi pemilihan umum kabupaten barito timur itu, didasarkan pada huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah, maka nyata nyata huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah diberlakukan surut oleh komisi pemilihan umum kabupaten barito timur, dan pemberlakuan surut huruf nomor tahun itu kepada pemohon. ii. alasan alasan yang bersifat kaidah normatif) pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf nomor tahun tentang pemerintahan daerah terhadap dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun il. bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun menegaskan negara indonesia adalah adalah negara hukum. sebelum dibentuk ini, penegasan bahwa indonesia sebagai negara hukum hanya terdapat dalam penjelasan uud prinsip negara hukum oleh the founding fathers bangsa indonesia, tanpa memberikan penjelasan mengenai ciri cirinya atau unsur unsurnya. hal yang sama juga ketika mengubah uud mpr juga tidak merinci ciri ciri negara hukum demokratis dan hanya mengangkat penjelasan uud dan memberi kualitas normatif. oleh karena hanya mengangkat atau memberi sifat normatif pada rumusan yang terdapat dalam penjelasan uud maka untuk memahaminya diperlukan penelusuran terhadap pemahaman para pembentuk uud dengan menyebut kata rechsstaat, dan kata machstaat, dua kata yang ditemukan penggunaannya oleh julius schaal, maka para pendiri negara mengacu pada konsep negara hukum atau rechstaat jerman. julius schaal menyebutkan tiga ciri negara hukum itu, yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian kekuasaan: (c) pemerintahan berdasarkan undang undang dasar, dan (d) adanya peradilan administrasi. sedangkan a.v dicek ahli hukum konstitusi, yang ketika menyusun pendapatnya mengenai negara hukum inggris, yang diistilahkan dengan rule law menyebut tiga ciri rule law, yakni, (a) supremasi hukum: (b) persamaan dihadapan hukum, (c) due process law. dalam perkembangannya hingga sekarang ini dikenal pula konsep negara hukum, selain formil dan materiil, juga negara hukum demokratis. konsep negara hukum yang tertera dalam uud ini haruslah dibaca sebagai negara hukum demokratis. uud berisi ketentuanan undangan . logikanya konsep negara hukum yang dimaksud dalam uud itu tidak lain adalah negara hukum demokratis. apa saja yang dijadikan prinsip prinsip negara hukum yang demokratis, tidak ditemukan rinciannya dalam uud namun hal itu tidaklah berarti bahwa tidak ada prinsip negara hukum demokratis dalam uud berisi norma hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hatak dapat disangkal bahwa norma norma ini memiliki nilai hukum sebagai prinsip negara hukum demokratis. memaknai penegasan indonesia adalah negara hukum dalam uud sebagai negara hukum demokratis sebagaimana diuraikan atas, sejalan dengan pemahaman yang dikembangkan oleh the international commission jurist dalam kongresnya athena pada tahun dalam kongres ini the international commission jurist menyepakati sejumlah hal sebagai prinsip negara hukum demokratis. menurut prof. dr. ismail sun, sh. m.c.l, dalam konferensi ini dicapai kesepakatan tentang syarat syarat minimum yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk dapat dikategorikan sebagai rule law. syarat itu adalah: keamanan pribadi harus dijamin, (tak seorangpun dapat ditahan atau dipenjarakan tanpa suatu keputusan hakim atau untuk maksud maksud preventif), tidak ada hak fundamental yang dapat ditafsirkan seperti memungkinkan satu daerah atau suatu alat perlengkapan negara mengeluarkan peraturan untuk mengambil tindakan yang mempunyai maksud membatasi atau meniadakan hak hak fundamental itu. akibatnya setiap orang punya untuk menyatakan pendapat, dan tidak dipaksa untuk menyatakan pendapat, yang berbeda dengan keyakinannya. setiap orang harus dijamin kebebasan menyatakan pendapat melalui semua media komunikasi, terutama pers. kehidupan pribadi orang haruslah tidak dapat dilanggar, rahasia surat menyurat harus dijamin. tak seorang pun dapat dituntut karena pendapatnya yang dinyatakan dalam korespondensi. kebebasan beragama harus dijamin. hak untuk mendapatkan pengajaran haruslah dijamin kepada semuanya, tanpa diskriminasi. setiap orang berhak akan kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan teristimewa untuk menjadi anggota dari satu partai politik yang dipilihnya sendiri. (al setiap orang berhak untuk mengambil bagian secara langsung atau melalui wakil wakil yang dipilihnya bidang kehidupan politik negaranya, kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa: (cl kebebasan pengadilan dan jaminan tidak melihatnya adalah kondisi kondisi yang tidak dapat ditiadakan dalam satu negara. dalam perkembangannya international conference jurist diselenggarakan bangkok tahun yang menjadikan pemerintahan demokratis dan rule law sebagai isu utama, dicapai kesepakatan mengenai konsep representative government. menurut ismail sun, konsep ini diartikan sebagai government deriving its power and authority from people, which power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible them. konferensi ini menetapkan pula syarat syarat dasar dari representative government under the rule law, yakni: proteksi konstitusional, pengadilan pengadilan yang bebas dan tidak memihak: pemilihan umum yang bebas: kebebasan menyatakan pendapat: kebebasan berserikat dan tugas oposisi: dan pendidikan civic. ismail sun, mencari keadilan, bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku depan (respectively), makajuga(procedural), maupun hukum material (substance). untuk dapat memahami keberadaan asas retroaktif, maka perlu lebih mendalami keberadaan asasony besar pekerjaan calon bupati kabupaten kepulauan yapen alamat jalan moh. hatta, serui papua nama frans sandi pekerjaan calon wakil bupati kabupaten kepulauan yapen alamat jalan hasanuddin, serui papua berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal agustus memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., h., dan merlin, s.h., masing masing adalah para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalamud il. kedudukan hukummorotai billy frederik, sh, maka dapat dikatakan tidak tercapai tujuan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii yang memerintahkanbila pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kepulauan yapen hanya diikuti oleh (delapan) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mengikuti pemilukada tanggal november maka tidak tercapai tujuan putusan mahkamah konstitusi guo untuk memberi legal remedies terhadap pelanggaran hak hak pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati petrus foram mumbai manuel menu dan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ir. marinus morotai billy frederik untuk dipilih (right candidate) dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kepulauan yapen tahun dengan tetap diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kepulauan yapen tanpa keikutsertaan pasangan petrus foram mumbai manuel menu dan pasangan ir. marinus morotai billy frederik sh, maka putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii telah kehilangan rohnya (elan vital) akibat tidak tercapainya tujuan putusan mahkamah guo. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii tidak membatalkanvide bukti p 10j. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii menjadi tidak bersifat utuh dan kehilangan rohnya sehingga harus ditinjau ulang, karena dua fakta berikut ini:dan ir. marinus morotai billy frederik pemohon iii, putusan mahkamah konstitusi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii 2010j,, karena tujuan putusan mahkamah konstitusi guo memerintahkan kpu yapen melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulang kepulauan yapen dengan menyertakan petrus foram mumbai manuel menu dan ir. marinus morotai billy frederik sebagai legal remedies terhadap pengingkaran hak hak mereka untuk dipilih (right voted) dalam pemilukada kepulauan yapen. masih berlakuetapkan tony besar frans sandi pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih divide bukti p 10j terkait dengan keperluan melakukan peninjauan ulang terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dengan disandarkan pada kedua fakta tersebut pada poin iii. sebagai upaya membuka jalan bagi upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan mahkamah konstitusi guo dengan terlebih dahulu memberi penafsiran terhadap ketentuan huruf dan penjelasan huruf menyatakan bahwaterkait dengan persoalan menjadi tidak umumnya putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii sebagaimana telah dijelaskan atas, bilamana ketentuan huruf dan penjelasan sebagaimana telah diubah dengan tetap berbunyi seperti teksnya, maka hal itu sehingga bertentangan dengan uud yaituakan mengalami kerugian konstitusional berupa adanya ketidakpastian hukum bilamanayang telah diderita para pemohon telah menjadi kerugian konkrit karena para pemohon kemudian masing masing gagal menjadi bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen akibat adanya putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dan kemudian kerugian konstitusional akan berlanjut bilamana mahkamah konstitusi tidak menafsir melainkan haruspara pemohon juga mengalami kerugian konstitusional konkrit akibatdan kerugian konstitusional para pemohon akan berlanjut bila frasa tersebutsehubungan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii dikaitkan denganarena fakta fakta hukum ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara yang tidak boleh terjadi sebagaimana dijamin dalam uud fakta fakta hukum tersebut atas akan menimbulkan diskriminasi bagi para pemohon yang tidak dibenarkan sebagaimana dijamin dalam uud bilamana mahkamah konstitusi tidak penafsiran sebagaimana dimintakan dalam petit terhadap,"utuskan dan menyatakan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi terkaitmemiliki kekuatan hukum mengikattidak memiliki kekuatan hukum mengikattony besar, bukti p 3a fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama frans sandi, bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php. d vii1 tanggal desember bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor ba kpu ky viii tanggal agustus bukti fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor kpu ky x tanggal oktoberukti p 6abukti p 6b fotokopi berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor ba kpu kevin tanggal julibukti p 6cbukti p 6d fotokopi keputusan komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor pts kpu ky x tanggal oktoberputusan pengadilan tata usaha negara jayapura nomor ptun.jpr, tanggal agustus bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara makassar nomor b.tun pt.tun mks, tanggal februari bukti fotokopi berita acarabukti p 10b fotokopi putusan nomor pid.b pn.jkt. pst, tanggal maret bukti p 10c fotokopi putusan perkara nomor php.a tanggal juni bukti fotokopi putusan nomor pid.b pn.mkwhuruf dan penjelasannyhuruf dan penjelasan yang menurut pemohon bertentangan dengan dan uud apabila tidak dimaknaitersebut, menurut pemohon, bertentangan dengan:yaitu menimbang bahwa, permohonan pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf dan penjelasannya, yaitu mengenai kewenangan mahkamah. permohonan guo sama dengan beberapa permohonan yang telah diputus oleh mahkamah yaitu putusan nomor puu vii tanggal februari dan putusan nomor puu ix tanggal agustus oleh karena itu,juga, antara lain, mempertimbangkan, .maka kedudukan hukum pemohon dapat berikut ini. bahwa pemohon dan pemohon adalah warga negara indonesia, yang juga merupakanepulauan yapen, provinsi papua tahun (vide bukti bukti p 3aj., meskipun permohonan pemohon menguji konstitusionalitas huruf dan penjelasannya, khususnya permohonan untuk mengecualikan sifat final putusan mahkamah terhadap perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon, namun menurut mahkamah, jika mahkamah mengecualikan putusan final terhadap perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah justru mahkamah akan membatasi makna uud yang berarti mahkamah telah menguji konstitusionalitas uud selaiutusan mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mengikat hingga kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, menimbang bahwa oleh karena permohonan guo memiliki kesamaan pokok permohonan dalam putusan nomor puu vii tanggal februari dan putusan nomor puu ix tanggal agustus maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan putusan tersebut mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan guo, i3. menimbang bahwa oleh karena mahkamah tidak berwenang untuk mengadili pada hari rabu tanggal enam belas bulan novmpat bulan novemdan muhammad alimhamdan zelda hartono ttd. muhammad alim panitera pengganti ttd. achmad edi subianto bahwa hak pemohon dan pemohon untuk dilantik sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kepulauan yapen telah dibatalkan melalui putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal desember divide bukti p 4j, dengan amar putusepulauan yapen untuk melakukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah ulangteam fareast seems gen bewanhisse. der ena msi. bere brsangpak penvaetemaantans yumebahwa setelah kpu yapen melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap (sepuluh) pasangan calon bupati wakil bupati sebagaimana dimaksud putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal desember divide bukti p 4j, maka kpu yapen menetapkan hanya (delapan) pasangan calon bupati wakil bupati sesuai dengan berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor ba kpu ky viii tanggal agustus (vide bukti p 5j, yaitu hanya meloloskan delapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu: adolf stevedua pasangan calon lainnya atas nama petrus horas mumbai dan manuel menu pemohon sengketa pemilukada kepulauan yapen) dan ir. marinus worobay dan billy frederik pemohon iii sengketa pemilukada) tidak memenuhi syarat verifikasi dimaksud putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii bertanggal desember (vide bukti p 4j. pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional bila tidak ada peninjauan kembali terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii yang sesungguhnya telah terpenuhi tujuan putusan guo karena kpu yapen telah memberi peluang kepada masing masing pasangan bakal calon bupati wakil bupati atas nama petrus horas mumbai dan manuel menu serta ir. marinus worobay dan billy frederik untuk mengikuti pemilukada ulang kabupaten kepulauan yapen dengan terlebih dahulu mengikuti verifikasi administrasi dan faktual, tetapi kedua bakal pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarattahun para pemohon merasa memiliki kepentingan untuk memohon penafsiran terhadap huruf dan penjelasan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana akan diuraikan dalam bagian petit dalam permohonan guo. ii. alasan alasan permohonan il. bahwa kpu yapen telah melaksanakan pemungutan suara pada november dengan aman dan demokratis sebagai rangkaian kegiatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten kepulauan yapen tahun dengan diikuti oleh (delapan) pasangan calon bupati wakil bupati yang telah memenuhi persyaratan, yaitu (vide bukti bukti p 6a, bukti p 6b, bukti p 6c, bukti p 6dj,bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal november pasangan calon bupati wakil bupati kepulauan yapen atas nama petrus mumbai dan manuel menu yang tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon pemilukada kepulauan yapen mengajukan gugatan ptun jayapura dengan objek sengketa surat keputusan kpu yapen nomor kept kpu kyiv bertanggal juli tentang pasangan calon yang memenuhi syarat administrasi menjadi peserta pemilukada kepulauan yapen tahun divide bukti p 6aj. berdasarkan putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr tanggal september hakim mengabulkan permohonan pasangan calon petrus mumbai dan manuel menu, mana salah satu amar putusannya memerintahkan kpu yapen untuk mencabut dan membatalkan surat keputusan kpu yapen nomor kept kpu ky vii tanggal juli tentang pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada kepulauan yapen dan putusannya sudah eintracht. bahwa terhadap putusan ptun jayapura nomor ptun.jpr yang sudah eintracht, kpu yapen melakukan verifikasi ulang sesuai berita acara tanggal september dan berita acara nomor kpu ky x tanggal oktober (vide bukti p 6j pasangan calon petrus mumbai dan manuel menu serta pasangan calon marinus barabai dan billy frederik tidak memenuhi syarat sebagai pemilukada, mana kemudian kpu yapen membatalkan surat keputusan kpu yapen nomor kept kpu ky vii dan menerbitkan surat keputusan yang baru nomor kept kpu ky x tanggal oktober tentang pasangan calon yang yang memenuhi syarat administrasi menjadi perserta pemilukada kepulauan yapen. (vide bukti p 6dj bahwa berdasarkan putusan ptun jayapura ptun.jpr tanggal agustus (vide bukti hakim mengabulkan permohonan pasangan calon marinus barabai dan billy frederik, mana salah satu amar putusannya memerintahkan kpu yapen untuk menerbitkan surat keputusan yang baru dan mengakomodir pasangan calon marinus barabai dan billy frederik sebagai pasangan calon peserta pemilukada kepulauan yapen dan kpu yapen mengajukan banding pengadilan tinggi tun makassar tanggal agustus bahwa tun makassar dalam putusan nomor b.tun pt.tun mks tanggal februari (vide bukti membatalkan putusan ptun jayapura ptun.jpr tanggal agustus dan putusan tun makassar guo telah berkekuatan hukum tetap (eintracht). bahwa terkait dengan tun makassar guo, kpu yapen dinyatakan telah melakukan verifikasi berkas surat pencalonan secara sah dan sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan, maka konsekuensi hukum adalah surat keputusan kpu nomor kept kpu ky x juncto surat keputusan nomor kept kpu ky vi1 adalah sah dan mengikat. (vide bukti p 6d, bukti p 6a| bahwa berdasarkan(vide bukti p 9j, maka perolehan masing masing pasangan calon bupati wakil adalah: adolf paramore titus sumbar suara y6) tony besar frans sandi suara y4) theopilus ayumi elisabeth amandel suara baseline borat kristiani nyawa suara y5) daniel ayumi dahan arman suara y6) robert fontana bernard forum suara s9) decay secepat genes runtuboi suara yo) yohendar mumbai fruits bisa suara y6) bahwa kpu yapen kemudian menetapkan tony besar frans sandi sebagai pasangan bupati dan wakil kabupaten kepulauan yapen terpilih periode berdasarkanbahwa mahkamah konstitusi memeriksa sengketa pemilukada kepulauan yapen yang diajukan oleh: pemohon perkara nomor php.d viii petrus horas mumbai manuel menu pemohon perkara nomor php.d viii decay secepat genes runtuboi pemohon perkara nomor php.d viii marinus worabay billy frederik pemohon perkara nomor php.d viii adolf steve paramore titus sumbar pemohon dan pemohon adalah pihak terkait dalam pemeriksaan permohonan keberatan mahkamah konstitusi terhadap komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen memohon) dengan objek sengketa yaitu registrasi nomor php.d viii vide bukti p 4j(vide bukti p 9j,p 10j. bahwa kpu yapen telah melaksanakan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viiidan hasilnya telah dituangkan dalam berita acara komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen nomor ba kpu ky viii mana kpu yapen memutuskan delapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lolos verifikasi tersebut, (vide bukti p 5jill. komisi pemilihan umum kabupaten kepulauan yapen menetapkan tidak memenuhi verifikasi administrasi dan faktual terhadap: petrus foram mumbai manuel menu pemohon putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii 2010j, ir. marinus morotai billy frederik pemohon iii, putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii 2010j.2010j dan ir. marinus morotai billy frederik pemohon iii, putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viiitanpa keikutsertaan pasangan bupati dan wakil bupati petrus foram mumbai manuel menu dan ir. marinusoka in) nama ganda zaihifni ishak, ph. kapan ptk tempat tanggal lahir jambi, agustus men kebangsaan indonesia (ep dipi, nomor bintaro jaya, jakarta selatan sebagai ll. pemohon nama herinyanto, s.h., m.h. tempat tanggal lahir jakarta, september kebangsaan indonesia pekerjaan peneliti pemilupemohon il, nama ramdansyah, s.h. tempat tanggal lahir jakarta, desember merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kebangsaan indonesia pekerjaan wiraswasta alamat jalan guncang blok 2a laga, rt. rw. koja, jakarta utara sebagai nn2n 205000n0 pemohon ildewan perwakilan rakyat, membaca keterangan ahli informandum para pemohon:lembaran negara indonesia nomor tambahan lembaran negara indonesia nomor adalah sebagai berikut:d menyatakan, tugas, wewenang, dan kewajiban pps meliputi: dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pps berdasarkan huruf memiliki kewenangan menetapkan dpt, namun menurut yang memiliki kewenangan menetapkan dpt adalah kpu kabupaten kota, terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah para pemohon dalam memahami hanya sepotong sepotong (parsial) dan tidak memahaminya secara keseluruhan demi dalam undang undang guo. pemahaman demikian telah menyebabkan kekeliruan dalam memahami maksud dari undang undang guo. memahami dalam suatu undang undang tidak cukup hanya membaca sebagian dan mengabaikan lainnya sebab dalam suatu undang undang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. menurut mahkamah, mengatur mengenai proses penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan, yang dimulai dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dp4) sampai dengan pengumuman dpt oleh pps. ketentuan tidak dapat dipisahkan dengan yang menyatakan, dan. apabila tersebut dibaca secara satu kesatuan dengan huruf dan angka yang menyatakan, maka tidak ada tumpang tindih kewenangan antara pps dan kpu kabupaten kota. berdasarkan ketentuan angka huruf dan dan sebagaimana tersebut atas, menurut mahkamah ketentuan guo mengandung arti bahwa pps sebagai penyelenggara merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemilihan tingkat desa kelurahan atau sebutan lainnya mempunyai tugas dan kewajiban menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara disp) yang disp tersebut selanjutnykepada masyarakat wilayahnya masing masing (desa, kelurahan atau sebutan lainnya)menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan saling bertentangan deng d. (dua belas juta rupiah) : menurut para pemohon, ketentuan guo saling bertentangan karena berdasarkan, namun berdasarkan dan kpps merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god, selain itu, para pemohon juga mendalilkan norma sanksi pidana yang diatur dalam tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, mengatur mengenaiyang bersedia menandatangani. adapun dan mengatur mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap ketua dan anggota kpps yang dengan sengaja tidak membuat dan atau tidakberdasarkan ketentuan atas, menurut mahkamah para pemohon telah salah dalam memahami guo sebab apabila dicermati dengan saksama antara dengan tidak terjadi pertentangan. materi yang diatur dalam jelas berbeda dengan materi yang diatur dalam menurut mahkamah, pengaturan dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani oleh semua kpps (ketua dan anggotanya). berbeda halnya dengan materi yang diatur dalam ancaman pengenaan sanksi bagi: berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah dalil para pemohon sepanjang mengenai sanksi pidana yang diatur dalam dan tidak beralasan menurut hukum: adapun tentang dalil para pemohon mengenai norma sanksi pidana yang diatur dalam tumpang tindih dengan norma sanksi pidana yang diatur dalam menurut mahkamah bahwa setelah mencermati dengan saksama materi norma yang diatur dalam dan ditemukan fakta bahwa memang benar ada kesamaan norma dan sanksi pidana yang diatur dalam dua guo, sehingga merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penegak hukum dalam menerapkan sanksi dan atau menunjuk terhadapoleh karena itu, demi kepastian hukum mahkamah harus menyatakan salah satu antaranya, yakni tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab menurut mahkamah, sebagaimana telah dipertimbangkan atas, adalah konstitusional. samping itu, merupakan norma yang berdiri sendiri, dalam pengertian tidak terdapat lain yang secara kontekstual terkait dengannya dalam yang sama. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan uud i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan,tidak konsisten, menimbulkan ketidakpastian hukum dan saling bertentangan antar dalam pengaturan kampanye, yakni danmenurut para pemohon, kampanye pemilihan yang dilaksanakan olehberdasarkan ketentuan tersebut maka tugas kpu tidak hanya sebagai merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid penyelenggara pemilu, melainkan juga sebagai pelaksana dan pelaku kampanye sehingga ketentuan guo bertentangan dengan uud terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah terdapat tiga permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon, yakni apakah kpu kabupaten kota dan kpu provinsi sebagai penyelenggara pemilu mempunyai kewenangan sebagai pelaksana dan pelaku kampanye: bagaimana kpu provinsi dan kpu kabupaten kota melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak didanai oleh apbd: bagaimana mekanisme pemberian dana kampanye oleh pasangan calon kepada kpu kabupaten kota dan kpu provinsi untuk melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain tersebut, terhadap tiga permasalahan hukum yang dipermasalahkan oleh para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: terhadap permasalahan hukum pertama, menurut mahkamah apabila mencermati dengan saksaman memang benar terdapat perbedaan dalam penyelenggaraan kampanye. pemda menyatakan,. dengan demikian penyelenggaraan kampanye berdasarkan pemda dilaksanakanketentuan demikian berbeda dengan penyelenggaraan kampanye menurut yang dilaksanakan oleh kpu provinsi dan atau kpu kabupaten kota (vide 2015j|. menurut mahkamah sekalipun benar terdapat perbedaan mengenai pihak yang menyelenggarakan kampanye,, siapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kampanye. uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god hanya menyebutkan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum. artinya guo hanya menetapkan suatu lembaga yang berwenang menyelenggarakan pemilu. jika dalam perkembangannya, pembentuk undang undang menetapkan atau menunjuk komisi pemilihan umum provinsi dan komisi pemilihan umum kabupaten kota sebagai pelaksana kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupatimenurut mahkamah kampanye merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud terhadap permasalahan hukum kedua dan ketiga, menurut mahkamah dalil pemohon demikian tidak terkait dengan konstitusionalitas norma undang undang terhadap uud melainkan lebih kepada dalil yang berkaitan pelaksanaan norma dan aturan teknis dalam penyelenggaraan kampanye yang diatur lebih lanjut dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah dari undang undang, berdasarkan pertimbangan atas.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoi. maka peserta pemilihan yang dirugikan atas pelanggaran tersebut tidak dapat mencari keadilan mahkamah konstitusibarat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon,25x telah menghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi dprd untuk mengusung pasangan calon, terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah pembentuk undang undang pernah merumuskan norma yang serupa mengenai penentuan syarat partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon yang diatur dalam ketentuan mengenai norma yang serupa tersebut dapat dibaca dalam pemdamenurut mahkamah, ketentuan syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sangat penting supaya pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik tersebut apabila kelak terpilih menjadi kepala daerah didukung oleh masyarakat sebab perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik identik dengan dukungan masyarakat terhadap partai tersebut. oleh karena itu, menurut mahkamah syarat bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon sebagaimana diatur dalam merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang d tidak mengakomodir salah satu calon atau pasangan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan dan tidak dapat melengkapi dan atau memperbaiki persyaratan pencalon?rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god . terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah bahwa terkait permohonan pemohon yang memohon merumuskan dalam undang undang guo, mahkamah telah menilai dan mempertimbangkannya dalam paragraf tersebut atas. oleh karena itu, pendapat mahkamah guo merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk pendapat mahkamah ini. dengan demikian permohonan para pemohon sepanjang mengenai dan tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkatidak tegas ruang lingkup pejabat negara lainnya yang dilarang untuk melakukan kampanye. pengaturan mengenai larangan pejabat negara lainnya untuk berkampanye merupakan suatu kemunduran. pejabat negara lainnya yang perlu dilarang berkampanye adalah hakim lingkungan mahkamah konstitusi, hakim lingkungan mahkamah agung dan atau pimpinan lembaga komisi negara pejabat negara lain sebab: selanjutnya para pemohon dalam petitumnya memohon putusan bersyarat yakni konstitusional sepanjang diartikan pejabat negara lainnya yang dilarang berkampanye adalah: menurut mahkamah, dalil para pemohon tersebut menjadi kabur sebab yang sesungguhnya dikehendaki oleh para pemohon adalah dilarangnya pejabat pejabat negara tertentu untuk ikut berkampanye. sementara yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah mengatur tentang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god:, bahwa para pemohon juga kembali mengingatkan cacat formil dan cacat materil undang undang nomor tahun dalam perkara nomor puu xiii, syarat pencalonan perolehan kursi dprd dan 25y6 akumulasi perolehan suara, syarat dukungan calon perseorangan ditingkatkan: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.d dibolehkannya pejabat negara tertentu untuk berkampanye sepanjang mengajukan izin cuti kampanye. dengan demikian, apabila tafsir pejabat negara sebagaimana yang dikehendaki oleh para pemohon dikabulkan maka tersebut justru akan melahirkan putusan yang bertentangan dengan maksud para pemohon. sebab rumusan akan menjadi berbunyi, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota,dengan demikian, dalil para pemohon sepanjang mengenai adalah kabur atau tidak jelas: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan huruftidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana berpotensi merugikan anggota keluarga petahana yang akan mencalonkan diri dalam suatu pemilihan: terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah telah menyatakan pendiriannya terhadap huruf sebagaimana telah tertuang dalam pertimbangan sehingga putusan mahkamah tersebut mutasi mutans berlaku juga untuk pertimbangan dalam permohonan ini: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan,kampanye kepada kpu provinsi dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kpu kabupaten kota sehingga bertentangan dengan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam uud terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah terdapat pertentangan antara polita dan petit para pemohon, yakni para pemohon dalam posisinya mengajukan pengujian namun dalam petitumnya para pemohon memohon putusan bersyarat berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon mengenai pengujian adalah tidak jelas atau kabur, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yang menyatakan,justru membuat definisi pelanggaran administrasi yang tidak tepat sebab: terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah, guo mengatur mengenai pendefinisian pelanggaran administrasi pemilihan. pembentuk undang undang membuat definisi pelanggaran administratif tersebut dimaksudkan untuk memperjelas mengenai batasan, kriteria pelanggaran apa saja yang termasuk atau dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. iapun pelanggaran administrasi dalamnya mengandung pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, menurut mahkamah hal demikian tidak perlu dimasukkan dalam definisi pelanggaran administratif sebab jenis kategori mengenai pelanggaran pidana atau kode etik diatur tersendiri dalam undang undang lain yang bersifat umumhuruf yang menyatakan, tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god penyelenggaraan pemilihan meliputi: a tidak tepat sebab, terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah telah terjadi kesalahan redaksional dalam penyebutan bawaslu kabupaten kota dalam huruf frasa bawaslu kabupaten kota yang benar adalah bawaslu kabupaten kota". ketentuan demikian sangat jelas dan tegas dinyatakan dalam angka yang menyatakan,. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah permohonan para pemohon sepanjang mengenai frasa bawaslu kabupaten kota dalam hurufformil para pemohon tidak beralasan menurut hukum: i4.: permohonan para pemohon mengenai pengujian dan kabur dan tidak jelas, i4. permohonan pengujian materiil para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian:ngujian formil: menolak permohonan pengujian formil para pemohon: dalam pengujian materiil: mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian:waslu kabupaten kota ,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bawaslu kabupaten kota sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitasmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godarief hid ttd. ttd. anwar usman dewa gede laguna ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. ttd. materialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. suhartono menahan m.p sitompul panitera pengganti, ttd. suwardi merdeka barat jakarta tel fax email sel, pendanaan pilkada bersumber dari apbd:hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat dan memeriksa langsung undang undang nomor tahun karena perbaikan yang dilakukan demi kepentingan kelompok tertentu dpr rel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddan undang undang,pemohon menjabarkan lima syarat tersebut sebagai berikut: bahwa atas ketidakdemokratisan pengaturan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun,,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godara pemohon juga merupakan pemilih pada pemilihan setempat yang mempunyai hak menuntut jaminan kepada negara untuk melaksanakan pemilihan langsung yang demokratis. bahwa pemohon atas nama ganda zaihifini ishak merupakan putra asli jambi dan warga yang berdomisili kota tangerang selatan yang memiliki komitmen untuk memastikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jambi dan kota tangerang selatan berjalan secara demokratis. bahwa pemohon merupakan putra asli jambi yang mendeklarasikan diri maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur jambi guna memajukan provinsi jambi. bahwa pemohon atas nama riyanto merupakan putra minang yang lahir jakarta dan berdomisili kota tangerang yang memiliki komitmen untuk memastikan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sumatera barat khususnya kabupaten solok dimana kampung pemohon berada, dki jakarta, dan kota tangerang berjalan secara demokratis bahwa pemohon iii atas nama ramdansyah merupakan putra asli betawi yang memiliki komitmen untuk memastikan pemilihan gubernur jakarta berjalan secara demokratis. bahwa pemohon iii atas nama ramdansyah sudah mendeklarasikan diri sebagai putra asli betawi yang akan maju sebagai calon gubernur dki jakarta. bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum yakni pemilihan langsung yang demokratis (public interest advocacy). para pemohon yang tidak tergabung dalam perkumpulan atau badan. hukum, tidak merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk memperjuangkan kepentingan publik. budaya kritis masyarakat dalam bentuk citizen law suit atau own self public defender atau street lawyer sudah tumbuh mengikuti perkembangan hukum masyarakat. bahwa kerugian yang dinyatakan pemohon diatas merupakan kerugian potensial yang pasti terjadi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berlangsung. bahwa apabila ketentuan yang tidak demokratis tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi maka pemohon tidak dirugikan lagi dan pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi pemilihan langsung yang demokratis.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god polita adapun alasan alasan pemohon terhadap,pemerintah dan dpr memang memiliki hak subjektif untuk mengubah undang undang namun hak subyektif tersebut harus didasari kondisi objektivitas alasan mengapa suatu undang undang sangat penting untukmengandung cacat materil: bertentangan dengan konstitusi ketika diimplementasikan, atau cc. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god yang menyebabkan pilkada langsung tidak demokratis. hal tersebut dibuktikan tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang serta tidak adanya sanksi jual beli dukungan partai politik, yang sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi sehingga perubahan terhadap undang undang nomor tahun tidak relevmaknan tidak konsistenmateri muatan undang undang nomor tahun yang tidak pernah dibahas dan disetujui paripurna dpr bahwa para pemohon ketika mengkaji undang undang nomor tahun menemukan fakta adanya (dua) dan atau dalam batang tubuh dan atau penjelasan undang undang tahun yang tidak pernah dibahas bersama antara dpr dan pemerintah serta tidak pernah disetujui dpr yakni: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god poin angka berkurang dan hilangnya yang dibahas dan disetujui paripurna dpr pendaftaran calon pasangan calon perseorangan gubernur dan calon hilang ditandatangani oleh yang wakil gubernur, dalam bersangkutan.selain pendaftarannya ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik, juga harus disertai surat persetujuan dari pengurus partai politik tingkat pusat. poin angka penambahan dan perubahan penjelasan materi perubahan yang dibahas dan disetujui paripurna dpr penjelasan penjelasan penjelasan pengisian jabatan tidak pernah dalam hal terjadi hanya dapat dilakukan dibahas dan kekosongan jabatan, untuk mengisi disetujui maka gubernur, kekosongan jabatan. dalam rapat bupati, dan walikota paripurna menunjuk pejabat dpr pelaksana tugas. poin angka penambahan dan perubahan materi perubahan yang dibahas dan disetujui paripurna dpr merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berdasarkan uud junio huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (roh jumlah surat suara tidak pernah jumlah surat setiap tps sama dibahas dan suara setiap dengan jumlah pemilih disetujui tps sama yang tercantum dalam rapat dengan jumlah dalam daftar pemilih paripurna dpr pemilih yang tetap dan daftar tercantum pemilih tambahan dalam daftar ditambah dengan pemilih tetap (dua koma lima ditambah persen) dari daftar dengan pemilih tetap sebagai (dua koma lima cadangan. persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan. bahwa revisi undang undang nomor tahun yang dibahas bersama dan disetujui dpr hanya poin, namun pada saat diundangkan ada poin dan hilangnya hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan undang undang yang disetujui dpr dengan undang undang yang diundangkan: bahwa untuk membuktikan hal ini pemohon menyertakan bukti rancangan undang undang perubahan atas undang undang nomor tahun yang disetujui dalam rapat paripurna tanggal februari yang pemohon dapat dari website dpr ri, perkumpulan pemilu dan demokrasi sebagaimana tercantum dalam website dan pusat studi hukum dan kebijakan sebagaimana tercantum dalam website dokumen rancangan undang undang dari sumber tersebut sama dan sesuai dengan yang disetujui dalam rapat paripurna dpr tanggal februari (bukti namun rancangan undang undang tersebut berbeda dengan undang undang nomor tahun (bukti bahwa berdasarkan informasi yang didapat dari hasil penelusuran pemohon dpr ri, diperoleh informasi bahwa adanya pertemuan antara pihak kementerian sekretariat negara, kapolri kapolri komisi dpr ri, dan pemerintah pasca persetujuan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dpr tanggal februari menurut informasi yang kami peroleh dilakukan pada tanggal maret atau setidak tidaknya pada proses pengundangan. bahwa pertemuan tersebut menurut informan membahas klarifikasi teknis terhadap undang undang yang sudah disetujui dpr dan patut diduga dalam proses klarifikasi teknis tersebut terjadinya penambahan dan perubahan serta berkurangnya dan hilangnya bahwa kalaupun ada klarifikasi teknis tersebut, tidak boleh membahas dan menyetujui suatu materi yang tidak pernah dibahas dan disetujui dalam rapat paripurna dpr ri. klarifikasi teknis hanya dilakukan terhadap perbaikan redaksi dari materi materi yang sudah dibahas dan disetujui dpr ri. bahwa sebagai contoh yang dihilangkan menurut informan karena merupakan pengulangan (redundansi) terhadap dan namun pada faktanya apabila kita melihat tetap terjadi pengulangan antara dan dengan apabila diperhatikan materinya merupakan gabungan materi yang sudah diatur dalam dan bahwa adanya yang tidak pernah dibahas bersama antara dpr dan pemerintah yang mewakili presiden bertentangan dengberdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, menyatakan, pembahasan rancangan undang undang dilakukan melalui (dua) tingkat pembicaraanbahwa berdasarkan dan undang undang nomor tahun sudah sangat jelas dan tegas bahwa suatu rancangan undang undang hanya dibahas pada pembahasan tingkat pertama dan tingkat kedua dpr yang kemudian disetujui paripurna dpr ri. jadi tidak boleh ada pembahasan materi undang undang diluar dari ketentuan dan tersebut. bahwa berkurang dan hilangnya penambahan dan perubahan penjelasan dan penambahan dan perubahan bertentangan dengan mekanisme dan prosedur pembahasan materi undang undangtau uud menyatakan suatu rancangan undang undang yang telah ditetapkan oleh paripurna dpr namun tidak disahkan oleh presiden dalam kurun waktu hari sejak ditetapkan dpr maka rancangan undang undang tersebut menjadi undang undang. bahwa prof. jimmy asshidigie dalam buku perihal undang undang (terbitan rajawali press, dalam memberikan makna terhadap atau uud tersebut dengan menyatakan, setiap rancangan undang undang yang telah disahkan oleh dpr, pada dasarnya, secara materil sudah dapat dikatakan bersifat final, meskipun belum disahkan secara formil oleh presiden . jadi materi perubahan undang undang nomor tahun sudah final ketika disahkan oleh dpr ri. bahwa prof. jimmy asshidigie pada buku yang sama mengatakan suatu rancangan undang undang yang sudah disahkan oleh dpr tidak boleh diubah lagi rumusan isinya . menurut prof. jimmy asshidigie pengubahan suatu materi undang undang yang sudah ditetapkan paripurna dpr hanya menyangkut hal yakni terkait clerical error, dan minor staff duties. clerical error terkait dengan ejaan suatu kata misalkan seharusnya tertulis yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslitu namun tertulis yag (kurang huruf n). atau minor staff duties terkait kesalahan yang dibuat staf yang menjadi nobulan, misalkan penyebutan ketua mahkamah konstitusi (harus ditulis huruf kapital untuk menunjukkan nama jabatan) namun tertulis ketua mahkamah konstitusi (tertulis dengan huruf kecil). bahwa penetapan rancangan undang undang oleh dpr menandakan telah terjadi persetujuan bersama antara presiden dan dpr terhadap materi rancangan undang undang. materi undang undang yang sudah disetujui bersama dalam rapat paripurna tidak boleh diubah baik ditambah, dikurangkan atau dihilangkan. tindakan menambahkan, mengurangi, atau menghilangkan materi suatu ketentuan undang undang yang sudah ditetapkan dalam rapat paripurna merupakan tindakan inkonstitusional atau bertentangan dengan uud bahwa dasar mengingat undang undang nomor tahun hanya mencantumkan undang undang nomor tahun padahal dalam undang undang tersebut terdapat kewenangan beberapa lembaga yang disebut dalamnya yang mengubah kewenangan dalam undang undang induktermasuk bawastidak diatur dalam undang undang nomor tahun sehingga seharusnya undang undang nomor tahun harus merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godmemberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada mahkamah agung dan pengadilan tinggi. namunselain putusan nomorpembentukan undang undang nomor tahun tidak memperbaiki cacat materil undang undang nomor tahun bahwa dalam pengujian formil, cacat materil undang undang nomor tahun menunjukkan dpr dan presiden telah melanggar undang undang nomor tahun yakni: asas pembentukan peraturan perundang undang yang baik sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf dan huruf yakni: kejelasan tujuan: dapat dilaksanakan, pendayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god asas materi muatan peraturan perundang undangan sebagaimana dimaksud huruf huruf huruf yakni asas keadilan) asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: dan asas ketertiban dan kepastian hukum, dan atau seperti dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d viii terkait papua kabupaten kotawaringin barat dan putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vii terkait papua kabupaten mandailing natal. bahwamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslitu tersebut. bahwamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtersebut, fax email seretarst omahkamahkonstistgoi:dan undang undang nomor tahun yang membiarkan politik uang danmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go,ln nomor undang undang nomor tahun diundangkan pada tanggal maret bahwa undang undang nomor tahun yang menjadi objek gugatan dalam permohonan ini merupakan kewenangan mahkamah konstitusi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpublications pub electoral main.html cacat materil undang undang nomor tahun tetapl fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goketentuan saling bertentangan antara huruf dengan yang tercantum dalam undang undang nomor tahun tugas, wewenang, dan daftar pemilih sementara yang telah kewajiban pps menetapkan diperbaiki diserahkan kepada kpu hasil perbaikan daftar kabupaten kota untuk ditetapkan sebagai pemilih sementara untuk daftar pemilih tetap dan diumumkan oleh menjadi daftar pemilih pps paling lama (dua) hari terhitung sejak tetap, jangka waktu penyusunan daftar. pemilih tetap berakhir. berdasarkan huruf yang memiliki kewenangan menetapkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddan ketua dan anggota kpps yang saksi pasangan calon yang hadir, (dengan sengaja tidak membuat tetapi tidak bersedia menandatangani), dan atau menandatangani berita berita acara dan sertifikat hasil acara perolehan pasangan calon penghitungan suara pasangan calon gubernur dan calon wakil ditandatangani oleh anggota kpps gubernur, pasangan calon bupati dan saksi pasangan calon yang hadir dan calon wakil bupati, serta yang bersedia menandatangani.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godsebagai petugas tingkat tps, kpps harus bertanggungjawab terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara. seluruh kpps harus menandatangani berita acara dan sertifikat penghitungan suara. dengan kpps bertandatangan untuk menghindari perubahan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta menghindari perubahan sertifikat penghitungan suara tingkatan berikutnya. apabila kpps diperbolehkan tidak tanda tangan maka telah dibuka ruang untuk kpps yang tidak menandatangani berbuat curang dengan dan tidak bertanggung jawab atas hasilmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua goddalamd hanya kampanye yang dilaksanakan melalu: dan kegiatan lain yang tidak dibiayai oleh apbd? merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid:dengan ketua dan anggota kpps yang sengaja tidak membuat dan atau dengan sengaja tidak menandatangani berita acara perolehan membuat dan atau pasangan calon gubernur dan calon menandatangani berita acara wakil gubernur, pasangan calon bupati perolehan suara pasangan dan calon wakil bupati, serta pasangan calon gubernur dan calon calon walikota dan calon wakil walikota, wakil gubernur, pasangan dipidana dengan pidana penjara paling calon bupati dan calon wakil singkat (dua belas) bulan dan paling bupati, serta pasangan calon lama (tiga puluh enam) bulan dan walikota dan calon wakil denda paling sedikit rp6. walikota, dipidana dengan (enam juta rupiah) dan paling banyak pidana penjara paling singkat rp12. (dua belas juta rupiah).merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid ketentuan materi sanksi pidana sama dengan selain tumpang tindih materi sanksi ini juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun memberikan batasan yang melanggar ham bagi para pencari keadilan keadilan bersyarat).merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua go(dikutip dari putusan mahkamah konstitusi nomor php.d vama pasangan calo| nasution( pemohonmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godnghilangkan hak partai politik yang tidak mempunyai kursi dprd untuk mengusung pasangan calon.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god. apabila hasil penelitian sebagaimana apabila hasil penelitian dimaksud dinyatakan tidak sebagaimana dimaksud memenuhi syarat, partai politik, dinyatakan tidak memenuhi gabungan partai politik, atau calon syarat, partai politik, gabungan perseorangan diberi kesempatan untuk partai politik, atau calon melengkapi dan atau memperbaiki perseorangan diberi kesempatan persyaratan pencalonan paling lama untuk melengkapi dan atau (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil memperbaiki persyaratan penelitian persyaratan oleh kpu (pencalonannya paling lama provinsi. (tiga) hari sejak pemberitahuan hasilmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtelah menjadi undang undang. paragraf putusan nomor puu vii tersebut mahkamah menyatakan: . perpu melahirkannorma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) statushukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat hukum baru. norma hukumtersebut lahir sejak perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebutmengikatnya sama dengan undang undang maka terhadap norma yang terdapatmenguji perpu terhadap uud sebelum adanya penolakan atau persetujuanoleh dpr, dan setelah adanya persetujuan dpr karena perpu tersebut telahmenjadi undang undang : bahwa adapun dalam mengajukan permohonan pengujianrdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid: dan atau pimpinan lembaga komisi negara pejabat negara lain.. dalam pemilu presiden kemarin jelas ada satu kasus menyangkut wakil ketua bpk yang menjadi tim sukses salah satu pasangan calon presiden. sehingga pengalaman pemilu presiden tersebut dapat dijadikan pelajaran untuk menjaga independensi hakim pada lingkungan dan hakim konstitusi serta pimpinan lembaga komisi negara pejabat negara lainny(sebelum merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id revisi): pelanggaran pidana dikenakan kepada pelaku penggelembungan suara, dan seharusnya kode etik@.| b.: c., merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godalasan pemohon memohonkan pengujian formil dan materil dalam permohonan initenttentang perubahan atas undang undang nomor tahunbahwa. bahwa apabila mahkamah konstitusi membatalkanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa jalan konstitusional yang dapat diambil pasca pembatalan, b.: pemilihan diselenggarakan oleh kpu provinsi dan kpu kab kota, sengketa hasil ditangani sementara waktu oleh mahkamah konstitusi:, tidak ada uji publik:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pendidikan minimal sta atau sederajat, bahwa perbedaentakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa dapat dikatakan tidak ada perubahan signifikmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idhkondisi kekosongan hukum dengan tidak adanya sanksi pidana politik uang dan jual beli dukungan partai politik, seorang hakim bisa melakukan penemuan hukum. dalam penemuan hukum, seorang hakim bisa membentuk hukum apabila ada kekosongan hukum. bahwa yang mulia hakim mahkamah konstitusi dapat menggunakan kewenangan yang dimiliki dalam menemukan hukum (recht finding) dengan memasukkan sanksi pidana dalam norma norma yang dimohonkan oleh para pemohon dengan model putusan konstitusional bersyarat atau putusan inkonstitusional bersyarat.dengamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godions institutional)barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tln,p fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo. sepanjang tidak dimaknaimenyatakan frasa pejabat negara lai, dan ataupimpinan lembaga komisi negara pejabat negara lain. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godtidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana dengan syarat kumulatif yakni pada daerah pemilihan yang sama maupun daerah pemilihan yang berbedizin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan oleh gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota kepada kpu provinsi, kpu kabupaten, dan kpu kota.p fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.danas kabupaten kotrancangan undang undang nomor . tahun jawaban pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid) dpr melalui email: atas permohonan informasi dan dokumentasi dari pemohon hermanto) mengenai risalah merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pembahasan ruu pilkada dan nomor tahun bukti fotokopi berita media online investorindonesia.com dengan judul dpr nilai jawaban kemendagri soal siluman pilkada ngawur , bertanggal april bukti fotokopi berita media online harianterbit.com dengan judul tuduhan siluman pilkada, kemendagri sebut anggota dpr tak paham mekanisme, bertanggal april bukti fotokopi kumpulan berita media online terkait dugaan adanya siluman pilkada: bukti fotokopi kumpulan berita media online terkait pernyataan komisioner bawaslu mengenai tidak adanya sanksi politik uang pilkada: menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan (dua) orang ahli informandum yakni bambang eka cahya widodo, s.ip, si, dan wirdyaningsih, s.h., mh., yang menyampaikan keterangan tertulis masing masing bertanggal mei dan tanggal mei yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal mei yang mengemukakan hal sebagai berikut: bambang eka cahya widodo, s.ip,,, dan pelanggaran pidana pemilihan:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dan walikota menjadi undang undangatur tentang sanksi pelanggaran pidana pemilihan, melalui yang proses menindaklanjutinya diatur dalam:b.d.undang undang nomor tahunmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidtidak sanksi politik uangnorma tersebut adalah normaproses sebagai pelanggaran pidana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. hal ini dikarenakan tidak terdapatnya sanksi pidana politik uang dalam sampai dengan 198 yang mengatur sanksi pidana dalamuangyang terbukti melakukan politik uangerdasarkan pengalaman ketika saya menjadi ketua dan anggota bawaslu periode dan mengamati proses pemilu legislatif dan presiden tahun pengawas pemilu banyak mendapatkan laporan dan temuan tentang politik uang. politik uang merupakan salah satu trend pelanggaran yang pasti terjadi setiap daerah dalam penyelenggaraan pemilu. budaya sebagian masyarakat indonesia yang mau memilih tps apabila diberikan uang, linier dengan makin suburnya praktik politik uang. apabila dibiarkan tidak ada sanksi pidana politik uang makapenegakan hukum pemilihan menjadi mandullumpuh terhadap pelanggaran politik uang. pengawas pemilu hanya dapat mencatat dan mencatat pelanggaran politik uang yang dilihat langsung tanpa dapat menindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilihan. politik uang menurut mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan dinyatakan sebagai kejahatan yang merusak sendi sendi demokrasi. dan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif seringkali menjadi dasar mahkamah konstitusi memutuskan pemilu ulang suatu daerah pemilihan. tentu saja hal tersebut menjadi ironi ditengah upaya kita membangun demokrasi yangbawaslu sebagai puncak tertinggi pengawasan pemilu berdasarkan informasi yang saya peroleh sudah memberikan masukan kepada komisi dpr ketika proses revisi tengah dibahas. setidaknya ada surat yang dikirimkan bawaslu komisi dan kementerian dalam negeri serta bawaslu sendiri mengemukakan permasalahan tidak ada sanksi politik uang hadapan komisi dan pemerintah. namun masukan bawaslu untuk mengakomodir sanksi pidana politik uang tidak didengar oleh pembuat undang undang. hal ini dapat dibuktikan dengan tetap tidak adanya sanksi pidana politik uang dalam undang undang nomor tahun dari sudut politik hukum atas ketiadaan aturan sanksi pidana politik uangrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpengawas pemilu akan menjadi pihak yang pertama kali dimintakan pertanggungjawaban oleh masyarakat ketika penegakan hukum pemilihan mandul. hal ini dikarenakan pengawas pemilu merupakan pintu awal masuknya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. tentu kita tidak ingin melihat banyak kantor pengawas pemilu dibakar dan keselamatan jiwa pengawas pemilu dan keluarganya juga terancam akibat masyarakat menuntut pertanggungjawaban penegakan hukum pemilu yang mandul. tidak ada sanksi jual beli dukungan partai politik jual beli dukungan partai politik merupakan hal yang biasa terjadi ketika menjelang tahapan pencalonan. bakal pasangan calon berebut partai politik untuk dapat berkompetisi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. seringkali perebutan dukungan partai politik dilatarbelakangi politik transaksional politik wani piro. berdasarkan pengalaman sebagai ketua dandapattelah terjadi politik transaksional dalamnya. permasalahan dukungan ganda partai politik ini menjadi salah satu penyebab pemilukada suatu daerah pemilihan dapat diulang berdasarkan putusan mahkamah konstitusi. kita sebut saja putusan mahkamah konstitusi atas pemilukada kabupaten pati jawa tengah dan kabupaten tapanuli tengah sumatera utara. (dua) putusan mahkamah konstitusi tersebut menjadi dasarmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god demokrasi dalam perpu nomor tahun yang kelak menjadi undang undang nomor tahun sebagaimananorma tersebut merupakan larangan politik transaksional berupa jual beli dukungan partai politik, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti melakukan jual beli dukungan tidak dapat diproses sebagai pelanggaran pidana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. hal ini karenajual beli dukungan partai politik. merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoiddalam konsideran pertimbangan yang menjiwai keberadaan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun perbaikan demokrasi dalam bentuk penindakan terhadap praktik politik transaksional jual beli dukungan partai politik menjadi salah satu fokus utama. adanya larangan namun tidak ada sanksi yang dapat ditegakkan dalam peristiwa jual beli dukungan partai politik sama saja mengibaratkan singa raja hutan tanpa gigi. aturan yang ada seolah olah melarang praktik jual beli dukungan partai politik, namun ompong dalam penegakan hukumnya. pengawas pemilu bahkan sentra gakkumdu pun tidak dapat menindak praktik jual beli dukungan partai politik dikarenakan ketiadaan sanksi pidana yang merupakan syarat mutlak pengadilan untuk memutus. sama dengan ketiadaan sanksi pidana politik uang, dari sudut politik hukum atas ketiadaan aturan jual beli dukungan partai politikcacat formil dan materildapat dikatakan sebagai undang undang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah terburuk yang pernah ada. hal ini karena aturan yang ada membuat penegakan hukum pemilu menjadi mandul, aturan yang ada saling bertentangan, aturan yang ada saling tumpang tindih satu sama lainnya, dan aturan yang ada melanggar hak asasi manusia. dari sisi proses legislasi yang terburu buru dan terkesan dipaksakan, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god sampai dengan proses revisi yang hanya mengedepankan kepentingan elit partai politik. serta memunculkan dugaan adanya yang tidak pernah disetujui dalam paripurna dpr namun muncul ketika diundangkan. tentu saja mahkamah konstitusi tidak dapat berdiam diri atas kualitas legislasi yang buruk ini. bukan semata mata atas alasan muatan undang undang yang mulia mengatur pilkada langsung, tetapi kita semua menutup mata terhadap cacat formil dan cacat materil yang ada didalamnya. perdebatan kita saat ini mengenai pemilihan yang demokratis bukanlah perdebatan antara pemilihan dprd dengan pemilihan langsung. perdebatan pemilihan dprd atau pemilihan langsung sudah selesai. perdebatan saat ini adalah apakah undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun membuat kualitas demokrasi dalam berpilkada menjadi lebih baik atau justru semakin buruk. tentu saja apabila kualitas pilkada menjadi semakin buruk, maka sia sia negara mengeluarkan anggaran melalui apbd yang tidak sedikit demi membiayai pilkada seluruh indonesia. belum lagi konflik dan gesekan antar massa pendukung yang akan muncul dari suatu aturan dan pilkada yang tidak demokratis. mumpung masih ada waktu sebelum benar benar kejadian pilkada langsung yang tidak demokratis, mahkamah konstitusi dengan kewenangan yang dimiliki dapat memperbaiki aturan yang tidak demokratis tersebut: wirdyaningsih, s.h., mh. berdasarkan pengalaman ahli menjadi anggota bawaslu yang membawahi divisi hukum dan penanganan pelanggaran bawaslu periode gambaran pelanggaran selama pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut:o) pemasangan alat peraga tempat yang menyalahi aturan. (b)merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god (c) kegiatan sosial bermuatan kampanye. (e) politik uang untuk mempengaruhi pemilih. (b) netralitas pns aparatur pemerintah daerah. (c) kampanye luar jadwalo) pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan: (b) kampanye luar jadwal: (c) pelibatan pns dalam kampanye, (d) perubahan lokasi kampanye tanpa pemberitahuan kepada kpu, (e) pelibatan anak anak bawah umur, politik uang untuk mempengaruhi pemilih: (b) pengrusakan atribut kampanye, (c) penggunaan fasilitas negara, (d) kampanye terselubung di luar jadwal yang ditetapkan, merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id (e) black campaign, (f) ketidaknetralan pnsberdasarkan pengalaman atas, politik uang dan dukungan ganda partai politik menjadi trend pelanggaran yang sulit dipisahkan dengan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. dua hal yang menjadi perbaikan demokrasi dalam perpu nomor tahun yang kemudian menjadi undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun adalah pengaturan mengenai larangan politik transaksional baik untuk membeli suara pemilih atau membeli perahu partai politik. sangat disayangkan undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun hanya mengatur larangan namun tidak ada saksinya. hal ini akan disampaikan sebagai berikut: tidak ada sanksi politik uang dalam pengamatan pemilu legislatif dapat saya sampaikan rincian beberapa putusan pengadilan terkait politik uang yang berhasil dipotret antara lain: jasa men peran pid pengadilan panen menyatakan terdakwa telah terbukti paman tinggi secara sah dan meyakinkan med: menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama (tiga) bulan dan dendardeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid memerintahkan barang bukti berupa: (tiga) lembar uang pecah rp. (lima puluh ribu rupiah). (dua) lembar surat keterangan tim sukses pemenangan kecamatan jalinan purba spd jp pbr!ii1 tanggal maret (satu) lembar contoh surat suara pemilu anggota dprd asahan an. jalinan purba. dikembalikan kepada jaksa penuntut umum. membebankan biaya perkara kepada terdakwa untuk tingkat banding sejumlah rp. (lima ribu rupiah). pid p| pengadilan suparno menerima permintaan banding dari t.sultra tinggi alias paro jaksa penuntut umum tersebut: sulawesi bin memperbaiki putusan pengadilan tenggara mariadiwfja negeri andosol samedi bin nomor: pid. pn. witoprayitn tanggal mei sekedar mengenai lamanya pidana dan jenis pemidanaan bersyarat percobaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga kamarnya berbunyi sebagai berikut: menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing masing selama (satu)bulan dan denda sebesar rp. , (satusatu)bulan: menguatkan putusan pengadilan negeri andosol tersebut untuk selain dan selebihnya: membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding masing masing sebesar rp. (lima ribu rupiah), pid. sus pengadilan rosita menyatakan terdakwa rosita pn. negeri nigrum nigrum darwis alias nigrum jak. tim jakarta darwis terbukti secara sah dan timur alias menyakinkan bersalah nigrum. melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rosita nigrum darwis alias nigrum dengan pidana penjara selama (enam) bulan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam dalam waktahun terpidana melakukan tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan keputusan hakim dan denda rp. (satu juta rupiah) subsidi (tiga) bulan penjara. menyatakan agar barang bukti berupa (dua puluh) amplop warna putih masing masing bertuliskan namanya sebagai berikut tri pujian, eko wahyu muslim, seneng, siti aisyah, muhyiddin, kismiyatun, panas, suryani, rahmayadi, budi santoso, siska sukiyem, mining, mayat, ade sukomoro, rahmad, rosita, nur zubaidah dan (satu) lembar kartu tanda anggota saksi relawan bergambarkan caleg dprd dki jakarta dari partai demokrat daerah pemilihan dki jakarta nomor urut dan uang tunai sebesar rp. (dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk perkara supardi. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar rp. (dua ribu rupiah). pid. sus pengadilan merah binti menyatakan terdakwa merah binti pn. tsm negeri uhd uhd telah terbukti secara sah dan tasikmalayau tertentu mexicana terdakwa dengan pidana penjara selama (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan terdakwa bersalah, dalam tenggang waktu (enam) bulan dan denda sebesar rp. (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama (empat) bulan: menyatakan barang bukti berupa (satu) lembar uang tunai rp. (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara:ad membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar rp. (lima ribu rupiahd. pemilu | pengadilan cara bin| menyatakan terdakwa cara pn. kng negeri warta bin warta( alm) terbukti secara kuningan sah danihan umum tertentu : menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) bulan dan denda sejumlah rp500. (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama (sepuluh) hari: menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada perintah lain dari hakim karena terdakwa melakukan perbuatan lain yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama (enam) bulan: menetapkan barang bukti berupa (tiga) lembar amplop warna putih berisikan uang tunai rp. (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara: dan bukti surat berupa: foto copy keputusan kpu nomor pts kpu tahun tanggal maret beserta lampiran berupa penetapan daerah pemilihanjawa barat kabupaten kuningan. foto copy ktp nik an. rohani foto copy ktp nik an. indah khoerunnissa foto copy ktp nik an. camat foto copy berita acara nomor ba vii tanggal agustus tentang penetapan daftar calon tetap untuk anggota dprd kabupaten kuningan periode yang dikeluarkan oleh kpu kab.bisabahwa undang undang nomor tahun pada faktanya tidak memperbaiki ketentuan yang tidak demokratis tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kuningan tetap terlampir dalam berkas. membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (seribu rupiah): pid. pengadilan akhmad menyatakan terdakwa akhmad pn. negeri irfan bin irfan bin muh. arif hasan mamuju muh. arif telah terbukti secara sah dan hasan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kampanye pada masa tenang, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama (empat) bulan: menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama (sepuluh) bulan, dan denda sebesar rp. (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama (satu) bulan: menetapkan barang bukti berupa: uang pecahan rp. (lima puluh ribu rupiah) senilai rp. (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara: (seratus tiga puluh lima) lembar kartu nama akhmad irfan calon legislatif dprd kabupaten mamuju dari partai pks partai keadilan sejahtera) nomor urut (dua belas), (dua) lembar contoh surat suara, dirampas untuk dimusnahkan: (satu) lembar ktp atas nama abidin: dikembalikan kepada saksi abidin bin hamba isa, (satu) rangkap dpt pemilu anggota dpr, dpd, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota tahun untuk kelurahan desa benteng kecamatan simbol kepulauan, kabupaten mamuju propinsi sulawesi barat, dikembalikan kepada saksi andy pramono, sos membebankan kepada terdakwa untuk membayar. biaya perkara sebesar rp. (dua ribu rupiah)n.son. negeri kamu kamu telah terbukti secara sah sorong dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu menjatuhkan pidana kepada terdakwa choice kamu dengan pidana penjara selama (enam) bulan serta pidana denda sejumlah (tiga juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan kurungan, menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa choice kamu kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama masa percobaan (satu) tahun terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana: menyatakan barang bukti berupa: ana. bag . dst. dirampas untuk negara menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (tiga ribu rupiah) bahwa berdasarkan ilmu kepemilikan, tindakan politik uang terbagi atas tiga bentuk yakni: tindakan mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. tindakan mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya tindakan mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak itu menurut cara tertentu. tujuannya dengan cara tertentu tersebut membuat suara pemilih menjadi batal atau tidak sah. bahwa dari contoh beberapa putusan pengadilan tentang politik uang yang pernah diputus atas, dapat terlihat bahwa politik uang dalam bentuk memberikan uang agar pemilih memilih pasangan calon tertentu merupakan politik uang yang terjadi indonesia atau yang dikenal dengan nama serangan fajaundang undang nomor tahun mengaturjerat sebagai pelanggaran pidana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. ketiadaan sanksi pidana politik uang dalam sampai dengan yang mengatur sanksi pidana dalam undang undang nomor tahun mengakibatkan pelaku politik uang bisa bebas dan leluasa memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu. sanksi pidana pemilihan merupakan syarat mutlakbagi bahan pengadilan menjerat pelaku dan calon yang terbukti melakukan politik uang. sanksi administrasi berupa diskualifikasi pasangan calon pun hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh adanya putusan pengadilanahwa dalam penegakan hukum pemilu khususnya penegakan hukum pidana pemilu sangat menjunjung tinggi asas legalitas (kepastian hukum). penegak hukum pemilu yang tergabung dalam sentra gakkumdu baik dari unsur pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan selalu mengedepankan asas legalitas. ketika suatu undang undang pemilu tidak mengatur sanksi pidana maka akan kesulitan bagi sentra gakkumdu untuk merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god membuktikan unsur unsurnya. sehingga sudah dapat dipastikan penegakan hukum pemilu tidak memiliki kepastian hukum. tindakan membiarkan tidak ada sanksi pidana politik uang dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota membuatseperti layaknya macan ompong terhadap pelanggaran politik uang. pengawas pemilu menjadi tidak berdaya dalam menindaklanjuti pelanggaran politik uang. politik uang beberapa putusan mahkamah konstitusi terdahulu dinyatakan sebagai kejahatan yang merusak sendi sendi demokrasi. tidak adanya sanksi pidana politik uang merupakan penghancuran terhadap upaya kita yang ingin membangun demokrasiketika terjadi politik uang, maka masyarakat pertama kali akan meminta pertanggungjawaban pengawas pemilu. pengawas pemilu akan dalam posisi disebutkan ketika suatu pelanggaran politik uang terbukti namun tidak dapat dikaji unsur unsurnya karena ketiadaan saksinya. problematika tidak ada sanksi politik uang dalam undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun hanya bisa dimengerti oleh penegak hukum, namun masyarakat tidak dapat memahami hal tersebut. masyarakat hanya mengetahui ketika melaporkan pelanggaran politik uang maka harus ada tindaklanjutnya oleh pengawas pemilu. ditambah lagi apabila pelaku dalam kondisi tertangkap tangan namun tidak bisa ditindaklanjuti pengawas pemilu dikarenakan ketiadaan unsur yang bisa digunakan dalam mengkaji. ketika pengawas pemilu menyatakan sebagai bukan pelanggaran pemilu, tentu masyarakat akan marah terhadap hal tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tidak ada sanksi jual beli dukungan partai politik bahwa selain politik uang, dalam undang undang nomor dan undang undang nomor tahun tidak diatur sanksi bagi politik transaksional jual beli dukungan partai politik. berdasarkan pengalaman sebagaibisadiduga telah terjadi politik transaksional dalamnya. . bahwa munculnya pelarangan jual beli dukungan partai politik tidak dapat dipisahkan dari maraknya dukungan ganda yang diberikan oleh satu partai politik kepada lebih dari satu pasangan calon. berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya terhadap pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ada beberapa permasalahan dukungan ganda partai politik pernah terjadi,antara lain: pasangan calon yang partai politik yang kapa provinsi! terlibat dukungan terlibat dukungan kabupaten kota ganda ganda pilkada provinsi jawa khofifah indah partai kedaulatan timur tarawangsa dan partai persatuan herman suryadi nahdlatul ummah sumawiredja indonesia penuh) soekarno dan syaifullah yusuf pilkada provinsi andi riyanto asap partai penegak sulawesi selatan dan andi nazir demokrasi indonesia pasinringi partai nasional ilham arief sirajudin indonesia dan aziz mahar marhaenisme mudzakar partai buruh partai demokrasi pembaruan partai barisan nasional partai pelopor pilkada kota depok duyun wirasaputra partai hati. nurani dan pradi supriatna rakyat hanura) badrul kamal dan agus suprikada kabupaten dina riana samosir partai matahari tapanuli tengah dan hikmat batubara bangsa biner sitompul dan partai buruh steven simanungkalit partai persatuan muhammad arman daerah effendi pohan dan partai kebangkitan hotman bonar bangsa gultom partai penegak demokrasi indonesia partai kasih demokrasi indonesia partai kedaulatan partai keadilan sejahtera partai indonesia sejahtera partai demokrasi pembaruan partai hati nurani rakyat hanura pilkada kabupaten pati imam euros dan partai demokrasi joko indonesia perjuangan senarai dan tejo pramono pilkada kabupaten maddie sihombing partai peduli rakyat humbang hasundutan dan berganti nasional malang saut perlindungan simamora dan palungan lumban tiruan pilkada kabupaten mukhlis basri dan partai hanura lampung barat makmur azhari peterson syukur dan rusli rasyid mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan terkait perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerahdemokrasi dalam perpu nomor tahun yang kelak menjadi undang undang nomor tahun sebagaimana telahtersebut mengatur larangan jual beli dukungan partai politik, namun terhadap pelaku dan calon yang terbukti terlibat dalam jual beli dukungan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. hal ini dikarenakan jual beli dukungan partai politikmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidketiadaan sanksi terhadap jual beli dukungan partai politik, membuat pengawas pemilu akan kesulitan dalam mengkaji unsur unsur pelanggarannya. pengawas pemilu akan membuat kesimpulan kajian sebagai bukan pelanggaran pemilu karena ketiadaan unsur unsur yang digunakan untuk menjerat. bahwa dapat dipastikan akan terjadi kondisi dimana partai politik bebas memperjualbelikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon tanpa ada sanksi yang menjerat. politik transaksional jual beli dukungan partai politik masih akan terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada langsung. tentu hal tersebut. cacat formil dan cacat materil nomor tahun dan nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun selain tidak mengatur sanksi politik uang dan jual beli dukungan partai politik, juga mengandung cacat formil dan cacat materil lainnya. cacat formil dimulai dari proses legislasi yang terburu buru, aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, revisi yang hanya mengutamakan kepentingan elit partai politik, sampai munculnya dugaan yang tidak pernah disetujui dpr dalam rapat paripurna tanggal februari cacat formil yang ada semakin menunjukkan jangan jangan pembuat undang undang ingin agar undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dibatalkan mahkamah konstitusi. pembuat undang undang tak kuasa menolak keinginan politik mantan presiden soesilo bambang yudhoyono dan berharap mahkamah konstitusi yang berperan membatalkan undang undang yang cacat formil tersebut. cacat materil undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun cukup banyak yang ditandai dengan ketentuan yang saling bertentangan antar ketentuan yang saling tumpang tindih antar kekosongan hukum, dan ketentuan yang melanggar hak konstitusional. cacat materil tersebut menunjukkan pemerintah dan dpr tidak mampu merumuskan aturan dengan baik. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pilihan saat ini ada ditangan mahkamah konstitusi, apakah akan ikut membiarkan pilkada tidak demokratis atau mengambil tindakan nyata mencegah pilkada tidak demokrasi. bahwa terhadap kekosongan hukum tidak ada sanksi pidana politik uang dan jual beli dukungan partai politik berdasarkan pengamatan ahli, mahkamah konstitusi dapat mengisi kekosongan hukum tersebut. mahkamah konstitusi pernah beberapa kali memutus dalam rangka kekosongan hukum dengan putusan konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, antara lain:dalam rangka menciptakan kepastian hukum terhadap ketiadaan aturan kekosongan hukum, hakim dengan kewenangan dapat melakukan penemuan hukum (recht dinding). yang mulia hakim mahkamah konstitusi dapat menetapkan suatu norma dalam putusannya yang kemudian diikuti oleh tindakan pembuat undang undang menormalkan apa yang sudah ditetapkan dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut. mahkamah konstitusi tidak boleh membiarkan pilkada langsung yang akan berlangsung menjadi pilkada yang tidak demokratis. mahkamah konstitusi tidak hanya semata menegakkan keadilan prosedural melainkan diharuskan menegakkan keadilan substantif. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dpr dalam persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan lisan, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut: tentang? merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengujian atas undang undang nomor tahumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahunnomor tahun juga tidak dapat dilakukan. terhadap pelaku politik uang pun tidak dapat dijeratlam proses perubahan yang dilakukan dpr dan pemerintah sebagaimana tercantum dalam undang undang nomor tahun terhadap hanya dilakukan perubahan sebagai berikut: menambahkan redaksi frasa wakil gubernur , wakil bupati , dan wakil walikota . menambahkan yakni yang menyatakan:. penambahan sanksi merupakan hal yang sia sia mengingat pun tidak dapat ditegakkan dikarenakan untuk menjatuhkan sanksi administrasi denda sebagaimana perlu adanya putusan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god tuntutan yang adil. kendati . terhadap pengujian angka tentang perubahan huruf berikut penjelasannya dari undang undang nomor tahun dapat dijelaskan sebagai berikut:undang undang nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god . melalui persidangan mahkamah konstitusi yang mulia ini, kami perlu sampaikmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godi.merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godbahwa terkait dengan ketentuan mengenai hubungan petahana yang diatur dalam huruf undang undang pilkada, dapat dikemukakan bahwa rumusan klausul inipetahana atau kepala daerah yang mempunyai relasi dengan partai politik. oleh karena itu, klausul huruf ini dibuat demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat, serta mewujudkan demokrasi yang tepat, dapat dipertanggungjawabkan. adapun ini tidaklah menghilangkan hak konstitusi maupun bersifat diskriminatif terhadap pemohon. karena jika dicermati, terdapat jawaban dalam pelanggaran . dalam, maaf . dalam penggalan akhir dari angka tentang perubahan huruf undang undang pilkada yang berbunyi, kecuali telah melewati jeda kali masa jabatan. maksudnyaperiode pemerintahan saja. sehingga pada periode berikutnya, kerabat pecahan tersebut boleh ikut dalam mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. jeda periode juga dimaksudkan agar kerabat petahana yang mencalonkan tidak mendapatkan keuntunganundang undang pilkada juga memiliki arti bahwa kerabat petahana boleh saja maju daerah lain, dimana petahana daerah tersebut bukanlah merupakan keluarga merek:rdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godperumusan ketentuan dan undang undang pilkada merupakanpolitik uang dalam upaya seseorang untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah dapat menimbulkan akses negatif, yaitu apabila yang bersangkutan terpilih maka dapat menimbulkan niat kepala daerah terpilih untuk melakukan tindakan tindakan pengembalian modal pencalonan dengan upaya korupsi. dengan diumumkannya klausa diharapkan mengurangi politik balik modal yang dilakukan dengan korupsi kebijakan daerah yang dilakukan oleh kepada daerah terpilih. sanksi yang diberikan kepada parpol untuk mengajukan calon pada periode berikutnya. selain itu dalam pembentukan undang undangdijelaskan, dalam laporannya bahwa selain sanksi pidana pengenaan sanksi administratif dapat dikenakan berupa antara lain, pencabutan izin, pembubaran pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa posisional, sanksi kepercayaan berupa antara lain ganti kerugian. bahwa ketentuan dan undang undang pilkada yang diajukan pemohon dalam dikemukakan bahwa ketentuan yang mengatur persyaratan calon memuat persyaratan bagi seorang warga negara yang hendak maju menjadimenjadi acuan peraturan mekanisme pencalonan sebagaimana diatur dan undang undang pilkada yang mengatur rangkaian tahapan mulai dari meneliti kelengkapan persyaratan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pasangan calon, pemberitahuan secara tertulis kepada parpol atau gabungan parpol atau calon perseorangan, perbaikan persyaratan, pengajuan pasangan pengganti bila berhalangan tetap, penggantian, atau perbaikan persyaratan, dan pemberitahuan kepada yang mengajukan pasangan calon. apabila calon pengganti tidak memenuhi syarat, maka parpol atau gabungan dengan parpol tidak mengganti pasangan calon dan apabila hasil penelitian menghasilkan kurang dari pasangan calon, maka tahapan pemilihan ditunda untuk kembali membuka pendaftaran pasangan calon kepala daerah. ketentuan dan telah dirumuskan dengan proses yang terbuka dan.karena mekanisme pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mencari pasangan calon pemimpin daerah, maka apabila syarat syarat dan mekanisme pencalonan tidak dapat dipenuhi atau tidak memenuhi persyaratan, hendaknya perlu dipahami kembali bahwa tujuan dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah cara untuk mendapatkan pemimpin daerah berkualitas. bahwa.rumus ketentuan yang mengatur rangkaian kegiatan penyusunan dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, sampai dengan terbentuknya daftar pemilih tetap dalam ketentuan undang undang pilkada telah dirumuskan dengan runtut dan sistematis. apabila ketentuan dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar maka akan menghilangkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap yang berarti pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan karena terjadi kekosongan hukum, jika dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar ketentuan yang mengatur tentang kampanye dilaksanakan olehdimaksudkan bahwa efisiensi yang diamanatkan oleh undang undang pilkada dapat tercapai apabila kpu provinsi dan kpu kabupaten kota berperan sebagai fasilitator yang akan meminimalisir ekses biaya pemilihan dengan pengeluaran yang kecil. bahwa ketentuan tentang kepala daerahyang diatur undang undang pilkada. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dimaksudkan agar tidak terjadi konflik berkepentingan selama masa kampanye. izin cuti selama masa kampanye juga dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan pekerjaan oleh pejabat yang bersangkutan. masa kampanye yang menyita waktu dan tenaga dikhawatirkan mengganggu kelangsungan pekerjaan pokok pejabat yang bersangkutan yang akan mengakibatkan terganggunya kelangsungan negara. bahwa ketentuan undang undang pilkada yang mengatur pemisahan pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilih. pengklasifikasian pelanggaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian bahwa untuk setiap tindakan pelanggaran dalam pemilihan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. bahwa ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pengajuan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang diajukan pemohon untuk dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar dirumuskan untuk menjamin kepastian hukum atas hasil pemilihan umum kepala daerah. batas selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan kpu kabupaten kota atau kpu provinsi yang ditentukan dalam undang undang pilkada ditetapkan untuk menjamin adanya jumlah suara yang dirugikan secara signifikan. persentase tersebut ditetapkan sesuai dengan jumlah representasi penduduk daerah terkait. hal ini dikarenakan untuk melindungi setiap suara yang diberikan oleh warga negara yang merasa dirugikantahun bertentangan dengan undang undang dasarmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god,pemerintah menyerahkan kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannya:, pada dasarnya dalam menjaring pemimpin atau pejabat publik, penentuan syarat syarat bagi calon kepala daerah merupakan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god kewenangan pembentuk undang undang,nya dengan syarat: bahwa dalam melaksanakan atau pelaksanaan hak asasi, juga ada pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam uud bahwa terkait dengan permohonan pengujian ini adalah kepemimpinan tingkat pemerintah daerah, bahwapemerintah hal demikian sangat sejalan dengan cita cita atau sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar tahun merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god menurut pemerintahyang merupakan pengaturan lebih lanjut dari undang undang dasar tahun mengenai pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis: objek permohonan pemohon guo merupakan salah satu jalan keluar yang dipilih oleh pembentuk undang undang,, berdasarkan keterangan atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan yang paling bijaksana dan palinghuruf huruf dan dan dan terhadap dan uud merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membuktikan memang telah terjadi transaksi jual beli dukungan partai politik terhadap pasangan calon tertentudikarenakan walikota atau wakil walikota dibatalkanmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsituaformil dane fax email selvetanat@mahkamahkonsitua gobarat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godara pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yakni pemohon sebagai dosen hukum tata negara pada universitas jambi, pemohon sebagai peneliti independen yang menggeluti bidang pemilu yang dibuktikan dengan hasil penelitian dengan judul menguak tabir sengketa pemilukada , penerbit ketika prio jogjakarta, dan pemohon iii sebagaidengan judul sisi gelap pemilu penerbit rumah demokrasi, jakarta tahun para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yakni hak: para pemohon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berencana akan mencalonkan diri: para pemohon mengajukan pengujian dalam karena undang undang guo tidak mengatur adanya sanksi bagi pelaku politik uang, tidak ada sanksi bagi pelaku yang membeli partai politik untuk mendukung pencalonan, tidak ada sanksi bagi pelaku penyalahgunaan jabatan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan tidak transparan, menurut para pemohon dengan tidak diatasnya ketentuan tersebut dalam undang undang akan merugikan hak konstitusional para pemohon untuk dapat menjadi gubernur, bupati dan atau walikota karena dominasi politik dari merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id pemilik modal dan atau pemilik kekuasaan sangat besar sehingga besar kemungkinan pasangan calon terpilih dari pasangan calon yang memiliki uang dan atau calon yang menyalahgunakan jabatan untuk memenangkan dirinya tanpa khawatir ada sanksi pidana yang akan menyerahnya,huruf huruf dan dan dan terhadap dan uud sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonannya tertanggal mei yang telah termuat pula dalam duduk perkara atasrta menyampaikan keterangan tertulis dua ahli merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god informandum yakni bambang eka cahya widodo, s.ip, si, dan wirdyaningsih, s.h., m.h., yang selengkapnya telah dimuat pada bagian duduk perkara: i3. menimbang bahwa dpr dalam persidangan tanggal mei menyampaikan keterangan lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal berikut: semangat memberlakukan norma hurufpemberlakuan pembatasan demikian. rumusan klausul dalam guoini petahana atau kepala daerah yang mempunyai relasi dengan partai politik yang, ketentuan dimaksudkan akumulasi perolehan suara 25y9 atau dari jumlah kursi dprd untuk mengusung pasangan calon merupakan, cc. ketentuan dan dimaksudkan sebagaidengan adanya diharapkan dapat mengurangi politik balik modal yang dilakukan dengan cara korupsi kebijakan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih. sanksi terhadap parpol, ketentuan dan dimaksudkan untuk mencari pasangan calon pemimpin daerah yang berkualitas: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketentuan telah dirumuskan dengan runtut dan sistematis sehingga apabila ketentuan guo dinyatakan bertentangan dengan uud akan menghilangkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap dan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kekosongan hukum, ketentuan dimaksudkan untuk efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan sebab dengan bergeraknya kpu provinsi dan kpu kabupaten kota sebagai fasilitator akan dapat meminimalisir biaya pemilihan: ketentuan dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan sehingga selama masa kampanye pejabat negara harus melakukan izin cuti agar pekerjaan pokok pejabat negara yang bersangkutan tidak terganggu, ketentu guna untuk memberikan kepastian hukum sebab setiap tindakan pelanggaran dalam pemilihan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda,, i3. menimbang bahwapemilihanuntuk mendapatkan pemimpin pemimpin atau pemangku jabatan publik sebagaimana tersebutmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idga diharapkan kedepan dapat , cc. penentuan syarat syarat bagi calon kepala daerah menjadi kewenangan pembentukerdasarkan keterangan tersebut, pemerintah yang mewakili presiden memohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil adilnya (et ago bono). pendapat mahkamah tentang pengujian formil i3. menimbang bahwa pemohon dalam pengujian formil mendalilkan sebagai berikut: aborsi terhadap ketentuan yang belum pernah diimplementasikan, yaknidesember februari dan juni kekosongan kepala daerah diisi oleh penjabat kepala daerah sesuai dengan undang undang aparatur sipil negara: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god materi muatan tidak pernah dibahas dan disetujui paripurna dpr, yakni berkurang dan hilangnya penambahan dan perubahan penjelasan dan penambahan dan perubahan hanya mencantumkan undang undang nomor tahun dan tidak mencantumkan undang undang terkait lainnya dan putusan mahkamah konstitusi: pembentukan tidak memperbaiki cacat materiil undang undang nomor tahun sehingga menyebabkan pilkada langsung tidak demokratis sebab undang undang. guo tidak mengatur sanksi pidana pemilu terhadap pelaku politik uang,emilihan kepala daerah: pasangan calon yang melakukan tindak pidana politik uang tidak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan calon, dan tidak ada sanksi pidana bagi pengurus partai politik atau gabungan. partai politik dan setiap orang yang terlibat dalam jual beli dukungan partai politik: terhadap pengujian formil tersebut, menurut mahkamah alasan yang dijadikan dasar pengujian formil oleh para pemohon tidak sesuai dengan alasan pengujian formil sebagaimana diatur dalam huruf yang dengan jelas dan tegas. yang dimaksud dengan pembentukan peraturmencermati dengan saksama alasan pengujian formil oleh para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, menurut mahkamah alasan para pemohon guo bukan merupakan alasan pembentukan undang undangmelainkan alasan yang berkaitan dengan materi atau isi dalampermohonan pengujian formil yang dimohonkan para pemohon tidak beralasan menurut hukum: tentang pengujian materiil dan yang menyatakan, dalam hal.tidak mengatur adany: meskipun benar mengatur adanya pembatalan pasangan calon terpilih yang terbukti melakukan jual beli dukungan partai politik yang dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun dengan tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang dapat digunakan oleh pengadilan maka dengan sendirinya pembatalan pasangan calon terpilih tidak dapat dilakukatau merdeka barat jakarta tel fax email selyang merupakan materiil yang digunakan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. sic!) terhadap dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah bahwa uud dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada masing masing lembaga negara, antara lain dpr, presiden, dan mahkamah konstitusi. kewenangan dpr tersebut diatur dalam uud dan kewenangan mahkamah konstitusi diatur dalam uud menurut uud tersebut,dapun kewenangan mahkamah konstitusierdasarkan ketentuan dalam uud tersebut menjadi sangat jelas bahwa kewenangan merumuskan materi muatan untuk membentuk undang undang adalah merupakan kewenangan dari dpr bersama presiden, sedangkan mahkamah konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar yang telah disetujui bersama antara dpr dan presiden, mencermati dengan saksama dalil para pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk merumuskan bunyi dalam suatu undang undang, khususnya dan yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon guo: berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, dalil para pemohon sepanjang mengenai pengujian dan tidak beralasan menurut hukum, i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan yangsaling bertentangan dengan huruf yang merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godir. fredrik lukas benua, si, ph. alamat jalan monginsidi ii, gang kelurahan pasir panjang, mata peta mean tea kupang. nama dr. den camelus, s.h., m.h. alamat jalan ahmad yani nomor kelurahan mbaumuku ruteng kabupaten manggarai. nama prof. drs. mangaka lumban gol, si., ph. alamat rss sesama blok nomor kelurahan sesama, kupang. nama ir. wayan media, sc., ph. alamat jalan seruni kelurahan kota raja, kupang. nama prof. dr. simon sabun ola., hum. alamat jalan ketela rt rw kelurahan kepura, kupang. nama dr. kota stefan, s.h., hum. alamat rt rw kelurahan kayu putih, kecamatan bobo, kupang. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god nama sukadana aloysius, s.h., hum. alamat jalan waditra rt rw kelurahan maulana, kupang. nama dr. umbu lily pekuwali, s.h., hum. alamat jalan timor raya, gang monitor, kelurahan sesama, kupang. nama ishak tangga, s.h., hum. alamat jalan farmasi nomor kelurahan lilin, kecamatan bobo, kupang. nama dr. they ego radius, s.h., hum. alamat jalan tari depan asper, kelurahan lilin, kupang. nama dr. haryono yohanes, s.h., hum. alamat jalan sam ratulangi raya, gang wok, kelurahan sesama barat, kupang. nama daud dima talo, s.h., m.a., alamat jalan jika kelurahan kelapa lima, kupang. nama darius mauritius, s.h., hum. alamat rss sesama blok nomor kelurahan sesama, kupang. nama bill note, s.h., llm. alamat jalan thamrin rt rw kelurahan keburu, kupang. kesemuanya adalah pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara pada universitas nusa cendana, provinsi nusa tenggara timurpemohon tersebut merupakan kader kader bangsa berkualitas yang berada provinsi ntt dan memiliki peluang untuk calon mencalonkan diri sebagai gubernur wakil gubernur ntt, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota beberapa kabupaten kota provinsi ntt. kenyataan juga menunjukkan bahwa saat ini provinsi ntt terdapat kepala daerah (gubernur, walikota, bupati) yang berasal dari pns aparatur sipil negara sebanyak orang, sedangkan orang berasal dari kalangan politisi: berpotensi pada pengabaian dan pembengkakan kemampuan sumber daya manusia sdm) dari pns aparatur sipil negara yang telah terdidik, terlatih, terampil dan terbina secara profesional kariernya dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan untuk menjadi kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota). hal ini dapat disebabkan oleh adanya ketentuyang mewajibkan pns harus mengundurkan diri ketika mendaftar, berpotensi pada minimnya calon kepala daerah (gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota) yang berasal dari pns aparatur sipil negara untuk mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah negara kesatuan republik indonesia karena adanya kewajiban untuk mengundurkan diri dari statusnya sebagai pns ketika mendaftar, berpotensi pada kekurangan pns aparatur sipil negara yang telah terbangun kapasitas dan kariernya dengan baik pada setiap level pemerintahan daerah karena tingginya pns aparatur sipil negara yang mengundurkan diri dan kehilangan statusnya sebagai pns aparatur sipil negara ketika mengikuti pemilihan umum kepala daerah: kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pemohon dengan nomor urut (dua) atas nama dr. den camelus, sh., yang saat ini sedang menjabat sebagai wakil bupati kabupaten manggarai, provinsi ntt dan sedang berproses untuk mencalonkan diri menjadi bupati manggarai periode mengalami kerugian konstitusional karena adanya syarat wajib mengundurkan diri dari pns ketika mendaftar sebagai calon bupati, bahwa kewajiban untuk mengundurkan diri dari statusnya sebagai pns aparatur sipil negara sebagai salah satu syarat untuk mencalonkan diri dicalonkan menjadi menjadi calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota secara ekonomis, seorang pns aparatur sipil negara akan kehilangan pendapatan atau gaji yang diterima setiap bulannya, bahwa pns aparatur sipil negara yang berada pada masa masa dan produktif dengan kapasitas yang professional dan dinilai layak oleh suatu masyarakat kelompok masyarakat untuk menjadi calon kepala daerah (gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota) tidak akan berani mencalonkan diri dicalonkan menjadi kepala daerah karena adanya syarat wajib mengundurkan diri dari pns aparatur sipil negara: bahwatur bahwa, pemohon dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia adalah, perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama, bahwa dengan demikian, para pemohon selaku pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon yang mengajukan permohonan dalam perkara guo, alasan alasan permohonan pengujian undang undang aparatur sipil negara dan undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota bahwa undang undang aparatur sipil negara: gubernur, bupati merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god walikota, dan wakil bupati wakil walikota, wajib menyatakan pengunduran diri sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon . dan, undang undang aparatur sipil negara, menyatakan:. bahwa huruf undang undang pemilihan gubernur, bupati dan walikot sebagai berikut, antara lain: mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calonbertentangan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunwarga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan .filosofis bertentangan dengan: pembukaan undang undang dasar khususnya pada alinea alinea dan alinea iii yang antara lain menyatakan: . .karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan berkeadilan, kemerdekaan negara indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta adanya kehidupan kebangsaan yang bebas, paham negara hukum (rechtsstaat) dan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang tercantum secara tegas dalam uud prinsip negara republik indonesia sebagai negara demokrasi, yang menegaskan adanya suatu pemerintahan yang lahir dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan pentingnya keikutsertaan seluruh rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah: asas pemilihan umum khususnya dalam asas umum, yang artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk ikut memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (rights vote and rights candidate), asas pemilihan umum khususnya asas bebas yang artinya bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. dalam melaksanakan haknya, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya, asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, yakni asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan:bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional para pemohon. bahwa yang dimaksud dengan perlakuan diskriminatif dalam permohonan ini yaitu adanya perlakuan yang berbeda (diskriminasi prosedur) bagi sesama warga negara dalam hukum dan pemerintahan, khususnya bagi warga negara yang berprofesi sebagai pns atau aparatur sipil negara apabila hendak mengikuti pemilihan umum langsung untuk menjadi pejabat negara (mencalonkan diri dan atau dicalonkan) diwajibkan mengundurkan diri sebagai pns sejak mendaftar menjadi calon, bahwa perlakuan berbeda, apabila pegawai asn dari pns. menteri, kepala perwakilan republik indonesia luar negeri yang berkedudukan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god:: bahwa undang undang dasar menyatakan bahwa, gubernur, bupatidengan demikian kedaulatan berada tangan rakyat dan adanya hak setiap warga negara untuk menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan walikota wakil walikota tidak boleh dibatasi dengan sebuah undang undang, namun berada sepenuhnya tangan rakyat melalui proses pemilihan umum yang langsung, bebas dan rahasia, bahwa hak konstitusional setiap warga negara indonesia yang diberikan oleh undang undang dasar harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect), dan dipenuhi (to fulfill dan menjadi tolok ukur dalam setiap kehidupan warga negara. bahwa yang dimaksud dengan telah melanggar hak konstitusional para pemohon adalah hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk memajukan diri dan membangun masyarakat, bangsa dan negara dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, petit berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan atas, dengan dikuatkan bukti bukti terlampir, jelas dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan huruf undang undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah merugikan hak konstitusional para merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id pemohon untuk menjadi calon dan atau dicalonkan menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota. dengan demikian, para pemohon memohon kepada yang mulia majelis hakim konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian constitution)memutuskanasn dari pns dan anak kalimatnegeri sipiluji materiil ini kami sampaikankartu tanda penduduk dan kartu pegawai para pemohon, bukti fotokopi keterangan ahli. selain itu, para pemohon mengajukan empat orang ahlyohanes usulan bahwa pemberlakuan ketentuan wajib mengundurkan diri dari kedudukan sebagai pns yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kabupaten kota, sebagaimana diatur dalam dan undang undang asn, dan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan asas persamaan muka hukum, dan pemerintahan (equality before the law), dan pertentangan dalam undang undang dasar dan bertentangan dengan undang undang dasar ide dasar negara hukum dan bertentangan juga dengan prinsip non derogable human rights principle, artinya dalam keadaan apa pun ham absolut tidak bisa dibatasi dan dilanggar. asumsi tersebut berdasarkan argumentasi bahwa: persamaan muka hukum dan pemerintahan merupakan bagian penting dari kajian sosiologi hukum dan menyangkut ajaran nilai, seperti keadilan, kepatuhan, persamaan demokrasi, kebebasan ham, dan seterusnya. pentingnya persamaan muka hukum dan pemerintahan, juga menjadi kajian signifikan dalam hukum tata negara dan hukum internasional. jadi, inventar mengemukakan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan anak dari hukum (right child the law). atas dasar itu, prinsip persamaan muka hukum dan pemerintahan merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum menurut sistem hukum anglo saxon (the rule merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god law) maupun dalam sistem hukum eropa kontinental (rechtsstaat). dengan demikian,atau wakil kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota tersebut bertentangan asas persamaan muka hukum. konsep hak dasar hanya berkaitan erat dengan suatu negara bangsa. hak yang diakui melalui hukum nasional dan buku buku standar hukum tata negara dan undang undang dasar senantiasa mempergunakan istilah dan pengertian hak dasar. bahwa hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang undang dasar karena berkarakter yuridis dan bercorak statis. hak dasar berhubungan dengan pengakuan hukum nasional dan menjadi landasan hak lain yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan. pengakuan hukum nasional itu bisa dalam undang undang dasar dan dapat pula dalam peraturan perundang undangan lainnya. dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunsas persamaan muka hukum dan pemerintahan yang merupakan salah satu jenis ham politik, diakui secara konstitusional, dan sesuai dengan konsep negara hukum maupun ham berkarakter absolut. atas dasar itulah ham berkarakter absolut tidak boleh dilanggar dan dibatasi sesuai dengan asas hukum non derogable human right principle, dan dalam keadaan apa pun hak asasi ini berkarakter absolut, sehingga tidak bisa dibatasi dan dilanggar. daftar non derogable human right principle meliputi hak atas kehidupan, kebebasan dari penganiayaan perilaku yang sama muka hukum. hak asasi manusia berkarakter absolut dan tidak boleh dibatasi dan dilanggar tersebut secara konstitusional diatur dalam undang undang dasar yang menentukan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan. secara merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god impelementatif, undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia menentukan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,engan demikian, secara konstitusional dan secara horizontal, kedua undang undang mengatur mengenai kewajiban pengunduran diri sebagaidengan undang undang ham dan ketentuan undang undang dasar yang mengatur persamaan muka hukum dan pemerintahan sebagai bagian dari ham absolut. pengaturan terkait persamaan muka hukum dan pemerintahan yang dijamin secara konstitusional menurut undang undang dasar menentudangkan menurut ketentuan undang undang dasar menentukan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. oleh sebab itu, adanya ketentuan wajib mengundurkan diri dari status pns pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah merupakan pengaturan yang bertentangan dengan dan undang undang dasar menurut ketentuan undang undang dasarlanjutnya menentukan, segala warga bersamaan kedudukanbertitik tolak dari jaminan konstitusional menurut undang undang dasar dapat dipahami bahwamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pertentangan tersebut dapat dibuktikan dari prinsip prinsip dalam sejumlah dalam undang undang dasar yang telah dijabarkan, antara lain meliputi prinsip persamaan bagi setiap warga negara indonesia. kedu. dan ketig dan bebas dari perlakuan diskriminatif. selain ketentuan wajib mengundurkan diri dari status pns yang mencalonkan diri atau dicalonkan, maka sebetulnya ketentuan ini mengandung norma kabur (vague. norman) atau (unclear norm) yang kemudian tidak jelas memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. dalam hubungan itu tentu ada muncul pertanyaan apakah mengundurkan diri dari pns sama dengan memberhentikan diri dari pegawai negeri sipil? apakah memberhentikan diri sendiri itu sudah dianggap sebuah tindakan yang legitimate? inilah yang menjadi persoalan yang mendasar yang perlu dikaji. sebab, dengan adanya formula wajib mengundurkan diri dari status sebagai pns pada saat mendaftarkan diri atau mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah, sama artinya dengan diberhentikan sebagai pns. mengingat ketidakjelasan norma hukum tersebut dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau detournement pouvoir atau abuse power maupun kesewenang wenangan seorang pemimpin atau kepala daerah yang juga berpotensi suap dan korupsi. berbeda halnya dengan ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menentukan pns yang mencalonkan diri dicalonkan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah diberhentikan sementara dari jabatan negeri. dengan cara itu, status pns bagi calon kepala daerah yang gagal maupun yang terpilih akan tetap kembali menjadi pns bila berakhir masa jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. dengan dasar itu, maka syarat pengunduran diri dari status sebagai pns mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota atau wakil gubernur atau wakil bupati, wakil walikota bertentangan dengan prinsip prinsip, sebagaimana diakui dalam undang undang dasar dan equality before the law. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dari perspektif hierarki peraturan perundang undangan, maka adanya ketentuan tentang syarat mengundurkan diri dari status pns bertentangan secara konstitusional dengan undang undang dasar pertentangan tersebut dapat dijustifikasi secara teoritis menurut teori penentangan norma, hans kersen, dan juga dapat dijustifikasi menggunakan asas lex superior derogat legi inferior, sebagaimana dikemukakan p.w. browser, maka ketentuan yang mewajibkan pengunduran diri dari statussecara hierarkis sesuai dengan ketentuan undang undang dasar atas dasar itu, ketentuan undang undang aparatur sipil negara dan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan jaminan konstitusional menurut undang undang dasar secara hierarkis, undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dalam menentukan jenis peraturan perundang undangan terdiri dari undang undang dasar sampai dengan peraturan daerah. ketentuan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada esensinya berkaitan dengan penentangan setiap jenis peraturan perundang undangan didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. dengan argumentasi tersebut, maka syarat pengunduran diri dari status sebagai pns dalam mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai gubernur, bupati, walikota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota bertentangan secara konstitusional dengan undang undang dasar dari perspektif cita hukum (rechtsidee) sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar secara hakiki merupakan parameter substansi hukum, bentuk hukum, dan prosedur pembentukan hukum yang meliputi ide pengayoman, ide keadilan sosial, ide demokrasi, ide kemanusiaan, dan ide moral berdasarkan ketuhanan yang maha esa. dengan menggunakan cita hukum sebagai barometer untuk menilai pengaturan dalam dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan huruf merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god undang undang nomor tahun perihal kewajiban pengunduran diri dari status pns yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah bertentangan dengan ide pengayoman, ide kemanusiaan, dan ide demokrasi sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar dikaji dari perspektifpat dipahami bahwa dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil dan huruf undang undang nomor tahun maka syarat pengunduran diri dari status pns bertentangan dengan sejumlah asas materi muatan dalam undang undang nomor tahun asas asas itu antara lain asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas pengayoman. asas pengayoman mengandung artiasas kemanusiaan artinya setiap materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan perlindungan, penghormatanasas keadilan artinymengandung arti setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membeda pengayoman, asas keadilan, dan asas kemanusiaan merupakan asas yang terkandung dalam cita hukum (rechtsidee) sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar dengan berpatokan pada asas asas tersebut, dapat dipahami bahwa syarat pengunduran diri dari status sebagai pns yang mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati, walikota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil walikota bertentangan dengan ide pengayoman dan ide keadilan dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam pembukaan undang undang dasar dapat disimpulkan bahwa pertama, pengatur dan seterusnya bertentangan dengan sejumlah dalam undang undang dasar terkait dengan: persamaan muka hukum dan pemerintahan. tentang ham absolut yang tidak bisa dilanggar oleh siapa pun. tentang kebebasan setiap warga negara dari perlakuan diskriminatif. dan tentang hak setiap warga negara. kedua adalah dan dan huruf tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara akademik bertentangan dengan teori penentangan norma hukum, asas lex superior derogat legi inferior, asas equality before the law, dan prinsip prinsip negara hukum menurut sistem hukum negara anglo saxons dan eropa kontinental, serta bertentangan dengan asas perlindungan ham. ketiga, atas dasar itu, pns yang hendak mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati, walikota, dan seterusnya, tidak perlu mengundurkan diri dari kedudukan sebagai pns, akan tetapi cukup dengan kewajiban memberitahukan pencalonan tersebut kepada pimpinan instansi yang bersangkutan, sehingga cukup diberhentikan dari jabatan negeri. karenanya pns yang terpilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk calon yang gagal tidak kehilangan status sebagai pns. titik tolak dari pemikiran seperti itu, maka oleh karen, bupati dan walikota, secara yuridis bertentangan dengan ketentuan jaminan persamaan muka hukum merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id dan pemerintahan secara konstitusional dalam negara republik indonesia, dan secara akademik menimbulkan antibodi atau konflik norma hukum dengan undang undang dasar maka, untuk menjamin kepastian hukumnya, seyogianydinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. jusuf lery rupidara dalam sistem demokrasi, pemerintahan memang harus dibatasi atau harus terbatas (limited government). dalam konteks ini, pemerintahan disebut governing, bukan rolling. governing adalah proses pengelolaan kekuasaan dimana keputusan didasarkan pada consensus. karena itu menurut ahli, keputusan tentang pengunduran diri asn dalam mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah itu, haruslah merupakan hasil konsensus nasional untuk kepentingan nasional yang luas. undang undang tersebut menerapkan cara berpikir tertutup, dikotomi atau struktural, selanjutnya disebut tertutup, disertai andalan indonesia sebagai suatu kondisi yang normal normal saja. hal ini kurang relevan dengan logika bahwa membangun politik adalah membangun keterbukaan dan partisipasi, dan membangun administrasi atau birokrasi yang profesional dan netral, bisa dengan pendekatan administratif, efisiensi, dan bisa pula dengan pendekatan pluralis demokrasi. paradigma baru ilmu pemerintahan, mengandaikan pemerintahan sebagai suatu sistem terbuka dengan interaksi dinamis atau check and balances antara berbagai sub kultur yang terkait dalamnya. prinsip berikutnya adalah prinsip organisasi cerdas dan pembelajar, yakni organisasi dengan kebebasan memilih, tersusun, dan belajar secara demokratis. prinsip berikutnya bahwa model birokrasi pemberian sesungguhnya telah terkoneksi oleh apa yang disebut dengan model post bureaucracy atau new public administration. dikotomi politik dan administrasi adalah buah dari proses evolusi panjang politik dan administrasi yang umumnya berlangsung secara normal. bangsa kita belum mengalami hal serupa. politik kita secara prosedur demokratis, tetapi substansial belum. birokrasi kita juga belum rasional, sementara merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id kedua undang undang itu mengasumsikan kondisi bangsa sebagai yang normal normal saja. lahirnya peraturan seperti eks itu adalah ekses dari ketidaktuntasan pendefinisian atas beberapa hal penting, seperti indonesia adalah negara sedang berkembang, negara transisi otoritarian menuju demokrasi yang kurang terkonsolidasi baik. demokratisasinya juga kurang berkorelasi dengan kesejahteraan. dekorasinya maju dalam aspek kebebasan, tetapi lamban dalam hak hak sipil dan kelembagaan. birokrasinya juga belum profesional. pertumbuhan dekorasinya tidak berjalan normal. merebak paham atau praktik post bureaucracy atau new public administration. bangsa yang hidup tengah keterbukaan dan kompetisi global, minim infrastruktur, daya saing rendah, civil society lemah, mewarisi paham integralistik, gotong royong, dan kekeluargaan. tingginya bias ekonomi daerah, lemah penegakan hukum, rendahnya human development index, lemahnya persatuan, (suara tidak terdengar jelas), gender, ham, lingkungan hidup, dan sebagainya. tidak hanya administrasi, politik kita juga sesungguhnya sedang bermasalah. dalam konteks membangun profesionalisme atau netralitas asn atau pns, pencegahan kkn, pelaksanaan pelayanan publik, peran perekat persatuan dan kesatuan bangsa, menjaga keutuhan, kekompakan, dan mengingat sifat pekerjaan asn sebagaimana yang menjadi argumen pembuat undang undang, maka politik yang tidak menginginkan asn terlibat dalam politik itu sendiri, sesungguhnya dapat dilakukan dengan cara lain yang tidak menjadi penghalang bagi pembangunan politik itu sendiri. misalnya dengan cara memaksimalkan ruang atau kesadaran kode etik asn, restrukturisasi, revitalisasi sistem pengendalian dan pengawasan asn, institusionalisasi pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, sanksi profesi, kultur profesional atau pun imbalan dan insentif yang memadai. sedemikian rupa sehingga terbentuk kesadaran atau kemampuan profesional. kekuasaan profesional pada esensinya terletak dalam kapasitas menggunakan pengetahuan parsons, fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit aparatur sipil negara, baik yang aktif maupun purnawaktu menduduki posisi sebagai pejabat politik, kepala dan wakil kepala daerah, dprd, bahkan pengurus partai. aparatur sipil negara indonesia adalah ekspektasi, harapan, dan keyakinan publik. aparatur sipil merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god negara indonesia berkontribusi secara transistors, mentransformasikan bangsa bekas terjajah menjadi negara merdeka dan negara sedang berkembang dan nantinya menjadi negara maju atau negara demokratis. aparatur sipil negara indonesia adalah penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. simbol dan jalinan organisasi pemersatu bangsa. mengemban fungsi penciptaan keadilan, kemakmuran, dan kemandirian. khusus daerah, aparatur sipil negara tidak hanya melaksanakan urusan urusan otonomi daerah, tetapi juga urusan urusan tugas pembantuan dan pemerintahan umum. cara berpikir tertutup itu dinilai kurang relevan dengan arah kebijakan dan praktik pemerintahan daerah itu sendiri hari hari ini atau dewasa ini. sebagaimana kita tahu bahwa sesungguhnya arah kebijakan dan praktik pemerintahan daerah dewasa ini menggunakan cara atau sistem berpikir terbuka. misalnya, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah oleh pemerintah dan dprd. penyusunan perda tidak hanya oleh dprd, tapi juga bersama sama dengan kepala daerah. kepala daerah sendiri berhak menyusun dan mengajukan peraturan daerah. kepala daerah dan dprd dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, dibantu oleh perangkat daerah yang isinya tak lain dan tak bukan adalah aparatur sipil negara atau pns. inisiatif kebijakan pemerintahan daerah lebih banyak berasal dari pemerintah daerah, dalam mana pns memainkan peranan berarti. seluruh tahapan pemerintahan berlangsung secara transparan, terbuka, partisipatif atau partnership. praktik yang ada menunjukkan bahwa jika politik adalah kebijakan, maka asn itu berada persis tengah pusaran politik. kalau tidak mau disebut bahwa mereka adalah aktor utama, perancang pelaksana, pengendali, dan pengawas politik itu sendiri. secara terstruktur, memang antara kedua lembaga itu, politik dan administrasi dipisahkan. tetapi dalam pelaksanaan fungsinya, tidak. pengalaman para pelaku, dalam hal ini asn, dalam kenyataannya melampaui struktur yang membatasinya. karena itu, dalam pengisian jabatan politik tidak mengherankan jika asn atau pns menjadi pilihan publik. asn adalah modal politik yang perlu dipertimbangkan. mengutip pakar pemerintahan dalam bukunya tentang birokrasi pemerintahan, bahwa suatu campuran antara penerapan unsur modern merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan segi segi irasional seperti patrimonolisme yang positif misalnya, masih sehat untuk dipertimbangkan. karena sesungguhnya birokrasi tidak semata mata ditujukan untuk mewadahi kemampuan teknis dalam iklim spesialisasi, tetapi juga menjadi sarana komando untuk menyerahkan semua upaya pemerintahan. jika demikian, maka menurut hemat saya, membangun birokrasi profesional dan netral dapat mengacu pula pada suatu model keseimbangan. jika kita menginginkan pencapaian tujuan pemerintahan indonesia sesuai dengan pembukaan undang undang dasar alinea keempat, yakni melindungi segenap bangsa dan.maka kita perlu mengembangkan cara berpikir terbuka dengan mempertimbangkan kondisi bangsa secara real dan ideal. yohanes tuba hewan sebuah negara hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam arti yang luas harus berdasarkan hukum yang berlaku. hukum positif yang tersusun secara hierarkis yang tingkatan paling tinggi adalah undang undang dasar. oleh karena itu, para penyelenggara pemerintahan yang bergerak dalam kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus mengikuti arahan konstitusi. demikian halnya para legislator yang membuat pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mengikuti rambu rambu yang ditentukan oleh konsitusi. suatu undang undang yang didukung oleh mayoritas belum tentu adil. adil tidaknya suatu peraturan yang didukung oleh mayoritas, sangat tergantung pada seberapa baiknya mayoritas itu bergerak dalam rambu rambu konstitusi. undang undang dasar telah menggariskan pokok pokok penyelenggaraan pemerintahan yang harus diikuti oleh semua warga negara, termasuk pelaksana kekuasaan. untuk itu, ikuti beberapa yang berkaitan dengan hal yang sedang dimohonkan untuk pengujian. pertama undang undang dasar menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menduksetelah amandemen kedua, ditambah menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. penegasan mengenai prinsip persamaan mengandung arti bahwa hukum berdasarkan kesamaan hakiki semua manusia sebagai manusia, dan semua warga negara sebagai warga negara. hukum menjamin segenap anggota masyarakat diperlakukan menurut tolak ukur yang objektif dan sama, dan tolak ukur itu adalah hukum. demikian pendapat frans yakni suseno dalam etika politik halaman ekstensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan, terutama kesamaan hadapan hukum dan pemerintahan. maka nilai pertama yang secara hakiki harus dijamin realisasinya oleh hukum adalah keadilan. keadilan ada tuntutan agar kesamaan dilaksanakan. keadilan adalah keadaan antarmanusia dimana manusia diperlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing. asas kesamaan diwujudkan dalam posisi asali. hal ini dapat diperlihatkan dengan cara memperlakukan semua pihak dalam posisi asali secara sama, yaitu dengan membebani tuntutan tuntutan yang sama kepada mereka. sini berlaku prinsip kesamaan dalam arti distribusi yang adil atas hak dan kewajiban. semua pihak yang terlibat dalam posisi asali harus diakui sebagai person yang memiliki hak dan sekaligus dibebani dengan kewajiban yang sama, dan karenanya mereka menjadi person person yang sederajat. kalaupun undang undang membuat pembatasan, maka yang menjadi tujuan pokok dari seluruh pembatasan dan perlakuan itu adalah merumuskan prinsip prinsip keadilan yang berfungsi mengatur struktur dasar masyarakat sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pengaturan tersebut. satu satunya sifat dasar yang memadai bagi sebuah basis demi tercapainya prinsip keadilan adalah kemampuan moral manusia. setiap orang memiliki kemampuan moral yang sama. demikian andre ataupun dalam bukunya yang berjudul keadilan dan demokrasi halaman sehingga dipandang memadai untuk menjadikan kemampuan moral ini sebagai basis dalam menuntut perlakuan yang sama bagi semua pihak. setiap orang memiliki kemampuan moral untuk memahami apa yang baik dan adil, setidaknya dapat dijadikan alasan untuk menuntut perlakuan yang sama merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god kendati pada kenyataannya setiap orang memiliki talenta dan kemampuan yang berbeda. selain pengaturan mengenai persamaan, undang undang dasar juga mengatur bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, terhadap orang dengan kondisi yang sama harus diperlakukan sama, baik pegawai negeri sipil maupun politisi, sama sama sebagai penyelenggara negara harus diperlakukan sama sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, yakni dengan membebani persyaratan yang sama yaitu mundur dari jabatan pada saat mendaftar atau sama sama hanya memberitahukan kepada pimpinan pada saat mendaftar. undang undang nomor tahun khususnya, wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri sebagai pns sejak mendaftar sebagai calon. pengaturan yang demikian dikategorikan sebagai pengaturan yang tidak menjamin persamaan dan tidak adil. pada menyatakan bahwa wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua wakil ketuamenyebutkan salah satu syarat untuk menjadi calon kepala daerah bahwa mengundurkan diri sebagai anggota tni,. pengaturan yang diskriminatif. sementara itu pihak lain, pengaturan mengenai anggota dpr, dpd, dan dprd yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil, tidak diwajibkan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bertentangan dengan,legal standing pemohonntara lain diatur dengan tegas bahwa pemohon adalah perorangan (termasuk kelompok perorangan)adapun menurut penjelasan undang undang mahkamah konstitusdan atau kelompok perorangan warga negara indonesia: kedua, kerugian merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id mengundurkan diri melainkan hanya cukup memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan masing masing huruf s). pertanyaan kita yang pertama. apa dasar argumentasi pengaturan bahwa pns harus mundur sebelum pemilihan, padahal pada undang undang dasar menjamin setiap orang untuk bekerja? kedua, mengapa terjadi perbedaan pengaturan mengenai syarat bagi anggota dpr, dprd, dan dpd yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan syarat yang dibebankan bagi pegawai negeri sipil? padahal keduanya sama sama merupakan jabatan publik bagi penyelenggara negara. konsekuensi dari pengaturan yang berbeda seperti tersebut, apabila kemudian tidak terpilih, maka bagi anggota dpr, dprd, dan dpd kembali jabatan semula. sedangkan para pegawai negeri sipil tidak kembali dalam kedudukan sebagai pns atau kehilangan statusnya sebagai pns. sini tampak diskriminasi dan ketidakadilan hukum. suatu peraturan perundang undangan harus memenuhi tiga kategori kualitas yang ada pada hukum. yaitu kategori normatif, kategori sosiologis, dan kategori filosofis. kategori normatif harus sesuai prosedur yang ditentukan dan isinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau sederajat. kategori sosiologis harus sesuai dengan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. sedangkan kategori filosofis, yaitu hukum yang sesuai dengan keyakinan moral yang hidup dalam masyarakat dan memenuhi rasa keadilan. rasa keadilan dimaksud, terlihat dari distribusi persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. baik pns maupun pejabat politik lainnya jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil, harus dibebani persyaratan yang sama dan menurut john arus bahwa semua orang yang memiliki talenta dan kemauan berusaha yang kurang lebih sama harus mendapatkan kesempatan politik yang sama pula. lebih lanjut dikemukakan bahwa kesamaan dan keadilan tidak terletak dalam fakta bahwa semua orang diperlakukan sama atau semua orang mempunyai kesempatan partisipasi politik yang sama. tetapi bahwa semua orang mempunyai kualitas yang sama baik dari segi keahlian maupun dari segi kesediaan berusaha haruslah mendapatkan peluang yang sama untuk menduduki jabatan publik kepala daerah dan wakil kepala daerah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dengan demikian, yang dituntut bukanlah kesempatan yang sama, melainkan kesempatan yang terbuka bagi semua orang secara fair. jika ternyata undang undang tidak memberikan kesempatan yang terbuka bagi semua calon, maka telah terjadinya pelanggaran nyata terhadap prinsip kesamaan yang adil atas peluang peluang yang tersedia. inti hakiki dari hukum adalah keadilan. hukum dibuat untuk mendukung dan menegakkan keadilan. untuk memainkan peran ini, hukum itu sendiri harus adil. suatu konsep keadilan harus mampu memberikan kesempatan yang fair serta hak yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap proses politik. dasar logika kesamaan, muncul gagasan bahwa semua anggota sebuah kelompok atau asosiasi sama saja berhak dan mampu untuk berpartisipasi secara sama dengan rekan rekannya dalam proses pemerintahan kelompok atau asosiasi itu. mengikuti logika kesamaan ini, maka dalam hal pemilihan kepala daerah harus memberikan kesempatan semua warga negara yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam mencalonkan diri atau dicalonkan. undang undang melindungi hak hak, dan kebebasan kebebasan, serta menjamin semua orang untuk memperolehnya bawah pijakan persamaan yang penuh, persamaan secara hukum. dan undang undang ialah persamaan seluruh manusia hadapan undang undang, tanpa ada perbedaan antara mereka, baik karena perbedaan etnis, warna kulit, agama, bangsa, keturunan, kelas, dan kekayaan. singkatnya bahwa perbedaan alamiah dan sosial tidak menjadi sebab terjadinya perbedaan hadapan hukum dan undang undang. hukum memperlakukan semua manusia sama, tanpa kembalinya. dalam hal pilkada, yang diatur syarat bagi semua manusia sebagai manusia, dan semua warga negara sebagai warga negara, dan bukan pns sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. seharusnya, pembebanan syarat yang harus dipenuhi setiap calon diarahkan pada suatu tujuan untuk merekrut kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas. fakta bahwa pegawai negeri sipil, terutama yang menduduki jabatan eselon dan eselon dan menurut undang undang asn nomor tahun jabatan itu dikategorikan dalam jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama adalah mereka terseleksi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god memiliki kualitas baik, sehingga layak menduduki jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. persamaan secara hukum meliputi dua aspek, yaitu persamaan dalam memperoleh perlindungan hukum dan persamaan dalam hak dan kewajiban. persamaan dalam hukum adalah hak demokratis yang asasi. persamaan itu memberikan kepercayaan kepada warga negara bahwa sanggup mengubah undang undang yang tidak dinginnya, baik melalui wakil maupun dengan tindakannya sendiri. bahkan, jika undang undang yang dibuat oleh parlemen yang tidak sesuai dengan kehendak para warga masyarakat, maka mereka berhak menolaknya dengan mengajukan permohonan kepada lembaga yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah mahkamah konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar setelah amandemen. dengan uraian sebagaimana dikemukakan atas, maka dapat saya simpulkan bahwa dan undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara dan juga huruf undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasar khususnya dan bernard tanya mengenai ketentuan yang diajukan untuk di review oleh para pemohon, ahli ingin mengungkapkan kehormatan dan ketidaknormalan ketentuan ketentuan guo dengan menggunakan kerangka event meaning direction dari volkoff. menurut kerangka ini, frasa tekstual hanyalah panggung depan dari sebuah teks. balik frasa tekstual itu selalu ada motif, persepsi, dan agenda yang beyond text sebagai panggung belakang yang tidak selalu diungkapkan secara eksplisit. membaca frasa frasa atau diksi yang dipakai terkait dengan undang undang asn, maka muncul kesan yang cukup kuat. bahwa balik perintah wajib mundur itu, terdapat persepsi, asumsi, dan kecurigaan yang agak bias terhadap politik dan jabatan politik. utamanya jabatan politik berbasis pemilu. munculnya frasa frasa seperti jabatan profesi (vis a vis), jabatan politik, aparat yang independent, dan apolitis bebas dari politisasi, bebas dari intervensi politik, harus netral dari pengaruh semua golongan, tidak lepas dari persepsi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god miring itu. dari sinilah pula muncul argumentasi perlunya menjaga otonomi dan netralitas pns, termasuk lewat ketentuan mundur yang begitu streak dan tanpa ampun. meski secara objektif, soal mencalonkan diri atau dicalonkan dalam jabatan politik bukanlah sesuatu yang jahat pada dirinya. namun, pembuat undang undang seolah menganggapnya sebagai dosa besar yang haram dimasuki oleh pns sampai sampai pendataan pengunduran diri pun tidak dapat ditarik kembali. begitu mendaftar sebagai calon, maka tidak ada jalan kembali dan itu berarti sang pns harus kehilangan pekerjaannya dan sumber nafkah saat mendaftar sebagai calon. suatu pinalti yang menurut saya hanya wajar untuk para pelaku kejahatan sangat serius. normalnya kalau memang otonomi dan moralitas dan netralitas pns yang hendak dijaga, maka pembatasan terhadap pns harusnya sama untuk semua jabatan politik dan jabatan lain luar pns, tetapi anehnya pembatasan terhadap pns hanya berlaku untuk jabatan politik berbasis pemilu. pertanyaannya adalah mengapa jabatan politik berbasis pemilu wajib dihindari oleh pns? apakah karena situ peran partai politik begitu dominan sehingga dikhawatirkan mengkontaminasi pns? kalau ini alasannya, mengapa bagi calon independen yang tidak menggunakan jasa partai politik, tidak ada pengecualian. apakah proses pemilu itu sendiri dicurigai sebagai arena penuh polusi, politik karena melibatkan massa pemilih, sehingga rawan mengkontaminasi pns? ataukah justru ada sesuatu yang hendak diproteksi dalam jabatan politik berbasis pemilu itu, sehingga orang lain harus dibatasi. nuansa kecurigaan debiawiyah atau pukul rata tersebut, dapat berubah menjadi wajah baru dari politik identitas atau politik sistematisasi jika dibiarkan tanpa sikap kritis, apalagi ada kecenderungan dimana membuat undang undang, dpr dan pemerintah menangkap politik dan jabatan politik hanya terbatas pada iow politics bukannya high politics. memahami politik dan jabatan politik dalam level low politics memang hanya akan menampilkan wajah kekotoran politik, tetapi akan sangat berbeda jika jabatan politik dipahami sebagai jabatan berorientasi high politics dan memang ternyata konstitusi dan perundang undangan mengenai jabatan politik bahkan jabatan apa pun negeri ini, apalagi jabatan jabatan strategis seperti presiden, gubernur, bupati, dan walikota justru dikonstruksi sebagai jabatan yang wajib berbasis high politics dan bukan low politics. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemilu dalam demokrasi modern adalah semacam modus vivendi untuk menghadirkan pemimpin yang berkualitas, baik dari sisi kompetensi maupun dari sisi konsekuensi dan integritas. prosedur prosedur demokrasi melalui pemiluoleh rakyat, tapi tidak berhenti situ, kemenangan seorang dalam pemilu barulah keberhasilan melewati sebuah lorong prosedur dan bukan akhir dari demokrasi. ujung prosedur itu, menanti berbagai tugas untuk memberi isi pada kehidupan demokrasi, yaitu menjamin dan memastikan kebebasan, persamaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. perwujudan kebebasan persamaan, keadilan dan kesejahteraan itulah yang menjadi jaminan bahwa demokrasi adalah pemerintahan untuk rakyat. kalau kita berpikir jernih dan jujur, maka terlalu berlebihan jika menganggap bahwa ancaman terhadap independensi pns hanya bersumber dari faktor tunggal. dalam hal ini, politik dan jabatan politik. kedua sosial tidak mengenal.sejenis paribas seperti ilmu ilmu fakta dalam bidang sosial, gejala dapat muncul dari lima sebab yang berbeda, sedangkan satu faktor sebagai sebab dapat menimbulkan lima akibat yang berbeda bahkan bertentangan. maka patut dipertanyakan, mengapa pembuat undang undang hanya melihat faktor politik dan jabatan politik sebagai kemungkinan tunggal ancaman terhadap independensi dan netralitas pns? bukankah juga sebagaimana teori teori sosial, pengaruh itu dapat muncul dari lingkungan lingkungan lain, seperti misalnya budaya, sosial, agama, dan ekonomi. kalau begitu, apakah juga harus ada undang undang yang membatasi setiap pns memasuki asosiasi sosial, cultural, religious, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat, sehingga tetap terjaga netralitasnya, kalau ini yang terjadi adalah sebuah keanehan dalam sebuah negara demokrasi. dapat saja bahwa jabatan politik dapat mempengaruhi netralitas pns dan itu terjadi tatkala kita membiarkan jabatan politik dimainkan dalam logika low politics, tapi hal ini adalah the matter fact bukan the matter principle. sebagai the matter principle, jabatan jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati, walikota justru merupakan sentrum kekuasaan. dimana masalah masa pending atau pemanfaatan kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat diramu dan diperjuangkan untuk meningkatkan. fungsi fungsi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih maksimal. mengapa bukan hal ini yang dikedepankan oleh pembuat undang undang? kalau masa pending terletak pada kenegarawanan dan kesanggupan memerintah dalam arti spacecraft before gate atau pregnancy atau rule, maka menurut ahli, langkah pembatasan terhadap pns dalam jabatan politik versi undang undang asn merupakan langkah yang kontraproduktif sebab harus diakui pns memiliki cukup banyak kader yang memilki mutu spacecraft yang mumpuni dan berjiwa negarawan sehingga sangat dibutuhkan dalam jabatan jabatan tersebut. tentang pengelolaan kebebasan warga negara pernah menjadi topik debat panjang antara kubu hobbesian dan kubu ocean, dalam arti thomas hobbs dan john locke. pangkal debat antara keduanya adalah perbedaan asumsi tentang manusia. bagi hobbs, manusia mempunyai naluri dan dikendalikan oleh naluri hominid lupus. oleh karena itu, kebebasan individu adalah suatu yang destruktif sehingga mau tidak mau harus dibatasi. fungsi negara dan hukum adalah untuk membatasi kebebasan itu yang apabila dibiarkan akan menghancurkan seluruh kehidupan manusia itu sendiri karena manusia akan terlibat dalam situasi war all against all, semua perang melawan semua. berbeda dengan hobbs, john locke memandang manusia itu rasional dan melek hak. fungsi negara dan hukum adalah mengelola dan mengatur kebebasan individu agar kehidupan itu sendiri diralat dan dibagi. namun pengaturan itu tidak boleh mencederai hak hak dasar individu manusia. dari sinilah lahir apa yang disebut negara atau masyarakat demokratis. dari dua pandangan tersebut, tampak jelas perbedaan mengenai cara mengelola kebebasan dan bagaimana negara dan hukum difungsikan. untuk itu, bagi john locke hukum diperlukan untuk melindungi kebebasan manusia demi meraih kesejahteraan. sedangkan bagi hobbs, hukum yang sama diperlukan untuk mengekang kebebasan itu demi tidak saling memangsa. perbedaan persepsi dan asumsi ini melahirkan reaksi penggunaan hukum antarnegara dalam mengelola hak hak warga negaranya. inilah yang kemudian melahirkan dua pendekatan, pendekatan john locke yang mengedepankan prosperity approach dan pendekatan thomas hobbs yang menekankan security approach yang melahirkan negara negara otoriter. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god salah satu argumen yang dikemukakan terkait dengan kewajiban mundur bagi pns adalah argumen risiko pilihan yaitu risiko sebagai aparatur negara sipil yang terikat pada ketentuan ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan. oleh karena itu, ketika memilih pindah jabatan, maka yang bersangkutan harus mundur dari pns. karena alasan alasan itu tersebut, maka kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh yang bersangkutan harus dipandang bukan sebagai akibat hukum dari pemberlakuan undang undang guo tetapi merupakan akibat hukum dari pilihan hukum yang telah diambil oleh yang bersangkutan sendiri. argumentasi ini dipakai oleh dpr dan pemerintah. kalau pindah jabatan yang dijadikan alasan yang mewajibkan seorang pns mundur, mengapa kewajiban mundur itu harus dilakukan pada tahap pendaftaran calon dan bukan pada saat terpilih? apakah tempus pendaftaran sebagai calon sama dengan tempus pindah jabatan dalam jabatan politik? kalau tidak sama, mengapa kewajiban mundur tersebut dibebankan kepada pns yang baru jadi calon dan belum pernah pindah jabatan? apakah ini bukan regulasi yang premature atau bahkan kita sebut sebagai over regulation? hal yang tidak kurang menggelitik adalah soal larangan menarik kembali pengunduran diri, penataan pengunduran diri. suatu pembatasan yang sangat keras sekali dan final. masalah lain dari larangan bagi aparatur sipil negara yang pns menggunakan hak politiknya sebagai warga negara untuk ikut dan dipilih dalam jabatan politik. pertanyaan kemudian muncul adalah mengapa politik tiada jalan kembali itu harus diterapkan kepada pns? mengapa pula tidak ada toleransi kepada mereka yang urung mengikuti pemilihan? apakah yang dikehendaki oleh larangan itu adalah soal mencegah masuk arena pemilihan jabatan public ataukah justru merupakan politik ancaman, jangan sekali kali mengajukan surat pengunduran diri? dan kalau ini yang terjadi adalah teror negara. kalau yang mau dicegah adalah soal masuk arena pemilihan jabatan politik, maka mestinya ketika yang bersangkutan mengurungkan niat melanjutkan pencalonannya, katakanlah satu hari setelah mendaftar, maka surat itu harusnya bisa ditarik kembali, tetapi mengapa undang undang guo melarang untuk menariknya kembali? apakah ini merupakan ekspresi dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god alasan yang sering dikemukakan oleh dpr dan pemerintah bahwa niat mengikuti kontestasi dalam jabatan politik dari pns adalah semata mata memburu jabatan dan mencari jabatan baru? apakah sebuah undang undang boleh disusupi oleh asumsi tendensius yang begitu subjektif? apakah negara boleh mengklaim sepihak bahwa motivasi setiap pns yang hendak mengikuti kontestasi jabatan politik adalah hanya semata mata untuk memburu jabatan? apakah betul tidak ada pns yang memiliki idealisme ketika mengikuti kontestasi jabatan politik? apakah itu bukan merupakan asumsi yang penuh fitnah? apakah asumsi seperti itu dapat dibenarkan sebagai sesuatu yang konstitusional? siapa pun mahfud, jabatan jabatan publik seperti presiden, gubernur, walikota, dan bupati dalam sistem kenegaraan indonesia sebenarnya hadir untuk melayani kesejahteraan lewat kesejahteraan rakyat, lewat kebijakan kebijakan strategis yang dibuatnya. mengapa hal ini tidak dikedepankan oleh pembuat undang undang? mengapa kecurigaan kecurigaan subjektif yang tendensius justru ditolerir untuk menjustifikasi aturan yang wajibkan pns mundur dan mengharamkan penarikan kembali surat pengunduran diri? apakah ini wajar dibenarkan secara konstitusional tanpa ada penjelasan dan destinasi yang memadai? maka tidak ada jawaban yang lebih logis dari pada maknanya sebagai politik ancaman untuk melindungi kuota politik dalam jabatan politik berbasis pemilu. sebagai catatan terakhir adalah mengenai pemaknaan terhadap pembatasan hak warga negara yang diatur dalam undang undang dasar guo membolehkan pembatasan hak warga negara melalui undang undang, namun untuk maksud yang terbatas, yaitu dalam rangkkembangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis. pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa dalam membaca tersebut pemerintah dan dpr termasuk mahkamah lewat putusan nomor puu viii yang secara mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum dalam putusan nomor tahun hanya berhenti pada norma boleh membatasi dan tidak menyentuh intensional pembatasan hak versi itu? apakah keikutsertaan seorang pns dalam kontestasi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god jabatan politik berbasis pemilu memang mengancam penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain atau menghadirkan ketidakadilan atau bertentangan dengan moral atau nilai agama dan akan mengancam keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang demokratis? mengapa soal hak konstitusional konstitusional warga negara, mahkamah memilih jalan hobbesian dan bukan jalan ocean lewat putusan itu? inilah beberapa pertanyaan yang ahli ajukan untuk dipertimbangkan oleh mahkamah mengenai yang diajukan untuk di reviewmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmasing masing pemohon bermaksud untuk provinsi ntt dan beberapa kabupaten provinsi ntt: bahwa para pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud sebagai berikut: adanya hak untuk memperoleh kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. penegasan mengenai prinsip persamaan ini mengandung arti bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum menjamin kesamaan, terutama kesamaan dihadapan hukum dan pemerintahan. hukum harus menjamin segenap anggota masyarakat agar diperlakukan menurut tolok ukur yang objektif dan sama. hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan ini,adanya hak konstitusional dari para pemohon untuk memajukan dirinya baik secara individu maupun secara kolektif untuk menjadi abdi: negara ataui2.5j menimbang bahwa mahkamah telah menerima kelima minat sertmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoidasnserta huruf dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa materi muatan yang terkandung dalam dan asn serta huruf secara filosofis bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar tahun khususnya pada alinea alinea dan alinea iii: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa materi muatan yang terkandung dalam dan asn serta hurufasn serta huruf bersifat diskriminatif dan melanggar hak konstitusional para pemohon, bahwa perlakuan berbeda, apabila pegawai aparatur sipil negara dari pegawai negeri sipil pns),,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godmendengar keterangan ahli para pemohon, bukti bukti surat tulisan yang diajukan oleh para pemoho11) bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan asn, serta huruf mengenai syarat pengunduran diri pns sejak mendaftar sebagai calon, karena bertentangan dengan dan dan uud i3., merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god pelayan masyarakat yang dalam hal ini dicalonkan menjadi calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota melalui proses pemilihan umum langsung, umum, bebas dan rahasia yang secara tegas diaturkonstitusional para pemohon sebagai pns aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan, kapasitas yang memadai dengan jenjang karier yang dibangun secara bertahap untuk memperoleh pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil dan sama hadapan hukum khususnya dalam mencalonkan diri dan atau dicalonkan menjadi calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota. hak konstitusional ini juga dilandasi oleh adanya kenyataan bahwa pns aparatur sipil negara memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan pengabdian sebagai abdi negara masyarakat yang sudah teruji dan terukur serta layak untuk menjadi calon dicalonkan menjadi gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati dan walikota wakil walikota. hak konstitusional inihak konstitusional pemohon untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja manapun sesuai keinginannya dan kesempatan secara adil. hak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut dimiliki juga oleh seorang pns aparatur sipil negara, yakni pekerjaan bidang eksekutif dan yudikatif atau bidang lainnya tanpa harus kehilangan statusnya sebagai pns. hal ini dijamipegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan pembayar pajak bagi negara, mempunyai hak konstitusional yang sama dalam pemerintahan dengan warga negara indonesia lainnya untuk menjadi calon gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota. hak konstitusional pns atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan ini merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god i3. bahwa terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas huruf mengenai frasa pegawai negeri sipil? telah dipertimbangkan pula dalam putusan nomor puu xi.dmerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idewa gede laguna ttd. ttd. suhartono materialis akbar ttd. ttd. maria farida indrawi santditegaskan dalam uud yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan . bahwa merumuskan pembatasan bersyarat implementasi hak dan kebebasan setiap orang dalam bentuk formengan berlakunya ketentuan dan asn khususnya frasa wajib menyatakan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil sejak mendaftar sebagai calon, dan ketentuan huruf pemilihan gubernur, bupati dan walikota, berkenaan dengan syarat mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon satu sisi merupakan ketentuan yang bertentangan dengan hak hak atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan uud dan, sisi lainnya, tidak memenuhi persyaratan konstitusional tentang pembatasan hak dan kebebasan konstitusional para pemohon sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii mempertimbangkan a.i.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godbahwa selanjutnya, pertimbangan tersebut secara mutasi mutans menjadi pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor putri bahwa dengan demikian, kewajiban pns untuk mengundurkan diri ketika menjadi calon dpd dinilai oleh mahkamah tidak bertentangan dengan konstitusi, bahwa pemilihan anggota dpd nota bene adalah pemilihan dalam lingkup kekuasaan legislatif, sedangkan permohonan ini berkaitan dengan hak untuk dipilih dalam lingkup kekuasaan yang berbeda, yakni menjadi gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, walikota wakil walikota yang berada dalam lingkup kekuasaan eksekutif di mana setiap pns adalah bagian yang inheren dengan kekuasaan eksekutif tersebut, dan oleh karena itu pertimbangan mahkamah dalam perkara berkenaan dengan kekuasaan legislatif tersebut atas tidak mutasi mutans berlaku dalam perkara yang nota bene merupakan pemilihan dalam lingkup kekuasaan eksekutif ini: bahwa dengan demikian semestinya pertimbangan dalam perkara ini tidak merujuk pada yurisprudensi tersebut, melainkan dilakukan dengan merujuk pada asas hukum hak konstitusional warga negara dalam pemilihan umum yang lebih esensial sebagaimana pernah dipertimbangkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu i tanggal februari yangmemang pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon secara konstitusional dapat dibatasi, namun pembatasan melalui undang undang tersebut tidak bersifat absolut melainkan bersyarat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.id (conditional) dalam arti dimaksudkan untuk tujuan tujuan yang ditentukan secara limitation sebagaimana ditentuketentuan asn mana ditentukan bahwabagai pegawai negeri sipil sejak mendaftar sebagai calon dan ketentuan asn mana ditentukan bahwa, pegawai aparatur sipil negara yang mencalonkan diri atau dicalonkan presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur dan wakil gubernur,ketentuan huruf pemilihan gubernur, bupati dan walikota mana ditentukan bahwa, antara lain, mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, satu sisi memang merupakan pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang sebagaimana dimaksud dalam uud namun, pembatasan tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat syarat intensionalitasnya yang ditentukan dalamsebagaimana merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god diformulasikan dalam ketentuan dan asmerupakan pengingkaran terhadap intensi pembatasan hak konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan uud dan dengan sendirinya merupakan pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak untuk dipilih yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu tanggal februari bahwa apabila mahkamah menyatakan bahwa ketentuan dalam dan asn khususnybertentangan dengan konstitusi maka dengan sendirinya hak hak konstitusional para pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah wakil kepala daerah akan terpenuhi sebagaimana dapat dijabarkan dari ketentuan ketentuan dan uud tidak akan dibatasi, disimpan, ditiadakan atau dihapuskan dan hak asasi para pemohon tidak dilanggar, dan intensi pembatasan hak konstitusional para pemohon akan sesuai, atau sedikitnya tidak menyimpang dari ketentuan uud bahwa pascaterbitnya undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negarat), terdapat hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan, yakni: kerugian yang bersifat potensial: bahwa pemohon dengan nomor urut dan pemohon nomor urut s.d. nomor urut memiliki potensi kerugian konstitusional karena par, pd. s.h.,m.h. alamat jalan bekasi timur nomor 6a, rawabunga, jatinegara, jakarta timur: selanjutnya disebut sebagai .iiiolikewenangan mahkamah: bahwa undang undang dasar menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan pengadilan yang bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara,dan oleh sebuah mahkamah konstitusi? . bahwa uudtahun tentang kekuasaan kehakiman lembaga negara republik indonesia tahun nomor ,tambahan lembagperaturcuali dengan syarat syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan pemohon yang bersangkutan berbeda.menganggap hak dan atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang yaitu: perorangan warg: lembapemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar sehingga bisa menjamin rule law yang dirincikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip hukum yang bisa memberikan keadilan hukum, jadi huruf persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah:al ini bertentangan dengan bahwan tidak ada terkecuali serta bertentangan dengan setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, memilih presiden berarti memilih pemimpin bukan melamar sebuah pekerjaan atau mendaftar perguruan tinggi negeri dan swasta sehingga dengan diterapkan sebuah peraturan yang membatasi pada jenjang studi jelas bertentangan dengan undang undang dasar legal standing komite pemerintahan rakyat independen yang termaktub dalam konklusi putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi sejalan dengan amanat"") legal standing komite pemerintahan rakyat independen sebagai lembaga gerakan sosial politik mempunyai maksud dan tujuan: penegakan undang undang dasar dan memperjuangkan pemurnian pancasila. membangun demokratismembaca legal standing komite pemerintahan rakyat independen berkorelasi dengan tujuan pemilihan "umum secara langsung.untuk membeli suarlagi merepresentas,legal, saling haut, saling fitnah antar calon dalam setiap pemilu, calon presiden dan wakil presiden harus mencerminkan puluh persen) dari jumlah kursi dpr atau memperoleh (lima calon presiden dan wakil presiden terpilih akan memegang kekuasanyave sertaan calon presidens publica yaitu pemerintahan dikawal oleh rakyat bukan oleh partai politik dan dpr.si sistem presidensial apabila tidak menyertakan calon independen melalui(bargaining) tentang jumlah uang yang harus dikumpulkan dalam rangka membeli suara rakyat saat berlangsungnya pemilihan umum.isme yang diamanat prediksi ini bisa dilihat dari hasil quick count. pemilihan umum legislatif yang telah mengeluarkan hasil survey yang memilih berkisar (tiga puluhisme seperti yang diamanatkan oleh konstitusi undang undang dasar dengan sistem penggabukekuasaan dan kewenangan kepentingan partai politik saat mengusung calon presiden dan wakil presidenbukan merupakan praktik ketatanegaraan dalam presidensialismenjelas tentang hak konstitusional komite pemerintahan rakyat independen yang merenggut oleh undang undang nomor tahun karena tidak bisatahun hanya mengakomodir calon presiden dan wakil presiden dan gabungan partai politik hal ini bertentangan dengan uud penjelasannya bisa dilihat difabel berikut: undang undang undang undang penjelasan nomor tahun dasar angka negara bahwa partai politik partai politik adalah indonesia adalah berdasarkan undang partai politik yang telah negara kesatuan, yang undang nomor ditetapkan sebagai berbentuk republik tahun tentang peserta pemilihan perubahan atas umum, anggota dewan undang undang perwakilan rakyat. kedaulatan berada tahun tentang ditangan rakyat dan partai politik angka dilaksanakan menurut partai politik gabungan partai politik undang undang adalah organisasi adalah gabungan dasar yang bersifat (dua) partai politik atau nasional dan lebih yang bersama dibentuk oleh sama bersepakat sekelompok warga mencalonkan (satu) negara indonesia negara indonesia pasangan calon adalah negara hukum secara sukarela atas presiden dan wakil dasar kesamaan presiden kehendak dan cka cita untuk pasangan calon presiden republik memperjuangkan presiden dan wakil indonesia memegang dan membela presiden, selanjutnya kekuasaan kepentingan politik sebut pasangan calon pemerintahan menurut anggota, masyarakat, adalah pasangan calon undang undang bangsa, dan negara, peserta pemilu dasar serta memelihara presiden dan wakil keutuhan negara presiden yang kesatuan republik diusulkan oleh partai indonesia politik dan gabungan presiden dan wakil berdasarkan partai politik yang telah presiden dipilih dalam undang undang memenuhi persyaratan satu pasangan secara dasar negara langsung oleh rakyat republik indonesia tahun rakyat negara kesatuan republik pasangan calon indonesia yang harus presiden dan wakil diakui hak politiknya pejabat negara yang presiden yang untuk mencalonkan dicalonkan dan partai mendapatkan suara diri sebagai presiden politik sebagai calon lebih dari lima puluh dan wakil presiden atau gabungan partai persen dari jumlah atau mencalonkan politik sebagai calon suara dalam pemilihan orang lain sebagai presiden dan wakil umum dengan presiden dan wakil presiden harus sedikitnya dua puluh presiden melalui mengundurkan diri dari persen setiap provinsi wadah perjuangan jabatannya. indonesia dilantik hak politik rakyat menjadi presiden dan yaitu komite pengunduran diri wakil presiden pemerintahan rakyat sebagai pejabat independen wujud sebagaimana dimaksud kemerdekaan pada paling berserikat, dan lambat pada saat berkumpul didaftarkan oleh partai mengeluarkan pikiran politik atau gabungan dengan lisan dan partai politik kpu tulisan dan sebagai calon presiden sebagainya atau calon wakil diterapkan dengan presiden yang undang undang dinyatakan dengan surat pengunduran diri hak asasi manusia yang tidak dapat ditarik politik adalah hak kembali. hak dasar prinsip manusia dalam surat pengunduran diri kehidupan berpolitik sebagaimana yang yang tidak bisa dimaksud pada dirampas begitu saja disampaikan kepada oleh partai politik kpu oleh partai politik karena indonesia atau gabungan partai adalah negara politik sebagai hukum dalam dokumen persyaratan kerangka negara calon presiden dan kesatuan republik wakil presiden. indonesia hak hak asasical right gubernur, wakil mencakup hak gubernur, bupati, wakil memilih dan pilih bupati, wali kota dan dalam suatu wakil wali kota, yang pemilihan, hak akan dicalonkan oleh membuat dan partai politik atau mendirikan partai gabungan partai politik politik, organisasi, sebagai calon presiden politik, lembaga dan wakil presiden gerakan sosial politik harus meminta izin termasuk kepada presiden mengajukan suatu pasangan calon konsensus, surat presiden dan wakil referendum, petisi permintaan izin presiden yang maupun judicial gubernur, wakil mendapatkan suara review. gubernur, bupati, wali lebih dari lima puluh kota dan wakil wali kota persen dari jumlah setiap orang berhak sebagaimana dimaksud suara dalam pemilihan mendapat pada umum dengan pengakuan, jaminan, disampaikan kepada sedikitnya dua puluh perlindungan dan kpu oleh partai politik persen setiap provinsi kepastian hukum atau gabungan partai indonesia dilantik yang adil serta politik sebagai menjadi presiden dan perlakuan yang sama dokument persyaratan wakil presiden hadapan hukum calon presiden atau karena indonesia calon wakil presiden. jika adalah negara presiden dan wakil hukum (rachstaat) calon presiden mangkat, tidak berdasarkan presiden dan calon berhenti, atas kekuasaan wakil presiden diberhentikan, atau (machstaat) diusulkan dalam tidak dapat melakukan pemerintahan (satu) pasangan oleh kewajibannya dalam indonesia partai politik atau masa jabatan dan berdasarkan hukum gabungan partai politik. secara bersamaan, konstitusi (hukum pelaksana tugas dasar) tidak kepresidenan adalah berdasarkan pasangan menteri luar negeri. absolutisme calon diusulkanoleh menteri dalam negeri, (kekuasaan yang partai politik atau dan menteri tidak terbatas) atau gabungan partai politik pertahanan secara hukum negara peserta pemilu yang bersama sama. berdasarkan memenuhi persyaratan selambat lambatnya kekuasaan partai perolehan kursi paling nya tiga puluh hari politik sepenuhnya, sedikit (dua puluh setelah itu, majelis negara berdasarkan persen) dari jumlah permusyawaratan atas hukum sejalan kursi dpr atau rakyat dengan montezgue memperoleh 25x(dua menyelenggarakan yang puluh lima persen) dari siding untuk memilih mengungkapkan teori suara sah nasional presiden dan wakil tentang negara dalam pemilu anggota presiden dari dua paling baik adalah dpr, sebelum pasangan presiden negara hukum, pelaksanaan pemilu dan wakil presiden sebab dalam presiden dan wakil yang diurungkan oleh konstitusi di.banyak presiden. partai politik atau negara mempunyai gabungan partai tiga inti pokokk yang pasangan perlindungan ham, calon presiden dan diterapkan wakil presidennya ketatanegaraan meraih suara suatu negara, terbanyak pertama membatasi dan kedua dalam kekuasaan dan pemilihan umum wewenang organ sebelumnya, sampai organ negara. berakhir masa jabatannya.)penentuan calon adalah sumber presiden dan atau wakil dari negara hukum presiden dilakukan negara indonesia secara demokratis dan sehingga terbuka sesuai dengan pelaksanaan hukum mekanisme internal bukan berdasarkan partai politik kepentingan partai bersangkutan politik undang undang nomor tahun , partai yang mengatur politik dapat dilakukan pasangan calon kesepakatan dengan presiden dan wakil partai politik lain untuk presiden oleh partai melakukan politik atau gabungan pengabungan dalam partai politik telah mengusulkan pasangan mengebiri hak asasi calon. hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan calon presiden dan wakil presiden yang independen melalui segala warga negara komite pemerintahan , partai bersama kedudukannya rakyat independen politik atau gabungan dalam hukum karena syarat partai politik pemerintahan syarat pemerintahan sebagaimana dimaksud demokratis pada hanya berdasarkan konsep dapat mencalonkan setiap orang berhak negara hukum (satu) pasangan calon mematikan dirinya adalah terbentuknya sesuai dengan dalam perlindkanisme internal memperjuangkan nasional, kekuasaan partai politik atau haknya secara kolektif kehakiman yang musyawarah gabungan untuk membangun bebas dan tidak partai politik yang masyarakat bangsa memihak, pemilihan dilakukan secara dan negaranya umum yang bebas, demokratis dan terbuka. kebebasan menyatakan calon setiap orang berhak pendapat dan presiden dan atau calon atas pangkuan, kebebasan berserikat wakil presiden yang jaminan, perlindungan, serta kebebasan telah diusulkan dalam dan kepastian hukum memilih dan dipilih satu pasangan oleh yang adil serta sebagai presiden dan partai politik atau perlakuan yang sama wakil presiden. gabungan partai politik hadapan hukum sebagaimana dimaksud lembaga komite pad tidak boleh pemilihan rakyat dicalonkan lagi oleh setiap warga negara independen partai politik atau berhak memperoleh mempunyai gabungan partai politik kesempatan yang kedudukan hukum lainnya sama dalam (legal standing) pemerintahan sebagai lembaga gerakan politik yang huruf, merupakan wadah persyaratan menjadi setiap orang berhak perjuangan aspirasi calon presiden dan mendapatkan politik rakyat hal ini calon wakil presiden kemudahan dan sangat parallel adalah berpendidikan perlakuan khusus dengan gagasan paling rendah tamat untuk memperoleh negara hukum yang sekolah menengah kesempatan dan saling berhubungan atas sma), madrasah manfaat yang sama satu sama lainya, aliah ma), sekolah guna mencapai yaitu: menengah kejuruan persamaan dan adanya asas smk), madrasah aliah keadilan legalitas yang kejuruan mak), atau berarti pemerintah bentuk lain yang 28l berkehendak sederajat: setiap orang berhak semata mata atas bebas dari perlakuan dasar hukum yang yang bersifat berlaku diskriminatif atas dasar adanya kebebasan apapun dan berhak dan kemandirian "kesepakatan mendapatkan kekuasaan sebagaimana dimaksud perlindungan terhadap terutama dalam dalam perlakuan yang bersifat fungsinya untuk terdiri atas: diskriminatif itu. menegakan hukum kesepakatan antar dan keadilan partai politik adanya jaminan kesepakatan antar perlindungan partai politik atau tehadap hak hak gabungan partai asasi manusia politik dan pasangan untuk menegakan dan adanya calon melindungi hak asasi pemerintahan manusia sesuai berdasarkan sistem dengan prinsip negara konstitusi atau "bakal pasangan calon hukum yang hukum dasar didaftarkan oleh partai demokratis, hak sehingga bisa politik atau gabungan pelaksanaan hak asasi menjamin rlanjutnya telah menentukan (lima) syarat kerugian hakonstitusional tersebut, diangap telah dirugikan oleh berlakunya undang undang dimohonkan pengujian: hak dan atau konstitusional harus bersifat spesifik khusushak dan atau kewenangan konstitusionaltahun dan atau materi muatan dalam dan atau bagian undang undang diangap bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun bahwa pemohon adalah presiden komite pemerintahan rakyat independen berdasarkan akta notaris nomor tanggal desember dan termaktub dalam konklusi berdasarkan penilaian atas fakta hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ataumanusia dijamin, law yang dirincikan diatur, dan dituangkan dengan adanya pendaftaran dalam peraturan konstitusi yang bekal pasangan calon perundang bersumber pada oleh partai politik undangan. hak hak asasi ditandatangani oleh manusia adanya ketua umum atau persamaan sebutan lain dan menurut hukum sekertaris jenderal atau bagi semua orang sebutan lain sesuai dan adanya prinsip dengan ketentuan hukum yang bisa peraturan perundang memberikan undangan. keadilan hukum. legal standing komite pemerintahan rakyat "pendaftaran independen yang bakal pasangan calon termaktub pada oleh gabungan partai putusan mahkamah politik ditandatangani konstitusi nomor oleh ketua umum atau puu yaitu sebutan lain dan sebuah lembaga sekertaris jenderal atau bidang sosial politik sebutan lain sesuai yang memiliki maksud dengan ketentuan dan tujuan sebagai peraturan perundang berikut undangan. penegakan undang undang dasar dan huruf memperjuangkan b,"kesepakatan tertulis pemuaian antar partai politik pancasila sebagaimana dimaksud membangun dalam demokratis yang huruf dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat huruf c, surat memperjuangkan pernyataan tidak akan pelaksanaan dan menarik pencalonan perlindungan hak atas pasangan asasi manusia dicalonkan yang ham) yang ditandatangani oleh berkeadilan tanpa pimpinan partai politik penindasan. atau para partai politik memperjuangkan yang bergabung, hak politik rakyat yang berkeadilan huruf d, kesepakatan menuju tertulis antara partai masyarakat yang politik atau gabungan adil dan makmur partai politik dengan membangun bekal pasangan calon independen sebagaimana dimaksud political rakyat dan dalam political rakyat huruf undang independen undang nomor memperjuanghun pemilihan perumusan umum presiden dan konsep dan wakil presiden gagasan republik indonesia. independen menuju rakyat berdikari memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan mendorong hidup kebangsaan dan bernegara secara konstitusional mendorong pelaksanaan penegakan hukum 9g membangun kerjasama politik dalam negeri maupun luar negeri, nasional dan internasional membaca legal standing komite pemerintahan rakyat independen berkorelasi dengan tujuan pemilihan umum secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kelaumembeli suara rakyat.merepresentas .jagal, saling haut, saling fitnah antar calon dalam setiap. calon presiden: dan wakil. presiden harus mencermin(limacalon presiden dan wakil presiden terpilih akan memegang kawasf nasional sertaan calon presidepublika yaitu pemerintahan dikawal oleh rakyat bukan oleh partai politik dan dpr sistem presidensial apabila tidak menyertakan calon independen melalui komitetentang jumlah uang yang harus dikumpulkan dalam rsatu pasangan calon presiden dan wakil presiden. hurufsurat pengunduran diri sebagaimana yangli suara rakyat saat berlangsungnya pemilihan umum yang dinamapr edisi ini bisa dilihat dari hasil quick count pemilihan umum legislatif yang telah mengeluarkan hasil survey yang. memilih berkisar (tiga seperti yang diamanatkan oleh konstitusi undang undang dasar dengan sistem pengembakuasaan dan kesewewenan gan kepentingan partai politik saat mengusung calon presiden dan wakil presiden, undangselanjutnya merupakan pola kebutuhan praktik ketatanegaraan dalam presidensialtitinian undang undang dasartentang calon independen yang telah memenuhi persyaratan..sebagaimana dimaksud paddisampaikan kepada kpu oleh calon independexx) dari jumlah kursi dpr atau memperoleh (limapuluh satu. frasa,disepakati berdasarkan konsensus nasional oleh komite pemerintahan rakyat independe. politik atau gabungan partai politik dengan bekal pasangan calonundang undang nomor tahun tentang pemilihan umumbuku anggaran dasar anggaran rumah tangga dewan pimpinan nasional komite pemerintahan rakyat independen, bukti fotokopi koran jakarta senin april halaman pemilu marak politik uang, bukti fotokopi kartu penduduk nik nis: atas nama sri sudarso pd. s, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah. . surat pengunduran diri sebagaimana yangy .huruf kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a . hurufbangka dan angka huruf dan dan dan dan dan huruf huruf huruf dan huruf terhadap dan dan:wa.emohon mendalilkan bahwapemohon mendalilkan hak konstitusional komite pemerintahan rakyat independen telah merenggut oleh undang undang nomor tahun karena tidak dapatnomor tahun hanya mengakomodir calon presiden dan wakil presiden dari partai politik atau gabunganberdasarkan dalil tersebut, petit permohonan pemohon, angka yang memohon mahkamah agar:pemerintahan rakyat independen tentang calon independen yang telah memenuhi persyaratanwakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada (satu).wakil gubernur bupati wakil bupati walertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. huruf kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf chak hak konstitusional pemohon dijamin oleh pembukaan uud beserta nya, yakni. undang undang dasar. ) negara indonesia adalah negara hukum ." ") presiden republik indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh masyarakat.)indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. ) dan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri. menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersama sama. selambat lambatnyapresiden dan wakil presiden yang diurungwali kot(limapuluh satu persen frasa,.. calon independen yang disepakati berdasarkan konsensus nasional oleh komipemerintahan rakyat independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangani3. menimbang bahwa terhadapmengikat atau memohon agar mahkamah mengubah norma tersebut. selain itu, seandainya pun dankabur atau tidak jelas (obscura libel), ttd maria farida indrawi santo)rapkan dengan undang undang. setiap orang berhak untuk memajukan jaminan dalam memperjuangkan haknya. secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."))hak pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. ) bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. angka angka dan angka huruf dan dan dan dan dan huruf.a, huruf huruf dan huruf apabila meneliti serta mencermati secara tersirat nomor tahun baik isi muatan, atau hurufung arti proses pemilihan presiden dan wakil presiden menyimpang serta menyeleweng dengan bentuk dan kedaulatan negara indonesia ialah negara kesatuan republik indonesia menjadi negara kepartaian republik indonesia. negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dipandang paling cocok bagi bangsa indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujudkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu, kepartaian atau golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum. jadi paham negara kepartaian sangat tidak sesuai dengan bentuk kedaulatan negara serta bersifat diskriminatif bagi sebuah pengabdian bangsa dan negara terutamkarena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden atau wakil presiden disebabkan adanya pembatasan dan diskriminasi yang hanya membolehkan partai politik atau gabungan politik yang boleh menjadi presiden dan wakil presiden dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujirmohonan saat inilegal standing (kedudukan hukum) pemohon yang bergiat salah satunya dalam upaya memperjuangkan hak politik rakyat yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut: penegakan undang undang dasar dan memperjuangkan pemurnian pancasila. membangun demokrasiiii. pokok permohonan bahwa permohonan telah mengemukakan kedudukan hukum (legal standing) pemohon sebagaimana diuraikan atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemohon ini. bahwa pemohon adalah rakyat negara kesatuan republik indonesia yang harus diakui hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan wakil presiden melalui wadah perjuangan hak politik rakyat yaitu komite pemerintahan rakyat independen wujud kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang undang. hak asasi manusia politik adalah hak hak dasar prinsip manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh partai politik karena indonesia adalah negara hukum dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. hak hak asasi politik political right mencakup hak memilih dan pilih dalam suatu pemilihan, hak membuat dan mendirikan partai politik, organisasi, politik, lembaga gerakan sosial politik termasuk mengajukan suatu konsensus, referendum, petisi maupun judicial review. bahwa pemohon berhaindonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat), pemerintahhukum konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) atau hukum negara berdasarkan kekuasaan partai politik sepenuhnya, negara berdasarkan atas hukum sejalan dengan montezgue yang mengungkapkan teori tentang negara paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: perlindungan ham, diterapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ organ negara.,adalah sumber dari negara hukum negara indonesia sehingga pelaksanaan hukum bukan berdasarkan kepentingan partai politik undang undang nomor tahun yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah mengebiri hak asasi hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan calon presiden dan wakil presiden yang independen dari komite pemerintahan rakyat independen karena syarat syarat pemerintahan demokratis berdasarkan konsep negara hukum adalah terbentuknya perlindungan nasional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden. bahwa permohonan sebagai presiden lembaga komite pemilihan rakyat independen mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai lembaga gerakan politik yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik rakyat hal ini sangat parallel dengan gagasan negara hukum yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu: adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata mata atas dasar hukum yang berlaku. adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan terutama dalam fungsinya untuk menegakan hukum dan keadilan. adanya jaminan perlindungan tehadap hakh., mh. pekerjaan advokat pengacara alamat jalan kemang utara vii, nomor kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, sebagai 5252n252n2n0505050n0 lulllll ln . pemohon nama narliswandi pilang alias iwan pilang pekerjaan citizen reporter alamat jalan malabar nomor guntur, jakarta selatan: sebagai 5050n020 l . pemohon il: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada windu wijaya, sh., vera tobing, sh., hum., azmin st., muda, sh., muhammad zakir, sh., handy wira utama, sh., rezky, sh., dan medali faisal, sh., para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekan, yang beralamat jalan mampang prapatan raya nomordioptimal dan efektif. namun ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi justru mengaburkan tujuan untuk mempercepat upaya negara dalam pemberantasan korupsi dikarenakan perlunya waktu yang cukup lama atau tidak efektif karena harus menunggu persetujuan seluruh pimpinan kpk. jaminan dapat dilaksanakan. bahwa dengan pengambilan keputusan kolegial tersebut tentu belum memastikan sebuah perkara dapat ditingkatkan tahap penyidikan dan penetapan seseorang menjadi tersangka apabila salah satu pimpinan belum menyetujuinya. sehingga walaupun empat pimpinan kpk telah menyetujui untuk ditingkatkan tahap penyidikan dan penetapan seseorang menjadi tersangka namun satu pimpinan kpk menyatakan tidak sepakat dengan empat pimpinan kpk lainnya maka pandangan empat pimpinan kpk lainnya tentu tidak dapat dilaksanakan. pendayagunaan. bahwa dengan pengambilan keputusan kolegial dapat menghambat lagunya upaya pemberantasan korupsi sehingga pengambilan keputusan kolegial ini tidak memiliki pendayagunaan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. bahwa tidak menutup kemungkinan kedepan akan terjadi perbedaan pendapat hukum para pimpinan komisi pemberantasan korupsi dalam peningkatan proses hukum dari penyelidikan menjadi penyidikan maupun peningkatan status hukum dari saksi menjadi tersangka. andai kata pimpinan komisi pemberantasan korupsi memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan pimpinan komisi pemberantasan korupsi lainnya maka pengambilan yang tentu dapat merugikan hak konstitusional para pemohon. oleh sebab itu sehebat para pemohon pengambilan keputusan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi tidak harus dimaknai harus disetujui secara bersama sama oleh seluruh pimpinan komisi pemberantasan korupsi (lima pimpinan kpk) melainkan bila tidak mendapat musyawarah dalam mufakat maka pengambil keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak. sebagai bahan perbandingan putusan yang diambil oleh lembaga mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya dimana pengambilan keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat keputusan diambil suara terbanyak. dalam hal putusan tidak dapat dicapai suara terbanyak, suara terakhir ketua rapat permusyawaratan hakim menentukan. mekanisme pengambil keputusan mahkamah konstitusi ini tentu lebih mengandung asas kepastian hukum serta lebih efektif. pemohon menginginkan dalam pengambilan keputusan lembaga komisi pemberantasan korupsi yang pemohon sangat cintai dan banggakan, dimana mengabulkan permohonan untuk mengujihususnya uudpetikan putusan nomor ke kpk bukti fotokopi kliping berita dari dengan judul wawancara eksklusif wiki soal sprindik anas: menimbang bahwa pemerintahagustusikarenakan dengan pola pengambildisetujui oleh seluruh pimpinan kpk hal ini bertentangan dengpk. menurut pemerintah, para pemohon bukanlah orang warga negara yang dirugikan secara spesifik khusus dan nyata akibat adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan kpk berdasarkan kpk karena berdasarkan dalil yang disampaikan oleh para pemohon tidak menyebutkan satupun alasan yang secara spesifik dan nyata merugikan para pemohon,salah satu tuntutan reformasi pada tahunsebagai hasil dari desakan yag kuat dari masyarakat, kemudian direspon oleh semua penyelenggara negara, bahkan dituangantara lain:i,alasan dalam ketetapan mpr tersebut kpk)terhadap permohonan pengujian kpk, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwapenjelasan kpk menyatak. menurut pemerintah, ketentuan ini berkaitan erat dengan tugas, wewenang serta kewajiban kpk yang sangat luar biasa, sehingga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dimiliki kpkkpk). termasuk dalam proses pengambilan keputusannyapembentuk undang undang selain memberikan kewenangan yang luar biasa kepada kpk, juga menyadari perlu dibangunnya sistem sumber daya manusia yang akan memimpin dan mengelola kpk. undang undang ini memberikan dasar hukum yang kuat,salah satunya ialah melalui mekanisme pengambilan keputusan yang harus disetujui dan diputuskan secara bersama sama oleh pimpinan kpk. tugas, wewenang, serta kewajiban kpk yang sangat luar biasa dan tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainakna kolektif dan kolegial yang termuat dalam kpk tidak bertentangan dengan uud karena keberadaan makna kolektif kolegial justru mewujudkan prinsip keseimbangan (check and balances) karena untuk meningkatkan status penyidikan dan penetapan tersangka adalah merupakanbahwa terkait anggapan para pemohon pada poin hal yang mengatakan .andai kata pimpinan kpk memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan pimpinan kpk lainnya dalam mengambil.ds? adalah tidak benar dan tidak berdasar. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan kpk tersebut, lembaga kpk melengkapinya dengan peraturan komisi nomor tahun tentang tata cara pengambilan keputusan pimpinan kpk dimana diatur dalam bab iii sbb, pengambilan keputusan harus dilakukan oleh minimal (tiga) anggota pimpinan (kuorum) dalam hal tidak mencapai kuorum digunakan saluran komunikasi yang ada antar pimpinan untuk menyampaikan pendapatnya tentang solusi permasalahan yang diajukan atau ditempuh pola mendesak. pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan setelah setiap anggota pimpinan mengemukakan saran dan atau pendapat terhadap keputusan yang akan ditetapkan. dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada tidak tercapai mufakat maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. apabila pengambilan keputusan terdapat jumlah suara berimbang, maka pimpinan meminta suara deputi sekjen penasihat staf ahli yang berkaitan dengan keputusan yang akan ditetapkan. ( ) pimpinan sebelum mengambil keputusan dapat mendengarkan saran dan atau pendapat dari penasihat deputi sekjen pihak lain sesuai peraturan yang berlaku dan atau kode etik kpk. seluruh pimpinan bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan. selanjutnya dalam diatur: pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh kurang (tiga) anggota pimpinan dengan mekanisme rapat atau menggunakan mekanisme lainnya seperti pemanfaatan teknologi informasi, apabila: keadaan mendesak, bersifat operasional: cc. anggota pimpinan berhalangan sementara, anggota pimpinan diberhentikan sementara, atau anggota pimpinan berhenti atau diberhentikan. pimpinan yang telah mengambil keputusan karena sebagaimana dimaksud pada huruf dan harus segera memberitahukan kepada pimpinan lainnya dan turut bertanggungjawab terhadap keputusan yang belum ditetapkan. pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf dan tidak bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada berdasarkan penjelasan tersebut anggapan para pemohon adalah tidak benar dan hal tersebut hanyalah rasa kekhawatiran dari para pemohon saja karena kpk telah mengatur mekanisme internal mengenai tata cara pengambilan keputusan pimpinan kpk sehingga penanganan kasus kasus dapat laksanakan dengan baik pemerintah sangat menghargai usaha usaha yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dan para pemohon pada khususnya dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam upaya pemberantasan korupsi indonesiai2. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr)julipk yang berbunyi pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada bekerja secara kolektif . para pemohon beranggapan ketentuan guo bertentangan dengan uuddan atau kewenangan konstitusional yang dianggap para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya kpnya potensial dirugikan oleh berlakunya kpk yang pada pokoknya menyatakan: bahwa ketentuan yang tercantum dalam kpk yang merupakan asas yang harus dipenuhi dalam negara hukum. bahwa keberadaan guo telah mengakibatkan proses pengambilan keputusan bersifat tarik ulur, dapat menyerap waktu yang lama serta tanggung jawab tidak jelas dibebankan kepada siapa sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon beranggapaan hal tersebut bertentangan dengan uudkpk. bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara republik indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) yang dapat merusak sendi sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya dapat menghambat perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia yang merupakan salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara republik indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan uud bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, telah menjadi kesepakatan dan tekad bersama seluruh rakyat indonesia untuk mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme kkn) yang tertuangbahwa dalam rangka melaksanakan amanah ketetapan mpr nomor xi mpr serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn, dpr sebagai lembaga pembentuk undang undang bersama dengan presiden telah membu(selanjutnya disebut tipikor): bahwa pembentuk undang undang menyadari sepenuhnya, pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam katagori (extraordinary crime) penanganannya tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh lembaga lembaga yang sudah ada sebelumnya. oleh karenanya dalam ketentuan tipikor, telah dipbahwa berdasarkan amanat ketentuan tipikor, kemudian melalui nomor tahun dibentuklah lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi disebut komisi pemberantasan korupsi kpk), yangbahwa pembentuk undang undang telah memberikan kewenangan yang luar biasa kepada kpk dalam menjalankan tugas, wewenang serta kewajibannya yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain. oleh karenanya setiap langkah dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan kpkterkait dengan hal tersebut kpk khususnya ketentuan telah mengatur secara tegas bahwa pimpinan komisi pemberantasan korupsi bekerja secara kolektif, dan dalam penjelasan kpk telah dijelaskan maknketentuan kpk dirumuskan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas, wewenang serta kewajiban kpk yang sangat luar biasa yang serta bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang yang luar biasa yang dimiliki kpk, maka dalam prosesbagai contoh untuk meningkatkan status penyidikan dan penetapan sesorang menjadi tersangka adalah merupakan salah satupk dan hal tersebut tentunya harus disetujui dan diputuskan secara bersamaenurut pendapat dpr frase bekerja secara kolektif yang termuat dalam dan kpk tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur uud menurut dpr makna frase bekerja secara kolektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan guo keberadaannya sangat diperlukan, yang mana prinsip prinsip tersebut sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum. bahwa lama atau cepatnya kpk dalam melaksanakan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi khususnya pada kasus kasus tertentu tidak serta merta menyebabkan ketentuan kpk menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan konstitusi. menurut dpr hal tersebut terkait dengan pelaksanaan norma kpk oleh kpk. yang menjadi perhatian kita bersama termasuk didalamnya para pemohon sebagai bagian dari komponen masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kpk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.: menyatakan ketentuan kpk tidak bertentangan dengan uud tahun menyatakan ketentuan kpkpkprofesi sebagai advokat yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku advokat berstatus sebagai penegak hukum yang berkewajiban secara hukum untuk menjalankan tugas menegakkan keadilanindonesia yang berprofesi sebagai citizen reporter yang harus sadar hukum dan memiliki tanggung jawab seperti pemohon dalam menegakkan nilai nilai hukum yang menghargai dan menjamin terlaksananya asas kepastian hukum: i3. menimbang bahwa para pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusionakpk yang menyatakan, pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud pada bekerja secara kolektif , dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: dengan adanya kpk telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, karena ketentuan tersebut tidak sesuai dengan landasan peraturan perundang uhal tersebut telah menghalangi para pemohon untuk menjalankan hak asasi manusia atau hak konstitusional yang diberikan oleh uud kpk telah menghambat efektivitas dan atau percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan kata lain ketentuan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi yang merupakan hak para pemohon, bahwa para pemohon yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum, menganggap kpk telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena. dengan kata lain, tata cara pengambilan keputusan yang diisyaratkan harus bersama sama (kolektif) oleh lima pimpinan komisi pemberantasan korupsi tidak tepat dalam konsep negara hukum, karena warga negara mengharapkan dan diharuskan mendapatkan kepastian hukum dalam pembongkaran dan pemberantasan tindak pidana korupsi: menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, para pemohon yang perduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsikpkokok permohonan pendapat mahkamah i3 menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas kpk terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: kpk mengandung kelemahan dari sebuah konsep keputusan yang berdasarkan kolektif kolegial. hal tersebut dapat terlihat dalam proses pembongkaran kasus proyek hambatan. dari lima pimpinan kpk ada satu pimpinan yang belum sepakat untuk menaikkan status kasus tersebut tingkat penyidikan dengan alasan diperlukan satu gelar perkara lagi, sehingga kurang efektif dan dapat menghambat kreatifitas dan inovasi seorang ketua kpk untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi yang juga merupakan cita cita para pemohon. dengan demikian kpk tidak mengandung kepastian hukum: keputusan berdasarkan kolektif kolegial yang ditentukan dalam kpk tidak berlandaskan asas asas pembentukan peraturan perundang undangan, melanggar asas kepatutan dan keadilan bagi warga negara yang bertujuan untuk cepat membebaskan negara indonesia dari perbuatan tindak pidana korupsi yang sudah membudaya kalangan politisi dan pejabat birokrasi, pengambilan keputusan oleh pimpinan komisi pemberantasan korupsi tidak harus dimaknai disetujui secara bersama sama oleh seluruh pimpinan komisi pemberantasan korupsi melainkan bila tidak ada musyawarah untuk mufakat maka pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak sehingga dapat menjamin kepastian hukum, bahwa kpk adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang undang dan merupakan lembaga yang tidak secara tegas diperintahkan pembentukannya oleh uudrangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan olehyang berprofesi sebagai advokat dimana menurut undang undang nomor tahun disebutkan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum. berdasarkan tanggung jawab sebagai penegak hukum tersebut makan pemohon berkewajiban secara hukum untuk menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum,yang berprofesi sebagai citizen reporter dimana sebagai warga negara yang harus sadar hukum memiliki tanggung jawab seperti yang dimiliki oleh pemohon yakni mengakar nilai nilai hukum yang menghargai dan menjamin terlaksananya asas kepastian hukum. bahwa para pemohoara pemohon adalah undang undang dasar yang menyatakan bahwaara pemohon memiliki hak atau sesuatu yang harus didapatkan selaku warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. dibentuklah undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang salah satu ketentuannya mengamanatkan pembentukan kpk. samping berdasarkan landasan yuridis konstitusional tersebut, pembentukan kpk juga didorong oleh faktor filosofis dan sosiologis yaitu adanya semangat pemberantasan korupsi pada sejak awal reformasi yang telah menempatkan kejahatan korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa, yangpula. pada sisi lain,oleh karena itu, diperlukan kpk dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut (vide dan kpk):melakukanlembaga ini juga menambah deretan lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi antara lain kejaksaan, kepolisian, dan lembaga audit keuangan pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan good governance demi tercapainya kesejahteraan rakyat, i3. bahwa dengan posisinya untuk mengkoordinasi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, posisi kpk menjadi sangat penting dan strategis. bahkan dalam melakukan supervisi atas pemberantasan korupsi yang dilakukan instansi yang lain, kpk dapat mengambil alih penanganan pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh instansi lain agar lebih efektif. samping itu, dalam melaksanakan wewenangnya kpk diberikan wewenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan divide huruf kpk dan tidak boleh mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas suatu perkara yang sedang dididik. kesemua kewenangan tersebut samping kewenangan lain yang diatur dalam kpk (vide kpk karena hal itu, antara lain,selain itu, kpk bukanlah dimaksudkan sebagai satu satunya lembaga pemberantasan korupsi yang berwenang menangani seluruh kasus korupsi, akan tetapi hanyalah lembaga dengan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang undang untuk melakukan kewenangan tertentu, antara lain, menangan divide kpk: i3. bahwa oleh karena kasus kasus tertentu yang ditangani oleh kpk, menurut mahkamah, yang dalam pengambilan keputusannya harus disetujui oleh seluruh pimpinan kpk (vide kpk merupakan kebijakan dari pembentuk undang undang yang bersifat terbuka (opened legal policy). mahkamah menilai bahwa kewenangan yang kolektif kolegial tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, melainkan justru kepemimpinan kolektif kolegial adalah demi kepastian hukum serta menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam melaksanakan kewenangannya, i3 menimbang bahwa berdasarkan dari seluruh uraiankpknwar usman, muhammad alim, hartonohartono ttd. ttd. maria farida indrawi ahmad fadli semadi ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. saiful anwar bahwa berdasarkan hak konstitusi yang dimiliki oleh paragian muatan materi dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi karena telah menimbulkan kerugian konstitusi para pemohon dalam memperoleh kepastian hukumdan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum(vide bukti dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut dijelaskan bahwaara pemohon selaku warga negara yakni pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. adapun keberadaan materi yang dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah secara nyata dan potensial telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum. hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yangoleh sebab itu telah jelas bahwa ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah nyata menghalangi hak paraaruntuk memberantas tindak pidana korupsisidang komite etik kpk yang beranggotakan anies baswedan ketua merangkap anggota), tumpak panggabean wakil ketua merangkap anggota), abdul mukti fadjar (anggota), bambang widjojanto (anggota), abdullah hehamahua (anggota) dimana salah satu kesimpulan komite etik kpk yang termuat dalam poin tersebut adalah: bahwa telah terbukti terjadi kebocoran dokumen kpk berupa konsep surat perintah penyidikan atas nama anas urbaningrum dengan pelaku kebocoran wiki sugandi yang wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan saksinya berada tangan majelis dewan pertimbangan pegawai kpk: (vide bukti bahwa setelah putusan tersebut dibacakan oleh komite etik kpk, wiki sugandi sekretaris ketua kpk abraham samad) menjelaskan dalam wawancara dengan arya putranto saptohutomo dan putri resyakasih dari merdeka.com bahwa alasan wiki sugandi memberikan salinan sprindik kepada dua wartawan itu alasannya sederhana saja. agar kasus ini kasus hambatan yang melibatkan anas urbanigrum) segera terungkap, lalu segera diadakan jumpa pers, soal tanda tangan pimpinan lain kan bisa menyusul. samping itu wiki sugandi mengungkapkan bahwa diantara lima pimpinan, ada satu yang belum sepakat soal penaikan penyidikan gratifikasi hambatan yaitu pak busur mugoddas. dia meminta ada satu kali gelar perkara lagi. yang lain sudah sepakat. (vide bukti bahwa berdasarkan keterangan dari wiki sugandi tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah nyata dan terbukti keberadaan yang uji dalam permohonan pengujian undang undang guo telah menimbulkan hambatan dalam efektifitas dan atau percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebabkan keberada. dengan kata lain ketentu dalam pemberantasan korupsi yang menjadi hak para pemohonyang diberikan oleh uudkomisi pemberantasan tindak pidana korupsi jelas bertentangan dengan undang undang dasar keberadaan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat kolektif sehingga setiap pengambilan, dapat menyerap waktu yang lama serta tanggung jawab tidak jelas dibebankan kepada siapa (seseorang) sehingga melahirkan ketidakpastian hukum. dengan kata lain tata cara pengambilan keputusan yang disyaratkan harus bersama sama (kolektif) oleh lima pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk) tidak tepat dalam konsep negara hukum dimana warga negara mengharapkan dan diharuskan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam pembongkaran dan pemberantasan tindak pidana korupsiara pemohon memiliki kedudukan hukum dalam hali. pokok permohonan pengujian. bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh para pemohon adalahkomisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang diujiselanjutnya undang undang dasar yang dijadikan batu uji berbunyibahwa setelah dikaji dengan seksama materi muatan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi mengandung kelemahan dari sebuah konsep keputusan yang berdasarkan kolektif kolegial. kelemahan terlihat dalam pembongkaran kasus proyek hambatan yang melibatkan mantan ketua umum demokrat anas urbanigrum, dimana sesuai keterangan yang disampaikan oleh wiki sugandi sekretaris ketua kpk abraham samad) bahwa dari lima pimpinan kpk ada satu pimpinan yakni busur muggodas yang belum sepakat untuk menaikan status kasus tersebut dalam tingkat penyidikan, dengan argumentasi bahwa diperlukan satu kali gelar perkara lagi. sementara ketua kpk abraham samad dan pimpinan lain sudah sepakat. artinya ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mengandung kepastian hukum yang merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. samping itu keputusan yang harus diambil secara kolektif juga kurang efektif dan dapat menghambat kreatifitas dan inovasi seorang ketua kpk abraham samad untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi, dimana percepatan pemberantasan korupsi merupakan cita cita para pemohon dan seluruh warga negara indonesia. bersamaan dengpara pemohon memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara guo untuk dapat menghadirkan dan mendengarkan keterangan wiki sugandi selaku saksi.oleh sebab itu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya harus pula dilakukan secara optimal dan efektif, ketentuan bahwajustru bertentangan dengan prinsip kerja optimal dan efektif tersebut. hal ini dikarenakan dengterlebih dahulu disetujui oleh seluruh (lima) pimpinan kpk. jika satu saja pimpinan kpk tidak setuju atau berpandangan lain terhadap penyelidikan yang kemungkinan sudah menemukan dua bukti permulaan yang cukup maka perkara tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat ditingkatkan tahap penyidikan atau menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. tegasnya keputusan secara kolektif kolegialidak dapat menjamin hak para pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagai hak konstitusi para pemohon yang dijamin dalam uud bahwa sebagaimana telah dijelaskan atas, para pemohon memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. hak ini merupakan hak yang dijamin dalam uud adapun kepastian hukum merupakanmenjalankan tugas dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi seperti yang disebutkan dalam penjelasan atas undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. ketentuanelah menimbulkan kerugian hak konstitusional sebab keputusan berdasarkan kolektif kolegial tidak berlandaskan asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan, melanggar kepatutan dan keadilan bagi warga negara yang bertujuan untuk dapat dengan cepat membebaskan negara indonesia dari perbuatan tindak pidana korupsi yang sudah membudaya dikalangan politisi dan pejabat birokrasi. bahwa dalam disebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum . didasarkan oleh landasan konstitusi tersebut maka segala aspek pembentukan peraturan perundang undangan harus sesuai dengan sistem hukum nasional dan asas asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan. mengenai asas dalam pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangankni kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan dan kehasilgunaan. ketentuan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tidak mengadung asas kejelasan tujuan, jaminan dapat dilaksanakan dan pendayagunaan (kehasilgunaan). tidak mengandung kejelasan tujuan. dibentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari kekuasaan manapun merupakan kesadaran bahwa pemberantasan

badkant kamal pekerjaan wiraswasta alamat jalan dr. nurdin nomor rt rw kelurahan grogol, kecamatan grogol petamburan, jakarta barat. dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada thomson situmorang, s.h: charles a.m hutagalung, s.h, natalia hutajulu, s.h: supriyanto purba, s.h: mengembang hutasoit, s.h: kesemuanya advokat asisten advokat pada kantor law firm situmorang partners, beralamat jalan hayam buruk nomorpr: memeriksa bukti bukti pemohon:tas dasar laporan polisi tersebut, kepolisian republik indonesia penyidik kepolisian republik indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (termasuk laporan polisi yang dibuat oleh pemohon), hal mana sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian republik indonesia penyidik kepolisian republik indonesia berdasarkan ketentuan huruf kepolisian, bahwa dalam rangka melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai dengan laporan polisi yang dibuat oleh pemohon, maka kepolisian republik indonesia penyidik kepolisian republik indonesia berwenang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, hal mana sesuai dengan ketentuan huruf kepolisian dan huruf kurap: bahwa atas dasar laporan polisi yang dibuat olehpenyidik kepolisian daerah metro jaya telah melakukan: bahwa ternyata dalam, penyidik kepolisian daerah metro jaya membutuhkan untuk mendengar keterangan notaris sebagai saksi selaku yang membuat akta authentic yang dalamnya diduga terdapat keterangan palsu, bahwa dikarenakan yang dipanggil adalah notaris, maka penyidik kepolisian daerah metro jaya terlebih dahulu meminta ijin kepada majelis pengawas daerah notaris cianjur, hal mana sesuai dengan ketentuan (bukti p 1j, yang menjadi objek pengujian dalam permohonan ini), hal ini dibuktikan dengan sp2hp ke (bukti p 5j yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian daerah metro jaya: bahwa ternyata permintaan ijin yang diajukan oleh penyidik kepolisian daerah metro jaya tidak diberikan dikabulkan oleh majelis pengawas daerah notaris cianjur, hal mana sesuai dengan dan penyidik maupun pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum apa pun terhadap penolakan tersebut, maka oleh karena itu pemohondengan tidak diberikan dikabulkan permintaan ijin yang diajukan penyidik kepolisian daerah metro jaya oleh majelis pengawas daerah notaris cianjur,, hal mana sesuai dengan sp2hp ke (bahwa nyatakan dengan jelas bahwa dengan berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan buktiterhadap laporan polisi yang dibuat pemohon, hal mana telah melanggar "hak konstitusional pemohon.a. bahwa oleh karena hal hal tersebut atas, pada poin angka maka frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuanpengawas daerah tetapi cukup dengan diberitahukan kepada organisasi notaris atau majelis pengawas, .b. bahwa kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang kuat, yaitu perlunya akta authentic, .c. bahwa akta authentic yang dikenal dengan akta notaris adalah alat bukti yang secara substansial merupakan alat bukti yang mutlak sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri dari sifat mutlaknya tersebut. secondo notodisoerjo menyatakan bahwa akta notaris dapat diterima dalam sidang pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar ), .d. bahwa akta notaris dibuat tidak hanya sekedar catatan atau bukti untuk mengingat kembali peristiwa peristiwa yang telah terjadi, tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kemudian hari, .e. bahwa pesatnya lalu lintas hukum dan tuntutan masyarakat akan pentingnya kekuatan pembuktian suatu akta, sehingga menuntut peranan notaris sebagai pejabat umum yang harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat serta menjaga akta akta yang dibuatnya untuk selalu dapat memberikan kepastian hukum: 17f. bahwa apabila akta authentic akta notaris yang dibuat oleh notaris tersangkut kasus pidana, maka notaris harus dapat mempertanggungjawabkan bahwa akta yang dibuatnya tersebut harus terbebas dari indikasi perbuatan pidana, oleh karenanya mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan, baik tingkat penyidikan pada kepolisian, penuntutan kejaksaan sampai dengan proses persidangan pengadilan: .g. bahwaii.: iii..h.ii. sengaja memakai surat palsu: iii.: iv. menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta authentic, vv. melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan sebelumnya kuhp juncto dan kuhp atau kuhp atau kuhp), vi. membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan sebelumnya kuhp juncto dan kuhp atau kuhp atau kuhp), vii. pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya kuhp), viii. pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya kuhp), bahwa apabila notaris terbukti terlibat melakukan salah satu tindak pidana (dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan atau melakukan, yaitu menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya), maka juga harus dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah: bahwa hal hal tersebut atas, juga sejalan dengan ketentuan kuh. hal ini juga berlaku bagi notaris sebagai pejabat umum sesuai dengan ketentuan jn, yang menyatakan bahw , mana berdasarkan kurap, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama samping alat bukti lainnya , .k. jadi pemanggilan notaris dalam hal kepentingan dalam pemeriksaan pidana tidaklah perlu harus mendapat ijin dari majelis pengawas daerah seperti yang diatur dalam ketentuan jn, hal ini untuk menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab atas akta yang diterbitkannya, bahwa oleh karena itu, pemanggilan notaris terhadap akta yang dibuat dan terindikasi adanya perbuatan pidana dalam proses pembuatan penerbitannya, maka penyidik dalam penyidikan sangat memerlukan keterangan notaris, sehingga notaris harus bertanggung jawab secara hukum, mulai pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian dalam persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, .m. bahwa terkait dengan perlindungan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku pejabat umum publik, telah dengan sangat tegas dan jelas diatur dalam ketentuan huruf yang berbunyi sebagai berikut: . .n. bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka penerapan pemberlakuan frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan sudah tidak tepat lagi: bahwa ketentuan (bukti p 1j tersebut sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah adalah sangat bertentangan dengan ketentuan dan uud (bukti p 2j, karena apabila frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada (bukti p 1j tersebut tetap berlaku,dibalik (bukti dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa oleh penyidik kepolisian republik indonesia sehingga tidak terungkap pelakunya, bahwa dengan tetap berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan (bukti p 1j, pemohon telahp 2j, oleh karena itu sudah seharusnya frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan (bukti dinyatakan bertentangan dengan ketentuan dan uud (bukti serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan dicabut:pengawas daerah pada (bukti p 1j bertentangan dengan ketentuan dan uud (buktiemohon sebagai pelapor selaku pencari keadilan berhubungan dengan akta authentic atau yang terkait berhubungan dengan notaris, bahwa dengan demikian, "persamaan kedudukan dalam hukum dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil adalah merupakan hak konstitusional setiap warga masyarakat indonesia sekaligus pengakuan terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan atau situasi apapun, bahwa apabila frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan (bukti p 1j ini tidak dicabut tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikuti tidak dinyatakan bertentangan dengan dan uud (bukti p 2j, maka tidak akan menutup kemungkinan mafia kejahatan , khususnya yang terkait berhubungan dengan akta authentic yang dibuat oleh notaris berlindung dibalik ijin pemeriksaan notaris dari majelis pengawas daerah, yang pada akhirnya akan memelihara dan melindungi pelaku kejahatan, dan akan melumpuhkan menghilangkan hak konstitusional maupun hak asasi manusia para pencari keadilan, sehingga amanat yang terkandung dalam uud tidak akan tercapai dan terwujud sebagaimana mestinya, bahwa oleh karena itu, mutlak frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan (bukti p 1j harus dicabut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dinyatakan bertentangan dengan dan uud (bukti agar setiap pencari keadilan tidak dicederai hak hak konstitusionalnya maupun hak hak aslinya dan pelaku kejahatan tidak dapat berlindung dibalik ijin pemeriksaan notaris dari majelis pengawas daerah:petit) kiranya mahkamah konstitusi yang mengadili permohonan ini, berkenan untuktidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. , sehinggabaca,cc.parmktp atas nama kant kamal, bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor polisi tbl vii bareskrim: bukti fotokopi surat nomor xi1 dit reskrimum, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sp2hp): bukti fotokopi surat nomor ditreskrimun, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sp2hp): bukti fotokopi surat nomor v direskrimum, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan sp2hp), bukti fotokopi penyimpanan surat nomor bukti fotokopi jual beli saham sahamsurat nomor v ditreskrimum, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan isp2hp)li dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal julmenurut pemohon dengan berlakunya ketentuan jabatan notaris telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap wni dan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa pemohon telah membuat laporan pengaduan kepada kepolisian terkait dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana dimaksud kuhp, akan tetapi penyidik kepolisian terkendala dalam melakukan proses penyidikan dikarenakan permintaan izin untuk memanggil notaris untuk dimintai keterangannya sebagai saksi tidak diberikan oleh majelis pengawas daerah notaris cianjur dikarenakan ketentuan jabatan notaris. bahwa ketentuan guo bertentangan dengan dan uud karena apabila tersebut tetap berlakubalik guo, dengan harapan notaris yang bersangkutan tidak dapat diperiksa penyidik kepolisian sehingga tidak terungkap pelakunya, sehingga(bukti p 1j terhadap dan uud (bukti ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa, bahwa dalam"hak konstitusional pemohon sebagaimana terkandung dalam uud adalah "persamaan kedudukan dalam hukum dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan uud bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia sesuai kartu tanda penduduk (bukti yangdapat melumpuhkan menghilangkan hak konstitusional maupun ham para pencari keadilan.dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang jabatan notarimenurut pemerintah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena kerugian yang dialihkan oleh pemohon berkaitan dengan penolakan majelis pengawas daerah atas permintaan penyidik lebih merupakan permasalahan penerapan atau implementasi dari norma jabatan notaris, sehingga terkait penerapan suatu norma, bukanlah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi. selain itu ketentuan guo juga telah memberikan perlindungan yang seimbang antara upaya menjaga kerahasiaan akta autentik yang merupakan arsip negara dan upaya penegakan hukum melalui proses peradilan yang berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. sehingga ketentuan guo tidak bertentangan dengan dan uuddan perlindungan hukum menuntutuntuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum salah satu alat bukti yang terkuat dan terpenuhiundang undang jabatan notaris menyatakan notaris(vide jabatan notaris)mengingat akta notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuhi dalam undang undang jabatan notarisdalam menjalankan jabatannya, salah satu kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris,kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta yang buat dan dalam pengawasan notaris dijelaskan dalam beberapa dalam jabatan notaris antara lain, jabatan notaris yang mengatur mengenai sumpah janji notaris yang antara lain bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya . huruf jabatan notaris yang menyatakan: dalam menjalankan kewajib, jabatan notaris yang menyatakanundangan. berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar (verschoningsrecht) sekaligus kewajiban ingkar (verschoningsplicht) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya, dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan, hal ditegaskan pula dalam kuh perdata, kuh pidana yang menyatakan: kuh perdata yang menyatakan.kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang undang,sebagai demikian. kuh pidana menyatakan barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannyahingga notaris wajiboleh undang undang bahwa notaris. bahwa jabatan notaris adalah didasarkan kepada kepercayaan, kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya, sehingg. untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, maka jabatan notaris telah membentuk majelis pengawas yang salah satu wewenangnya untuk menerima laporan dan menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris. sehingga kedudukan majelis pengawas sebagai jembatan penilai apakah permintaan yang disampaikan oleh seseorang dan atau penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil minuta akta dan atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak. bahwa jabatan notaristerkait proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum, pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa minuta akta atau surat surat yang dilekatkan pada minuta akta merupakan protokol notaris yang merupakan arsip negara,dan notaris karena jabatanny (vide huruf jabatan notaris): berdasarkan pertimbangan tersebut, maka untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat surat yang dilekatkan pada minuta aktahanya diberikan untuk kepentingan persidangan dan harus dengan persetujuan majelis pengawas daerah. pengaturan lebih lanjut dari ketentuan jabatan notaris atur dengan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: .ht. tahun tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: .ht. tahun diatur mengenai tata cara pengambilan minuta akta dalam bab iii tentang syarat dan tata cara pengambilan minuta akta dan atau surat surat yang diletakan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris mengatur tata cara sebagai berikut: majelis pengawas daerah: ada dugaan tindak pidanabelum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang dasawarsa dalan peraturan perundang undangan bidang pidana, cc. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak: ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta, atau ada dugaan notaris melakukan kemunduran tanggal akta (antidatum)apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui, dalam peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .ht. tahun juga diatur mengenai tata cara pemanggilan notaris dalam bab tentang syarat dan tata cara pemanggilan notaris penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada majelis pengawas daerah. permohonan sebagaimana dimaksud pada temuannya disampaikan kepada notaris. permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa. majelis pengawas daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagaimana dimaksud dalam apabila: ada dugaan tindak pidana berkaitan denganatau:pidanakepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa14. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada terlampaui. hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas dari putusan yang diberikan majelis pengawas terhadap permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam jabatan notaris, maka jabatan notaris telah mengatur komposisi dari majelis pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah orang), organisasi notaris orang) dan ahli akademisi orang) sehingga diharapkan penilaian yang diberikan dapat bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. pemerintah dapat menginformasikan bahwa terdapat nota kesepahaman antara kepolisian negara republik indonesia dengan ikatan notaris indonesia dan ikatan pejabat pembuat akta tanah nomor pol. v nomor mou pp ini v yang menyebutkan bahwa, tindakan pemanggilan terhadap notaris plat harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik. pemanggilan notaris plat dilakukan setelah penyidik memperoleh persetujuan dari majelis pengawas yang merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan. bahwa "hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan "persamaan kedudukan dalam hukum dan "pengawas daerah (bukti p 1j, bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan yang diberikan oleh uud bahwa "hak konstitusional pemohon adalah "persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan uud (bukt"hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuanp"hak konstitusional pemohon jelas jelas nyata telah dirugikan dikarenakan penyidik kepolisian kepolisian daerah metro jaya) telah mengalami kendaljabatan notarisjabatan notarijabatan notaris yangbatan notarisbatan notaris yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa penyidik kepolisian mengalami kendala berupa tidak mendapat izin persetujuan dari majelis pengawas daerah untuk memanggil notaris guna dimintai keterangan dalam melakukan proses penyelidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh pemohon. oleh karena itu pemohon merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum, serta perlindungan dan kepastian hukum yang adil. bahwa berdasarkan hal tersebut data pemohon beranggapan frase dengan persetujuan majelis pengawas daerah pada ketentuan jabatan notaris telah menimbulkan kendala bagi penyidikdalam melakukan proses pendidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh pemohon. hal mana telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk mendapat persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum yang awali sebagaimana jamin dalam dannomor puu dan nomor puu v ii. pengujian jabatan notaris terhadap pengujian jabatan notaris, dpregaskan bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum. dalam prinsip negara hukum sangat menjunjung tinggi dan menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. dalan pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara tidak lepas dari adanya hubungan hukum antar anggota masyarakat baik antar pribadi, peribadi dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau antara pribadi atau kelompok dengan negara. untuk memberikan jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan hukum dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara dimaksud diperlukan adanya alat bukti berupa akta autentikauauautentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. pembuatan akta au, maka notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dari para pihak. hal tersebut diatur dalam juncto (1e) jabatan notaris yang berbunyi sebagai berikut: sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpahjjanji menurut agamanya hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. sumpahjjanji sebagaimana dimaksud pada berbunyi sebagai berikut: saya bersumpah berjanji: ee"bahwaseorangterhadap pelanggaran kewajiban tersebut, berdasarkan jabatan notaris, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa: teguran lisan: tegur dan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama kewajibanmengatur pengambilan minute. samping itu notaris merupakan pejabat yang menyimpan minuta akta dan berkewajiban untuknya berdasarkan undang undang. notaris memperoleh kekuasaannya langsung dari eksekutif artinya notaris melakukan sebagian dari kekuasaan eksekutif yaitu menuangkan perbuatan hukum baik jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya yang berada dalam lingkup hukum perdata dalam sebuah akta yang menjadi bukti autentik. pada awalnya penyitaan minuta akta notaris harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri. sebagai tambahan, menurut yahya harahap, dalam bukunya hukum perseroan terbatas" menyatakan penyitaan akta notaris berpedoman kepada surat mahkamah agung nomor ma pmb tanggal april dan kurap. setelah diundangkannya undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris maka untuk pertama kalinya setelah berpuluh tahun, indonesia memiliki landasan hukum nasional yang mengatur profesi notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan negara. pengaturan mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris selanjutnya dalam undang undang ini diatur dalam ketentuan ketentuan ini kemudian diperkuat dengan berlakunya peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor .ht. tahun tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris. pembuatan undang undang jabatan notaris tidak bersifat menghambat proses penyidikan, hal ini dapat terlihat dari konstruksi redaksi kalimat yang menyatakan bahwakonstruksi redaksi ini membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti untuk memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya mpd memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. bahwa kemudian muncul kasus unik dimana mpd tidak memberikan jin adalah hal lain yang tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan redaksi pengaturan dalam undang undang jabatan notaris bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia ketentuan undang undang ini diperkuat dengan dikeluarkannya kemenkumham nomor .ht. tahun tentang pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris yang mengatur bahwa pengambilan fotokopi minuta akta dan minuta akta dapat dilakukan dengan persetujuan dari majelis pengawas daerah mpd) wilayah mana notaris yang bersangkutan berkedudukan. kemenkumham nomor .ht. tahun mengatur bahwa penyidik untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambilengan meminta kepada notaris yang bersangkutan untuk membawaengan mengajukan permohonan tertulis kepada mpd dengan memuat alasannya: tembusan permohonan disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. tata cara tersebut berlaku pula untuk pengambilan fotokopi minuta akta notaris berdasarkan kemenkumham nomor .ht. tahun persetujuan mpd atas pengambilan fotokopi minuta akta dan minuta akta diberikan setelah mpd mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan juncto kemenkumham nomor .ht. tahun mpd wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu selambat lambatnya hari (kerja) sejak tanggal diterimanya permohonan dimaksud, dan apabila jangka waktu terlampaui mpd dianggap menyetujui juncto kemenkumham nomor .ht. tahun apabila mpd tidak memberikan persetujuan pada penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat surat yang direkatkan pada minta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, maka polisi selaku penyidik dan penegak hukum sudah selayaknya mengajukan upaya lain untuk mendapatkan alat alat bukti tersebut misalnya dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memberikan penetapan pengambilan fotokopi minta akta surat surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris guna kepentingan kemajuan proses penyidikan. jadi hal ini bukanlah permasalahan normatif melainkan pengayaan cara cara yang dapat ditempuh penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti. lebih jauh lagi apabila memang benar mpd tidak memberikan persetujuan kepada penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat surat yang direkatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris untuk kepentingan proses peradilan, maka sudah selayaknya keputusan mpd tersebut juga dilampirkan sebagai bukti dalam permohonan pengujian ini. apabila keputusan dari mpd tersebut juga dilampirkan maka akan dapat diketahui alasan mpd untuk menolak untuk memberikan persetujuan. dalam permohonan ini, pemohon hanya mengajukan bukti penolakan persetujuan mpd berdasarkan pengakuan dari pihak penyidik saja yang berupa sp2hp ke3, sp2hp ke5, dan sp2hp ke6sepanjang frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan undang undang nomor tahun tentang jabatan notaris tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui kepaniteraan mahkamah tanggal juli nomor polisi tbl vii bareskrim, tanggal juli (buktisesuai dengan sp2hp ke jelas jelas nyata ada hubungan sebab akibat (causal terbang) kerugian "hak konstitusional pemohon dengan berlakunya sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah" (bukti p 1j, yaitu sebagai berikut: i. bahwa pemohon: bahwa dengan adanya keterangan palsu dalam akta authentic, yaitu: (bukti p 8j, mana sumber akta tersebut adalah surat jual beli saham saham, tanggal desember (bukti p 9j, yaitu: bahwa pada surat jual beli saham saham, tanggal desember pada disebutkan. tanpa ada tanggal desember bahwa ternyata pada, halaman nya menjaddengan persetujuan majelis pengawas daerahsepanjang frasa dengan persetujuan majelis pengawas daerah jabatan notarisseorangan warga negara indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya guo. pemohon yang telah membuat laporan kepada polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam kuhp, mengalami kendala untuk diproses laporannya oleh penyidik karena menurut jabatan notaris guo untuk memeriksa notaris dalam suatu perkara pidana harus mendapat izin persetujuan dari majelis pengawas daerah. menurut pemohon kerugian tersebut adalah nyata dan apabila tidak ada tersebut maka kerugian pemohon teralihkan. berdasarkan dalil tersebut, menurut mahkamah, terdapat potensi kerugian hak konstitusional pemohon dan terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon tersebutpengujian guo, i3.8j menimbang bahwai3.) i3., i3.i3. dalam putusani3., i3.i3., i3.i3.hartono, anwar usman, dan muhammad alimmuhammad alimmuhammad alim ttd. arief hid panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan berbunyi, tertanggal (sembilan belas) desember . bahwa hal yang aneh dan tidak mungkin jual beli yang dilakukan tanggal desember dinyatakan telah disetujui dalam rups tanggal desember dan keterangan palsup 10j, mana sumber akta tersebut adalah pernyataan keputusan para pemegang saham pt. bara (bukti p 11j, yaitu: bahwa pada pernyataan keputusan para pemegang saham pt. bara (bukti p 11j tersebut tidak ada disebutkanbahwa akan tetapi setelah dituangkantelah ditambah dengan kalimat atau frasa: bahwa dengan penambahan tersebut, seolah olah pernyataan keputusan para pemegang saham pt. bara (bukti p 11j tersebut telah dibuat dan disetujui serta ditandatangani tanggal desember ,hal mana telah merugikan menghilangkan hak hak pemohon dalam pt. bara, ii. bahwa ternyata laporan polisi yang dibuat oleh pemohon tersebut, pendidikannya oleh penyidik kepolisian republik indonesia kepolisian daerah metro jaya) mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mengungkap pelaku dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta authentic,: iii. bahwa kendala yang dialami oleh penyidik kepolisian kepolisian daerah metro jaya) dalam menentukan mengungkap pelaku dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dalam akta authentic adalahdiakui oleh penyidik kepolisian republik indonesia kepolisian daerah metro jaya) melalui sp2hp ke (bukti p 5j, sp2hp ke (bukti p 6j, dan sp2hp ke (bukti p 7j: iv. bahwa pemberian ijin persetujuan dari majelis pengawas daerah tersebut kepada penyidik untuk memeriksa notaris adalah dikarenakan berlakunyabahwa dengan tidak diberikannya ijin persetujuan dari majelis pengawas daerah kepada penyidik untuk memeriksa notaris yang membuat akta authentic yang dalamnya diduga dimasukkan keterangan palsu, maka penyidik terkendala untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh pemohon, vi. bahwa dengan terkenalnya proses pemeriksaan penyidikan terhadap laporan polisi yang dibuat oleh pemohon telah jelas jelas nyata melanggar "hak konstitusional pemohon hal mana ada hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah (bukti p 1j: adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi, bahwa apabila permohonan pemohon(bukti bertentangan dengan ketentuan dan uud (bukti, bahwa dengan dapatnya penyidik menentukan mengungkap pelaku dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu dalam akta authentic, maka proses pemeriksaan laporan polisi yang dibuat oleh pemohonkarena pemohon adalah perorangan warga negara indonesia (sesuai kartu tanda penduduk (bukti p 3j telah memiliki kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) serta kepentingan untuk mengajukan menyampaikan hak pengujian (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf ink terkait terjadinya pelanggaran atas berlakunya sepanjang frasa kalimat dengan persetujuan majelis pengawas daerah (bukti bahwa ketentuan dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar atas berlakunya bukti p 1jdemikian, berdasarkan uraian uraian tersebut atas, pemohon pengawas daerah (bukti terhadap ketentuan dan uud (bukti p 2j: il. pokok pokok permohonan bahwa hal hal yanguraian uraian atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok pokok permohonan ini, bahwa ang, menyatakan pada pokoknya: , bahwa angka kepolisian dan angka kurap, menyatakan pada pokok?: bahwa kepolisian,, bahwa kepolisian, menyatakan? bahwa huruf kepolisian, menyatakan:secara umum berwenang: menerima laporan dan atau pengaduan ,berwenang untuk: f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi , bahwa pemohon telah membuat laporan pengaduan kepada kepolisian negara republik indonesia,hal mana sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian republik indonesia penyidik berdasarkan ketentuan huruf kepolisian dan huruf kurap:

ua3kuh perdata juncto nama pdt. tjahjadi nugroho, pekerjaan komisaris pt. laga reksa jaya alamat jalan jeruk vii rt rw kelurahan kamper lor, kecamatan semarang selatan, semarang, nama haryanto nugroho, s.e., m.m.: pekerjaan direktur utama pt. laga reksa jaya, alamat jalan jeruk vii rt rw kelurahan kamper lor, kecamatan semarang selatan, semarang, kesemuanya sesuai dengan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama pt. laga reksa jaya, beralamat jalan jeruk vii nomor semarang perusahaan ini semula bernama pt. laga sari indah yang didirikan dengan akta nomor notaris also widianto, s.h, yogyakarta, pada tanggal september kemudian perseroan ini diubah namanya menjadi pt. laga reksa jaya sebagai hasil keputusan rapat umum pemegang saham rups) yang disahkan dengan akta nomor notaris also widianto, s.h. yogyakarta pada tanggal november bahwa setelah mengalami beberapa pergantian pemegang saham dan pengurus, maka berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham rups) yang disahkan dengan akta nomor notaris ny. dini handai, s.h, semarang pada tanggal maret telah ditetapkan saudara tjahjadi nugroho sebagai komisaris dan saudara haryanto nugroho, s.e., m.m. sebagai direktur utama. selanjutnya disebut sebagai . . pemohon: membaca permohonan dari pemohon, mendengar keterangjanuari dengan nomor puu ix pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sehingga yang dipakai dasar adalah permohonan awal antara lain sebagai berikut: berkenaan dengan permohonan pengujian materiil terhadap muatan dan kuh perdata juncto dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut terhadap uud pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap tersebut atas seraya berharap majelis hakim pada mahkamah konstitusi berkenan memeriksa dan menghadirinya sesuai visi mk: tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat" serta misi mk. mewujudkan mahkamah konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya, membangun konstitusionalitas indonesia dan budaya sadar ber konstitusi". kemandirian hakim telah memenangkan kwitansi, bahkan kwitansi bertipe eks yang dikategorikan sebagai surat palsu, terhadap seluruh akta otentik pt. laga reksadana yang tidak pernah dibatalkan dan masih berlaku. bahwa pemohon merasa adanya pencitraan terhadap uud bahwa indonesia adalah negara hukum. memang benar bahwa untuk menyelenggarakan negara hukum, maka harus diberikan "kebebasan atau kemandirian" kepada hakim. tetapi tentu saja yang dimaksudkan sini adalah kebebasan atau kemandirian dari tekanan kekuasaan, sehingga indonesia menjadi negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). tetapi apakah itu berarti bahwa hakim boleh menjadi pengganti hukum dengan dalih kebebasan atau kemandiriannya. jika demikian tentu saja indonesia menjadi negara hakim, dan bukan negara hukum. hal ini jelas mengandung pencitraan atas uud tentang indonesia sebagai negara hukum. kebebasan dan kemandirian hakim semestinya tetap tunduk kepada batas batas undang undang dan peraturan yang berlaku sehingga memberi kepastian hukum bagi setiap warga negara indonesia. bahwa dalam negara hukum, hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip demokrasi, dan doktrin the rule law and not man. dalam kerangka the rule law itu, diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy law), dan adanya persamaan kedudukan setiap warga negara hadapan hukum (equality before the law). dengan demikian penghormatan dan pengakuan terhadap peraturan dan perundangan adalah wujud terbentuknya supremasi hukum dalam perkara pemohon nyata sekali bahwa majelis hakim perkara perdata nomor pk pdt12008, dalam kemandiriannya telah mengabaikan peraturan perundangan tentang peralihan tanah yang harus dilakukan hadapan pejabat yang berwewenang, dengan memenangkan hasan prawiranegara yang menggunakan kwitansi tahun (bertipe eks) terhadap pt. laga reksadana yang memiliki akta akta jual beli otentik yang telah ada lebih dahulu bahwa terlaksananya hukum adalah untuk mencegah tindak kejahatan, perampasan hak warga negara, dan kekacauan tatanan masyarakat. itulah sebabnya mencapai kepemilikan sesuatu dengan menggunakan sesuatu yang melanggar hukum, sudahlah pasti sebuah pelanggaran hukum. dalam perkara pemohon, majelis hakim mahkamah agung pada perkara perdata nomor pk pdt dalam kemandiriannya, telah mengabaikan fakta bahwa terdakwa hasan prawiranegara telah terbukti bersalah menggunakan surat palsu, yaitu kwitansi kwitansi bertipe eks. semestinya majelis hakim meninjau kuh perdata yang menyatakan, apabila terdapat bukti pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, maka bukti itu dapat menjadi bukti dalam perkara perdata (yang terkait)". bahwa kerugian hak konstitusional pemohon bersifat spesifik sekaligus potensial karena: pemohon tidak dapat memiliki atau menggunakan hak milik yang telah diperolehnya melalui akta otentik tahun yang telah dibuat hadapan pejabat yang berwewenang yaitu plat, yang karenanya telah mentaati peraturan perundangan yang berlaku sesuai dan kuh perdata, juncto permen agraria nomor juncto dan dalam hal kepemilikan tanah, dan dinyatakan kalah oleh majelis hakim mahkamah agung atas hasan prawiranegara yang hanya menggunakan kwitansi bertipe eks yang sudah dinyatakan sebagai "surat palsu" dan dihukum secara pidana, ketidakpastian hak milik ini nyata menghambat rencana kerja pemohon, bahkan bukan tidak mungkin membangkitkan usaha pemohon dan hilangnya pekerjaan bagi seluruh karyawan pemohon. hasan prawiranegara telah berani memasang papan pengumuman menjual tanah yang menjadi objek sengketa ini, sehingga sangat dimungkinkan ada pihak pihak yang tidak paham duduk perkara ini secara lengkap, akan terlibat dalam sengketa melawan pt. laga reksadana pemohon) sehingga skala sengketa hukumnya menjadi lebih luas (vide bukti kerugian ini dapat pula menjadi permasalahan dalam skala yang lebih luas, mengingat keputusan keputusan mahkamah agung dapat menjadi yurisprudensi bagi keputusan keputusan berikutnya masa mendatang. jika akta akta otentik dapat dikalahkan oleh surat surat palsu yang sudah dinyatakan keliru secara pidana, hanya oleh karena alasan kemandirian hakim, maka ketidakpastian hukum negara republik indonesia akan menjadi pelanggaran konstitusi (prinsip negara hukum), hancurnya supremasi hukum, buruknya martabat indonesia dalam pergaulan internasional, rusaknya iklim investasi dan ekonomi, serta merebaknya ketidakpercayaan atas institusi hukum. bahwa pemohon yakin sepenuhnya terhadap mahkamah konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi (the guardian and the interpreter the constitution) mampu memutuskan dengan adil dan bijak agar "nasib malang" pemohon tidak menimpa warga negara indonesia yang lain, dan tidak menjadi yurisprudensi yang menyesatkan. bahwa pemohon melihat peran penting mahkamah konstitusi untuk mencegah dan menghentikan kerusakan dahsyat atas sistem hukum indonesia, karena kekuatiran yang lama juga telah diungkapkan dr. syafii ma'arif dalam pernyataan bersama tokoh agama, indonesia nyaris jahiliyah" nu, januari iv. petitkan permohonan pemohon dengan putusan yang seadil adilnya, sebagai berikut: dalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan dan kuh perdata juncto juncto permen agraria nomor juncto dan tidak berkekuatan hukum mengikat, artinya jual beli atau pengalihan hak atas tanah (harta tidak bergerak) disamakan dengan jual beli barang dan jasa lain cukup dengan kwitansi atau tanda terima, atau majelis hakim mahkamah konstitusi tetap menyatakan tersebut berlaku dan semua pihak harus menaatinya termasuk hakim dalam mengambil keputusan sesuai menyatakan kuh perdata tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga segala bukti hasil kejahatan tidak perlu dipertimbangkan dalam menentukan hak kepemilikan seperti yang ditunjukkan oleh putusan mahkamah agung nomor pk pdt atau majelis hakim mahkamah konstitusi tetap menyatakan kuh perdata tersebut berlaku, dan semua pihak harus menaatinya termasuk hakim dalam mengambil keputusan sesuai menyatakan kemandirian hakim sebagaimana dan tentang kekuasaan kehakiman haruslah tetap sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum: menyatakan agar putusan mahkamah agung nomor pk pdt dapat ditinjau kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tidak menyalahi peraturan perundangan yang berlaku dan berbenturan dengan keputusan mahkamah agung nomor pk pidnomor notaris also widianto, tanggal september tentang pendirian pt. laga sari indah: bukti fotokopi akta nomor notaris also widianto, tanggal november tentang perubahan nama pt. laga sari indah menjadi pt. laga reksa jaya: bukti fotokopi akta nomor notaris ny. dini handai, tanggal maret tentang pengangkatan tjahjadi nugroho dan haryanto nugroho sebagai pengurus pt. laga reksa jaya, bukti p fotokopi kemenkumham nomor ahu .ah. tahun tanggal maret tentang pengesahan pendaftaran badan hukum pt. laga reksa jaya, bukti fotokopi akta nomor notaris dr. liliana tedjosaputro, sh. mh. tanggal mei tentang penyerahan dan pemindahan hak tanah tanah padang sari, banyumanik, semarang kepada pt. laga reksa jaya: bukti fotokopi surat pernyataan penduduk penjual asal) tanggal maret tentang pernyataan sini, mukmin, kuno, kokoh dan madinah yang hanya menjual tanah kepada pt. laga reksa jaya tahun bukti fotokopi surat pemberitahuan badan pertanahan nasional semarang nomor tanggal juni yang menyatakan bahwa bukti hak atas tanah padang sari adalah akta tanggal mei bukti p fotokopi surat penyataan bambang setiawan kepala cab semarang) tanggal juli yang mengaku surat tanah asli atas nama sini. mukmin, kuno, kokoh dan madinah digadaikan kepada hasan prawiranegara, tegal: bukti fotokopi surat keputusan pt. laga reksa jaya nomor kep. tanggal juni tentang pembayaran kewajiban pt. laga reksa jaya kepada semua pihak, bukti fotokopi surat badan pertanahan nasional nomor tanggal maret tentang permohonan hasan prawiranegara atas tanah padang sari: bukti p fotokopi surat keputusan semarang nomor pdt.g png tanggal desember tentang perkara perdata pt. laga reksa jaya, bukti fotokopi keputusan pt. semarang nomor pdt pts tanggal oktober tentang keputusan banding perkara perdata pt. laga reksa jaya, bukti fotokopi keputusan semarang nomor pid.b png tanggal maret tentang perkara pidana hasan prawiranegara, bukti fotokopi surat k.h abdurrahman wahid gus dur) tanggal september kepada ketua mahkamah agung tentang masalah pt. laga reksa jaya, bukti fotokopi surat soetardjo soerjoguritnosurat drs. muhaimin iskandarputusan mahkamah agung nomor k pid tanggal agustus tentang penetapan hukuman pidana hasan prawiranegara dihukum (satu) tahun penjara, bukti fotokopi surat perintah kejaksaan negeri semarang nomor ep. tanggal juni tentang eksekusi putusan mahkamah agung nomor k pid terhadap hasan prawiranegara, bukti fotokopi berita acara penyerahan barang bukti pt. laga reksa jaya dari jaksa penuntut umum kepada pt. laga reksa jaya berupa (lima) letter asli atas nama sini, mukmin, kuno, kokoh dan madinah: bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k pdt tanggal januari yang mengabulkan kasasi pt. laga reksadana yang menyatakan sah hak pt. laga reksa jaya atas tanah padang sari semarang dan menghukum hasan prawiranegara mengembalikan surat tanah kepada pt. laga reksa jaya, bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pk pid tanggal april yang menolak hasan prawiranegara terhadap putusan mahkamah agung nomor k pid bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pk pdt tanggal desember yang membatalkan putusan mahkamah agung k pdt. yang menyatakan semua akta pt. laga reksa jaya sah depan hukum dan jual beli (berdasarkan kwitansi tip eks) hasan prawiranegara juga sah, bukti fotokopi foto papan pengumuman yang dipasang oleh hasan prawiranegara lokasi tanah (tidak bermeterai dinazyegel), bukti fotokopi akta nomor notaris subianto putro, s.h., tanggal maret tentang kerja sama rasyid widodo dan bambang setiawan yang diangkat sebagai kepala cabang semarang pt. laga reksa jaya: bukti fotokopi akta nomor notaris liliana tedjosaputro dan kwitansi agustus atas nama sini pengganti): bukti p fotokopi akta nomor notaris liliana tedjosaputro dan kwitansi agustus atas nama mukminunookoh pengganti): bukti fotokopi akta nomor notaris liliana tedjosaputro dan kwitansi agustus atas nama madinah pengganti): bukti p fotokopi foto kwitansi bertipe eks atas nama kokoh, mukmin, kuno (tidak bermeterai dinazyegel): bukti p fotokopi foto kwitansi bertipe eks atas nama madinah dan sini (tidak bermeterai dinazyegelyang diajukan oleh pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap materi muatan dan kitab undang undang hukum perdata: peraturan pemerintah nomor tahun tentang pendaftaran tanah (selanjutnya disebut peraturan menteri agraria nomor tahun tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan hak atas tanah (selanjutnya disebut permen agraria nomor dan peraturan pemerintah nomor tahun (mohonan guo, sehingga dapat langsung membuat putusan,ud sebagaimana telah diuraikan dalam paragrafatas meskipun pemohon mendalilkan diri sebagai badan hukum publik dan badan hukum privat sekaligus, namun mahkamah berpendapat bahwa para pemohon adapun yang menjadi alasan alasan pemohon mengajukan permohonan ini,ud sebagaimana diatur dalam undang undang dasar hasil amandemen uud amandemen) junctowenang untuk mengadili perkara pengujian materiil terhadap muatan dan kuh perdata juncto dan terhadap uud ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa sesuai dengan ketentuan yang menyatakan,", yaitu: hanya memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat, sebagaimana dimaksud huruf mk: i3. menimbang bahwa meskipun pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat dalam pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, namun dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan kerugian yang dialaminya. dalam sidang pendahuluan tanggal januari mahkamah telah melakukan pemeriksaan permohonan pemohon dan telah memberikan nasihat kepada pemohon berdasarkan supaya pemohon memperbaiki dan melengkapi permohonan guo. untuk itu pemohon telah diberi waktu paling lama hari untuk memperbaiki dan melengkapi permohonan guo sesuai dengan nasihat nasihat yang telah diberikan. namun demikian, pemohon tidak memperbaiki permohonannya, sedangkan tenggang waktu perbaikan telah terlampaui. karena pemohon tidak memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu yang ditentukan maka mahkamah memeriksa permohonan pemohon yang telah registrasi tersebut tanpa perubahan. terhadap substansi permohonan pemohon, mahkamah menilai materi permohonan pemohon kabur (obscura libel): i3 menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan pemohon kabur dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh dan mk, maka pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). oleh karena itu, mahkamah tidak perlu memeriksa dadalah kaburakil mochtar, dan muhammad alimara pemohon, pemerintah dan atau yang mewakili, dewan perwakilan rakyat dankil mochtar ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. alias ngapaibahwa pemohon adalah "badan hukum publik atau privat", yaitu sebuah perusahaan (perseroan) yang sah dan menjalankan kegiatan secara sah dan telah diakui oleh pemerintah melalui surat keputusan menteri hukum dan ham dengan nomor ahu. .ah. tahun tanggal maret (vide bukti bahwa sesuai dengan yang menyatakan, yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud negra republik indonesia tahun bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan putusan lainsebagaimana berikut: harus addan peraturan yang dimohonkan pengujiannyaterjadi atau sudah terjadidan peraturan yang dimohonkan pengujian. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya penguji.: kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam mk.uud menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum"at itu, "". bahwa untuk menegakkan prinsip negara hukum, maka kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan (intervensi) pihak manapun. untuk itulah diberlakukan tentang kekuasaan kehakiman yang menjamin kemandirian hakim dan peradilan. sinilah pemohon menghadapi ketidakpastian hukum ketika berhadapan dengan pertentangan antara bunyi undang undang dengan keputusan hakim. apakah kemandirian hakim sebagai turunan dari kemandirian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam adalah bebas mutlak (absolut). bagaimana ketertundukan hakim yang mandiri tadi terhadap undang undang yang sudah berlaku, misalnya kuh perdata yang mengatur tata cara dan pembatasan warga negara untuk memperoleh dan atau menjaga hak miliknya. atau kuh pidana yang mengatur perilaku dan pembatasan perbuatan pribadi atau kelompok warga negara agar tidak merugikan hak orang lain. atau bagaimana hubungan tindak pidana dan hak warga negara yang mungkin melahirkan konflik kepentingan seperti yang diatur dalam kuh perdata. kesemua ini adalah dalam konteks menegakkan konstitusi terutama uud tentang negara hukum. bahwa karena adanya perbedaan atau pertentangan yang kami ajukan untuk diuji, telah terjadi kerugian atas hak pemohon untuk memperoleh dan menjaga hak sah atas beberapa bidang tanah karangsari, kelurahan banyumanik, kota semarang akibat keputusan mahkamah agung nomor pk pdt dalam hal ini, pemohon merasa kehilangan kepastian hukum setelah mentaati undang undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah, akibat hakim menggunakan hak kemandiriannya dengan mengabaikan undang undang dan peraturan yang berlaku. dalam hal ini kami merasa dirugikan hak konstitusional kami, dan mengkhawatirkan potensi kerugian hak konstitusional warga negara yang lain akibat tidak jelasnya batasan kemandirian hakim dalam kaitan dengan ketaatan kepada undang undang dan peraturan yang berlaku. ii. pokok pokok permohonan bahwa pemohon mewakili pt. laga reksadana yang telah membeli bidang tanah karangsari, kelurahan banyumanik, kota semarang melalui akta nomor tanggal mei melalui rasyid widodo, direktur utama pt. laga reksadana pada saat itu (vide bukti bahwa jual beli pt. laga reksadana dengan para penduduk pemilik asal ke bidang tanah, termasuk sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah tidak pernah dibatalkan baik dalam kesaksian pengadilan ataupun pernyataan tertulis mereka (vide bukti bahwa keabsahan hak kepemilikan pemohon diakui oleh badan pertanahan nasional kota semarang melalui surat kepala bpn nomor tanggal juni (vide bukti bahwa keabsahan semua akta pt. laga reksadana tetap dinyatakan sah secara hukum dalam pokok perkara perdata, oleh semua tingkatan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut termasuk dalam keputusan nomor pk pdt. juncto pdt juncto nomor pdt smg juncto nomor pdt. pn smg (vide bukti bukti bukti dan bukti bahwa benar terjadi kesulitan kerja manajerial dan ketidakrapian administrasi pengurus pt. laga reksadana pada periode tahun hingga tahun sehingga memungkinkan terlibatnya pihak eksternal pt. laga reksadana (yaitu saudara hasan prawiranegara) yang mencoba memanfaatkan kelemahan tersebut, dengan urutan ringkas kejadian sebagai berikut: bahwa saudara rasyid widodo, direktur utama pada periode tersebut belum melunasi seluruh pembayaran hak penduduk dan untuk itu dibuatlah kesepakatan dengan akta pengakuan hutang antara rasyid widodo dengan sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah: bahwa untuk memenuhi kewajibannya, rasyid widodo mengadakan kerjasama dengan bambang setiawan melalui penunjukkan bambang setiawan sebagai kepala cabang semarang. kewajiban bambang setiawan selaku kepala cabang adalah melunasi kekurangan pembayaran kepada penduduk pemilik asal. beberapa tarik ulur dalam manajemen perseroan antara rasyid widodo dan bambang setiawan diakhiri dengan akta perjanjian nomor notaris subianto putro, sh, semarang pada tanggal maret (vide bukti bahwa pada tahun terjadi perubahan pengurus pt. laga reksadana dengan masuknya tjahjadi nugroho sebagai pemegang saham dan komisaris. penertiban administrasi dilakukan dan ditemukanlah fakta bahwa (lima) surat tanah asli atas nama, sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah tidak ada hilang. maka dalam rapat umum pemegang saham luar biasa rups lb), ditetapkan penghentian dan pemberian kompensasi kepada bambang setiawan selaku kepala cabang yang dituangkan melalui surat keputusan nomor kep. tanggal juni (vide bukti sekaligus dimintakan pertanggungjawaban bambang setiawan atas surat surat tanah asli tersebut. bambang setiawan kemudian mengakui bahwa surat surat tersebut berada tangan hasan prawiranegara sebagai jaminan karena bambang setiawan meminjam uang kepada hasan prawiranegara (vide bukti bahwa pengurus baru pt. laga reksadana juga menemukan bahwa kwitansi pelunasan atas kekurangan rasyid widodo terhadap penduduk yang penugasannya telah dilakukan oleh bambang setiawan juga tidak ada hilang. pengurus baru segera bertemu dengan penduduk pemilik asal tanah, dan kejujuran penduduk menyatakan bahwa benar mereka telah menerima lunas pembayaran serta mengakui hak pt. laga reksadana. mereka juga bersedia membuat kwitansi pengganti dan akta pelunasan sesuai dengan penerimaan pelunasan tanggal april (vide bukti dan bukti bahwa kwitansi pelunasan yang dibuat kantor notaris khas tertanggal april ternyata juga berada tangan hasan prawiranegara bersama dengan surat surat tanah asli. yang mengejutkan adalah bahwa kwitansi itu telah ditipu eks tanpa tanda tangan persetujuan perbaikan (reinforce), dan atas tip eks itu kolom telah terima dari, telah diisikan nama hasan prawiranegara. lalu kolom guna membayar, telah diisikan jual beli atas tanah menurut masing masing nama penduduk. sehingga kwitansi itu dibesarkan sebagai kwitansi jual beli antara hasan prawiranegara dengan penduduk atas nama: sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah. kwitansi kwitansi bertipe eks inilah yang kemudian digunakan sebagai "bukti hak" oleh hasan prawiranegara dalam gugatan peradilan (vide bukti bukti bahwa hasan prawiranegara dengan bukti surat tanah yang dikuasai dan kwitansi bertipe eks telah berupaya mendapatkan hak atas tanah pada bidang asal milik sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah pada kantor bpn kota semarang, berdasarkan surat pemberitahuan kepala bpn nomor iv tanggal maret (vide bukti bahwa langkah hasan prawiranegara itu sudah merugikan pt. laga reksadana dan melanggar hukum, maka tjahjadi nugroho melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian, dan kemudian perkara tersebut disidangkan pada semarang, bahwa persidangan atas perkara tersebut telah melalui seluruh tingkat peradilan melalui putusan nomor pk pid juncto nomor pid juncto nomor pid. pn smg yang menyatakan bahwa terdakwa hasan prawiranegara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "menggunakan surat palsu", menghukum terdakwa (satu) tahun penjara, memerintahkan pemusnahan barang bukti berupa (lima) kwitansi bertipe eks, memerintahkan pengembalian surat tanah asli atas nama sini, mukmin, kuno, kokoh dan madinah kepada pt. laga reksadana (vide bukti bukti dan bukti bahwa pihak kejaksaan negeri semarang telah mengembalikan (lima) surat asli tanah atas nama sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah kepada pt. laga reksadana dengan surat perintah. dengan nomor print ep. beserta berita acara pengembalian barang bukti (vide bukti dan bukti bahwa sampai hal ini terdakwa hasan prawiranegara belum dieksekusi untuk menjalankan hukuman penjara, tentang hal ini telah pemohon laporkan kepada kejaksaan dan komisi ombudsman. bahwa ternyata riw kepemilikan pt. laga reksadana atas tanah tanah tersebut yang telah sesuai dengan peraturan perdata pertanahan yang berlaku, dan tindakan hasan prawiranegara yang dinyatakan salah secara pidana, tidak dipandang oleh majelis hakim perdata. bahwa putusan perkara perdata nomor pdt. pn smg justru menyatakan sah kepemilikan hasan prawiranegara atas kelima bidang tanah semula atas nama sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah (vide bukti bahwa putusan perkara perdata nomor pdt smg, justru menguatkan putusan semarang yang menyatakan sah kepemilikan hasan prawiranegara atas kelima bidang tanah (vide bukti bahwa keputusan keputusan tersebut mencederai rasa keadilan dan mendapat pertanyaan dari tokoh tokoh bangsa, yang kemudian menulis surat kepada mahkamah agung ri. sampai hari ini surat surat tersebut belum dijawab oleh mahkamah agung ri, yaitu surat dari: kh. abdurrahman wahid gus dur), presiden keempat (vide bukti drs. soetardjo soeryoguritno, wakil ketua dpr (vide bukti drs. muhaimin iskandar, si, akil ketua dpr (vide bukti bahwa kemudian majelis hakim mahkamah agung dalam putusan perkara perdata nomor pdt mengambil keputusan yang berbeda. dengan mengacu kepada riw tanah dan peraturan perundang undangan pertanahan, majelis hakim membatalkan keputusan perkara perdata pada tingkat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seta menyatakan bahwa kelima bidang tanah tersebut adalah kesatuan yang sah milik pt. laga reksadana beserta bidang bidang tanah lain yang dibeli dalam satu kesatuan tahun (vide bukti bahwa majelis hakim mahkamah agung pada peninjauan kembali perkara perdata nomor pk pdt kembali mengabaikan akta akta kepemilikan pt. laga reksadana, peraturan perundang undangan tentang tata cara kepemilikan tanah, dan fakta hukum bahwa kwitansi kwitansi bertipe eks dinyatakan sebagai "surat palsu" dalam perkara pidana terdakwa hasan prawiranegara, sehingga atas nama kemandirian hakim, menyatakan sah kepemilikan hasan prawiranegara atas lima bidang tanah atas nama sini, mukmin, kuno, kokoh, dan madinah (vide bukti bahwa permohonan pengujian materiil ini dilakukan karena melihat fakta fakta bahwa kemandirian hakim telah berbenturan dengan peraturan perundangan, yaitu dan kuh perdata, serta perundangan dan peraturan pemerintah yang mengatur jual beli, penyerahan hak atau hibah tanah termasuk antara lain juncto. permen agraria nomor juncto dan peraturan tentang peralihan hak perdata tanah (harta tidak bergerak) dilakukan hadapan pejabat yang berwewenang atau pejabat yang ditunjuk pemerintah, yang tentunya berbeda dengan peralihan hak atas harta bergerak yang cukup dengan prinsip cash and carry, dengan bukti peralihan cukup kwitansi atau tanda terima. pada perkara yang pemohon ajukan fakta faktanyaherman. hn., m.m., tempat tanggal lahir menggali, tanggal mei agama islam, pekerjaan jabatan kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung, kewarganegaraan indonesia, beralamat jalan hasanuddin nomor teluk betung utara, bandar lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari memberi kuasa kepada susi tur handayani, s.h., dan suri purbokusumo, s.h., kesemuanya advokat, konsultan hukum pada kantor advokat susi tur handayani, s.h. rekan, berkantor jalan cendana gg. durian nomor tanjung seneng, bandar lampuahli pemohon: membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat: membaca kesimpulsaat sekarang ini adalah pegawai sipil negeri pns) yang mengemban jabatan struktural sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung,walikotamadya bandarlampung, yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdip) dan koalisi nurani bandarlampung bersatu nbb), yang saat ini tengah melakukan sosialisasi dan akan mendaftarkan diri sebagai calon walikotamadya bandarlampung sesuai tahapan kpu kotamadya bandarlampung pada februardalam penjelasan huruf undang undang nomor tahun menyatakan, yang dimaksud dengan jabatan negeri dalam ketentuan ini adalah jabatan structural dan jabatan fungsional": tidak perlu membuat surat pernyataan non aktif. nikmatnya pula, jika yang bersangkutan tidak terpilih maka jabatan sebagai pimpinan dprd akan raih kembali: begitu juga anggota dprd, dpd, dan dprd, sama sekali tidak dibebani untuk mundur dari jabatannya jika akan mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. huruf mengatur bahwartinya, mereka yang menyandang jabatan anggota dpr, dpd, maupun dprd, tidak perlu mundur dari jabatannya jika mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, melainkan hanya membuat surat pemberitahuan saja kepada pimpinan mereka masing masing. berdasarkan ketentuan huruf dan juga huruf ini, merupakan perlakuan curang yang luar biasa terhadap jabatan negeri. ketentuan ini bertentangan dengan asas permainan yang layak (principle fair play het beginselen van fair play) dalam asas asas pemerintahan yang layak. jagat hukum indonesia ini, kita hanya mengenal jabatan negeri yang harus mundur jika mencalonkan diri dalam pemilukada. ketentuan huruf yang mewajibkan jabatan negeriini tidak sesuai dengan asas persamaan (principle equality principle uniformity gelijkheid begins). perampasan jabatan karena undang undang ini, merupakan puncak kezaliman terhadap mereka, karena mereka tidak mempunyai kepastian hukum atas jabatan yang mereka sandang. ketentuan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (principle legal security) dalam asas asas pemerintahan yang layak. berdasarkan perlakuan seperti itu, maka penyandang jabatan negeri dapat menguji (judicial review) huruf terhadap uud mahkamah konstitusi. hal itugujian ini penting sebagai pembelajaran kita bersama, untuk menghindari sikap depots dari sang pembuat undang undang yang membuat larut marut hukum republik tercinta ini. akhirnya, ada pelajaran berharga yang diungkapkan montesguieu, yaitu: sebagaimana keutamaan perlu ada dalam republik dan kehormatan diperlukan dalam monarki, ketakutan perlu ada dalam pemerintahan sewenang wenang (depots) . dalam pemerintahan depots, lanjut montesguieu, tidak ada tempat bagi keutamaan dan kehormatan dianggap sangat berbahaya . sebab itu, dalam praktik penyelenggaraan negara yang berakibat tidak adil, curang, dan tidak berkepastian hukum, atau melanggar asas kepastian hukum (yang adil) dan asas perlakuan yang sama hadapan hukum, maka pengadilan merupakan tempat berlindung. karena pengadilan dapat menyatakan bahwa gugatan dapat diterima dengan memutus bahwa dasar hukumnya dinyatakan tidak berlaku dan dasar pelaksanaannya dinyatakan batal. menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret telah dengar keterangan lisan pemerintah yang diwakili oleh ir. agung mulyana, sc, yang selanjutnya memberikan keterangan tertulis pada pokoknya, sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil pns) yang menjabat sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung yang mencalonkan diri sebagai calon walikota bandarlampung yang diusung oleh partai demokrasi perjuangan pdip) dan koalisi nurani bandarlampung nbb), dan saat ini sedang melakukan sosialisasi dalam rangka persiapan pendaftaran, bahwa menurut pemohon, ketentuan guo telah menyebabkan pemohon kehilangan jabatan strukturalnyahanya karena pada tanggal februari partai politik pengusung mendaftarkan pemohon sebagai calon walikota bandarlampung: padahal menurut pemohon untuk memperoleh jabatan struktural tersebut diatas, tidak diperoleh secara serta merta melainkan melalui proses panjang, dan dengan memperhatikan ketentuan undang undang nomor tahun yang menyatakan,"". singkatnya menurut pemohon, ketentuan guo telah menciptakan ketidakadilan jika dibandingkan dengan ketentuan untuk menjadi calon presiden, gubernur, bupati walikota sebagai pejabat publik yang akan mencalonkan diri dan tidak dituntut untuk mengundurkan diri, karena itu menurut pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan ketentuan uud iikonstitusi memohon agar kiranya pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar sebagai pihak yangpemohon yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung) telah terpenuhi hak dan atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dijamin oleh konstitusi, tegasnya pemohon telah memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan. menurut pemerintah, keadaan atas akan berbeda permasalahannya jika pemohon harus mengundurkan diri dari pegawai negri sipil secara permanen bukankah jabatan itu sebagai asesoris yang bersifat amanah yang pada suatu saat tertentu dapat diganti atau dimutasi, juga jabatan struktural pada satuan organisasi birokrasi bukan merupakan hak yang bersifat otomatis, tetapi berkaitan dengan kepercayaan dan usulan dari pejabat atasannya, sehingga seorang pegawai negeri sipil yang tidak diusulkan untuk menduduki jabatan struktural tertentu maka dapat saja pegawai negeri sipil tersebut sampai pensiun tidak memperoleh jabatan tersebut. dengan perkataan lain mundur, mutasi atau diberhentikan dari jabatan struktural tertentu karena alasan tertentu pula, tidak diperlukan proses hukum karena hal demikian merupakan kebijakan pejabat atasan langsung melalui mekanisme penilaian penilaian tertentu. sehingga menurut pemerintah, kerugian yang dialami terjadi pada diri pemohon bukanlah kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan dan dijamin oleh konstitusi, karena itu menurut pemerintah anggapan dalil pemohon tidak tepat, utamanya dalam menginstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang terjadi atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.maupun putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu v il. tentang mater, ketentuan atas oleh pemohontas anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat menjelassebagai sebuah proses yang demokratis, jujur"fairness"sal yang sama. dalam konteks fairness dan posisi asal yang sama ini, para peserta dilarang untuk mencuri start dengan memanfaatkan jabatan, kewenangan dan pengaruh yang melekat pada dirinya, karena pengaruh dari jabatan yang disandangnya pada saat pilkada berlangsung. posisi asal yang sama adalah posisi awal dimana para peserta pemilihan kepala daerah melepaskan diri dari semua jabatan publik jabatan negara jabatan pejabat negara yang disandangnya. bahwa menurut pemerintah ketentuan guo adalah merupakan upaya dari pembentuk undang undang untuk membangun dan mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang adil, demokratis dan akuntabel. ketentuan guo dirumuskan justruns) khususnya, yaitu pns tersebut akan tetap memilih melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural atau akan beralih menjadi pejabat politik. keharusan untuk mengundurkan diri dari jabatan negeri justru memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. pemerintah berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terganggu dengan adanya proses politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. untuk kepentingan itulah, maka bagi pns yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pilkada wajib mengundurkan diri dari jabatan negeri sehingga dapat segera diisi jabatannya oleh pns yang lainnya. bahwa menurut pemerintah apabila pnsi proses pilkada tersebut, dan apabila pns tersebut tidak terpilih, dan kemudian kembali lagi dalam jabatan semula, hal ini akan menimbulkan suasana disharmoni dalam hubungan kerja ditubuh birokrasi yang bersangkutan. kondisi demikian menurut pemerintah justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam pilkada selalu terdapat dua kemungkinan yaitu terpilih atau tidak terpilih (kalah atau menang). bahwa apabila pemerintah mengikuti cara berpikir pemohon, maka apabila pemohon tidak terpilih kalah, dengan sendirinya otomatis pemohon dikembalikan dalam jabatan semula, sedangkan apabila pemohon terpilihhmenang dalam pilkada maka pemohon akan berhenti secara permanen dari jabatan strukturalnya. dalam proses menunggu hasil pilkada inilah justru terjadi situasi yang secara tidak pasti, apakah jabatan struktural dipangku dijabat tetap oleh yang bersangkutan atau diganti oleh pns lainnya. dalam konteks inilah dan dengan mempertimbangkan demi kelanjutan dan harmoni penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ketentuan guo menurut pemerintah telah sesuai dan tepat. bahwa jabatan struktural bagi pnspejabat atasannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku, artinya penetapan seseorang dalam jabatan struktural adalah merupakan perbuatan hukum bersegi satu atau perbuatan hukum satu pihak dari pejabat atasannya kepada bawahan, bukan merupakan perbuatan hukum bersegi dua yang menuntut adanya persetujuan dari salah satu pihak atau hubungan yang bersifat kontraktual. oleh karena itu, jabatan struktural pada hakikatnya adalah penugasan dari pejabat atasannya atau dari lembaga kepada pns yang bersangkutan. sehingga secara filosofis, makna tanggung jawab dalam jabatan struktural adalah kesanggupan seorang pns untuk menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dan tepat pada waktunya serta berani mengambil risiko atas keputusan atau tindakan yang diambilnya. oleh karena itu, menurut pemerintah seorang pns yang berkeinginan untuk mengejar jabatan lain cast jabatan politik (sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dengan tidak mau mengundurkan diri dari jabatan struktural adalah mengingkari amanah dan tanggung jawabnya sebagai pemegang jabatan struktural, karena jabatan struktural yang dimiliki sudah pasti akan ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. bahwa pada dasarnya pemerintah sangat menghargai dan tidak akan menghambat pns yang menduduki jabatan struktural tertentu yang ingin menjadi atau akan mengejar jabatan lain untuk menjadi pejabat politik (sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah), namun pemerintah juga menuntut adanya tanggung jawab penuh atas tugas tugas yang diembannya sebagai pejabat struktural tersebut, dan menurut pemerintah adalah lazim dan wajar apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatan struktural yang emban, karena jika tidak maka dapat berdampak terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan publik yang optimal. bahwa menurut pemerintah, ketentuan guo sesungguhnya juga dimaksudkan gunayang dilandasi semangat bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, totalitas, dan memberikan perlakuan yang adil kepada masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta dapat menjaga harmoni antara satu dengan yang lainnya. bahwa pemerintah tidak dapat membayangkan apabila seorang pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan tidak terpilih kalah, selanjutnya yang bersangkutan dikembalikan lagi dalam jabatan struktural semula, maka dapat dipastikan akan timbul suasana disharmoni dan kecurigaan terhadap lingkungan kerjanya, misalnya kecurigaan terhadap sesama koleganya yang dianggap tidak mendukung atau memilih dirinya, dan hal tersebut dapat berakibat timbulnya keresahan keresahan dalam melaksanakan tugas sehari hari sebagai abdi negara. selain itu, menurut pemerintah ketentuan guo kiranya dapat dimaknai secara positif sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural untuk dapat lebih berkonsentrasi dalam proses pencalonan sampai pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. juga menurut pemerintah terhadap pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural dan telah mengundurkan diri karena ikut dalam pilkada kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat saja menduduki jabatan struktural kembali pada jabatan yang sama atau jabatan yang lain jika dikemudian hari pegawai negeri sipil yang bersangkutan diusulkan dan diberikan kepercayaan oleh pejabat atasannya.telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan terhadap setiap orang, termasuk pemohon, juga ketentuan guo telah memberikan perlakuan yang sama hadapan hukum, dan karenanya ketentuan guo tidak bertentangan dengan uud iv. kesimpulan berdasarkan penjelasantanggal april setelah mahkamah konstitusi memutus permohonan guo dalam rapat pemasyarakatan hakim pada tanggal april menimbang bahwa pada tanggal maret mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari pemohon yang pada pokoknya tetap pada dalil dalilenjelasyang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukan: sedangkan pengertian jabatan struktural menurunyatakan, jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara : bahwa selain itu jabatan pemohon sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampungada tanggal februari saat partai politik pengusung mendaftarkan diri pemohon sebagai calon walikotamadya bandarlampung, pemohon kehilangan jabatannya sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung, padahal jabatan kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung adalah hak pemohon sebagai pegawai negeri sipil, sehingga pemberlakuan huruf undang undang nomor tahun berpotensi menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon: bahwa potensi kerugian konstitusional ini dapat dibuktikan dengan berlakunya huruf undang undang nomor tahun jabatan kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung yang saat ini dijabat pemohon dirampas tanpa melalui proses hukum (due process law), padahal jabatan sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung yang sekarang dijabat pemohon diperoleh tidak serta merta atau instan melainkan harus melalui perjalanan panjangpegawai negeri sipil pns) yang memegang jabatan struktural, yaitu kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung. pemohon pada saat ini mendaftarkan diri sebagai calon walikota bandarlampung yang dicalonkan oleh partai demokrasi indonesia perjuangan pdi p) dan koalisi nurani bandarlampung bersatu nbb). pemohon menganggap bahwa berlakunyrugikan hak konstitusional pemohon, karena dengan adanya ketentuan guo menyebabkan pemohon kehilangan jabatannya sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung: bahwa kerugian hak konstitusional pemohon yaitu dibuktikan oleh adanya perampasan jabatan struktural pemohon sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung harus mengundurkan diri tanpa melalui proses hukum (due process law). oleh karena itu menurut pemohon, guo bertentangan denganersetujuan dari gubernur lampung tertanggal februari tentang pernyataan pengunduran dirinya dari jabatan dimaksud bukti dan berdasarmenyatakan, pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena: mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya pemohon telah ternyata kehilangan jabatan kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung.mengajukan pengujian materiilterhadap uud oleh karena itu pemohon memohon agar guo, bernama dr. susanto, s.h., m.h., yang hanya menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal maret sehingga keterangan tertulis ahli demikian oleh mahkamah hanya dianggap sebagai keterangan informandum. keterangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah persidangan. keterangan ahli pemohon tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: huruf bertentangan dengan asas kepastian hukum (principle legal security). menurut ahli yang mengutip indroharto bahwa,permohonan pemohon bahwa jabatan kepala dinas provinsi (jabatan negeri) berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, sehingga. oleh karena itu seorang kepala dinas seharusnya tidak perlu mengajukan pengunduran diri dari jabatan, sekalipun yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. kepala dinas tersebut hanya dapat diberhentikan oleh gubernur apabila telah habis masa jabatannya, menurut ahli yang mengutip ateng syafruddin bahwa, yaitu pertama, asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat,, ketiga, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan: dan keempat, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkanberdasarkan syarat syarat atas maka seorang kepala dinas tidak perlu berhenti walaupun yang bersangkutan mengikuti pemilukada: huruf bertentangan dengan asas persamaan perlakuan (asas uniformis). menurut pemohon yang mengutip indroharto bahwa. asas ini mengandung makna bahwa terhadap kasus kasus yang sama agaroleh karena itu guo yang mensyaratkan adanya pengunduran diri kepala dinas sangat bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karena darihuruf bersifat tidak adil, curang, dan diskriminatif dengan alasan sebagai berikut:bukti adanya ketidakadilan tersebut dapat dibaca dalam huruf yang: curang, karena guo hanya menentukan syarat pengunduran diri kepala dinas saja, sedangkan pimpinan dan anggota dprd, dpd, dan dprd tidak menentukan syarat pengunduran diri tetapi hanya cukup memberitahukan kepada pimpinannya. ketentuan mengenai hal tersebut dapat dibaca dalam huruf yang menyatakan. oleh karena itu menurut ahli seharusnya kepala dinas yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak perlu membuat surat pernyataan nonaktif tetapi cukup membuat surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya, sehingga yang bersangkutan apabila tidak terpilih menjadi kepala daerah dapat kembali menduduki jabatannya semula, berdasarkan uraian tersebut atas, ahli berpendapat bahwa guo bertentangan dengan uud khususnya asas kepastian hukum (principle legal certainty) dan perlakuan yang sama hadapan hukum (principle uniformity), menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal maret menyampaikan keterangan yang diidealkan sebagai, ketentuan guo dimaksudkanada khususnya untuk memilih, apakah akan tetap melanjutkan karirnya sebagai pejabat struktural atau beralih menjadi pejabat politik, pemerintah berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh terganggu adanya proses politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. untuk kepentingan itulah maka bagi pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri sebagai peserta pemilukada wajib mengundurkan diri dari jabatan negeri sehingga dapat diisi jabatannya oleh pegawai negeri sipil yang lainnya, pemerintah menyatakan apabila pegawai negeri sipilkan proses pemilukada tersebut, dan apabila pegawai negeri sipil tersebut tidak terpilih kemudian kembali lagi dalam jabatan semula maka hal ini akan menimbulkan suasana disharmoni dalam hubungan kerja tubuh lembaga birokrasi yang bersangkutan. kondisi demikian justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam pemilukada selalu ada kemungkinan terpilih atau tidak terpilih, kalah atau menang, jabatan struktural bagi pegawai negeri sipilatasan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. oleh karena itu jabatan struktural pada hakikatnya merupakan suatu penugasan dari satu atasan atau dari lembaga kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, sehingga secara filosofis makna tanggung jawab dalam jabatan struktural adalah adanya kesanggupan seseorang pegawai negeri sipil untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya sesuai peraturan perundang undangan, dan tepat pada waktunya, serta berani mengambil risiko atas keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan. seseorang pegawai negeri sipil yang mengejar jabatan politik (kepala daerah wakil kepala daerah) dan tidak mau mengundurkan diri dari jabatan strukturalnya, hal itu mengingkari amanah dan tanggung jawabnya sebagai pemegang jabatan struktural: menurut pemerintah ketentuan guo sesungguhnya juga dimaksudkan untuklaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan totalitas, dengan memberikan perlakuan yang adil, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjaga harmoni antara satu dengan yang lainnya: menimbang bahwa oleh karenpril sementara itu mahkamah telah mengambil putusan dalam rapat pemasyarakatan hakim pada tanggal april sehingga keterangan tertulis dpr tersebut tidak dipertimbangkan, pendapat mahkamahahli dari pemohon, keteranganmenimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah pengujinimbang bahwa huruf tersebut, menurut pemohon bertentangan dengan uud atau setidak tidakoleh karena itu guo harus dinyatakan tidak mengikat secara hukum: alasan pemohon pada pokoknya adalah, pertama, berlakunya guo yang mensyaratkan pengunduran diri dari jabatan negeri (jabatan struktural dan jabatan fungsional) ketika dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah merampas jabatannya, cast jabatan pemohon sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung tanpa proses hukum (due process law). kedua, guo menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama dibandingkan dengan ketentuan tentang seorang presiden, gubernur, bupati walikota sebagai pejabat publik yang masih aktif ketika mencalonkan diri yang tidak diwajibkan oleh undang undang untuk mengundurkan diri, sementara pemohon sebagai pejabat struktural yang merupakan jabatan karir diwajibkan membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftar,guo telah merampas hak konstitusional pemohon sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung tanpa melalui due process law, sehingga bertentangan dengan uud apakah benar guo telah menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama terhadap pemohon sebagai pejabat struktural dengan pejabat lain dalam jabatan politik seperti presiden, gubernur, bupati walikota, sehingga bertentangan dengan uud menimbang bahwa sebelum menjawab permasalahan hukum tersebut mahkamah berpendapat, perlu terlebih dahulu menguraikan tentang apa sebenarnya substansi jabatan itu terkait dengan pegawai negeri sipil pns). kedudukan dan peranan pns adalah penting dan menentukan, karena pnsuntuk mewujudkan pns sebagaimana tersebut maka pns perlu dibina dengan sebaik baiknya atas dasar sistem karir dan sistem prestasi kerja. pengertian kedua sistem tersebut dijelaskan dalam penjelasan umkarir lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, prestasi kerja, pengabdian, tanggung jawab, kerja sama, ketaatan, kejujuran, prakarsa, dan kepemimpinan, serta syarat syarat objektif lainnya, juga menentukan. sistem prestasi kerja adalah suatu sistem kepegawaian yang mensyaratkan pengangkatan seseorang untuk menduduki , dan prestasi kerja dibuktikan secara nyata. sistem prestasi kerja tidak memberikan penghargaan terhadap masa kerja. berdasarkan penjelasan tersebut, mak (vide dan penjelasan umum angka serta dengan demikian jabatan merupakan kepercayaan atau penghargaan dari atasan atau pimpinan dari satuan organisasi negara terhadap prestasi kerja yang diraih oleh seorang pns. hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja pns tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. oleh karena jabatan itu bukan merupakan hak atau setidak tidaknya bukan semata mata sebagai hak, atasan atau pimpinan berwenang untuk memindahkan tempat atau unit lain atau menggantinya bilamana perlu tanpa harus mendapat persetujuan dari yang bersangkutan meskipun keputusan tersebut harus tidak dengan sewenang wenang. untuk kepentingan itulah negara perlu mengaturnya: menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang pertama, berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum atas,pengaturan tersebut merupakan pilihan kebijakan politik negara, dalam hal ini pembentuk undang undang demi efektivitas dan efisiensi terkait dengan tugas tugas organisasi, mengingat kedudukan dan peran penting pns dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.nyataan pengunduran diri dari jabatan negeri. dengan demikian maka lepasnya jabatan negeri, cast, kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung dari pemohon merupakan risiko dari pilihan karir, sehingga tidak diperlukan due process law, menimbang bahwa terhadap permasalahan yang kedua,bahwa perjalanan panjang pemohon dalam meraih jabatan struktural (in cast kepala dinas pendapat daerah provinsi lampung) dapat dibukta atau golongan. bahwa jabatan pemohon sebagai kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung, yang berdasarkan huruf undang undang nomor tahun harus membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mendaftarkan diri akan mengikuti pilkada. rumusan ini jelas tidak adil, pemohon harus diperlakukan sama depan hukum sebagaimana diisyaratkan oleh uud dengan demikian, perlakuan terhadap pemohon yang harus membuat surat pernyataan mundur dari jabatan pada saat mendaftar dan tidak untuk presiden, gubernur, bupati walikotamadya jelas bertentangan dengan uud bahwa selain itu rumusan huruf undang undang nomor tahun adalah tidak adil, oleh karena kepala dinas pendapatan daerah provinsi lampung yang dijabat pemohon bukan jabatan politis melainkan jabatan karir yang merupakan hak pemohon dan sangat tidak mungkin memanfaatkan fasilitas negara dalam kegiatan yang berkaitan dengan pilkada: bahwa selain itu perlakuan tidak sama terhadap pemohon sebagai pejabat struktural semakin terang dan nyata, apabila pemohon menyerahkan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan sejak pendaftaran, sedangkan terhadap calon lainnya berbeda pengaturannya dalam undang undang,mdan zelda, arsyad sanusi, akil mochtar, hartonorsyad sanusi ttd. ttd. akil mochtar hartono ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan perkara ini terdapat duaakil mochtar, sebagai berikut: dissenting opinion hakim konstitusi achmad nowiki: yang menjadi pokok permohonan adalah, yangorang pegawai negeri sipil pns) harus kehilangan jabatannya untuk seterusnya jika mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, sementara bagi gubernur, bupati walikota tidaklah demikian, dengan alasan gubernur, bupati walikota, begitu juga bagi anggota dpr, dpd, dan dprd, bukanlah pegawai negeri, dan boleh menjadi anggota partai politik. sebaliknya pns tidak boleh menjadi anggota partai politik. gubernur, bupati walikota hanya diminta surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya artinya apabila tidak terpilih, jabatan tersebut kembali lagi. ketentuan demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum, diskriminatif, dan melanggar asas proporsionalitas. melanggar asas kepastian hukum karena, berhentinya seorang pegawai negeri telah diatur tersendiri dalam dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan pokok pokok kepegawaian, yang menyatakan bahwa pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organik. lagi pula seorang pegawai negeri yang mundur dari jabatannya biasanya karena telah melakukan kesalahan bukan karena hanya karena mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam undang undang guo. apakah dengan demikian mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah merupakan dosa besar bagi pns? oleh sebab itu terjadi ketidakpastian hukum antara ketentuan undang undang guo dengan undang undang nomor tahun melanggar asas proporsionalitas. bahwa tujuan undang undang menurutabdi negara yang ingin memperoleh jabatan sebagai pejabat negara harus merelakan jabatannya sebagai pnsundang undang guo merupakan tekanan bagi pns untuk tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah.. sifat diskriminatif. apakah karena gubernur, bupati walikota yang konon dipilih oleh partai lebih istimewa dari pada pns? padahal pns melalui jenjang yang lebih lama dan sulit dari pada pilihan yang sekejap lewat pilihan opini pimpinan partai yang motifnya acapkali bukan karena pengabdian melainkan karena materi semata. oleh sebab itu, pembedaan demikian melanggar uud karena diskriminasi demikian tidak didasarkan atas atagi saya permohonan pemohon pantas untuk dikabulkan. dissenting opinion hakim konstitusi akil mochtar, terdapat dua syarat penting bagi negara demokrasi, yakni konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. secara sederhana hak asasi manusia merupakan hak yang miliki karena adalah manusia, sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dianugerahi kepada warga negara. seringkali keduanya dicantumkan dalam konstitusi dan kemudian menjadi hak konstitusional penjelasan guo yang dimaksud dengan jabatan negeri dalam ketentuan ini adalah jabatan struktural dan fungsional, sedangkan uud menyatakan . ketentuan huruf undang undang tahun dilihat dari prinsip demokrasi yang berdasarkan atas hukum jelas memberikan perlakukan yang diskriminasi terhadap warga negara dan menjauhkan dari nilai perlakuan yang sama hadapan hukum, karena tidak memberikan syarat yang sama bagi semua calon kepala daerah, terlepas dimanapun asal atau sumber calon kepala daerah tersebut. apakah dia seorang pegawai negeri, tni polri, anggota dpr dprd, ataupun rakyat biasa haruslah diberikan perlakuan yang sama tidak atas dasar undang undang yang bersifat diskriminatifhal inilah yang menjadi tujuan negara demokrasi. berdasarkan uraian tersebut atas, menurut saya seharusnya mahkamah mengabulkan permohonan pemohon karena ketentuan huruf tentang pemerintah daerah bertentangan dengan undang undang dasar panitera pengganti ttd. eddy purwanto nomor tahun ini dapat dibuktikan dalam ketentuan huruf":pejabat struktural pada saat pendaftaran sudah harus menyatakan mengundurkan diri dan tidak menyandang jabatan lagi, selain itu perlakuan tidak adil yang dialami pemohon adalah senjatanya pemohon sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dari jabatan organiknya apabila diangkat sebagai pejabat negara bukan disebabkan mencalonkan diri sebagai walikotamadya bandarlampung, hal tersebut dinyata pegawai negeri yang diangkat menjadi pejabat negara diberhentikan dari jabatan organik, berdasarkan uraian yuridis atas, pemohon beranggapabagai pejabat struktural yang nota bene adalah jabatan karir, bahwa ketentuan pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri jelas jelas telah membuat perlakuan tidak sama terhadap pemohon sebagai pejabat struktural dan menghambat hak konstitusional pemohon secara pribadi warga negara indonesia, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, secara nyata nyata keberadaan huruf undang undangundang undang nomor tahun harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya pemohonpemohon adalah beritikad baik dan memiliki legal standing, menyatakan menerima sertadesedan perubahannya: bukti fotokopi surat persetujuan dari gubernur lampung pada tanggal februari tentang pernyataan pengunduran diri atas nama drs. herman. hn., mm. selain mengajukan bukti bukti surat atau tulisan, pemohon juga mengajukan keterangan tertulis ahli dr. susanto, s.h.,m.h, yang menerangkan sebagai berikut: ahli dr. susanto, s.h.,m.hhurufnjelasan guo: " , ketentuan huruf bertentangan dengan uud yakni:? (principle uniformity). menurut van der lies (principle meeting raised expectation): indroharto berpendapat bahwajabatan kepala dinas provinsi (jabatan negeri), adalah berkedudukan bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. artinya,, meskipun seorang kepala dinas ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah pemilukada), seharusnya yang bersangkutan tidak perlu mundur dari jabatannya, kecuali diberhentikan oleh gubernur karena yang bersangkutan habis masa jabatannya. hal itu sesuai pendapat indroharto bahwa hukum yang berlaku itu yang harus diterapkan dan keputusan itu tidak dapat diubah yang akan merugikan warga masyarakat yang bersangkutan tanpa sesuatu alasan yang lebih mason . sekali lagi, ini mempertegas bahwa sekalipun seorang kepala dinas ikut dalam pemilukada, sepanjang yang bersangkutan tidak diberhentikan oleh gubernur, maka tidak perlu mengundurkan diri: berkaitan dengan kepastian hukum, huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangannya adalahochtar kusumaatmadja berpendapat bahwa dalam analisis terakhir, tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur: menurut ateng syafruddin: pertama, asas kepastian hukum tidak menghalangi penarikan kembali atau perubahan suatu keputusan (baca: ketentuan), bila sesudah sekian waktu dipaksa oleh perubahan keadaan atau pendapat.ketiga,keempat, penarikan kembali atau perubahan dimungkinkan,cara yang dikemukakan tersebut, maka seorang kepala dinas tidak perlu berhenti walaupun yang bersangkutan mengikuti pemilukada: ketentuan hurufmundurnya seorang kepala dinas sangat jelas bertentangan dengan asas persamaan perlakuan, karenaateng syafruddin berpendapat, berdasarkan asas persamaan (egaliter) bahwa hal hal yang sama harus diperlakukan sama, samping sebagai salah satu asas hukum yang paling mendasar dan berakar pada kesadaran hukum, itu merupakan asas yang hidup dan kuat dalam lingkungan administrasi. asas persamaan ini memaksa pemerintah untuk menjalankan kebijaksanaan, karena tujuan dari aturan aturan kebijaksanaan menunjukkan perwujudan asas perlakuan yang sama, hurufselain yang disebutkan ituhal ini sejalan dengan pendapat indroharto bahwa salah satu aspek dari asas persamaan perlakuan adalah larangan diskriminasi, yaitu larangan diadakan pembedaan pembedaan atas dasar ciri ciri golongan yang tidak relevan, berdasarkan alasan alasan tersebut, maka mundurnya seorang dari jabatan negeri yang disebabkan hanya karena mengikuti pemilukada bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas perlakuan yang sama dalam hukum, montesguieu dalam bukunya the spirit the laws (seperti yang pernah ahli kemukakan depan sidang pada tanggal juli membagi (tiga) jenis pemerintahan, yaitu: republik, monarki, dan depots (sewenang wenang). republik diartikan sebagai pemerintahan yang tubuhnya, atau sebagian rakyatnya memiliki kekuasaan tertinggi. monarki diartikan sebagai pemerintahan yang diperintah oleh satu orang berdasarkan hukum hukum yang pasti dan tetap. sedangkan depots diartikan sebagai pemerintahan yang diperintah oleh satu orang (organ) yang menentukan serta mengatur segala sesuatu berdasarkan kemauannya dan perubahan pikirannya sendiri. larut barunya materi muatan undang undang yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum serta membuat perlakuan yang tidak sama hadapan hukum, dapat diartikan sebagai perbuatan pemerintahan depots: huruf bersifat tidak adil, curang, dan diskriminatif.huruf mengatur bahwa: surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturanperundang undangan'. ketentuan ini yang merupakan bagian dari asas asas pemerintahan yang layak (principle good administration algemeen beginselen van behoorliik bestuur): dikatakan curang, karena memberlakukan kepala dinas tidak "fair baik terhadap pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah maupuakan mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. huruf mengatur bahwartinya, jika yang bersangkutan mencalonkan diri daerahnya sendiri, cukup hanya membuat surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya, sedang jika mencalonkan daerah lain

huroberts: kewarganegaraan indonesia, tempat tgl lahir pagar alam, sumatera selatan februari agama islam: pekerjaan wiraswasta, alamat dusun viii tanjung cermin, kelurahan pendayung, kecamatan pagar alam selatan, kota pagar alam, sumatera selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal januari memberikan kuasanya kepada airin harahap, s.h., si. ari yusuf amir, s.h., m.h. sulit, s.h. ahmad khairul. h., s.h., hum. kesemuanya adalah advokat konsultan hukum yangnomor banguntapan, bantul, daerah istimewa yogyakarta, dan memilih domisili hukum kantor kuasa hukumnya. para kuasa hukum tersebupihak terkait sugianto, s.e, mendengar keterangan dari pihak terkait zulkifli jafar: memeriksa bukti bukti, mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli dari pemohon, membaca kesimpulan tertulis dari pemohon, pemerintah, serta para pihak terkait sugianto, s.e, dan zulkifli jafardan telah registrasi pada hari rabu, tanggal januari dengan nomor puu vii yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari senin, tanggal februarpemasyarakatan dengan jelas menujukkan, bahwa pemilu huruf dan huruf dan pemda huruf secara nyata masih membedakan perlakuan terhadap warga negara yang pernah menjalani hukuman dengan warga negara yang tidak pernah dihukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. sehingga nampak secara jelas dan terang disatu sisi pembentuk undang undang menganggap bahwa mantan terpidana adalah orang yang bebas dan bertanggungjawab, dapat aktif dalam pembangunan, sebagai warga yang baik dan lain sebagainya, namun disisi lain juga masih menganggap mantan terpidana adalah orang yang harus dicurigai, tercela, cacat moralnya dan tidak pantas untuk menduduki jabatan publik dipilih seperti anggota dpr, dpd dan dprd, ataupun kepala daerah dan wakil kepala daerah. dengan demikian, bagaimana mungkin seorang mantan terpidana dapat berperan aktif dalam pembangunan baik formal maupun informal jika negara sendiri telah membatasi ruang gerak atau bahkan membunuh hak hak politik yang telah dimilikinya sejak lahir, padahal disatu sisi telah membayar lunas semua akibat yang pernah dilakukannya dimasa lampau: bahwa pemidanaan indonesia adalah pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), dimana pemidanaan tersebut digolongkan menjadi (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. salah satu jenis pidana tambahan tersebut adalah adanya pencabutan hak hak tertentu. pencabutan hak hak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada hak pilih, baik secara aktif (memilih) maupun pasif (dipilih), telah berlaku prinsip universal yaitu bahwa pencabutan hak pilih harus dilakukan oleh pengadilan melalui suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide putusan mahkamah nomor puu bahwa pemohon selain tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, juga pada prinsipnya telah menjalani hukuman atas tindak pidana yang pernah dilakukannya, sehingga sudah selayaknya tidak diperlakukan sebagai pendosa seumur hidupnya, bahwa tujuan dari pembentukan suatu norma undang undang adalah tercapainya asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. dengan adanya guo dalam pemilu dan pemda maka keadilan yang dicari oleh dan bermanfaat bagi pemohon tidak tercapai, disamping kemanfaatan yang akan diperoleh lingkungan sekitar atau warga negara lainnya pada diri pemohon tidak tercapai karena pada senjatanya pemohon adalah warga negara yang dapat berinteraksi, dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap warga negara lainnya: oleh karenanya, pemohon berpendapat bahwa huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda lebih bersifatserta dunam pbb tahun penghukuman dan stigmatisasi seumur hidupmengenal hukum, suatu pengantar apeldoorn, pengantar ilmu hukumasas asas perbandingan hukum pidana, bahwa dengan demikian sanksi pidana (pidana penjara) merupakan suatu bentuk :si:prospek hukum pidana indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat hukum pidana materiil), bahwa dalam putusan mahkamah nomor php.d vi hakim konstitusi achmad nowiki berpendapat bahwan atau happinessjeratpantaranya::kema praja dan atmasasmita, sistem pemasyarakatan indonesia,,: dan tanpa adanya suatu proses pengadilan yang sah, bahwa pemohon sebagai warga negara yang telah selesai menjalani masa penghukuman berdasarkan putusan pengadilan yang sah, sudah sepantasnya tidak dihukum lagi dengan adanya pembatasan pembatasan tanpa melalui proses pengadilan yang sah. penghukuman tanpa melalui proses pengadilan yang sah pada hakikatnya merupakan penghukuman tanpa adanya kesalahan yang dilakukan. apakah hanya karena pemohon pernah dipidana atau karena statusnya yang mantan terpidana maka kemudian harus dihukum lagi dengan tidak boleh mencalonkan diri?. jika itu yang terjadi maka negara secara langsung maupun tidak langsung telah monostigma dan membedakan mantan terpidana dengan warga negara lainnya sehingga selamanya pemohon akan menjadi perakitan dan terhukum seumur hidupnya, dan beban tersebut tidak hanya akan melekat pada dirinya saja tetapi juga sampai kepada anak cucunya kelak, bahwa proses pencalonan anggota dpr, dpd, dan dprd, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah pada hakikatnya merupakan pencaloncalon. oleh karenanya, jika mayoritas warga pemilih tidak mempersoalkan status mantan terpidana atau tidak, mengapa negara harus melarangnya?, apakah status mantan terpidana bertentangan melanggar kesusilaan, ketertiban umum, agama, maupun aturan yang ada? tentu tidak! bahwa adanya persyaratan sebagaimana yang tersebut dalam huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda. bahkan sebaliknya, sejarah pun telah membuktikan bahwa orang yang pernah dihukum dipidana pun dapat berinteraksi, bergaul, dan diterima masyarakatnya sampai pada dipilih, dipercaya, dan menjadi pemimpin bagi mereka seperti yang pernah dialami oleh bung karno dan a.m fatwa, bahwa belum dijumpai satu penelitian pun yang dapat mendalilkan adanya korelasi antara moral dan mantan terpidana, jika sudah terpidana maka secara otomatis moralnya pasti cacat seumur hidup misalnya itu tidak ada. senjatanya, dapat dibidangnya seseorang juga, melakukan pembelaan diri, menjaga mempertahankan jiwa, harta dan keluarga, dijebak, atau juga memang karena kejahatannya, dan juga saat terjadinya perbuatan pidana tersebut dilakukan. dapat jadi dilakukan saat masih bawah umur atau telah puluhan tahun yang lalu, bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda yang memperlakukan nasib semua mantan terpidana secara sama tanpa adanya jenis kualifikasi pidana atau batasan sampai waktu tertentu selesainya pidana dijalankan, menimbulkan ketidakadilan dan kepastian hukum sehingga mengakibatkan hak hak yang seharusnya dimiliki oleh mantan terpidana, termasuk dan tidak tidak terbatas hak hak konstitusionalnya, menjadi melanggar: bahwa dengan lahirnya ketentuan guo dalam dua undang undang tersebutemohon. padahal telah nyata dan jelas pemohon telah dihukum dan mendapat balasan atas pelanggaran yang pernah diperbuatnya. oleh karena itu, pemberlakuan secara umum terhadap dari undang undang tersebut tanpa adanya suatu pengecualian atau pembatasan waktudan huruf pemilu, serta huruf pemda selain telah menghukum menghapus hak politik mantan terpidana juga telah monostigma memberi label mantan terpidana sebagai individu yang berbeda dengan individu lainnya yang tidak pernah dipidana, sehingga tidak pendudukannya secara sama dalam hukum yang pada akhirnya berimbas pula kepada perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan: inkonsistensi pembentuk undang undang dan diskriminasi bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda selain telah membunuh hak politik dan bersifat diskriminatif juga telah nyatundang undang seperti: dengan rumustermuat dalam huruf nomor tahun huruf nomor tahun huruf nomor tahun huruf nomor tahun huruf angka nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mahkamah agungmenjadi anggota komnas ham seperti termuat dalam nomor tahun dengan rumusyang termuat dalam nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dprd: rumusan dalam huruf nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang berbunyi "yang dapat menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara indonesia dengan syarat a., b. c.: a.: e.i f.:: tidak ada ketentuan mengenai persyaratan pernah dipidana, seperti yang termuat dalam nomor tahun tentang kpk, nomor tahun tentang bank indonesia, nomor tahun tentang penyiaran, nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan umum, nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, nomor tahun huruf tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang mahkamah agung, bahwa telah nyata ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda: bahwa munculhuruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda, bahwa akibat ketidakkonsistenan pembentuk undang undang dalam menetapkan persyaratan persyaratan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi diri pemohon selaku warga negara yang bebas, bahwa dengan lahirnya huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemdapemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat bahwa pemilu, yang lazim disebut sebagai pesta demokrasi, merupakan kegiatan penting dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memilih wakil dan pemimpinnya secara demokratis demi peningkatan kesejahteraan, bahwa landasan utama penyelenggaraan pemilu indonesia, uud mengamanatkan agar pemilu diselenggarakanmelalui suatu perundang undangan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa uud menegaskan kedaulatan tertinggi dan tidak dapat dikesampingkan, bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi yang pada pokoknya tidak memberlakukan nomor urut caleg dalam pemilu makin menegaskan betapa kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang sangat mendasar dan tidak dapat dikesampingkan, bahwa perundang undangan tentang pemilu selain harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat juga harus menghormati hak hak politik rakyatnya tanpa diskriminasi: bahwa penyelenggaraan pemilu dari masa masa sedikit banyak telah mengalami pergeseran nilai arah yang lebih baik. jika sebelum tahun (khususnya masa orba) pemilu hanya dianggap sebagai rutinitas lima tahunan dan sarana melegitimasi kekuasaan belaka, rakyat harus memilih pemimpin wakilnya tanpa tahu bagaimana dan siapa pemimpin wakilnya tersebut maka setelah tahun rakyat dapat secara langsung memilih dan memilah siapa pemimpin yang dapat dipercaya dan dikehendakinya, sehingga tidak ada lagi istilah "membeli kucing dalam karung : bahwa ada munculnya wakil wakil rakyat yang pernah dipidana merupakan salah satu bukti betapa rakyat tidak pernah membedakan mendiskriminasikan antara yang pernah dipidana maupun yang tidak pernah dipidana. bagi rakyat asal orang itu mampu dan dapat dipercaya mewakili kepentingan rakyat maka orang tersebut akan dipilihnya. hal itu dapat dilihat seperti pada mukhlis matu yang merupakan wakil rakyat anggota dprd kabupaten takalar, sulawesi selatan yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena terganjal persyaratan pernah dipidana (vide putusan mahkamah nomor puu v dan irwan mahmud, yang dibatalkan pemenangan sebagai kepala daerah dalam pemilukada kabupaten bengkulu selatan tahun hanya karena mantan terpidana sehingga melanggar salah satu syarat ii. pemohon dan kepentingan hukumkedua undang undang tersebut,: formal pemilu (vide putusan mahkamah nomor php.d vi padahal secara nyata mereka telah dipilih secara langsung oleh rakyat dan (pastinya) dipercaya oleh rakyatnya akan membawa perubahan arah yang lebih baik, bahwa banyaknya pemimpin wakil rakyat yang terjerat berbagai kasus seperti yang marak diberitakan media media massa, mulai dari kasus asusila sampai kepada kolusi, korupsi, dan nepotisme padahal senjatanya mereka bukan dari orang orang yang pernah dipidana dapat membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara integritas moral dan kredibilitas seseorang dengan pernah tidaknya seseorang dipidana sebagaimana yang selama ini dijadikan alasan pembentuk undang undang. bahkan negara pun tidak dapat menjamin jika orang yang tidak pernah dipenjara maka akan menjadi pemimpin yang bebas kasus, bahwa betul banyaknya pemimpin wakil rakyat yang terjerat kasus sebagaimana point mungkin hanyalah sebagian kecil dari pemimpin wakil wakil rakyat yang ada (kasuistis). jika memang demikian, mengapa pula negara menyamaratakan semua mantan terpidana sebagai sosok yang tidak boleh dipilih dalam pemilu?, atau bahkan tidak memperbolehkan mereka untuk ikut bersaing berkompetisi dalam pemilihan umum dengan warga negara lainnya? bahwa hal yang aneh dan tidak berdasar jika negara menghapus hak dipilih mantan terpidana sedang hak memilihnya tidak dihapus, dan lebih aneh dan tidak berdasar lagi jika hak dipilih tersebut dihapus tanpa ada kesalahan yang diperbuatnya. bukankah perbuatan (kesalahan) pidana yang pernah dilakukannya telah mendapat penghukuman tersendiri?, dan telah menjalaninya: bahwa saat ini rakyat semakin sadar, pintar, dan kritis dalam menyikapi segala sesuatunya, termasuk pemilu. mereka lebih tahu siapa dan bagaimana wakil dan pemimpin yang pantas dan dipercaya untuk mewakili kepentingan dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemilu secara langsung yang notabenenya semakin demokratis. namun patut disayangkan disatu sisi hal tersebut belum diimbangi dengan aturan aturan pemilu guo) yang demokratis pula, bahwa aspirasi rakyat adalah kehendak jaman yang tak terbatas dan tidak dapat dibendung apalagi sampai dihalang halangi oleh suatu norma yang pada hakikatnya tidak sejalan dengan uud sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan aturan seperti apa yang dikehendaki oleh konstitusi dan semangat demokrasi, bahwa dengan demikian adanya huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda selain telah mengesampingkan dan bertentangan dengan nilai nilai dasar dalam kedaulatan rakyatkesimpulan bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana yang telah pemohon uraikan pada polita dan maka pemohon berkeyakinan salah satu persyaratan pemilihan anggota dewan perwakilan daerah yang dilaksanakan berlandaskan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda adalah inkonstitusional dan bertentangan uud khususnya: uud kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar :,agar dapat dipertanggungjawabkan: bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda pada dasarnya membatasi warga negara pemohon) mantan terpidana sebagai salah satu pemegang kedaulatan untuk berkompetisi dalam pemilihan umum kepala daerah ataupun pemilu dpr, dpd, dan dprd: bahwa guo, selain membatasi warga negara mantan terpidana berkompetisi agar terpilih dalam pemilu, juga pada dasarnya membatasi warga negara lainnya yang ingin memilih dan percaya kepada mereka (mantan terpidana) karena dianggap mampu untuk peningkatan kesejahteraan mereka. apalagi saat ini rakyat telah telah semakin tahu dan pintar siapa dan bagaimana yang harus mereka pilih agar kejadian kejadian yang selama ini menghiasi media media, mulai dari janji janji manis belaka sampai kepada perbuatan perbuatan tercela pemimpin wakil mereka, tidak terulang lagi. oleh karenanya tersebut membatasi semua warga negara, tidak hanya yang mantan terpidana saja tetapi juga warganegara lainnya, dengan demikian selain sebagaimana yang telah terurai dalam bagian polita atas, huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda merupakan pengeyampingan inkonstitusional dari uud yang mengamanatkan kedaulatan tangan rakyat dan bukanlah merupakan pembatasan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalampern: bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda pada dasarnya membatasi pemohon sebagai warga negara yang (kebetulan) pernah dipidana dengan tidak memperlakukan pemohon sebagai warga negara yang sama kedudukannya dengan warga negara lain yang tidak pernah dipidana. pemohon masih dianggap sebagai warga negara "kelas dua yang tidak layak menduduki suatu jabatan publik, padahal disatu sisi negara tidak dapat membuktikan korelasi antara perbuatan tercela dengan dibidangnya seseorang, atau dengan kata lain negara pun tidak dapat menjamin bahwa dengan tidak pernah dibidangnya seseorang maka orang tersebut akan menjadi pejabat yang baik, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. jika negara tidak dapat menjamin, mengapa negara berani untuk menerapkan guo secara umum dan berbeda dengan persyaratan jabatan publik lain? bahwa pemohon menyadari jika negara boleh mengatur atau menentukan persyaratan sepanjang pengaturan atau persyaratan tersebut merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturlainnya, sebagaimana yang disyaratkan oleh uud bahwa salah satu contoh status sosial yang berkembang dimasyarakat adalah adanya status cap sebagai orang yang pernah dipidana atau tidak pernah dipidana. dengan adanya huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda tersebut maka stigma sebagai mantan terpidana semakin jelas dan menjadikan pemohon sebagai pendosa seumur hidupnya: bahwa jabatan pemerintahan yang diupayakan oleh pemohon adalah jabatan yang menuntut pada adanya keyakinan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu sebagai anggota dpr, dpd, dprd, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. jika masyarakat pemilih) telah berkeyakinan dan mempercayai pemohon sebagai salah satu calon mereka tingkatan pusat daerah guna perbaikan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka, mengapa pula harus terganjal oleh negara melalui guo ini?, bukankah kedaulatan berada ditangan rakyat uud 1945j. bahwa oleh karenanyabahwa pemohon adalah warga negara yang sama dengan warga negara lainnya yang tidak pernah dipidana, karena hakikatnya pemohon telah menjalani pidana sesuai dengan yang dijatuhkan kepadanya, apalagi hak hak (termasuk dan tidak terbatas pada hak hak konstitusional) pemohon selaku warga negara tidak pernah dicabut oleh pengadilan atau lembaga lain yang sekiranya diberi kewenangan untuk itu, bahwa dengan demikian, huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda bertentangan dengan uud karena tidak memberikan kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama terhadap diri pemohon,uud memberikan hak yang sama terhadap semua warga negara (setiap orang, tanpa terkecuali)rumusan uud jelas tidak membedakan mantan terpidana dengan warga negara yang tidak pernah dipidana, karena sejatinya mantan terpidana adalah warga negara yang telah selesai menjalani masa hukuman sehingga menjadi sama dengan warga negara lainnya, bahwa ketentuan huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda telah menggugurkan hak pemohon sebagai warga negara untuk turut berpartisipasi secara kolektif (dalam hal ini dalam pemerintahan formal) dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, bahwa karena guo telah menguburkan hak hak pemohon maka dengan sendirinya hak hak politik dan kepercayaan pemohon ikut merampas dan menjadikannya sebagai penghukuman (seumur hidup) tanpa melalui suatu proses pengadilhuruf pemilu dan huruf pemda bertentangan?: bahwa uud secara jelas menegaskan bahwa setiap orang berhak diberi jaminan, perlindungan, dan perlakuan sama yang sama muka hukum bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, indonesia menganut asas penting dan melekat didalamnya yaitu: supremacy law, equality before the law, dan due process law. bahwa pemilu dan pemda juga dapat dikategorikan sebagai suatu proses hukum dalam arti luas, mengingat sebagian materi dan persyaratan persyaratan yang ditetapkan dalamnya adalah merujuk kepada aturan aturan landasan hukum yang telah ada, bahwa dengan adanya huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda tidak setiap orang diperlakukan sama dimuka hukum, karena huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda masih membedakan antara warga negara yang mantan terpidana dengan yang tidak, bahwa oleh karenanya, huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemdaguo bertentangan dengan uud uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : bahwa uud menegaskan bahwa setiap warga negara diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bahwa huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda tidak memberikan kesempatan yang sama pada diri pemohon pada hakikatnya merupakan bentuk pendiskriminasian antara warga negara yang pernah dipidana dengan warga negara yang tidak pernah dipidana. padahal disatu sisi negara tidak pernah membedakan antara warga negara yang mantan terpidana dengan warga negara yang bukan mantan terpidana: bahwamdasar dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya angka nomor tahun bahwa huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda telah mendiskriminasikan pemohon dengan warga negara lainnya dengan membatasi upaya pemohon dikarenakan status pemohon yang mantan terpidana sehingga mengakibatkan hak hak pemohon menjadi berkurang, tidak diakui sebagai warga negara yang telah bersih , sehingga tidak mendapat kesempatan yang sama dalam bidang politik, hukum, sosial, dan aspek kehidupan lainnya, bahwa oleh karenanya, huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda(sebagaimana yang telah diuraikan dalam pada angka maka huruf dan huruf pemilu, serta huruf pemda bertentangan dengan uud iv. petit berdasarkan hal hal tersebut atas,serta peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk: menyatakan mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan inidalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya dan danemilu dan pemda tidak sesuai dengan perintah konstitusi, sehingga hak pemohon dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang undang tersebut, bahwa huruf dan huruf pemilu, dan huruf pemda mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahanbahwaadanya ketentuan yang membatasi berupa persyaratan perseorangan calon dewan perwakilan daerah dpd), bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan rakyat daerah dprd) provinsi, dan dprd kabupaten kota, serta calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bagi mantan terpidana dengan ancaman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mekuasa hukum, bukti fotokopi surat keterangan ketua lahat nomor w u5 hk. .pn.lt. tanggal januari bukti fotokopi surat keterangan an. ketua lahat nomor w u5 hk. .pn.lt. tanggal januari bukti fotokopi piagam penghargaan orasi, april bukti fotokopi surat ketetapan pdi nomor topdoc dpp vi tentang stuktur, komposisi dan personalia dewan pimpinan cabang partai demokrasi indonesia perjuangan kota pagar alam tanggal juni bukti fotokopi surat keterangan kecakapan amatir radio nomor pt. pg te phb tertanggal desember bukti fotokopi sertifikat nomor mcc b.sm 1ix sebagai peserta diklat strategi dan manajemen anti teror tertanggal september bukti fotokopi piagam penghargaan nomor. pol: pers tertanggal maret selain itu, pemohon telah mengajukan satu orang ahli bernama dr. mudzakkir, s.h., m.h.keterangan ahli pemohon dr. mudzakkir, s.h., m.h. bahwa mahkamah konstitusi memberikan argumen hukum yang intinya menyatakanebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan publik yakni menuntut syarat kepercayaan masyarakat yang dinilai telah merupakan praktik yang diterima umum: bahwa ada yaitu tidak pernah dipidana, bahwa atas dasar argumen hukum tersebut, dictum putusan konstitusionalitas norma hukum yang diajukan dimulai sebagai konstitusional bersyarat atau conditional constitutional yang sepanjang tidak mencakup dua hal yakni timbul karena keadaan ringan culpa levis dan kejahatan politik. bahwa terhadap pertimbangan mahkamah konstitusi tersebut ahli berpendapat bahwa ukuran standar moral tertentu dipersyaratkan bagi setiap orang yang akan memangku jabatan dalam pemerintahan, standar moral tersebut adalah calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan tahun atau lebih: bahwa hukum pidana terkait dengan moral dan pelanggaran hukum pidana yang kemudian dijatuhi sanksi pidana juga terkait dengan urusan moral pelanggar hukum pidana tetapi dalam hukum pidana pelanggaran hukum dikenakan sanksi pidana jika juga dimaknai telah melanggar moral,:: bahwa adanya syarat yang dimuat dalam norma hukum administrasi dalam perkara guo adalah yang terkait dengan sanksi pidana penjara yang diancam dengan pidana tahun bahwa semestinya penggunaan instrumen sanksi dalam hukum pidana tersebut secara filosofis dan normatif dimaknai dan dipergunakan dalam konteks yang sama meskipun diatur dalam bidang hukum yang berbeda atau hukum administrasi: bahwa argumen tersebut perlu menjadi perhatian oleh mahkamah konstitusi agar dalam menguji konstitusionalitas norma hukum antar bidang hukum, maksudnya adalah hukum administrasi yang memuat norma hukum yang terkait dengan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan pendekatan yang sistemik dalam konteks sistem hukum nasional indonesia agar keterhubungan antar substansi norma hukum dalam hukum nasional indonesia berlaku saling melengkapi atau saling menguatkan baik secara filosofis maupun secara normatif, bahwa dengan adanya norma hukum yang diuji konstitusionalitasnya dalam perkara guo berarti ada penggunaaan norma hukum pidana tentang pemidanaan dalam hukum administrasi yang melampaui maksud dan tujuan mengenai sanksi pidana dalam hukum pidana yang dapat merusak tatanan sistem hukum pidana nasional indonesia dan memperlemah program pembangunan sistem hukum nasional indonesia secara keseluruhan, bahwa keterangan status penjatuhan norma hukum pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam tahun penjara menurut perspektif hukum pidana sebagai sanksi pidana yang diperiksa dan dijatuhi oleh hakim melalui sidang pengadilan sedangkan menurut hukum administrasi adalah syarat administrasi yang mengacu pada putusan pengadilan dalam perkara pidana,:tujuan hukum administrasi adalah dengan penetapan tidak dijatuhi pidana penjara tersebut adalah memperoleh calon yang bermoral dengan asumsi bahwa orang yang dijatuhi pidana penjara adalah orang tidak bermoral untuk selamanya seumur hidup kecuali karena keadaan dan kejahatan politik seperti yang dikutip dari putusan mahkamah konstitusi,: bahwa hukum administrasi tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup bagi mantan terpidana: bahwa sanksi administrasi lebih berat daripada sanksi pelanggar hukum pidana itu sendiristatus hukum mantan terpidana setelah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh, bahwa menurut hukum administrasi sebagaimana syarat yang disebutkan adalah menjadi orang yang cacat moral selamanya dan seumur hidup: bahwa landasan filsafat, dalam konteks hukum pidana penjatuhan sanksi adalah reward and punishment:, bahwa permasalahan hukum yang diajukan adalah jika ada pertentangan filsafat hukum dan norma hukum dalam hukum administrasi dengan hukum pidana mengenai perlakuan terhadap mantan terpidana yang dijatuhi pidana karena melanggar hukum pidana yang diutamakan atau dimenangkan hukum administrasi atau hukum pidana, bahwa sesuai dengan prinsip sistem hukum nasional indonesia semestinya hukum administrasi yang harus menyesuaikan atau mengharmonisasikan norma hukumnya dengan filsafat dan norma hukum pidana karena syarat tersebut adalah terkait dengan penjatuhan sanksi pengaturan hukum dan keputusan hukum administrasi yang kontradiktif dengan pengaturan dan keputusan hukum dalam hukum pidana jelas menghambat pembangunan sistem hukum indonesia dalam rangka mewujudkan negara hukum indonesia: bahwa rumusan norma hukum administrasi yang dihubungkan dengan norma hukum pidana yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana dan seterusnya sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar calon pejabat publik yang diberlakukan untuk selamanya untuk seumur hidup bagi mantan terpidana yangdalah tidak sesuai dengan prinsip hukum indonesia yang hendak dibangun yaitu hukum yang berketurunan yang maha esa, hukum yang perikemanusiaan yang adil dan beradab, dan hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,: bahwa mahkamah konstitusi menilai, syarat yang dimuat dalam norma hukum administrasi tersebut merupakan tuntunan objektif dibutuhkan bagi pengisian jabatan publik, sepanjang diartikan tidak mencakup dua hal, timbul karena keadaan culpa levis dan kejahatan politik: bahwa ada problem yang muncul dalam pertimbangan terkait keadaan ringan atau culpa levis dan kejahatan politik dari perspektif hukum pidana yaitu batasan pengertian tentang kesalahan berupa keadaan ringan atau culpa levis dan kejahatan politik, bahwa persyaratan konstitusionalitas yang mendasarkan kepada keadaan ringan culpa levis akan mempersulit dalam menentukan persyaratan dalam hukum adminstrasi karena perbedaan antara keadaan yang berat culpa lata dan keadaan ringan culpa levis, hanya dikenal dalam ajaran atau doktrin hukum pidana atau lebih tepatnya adalah teori hukum pidana, bukan pada norma hukum pidana. keadaan yang diancam tahun penjara sebagaimana dimaksud misalnya, hanya menggunakan rumusan norma karena keadaannya menyebabkan matinya orang lain dan dalam putusan pengadilan, tidak dicantumkan apakah perkara yang sedang diadili tersebut kualitas keadaannya sebagai keadaan berat cuba lata atau keadaan ringan culpa levis, bahwa umumnya dalam praktik hukum pidana, kualitas keadaan hanya dijadikan dasar pertimbangan yang memberatkan untuk keadaan yang berat dan meringankan untuk keadaan yang ringan: bahwa hukum pidana dan penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana yang kesalahannya berupa keadaan yang semula sederhana dalam perspektif hukum pidana. bahkan kesalahan demikian itu sering disebut sebagai setengah perdata. menjadi ruwet dan rumit karena dihubungkan dengan persyaratan hukum administrasi yang menjadi bentuk keadaannya berupa culpa levis, bahwa menurut ahli, konstitusional bersyarat yakni sepanjang tidak mencakup timbul karena keadaan culpa levis yang terkait dengan persyaratan adminstrasi sebagaimana dimaksud dalam perkara guo sebaiknya ditiadakan. bahwa hal mengenai batasan kejahatan politik adalah sumur untuk dijadikan dasar persyaratan menduduki jabatan publik, karena persyaratan tersebut terkait dengan hukum pidana maka pembatasan pengertian kejahatan politik semestinya mengikuti doktrin hukum pidana: bahwa menurut doktrin hukum pidana, kejahatan politik dimaknai sebagai kejahatan terkait dengan proses politik yakni pemilihan dalam rangka menduduki jabatan politik atau dalam satu proses pengambilan keputusan secara politik, antara lain ini kejahatan pemilu: bahwa kejahatan makar terhadap ideologi negara adalah kejahatan politik terhadap ideologi negara. kejahatan makar terhadap presiden dan wakil presiden, kejahatan makar terhadap pemerintah indonesia, kejahatan makar terhadap wilayah negara republik indonesia, dan kadang pula dalam doktrin hukum kita kenal juga, kejahatan biasa yang dilakukan untuk motif tujuan politik juga termasuk sebagai kejahatan politik dan kejahatan politik yang berhubungan dengan kejahatan biasa, bahwa kejahatan politik tersebut ancaman pidananya sangat tinggi dan dapat memporak porandakan negara kesatuan republik indonesia: bahwa jika pelaku kejahatan politik dikecualikan dari rumah hukum administrasi yang berarti mantan terpidana karena melakukan kejahatan politik sebagaimana disebutkan atas boleh menduduki jabatan publik, tidak dapat dibayangkan keadaan negara hukum republik indonesia masa yang akan datang, dapat menjadi lebih baik, atau dapat juga menjadi lebih tidak baik. dapat menjadi negara kesatuan republik indonesia atau dapat juga tidak menjadi negara kesatuan republik indonesia lagi, dan seterusnya, bahwa mahkamah konstitusi lebih mentoleransi mantan terpidana kejahatan politik tanpa mempertimbangkan kualitas kejahatan politik yang dimiliki yang memiliki gradasi yang sangat tajam: bahwa yang dimaksud konstitusional bersyarat, yakni sepanjang tidak mencakup sebagai kejahatan politik yang terkait dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam perkara guo sebaiknya ditiadakan karena pertimbangan kesulitan pemenuhan persyaratan tidak dikehendaki oleh undang undang dasar bahwa proses pembuat undang undang tidak konsisten dalam menggunakan terminologi keadaan, dan kejahatan politik dalam undang undang hukum pidana: bahwa dalam rumusan norma hukum pidana pembentuk hukum tidak konsisten dan belum ada standar yang jelas?aktek penegakan hukum pidana belum sepenuhnya menjadi doktrin pidana yang menyebabkan terjadi penegakan hukum pidana selektif atau istilah sekarang tebang pilih, yang lebih mendasarkan pandangan subjektif aparat penegak hukum daripada pandangan objektif menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dan doktrin hukum pidana, terutama apabila terjadi pelanggaran hukum pidana yang pelakunya orang atau lebih dalam delik penyertaan, kuhka dalam tim hukum pidana nasional indonesia atau dalam sistem hukum nasional indonesia: bahwa persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam norma hukum yang dimuat yang diujikan dalam perkara guo dan juga persyaratan yang sama dimuat dalam undang undang lainnya yang esensinya berisi pencabutan hak tertentu termasuk hak untuk mengikuti seleksi menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud dalam norma hukum yang diujikan, bahwa pencabutan hak hukum tersebut untuk menduduki jabatan publik yang mendasarkan alasan penjatuhan pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan tahun atau lebih sebaiknya dilakukan berdasarkan atas kekuatan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, bahwa norma hukum administrasi yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara karena melakukan tindak pidana diancam dengan penjara tahun atau lebih sebaiknya dilakukan dengan merujuk kepada dasar hukum putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap:: hukuman pidananya (lima) tahun atau lebih jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang setiap periodisasi ketatanegaraan dalam keadaan normal atau kondisi tertentu akan dilakukan pengisian atas jabatan tersebut, sehingga hak konstitusional pemohon dapat dipastikan potensial dilanggar atau dirugikan adanya persyaratan tersebut, bahwa pemohon adalahsebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum pidana dan nomor drt dan dijatuhi pidana penjara selama (sembilan) tahun dan (delapan) bulan lamanya sebagaimana yang tertuang dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri lahat bernomor w6 u5 hk. pn.lt: bahwdan kemudian dibebaskan pada tahun menjadi tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti pendaftaran calon sebagaimana yang diatur dalam huruf dan huruf pemilu, dan huruf pemda. oleh karenanya, kedua undang undang tersebut telah merugikan dan melanggar hak hak konstitusional pemohon, bahwa sejak selesai menjalani hukuman, pemohon telah aktif diberbagai kegiatan sosial dan politik. antaranya ketua organisasi amatir radio indonesia orasi) kota pagar alam, danyon yudha putra pemuda panca marga kota pagar alam, ketua dpc pemuda panca marga kota pagar alam, anggota sangat kopi kota pagar alam, wakil ketua bidang informasi dan komunikasi, hukum dan ham dpc pdi kota pagar alam, serta mengikuti berbagai kursus, diantaranya kursus orasi, kursus latihan anti teror, bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemohon menunjukkan bahwa pada dasarnya integritas pemohon sudah tidak diragukan lagi, karena pada dasarnya hal itu menunjukkan bahwa pemohon telah dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakatnya. namun, menjadi ironis manakala ketentuan guo justru membatasi hak politik bahwa terkait dengan tolak ukur dalam hubungannya dengan persyaratan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, semestinya pemahamannya keterkaitan sejauh norma yang hubungan dengan yang pidana itulah mestinya dia meng insert masuk dari norma norma hukum pidana, bahwa sistem dalam konteks masyarakat indonesia, orang melakukan pengulangan kejahatan sangat mungkin sekali karena proses pelaksanaan hukum mungkin juga orang akan mengulangi perbuatan, bahwa penyamaan semua orang melakukan kejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat: bahwa. bahwa terkait dengan pemberlakuan hukum pidana masa yang akan datang orang yang dijatuhkan sanksi, tanpa pemrosesan lebih lanjut adalah merupakan pelanggaran atau tidak koneksi antara hukum pidana dengan hukum administrasi: bahwa hukum pidana administrasi cenderung adalah penjatuhan sanksi pidana itu sebagai ultimatum medium. jika hukum administrasinya sudah berjalan, tidak perlu menggunakan sanksi pidana, bahwa gerakan rasionalisasi hukum pidana mengarah kepada hukum pidana yang kontemplatif sehingga dalamnya akan dimasuki filsafat filsafat dan hakim hakim semua tingkatan, yang dapat menerapkan filsafat itu dalam konteks putusannya: bahwa filsafat yang jahat adalah balas dendam tiada maaf bagimu. adalah filsafat yang menekankan kepada pemberian maaf, bahwa konteks substantive justice, hukum pidana selalu memberi kategori kategori, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang ringan, ada yang biasa, ada yang berat, ada yang super berat. menimbang bahwa dalam persidangan tanggal maret pemerintah yang diwakili oleh ir. agung mulyana, sc.mengajukan permohonan pengujian (constitutional review)pemohon pernah dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam kuhp dan undang undang nomor drt dan dijatuhi pidana penjara selama (sembilan) tahun dan (delapan) bulan, seperti tertuang dalam surat keterangan ketua pengadilan negeri lahat, nomor w6 u5 hk. pn.lt (dibebaskan pada tahun dan karenanya pemohon telah dijatuhi hukumatas hal hal tersebut atas (pada point pemohon menjadi tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat mengikuti pendaftaran calon anggota dpr, dpd dan dprd serta menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, padahal integritas dan penerimaan masyarakat terhadap pemohon sudah tidak diragukan lagiperlakuan hukum yang adil, serta mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan setiap aktivitas, memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan,,sudah sewajarnya dan seharusnya setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan matinya seseorang dengan menggunakan senjata tajam tanpa hak pasa! kuhp dan undang undang nomor drt seperti yang dilakukan oleh pemohon, kemudian dilakukan penangkapan, penahanan sampai pada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman tertentu (seperti pemohon yang dijatuhi pidana penjara selama (sembilan) tahun dan (delapan) bulan merupakan tanggung jawab pidana pelaku pemohon) itu sendiri, sehingga menurut pemerintah apakah setelah bebas menjalani hukuman, pemohon dapat melakukan aktivitas kesehariannya tanpa kendala, bukankah untuk ikut berperan serta dalam pemerintahan dan pembangunan tidak harus menjadi pejabat publik semata, hal tersebut atas sesuai dengan prinsip prinsip yang terkandung dalam undang undang dasar yang menyatakan bahwa (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu v halaman sehingga menurut pemerintahbagaimana tercantum dalam ketentuan guo, semata mata dilakukan guna memperoleh dan menjaring calon pejabat publik maupun politik yang memiliki kemampuan dan kapabilitas yang baik, juga tidak memiliki latar belakang (track record) yang tercela, atau dengan perkataan lain setiap jabatan publik (maupun jabatan politik) menuntut adanya kepercayaan dari masyarakat, yang salah satu ukurannya adalah adanya standar moral tertentu yang dijadikan persyaratan (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu v halaman berdasarkan uraian atas,willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang undang (detournement pouvoir)., hakim konstitusi: hakim agung,:nomor tahun tentang mahkamah agung:undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd:vara: bahwa sesuai ketentuan undang undang dasardi:menurut pemohoebagai berikut: huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: persyaratan sebagaimana dimaksud dalam area,milihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: bakal con anggota dpr, dprd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota harus memenuhi persyaratan: maan ann nan annnaaa:antan, ketentuan tersebut atas olehkedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasarwarna dalam pemerintahan",umum untuk memilih anggota dpr, dpd, dprd, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota, serta memilihdivide dan undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd,), kepala daerah dan wakil kepala daerahohon untuk dapat mengabdi dan berpartisipasi secara penuh dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negaranya: bahwa dengan adanya ketentuan yang merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana tersebut atas dan mengingat jabatan jabatan yang membatasi hak hak pemohon adalah sebuah mekanisme yang rutin baik secara periodik atau insidentil pasti terjadi maka pelanggaran hak hak konstitusional pemohon adalah bersifat konkrit atau nyata, bahwa oleh karenanya,rupakan rumusan yang merugikan secara kongkrit kepentingan hukum pemohon yang berkeinginan untuk turut serta berpartisipasi membangun negeri dalam pemerintahan secara formal: bahwa dengan diberlakukannya huruf dan huruf pemilu, dan huruf pemda telah merugikanemohon adalah salah satu persyaratan menjadi anggota dpd, bakal calon anggota dpr, dprd provinsi dan dprd kabupaten kota sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf pemilu, dan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam huruf pemda: bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi anggota dpd, dpr, dan dprd adalah yang memenuhi persyaratan persyaratan tertentu. pemilu huruf mengatur sebagai berikut: huruf berbunyi: persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang"pejabat publik"angka tahun tentang untuk dapat diangkat menjadi hakim perubahan kedua atas agung, calon hakim agung sebagai nomor tahun tentang mana dimaksud dalam harus mahkamah agung memenuhi syarat non kariundang undang nomor pasa! tahun tentang calon kepala daerah dan wakil kepala perubahan kedua atas daerah adalah warga negara indonesia undang undang nomor yang memenuhi syarat: tahun tentang tidak pernah dijatuhi pidana pemerintahan daerah) tahun atau lebih: undang undang nomor tahun tentang persyaratan menjadi calon presiden pemilihan umum presiden dan calon wakil presiden adalah: dan wakil presidekarena melakukan tindak pidanayang diancam dengan hukuman (lima) undang undang nomor huruf tahun tentang pemilu persyaratan sebagaimana dimaksud anggota dpr, dpd, dan dalam dprapat diangkat menjadi advokatiangkat menjadi anggota kepolisian kepolisian negara republik indonesia. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, undang undang nomor tahun tentang komisi memiliki integritas dan kepribadian yudisial. yang tidak tercela, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, undang undang nomor tahun tentang setiap calon harus memenuhi syarat pengadilan pajak syarat sebagai berikut: tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, undang undang nomor pasa!undang undang nomor tahun tentang tindak untuk dapat diangkat sebagai kepala pidana pencucian atau wakil kepala plat, calon uanghakim peradilan militer militer tinggi, seorang prajurit harus memenuhi syaratngadilan ham hoc harus memenuhi syarat: berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela: undang undang nomor tahun tentang syarat syarat untuk dapat diangkatundang undang nomor tahun tentang untuk dapat diangkat sebagai komisi pemberantasan pimpinan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi korupsi harus memenuhiundang undang nomor tahun tentang untuk dapat diangkat menjadi anggota komisi penyiaran indonesia kpi harus dipenuhitetapkan sebagai hakim komisi pemberantasan pengadilan tindak pidana korupsi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam kpk) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin. untuk dapat diusulkan sebagai hakim hoc pengadilan pidana korupsi dimaksud dalam harus memenuhi sebagaimanaundang undang nomor tahun tentang untuk dapat diangkat menjadi hakim peradilan tata usaha negara. pada pengadilan tata usaha negara, seorang calon harus memenuhi syaratrubahan atas undang pengadilan negeri, seorang calon harus undang nomor tahun memenuhi syarat syarat sbb: tentang peradilan umum. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. undang undang nomor tahun tentang dewan untuk dapat diangkat menjadi anggota. undang undang nomor tahun tentang syarat untuk menjadi calon anggota kpu, penyelenggara pemilihan kpu provinsi dan kpu kabupaten kota: umumyarat untuk menjadi calon anggota bawaslu, bawaslu, provinsi dan bawaslu kabupaten kota, dan bawaslu kecamatan, serta pengawas pemilu lapangenjelasan atas, pemerintah berpendapatmaupun calomaupun caloundang undang dasarundang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd, da'pihak terkait sugianto, s.e, telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa pemidanaan bagi pelanggar hukum dan masyarakat hukum pidana modern, reformasi, restoran dan retribusi memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. restoran yang berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat agar lebih aman, dan distribution adalah pembalasan yang menjadikan pelanggar menjadi jera. bahwa dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ini dipandang modern dan popular ialah perbaikan reformasi yang lebih memberikan dampak positif bagi perbaikan kondisi pelanggar yang kemudian hari, bahwa hukuman penjara bukan saja dapat dipandang sebagai produk, tetapi juga dapat dipandang sebagai proses yaitudan dapat diterima masyarakat sebagai layaknya manusia, bahwa pihak terkait tetap meminta kepada majelis hakim agar mengabulkan permohonan pemohon untuk keseluruhannya menyatakan bahwa materi muatan padajuncto undang undang dasar menyatakan huruf. dan jika sekiranysugianto, s.e,pt. fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang bahwa pihak terkait zulkifli jafar telah menyampaikan keterangan pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: pihak terkait zulkifli jafar saat ini adalah ketua dprd kabupaten kaur, bengkulu. pemohon juga adalah calon legislatif dari partai pdip untuk kabupaten kaur. calon anggota legislatif, dan sebetulnya beliau sadar ada ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun yang jelas membatasi dan menghambat partisipasi politik warga negara yang pernah dihukum dalam tindak pidana apa pun dengan ancaman hukuman penjara tahun lebih, akan tetapi ada satu fakta yang konkrit yang ditemukan lapangan, sebagaimana diuraikan dalam permohonan awal pada halaman tujuh bahwa memang pemohon telah menjalani hukuman penjara selama delapan bulan dari putusan majelis hakim pengadilan negeri bengkulu, tertanggal desember. itu ada bukti karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana undang undang darurat nomor tahun dan juncto satu dan delapan, undang undang nomor tahun selepas menjalani hukuman tersebut, pemohon tidak pernah lagi terlibat dalam tindak pidana. kemudian pemohon mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk kabupaten kaur karena juga didorong oleh surat komisi pemilihan umum provinsi bengkulu, tertanggal agustus nomor kpu viii perihal surat keterangan pengadilan lampiran sick. bukti telah dilampirkan, ditujukan kepada ketua kpu kabupaten kota, provinsi bengkulu yang antara lain menyatakan, sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pencalonan anggota legislatif pemilu tahun diharapkan agar saudara berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempathuruf berbunyi:mengenai salah satu persyaratan menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah yang memenuhi persyaratan persyaratan tertentu. pemda hurufbeberapa dalam kedua undang undangpada saat calon legislatif meminta surat keterangan sick, agar terlebih dahulu diminta surat keterangan dari pengadilan tidak pernah dipidana : jadi tidak pernah dipidana selama lima tahun sebagai persyaratan penerbitan sick. dan dua, surat dimaksud juga sebagai persyaratan calon legislatif dprd kabupaten kota yang diusulkan partai politik yang bersangkutan pada saat mengajukan kpu kabupaten kota masing masing, jadi fakta ini juga yang mendasari mengapa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi anggota legislatif dan nampaknya muncul desakan desakan juga dengan politik dan juga ancaman juga dari pihak kepolisian untuk menarik sick. ini yang melandasi mengapa pemohon mengajukan permohonan ini. kalau ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tetap dipertahankan, maka jelas akan menimbulkan kerugian politik bagi yang bersangkutan bagi pemohon. pihak terkait zulkifli jafar sepakat dengan keterangan ahli pidana dr. mudzakkir, s.h., m.h. bahwa kata "ancaman ini sangat spekulatif sekali. kenapa tidak, kata "ancaman" dicoret saja menjadi dihukum lima tahun atau lebih? itu lebih pasti: kita ketahui bersama bahwa banyak yang diatur, ketentuan pidana yang diatur dalam kuhp yang meliputi ancaman hukuman atas lima tahun atau lebih. misalnya penghinaan terhadap raja atau pemerintah lainnya dari negara sahabat. misalnya diatur dalam kuhp. kita ketahui banyak sekali demo demo terhadap yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun aktivis politik terhadap kepala negara yang dianggap sebagai pelanggar ham, seperti ketika berkunjung. kemudian juga tentang kematian akibat keadaan ancaman hukuman lima tahun: kita tidak pernah bayangkan misalnya seorang yang menyeberang jalan tol kemudian tertabrak mati, ini juga masuk kualifikasi yang sangat spekulatif. nah, pihak terkait zulkifli jafar berpendapat dan memohon kepada majelis bahwertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun kemudiaseandainya majeliszulkifli jafart. fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti pt. fotokopi buku karangan a.m. fatwa yang berjudul demi sebuah rezim demokrasi dan keyakinan beragama diadili, bukti pt. fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bukti pt. fotokopi putusan pengadilan negeri manna, bengkulu nomor pid pn. mn.: bukti pt. fotokopi komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor kpu viii tertanggal agustus perihal surat keterangan pengadilan lampiran sick, bukti pt. fotokopi suratkaur tertanggal november bukti pt. fotokopi daftar calon tetap anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kaur dalam pemilihan umum tahun provinsi bengkulu, daerah pemilihan kaur (tiga): i2.8 permohonannya menimbang bahwa pemerintah dan dewan perwakilan tidak mengajukan kesimpulan tertulis: menimbang pihak terkait sugianto, s.e, dan pihak terkait zulkifli jafar telah menyerahkan kesimpulan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang pada pokoknya mendukung dalil dalil pemohodan terhadap uud sehingga mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ago, kedudukan hukum (legal standing)imbang pulroberts) dalam perkara guo dengan fakta fakta hukum sebagai berikut: pemohon adalah seorang warga negara indonesia (bukti pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud yaitu: hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kembalinya uuduntuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh uud tersebut dirugikan oleh ketentuan yang tercantum dalam persyaratan untuk menjadi calon anggota dpd huruf dan sebagai persyaratan untuk menjadi bakal calon anggota dpr, dprd provinsi, dan dprd kabupaten kota huruf serta huruf mengenai persyaratan untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah: kerugian hak konstitusional pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak tidaknya potensial, karen(bukti dan bukti seumur hidup tidak pernah dapat mencalonkan diri sebagai anggota dpr, dpd, dan dprd, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai akibat berlakunya huruf dan huruf serta huruf bahwa kerugian hak konstitusional pemohon mempunyai hubungan kausal dengan dan yang dimohonkan pengujian, bahwa seandainya permohonan pemohon dikabulkan, kerugian hak konstitusional seperti yang dialami pemohon tidak akan dan tidak lagi terjadi, menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat legal standing sebagaimana dimaksud junction putusan mahkamah nomor puu iii dan putusan nomor puu v dan dihubungkan dengan fakta fakta hukum atas diri pemohon, mahkamah berpendapatserta huruf terhadap uud menimbang pula bahwa para pihak terkait yang telah ditetapkan oleh mahkamah dengan ketetapan nomor puu vii bertanggal maret memiliki kepentingan langsung dengan permohonan pemohon, karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan, para pihak terkait juga menganggap mengalami kerugian hak konstitusional sebagaimana yang dialami oleh pemohon, sehingga para pihak terkait dapat mengikuti persidangan permohonan guo sebagaimana mestinya, menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah dan pemohon prima face memilik pemohon: pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan huruf dan huruf serta hurufsebagai berikut: bahwa norma hukum yang terkandung dalam huruf dan huruf dan huruf bertentangan dengan uud yang berbunyi, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar , karena selain telah membatasi hak warga negara indonesia mantan narapidana yang merupakan bagian dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan, juga pada dasarnya membatasi warga negara indonesia yang ingin memilih dan percaya kepada para mantan terpidana yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. seharusnya diserahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih atau tidak memilih para mantan terpidana, bukan dengan penentuan persyaratan oleh pembentuk undang undangkarena norma dalam guo telah nyata nyata memberikan perlakuan atas kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak sama antara sesama warga negara, padahal uud tersebut tidak membedakan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan antara mantan terpidana dan bukan mantan terpidana. menurut pemohon, pembatasan terhadap para mantan narapidana tidak termasuk dalam kategori pembatasan hak asasi manusia ham) yang dimungkinkan oleh uud melainkan termasuk kategori pembatasan yang diskriminatifnorma yang terkandung dalam guo telah menggugurkan hak pemohon sebagai warga negara yang oleh uud tidak dibedakan apakah mantan terpidana atau bukan, untuk berpartisipasi secara kolektif, cast dalam pemerintahan formal, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. dengan demikian, norma hukum yang terkandung dalam guo telah merampas hak hak politik dan kepercayaan pemohon dan menjadikannya sebagai penghukuman seumur hidup tanpa melalui suatu proses peradilankarena norma hukum tersebut telah menyebabkan warga negara indonesia mantan terpidana tidak memperoleh haknyayakni sebagai calon anggota dpr, dpd, dan dprd, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana warga negara lainnya, serta tidak termasuk kategori pembatasan ham yang dimungkinkan oleh uud bahwa norma hukum yang terkandung dalam huruf dan huruf serta huruf selain bertentangan dengan uud sebagaimana telah diuraikan dalam butir sampai dengan butir paragraf ini, menurut pemohon juga bertentangan dengan: deklarasi universal hak asasi manusia dunam) yang berbunyi,undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (disingkat ham)hadapan hukum?: ham berbunyi,undang undangan , undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan (disingkat yang berbunyidan juga yang berbunyi,engan demikian, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh tidak mengenal stigmatisasi seumur hidup terhadap seseorang yang pernah menjalani hukuman sebagaimana yang dianut oleh dan sistem pemidanaan indonesia yang dimuat dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang menggolongkan pemidanaan menjadi dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan yang salah satu jenisnya adalah pencabutan hak pilih, baik hak pilih aktif (hak memilih) maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). prinsip universal menyatakan bahwa pencabutan hak pilih harus oleh pengadilan dalam jangka waktu tertentu, padahal fakta hukum pemohon membuktikan tidak pernah dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, namun oleh dan justru telah ditiadakan hak pilih pasirnya yang nota bene seumur hidup: menimbang bahwa untuk memperkuat dalil dalilnya, pemohon selain mengajukan alat bukti surat (bukti sampai dengan bukti juga mengajukan ahli dr. mudzakkir, s.h., m.h. yang memberikan keterangan sidang pleno pada tanggal maret keterangan mana selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: ahli menyatakan bahwa keterangannya sebagai ahli dalam perkara yang telah diputus oleh mahkamah pada tanggal desember yakni perkara nomor puu v juga berlaku untuk perkara nomor puu vii ini yang intinya adalah: bahwa hukum pidana dan sanksi pidana berlaku terhadap seseorang sejak dinyatakan sebagai tersangka sampai dengan dinyatakan sebagai terpidana dan berakhir atau selesai setelah terpidana", berbunyi: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : partisipasi politik yang dipersempit dan status mantan terpidana bahwa adanya partisipasi masyarakat merupakan salah satu ciri dalam negara demokratis: bahwa partisipasi masyarakat (warga negara) dalam politik adalah melalui pemilu, danpenjarhukum pidana akan menjamin pemahaman yang komprehensif.penjara (lima) tahun atau lebih, karena moralitas seseorang adalah bagian dari kepribadian seseorang yang tidak dapat diukur berdasarkan perbuatan masa lalu saja, tetapi yang lebih penting adalah perbuatan masa kini:, ahli mengkritisi pertimbangan hukum putusan nomor puu v tanggal desember yang intinya menyatakan bahwa norma hukum tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara olehpidana penjara (lima) tahun atau lebih sebagai norma hukum yang konstitusional bersyarat (conditional constitutional). menurut ahli, syarat bukan keadaan ringan (culpa levis) dan bukan tindak pidana yang terkait perbedaan pandangan politik bagi konstitusionalitas norma hukum dimaksud sulit diterapkan dalam praktik, karena tidak mudah membedakan antara culpa levis dan culpa lata (keadaan berat) dan juga istilah tindak pidana politik yang begitu luas cakupannya. demikian juga pertimbangan mengenai standar moral tertentu sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan pemerintahan,dimuat dalam putusan, bukan begitu luas dan tidak terbatas waktunya sebagaimana ketentuan norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon, pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggar norma hukum pidana dibatasi masa berlakunya dan harus melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik itu sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan, sedangkan hukum administrasi seperti persyaratan tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau lebih sebagaimana tercantum dalam dan tidak dibatasi masa berlakunya atau berlaku seumur hidup: tidaklahtidak bermoral untuk selamanya. padahal, dalam konsep hukum pidana, status hukum mantan terpidana setelah menjalani pidana kembali menjadi anggota masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh: rumusan syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena tindak pidana yang diancam pidana penjara (lima) tahun atau lebih yang diberlakukan untuk selamanya haruslah dinyatakan inkonstitusional, kecuali norma hukum tersebut diubah dan dibatasi hanya untuk selama jangka waktu tertentu setelah selesai menjalani pidana penjara, atas kekuatan putusan pengadilan yang merujuk kekuatan hukum administrasi dengan batasan waktu yang layak dan wajar sesuai dengan asas due process law dalam penegakan hukum pidana, penggunaan ancaman pidana penjara (lima) tahun atau lebih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang pernah menjadi terpidana, dengan alasan sebagai berikut: pertama, norma hukum tersebut bersifat spekulatif, karena dalam praktik penegakan hukum pidana ancaman (lima) tahun penjara dapat dijatuhi pidana dua bulan, bahkan ancaman pidana tahun dapat hanya dijatuhi pidana dua tahun, namun ancaman pidana empat tahun bahkan dapat dijatuhi pidana tahun, tergantung pertimbangan hakim yang memperhatikan faktor faktor yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana penjara. kedua, pembentuk undang undang tidak konsisten, emosional, dan spekulatif dalam merumuskan standar ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih untuk berbagai persyaratan jabatan publik: menimbang bahwa pemerintah dalam sidang pleno tanggal maretsebagai berikut: bahwa norma hukum persyaratan untuk menduduki jabatan jabatan publik tidak pernah dihukum denganyang tersebar berbagai undang undang pernah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu v dan putusan nomor puu vi dengan amar putusan permohonan ditolak, maka menurut pemerintah, permohonan dalam perkara nomor puu vii yang tidak memiliki alasan alasan konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan permohonan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan seharusnya mutasi mutans juga harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima dengan alasan bis idem, bahwa dengan adanya persyaratan yang tercantum dalam huruf dan huruf serta huruf, bahwa negara memiliki ha, baik ituhuruf dan huruf serta huruf yang kalau dicermati pada dasarnya adalah semata mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (track record) yang tidak tercela, pemerintah tidak sependapat dengan dalil dalil dan anggapan pemohon bahwa huruf dan huruf serta huruf bertentangan dengan uud karena menurut pemerintahmenduduki jabatan publik atau untuk turut serta dalam pemerintahan, melainkan lebih pada konteks penerapan due process law dalam negara hukum yang demokratis, bahwa ketentuan yang tercantum dalam huruf dan huruf serta huruf merupakan kewenangan pembentuk undang undang guna menentukan syarat syarat tertentu termasuk syarat standar moral tertentu atau moral ethic sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik tertentu, karenanya menurut pemerintah pilihan hukum atau legal policy yang demikian tidaklah dapat diuji kecuali dilakukan secara sewenang wenang dan melampaui kewenangan pembuat undang undang. selain itu, pembatasan yang demikian sudah sesuai: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) tidak memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis atas permohonan guo, menimbang bahwa para pihak terkait pada sidang pleno tanggal maret memberikan keterangan yang pada prinsipnya mendukung permohonan pemohon dan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon, menimbang bahwa pemohon, pihak terkait sugianto, s.e., dan zulkifli jafar telah memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya,ahli yang diajukan, keterangan pemerintah, dan pihak terkait, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: tentang putusan putusan mahkamah terdahulu yang terkait dengan substansi permohonan, pada dasarnya sama dengan norma hukum yang dimohonkan pengujian, yaitu mengenatapi secara formal undang undang yang dimohonkan pengujian berbeda, sebab baik pemohon, ahli pemohon, maupun pemerintah selalu menyinggung hal itu: tentang masalah hubungan antara hukum dan moralitas, mengingat bahwa alasan alasan moral selalu menjadi argumentasi yang mendasari adanya rumusan norma yang dimohonkan pengujian,has fulfilled some moral criterion, and not merely because complies with ti,,sebagaimana yang tertuang dalam guo yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan menjadi anggota dpr, dpd, dprd, dan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai (memperoleh)dengan kata lain rumusan sebagaimana dimaksud pada poii,dalil dalil permohonan pemohon beralasan sepanjang persyaratan sebagaimana dimaksud dalam paragraf tidak dipenuhioleh delapan hakim konstitusi pada tanggal delaptanggal dua puluh empat bulan maret tahun dua ribu sembilan, oleh kami moh. mahfud md. sebagai ketua merangkap anggota, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, maria farida indrawi, arsyad sanusi, muhammad alim, achmad nowiki dan dihadiri oleh pemohon kuasanya, para pihak terkait kuasanya, pemerintah yang mewakili, dan dewan perwakilan rakyat yang mewakili. ketua, ttd moh. mahfud md. anggota anggota, ttd ttd abdul mukti fadjar maruarar siahaan ttd ttd maria farida indrawi arsyad sanusi ttd ttd muhammad alim achmad nowiki ttd akil mochtar panitera pengganti ttd alias ngapainbatas batas hukum pidana berlaku terhadap seseorang (termasuk pada diri pemohon) ketika orang itu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan terpidana sampai dengan selesainya menjalani sanksi sanksi pidana yang telah diputuskan oleh hakim. jadi apabila terpidana pemohon) telah menjalani pidana sesuai sanksi yang diberikan kepadanya, maka terpidana pemohon) kembali menjadi orang biasa subjek hukum yang harus dikembalikan segala hak dan kewajibannya:negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana yang menjadi tujuan dari pemasyarakatan tersebut: sistem persyaruntuk mencapai tujuan pemasyarakatan yang demikian, pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam yang berbunyi:

ria alesilat malam pekerjaan petani alamat jalan samudra raya, desa mega, distrik meraih, kota sorong, provinsi papua barat sebagai ll. pemohon nama obatan yellow pekerjaan petani alamat desa celemek, desa celemek, distrik meraih, kota sorong, provinsi papua barat sebagai . . pemohon il, nama hadiah sangat pekerjaan pegawai negeri sipil alamat kampung wade, desa wade, distrik meraih, kota sorong, provinsi papua barat sebagai ll. pemohon iii, nama taslim talib pekerjaan nelayan alamat kampung mega, desa wade, distrik meraih, kota sorong, provinsi papua barat sebagai ll. pemohon iv, nama silat one alami pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan kaisen, desa malaingkedi, distrik sorong timur, kota sorong, provinsi papua barat sebagai pemohon nama matias wall pekerjaan pegawai negeri sipil alamat perum pemda km. desa aims, distrik aims, kota sorong, provinsi papua barat sebagai pemohon vi, nama gerard mainly pekerjaan pegawai negeri sipil alamat makron desa makron, distrik makron, kota sorong, provinsi papua barat sebagai pemohon vii: nama yusuf kadakolo pekerjaan petani perkebunan alamat makron, desa makron, distrik makron, kota sorong, provinsi papua barat sebagai pemohon viii, nama since kadakolo pekerjaan kabupaten tambrauw, maka selain terdapat perbedaan suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya dengan penduduk yang berada kabupaten tambrauw yaitu suku mading dan suku karbon, juga keberadaan mereka terkucilkan dan terisolasi karena faktor perbedaan keragaman tersebut. bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan kabupaten sorong sampai dengan digabungkannya satu distrik, yaitu distrik meraih, warga masyarakat adat suku moisorongkabupaten sorong waktu yang ditempuh melalui jalan darat hanya cukup (satu) sampai (dua) jam, tetapi untuk tambrauw jika melalui jalan darat waktu yang harus tempuh adalah (tiga) sampai (empat) jam, serta untuk melalui jalan laut dapat ditempuh selama (lima) jam ibukota kabupaten tambrauw. kondisi distrik meraih pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dan lahirnyameraih masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sorong, dan pemerintah kabupaten sorongmeraih masih berada dibawah pemerintahan kabupaten sorong. bahwmenolak untuk menggunakan hak pilihnya. begitu pula pada saat pemilukada provinsi papua barat tahun warga masyarakat adat juga tidak menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat yang terdaftar kabupaten tambrauw, melainkan menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih kabupaten sorong. dan terakhir, pada saat pemilukada kabupaten sorong tahun seluruh warga masyarakat adat yang terdaftar sebagai pemilih distrik meraih telah menggunakan hak pilihnya. sikap warga masyarakat adat distrik meraih yang menolak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilukada kabupaten tambrauw tahun dan memilih pada saat pemilukada kabupaten sorong tahun telah dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusidan putusan tanggal april nomor php.d x tentang perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten sorong tahun bahwa kondisi warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal distrik meraih kabupaten sorong prov.meraih kabupaten sorongsorong, sebab selain terdapat kesamsorong, karena jarak tempuh dari distrik tersebut jauh lebih mudah dan lebih dekat, dibandingkan dengan kabupaten tambrauwsorong dan kabupaten manokwari"setiap pemerintah daerah bertanggung jawab mengatur rumah tangganya sendiri"rovinsi papua barat, padahal dpd dari perwakilan provinsimasyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, lembaga masyarakat adat lma), dan tokoh pemuda yang berasal dari (satu) distrik yang dimasukan dalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw dan (dua) distrik yang diambil secara paksa batas batas wilayahnyatig(lembaga negara sebagaimana dimaksud uud sangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara pemerintah dan dpr yang dan uud dan pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri para pemohon secara nyata, terutama pada masyarakat adat suku moi distrik meraih, distrik makron, dan distrik saya kabupaten sorong, yang demi hukum terkarena tidak melibatkan dpd perwakilan provinsi papua barat sehingga tidak mempertimbangkan secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun temurun berlaku dalam sistim masyarakat hukum adat suku moi kabupaten sorong yang wajib dipertahankan secara turun temurun. bahwa dengan adanya alasan kerugian konstitusional atas, maka tercermin dan lebih tepat serta layak apabila distrik meraih masuk dalam cakupan atau merupakan bagian dari wilayah kabupaten sorongl. permohonan para pemohon tidak bis idem karena berbeda batu uji baik fakta hukum maupun berbagai argumentasi yuridis dan sosiologisnya adalah hal baru dan sangat jauh berbeda dengan permohonan permohonan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam dan bahwa sebelum menguraikan pokok pokok permohonan pengujian ini, pemohon ingin menegaskan bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, pemohon telah melakukan telaahdan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa sebelumnya, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi,amun kemudian pemohon dalam perkara guo telah menarik kembali permohonannya, dan dikabulkan oleh mahkamah. bahwa selain itu, terdapat permohonan pengujian undang undang dalam perkara nomor puu xi yang diajukan pengujiannya sama, yaknbatu uji yang dijadikan dasar permohonan pengujiannya berbeda dengan yang diajukan para pemohon, yakni terhadap dan undang undang dasar bahwa dengan perbandingan tersebut, jelaslah kiranyyang dimohonkan pengujiannya oleh para pemohon menggunakan batu uji, yakni norma dalam undang undang dasar yang berbeda dengan argumentasi konstitusional yang pemohon ajukan serta petit permohonan yang berbeda.bahwa berdasarkan uraian uraian atas, para pemohon berpendapat bahwa permohonan pengujian tertentuatau terdahulu yang telah diputus oleh mahkamah konstitusi. atas dasar itu, maka pemohon berkeyakinan bahwaiv. alasan alasan permohonan pengujian bahwbahwa gagasan pembentukan kabupaten tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari warga masyarakat adat (empat) distrik atau kecamatanyangan ibukota kabupaten berada distrik fet. bahwa aspirasi masyarakat adat tersebut:alamat kampung makron, desa makron, distrik makron, kota sorong, provinsi papua barat sebagai nn22n0 ll. pemohon ix, nama bner paa pekerjaan pegawai negeri sipil alamat kampung makron desa makron, distrik makron, kota sorong, provinsi papua barat sebagai n0n00 n0nn ll. pemohon nama matius jempol pekerjaan petani perkebunan alamat kampung maladofok, desa maladofok, distrik saya, kota sorong, provinsi papua barat sebagai ti. pemohon xl, nama murid patel pekerjaan perangkat desa alamat kampung saya, desa saya, distrik saya, kota sorong, provinsi papua barat sebagai n5220 ll. pemohon xii, nama ismael miskin pekerjaan alamat kampung saya, desa saya, distrik saya, kota sorong, provinsi papua barat sebagai n222nn0 pemohon xiii,::,ajukannya pengujian undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat dalam perkara nomor puu.d vii mengabulkan permohonan guo dan pemerintah menindaklanjuti dengan memberlakdidalamnya merubah ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun dinyatakan tidak berlaku dan diubah dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun sehingga menjadit: distrik miya: distrik embun: distrik koor: distrik sausapor, distrik abu: distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, distrik murni, dan distrik meraisatu) . bahwa tidak melibatkannya dpdatas permasalahan yang muncul dari digabungkannya distrik meraih wilayah kabupaten tambrauw telah berusaha diselesaikan dengan cara pada tanggal januari kepala distrik meraih kabupaten sorong menyampaikan sikap dan aspirasi warga masyarakat adat yang tinggal (tujuh) kampung distrik meraih kepada bupati sorong, yang termuat dalam surat nomor perihal: aspirasi masyarakat meraih. isi dari sikap dan aspirasi warga masyarakat adat distrik orbit kabupaten sorong, antara lain: menolak dengan tegas untuk bergabung dan masuk dalam wilayah hukum pemerintahan kabupaten tambrauw, menolak dengan tegas untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten tambrauw tahun tetap berada dan masuk dalam wilayah hukum pemerintahan kabupaten sorong, mendesak pemerintah dan dprd kabupaten sorong untuk mempercepat proses pemekaran kabupaten malam. bahwa dengan adanya sikap dan aspirasi tersebut, pada tanggal februari bupati sorong melalui suratnya nomor perihal: penolakan masyarakat distrik meraih terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari telah melaporkan hal tersebut kepada menteri dalam negeri republik indonesia. bahwa pada tanggal maret masyarakat adat pada distrik meraih membuat pernyataan sikap sehubungan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari yang isinya antara lain: masyarakat distrik meraih kabupaten sorong menolak dengan tegas keputusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari masyarakat distrik meraih kabupaten sorong menyatakan tetap berada dan menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pemerintahan kabupaten sorong: masyarakat distrik meraih menyatakan dengan tegas menolak pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tambrauw, wilayah distrik meraih kabupaten sorong: masyarakat distrik meraih kabupaten sorong tidak ikut serta dalam pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tambrauw, masyarakat distrik meraih kabupaten sorong menilai keputusan mahkamah konstitusi ini sebagai bentuk adu domba dan menciptakan konflik tengah masyarakat yang telah hidup rukun selama ini, memohon pimpinan dan anggota komisi dpr memperjuangkan aspirasi masyarakat distrik meraih kabupaten sorong untuk meninjau kembali dan membatalkan putusan mahkamah konstitusi nomor: puu vii tanggal januari bahwa pada tanggal maret lembaga masyarakat adat lma) malam sorong cabang meraih memberikan mandat kepada tim malam melalui suratnya nomor lma ms cbg mrd agar tim dapat melanjutkan aspirasi masyarakat distrik meraih yang menolak digabungkan kabupaten tambrauw, pihak pemerintah kabupaten sorong, dprd kabupaten sorong, pemerintah provinsi papua barat, dprd provinsi papua barat, dpr ri, mendagri, dan mahkamah konstitusi, karena warga masyarakat adat distrik meraih belum pernah menyatakan sikap untuk bergabung dengan kabupaten tambrauw. bahwa pada tanggal april lembaga masyarakat adat lma) malam distrik meraih kabupaten sorong melalui suratnya nomor tim mlm i11 melaporkan hasil rapat akbar tim malam dengan masyarakat distrik kabupaten sorong kepada ketua dprd kabupaten sorong. bahwa pada tanggal juli pemerintah kabupaten sorong distrik meraih telah membuat berita acara pengembalian logistik pemilukada bupati dan wakil bupati kabupaten tambrauw tahun dan logistik pemilukada gubernur dan wakil gubernur tahun pengembalian logistik ini seiring dengan adanya sikap dan aspirasi warga masyarakat adat distrik meraih yang menolak secara tegas putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari dan tidak ingin bergabung dengan kabupaten tambrauw. bahwa pada tanggal juli pemerintah kabupaten sorong distrik meraih telah melaporkan pembatalan pilkada kabupaten tambrauw distrik meraih, melalui suratnya nomor perihal: laporan pembatalan pilkada kabupaten tambrauw distrik sorong. bahwa pada tanggal juli bupati sorong telah memberitahukan penolakan masyarakat distrik meraih terhadap pemilukada terkait dengan adanya aspirasi dan sikap masyarakat distrik meraih kabupaten sorong melalui suratnya nomor perihal: penolakan masyarakat distrik meraih terhadap pemilukada. bahwa masyarakat adat distrik meraih kabupaten sorong, sejak dipisahkan dari kabupaten induk, invasi kabupaten sorong dan digabungkan kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw, kondisi dan keadaannya bergejolak, dan untuk meredam gejolak tersebutpenolakan dari masyarakat adat daerah tersebut, maka dapat dibentuk daerah otonom baru. bahwa meskipun sudah dilakukan pertemuan oleh gubernur bogor untuk mencari jalan keluar atas permasalahan atas, namun tetap belum dapat meredam gejolak dan pertikaian yang terus menerus yang terjadi perbatasan kedua wilayah, sehingga kemudian permasalahan tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari jumat, tanggal november dan tanggal desember yang merupakan inisiatif dari pemohon xv, dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga masyarakat adat lma) dan pemilik hak distrik meraih, kepala suku besar moi kabupaten sorong, kepala kepala distrik dan kepala kepala kampung pada distrik meraih, distrik makron dan distrik saya kabupaten sorong, pikiran dan nurani warga masyarakat adat wilayah, yang dituangkan dalam pernyataan sikap , antara lain isinya berbunyi, sepakat menolak masuk dalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw, serta menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah kabupaten sorong . bahwagambil secara paksa beberapa wilayah dari kabupaten sorong, yaitu kampung shaken distrik makron dan kampung silla distrik sayaprovinsi papua barat, dan kapolres sorong. bahwa dalam pertemuan pada tanggal juli tersebut melahirkan sikap dan penegasan darbahwa tidak akan menyerahkan (satu) distrik meraih dan batas batas wilayah sebelah barat berbatasan kampung shaken distrik makron dan kampung silla distrik saya kabupaten sorong kabupaten tambrauw,, pikiran dan nuran, sebagai pemilik hak (enam) distrik, yaitu dan seluruh warga masyarakat adat, yang tidak akan menyerahkan (satu) distrik yaitu distrik meraih dan batas batas wilayah sebelah barat yang berbatasan dengan kampung shaken distrik makron dan kampung silla distrik saya kabupaten sorong kabupaten tambrauw. bahwa dengan dimasukkannya distrik meraih kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauwberakibat warga masyarakat adat yang berdiam distrik meraih tidak lagi menjunjung hukum, dengan cara: warga tidak mengakui distrik meraih ikut serta dalam pemilukada kabupaten tambrauw tahun dan pemilukada provinsi papua barat tahun warga menolak keberadaan logistik pemilukada kabupaten tambrauw tahun dan pemilukada provinsi papua barat tahun yang diantar oleh komisioner kpu kabupaten tambrauw distrik meraih: warga melakukan pengrusakan dan membakar kotak suara pemilukada kabupaten tambrauw tahun dan pemilukada provinsi papua barat tahun warga mengusir komisioner kpu kabupaten tambrauw dan pegawai pemda kabupaten tambrauw dengan cara mengejar menggunakan senjata tajam dan melempar speed bold yang ditumpangi: warga memasang jalan jalan perbatasan masuk distrik meraih untuk menghalau komisioner kpu kabupaten tambrauw dan pegawai pemda kabupaten tambrauw yang ditugaskan untuk menghantar kotak suara dan kertas suara pemilukada kabupaten tambrauw tahun dan pemilukada provinsi papua barat tahun distrik meraih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang dasar tahun yang berbunyi segala warga negara nama oktovianus kalinya pekerjaan petani perkebunan alamat kampung saya, desa saya, distrik saya, kota sorong, provinsi papua barat sebagai wii. pemohon xiv, nama dr. drs. texanus malam, si. pekerjaan bupati sorong alamat jalan nangka, desa malawi, distrik aims, kota sorong, provinsi papua barat sebagai iii. pemohon xv), dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november dan desdan mona bidi, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor alfonso partners law office, yang beralamatjak terbentuknya distrik meraih kabupaten sorongsorong, dan pemerintah daerah kabupaten sorong belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personel, aset aset dan dokumen distrik meraih p3d) kepada pemerintah kabupaten tambrauw. bahwa dari sisi pemerintahan, sesuai dengan ketentuan undang undang dasar tahun warga menjadi tidak bersamaan kedudukannya dengan pemerintahan, karena: sejak distrik meraih masuk kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw hingga sampai diajukannya permohonan ini, pemerintah kabupaten tambrauw tidak pernah memberikan pelayanan kepada warga masyarakat adat distrik meraih: pemerintah kabupaten tambrauw belum pernah menerima aset aset, inventarisasi, pemindahan pelayanan keuangan p3d) dari pemerintah kabupaten sorong sebagai kabupaten induk: pemerintah kabupaten tambrauw belum perntambrauw, hingga saat ini, pemerintah kabupaten tambrauw belum pernah membuat dan menerbitkan kartu tanda penduduk ktp) bagi warga masyarakat adat yang berdiam distrik meraih, warga masyarakat adat yang berdiam distrik meraih masih menggunakan kartu tanda penduduk ktp) yang dibuat dan diterbitkan oleh pemda kabupaten sorong, warga masyarakat adat distrik meraih lebih cenderung mengurus segala keperluan urusan pemerintahan kabupaten sorong ketimbang mengurus kabupaten tambrauw, sampai dengan tahun anggaran pemerintah kabupaten sorong telsorong, bahwa fakta lainnya adalah hambatan kelembagaan, yaitu dimankabupaten sorong, menolak untuk ikut melaksanakan hak pilihnya pada pemilukada kabupaten tambrauw tahun sebaliknya pada saat pemilukada kabupaten sorong tahun warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal distrik meraih ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilukada kabupaten sorong tahun dan hal itu telah diakui dan dipertimbangkan oleh mahkamah konstitusi sebagaimana dalam putusannya tanggal tanggal september nomor: php.d ix tentang perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten tambrauw tahun dan putusannya tanggal april nomor php.d x tentang perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten sorong tahun sehingga fakta hukum guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum.meraih kabupaten sorong, tetap tercatat dan terdaftar sebagai pemilih tetap (dpt) dalam komisi pemilihan umum kpu) kabupaten sorong, yang berada dalam dapil wilayah kabupaten sorong. bahwa berdasarkan fakta fakta atas, maka kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga wilayah distrik meraih kabupaten sorong.meraih kabupaten sorong, dan menduduki serta mengambil alih secara paksa kantor distrik meraih kabupaten sorong. pelantikan kepala distrik dan pendudukan serta pengambilalihan secara paksa kantor distrik meraih kabupaten sorong oleh pemerintah kabupaten tambrauw adalah merupakan tindakan yang inkonstitusionalmeraih dan (tujuh)meraih kabupaten sorongmeraih kabupaten sorong, pendudukan dan pengambilalihan secara paksa dengan kekerasan kantor distrik meraih kabupaten sorong, oleh pemerintah kabupaten tambrauw. bahwa selain mendatangi kantor dprd provinsi papua barat, badan musyawarah kampung yang berada (tujuh) kampung distrik meraih, juga telah mengadakan musyawarah untuk menyikapi penolakan warga masyarakat adat distrik meraih untuk masuk kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw, serta menolak pelantikan kepala distrik meraih oleh pemda kabupaten tambrauwdiingkari.hemat para pemohon, dalam halengan melibatkan dpd perwakilan papua barat, pemerintah dan dprndang undang dasar bahwa permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di distrik abu, distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni, serta batas batas wilayah sebelah barat yang jelas yaitu berbatasan dengan distrik saya dan distrik meraih kabupaten sorong.seluruhnya dengan mengembalikan kembali (satu) distrik, yaitu distrik meraih masuk dalam cakupan wilayah kabupaten sorong, seperti sedia kala dan mengembalikan batas batas wilayah sebelah barat seperti semula, yaitu berbatasan dengan distrik saya dan distrik meraih kabupaten sorong, karena sejatinya dari latar belakang pembentukan distrik meraih sebagai distrik yang tertua dan pertama kabupaten sorong dan terdapatnya perbedaan perbedaan yang sangat prinsip mengenai suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat warga masyarakat adat yang berdiam distrik meraih dengan warga masyarakat adat yang berdiam kabupaten tambrauw, dapat mempertegas bahwa distrik meraih lebih tepat berada dalam kabupaten sorong, seperti sediakala semulketua mahkamah konstitusi majelis hakim panel perkara untuk berkenan memeriksa, mengadili dmeraih'meraih , tersebut tidak 'putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari bukti fotokopi surat nomor tertanggal januari perihal: aspirasi masyarakat distrik meraih kepada bupati sorong. bukti fotokopi surat nomor tertanggal februari perihal: penolakan masyarakat distrik meraih terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi kepada kementerian dalam negeri republik indonesia. bukti fotokopi surat mandat lembaga masyarakat adat malam sorong cabang meraih nomor lma ms cbg mrd tertanggal maret bukti fotokopi pernyataan sikap masyarakat distrik meraih kabupaten sorong tertanggal maret bukti fotokopi surat lembaga masyarakat adat malam nomor tim mlm iv tertanggal april perihal: masyarakat distrik meraih menolak keputusan uup vii bukti fotokopi surat pengantar lembaga masyarakat adat malam nomor tim mlm !ii1 tertanggal april kepada ketua dprd kabupaten sorong.surat pemerintah kabupaten sorong distrik meraih nomor tertanggal juli perihal laporan pembatalan pilkada kabupaten tambrauw distrik meraih kepada bupati sorong. bukti fotokopi laporan penolakan dan pengembalian logistik pemilu kepala daerah gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat distrik meraih tertanggal november bukti fotokopi berita acara penolakan logistik pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur papua barat tertanggal november bukti fotokopi pernyataan sikap bersama antara kepala kepala suku, kepala distrik, tokoh tokoh adat. tokoh tokoh perempuan, tokoh tokoh agama, tokoh tokoh pemuda dan perwakilan perwakilan lembaga masyarakat adat dari (enam) distrik, yaitu distrik klas, distrik makron, distrik khalili, distrik saya, distrik maurus dan distrik meraih dan batas batas kampung shaken distrik makron serta kampung silla distrik saya kabupaten sorong masuk kedalam kabupaten tambrauw tertanggal november bukti fotokopi pernyataan sikap bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga masyarakat adat, kepala distrik dan kepala kepala kampung distrik meraih untuk menolak keberadaan distrik meraih masuk kedalam wilayah kabupaten tambrauw tertanggal desember bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor lg dpr ri x tertanggal oktober hal: penyampaian (enam puluh lima) ruu pembentukan kabupaten kota. bukti fotokopi rancangan undang undang republik indonesia nomor . tahun . tentang pembentukan kabupaten malam provinsi papua barat. bukti fotokopi salinan keputusan bupati sorong nomor tertanggal agustus bukti fotokopi naskah pelantikan bupati sorong nomor tertanggal september mengenai pelantikan saudara dengki fibetauw sebagai kepala distrik meraih kabupaten sorong. bukti fotokopi peta perbatasan sebelah barat antara kabupaten tambrauw dan kabupaten sorong sebagaimana yang termuat didokumentasi penolakan masyarakat distrik meraih kabupaten sorong terhadap pelantikan kepala distrik meraih oleh bupati kabupaten tambrauw tanggal januari bukti fotokopi berita acara sidang bidang musyawarah kampung bamuskam) kampung mega distrik meraih nomor bmk mgmalaworsay distrik meraih nomor bmk mwrwade distrik meraih nomor bmk kwdkaum distrik meraih nomor bmk klselekoh distrik meraih nomor bmk slwbukti fotokopi berita acara sidang bidang musyawarah kampung bamuskam) kampung game distrik meraih nomor bmk mgdela distrik meraih nomor bmk deldokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah: distrik seni: distrik murni, dan distrik meraih huruf kabupaten tambrauw mempunyai batas batas wilayah: @.danpemindahan satu"tidak melibatkannya dewan perwakilan daerah republik indonesia dpd ri)dengan diberlakukannya hurufmenurut para pemohon, dalam hal pembentukan dengan melibatkan dpd perwakilan papua barat, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat: dengan batas batas sebagaimana tercantum dalam tersebut. kemudian matriks major, dan kawan kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas atas kedua tersebut dengan permohonan yang registrasi mahkamah dengan nomor puu vii yang diputuskan mahkamah pada tanggal januari dalam amar putusan mahkamah tersebut, yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, antara lain, menyata,menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan mahkamah tersebut, dibentuk(menimbang) huruf yang menyatakan, bahwa untuk melaksanakan putusan mahkamah kons, distrik seni: distrik murni, dan distrik meraih. adapun batas batas wilayah kabupaten tambrauw yang diatur dalam tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah kabupaten tambrauw dalam tersebut juga ikut berubah: menimbang bahwa maksud permohonan para pemohon adalah supaya distrik meraih, yang semula dalam wilayah kabupaten sorong, kemudian atas permohonan matriks major dan kawan kawan yang dikabulkan oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii tersebut, sehingga distrik meraih dimasukkan dalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw. sekarang atas permohonan para pemohon (bukan matriks major dan kawan kawan) memohon agar distrik meraih tersebut dikembalikan menjadi cakupan wilayah kabupaten sorong, provinsi papua barat, menimbang uud menentukan bahwa negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik masuersebut. tambahan lembaran negara nomor selanjutnya disebut m: il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.nimbang bahwa menurut mahkamah berdasarkanbagi atas. , bukan menggunakan frasa, terdiri atas , menegaskan bahwa wilayah atau distrik meraih yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk wilayah kabupaten tambrauw, sebagaimana yang tercantum dalam dan dikembalikan atau dimasukkan kembali sebagai cakupan wilayah kabupaten sorong, tetaplah wilayah negara kesatuan republik indonesia, apakah dimasukkan wilayah kabupaten tambrauw atau wilayah kabupaten sorong, atau wilayah kabupaten lainnya: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamahhartonoterialis akbarbahwa kualifikasi pemohon sampai dengan pemohon xiv, bersama sama sebagai kumpulan perorangan adalahmewakili seluruhdalam wilayah kabupaten sorong provinsi papua barat,kabupaten sorong provinsi papua barat, berkualifikasi sebagai kelompok perorangan warga negara indonesia,sorongberdiam dan tinggal distrik meraih, distrik makron, dan distrik saya kabupaten sorong serta diakui oleh seluruh warga masyarakat adat suku moi yang berada wilayah kabupaten manokwari serta selaku penyelenggara pemerintahan kabupaten soronghuruf maka satu distrik, yakni: distrik meraih, dipisahkan dari wilayah pemerintahan kabupaten sorong dan digabungkan wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw, serta dua kampung yaitu kampung shaken distrik makron, dan kampung silla distrik saya, telah diambil batas batas wilayahnya oleh kabupaten tambrauw,sejarah berdirinya distrik meraih: bahwa distrik meraih didirikan pada tahun dan distrik ini merupakan distrik yang paling tua dan pertama yang berada wilayah kabupaten sorong. pengertian nama meraih , diambil dari nama nama suku yang mendiami wilayah tersebut, yaitu moi, mading, mare, dan as. meraih adalah batas dari bahasa dan suku, yang artinya semua orang yang tinggal didalamnya dapat memahami dan mengetahui seluruh bahasa dari suku suku yang berdiam dan tinggal menetap wilayah tersebut. dalam perkembangannya, distrik meraih telah memekarkan beberapa distrik, diantaranya: distrik embun, distrik klas, dan distrik maurus. distrik embun telah diserahkan kepada kabupaten tambrauw. suku, bahasa, budaya dan adat istiadat masyarakat distrik meraih jauh berbeda dengan suku, bahasa, budaya dan adat istiadat masyarakat kabupaten tambrauw. bahwa wilayah distrik meraih, distrik makron, dan distrik saya berdiam warga masyarakat adat suku moi, suku abu, dan suku moi (sangat) yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa kelima yang berbeda dari segi intonasi dan atau penekanannya dari bahasa karbon dan bahasa mading yang digunakan oleh penduduk asli tambrauw: mempunyai adat istiadat sendiri, yakni terwujud dalam kain timur toba dan member, menggunakan ikat kepala, kepercayaan tidak lagi mengenal hal hal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan cara membayar mas kawin menggunakan kain timur toba dan member, mempunyai budaya sendiri, yakni rumah adat suku moi berbeda dengan rumah adat suku mading dan suku karbon yang ada pegunungan tambrauw, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, pendidikan adat yang ada distrik meraih juga berbeda dengan pendidikan adat yang berada kabupaten tambrauw, jika distrik meraih pendidikan adat membutuhkan waktu yang cepat tetapi mengumpulkan orang yang memakan waktu yang lama, sedangkan kabupaten tambrauw pendidikan adat membutuhkan waktu yang lama tetapi mengumpulkan orang dalam waktu yang cepat, yang telah secara turun temurun yang sangat jauh berbeda rumpun dengan warga masyarakat adat suku mading, suku karbon gunung dan pantai wilayah kabupaten tambrauw papua barat. bahwa jika warga masyarakat adat suku moi, suku abu, dan suku moi yang mendiami distrik meraih dipaksakan masuk menjadi penduduk alamat jalan batu ampar nomor kelurahan batu ampar, kecamatan kramajjati, condet, jakarta timurundang undang dasar menyatakan, kekuasga negara tahun nomor tambahan lembagmohon yang bersangkutan berbedfilosofis, demokrasi berasal dari kata yunani: demos artinya rakyat dan kraton artinya memerintah, menguasai jadi makna demokrasi dalam kedaulatan adalah merupakan rakyat memerintah atau rakyat menguasai sehingga sangat sesuai dengan sila ke kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jadi bukan kerakyatan yang dipimpin oleh kepentingan dpr maupun kepentingan internal partai politik tertentu. penetapan nasional hasil pemilu anggota dpr sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh salah satu anggota dpr atau kelompok dpr maupun beberapa orang internal partai politik karena rentan terjadi penjajahan dan manipulasi yang berujung pada hegemoni, diktator minoritas yang menghancurkan suara mayoritas, sistem kedaulatan rakyat adalah kedaulatan konstitusi negara yang diamanatkan oleh pancasila dan uud yang menempatkan rakyat pada posisi sentral kepribadian, sejarah, kebudayaan, dan falsafah yang sekaligus menjadi roh bagi kedaulatan rakyat indonesia, sistem kedaulatan rakyat memegang prinsip mayoritas berdasarkan budaya musyawarah mufakat sehingga bisa melahirkan proses pemilihan presiden yang berkualitas yaitu sistem partai politik berdasarkan utusan golongan dari semua unsur masyarakat baik adat, budaya, tani, nelayan, kaum miskin kota dan golongan fungsional sehingga mempunyai hubungan korelasi baik dari segi makna dan arti partai politik adalah merupakan kelompok kumpulan orang (party partai kb.. kelompok kumpulan orang. makna kumpulan orang berarti bukan didasarkan oleh beberapa orang atau segelintir orang tapi harus melibatkan seluruh rakyat indonesia seperti amanat sila ke pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan dan alinea ke pembukaanluhpokok permohonan bahwa pemohon yang telah dikemukakan dalammahkamah konstitusi akan menegakyudis:,,::line,nnandhukum yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang harus memenuhi persyaratanlam rakyat yang hanya diatur oleh segelintir elit dengan sistem persentasesistem persentase suara merupakan bentuk pembajakan kedaulatan rakyat dari segelintir individu atau elit parpol yang anti kerakyatan dan anti kebangsaan serta anti pancasila bentuk persentase suara yang dibagi bagi adalah bentuk pembunuhan atas suara kedaulatan rakyat. dpr dan internal partai politik, sesungguhnya merupakan wabah atau virus agen pasar liberalisme yang telah meluncurkan jati diri bangsa dan spirit nasionalisme, yang telah menggoyahkan persatuan dan mengebiri kedaulatan rakyat dan negara terbukti terlibat kolonialisasi produk perundang undangan dan terlibat penjajahan maupun hegemoni dari yang kuat yang lemah cara berperang dengan menggunakan kekuatan senjata (hard power) dianggap tidak lagi efisien sehingga muncul cara baru yang lebih efisien dengan menggunakan soft power melalui bentuk peperangan seperti kultural cultural warfare ekonomi and financial warfare, information warfare dan sebagainya. kekuatan senjata telah digantikan oleh informasi untuk membangun persepsi war perception serta kekuatan modal finansial untuk penguasaan ekonomi melalui multinasional corporation dengan memasukan dpr sebagai tentara baru asing dalam menaklukkan kedaulatan rakyat indonesia terbukti dengan terjadinya kolonialisasi undang undang untuk kepentingan asing, perpanjangan tangan penjajah melalui dpr telah berhasil memporak porandakan kedaulatan rakyat dan negara termasuk dengan membentuk undang undang pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya mengakomodir kepentingan dpr berdasarkan suara transaksional maupun segelintir elit dengan semangat corporation, menyadari konsistensinya dpr dalam menguasai kedaulatan rakyat dan sumber daya alam secara masif maka sudah sepantasnya undang undang nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presidedimana angka maupun rasanya harus dirubah dan dinyatakan tidak mengikatbahwa norma hukum yang terkandungmerupakan norma hukumpemohoundang undang nomor tahun angka angka angka adalah bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat dan penghianatan terhadap uud, disamping itu pemohon juga aktif dalam kegiatan bela negara, memperjuangkan hak buruh yang tertindas dalam perbudakan modern yang disebabkan upah murah, memperjuangkan hak petani dan hak tanah adat dari perampasan dan perampokan yang dilakukan oleh sistem neoliberalisme yang disokong oleh antek anteknya kapitalisme birokrasi dan kapitalisme legislatif, pemohon juga aktif dalam memperjuangkan hak hak kaum miskin kota dalam memperoleh kesejahteraan hidup sehingga dalam pola perjuangan yang dilakukan oleh pemohon selama ini selalu berlandaskan pancasila dan uud yaitu kedaulatan rakyat adalah sesuatu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan motto perjuangan pemohon selama ini tegakkan uud dalam rangka menegakan kembali kedaulatan rakyat dengan konsep berdikari secara ekonomi berdaulat secara politik dan prinsip secara budayatau hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga termasuk apabila pemohon memilih presiden atau mejadi calon presiden dan wakil presiden republik indonesia melalui partai politik atau utusan golongan buruh, rakyat tani, kaum miskin kota, pemuda dan mahasiswa serta kaum jompo dan rakyat pinggiran yang tergabung dalam komite pemerintahan rakyat independen. presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi kedaulatan rakyat jadi hak konstitusi pemohon sangat sesuai dengan alinea ke uud yang berbunyi atas berkat raohon adalah presiden lembaga komite pemerintahan rakyat independen berdasarkan akta notaris pendirian nomor tanggal desember (legal standing) danketentuanbahwa pancasila dan uud merupakan pandangan hidup bangsa indonesia yang lahir dari suasana lahir dan batin serta merupakan sumber dari segala sumber hukum sehingga mengandung pengertian pancasila secara arti kata pancasila mengandung arti, panca yang berarti lima lima dan sila yang berarti dasar . dengan demikian pancasila artinya lima dasar. tetapi sini pengertian pancasila berdasarkan sejarah pancasila itu sendiri. konsepsi cita cita pancasila dan uud merupakan arus sejarah yang memperlihatkan dengan nyata, bahwa bangsa indonesia harus memiliki pandangan hidup berbangsa dan bernegara agar bisa terhindar dari bahaya kebangsaan dan nasionalisme, pancasila menjelaskan bahwa konsekuensi dari penerimaan pandangan hidup dan falsafah negara adalah perjuangan untuk mengalahkan kolonialisme dan imperialisme. sedangkan lapangan politik internasional berarti meletakan hubungan antar bangsa atas dasar toleransi terhadap pandangan filsafat masing masing bangsa dan penolakan mutlak terhadap imperialisme dan kolonialisme. apabila kita ingin benar benar melaksanakan undang undang dasar secara murni dan konsekuen, maka kita tidak saja harus melaksanakan ketentuan ketentuan dalam dari batang tubuh (the body the konstitutif) atau lebih dikenal isi dari uud itu, tetapi juga ketentuan ketentuan pokok yang termaktub dalam pembukaan uud oleh karena pembukaan uud (walaupun tidak tercantum dalam satu dokumen dengan batang tubuh uud seperti konstitusi (ris) atau uud misalnya), adalah bagian mutlak yang tidak dipisahkan dari konstitusi republik indonesia tahun pembukaan dan batang tubuh kedua duanya telah ditetapkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia pada tanggal agustus apabila kita berbicara tentang uud maka yang dimaksud ialah konstitusi uud) yang disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia tersebut pada tanggal agustus yang diumumkan dalam berita republik indonesia tahun nomor halaman yang terdiri atas: pembukaan preambule) yang meliputi alinea: batang tubuh atau isi uud yang meliputi: penjelasan adapun pembukaan uud yang terdiri atas empat bagian itu yang amat penting ialah bagian alinea yang berbunyi sebagai berikut. dalam penjelasan resmi arti pembukaan uud disebutkan bahwa dalam pembukaan uud terkandung empat pokok pokok pikiran sebagai berikut: negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia berdasar atas persatuan, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, negara indonesia adalah negara yang berkedalaman rakyat dan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, negara indonesia berdasar atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. khusus bagian alinea ke dari pembukaan uud adalah merupakan asas pokok pembentukan pemerintah negara indonesia. isi bagian ke dari pembukaan uud itu dibagi dalam hal: tentang hal tujuan negara indonesia, tercantum dalam kalimat kemudian daripada itu dan seluruh tumpah darah indonesia, yang, melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia: memajukan kesejahteraan rakyat: mencerdaskan kehidupan bangsa:entang hal ketentuan diadakannya undang undang dasar tercantum dalam kalimat yang berbunyi:: tentang hal bentuk negara dalam kalimat: yang terbentuk dalam suatu susunan negara republik indonesia yang berkedalaman rakyat: tentang hal dasar falsafah negara pancasila. adapun pembukaan undang undang dasar yang telah disahkan oleh panitia persiapan kemerdekaan indonesia ppi) pada tanggal agustus itu sebagian besar bahan bahaya berasal dari naskah rancangan pembukaan uud yang disusun oleh panitia perumus (panitia kecil) yang beranggotakan orang yang diketuai oleh ir. soekarno pada tanggal juni jakarta. sehari setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, naskah politik yang bersejarah itu dijadikan rancangan pembukaan uud sebagai bahan pokok dan utama bagi penyusunan penetapan pembukaan preambule) uud yang akan ditetapkan itu. naskah politik yang bersejarah yang disusun pada tanggal agustus itu, kemudian hari oleh mr. muhamad yamin dalam pidatonya depan sidang badan penyelidik persiapan kemerdekaan bpk) pada tanggal juni dinamakan piagam jakarta dan baru beberapa tahun kemudian dimuat dalam bukunya yang berjudul proklamasi dan konstitusi pada tahun dalam naskah politik yang sebut dengan piagam jakarta juni inilah untuk pertama kali dasar falsafah negara pancasila ini dicantumkan secara tertulis, setelah diusulkan oleh ir. soekarno dalam pidatonya pada tanggal juni adapun panitia perumus yang beranggotakan orang yang telah menyusun piagam jakarta itu adalah salah satu panitia kecil dari badan penyelidik persiapan kemerdekaan bpk) yang dibentuk pada tanggal april atas telah dijelaskan tentang pentingnya pembukaan undang undang dasar adapun besar arti pentingnya pembukaan undang undang dasar itu ialah karena pada line itu tercantum ketentuan pokok yang bersifat fundamental, yaitu dasar falsafah negara republik indonesia yang dirumuskan dalam kata kata berikut: . maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang undang dasarkelima dasar ini tercakup dalam satu namaristilah yang amat penting bagi kita bangsa indonesia yaitu pancasila. istilah atau perkataan pancasila ini memang tidak tercantum dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh uud alinea dari pembukaan uud hanyalah disebutkan bahwa, negara republik indonesia berdasarkan kepada lima prinsip atau asas yang tersebut atas, tanpa menyebutkan pancasila. bahwa kelima prinsip atau dasar tersebut adalah pancasila, kita harus menafsirkan sejarah (maupun penafsiran sistematika) yakni menghubungkannya dengan sejarah lahirnya pancasila itu sendiri pada tanggal juni seperti yang telah diuraikan sebelumnya. berkenaan dengan perkataan pancasila, menurut prof. mr. muhamad yamin pembahasan undang undang dasar republik indonesia) pada halaman antara lain sebagai berikut perkataan pancasila yang kini telah menjadi istilah hukum, mula mula ditempa dan dipakai oleh ir. soekarno dalam pidatonya pada tanggal juni untuk menamai paduan sila yang lima. perkataan itu diambil dari peradaban indonesia lama sebelum abad xiv. kata kembar itu keduanya berasal dari bahasa sanskerta yaitu panca dan sila yang memiliki arti yang berbeda. pancasila dengan huruf biasanya memiliki arti berbatu sendi yang lima (consisting rocks: aus fund false bestehend). pancasila dengan huruf yang panjang bermakna peraturan tingkah laku yang penting . kata sila juga hidup dalam kata kesusilaan dan kadang kadang juga berarti etika. dalam bahasa indonesia kedua pengertian atas dirasakan sudah menjadi satu paduan antara sendi yang lima dengan lima tingkah laku yang senonoh. dari uraian atas dapatlah kiranya kita menarik kesimpulan bahwa pancasila sebagai istilah perkataan sansekerta yang sudah dikenal tanah air kita sejak abad xiv. sedangkan pancasila dalam bentuk formalnya sebagai dasar falsafah negara republik indonesia baru diusulkan pada tanggal juni karena pancasila dan uud merupakan pandangan hidup bangsa indonesia dan merupakan sumber dari segala sumber hukum yang melindungi segenap bangsa indonesia maka dengan ini pemohon beranggapan bahwa dpr saat ini telah melakukan penghianatan terhadap pancasila dan uud dengan memantulkan dan undang undang nomor tahun menjadi agenda liberalisme kepemimpinan yang anti terhadap pancasila dan uud yang harus lahir berdasarkan kedaulatan rakyat dan bukan berdasarkan kolonialisasi konstitusi indonesia yang telah melahirkan undang undang imperialisme, kolonialisme dan sangat bertentangan dengan pembukaan uud alinea ke yaiturikeadilan.idato sukarno wiryopranoto pada tanggal juli dalam jiwa persatuan negara gotong royong diperkuat oleh ketua mahkamah konstitusi moh. mahfud saat menjadi narasumber pada kesempatan dialog ilmiah aktualisasi konsepsi negarawan dalam kepemimpinan nasional pemimpin harus seorang negarawan universitas brawijaya malang dalam pernyataannya setiap pemimpin harus seorang negarawan yang tidak mementingkan dirinya sendiri dan kelompoknya dan hanya bekerja untuk tujuan jangka pendek. dalam ajarannya indonesia saat ini membutuhkan para pemimpin yang tidak memikirkan hal hal yang bersifat pendek namun jauh kedepan, yang tidak hanya mengamankan posisi politiknya. indonesia dewasa ini sedang mengalami ancaman luar biasa yakni disorientasi kepemimpinan, distrust atau ketidakpercayaan dari masyarakat, disobedience atau ketidaktaatan dari rakyat, yang pada gilirannya akan memunculkan ancaman disintegrasi bangsa, gejala obedience terus dibiarkan dapat memecah belah indonesia menjadi negara negara kecil, seperti yang terjadi yugoslavia. menyebut dimasa lampau indonesia memiliki tokoh tokoh besar seperti bung karno, natsir, dan wahid hasyim yang tidak mementingkan diri dan kelompoknya sendiri melainkan selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan. saat ini banyak pemimpin yang tidak mengedepankan sifat sifat negarawan, tersebut dengan bertindak tidak tegas. krisis kepemimpinan saat ini dipicu oleh sistem rekrutmen yang ada. mengistilahkan sistem rekrutmen rebutan dan bukan kompetisi. sistem kompetisi mendorong lahirnya persaingan secara sehat namun pada sistem rebutan banyak menimbulkan permasalahan sehingga perlu dilakukan pembenahan sistem rekrutmen sehingga tidak melahirkan sistem transaksional dan orang saling sandra dan dipenuhi intrik politik. bahwa penjelasan pokok permohonan bisa dilihat dalam diagram dan keterangan dibawah ini: bucki pancasila uud angka |.| angka angkadalam pembukaan uud1945: alinea pertama) bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab inialinea kedua)jamur. alinea iii ketiga)keempat)bahwa uud mengandung suasana kebatinan serta intisari dari pokok pokok pikiran tentang bangunan kenegaraan. oleh karena itu, jiwa atau roh dari pembukaan itu harus menjadi sumber atau acuan dari batang tubuhnya, dengan kata lain batang tubuh tidak boleh bertentangan dengan pembukaannya yang mengacu pada penjelasan uud dalam pembukaan terkandung empat pokok keterangan: buckipi:pembukaan uudakan menegajudic,::,,alinea:landaspenjelasan tentang bertentangannya undang undang nomor tahun dengan pancasila dan uud bisa dilihat tabel berikut: undang undang undang undang nomor tahun dasar penjelasan angka angka partai adalah partai partai adalah kedaulatan berada politik yang telah ditetapkan sebagai partai politik yang ditangan rakyat dan peserta pemilihan umum, anggota dewan telah ditetapkan dilaksankan menurut perwakilan rakyat . sebagai peserta undang undang hal ini sangat bertentangan dengan uud pemilihan umum, dasar.) kedaulatan berada anggota dewan ditangan rakyat dan dilaksankan menurut perwakilan undang undang dasar. ) rakyat . karena dpr bukan wujud kedaulatan rakyat vox populi vox der (suara rakyat adalah suara tuhan) namun dpr saat ini lebih merupakan kedaulatan elit dan kedaulatan partai yang lahir dari proses jual beli suara atau transaksi pemilihan umum dengan didasarkan oleh pemilih pemilih palsu pemilih bayaran sehingga melahirkan kolonialisasi konstitusi tanpa legitimasi suara rakyat secara keseluruhan ini bisa dibuktikan dengan tingginya angka golput sebagai pemenang. dewan perwakilan rakyat sejatinya atau pada prakteknya tidak pernah menjadi rakyat secara langsung ini bisa dibuktikan melalui kasus kasus penindasan dan perampasan hak hidup maupun hak atas tanah rakyat, tidak pernah dpr melakukan upaya pembelaan atau perlindungan terhadap hak hak rakyat justru dpr menjadi kacung penjaga modal dari penjajahan baru bisa dilihat dengan banyaknya produk produk yang dilahirkan oleh dpr adalah bentuk penjajahan dan kolonialisasi konstitusi undang undang produk dpr merupakan hasil kejahatan dpr yang bersekutu dengan imperialisme sehingga hampir setiap hari kita lihat petani, buruh, komunitas masyarakat adat, nelayan berjuang secara sendiri dalam merebut kedaulatannya yang dirampas oleh imperialisme melalui kongkalikong jahat dengan dpr. pasangan pasangan calon diusulkan oleh calon diusulkan presiden dan wakil partai politik dan gabungan partai politik oleh partai politik presiden dipilih oleh peserta pemilu yang memenuhi dan gabungan satu pasangan persyaratan perolehan kursi paling sedikit partai politik secara langsung dari jumlah kursi dpr atau peserta pemilu oleh rakyat """) memperoleh dari suara sah nasional yang memenuhi dalam pemilu anggota dpr, sebelum persyaratan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil perolehan kursi presiden. paling sedikit hal ini bertentangan dengan dari jumlah kursi presiden dan wakil presiden dpr atau dipilih oleh satu pasangan secara memperoleh langsung oleh rakyat "") dari suara sah arti secara langsung oleh rakyat adalah nasional dalam merupakan seluruh rakyat indonesia pemilu anggota bukan melalui usulan partai politik atau dpr, sebelum gabungan partai politik peserta pemilu pelaksanaan yang memenuhi persyaratan kursi pemilu presiden karena suara rakyat bukanlah perolehan dan wakil persentase kursi tetapi merupakan presiden. akumulasi suara rakyat indonesia secara keseluruhan yang lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat begitu pula dengan suara sah nasional memperoleh dari suara sah nasional karena fakta menunjukan bahwa sebagian besar rakyat menjadikan golput sebagai pilihan politik jadi perolehan suara sah nasional lebih bersifat konspirasi kongkalikong tanpa dihitung berdasarkan fakta dan kondisi objektif merujuk dari persoalan tersebut atas maka sepintas dan sepatutnya calon presiden dan calon wakil presiden harus ditunjuk langsung oleh rakyat berdasarkan mekanisme per undang undangan yang tidak membatasi bentuk pemilihan rakyat. penentuan calon penentuan calon setiap warga presiden dan atau calon wakil presiden presiden dan atau negara bersamaan dilakukan secara demokratis dan terbuka calon wakil kedudukannya sesuai dengan mekanisme internal partai presiden dilakukan dalam hukum dan politik bersangkutan. secara demokratis pemerintahan dan hal ini sangat bertentangan dengan dan terbuka sesuai wajib menjunjung prinsip kedaulatan yang berada tangan dengan mekanisme hukum dan rakyat berdasarkan pancasila dan uud internal partai pemerintahan yang tidak mengenal kedaulatan politik dengan tidak ada partai politik dan setiap bersangkutan. kembalinypikiran negara jadi negara harus mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan, negara menurut pengertian pembukaan menghendaki persatuan segenap dan seluruh rakyat indonesia. negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. negara yang berkedalaman rakyat, berdasarkan asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. oleh karena itu sistem yang dibentuk oleh uud harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan asas permusyawaratan perwakilan yang sesuai dengan sifat dan semangat masyarakat indonesia. pembukaan uud menjelaskan tentang negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab oleh karena itu, mewajibkan penyelenggara, sehingga pokok pikiran tersebut bisa membentuk negara kesatuan indonesia karena amanat kesatuan tidak menghendaki individualisme partai politik, liberalisme partai politik yang mengedepankankan hak hak individu partai politik dengan mengabaikan kepentingan rakyat sehingga melahirkan presiden yang pro pasar dan anti rakyat. pokok pikiran yang menghendaki sistem negara yang berkedalaman rakyat yang didasarkan kepada basis kultural bangsa yang sudah hidup selama berabad abad yaitu partai politik yang berdasarkan permusyawaratan perwakilan untuk mencapai permufakatan, pokok pikiran negara harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa serta menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga negara dapat memelihara dan mewujudkan budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan cita cita moral tidak seperti yang kita lihat saat ini dpr dan penyelenggara negara telah menjadi pilar korupsi. bahwa pembukaan uud merupakan norma dasar sistem nilai dasar adapun norma lain harus tunduk terhadap norma dasar atau norma yang lebih tinggi karena konsep kelahiran negara hanya kali bukan kali atau berkali kali sehingga secara prinsip pembukaan uud mempunyai derajat yang sangat tinggi adapun undang undang lain dibawahnya harus tunduk pada undang undang dasar pembukaan uud merupakan akte kelahiran negara atau kesepakatan bangsa yang anti terhadap penjajahan baik ho. keduanya. 'o o)ooo o| masa pendaftaran masa pendaftaran setiap orang berhak sebagaimana maksud dalam sebagaimana atas pengakuan, paling lama tujuh hari terhitung sejak maksud dalam jaminan, penetapan secara nasional hasil pemilu paling perlindungan dan anggota dpr, lama tujuh hari kepastian hukum hal ini sangat bertentangan dengan terhitung sejak yang adil serta prinsip kedaulatan ditangan rakyat yang penetapan secara perlakuan yang seharusnya pendaftaran didasarkan atas nasional hasil sama dihadapan kesepakatan nasional dari masing pemilu anggota hukum. masing kelompok atau utusan utusan dpr, rakyat sehingga bisa mengakomodir setiap orang berhak semangat kedaulatan rakyat seperti bebas dari perlakuan amanat yang tertera dalam yang bersifat setiap orang berhak atas diskriminatif atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan dasar apapun dan kepastian hukum yang adil serta berhak perlakuan yang sama dihadapan hukum mendapatkan dan setiap orang perlindungan berhak bebas dari perlakuan yang terhadap perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun yang bersifat dan berhak mendapatkan perlindungan diskriminatif itu terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. masa pendaftaran yang hanya didasarkan pada kepentingan penetapan secara nasional hasil pemilu anggota dpr sangatlah bersifat diskriminatif terhadap golongan golongan atau utusan utusan buruh, petani, komunitas masyarakat adat dan kaum miskin kota karena memposisikan dpr sebagai keterwakilan elit secara exclusive tanpa memperhatikan fungsi dan kedudukan rakyat secara keseluruhan., petit bahwa angka angka angka undang undang ini bertentangan dengan undang undang dasar tahun bahwa angka angka angka tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.dasar negara republik indonesia tahun undang undang dasar negarakretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesiakolonialisasi konstitusi indonesia, ahmad suryo dini adib sentani alauddin daeng. penerbit indonesia for global justice, bukti fotokopi sby mundur, pertanggungjawaban politik pemuda indonesia oleh petisi tim penulis koordinator haris rudy, anggota alauddin daeng, masinton pasaribu, gigih guntur, harta masihul, iwan dwi laksono, ahmad suryo, catur agus santoso, john helmi mimpi, umar abdul, agus jago prison, novia saleh, urai zulhendrie, henry anchor putra, shadatul kahfi, laman hendra saputra, ghazali harahap, emmanuel ebenezer. penerbit doeloe coffee april bukti fotokopi lampiran risalah sidang perkara nomor puundahuluan i), jakarta rabu, april dan risalah sidang perkara nomor pprbaikan permohonan ii), jakarta, kamis mei bukti fotokopi kartu tanda penduduk republik indonesia nik nis: atas nama sri sudarso, pd., s.h. selain mengajukan bukti berupa dokumen, pemohon juga mengajukan seorang ahli dan tiga orang saksi, yang didengar keterangannya bawah sumpah pada februari dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli prof. dr. ali, s.h. apakah pembukaan uud adalah norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm)?: dilihat dari isinya, pokok kaidah negara yang fundamental harus berisi: tujuan negara, ii) asas politik negara: iii) ketentuan diadakannya uud, dan iv) asas kerohanian negara, pembukaan uud dalam alinea menyatakan adanya tujuan negara: pembukaan uud menyatakan bahwa asas politik negara adalah republik yang berkedalaman rakyat, ketentuan diadakannya uud terdapat dalam alinea pembukaan uud asas politik negara adalah republik yang berkedalaman rakyat, yang tercantum dalam pembukaan uud asas kerohanian negara dinyatakan dengan, . dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa . pada pembukaan uud pembukaan uud dibentuk atau disusun oleh pembentuk negara atau ppi yang diketuai soekarno: pembukaan uud tidak dapat diubah karena pembentuknya sudah tidak lagi ada: penjelasan uud yang telah dihapus, sebenarnya menjelaskan kepercayaan bangsa indonesia terhadap tuhan yang maha esa, untuk memperbaiki kondisi negara, maka harus diadakan kongres nasional yang mengikutsertakan seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali, termasuk dalamnya mengikutkan buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, kaum miskin desa, dan lain sebagainya, hasil pemilu selama ini menghasilkan penyelenggara negara yang tidak benar. saksi fernando saksi lahir jakarta, kegiatan saksi adalah bertani: dalam bercocok tanam saksi tidak dapat menemukan banyak lahan tanah untuk bertani: hasil pertanian saksi sulit untuk dipasarkan, saksi merasa termarginalkan dan tidak diikutsertakan dalam pilpres, daerah saksi tidak pernah ada pejabat pemimpin yang benar benar bertani: saksi tidak merasa perlu ikut memilih presiden jika kenyataannya pemimpin tidak pernah memperhatikan pertanian: saksi menginginkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat tani, saat pemilu tidak mendapat surat panggilan: suharto saksi lahir boyolali: saksi bekerja sebagai buruh: saksi merasa kesejahteraannya tidak pernah diperhatikan, padahal buruh juga membayar pajak: buruh tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan undang undang, buruh tidak memiliki perwakilan sehingga selalu menjadi korban: undang undang tentang buruh yang ada tidak melindungi buruh: buruh memilih dalam pilpres tetapi tidak pernah memanusiakan: saksi ingin agar buruh, nelayan, tani, dan kaum miskin kota, disertakan sebagai utusan golongan, agar terlibat dalam pembentukan undang undang: saksi tidak ikut partai politik: saat pemilu saksi mendapat surat panggilan tetapi tidak ikut memilih. andi naja fadel saksi lahir sulawesi selatan: saksi berprofesi sebagai nelayan: dua kali pemilihan presiden, masyarakat nelayan banyak yang tidak mendapatkan undangan dari kpu sehingga tidak datang tps tps, masyarakat nelayan merasa tidak pernah dilibatkan dalam pemilihan presiden, presiden tidak memperhatikan nelayan. banyak ikan yang tertangkap tetapi tidak terjual dan tidak tertampung koperasi, pada musim hujan seperti saat ini nelayan dengan susah payah melaut tetapi penghasilan tetap tidak memadai karena harga ikan rendah dan harga bahan bakar tinggi, saat pemilihan presiden yang lalu, masyarakat bangka belitung sedang melaut: saat pemilu tidak mendapat surat panggiyang menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohonulatan rakyat yang hanya diatur oleh segelintir elit politik dengan sistem persentase.pemohon sebagai presiden lembaga komite pemerintahan rakyat independen merasa mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai presiden republik indonesia, berpendapat hak konstitusional adalah hak untuk diakui sebagai pribadi hadapan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun juga termasuk apabila pemohon mengajukan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden republik indonesia melalui lembaganya, apa yang disebut sebagai lembaga komite pemerintahan rakyat independen yang didukung oleh rakyat buruh, rakyat tani, kaum miskin kota, pemuda, mahasiswa, serta kaum jompo, dan rakyat pinggiran. menurut pemohon, presiden dan wakil presiden merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. singkatnya, menurut pemohon, berpendapat bahwa ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan huruf undang undang dasar negara republik indonesia tahun il. kedudukan hukum legal standing) pemohon uraian tentang kedudukan hukum (legal standing)kni sejak putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu ill. penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diujieserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. sedang,,emohon, yaitu angkandang undang dasar tahun bahwa frasa partai politik atau gabungan partai politik dalam undang undang dasar tahun seperti menafsirkannya dengan kata kata diusulkan oleh perseorangan (independent). apalagi pada saat pembicaraannya mpr, telah muncul wacana adanya calon presiden sebagai cara independent atau calon yang tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. tetapi, tidak disetujui oleh mpr. kehendak awal atau original intent dalam undang undang dasar tahun secara(file naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun buku iv, tertulis kekuasaan pemerintahan negara. jilid halaman iv. bahwa ketentuan mengenai calon pasangan calon presiden dan wakil presiden perseorangan (independent) luar usulan partai politik pernah diajukan uji materiil, dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu tanggal juli nomor puu ii tanggal oktober nomor puu ii, mahkamah konstitusi pada pokoktahun sedangkan dalam melaksanakan hak termaksud pada undang undang dasar cast pemohon untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden karena hal itu dijamin oleh undang undang dasar sebagaimana ditegaskan oleh dan undang undang dasardalam bentuk hegemoni yaitu penguasaan yang kuat kepada yang lemah sehingga segala bentuk penjajahan harus dilawan secara cerdas, pembukaan uud lahir berdasarkan sifat cinta perdamaian tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan sehingga falsafah tersebut menyebabkan rakyat memegang kedaulatan tertinggi negara oleh sebab itu pembukaan uud harus dimaknai secara utuh dan bulat karena merupakan jatidiri bangsa yang menjadi norma dasar oleh karena itu yang dibentuk harus menjadi derivasi dari pembukaan uud dan hak hak konstitusional pemohon dijamin oleh pembukaan uud beserta nya, yakni: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksankan menurut undang undang dasar. ) presiden dan wakil presiden dipilih oleh satu pasangan secara langsung oleh rakyat. )ngan berlakunya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden:, perseorangan atau calon independent luar pasangan calon yang diusulkan parpol atau gabungan partai politik.melaksanakderajat acceptability atau tingkat kepercayaan terhadap calon presiden dan wakil presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih. vi., tentunya dalam hal ini adalah antara pemerintah dengan dpr ri, mana kewenangan untuk membentuk undang undang ada pada dewan perwakilan rakyat republik indonesia sesuai dengan amanat konstitusi. dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tidaklah., juga tidak ada faktor faktor pembeda apakah itu yang bersifat ras, apakah itu yang bersifat agama, apakah itu yang bersifat jenis kelamin, status sosial, dan lain lainnya yang semua diakui oleh undang undang dasar vii. pemerintah berpendapat bahwa undang undang nomor tahun dimanndang undang dasarjuga tidaklah bertentangan dengan hak hak konstitusional. terkait dengan gugatan judicial review pada angka undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi, pemerintah berpendapat bahwa tersebut tidaklah bertentangan dengan undang undang dasar secara keseluruhan. viii. mahkamah kons.didengan demikian undang undangndang undang dasarix. pemerintah sejatinyayang konstruktif dalam membangun pemahaman atas makna keterwakilan dan konstruksi daerah pemilihan maupun,semata mata untuk memberikan kehidupan demokrasi yang lebih baik dan untuk indonesia yang lebih baik. mengingat pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta memilih anggota legislatif tahun akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun lagi, tepatnya pada tanggal april dan juli makaundang undang nomor tahun yang sejalan dengan undang undang dasar dan tentunya, pemerintah sangat mengharapkan mahkamah konstitusi dapat memberikan keputusan yang bijaksana dan seadiladiluntuk dapat memberikan putusan yang seadil adilnya,tanpa tanggal bulan februari yang diterima pada tanggal februari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ketentuan pilpresdan pilpres yang berbunyi sebagai berikut: angka)dan pilpres yang pada pokoknya sebagai berikut:pilpres khususnya angka dan adalah bentuk pengingkaran kedaulatan rakyat dan penghianatan terhadap uud tahun. bahwa menurut pendapat pemohon, ketentuan angka dan pilpres merupakan norma yang bersifat. bahwa dengan pembatasan atas guo yang sementara diuji telah memberikan pengecualian pembatasan atau tidak memberi ruang untuk melahirkan pemimpin rakyat dan rakyatlah yang memimpin sebagai wujud kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat oleh karenanya berdentang dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam uud tahun berdasarkan hal tersebut pemohon berpendapat ketentuan angka dan pilpres bertentangan dengan dan uud tahun keterangan dpr kedudukan hukum legal standing)ihan umum presiden dan wakil presiden.yang dimohonkan pengujian oleh pemohon pada dasarnya adalah yang mengatur mengenai mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum yang dianggapnya bertentangan dengan nilai nilai kedaulatan rakyat serta dianggap menghalangi halangi hak konstitusional pemohon untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga pemohon beranggapan bertentangan dengan dan uud tahun bahwa terhadap pandangan pemohon tersebut, dpr memberi penjelasan sebagai berikut:yang berbunyi kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar .dalam dan uud telah diatur mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbunyi sebagai berikut:uud tahuntuk mengatur lebih lanjut diatur dalam sebuah undang undang. berdasarkan amanahalamnya terdapat yang mengatur mekanisme pengusulan calon presiden dan wakil presiden yang dimohonkan pengujian oleh pemohon yaitu angka dan pilpres. bahwa ketentuan angka pilpres merupakan bagian dari ketentuan umum yang menguraikan tentang pengertian atau definisibahwa pemohon mempersoalkan pengertian partai sebagaimana tercantum dalam angka pilpres ya . menurut pendapat dpr guo sesungguhnya sudah sesuai dengan ketentuan uud yang menyebutkan bahwa partai politik yang mengusulkan adalah partai politik peserta pemilu . dengan demikian pendapat pemohon yang menghendaki rumusan pengertian partai menjadi partai adalah partai politik yang telah diusulkan olehyang dihadiri oleh utusan utusan golonganoleh karenanya permohonan tersebut tidak cukup beralasan. bahwa terhadap ketentuan pilpres yang mengaturbagi partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vii bertanggal september telah menyatakan: . hal demikianbahwa ketentuan pilpres juga telah sesuai ketentuan uud yang menyebutdan juga merupakan pengaturan pelaksanaan dan uud yang menyebutkan ketentuoleh karenanya pendapat pemohon yang menghendaki rumusan pilpreskesepakatan nasional berasaskan gotong royong dengan kesepakatan utuh bulat dan menyeluruhsehingga permohonan tersebut tidak cukup beralasan. i. bahwa materi ketentuan dan pilpres yang mengatur mekanisme internal partai dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden serta pengaturan masa pendaftar calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik secara substansi sama sekali tidak terkait atau tidak relevan dengan kepentinganproses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi norma yangselaku presiden lembaga komite pemerintahan rakyat independen berdasarkan akte pendirian lembaga komite pemerintahan rakyat independen nomor tanggal desember berdasarkan pejabat notaris eddy hermansyah, s.h. sebagai presiden lembaga komite pemerintahan rakyat independen yang berasas kepada pancasila dan uud yang bersifat pengabdian dalam gerakan politik dengan maksud dan tujuan lembaga ini adalah: penegakan undang undang dasar dan memperjuangkan pemurnian pancasila membangun demokratisasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyatkonstitusional pemohon. oleh karena tidak ada kerugian atau potensi kerugian yang dapat dialami oleh pemohon. bahwa ketentuan angka dan pilpres yang dimohonkan untuk diuji materiil oleh pemohon, tidak terdapat substansi yang melarang atau menghalangi pemohon untuk menggunakan hak dan kewenangan konstitusionalnya mencalonkan diri menjadi capres cawapres dengan ketentuan pemohon harus melalui jalur partai politik atau gabungan partai politik. bahwa pengujian konstitusional terhadap ketentuan angka dan pilpres telah diperiksa dan diputus oleh mahkamah sebelumnya yaitu pada perkara nomor puu vi nomor puu vi dan nomor puu vii oleh karenanya berdasarkan mahkamah konstitusi juncto peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk harus dinyatakan bis idem. bahwa berdasarkan uraian atas dpr berpandangan ketentuan angka dan pilpres telah sejalan dengan ketentuangka dan pilpres tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud tahun menyatakan ketentuan angka dan pilpresisi| dan angka isi|, sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden ewan perwakilan rakyat . presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyatresiden komite pemerintahan rakyat independen, yaitu sebuah lembaga bidang sosial politik yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut (vide bukti penegakan undang undang dasar dan memperjuangkan pemurnian pancasila. membangun demokratisasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sama politik didalam negeri maupun luar negeri, nasional dan internasional.angka dan hak konstitusional pemohon berpotensi dirugikan oleh ketentuan guo yang membatasi ruang bagi kemunculan pemimpin sebagai wujud kedaulatan rakyat. pembatasan tersebut muncul karena partai politik ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat, dan bukan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. i3.9j menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, yaitu sebagai presiden komite pemerintahan rakyat independen (vide bukti yang bergiat salah satunya dalam upaya memperjuangkan hak politik rakyat. dengan demikian, sebagaimana diakui dalam putusan nomor puu vii bertanggal september yang diajukan oleh pemohon yang sama, pemohon dalam perkara nomor puu xi guo, setidaknya sebagai perorangan warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap ketentuan dimaksud, i3 menimbang bahwa pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap angka dan yang pada pokoknya terkait dengan susunan atau komposisi keanggotaan partai politik sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. jika dalil tersebut dihubungkan dengan hak konstitusional pemohon, maka menurut mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara ketentuan dalam yang dimohonkan pengujian dengan kerugian konstitusional yang potensial dialami pemohon. oleh karenanya pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: i311)mendalilkan angka dan bertentangan dengan dan uud pemohon mendalilkan bahwa dan atau yang dimohonkan pengujian tersebut telah mengakibatkan pembatasan, atau tidak memberikan ruang untuk melahirkan pemimpin yang berasal dari rakyat, dimana rakyat bertindak sebagai pemegang kedaulatan: i3. menimbang bahwa angka dan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon pernah diuji dan diputus oleh mahkamah dalam putusan putusan terdahulu, yaitu putusan nomor puu vi bertanggal februari putusan nomor puu vi bertanggal februari dan putusan nomor puu vii bertanggal september hak hak konstitusional yang didalilkan pemohon telah dirugikan dalam perkara perkara terdahulu juga dilandaskan pada ketentuan dan atau uud yang sama dengan yang dijadikan dasar pengujian oleh pemohon dalam permohonan guo, kecuali hak konstitusional yang menurut pemohon diatur dalam uud bahwa berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan dasar pengujian dan atau alasan konstitusional yang didalilkan pemohon perkara guo, maka menurut mahkamah permohonan pemohon tersebut tidak termasuk sebagai permohonan yang bis idem, dan karenanya angka dan dapat diuji kembali dengan dasar pengujian uud dengan demikian, sejauh menyangkut dasar pengujian dan adalah bis idem, sedangkan sejauh menyangkut dasar pengujian uud akan dipertimbangkan pada paragraf berikut ini, i3 menimbang bahwa pemohon mendalilkan angka dan bertentangan dengan uud dan karenanya memohonkan perubahan angka dan menjadi seperti berikut: angka212. i3 menimbang bahwa dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon pada pokoknya mengatur mengenai sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden, terutama mengenai mekanisme pencalonan atau pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, yang menurut pemohon partai politik dimaksud tidak mewakili seluruh golongan dalam masyarakat. sementara uud mengatur tentang hak warga negara atas penghidupan, dalam konteks pekerjaan dan pencarian nafkah yang layak bagi kemanusiaan. oleh karena itu, menurut mahkamah, ketentuan uud tidak mengatur hal yang sama dengan ketentuan dan atau yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga uud tidak tepat atau tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar pengujian dalam perkara guo. apalagi pemohon tidak menguraikan lebih lanjut pertentangan antara dan atau dalam yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon dengan uud i3 menimbang bahwa terhadap permohonan agar partai politik diartikan sebagai partai politik yang diusulkan oleh, berdasarkan kongres nasional rakyat yang dihadiri oleh utusan utusan golongan, menurut mahkamah hal yang demikian tidak masuk akal dan tidak mungkin diatur secara teknis dalam sistem kepartaian. keberadaan partai politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat sudah berlaku universal dan sudah menyediakan tempat terhadap golongan golongan yang dimaksud oleh pemohon. oleh sebab itu seharusnya golongan golongan tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri untuk bergabung dalam salah satu partai politik yang keberadaannya telah sah menurut undang undang. akan halnya pada saat ini golongan golongan tersebut belum mewadahi kepentingannya dalam partai politik yang ada, maka golongan golongan tersebut dapat membentuk partai politik sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan: i3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat dan atau dalam yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnyabis idem untuk sebagian, i4. permohonan pemohon tidakbahwa dengan pembatasmelahirkan pemimpin rakyat dan hanyalah yang memimpin sebagai wujud kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat karena kedaulatan rakyat adalah wujud suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei). undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden sangat berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon disebabkan penetapan partai politik oleh anggota dewan perwakilan rakyat sangat tidak mencerminkan amanat kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang karena dpr bukanlah wujud kedaulatan rakyat, dpr saat ini lebih merupakan hasil konspirasi elit yang melahirkan keterwakilan palsu, kesadaran palsu yang membeli suara rakyat dalam rangka melakukan pengabdian terhadap modal asing, karena ide pokok kedaulatan bahwa kedaulatan berasal dari rakyat, berdasarkan keinginan seluruh rakyat indonesia sehingga bisa menjamin rule law yang terdiri dari supremasi hukum, kesamaan didepan hukum, perlindungan terhadap hak hak asasi manusia serta hak perlindungan pembelaan dalam proses hukum dan tidak terjadi dead lock dalam proses penyelenggaraan kedaulatan serta sesuai dengan asas dan prinsip kedaulatan kekuasaan rakyat sehingga kedaulatan rakyat tidak boleh didasarkan atas kepentingan atau kemauan dari dpr maupun internal partai politik saja namun harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan tidak terjadi kolonialisasi terhadap produk perundang undangan ini terbukti banyak undang undang yang dilahirkan oleh dpr bersifat elitis dan berwatak menindas dan tidak pernah mengakomodir prinsip perjuangan dan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan uud pembatasan hak kedaulatan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, merupakan bentuk penghianatan pancasila dan uud karena amanat pancasila dalam pembukaan uud telah menjelaskan secara tersurat maupun tersirat tentang konstruksi suara rakyat secara terang benderang dengan berdasarkan roh atau semangat yang terkandung dalamnya, semangat cinta kemerdekaan semangat yang anti terhadap penjajahan maupun paham individualisme dan liberalisme yang secara derivatif melahirkan kolonialisme dan konflik antar bangsa sehingga persentase suaraolakttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi panitera pengganti, ttd. martian wibowo yang diatur oleh undang undang nomor tahun merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat kolektivitas kedaulatan indonesia yang bernafaskan kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong sudah jelas bahwa suara rakyat indonesia tidak boleh dipresentasikan dan dibagi bagi secara tidak bermartabat sehinga suara rakyat indonesia dalam proses pemilihan harus bersifat bulat dan utuh mewakili seluruh rakyat indonesia sehingga tidak melahirkan tirani dari kepentingan dari segelintir orang yang sangat berpotensi melakukan penghianatan terhadap amanat konstitusi. karena partai politik terbatas pada ruang dewan perwakilan rakyat yang notabene mewakili golongan bersifat elitis dengan tidak melibatkan partai yang betul betul hadir sebagai wadah perjuangan politik representasi rakyat dan lahir dari rahim rakyat itu sendiri, adapun mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik berdasarkanini jelas jelas merupakan suatu rekayasa segelintir orang elit rejim pemilu yang mencoba melakukan pembatasan dan manipulasi atas suara mayoritas rakyat indonesia karena alinea ke (empat)mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, membaca dan merenungkan makna tersirat dari alinea (empat) yang mengamanatkan bahwa partai politik berdasarkan sila ke, membaca dan merenung amanat daripada sila ke yang tertuang dalam alinea ke pembukaan uud maka undang undang nomor tahun sangat bersifat konsfiratif elit partai politik dalam menjegal calon presiden dari rakyat, logika apa yang dipakai tentang suara mayoritas dibatasi oleh persentasi jumlah kursi maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota dpr, padahal kalau kita mengambil kesimpulan tentang suara sah nasional merupakan suara mayoritas rakyat, lebih lebih dengan banyaknya suara golput yang tidak mau mengikuti pemilihan umum karena menganggap proses politik syarat dengan transaksional pemilih sehingga melahirkan suara palsu, dan terbukti anggota dpr melakukan kolonialisasi terhadap konstitusi, melakukan praktek korupsi dan melakukan penindasan terhadap rakyat, kejadian ini sangat bertentangan dengan uud prinsip kerakyatan yang diamanatkan oleh alinea (dua) pembukaan uud negara indonesia, yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. semangat alinea ke adalah sebuah amanat kemerdekaan yang berdaulat adil dan makmur sehingga tidak mungkin menunjukan calon presiden da, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang meliputi segenap bangsa indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, karena sistem negara terbentuk berdasarkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan partai politik sehingga sangat penting dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden melibatkan seluruh rakyat indonesia tanpa pengecualian karena partai politik adalah kumpulan dari utusan rakyat berdasarkan semangat dan jiwa kebijaksanaan, sehingga partai politik yang dimaksudkan oleh pancasila dan uud adalah partai politik berdasarkan sila ke yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. makna perwakilan adalah perwakilan seluruh rakyat indonesia baik perwakilan golongan buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota maupun rakyat papan pedesaan dan lain lain jadi sudah jelas bahwa partai politik bukanlah kumpulan segelintir elit yang didasarkan atas semangat individualisme maupun liberalisme partai politik sehingga tidak terlepas arti kedaulatan rakyat baik secara terminologi maupun secaranama forum kajian hukum dan konstitusi khk) alamat ngemplak karang jati rt rw nomor sinduadi, mati, sleman, yogyakarta sebagai lll. pemohon nama ryan muhammad pekerjaan mahasiswa alamat jalan salak nomor kompleks arco sawangan, depok, jawa barat sebagai ll. pemohon il, nama erwin agustin pekerjaan wiraswasta alamat kampung sukamulya rt rw kelurahan ditangkap, kecamatan babakancikao, purwakarta sebagai ll. pemohon ill nama eko santoso pekerjaan wiraswasta alamat perum mulyamekar indah rt rw kelurahan mulyamekar, kecamatan babakancikao, purwakarta sebagai pemohon iv, pemohon iii dan pemohon iv, berdasarkan surat kuasa bertanggal desember memberi kuasa kepada suherman, s.h., mh., kn., dan ii) ady soehatman, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum universitas sahid sahid), yang beralamat jalan prof. dr. soepomo, s.h. nomor tebet, jakarta selatan, dengan hak substitusi bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa: pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon dan atau kuasanya bersama sama tergabung dalam tim koalisi gerakan bebaskan garuda pancasila yang beralamat lembaga konsultasi dan bantuan hukum sahidpara ahlemerintah:pendahuluan bahwa lambang negara garuda pancasila bersama dengan bendera negara sang merah putih dan bahasa indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas bangsa indonesia. bahwa keempat simbol negara tersebut merupakan serta lagu kebangsaan dan hubungan hukum (causal terbang) terhadap penerapan huruf dan huruf yang dikatakan dengan dan uud iv. alasan alasan permohonan bahwa lambang negara garuda pancasila adalah identik dengan pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa indonesia dengan semboyan bhinneka tunggal ika adalah milik seluruh rakyat indonesia, sehingga penggunaannya tidak dapat dibatasi pada sebagian kalangan saja dengan tidak mengesampingkan tindakan tindakan yang ditujukan untuk merendahkan lambang negara garuda pancasila itu sendiri. bahwa huruf dan huruf adalah tidak sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia, karena justru sebaliknya lambang negara garuda pancasila harus membumi dan memasyarakatkan kepada seluruh warga negara indonesia, agar mengakar dan tidak jauh atau bahkan terpisahkan dari bangsa indonesia sendiri sebagai pemiliknya. hal ini dapat dilakukan dengan berbagai media dan cara atau model, kreativitas atau upaya sepanjang tidak merusak atau merubah bentuk lambang negara itu sendiri. bahwa huruf larangandalah, dengan tidak mengenyangkan tindakan tindakan pihak tertentu yang bermakna sebagai klaim miliknya sendiri atau golongan tertentu. demikian pula dengan huruf larangan menggunakan lambang negara untuk keperluan lain selain yang diatur dalam undang undang ini adalah tidak sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. bahwa ketentuan dalam nomor tahun tersebut atas menjauhkan masyarakat dari lambang negaranya sendiri dan menjadikan seolah olah bahwa lambang negara garuda pancasila hanya milik pejabat negara atau kelompok tertentu saja. hal yang demikian sangat bertentangan dengan dan uud bahwa lebih jauh dapat disampaikan bahwa: huruf yang berbunyi: "menggunakan lambang negara selain yang diatur dalam undang undang ini ketentuan ini sangat kental dengan tindakan diskriminasi kepada warga negara. hal tersebut jelas bertentangan dengan yangundang undang nomor tahun menyebutkan bahwabahwa penjelasan tersebut adalah sebentuk dan dibangun dengan makna pancasila. semboyan bhinneka tunggal ika yang dikemukakan oleh mpu pantulan, merupakan semboyan yang digali kembali oleh para founding fathers bangsa ini dan digunakan sebagai semboyan untuk mempersatukan bangsa indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan wilayahnya yang dipisah pisahkan oleh lautan. bahwa menurut sejarah perjuangan bangsa indonesia dan sejarah proklamasi serta perkembangan pengajaran pendidikan pancasila dari tahun sampai dengan tahun lambang negara yang sekarang diundangkan sebagai lambang negara garuda pancasila sesuai dengan undang undang nomor tahun adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pancasila. bahkan kelima gambar sebagaimana yang disebutkan dalam undang undang nomor tahun merupakan simbol simbol pancasila dari sila pertama sampai sila oleh sebab itu tidak ada alasan untuk melarang dan atau menjauhkan masyarakat dari akses untuk menggunakan lambang negara garuda pancasila. tidak berlebihan kiranya jika pada kesempatan ini para pemohon mengutip nomor tahuncc.artinya, simbol simbol, gambar ataupun lambang yang mewakili sila sila dalam pancasila sebagai bagian dari memasyarakatkan pancasila sebuah negara yang rentan dengan disintegrasi dalam suatu masyarakat yang masih belum terlalu berpendidikan (secara makro) membuat lambang lambang tersebut secara sosiologis menyatu dengan ideologi pancasila. bahwa penciptaan lambang negara yang pada awalnya merupakan suatu sayembara dan kemudian lambang aslinya yang lebih gemuk dari yang sekarang disempurnakan oleh ir. soekarno pada tahun sesaat setelah kemerdekaan, kemudian hari membuat ideologi pancasila identik dengan lambang tersebut dan pengertian pengertian lambang ataupun simbol yang pada awalnya merupakan simbol yang memiliki arti filosofis sebagai perlambang terhadap sila sila yang termaktub dalam pancasila yang kemudian dibakukan dalam undang undang nomor tahun adalah tidak terpisahkan dengan pancasila. bahwa oleh karena itu, masyarakat berhak untuk memakai atau menggunakan gambar garuda pancasila yang identik dengan ideologi pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa indonesia dan milik seluruh masyarakat indonesia, selama tidak dipergunakan bagi kepentingan politik dan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan umum. bahwa yang dimaksudkan dengan kepentingan politik dan kepentingan pribadi adalah penggunaan gambar garuda pancasila yang dalam undang undang nomor tahun disebut sebagai lambang negara garuda pancasila guna kepentingan politik tertentu guna mencari massa dalam pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif, penggunaan gambar garuda pancasila sebagai lambang organisasi massa sehingga dapat menarik simpati masyarakat karena kesan bahwa organisasi massa tersebut merupakan milik negara atau mendapatkan restu dari negara sehingga menimbulkan privilege tertentu bagi pemakainya untuk bermasyarakat atau bahkan menyuruh atau melarang seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. sedangkan kepentingan pribadi atau golongan adalah penggunaan gambar garuda pancasila oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencari sumbangan dana karena seakan akan penggalangan dana tersebut sudah direstui oleh negara yang dalam kondisi sosiologis masyarakat indonesia identik dengan adanya restu dari pejabat negara sehingga seseorang, sekelompok orang, dan masyarakat menjadi takut dan kemudian memberikan sumbangan dana kepada seseorang atau sekelompok orang tersebut. bahwa oleh karena itu, menurut hemat para pemohon, huruf bertentangan dengan uud karena timbulnya larangan dalam huruf tersebut karena adanya aturan pemakaian yang hanya membolehkan penggunaan gambar garuda pancasila sebagai lambang negara garuda pancasila pada dan undang undang nomor tahun yang kemudian memberikan dampak kriminalisasi seperti yang termaktub dalam undang undang tersebut bagi para penggunanya luar dan bahwa diskriminasi tersebut adalah karena gambar garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika yang menjadi lambang negara republik indonesia yang selanjutnya disebut sebagai lambang negara garuda pancasila adalah karena sebenarnya menurut alasan kami atas gambar garuda pancasila secara historis dan filosofis adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pancasila sebagai dasar negara dan penempatannya sejak proklamasi kemerdekaan tahun sampai dengan keduanya ideologi pancasila pasca reformasi dan pencabutan asas tunggal pancasila adalah selalu dibangun, bersanding, dan identik dengan ideologi pancasila, dimana artinya sebagai ideologi atau pandangan hidup atau landasan ideal berbangsa dan bernegara yang wajib dilakukan segenap masyarakat indonesia maka pancasila dan segala yang melekat padanya adalah milik keseluruhan masyarakat indonesia dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat indonesia selama pelaksanaannya dilakukan secara murni dan konsekuen. bahwa uudlambang negara garuda pancasila menurut penjelasan undang undang nomor tahun adalah:sehingga dapat diambil pengertian: gambar burung garuda diambil dari mitologi kuno yaitu burung yang menyerupai burung elang rajawali. dimana burung garuda sudah dikenal sejak lama dalam kebudayaan masyarakat indonesia. bahwa semboyan bhinneka tunggal ika yang asalnya merupakan penyebutan singkat dari pepatah lama yang diciptakan oleh pujangga mpu pantulan yang hidup pada jaman kerajaan majapahit yaitu bhinneka tunggal ika tan hana dharma manga. bahwa kerajaan majapahit ada pada abad dan terletak wilayah yang mana sekarang negara republik indonesia bertempat dengan pusat kekuasaannya daerah jawa timur atau tepatnya kota mojokerto. bahwa pancasila menurut pidato soekarno, digali dari kebudayaan yang hidup dalam masyarakat indonesia. hal senada juga dinyatakan oleh buku buku pelajaran mengenai pancasila dan buku buku sejarah mengenai pancasila yang menyatakan bahwa pancasila digali dari kebudayaan asli yang hidup pada masyarakat indonesia dan diambil yang positif untuk dijadikan pandangan hidup seluruh mayarakat indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa simbol dari pancasila yang identik dan sudah melekat menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dan bahkan kemudian dijelaskan secara eksplisit pada mengenai lambang lambang dalam perisai yang terletak dada burung garuda yang berjumlah (lima) lambang yang melambangkan sila satu sampai dengan sila lima menunjukkan bahwa gambar burung garuda yang kemudian menjadi lambang negara garuda pancasila sesuai dengan undang undang nomor tahun merupakan bagian tak terpisahkan dari pancasila sehingga menjadi milik dari keseluruhan rakyat indonesia. bahwa sebagai suatu simbolisasi dari kebudayaan masyarakat dan nilai nilai luhur bangsa indonesia masyarakat memiliki hak ataupun kebebasan untuk memelihara dan mengembangkan nilai nilai luhur budayanya yang terangkum dalam landasan ideal pancasila dan disimbolkan dengan gambar burung garuda yang juga menjadi lambang negara garuda pancasila dan dibakukan dalam undang undang nomor tahun bahwa penjagaan dan pengembangan nilai nilai budaya yang terangkum dalam pancasila dimana gambar burung garuda melekat dalamnya dan sekaligus sebagai lambang negara, maka kebebasan masyarakat indonesia dijamin oleh negara dalam menjaga dan mengembangkan budayanya ataupun nilai nilai lahirnya, salah satunya dengan penggunaan gambar burung garuda pancasila yang serupa dengan lambang negara garuda pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari pancasila sebagai perwujudannya. bahwa dengan adanya huruf tersebut masyarakat tidak dapat menggunakan haknya memakai gambar garuda pancasila yang serupa dengan lambang negara garuda pancasila untuk melakukan ekspresi budaya yang dijamin oleh undang undang dasar sehingga kami mengajukan permohonan uji materiil ini, bahwa huruf tersebut bertentangan dengan undang undang dasar dan otomatis dengan penghapusan huruf maka menghapus huruf undang undang nomor tahun karena rujukannya sudah dihapuskan. bahwa dengan diberlakukannya undang undang nomor tahun huruf dan huruf ini justru membuat pancasila kaku dan jauh dari pemahaman masyarakat. secara psikologis, masyarakat biasa menggunakan simbol lambang negara seperti garuda pancasila atau merah putih sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap tanah air, karena simbol lambang negara merupakan wujud grafis dari suatu negara, oleh sebab itu pada umumnya seseorang baru berkeinginan untuk memahami atau mengetahui sesuatu jika sudah melihat terlebih dahulu wujud grafisnya.justru berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat. bahwa dengan diberlakukannya huruf dan huruf undang undang nomor tahun telah menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan dengan ketentuan pidananya pada kriminalisasi berlebihan yang dimaksud karena tidak mempertimbangkan rasa nasionalisme. perbuatan menggunakan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh rasa nasionalisme dikriminalkan dengan adanya ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun dengan ketentuan pidananya pada hal ini telah dialami oleh pemohon iii dan pemohon iv. bahwa dalam seminar forum kajian hukum dan konstitusi yang diselenggarakan pada desember yogyakarta dapat disimpulkan bahwa lambang negara sudah hidup dalam kehidupan sosial masyarakat kita, jangan jauhkan dari rakyat. dahulu garuda pancasila "dijauhkan" dan hanya ditempel dinding ruangan, sekarang pancasila sudah mendekat garuda dadaku" depan nilai nilai pancasila harusnya menyatu dan hidup dalam setiap nafas dan laku masyarakat dan khususnya pemerintah, pemegang kekuasaanundang undang dasar oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat: menyatakd: bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi ktp atas nama alauddin saiful ahmad, erwin agustin, eko santoso, ryan muhammad, victor santoso sandiaga, bukti fotokopi ad art forum kajian hukum dan konstitusi, bukti fotokopi akta notaris forum kajian hukum dan konstitusi khk): selain mengajukan bukti surat tulisan, para pemohon juga mengajukan ahli muktamar syamsuddin, ph. dan prof. dr. asli warman adam, yang didengar keterangannya bawah sumpah pada maret dan april yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli muktamar syamsuddin, ph. ilmu semiotik membedakan tanda menjadi lambang, ii) sinyal, dan iii) isyarat. lambang berada tingkat tertinggi. tanda (sebagai sinyal) adalah alat komunikasi paling sederhana yang belum memiliki makna, melainkan hanya dikenal, diketahui, atau memberikan gambaran. tanda (sebagai lambang) memerlukan penafsiran untuk menemukan makna yang dilambangkan. secara inheren, lambang mengandung makna yang sangat dalam, mengandung nilai keagungan yang dihormati manusia. sehingga tanpa diperintah, manusia menyikapi lambang atau simbol sebagai karya atau buah pikir sebagai makhluk tuhan yang mulia. lambang negara garuda pancasila) dapat dilihat dari dua sudut pandang. aspek kuasa material, bahwa lambang negara garuda pancasila secara material harus diakui berasal bersumber dari bangsa indonesia sendiri. oleh karena itu, nilai nilai dalam lambang negara garuda pancasila patut diklaim sebagai milik bangsa masyarakat indonesia, dan karenanya harus dihargai dan dihormati. kedua, aspek kuasa formalis, adalah peraturan perundang undangan yang memberikan pengaturan tentang penggunaan lambang negara. lambang negara garuda pancasila menunjukkan kebanggaan bangsa indonesia. dalam kebanggaan tersebut terdapat kebebasan mengapresiasi dalam rangka mencapai tujuan yang disimbolkan burung garuda pancasila). cerminan dari kedaulatan negara oleh karena itu perlu diadakan suatu hukum yang mengatur mengenai keempat simbol tersebut sehingga terjadi persamaan interpretasi mengenai simbol simbol negara dimaksud. dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah telah menerbitkan undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan (selanjutnya disebut nomor tahun lambang negara garuda pancasila seperti yang diuraikan pada dan penjelasan dan huruf dan huruf dan huruf nomor tahun yang diatur bentuk, ukuran, dan warnanya disebutkan digali dari unsur kebudayaan, unsur filosofis, dan unsur ideologis (landasan ideal) bangsa indonesia yang merupakan pandangan hidup bangsa indonesia. bahwa oleh sebab itu lambang negara garuda pancasila yang dijiwai oleh ideologi pancasila tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pancasila sebagai milik dari seluruh elemen bangsa indonesia. oleh karena itu pula maka lambang negara garuda pancasila juga merupakan milik seluruh rakyat indonesia, sehingga tidak ada alasan untuk menjauhkan lambang garuda pancasila dari jangkauan rakyat sebagai pemiliknya, baik secara fisik maupun dengan rekayasa peraturan perundang undangan, sepanjang digunakan sebagai wujud atau eksploitasi dari rasa nasionalisme dan kecintaan kepada bangsa dan negara indonesia. adenium hukum lex superior derogat legi inferior serta kepentingan para pemohon yang terganggu dengan pemberlakuan huruf dan huruf nomor tahunhuruf tersebut berbunyi: setiap orang dilar, sedangkan huruf berbunyi: setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang undang ini ketika tanda digunakan sebagai lambang, terbuka penafsiran, dan terbuka ruang ruang yang bisa menimbulkan muttitafsir. jika terjadi multitafsir, penentuan adalah sejauh mana penafsiran didukung instrumen untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu tujuan negara. instrumen tersebut bersumber dari adat istiadat kebudayaan dan sejarah bangsa. ketika muncul pelarangan, hal fundamental yang harus dilakukan adalah bersama sama menyamakan maksud, niat, dan pemahaman, bahwa lambang negara tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan cita cita negara indonesia. jika masyarakat indonesia tidak memiliki budaya (adat istiadat) maka eksistensi lambang negara tidak akan mungkin ada, seandainya ada pasti eksistensinya rapuh. pembatasan penggunaan lambang negara sebetulnya untuk menunjukkan identitas kebangsaan negara indonesia, yang berbeda dari bangsa dan negara lain. seorang profesor universitas gajah mada mengindentifikasi bahwa burung garuda adalah burung sakti elang rajawali, yang sebetulnya sama dengan yang digunakan amerika serikat dan iran, tetapi ada ukuran dan format yang berbeda. sebenarnya perlindungan hukum yang dimaksud oleh undang undang guo adalah pada saat terdapat negara atau bangsa lain menyalahgunakan lambang garuda. kebenaran dapat diukur dari dua segi. pertama adalah dari segi koherensi, yaitu apakah konsep pemaknaan lambang itu persis sama dengan kualitasnya? ketika kenyataannya masyarakat indonesia adalah masyarakat menyandarkan pada persaudaraan, kegotong royongan, tetapi kemudian simbol garuda) digunakan untuk memecah persaudaraan, maka tidak ada kebenaran karena tidak sesuai dengan kenyataan. kedua, kebenaran pragmatis, yaitu sejauh mana peruntukan lambang negara. dalam undang undang dinyatakan peruntukannya adalah sebagai pemersatu bangsa, apabila sesuai dengan tujuannya terdapat kebenaran pragmatis. prof. dr. asli warman adam ahli pernah menjadi saksi ahli dalam kasus buruh purwakarta yang sampelnya menggunakan lambang garuda, serta dalam kasus timnas pssi yang menggunakan lambang garuda pada kaos seragamnya. dimaksud membahayakan timnas dan suporter karena mereka menggunakan lambang negara pada baju kaos mereka. lambang garuda telah dipergunakan sebelum maupun setelah kemerdekaan indonesia. dalam olimpiade australia, tim indonesia menggunakan lambang garuda saat melawan rusia. masyarakat terancam pidana justru karena kecintaannya terhadap lambang garuda. terdapat macam lambang garuda gapura dan tempat lain yogyakarta yang dibuat tanpa berdasar pada peraturan perundang undangan (merujuk pada tesis pascasarjana nanang hid mencari telur garuda ). soekarno menyatakan bahwa ditulisnya atau gambarnya lambang garuda mana mana adalah bentuk kecintaan kepada negara. lambang negara harusnya disosialisasikan dan diperlihatkan kepada masyarakat. yang mengancam pidana bagi pengguna lambang yang tidak sesuai ketentuan undang undang adalah hal yang tidak dapat diterima. dalam kasus dua buruh purwakarta, ternyata perkara tersebut muncul atas aduan organisasi masyarakat pesaing kedua buruh tersebut. artinya ketentuan mengenai lambang hanya dipergunakan sebagai alat untuk persaingan politik. dalam gugatan terhadap timnas, putusan tidak berbicara mengenai substansi melainkan hanya berbicara tentang legal standing penggugat. jika huruf diterapkan, maka akan sangat banyak lembaga dan orang yang dipidanakan, termasuk mahkamah konstitusi, karena menggunakan atribut atribut dengan lambang negara tidak sesuai ketentuan. karena itu, sebaiknya penggunaan lambang negara dibebaskan. hal yang kontradiktif dalam undang undang dimaksud adalah, satu sisi warga negara disuruh menggunakan lambang negara tetapi sisi lain dikriminalisasikan. huruf tidak mempertimbangkan ruang dan waktu masa depan karena tidak memberikan pengaturan rinci. jika muncul perkembangan terkait kemajuan teknologi informasi, dimaksud tidak dapat mengakomodir.bertanggal maretkedudukan hukum legal standing) para pemohon sebelum memberikan tanggapan atau bantahan terhadap substansi pokok permohonan, terlebih dulu pemerintah memberikan tanggapan atas kedudukan hukum (legal standing) para pemohon.ii dan nomor puu v merumuskanarhuruf dan huruf undang undang nomor tahun terhadap uud mahkamah konstitusi, perlu dicermati dalil dalil para pemohon dan dikaitkan dengan ketentuan nomor tahun junctodan nomor puu pemohon merupakan forum kajian hukum dan konstitusi khk) sesuai akta nomor tahun tanggal mei yang dibuat hadapan notaris derajat darmadji, s.h., beralamat ngemplak karang jati, sinduadi mati, nomor sleman, yogyakarta, pemohon merupakan warga negara indonesia yang aktif sebagai koordinator umum gerakan mahasiswa hukum jakarta sejak tahun sampai dengan sekarang yang peduli. pemohon menilai dirinya merupakan individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan proses pelaksanaan nilai konstitusionalisme uud pemohon iii merupakan warga negara indonesia yang menganggap dirinya sebagai pemerhati hukum dan ham: pemohon dan pemohon merupakan warga negara indonesia yang berhak mendapatkan akses kepada lambang negara dan perlindungan hukum atas hak hak tersebut, tetapi justru menjadi korban dari pelaksanaan nomor tahu. atas hal tersebut atas, maka menurut pemerintah perlu dipertanyakan apakah para pemohon sudah tepat sebagai pihak yang berkepentingan yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun dalam permohonannya, pemohon sebagai forum kajian hukum dan konstitusi khk) tidak dapat membuktikan diri telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang sehingga menjadi badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. pemohon alauddin saiful ahmad) pada persidangan mahkamah konstitusi tanggal februari menjelaskan secara tegas bahwa forum kajian hukum dan konstitusi belum terdaftar kementerian dalam negeri sebagai organisasi kemasyarakatan, sehingga belum menjadi badan hukum (lihat risalah sidang perkara nomor puu x tanggal februari halaman huruf undang undang nomor tahun menentukan bahwa pemohon harus memiliki status badan hukum (privat). dengan tidak berstatus badan hukum, maka pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian huruf dan huruf undang undang nomor tahun kepada mahkamah konstitusi. menurut pemerintah, pemohon pemohon ii, dan pemohon iii ternyata tidak dapat menjelaskan: kerugian konstitusional yang dialami secara spesifik (khusus), rinci, jelas, dan tegas, akibat berlakunya ketentuan huruf dan huruf nomor tahun hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya ketentuan huruf dan huruf nomor tahuditentukan nomor tahun dan putusan mahkamah konstitusi terdahulu (vide putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu v pemohon iii bersilia sari) tidak membubuhkan tanda tangan cap jempol dalam permohonan pengujian huruf dan huruf nomor tahun terhadap uud tanggal desember sehingga keberadaan pemohon iii tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai pemohon dalam perkara konstitusi nomor puu x (lihat permohonan pengujian huruf dan huruf nomor tahun tanggal desember halaman pemohon dan pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kerugian konstitusional yang dialami akibat pemberlakuan huruf dan huruf nomor tahun selain itu, tidak dijelaskan secara rinci dan jelas perbuatan yang dilakukan oleh pemohon dan pemohon yang turut sebagai korban dari pelaksanaan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun pemohon dan pemohon hanya menjelaskan bahwa mereka menghadapi proses hukum pengadilan negeri purwakarta akibat menggunakan lambang negara. pemerintah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon adalah tidak beralasan hukum, tidak spesifik, dan tidak memiliki hubungan kausalitas, sehingga mohon kepada ketua majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menolak kedudukan hukum (legal standinghuruf dan huruf nomor tahun tanggapan terhadap materi pokok permohonan latar belakang pembentukan nomor tahun uud telah mengatur bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan yang menjadi simbol pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas negara kesatuan republik indonesia. keempat simbol tersebut menjadi cermin kedaulatan negara didengan demikian bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengakuan atas indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan sebagalam bingkai negara kesatuan republik indonesia. uud telah mengatur berbagai hal dan dalam disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa indonesia. selanjutnya, menyebutkan bahwa lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika, menyebutkan bahwa lagu kebangsaan ialah indonesia raya, dan menentukan bahwauntuk melaksanakan amanat uud telah diundangkan nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. undang undang ini mengatur secara jelas mengenai penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. pengaturan lambang negara sebagai simbol identitas, wujud eksistensi bangsa dan negara kesatuan republik indonesia dilaksanakan berdasarkan asas, keserasian, dan keselarasan. pengaturan lambang negaralambang negara lambang negara merupakan keagungan negara, sehingga ditetapkan menjadi simbol, atribut, dan representasi negara. sebagai hasil cipta dan karsa, lambang negara memiliki makna filosofis dan historis. lambang negara selalu digunakan dan diperlakukan secara terhormat. kecintaan dan kebanggaan terhadap negara dapat dilihat melalui penghormatan dan perlindungan terhadap lambang negara. lambang negara bukan sekadar gambar bisu tetapi suatu simbol yang mempunyai nah dan semangat yang menginspirasi perjuangan negara. lambang negara memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan sistem penyelenggaraan negara tengah tuntutan perubahan secara nasional, regional, dan global (hubungan internasional) yang berkembang pesat. untuk itu, negara membutuhkan simbol yang mampu menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan melindungi nilai nilai budaya.,perisai adalah tameng yang telah dikenal,sebagaitengah tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwahselanjutnya, kedua tumbuhan kapas dan padi adalahlambang negara garuda pancasila menggunakan namwarna kuning emas melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran negarwarna alam menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan alam semesta ini: sebagai lencana atau atribut pejabat negara, pejabat pemerintah,pasang pada: gedung dan atau kantor presiden dan wakil presiden: gedung dan atau kantor lembaga negara: gedung dan atau kantor instansi pemerintah: dan gedung dan atau kantor lainnya. lambang negara luar gedung atau kantor digunakan pada: istana presiden dan wakil presiden: rumah jabatan presiden dan wakil presiden: cc)nur, bupati, walikota, dan camat. penggunaan lambang negara sebagai cap atau kop surat jabatan, dan cap dinas untuk kantor hanya dapat digunakan oleh pejabat negara atau pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang undang. permohonan pengujian huruf dan huruf nomor tahun tersebut ditujukan terhadap dan undang undang dasar dalam hubungan itu maka para pemohon mohon kepada majelis hakim konstitusi untuk mengabulkan permohonan para pemohon tersebut.larangan penggunaan lambang negara bertolak dari derajat kepentingan suatu lambang, suatu negara menerapkan hukum yang ketat terhadap penggunaan lambang negara. lambang negara mengandung legitimasi dan otorita. negara kesatuan republik indonesia mempunyai lambang, yaitu garuda pancasila, dan setiap pemerintah provinsi dan kabupaten kota mempunyai lambang sendiri. penggunaan masing masing lambang itu tidak boleh dengan sembarangan, tetapi ada pembatasan untuk tertib dan kepastian hukum penggunaan lambang tersebut. kalau lambang negara garuda pancasila dimaknai menjadi milik bersama sehingga setiap orang, partai politik, perkumpulan,organisasi dan atau perusahaan bebas menggunakan dalam hal apa saja sesuai kemauan, maka lambang negara itu akan kehilangan kegunaannya sebagai representasi negara dan nilai nilai luhur yang terkandung dalam lambang negara itu akan tergerus oleh kepentingan pihak tertentu. lambang negara akhirnya menjadi objek rebutan dari berbagai pihak. nomor tahun menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk: menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, nampemahaman terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana dimaksud nomor tahun huruf dan huruf tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan aspek filosofi, sejarah pembentukan, dan tujuan penggunaan lambang negara dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. garuda pancasila sebagai lambang negara adalah hasil cipta dan karsa bangsa indonesia yang dibentuk melalui proses panjang dan menjadi kesepakatan serta komitmen segenap bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan, serta menjaga kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara. suatu hal yang wajar, jika suatu lambang negara yang secara resmi telah ditetapkan oleh konstitusi sebagai simbol negara yang merupakan pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas negara, tidak dapat dipergunakan atau diklaim sebagai lambang untuk kepentingan perorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan tertentu. lambang negara sebagai simbol resmi negara harus digunakan secara patut (tidak sembarangan) agar nilai nilai filosofis dan historis yang terkandung dalamnya tetap dapat terjaga dan terpelihara. untuk itu, perlu ada pembatasan atau larangan tertentu terhadap penggunaan lambang negara republik indonesia, yaitu membuat lambang untuk kepentingan diri pribadi perseorangan, partai politik, organisasi, dan atau perusahaan. keagungan lambang negara garuda pancasila yang tergerus oleh kepentingan pihak tertentu akan melemahkan posisi indonesia dalam kehidupan global dan hubungan internasional. hal ini membawa dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara lain akan mudah mengambil manfaat dan keuntungan dari indonesia. kewajiban hukum dan hak asasi manusimaksud uud kewajiban untuk menjunjung hukum mendapat penegasan dalam undang undang nomor tahun antara lain dengan menyatakan bahwa setiap orang yakan dijatuhi sanksi. pembatasan penggunaan lambang negara sebagaimana diatur dalam huruf, dan huruf nomor tahun memiliki landasan dasar konstitusional yang jelas yaitu uuderdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat, tidak terdapat pertentangan antara larangan penggunaan lambang negara sebagaimana dimaksud ketentuan huruf dan huruf nomor tahun dengan ketentuan: uud karena larangan tersebut tidak mengurangi atau menghilangkan kesamaan kedudukan dalam hukum, karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya, karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangilarangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangi hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, karena larangan tersebut tidak menghilangkan atau mengurangiidak bersifat represif dan multitafsir dalil para pemohon yang menyatakan bahwa larangan penggunaan lambang negara sesuai ketentuan huruf dan huruf nomor tahun bersifat represif, adalah tidak benar sama sekali. dalil tersebut hanya merupakan asumsi yang tidak beralasan hukum, karena mereka kurang memahami landasan filosofis dan historis serta tujuan pengaturan larangan itu. larangan penggunaan lambang negara tersebut semata mata dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan melindungi lambang negara tersebut sebagai simbol, jati diri, dan representasi negara kesatuan republik indonesia. rumusan ketentuan huruf dan huruf nomor tahun adalah cukup jelas, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai karet untuk menekan atau menjerat anggota masyarakat. jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan huruf dan huruf nomor tahun lembaga penegak hukum berkewajiban untuk meletakkannya. dengan demikian dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan huruf dan huruf nomor tahun bersifat represif dan multitafsir adalah dalil yang bersifat asumsi, bukan dalil yang bersifat argumentatif konstitusional. kesimpulan berdasarkan uraian atas, pemerintah berkesimpulan sebagai berikut: para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing). lambang negara garuda pancasila adalah keagungan negara yang menjadi simbol pemersatu, jati diri bangsa, dan identitas negara kesatuan republik indonesia, sehingga perlu dihormati dan dilindungi. ketentuan huruf dan huruf nomor tahun dimaksudkan untuk membuat kepastian dan ketertiban hukum terhadap penggunaan lambang negara. rumusan huruf dan huruf nomor tahun adalah cukup jelas, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai karet untuk tujuan yang bersifat represif. apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka terjadi kebebasan tanpa batas terhadap penggunaan lambang negara garuda pancasila, hal mana akan memperlemah persatuan dan kesatuan serta menghilangkan jati diri negara kesatuan republik indonesia. huruf dan huruf nomor tahun tidak bertentangan dengan dan uudngadili permohonan pengujian huruf dan huruf nomor tahunomor tahun tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud menimbang bahwa pemerintah mengajukan (dua) ahli yaitu prof. dr. udin winataputra dan prof. dr. kaplan, m.sprof. dr. udin winataputra huruf tidak bertentangan dengan pancasila karena keadaan, salah satu bentuknya adalah, lawfulness atau ketaatan pada hukum yang berlaku dan mengikat. huruf tidak bertentangan dengan semangat kebebasan berpikir, berkehendak, serta berserikat dan berkumpul, karena demokrasi yang dikandung dan dimaknai oleh nilai dan moral pancasila bukanlah kebebasan tanpa batas, tetapi demokrasi yang menuntut kebebasan yang berkeadilan atau civilized freedom. lambang negara adalah embedding values and moral symbol negara yang merupakan organisasi tertinggi yang memiliki wang ordnung atau coercion instrument, yang tentu tidak etis mendegradasikannya dengan mengontak atik tampilan simbolnya. tugas pendidik adalah memberikan pendidikan, sebatas undang undang dimaksud tidak diubah. pendidik tidak boleh mengajarkan untuk melanggar undang undang. terhadap materi yang masih memuat kontroversi dipergunakan untuk membangun critical thinking. tidak dengan melanggar tetapi menyusun kajian perbaikan. critical thinking tersebut dilakukan untuk banyak hal, selain uu, termasuk uud lambang negara merupakan embedding values and moral symbol negara sebagai organisasi tertinggi yang memiliki coercion instruments, tentu tidak etis mendegradasikan lambang negara dengan cara mengontak atik tampilan simbolnya. respek dan responsibility terhadap lambang negara, merupakan wujud keadaan setiap warga negara. adalah salah bila penggunaan lambang negara diserahkan sepenuhnya kepada publik demi kebebasan. pengaturan penggunaan lambang negara garuda pancasila harus dimaknai dan diterima dengan keutuhan proses psikologis (characterization value ora value complex) yang merupakan integrasi dari dimensi dimensi moral listening, moral feeling, dan moral action dari setiap warga negara. pembatasan terhadap pemahaman publik terhadap nilai dan moral pancasila yang secara simbolik digambarkan dalam garuda pancasila, bukan pada ketentuannya, melainkan pada proses sosialisasi dan dedikasinya secara benar, yakni memaknai lambang negara secara utuh (holi semitic). kecintaan diwujudkan justru dengan menerima dan menempatkan lambang negara garuda pancasila, sesuai dengan yang telah diatur oleh huruf sesuai dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia. prof. dr. kaplan, m.s. hukum adalah tanda dan sistem tanda. makna suatu tanda ada pada acuannya. secara semiotik, garuda pancasila adalah ikon negara indonesia. peirceian membagi hubungan antara tanda dengan acuannya dalam bentuk, yaitu ikonik, ii) indeks, dan iii) simbol. lambang negara garuda pancasila adalah ikon negara indonesia. menggunakan lambang negara berarti: menggunakan otoritas negara ii) menggunakan legitimasi negara, iii) menggunakan kekuasaan negara, dan iv) merepresentasikan negara. nilai nilai pancasila serta seloka bhinneka tunggal ika secara objektif telah ada pada bangsa indonesia sebagai local wisdom. lambang negara garuda pancasila adalah merupakan simbol yang disepakati atau hasil konvensi bangsa indonesia. miriam budiardjo menyatakan unsur negara adalah wilayah, rakyat (penduduk), pemerintahan, dan kedaulatan. penggunaan lambang negara dan ham, keduanya diatur dalam uud penggunaan lambang negara oleh individu, kelompok, perusahaan, organisasi, lembaga masyarakat, partai politik, dan lain sebagainya, adalah sama halnya dengan menggunakan otoritas, legitimasi, kekuasaan, dan representasi negara. penggunaan lambang negara tidak bisa pada sembarang event karena lambang negara mewakili negara. warga negara, lembaga masyarakat, kelompok, atau institusi masyarakat yang lainnya tidak relevan menggunakan lambang negara karena menggunakan lambang negarahapusan huruf dan huruf yang berarti lambang negara dapat digunakan secara bebas, akan menimbulkan kerancuan sistem dan birokrasi dalam negara karena penggunaan lambang negara secara bebasgunaan lambang negara harus ditafsirkan dalam konteks yang khusus. adalah berlebihan jika lambang negara yang dipergunakan untuk kebanggaan membuat penggunanya dipidanakan. penilaian terhadap penggunaan lambang negara harus diletakkan dalam konteks dan fungsi. jika dicabut maka akan terjadi bias dalam penggunaan lambang negara antara negara dengan masyarakatertanggal maret yang diterima pada tanggal maret pada pokoknya menerangdiatur oleh mahkamah konstitusi dan berdasarkan putusan nomor puu iii dan putusan perkara nomor puu v pengujian bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan terhadap permohonan pengujian undang undang guo, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa uudgatur dan menentukan secara tegas dan jelas mengenai simbol simbol negara indonesia, seperti: bendera negara indonesia adalah sang merah putih sebagaimana ditentukan dalam uud bahas negara ialah bahasa indonesia sebagaimana ditentukan dalam uud lambang negara ialah garuda pancasila dengan semboyan bhinneka tunggal ika sebagaimana ditentukan dalam uud lagu kebangsaan ialah indonesia raya sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa pengaturan secara tegas mengenai simbol simbol negara sebagaimana ditentukan dalam konstitusi tersebut merupakan pengakuan dan pengesahkri baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam negeri maupundan berdaulat: bahwa oleh karena konstitusi telah menentukan dan mengesahkan secara resmi simbol simbol negara, maka seluruh bentuk simbol negara dan identitas nasional harus dilaksanakan berdasarkan uud dimana uud mengamanatkanberdasarkan amanah uud itulah kemudian dibentuk undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. adapun tujuan dibentuknya bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan adalah sebagai berikutdalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. dalam kaitannya dengan permohonan para pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas huruf dan huruf bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, dpr berpendapat bahwa ketentuan mengenai larangan membuat lambangdan undang undang dasar berdasarkan hal hal tersebut atasuntuk perdan menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam guo adalah dalam kerangka menjaga kehormatan lambang negara sebagai jati diri dan identitas negara serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penggunaan lambang negara. bahwa dpr berpandangan adalah suatu hal yang dapat diterima legal ratio nya jika suatu lambang negara yang secara resmi telah disahkan oleh konstitusi sebagai jati diri dan identitas negara, maka lambang negara tersebut tidak dapat dipergunakan, diakui, atau diklaim sebagai lambang untuk perorangan, partai politik tertentu, perkumpulan, organisasi dan atau perusahaan tertentu. lambang negara adalah milik negara termasuk dalamnya milik seluruh warga negaranya, bukan milik perorangan, bukan milik partai politik tertentu, bukan milik organisasi tertentu dan atau perusahaan tertentu. sedangkan pelarangan penggunaan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang undang guo adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan lambang negara, dan hal tersebut telah segala dengan ketentuan uud yang secara implisit menyatakan penggunaan lambang negara harus diatur dengan undang undang. bahwa dpr berpendapat, ketentuan pelarangan atau pembatasan hak seseorang dalam menggunakan lambang negara sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan telah memiliki landasan dasar konstitusional yang jelas, yaitunjelasan tersebut atas, dpr berpendapat ketentuan huruf dan huruf bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan tidak bertentangan dengan uud oleh karena itu dpr memohon kepada mahkamah konstitusi yang mengadili permohonan pengujian bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan terhadap uud dapat memberikan putusan sebagai berikut: menolak permohonan pengujian undang undang para pemohon,etap sah dan mengikat sebagai ketentuan hukum yang berlaku, jika mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnyadilar8j menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan sebagai badan hukum dan perorangan warga negara indonesia yang berhak dan mempunyai perhatian terhadap kegiatan terkait penerapan nilai idealisme indonesia dan konstitusionalisme indonesia. pemohon merupakan badan hukum bernama forum kajian hukum dan konstitusi akta notaris nomor tahun berdomisili yogyakarta, yang concern terhadap penerapan nilai nilai pancasila dan modernisasi metode penerapan pancasila (vide bukti dan bukti pemohon merupakan warga negara indonesia yang menjadi koordinator umum gerakan mahasiswa hukum jakarta sekarang), yang concern terhadap penanaman nilai pancasila kepada anak anak dan remaja. pemohon iii dan pemohon merupakan warga negara indonesia yang mempunyai hak untuk mengakses lambang lambang negara, dan berdasarkan guo telah dihukum oleh pengadilan negeri purwakarta karena menggunakan lambang negara republik indonesia. para pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam dan uud yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruf dan huruf menurut mahkamah, warga negara indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan dirinya, dan atau menunjukkan identitas kewarganegaraannya melalui penggunaan lambang atau identitas lain yang khas dari negara indonesia. penggunaan pemakaian identitas khas negara oleh warga negara tersebut adalah wajar dalam rangka memenuhi kebutuhan warga negara akan identitas kebangsaan kenegaraan yang nantinya melekat pada dirinya. kepemilikan warga atas identitas kebangsaan kenegaraan dilindungi oleh uud dan dapat ditunjukkan dengan berbagai cara, antara lain melalui pengakuan kewarganegaraan, pengakuan kebudayaan, keikutsertaan dalam pemerintahan dan atau pembelaan negara, dan lain sebagainya. dari pertimbangan tersebut, mahkamah menilai para pemohon memiliki hak konstitusional untuk mempergunakan identitas yang menunjukkan diri mereka sebagai warga negara indonesia. bahwa keberadaan huruf dan huruf yang antara lain mengatur (membatasi) penggunaan lambang negara, secara prima face menghalangi atau bahkan merugikan hak konstitusional para pemohon dalam menggunakan identitas yang bersifat kebangsaan kenegaraan. potensi kerugian hak konstitusional para pemohon, atau bahkan bagi beberapa pemohon telah dialami, memungkinkan untuk tidak lagi terjadi manakala permohonan para pemohon dikabulkan oleh mahkamah. menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, dan para pemohon yang terdiri dari badan hukum dan perorangan warga negara indonesiamendalilkan huruf dan huruf bertentangan dengan dan uud pemohon mendalilkan bahwa huruf. adapun huruf menurut para pemohon, kental dengan tindakan diskriminasi kepada warga negara, yang bertentangan dengan uud diberlakukannya huruf dan huruf menurut para pemohon menyebabkan kriminalisasi tanpa mempertimbangkan rasa nasionalisme, yang terkait ketentuan pidana guo. penggunaan lambang negara oleh masyarakat walaupun dilandasi oleh nasionalisme, tetap dikriminalkan oleh huruf dan menurut para pemohon, huruf dan huruf telah menghalangi para pemohon untuk menggunakan lambang negara republik indonesia, bahkan pemohon iii dan pemohon mendalilkan pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan negeri purwakarta karena menggunakan lambang negara republik indonesia untuk kegiatan para pemohon:hal hal sebagai berikut: tanda dalam perspektif ilmu tanda (semiotik) adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. secara umum terdapat tiga bentuk hubungan antara penanda (signifies) dengan petanda (signifies), yaitu ikon, indeks, dan simbol. ikon adalah sesuatu yang dipilih menjadi penanda karena keserupaan bentuknya dengan objek yang diwakili. indeks adalah sesuatu yang dipilih menjadi penanda karena mengisyaratkan objek yang diwakilinya, sedangkan simbol adalah penanda yang dipilih karena disepakati secara konvensional atau lazim dipergunakan oleh masyarakat untuk mewakili objek tertentu. objek petanda bukan hanya bersifat fisik, melainkan meliputi juga nilai nilai atau konsepsi konsepsi. negara indonesia sebagai suatu kompleks suku bangsa, nilai, dan perilaku: atau sebagai kompleks fisik benda alam dan budaya, mutlak memerlukan sebuah penanda untuk menyebut secara ringkas mudah keberadaan kompleks suku bangsa, nilai, dan perilaku dimaksud. tanda yang dipergunakan untuk mewakili negara indonesia, dengan demikian haruslah mencerminkan kompleksitas yang dikandung oleh negara indonesia. burung garuda pancasila, yang mengambil bentuk jenis burung tertentu untuk mewakili identitas bangsa indonesia karena kesepakatan rakyat indonesia. burung garuda pancasila bukan sebuah ikon karena tidak memiliki kemiripan keserupaan secara langsung dengan konsep negara indonesia. garuda pancasila dipilih mewakili bangsa negara indonesia berdasarkan kesepakatan rakyat indonesia. tanda yang muncul dari kesepakatan bersama ini lebih tepat disebut sebagai simbol, atau salah satu variannya, yaitu lambang. dalam lambang garuda pancasila tersebut terkandung keseluruhan identitas bangsa negara indonesia, yang meliputi pula nilai nilai luhur yang dicita citakan bangsa negara indonesia, namun keterwakilan semua bentuk identitas negara bangsa indonesia dalam bentuk garuda pancasila, tidak berarti bahwa keragaman yang dimiliki tidak boleh dipergunakan secara sendiri sendiri. setiap identitas bagian negara bangsa indonesia tetap dapat dipergunakan secara terpisah: lambang mewakili keseluruhan negara bangsa indonesia, sehingga individu warga negara indonesia sebagai bagian dari negara bangsa indonesia tersebut, memiliki hak untuk mempergunakan lambang negara atau identitas lain dari negara, maupun mempergunakan bentuk bentuk identitas lainnya secara terpisah maupun bersama sama. berdampingan dengan hak warga negara tersebut, negara sebagai sebuah organ yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sekaligus bagian dari negara bangsa indonesia, juga memiliki hak untuk menggunakan lambang negara serta identitas identitas lain dari negara bangsa indonesia, bahkan secara eksklusif, i3. menimbang bahwa lambang negara yang mengandung makna (nilai nilai ideal) tentu diinginkan untuk dihormati dan dihargai secara terus menerus dari generasi generasi. meskipun dalam konteks tertentu makna suatu tanda selalu bersifat relatif, yang artinya dapat berubah seturut waktu, namun upaya melanggengkan nilai nilai negara bangsa adalah hal yang harus diupayakan sebaik mungkin demi keberlangsungan keberadaan negara bangsa bersangkutan. salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewariskan keberadaan lambang negara (baik dari segi nilai maupun wujud fisiknya) adalah dengan membakukan standar bentuk lambang negara dimaksud, kelakuan bentuk lambang memang tidak dapat menjamin bahwa makna lambang tersebut akan ikut aje atau tidak berubah. begitu pula sebaliknya, bahwa keanehan makna lambang negara tidak menjamin tidak berubahnya bentuk lambang negara. namun demikian, dalam rangka melanggengkan makna lambang negara, sekecil apapun usaha yang dilakukan negara, menurut mahkamah hal tersebut memang sepatutnya dilakukan, terkait dengan hal tersebut, menurut mahkamah bahwa hukum dalam bentuk peraturan perundang undangan, dapat dipergunakan (secara relatif) sebagai instrumen untuk melanggengkan nilai nilai yang dianggap baik. dalam perkara guo, undang undang khususnya adalah bentuk peraturan perundang undangan yang dipilih negara dalam usaha melanggengkan bentuk (dan nilai) lambang negara. i3. menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkuddan uud oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. huruf i3.,:adalah badan hukum dan perorangan warga negara indonesia yang berhak dan mempunyai kepedulian, perhatian, dan aktivitas atau kegiatan yang concern terhadap penerapan nilai idealisme indonesia dan konstitusionalisme indonesia, termasuk dengan melakukan kegiatan berupa pendidikan, advokasi, dan penyuluhan terhadap penerapan nilai nilai pancasila. sehingga pengajuan permohonan pengujian undang undang dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai perwujudan upayamerupakan badan hukum yaitu forum kajian hukum dan konstitusi sesuai akta notaris nomor tahun yang berdomisili ngemplak karang jati, sinduadi mati, rt10 rw nomor sleman,. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, yang dibuktikan dengan keterangan ahli serta dokumen, terdapat perlakuan berbeda dari pemerintah negara) terhadap tindakan penggunaan lambang negara. hanya beberapa orang saja yang dipidana karena melanggar sementara orang orang lainnya tidak pernah diproses secara hukum meskipun mereka juga menggunakan lambang negara atau bentuk yang mirip dengan lambang negara luar ketentuan terlepas dari pernah dibidangnya pemohon iii dan pemohon karena melanggar mahkamah menilai bahwa antara penerapan undang undang dengan konstitusionalitas undang undang tersebut adalah dua hal yang berbeda. memang suatu undang undang harus diterapkan dan berlaku mengikat kepada seluruh warga dan penduduk, namun belum diterapkannya suatu undang undang tidak lantas membuat undang undang tersebut tidak konstitusional. tindakan yang tidak konstitusional, dalam arti melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh uud adalah ketika suatu ketentuan undang undang yang sama diterapkan secara berbeda kepada warga negara, namun sekali lagi, perbedaan dalam penerapan yang demikian bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma huruf meskipun oleh pemohon tindakan tersebut didalilkan bertentangan dengan uud terutama dan uud dengan demikian mahkamah berpendapat dalil para pemohon yang menyatakan terdapat perlakuan berbeda tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas, sehingga menurut mahkamah dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. huruf i3. menimbang bahwa menyatakan setiap orang dilarang: . menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang undang ini . tersebut harus dimaknai secara sistematis dengan merujuk pada dan yang menyatakan:cc.: uang logam dan uang kertas, atau fr. materai. lambang negara dapat digunakan: sebagai cap atau kop surat jabatan: sebagai cap dinas untuk kantor, cc. pada kertas bermaterai:fr. dalam penyelenggaraan peristiwa resmi: ii. rumah warga negara indonesia. pertandingan huruf dan menurut mahkamah menunjukkan bahwa penggunaan lambang negara diwajibkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam dan diizinkan untuk keperluan sebagaimana disebutkan dalam tersebut, sedangkan penggunaan untuk keperluan selain itu secara tegas dilarang oleh huruf larangan tersebut diperkuat dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam huruf yang menyatakan,.? . i3. menimbang bahwa menurut mahkamah, undang undang guo hanya menentukan beberapa penggunaan yang bersifat wajib dan penggunaan yang bersifat keinginan, tetapi secara faktual lambang negara telah lazim dipergunakan dalam berbagai aktivitas masyarakat, antara lain disematkan penutup kepala, sebagai bentuk monumen atau tugu, digambarkan baju, disematkan seragam siswa sekolah, yang semuanya tidak termasuk penggunaan yang wajib maupun yang diizinkan sebagaimana dimaksud oleh huruf undang undang guo. berdasarkan hal tersebut,. i3.. dengan demikian, mahkamah berpendapat dalil para pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas huruf undang undang guo beralasan menurut hukum. i3. menimbang bahwa huruf undang undang guo adalah larangan yang diikuti ancaman pidana yang terdapat dalam huruf undang undang guo. dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara kedua tersebut sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku. oleh karena terdapat hubungan yang erat, maka pertimbangan hukum mahkamah terhadap huruf tersebut berlaku secara mutasi mutans terhadap hurufmuhammad alim hartono ttd. ttd. akil mochtar anwar usman panitera pengganti, ttd. martian wibowo yogyakarta. berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pemohon maka pemohon merupakan lembaga yang concern terhadap penerapan nilai nilai pancasila, dan memoderenisasikan metode penerapan pancasila. pemohon mengajukan permohonan ini menggunakan mekanisme perwakilan organisasi (legal standing)yebabkan hak konstitusional pemohon dirugikan. bahwa pemohon adalah organisasi masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat (lsm), berbentuk badan hukum dan tumbuh secara swadaya tengah masyarakat dan bergerak dalam penerapan nilai nilai pancasila, serta memodernisasi metode penerapan nilai nilai pancasila. bahwa tugas dan peranan pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan penanaman nilai pancasila dan modernisasi metode penanaman nilai nilai pancasila telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk menerapkan nilai nilai pancasila dalam masyarakat. bahwa dasar dan kepentingan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga yaitu dalam huruf yang berbunyi: turut mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pancasila . bahwa pemohon dalam program kerjanya mengkaji berbagai macam undang undang termasuk undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan agar undang undang tersebut dapat dilaksanakan efektif dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. hal ini telah sesuai dengan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dalam permohonan pengujian undang undang ini. bahwa kajian kajian yang dilakukan pemohon merupakan wujud upaya aktif mendorong perwujudan nilai nilai konstitusionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. bahwa pemohon ii, merupakan warga negara indonesia aktif sebagai koordinator umum gerakan mahasiswa hukum jakarta sejak tahun sampai dengan sekarang, yang terhadap anak anak dan remajaemohon iii dan pemohon iv,iii dan pemohon iv. kecintaan pemohon iii dan pemohon serta nasionalisme sebagai warga negara indonesia telah menjadi spirit dan membuat pemohon iii dan pemohonmenjadi korban dari pelaksanaan huruf nomor tahun tersebut. bahwa para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya huruf dan hurufundang undang dasar tidak dapat dilaksanakan,bendera, bahasa dan lambang negaraguo undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa dan lambang negaraagbendera, bahasa dan lambang negaraindu wijaya alamat villa bintaro indah 18a, jombang, ciputat, tangerang pekerjaan mahasiswa magister ilmu hukum, ketua umum dewan pimpinan pusat perhimpunan mahasiswa hukum indonesia dpp permai)kamis,materiil (judicial reviewadapun yang menjadi alasan alasan pemohon mengajukan permohonan ini, adalah sebagai berikut: i.dan ahli,artikel internet berjudul, permintaan izin pemeriksaan gubernur menyangkut mana? bukti fotokopi kartu tanda penduduk ktp) atas nama windu wijaya. menimbang bahwa terhadap permohonanbahwa menurut pemohon, semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama hadapan hukum tanpa ada keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok kelompok warga negara tertentu, termasuk kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa menurut pemohon, uud yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan,yang sangat jelas memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. ketentuan dan undang undang sehingga bertentangan dengan ketentuan dan uud singkatnya menurut pemohon ketentuan dan undang undang pemdatidakhanya mengada ada dan tidak ada kerugian secara materiil yang diakibatkan berlakunya ketentuan norma yang diajukan pengujiannya. selain itu, ketentuan guo tidak merugikan, mengganggu, atau setidak tidaknya menghalang halangi hak konstitusional pemohon dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ketua permai.penjelasan pemerintah terhadap materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon bahwa pemohon mengajukan pengujian ketentuan dan undang undang pemerintahan daerah, yangterhadap anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa uud menentukan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan kedudukan kepala daerah wakil kepala daerah merupakan wakil pemerintah daerah dan bertanggung jawab kepada presiden (vide undang undang tahun sebagai wakil pemerintah pusat daerah, presiden tentu saja berkepentingan agar pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah dapat berlangsung dengan lancar dan tertib sesuai peraturan perundang undangan. menurut pemerintah persetujuan tertulis dari presiden dalam memberikan ij pemerintahan daerah,jin dari presiden. bahwa ketentuan undang undang pemerintahan daerah yang mengaturpresiden, adalah merupakan bagian dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah (resumption innocent) dan persamaan , hal ini juga tidak berarti menghalangi penegakan hukum terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dan agar presiden sebagai kepala pemerintahan mengetahui adanya kepala daerah wakil kepala daerah yang sedang selidiki oleh aparat penegak hukum,bahwa prinsip persamaan hadapan hukum diartikan secara dinamis baik secara konseptual maupun secara operasional dan tidak boleh diartikan secara statis, sehingga kalau ada persamaan hadapan hukum baik semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan atau gua treatment terhadap semua orang berdasarkan peran, hak, kewajiban, maupun amanah yang diembannya secara bijaksana. persamaan perlakuan muka hukum mempunyai beberapa unsur pokok yang dalamnya meliputi kepastian hukum dan keadilan. keadilan selalu mengandung unsur adanya penghargaan, penilaian, atau pertimbangan, dan karenanya secara kelaziman dilambangkan dengan neraca keadilan karena keadilan dalam hal ini berlandaskan pada dua prinsip yang berujungkan pada keseimbangan atau konsep homeostasis. prinsip keadilan ini yang utama adalah diharapkan mampu membawa kepada terwujudnya ketentraman dan terwujudnya kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara. oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipandang sama arti dengan persamarataan. keadilan lebih tepat diartikan sebagai kesebandingan, bukan sebagai persamaan semata mata. dalam retorika yang ditulis oleh aristotle, membagi keadilan dalam dua pendekatan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. keadilan distributif berlandaskan bagaimana keadilan itu mendistribusikan sesuai dengan jasa, hak, kewajiban, peran, tugas, maupun amanah yang diemban oleh seseorang. sedangkan keadilan komutatif lebih banyak kepada keadilan yang bersifat timbal balik dalam aspek aspek kepercayaan mana banyak berdimensi pada pemberian yang sama dengan tidak mengingat jasa jasanya tetapi lebih pada aspek pertukaran. sedangkan kepastian hukum harus dimaknai sebagai kepastian hukum yang berkeadilan dengan melihat bagaimana pernormaan dalam peraturan perundang undangan yang tidak bersifat multitafsir dan dalam pelaksanaannya adalah melihat pada isi norma itu yang dilaksanakan secara konsisten atau tidak. selain itu ketentuan undang undang pemda merupakan jalan keluar (law exit) dari ketentuanketentuan ini telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum (khususnya kepolisian dan kejaksaan) dalam melaksanakan tugasnya. bahwa ketentuan mengenai ijin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berlaku kepada kepala daerah wakil kepala daerah sajaatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota mpr, dpr dan dpd sebagaimana sebagaimana ketentuan dan undang undang pemerintahan daerah,hal yang sama terhadap sesuatu yang berbeda. karena sebagai pejabat yang pola rekruitmennya melalui pemilihan umum tentu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sangat bergantung pada kepercayaan dan nama baik mata masyarakat, dengan demikian jika terjadi suatu dugaan tindak pidana terhadap yang bersangkutan meskipun belum tentu kebenarannya dapat menimbulkan dampak pada nama baiknyanyaerah dan wakil kepala daerah dilakukan tanpa melalui persetujuan dari presiden dan hanya berdasarkan dugaan perpangkatan hal ini mengingat tugas pokok, kewenangan dan kewajiban serta tanggung jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah memang nyata nyata tidak sama dengan warga negara lainnya. dari uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan dan undang undang pemerintahanpemerintahan daerahpemerintahan daerah terhadap uud yaitu: danhak konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya danpemerintahan daerah, sebagai berikut: pemohon dalam permohonan guo berpandangan, dengan adanya dan undang undang pemerintahan daerah telah memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan wakil perlakuan yang sama hadapan hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif. bahwa uud secara tegas tidak memberikan wewenang kepada presiden untuk campur tangan dalam penegakan hukum. dengan demikian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari presiden tidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain kebijakan yang inkonstitusional. menurut pemohon dan perlakuan yang sama hadapan hukum tanpa adanya keistimewaan hukum yang diberikan kepada kelompok warga negara tertentu termasuk kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. pemohon dalam permohonan guo berpandangan, dan undang undguoberdasarkan uraian atas, pemohon beranggapan dan undang undang pemerintahan daerah bertentangan dengan dan uud yang berbunyi sebagai berikut:akanberlakuerkara nomor puu v pengujian dan undang undang pemerintahan daerah terhadap permohonan pengujian dan undang undang pemerintahan daerah yang diajukan oleh pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: berlandaskan uud yang mengamanatkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, makitu harus berdasark". yang diatur dalam bentuk undang undang pemerintahan daerah, yang dalamnya antara lain mengatur ketentuan mengenai prosedur tindakan kepolisian berupa penyelidikan dan penyidikan terhadpenyelenggaraguo undang undang pemerintahan daerah, perlu difahami bahwa prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam guokepolisian berupa penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh para penegak hukum, mengingat dengan atau tanpa pemberian persetujuan presiden, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dapat dilakukan oleh penegak hukum. hal tersebut tercermin dalam ketentuan undang undang guo yang berbunyi. dengan demikian anggapan pemohon bahwa presiden turut campur tangan dalam proses penegakan hukum tidak mempunyai alasan yang cukup kuat.e kepala daerah dan wakil kepala daerah) adalah suatu hal yang dapat diterima legal radionya, meningkat terhadap suatu hal yang memang berbeda, dapat diberlakukan aturan yang berbeda dan terhadap sesuatu yang memang sama tidak boleh diterapkan aturan yang berbeda. pejabat negara (in cast kada atau wakanda)alam amanat dan undang undang pemerintahan daerah,itetapkan bersama,dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut kepala daerahbahwaalamnya pemohon jika kelak menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwadan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5j menimbang bahwa pemohon, pemerintah, dan dewan perwakilan rakyatpemdmerasa dirugikan hak hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan pemda,ersebut, menurut pemohon bertentangan dengan dan uud yaitu, alasan pemohon dalam permohonannya pada pokoknya sebagai berikut: bahwa pemohon adalah, bahwa norma yang terkandung dalam dan pemda, bahwa norma yang terdapat dalam dan pemda bertentangan dengan uud yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law) karena materi muatanalam penegakan hukum indonesia: bahwa norma yang terdapat dalam dan pemddihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi: bahwa norma yang terdapat dalam dan pemdapemda harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatwarga negara indonesia berdasarkan bukti ktppersamaan hukumsaat ini merupakan mahasiswa magister ilmu hukum universitas tarumanagara dengan nomor pokok mahasiswa berdasarkan kartu tanda mahasiswa. berdasarkan ketentuan uud dalam uud yang menegaskan bahwapersamaan hukum bagi setiap warga negara.ewan perwakilan rakyatbahwa dan pemda telah diuji dan diputus oleh mahkamah dengan putusan nomor puu ix tanggal september oleh karena itu, seluruh pertimbangan dalam putusan tersebut mutasi mutans berlaku pulahartono, dan maria farida indrawi, masing masing sebagai anggota, pada hari senin, tanggal satuakil mochtar hamdan zelda ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. achmad edi subianto ringkasnya, pemohon berkepentingan agar uud dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap kelompok kelompok warga negara yang dapat menimbulkan potensi kerugian konstitusional bagi pemohon dan warga negara lainnya. bahwa pemohon sebagai. berkaitan denganrugian konstitusional bagi pemohon. dengan adanya norma dalam dan tersebut telah memberikan keistimewaan hukum kepada kepala daerah dan ataukan perlakuan yang sama hadapan hukum dan merupakan perlakuan yang bersifat diskriminatif sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional kepada pemohon.ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana atas suatu kejahatan yang dilakukannya juga sangat besar sangat terbuka (termasuk pemohon sendiri), sehingga setiap orang berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya untuk diperlakukan yang sama hadapan hukum apabilasementara warga negara lain yang bukan berkedudukan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tidak mendapatkan perlakuan dan keistimewaan hukum yang sama seperti yang diberikan kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. berdasarkan hal hal tersebut atas, maka pemohon berpendapat bahwa hak konstitusional pemohon yang dirasakan oleh pemohon telah dirugikan karena berlakunytas dasar tersebut pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam pengujian permohonngajuan permohonan ditujukan padabahwa norma yang terkandung dalam dan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahuud secara tegas tidak memberikan wewenang memberikan campur tangan presiden (eksekutif) dalam penegakan hukum. dengan demikitidak memiliki dasar konstitusional, dengan kata lain merupakan kebijakan yang inkonstitusional. sesuai dan uud,jelas bersifat kontra konstitusional dan bertentangan dengan uud bahwa. bila penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan presiden atau menunggu (enam puluh) sejak permohonan penyidikan ajukan presiden untuk melakukan tindakangapa keistimewaan hukum yang sama tidak diberikan kepada warga negara lainnya. muatan materiidalam penegakan hukum indonesiahadapan hukum tanpa adanya diskriminasiinkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikatjuga tidak sesuai dengan asas persamaan hukum yang harus dianut dalam pembentukan undang undang seperti yang termuat dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan.seluruh permohonan pemohon:

kd) hipmil b., s.h. tempat tanggal lahir sabang, mei agama islam pekerjaan advokat konsultan hukum kewarganegaraan indonesia alamat jalan abd. rahman nomor desa sabang, kabupaten tolitoli, sulawesi tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberi kuasa kepada mujahid latif, s.h., mh: ikhwan fahrojih, s.h, dan jodi santoso, s.h, advokat dan penasihat hukum, yang berkantor pada kantor hukum wit partners, beralamat jalan cempaka putih barat xix nomorwewenang mahkamah konstitusi berdasarkan register perkara nomor puu viii permohonan pemohon menguji ketentuan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, dan dan terhadap uud menurut uud mahkamah konstitusi berwenang menerima, memeriksahuruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, ditegaskan kembali wewenang guo atas, mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, dan dan terhadap uud kedudukan hukum (legal standing) dasar hukum bahwa menurut ketentuan hurufketentuan yang dimaksud hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud kekeliruan penerapan terhadap dan dan undang undang nomor tahun samping itu," bahwa multitafsi'nya dan atau kekeliruan tafsir dan atau kekeliruan penerapan dan tidak diatasnya tenggat waktu dan batasan guo, memberikan ruang bagi kpu menunda nunda (buying time) pembentukan dewan kehormatan dan atau tidak melaksanakan rekomendasi guo sampai masa jabatan anggota kpu yang melanggar kode etik berakhir dan atau meninggal dunia dan atau mengundurkan diri, bahwa multitafsi'nya dan atau kekeliruan tafsir dan atau kekeliruan penerapan pembentukan dan waktu persidangan dewan kehormatan oleh kpu berdasarkan dan dan undang undang nomor tahun bertentangan dengan prinsip hukum negara hukum dalam uud yaitu: negara indonesia adalah negara hukum ahwayaitu: supremacy law: equality before the law, due process law. bahwa sesungguhnya pembentukan dan adanya dewan kehormatan dimaksudkan tak lain pemberlakuan prinsip universal checks and balance antar organ kekuasaan negara (state main organ) dan tanggung jawab hukum ( ability) atas pelanggaran prinsip prinsip pemilu sebagaimana diatur dala: undang undang nomor tahun: bahwa lain pihak, pembentukan dewan kehormatan mengadili dugaan pelanggaran prinsip prinsip pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu sebagai representasi dan bentuk tanggung jawab (ex post ability) negara untuk memulihkan (recovery) dan mengembalikan (restorasi) kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu yang tercerai dan terkikis: bahwa dalam hukum pidana dikenal asas null delicatus nulla pena sine praevia lege penari artinya bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana tanpa kekuatan suatu undang undang yang mengancamnya sebagai perbuatan pidana, dan asas gees staf zonder schulz artinya tiada hukuman tanpa kesalahan. kedua asas dapat diartikan tak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang perbuat dan adanya peraturan yang mengatur": bahwa seharusnya kedua asas hukum universal guo dapat diadopsi dan diberlakukan dalam konteks pelanggaran prinsip prinsip pemilu dan kode etik pemilu oleh penyelenggara pemilu, sebab mustahil dalam negara hukum demokratis seseorang "terperiksa" yang didakwa bersalah dan ada peraturan yang mengatur tidak diadili dan dimintai pertanggung jawaban hukum sesegera mungkin demi kepastian hukum dan memenuhi hak asasi pelapor korban dan juga terperiksa sendiri, bahwa dalam negara hukum (rechsstaats dan rule law) kesalahan atau kelalaian yang berakibat kerugian hak hak konstitusional dan hak asasi manusia warga negara serta kerugian bagi negara diadili "di meja persidangan" dan atau "diampuni (immunity), bahwa pembentukan dewan kehormatan sesuai dengan prinsip hukum collective justice, bahwa setiap orang atau masyarakat (private interest dan public interest) harus dilindungi hak haknya dan dipulihkan keadaannya seperti semula oleh negara cast pemohon dan masyarakat kabupaten tolitoli, agar ada keseimbangan (equilibrium) antara keadilan dan kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum, bahwa dalam penegakan kode etik beberapa lembaga negara dan profesi hukum. hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: tabel perbandingan peraturan kode etik masa tugas done banker komposit waktu mahkamah menegakkan teguran majelis panel etik konstitusi kode etik dan tertulis, atau kehormatan dibentuk oleh perilaku hakim pemberhentian beranggotakan mahkamah dalam konstitusi lima waktu selambat orang, yang lambatnya terdiri (empat belas) hari atas dua orang kerja sejak berasal dari diterimanya hakim laporan dan atau panel etik terdapatnya sebagaimana informasi tersebut dalam pelanggaran kode etik dan perilaku ditambah hakim. tiga orang, majelis masing kehormatan masing seorang dibentuk oleh guru besar mahkamah dalam senior waktu selambat dalam ilmu lambatnya hukum, (empat belas) hari seorang mantan kerja hakim agung sejak diterimanya atau rekomendasi dari mantan hakim panel etik. konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara mahkamah forum pemberhentian keanggotaan majelis agung pembelaan dengan tidak majelis kehormatan diri bagi hormat atau kehormatan hakim hakim yang pemberhentian hakim terdiri dibentuk oleh diusulkan sementara dari orang ketua diberhentikan hakim agung, dan ketua dengan tidak orang anggota paling lama hormat atau hari pemberhentian kerja terhitung sementara sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari tim pemeriksa dari mahkamah agung atau komisi yudisial. setelah memeriksa secara seksama hasil pemeriksaan tim pemeriksa atau ky), mkh menetapkan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili pembelaan diri hakim advokat menerima peringatan jumlahnya dalam waktu pengaduan biasa. ganjil hari harus memeriksa peringatan dan satu orang membentuk dan mengadili keras. anggota majelis dewan serta cc. dari kalangan kehormatan menjatuhkan pemberhentian profesi hukum sejak pengaduan sanksi masuk dan pelanggaran sementara setelah mendapat kode etik untuk waktu jawaban tertulis tertentu. dari terpadu pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. bahwa berdasarkan fakta dan uraian atas,bahwa berdasarkan fakta dan uraian atas, ketentuan dan dan undang undang nomor tahun, semua rekomendasi yang diajukan bawaslu sesegera mungkin ditindaklanjuti':: menyatakan", sepanjang tidak dimaknai semua rekomendasi yang diajukan bawaslu, memerintahkan kpu menindaklanjuti rekomendasi surat bawaslu nomor bawaslu vii tertanggal juli dengan membentuk dewan kehormatan sesegera mungkin dan untuk selanjutnya dewan kehormatan sesegera mungkin memeriksa dan mengadili tiga anggota kpu propinsi sulteng masing masing bernama adam malik, candi basa, dan patricia lamaran: memerintahkan putusan ini untuk dimuat dan diumumkan dalam berita negara. demikian permohonan pengujian undang undang guo kami aju:provinsi sulteng nomor kpu prov bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum tolitoli nomor pts kpu kt. bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu vi tertanggal juni bukti fotokopi surat bawaslu nomor bawaslu vii tertanggal juli bukti fotokopi tanda terima laporan pengaduan dan pemberitahuan: bukti fotokopi kliping koran pembakaran kantor pemerintah dan logistik pemilukada menimbang bahwa pada tanggal januari kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, yang pada pokoknya menerangkan,yang menjadi pokok persoalan pemohon adalah tidak dibentuknya dewan kehormatan yang direkomendasikan bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik sebagaimana dikemukakan dalam permohonan guo, yang dikaitkan dengan pemohon sebagai akibat multitafsirnya ketentuan dan dan undang undang guo, yang sesungguhnya sama sekali tidak ada relevansinya antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon dengan undang undang yang dimohonkan pengujian. pokok permasalahan yang didalilkan pemohon tersebut, bukan persoalan konstitusionalitas norma dan dan undang undang guo, tetapi lebih kepada persoalan penerapan norma yaitu pembentukan dewan kehormatan, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonan guo terkait dengan kedudukan pemohon hanya dikemukakan, bahwa pemohon adalah perorangan wni yang berdomisili kabupaten tolitoli, sulawesi tengah,(vide: permohonan huruf angka halaman bahwa pemohon dalam permohonan guo tidak konkrit dalam menguraikan kerugian hak konstitusional yang dialami langsung oleh pemohon sebagai adanya causal terbang antara kerugian hak konstitusional yang didalilkan pemohon dengan undang undang guo yang dimohonkan pengujian: bahwa dalam permohonan guo pemohon mendalilkan, kerugian sebagaimana yang didalilkan merupakan akibat tidak dibentuknya dewan kehormatan yang direkomendasikan bawaslu, yang dikaitkan oleh pemohon dengan adanya multitafsir dan atau kekeliruan tafsir dan atau kekeliruan penerapan tafsir terhadap undang undang guo. bahwa terhadap dalil dalil pemohon guo, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya tidak terjadi kerugian hak konstitusional yang langsung dialami pemohon oleh berlakunya ketentuan dan dan undang undang guo. bahwa sebagaimana yang dialihkan pemohon, terjadinya kisruh pemilukada kabupaten tolitoli, sulawesi tengah adalah disebabkan keluarnya dua surat kpu guo yang memicu dan menyulut ekskavasi massa yang melakukan pembakaran kantor pemerintah dan pengrusakan beberapa tempat pemungutan suara tps) (vide: permohonan huruf angka halaman dua surat kpu ini yang kemudian berdasarkan laporan pengaduan pemohon, bawaslu merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan, namun menurut pemohon sampai dengan permohonan pengujian undang undang guo diajukan, dewan kehormatan yang direkomendasikan bawaslu belum juga dibentuk, yang menurut pemohon disebabkan karena multitafsirnya dan atau kekeliruan tafsir dan atau kekeliruan penerapan tafsir dan dan undang undang guo. terhadap hal ini dpr berpandangan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon sesungguhnya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, tetapi merupakan penerapan norma dan dan undang undang nomor tahun oleh kpu. berdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya tidakdiri pemohon, karena pokok permasalahan yang didalilkan pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma tetapi merupakan penerapan norma dari undang undang guo yang dimohonkan pengujian karena belum dibentuknya dewan kehormatan yang direkomendasikan bawaslu. oleh karena itu jelas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo yang disyaratkan ketentuan dan penjelasan mk, dan lima syarat kerugian hak konstitusional yang harus dipenuhi sesuai putusan mahkamah konstitusi putusan perkara nomor puu ii1 dan putusan perkara nomor puu v dengan demikian atas undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum. pengujian materiil atas dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilupenyelenggara pemilu, menurut pemohon ketentuan guo melanggar hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum, sehingga hal ini dianggap pemohon bertentangan dengan dan uud terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, pada dpr menyampaikan penjelasan keterangan sebagai berikut: bahwa uud mengamanatkan, bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara berdasarkan hukum. oleh karena itu yang menjadi salah satu unsur dari tradisi negara hukum (rechstaat atau rule law): bahwa dalam hukum acara pengujian undang undanggaskan kembali subjek yang dapat bertindak sebagai pemohon sebagaimana termaktub dalam hurufdalam ketentuan guo pula dijelaskan makna dari hak konstitusional yaitu hak dan atau kewenangan yang diatur dalam uud bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang berdomisili (berkedudukan) kabupaten tolitoli, sulawesi tengah bukti sebagaimana dimaksud dalam huruf dan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmktentang penyelenggara pemilihan umum yang berbunyi : fakta fakta bahwa pada tanggal mei salah satu calon wakil bupati yakni amirudin nua., mm, meninggal dunia pada masa kampanye yang merupakan pasangan calon nomor urut atas nama aziz bestari st. dan drs. amirudin nua., mm: bahwa atas dasar uud terkait dengan pemilu tentu dalam pelaksanaannya harus berlandaskan pada uud sebagai landasan konstitusional pelaksanaan pemilu dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden, dan wakil presiden, serta dprd yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. bahwa selanjutnya berdasarkan juncto uud ketentuan lebih lanjut tentang pemilu diatur dengan undang undang, dalam hal ini yaitu undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd: bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemilu benar benar berdasarkan asas pemilu uang diamanatkan uud yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diperlukan penyelenggaran pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan. undang undang ini mengmelaksanak: bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemilu sesuai amanat juncto uud tersebutdanya pengawas pemilu, bahwa terkait dengan pengujian undang undang guo, dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan tidak dibentuknya dewan kehormatan dikarenakan multitafsi'nya dan dan undang undang nomor tahun disamping itu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi diri pemohon. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa sesungguhnya pokok persoalan yang didalilkan pemohon adalah persoalan tidak dibentuknya dewan kehormatan yang direkomendasikan oleh bawaslu, yang mana dalam perkara guo rekomendasi bawaslu tidak dilaksanakan oleh kpu guo sama sekali tidak ada relevansinya dengan berlakunya ketentuan dan dan undang undang nomor tahun kalaupun akibat yang dialami pemohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan guo, adalah bukan sebab yang ditimbulkan dari berlakunya ketentuan undang undang guo, melainkan akibat dari pelaksanaan kpu guo atas rekomendasi bawaslu untuk membentuk dewan kehormatan. bahwa oleh karena itu, tidak dibentuknya dewan kehormatan oleh kpu guo yang direkomendasikan bawaslu sebagaimana dalam permohonan guo, menurut dpr hal itu bukan persoalan konstitusionalitas suatu norma dan dan undang undang guo, tetapi lebih kepada penerapan hukum: bahwa dalil dalil yang disampaikan pemohon tentang kedudukan kpu dengan merujuk pada equal atau sederajat dengan bawaslu seperti halnya lembaga negara lainnya (vide: permohonan halaman dpr berpandangan bahwa dalam kerangka menjalankan tugas dan kewenangan masing masing, kedudukan sederajat antara kedua lembaga guo tercermin dalam kewenanganatur dalam undang undang nomor tahun bahwa pemohon mendalilkan dalam penegakan kode etik beberapa lembaga negara dan profesi hukum,, sebagaimana dalil pemohon yang membandingkan dengan peraturan kode etik mahkamah konstitusi, peraturan kode etik mahkamah agung, dan peraturan kode etik advokat. terhadap dalil pemohon tersebut, dpr berpandangan bahwa dengan mempertandingkan pengaturan kode etik dalam konteks pengujian materiil terhadap undang undang adalah tidak tepat, karena membandingkan pengaturan kode etik guo dengan pengaturan kode etik penyelenggara pemilu sebagaimana tertuang dalam peraturan kpu nomor tahun adalah peraturan teknis dibawah undang undang. oleh karena itu, jika pengaturan kode etik penyelenggara pemilu dibandingkan dengan pengaturan kode etik lembaga lain yang dijadikan dalil dalam permohonan pengujian undang undang guo sangat tidak berdasar, karena memang bukan kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengujinya, tetapi merupakan kewenangan mahkamah agung. bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpandangan ketentuan dan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu tidak bertentangan dengan dan uud bahwa berdasarkan pada pandangan dpr tersebutpenyelenggara pemilu tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemiluubtansi permohonan guo adalah pengujii3. menimbang bahwketentuan dan dan tersebut selengkapnya menyatakan: berbunyi, berbunyi berbunyi: pembentukan dewan kehormatan kpu sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan keputusan kpu : menimbang bahwaera indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan dan i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan alasan dirugikannya tersebut adalah karena guo dalam multitafsir dan ditafsirkan secara keliru oleh kpu, sehingga keliru pula dalam penerapannya. akibatnya kpu tidak segera membentuk dewan kehormatan untuk memeriksa anggota kpu kabupaten tolitoli dalam menindaklanjuti laporan pemohon. tidak segera dibentuknya dewan kehormatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusuhan tolitoli yang menurut pemohon telah merugikan hak konstitusional pemohon, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa berdasarkan bukti yaitu kartu tanda penduduk ktp) atas nama jamil pemohon) membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara indonesia, yang disahkan oleh kantor catatan sipil kabupaten tolitoli, provinsi sulawesi tengah dengan nik. bertanggal desember oleh karena itu, pemohon dapat diskualifikasi selaku perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud huruf mk, i3. menimbang bahwa mengenai kerugian hak konstitusional pemohon, setelah mahkamah membaca permohonan pemohon dan mendengar keterangan pemohon persidangan setelah permohonan diperbaiki, terdapat fakta hukum sebagai berikut: bahwa ketentuan dan dan adalah ketentuan mengenai tata cara pemberhentian anggota kpu, kpu provinsi dan kpu kabupaten kota yang harus memenuhi alasan alasan tertentu yang diverifikasi oleh dewan kehormatan atas rekomendasi bawaslu atau pengaduan masyarakat. pembentukan dewan kehormatan tersebut bersifat hoc dan ditetapkan oleh kpu, bahwa menurut pemohon terjadinya kerusuhan tolitoli sebagai akibat dari lambatnya kpu membentuk dewan kehormatan setelah menerima laporan dari pemohon sehingga merugikan pemohon dan masyarakat tolitoli, i3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum atas, menurut mahkamah, kerugian pemohon bukanlah kerugian hak konstitusional akibat berlakunya guo, melainkan kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan kpu membentuk dewan kehormatan sebagaimana didalilkan pemohon, artinya kerugian tersebut adalah kerugian terkait dengan pelaksanaan guo oleh kpu, i3. menimbang bahwa karena kerugian yang dialami oleh pemohon tersebut bukan kerugian hak konstitusional, makperlu dipertimbangkan:hmad fadli semadi, arsyad sanusi, akil mochtar, maria farida indrawi, hamdan zelda, hartono achmad nowiki selaku ketua merangkap anggota, ahmad fadli semadi, arsyad sanusi, akil mochtar, maria farida indrawi, hamdan zelda, dan muhammad alimahmad nowiki anggota anggota, ttd. ttd. ahmad fadli semadi arsyad sanuseddy purwanto bahwa pada tanggal mei kpu pusat tanpa rapat pleno kpu mengeluarkan surat nomor kpu v yang menyatakan pasangan calon nomor urut atas nama aziz bestari st. dan drs. amirudin nua., mm, berhak mengikuti pemilukada bukti bahwa setelah rapat dengar pendapat komisi dpr bersama kpu dan bawaslu, kpu pada tanggal mei melalui rapat pleno menerbitkan surat keputusan nomor kpu v yang substansinya menyatakan pasangan calon nomor urut aziz bestari st. dan drs. amirudin nua., gugur demi hukum bukti akan tetapi kpu sulteng pada tanggal mei surat nomor kpu prov justru merespon dan menindaklanjuti surat tersebut dengan menyatakan pasangan calon nomor urut aziz bestari st. dan drs. amirudin nua., tetap sah mengikuti pemilukada kabupaten tolitoli bukti bahwa atas terbitnya dua surat guo, kemudian pada tanggal mei kpu tolitoli menindaklanjuti surat kpu guo dengan menyatakan pasangan calon nomor urut aziz bestari st. dan drs. amirudin nua., gugur demi hukum. akibat terbit dan tersebarnya dua surat guo masyarakat, terjadi pembakaran dan anarkisme dihampiri seluruh kecamatan kelurahan tolitoli bukti bahwa atas legalitas surat nomor kpu v guo pada tanggal juni bawaslu merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan kpu. setelah diadakan sidang dewan kehormatan, andi bupati anggota (komisioner) kpu terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas penyelenggaraan pemilukada tolitoli bukti bahwa setelah melakukan kajian dan investigasi tolitoli terkait surat nomor kpu v dan surat nomor kpu prov bawaslu republik indonesia pada tanggal juli melalui surat bawaslu nomor bawaslu vii merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan terhadap tiga anggota komisi pemilihan umum propinsi sulawesi tengah cast adam malik, candi basa, dan patricia lamaran karena diduga melanggar kode etik bukti bahwa terbitnya rekomendasi bawaslu guo didasarkan atas kajian mendalam mana kesimpulannya ketiga anggota kpu guo terbukti bertanggung jawab atas keluarnya dan atau tersebarnya surat kpu nomor tahun dan surat nomor kpu prov bahwa terbitnya rekomendasi guo diawali dan didasarkan laporan pengaduan pemohon kepada bawaslu yang merasa dirugikan secara langsung dan atau tidak langsung keluarnya dan atau tersebarnya surat kpu nomor kpu v yang dilakukan ketiga anggota kpu propinsi sulawesi tengah bukti p 8a, bukti p 8b, bukti p 8c, bukti p 8d, bukti p 8e dan bukti p 8f): kerugian hak hak konstitusional pemohon bahwa setelah rekomendasi bawaslu guo diterima kpu, faktanya kpu sampai diajukannya permohonan ini belum merespon dan menindaklanjuti rekomendasi bawaslu guo dengan membentuk dewan kehormatan sesegera mungkin dan untuk selanjutnya dewan kehormatan bersidang sesegera mungkin: bahwa tatkala melihat pembentukan dan proses sidang dewan kehormatan terhadap andi bupati sangat cepat dan segera. perbedaan perlakuan dan penerapan dan dan undang undang nomor tahun adalahberdampak tidak dibentuknya dewan kehormatan sesegera mungkin dan dan untuk selanjutnya dewan kehormatan memeriksa dan mengadili sesegera mungkin: bahwa fakta guo menunjukkantidak sejalan dengan prinsip prinsip negara hukum yakni rule law dan rechsstaats sebagaimana diatur dalam uud bahwa atasmenyebabkan pemohon dan juga masyarakat tolitoli pada umumnya mengalami kerugian hak hak konstitusional dengan tidak dibentuknya dewan kehormatan sesegera mungkin dan juga tidak diperiksa dan atau diwakilinya ketiga anggota kpu guo sesegera mungkin oleh dewan kehormatan, padahal ketiga anggota kpu sulteng guo adalah aktor pelaku yang harus bertanggung jawab atas kiprahnya pemilukada kabupaten tolitoli: bahwa hak hak konstitusional pemohon sebagai pelapor pengadu telah dijamisetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan :fakta lapangan membuktikan, terbitnya dan tersebarnya surat nomor kpu v dan surat nomor kpu prov memicu dan menyulut eskalasi massa yang kemudian melakukan pembakaran (tujuh) kantor pemerintah dan pengrusakan beberapa tempat pemungutan suara tps), kisruh pemilukada dan pembakaran serta perusakan guo berdampak terbaiknya ketenangan dan kedamaian pemohon serta masyarakat kabupaten tolitoli, sebab daerah ini berubah menjadi kabupaten yang mencekam, jauh dari rasa aman dan tenteram: tidak dibentuknya dewan kehormatan sesegera mungkin dan tidak diadili dan atau diperiksanya anggota kpu guo oleh dewan kehormatan sesegera mungkin akan mengakibatkan semakin memburuknya kinerja kpu propinsi dan atau kpu se kabupaten sulawesi tengah dalam menyelenggarakan pemilukada kepala daerah dan wakil kepala daerah baik kabupaten, kota dan propinsi yang akan diselenggarakan yang berakibat langsung pada kualitas pemilukada dan keamanan serta kondusifitas masyarakat, bahwa telah memberikan ketidakpastian hukum terhadap diri pemohon sebagai pelapor pengadu dan mencederai prinsip prinsip pemilu jujur dan adil,uraian atas membuktikan, pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan dan undang undang nomorpokok permohonan bahwa menurutketentuan uud guo diaktualisasikan dalam sebuah undang undang yakni undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, mana dalam satu konsiderannya menyatakan pemilihan umum dapat berlangsung fair dan jujur tatkala dilaksanakan penyelenggara yang berintegritas dan profesional, berbunyi:: bahwa guna menjamin terlaksananya prinsip prinsip pemilu guo, undang undang nomor tahun menekankan perlunya pengawasan eksternal atau represif sebagaimana terurai dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun berbunyi. bahwa wewenang dan tugas pengawasan represif atau eksternal bawaslu sebagai wewenang dan tugas konstitusional bersumber langsung dari uud (constitutional based power) sebagaimanaana tugas dan wewenang itu untuk menegakan kedaulatan rakyat dan terwujudnya cita negara hukum (rechtsidee), bahwa kedudukan kpu dengan merujuk pada uud equal atau sederajat dengan bawaslu seperti halnya lembaga negara lainnya majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, dan mahkamah konstitusi), sebagai lembaga lembaga negara yang utama (main state organs, principal state organs), bahwa lembaga lembaga negara guoyang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "checks and balances". dengan demikian, prinsip "checks and balances" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (separation powers): bahwa dalam kerangka prinsip implementasi "checks and balances, uud dan undang undang nomor tahun menempatkan bawaslu sebagai penjaga (watchdog) yang didesain untuk mencari kesalahan dan mencegah pelanggaran prinsip prinsip pemilu oleh kpu dan peserta pemilu. selain itu, bawaslu juga didesain menjadi mitra kerja sejajar (starring partner) kpu: bahwa sebagai penyelenggara dan sekaligus pengawas pemilu, bawaslu berperan sebagai lembaga penegak norma hukum (code law) pemilu dan lembaga penegak norma etik (code ethics) pemilu, untuk itu bawaslu diberikan tugas dan wewenang: menerima laporan pengaduan masyarakat sebagaimana diatur huruf undang undang nomor tahun berbunyi, "tugas dan wewenang bawaslu", memberikan rekomendasi pembentukan dewan kehormatan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh kpu dan kpu propinsi sebagaimana diatur undang undang nomor tahun berbunyi, bahwa dalam bingkai menjalankan tugas dan wewenang menegakkan prinsip prinsip pemilukada langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil (uber dan judul), bawaslu telah menerima laporan pemohon pada tanggal mei dan juni atas laporan pengaduan guo, bawaslu melakukan investigasi tolitoli dan palu serta pengkajian, hasilnya diduga kuat (tiga) anggota komisi pemilihan umum kpu) propinsi sulawesi tengah cast adam malik, candi basa, dan patricia lamaran melakukan pelanggar: bahwa pada tanggal juli berdasarkan surat nomor bawaslu vii bawaslu merekomendasikan pembentukan dewan kehormatan terhadap tiga anggota kpu propinsi sulawesi tengah cast adam malik, candi basa, dan patricia lamaran, bahwa rekomendasi bawaslu guo sepatutnya dan seharusnya ditindaklanjuti oleh kpu sebagaimana perintah undang undang nomor tahun yaitu"tidak dibentuknya dewan kehormatan terhadap tiga anggota kpu sulteng guo karena mutltitafsi'nya dan atau kekeliruan tafsir dan atau

s2dr. raden mas soeharto soeharto, s.h., n., m.h., kn. alamat jalan pembangunan rt rw kelurahan tojo utara, kecamatan gambir, jakarta pusat sebagai all ll. pemohon is, nama teddy anwar, s.h., alamat jalan bendungan hilir gang vii nomor kecamatan tanah abang sebagai lalu lalu. pemohon ii: nama himpunan notaris indonesia dalam hal ini diwakili oleh dr. raden mas soeharto soeharto, s.h., n., m.h., kn. dan teddy anwar, s.h., n., sebagai ketua dan sekretaris umum: alamat jalan bendungan hilir nomor jakarta pusat sebagai luna ll. pemohon iii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus memberi kuasa kepada alexander wenas, s.h., trio sudarso, s.h., ismail kaharuddin umar, s.h., sulfida suharto, s.h., para advokat dan konsultan hukum yang berkantor wenas sudarso umar law offices, beralamat the house glowenag konstitusi diunduh dari laman kota wisata cibubur, pesona georgia blok bogorkemudian diperbaiki dengan perbaikan permohonemohon pemohon dan pemohon iii, dengan ini mengajukan permohonan pengujian kepada mahkamah konstitusi yang akan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir atas(untuk selanjutnya disebut sebagai jabatan notaris ) (bukti khususnya ketentuan ketentuan dalam:yang berbunyi wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada adalah ikatan notaris indonesia. yang berbunyi organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada merupakan satu satembatasan ikatan notaris indonesia sebagai satu satunya organisasi notaris, jelas telah memanipulasi hak hak pemohon dan pemohon dalam menggunakan hak hak konstitusional yang diberikan dan atau dijamin oleh dan uud bahwa dalam ketentuan dan uud pemohon dan pemohon diberi hak sebagai hak dasar yang dijamin oleh undang undang untuk dapat menggunakan hak hak konstitusionalnya, yaitu:akan tetapi faktanya, hak konstitusional tersebut tidak dapat digunakan oleh pemohon dan pemohon atau terdiskriminatif karena diberlakukannya ketentuan dan jabatan notaris. bahwa dengan tidak dapat digunakannya hak hak konstitusional yang diberi hak sebagai hak dasar yang dijamin oleh dan uud karena diberlakukannya ketentuan dan jabatan notaris, mengakibatkan pemohon dan pemohon mengalami kerugian konstitusional yaitu: tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuktidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untukbahwa kerugian konstitusional lain, yang secara nyata dialami pemohon dan pemohon ii, baik dalam kapasitas sebagai notaris maupun dalam kapasitas sebagai pengurus pada pemohon iii adalah: untuk menjadi rekanan pada pt. bank tabungan pensiunan nasional tbk btn) dipersyaratkan haruslah melampirkan fotokopi keanggotaan dari. ikatan notaris indonesia (bukti persyaratan harus melampirkan fotokopi keanggotaan dari ikatan notaris indonesia, jelas membuktikan telah terjadi tindakan perlakuan diskriminatif danrhadap pemohon pemohon dan pemohon iii, padahal hak hak pemohon iii tersebut telah dijamin dalam dan uud untuk menyalurkan aspirasi guna meningkatkan pelayanan notaris, yang mana saat ini jumlah notaris diseluruh indonesia diperkirakan kurang lebih berjumlah (empat belas ribu) notaris. untuk menampung penyaluran aspirasi para notaris yang sebanyak itu, tentunya sangat sulit dilaksanakan bahkan tidak dapat dilaksanakan, baik dalam kongres munas maupun dalam rapat kerja nasional atau hal hal lain, karena selama ini tempat pertemuan tidak dapat menampung kehadiran para notaris yang akan hadir,ampung mengakomodir aspirasi dari para notaris dari seluruh indonesia. oleh karena itu, diperlukan adanya organisasi notaris lainnya, untuk mempermudah tugas pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap notaris, dengan mengakui mengesahkan adanya organisasi notaris lain selain ikatan notaris indonesia. bahwa akibat terjadinya tindakan perlakuan diskriminatif maka pemohon dan pemohon mengalami kerugian hak konstitusional berupa kehilangan hak untuk mendapatkan. atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana dijamin dalam uud dan pemohon iijamin dalam uud bahwa agar kerugian hak konstitusional pemohon pemohon dan pemohon iii tidak terjadi lagi, maka frasa wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada adalah ikatan notaris indonesiauntuk seluruhnya. bahwa adapun frasa satu satunya dalam ketentuan jabatan notaris yang berbunyi:akanbahwa sebagai konsekuensi hukum manfaat keuntungan konstitusional atas dihilangkan ditiadakan dan dinyatakan tidakkuatan hukum yang mengikat ketentuan jabatan notaris, sehinggaadalah tercapainya tujuan yang paling hakiki dalam pembentukan organisasi notaris yaitu untuk meningkatkan kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabat umum yang akan melakukan sebagian tugas tugas negara. organisasi notaris, antara lain, ikatan notaris indonesia, himpunan notaris indonesia, perhimpunan notaris indonesia dan organisasi organisasi notaris lainnya, tentunya dapat saling menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai wadah yang menampung mengakomodir serta menyalurkan aspirasi dari ribuan notaris indonesia. demikian juga pemohon pemohon dan pemohon iii serta notaris lainnya, dapat menggunakan hak hak konstitusionalnya secara maksimal sebagaimana dijamin oleh uud dan pemerintah secara pasti tetap dapat, yang harmonis dan berimbang tanpa merugikan hak hak konstitusional dari pemohon pemohon ii, pemohon iii, ikatan notaris indonesia, organisasi notaris lainnya, para notaris lainnya maupun pemerintah sendiri, yang dapat mencerminkan keadilan secara proporsional dan persamaan dihadapan hukum (equality before the law) bahwa pemohon pemohon dan pemohon iii, memiliki keyakinan dengan tidak adanya organisasi notaris yang berbentuk wadah tunggal, organisasi organisasi notaris justru akan tumbuh dan berkembang sebagai organisasi yang lebih bebas dan mandiri dari pengaruh oleh pihak pihak manapun. pemohon pemohon dan pemohon iii juga melihat bahwa organisasi organisasi notaris yang ada nantinya akan berlomba lomba menjadi organisasi yang lebih profesional. dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada para anggotanya yang akhirnya akan meningkatkan kualitas profesi notaris sebagai seorang pejabatg konstitusi diunduh dari laman satu sisi dan sisi lainnya akan memberikan manfaat kepada masyarakat. iv. petit berdasarkan hal hal yang telah diuraikan atas, dengan ini pemohon pemohon dan pemohon iii, mohon kepada mahkamah konstitusi untukpemohon dan pemohon iii untuk seluruhnya, menyatakan pemohon pemohon dan pemohon iiiterhadapmenteri kehakiman nomor ht. 1n. tentang pengangkatan notaris, tanggal agustus bukti fotokopi kartu anggota himpunan notaris indonesia hni), nomor anggota atas nama dr. rd. mas soeharto soeharto, s.h., n., m.h., kn., bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama rms soeharto, s.h.: bukti fotokopi keputusan menteri kehakiman nomor ht. 1n. tanggal desember bukti fotokopi kartu anggota himpunan notaris indonesia hni), nomor anggota atas nama dr. teddy anwar s.h., bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama teddy anwar s.h.: bukti fotokopi pernyataan keputusan rapat anggaran dasar himpunan notaris indonesia) nomorktober bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor tahun dari departemen dalam negeri, dirjen sosial politik, tanggal juli bukti fotokopi surat keterangan direktur jenderal hukum dan perundang undangan kepada pengurus himpunan notaris indonesia, nomor c ht. tanggal mei bukti fotokopi surat pemerintah dki jakarta nomor perihal kedudukan himpunan notaris indonesia, yang ditujukan kepada menteri kehakiman dan hamfotokopi salinani11 tanggal september bukti fotokopi surat elektronik dari oliver mesti, perihal syarat syarat menjadi rekanan btn,na konstitusi diunduh dari lamanenjabat sebagai notaris jakarta (vide bukti sampai dengan bukti pemohon iii adalah badan hukum privat berupa persekutuan perdata (perkumpulan) yang terdiri dari para notaris, berkedudukan berbagai wilayah indonesia. para pemohon mendalilkan khususnya ketentuan dalam dan yang menetapkan bahwa satu satunya wadah organisasi notaris hanya ikatan notaris indonesia bertentangan dengan uud karena menyebabkan atau potensial menyebabkan para pemohon mengalami kerugian konstitusional. bagi pemohon dan pemohon ii, ketentuan guo didalilkan telah menyebabkanualitas profesi para notaris. dengan adanya ketentuan tersebut para pemohon mendalilkanjamin oleh dan uud pemohon iii mendalilkan mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya ketentuan satu wadah organisasi notaris. pemohon iii menjadpanjang frasa satu satunya . terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud (bukti khususnya ketentuan ketentuan dalamberbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat wenangan mahkamah konstitusi bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa,frasa satu wadah dalam dan frasa satu satunya pada yang masing masing selengkapnya menyatakani3mahkamah berpendapat sebagai berikut. pendapatdan belum pernah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya mahkamah, namun substansi norma dalam guo yaitu norma mengenai satu satunya wadah bagi jabatan notaris, merupakan materi muatan yang sama dengan yang terkandung dalam undang undang jabatan notaris sebelumterhadap telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah pula diputus dalam putusan nomor puu iii bertanggal september dengan pertimbangan hukum, antara lain,. yang tidak perlu terjadi:.notaris semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. untuk itu diperlukan satu satu, : i3 menimbang bahwa oleh karena substansi permohonan para pemohon pada hakikatnya sama dengan permohonan para pemohon dalam permohonan nomor puu iiilihmad fadli semadi maria farida indrawikonstitusi diunduh dari laman notaris, dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:(a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut undang undangbagai batu uji atas ketentuan ketentuan dari jabatan notaris yaitu (i) sepanjang frasa satu wadah , (ii) yang berbunyi wadah organisasi notarislah ikatan notaris indonesia dan (iii) sepanjang frasa satu satunya , secara lengkap kami kutip sebagai berikut: uuduudmor tahun tentang pembentukan peraturan perundangan (bukti mengaturoleh karena objek pengujian ini adalah materi muatmaka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan pengujian atas materi muatan undang undang guo. ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan hak konstitusional pemohon yang dibahwa pemohon dan pemohon adalah perorangan warga negara indonesia yang menjabat sebagai notaris jakarta yang berkedudukan jakarta. bahwa pemohon iii adalah suatu persekutuan perdata perkumpulan) yang terdiri dari para notaris, berkedudukan berbagai wilayah indonesia, yang merupakan badan hukum privat. bahwa sesuai dengmahkamah konstitusi sebagaimana tertuang dalam putusannya nomor: puu juncto (bukti dan putusan nomor puu (buktipemohon dan pemohon iiiakibat diberlakukannya sepanjang frasa satu wadah , wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada adalah ikatan notaris indonesia danahwa kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan oleh pemohon dan pemohon tersebut atas sebagai pihak pihak yang menjalankan profesi sebagai notaris bukan lagi hanya sebatas kerugian konstitusional potensial melainkan sudah bersifat aktual, antara lain,walitas profesi para notaris,maksud dalam dan uud bahwa adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon iii adalahtetapkan dalam uud bahwa dengan demikian, pemohon pemohon dan pemohon iiietiap kelembagaan apapun bentuknya memiliki posisi dan fungsi yang bermakna dalam tatanan kehidupan kenegaraan. demikian juga keberadaan organisasi notaris, memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan sistem demokrasi dan asas pancasila. samping itu, organisasi notarisorganisasi masyarakat akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi dan asas pancasila dalam negara kesatuan republik indonesiorganisasi notaris adalah hak setiap orang yang berprofesi sebagai notaris dan kewajiban pemerintah untuk mengakui, melindungi serta mengayomi organisasi organisasi notaris yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. bahwa frasa satu wadah dalam ketentuan jabatan notaris,sangat tidak adil dan bersifat diskriminatif bagi pemohon dan pemohon sebagai notaris serta menghalang halangi hak pemohon dan pemohon untuk berserikat, berkumpul dan memilih organisasi notaris. bahwa sesuai hak konstitusional yang dijamin oleh pemerintah terhadap pemohon dan pemohon selaku warganegara indonesia yang menjabat sebagai notaris, sebagaimana ternyata dalam dan uud pemohon dan pemohon berhak untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk organisasi notaris yang dikehendakinya, akan tetapi hak konstitusional tersebut tidak dapat digunakan' terdiskriminatif, karena diberlakukannya ketentuan jabatan notaris, yang secara nyatdan uud telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon dan pemohon ii. bahwa agar hak konstitusi pemohon dan pemohon dapat digunakan oleh pemohon dan pemohon dan tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon dan pemohon ii, maka frasa satu wadahketentuan jabatan notaris akan berbunyi: notaris berhimpun dalam organisasi notaris . bahwa dengan dihilangkan ditiadakan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, frasa satu wadah dalam ketentuan jabatan notaris, sehingga berbunyi: notaris berhimpun dalam organisasi notaris , maka kerugian hak konstitusional bagi pemohon dan pemohon maupun notaris lainnya, tidak akan terjadi lagi. bahwa adapun frasa dalam ketentuan jabatan notaris yang berbunyi: wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada adalah ikatan notaris indonesia dan frasa satu satunya dalam ketentuan jabatan notaris yang berbunyicara nyata telah membatasi bahwa hanya boleh ada satu organisasi notaris, dalam hal ini ikatan notaris indonesia sebagai satu satunya wadah profesi notaris. padahal dalam kenyataannya, secara facto, terdapat lebih dari satu organisasi notaris, seperti himpunan notaris indonesia hni ) dan persatuan notaris indonesia berpori). faktanya juga terdapat banyak notarisnotaris selain ikatan notaris indonesia. notaris notaris yang memilih untuk bergabung himpunan notaris indonesia hni ) atau persatuan notaris indonesia berpori), tentunya memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, suatuterlindungi oleh dan uud bahwa adapun penetapan pemerintah yang membatasi hanya boleh ada satu organisasi notaris (wadah tunggal) hanyalah dilatarbelakangi kesulitan pemerintah untuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan notaris, jika terdapat beberapa organisasi notaris. hal ini terlihat jelas dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i1172005, tentang permohonan pengujian undang undanghal. (bukti telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:bahwa alasan pertimbangan pemerintahadalah alasan yang sangat diskriminatif dan tidak merujuk padadg.r. ay. koes isbandiyah tempat, tanggal lahir surakarta, juli50n00000000000000 uea ll. pemohon nama kp. eddy wirabhumi, s.h.,m.m. tempat, tanggal lahir pacitan, desemberlalu. pemohon il: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada dr. abdul jamil, s.h.,m.h., dr. arif setiawan, s.h.,m.h., airin harahap, s.h.,m. si., dan ahmad khairul h.,s.h.,m. hum. semuanya salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman adalah advokat konsultan hukum pada lembaga konsultasi dan bantuan hukum fakultas hukum universitas islam indonesia lbh fh uii), beralamat jalan lawu nomor kota baru, yogyakarta, provinsi daerah istimewa yogypemerintah provinsi jawa tengah: mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para pemohon, memeriksa bukti para pemohon, membaca kesimpulangala kekuasaan sebagai seorang residen djawa dan madura luar daerah surakarta dan jogjakarta :,:daerah permusyawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara:, peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru,rsebut, selanjutnya disebut sebagai ijab kabul yogyakarta sebagai daerah istimewa:, bahwa sebelum dikeluarkan kedua undang undang dimaksud, maka untuk mengisi kekosongan hukum dapat tetap diberlakukannya jateng,:,,undang undang diduga bertentangan dengan,:,,vvvinsi djawa tengah), undang undang nomor tahunomorvnomordihapus lalu kemudian digabung dengan daerah lain sehingga menjadi bagian dari provinsi djawa tengs:surakarta dan jogjakarta adalah daerah istimewa yang terlahir dari induk yang sama yakni keturunan dari kerajaan mataram tanah jaw,: bahwa surakarta dan jogjakarta adalah dua daerah istimewa yang kedudukannya setingkat provinsi bersama dengan delapan provinsi lainnya dengan diterbitkannya undang undang nomor tahun dan sebaliknya untuk jogjakarta di:: menyatakan surakarta sebagai daerah istimewa seperti semula sebelum berlakunya undang undang nomor tahun jika mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya,bukti fotokopi ktp atas nama gray koes isbandiyah: bukti fotokopi ktp atas nama kp. eddy wirabhumi, s.h.,m.m.: bukti fotokopi akta kelahiran atas nama gusti raden ajeng koes isbandiyah, bukti fotokopi surat nikah s.p. paku buwono xii dan r.rr. st. suprapto (orang tua pemohon |), bukti fotokopi surat keputusan kongres paguyuban kawula karaton surakarta hadiningrat paksa): bukti fotokopi surat keterangan terdaftar paksa, . bukti fotokopi surat keputusan menteri kehakiman nomor ht. th. tertanggal april perihal paguyuban kawula karaton surakarta: bukti fotokopi penetapan peraturan pemerintah nomor s.d., tertanggal juli bukti fotokopi:iagam pada kedoedoekannja bahwa presiden republik indonesia menetapkan ingkang sinoehoen kanjeng soesoehoenan pake boediono, senopati ing ngalogo, abdurrahman sajian panotogomo, ingkang kaping xii ing surakarta hadiningrat, dengan kepercayaan bahwa seri paduka kanjeng soesoehoenan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah surakarta sebagai bagian dari pada republik indonesia, bukti fotokopi maklumat wakil president nomor bukti fotokopi penjelasan maklumat wakil presiden nomor bukti fotokopi surat wakil presiden kepada j.m. fg. ministesiden dan menteri pertahanan republik indonesia, tertanggal september yang menerangkan. berhubung dengan ketetapan pendirian ini hendaklah ada bersesuaian dengan kebijaksanaan dalam praktik pemerintahan terhadap kedua daerah istimewa itu. bersangkutan dengan bersesuaian pendirian ini dan melihat aliran aliran yang ada daerah tersebut, maka jikalau sekiranya ada berlangsung penyerahan itu diterima dengan langsung oleh j.m. fg. minister presiden dan menteri pertahanan sebagai wakil pemerintah republik indonesia. tentangselain itu, para pemohon juga mengajukan (tiga) orang ahli dan (dua)agustus dan september yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon prof. dr. yusril iha mahendra ahli sepenuhnya sependapat dengan para pemohon bahwa norma angka dan norma undang undang nomor tahun sejauh kata "dan surakarta" adalah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam uud juga bertentangan dengan norma uud yang mengakui keberadguguo: ii. kedudukan hukum legal standing)undang undang mahkamah, beranggapan pemberlakuan pada sebagian dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan provinsi djawa tengah (untuk selanjutnya disebut jateng) tidak sesuai dengan perintah konstitusatuan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, serta bertentangan dengan uud tentang asas keadilan dan kepastian hukum: keberadaan surakarta sebagai daerah istimewa telah diputuskan oleh sidang ppi pada tanggal agustus sidang ppi ketika itu dipimpin oleh ketuanya, ir. sukarno, yang sehari sebelumnya telah diangkat menjadi presiden republik indonesia. patut disadari bahwa pada tanggal agustus itu, presiden memegang kekuasaan yang absolute berdasarkan aturan peralihan uud yakni sebelum terbentuknya mpr, dpr dan dpa segala kekuasaan lembaga lembaga itu dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional: dengan memegang kekuasaan selain presiden, tetapi juga mpr, dpr dan dpa itulah presiden kemudian mengeluarkan sebuah ketetapan tanpa diberi nomor, tetapi diberi tanggal yakni agustus yang menyatakan bahwa ingkang sinuhun kanjeng susuhunan pakubuwono tetap pada kedudukannya sebagai sunan atau raja surakarta, dengan segala kewenangan daerah kekuasaannya. arti dari istilah tetap "pada kedudukannya" itu dapat ditelusuri dalam risalah rapat rapat bpkupki dan ppi, tentang keberadaan daerah daerah istimewa atau dalam bahasa jepang disebut koti dan bahasa bendanya disebut zelfbesturende landschappen. dalam rapat ppi tanggal agustus disepakati bahwa pulau jawa dibagi dalam tiga provinsi. samping provinsi itu, seperti dikatakan soepomo dalam sidang ppi tanggal agustus "saya mufakat. jadi koti (daerah istimewa) daerahnya luar provinsi yang tiga itu. daerah koti langsung bawah pusat". sukarno dalam penutup rapat mengatakan barangkali semuanya sudah mufakat? (semua mufakat). untuk sementara waktu urusan koti diatur seperti adanya sekarang": mengingat kedudukan koti (daerah istimewa) itu langsung berada bawah pemerintah pusat, maka dilihat dari suasana kebatinan rapat rapat ppi tanggal agustus itu, keberadaan koti (daerah istimewa) itu kedudukannya adalah setara dengan sebuah provinsi. presiden ri, selain mengukuhkan kedudukan para penguasa koti (dalam hal ini raja, sultan atau sunan), tetapi juga mengangkat seorang wakil pemerintah sebagai untuk daerah tersebut. untuk surakarta telah diangkat dr. radian wegyodiingkat sebagai wakil pemerintah untuk daerah tersebut,keberadaan daerah istimewa surakarta, selain termaktub dalam nomor tahun tentang komite nasional daerah, sebagaimana telah dikemukakan para pemohon, juga diakui dalam peraturan pemerintah pengganti undang nomor tahun tentang peraturan tentang dewan pertahanan daerah dalam daerah istimewa, yang antara lain menyatakan dalam yang dimaksud dengan dewan pertahanan daerah dalam daerah istimewa jawa adalah: satu dewan pertahanan daerah untuk daerah kasunanan dan mangkunegaran. satu dewan pertahanan daerah buat daerah kesultanan dan pakualaman"': berdasarkan keterangan atas, maka pembentukan daerah istimewa surakarta hadiningrat adalah sah dan konstitusional, baik oleh keputusan sidang ppi, maupun penetapan presiden tanggal agustus serta penegasan dari beberapa undang undang yang ada tahun dan bahwa pada sekitar bulan juni dan juli terjadi berbagai pergolakan politik surakarta dan sekitarnya, yang berujung pada penculikan perdana menteri sutan sjahrir dan beberapa menteri pada tanggal juni kelompok kiri pada masa itu melancarkan gerakan "anti swapraja" yang menelan korban beberapa bupati surakarta. peristiwa itu bersamaan dengan. terjadinya revolusi sosial sumatera timur yang menuntut penghapusan kekuasan para sultan melayu, sehingga menewaskan tengku amir hamzah, wakil pemerintah untuk kesultanan langkat. banyak hal yang dilupakan dari sudut sejarah ketatanegaraan kita, bahwa akibat revolusi swapraja dan penculikan sjahrir itu, sistem pemerintahan kita kembali sistem presidensial pada tanggal juli melalui maklumat presiden nomor tahun jam malam dan disiarkan oleh rri yogyakarta, setelah berubah sistem parlementer pada tanggal oktober setelah syair dibebaskan, sistem pemerintahan kita dikembalikan lagi sistem parlementer. dalam konteks inilah, kita harus memahami lahirnya penetapan presiden nomor sd tahun yang menyatakan daerah istimewa surakarta untuk sementara dipandang sebagai keresidenan, sementara pemerintahan daerah yogyakarta dan surakarta langsung berada bawah pimpinan pemerintah pusat. dengan demikian, penetapan pemerintah nomor sd tahun samasekali tidak menghapus sebagai daerah istimewa yang kedudukannya setingkat dengan provinsi, oleh karena itu, norma angka dan undang undang nomor tahun yang menyebutkan "menghapuskan pemerintahan surakarta senapan dengan daerah karesidenan yang lain, yakni semarang, pati, pekalongan, banyumas, kedu adalah suatu kesalahan konvensional dalam memahami kedudukan surakarta sebagai daerah istimewa jika dikaitkan dengan penetapan pemerintah nomor sd tahun karesidenan surakarta yang dibentuk untuk sementara berdasarkan penetapan tersebut tidaklah identik atau sama dengan surakarta sebagai daerah istimewa. oleh karena itu, bisa saja pemerintah mengeluarkan penetapan (yang sudah tidak mungkin lagi tahun kecuali dengan undang undang) untuk menghapuskan karesidenan surakarta. daerah itu tetap menjadi daerah istimewa sebagaimana telah terbentuk pada tanggal agustus tanpa mungkin dapat menggabungkannya dengan provinsi jawa tengah dengan menganggapnya. sebagai sebuah karesidenan, yang dari sudut pembentukannya bersifat sementara berdasarkan penetapan pemerintah nomor sd tahun kesalahan konvensional dan historis dalam merumuskan angka dan undang undang nomor tahun dilihat dari sudut pandang uud pasca amandemen sekarang ini, jelaslah bertentangan dengan asas negara hukum sebagaimana diatur dalam uud bertentangan dengan pengakuan terhadap keberadaan daerah yang bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam uud dan bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud karena itu, ahli menyarankan kepada majelis yang mulia, sudah kiranya mengabulkan petit pemohon untuk menyatakan bahwa norma angka dan nomor tahun tentang pembentukan provinsi jawa tengah sejauh mengenai kata "dan surakarta" bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan sekaligus menyatakan bahwa keputusan ppi tanggal agustus dan penetapan presiden tanggal agustus tentang pengakuan surakarta sebagai daerah istimewa tetap berlaku karena sah dari sudut pembenturaturan perundang undangan yang berlaku masa itu, pembentukan daerah istimewa surakarta itu adalah sah dan konstitusional dilihat dari sudut uud selanjutnya, tugas presiden dan dpr bukanlah membuat undang undang tentang pembentukan daerah istimewa surakarta, melainkan membuat undang undang yang mengatur tentang keistimewaan surakarta sebagai daerah istimewa yang berkedudukan sama dengan sebuah provinsi, sebab pembentukan daerah istimewa surakarta telah selesai dilakukan oleh ppi dalam sidangnya tanggal agustus dan presiden yang ketika itu memegang kekuasaan mpr, dpr dan dpa juga telah mengeluarkan penetapan tentang daerah istimewa surakarta itu, sebab itulah, dalam berbagai kesempatan, ahli mengatakan bahwa perjuangan beberapa tokoh dan juga warga masyarakat surakarta bukanlah untuk membentuk daerah istimewa surakarta, melainkan untuk mengembalikan status daerah istimewa tersebut yang selama ini seolah tenggelam oleh sejarah: dr. perawan basundoro, s.s.,m. hum. pewaris mataram sejarah panjang kraton surakarta dapat dirunut jauh belakang pada masa kerajaan mataram islam). kerajaan mataram didirikan sekitar tahun an oleh gedhe pemanasan setelah beliau membantu jaka tingkir mengalahkan lawan utamanya, arya perangsang. kerajaan mataram mulai menggeliat menjadi kerajaan besar ketika diperintah oleh putra pemanasan, yaitu panembahan senapati singalana digambarkan sebagai pemrakarsa penguasa kerajaan mataram, namun sejatinya cucu beliaulah, sultan agung, yang secara riil menjadi raja terbesar kerajaan tersebut yang berkuasa tahun menurut ricklefs, sultan agung merupakan raja terbesar antara raja raja pejuang dari jawa. perluasan yang secara konsisten dilakukan oleh sultan agung telah meneguhkan kerajaan mataram sebagai kerajaan terbesar bawah kekuasaannya, dibandingkan dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. tahun dengan gagah berani sultan agung mencoba menggempur belanda yang bercokol batavia jakarta). setelahlakukan perjalanan yang sangat jauh, pasukan sultan agung mencoba menghancurkan benteng belanda batavia, namun upaya yang gagah berani tersebut gagal, padahal upaya menduduki benteng belanda nyaris berhasil. tahun upaya menaklukan batavia yang sedang diduduki oleh belanda dilakukan lagi, namun upaya tersebut lagi lagi gagal setelah belanda berhasil menghancurkan gudang gudang beras sepanjang jalan yang sedianya untuk persediaan bekal mereka selama melakukan ekspedisi batavia tersebut. namun demikian, sejarah telah mencatat bahwa sultan agung telah melakukan upaya yang gagah berani dan cemerlang dalam rangka mengusir penjajah yang bercokol bumi indonesia. ambisi sultan agung yang luar biasa tidak diimbangi dengan kemampuan militer dan logistiknya yang baik, sehingga telah membawa dirinya ambang kehancuran batavia, pasca pemerintahan sultan agung, mataram berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. kondisi kerajaan mulai merah akibat konflik konflik yang terjadi antara para pangeran serta akibat tekanan dari pemerintah kolonial belanda. kedudukan kraton juga beberapa kali mengalami perpindahan. mula mula mangkurat putra sekaligus pengganti sultan agung memindah pusat kekuasaannya dari kota gedhe pleret. mangkurat memindahkan ibukota kerajaan dari pleret kartasura pada tahun pada masa pemerintahan raja pakubuwana ii, ibukota kerajaan dipindah lagi surakarta yang terletak tepi bengawan solo. pemindahan ibukota kerajaan mataram yang terakhir tersebut terjadi tahun pemindahan ibukota kerajaan dari kartasura surakarta dilakukan setelah terjadinya pemberontakan orang orang tionghoa yang terkenal dengan peristiwa geger pagina. pemindahan ibukota kerajaan surakarta telah menempatkan kota ini menjadi kota penting dan strategis, peristiwa pemindahan ibukota kerajaan tersebut diceritakan secara detail dalam babad diganti yang ditulis oleh pujangga keratin, yasadipura kira kira pada akhir abad ke dikisahkan dalam babad tersebut, mula mula pakubuwana mengumpulkan para penasihat dan para menterinya untuk memberitahu niatnya memindahkan ibukota kerajaan karena kartasura, yang pada waktu itu menjadi ibukota kerajaan, rusak berat akibat pemberontakan masyarakat tionghoa (sirna dinasti dening kang musuh cina). sang sara meminta nasihat kepada para pembantunya, mana kira kira tempat yang tepat sebagai ibukota kerajaan yang baru. antara yang hadir. terdapateberapa komandan garnisun belanda, mereka cenderung memilih desa kadipolo, sebelah timur bengawan solo, karena tanahnya datar sehingga mudah untuk dibangun. namun, berdasarkan saran dari tumenggung hanggawangsa, tanah sebelah timur bengawan solo tidak tepat untuk dijadikan ibukota kerajaan. menurut perhitungannya, jika ibukota berada timur bengawan solo, orang jawa akan kembali memeluk agama budha (tiyangjawi badai hangul budha masih). atas saran dari tumenggung hanggawangsa, ibukota kerajaan akhirnya dibangun desa solo, yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan surakarta. surakarta kemudian berkembang menjadi sebuah kota pemerintahan utama sebagai ibukota kerajaan mataram: salah satu kelemahan kerajaan kerajaan jawa adalah terjadinya konflik internal kraton yang melibatkan para pangeran, suatu hal yang terjadi kerajaan mataram juga. konflik konflik yang terjadi antara para pangeran telah menyeret kerajaan mataram pada perpecahan akut yang difasilitasi oleh penjajah belanda. pada tahun pada masa pemerintahan pakubuwana iii, kerajaan mataram terpaksa dibelah menjadi dua dalam sebuah perjanjian yang dikenai dengan nama perjanjian diganti. perjanjian tersebut membagi dua kerajaan mataram, satu bagian menjadi milik pangeran mangkubumi (kemudian bergelar hamengkubuwana yang kemudian diberi nama kerajaan ngayogyakarta hadiningrat dan berkedudukan yogyakarta, satu bagian tetap menjadi milik paku busana iii dan bernama kerajaan surakarta hadiningrat yang berkedudukan tetap surakarta, pasca perjanjian ganti perpecahan tetap membayangi kerajaan mataram surakarta, karena munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh mas said. pemberontakan tersebut baru padam tahun setelah mas said bersedia menghentikan pemberontakan dengan imbalan tanah berikut cacah dari pakubuwana iii. ikrar penghentian pemberontakan tersebut dilakukan salatiga pada bulan maret dengan cacah yang telah diperolehnya, mas said memiliki pemerintahan sendiri dengan nama kadipaten mangkunegaran. menjadi pangeran adipati mangkunegaran kraton kadipaten mangkunegaran terletak kota surakarta, tidak jauh dari kraton surakarta yang didiami pakubuwana iii. pasca pemberontakan mataram yang berujung pada pembagian kerajaan tersebut menjadi beberapa bagian, kondisi kerajmakin kondusif. penduduk jawa menurut ricklefs menikmati kesejahteraan dalam berbagai segi: surakarta pada abad ke awal abad ke jawa diguncang oleh pemberontakan besar yang dilakukan oleh pangeran dinegara dari yogyakarta kepada pemerintah kolonial belanda. pemberontakan tersebut dapat diakhiri dengan tindakan licik belanda yang berpura pura akan mengajak berunding pangeran dinegara. ketika sang pangeran datang tempat yang telah ditentukan untuk berunding, yaitu kantor karesidenan kedu magelang, justru ditangkap dan dijebloskan tahanan secara berpindah pindah sampai akhinya wafat pengasingan kota makassar. perlawanan pangeran dinegara terhadap belanda memang dilakukan sebagian besar wilayah kerajaan yogyakarta, namun akhir peperangan kerajaan surakarta juga terkena imbas, yaitu dengan diambilnya daerah mancanegara wetan madiun dan kediri) serta mancanegara klien bagel dan banyumas) oleh pemerintah kolonial belanda pada tahun pakubuwana sebagai raja surakarta tentu saja merasa terganggu dengan ketidakadilan yang dilakukan oleh belanda. merasa bahwa kerajaan surakarta tidak terkait dengan pemberontakan yang dilakukan oleh pangeran dinegara, namun mengapa wilayah kekuasaannya akhinya juga dicaplok oleh belanda. belanda berdalih bahwa apa yang lakukan kedua kerajaan tersebut berdasarkan prinsip persamaan yang telah dijalankan oleh semua pemerintahan eropa jawa. protes pakubuwana dengan cara mendatangi tepian samudra hindia dengan dalih untuk minta petunjuk kepada ratu kidul telah dicurigai oleh belanda sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. akibatnya, ditangkap dan kemudian dibuang ambon sampai wafat pada tahun pada periode ini keterlibatan belanda terhadap kerajaan kerajaan jawa semakin dalam, dan mereka pulalah yang kemudian berinisiatif menetapkan batas batas kerajaan secara jelas antara kerajaan surakarta, kerajaan yogyakarta, kadipaten mangkunegaran, kadipaten pakualaman, serta daerah daerah yang dikuasai oleh belanda. penetapan batas batas antar kerajaan dimulai sejak juli dan bau beres pada tahun penetapsebut telah menggeser, menukar, bahkan membagi dua daerah daerah yang semula dimiliki oleh kerajaan kerajaan yang berbeda, akibat tumpang indahnya batas batas yang ada. wilayah kerajaan surakarta adalah daerah daerah yang kemudian berkembang menjadi wilayahmakam imogiri, kota gedhe, dan setelah dibagi rata untuk kedua raja, penetapan perbatasan antara kedua kerajaan merupakan kesepakatan mereka berdua, namun belanda terlibat sepenuhnya untuk keperluan tersebut karena kepentingan pribadinya keterlibatan belanda yang semakin dalam terhadap kerajaan telah menempatkan kerajaan dalam posisi yang istimewa. belanda menyebut wilayah kerajaan dengan sebutan vorstenlanden, atau daerah yang dikuasai oleh raja. sebutan tersebut mengindikasikan bahwa daerah yang dikuasai oleh raja, yaitu yogyakarta dan surakarta merupakan daerah istimewa yang bersifat otonom yang berhak memerintah daerahnya sendiri (zelfbesturende landschappen). pasca perang dinegara pemerintah kolonial belanda mengira bahwa raja dan para pangeran surakarta dan yogyakarta merupakan sosok yang lemah yang menguasai birokrasi yang lemah pula, dan dianggap sebagai boneka saja. namun anggapan tersebut dibantah oleh van den hasel, bahwa mereka masih memiliki kekuasaan personal dan sebuah birokrasi yang kuat. memang pihak belanda berada pada posisi yang atas angin pasca perang dinegara, namun mereka tidak bisa mengabaikan realitas birokrasi dan raja dua kerajaan tersebut, hubungan yang terjalin antara kerajaan surakarta dengan pemerintah kolonial belanda tidak seperti hubungan antara daerah lain dengan belanda. posisi kerajaan yang bersifat istimewa dan memiliki hak memerintah daerahnya sendiri secara otonom mengakibatkan hubungan antara keduanya sangat terbatas. hal tersebut sebagaimana digambarkan oleh houten, bahwa keduanya merupakan dua dunia yang terpisah yang dihubungkan dengan sebuah jembatan yang sempit, yang berfungsi sebagai sebuah tempat bertemu bagi kedua belah pihak. prinsip yang melandasi hubungan antara pemerintah kolonial dengan kerajaan adalah independensi dalam hubungan satu sama lain: posisi istimewa kerajaan surakarta hadapan pemerintah kolonial pada abad ke pascaperang dinegara, ditunjukkan juga denganimasukkannya wilayah kekuasaan kerajaan tersebut dalam kebijakan sistem tanam paksa (cultuur stelsel). prinsip sistem tanam paksa adalah penyerahan wajib oleh rakyat kepada pemerintah kolonial belanda dalam bentuk in natura berupa komoditi pertanian untuk diekspor eropa. sistem ini diawasi secara ketat baik oleh birokrasi kolonial maupun oleh birokrasi bumiputra. sistem ini dilaksanakan daerah daerah yang langsung ada bawah pemerintahan administratif pemerintah hindia belanda, yaitu daerah gubememen. kebijakan ini tidak berlaku daerah vorstenlanden, karena yang diberlakukan kawasan ini adalah sistem persewaan para pengusaha belanda eropa dengan pihak kraton. pada tahun tanah wilayah surakarta yang disewa oleh pengusaha perkebunan eropa mencapai bau yang terbagi dalam perkebunan: posisi istimewa kerajaan surakarta pada masa kolonial belanda terus berlanjut sampai kekuasaan kolonial belanda jatuh pada tahun ketika hindia belanda diserang dan diduduki oleh tentara jepang, surakarta pada masa penjajahan jepang penjajah jepang indonesia telah mengubah struktur pemerintahan secara radikal. basis pemerintahan daerah yang semula bertumpu pada provinsi dan kabupaten diubah menjadi berbasis pada karesidenan atau suu. perubahan tersebut tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pembuahan tata pemerintahan daerah yang disahkan tanggal agustus tahun sowa daerah vorstenlanden tidak tercakup dalam perubahan tersebut, karena posisinya tetap dianggap sebagai daerah istimewa dan diberi nama koti wilayah kerajaan yang dipimpin oleh koo raja). raja raja daerah vorstenlanden berubah namanya menjadi, masing masing: solo koo (bukan surakarta koo), jogja koo, mangkoenegaraan koo, dan pakoealaman koo. solo koo, yang pada waktu itu dijabat oleh sri susuhunan paku buwono adalah raja pertama yang bertemu dengan pembesar jepang jakarta pada tanggal juli berdasarkan pertemuan antara kedua pembesar tersebut dicapai kesepakatan bahwa solo koo diberi hak mengatur segala urusan pemerintahan kasunanan bawah pengawasan dan pimpinan balatentara dai nippon. sri susuhunan pakuwono dinobatkan menjadi solo koo pada tanggal juli oleh panglima perang madura. madura dalam sambutannya mengatakan bahwa: dari hari ini solo koo dan keluarga toean telah bersatu dengan dai nippon, dan kami berharap supaja toean dan keluarga toean berada heroes dalam keadjoean. kami mengerti djuga, bahwa solo koo akan mengerjakan pekerdjaan pekerdjaan besar dihari datang, dan kami mengoetjapkan pada keluarga solo koo semenjak supaja berada dalam kesentosaan" setelah penobatan solo koo, berturut turut dinobatkan juga jogja koo agustus mangkoenegaraan koo, dan pakoealaman koo. dalam peraturan mengenai solo koo, wilayah yang menjadi kekuasaan solo koti sama dengan wilayah kekuasaan pada masa kolonial belanda, pemerintah balatentara jepang juga mengangkat pejabat khusus yang bertugas solo koti, yang benama koti zeimukyoku ryokan yang bekerja pada kantor urusan kasunanan surakarta (setingkat gubenur). tugas pejabat jepang ini salah satunya menjalankan tugas tugas kepolisian wilayah solo koti yang meliputi juga wilayah mangkunegaran. pada masa penjajahan jepang tidak ada perubahan yang berarti surakarta, artinya kedudukan surakarta bersama sama dengan yogyakarta tetap sebagai daerah istimewa, yaitu sebagai kerajaan koti) yang dipimpin oleh raja koo), dengan status otonom. perubahan yang cukup berarti hanyalah, pada akhir masa penjajahan jepang terjadi pergantian tahta kraton surakarta karena meninggalnya paku buwono xi. pada tanggal juni atau tanggal jumadilakir beberapa saat sebelum penjajahan jepang berakhir, paku buwono meninggal dunia setelah yang bersangkutan memerintah kerajaan surakarta selama enam tahun. sebagai penggantinya, pada tanggal juli bertepatan dengan tanggal rumah diangkatlah suryo gurita, yang pada waktu itu baru berumur tahun, menjadi paku buwono xii. satu bulan setelah surakarta memiliki raja baru, jepang bertekuk lutut kepada sekutu, dan bangsa indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal agustus status surakarta dalam sidang ppi tanggal agustus bangsa indonesia menyatakan kemerdekaannya, melepaskan diri dari penjajahan jepang. satu hari setelah indonesia merdek, bahwa merujuk :kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalam uudanitia persiapan kemerdekaan indonesia ppi) melanjutkan sidangnya yang dilakukan secara maraton. agenda persidangan tanggal agustus adalah pembahasan undang undang dasar yang dilanjutkan dengan pengesahan landasan negara kesatuan republik indonesia tersebut. pada pembahasan mengenai susunan pemerintahan, dibahas pula mengenai status daerah istimewa, yaitu daerah daerah yang dipimpin oleh sultan sultan atau raja, yang pada masa penjajahan jepang diberi nama koti. menurut soepomo, yang pada waktu itu diberi kesempatan pertama untuk memberikan usulan mengenai kedudukan daerah yang berstatus istimewa tersebut, status daerah zelfbesturende landschappen hanyalah daerah saja (bukan negara) tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. secara lebih jelas soepomo mengemukakan bahwa: jadi zelfbesturende landschappen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa. jadi, daerah daerah istimewa itu suatu bagian dari staat indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. begitupun adanya selfstandige gemeenschappen seperti desa, sumatra nagari (di minangkabau), marga (di palembang), yang dalam bahasa belanda disebut inheemsche rechtsgemeenschappen. susunannya asli itu dihormati" usulan dan penjelasan soepomo yang sangat jelas tidak sempat menjadi bahan diskusi yang panjang lebar. usulan tersebut kemudian terwujud menjadi uud tentang pemerintah daerah. tersebut mengakui dan mengakomodir daerah istimewa sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia. terkait dengan kedudukan surakarta sebagai daerah istimewa, dalam sidang lanjutan tanggal agustus sempat menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang cukup panjang. pertanyaan utama terkait dengan status surakarta adalah, apakah status surakarta yang istimewa tersebut akan diteruskan atau dilebur saja dalam salah satu provinsi jawa jawa barat, jawa tengah, jawa timur), serta bagaimana kedudukan surakarta, apakah setingkat dengan gubernur (provinsi) atau lebih rendah. berikut ini petikan diskusi dalam sidang ppi: anggota soerjohamidjojo: saya setuju dengan usul tuan hatta, yaitu diteruskan apa yang ada sekarang, mengingat waktu sulit. memang saya mengetahui sendiri hal itu, apalkoti, mana, kalau dilihat dari luar ada satu koti, akan tetapi sesungguhnya ada dua pemerintahan. jadi keadaannya memang sulit. saya minta supaya keadaan seperti sekarang diteruskan. akan tetapi saya usulkan, oleh karena tadi dikatakan pembagian jawa dalam provinsi supaya diingat bahwa kedudukan yang akan menjadi syutyokan surakarta sekarang ini adalah satu satunya kedudukan yang sama dengan gubernur, yaitu kalau buat koti diperlukan syutyokan seperti sekarang. syutyokan lebih rendah daripada gubernur. permintaan saya, supaya yang menjadi residen koti itu disamakan dengan gubernur, anggota soepomo: saya mufakat. jadi koti daerahnya luar provinsi itu. daerah koti sebetulnya langsung bawah pusat. tetapi situ ada pengganti ryokan ryokan. ketua soekarno: barangkali semuanya sudah mufakat? semua mufakat). untuk sementara waktu urusan koti diatur seperti adanya sekarang. untuk sementara waktu kedudukan si dan tokubetu ditetapkan seperti keadaan sekarang. begitu pula? berkaitan dengan pembahasan mengenai daerah indonesia dalam sidang ppi, pada tanggal agustus juga berhasil menetapkan tiga hal terkait dengan daerah republik indonesia, yaitu: untuk sementara waktu daerah negara indonesia dibagi dalam delapan provinsi yang masing masing dikepalai oleh seorang gubernur, yaitu jawa barat, jawa tengah, jawa timur, sumatera: borneo, sulawesi: maluku, sunda kecil. daerah provinsi dibagi dalam keresidenan yang dikepalai oleh seorang residen. gubernur dan residen dibantu oleh komite nasional daerah: untuk sementara waktu kedudukan koti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang: untuk sementara waktu kedudukan kota (gemeente) diteruskan seperti sekarang, terkait dengan ditetapkannya surakarta sebagai salah satu koti yang dipertahankan statusnya seperti sedia kala, yaitu daerah yang berpemerintahan sendiri yang berbeda dengan daerah lain, pada tanggal agustus presiden republik indonesia, soekarno menetapkan piagam kedudukan pakuuwono xii. piagam tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi pemerintah republik indonesia atas daerah surakarta sebagai daerah berpemerintahan asli, sebagaimana dimaksud dalam uud piagam yang sama diberikan pula kepada mangkunegaran viii selaku pimpinan mangkunegaran. menurut woerjaningrat, wakil patih kasunanan surakarta, piagam kedudukan paku buwono xii baru diberikan kepada yang bersangkutan oleh pemerintah republik indonesia beberapa saat setelah tanggal september yaitu setelah paku buwono xii mengeluarkan maklumat. piagam kedudukan tersebut diantar oleh menteri negara, mr. santo piagam tersebut merupakan pengakuan antara kepala negara terhadap kepala negara lain yang saling mengakui eksistensi masing masing, surakarta pada masa revolusi pada tanggal september kedua pemimpin pemerintahan istimewa surakarta paku buwono xii dan mangkunegaran viii, mengeluarkan maklumat dari kedua pimpinan daerah surakarta tersebut yang merupakan penyataan dukungan kasunanan dan mangkunegaran kepada negara kesatuan republik indonesia. pernyataan tersebut kemudian dibuat pula oleh raja yogyakarta, sultan hamengkubuwana dan paku alam pada tanggal september inti dari maklumat paku buwono xii dan mangkunegaran viii adalah: wilayah kasunanan surakarta dan mangkunegaran adalah bersifat istimewa dan menyatakan diri sebagai bagian dari negara kesatuan republik indonesia, bahwa segala urusan dalam daerah kasunanan dan mangkunegaran menjadi tanggung jawab penuh dari kedua pemerintahan kedua daerah tersebut dengan mengingat berbagai peraturan pemerintah republik indonesia: dan hubungan antara kasunanan dan mangkunegaran dengan pemerintah republik indonesia bersifat langsung. maklumat tersebut secara jelas menyatakan bahwa kedudukan antara dua kerajaan surakarta dengan negara republik indonesia adalah sejajar. penyataan tersebut merupakan penyataan negara dengan negara yang saling mengakui dan kemudian bersatu. dalam konteks negara modem, maklumat yang dibuat oleh paku buwono xii dan mangkunegaran viii bisa diartikan sebagai sebuah penyataan untuk membentuk sebuah perserikatan dalam bernegara antara kedua kerajaan tersebut dengan14 salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman menyusul perubahan perubahan yang cukup mendasar dalam bidang pemerintahan pada tingkat pusat, perubahan yang sama juga dilakukan surakarta dengan cara menyesuaikan diri dengan yang dilakukan oleh pemerintah republik indonesia. salah satu keputusan penting berdasarkan amanat uud adalah pembentukan komite nasional indonesia kni) sebagai sebuah lembaga membantu presiden menjalankan pemerintahan sebelum terbentuk majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan pertimbangan agung. pembentukan kni berdasarkan uud dalam aturan peralihan iv. kni dibentuk tingkat pusat dan tingkat daerah. berdasarkan maklumat wakil presiden nomor kni diberi kekuasaan legislatif. sejak bulan september daerah daerah dibentuk komite nasional indonesia daerah nid): tanggal agustus nid surakarta dibentuk. kepengurusan nid diambil dari panitia persiapan kemerdekaan ppk) yang keanggotaannya diperluas. ppk dibentuk surakarta tanggal agustus yang diketuai oleh truth. woerjaningrat, patih keraton kasunanan surakarta, dengan anggota mr. soekarno, raden tumenggung bojonegoro, dan raden ngabehi domopranoto. kepengurusan nid surakarta, mereka berempat ditambah sembilan orang anggota, yaitu suprapto, mufti, gph. soerjahamidjojo, krt. dr. mangoendiningrat, setop hadisapoetro, i.j. kasino, menjadi djojomartono, malai, dan sonjo nid surakarta mulai efektif bertugas sejak tanggal agustus perubahan politik terkait dengan status surakarta sebagai daerah istimewa dalan negara republik indonesia berlangsung dengan cepat. hubungan langsung antara surakarta dengan negara republik indonesia ditandai dengan diangkatnya komisaris tinggi untuk daerah surakarta (dan yogyakarta) oleh pemerintah pusat pada tanggal oktober jabatan komisaris tinggi yang pertama untuk surakarta adalah r.p. soros. pemerintah republik indonesia nampaknya ingin meneruskan sistem pemerintahan pada masa penjajahan jepang, yaitu diangkatnya pejabat khusus, ryokan, yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat daerah surakarta. pengangkatan komisaris tinggi untuk daerah surakarta dipahami oleh sebagian orang sebagai bentuk penonaktifan susuhunan paku buwono xiri mangkunegaran viii dalam pemerintahan surakarta. pemahaman seperti ini salah satunya dikemukakan oleh soetardjo kartohadikoesoemo, pengangkatan rp. soros sebagai komisaris tinggi daerah surakarta kemudian menciptakan "dualisme" pemerintahan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikendalikan oleh keraton. rp. soros selaku komisaris tinggi ternyata tidak semata mata bertindak sebagai penghubung antara kraton dengan pemerintah pusat, tetapi turut mencampuri urusan pemerintahan yang pada waktu itu masih dipegang oleh kraton. pada tanggal november komisaris tinggi mengubah sistem pemerintahan daerah surakarta dari sistem delegasi menjadi direktori, dengan susunan pengurus, adalah: ketua paku buwono xii, wakil ketua mangkunegaran viii, ditambah anggota yang berjumlah lima orang. namun pembentukan direktori ini hanyalah sebuah kamuflase untuk mereduksi peran kedua raja surakarta, karena nyatanya direktori yang dikendalikan oleh komisaris tinggi kemudian membentuk kolegial bestuur (pemerintahan kolegial) yang diketuai oleh komisaris tinggi itu sendiri dengan anggota dua raja surakarta, paku buwono xii dan mancanegara viii. kolegial bestuur nyatanya tidak bisa berjalan dengan efektif. kondisi tersebut terjadi karena situasi surakarta dari hari hari semakin memburuk dengan munculnya gerakan gerakan tingkat bawah yang menamakan diri dengan gerakan anti swapraja yang berusaha melenyapkan eksistensi keraton surakarta. tindakan rp. soros yang mencampuri pemerintahan kraton dan tindakan tindakannya cenderung ingin mereduksi peran kraton sudah diperingatkan dan pernah dibawah oleh presiden, wakil presiden, menteri dalam negeri, dan wakil wakil dari kasunanan dan mangkunegaran, tetapi dalam pelaksanaanya kondisi yang terjadi terus menyulitkan pihak kraton: panitia tata negara tentang daerah istimewa surakarta keberadaan komisaris tinggi yang terlibat dalam urusan pemerintahan surakarta, pada dasarnya menyalahi komitmen awal pemerintah republik indonesia ketika pertama kali membentuk jabatan tersebut. pada saat rp. soros diangkat sebagai komisaris tinggi untuk surakarta, menegaskan bahwa tidak memegang suatu kekuasaan, tetapi hanya sebagai duta atau utusan pemerintah republik indonesia untuk surakarta, yang memilikerintahan sendiri. menekankan bahwa komisaris tinggi hanya sebagai instansi perantara, yang berkewajiban mengawasi keadaan kerajaan, dan hanya akan memberi nasehat apabila diminta. hal tersebut sejalan dengan penjelasan presiden sukarno dalam konferensi yogyakarta tanggal november beliau menjelaskan bahwa komisaris tinggi tidak boleh mencampuri urusan pemerintahan setempat: terkait dengan penjelasan presiden sukarno, pada rapat pleno kni surakarta perdana menteri sutan sjahrir memberikan uraian tentang kni pada umumnya, dan beliau menerangkan bahwa pemerintah republik indonesia tidak memerintahkan atau menganjurkan berdirinya kni daerah surakarta, mengingat sifatnya sebagai daerah istimewa. ada atau tidaknya kni surakarta diserahkan kepada daerah setempat. hal tersebut merupakan bentuk penghormatan pemerintah republik indonesia terhadap kedudukan kerajaan yang memiliki pemerintahan sendiri, untuk memenuhi keputusan rapat kni dengan wakil wakil pemerintah kasunanan dan mangkunegaran pada tanggal november yang juga telah disetujui oleh pemerintah pusat jakarta, maka dibentuklah panitia tata negara daerah istimewa surakarta. anggota dari panitia tersebut antara lain: gph. hadiwidjaja, mr. rtp atmadiningrat, i.j. kasino, mr. rmt. gondowinoto, r.t, amin singgih tjitrasoma, r.m. ng. sarai arijohoedojo, soeprapta, rt. martasoewignja, dan rm. sindoesawarana. pembentukan panitia ini dilaporkan oleh komisaris tinggi kepada pemerintah pusat tanggal desember dengan surat bernomor kt o: panitia tata negara tentang daerah istimewa surakarta pada waktu itu membahas konsep "daerah istimewa." menurut hasil rumusan panitia ini, pada zaman kolonial belanda, pemerintah kolonial membuat berbagai peraturan, namun peraturan tersebut tidak diberlakukan daerah surakarta dan yogyakarta karena kedua daerah tersebut merupakan daerah yang bersifat istimewa dan berpemerintahan sendiri. hal yang sama juga terjadi pada masa penjajahan jepang. peraturan peraturan yang lahir pada masa penjajahan jepang selalu mengandung perkataan "kecuali daerah surakarta dan yogyakarta." oleh karena itu sebagian besar anggota panitia tata negara tentang daerah istimewa surakarta berpendapat bahwa kata "istimewa" mengandung arti met wondering van atau dalam bahasa indonesia "kecuali"oleh pembuat undang undang, kata istimewa dimaksudkan untuk menyatakan perbedaan daerah surakarta dan yogyakarta dengan daerah daerah lain jawa karena dua daerah tersebut berstatus sebagai kerajaan. panitia tata negara akhinya menyimpulkan hal hal sebagai berikut: yang dinamai daerah istimewa republik indonesia pulau jawa yaitu suatu daerah negara republik indonesia yang dengan daerah lain, menurut asal usulnya berbentuk kerajaan: daerah istimewa surakarta terjadi dari kerajaan surakarta kasunanan) dan kerajaan mangkunegaran, kerajaan kerajaan yang ditetapkan sebagai daerah istimewa dilindungi oleh pemerintah republik indonesia, masing masing kerajaan dikepalai oleh seorang raja, yang rakyatnya adalah orang orang yang bertempat tinggal dalam kerajaan tersebut, hubungan antara kerajaan surakarta kasunanan) dan mangkunegaran dengan pemerintah republik indonesia bersifat langsung. dalam daerah istimewa surakarta hanya ada dua buah pemerintahan, yaitu pemerintahan kerajaan surakarta kasunanan) dan pemerintahan kerajaan mangkunegaran, bentuk pemerintahan kerajaan masing masing hendaknya dijadikan yang lengkap dan yang semua: daerah istimewa pegawai tertinggi yang ditempatkan daerah tersebut oleh pemerintah republik indonesia diberi kedudukan sebagai duta saja, jawatan jawatan yang masih diurus oleh pemerintah republik indonesia hendaknya ditetapkan oleh pemerintah republik indonesia, apa yang telah dirumuskan oleh panitia tata negara tentang daerah istimewa surakarta ternyata pada prakteknya tidak pernah terwujud. hal tersebut dikarenakan munculnya berbagai peristiwa surakarta yang berakhir dengan tindakan penghentian status daerah istimewa oleh pemerintah: gerakan anti swapraja pada awal kemerdekaan kelompok kelompok radikal surakarta mulai mengadakan berbagai manuver yang menolak eksistensi dua kraton kota tersebut, yaitu kasunanan dan mangkunegaran. kelompok kelompok radikal menuduh bahwa kraton merupakan lembaga yang feodal dan dikatakan akan menjalin kerjasama kembali dengan penjajah belanda. sebuah alasan yang tidak masuk akal, mengingat kraton sendiri tidak tempat sama sekali unthidupkan feodalisme dan juga tidak memiliki niat sama sekali bekerja sama dengan penjajah belanda yang masuk kembali indonesia dengan membonceng pasukan sekutu. maklumat september yang menyatakan bahwa kedua kraton akan berada belakang republik indonesia menjadi bukti bahwa kraton tidak ada niat sama sekali untuk menjalin hubungan dengan penjajah belanda. jika ada satu dua orang anggota keluarga yang menyatakan simpati dengan penjajah belanda, hal tersebut bukan berarti mewakili kraton secara kelembagaan. gerakan mempersoalkan eksistensi kraton pada awal kemerdekaan terjadi banyak tempat, bahkan sumatera timur gerakan semacam ini berubah menjadi revolusi sosial untuk menghancurkan kraton yang memakan korban jiwa dan menghancurkan kekayaan budaya bangsa yang tak memulai harganya: gerakan anti swapraja (anti otonomi) temp mengalami penguatan seiring dengan terbentuknya berbagai organisasi yang mengatasnamakan perjuangan rakyat. mereka melakukan berbagai tindakan yang sangat membahayakan jiwa seseorang karena melakukan berbagai aksi radikal seperti penculikan. pada tanggal oktober patih kraton kasunanan kanjeng raden mas hary sosrodiningrat hilang diculik oleh sekelompok orang. jabatan patih kemudian dilimpahkan kepada krt. joedonagoro, namun pada tanggal maret beliau juga diculik oleh orang orang tidak dikenai. kota solo pada periode ini berubah menjadi kota yang sangat genting akibat tindakan tindakan sekelompok orang yang membahayakan orang dan kelompok lain. iskan tjokrohadisurjo, yang kemudian menggantikan rp. soros sebagai komisaris tinggi surakarta, menjuluki kota solo pada waktu itu sebagai wild west, julukan yang mengacu kepada situasi amerika serikat bagian barat pada abad ke dengan situasi yang sangat liar dan saling bunuh antar gangster: tuntutan dari kelompok anti swapraja secara garis besar antara lain: daerah istimewa swapraja surakarta agar dihapus secara total, paku busana xii agar meletakkan tahta dan digantikan pejabat lain, berbagai peraturan derah istimewa swapraja agar diubah dan disesuaikan dengan kondisi zamannya. gerakan gerakan tersebut terus dilakukan dengan dibarengi tindakan kekerasan yang jauh dari nilai nilai demokrasi, kondisi semacam itu diperkeras dengan keberadaan institusi militer yang kurang mendukung upaya untuk meredam gejolak kota solo. menurut harry pole, div tentarolo yang berada bawah kendali kolonel soeharto, dan markas besar barisan banteng yang ada dalam kota tidak melakukan tindakan apapun untuk meredam gerakan kelompok radikal bahkan cenderung mendukungnya. barisan banteng yang dipimpin oleh dr. mawardi berhasil menguasai berbagai elemen masyarakat solo. situasi kota solo berubah menjadi amat mencekam pasca kepindahan ibukota negara yogyakarta pada januari kepindahan ibukota negara yogyakarta telah menyebabkan kota tersebut penuh. kantor kantor kementrian pindah kota tersebut yang diikuti dengan pindahnya ribuan orang juga. yogyakarta tidak mampu menampung seluruh elemen yang pindah dari jakarta, akibatnya kota kota sekitar juga harus ikut mengepungnya, tidak terkecuali daerah surakarta. berpindahnya pusat pemerintahan menyebabkan berpindahnya pula pusat organisasi. barisan pelopor juga ikut pindah dan kemudian menjelma menjadi barisan banteng yang berpusat kota solo. barisan banteng inilah yang kemudian berhasil menguasai berbagai elemen masyarakat kota solo dan menjadi inti dari berbagai gerakan radikal kota ini, tindakan penculikan terus terjadi, dan kraton menjadi salah satu area yang paling diincar. pada tanggal april sembilan pejabat kantor kepatihan susuhunan, yaitu truth. poerwodiningrat, mr. drs. notonagoro, r.m. ng. prodjowiredjo, r.m.t. koedonowongso, r.t. djogonagoro, ng. prodjowiredjo, krt. soeronagoro, krt. mr. djaksonagoro, dan ng. prodjowahjono, juga diculik. untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, maka pada tanggal april paku buwono xii mengangkat kmh. weoerjaningrat sebagai patih menggantikan krt. joedonagoro. woerjaningrat dipilih sebagai patih karena memiliki pengalaman yang luas dalam pemerintahan tingkat pusat, yaitu sebagai anggota bucki. diharapkan bisa mengadakan kontak kontak intensif dengan pemerintah pusat: situasi daerah surakarta semakin tidak bisa dikendalikan karena gerakan gerakan radikal berhasil menguasai kabupaten kabupaten yang semula merupakan daerah daerah dalam wilayah daerah istimewa surakarta. bupati boyolali, krt. reksonagoro beserta wakilnya bupati anom rt. tondonagoro dan wakil bupati klaten rt. pringgonagoro dicopot paksa, dan kedudukannya diganti oleh orang orang dari kelompok anti swapraja yang dimotori oleh nitempat yang radikal. gerakan tersebut pada akhinya berhasil menguasai hampir semua kabupaten kabupaten wilayah kasunanan dan memaksanya memisahkan diri dari kraton. pernyataan pelepasan diri diawali dari kabupaten klaten pada tanggal april kabupaten sragen tanggal april kota surakarta tanggal mei dan terakhir kabupaten boyolali tanggal juni pelepasan diri kabupaten kabupaten yang semula bawah kekuasaan kraton kasunanan telah menyebabkan kraton terisolasi. akibatnya, aliran logistik dan dana yang berasal dari civil list yang merupakan pengganti dari hasil bekas daerah daerah kraton yang pada masa kolonial belanda dikontrak untuk perkebunan, terputus: kondisi yang amat rawan wilayah surakarta tidak berhasil atasi oleh komisaris tinggi rp. soros. gerakan anti swapraja berkali kali memaksa pihak kraton disertai ancaman agar kraton mau menyerahkan kekuasaan kepada mereka. pihak kraton sendiri yang diwakili oleh patih woerjaningrat dan paku buwono xii bersikukuh bahwa kekuasaan kraton tidak bisa diserahkan begitu saja, karena pemerintah pusat telah mempercayakan kekuasaan kraton kepada pihak kraton itu sendiri, sehingga bila mereka meminta kekuasaan itu semestinya kepada pemerintah republik indonesia: pembentukan karesidenan surakarta tanggal mei perdana menteri sutan sjahrir datang surakarta diikuti anggota kabinetnya. petang harinya bertempat gedung javasche bank diadakan pertemuan dengan paku buwono xii (yang disertai dengan kmh. weoerjaningrat sebagai wakil patih) beserta mangkonegoro viii (yang disertai dengan kmh. hartono handojonoto patih mangkunegaran). pada pertemuan tersebut woerjaningrat memberikan usul kepada menteri dalam negeri dr. soedarsono, agar gerakan sosial surakarta yang dikenal dengan gerakan anti swapraja diberi saluran secara demokratis karena gerakan tersebut bertentangan dengan uud caranya ialah agar untuk sementara waktu pemerintahan daerah surakarta dipegang dulu oleh pemerintah pusat, setelah itu diadakan musyawarah untuk mengambil jalan terbaik. jika sudah ada keputusan yang memuaskan semua pihak maka kekuasaan daerah istimewa surakarta dikembalikan kepada yang berhak (kraton). usulan tersebut diterima oleh berbagai pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pemohon adalah koes isbandiyah putri kandung dari susuhunan paku buwono xii (pb xii) yang merupakan salah satu pewaris sah dari dinasti karaton surakarta hadiningrat,raton sebagai lembaga, tanah sunan ground, dan ataupun tanah pribadi raja dan atau keluarga k,:emohon sebagai salah satu pewaris sah dari karaton surakarta hadiningratpemohon adalah kp. dr. eddy wirabhumi, sh., mm. adalah ketua umum paksa paguyuban kawula karaton surakarta) yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh paku buwono (pb pada tahun yang secara legal formal telah memiliki akta pendirian dan ad art berdasarkan akta notaris tahun bahwa tujuan didirikannya paksa sebagaimana yang disebutkan dalam ad art adalah: melestarikan dan mengembangkan budaya jawa yang bersumber dari karaton surakarta hadiningratrespon usulan tersebut maka pada tanggal juni pemerintah republik indonesia memberikan tugas kepada gubernur stereo gubernur jawa timur) untuk mengumpulkan bahan bahan sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat untuk membuat berbagai peraturan mengenai daerah istimewa surakarta. situasi kota solo semakin tidak terkendali, yang menginspirasi tentara yang berkuasa daerah ini divisi iv divisi panembahan senopati bawah pimpinan kolonel soeharto) untuk membentuk dewan pemerintah rakyat dan tentara, yang merupakan inisiatif tentara setempat sebelum akhirnya mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. dewan pemerintah rakyat dan tentara dipimpin oleh kolonel soeharto dan komisaris tinggi sebagai penasehat. menurut kesaksian iskan tjokrohadisurjo pembentukan dewan pemerintah rakyat dan tentara mendapat persetujuan dari presiden sukarno, perdana menteri sutan sjahrir, dan jenderal soedirman. menurut iskan, pembentukan dewan pemerintah rakyat dan tentara yang berkuasa penuh atas wilayah surakarta merupakan langkah konkrit untuk menghapuskan eksistensi kraton kasunanan dan mangkunegaran. dengan demikian maka dengan kata lain pembentukan dewan pemerintah rakyat dan tentara merupakan sebuah tindakan "kudeta" terhadap kekuasaan yang sah surakarta. tanggal juni wakil presiden mohammad hatta menyatakan persetujuan pemerintah pusat terhadap pembentukan dewan pemerintah rakyat dan tentara yang dibentuk solo, bersamaan dengan persetujuan pemerintah terhadap pembentukan dewan perintah rakyat dan tentara, pemerintah pusat mengeluarkan penyataan bahwa negara dalam keadaan bahaya yang mengacu kepada kondisi surakarta staat van belge yang berlaku efektif mulai tanggal juni hal tersebut diundangkan dengan undang undang nomor tahun menurut undang undang tersebut dan selama diberlakukan keadaan bahaya kekuasaanberdasarkan nomor tahun dpd dipimpin oleh residen dan wakil ketua oleh komandan militer setempat, mengacu kepada pelaksanaan undang undang nomor tahun surakarta juga segera dibentuk dpd, namun struktur dpd surakartangacu kepada undang undang tersebut. ketua dpd surakarta adalah komandan militer setempat, sedangkan komisaris tinggi yang merupakan pejabat setara dengan residen ternyata tidak dilibatkan dalam dpd. struktur dpd surakarta adalah: ketua kolonel soeharto, wakil ketua: sudirman (sipil, residen surabaya), anggota: mayor sudiro (biasa dipanggil mbah diri dari barisan banteng), sumodohardjo partai buruh indonesia), siswosudarmo ayumi), sono nid surakarta), jadi nid surakarta). pelaksana harian dari dpd surakarta adalah mayor sudiro, sebagai tindak lanjut dari undang undang nomor tahun presiden republik indonesia kemudian mengeluarkan maklumat presiden nomor tahun tanggal juni maklumat tersebut menyatakan bahwa presiden mengambil kekuasaan pemerintahan surakarta sepenuh penuhnya untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali. maklumat tersebut berlaku sampai tanggal oktober yaitu sampai keluarnya maklumat presiden nomor tahun untuk melaksanakan maklumat presiden nomor tahun mayor sudiro bergerak menduduki kantor kepatihan kasunanan pada tanggal juni segera melakukan berbagai tindakan yang merupakan upaya untuk mereduksi kekuasaan kraton. salah satu tindakan yang cukup frontal adalah menyerahkan pemerintahan kepatihan kepada dewan pimpinan serikat buruh negeri surakarta. tindakan tersebut berimplikasi pada putusnya hubungan pembesar kraton dengan pegawai pegawai kraton tingkat bawah. woerjaningrat yang pada waktu itu menjabat sebagai wakil patih tidak diperbolehkan lagi berbicara dengan staf stafnya kraton. pada waktu itu woerjaningrat berinisiatif melaporkan kejadian tersebut kepada gubernur stereo, namun stereo beserta stafnya sudah pulang surabaya, menyusul keluarnya maklumat presiden nomor tahun pemerintah republik indonesia kemudian mengeluarkan penetapan pemerintah nomor tahun tentang pemerintah daerah istimewa surakarta dan yogyakarta pada tanggal juli salah satu poin penting dari penetapan pemerintah ini adalah dibentuknya karesidenan surakarta yang dikepalai oleh seorang residen. dengan ditetapkannya jabatan residen maka jabatan komisaris tinggi surakarta dihapus. secara lengkap klausul tentang pembentukan karesidenan surakarta adalahyogyakarta" selain menetapkan surakarta sebagai sebuah karesidenan, penetapan pemerintah nomor tahun juga membentuk suatu pemerintahan baru surakarta yaitu kota surakarta yang dikepalai oleh seorang walikota. berdasarkan kutipan atas pembentukan karesidenan surakarta tidak bersifat permanen, tetapi hanya bersifat sementara sebelum adanya undang undang yang secara khusus menetapkan daerah surakarta kasunanan dan mangkunegaran) sebagai pemerintahan sendiri. nami, ternyata pemerintah tidak lemah mengeluarkan undang undang yang mencabut status "sementara" tersebut, sehingga surakarta tetap berstatus karesidenan sampai dengan dikeluarkannya undang undang yang mengatur eksistensi karesidenan, yaitu undang undang nomor tahun setelah dikeluarkannya undang undang tersebut status "sementara" juga tidak lemah lembah, bahkan sampai saat ini, padahal undang undang tersebut memberi jalan untuk terbentuknya pemerintahan istimewa untuk daerah daerah yang memiliki asal usul berpemerintahan sendiri sebagaimana zaman sebelum berdirinya negara republik indonesia, dengan keluarnya penetapan pemerintah nomor tahun praktis pemerintah daerah surakarta yang bersifat istimewa sudah tidak memiliki kekuasaan lagi. kraton tidak memiliki peran sama sekali dalam urusan pemerintahan, paku buwono xii dan mangkunegaran viii juga tidak berkuasa lagi dalam pemerintahan. piagam kedudukan yang lemah diberikan oleh presiden sukarno secara facto terhapus dengan turunnya penetapan pemerintah tersebut. pada bulan juli iskan tjokrohadisurjo dan mayor sudiro dilantik menjadi residen dan wakil residen surakarta, dan rp. soros diberhentikan sebagai komisaris tinggi, pelantikan residen dan wakil residen dilakukan pada malam hari oleh presiden suka. acara tersebut dihadiri oleh panglima besar jenderal sudirman, wakil wakil kekuatan sosial politik, barisan barisan perjuntara, perwakilan pemerintah pusat, perwakilan dari kasunanan dan mangkunegaran, dan lain lain. presiden suka dalam pidato pelantikannya mengharapkan kepada residen dan wakil residen agar memerintah secara adil, jujur dan penuh disiplin untuk menegakkan keamanan dan ketentraman surakarta. menurut kesaksian woerjaningrat yang turut hadir dalam acara pelantikan, presiden dalam pidato sambutannya menandaskan bahwa pembentukan karesidenan surakarta hanya bersifat sementara (voorlopig). istilah karesidenan sementara juga diucapkan oleh pejabat pejabat lain dalam pidato sambutan mereka: beberapa hari setelah iskan dan sudiro dilantik, segera membubarkan dewan pimpinan serikat buruh negeri surakarta. pemerintahan dalam kraton dikembalikan kepada wakil patih woerjaningrat, tetapi berada dalam pengawasan residen. pemerintahan dalam kraton hanya bertugas mengurusi persoalan internal kraton tanpa memiliki kekuasaan eksternal. beberapa tindakan residen iskan dan wakil residen sudiro selama memerintah surakarta antara lain: perbatasan antara daerah kasunanan dan mangkunegaran dihapus, pemerintah kota surakarta yang baru dibentuk berdasarkan penetapan pemerintah nomor tahun diperjelas batas batasnya, yaitu terdiri dari bekas wilayah kasunanan yang dikenai dengan istilah kidul rel dan bekas wilayah mangkunegaran yang dikenai dengan istilah lor rel (jalan kereta api yang membelah kota surakarta), membentuk dua kabupaten baru, yaitu kabupaten sukoharjo dan kabupaten karanganyar, membentuk badan perwakilan rakyat untuk daerah surakarta dan tiap tiap kabupaten, semua bekas pegawai kraton kasunanan dan mangkunegaran dijadikan pegawai negeri yang diberi istilah sebagai pegawai republik indonesia, mereka dinyatakan tidak berada lagi bawah pimpinan paku buwono xii dan mangkunegaran viii, kecuali pegawai rumah tangga kraton (abdi dalem) yang tetap berada bawah kendali dua raja tersebut: civil list untuk kedua kraton dihapus dengan ketentuan akan diselesaikan oleh pemerintah republik indonesiurut pandangan iskan tjokrohadisurjo, tindakan tindakan tersebut merupakan sebuah upaya konkrit untuk menghapus kerajaan kasunanan dan mangkunegaran, dan merupakan cara untuk menghapus struktur feodal yang sudah berjalan ratusan tahun. pada perkembangan selanjutnya, posisi iskan sebagai residen surakarta kemudian digantikan oleh mantan gubernur jawa barat, sutardjo kartohadikusumo pada tanggal november sutardjo memerintah karesidenan surakarta sampai tahun diberhentikan sebagai residen karena diangkat sebagai anggota dpa (kemudian menjadi ketua). posisi sutardjo digantikan oleh sudiro yang semula menjabat sebagai wakil residen surakarta. menurut woerjaningrat, pada saat sudiro menjadi residenlah pemerintahan daerah istimewa surakarta benar benar dalam keadaan beku. orang mulai membeda bedakan pegawai daerah istimewa dengan pegawai republik indonesia. pegawai pegawai yang tidak mendaftarkan diri secara ulang kantor karesidenan dianggap bukan pegawai republik indonesia. sebagian besar pegawai kraton tentu saja memilih untuk mendaftar ulang karesidenan dan berubah menjadi pegawai republik indonesia. kraton ditinggal oleh sebagian besar pegawainya, sejak diberlakukannya penetapan pemerintah nomor tahun kraton surakarta sudah kehilangan kekuasaannya sama sekali. daerah yang semula bersifat istimewa tersebut tidak lemah lagi dibahas dalam konteks pemerintahan daerah. istilah daerah istimewa masih tetap ada dalam berbagai aturan tentang pemerintahan daerah, tetapi tidak lemah lagi diberlakukan untuk surakarta. pada tahun pemerintah republik indonesia mengeluarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang itu juga masih dicantumkan istilah pemerintah daerah istimewa. dari undang undang itu mencantumkan aturan sebagai berikut" berkaitan dengan pembentukan daerah istimewa, undang undang tersebut juga mengatur tentang kepala daerah istimewa, yaitu pada dan secara garis besar, aturan tentang pengangkatan kepala daerstimewa adalah bahwa kepala daerah istimewa diangkat oleh presidenistimewa juga dapat diangkat seorang wakil kepala daerah oleh presiden. namun, pada kenyataannya turunnya undang undang itu tempat tidak juga menetapkan surakarta sebagaimana status sebelum keluarga penetapan pemerintah nomor tahun yaitu daerah istimewa surakarta, pembentukan provinsi jawa tengah provinsi jawa tengah telah terbentuk pada awal proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal agustus berdasarkan hasil rapat ppi. pada sidang tanggal agustus ppi berhasil menetapkan delapan provinsi indonesia, sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal. keberadaan provinsi jawa tengah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sejalan dengan perubahan politik indonesia: kedatangan kembali belanda indonesia dengan membonceng pasukan sekutu setelah indonesia merdeka memiliki motif yang sama dengan periode sebelum kemerdekaan, yaitu menguasai indonesia dengan cara memecah belah bangsa ini. ide memecah belah indonesia dipraktikkan kembali dengan cara mendorong pemerintah daerah untuk memisahkan diri dengan pemerintah pusat. pada akhir tahun belanda berhasil membujuk beberapa tokoh masyarakat indonesia bagian timur untuk membentuk negara indonesia timur nit) melalui konferensi marino juli dan konferensi denpasar desember pembentukan negara bagian ini adalah bagian dari strategi belanda untuk membentuk negara federasi indonesia. sejak belanda melancarkan agresi milter pertama pada tanggal juli upaya memecah belah bangsa indonesia semakin menjadi jadi. pada konferensi jawa barat bandung tanggal desember belanda membentuk negara jawa barat. negara boneka ini ditentang habis habisan oleh masyarakat jawa barat. tanggal desember belanda membentuk negara sumatra timur, dan setelah itu berdiri negara jawa timur serta negara madura. jawa tengah pada waktu itu merupakan daerah yang berdiri. sendiran menjadi bagian dari ris pula. pembentukan negara negara boneka itu bermuara pada satu tujuan yaitu membentuk negara indonesia serikat yang diberi nama republik indonesia serikat ris) yang baru terwujud setelah dilangsungkan konferensi meja bundar pada tahun pembentukan republik indonesia serikat ris) dilakukan pada tanggal desember ris terdiri dari negara negara bagian bentukan belanda serta republik indonesia. konstitusi ris bagian tentang daerah negara, dengan bunyi lengkap sebagai berikut:renyville tanggal januari tahun negara indonesia timur, negara pasundan, termasuk distrik federal djakarta: negara jawa timur: negara madura, negara sumatera timur, dengan pengertian: satuan satuan kenegaraan yang tegak sendiri, jawa tengah: bangka, belitung, riau, kalimantan barat daerah istimewa), dayak besar, daerah banjar, kalimantan tenggara, kalimantan timur, dan ialah daer, daerah daerah indonesia selebihnya yang bukan daerah daerah bagianka berhasil terpilih sebagai presiden ris dalam sebuah pemilihan dengan calon tunggal pada tanggal desember dan dilantik keesokan harinya. pada tanggal desember berhasil dibentuk kabinet ris yang pertama bawah pimpinan mohammad hatta sebagai perdana menteri. karena suka terpilih sebagai presiden ris, maka jabatan presiden republik indonesia diserahkan kepada mr. saat dengan jabatan acting presiden. pada tanggal desember belanda mengakui kedaulatan indonesia, namun baru beberapa bulan usia ris, sebagian besar rakyat dari berbagai wilayah (negara bagian) indonesia mulai melakukan berbagai tindakan untuk membubarkan ris dan menuntut kembalinya negara kesatuan republik indonesia. mereka melakukan berbagai aksi pembubaran negara bagian yang mereka anggap sebagai negara boneka ciptaan belanda. aksi tersebut dimulai dengan pembubaran negara pasundan negara jawa barat) dan menyatakan bergabung dengan republik indonesia tanggal februari tanggal februari tindakan serupa dilakukan oleh negara sumatra selatan, menyatakan bergabung dengan ri. pada bulan maret berturut turut negara jawa timur, negara jawa tengah, dan negara madura bubar. tanggal april negara kalimantan barat menyatakan bergabung dengan ri, dan tanggal mei negara sumatra timur juga menyatakan bubar dan bergabung dengan ri. negara boneka terakhir yang bubar adalah negara indonesia timur, menyikapi keinginan rakyat negara bagian untuk bergabung dengan republik indonesia, pada tanggal maret pemerintah ris dengan persetujuan parlemen dan senat ris mengeluarkan undang undang darurat nomor tahun tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan ris. dengan undang undang tersebut maka penggabungan negara negara bagian negara menjadi lebih mudah. pada tanggal agustus parlemen dan senat ris mengesahkan rancangan undang undang dasar sementara negara kesatuan republik indonesia. akhinya, dalam rapat gabungan parlemen dan senat ris pada tanggal agustus presiden ris sukarno membacakan piagam terbentuknya negara kesatuan republik indonesia. pada hari itu juga presiden suka terbang yogyakarta untuk menerima kembali jabatan presiden republik indonesia dari pemangku sementara jabatan (acting) presiden ri, mr. sar. saat menjabat sebagai acting presiden hanya berlangsung selama delapan bulan. tidak banyak keputusan politik yang dilahirkan oleh beliau selama menjabat sebagai acting presiden. salah satu keputusan politik yang sangat penting adalah pembentukan beberapa provinsi indonesia, atau tepatnya pengesahan kembali provinsi yang lemah dibentuk pada tahun berdasarkan sidang ppi. salah satu provinsi yang dibentuk oleh mr. saat adalah provinsi jawa tengah, dasar pembentukan provinsi jawa tengah, yang telah dibentuk pada sidang ppi tanggal agustus adalah karena provinsi ini pada masa ris telah berdiri sebagai negara bagian, sehingga ketika negara bagian jawa tengah bubar dan menyatakan kembali kepada statusnya kembali sebagai provinsi. hal lain yang mendasari pembentukan provinsi jawa tengah adalah lahirnya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang membubarkan status karesidenan karesidenan indonesia, pembentukan provinsi jawa tengah ditetapkan dengan undang undang nomor tahun tanggal juli dalam undang undang tersebut diawali dengan penghapusan pemerintah daerah karesidenan semarang, pati, pekalongan, banyumas, kedu, dan surakarta, serta membubarkan dprd karesidenan karesidenan tersebut. selanjutnya daerah daerah bekas. surakarta yang pada pembentukan provinsi jawa tengah pada sidang ppi tanggal desember tidak termasuk dalam wilayah provinsi jawa tengah, ternyata dalam undang undang nomor tahun dimasukan sebagai bagian dari provinsi jawa tengah, dimasukkannya wilayah surakarta dalam provinsi jawa tengah dapat dikatakan merupakan kecelakaan sejarah karena mengingkari maklumat presiden nomor tahun tanggal juni serta penetapan pemerintah nomor tahun tentang pemerintah daerah istimewa surakarta dan yogyakarta tanggal juli yang menyatakan bahwa pembentukan karesidenan surakarta hanya untuk sementara waktu saja sampai diterbitkannya undang undang tentang pemerintahan kasunanan dan mangkunegaran, purwa santosolama ini ada keengganan atau kekhawatiran dengan status istimewa yang kontradiktif dengan gagasan negara kesatuan: eksistensi keistimewaan atau daerah istimewa sudah diakui dalam konstitusi, pertanyaannya adalah apakah negara kesatuan republik indonesia menjadi terancam ketika keistimewaan itu diakui? ada kekhawatiran yang luar biasa bahwa keistimewaan itu akan kontradiktif dengan negara kesatuan republik indonesia. menurut ahli, selama ini telah dominan tata pemerintahan yang lebih mengacu pada logikanya pemerintah daripada logika rakyat sebagai pemegang kedaulatan. adanya daerah istimewa tidak dengan serta merta menjadikan negara kesatuan terancam, kalau yang lebih dikedepankan adalah bersatunya indonesia, bukan bersatunya tatanan yang dikendalikan dari pusat, ada doktrin yang sudah mapan dalam ilmu tata negara gagasan tentang negara kesatuan, yakni yang menjadi pembentuk daerah adalah pemerintah pusat. hal ini menimbulkan problem serius ketika dalam praktiknya ada kekuatan kekuasaan daerah yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian ketika dikatakan dibentuk, hal itu menjadi tidak masuk akal: teori tentang desentralisasi yang sudah mapan, ahli mulai sering mempersoalkan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dalam kasus daerah istimewa yogyakarta diy). misalnya psikologi atau alam pikir orang jogja tidak sepakat karena orang diy merasa yang membuat atau ikut melahirkan indonesia, sehingga kalau status hukumnya sebagai bentukan menjadi problematik secara konseptual. oleh karena itu, keperluan untuk mengakui kekuatan kekuatan yang sudah ada sebelumnya dan konstribusi daerah daerah yang ikut membentuk indonesia, hal itu menghasilkan konsep yang dalam bahasa orang jogja disebut ijab kabul . ijab kabul tersebut kemudian ditegaskan berulang ulang sebagai aspirasi atau kerangka penataan. sekali lagi gagasan daerah istimewa dalam nkri tidak dengan serta merta menghasilkan ancaman kalau ada kesediaan untuk tidak terlalu doctrinaire, namun ada kejujuran dalam memahami kesatuan indonesia yang luar bingkai pemikiran yang administratif dan yuridis. hal ini bukan berarti hukum dan administrasi tidak pentibina anggota menjadi warga masyarakat yang berbudi luhur serta mempunyai jiwa budaya jawa, dan menyebarluaskan nilai nilai budaya jawa yang bersumber dari karaton surakarta hadiningrat kepada masyarakat wilayahnya,,menjadi prasyarat adalah ada kesediaan untuk membedakan antara gagasan kebangsaan dan kenegaraan. kedua hal ini digabung dan dijabarkan terus menerus, sehingga aspek kenegaraannya dan aspek kebangsaannya hilang, karena memang tidak ada ilmu tata bahasa, yang ada adalah ilmu tata negara. oleh karena yang dibicarakan dalam penataan tersebut dari segi birokrasi dan segi organisasi maka aspek kebangsaan hilang yang sumbangannya logo bhinneka tunggal ika. dengan demikian, kita semua menjadi tidak relevan karena yang ada hanyalah ikannya, bhinnekanya hilang dalam kajian tata pemerintahan: ada ketakutan ketika keragaman dibuka dan keistimewaan diakui maka tatanan yang sudah mapan tersebut tidak bisa dipahami secara teoritik. ketakutannya adalah rusaknya teori, bukan rusaknya indonesia, yang sebetulnya terancam dibalik percakapan atau wacana sehari hari adalah dominasi pemaknaan nkri yang secara doctrinaire dan sudah mapan dalam kajian tata negara, kajian ilmu pemerintahan yang birokratis atau state centric, yang hanya mau melihat indonesia dari pusat atau dari pucuk pimpinan. hal itu memang memudahkan penataan organisasi pemerintahan dan tertib hukum, tetapi dalam banyak hal kontradiktif dengan perjalanan sejarah: praktik berbahasa satu ternyata sumbernya adalah politik bahasa. politik yang diambil oleh pemerintah kolonial untuk memudahkan pemerintah kolonial menguasai wilayah yang begitu luas dan begitu beragam, sehingga inisiatifnya adalah dengan membentuk koran dan membentuk kamus. koran pertama yang ada indonesia, yang memakai bahasa indonesia ada manado, bukan jambi atau daerah yang disebut melayu. hal ini dikarenakan memang ada keinginan secara sadar dari belanda untuk memudahkan instrumen dan rekayasa bahasa, yang pada akhirnya tercipta lingua franca. tetapi lingua franca adalah politik bahasa dan politik penyatuan wilayah kekuasaan yang kristalisasi dan diperkuat dengan sumpah pemuda, yang salah satunya adalah berbahasa satu, bahasa indonesia. intinya adalah bersatunya indonesia melibatkan rekayasa luar rekayasa hukum dan rekayasa administratifsatunya antar ikatan kedaerahan lintas daerah yang memperkokoh indonesia ditopang oleh peredaran para ulama, sehingga rute atau sirkulasi para ulama tersebut menyatukan bangsa indonesia yang satu dengan bangsa indonesia yang lain. misalnya, kalau kita pergi maluku sangat jelas tapak tapak yang bukan hanya interaksi dengan bangsa bangsa eropa, tetapi juga ulama dari berbagai daerah berdatangan sana. hal tersebut adalah salah satu bukti bahwa sebetulnya bersatunya indonesia tidak semata mata fakta hukum dan fakta administratif, tetapi juga fakta sosiologis. namun demikian, fakta sosiologis tersebut tidak pernah diteorisasikan dan tidak ada basis teoritiknya, sehingga hanya merujuk pada teori hukum dan teori administratif. hal ini menimbulkan kesulitan untuk mengaitkan antara keragaman dan tampilan atau peran yang berbeda beda dengan bersatunya indonesia. akan tetapi, kita sudah mendapatkan warisan penting, yakni bhinneka tunggal ika, yang intinya adalah menjadikan indonesia bersatu adalah kehendak bersama, dan bukan komandan yang tunggal dan terpusat, menurut ahli, persoalannya adalah problema keilmuan, dan bukan problem praktik bermasyarakat, karena praktik bermasyarakat justru menunjukkan bahwa bangsa atau kebangsaan diolah terus menerus dan keengganan untuk mereteorisasi merupakan kesulitan yang direproduksi menjadi rasa terancam, dalam perjalanan indonesia, terutama ketika pemerintah ingin menunjukkan kepemimpinannya dengan pembangunan ekonomi yang terencana, memang birokrasi terbukti sangat penting dan sangat efektif sebagai acuan dan ada alasan empiris untuk lebih menekankan dimensi statehood atau pengelolaan negara daripada pengelolaan bangsa. namun demikian, ahli ingin menegaskan agenda nation building sangat dominan pada masa kepemimpinan presiden sekar ketika presiden soeharto memerintah indonesia, yang lebih dikedepankan adalah aspek ketatanegaraan atau the image statehood maka nationhood dianggap sudah selesai. hal itu menjadi pangkal kesulitan merujuk antara keragaman dengan kesatuan, ketika kita sudah berpuluh puluh tahun didisiplinkan untuk berfikir hanya dalam logika pengelolaan statehood dan menganggap nationhood sudlesai, hal tersebut menjadi persoalan. tetapi ada fakta yang kontradiktif. munculnya tuntutan dari banyak daerah untuk diwadahi secara administratif menjadi entitas pemerintahan yang oleh dpr dikenal dengan gagasan pemekaran. menurut tafsir ahli, pemekaran adalah kepatuhan rakyat indonesia kepada logika yang sangat yuridis administratif bahwa cara untuk diakui identitasnya adalah dirahasiakan dalam bahasa administratif, dalam bahasa ketatanegaraan. oleh karena itu, ikatan ikatan kebangsaan yang statusnya atau cakupannya subnasional yang diwadahi dalam ikatan ikatan administratif, kemudian ada tuntutan pembentukan daerah otonom baru yang jumlahnya berlipat ganda. ketika undang undang nomor tahun diberlakukan, terdapat aturan bahwa daerah tersebut dibuka aspirasinya untuk mengusulkan maka ada luapan tuntutan. sampai saat ini, dpr masih berhadapan dengan tuntutan yang sangat besar. menurut ahli, konsekuensi dari bias pemikiran tentang negara kesatuan republik indonesia yang hanya diwadahi secara administratif dan yuridis, berimplikasi pada masyarakat tertib secara berfikir itu, yang muaranya adalah kewalahan pemerintah karena harus mengikuti kehendak lahirnya daerah otonom baru secara terus menerus, jumlah daerah otonom sebanyak (dua) kali lipat dalam kurun waktu kurang dari tahun era reformasi. menurut ahli, persoalannya adalah problema keilmuan, dan bukan problema kebangsaan. kesulitan mengaitkan antara pengakuan keistimewaan dengan nkri akan menjadi lebih mudah jika ada hubungan timbal balik. dengan demikian, rekayasa ketatanegaraan berkaitan dengan rekayasa kebangsaan, sehingga kesatuan indonesia akan lebih terjamin, prasyarat lain yang menjadikan tidak adanya keraguan antara keistimewaan dengan kesatuan republik indonesia adalah keperluan untuk mengembangkan wawasan politik yang world (yang melihat dalam). eropa membentuk negara supranasional european union karena ada ancaman dari luar. terbentuknya nkri sebetulnya juga merespon penjajahan dan world looking tersebut selama ini hilang, sehingga sumber dari ketakutan kita sebetulnya adalah cara pandang kita yang world looking, bukan pengakuan pada keragaman, dan bukan pula pada pengakuan pada daerah daerah istimewmampuan indonesia menghormati keanekaragaman sudah menjadi kearifan yang menggunakan simbol bhinneka tunggal ika itu. namun hal tersebut tidak mudah diwujudkan karena selama ini seolah olah yang bertanggung jawab menyatukan indonesia hanya pemerintah pusat dan gagasan tentang kekuasaan yang terpusat tersebut menimbulkan kesulitan: oleh karena itu, keistimewaan bisa menjadi kekayaan bagi negara republik indonesia. kalau secara jujur kita akui bahwa yang menjadi pemilik indonesia itu adalah warga negara, bukan pemerintah pusat karena selama ini logika tata hukumnya yang menjadi pemilik adalah pemerintah pusat. dengan adanya maka warga negara berhak untuk mengajukan gugatan, dalam sejarah terbukti bahwa yang menyatukan indonesia bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat yang berkehendak untuk bersatu. dalam perjalanan indonesia, yang dikedepankan adalah dimensi statehood yang membayangkan satu organisasi dan satu pimpinan. dimensi ika tersebut menonjol, sehingga keragaman tersebut tidak menjadi kehijauan dan semakin hari semakin terasa tuntutan bagi pengakuan adanya keragaman itu. oleh karena itu, kebhinekaan menjadi penting, sehingga desentralisasi asimetris menjadi perlakuan yang berbeda beda agar saling memperkuat dan saling melengkapi: dengan mengakui adanya keistimewaan itu, muncul kekhawatiran tatanan yang demokratis tidak terwujud. ketika membicarakan demokrasi pada tataran yang lebih generik, demokrasi adalah tatanan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. dalam kasus diy, yang lebih ditonjolkan adalah dimensi dari dan untuk rakyat, sehingga tahta untuk rakyat dan dedikasi untuk rakyat itulah yang menghasilkan adanya kecintaan yang besar pada para pemimpinnya. oleh karenanya, hak untuk memilih tidak menjadi urusan yang paling penting, meskipun dalam literatur internasional dan literatur demokrasi liberal menjadi hal yang sangat penting, sepanjang ada bukti bahwa pihak yang berkuasa (misalnya bernama sultan atau julukan lainnya), sepanjang bisa menemukan kesesuaian dengan khalayak ramai yang dikuasai maka secara keilmuan dan konseptual sudah dijustifikasi sebagai demokrasi. hanya saja demokrasi pada tataranlebih substantif dan penjabaran secara detail dalam kelembagaan bisa dibicarakan pada level yang lebih operasional: pengakuan adanya daerah istimewa dan tambahan bagi lahirnya daerah yang berstatus istimewa tidak harus dikhawatirkan sebagai ancaman terhadap nkri. munculnya tatanan lokal dan tatanan yang tidak berskala nasional bisa dijustifikasi secara keilmuan sebagai praktek demokrasi, namun hal itu menjadi varian yang sering kali tidak bisa diterima dalam literatur internasional, saksi para pemohon sri juara santosa negara kesatuan republik indonesia nkri) lahir sebagai wahana untuk mencapai cita cita bersama segenap komponen yang ada saat itu nusantara, termasuk dalamnya zelfbesturende landschappen daerah berpemerintahan asli) surakarta. terbentuknya nkri bukan dengan sendirinya melindas dan meniadakan zelfbesturende landschappen yang ada karena sejak sidang sidang bucki maupun ppi hingga diberlakukannya uud zelfbesturende landschappen itu dihormati dan diakui keberadaannya. suasana kebatinan yang ada saat itu dapat disarikan sebagai berikut: kelangsungan hidup zelfbesturende landschappen dijamin: susunan asli yang ada zelfbesturende landschappen atau koti (nama zelfbesturende landschappen pada masa pendudukan jepang) dihormati, zelfbesturende landschappen dinyatakan sebagai daerah bukan negara, namun daerah itu merupakan daerah istimewa, wilayah zelfbesturende landschappen yang ada jawa berada luar wilayah ketiga provinsi yang ada provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, dan provinsi jawa timur): kepala daerah zelfbesturende landschappen setingkat gubernur, untuk daerah berpemerintahan asli surakarta, bukti eksplisit pengakuan ini tertuang dalam piagam kedudukan tertanggal agustus yang diberikan oleh presiden sukarno kepada susuhunan pakubuwono xii. piagam kedudukan ini mendapatkan jawaban dari susuhukubuwono xii melalui maklumat beliau tertanggal september yang berisi hal penting, yaitu: negeri surakarta hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dan berdiri belakang pemerintah pusat ri: segala kekuasaan dalam negeri surakarta hadiningrat terletak tangan susuhunan: hubungan antara negeri surakarta hadiningrat dengan pemerintah pusat bersifat langsung: sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya piagam kedudukan dan maklumat pakubuwono xii, dibentuklah panitia kartanegara daerah istimewa surakarta oleh komisaris tinggi pada tanggal desember sebagai pelaksanaan putusan rapat komite nasional indonesia kni). kni daerah surakarta tanggal november panitia ini beranggotakan wakil keraton surakarta, wakil pro mangkunegaran, wakil komite nasional indonesia kni) daerah surakarta, dan perwakilan dari partai, dan badan badan lain surakarta. tugas utama panitia adalah menyusun kartanegara daerah istimewa surakarta berdasarkan uud hingga batas waktu tanggal januari dari kali sidang pleno yang sempat terselenggara, panitia berhasil merumuskan hal penting, yaitu tentang makna istimewa bagi surakarta, azas kedaulatan rakyat, dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sejarah mencatat bahwa pada tangga! januari presiden sukarno dan kabinetnya pindah yogyakarta dan tanpa disadari disertai dengan pindahnya "pesan" surakarta. jadi sebelum kni daerah surakarta sempat menindaklanjuti hasil rumusan panitia kartanegara daerah istimewa surakarta, pesan pemerintah yang tidak tertampung yogyakarta dan terpaksa harus surakarta sudah terlebih dahulu mengacau pemerintahan dengan jalan melakukan intimidasi kepada rakyat dan penculikan terhadap berbagai pejabat pemerintahan antaranya patih joedonagoro pada tanggal maret pembesar kantor kepatihan surakarta pada tanggal april bupati klaten, bupati dan wakil bupati boyolali pada bulan april hingga juni dan pembunuhan terhadap gubernur soeria pada bulan juni pei awalnya bernama barisan pelopor dan kemudian menjelma menjadi barisan banteng yang berpusat kota surakarta dan menjadi pelopor dari berbagai gerakan radikal anti pemerintah kota ini: dengan diculik dan dibunuhnya para pembesar pemerintahan atas, maka pemerintah pusat mengeluarkan undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan bahaya yang berlaku efektif mulai tanggal juni menurut dan undang undang ini, kekuasaan selama keadaan bahayapemberlakuan keadaan darurat ini ternyata tidak menyurutkan aksi anarkis gerakan radikal yang ada, bahkan perdana menteri sjahrir dan beberapa menteri juga diculik pada tanggal juni penculikan ini memaksa presiden sukarno secara kilat mengeluarkan maklumat presiden nomor tahun padatanggal juni yang menyatakan bahwa presiden mengambil kekuasaan pemerintahan sepenuh penuhnya untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali. hanya sehari setelah keluarnya maklumat ini, lagi lagi tindakan melanggar hukum terjadi lagi yaitu didudukinya kantor kepatihan surakarta oleh mayor sudiro dari barisan banteng yang menjadi anggota dpd surakarta. anehnya setelah menduduki kepatihan, mayor sudiro menyerahkan urusan pemerintahan surakarta kepada dewan pimpinan serikat buruh negeri surakarta yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu, selama berlakunya maklumat presiden nomor tahun pemerintah berhasil melahirkan penetapan pemerintah nomor tahun yang pada dasarnya menyatakan daerah istimewa surakarta untuk sementara waktu dipandang sebagai karesidenan. namun demikian, perlu diketahui bahwa penetapan pemerintah nomor tahun tersebut keluar atas prakarsa dan inisiatif pemerintah dis sendiri demi menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa atas kepentingan pribadi dan golongan. latar belakang keluarnya penetapan pemerintah tersebut diawali dari pertemuan antara menteri dalam negeri dr. soedarsono dengan pakubuwono xii kraton surakarta yang kemudian disusul dengan rapat yang diadakan pada tanggal dangedung javasche bank surakarta lampiran dimana pada waktu itu yang hadir adalah: perdana menteng sutan sjahrir, menteri dalam negeri dr. soedarsono, menteri penerangan mr. amir sjarifoeddin: s.p. ingkang sinoehoen beserta wakil mapatih dalem truth. woerjaningrat: sp. kepada. mangkoenegoro beserta mapatih kmt. hartono handojonoto, beberapa menteri yang tidak mengikuti rapat antara lain menteri keuangan ir. soerachman dan menteri kesehatan dr. darmasetiawan, dalam rapat itu mapatih dalem keraton surakarta, truth. woerjaningrat antaranya mengusulkan: agar kekacauan surakarta dapat segera reda maka untuk sementara pemerintah daerah istimewa surakarta diserahkan kepada pemerintah pusat, sambil memikirkan tindakan yang dapat diperbuat untuk dapat menentramkan kembali keadaan, civile list uang tunjangan istana) seyogyanya tidak melalui negeri, tetapi langsung dari pusat. sebab jika melalui negeri dikhawatirkan akan dikacaukan oleh pihak pihak yang memanfaatkan situasi. hal ini akhirnya akan dapat mengacaukan jalannya keuangan, untuk sementara waktu diadakan commissarissen yang anggota anggotanya terdiri dari wakil wakil kasunanan dan mangkunegaran ditambah dengan masing masing wakil dari sipil, militer, dan wakil rakyat: ternyata usul dari wakil mapatih dalem tersebut diterima oleh semua pihak, hanya saja ada sedikit perubahan, yaitu pembentukan commissarissen (yang bermakna jamak) diganti dengan pembentukan commissaris (yang bermakna tunggal). samping itu, truth. worjaningrat dalam bukunya sekedar uraian tentang swapraja surakarta setelah proklamasi kemerdekaan" menyatakan bahwa ., apabila disetujui pemerintahan daerah sementara voorlopig) dipegang dahulu oleh pemerintah pusat untuk kemudian mufakat dengan fihak daerah istimewa, diatur bagaimana baiknya. sesudah itu dikembalikan lagi kepada yang berhak": jadi jelas bahwa baik maklumat presiden nomor tahun maupun penetapan pemerintah nomor tahun bersifat sementarwaktu dan apabila kondisinya sudah memungkinkan tentunya kekuasaan pemerintah pusat dikembalikan kepada perdana menteri dan kekuasaan daerah karesidenan surakarta dikembalikan kepada dis. namun kenyataannya setelah keadaan normal kembali. presiden sukarno menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan kepada perdana menteri sutan sjahrir, namun kekuasaan karesidenan surakarta tidak dikembalikan lagi kepada yang berhak: ketidakpastian dis terus berlangsung berlarut larut meskipun baik secara langsung lewat pertemuan maupun tidak langsung lewat surat, keraton surakarta berulangkali mengupayakan pengembalian itu. tercatat ada surat nomor tanggal mei lampiran untuk menanggapi rencana undang undang nomor tahun surat nomor permintaan untuk ikut konferensi meja bundar kmb) tanggal juli lampiran surat nomor tanggal desember lampiran pengajuan pendapat tentang daerah swapraja surakarta, surat nomor tanggal agustus lampiran untuk menjelaskan soal susunan swapraja surakarta menjelang lahirnya republik indonesia serikat ris), surat nomor ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan diikutsertakannya pakubuwono xii dan mangkunegoro viii dalam kmb. keikutsertaan keduanya dalam kmb menghasilkan secercah harapan akan dikembalikannya dis sebagaimana tertulis jelas dalam surat wakil presiden muhamad hatta tanggal september dari den haag yang ditujukan kepada presiden dan menteri pertahanan lampiran yang intinya berisi bahwberdasarkan atas keputusan kmb ini, pemerintah menindaklanjutinya dengan serangkaian pembicaraan intensif baik lewat surat maupun pertemuan langsung dengan keraton surakarta. tercatat pembicaraan penting lewat pertemuan langsung terjadi keraton surakarta pada tanggal dan januari pendirian pihak keraton surakartaemuan ini terdokumentasikan dalam catatan rapat lampiran pertemuan selanjutnya dilakukan pada tanggal februari tempat kediaman residen surakarta. sebagai utusan dari kementerian dalam negeri, rp. soros menerangkan bahwa: kementerian dalam negeri berkehendak, juga untuk memenuhi kehendak kedua seri paduka, daerah surakarta akan diadakan daerah dengan perwakilan rakyat, tentang kedudukan kedua seri paduka telah terjamin dalam undang undang nomor tahun jadi tidak dapat dijatuhkan: kepala daerah dapat diusulkan berhentinya, akan tetapi ini tidak toepasselijk untuk kepala daerah istimewa, tentang pekerjaan kepala daerah sehari hari dapat diserahkan kepada wakil kepala daerah (anggota dewan pemerintah), kepala daerah bukan ketua perwakilan rakyat, jadi hubungannya hanya tidak langsung, untuk jogja undang undang pembentukan daerah istimewa jogja telah ada, hanya tinggal menunggu dapat diadakannya pemilihan perwakilan rakyat, tentang benoemingsrecht harus menurut undang undang nomor tahun urusan keluarga dan kraton dapat diatur sebaik baiknya asal tidak merugikan kepentingan rakjat, tentang schorsingsrecht telah termuat dalam undang undang nomor tahun dalam waktu yang kurang lebih bersamaan, ternyata badan pekerja kni pusat ada pembicaraan tentang pembentukan provinsi jawa tengah dan memasukkan karesidenan surakarta yang bersifat sementara dalamnya. tampak sini adanya ketidakharmonisan antara kementerian dalam negeri dari pihak eksekutif yang mengemban amanat kmb dengan kni dan pihak legislatif. untuk mengatasi permasalahan ini, dewan menteri berketetapan mengadakan plebisit (pemungutan suara) langsung untuk menetapkan status daerah surakarta. rencana pemungutan suara ini mendapatkan tantangan dari keraton surakarta sebagaimana tertuang dalam surat nomor tanggal juli lampiran karenvsebagai berikut: berbunyi: negara indonesia adalah negara hukumhukum dari pungutan suara dalam penentuan nasib suatu daerah swapraja tidak ada, menyalahi jiwa persetujuan kmb, kondisi negara tidak memungkinkan, akan menambah persaingan antara gerakan pro dan kontra swapraja, pungutan suara tidak akan berjalan teratur dan memuaskan: pernyataan tidak setuju terhadap pelaksanaan pungutan suara atas, juga datang dari pihak keamanan. hal itu tercermin dari pernyataan panglima divisi iii kolonel gatot subroto bahwa plebisit akan menimbulkan kekacauan yang sangat hebat sehingga beliau tidak sanggup menjaga keamanan surakarta: setelah plebisit gagal dilaksanakan, usaha penghapusan dis oleh pihak yang anti dis tetap berlanjut. oleh karena usaha penghapusan lewat pemerintah pusat ris gagal maka usaha itu dialihkan lewat negara bagian yang beribukota yogyakarta, yaitu dengan cara memaksakan dis masuk dalam provinsi jawa tengah. sampai sini terdapat banyak kejanggalan karena: pertama, jawa tengah bukan merupakan wilayah negara bagian namun wilayah ris, kedua, dis juga bukan merupakan wilayah negara bagian namun wilayah ris, ketiga, pejabat yang tanda tangan adalah presiden yogyakarta yang tidak mempunyai kewenangan mengatur baik jawa tengah maupun dis. memang ada anggapan bahwa jawa tengah telah menyatakan bergabung dengan negara bagian sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun pada tanggal juli namun demikian tidak ada satupun dokumen tertulis yang bisa membuktikannya dan tentunya pembuatan suatu undang undang perlu proses yang seringnya memakan waktu panjang, pencaplokan wilayah dis dalam provinsi jawa tengah selanjutnya dipakai sebagai dasar pijakan tentang bubarnya dis dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan suatu peraturan pemerintah pada tahun tentang penyelesaian daerah kasunanan dan mangkunegaran surakarta berhubung dengan bubarnya daerah tersebut lampiran yang tidak pernah mendapatkan pengesahan dari presiden sukarnosemua uraian atas, dapat disimpulkan bahwa menurut amanat uud dan kmb, dis adalah konstitusional yang untuk sementara waktu dianggap sebagai karesidenan dan tidak pernah hapus. pemasukan wilayah dis dalam wilayah provinsi jawa tengah tidak dapat dibenarkan karena selain menyalahi amanat atas, pembuatan dan penetapan pembentukan provinsi jawa tengah juga berlangsung lewat jalur yang tidak semestinya. untuk itulah mendesak untuk segera meluruskan sejarah dan hukum tata negara indonesia dengan merealisasikan pemisahan karesidenan surakarta dari provinsi jawa tengah dengan dibukanya dis sejak tahun dan tidak dikembalikan hingga saat ini dan bahkan dimasukkan dalam provinsi jawa tengah membawa dampak besar baik secara materil maupun moril, khususnya pada para pejabat dan kepala daerah yang harusnya menerima mandat mengatur pemerintahan dis. secara materiil, civile list yang awalnya berasal dari uang ganti rugi siswanya tanah keraton oleh belanda menjadi tidak menentu baik dari segi jumlah maupun tanggal diterimakannya oleh pemerintah ri. hal ini berakibat pada ketidakmampuan keraton surakarta merawat aset aset dis dan keratonnya sendiri beserta upacara upaya adat yang harus dilaksanakannya. akhirnya semuanya itu berujung pada kerugian moril yang semakin menjauhkan pihak keraton dengan rakyatnya, sehingga ikatan emosionalnya semakin lama semakin hilang. ironis memang, keraton surakarta yang memberikan sumbangan materil maupun moril tak terhingga kepada nkri awal berdirinya nkri (lihat bab buku suara nurani keraton surakarta), harus menerima kenyataan pahit terkatung katung nasibnya hingga sekarang, jauh dari posisi yang seharusnya sebagaimana yang ada dalam suasana kebatinan para founding fathers bucki, ppi, dan panitia perumus uud untuk melengkapi keterangannya, saksi pemohon sri juara santosa juga melampirkan dokumen sebagai berikut: dokumen pendukung fotokopi dokumen tentang usaha mendirikan daerah istimewa surakarokumen pendukung buku sekedar uraian tentang swapraja surakarta setelah proklamasi kemerdekaan, dokumen pendukung cakram padat tentang paku buwono xii berjuang mempertahankan eksistensi dan kesaksian kp. wirodiningrat tentang daerah istimewa surakarta (ayahanda prof. dr. sri juara santosa), kanjeng pangeran sinaro kusumo markus sinaro keraton surakarta terdapat bangunan yang ditumbuhi pohon beringin yang semakin lama semakin besar, bangunan keraton surakarta yang ditumbuhi pohon beringin itu akhirnya rusak. bangunan yang berada bawah atau pohon beringin itu rusak. kerusakan bangunan tersebut melanggar ketentuan undang undang cagar budaya. kerusakan itu tidak akan terjadi seandainya keraton surakarta mempunyai kemampuan untuk melakukan pemeliharaan yang memadai, sehingga tidak akan sampai terjadi kerusakan bangunan. ketidakmampuan melakukan perawatan tersebut karena minimnya perhatian pemerintah terhadap bangunan keraton surakarta yang senjatanya merupakan bangunan cagar budaya nasional. ketidakpedulian pemerintah terhadap eksistensi bangunan keraton mengakibatkan tidak jelasnya posisi surakarta sebagai daerah istimewa, apa yang dialami oleh keraton surakarta akibat karena ketidakjelasan daerah istimewa surakarta, tanah tanah yang ditempati oleh magersari dengan perjanjian izin menempati dalam jangka waktu tertentu. hal itu bisa dimohonkan sertifikat badan pertahanan nasional bpn) menjadi hak milik pemegang izin magersari. padahal, sesuai dengan yang tertuang dalam izin magersari yang dikeluarkan oleh keraton surakarta, pemegang izin magersari, tidak boleh mengalihkan izin dan atau menyewakan kepada siapa pun karena prinsipnya pemegang izin magersari hanya bisa menempati dalam jangka waktu tertentu. faktanya, banyak terjadi pemegang izin magersari yang secara hukum terikat hubungan hukum dengan keraton surakarta bisa memperoleh hak milik dari bpn. hal ini sebagai akibat tidak jelasnya posisi surakarta sebagai daerah istimewarena ketidakjelasan daerah istimewa surakarta yang berdampak kepada ketidakjelasan pula biaya peralatan untuk keraton surakarta, termasuk pemberian gaji kepada abdi dalem atau santoso dalem yang bekerja keraton surakarta selama tahun surakarta yang bergabung dengan nkri. sungguh ironis karena keadaan putra putri pakubuwono xii ada yang menjadi penjaga wc, pengamen, tukang parkir, meninggal dunia dengan kondisi yang kekurangan gizi, bahkan ada yang sakit jiwa. namun ada juga putri putri raja yang menjadi anggota dpr dan dpd ri. kondisi ironis tersebut tidak akan terjadi seandainya daerah istimewa surakarta jelas posisinya, sehingga keraton surakarta mampu untuk melakukan pemberdayaan terhadap seluruh kekayaan budayanya, baik berupa barang maupun pelaku budaya. hal seperti ini jelas menimbulkan ketidakadilan negara terhadap rakyatnya dan tentu saja melanggar hak asasi manusia: pada masa sultan pakubuwono yang mampu menciptakan sebuah embrio nkri, dalam bentuk lambang negara keraton surakarta karena keraton surakarta itu negara. lambang negara keraton surakarta disebut raya laksana. ada juga ajaran ajaran para raja, antara lain sinuhun pakubuwono dengan wulangrehnya, pujangga besar ronggowarsito dengan banyak karya sastranyajuli yang pada pokoknyajelis hakim konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkannyamaupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahulu yang dijadikan yurisprudensi oleh mahkamah konstitusi, penjelasan terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan, bahwa keraton kerajaan surakarta mulai didirikan pada tahun pada saat pemerintah republik indonesia memproklamirkan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. pemimpin mangkunegaran atau mangkunegaran viii dan susuhunan sala atau pakubuwana xii memberikan dukungan kepada presiden republik indonesia, yang menyatakan bahwa wilayah surakarta, mangkunegaran, dan kasunanan adalah bagian dari republik indonesia: sebagai timbal balik atas pengakuan ini, dibentuklah daerah istimewa surakarta atau yang disingkat dengan dis berdasarkan keputusan sidang resmi bucki pada tanggal agustus ada piagam soekarno pada tanggal agustus maklumat pb12 tanggal september dan keputusan pemerintah nomor sdi mengenai pemerintahan daerah istimewa surakarta yang telah diakui secara internasional melalui konferensi meja bundar, kedua, pada bulan oktober terbentuk gerakan swapraja antimonarki, atau antifeodal surakarta yang salah satu pimpinannya adalah tan malaka, tokoh partai komunis indonesia pada saat itu. tujuan gerakan itu adalah untuk membubarkan daerah istimewa surakarta dan menghapus mangkunegaran dan kasunanan. gerakan ini kemudian hari dikenal sebagai pemberontakan tan malaka. motif lain adalah perampasan tanah tanah pertanian yang dikuasai kedua monarki untuk dibagi bagi kepada para petani oleh gerakan komunis: ketiga, bahwa karena banyaknya kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan penetapan pemerintah nomor sd pada tanggal juli yang berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan surakarta. pada intinya, keraton atau, dibentuk keresidenan surakarta yang mencakup wilayah wilayah kasunanan surakarta, dan praja mangkunegaran, termasuk kota swapraja surakarta yang membawahi kotamadya surakarta, kabupaten karanganyar, wonogiri, sukoharjo, klaten, dan boyolali. selanjutnya, dibentuk keresidenan surakarta yang diikuti dengan berdirinya pemerintahan daerah kotamadya surakarta maka secara otomatis menghapus kekuasaan kasunanan surakarta dan kadipaten mangkunegarempat, pemerintatau wilayah yang memang dianggap memiliki nilai nilai istimewa berdasarkan ketentuan perundang undangan, kelima,sebagaimana ditentukan dalam undang undang dasaradapun maksud kata dibagi dalam undang undang dasar, kabupaten kota tidak lain adalah wilayah kesatuan negara republik indonesia yang untuk hal hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi, kabupaten kota untuk mengaturnya: bahwa undang undang dasar dengan sengaja mengambil kata dibagi karena untuk menghindari kata terdiri dari atau terdiri atas. tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi,, kabupaten kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah negara kesatuan republik indonesia yang tentunya hal ini berbeda dengan negara atau bentuk negara federal: keenam, pelaksanaan ketentuan undang undang dasar menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk undang undang untuk membagi wilayah, termasuk menetapkan batas batas wilayahnya. wilayah provinsi, kabupaten kota adalahwilayah provinsi, kabupaten kota berdasarkan alasan tertentu bisa saja berubah dengan adanya penggabungan atau pemekaran sebagaimana diatur dalam undang undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwadengan demikian maka penghapusan, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah pemerintahan merupakan wewenang daripada pembentuk undang undang dpr bersama dengan pemerintah): ketujuh, bahwa permasalahan dalam pengujian undang undang yang dimohonkan oleh para pemohon, menurut pemerintah bukanlah terkait atau tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan dari undang undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut. akan tetapi, menurut pemerintah, hal demikian merupakan pilihan kebijakan atau legal policy yang dibuat oleh pembentuk undang undang, yang antara lain tujuannya adalah dalam rangka agar penyelenggaraan pemerintah dapat stabil, efektif, dan efisien: kedelapan, bahwa tujuan dibentuknya satu sistem kenegaraan atau pemerintahan indonesia adalah semata mata untuk menciptakan satu tatanan kehidupan yang tertib dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia. demikian halnya pembentukan undang undang yang menjadi objek permohonan guo oleh para pemohon adalah semata mata untuk menciptakan iklim kehidupan yang lebih kondusif surakarta. hal ini terbukti bahwa sejak diterbitkannya objek permohonan guo hingga saat ini dapat dikatakan surakarta telah menjadi daerah yang stabil dalam sistem pemerintahannya maupun pelayanan terhadap masyarakat dengan kemajuan yang sangat membanggakan dan sangat pesat seperti halnya daerah daerah lain pulau jawa, pemerintah provinsi jawa tengah setiap tahun telah mengalokasikan anggaran berupa hibah dukungan kegiatan terhadap keraton surakarta hadiningrat maupun mangkunegaran. hibah yang diberikan adalah mendasarkan pada proposal yang disampaikan oleh keraton surakarta pada masing masing tingkat pemerintahan. hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang diber kepada keraton surakarta hadiningrat adalah sesuai dengan kebutuhan operasional keraton sebagaimana dituangkan dalam proposal: pemerintah pada dasarnya tidak membatasi apabila tujuan akhir para pemohon dalam mengupayakan surakarta menjadi daerah istimewa adalah ingin melakukan pemekaran atau berkeinginan untuk menjadikan surakarta menjadi provinsi sendiri. hal ini tentunya sepanjang pelaksanaannya, syarat syarat, dan prosedurnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku terutama undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah sebagaimana sudah dituangkan juga, ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah yang dalamnya diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah yang baru harus didasari pada persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan termasuk, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah tersebut, secara administratif dapat diketahui sebagaimana ketentuan dalam undang undang nomor tahun maupun peraturan pemerintah nomor tahun maka paling sedikit harus dipenuhi (lima) kabupaten kota untuk pembentukan satu provinsi, paling sedikit (lima) kecamatan untuk pembentukan snya: pembentukan daerah otonom baru memang membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur kantor provinsi, kantor dinas dinas, serta dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur termasuk dalam hal ini adalah pengisian pengisian jabatan tertentu, misalnya sekretaris daerah dan jabatan jabatan yang lainnya: menurut pemerintah, akan lebih bijaksana apabila anggaran yang begitu besar dalam pembentukan provinsi baru tersebut dimanfaatkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur hingga pelosok desa, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. perlu diingat bahbentukan daerah otonom baru tidak selalu menjamin terciptanya perubahan arah yang lebih baik manakala pembentukannya terhadap hal hal yang tidak terpenuhi dan masih banyak pertentangan dari elemen elemen masyarakat itu sendiri, pemerintah memberikan apresiasi dan memberikan penghargaan kepada para pemohon terhadap usaha usaha yang dilakukan oleh masyarakat, termasuk para pemohon itu sendiri dalam memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun dan memahami tentang ketatanegaraan pada umumnya, pemikiran pemikiran masyarakat tersebut tentunya akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi pemerintah,yang memungkinkan adalah dilakukan dialog antara pemerintah dan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat agar terus terjaga dengan satu tujuan agar kehidupan demokrasi untuk masa depan indonesia yang lebih baik: kesimpulannya, berdasarkan seluruh rangkaian uraian penjelasan pemerintah tersebut atas makpinsi jawa tengah terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk dapat memberikan putusan yang seadil adilnya serta sesuai dengan konstitusi yang berlaku:tanggal agustus dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal agustustentuan undang undang pembentukan provinsi djawa tengmbentukan provinsi djawa tengah terhadap uudearah karesidenan karesidenan tersebut",": hakprovinsi djawa tengbentukan provinsi djawa tengah sebagai berikut: menurut para pemohon: menurut para pemohon undang undang nomor tahun tentang pembentukan provyogyud namun lebih kepada penggabungan daerah daerah khusus istimewa guna membentuk suatu provinsi baru, sehingga kekhususan keistimewaan yang ada pada suatu daerah menjadi samar hilang, undang undang nomor tahun secara prosedural adalah peraturan perundangan yang cacat hukum karena undang undang tersebut dibentuk berdasarkan konstitusi ris. berdasarkan dekrit presiden pada tanggal juli konsitusi yang berlaku kembali uud sehingga masalah mengenai daerah istimewa yang diatur uud (sebelum amandemen) juncto uud kembali berlaku. berdasarkan uraian atas, undang undang nomor tahun tidak memiliki kekuatan berlaku lag,dari provv, den haag, september yang ditujukan kepada j.m. fra pemohon beranggapan bahwa bagian memutuskan angka dan undang undang pembentukan provinsi djawa tengah bertentangan deng:.bentukan provinsi djawa tengah terhadap permohonan pengujian pembentukan provinsi djawa tengah yang diajukan oleh para pemohon, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa dalam catatan sejarah pembentukan provinsi jawa tengah disebutkan bahwa sejak zaman hindia belanda hingga tahun jawa tengah terdiri dari wilayah atau gewesten, yaitu semarang, rembang, kedu, banyumas, dan pekalongan. pada saat itu, surakarta masih merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendidiri dari dua wilayah, yaitu kasunanan surakarta dan mangkunegaran. setelah diberlakukannya decentralisatie besluit tahun gewesten diberi hak otonomi dan dibentuk dewan daerah. selain itu, juga dibentuk kotapraja atau gemeente yang otonom, yaitu pekalongan, tegal, semarang, salatiga, dan magelang, kemudian sejak tahun provinsi jawa tengah ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki dewan provinsi atau provincial raad. provinsi jawa tengah terdiri atas beberapa karesidenan, yang meliputi beberapa kabupaten, dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan. provinsi jawa tengah terdiri atas karesidenan, yaitu pekalongan, jepara rembang, semarang, banyumas, dan kedu. setelah kemerdekaan indonesia, pada tahun pemerintah indonesia membentuk daerah swapraja kasunanan dan mangkunegaran, dan dijadikan karesidenan. pada tahun melalui undang undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya jawa tengah yang meliputi kabupaten dan kotamadya, bahwa dalam uud telah secara tegas menyebutkan "berdasarkan konstitusi tersebut status pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa diatur dengan undang undang, bahwa dalam catatan sejarah pembentukan undang undang pemerintahan daerah mulai dari undang undang nomor tahun sampai dengan undang undang nomor tahun tidak ditemui satupun undang undang yang menyebutkan secara eksplisit bahwa surakarta merupakan daerah istimewa. namun secara facto pernah disebutkan dalam piagam penetapan presiden tanggal agustus mengenai daerah istimewa surakarta, yang kemudian pada juli pemerintah pusat mengeluarkan penetapan pemerintah nomor sd yang berisi mengenai bentuk dan susunan pemerintahan surakarta, yang pada intinya keraton dibentuk karesidenan surakarta yang mencakup wilayah wilayah kasunanan surakarta dan praja mangkunegaran, termasuk kota swapraja surakarta membawahi kotamady, kabupaten karanganyar, wonogiri, sukoharjo, klaten, dan boyolali. terbentuknya karesidenan surakarta, yang diikuti berdirinya pemerintahan daerah kotamadya surakarta, secara otomatis menghapus kekuasaan kasunanan surakarta dan kadipaten mangkunegaran: bahwa konstitusi secara jelas dan tegas telah menyebutkan, tujuan dibentuknya suatu sistem pemerintahan indonesia adalah semata mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang tertib dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia, oleh karenanya pembentukan undang undang khususnya pembentukan undang undang tentang pembentukan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh uud tahun adalah semata mata untuk menciptakan iklim kehidupan yang mengarah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada umumnya: bahwa dpr sangat menghargai, mengakui, sertawilayah yang dinilai memiliki nilai nilai istimewa berdasarkan ketentuan perundang undangan. namun demikian realitas keistimewaan yang dimiliki suatu daerah hendaknya diwujudkan atas keinginan dari masyarakat secara real, sebagai contoh misalnya salah satu ciri keistimewaan provinsi yogyakarta, yaitu adanya kehendak rakyat atas penetapan kepemimpinan sri sultan hamengku buwono dan paku alam sebagai kepala daerah diy atau gubernur dan wakil gubernur diy: bahwa adanya keinginan para pemohon yang menginginkan surakarta menjadi daerah istimewa karena para pemohon ingin dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi jawa tengah serta pelestarian dan pengembangan budaya jawa yang berasal dari keraton surakarta, kiranya hal tersebut perlu dikaji secara mendalam apakah alasan alasan tersebut telah tepat dan pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat surakarta: bahwa konstitusi secara tegas telah menyebutkan untuk mengakui pemerintah daerah sebagai daerah khusus atau daerah istimewa harus diatur dengan undang undang. oleh karenanya dpr beranggapan, apabila pada dasarnya para pemohon dalam mengupayakan. surjadi daerah istimewa adalah ingin melakukan pemekaran wilayah sebagaimana secara implisit tercermin dalam petit permohonan guo yang menghendaki mahkamah konstitusi memberikan putusan menyatakan sepanjang kata "dan surakarta" dalam ketentuan undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan lebih tepat kiranya dilakukan dengan mengupayakan menyampaikan aspirasinya melalui proses pembentukan undang undang sebagaimana diamanatkan uud tidak dengan judicial review mahkamah konstitusi mengingat sesungguhnya tidak ada pertentangan konstitusional antara undang undang nomor tahun dengan uud ataupun adanya kerugian konstitusional dari para pemohon akibat berlakunya guo, bahwa mengenai pembentukan daerah atau penetapan suatu daerah menjadi daerah yang bersifat khusus atau istimewa berdasarkan konstitusi harus diatur dalam undang undang yang mekanismenya telah diatur secara jelasyang dalamnya diisyaratkan bahwa dalam pembentukan pemerintah daerah didasari kepada persyaratan administratif yang meliputi persetujuan dari daerah induk dan berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat, syarat teknis berupa kemampuan ekonomi kemampuan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta syarat fisik kewilayahan pembentukan suatu daerah yang harus memenuhi cakupan wilayah paling sedikit (lima) kabupaten kota untuk pembentukan suatu provinsi dan paling sedikit (lima) kecamatan untuk pembentukan su, berdasarkan uraian atas dpr berpendapat ketentuan undang undang pembentukan propinsi djawa tengah tidak bertentangan denganv:keterangan pemerintah provinsi jawa tengah atas,vinsi djawa tengah ditetapkan menjadi bagian dari wilayah prov::y46 (lima puluh persen)::,::,i2bagian memutuskanbagian memutuskan angka dandansebagaimanaara pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya sebagai berikut, sebagai berikut: bahwa pemohon adalah salah satu putri kandung susuhunan paku buwono xii (pb xii) yang merupakan salah satu pewaris sah dari dinasti keraton surakarta hadiningrat. oleh karena ketidakjelasan status hukum daerah istimewa surakarta, pemohon kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola dan atau mengatur tanahnya, baik tanah keraton sebagai lembaga, tanah sunan grand, dan tanah pribadi raja dan atau keluarraton. selain itu, keeraton surakarta hadiningrat,: bahwa pemohon adalah ketua umum paguyuban kawula keraton surakarta paksa) yang merupakan paguyuban yang didirikan oleh pakubuwono (pb pada tahun oleh karena tidak ada peraturan perundang undangan khusus yang mengatur pelestarian dan pengembangan budaya jawa dari keraton surakarta maka pemohon tidak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya jawa dari keraton surakarta yang merupakan tujuan didirikannya paksa. samping itu, pelestarian dan pengembangan budaya jawa dari keraton surakarta tidak dapat berjalan dengan baikpemerintah provinsi jawa tengah dan pemerintah kota surakarta belum memberikan perlindungan dan pengembangan terhadap nilai nilai budaya yang bersumber dari keraton surakarta hadiningrat. hal ini menimbulkan implikasi tidak jelasnya hak hak keraton surakarta hadiningrat, sehingga pemberian bantuan bukan merupakan kewajiban dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi jawa tengah, dan pemerintah kota surakarta, menimbang bahwa para pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam huruf mk, yakni demikian, mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terkait dengan kasunanan surakarta, menimbang bahwa terkait dengan kasunanan surakarta, para pemohon bukanlah subjek hukum yang dapat mewakili dan mengatasnamakan kasunanan surakarta karena pemohon meskipun adalah salah satu putri kandung susuhunan paku buwono xii (pb xii) yang mendalilkan sebagai salah satu ahli waris yang sah, namun faktanya masih banynak kandung yang lain dari susuhunan paku buwono xii (pb xii) yang juga memiliki kedudukan yang sama dengan pemohon sebagai ahli waris yang sah. dengan demikian, pemohon tidak dapat bertindak dengan sendirinya mengatasnamakan ahli waris yang lain dari susuhunan paku buwono xii (pb xii), sehingga seharusnya perlu diperjelas oleh pemohon apakah semua ahli waris keraton surakarta menghendaki permohonan yang sama, sedangkan tidak ternyata pemohon memperoleh kuasa dari ahli waris yang lai ii, menurut mahkamah, pemohon sebagai ketua umum paksa yang memiliki concern untuk mengembangkan budaya jawa tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana diperbagaimana tersebut dalam paragraf atas. menurut mahkamah, berlakunya tidak serta merta dapat menghambat pengembangan dan pelestarian budaya jawa yang bersumber dari keraton surakarta. pengembangan dan pelestarian budaya jawa haruslah tetap dilakukan dan ditingkatkan dalam kerangka masuknya wilayah surakarta dalam wilayah provinsi jawa tengah. dengan demikian, tidak ada hubungan kausalitas dan keterkaitan antara berlakunya bagian memutuskan angka dan dengan pengembangan dan pelestarian budaya jawa yang bersumber dari keraton surakarta. bahkan, pengembangan dan pelestarian budaya jawa tersebut telah dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa tengah maupun pemerintah kota surakarta. dengan demikian pemohon put salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamandewi nurul safith.f abraham amos, s.h pekerjaan dosen advokat praktisi instruktur kpa dan konsultan hukum alamat jalan kelapa gading iii nomor rt. civilian besar, kelurahan kramat jati, kecamatan kramat jati, jakarta timur nama john bakar, s.h pekerjaan advokat praktisi konsultan hukum alamat kampung rawa ii, nomor kebon jeruk jakarta baratkemudian telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal juli yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: kewenangan mahkamah bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan sesuai ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud yangsuai dengan ketentuanara pemohon legal standing persona stand judicial) bahwa norma yang terkandung dalam dan bertentangan dengan uud sehingga apabila diterapkan akan menimbulkan kerugian potensial terhadap para pemohon dan para pekerja pasif berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja aktif yang berpenghasilan tetap maupun masyarakat miskin kurang mampu serta para pasien penyandang penyakit kronis umumnya karena pengalokasian dana yang tidak pada tempatnya dan kontradik(vide halaman angka dana alokasi umum dau) dan angka dana alokasi khusus dak) huruf kesehatan, alokasi sebesar rp. (tiga trilyun lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan publik. berdasarkan jumlah alokasi dana pelayanan kesehatan publik tersebut, jika penduduk indonesia sekarang mencapai jumlah juta orang, rp. rp. orang tahun), wajib memperoleh alokasi biaya kesehatan dan pengobatan gratis tanpa diskriminasi, sehingga otomatis tidak berkekuatan hukum mengikat (bukti lampiran bahwa untuk menguatkan dalil dalil dalam polita (fundamental positif) dari para pemohon berkaitan dengan pertentangan norma (contradictory norms) dalam undang undang adalah merupakan dikotomi antara politik dan hukum (law and politic), yang harus dibedakan menurut disiplin hermeneutika hukum (legal hermeneutika) dan landasan filosofi dari kaidah dan norma hukum yang terkandung dalam substansi hukum itu sendiri. itu sebabnya, para pemohon mengutip beberapa pendapat pakar hukum nasional maupun internasional seperti berikut ini: menurut prof. mahfud md, bahwa pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan kegiatan politik atur dan harus tunduk pada aturan aturan hukum. kedua, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinansinya seimbang antara yang satu dengan yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, tetapi begitu hukum itu ada, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan aturan hukum. prof. mahfud md, dalam: politik hukum indonesia. jakarta: pt. pustaka lp3es indonesia, hlm. menurut prof. soeharto, ss., sh., bahwa: .antara hukum dan politik adalah pasangan, bila hukum dikaitkan dengan recht, maka politik dikaitkan dengan macht, dengan demikian hubungan keduanya adalah: .recht berichte working des macht, nicht macht berichte working des recht . kekuasaan kehakiman dan sistem peradilan berdasarkan uud' suatu analisis atas memorandum ilahi tanggal, oktober makalah yang disampaikan dalam simposium ilahi tahun menurut cicero, bahwa: ubi societa ius (di mana ada masyarakat, situ ada hukum), hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban sosial guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi siapa yang melanggarnya, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa negara.( prof. fuchsia, sh., dalam: hukum dan kebijakan publik. penerbit: averages press. cetakan oktober hlm. menurut aristotle dalam ethics nicomachea dan rhetoric , mengatakan bahwa: hukum mempunyai tugas yang suci, yaitu memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya . utrecht, dalam prof. fuchsia, sh. op.cit. hlm. menurut van apeldoorn, bahwa: .tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki kedamaian. kedamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia yang tertentu yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda,ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak atur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian. dan hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya . (ibid: prof. fuchsia, sh. him. menurut prof. prodjodikoro, bahwa: hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheids) dalam pergaulan manusia. dalam tugas itu tersimpan dua tugas lain, yaitu: harus menjamin keadilan serta serta hukum tetap berguna. dalam kedua tugas tersebut tersimpan pula tugas ketiga yaitu: hukum bertugas posisional (politionele tak van het recht) hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). utrecht dalam: prof. fuchsia, sh. hlm. itu sebabnya, sebuah implementasi hukum tidak dapat berjalan dengan baik apabila didalam penerapannya tidak dilandasi dengan dasar dasar hukum yang kuat. (loc.cit. hlm. menurut albert von dicek, bahwa: ada tiga unsur utama ciri ciri negara hukum dengan prinsip rule law, yaitu: supremacy law, equality before the law, dan constitution based individual right. azhar, dalam: negara hukum indonesia. penerbit: ui. press jakarta. cetakan pertama him. menurut prof. jimmy asshiddigie, bahwa: terdapat prinsip dasar dalam negara hukum rechtstaat the rule law)power limitation) organ organ eksekutif independen (independence executive organ) peradilan bebas dan tidak memihak (freedom court intervention) peradilan tata usaha negara (administration court) peradilan tata negara (constitution court) perlindungan hak asasi manusia (human right protection) negara hukum yang bersifat demokratis (democratic rechtstaat) sarana mewujudkan tujuan bernegara (warfare rechtstaat) transparansi dan kontrol sosial (social control and transparency) sedangkan menurut ronald working dalam law's empire: what law.? disagreement about law, secara gamblang menyatakan bahwa: .since matter these different ways how judges decide case, also matters what they think the law is, and when they disagree about this, matter what kind disagreement they are having. there any misteri about that? yes, but need some distinctions see what is. law suit always raise, least principle, three different kinds issues: issues fact, issues law, and the twinned issues political morality and fidelity. first, what happened.? did the man the late real drop french his fellow worker's foot? second, what the permanent law? does the law allow injured worker damages from his employer for that sort injury? third, the law denies compensation, that just? so, should judges ignorance the law and grant compensation anyway?. . the first these issues, the issue fact, seems straight forward enough. judges disagree over the actual, historical events controversy, know what they are disagreeing about and what kind evidence would put the issue rest were available. the third issue, morality and fidelity, very different but also familiar. selanjutnya menurut ronald working (ibid: mempermasalahkan esensi dari teori semantik (semantic theory) dalam kaidah interpretatif hukum (legal interpretative norms), sehubungan dengan suatu keputusan hukum yang berkaitan dengan masalah politik: working meragukan menggunakan interpretasi teori semantik yang disebut pertama yakni: the discussion will, fear, take far from law, into controversies about interpretation that have occupied mainly literacy scholars, social scientist, and philosophers. but law interpretive concept, any jurisprudence worth having must built some view what interpretation is, and the analysis interpretation construct and defend this chapter the foundation the rest the book. the retour essential. the phrase scientific interpretation, speaking to the scientist the way one person speaks another: pictures the scientist training understand what the data try tell him. can dissolve the metaphor and speak accurately, might well think, only eliminating the idea purpose from our final description the scientific process . sudah sejak awal konsep pemikiran working, dapat dicerna secara khusus mengenai interpretasi hukum dalam teori semantik , yang menganjurkan agar seorang ahli hukum harus sigap melihat fakta hukum secara sederhana (the plain fact view law) dan jangan keliru ber interpretasi yang dapat berakibat dilewati dan dikotomi, karena itu secara blak blakan diungkapkan hal yang disebut kedua tersebut yakni: .since earlier this chapter described what called the plain fact view law . this holds that law depends only matters plain historical fact, that the only sensible disagreement about law empirical disagreement about what legal institution have actually decided the past, that what called theoretical disagreement illustr and better understood argument not about what law but about what should be. the sample cases seem counterexample the plain fact view: the argument these case seem? some legal philosophers offer uprising answers. they say that theoretical disagreement about the grounds law must pretensi because the very meaning the word law makes law depend certain specific criteria, and that any lawyer who rejected challenged those criteria would speaking self contradictory nonsense. dalam perspektif semantic yang disebut kedua atas, menurut ronald working: what law.? hazard university press, cambridge, hal. menyatakan bahwa: the semantic theory law the sample case seems counterexamples the plain fact view: the arguments these case seems .? terjemahan (red): teori tentang tata bahasa hukum (semantic theory law) adalah sebagai salah satu contoh kasus yang dipergunakan untuk sanggahan terhadap suatu masalah tertentu yang semestinya dapat dilihat secara sederhana (plain fact view): perbedaan pendapat dalam kasus ini adalah menyangkut tentang masalah hukum, bukan soal moralitas atau kebenaran, atau kesempurnaan. oleh sebab itu, kita mesti tempatkan pertentangan ini untuk melihat masalah secara sederhana, mengapa hal itu muncul dan bersikukuh hanya untuk maksud dan tujuan menyesatkan .? bahwa berdasarkan sembilan buah pokok pemikiran para ahli tersebut atas, adalah bagian tidak terpisahkan dengan aplikasi dan implementasi dari sebuah perundang undangan yang diberlakukan dalam masyarakat yang wajib memenuhi unsur unsur dan norma norma yang menyukseskan sistem penegakkan hukum bagi seluruh kepentingan masyarakat tanpa terkecuali. bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah dipaparkan secara jelas dan transparan pada polita dalam permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh para pemohon tersebut, bersama ini dimohon kepada bapak ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia panel majelis hakim mahkamah konstitusi) yang menangani dan memeriksa perkara guo, sudi dan berkenan memberikan putusan dalam petit sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebutbertentangan terhadaptidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: memerintahkan, maka dimohon putusan hukumdan lampiran sampai dengan lampiran sebagai berikut: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bukti fotokopi bukti pembayaran: bukti fotokopi kwitansi pembayaran rumah sakit pgi cikini dan tata tertib rawat inap untuk pasien yang menjalani perawatan, bukti fotokopi surat pengantar dari dinkes puskesmas kelurahan kramat jati untuk rujukan kepada rt rw jalan kelapa gading: bukti fotokopi surat pengantar dari rt rw jalan kelapa gading untuk rujukan pengurusan skt makin kepada kelurahan batu ampar kramat jati: bukti fotokopi surat keterangan dari kelurahan batu ampar untuk rujukan perawatan medis gil cikini terhadap pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat keterangan rujukan sudan kesehatan jakarta timur dari puskesmas kramat jati untuk perawatan pasien anuario capaian untuk perawatan pgi cikini, bukti fotokopi surat laporan hasil verifikasi sudan kesehatan jakarta timur dari puskesmas kramat jati tentang skt makin untuk perawatan medis terhadap pasien anuario capaian pgi cikini, bukti fotokopi surat keterangan dinkes penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan daerah tentang keringanan biaya perawatan sebesar untuk pasien anuario capaian pgi cikini: bukti fotokopi surat pernyataan dari orang tua kepada dinkes provinsi dki jakarta unit penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan daerah tentang permohonan keringanan biaya perawatan untuk pasien anuario capaian: bukti fotokopi kwitansi pembayaran serta perincian biaya kontribusi perawatan pasien anuario capaian kepada pgi cikini sejak awal perawatan sampai keluar dari rumah sakit, bukti fotokopi surat pengantar dari pgi cikini tentang permohonan keringanan biaya perawatan terhadap pasien anuario capaian kepada dinkes dki jakarta kasih jamkesda dki bagian skt makin: bukti fotokopi surat pengantar dari pgi cikini tentang traveling dialisis untuk pasien anuario capaian kepada pihak rumah sakit lain yang akan menerima pindahan pasien cuci darah hemodialis): bukti fotokopi surat laporan rekaman medis medical record report) dari pihak pgi cikini tentang traveling analysis untuk pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat keterangan pulang dari pihak pgi cikini untuk pasien rawat jalan kepada anuario capaian dilengkapi dengan laporan medis singkat, bukti fotokopi surat pengantar jadwal cuci darah dari pihak rsu uki cawang untuk pasien rawat jalan kepada pasien anuario capaian: bukti fotokopi surat rujukan keterangan dari pihak kelurahan batu ampar kepada rsu uki cawang untuk keringanan biaya terhadap pasien anuario capaian: bukti fotokopi surat rujukan sudan jakarta timur dari puskesmas kramat jati kepada rsu uki cawang tentang skt makin terhadap pasien anuario capaian: bukti fotokopi surat rujukan dari rsu uki cawang tentang skt makin terhadap pasien anuario capaian kepada sudan kesehatan provinsi dki jakarta: bukti fotokopi surat rujukan dari dinkes provinsi dki jakarta unit penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan daerah tentang skt makin terhadap pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat keterangan rt rw untuk pengurusan skt makin keringanan biaya pengobatan cuci darah hemodialis) kepada rsu uki cawang terhadap pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat rujukan jadwal cuci darah hemodialis) dari rsu uki cawang kepada puskesmas kramat jati untuk pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat rujukan untuk pasien cuci darah hemodialis) dari puskesmas kramat jati untuk rsu uki cawang terhadap pasien anuario capaian, bukti fotokopi surat keterangan dari kelurahan batu ampar kramat jati kepada rsu uki cawang untuk keringanan biaya pengobatan terhadap pasien anuario capaian: bukti fotokopi surat pernyataan tidak mampu dari orang tua pasien, bukti fotokopi surat dinkes provinsi dki unit penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan daerah sebesar kepada rsu uki cawang: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang sistem jaminan sosial nasional, bukti fotokopbukti fotokopilampiran fotokopi penjelasan umum atas undang undang nomor tahun tentang apbn tahun anggaran lampiran fotokopi kliping surat kabar kompas tentang bahan obat tak mandiri, rumah sakit tuntut komitmen pembayaran, dan manfaat peserta nesar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota dialokasikan minimal sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah luar gaji berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi seperti atur dalam yang selengkapny(c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara . bahwa hal tersebut juga telah dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii (tanggal mei juncto putusan nomor puu v (tanggal september yang menentukan adanya (lima) syarat tentang nilai kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional seperti yang tertera dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi seperti yang diuraikan bawah ini: a).))jalan dengan kedua buah ketentuan tersebut atas, maka kewenangan dan hak konstitusional dari para pemohon maupun peran serta masyarakat terhadap pengawasan penyelenggaraan kesehatan publik telah diamanatkan dalam ketentuan undang undang nomor tahuncast dan serta terhadap dan serta danyang dimohonkan pengujian. menurut para pemohon dengan berlakunya guopara pekerja pasif berpenghasilan tidak tetap, dan para pasien penyandang penyakit kronis karena dengan penghasilan pas pasan sulit memperoleh layanan kesehatan optimal sesuai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta kesetaraan hadapan hukum. berdasarkan dalil kerugian hak konstitusional para pemohon tersebut, menurut mahkamah terdapat potensi kerugian hak, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan,mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan dan bertentangan dengan dan serta dan uud menurut para pemohon, apabila pelaksanaan norma norma guo dipertahankandan. terhadap dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa meskipun negara bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup, mempertahankan hidup dan pengembangsumber anggaran, alokasi anggaran dan sistem mobilisasi pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam yang dimohonkan pengujian, hal demikian tidak mengakibatkan hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan pengembangan kehidupannya secara bermartabat, memperoleh kesejahteraan, pelayanan kesehatan serta jaminan sosial menjadi hilang atau terabaikan. lagi pula, sekalipun dan uud merupakan salah satu ketentuan hak asasi manusia yang fundamental akan tetapi besaran presentase alokasi anggaran kesehatandengan demikian uud tidak mewajibkan pembentuk undang undang untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam presentase tertentumenurut mahkamah untuk memenuhi hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dan jaminan sosial, konstitusi membebankan tanggung jawab kepada negara dengan tanpa mengabaikan tanggung jawab setiap warga negara. secara khusus negara memenuhi tanggung jawabnya dengan berusaha menyediakan fasilitas dan pelayanan sebaik baiknya sesuai kemampuan keuangan negara. pada sisi lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kesehatannya. dengan demikian dalil permohonan para pemohon tidak beralasan hukum, i3. menimbang bahwa seandainya pun para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya guo karena pengalokasian dana dalam apbn apbd kurang dari sebagaimana diatur dalam sehingga sistem pelayanan publik terhambat, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, dan secara khusus yang dialami anak pemohon tidaklah berkaitan dengan konstitusionalitas norma melainkan berkaitan dengan implementasi norma yang bukan merupakan kewenangan mahkamah untuk menghadirinya,hamdan zeldaanwar usman panitera pengganti, ttd. ida ria tamtur dalam berbunyi: pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat , selanjutnya berbunyi: masyarakat berperan serta, baik secara per . bahwa para pemohon berdasarkan hak dan kewenangannya yang diberikan oleh uud maupun peraturan perundang undangan lainnya yang telah dipaparkan atas, secara hukum memenuhi kualifikasi dan klasifikasi sebagai warga negara indonesia yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) serta mempunyai kepentingan untuk melakukan uji materi (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, khususnya terkait dengan berlakunya norma hukum yang tertera dalam juncto degala akibat hukumnya. ill. pokok permohonan bahwa berdasarkan uraian uraian atas, para pemohon uji materi bermaksud untuk menyampaikan permasalahan penting tentang duduk permasalahan menyangkut kepentingan hukum serta hak konstitusional yang diberikan oleh hukum terhadap masyarakat pengguna jasa kesehatan pada umumnya sebagai berikut: bahwa materi muatan norma undang undang nomor tahun tentang kesehatan, dalamkemudikedua unsur terbelit dalam kedua buah dan tersebut atas, dimaksudkan secara implisit maupun eksplisit bersumber dari apbn apbd atau dau dak yang adalah tanggungjawab dari pemerintah pusat pemda pemprov untuk kepentingan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu (skt makin) yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk pembiayaan kesehatan. bahwa ketentuan tentang sumber pembiayaan kesehatan masyarakat yang berbentuk non komersial ini, telah atur secara jelas dalam selanjutnya dalam berbunyi: alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ditujukan untuk pelayanan kesehatan dibidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar . bahwa materi muatan norma pembiayaan kesehatan berbentuk non komersial tersebut diatas jika dikaitkan dengan pembiayaan kesehatan komersial yang atur dalam undang undang nomor tahun tentang kesehatan, seperti yang tertera dalamkemudianselanjutnya dalamkedua dan tersebut atas sangat krusial dan parsialitas, sehingga terkesan baik secara implisit maupun eksplisit saling berbenturan dan kontradiktif antara norma pembiayaan kesehatan non komersial dengan norma pembiayaan kesehatan komersial dalam paham sistem ekonomi pancasila non liberalisme) dengan pemahaman sistem ekonomi liberalisme yang sangat tendensius dan bersifat diskriminatif sehingga tidak sesuai dengan roh spirit the law) dari norma filosofis yang terkandung dalam substansi undang undang kesehatan itu sendiri, dan cenderung merugikan para pekerja aktif yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan sepenuhnya. bahwa berkaitan dengan ketentuan sebagaimana yang dijabarkan pada pointer atas, maka ketentuan undang undang nomor tahun tentang kesehatan, dalamdengan demikian maka substansi ketentuan ini berkaitan langsung dengan dan yang me negasi kan alokasi dana apbn sebesar dan dana apbd sebesar untuk biaya kesehatan komersial. karena itu, jika diperhatikan secara akurat ketentuan terfokus pada kepentingan pelayanan kesehatan publik berkurang menjadi (dua pertiga) dari total alokasi dana apbn anggaran berjalan dari jumlah total dana alokasi apbn sebesar rp. (tiga trilyun lima milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta rupiah), yang telah disortir (sepertiga) bagian untuk alokasi biaya kesehatan komersial, seperti dimaksud dalam dan dengan demikian menurut hemat para pemohon telah terjadi manipulasi norma atas ketentuan undang undang kesehatan itu sendiri. bahwa berdasarkan pointer atas, persoalan alokasi dana kesehatan diluar gaji sebesar (lima persen) untuk para pekerja aktif dari apbn untuk daerah provinsi, dan (sepuluh persen) untuk daerah kabupaten kota, sangat tidak relevan dengan alokasi apbn dan bersifat diskriminatif, karena pembayaran asuransi kesehatan melalui perusahaan asuransi swasta maupun pemerintah akses) dan jamsostek dipungut dari gaji pekerja pribadi atau oleh subsidi pemerintah maupun perusahaan swasta dimana para pekerja aktif bekerja. samping itu, jika terjadi insurance claim biaya rumah sakit dan obat obatan tidak sepenuhnya dibebaskan, tetapi sesuai plafon perusahaan asuransi dalam sistem penyetoran berjalan antara sampai dengan tahun, sehingga apabila belum mencapai averages tersebut, tidak akan dibayarkan penuh oleh perusahaan asuransi, melainkan hanya dibayarkan antara sampai insurance claim untuk biaya kesehatan para pekerja yang memperoleh jasa pelayanan rumah sakit dan obat obatan. sedangkan sisa tunggakan pembayaran dibebankan kepada pekerja pemegang polis asuransi dengan uang pribadi. persoalan ini menjadi dikotomi dan tidak koherensi dengan norma undang undang kesehatan melainkan saling kontradiktif dengan undang undang asuransi baik teori dan praktik dilapangan. bahwa atas dasar uraian uraian tersebut atas, maka para pemohon sampai pada kesimpulan berkaitan dengan pelayanan kesehatan publik non komersial hanya alat pelengkap yang masih dikungkung dalam dilema politis dan hanya sebuah ilusi atau orang miskin dan kurang mampu dilarang sakit negara ini karena umumnya para penyandang status warga miskin dan orang tidak mampu dengan penghasilan pas pasan sulit untuk memperoleh layanan kesehatan optimal sesuai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab dan setara hadapan hukum. bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah secara jelas dan transparan dipaparkan pada pointer sampai pointer tersebut atas, merupakan ekses dari sebab akibat sistem norma hukum yang bertele tele terhadap prosedural pelayanan kesehatan masyarakat (publik) yang tidak efisien, efektif, dan ekonomis, adalah sebagai salah satu contoh konkrit yang bersifat pelecehan terhadap penanganan pasien yang mengidap penyakit kronis berbahaya dan menelan biaya sangat besar, untuk memperoleh jaminan kepastian hukum (rechtzekerheids) dan proses hukum yang berkeadilan (due process iaw) termasuk untuk kepentingan para pemohon serta masyarakat miskin yang kurang mampu umumnya dalam hal pelayanan kesehatan publik. samping itu, bahwa azas dan norma dari suatu undang undang yang diberlakukan seyogianya wajib memiliki materi muatan yang bersifat tegas dan tidak parsial ataupun krusial, tentang substansi dan yang mengandung dualisme, sehingga pemahaman tentang asas lex citra harus tegas serta tidak ada pemaknaan ganda (double standard) dan wajib memberikan perlindungan hukum baik dalam aplikasi dan implementasinya dalam masyarakat. dengan demikian, maka pemahaman artikulasi frasa bahasa (linguistic phrase) maupun norma materi muatan (material norm value) terhadap juncto dan juncto undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang kesehatan, menjadi batu uji (touch stone) terhadap dan juncto dan uud khususnya menyangkut norma norma sebagai berikut: bahwa hak konstitusional para pemohon dan para pasien penyandang penyakit kronis umumnya dijamin oleh uudkhususnyajunctobahwa dengan diberlakukan ketentuan norma dalam dan tersebut atas, akan berpotensi menimbulkan kerugian materil dan menghambat sistem pelayanan kesehatan publik yang optimal bagi masyarakat miskin yang kurang mampu dan para pekerja pasif marginal yang tidak berpenghasilan tetap. bahwa kriteria norma dalam dan tersebut atas, bernilai komersial dan bertentangan dengantidak berpenghasilan tetap maupun para pasien penyandang penyakit kronis umumnya, akibat sistem komersial (liberalisme) yang bertentangan dengan sistem ekonomi pancasila, sehingga perlu dikesampingkan atau setidak tidaknya dinyatakberpenghasilan tidak tetap maupun para pasien penyandang penyakit kronis umumnya dijamin oleh uuditu: bahwa dengan berlakunyaselanjutnya ketentubahwa dengan diberlakukannya dan tersebut atas, setidak tidaknya telah me negasi kan ketentuan juncto undang undang kesehatan, yang berpotensi merugikanasien penyandang penyakit kronis berbahaya umumnya, karena tidak sesuai dengan sistem ekonomi pancasila (non liberalisme) yang secara otomatis menyambungkan kedua buah dan tersebutekerja aktif serta para pasien penyandang penyakit kronis berbahaya umumnya telah dijamin oleh ketentuan uud bahwyaitu: bahwa dengan berlakunyakemudianbahwa dengan diberlakukan dan tersebut atas, berpotensi mencederai hak konstitusional dan kepentingan hukum, sehingga dan tersebut perlu dikesampingkan dijamin oleh ketentuan uud bahwasehatan,

kj) ssigit soeharto bin ong ting kang pekerjaan swasta direktur cv. kurnia badai) alamat jalan siwalan nomor rt. rw. wonogiri semarang selatan, kota semarang. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september memberi kuasa kepada agus nurdin, s.h., cn.,m.h, hendri wijanarko, s.h: azi widianingrum, s.h: abadi, s.h: agus gunawan, s.h: easy natalia s.h: erna sulistyawati, s.h., kn: kesemuanya advokat yang berdomisili hukum jalan peleburan raya nomor semaerdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesidasarkansehingga dapat disimpulkanyang dalam hal ini adalah: dan undang undang dasar republik indonesia tahun menyatakan bahwa indonesia sebagai negara hukum. law), persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dan terjaminnya hak asasi manusia dalam setiap putusan pengadilankeadilan (justice) pada hakekatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama, derajatnya yang sama. beberapa pendapat para ahli mengenai prinsip keadilan dapat diuraikan sebagai berikut: wjs poerwodarminto bahwa kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang wenang dan tidak memihak (vide http: thinkguantum.wordpress.com keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan), prof. dr. satjipto rahardjo, s.h. bahwa pendapat prof. dr. satjipto rahardjo, s.h: pada intinya sama dengan pendapat prof. dr. moh. mahfud md, s.h: tersebut atas. prof. dr. satjipto rahardjo, s.h: dalam bukunya yang berjudul sisi sisi lain dari hukum indonesia (vide penerbit buku kompas, jakarta, halaman menyatakan inti dari negara hukum pancasila adalah penegakan keadilan (justice enforcement) dan kebenaran, bukan semata mata penegakan hukum (law enforcement) dalam arti formal, dan karenanya hukum dan rasa keadilan masyarakat (living law) diberi tempat yang wajar untuk diberlakukan. didalam konsep ini, kepastian hukum harus dijamin untuk memastikan tegaknya keadilan, bukan hanya tegaknya hukum hukum tertulis yang adakalanya tidak adil, w.a.m. luapan bahwa pendapat w.a.m. luapan tentang keadilan sebagaimana dikutip oleh dr. bernard tanya, didalam bukunya yang berjudul teori hukum, strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi vide cv. kita, surabaya, halaman menyatakan bahwa makna sebenarnya dari hukum, yaitu mewujudkan sebuah keadilan, maka keadilan adalah ruh dari sebuah hukum. dari hukum yang berkeadilan inilah muncul sifat yang mewajibkan dari sebuah hukum. sebaliknya, tanpa adanya ruh keadilan, maka sebuah hukum belum pantas disebut sebagai hukumatas kedudukan pemohon sehingga mengajukan permohonan uji materiil dikarenakan: pemohon sebagai pemegang merek telah dihukum berdasar putusan putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k pid.sus dan putusan peninjauan kembali mahkamah agung republik indonesia nomor pk pid. sus berupa hukuman pidana penjara selama (sepuluh) bulan karena pemohon didakwa menggunakan merek orang lain berdasar undang undang nomor tahun tentang merek, adanya kekhilafan hakim karena tidak mempertimbangkan pemohon sebagai pemegang merek, pemegang sertifikat design industri, dan pemegang hak cipta: dengan adanya putusan pidana tersebut, pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil: bahwa pemohon telah melakukan upaya hukum baik tingkat kasasi maupun peninjauan kembali akan tetapi putusannya bertentangan dengan nilai keadilan karena tidak mempertimbangkan kedudukan pemohon sebagai pemegang merek dan mendasarkan pada sengketa pidana terhadap pemohon yang pada saat itu masih dalam tenggang waktu perlindungan hukum (vide bukti sehingga mengandung kekhilafan nyata hakim sehingga mengakibatkan dianggapnya hak asasi manusia dalam hal ini hak konstitusional pemohon atas rasa keadilan, atas hal tersebut pemohon mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan undang undang yang melarang upaya hukum peninjauan kembali untuk kedua kalinya karena bertentangan dengan prinsip keadilan. selain bertentangan dengan prinsip keadilan materiil, larangan peninjauan kembali untuk kedua kalinya juga bertentangan watak penting hukum responsif yang dipelopori philippe none dan philip selznick dan hukum progresif dengan tokohnya prof. dr. satjipto rahardjo, s.h: adalah melakukan pembebasan yaitu pembebasan terhadap pikiran pikiran tradisional konvensional, manakala menghambat arus pemikiran yang lebih besar. konotasi hukum progresif ada sini, yaitu sebagai suatu arus pemikiran hukum yang selalu berusaha untuk menjadi lebih benar dan adil: hal tersebut bisa berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum seperti putusan pengadilan. warga negara bisa saja akhirnya menolak putusan pengadilan sebagaimana dikatakan john rales bahwa warga negara punya hak untuk tidak patuh pada negara termasuk produk hukum apabila dilakukan sebagai koreksi dan penolakan terhadap semua bentuk ketidakadilan (injustice): oleh karena itu john rawas mengingatkan hak warga negara untuk tidak patuh hanya boleh dipraktekkan dalam kaitan langsung dengan tuntutan untuk memperbaiki atau menolak hukum yang tidak adil. lebih lanjut dikatakannya, pengakuan akan hak warga untuk tidak patuh ini memperlihatkan adanya suatu rasa keadilan yang bersifat umum yang seharusnya menjadi acuan bagi mayoritas dalam membuat peraturan atau menetapkan hukum (vide andre ata ujan, keadilan dan demokrasi telaah filsafat politik john rawas, paniscus, yogyakarta, halaman berdasarkan kajian yuridis dan didukung dengan berbagai teori hukum, maka dapat disimpulkadengan demikian undang undang yang diajukan untuk diuji materi dalam hal inbertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun petit dalam pokok perkaraadalah inkonstitusional karenapidana adalahsertifikat merek, bukti fotokopi peringatan merek dagang kantor advokat dan pengacara hell sulistyanto, s.h., ace wahyudi, s.h rekan: bukti fotokopi surat pendaftaran ciptaan departemen hukum dan hak asasi manusia: bukti fotokopi desain industri indonesia, bukti fotokopi salinan resmi putusan nomor hari m pn.niaga smg, bukti fotokopi daftar penjualan barang: bukti fotokopi putusan nomor k n hari bukti fotokopi perihal pemberitahuan penarikan barang, bukti fotokopi kelas pemberitahuan putusan kasasi: bukti fotokopi surat nomor h4.hc.um. bukti fotokopi putusan nomor pid pn.smg, bukti fotokopi putusan nomor pid. sus bukti fotokopi putusan nomor pk pid. menyatakan. juncto yang menyatakan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kali .., sehingga hal ini bertentangan prinsip keadilan yang terkandung dalam uudo dan i3.: il. kedudukan pemohon (legal standing) bahwa sebagaimana ketentuan, yang menyatakan, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kali :rtimbangantidak dapat diterima. oleh karena itu pokok permohonan tidak dipertimbangkan::terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh delapan bulan februaribahwa pemohon, sigit soeharto bin ong ting kang selaku direktur cv. kurnia abadi memiliki: merek cap kelinci nomor jenis barang pisau serut kelas barang yang telah didaftarkan melalui direktorat jenderal hari pada departemen hukum dan ham pada tanggal april dan berlaku selama (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal februari sampai dengan tanggal februari bukti hak cipta berdasar surat pendaftaran ciptaan kelinci nomor tanggal pendaftaran agustus berlaku sampai tahun setelah pencipta meninggal dunia bukti desain industri berdasar surat direktorat jenderal hari nomor a00 tertanggal agustus bukti bahwa pemohon karena telah mempunyai ijin resmi dari departemen hukum dan ham sebagaimana poin huruf dan tersebut atas maka secara hukum sejak tanggal april sampai dengan tanggal februari pemohon memiliki hak untuk memproduksi dan memperdagangkan pisau serut dengan merek cap kelinci. pemohon juga telah mengumumkan diri sebagai pemilik merek cap kelinci media cetak nasional yaitu harian suara merdeka tertanggal juni bukti bahwa pada tahun timbul konflik mengenai merek dengan gambar kelinci antara pemohon yang memiliki merek cap kelinci dan pt. ina internasional corporation yang menurut pengakuannya memiliki merek rabbit brand merek kelinci plane irons sehingga menimbulkan persoalan yaitu persoalan perdata dan persoalan pidana sebagai berikut: persoalan perdata sengketa merek) bahwa pada tanggal oktober pemohon mengajukan gugatan terhadap pt. ina internasional corporation dengan obyek sengketa berupa kepemilikan merek cap kelinci pada kepaniteraan pengadilan niaga semarang dengan nomor register hari m pn.niaga smg,: amar putusan pengadilan negeri niaga semarang nomor hari m pn.niaga smg, tanggal januari bukti dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian, menyatakan rabbit brand, merek kelinci, plane irons milik tergugat konvensi terdaftar dalam daftar umum merek nomor idm tanggal september mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek cap kelinci milik penggugat konvensi terdaftar dalam daftar umum merek nomor tanggal april bahwa kemudian pemohon menempuh proses hukum tingkat pengadilan negeri niaga, tingkat kasasi niaga mahkamah agung, dengan nomor register k n hari amar putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k n hari tanggal juni bukti menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi cv. kurnia abadi: bahwa pemberitahuan putusan mahkamah agung tersebut diberitahukan kepada pemohon tanggal agustus bukti berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung nomor k n hari tanggal juni putusan pengadilan negeri semarang nomor hari m pn.niaga smg tanggal januari tersebut atas, merek cap kelinci milik pemohonbukti (vide undang undang nomor tahun tentang merek):bahwa penjualan terakhir oleh pemohon atas pisau serut merek cap kelinci adalah pada tanggal april kemudian pemohon melakukan penarikan produk pisau serut merek cap kelinci dari agen pada tanggal juli bukti bahwa berdasar uraian tersebut atas, maka karena penjualan dan penarikan barang merek cap kelinci dilakukan pemohon sebelum putusan kasasi mahkamah agung nomor k n hari putusan pengadilan negeri semarang nomor hari m pn.niaga smg yang diberitahukan pada tanggal agustus dan pencopotan merek cap kelinci dalam daftar umum merek tertanggal agustus maka hak pemohon atas produksi dan perdagangan merek cap kelinci adalah masih dilindungi oleh hukum (vide undang undang nomor tahun tentang merek), persoalan pidana bahwa selanjutnya pada tanggal mei pemohon dilaporkan oleh pt. ina internasional corporation sebagaimana laporan polisi nomor polisi lp v bareskrim tanggal mei atas dugaan melakukan tindakan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar yang menurut pt. ina internasional corporation adalah milik pt. ina international corporation sendiri yaitu merek rabbit brand merek kelinci plane iron untuk jenis barang pasar kayu sebagaimana undang undang nomor tahun tentang merek: amar putusan pengadilan negeri semarang nomor pid. pn. smg tertanggal november bukti sebagai berikut: mengadili menyatakan, terdakwa sigit soeharto bin ong ting kang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dibawakan pada dakwaan primaire dan subsidi: membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan, baik dakwaan primaire maupun subsidi, amar putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor k pid.sus tertanggal mei bukti sebagai berikutsemarang tersebut: mengadili sendiri: menjatuhkan pidana kepada terdakwa sigit soeharto bin ong ting kang dengan pidana penjara selama (sepuluh) bulan, amar putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid. sus tertanggal juni bukti sebagai berikut: mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari: sigit soeharto bin ong ting kang tersebut, bahwa putusan pengadilan negeri semarang nomor pid. pn. smg tertanggal november menyatakan membebaskan pemohon dari segala dakwaan atas pertimbangan sebagai berikut: pemohon pemiliki merek yang sah didaftarkan pada tanggal april dan berlaku sampai tanggal februari yaitu merek cap kelinci nomor untuk jenis barang pisau serut kelas barang kegiatan produksi dan perdagangan pemohon lakukan adalah masih dalam tenggang waktu merek tersebut belum diputus untuk dibatalkan (belum dicabut haknya atas kepemilikan merek) dan belumsehingga pertimbangan majelis hakim selaras dengan undang undang nomor tahun tentang merek, bahwa putusan kasasi mahkamah agung tersebut adalah tidak komprehensif dan tidak memenuhi rasa keadilan karena mahkamah agung tidak memerinci dan mempertimbangkan fakta dimana: pemohon juga memiliki merek yang sah yang juga telah terdaftar dalam daftar umum merek departemen hukum dan ham: perlu diterangkan laporan polisi oleh pt. ina internasional corporation tanggal mei adalah masih dalam batas waktu perlindungan hukum atas pemohon karena penjualan terakhir kali adalah pada tanggal april dimana kemudian dilakukan penarikan dari agen pada tanggal juli sedangkan putusan kasasi mahkamah agung bukti putusan pengadilan negeri semarang bukti baru diberitahukan pada tanggal agustus sedangkan pencopotan merek tersebut dalam daftar umum merek pada tanggal agustus sehingga pemohon masih sah mengedarkan barang merek cap kelinci (vide undang undang nomor tahun tentang merek): terjadinya kekhilafan hakim dengan tidak mempertimbangkan pemohon sebagai pemegang sertifikat merek, design industri, dan sertifikat hak cipta, ii. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiil sebanyak (tiga) norma, yaitu: undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakimanundang undang nomor tahun tentang mahkamah agung permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat diajukan satu kali saja . undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidana permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja . norma undang undang republik indonesia tahun sebagai alat uji undang undang republik indonesia tahun sebanyak (tiga) norma, antara lai dan memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum . iv.undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan indonesia sebagai negara hukum sedangkan esensi dari negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya harus mendasarkan pada supremasi hukum (supremacynama bernard samuel sumarauw pekerjaan wiraswasta alamat jalan pondok ungu permai blok g18 nomor kelurahan kelabang tengah, bekasi utara selanjutnya disebut sebagai . uul. kedudukan hukum ( sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan uud . bahwa dan penjelasan umum dan atas hak cipta menyatakan hak eksklusif dan hak moral semata mata diperuntukkan bagi pemegangnya, tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya yang melekat pada diri pencipta tidak dapat dihilangkan, dihapus tanpa alasan apapun dalam pengertian mengumumkan, menjual, memamerkan, menyiarkan, mempertunjukkan dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun, alat dan cara apapun dengan tidak mengurangi pembatasan pembatasan menurut perundang undangan yang berlaku bahwa tentang hak cipta diterbitkan disahkan yang pertama dengan dan dalam pengujian yang sama adalah produk undang undang pada masa resmi orde baru yang penuh dengan motivasi kepentingan kekuasaan, otoriter dan tidak manusiawi absurd tidak ada relevansinya dengan batang tubuh, baik maksud, fungsi dan sifat dari hak cipta tersebut. produk undang undang yang terkait dengan dan dalam pengujian yaitu produk resmi orde baru program jamsostek telah dieliminasi tanpa likuidasi dan ditransformasikan sistem jaminan sosial yang baru nomor tentang ssn dan nomor tentang bpjs, masih tetap ingin dipertahankan hingga saat ini atas dan dalam pengujian tersebut. bahwa frasa dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta adalah suatu perlakuan yang sangat diskriminatif, arogan dan menunjukkan kesewenang wenangan elite kekuasaan legislatif maupun eksekutif dalam bertindak terhadap warga negaranya yang seharusnya mendapat perlindungan. dalam. mukadicipta menyatakan perlindungan hukum yang semakin efektif khususnyadibidang ilmu pengetahuan. karenalagi setiap warga negara berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. bahwa pada dasarnya dalam mengantisipasi atas dan dalam pengujian yang tersebut atas haruslah dikenakan hak cipta terkait dengan penyelesaian sengketa dan mengenai ketentuan pidana, dengan mekanisme tersebut menjamin ketentuan ketentuan konstitusi benar benar dilaksanakan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena kepentingan publik dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi tetapi dan dalam pengujian merupakan kendala hukum utama untuk mencapai keadila. bahwa bukanlah hanya mendasar pada ketentuan atas dan dalam pengujian yang tersebut atas yang kontroversial dan tidak rasional, yang dapat dinotasikan negara pemerintah membenarkan melakukan tindakan suap dan korupsi yang illegal dan melanggar nilai nilai agama apapun. terwujudnya kepastian hukum yang adil bukan semata mata kepastian hukum yang mengesampingkan rasa keadilan terutama bagi pemohon yang sedang memperjuangkan keadilan untuk kurun waktu tahun dalam memperoleh haknya untuk memajukan dirinya berdasarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam hukum dan pemerintahan yang telah tereliminasi oleh ketentuan atas dan dalam pengujian dan mereduksi kapasitas dan kewenangan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (bukti berdasarkan uud videhakikatnya dan dalam pengujian tersebut sangat tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan dan bukti dari kesewenang wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang tidak antisipasi atas terjadinya sengketa benturan hukum (dispute settlement) akibat diberlakukannya ketentuan atas dan dalam pengujian, dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik (bukti dan juga tidak dapat diberlakukannya ciptaan pemohon sebagaimana yang diharapkan, karena tidak memiliki otoritas undang undang (bukan bumn dan bpjs). bahwa pada 15a penjelasan atas hak cipta dinyatakan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar adalah suatu kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi (economie rights) atas suatu ciptaan dan moral rights. ketentuan dan wewenang pada 15a atas penjelasan hak cipta sangatlah fundamental dan wajib ditaati oleh siapapun dan lembaga apapun sebagai wujud subjek dalam sistim hukum nasional dan juga sinkron dan sesuai dengan dan dalam pengujian hingga saat ini. bahwa berdasarkan uraian atas 15a tersebut atas pemohon berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi (economic rights) atas suatu ciptaan yang telah memiliki kepastian hukum tetap selama lebih dari (dua puluh) tahun, yang hingga saat ini dalam pengajuan pengujian atas materi dan hak cipta nomor mahkamah konstitusi, tidak pernah diperhatikan dan diantisipasi atas kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku pada 15a tersebut. bukti arogansi kekuasaan pemerintah dan kesewenang wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam melindungi warga negaranya dalam mendapatkan haknya atas manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. karena setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya, dan bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasardalam pengujian tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang melanggar dan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan vide uud dan juncto dan dan ketentuan dan wewenang hukum atas dan dalam pengujian telah digunakan untuk tujuan lain selain untuk apa ketentuan wewenang tersebut diperuntukkan. wewenang ketentuan hukum atas hak cipta harus dipergunakan untuk tujuan mana diperuntukkan dan hak hak yang ada pada hak cipta tersebut yaitu hak ekonomi, hak moral dan hak eksklusif tidak boleh diamputasi, dihilangkan dengan tidak wajar tidak manusiawi atau dianulir, direduksi untuk kepentingan kepentingan sesaat dan tidak bermartabat. ketentuan dan wewenang hukum atas dan dalam pengujian disatu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan ketentuan lain dan dilain pihak tidak dapat dikurangi. maka dan dalam pengujian ini telah melanggar hukum asas larangan melampaui wewenang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohongalami kerugian menurut penalaran yang wajar, jika dan dalam pengujian ini tidak dibatalkan, berdasarkan: pada kata pengantar hak cipta nomor bagian mengatakan bahwa perkembangan bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. nomor hak cipta menyatakan, hak cipta adalah hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin. menyatakan: pencipta seorang yang atas inspirasi melahirkan suatu cipciptaan adalah hasil karya pencipta. menyatakan, pencipta sebagai pemilik pemegang hak cipta. penjelasan umum atas nomor tentang hak cipta menyatakan adanya: hak ekonomi, adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi. hak moral, walaupun telah dialihkan. penjelasan demi huruf yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar dari penalasan alasan pemohon adalah sebagai berikut: pemohon mengalami kerugian dan akan terus berpotensi merugi apabila dan dalam pengujian ini tidak dibatalkan: bahwa negara menjamin hak hak konstitusional pemohon, yaitu bersamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum dengan tidak ada kembalinya dan berhak memiliki hak milik pribadi. vide uud juncto hak (karya) cipta adalah hak atas kekayaan intelektual adalah bagian dari hak milik pribadi pemohon (bukti bahwa baik dan bersifat spesifik dan aktual dalam permohonan ini dengan merujuk uud mengatakan negara mengembang sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat. bahwa tidak menyatakan negara memonopoli, dan menyatakan sistem jaminan sosial adalah program negara. bahwa pada nomor tentang jamsostek (bukti menyatakan badan penyelenggara program jaminan sosial adalah badan usaha milik negara. bahwa nomor tentang sistem jaminan sosial nasional (bukti menyatakan badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk denganbadan penyelenggara jaminan sosial (bukti menyatakanbahwa ketiga undang undang yang tersebut atas bersifat spesifik dan aktual dibuat oleh dpr ri pemerintah, dan berpotensi sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. bahwa adanya dan dalam pengujian yang, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak karena tidak merugikan kepentingan yang wajar. bahwa ini telah mengamputasi, mereduksi kapasitas produk undang undang hak cipta pemohon yang telah mempunyai kekuatan hukum yang valid, adanya pembiaran dan pembenaran atas tindakan pidana yaitu suap gratifikasi) kepada pemohon sebagai pemegang hak cipta dan sangat tidak manusiawi dan bermartabat. bahwa kepentingan yang wajar pada 15a penjelasan hak cipta tersebut menyatakanbahwa pemohon tidak pernah menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan karena terbentur pada kendala hukum utama pada dan dalam pengujian ini dan khususnya pada ketentuan dan wewenang atas ketiga undang undang yang terkait dengan sistem jaminan sosial yang tersebut atasjuri yang dimohonkan pengujian uud setiap warga negara bersamaan dalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuhak cipta nomor menyatakan mengumumkan dan memperbanyak ciptaan adalah hak dan seizin penciptadari pemegang hak cipta. bahwa adanya ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, menimbulkan kerugian konstitusional pemohon. uud juncto setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus, memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. bahwa pencipta dengan dasar inspirasi melahirkan suatu ciptaan dan ciptaan adalah hasil karya pencipta dengan bentuk yang khas dan bersifat pribadi. bahwa ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak jelas karena materi dan substansinya tidak ada, multitafsir, hanyalah gagasan atas ciptaan yang bersifat umum dan dibuat oleh dpr ri pemerintah. bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan bukan dengan memilah untuk kepentingan sesaat dan mengorbankan rakyat yang seharusnya. dan dan dalam pengujian menimbulkan kerugian konstitusional, mengakibatkan kendala hukum utama bagi pemohon. uud juncto setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi. bahwa pencipta adalah atas inspirasi melahirkan suatu ciptaan, dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadiptaan pemohon valid secara hukum (bukti sebagai hak milik intelektual pribadi pemohon. bahwa implementasi atas dan dalam pengujian telah bertindak sewenang wenang mengambil alihhmelanggar hak atas kekayaan intelektual pribadi pemohon karena tidak memiliki otoritas hukum sesuai undang undang, menjadi terkendala dan tersingkirkan dengan tidak dapat dimanfaatkan dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan dan hak konstitusional pemohon dirugikan. uud juncto setiap orang berhak pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapkan hukum. bahwa ciptaan adalah hasil karya pencipta didalam lapangan ilmu pengetahuan, bentuk yang khas dan bersifat pribadi, lahir berdasarkan kreativitas, keahlian yang dapat dilihat dan dibaca. bahwa ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak meminta izin, tidak merugikan kepentingan yang wajar, diberikan imbalan yang layak kepada pemegang hak cipta. bahwa kewenangan konstitusional pemohon hanya diartikan dalam arogansi kekuasaan, nilai hukum yang sempit, disepelekan dan hanya dimaknai dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dan diberi imbalan yang layak tanpa adanya pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama. uud juncto. bahwa penjelasan umum dan hak cipta nomor menyatakan: hak eksklusif adalah hak yang semata mata diperuntukkan bagi pemegang hak cipta tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan tanpa izin penciptanya, serta hak moralyang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun. bahwa dan dalam pengujian sangat kontroversial, diskriminatif, dan arogan sangat bertentangan dengan maksud, sifat dan fungsi dari hak cipta itu sendiri. bahwa dan dalam pengujian sangat merugikan kewenangan konstitusional pemohon, karena hanya disimpulkan dengan pemberian imbalan yang layak dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar sehingga perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun berhak mendapatkan perlindungan. dampak dikabulkannya hak uji material atas nomor tentang hak cipta pemohon berkeyakinan bahwa diterimanya permohonan ini, maka akan berdampak bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial perwujudan kesejahteraan umum melalui pelayanan sistem program jaminan sosial ricard private social card) yang sudah memiliki pengakuan hukum dari negara sebagai pemegang hak cipta atas program jaminan sosial yang sudah ada sejak tahun (bukti p1, p3). bahwa filosofi memajukan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia akan terpenuhi sebagaimana tertuang dalam uud bahwa nomor tentang sistem jaminan sosial nasional pada pada menyatakan: frasa negara mengembangkan sistem jaminan sosial adalah sama yang ada pada sistem program jaminan sosial ricard yang meliputi (sebelas) macam dana santunan sosial bagi seluruh rakyat (bukti dan bukti p2) termasuk dalamnya kelima jenis program jaminan sosial ssn bpjrasa memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu pada uud adalah sesuai dengan cita cita pemohon yang hanya memberlakukan lurah sebesar rp. bulan orang untuk (sebelas) macam santunan dana sosial, dan dapat dilihat melalui website: atau terlampir sebagai tambahan bukti pemohon untuk pertimbangan rapat permusyawaratan hakim rph), ketua ketua mahkamah konstitusi. bahwa dan hak cipta menyelesaikan sengketa menyatakan:melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta ketentuan pidana menyatakan,(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak rp. miliyar.dan memohon kepada mahkamah konstitusi yang berwenang menguji materi dan hak cipta nomor tahun terhadap uud sesuai nomor tahun 2011tentang mahkamah konstitusi untuk memberi putusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa. kesimpulan berdasarkan uraian dinomor dalam pengujian baik dari materi dan yaitu: menyatakan.adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh. ii. pertimbangan hukum maksud atas nomor tentang hak cipta, (bukti, pikiar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak . bahwa pada hakikatnya pemerintah dpr ingin menunjukkan arogansi kekuasaan semata mata, dasar rasionalitas apa sesungguhnya ketentuan itu dibuat dan dicurigai adanya pembiaran hukum yang illegal dan ingin terus dipertahankan, karena sejak awal diberlakukannya ketentuan dan wewenang atas tentang hak cipta atas materi dan dalam pengujian merupakan duri dalam daging yang bertentangan dari dasar dan inti atau maksud, fungsi dan sifat dari undang undang tersebut dan tidak memberikan kedudukan dalam hukum dan kesamaan dalam memperoleh keadilan bagi semua warga negara. hak hak yang ada yaitu: hak milik pribadi, hak eksklusif, hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan hanya disimpulkan sebagai tidak merugikan kepentingan yang wajar dengan diberikan imbalan yang layak untuk kepentingan nasional. hal tersebut sangat ironis dan tidak manusiawi dan bermartabat, sangat diskriminatif memilah milah sesuai keinginan dan kepentingan kekuasaan pemerintah elite) dari kepentingan negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara. sehingga ketentuan materibahwa nomor tentang jamsostek yang telah ditransformasikan nomor tentang sistim jaminan sosial nasional dan nomor tentang badan penyelenggara jaminan sosial, mendapatkan hak monopoli berdasarkan undang undang yang juga terkait erat dengan materi dan dari undang undang dalam pengujian yang menyatakan ciptaan yang diselenggarakan pemerintah untuk kepentingan nasional. sehingga wajar materi.entang hak cipta yang berkeroposal produk ricard: bukti pengembangan program ricard, bukti fotokopi legalitas program ricard, bukti fotokopi buku analisa keppres khusus materi abuse power oleh anna erliyana: bukti fotokopi buku pembaharuan hak cipta oleh prof. mr. dr. sudarso gautam, khusus materi: kepentingan nasional: bukti p fotokopi rubrik media rakyat merdeka, oleh bp. nazaruddin umar, khusus materi plagiata, bukti p fotokopi surat penawaran, jawaban dan pengaduan instansi pemerintah dan swasta, bukti fotokopi dispute settlement, bukti fotokopi press released harian ibu kota: bukti fotokopi surat balasan lembaga tinggi negara, bukti fotokopi undang undang hak ciptjamsostek nomor dan nomor bukti fotokopi undang undang sistim jaminan sosial nasional nomor bukti fotokopi undang undang badan penyelenggaraan jaminan sosial nomor bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi kartu tanda penduduk koda bekasi28h dani3.5j menimbang bahwa undang undang yang dimohonkan pengujian yaitudicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan undang undang nomor tahun tentang hak cipta yang diundangkan pada tanggal oktooleh karena undang undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana yang dipertimbangkan atas maka objek permohonan sudah tidak ada. oleh karena permohonan pemohon telah kehilangan objek maka kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan pemohon tidak disanto ttd. ttd. materialis akbar ahmad fadli semadi sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain perbanyakan adalah penambahan jumlah termasuk mengalihkan wujudkan secara permanen atau temporer fungsi dan sifat atas nomor tentang hak cipta hak cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta penjelasan nomor tentang hak cipta yang dimaksud dengan hak eks mengadaptasi, mengaransemen, mengalir dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun 13b tidak ada hak cipta atas peraturan perundang undangan 15a penjelasan dengan kepentingan yang wajar dari pendan penyelesaian sengketauntuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. ketentuan pidanatahun dan atau denda paling banyak rp. milyar. bahwa pemohon. dalam permohonan guo mempunyai hak kewenangan konstitusional yang diberikan uud sebagai berikut (bukti 1l.unctookok permohonan adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud dan yang dirugikan oleh nomor tahun tentang hak cipta pada dalam pengujian:oleh pemerintahan negara indonesia untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan umum serta keadilan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemerintahan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan, persatuan indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai bunyi preambule uud bahwa adanya jaminan perlindungan sebagai bangsa indonesia oleh pemerintahan indonesia melalui hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan uud dan junctolagalam hal untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban mewujudkan kesejahteraan umum oleh pemohon telah diajukan kepada pemerintah direktorat hak cipta dirjen hak atas kekayaan intelektual, departemen kehakiman pada tanggal juni proposal ciptaan karya tulis tentang jaminan sosial yang disebut program ricard dan diterima pada tanggal juli dan ditetapkan disahkan tanggal juli nomor pendaftaran diumumkan dalam tambahan nomor viii dari berita negara bulan agustuslaslah pemohon sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional tersebut atas oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang dalam pengujian yang adalah sebagai berikut: undang undang nomor tahun pada tentang hak cipta yangbahwa dan dalam pengujian menyatakan pengumuman suatu ciptaan (yang diselenggarakan oleh pemerintah) sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan atau kewenangan konstitusional yang tersebut atas. bahwa pada dan dan penjelasan atas hak cipta menyatakan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan adalah hak eksklusif bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya, baik penyiaran, pameran penjualan atau mengkomunikasikan ciptaan kepada publik dengan menggunakan alat apapun, cara apapun kepada publik ataupun perbanyakan jumlah suatu ciptaan baik keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial termasuk mengalihwujudkan secara permanent atau temporer dan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang sesuai keadilan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. bahwa pengumuman suatu ciptaan atas dan dalam pengujian ini tidaklah jelas, multitafsir ciptaan apa untuk apa baik materi dan substansinya bagaimana tidak jelas, menjurussuatu ide atau gagasan atas suatu ciptaan dan pada penjelasan umum dari hak cipta dinyatakan ide atau gagasan tidak diberikan perlindungan hak cipta, selain tidak memiliki bentuk khas dan bersifat pribadi, sehingga dapat dilihat, dibaca, dan didengar dan juga tidak terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada direktorat jenderal sebagaimana tercantum pada dan dan jika pengumuman suatu ciptaan pada dan dalam pengujian adalah suatu ketentuan peraturan atas undang undang jelaslah dan dalam pengujian ini memiliki cacat hukum yang bertentangan dengan 13b yang menyatakan tidak ada hak cipta atas peraturan perundang undangan. bahwa dan dalam pengujian menyatakan ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan atau kewenangan konstitusional diberikan uudda dan penjelasan umum atas hak cipta menyatakan perlindungan hak cipta atas karya cipta harus memiliki bentuk yang khas dan bersifat pribadi yang menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca, dilihat dan didengar. hal ini adalah sesuai dengan ciptaan pemohon yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (bukti p3) dan dankeadilan dan persamabahwa ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pada materi dan dalam pengujian tidaklah jelas apakah ciptaan lahir berdasarkan kreativitas, kemampuan atau keahlianentuk yang khas dan bersifat pribadibahwa materi dan dalam pengujian yaitu ciptaan yang diselenggarakan oleh pemerintah lahir secara otomatis yang bermanifestasi ataupun implementasi dari peraturan dan ketentuan atas undang undang yang lain yang memiliki ketentuan yang khas tersendiri yaitu undang undang dan tidak bersifat pribadi karena dibuat oleh pemerintah dan dpr yang bersifat adenium wieder behold wet kennel atau setiap orang dianggap mengetahui dan terikat pada undang undang dan jelas tidak mendapatkan perlindungan hak cipta sesuai 13b hak cipta. bahwa dan dalam pengujian menyatakan untuk kepentingan nasional sangat merugikan pemohon berdasarkan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan uud junctongertian untuk kepentingan nasional dirasakan tidak adil, kurang jelas dan ambivalen menimbulkan multitafsir dan memberi kesan pengambilalihan secara tidak langsung atau setidaknya illegal kutipan dari buku pembaharuan hak cipta oleh prof. mr. dr. sudarso gautam (bukti )j. bahwa tulisan sdr. nazaruddin umar rubric harian suara merdeka tanggal januari (bukti perihal plagiata, self gladiator atau plagiarisme menyatakan, adalah suatu perbuatan yang melakukan penjinakan, pengambilalihan karya karya orang lain, mengklaim karangan atau pendapat orang lain sebagai karyanya yang definisi ilmiahnya adalah mengakui tulisan orang lain sebagai pemikiran sendiri dan menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya, sumbernya tetapi materi dan substansinya sama dengan sumbepengujian untuk kepentingan nasional dengan dasar kesimpulan atas uraian yang tersebut atas dapatlah disejajarkan dengan ciptaan pemerintah untuk kepentingan nasional sangat tidak manusiawi hanya berdasarkan pada arogansi kekuasaan untuk kepentingan sesaat sehingga sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan uud juncto setiaplagciptaan pemohon telah memiliki kepastian hukum yang tetap, payung hukumnya sudah jelas dan valid (bukti dan pada dan dan penjelasan umum hak cipta adanya hak eksklusif dan hak moral, hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun dan tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya pencipta, dan setiap pembatasan menurut menurut peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap hak hak tersebut haruslah memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid. hukum dibuat untuk melindungi warga negara (asas legalitas) dari kesewenang wenangan kekuasaan legislatif dan eksekutif. karena ketentuan dan kewenangan atas undang undang disatu pihak tidak dapat ditambahkan ketentuan atau kewenangan lain atas dan dalam pengujian sehingga memberi kesan negara memberi kesempatan pada warga negaranya untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya merupakan pelanggaran illegal dan menimbulkan pengambilalihan secara tidak langsung karena plagiata plagiarisme adalah illegal dan dan dalam pengujian turut berinteraksi atau bermanifestasi atas ketentuan dan wewenang atas undang undang yang terkait pada dan dalam pengujian tersebut. bahwa dan dalam pengujian menyatakan melalui media televisi dan atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada pemegang hak cipta, dengan ketentuan tidak 'ulyana wirakusumah pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan kalibaru gg. rt. rw. kampung bali, tanah abang, jakarta pusat sebagai . . pemohon nama hindari pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan inang nomor rt. rw. benteng agung, jarakarna, jakarta selatan sebagai pemohon ii, nama aizzudin pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan pengadilan utara raya nomor kelurahan pengadilan, kecamatan pancoran, rt. rw. jakarta selatan sebagai n000nama neta pane pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan kp. duri barat rt. rw. duri pulo gambir, jakarta pusat sebagai . pemohon iv, nama bambang isti nugroho pekerjaan swasta warga negara indonesia alamat jalan koko barat rt. rw. jakarta selatan sebagai ruu lan. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberi kuasa kepada bikin emas, s.h., mh., arif effendi, s.h., syarif hiduplah, s.h., mba., syamsudin salawat pesilette, s.h., dan syamsul huda yudha, s.h., advokat dan konsultan hukum pada art partner law office, menara kuningan 8th floor suite jalan h.r. rasa said blok kav. jakarta baik sendiri sendiri, diantaranya atyakni:bahwa hurufpungutan tambahan atas cukai, penerimaan pajak rokok cukup potensial, dikarenakan bagikesamaan perlakuan untuk se, dan keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. bagi hasil pajak rokok menunjukkan suatu ketentuan bahwa tidak bertentangan dengan uud tentang dalil para pemohon guo yang menyatakan bahwa rumusan guodari cukai rokok (sebagai pajak langsung) yang menurut para pemohon guo merupakan pajak ganda dan berpeluang menimbulkan ketidak adilan bagi setiap warga negara dan bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak serta berpeluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau abuse power. dapat pemerintah ajak rokok sebagai pajak daerahobjek pajak daerah tersebut pun juga tidak bertentangan dan atauangka huruf huruf dan dinyatakan tidak dapat diterima. sedangkan apabila ditinjau dari uud makaangka huruf huruf danadalah rokok, perlu kiranya pemerintah sampaikan kembali bahwa dalam ketentuan angka huruf huruf dan secara tekstual yang dikenakan pajak rokok adalah cukai terhadap rokok. angka19 pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. hurufsehubungan dengan hal tersebut atas, dalam hal seandainya pun benar (good non) yang dikenakan pajak rokok adalah cukai terhadap rokok(pajak rokok) atas cukai terhadap rokok(pajak rokok) dengan cukai sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. bahwa objekenis pajak dari pajak daerah (pajak rokok) atas cukai rokok berbeda objek dan jenisnya berdasarkan hal hal tersebut jelas bahwa pengenaan pajak daerah (pajak rokok) atas cukai rokokcukai terhadap rokok telah dikenakan pajak ganda. penetapan pungutan pajak terhadap cukai rokok sebagai objek pajak rokok sebagaimana diatur dalam ketentuan angka huruf huruf dan sama sekalibahwa subjek pajak rokok atas pungutan pajakemudian telah diatur juga bahwatelah ditetapkan sebesar (sepuluh persen). adapun besaran pokoklanjutnya telah ditentukan pula bahwahal tersebut, telah jelas bahwa pengenaan pajak rokok atas prp60.rp60.mikian pula halnya bahwa ketentuan angka huruf huruf danajak rokok sebagai pajak daerah sebagaimana diatur ketentuan angka huruf huruf danajak rokok sebagai pajak daerah, maka telah jelas bahwa penetapan pajak rokok sebagaiangka huruf huruf dan memang tidak bertentangan dengan uud d. dampak apabila permohonan pengujian angka huruf huruf dany2), maka.rokokahli dan saksi pemerintah dan tanggapan pemerintah atas keterangan ahli dan saksi para pemohon.aris suara dan gustavo canddengan diberlakukannya pungutan pajak atas pajak rokok masing masing daerah provinsi jawa timur dan provinsi kalimantan selatan) diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan asli daerah masing masing daerah yang hasilnya dialokasikan sebesar untuk kegiatan pelayanan bidang kesehatan. terkait dengan kesaksian aris suara, selaku kepala bidang pajak daerah, dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah sangat potensial dan signifikan dalaman provinsi dan untuk pemerintah kabupaten kota sehingga diharapkan pajak rokok dapat meningkatkan kapasitas fiskal provinsi jawa timur, yaitu meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. dalam penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi dan kabupaten kota dialokasikan. permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi jawa timur yang terkait dengan peredaran rokokpelayanan dan pengawasan bea dan cukai tipe madya cukai kediri berhasil mengamankan hampir batang rokok ilegal yang berpotensi terhadap kerugian negara akibat yang ditimbulkannya sebesar operasi penertiban rokok ilegal dipandang perlu, dikarenakan kerugian negara yang timbul setiap tahun sebagai akibat dari peredaran rokok ilegal sebesar sampai angka ini merupakan akumulasi dari perdagangan rokok ilegal yang tidak membayar cukai resmi dan tidak membayar pajak rokok. indonesia menduduki posisi peringkat tiga terbanyak dunia dengan jumlah perokok setelah china dan india versi who. dengan melihat permasalahan tersebut, maka dukungan dana untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang saat ini masih dirasakan kurang, pajak rokok menjadi salah satu alternatif karena saat ini apbd provinsi jawa timur masih memprioritaskan pada program kegiatan pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup masyarakat jawa timur, perbaikan kualitas lingkungan serta melakukan kegiatan sumber sumber pendapatan dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi dana bagi hasil cukai tembakau yang diterima oleh provinsi jawa timur pada tahun adalah sebesar rp264. dan pemerintah kabupaten kota sebesar rp665.dan ketentuan bidang cukai, dan atau pemberantasan barang kena cukai illegal. dana bagi hasil cukai terkait tembakau berdasarkan kegiatan atas,, baik pemerintah provinsi maupun pemerint.adalah termasuk rokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih sebagaimana yang biasa rokok oleh para pemohon, bahwa sebagaimana ketentuan cukai, sigaret kretek yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. maka demi keadilan dan keseimbangan telah dibebani tarif cukai berdasarkan tarifembagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, sehingga pemungutan pajak rokok dinilai sangat adil, serta mengurangi beban pemerintah pusat dalam pembangunan daerah. saksi gustavo candi selaku kepala dinas pendapatan kalimantan selatan mengungkapkan bahwa sesuai target penerimaan cht pada tahun adalah sebesar rp100. dengan rasio jumlah penduduk sebesar dari jumlah penduduk nasional serta pajak rokok dapat dilaksanakan, maka provinsi kalimantan selatan memperoleh pendapatan sebesar rp140. sampai dengan rp150. pemerintah provinsi kalimantan selatan telah menyikapi berdasarkan nomor tahun tentang kesehatan mana untuk pengalokasian dana untuk urusan kesehatan dalam perda provinsi kalimantan selatan nomor tahun tentang sistem kesehatan provinsi kalimantan selatan dalam menyebutkan bahwa alokasi anggaran urusan kesehatan minimal dari apbd yang dicapai secara bertahap berdasarkan data riset kesehatan dasar yang dilaksanakan pada tahun provinsi kalimantan selatan berada pada peringkat kedua dengan jumlah perokok terbanyak sebesar yo, dengan melihat data tersebut maka pemerintah provinsi kalimantan selatan memerlukan dana yang besar untuk urusan bidang kesehatan dengan bersumber pada salah satunya pajak rokok yang dialokasikan sebesar yo. oleh karenanya, dengan adanya earmarking atas penerimaan dari pajak rokok sebesar yo,atau kegiatan bidang kesehatan, khususnya untuk meminimalisasi dampak dari konsumsi rokok, baik perokok aktif dan perokok pasif daerah. lebih lanjut, saksi abdillah hasan selaku peneliti lembaga demografi universitas indonesia mengungkapkan menurut nota keuangan apbn pada tahun produksi rokok pada tahun sampai dengan mengalami peningkatan sebesar rata rata yo. meningkatnya produksi rokok disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ruasan pabrik, menambah mesin baru, penambahan produksi lain dan shit pekerja dan realisasi peningkatan hasil produksi tembakau dari para pabrikan rokok besar. meningkatnya konsumsi rokok disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah perokok, iklan rokok yang masih gencar, pemahaman bahwa merokok adalah kegiatan yang normal dan tidak membahayakan serta murahnya harga rokok berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan beberapa kota indonesia, dan didapatkan fakta bahwa harga rokok yang akan membuat perokok mengurangi konsumsi rokoknya apabila harga bungkus rokok sebesar dan harga batang rokok sebesar , . harga saat ini masih jauh lebih rendah dari harga tersebut sehingga pengenaan pajak rokok sebesar dari besaran tarif cukai tidak akan mengurangi hasrat perokok untuk merokok. sisi lain, penerimaan pajak rokok secara total akan sangat membantu penerimaan daerah. pajak rokok yang dikenakan mulai januari dengan tarif dari cukai, berpotensi meningkatkan penghasilan penerimaan sekitar rp10.keterangan prof. dr. guna dalam memberikan kesaksiannya depan persidangan prof. dr. guna, menyampaikan bahwa beberapa prinsip pengaturan pajak dan retribusi dalamsebagai pajak provinsi)daperluasan basis dapat ditempuh melalui lessons, identifikasi basis pembajakan barpenyederhanaan penentuan basis dan utang pajak serta kemampuan memungut pajak. perumusan objek pajak, dan dpp dalammenyebut bahwatahunmerupakan pungutan atas cukai, nampaknyadimulai dengan 'pungutan'. walaupun ditentukan objek, subjek dan nya, esensinya adalah pungutan tambahan atas cukai rokok. penjelasan menyebut bahwa besaranadalah cukai yang ditetapkan pemerintah. selanjutnya, menyebut tarif pajak yo. dengan pertimbangan. efisiensi pemungutan, menyatakan bahwa dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan cukrevenue saringan kepada kabupaten kota. selain itu, atas penerimaan pr,dimanfaatkan untuk penyediaan layanan kesehatan masyarakat. sebagai pungutan tambahan atas cukai rokok,tidak secara sederhana menamakannya dengan 'open cukai, tetapi menyebut sehingga nampak sebagai jenis pajak tersendiri, seperti antara ppn dengan bmpenjelasan uup ph,walaupun hanya pungutan tambahan atas cukai, namun prinsip legal certainty secara gamblang dipenuhi dalam rumusan (objek pajak), (subjek pajak, wpdalam adalah sejalan dengan ketentuan uud selanjutnya,cukup potensial, elastitainable (berdasar penerimaan cukai penerimaan sekitar rp10 trilyun). bagi hasil penerimaantersebut menunjukkan suatu fenomena bahwa ketentuan dalam juga sejalan dengan ketentuan uud diakhir keterangannya prof. guna setidaknya memberikan kesimpulan sebagai berikut: pertama,undang undangedua, pajak rokok merupakan penguatan tambahan (surcharge opsenten) atas cukai rokok, yang secara teori penambahan penerimaan daerah guna memperkuat ekonomi. kemudian, tambahan pengendalian konsumsi rokok dan tambahan perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif konsumsi rokok. pungutan tambahan dimaksudkan untuk perbaikan bagi hasil cukai tembakau yang diatur dalam undang undang cukai yang hanya terfokus pada provinsi penghasil yang dirasa kurang memberikan rasa keadilan dan pemeratatersebar seluruh wilayah indonesia dan begitu juga dampak negatifnya. ketigakeempat, karena pajak rokok dipungut dalam jumlah yang pasti, tidak semena mena, jelas pembayarannya, pemungutan, waktu dan tempat, serta peruntukan hasilnya dengan undang undang dan peraturan daerah dapat merata kepada semua pembayar pajak dan hasilnya dibagi merata seluruh provinsi, kabupaten kota indonesia, maka dapat dikatakan guo yang diuji tidak bertentangan dengan uud yang dijadikan batu uji dalam perkara guo. keterangan dr. afrizal sandra dalam memberikan keterangannya, dr. afrizal sandra berpendapat bahwaf). rokokan lain lain. industri rokok menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dengan penyediaan lapangan pekerjaan, multiplier efekndapatan cukai pajak bagi negara. namun manfaat : negara harga per bungkus keterangan tahun (dikonversi rp) la. irlandia skotlandia rencana membatasi pembelian rokok hanya berdasarkan resep dokter mauritius ooh selandia baru tahun naik menjadi sekitar ooh.akhirnya dihar. para pemohon mempermasalahkan adanya dua bentuk pengenaan pajak cukai.a tambahan bagi daerah.10 pajak rokok atau sering juga disebut surcharge (tambahan) atas objek pajak pusat tertentu. dalam hal ini, pajak rokok adalah surchargistrasinya mudah dan tentunya juga efisien bandingkan dengan pajak daerah lainnya.ll..o.. diakhir keterangannya dr. afrizal sandra menyampaikan kesimpulan: bahwa berdasarkan ketentuan tarif cukai guo, maka jelas bahwa sigaret kretek (rokok) yang dianggap merupakan barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, telah diatur secara khusus (lex specialis) dengan dibebani pengenaan tarif cukai paling tinggi, hal mana didasarkan atas pertimbangan bahwa apabila barang kena cukai yang karena sifat dan karakteristiknya berdampak negatif bagi kesehatan ingin dibatasi secara ketat peredarannya, sebagaimana penjelasan huruf cukai: bahwa sebagaimana pendapat srono, widyaiswara pusdiklat bea dan cukai, dalam mengenal lebih mendalam pungutan cukai (t.t.) yang telah dikemukakan muka, beban pungutan cukai rokok pada akhirnya adalah dibebankan atau dialihkan kepada konsumen terakhir atau pemikul pajak yang sebenarnya, yakni kepada perokok sebagai konsumen terakhir, makapara pemohon selaku perokok adalah merupakan konsumen terakhiroleh karenaangka huruf huruf dan dprd akan menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan ketentuan uud. keterangan prof. robert simanjuntak, s.e., sc., ph. dalam memberikan keterangannya, prof. robert simanjuntak, s.e., sc., ph. mengemukakan hal hal sebagai berikut: pertama, pad. praktik seperti ini merupakan hal yang lazim dan bisa dijumpai banyak negara. tabel ilustrasi pemberlakuan pajak rokok tahun ben mep daerah dit nak.) nk. bak.) objek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumsi rokokonsumsi produk hasil tembakau banyak mengandung eksternalitas negatif, oleh karena iyang berkonsekuensi biaya yang terbebaskan kepada orang lain akibat aktivitas atau tindakseseorang. pintu berargumen bahwa keberadaan eksternalitas.kedua,.dprice discrepancy dengan negara negara tetangga yang logikanya justru akan mengurangi smuggling. terkait dengan argumen double taxation, sayasaya juga ingin tegaskan sini isu ini juga disadari dan praktiknya tetap dilaksanakan (praktis) semua negara dunia. persoalan pajak berganda ini merupakan fakta semua sistem perpajakan yang ada dunia. ketiga, beberapa fakta empirik menunjukkan bahwa menurut rekangka produksi rokok beberapa tahun terakhirhkebijakan cukai rokok belum efektif dalam meredam kenaikan konsumsi rokok indonesia, karenail perkapita masyarakat, dan terjadinya penurunan rata rata harga rokok risem diunduh dari laman: gambar produksi hasil tembakau dan threshold roadmap iht sas) pmr psi he. kanan c2et21 bra pan iis! dan min" en, a.a de. de, produksgambar angka prevalensi merokok (dalam untuk setiap gender) laki mei perempuan man nn: salinan putih diajak untuk dan dapat dipergund bagai rujukan 2004kutnya adalah bahwa masuknya pajak rokok dalamemberi manfaat bagi daerah penghasil cukai saja, padahal kenyataannya banyak yang merokok daerah daerah luar daerah penghasil.tabel beberapa studi peningkatan cukai terhadap konsumsi dan penerimaan pranata aga sumorvumicratantagntoj tanggapan pemerintah atas keterangan ahli dan saksi para pemohon terhadap keterangan ahli pemohon prof. dr. mohamad lica marzuki, s.h yang menyatakan bahwa pengenaan pajak rokok dan cukai rokok secara serempak dikenakan pajak berganda yang dilarang oleh konstitusirokok sebagai pajak daerah. oleh lembaga legislatif sesuai tata cara dan prosedur yang sah dan legal. dari dget policy, berapa pun besar beban penerimaan pajak pusat dan daerah dibagi berdasarkan tax sharing atau surcharge atau tax empowering. terhadap keterangan ahli pemohon dr. salary yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya cukai yang tinggi dan pajak rokok yang akan dikenakan akan membuat home industry menjadi tidak bisa bersaing dengan para pengusaha pabrikan besar sehingga membuat home industry tutup. dapat pemerintah sampaikan, peningkatan cukai atau pajak adalah pilihan tepat untuk menaikkan harga rokok indonesia untuk mengurangi permintaan terhadap rokok untuk tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. terhadap keterangan saksi hasan ani aziz dan milik riyanto menyatakan beberapa keterangan diantaranya, terhadap kenaikan cukai yang tinggi potensi terjadi smuggling semakin tinggi dan apabila harga cukai semakin tinggi maka perusahaan harus menaikkan harga penjualan rokok. kemudian, apabila harga cukai naik maka ongkos produksi pembuatan rokok akan semakin naik yang pada akhirnya akan menaikkan harga penjualan serta akan mendapatkan laba yang tidak banyak. terhadap keterangan kedua saksi para pemohon, dapat pemerintah sampaikan untuk memberantas smuggling yang semakin tinggi yang berpotensi adanya kerugian negara yang tinggi, maka hasil dari pajak rokok sebagian hasilnya akan digunakan untuk penegakan hukum terhadap peredaran smuggling yang semakin marak terjadi, hal ini sesuai dengan asas earmarking taxes.angka huruf huruf dan sama sekali tidak bertentangan dengan uud bahwa pembuat undang undang menetapkan pajak rokok sebagai objek pajak daerah dalam ketentuan angka huruf huruf dan berdasarkan pertimbangan pertimbangan yang tidak. bertentangan dengan prinsip prinsip dasar konstitusi. pembuat undang undjak rokok sebagai objek pajak daerahangka huruf huruf danrokok atas rokok dalam ketentuan angka huruf huruf dajak rokok sebagai pajak daerah dalam ketentuan angka huruf huruf dan menurut pemerintah juga tidak bertentangan denganajak daerah dan retribusi daerah terhadapangka hurufresiden drs. aris suara, jawa timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas pulau jawa dan mempunyai jumlah kabupaten dan kota terbanyak indonesia serta memberikan sumbangan produk domestik nasional bruto pdrb) terbesar kedua setelah dki jakarta, disamping itu jawa timur juga merupakan pintu gerbang perekonomian kawasan timur indonesia dan. memberikan kontribusi terhadap perekonomianumbuhan ekonomi jawa timur melampaui nasional, pada tahun sebesar dan pada tahun sebesar jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara nasional yang pada tahun mengalami pertumbuhan sebesar serta kinerja peningkatan ipm index pembangunan manusia) sebesar untuk tahun yang didalamnya terdapat index kesehatan sebesar pemerintah provinsi jawa timur sebagai salah satu pengusul pajak rokok dan telah dimasukkan didalam jenis pajak provinsi sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam terdiri daripajak rokok. pelaksanaan pungutan pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, pajak rokok sangat potensial dan signifikan untuk provinsi dan untuk pemerintah kabupaten kota, sehingga diharapkan pajak rokok dapat meningkatkan kapasitas fiskal provinsi jawa timur yakni meningkatnya kemampuan keuangan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah: dalam undang undang nomor tahun penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten kota dialokasikan (remark tax): penggunaan penerimaan pajak rokok yang akan dimanfaatkan bidang kesehatan masyarakat antara lain akan digunakan sebagai pengembangan antara konsumsi rokok dengan kesehatan masyarakat. sedangkan bidang penegakan hukum akan dimanfaatkan untuk mengurangi permasalahan peredaran rokok illegal, mendanai kegiatan yang diakibatkan oleh bahaya penggunaan rokok dan. akan dimanfaatkan untuk sosialisasi kepada masyarakat dan anak anak usia sekolah sehingga mengurangi generasi perokok baru, pengembangan pemanfaatan smoking area yang ideal ditempat strategis dengan tambahan fasilitas penghijauan guna filtusi dari asap rokok, maka tujuan pajak rokok untuk menambah belanja kesehatan sangatlah mulia: untuk lebih jelasnya dapat ahli informasikan permasalahan permasalahan terkait dengan peredaran rokok, sebagai berikut: pada tahun kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai tipe madya cukai kediri mengamankan batang rokok ilegal. penangkapan ini merupakan terbesar sepanjang sejarah pengungkapan pelanggaran cukai yang dilakukan kantor cukai kediri, berdasarkan perhitungan kantor bea cukai kediri praktek ini telah menimbulkan potensi kerugian negara sebesar rp. kerugian ini dihitung dari nilai cukai sebesar rp. dan nilai ppn sebesar sementara nilai barangnya mencapai ini merupakan penangkapan ahli terbesar wilayah kota dan kabupaten kediri, jombang, dan nganjuk," (sumber bea cukai kediri sita juta batang rokok legal). operasi penertiban rokok ilegal dipandang perlu mengingat kerugian negara akibat kegiatan tersebut setiap tahunnya antara triliun hingga triliun. angka kerugian itu merupakan akumulasi dari perdagangan rokok ilegal yang tidak membeli cukai resmi dan tidak membayar pajak (sumber hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih perlu ditingkatkan karena masih banyaknya produksi rokok ilegal tanpa cukai yang beredar masyarakat luas dan hal ini berpotensi pada kerugian penerimaan baik cukai maupun pajak rokok, indonesia menduduki posisi peringkat dengan jumlah perokok terbesar dunia setelah china dan india who, dan tetap menduduki konsumen rokok terbesar setelah china, amerika serikat, rusia, dan jepang tahun serta berdasarkan data riset kesehatan dasar riskesdas) dinas kesehatan provinsi jawa timur prevalensi perokok tahun sebesar dari total jiwa penduduk jawa timur bps provinsi jawa timur) jadi jumlah perokok aktif provinsi jawa timur sebanyak jiwa dan sisanya kemungkinan besar menjadi perokok pasif, dengan memperhatikan permasalahan tersebut atas, maka dukungan dana untuk kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yangtidak memperoleh pengakuan dan jaminan serta perlakuan yang sama hadapan hukum berdasarkan uudpemohon dan norma hukum yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, perlu kiranya disampaikan bahwa isu hukum utama dalam permohonan cast adalah pembebanan pajak dua kali (pajak ganda) terhadap barang yang sama (rokok), bahwa ketentuan angka huruf dan huruf dan dprd guo, adalah yang mengatur tentang pajak rokok yang dipungut atas cukai rokok, artinya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo mengatur kembali pengenaan pajak terhadap rokok yang sebelumnya sudah dibebani pajak (cukai) berdasarkan cukai, sehingga para pemohon sebagai konsumen rokok telah dikenakan atau diwajibkan membayar pajak dua kali (pajak ganda), bahwa dprd khususnya ketentuan yang mengatur pungutan pajak rokok sebagaimana diuji konstitusionalitasnya dalam perkara itis adalah merupakan ekstensifikasi terhadap barang kena pajak (objek pajak). hal ini terlihat dalam ketentuan angka dprd yang menyebutkan bahwa pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah , bahwa dengan demikian, berlakunya ketentuan guo menimbulkan pungutan baru yakni pungutan terhadap pungutan cukai yang sebelumnya diatur dalam cukai, sehingga ketentuan dprd yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo tidak sinkron dengan cukai. para pemohon selaku perokok berpendapat, ketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukumbagaimana putusan mahkamah bahwnomor puu vii poin halaman demikian halnya, para pemohon juga memahami pandangan sangat kurang, untuk mengatasi kekurangan pendanaan tersebut sangat tepat pajak rokok menjadi salah satu alternatif karena apbd yang ada jawa timur masih memprioritaskan pada program kegiatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat jawa timur, perbaikan kualitas lingkungan serta saat ini sedang giat giatnya melakukan penggalian sumber sumber pendapatan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. dapat ahli informasikan pad dari sektor pajak dinas pendapatan pemerintah provinsi jawa timur sampai dengan bulan agustus sebesar dari target apbd sebesar sebagaimana undang undang nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang cukatembakau sebesar yo, pada tahun pemerintah provinsi jawa timur memperoleh dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran sebesar rp. sedangkan pemerintah kabupaten kota mendapat bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar rp. y9),ketentuan bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai ilegal: dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan kegiatan atas baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota dengan pembagian secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga pemungutan pajak rokok dinilai sangat adil serta mengurangi beban pemerintah pusat dalam pembangunan daerah: drs. mustafa candi, adanya kebijakan pajak rokok dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang akan mulai dilaksanakan pada tangga) januari merupakan angin segar dan harapan baru bagi pemerintah daerah. penerimaan pajak rokok ini tentunya "dapat dipastikan" ambah kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan penyediaan layanan kepada masyarakat. meskipun pajak rokok tersebut ditempatkan sebagai pajak provinsi oleh undang undang, namun manfaat dari penerimaan pajak rokok juga akan dirasakan secara signifikan oleh daerah kabupaten kota, karena dari penerimaan pajak rokok tersebut harus dibagihasilkan kepada daerah kabupaten kota: dalam rangka implementasi desentralisasi fiskal, menurut ahli, konsep pajak rokok ini jauh lebih baik dan lebih adil dari pada konsep dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ada saat ini (yang selanjutnya kami singkat dbh cht). hal ini kami sampaikan bukan karena daerah kami tidak memperoleh dbh cht, tetapi lebih kepada keinginan untuk memeragakan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat: sebagaimana dimaklumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang cukai dan keputusan mahkamah konstitusi terkait dengan daerah yang berhak atas dbh cht, maka yang memperoleh dbh cht hanyalah daerah yang "kesempatan" pabrik rokok dan kebun tembakau (penghasil tembakau). padahal, semua kita sadar bahwa tidak akan ada penerimaan cukai atas hasil tembakau jika tidak ada konsumennya atau dalam hal ini perokok. berdasarkan kenyataan ini, maka kebijakan pajak rokok yang dialokasikan kepada daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk terasa lebih adil dan logis, dengan asumsi "semakin banyak penduduknya semakin banyak pula jumlah pokoknya". hal tersebut sejalan pula dengan konsep pajak rokok yang menyatakan bahwa objek pajak rokok adalah "konsumsi rokok" atau dengan bahasa lain, pajak rokok dikenakan atas konsumsi rokok: selain itu, jika dibandingkan antara pajak rokok dengan tarif sebesar dari cukai rokok dengan dbh cht yang hanya cht sebesar dari hasil penerimaan cukai atas hasil tembakau, tentunya potensi penerimaan daerah jauh lebih besar dari pajak rokok. berdasarkan hitungan kami, sesuai target penerimaan cht pada tahun yaitu sekitar rp. triliun dan dengan rasio jumlah penduduk kami sekitar dari total penduduk nasional serta pajak rokok dapat dilaksanakan, maka provinsi kalimantan selatan diperkirakan memperoleh tambahan pendapatan sekitar rp140 sampai dengan rp150 milyar. jika pajak rokok ini dibatalkan, maka tentumi juga kehilangan harapan akan adanya tambahan pendapatan sejumlah tersebut, selanjutnya, dengan adanya pajak rokok, dipastikan akan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah karena sesuai 50y6 :dari penerimaan pajak rokok harus digunakan untuk belanja kesehatan. sejalan dengan itu, apabila pajak rokok tidak jadi diterapkan, maka "sekaligus" pupus pulalah harapan ahli untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu pula saksi sampaikan bahwa pengalokasian pendanaan bidang kesehatan mandatory budget) telah diatur dalam undang undang nomor tahun ten tang kesehatan,". pemerintah provinsi kalimantan selatan telah menyikapi untuk pengalokasian dana urusan bidang kesehatan dalam perda provinsi kalsel nomor tahun tentang sistem kesehatan provinsi kalimantan selatan": sejak tahun pemerintah provinsi kalimantan selatan telah mengilokasikannya melalui apbd provinsi kalsel dan sampai tahun anggaran ini pengalokasian nya telah mencapai dari apbd. fakta saat ini pengalokasian belanja untuk urusan bidang kesehatan provinsi kalimantan selatan masih menggunakan sumber sumber pendapatan daerah lainnya, diantaranya bersumber dari penerimaan pkb bbn kb. padahal remaking atas penerimaan pkb bbn kb dimaksud minimal dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi, berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar riskesdas) yang dilaksanakan oleh kementerian kesehatan setiap tahun sekali yang dilaksanakan terakhir pada tahun provinsi kalimantan selatan secara nasional berada peringkat dari jumlah rata rata penduduk indonesia yang merokok lebih dari batang hari, dengan prosentase setelah bangka belitung yo, dalam hubungannya dengan hasil riset tersebut, terdapat ribu perokok anak kalsel dengan usia tahun. prevalensi perokok kalsel mencapai dari jumlah penduduk juta jiwa. prevalensi ini hampir sama dengyo, dengan memperhatikan kondisi yang demikian maka pemerintah provinsi kalimantan selatan memerlukan dukungan pendanaan yang besar untuk urusan bidang kesehatan, dalam hal ini berupa sumber pendanaan yang secara tegas diamanatkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersifat mandatory budget dari sumber tertentu dengan besaran tertentu: oleh karenanya dengan adanya remaking atas penerimaan dari pajak rokok sebesarkegiatan bidang kesehatan, khususnya untuk meminimalisasi dampak dari konsumsi rokok baik terhadap perokok aktif dan perokok pasif daerah: berdasarkan data usulan rencana anggaran belanja yang disampaikan oleh dinas kesehatan provinsi kalsel dari tahun anggaran pemprov. kalsel hanya mampu memenuhi usulan yang disampaikan rata rata sebesar sebagaimana data bawah ini sebagai berikut: tahun anggaran usulan ren. ang. bel usulan penuhi data yang diolah lebih lanjut jika memperhatikan alokasi anggaran belanja untuk urusan pada kabupaten kota se kalimantan selatan setiap tahunnya hanya mampu mengadvokasi rata rata sebesar dari total anggaran belajarnya dalam apbd. adapun kemampuan pengalokasian dana urusan bidang kesehatan dari beberapaan aan ummanetikes anggaran urusan bid. kes data yang diolah implikasi positif lainnya dengan adanya sumber pendanaan dari pajak rokok terhadap urusan bidang kesehatan, maka sumber pendanaan lainnya yang saat ini diarahkan untuk urusan bidang kesehatan dapat pula dioptimalkan untuk mengalokasikan pendanaan bagi program kegiatan pembangunan daerah lainnya. abdillah hasan tren konsumsi rokok indonesia terus meningkat. hal ini tercermin dari meningkatnya persentase penduduk dewasa yang merokok, jumlah perokok, jumlah konsumsi rokok dan prospek bisnis rokok yang semakin menjanjikan. pada tahun penduduk dewasa (usia tahun atas) merokok. tahun persentase ini meningkat menjadi atau setara dengan juta. untuk laki laki dewasa, persentasenya sebesar pada atau dari laki laki merokok. persentase ini meningkat menjadi atau dari laki laki perokok pada sementara untuk perempuan dewasa pada tahun persentasenya sebesar dan meningkat lebih dari kali lipat menjadi pada menurut nota keuangan apbn produksi rokok pada periode mengalami pertumbuhan rata rata mana pada tahun diperkirakan produksi rokok akan melebihi milyar batang. meningkatnya produksi rokok disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rencana perluasan pabrik, penambahan mesin baru, penambahan line produksi dan shift kerja, dan realisasi peningkatan produksi hasil tembakau dari para pabrikan rokok besar (detik.com). hal ini juga akan meningkatkan penerimaan cukai basil tembakau secara signifikan: berdasarkan data yang dikeluarkan oleh world bank, jumlah penduduk indonesia selalu mengalami kenaikan rata rata sementara itu,data yang ada menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang merokok selalu mengalami peningkatan sebesar o. fakta ini membuktikan bahwa upaya dalam menahan lajtumbuhan perokok melalui beban pungutan yang ada saat ini berjalan sesuai harapan: saat ini, rokok dikenakan jenis pajak yaitu pajak pertambahan nilai ppn) dan cukai. menurut keputusan direktur jenderal pajak nomor kep pj. ppn untuk rokok sebesar dari harga jual eceran, tarif ini lebih rendah dari ppn barang lainnya sebesar sementara tarif cukai rokok dikenakan secara berbeda beda menurut jenis rokok, skala produksi perusahaan dan rentang harga jualnya. tarif rokok terendah saat ini terdapat pada rokok kretek tangan yang produksinya kurang dari juta batang per tahun, sebesar rp. per batang atau sekitar terhadap harga jual perannya sebesar rp. per batang. sedangkan tarif cukai tertinggi terdapat pada rokok rokok putih mesin yang produksinya atas milyar batang sebesar rp. per batang atau sekitar jika memakai harga jual eceran terendah rp. per batang, secara definisikonsumsinya perlu dikendalikan:sehingga tujuan pengenaan cukai adalah untuk mengendalikan konsumsi, dan mengawasi peredaran barang kuno cukai. sisi lain, secara definissini terlihat bahwa tujuan pengenaan pajak daerah bersifat wajib dan digunakan untuk keperluan pemerintah daerah bagi kemakmuran rakyat. pajak daerah tidak berfokus pada pengendalian konsumsi dan pengawasan peredaran barang. sehingga bisa disimpulkan bahwa cukai dan pajak daerah, termasuk pajak rokok, berbeda sifat dan tujuannya. sebagai tambahan pengenaan berbagai macam pajak selain ppn dan cukai pada komoditas rokok juga terjadi beberapa negara asean. misalnya kamboja rokok dikenai pajak listrik sebesar laos rokok dikenai royalty fee sebesar bahkan thailand rokok dikenai pajak administrasi provinsi baht bungkus), thai public broadcasting service fund dari cukai), thai healtund dari cukai): meningkatnya konsumsi rokok disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya pendapatan masyarakat, meningkatnya jumlah perokok, iklan rokok yang gencar, pemahaman bahwa merokok adalah kegiatan yang normal dan tidak membahayakan, serta murahnya harga rokok. harga rokok saat ini berkisar dari rp. rp. per bungkus. samping itu rokok juga bisa dibeli per batang dengan hat yang sangat murah berkisar dari rp. rp. per batang. dari hasil diskusi kelompok terfokus antara para perokok kota padang, palangkaraya, jakarta dan kupang didapatkan bahwa harga rokok yang akan membuat perokok mengurangi konsumsinya adalah rp. per bungkus atau rp. per batang. harga yang saat ini berlaku masih jauh lebih kecil dari harga tersebut. sehingga pengenaan pajak rokok daerah sebesar dari besaran tarif cukai tidak akan mengurangi hasrat para perokok untuk merokok. dengan tarif cukai yang berkisar antara rp. rp. per batang maka pengenaan pajak rokok hanya akan menambah harga rokok sebesar rp. rp. per batang. tarif yang sangat kecil ini sangat tidak signifikan untuk mengurangi konsumsi rokok: namun, sisi lain penerimaan pajak rokok secara total akan sangat membantu penerimaan daerah. pajak rokok yang akan dikenakan pada januari dengan tarif dari cukai yang berlaku berpotensi menghasilkan penerimaan sekitar rp. triliun dengan asumsi penerimaan cukai basil tembakau sekitar rp. triliun padaprovinsi yang banyak penduduknya seperti jawa barat y6), jawa timur dan jawa tengah diperkirakan akan mendapatkan dana apbd mereka sebesar rp. triliun, rp. triliun dan rp. triliun. mana dari dana pajak rokok ini diwajibkan digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum. penerimaan pajak rokok jiwa barat yang sebesar rp. triliun setara dengan dari total penerimaan apbd sebesar rp. triliun tahun oleh karena itu, pajak rokok yang akan diberlakukan pada januari akan sangat signifikan penerimaannya bagi daerah provinsi sekaligus kabupaten kota karena penerimaannya diserahkan kepada kabupaten kota. hal ini tentu saja akan meningkatkan kualitas pembangunan terutama pembangunan bidangpajak rokok dibatalkan akan menimbulkan beberapa kerugian. pertama hilangnya potensi penerimaan daerah yang bisa digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kedua mengacaukan perencanaan keuangan daerah yang sudah memasukkan komponen pajak daerah sebagai salah satu penari naan tahun ketiga provinsi provinsi yang telah memiliki peraturan daerah perda) mengenai pajak rokok akan rugi besar karena mereka telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk proses pembuatan perda pajak rokok. pihak yang sangat diuntungkan dari dibatalkannya pajak rokok adalah industri rokok. oleh karena pembatalan pajak rokok akan membuat harga rokok tetap murah can terjangkau masyarakat luas termasuk anak anak sebagai basis pasar rokok yang potensial: ahli presiden prof. dr. guna, sc., akt. dalam rangka mencapai tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan uud pemerintah pusat dan daerah melakudaerah dan retribusi daerah dprd)etahui orang dan objek yang berada dalam wilayah kekuasaannya knechtle, dan rohani, yurisdiksi pajak meliputi: regulasi (menyusun undang undang uu) perpajakan|, penerimaan (meminta, secara legal dan faktual, sebagian penghasilan dan kekayaan wargayurisdiksi negara untuk memakai person atau objek tidak terbatas knechtle, sepanjang terdapat tax connecting factor serta diatur dengan undang undangmemungut dprd, termasuk pajak rokok dengan objek konsumsi rokok, atas kuasa uud disusun undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah dprd). mengenai normal seperti subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak dpp), tarif pajak, pemungut pajak, sanksi, dan sebaglah mendapat persetujuan atau konsensus dari rakyat sebagai konsumen rokok dan penanggung beban pajak, melalui para wakilnya dpr. karena dibentuk berdasar ketentuan yang lebih tinggi uud antara lain oleh lembaga yang berwenang (lembaga legislatif), sehingga telah memenuhi asas legalitas formal, prosedural dan konstitusional maka uupdrd sah dan mempunyai daya laku valid suprapto, sebagaimana lazimnya pajak, norma hukum dari dprd bersifat heteronoom artinya kewajiban membayar pajak datang bukan dar pembayar pajak tetapi dari negara dan dapat dipaksakan, maka subjek pajak senang atau tidak harus memenuhi kewajiban pajak suprapto, undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah mencabut dan mberapa prinsip pengaturan pajak dan retribusi dalam dprdpajak rokok sebagai pajak provinsi), jenis pajak dan rei tribuscthe world bank lessons, menyebut salah satu tujuan reformasi pajak adalah peningkatan penerimaan agar jumlahnya memadai, stabil, elastis dan sustainable. penggantian nomor tahun std nomor tahun dengan nomor tahun dprd), mungkin dalam rangka menuju kriteria sistem pajak yang baik menurut musgraves yaitu penerimaannya memadai, kebersamaan (kualitas) dan keadilan distribusi beban, efisiensi pemanfaatan sumber daya, tujuan kebijakan makro ekonomi, dan kemudahan administrasi. salah satu fenomena global dalam reformasi pajak untuk meningkatkan penerimaan adalah pendekatan base broadening rate flattening. perluasan basis dapat ditempuh melalui lessons, identifikasi basis pembajakan baru,derhanaan penentuan basis dan utang pajak serta kemampuan memungut pajak. dalam mencapai kebersamaan dal keadilan, terdapat dimensi sosial politik yang melekat pada perluasan basis pajak seperti bagaimana memungut pajak dari para hartawan, (wealthy) berpengaruh kuat (powerful) lessons, richard good bird, menyatakan bahwa salah satu penyebab kurang suksesnya pembajakan negara berkembang adalah adanya 'political power full wealthy groups' (yang berhasrat) menghalangi bekerjanya sistem pajak, perumusan objek pajak, dan dpp dalam dprddprd menyebut bahwa pajak rokokpajak rokok merupakan pungutan atas cukai, nampaknya pajak rokokpajak rokok dimulai dengan 'pungutan'. walaupun ditentukan objek, subjek dan nya, esensinya pajak rokok adalah pungutan tambahan atas cukai rokok. penjelasan menyebut bahwa besaran pajak rokokpajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah. selanjutnya, dprd menyebut: tarif pajak dengan pertimbangan efisiensi pemungutan, menyatakan bahwemukakan oleh anggita abimanyu bahwa bahan baku rokok adalah tembakau yang mengandung zat adiktif yang dianggap mengganggu kesehatan sehingga negara menggunakan instrumen hukum tentang pajak rokok yang diarahkan untuk mengurangi konsumsi rokok (kutipan pernyataan kepala badan kebijakan fiskal depkes, anggita abimanyu, dalam industri protes pajak rokok , okezone.com, juni show&id &g &h1lm bahwa selaku perokok para pemohon berpendapat, merokok merupakan suatu kegiatanantinomik antara perokok dan masyarakat lingkungannya. dalam keadaan demikian, menurut para pemohon, negara wajib mengatur secara konstitusional, proporsional dan akomodatif dengan mengakomodasi kepentingan perokok dan kepentingan lingkungan dalam aturan hukum. kesemuanya itu sebenarnya sudah dipertimbangkan secara adil dan seimbang berdasarkan cukai. berdasarkan ketentuan dan cukai, barang kena cukai diantaranya adalah rokok, telah dikenakan tarif cukai paling tinggi dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. karenanya apabila kemudian rokok dikenakan lagi pajak sebagaimana yang diatur dalam dprd, justru akan menjadi tidak adil atau bertentangan dengan keadilan, karena telah dibebani pajak dua kali (pajak ganda), bahwa kebijakan pajak rokok merupakan kebijakan hukum (legal policy) baru. hal ini berbeda dengan suatu perubahan kebijakan seperti halnya perubahan kebijakan pajakoleh dan dprd. sebelum menguraikan tentang pajak ganda terhadap yang dimohonkan pengujian guo, para pemohon mengutip putusan mahkamah nomor puu ix tanggal juli bahwa yang dimaksud dengan dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan cukaipajak rokok revenue saringan kepada kabupaten kota. selain itu, atas penerimaan pajak rokok, dprd50y6pajak rokok dimanfaatkan untuk penyediaan layanan kesehatan masyarakat, termasuk bangunan smoking area. sebagai pungutan tambahan atas cukai rokok, pajak rokokdprd, tidak secara sederhana menamakannya dengan 'open cukai", tetapi menyebut pajak rokok sehingga nampak sebagai jenis pajak tersendiri, seperti antara ppn dengan bm. apakah ini termasuk sebagai pajak ganda? oecd model tax convention mengidentifikasi pajak ganda yuridis (satu subjek dikenakan pajak atas objek yang sama oleh lebih dari satu jurisdiksibahkan dari sirkulasi arus uang privat dan perusahaan, musgraves mengidentifikasi ada sekitar titik pengenaan pajak. namun, karenandang undang yang dibentuk berdasar uud oleh lembaga legislatif sesuai tata cara dan prosedur, semuanya merupakan pungutan yang sah dan legal. keringanan atas akumulasi berbagai pungutan tersebut diberikan dengan menuangkannya dari penghasilan hens pajak. dari segi budget policy, berapapun besar beban penerimaan pajak pusat dan daerah yang harus dibagi pada para pembayar pajak apakah berdasar tax sharing, surcharge, seperti pajak rokok, atau tax empowering tergantung pada besaran kebutuhan dana pemerintahan dan pembangunan negara tiap tahun menurut apbn atau apbd dengan persetujuan para pembayar pajak melalui para wakilnya dpr atau dprd, penjelasan ph, menyatakan bahwa salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam perpajakan (termasuk dprdtem understanding (pengertian yang tegas dan jelas tentang pemungutan pembagian):berdasar tujuan pemungutan, terasa adil jika penerimaan pajak dipakai untuk memberikan manfaat kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, (b) berdasar cakupan subjek pajak, terasa adil apabila pemungutan dilakukan secara umum dan merata, (c) berdasarkan kemampuan bayar, terasa adil jika ada progresivitas: (d) berdasar sumber objek, terasa adil apabila pembagian berdasarkan letak sumber, dan (e) adil dalam pelaksanaannya jika semua hak pembayar pajak seperti fas lintas pajak, keberatan, banding, peninjauan kembali, dan judicial review diselesaikan sesuai ketentuan. hampir semua kriteria keadilan tersebut pada huruf (a), huruf (b), huruf (d) dan huruf (e) terdapat pada pajak rokok. sementara itu,m, unsur unsur perhitungan objek kena pajak: dan tarif pajak dimuat dalam uu. walaupun hanya pungutan tambahan atas cukai, namun prinsip legal certainty pajak rokok secara gamblang dipenuhi dalam rumusan (objek pajak), (subjek pajak, wajib pajakdprdpajak rokok dalam dprd adalah sejalan dengan ketentuan uud selanjutnya, ketentuan uud yang menyatakan,pajak rokokwajib pajakpajak rokok cukup potensial, elastis dan sustainable (berdasar penerimaan cukai penerimaan pajak rokok sekitar trilyun). bagi hasil penerimaan pajak rokokpajak rokok tersebut menunjukkan suatu fenomena bahwa ketentuan pajak rokok dalam uupdrd juga sejalan dengan ketentuutup uupddprd sah, dan mempunyai daya laku serta mengikat masyarakat dan semua pihak. seperti pada undang undang pajak lainnya, sifat norma hukum dari dpnang atau tidak subjek pajak harus memenuhi kewajiban pajak: pajak rokok merupakan pungutan tambahan (surcharge opsenten) atas cukai rokok, yang secara teore: (i) penambahan penerimaan daerah guna memperkuat otonomi, (ii) tambahan pengendalian konsumsi rokok, dan (iii) tambahan perlindungan masyarakat dan lingkungan terhadap dampak negatif konsumsi rokok. karena merupakan tambahan pungutan atas cukai, secara yuridis tidak ada pajak ganda, walaupun secara ekonomi menambah beban pajak yang harus dibayar konsumen rokok. pungutan tambahan, bagi hasil, atau pemungutan pajak sendiri oleh daerah dan besaran jumlah pajak yang dipungut merupakan budget policy pemerintah dan dpr dprd yang dirumuskan dalam apbn dan apbddprd: karena pajak rokok dipungut dalam jumlah yang pasti tidak semena mena, jelas pembayar, pemungut, waktu dan tempat serta peruntukan hasilnya dengan dan peraturan daerah dapat merata kepada semua pembayar pajak, dan hasilnya dibagi merata seluruh provinsi, kabupaten kota indonesia dengan jelas dan pasti maka dapat dikatakan bahwdprd tidak bertentangan dengan dan uud dr. afrizal sandra rokok" dari sudut padang keahlian saya bidang ekonomi publik. rokok adalah private good (barang individu) yang memiliki eksternalitas (dampak) negatif. . seperti halnya minuman beralkohol, rokok jugamemiliki masyarakat perokok berarti memiliki masyarakat yang penyakit dan kurang produktif. sehingga, dengan semakin banyaknya perokok, berpotensi mengurangi produktivitas nasional dan semakin banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang harus disediakan negara serta semakin banyak disediakan ruang khusus bagi perokok jika ingin mengurangi dampaknya bagi perokok pasif,il: tidak bisa disangkal bahwa industri rokok juga menghasilkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat dengan penyediaan lapangan pekerjaan, multipliplier efek dan memberikan pendapatan cukai pajak bagi negara. namun manfaat :sehingga, dari sudut pandang ilmu ekonomi publik, negara semestinya tegas menginginkan agar konsumsi rokok (perokok) tidak meningkat atau bahkan menurun, karena semakin banyak perokok, maka semakin banyak dampak negatifnya bagi masyarakatindonesia rokok tidak belum dikontrol peredaran pemasarannya. rokok sepertinya barang yang boleh dijual mana saja, ditempat apa saja, boleh dibeli oleh siapa saja termasuk oleh anak sekolah dan anak kecil. dapat dibeli secara eceran dan bahkan batangan mana saja. kondisi ini jauh berbeda jika kita bandingkan dengan peredaran rokok negara maju, mana rokok persis diperlakukan seperti minuman beralkohol yang hanya dapat dijual tempat yang diizinkan, tidak bisa dibeli batangan dan hanya boleh dibeli oleh orang dewasa: sepertinya (sengaja tidak disebutkan mereknya), negara harga per bungkus keterangan tahun (dikonversi rp) m300 t irlandia g0s97 skotlandia rencana membatasi pembelian rokok hanya berdasarkan resep dokter mauritius selandia baru tahun naik menjadi sekitar rei anstitiis oo dan pengusaha rokok masuk dalam daftar ang terkaya indonesia,gilirannya diharapkan, ahli membaca bahwa pemohon juga sepakat dengan argumentasi pengenaan cukai pajak terhadap rokok. namun yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah adanya dua bentuk pengenaan "pajak cukai", kembali argumen saya bahwa peningkatan cukai pajak rokok adalah pilihan yang tepat untuk menaikkan harga rokok indonesia untuk mengurangi permintaan terhadap rokok yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat: yang berujung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. untuk itu, segala argumen yang menentang kenaikan cukai pajak dikalahkan oleh argumen "untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih luas". sekali lagi menurut saya negara harus mengambil kebijakan yang tegas soal ini. rokok harus jauh lebih mahal harganya. rokok itu bukan makanan pokok yang menyehatkan. perokok itu harus kaya, orang miskin mestinya tidak merokok karena tidak mampu membeli. perokok harus mampu membuat harga yang mahal mana didalamnya termasuk cukai pajak yang tinggi sebagai kompensasi terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. jika selama ini sebagian kelompok masyarakat menganggap rokok itu kebutuhan dan bagian dari budaya indonesia, maka sudah saatnya negara mengubah ini secara tegas dan berusaha melindungi sebagian besar masyarakat yang tidak dan belum merokok untuk tidak ikut masuk dalam kelompok perokok:bagi daerah. ahli bahkan menyayangkan kenapa tarif pajak rokok hanya ?o, mestinya lebih besar lagi sehingga semakin efektif menahan laju pertumbuhan konsumsi rokok:., seterusnya," atau sering juga disebut "surcharge" (tambahan) atas objek pajak pusat tertentu. dala.m hal ini, pajak rokok adalah "surcharge": rasanya mudah dan tentunya juga efisien dibandingkan dengan pajak daerah lainnya. hal ini juga lazim dilakukan banyak negara, seperti tambahan pajak yang dikenakan pemerintah negara bagian atau pemda amerika serikat dan jerman atas pajak yang dipungut oleh pemerintah federal. jadian lain lain:, permohonan pengujian terkait pajak rokok sangat mengganggu fikiran dan nurani ahli karena kalau dibatalkan guo dibatalkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi, maka berarti: laju konsumsi rokok akan semakin tinggi sehingga dampak sosial ekonomi akan semakin besar, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten kota) batal mendapatkan tambahan pendapatan sekitar rp. triliun pada tahun dan ini juga berarti batalnya potensi tambahan dana untuk pelayanan kesehatan daerah, produsen rokok, khususnya yang berskala besar akan sangat senang karena tidak jadi mengeluarkan tambahan biaya untuk pajak rokok dan tidak perlu menaikkan harga rokok untuk mengkompensasi beban pajak rokok. perusahaan akan kembali rencana bisnis dengan kenaikan produksi yang setara dengan perkiraan pertumbuhan konsumsi dan kenaikan harga hanya untuk penyesuaian dengan peningkatan biaya produksi:: kesimpulan berdasarkan penjelasan atas terlihat: prof. robert simanjuntak, ph. pada dasarnya uji materiil guo menyangkut pandangan pemohon bahwa undang undang pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pengaturan mengenai pajak rokok sebagai pajak daerah yang akan mulai diberlakukan pada januari akan menyulitkan industri rokok,: bahkan sampai kepada menyebabkan gulung tidaknya beberapa pabrikan rokok kecil, sehingga pemohon menganggap pengaturan tersebut bertentangan dengan konstitusi, dan oleh karenanya mesti dibatalkan, ahli dalam keterangan ini membahas sedikit tentang pajak rokok dan juga membahas cukai rokok terlebih dahulu. mengapa demikian, karen (bukan dari harga jual eceran). pembedaan nama ini lebih kepada persoalan nomenklatur hubungan keuangan pusat dan daerah, mana cukai rokok merupakan pendapatan pusat sementara pajak rokok adalah pendapatan daerah provinsi. praktik seperti ini merupakan hal yang lazim dan bisa dijumpai banyak negara (maju maupun berkembang),, tabel ilustrasi pemberlakuan pajak rokok (aan jam pajak rokok daerahvide putusan mahkamah konstitusi konstitusi nomor puu ix tanggal juli halaman bahwa ketentuan dan dprd menyatakan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. rokok yang dimaksud meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun, kecuali rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang undangan bidang cukai. adapun ketentuan cukai mengatur bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi. hasil tembakau yang dimaksudkan cukai guo adalah rokok, sehingga dalam hal ini terdapat (dua) ketentuan yakni cukai dan dprd guo yang mengatur objek pajak yang sama yakni produk rokok. dengan mengikuti pendapat mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu ix tanggal juli maka norma dalam dprd adalah norma pengaturan pengenaan pajak ganda (cukai rokok dan pungutan atas cukai rokok) untuk objek yang sama yaitu produk rokok: bahwa dengan berlakunya angka huruf huruf dan dprd. hal ini berpotensi terjadinyasebagaimana ditegaskan dalam pendirian mahkamah melalui putusan nomor puu ix tanggal juli (halaman yang berbunyi: .objek pajak dari pajak rokok ini adalah konsumsi rokok (sigaret, cerutu, dan rokok daun)dalam literatur, cukai rokok masuk dalam kategori pajak yang disebut sin taxes", sebagaimana halnya cukai minuman beralkohol dan pajak judi. alasannya sederhana dan cukup "straightforward . pengenaan pemungutan pajak ini justru dimaksudkan untuk mengurangi transaksi atas aktivitas yang dianggap oleh masyarakat sebagai "socially desirable". aktivitas aktivitas yang dikenakan pajak cukai tersebut adalah yang sama sekali bukan terkait dengan "needs" (kebutuhan) manusia masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan, tetapi lebih merupakan pemenuhan '"wants" (keinginan) individu perorangan yang sayangnya justru menimbulkan dampak eksternalitas yang negatif (buruk) bagi orang lainnya, pada tahun adam smith dalam bukunya yang berjudul inquiry into the nature and causes the wealth nations, menyebutkan bahwa rum dan tembakau adalah komoditas yang bukan merupakan kebutuhan hidup, sehingga menjadi objek konsumsi yang hampir universal, oleh karena itu sangat tepat apabila dikenakan pajak .". pada dua abad berikutnya, frank ramsey dalam kontribusi teorinya terkait dengan penerimaan yang optimal, menyarankan policy maker untuk mengenakan pajak lebih besar terhadap komoditas yang permintaannya elastis. elastis berarti kenaikan harga sedikit direspon dengan pengurangan permintaan. upaya ramsey memiliki dampak yang mendalam pada teori pajak serta bidang lain seperti harga dan barang publik. mengingat karakteristik konsumen rokok yang cenderung adiktif sehingga permintaannya elastis, maka pengenaan cukai sangat tepat dikenakan untuk komoditas ini: selain itu pula konsumsi produk basil tembakau banyak mengandung eksternalitas negatif, oleh karena itu menurut alfred pinkonsekuensi biaya yang terbebaskan kepada orang lain akibat aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang. pintu berargumen bahwa keberadaan eksternalitas ini, . namun demikian,harus diakui bahwa kondisi ideal tersebut akan teramat sulit (bahkan barangkali tidak mungkin) tercapai. apalagi ini sangat terkait dengan "behaviour" masyarakat. namun adalah tugas negara untuk terus menerus mempengaruhi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. antaranya tentu lewat pengaturan pajak: penerimaan dari "sin taxes" ini biasanya sudah ditetapkan penggunaannya untuk hal hal tertentu yang terkait dengan desirable activities tersebut. sebagai contoh, swedia pajak judi digunakan untuk menolong orang orang yang punya masalah "addict" dengan judi. thailand, penerimaan dari cukai rokok yang cukup besar karena tarifnya sangat tinggi, digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat mulai dari fasilitas kesehatan sampai obat obatan. pajak rokok yang akan diterapkan awal ini juga tidak berbeda. dalam dinyatakan bahwa minimum dari penerimaannya mesti digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum seperti pemberantasan peredaran rokok ilegahli akan membahask:l"price discrepancy" dengan negara negara tetangga yang logikanya justru akan mengurangi smuggling, kemudian terkait isu keadilan kepada masyarakat lapisan bawah yang mengonsumsi rokok. sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ilmu ekonomi membedakan antara needs dan wants dalam rangka pencapaian kesejahteraan. karena sumber daya yang dimiliki sangat terbatas, maka pemanfaatannya adalah diupayakan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan (needs) masyarakat. adalah tugas dan kewajiban negara supaya hal tersebut bisa terlaksana. konsumsi rokok jelas berbeda dengan konsumsi kebutuhan seperti sandang dan pangan. itu tidak bertujuan agar menjadi sehat dan sejahtera. bahkan banyak studi menunjukkan,dari lapisan terbawah banyak negara berkembang, menggunakan sedikit resources yang dimilikinya dalam porsi yang signifikan untuk konsumsi rokok, dan bukan untuk konsumsi barang atau jasa yang memang merupakan necessary. ini jelas harus dikoreksi dan isu keadilan karena harga rokok yang meninggal karena adanya cukai, menjadi tidak relevan sini: terkait dengan argumen double taxation, ahliahli juga ingin tegaskan isu ini juga disadari dan praktiknya tetap dilaksanakan (praktis) semua negara dunia. sebagai contoh, konstitusi amerika serikat membolehkan adanya pajak berganda terkait retail sales tax yang dikenakan baik oleh pemerintah federal maupun negara bagian. thailand menerapkan ppn sekaligus cukai yang tinggi untuk produk tembakau. kita bisa ambil banyak sekali contoh kasus soal ini. jadi, persoalan pajak berganda ini merupakan fakta semua sistem perpajakan yang ada dunia: ketiga, ahli akan menyampaikan beberapa fakta empirik untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya sehingga bisa dijadikan dasar bagi para majelis hakim yang mulia untuk mengambil keputusan. pertama, menurut cini jelas masih dibawah rekomendasi who, dan masih lebih rendah dibandingkan yang diterapkan banyak negara eropa, amerika serikat, dan negara negara tetangga asean, lalu, angka produksi rokok beberapa tahun terakhir cukup mencengangkan. pertumbuhan produksi rokokbni: salinan putusan mahkamah konstitusi em diunduh dari laman: kebijakan cukai rokok belum efektif dalam meredam kenaikan konsumsi rokok indonesia, karena pd perkapita masyarakat, dan terjadinya penurunan rata rata harga rokok riil: gambar produksi hasil tembakau dan threshold roadmap iht cet san sao aaa vlog ps1 nisan tes kiat mana rei siang ed. de. de, de. kera lo) produksi ambar angka prevalensi merokok (dalam untuk setiap gender) otp laki mei perempuan nan kana berikutnya adalah bahwa masuknya pajak rokok dalam dprd9beri manfaat bagi daerah penghasil cukai saja. padahal kenyataannya banyak yang merokok daerah daerah luar daerah penghasil. demi pemenuhan aspek 'keadilan dalam konteks desentralisasi fiskal, maka pajak rokok ini diintroduksi dalam tahun perlu diketahui bahwa berbagai negara, pajak rokok sebagai focal tax adalah hal yang biasa, seperti thailand mengenakan local tax atas rokok, selain ppn dan cukai. amerika masing masing negara bagian mengenakan cukai yang berbedabeda. dengan mempertimbangkan indonesia sebagai negara kesatuan maka pajak rokok tersebut dibuat seragam, agar masing masing daerah memiliki tarif yang sama dalam rangka menghindari tax evasion antar provinsi,beberapa studi peningkatan cukai terhadap konsumsi dan penerimaan besomanmasa samaran jas bayam ame menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, dewan perwakilan rakyat dpr) dalam sidang tanggal agustus menyampaikan keterangan lisan dmenguraikan hal hal sebagai berikutperkara nomor puu v terhadap permohonan pengujian atas angka huruf dan dprd, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:rena ik,y, bahwa penerbitan nomor tahuy, bahwa: bare luar yang telah ditentukan undang undang, hal tersebut tentunya telah sejalan dengan uud yang menyebutkan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang undang": bahwa dprd juga mengatur penguatan local taking power yang, bahwa salah satu contoh pengaturan penguatan local taking power dalam dprd adalah ketentuan mengenai pajak rokok yang merupakan jenis pajak baru bagi provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka huruf dan dprd, bahwa ketentuan mengenai pajak rokok sebagaimana diatur dalam guo, menurut pandangan dprbahwa pajak rokok, yang dipungut instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan pemungutan cukai rokok, adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. pajak rokok ini baru berlaku januari dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok. tarif pajak rokok disepakati (sepuluh persen) dari cukai rokok. hasil penerimaan pajak rokok untuk kabupaten kota dan untuk provinsi. untuk itu, baik bagian provinsi maupun kabupaten kota wajib dialokasikan paling sedikit (limapuluh persen) yang digunakan untuk: mendanai pelayanan kesehatan yang antara lain untuk. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok,, sehingga para pemohon selaku perokok berpendapat, ketentuandasarkan seluruh uraian atas, para pemohon berpendapat bahwa ketentuan angka huruf huruf dan dprd berakibat terhadap setiap warga negara, khususnya para pemohon selaku perokok yang menanggung beban cukai rokok dan pajak rokok, sehingga para pemohon selaku perokok mengalami perlakuan yang tidak sama dengan subjek pajak daerah lainnya hadapan hukum. karenanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guoengan demikian, hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan berlakunya dprdnorma norma dalam dprd dimaksud. untuk itu, apabila permohonan puu dprd para pemohon dikabulkan, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para perokok tidak akan terjadi lagi., pokok permohonan ketentuan angka hurufbahwa saat ini cukai rokok indonesia paling rendah dibandingkan negara negara tetangga. cukai rokok indonesia hanya singapura thailand y6, filipina vietnam untuk mencapai minimal sama dengan vietnam seharusnya tarif rokok ditetapkan berkisar persen dari cukai rokok. dengan adanya pajak rokok, harga jual rokok akan meningkat. namun sisi positifnya akan mengurangi perokok pemula khususnya para remaja mana data menunjukkan peningkatan dari persen menjadi persen. walaupun penerimaan cukai rokok sekitar trilyun tahun, pemerintah harus juga mempertimbangkan dana yang dibelanjakan untuk mengatasi dampak negatif akibat rokok sekitar trilyun tahun (menurut pusat studi kebijakan publik). hal ini mengingat indonesia satutsatunya negara kawasan asia pasifik yang belum meratifikasi fcc framework convention tobacco control), bahwa terhadap pandangan para pemohon yang pada pokoknya menyatakan "ketentuan pajak rokok sebagaimana diatur dalam guo dprd" dpr berpandangan ketentuan mengenai pembebanan pajak rokok pada konsumen rokok (perokok sebagaimana diatur dalam dprd, berlaku kepada seluruh warga negara yang mengkonsumsi rokok (perokok). menjadi perokok adalah(perokok) dibebankan pajak rokok sedangan bagi warga negara yang tidak mengkonsumsi rokok tidak dibebankan pajak rokok, dengan demikian ketentuan pengenaan pajak rokok telah memenuhi asas keadilan yaitu terhadap hal yang sama dikenakan ketentuan yang sama. oleh karenanya dpr berpandangan ketentuan mengenai pajak rokok tidaklah bertentangan dengan uud berdasarkan keterangan atas, dprrima keterangan dpr secara keseluruhan, menyatakan angkaangka huruf dan undang undang nomor tahundan presiden menyampaikan kesimpulan tanpa tanggal dan tanpa bulan, tahun yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal septemberangka huruf hurufsampai dengan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, selaku pembayar pajak dan sebagai perokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih. para pemohon guolam rangka memberikan perlindungan hak hak konstitusional setiap warga negara, para pemohon beranggapan bahwa berlakunya dalam undang undang guo telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud kerugian konstitusional para pemohon tersebut, yaitu para pemohon selaku perokok dan pembayar pajak dikenakan beban pungutan cukai rokok. pada awalnya cukai rokok tersebut dipungut oleh negara kepada produsen rokok, baik dalam kapasitasnya sebagai pembuat maupun sebagai pengimpor. selanjutnya beban pungutan cukai rokok tersebut dialihkan oleh undang undang guo kepada konsumen, sehingga perokok cast para pemohon sebagai penanggung beban pajak rokok yang terakhir, menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon sebagaimana diuraikayaitu para pemohon sebagai perokok jenis sigaret kretek dan sigaret putih berpotensi akan dikenakan pajak rokok sebagaimana diatur dalam dan dan kerugian konstitusional paraadapun tentang kedudukan hukum (legal standing) pemohon atas nama mulyana wirakusumah, kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember telah menerima surat dari kuasa para pemohon nomor art xii tanggal desember yang pada pokoknya memberitahukan pemohon atas nama mulyana wirakusumah meninggal dunia dan mohon agar permohonan pemohon guo dinyatakan gugur demi hukum. terhadap fakta tersebut, menurut mahkamah oleh karena pemohon meninggal dunia sebelum adanya putusan mahkamah terhadap permohonan guo maka dengan sendirinya pemohon dinyatakan gugur, berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut mahkamah,emohon sampai dengangka huruf huruf dan yang masing masing menyatakan: angka pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, huruf jenis pajak provinsi terdiri atas: aa. pajak rokok, objek pajak rokok adalah konsumsi rokokrokok sebagaimana dimaksud pada meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun,: hurufa. hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen): dan daurut para pemohon tersebut atas dianggap bertentangan dengan dan uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: mengatur tentang objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. sesuai dengan tujuan pajak rokok bahwa rokok dikenakan pajak untuk menekan konsumsi rokok. mengatur tentang subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. konsumen rokok merupakan sasaran pengenaan pajak atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada subjek pajak rokok. dan mengatur tentang wajib pajak rokok yang terdiri dari kalangan industri rokok merupakan subjek cukai rokok yang dikenai tarif pajak rokok sebanyak sepuluh persen dari cukai rokok. menurut para pemohon ketentuan guo merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling) yang merugikan setiap warga negara, sehingga bertentangan dengan dan uud pada hakikatnya angka huruf huruf dan adalah mengatur tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. sistem pemungutan pajak rokok tersebut mengacu pada tarif cukai rokok tingkat pusat, sehingga berakibat pada pembebanan pajak yang berbeda antara warga negara, khususnya perokok dan para pemikul pajak daerah lainnya. oleh karenanya, menurut para pemohon pengenaan pajak rokok, khususnya terhadap perokok telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, serta perlakuan tidak sama hadapan hukum diantara warga negara, sehingga bertentangan dengan uud cc. asas kepastian hukum (certainty) dalam the four maxim menyatakan, pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang (certain dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). dalam asas certainty tersebut, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya. dan telah terjadi tumpang tindih pengenaan pajak yang diatur dalam dua undang undang yang berbeda terhadap satu objek pajak, sehingga tidak terdapat kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan waknya tingkat daerah yang otonom.tersebut terjadi atau tidak, namun secara potensial ketentuan dalam undang undang guo merupakan pajak ganda yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud penjelasan umum angka), pada pokoknya menyatakan,.sama dalam hal dan kondisi yang sama. berdasarkan definisi cukai atas, menurut para pemohon cukai rokok merupakan pajak tidak langsung, yang dipungut oleh negara kepada produsen rokok, yang selanjutnya beban pungutan cukai rokok tersebut dialihkan kepada konsumen sebagai pemikul pajak terakhir. pada hakikatnya ketentuan angka huruf huruf dan adalah sama dengan undang undang cukai, yakni mendudukkan konsumen rokok sebagai wajib pajak terakhir atau pemikul pajak yang sebenarnya yang menanggung beban pajak rokok. ketentuan demikian diatur dalam dan yang menegaskan beban pajak tambahan terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok. oleh karena adanya beban pajak tambahan tersebut maka wajib pajak rokok menaikkan harga rokok, sehingga konsumen rokok yang memikul beban terakhir cukai rokok sebanyak sepuluh persen dari cukai rokok, pengenaan pajak terhadap satu objek pajak (konsumsi rokok) oleh dua undang undang yang berbeda tersebut tidak saja berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan menghilangkan hak setetapi juga berpotensi mendorong lahirnya industri rokok gelap (ilegal) untuk menghindarkan diri dari beban pembayaran atas cukai rokok dan pajak rokok, sehingga kontra produktif dengan maksud pengenaan pajak ganda dimaksud: secara fundamental, tarif pajak rokok yang ditetapkan sebesar sepuluh persen oleh pemerintah pusat yang kemudian disetor kas pemerintah provinsi tidak selaras dengan asas beban yang sekecil kecilnya, serta tidak memperhatikan kemandirian daerah provinsi penghasil tembakau, sehinggabertentangan dengan uud berdasarkan alasan atas, pemohon memohon kepada mahkamah agar angka huruf dan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetapjjanji dalam persidangan tanggal september yang keterangan selengkapnya dimuat pada bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa presiden dalam sidang tanggal agustus memberikan keterangan lisan dan menyampaikan keterangpada pokoknya sebagai berikut: penerimaan pajak rokok sebagai pungutan tambahan atas cukai cukup potensial karenaajak daerah dan retribusi daerah dprd) bertentangan uud bahwa angka dprd menyatakan, pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah , bahwa huruf dprd menyatakan, jenis pajak provinsi terdiri atas: e). pajak rokok : bahwa dprd menyatakan, y1) , bahwa dprd menyatakan, bahwa dprd menyatakan, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10x (sepuluh persen) dari cukai rokok. bahwahwa dprd menyatakan,amaan perlakuan untuk setiap penduduk. alokasi bagi hasil pajak rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. bagi hasil atas pajak rokok sebagaimana diatur dalam tidak bertentangan dengan uud selain itu,atur dalam uud sebabberdasarkan konsep tersebut maka perpajakan dijadikan sebagai suatu alat distribusi kembali, yaitu dimana golongan kaya menyumbang lebih besar daripada golongan miskin, penetapan pajak rokok sebagai pajak daerah merupakan pilihan kebijakan yang bebas terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang undang, sehingga tidak bertentangan dengan uud untuk dapat menentukan telah terjadi suatu pajak ganda setidak tidaknya harus memenuhi empatberdasarkan kriteria tersebut maka secara yuridis pajak rokok bukan merupakan pajak ganda karena berbeda mengenai objek dan jenis pajak atas cukai rokok, penetapan pungutan pajak terhadap cukai rokok sebagai objek pajak rokok sebagaimana diatur dalam angka huruf huruf dansubjek pajak rokok atas pungutanan barang kena cukai,ditetapkan sebesar (sepuluh persen). adapun besarantelah itu ditentukan penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten kotatersebut maka telah jelas pengenaan pajak rokok atas pungutan pajakdampak yang ditimbulkan apabila pajak rokok tersebut dihapus adalah yang dapat mengurangi kemandirian daerah.keterangan selengkapnyadewan perwakilan rakyat dalam sidang tanggal agustus memberikan keterangan lisan dan menyampaikyang pada pokoknya sebagai berikut:: undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatur local taking power untuk dapatlah satu contoh pengaturan penguatan local taking power dalam mengenai pajak rokok merupakan jenis pajak baru bagi provinsi sebagaimana diatur dalam ketentuan angka huruf dan dprd, pajak rokok yang diatur dalam undang undang guorokok tersebutdasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan pemerintah terhadap rokok sebesar (sepuluh persen) dari cukai rokok. hasil penerimaan pajak rokok sebesar (tujuh puluh persen) untuk kabupaten kota dan sebesar (tiga puluh persen) untuk provinsi. provinsi maupun kabupaten kota wajib mengalokasikan dana paling sedikit (lima puluh persen) untuk: (i) mendanai pelayanan kesehatan yang meliputi pembangunan pengadaan dan pemeliha(ii) penegakan hukum sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, yang antara lain, meliputipembebanan pajak rokok pada konsumen rokok sebagaimana diatur dalam berlaku kepada seluruh warga negara yang mengkonsumsi rokok. menjadi perokokdibebankan pajak rokok, sedangkan bagi warga negara yang tidak mengkonsumsi rokok tidak dibebankan pajak rokok. dengan demikian ketentuan pengenaan pajak rokok telah memenuhi asas keadilan, yaitu terhadap hal yang sama dikenakan ketentuan yang sama. oleh karenanya ketentuan dalam undang undang guo mengenai pajak rokok tidak bertentangan dengan uud tahun pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para pemohon, bukti surat tulisan para pemohon (bukti s.d. bukti keterangan saksi dan ahli para pemohon, keterangan lisan dan keterangan tertulis presiden, keterangan saksi dan keterangan ahli presiden, keterangan lisan dan keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat, kesimpulan tertulis para pemohon dan kesimpulan tertulis presiden sebagaimana telah diuraikan atas, menurut mahkamah hal pokok yang dipermasalahkan oleh para pemohon, yaitu apakah pajak daerah yang berupa pajak rokok yang dipungut sebesar (sepuluh persen) dari cukai rokok adalah kekeliruan perpajakan dan merupakan pajak ganda yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan perlakuan berbeda, bagi warga negara, khususnya bagi perokokterhadap permasalahan hukum tersebut, mahkamah mempertimbangkanmenurut mahkamah, uud merupakan dasar atau pijakan bagi negara untuk menarik pajak atau pungutan lainnya terhadap warga negaranya yang harus diatur dengan undang undang. ketentuan tersebut mengandung falsafah bahwa tidak ada perpajakan yang membebani rakyat tanpa persetujuan rakyat, dalam hal ini oleh lembaga perwakilan. falsafah yang sama dianut inggris yaitu no taxation without representation (tidak ada pengenaan pajak yang tanpa perwakilan) dan falsafah pajak amerika serikat yaitu taxation without representation robbery (pengenaan pajak tanpa perwakilan adalah perampokan). dengan demikian pemungutan pajak dengan suatu undang undang dimaksudkan sebagai legalisasi peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah sebab tanpa ada suatu aturan hukum tersebut maka peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah merupakan bentuk perampasan, perampokan, dan pencurian. walaupun demikian, menurut mahkamah tidak semua pemungutan pajak yang diatur dalam suatu undang undang adalah serta merta konstitusional. untuk menilai konstitusionalitas suatu pungutan pajak yang telah diatur dalam undang undang, mahkamah perlu menilai dan mempertimbangkan apakah pungutan tersebut dilakukan dengan menghormati prinsip prinsip konstitusi, yaitu prinsip keadilan, kepastian hukum, asas kemanfaatan, serta prinsip hukum umum yang berlaku dalam pemungutan pajak: dalam hukum pajak terdapat norma umum yang dihormati secara internasional yaitu tidak ada pengenaan pajak ganda terhadap subjek pajak, karena hal itu akan membebani wajib pajak secara tidak adil: dalam praktik pengenaan pajak internasional, yang dianggap sebagai pajak berganda adalah pengenaan pajak dari dua negara atau lebih yang saling mendidih sedemikian rupa. orang orang yang dikenai pajak negara negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak satu negara saja. dengan demikian pajak berganda internasional akan timbul apabila atas satu pajak dan subjek pajak yang sama dikenai pajak lebih dari satu kali sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenai. terjadinya pajak berganda internasional disebabkan yaitu: subjek pajak yang sama dikenai pajak yang sama beberapa negara, (ii) objek pajak yang sama dikenai pajak yang sama beberapa negara, dan (iii) subjek pajak yang sama dikenai pajak negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income, sedangkan negara domisili dikenai pajak berdasarkan asas sumber, terkait penilaian tentang pajak ganda, mahkamah dalam putusan nomor puu viii tanggal januari dan putusan nomor puu xi tanggal maret pada paragraf mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut: putusan nomor puu viii tanggal januari . . putusan nomor puu xi tanggal maret .. hak cipta, bunga": berdasarkan putusan tersebut, mahkamah menolak permohonan para pemohon yang mendalilkan bahwa pungutan pajak hiburan terhadap pusat kebugaran dan pungutan pajak bumi dan bangunan pbb) bidang usaha perikanan atau pbb laut adalah inkonstitusional karena pungutan tersebut bukan pajak ganda yang menurut norma umum, pajak ganda terjadi apabila objek dan subjek pajaknya sama, yang dalam kasus guo objek dan subjek pajaknya berbeda, mencermati beberapa undang undang tentang pajak, tidak ada keseragaman dalam perumusan tentang siapa dan apa yang dimaksud dengan subjek dan objek pajak. telah mencantumkan secara tegas siapa dan apa yang menjadi subjek, objek, dan wajib pajak rokok. berbeda halnya dengan cukai, tidak mencantumkan dengan tegas siapa yang menjadi subjek dan apa yang menjadi objek pajak cukai. walaupun cukai tidak mengatur dan tidak menyebutkan secara tegas tentang objek dan subjek cukai, namun apabila memperhatikan tentang mekanisme pengenaan dan pemungutan cukai dalam cukai, dapat disimpulkan adanya apa yang menjadi objek dan siapa yang menjadi subjek cukai, ketentuan tentang subjek cukai tersirat dalam yang menyatakan, tanggung jawab cukai untuk barang kena cukai yang dibuat indonesia berada pada pengusaha pajak sic! pengusaha pabrik)adapun pengaturan tentang objek cukai tersirat dalam huruf yangrtian tentang sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris tersebut diperjelas dalam penjelasan huruf yang menyatakan:dengan demikian subjek cukai adalah pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, dan importir untuk barang yang diimpor atau pihak pihak lain sebagaimana ditentukan dalam undang undang tentang kepabeanan, sedangkan objek cukai adalah hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau irisketentuan yang mengatur tentang objek, subjek, dan wajib pajak rokok dalam diatur dalam serta dan yang menyatakan: . . dst. subjek pajak rokok adalah konsumen rokok? . dst. dari kedua ketentuan tersebut sangat jelas bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok dan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, berdasarkan uraian tersebut atas terdapat perbedaan antara objek dan subjek cukai dengan subjek dan objek pajak rokok. objek cukai rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret klembak kemenyan, sedangkan objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. subjek cukai rokok adalah pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, dan importir, sedangkan subjek pajak rokok adalah konsumen rokok, menurut mahkamah, pungutan cukai rokok sekaligus pajak rokok adalah politik perpajakan yang dimaksudkan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan sehingga sebagian besar dari hasil pungutan pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan. dengan pungutan cukai sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah perokok yang berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat, dengan demikian, menurut mahkamah pungutan pajak rokok merupakan wilayah kebijakan pembentuk undang undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi: i3.16j menimbang bahwa pemohon dalam posisinya mengajukan permohonan pengujian huruf tetapi dalam bagian petitumnya tidak mencantumkannya sehingga mahkamah tidak perlu mempertimbangkan: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah dalam yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon tidak bertentangan dengan uud sehingga permohonan paraemohon sampai dengan pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, pemohon gugurhartono, materialis akbarwahiduddin adams, dan: bahwa huruf dprd menyatakanrokok diserahkan kepada kabupaten kota sebesar (tujuh puluh persen) : bahwa dprd menyatakan,bahwa pengertian pajak menurut rachmat soemitro, dalam bukunya pajak dan pembangunan, seperti dikutip santoso brotodihardjo pengantar ilmu hukum pajak, fresco, bandung, hal. pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus' nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut santoso brotodihardjo adalah: pajak dipungut berdasarkanpajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. pajak diperuntukan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari memasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment. pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budget, yaitu mengatur. bahwa pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut rachmat soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajapungut harus berdasarkan undang undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi diskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak, bahwa perpajakan daerah harus memiliki ciri ciri sebagai berikut: pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dari ongkos pemungutannya, relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam: cc. basis pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability pay). bahwa. yang diungkapkan oleh adam smith dalam four maximus, bahwa berkaitan perlakuan yang sama terhadap subjek dan objek pajak rokok maka para pemohon mengembangkan wacana konstitusionalismemaka disusunlah dprd yang pada prinsipnya merupakan delegasi kewenangan yang diturunkan dari uud yang didalamnya mengatur pengenaan pajak rokok. hal ini dapat dilihat dengan seksama pada bagian konsideran mengingat dprd yang mencantumkan dan uud sebagai penasaran normatif atas pembentukan dprd, berdasarkan pertimbangan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x bahwa dprd tidak dapat dipertentangkan dengan uud demikian halnya, angka huruf huruf dan dprd yang dimohonkan pengujian guo tidak dapat dipertentangkan dengan uud berikut bawah ini adalah kutipan putusan mahkamah konstitusi tersebut:dasarkan konstitusi dan yurisprudensi konstitusional atas, hal perpajakan diatur dengan undang undang (bij wet tersegel) sehingg, akan tetapi dalam hal ini konstitusionalitas dprd tidak dapat dipertentangkan dengan uud bahwa wajib pajak rokok (vide dprd)j dari kalangan industri adalah subject cukai rokok yang dikenai tarif pajak rokok sepuluh persen dari cukai rokok (vide dprd). adapun, objek pajak rokok adalah konsumsi rokok (vide dprd yang dibebankan selaku tatbestand sesuai dengan tujuan pajak rokok untuk menekan konsumsi rokok. hal ini pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling) yang merugikan hak konstitusional setiap warga negara selaku subject wajib pajak rokok, sehingga ketentuan dan dprdbahwa subjek pajak rokok adalah konsumen rokok divide dprd| yang dibebankan selaku tatbestand. konsumen rokok merupakan sasaran pembajakan atas suatu objek pajak yang tidak seharusnya dibebankan kepada subjek pajak rokok tersebut, sehingga hal dimaksudam smith dalam bukunya inquiry into the nature and causes the wealth nations (terkenal dengan nama wealth nations) mengemukakan empat asas pemungutan pajak yang lazim disebut the four cannons maximus taxation . suatu aturan hukum tentang pajak yang adil harus memenuhi syarat (a) asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity), (b) asas kepastian hukum (certainty), (c) asas tepat waktu (convenient payment), dan (d) asas economic collection yang mengharuskan biayarelatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk. dalam hal ini asas asas dimaksud dapat menjadi acuan analisis bagi ketentuan pajak rokok dalam dprd guo agar ketentuan dimaksud memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, kecuali maxim ketiga dan keempat yang hanya bersifat memberi petunjuk dalam pelaksanaan atau implementasi norma, bahwa asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity) dalam the four maxim tidak memperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi bahwa teori asas gaya beli memberikan penasaran tentang keadilan (equity) dalam pemungutan pajak oleh negara kepada rakyatnya. teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. ibarat pompa maka negara mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya arah tertentu. teori ini mengajarkan, penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan pula bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. jadi teori ini menitikberatkan ajaran kepada fungsi pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur, bahwa fungsi mengatur yang adil seharusnya terdapat dalam ketentuan angka huruf huruf dan dprd. ketentuan guo mengatur pajak rokok sebagai pajak daerah. sistem pemungutan pajak rokok mengacu pada tarif cukai rokok tingkat pusat, sehingga ketentuan guo. warga negara perokok memikul pajak daerah (selain pajak rokok) yang ditetapkan berdasarkan desentralisasi dan sekaligus pajak rokok yang mengacu pada besaran cukai rokok yang sentralistik. dengan demikian, ketentuan guo menekankan fungsi mengatur yang tidak adil, hal mana pajak rokok teuat pembedaan kedudukan hukum antara warga negara, khususnya yang perokok selaku wajib pajak daerah yang otonom: bahwa frasa setiap orang dalamerorangan warga negara, khususnya perokok yang merupakan subjek hukummelalui uraian asas kesamaan (equality) dan keadilan (equity) dalam the four maxim dan teori gaya beli atas, maka jelas dan terang bahwa angka huruf huruf dan dprd telah membuat pembedaan kedudukan hukum antara pembayar pajak daerah otonom, sehingga ketentuan dprd guo bertentangan dengan uud bahwa asas kepastian hukum (certainty) dalam the four maxim menyatakan, pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). dalam asas certainty ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya. bahwa dengan berlakunya dan dprdsehingga tidak terdapat kepastian mengenai subjek, objek, besarnya pajak dan ketentuan waktu pembayarannya tingkat daerah yang otonom,sebagaimana dimaksudkan asas kepastian hukum (certainty) dalam the four maxim dan konstitusi, sehingga ketentuan dan dprd bertentangan dengan uud": tarif pajak rokok sebagai pajak gandaberbunyi: barang barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik: (a) konsumsinya perlu dikendalikan: (b) peredarannya perlu diawasi: (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup: atau (d: huruf cukai,diantaranya adalah rokok: bahwa besaran tarif cukai yang dikenakan terhadap rokok ditetapkan,dialihkan kepada konsumen terakhir atau pemikul pajak yang sebenarnya. bahwa cukai secara definitif adalah merupakan jenis pajak tidak langsung, hal mana juga sejalan dengan pengertian yang diuraikan pada penjelasan umum cukai angka yang pada pokoknya dinyatakan bahwaoleh karena itu,bahwa berdasarkan pengertian atas maka cukai rokok secara definitif merupakan jenis pajak yang dipungut otoritas negara terhadap produk rokok. merupakantelahketentuan angka huruf huruf dan dprd, pada dasarnya sama yaknipajak rokok berdasarkan dprdadapun penjelasan dprd menyatakan, : dprd menyatakan, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar (sepuluh persen) dari cukai rokok. penjelasan dprd menyatakanmisalnya,. , bahwaquality equity, certainty, convenience dan efficiency (atau yang dikenal dengan four maximus). asas equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan) menegaskan bahwadengan demikian, asas equality, kesamadilan pada intinya menegaskan: rumusan norma dalam dan dprdsepuluh persen dari cukai rokok (sebagai pajak langsung), bahwa hal ini merupakan pajak ganda (double tax) yang dilarang oleh hukum karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara sebagaimana dimaksud asas equality adam smith). ketentuan guorokok telah dipungut cukai rokok oleh pemerintah pusat, bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh undang undang cukai dan dprd terhadap satu objek pajak (konsumsi rokok)dan dprd pengenaan pajak rokok atas konsumsi rokok, bahwa dengan adanya pengenaan pajak rokok yang dikenakan atas pungutan cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah ini (pajak ganda), tidak saja menghilangkjuga berpotensi mendorong lebih banyak lagi lahirnya industri rokok gelap (ilegal) sebagai bentuk untuk menghindarkan diri dari beban pembay dan pajak rokok, hingga pada gilirannya akan terjadi situasi yang kontra produktif dengan maksud pengenaan pajak ganda tersebut. bahwa pajak rokok notabene adalah yang berakibat pada ketidakadilan bagi warga negara, khususnya yang perokok, sehingga ketentuan angka huruf hurufajak daerah sebagai instrumen kebijakan hukum pemerintah daerah yang bersifat sentralistik (vide uuddilaksanakan melalui:mengenai pengujian materiil undang undang, cast angka huruf huruf dterhadap uud maka mahkamah berwenang mengadili permohonan guo.suatua.,para pemohon perlu mana pajak rokok terkategori sebagai pajak provinsi: bahwa dalam interpretasi historis terhadap ketentuan pajak rokok dalam dprd, terdapat pernyataan dari pihak pemerintah bahwa pajak rokok merupakan jenis pajak baru pendapat akhir pemerintah terhadap rancangan undang undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik indonesia, tanggal agustus halaman menurut pemerintah, pajak rokok ditetapkan dalam undang undang ini sebagai pajak provinsi. hasil penerimaan pajak rokok tersebut sebesar dibagihasilkan kepada kabupaten kota provinsi yang bersangkutan. walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun menurut pemerintah, pengenaan pajak rokok diperkirakan tidak terlalu membeb. selain itu, penerimaan pajak rokok dialokasikan minimal untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum terkait dengan rokok ilegal, bahwa pendapat pemerintah yang diuraikan muka selanjutnya dipositivisasi dalam konsideran menimbang huruf dprd yang menyatarokok diajukan oleh dprd sebagai salah satu aturan kebijakan (legal policy) untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, bahwa pengujian dprd guoterkait dengan hubungan dimaksud, para pemohon memahami bahwa pengenaan pajak rokok ditujukan untuk memberi kesempatan kepada daerah memungut pajak dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah. penyelenggaraajak rokok yang dikategorikan sebagai pajak daerah, mengikuti spirit teleologis dprdobjek pajak daerah dilakukan perluasan dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. kebijakan pajak daerah jurangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, ketentuan pajak rokok dalam dprd harus diletakkan dalam suatu kerangka hukum yang mengakomodasi kepentingan industri rokok, perokok dan lingkungan. dprd tidak mengakomodasi kerangka hukum dimaksud dan menimbulkan kerancuan antara pajak rokok dan cukai rokok kaitannya dengan kewenangan pusat dan daerah: bahwa perlu digarisbawahi pentingnya pemahaman tentang relasi normatif antara cukai rokok dan pajak rokok terlebih dahulu. para pemohon selaku warga negara memahami bahwa konsumsi rokok (vide cukai). produk rokok yang dikenai cukai berarti merupakan barang yang mempunyai sifat atau karakteristik barang tertentu mana konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat: bahwa dalam kerangka hukum yang akomodatif, pemerintah mempunyai (dua) pilihan dalam mengendalikan konsumsi rokok yakni pengaturan yang meningkatkan beban cukai setinggi tingginya dan pengaturan yang memuat tentang tindakan preventif dengan program program penyuluhan kesehatan mengenai bahaya merokok, bahwa memperhatikan pula pendirian mahkamah dalam putusan. berdasarkan yurisprudensi konstitusional dimaksud, ketentuan tentang cukai hasil tembakau sudah cukup memenuhi aspek konstitusionalitas tanpa perlu adanya ekstensifikasi atau perluasan objek pajak daerah berupa pajak rokok: bahwa asas beban yang sekecil kecilnya telah dinyatakan oleh w.j. langen bahwapajakatkan para wajib pajak. isi substantif pendirian mahkamah atas dapat diperdalam dengan asas beban yang sekecil kecilnya, sehingga instrumen kebijakan yang konstitusional adalah cukai rokok tanpa penambahan pungutan terhadap cukai rokok tersebut, guna menghindari beban setinggi tingginya yang diikuti kerancuan hubungan pusat dan daerah yang adil dan selaras. rumusan norma dan dprd justru tidak menambah kemandirian daerah yang selama ini menerima pembagian hasil cukai tembakau secara konstitusional berdasarkan uud karena instansi pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan yang bersifat sentralistik dalam penentuan pajak rokok dengan beban setinggi tingginya, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam uud secara fundamental, tarif pajak rokok yang ditetapkan sebesar (sepuluh persen) oleh pusat tidak selaras dengan asas beban yang sekecil kecilnya, dipungut oleh instansi pemerintah ditingkat pusat dan disetor kas umum daerah provinsi, serta tidak memperhatikan kemandirian daerah provinsi penghasil tembakau adalahdprd tersebut bertentangankesimpulan bahwa dari keseluruhan uraian uraian yang secara berturut turut dikemukakan tersebut atas beserta seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon, maka menurut hukum ketentuan angka huruf dan dprd.para pemohon berpendapat: bahwa mahkamah berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), bahwa permohonan para pemohon berdasar dan beralasan menurut hukum. petitnomor tahun tentang cukai, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama mulyana wira kusumah, hindari, aizzudin, neta saputra pane, dan bambang isti nugroho, bukti fotokopi biodata curriculum vitae atas nama mulyana wirakusumah, hindari, aizzudin, dan neta saputra pane, bukti fotokopi npp nomor atas nama hindari, npp nomor atas nama aizzudin, dan npp nomor atas nama neta saputra pane, selain itu, para pemohon mengajukanara pemohon hasan ani azizaktor faktor yang mempengaruhi tumbuh dan matinya industri rokok kretek internal: managemen: kemampuan mengatasi persaingan competitiveness), cc. tingkat penerimaan pasar eksternal: kebijakan cukai, aturan kesehatan yang sangat restriktif dunia, kebijakan cukai memiliki posisi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat survival industri rokok hubungan kebijakan cukai rokok dengan tingkat pertumbuhan industri laju kenaikan tarif cukai rokok berdasarkan peraturan menteri keuangan) kalibata2 kenaikan| rata2tarif kan jenis| gol. cukai tahun cukai bks rp) cukai bks skt berdasarkan kategori golongan, kenaikan cukai rokok (jenis skm maupun skt), menunjukkan kenaikan proporsional: anomali terjadi pada pada golongan iii skm dan golongan iii a dan golongan i b skt, disebabkan dihapuskannya golongan iii skm (tahun dan golongan iii skt (th tahun transisi sistem advolorm" diunduh dari laman: menuju spesifik). pada golongan iii a terjadi penurunan tarif cukai pada penghapusan golongan membuat suatu pabrik golongan tersebut mengalami kontraksi, karena melebihi proporsi kemampuan pabrik membayar cukai laju kenaikan tarif cukai dalam sepuluh tahun terakhir ll. a90 800x 700x 600x 500x skt sad skm 300x . rata rata kenaikan cukai pembungkus dalam sepuluh tahun terakhir 90x . 20k (lima) syarat sebagaimana dimaksud dalam ditegaskan lagi oleh mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah nomor puu vii putusan mahkamah nomor puu ix putusan mahkamah nomor puu ix putusan mahkamah nomor puu ix dan putusan mahkamah nomor puu x yang memberikan pengakuan atau kedudukan hukum (legal standing) kepada pembayar pajak (tax player) sebagai pemohonterdapatmpak peningkatan tarif cukai yang tinggi (akibat penghapusan golongan) ybs pada tahun terjadi penurunan jumlah pabrik rokok cukup signifikan akibat dihapuskannya golongan iii skm dan golongan i b skt dan terus terjadi sampai tahun berikutnya, penghapusan golongan mengakibatkan terjadinya kenaikan tarif cukai yang sangat tinggi, sehingga kemampuan pabrik golongan itu untuk mempertahankan diri melebihi proporsinya. hubungan kebijakan cukai rokok yang tinggi dengan tingkat smuggling potret smuggling berbagai negara kasus singapura: pada kurun tahun kenaikan cukai rokok singapura mencapai dari harga sgd per batang (tahun sgd sing (tahun atau rata rata naik pertahun. harga cukai rokok rata rata mencapai dari harga rokok. tidak ditemukan angka pasti, tapi pada smuggling rokok meningkat. volume rokok yang bercerai turun dari miliar batang pada menjadi miliar batang pada (atau turun penerimaan cukai awalnyik sebesar tetapi menurun antara tahun sehingga, pemerintah memberhentikan kenaikan cukai tahun berikutnya, perdana menteri lee hsien loong mengatakan: pemerintah serius mempertimbangkan peningkatan cukai tembakau, tetapi pemerintah juga bimbang memutuskan, karena penerimaan negara terlihat menurun. hal ini bukan karena perokok yang berkurang, tetapi karena penyelundupan meningkat . potret smuggling berbagai negara kasus malaysia: peningkatan tarif cukai mencapai dalam kurun tahun kenaikan cukai dari myr per batang (tahun menjadi myr (th akibatnya, cukai meningkat dari pada menjadi pada rata rata harga rokok meningkat lipat dari myr bungkus pada menjadi myr bungkus pada kenaikan ini mengalihkan konsumen mengkonsumsi rokok ilegal. pada perokok malaysia mengkonsumsi miliar batang rokok legal, pada menurun menjadi miliar batang. penurunan disebabkan lonjakan konsumsi rokok ilegal mencapai miliar batang pada sehingga, pangsa pasar rokok ilegal meningkat dari menjadi pemerintah malaysia memutuskan menghentikan kenaikan cukai. perdana menteri malaysia, datuk sri mohd najib tuan abdul razak pada oktober mengungkapkan, kita tidak bisa meningkatkan harga rokok ketika penggunaan rokok ilegal telah mencapai yo. jika ada peningkatan tajam pada harga rokok, persentase rokok ilegal akan terus meningkat potret smuggling berbagai negara kasus uni eropa: studi kpm, pada perdagangan rokok ilegal naik dibandingkan yo). negara anggota kehilangan pendapatan kl. miliar euro. rekor terbaru dalam enam tahun berturut turut. konsumsi rokok ilegal meningkat menjadi miliar batang, setara dengan konsumsi rokok legal perancis dan portugsi rokok ilegal negara anggota melampaui rata rata uni eropa, yakni lithuania ye), irlandia finlandia yo), inggris yo), prancis yo), yunani yo), polandia s2). bila rokok ilegal dijual pasar legal, pemerintah negara anggota akan memperoleh tambahan miliar euro sejak angka smuggling dunia: euromonitor international mengestimasi bahwa rokok yang dikonsumsi dunia adalah ilegal. potret smuggling berbagai negara kasus indonesia: survei ugm perri tahun cukai ilegal ditemukan dari target penerimaan cukai atau setara rp. angka ini sangat kecil, tapi menggambarkan puncak gunung es, karena hanya mendasarkan pada survei atas kasus yang ditangani pihak pengawas. indonesia memiliki potensi besar, karena: mudahnya akses orang terhadap bahan baku rokok tinggi jumlah penduduk pasar potensial relatif stabilnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebarnya tingkat keterampilan membuat rokok masyarakat bentuk negara indonesia yang kepulauan menuliskan pengawasan tidak idealnya ratio antara jumlah pengawas dengan luasan area dan jumlah penduduk kesimpulan: makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi kematian pabrik, dimulai dari golongan menengah bawah, makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi angka smuggling rokok, kebijakan kenaikan cukai yang proporsional dapat menjaga pertumbuhan industri dan mengontrol smuggling proporsi kebijakan cukai yang diharapkan kebijakan cukai dapat menjaga pertumbuhan industri dan mengurangi smuggling, jika menyerap variabebeli masyarakat dengan memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat, responsif terhadap laju inflasi, adanya varian harga rokok harga jual eceran hje) yang mencerminkan heterogenitas kluster golongan layer) sebagai mengantisipasi penurunan daya beli karena terburuknya kondisi ekonomi oleh adanya perubahan kondisi dan atau dhi, kebijakan penyederhanaan tarif dengan mempersedikit golongan layer akan mempersedikit pilihan varian harga: memperhatikan keberlangsungan pertumbuhan industri nasional kelas menengah dan kecil: gap harga nominal tarif antargolongan layer dan antar jenis rokok skm skt spm) tidak terlalu dekat, yang dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, menghindari kenaikan tarif cukai otomatis oleh adanya perubahan kebijakan batas kuota volume produksi rokok masing masing golongan. milik riyanto dasar peraturan rokok rokok termasuk barang kena cukai bkc sebagaimana diatur dengan nomor tahun tentang cukai dan perubahan terakhir dengan nomor tahun sehingga atas produksi rokok dikenakan cukai rokok. ketentuan tarif cukai rokok terakhir diatur dengan peraturan menteri keuangan pmk) nomor pmk. tanggal november pmk tersebut atas mengatur tentang besaran beban tarif cukai atas rokok dan harga jual eceran hje) yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan industri hasil tembakau sesuai dengan golongannya masing masing. selain dikenakan cukai, rokok juga termasuk objek barang kena pajak yaitu ppn dengan tarif efektif yaitu dari hje. (kmk kmk. bagi pengusaha rokok juga dikenakan pajak penghasilan dan kewajiban perpajakan yang lain sesuai ketenturoduksi dan peredaran rokok selain diatur dengan beberapa peraturan menteri keuangan, terakhir juga diatur oleh peraturan menteri kesehatan nomor tahun faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan harga jual eceran hje) rokok harga jual rokok ditentukan beberapa faktor sebagai berikut: beban cukai rokok beban ppn dan lainnya. beban bahan baku beban karyawan beban operasional non pers margin keuntungan diharapkan keuntungan bagi para pedagang perantara. jika ada beban baru (misalnya dprd rokok) maka akan menambah beban baru. unsur dan kalkulasi perhitungan rugi laba unsur beban yang masuk perhitungan harga pokok produksi rokok meliputi: cukai rokok (xrp bt). ppn rokok dari hje). bahan baku: tembakau. cengkeh. says (perisa) packing, kertas, filtered dan lain lain tenagakerja langsung dan overhead pabrik. beban operasional (beban penjualan, karyawan, kantor dan lain lain) beban non operasional (bunga pinjaman dan lain lain). contoh perhitungan laba rugi dan kalkulasi harga jual rokok dan kalkulasi harga jual rokok dengan studi kasus pada perusahaan rokok golongan produksi bawah dua milyar tahun produk sigaret kretek mesin skm) dan produk sigaret kretek tangan skterhitungan laba rugi skm) keterangan jumlah pendapatan nilai hje) harga konsumen potongan penjualan (irp pajak penghasilan perhitungan harga pokok penjualan skm pemakaian bahan baku lainnya: pemakaian pita cukai (rp bt) pemakaian cengkeh hamster pemakaian bahan pembantu, overhead dil jumlah bahan baku lainnya ppn masukan dikrediga pokok penjualan hpp) jika ada tambahan beban baru yaitu dprd atas rokok perhitungan laba rugi skm) ada tambahan beban dprd) keterangan jumlah cukai dprd pendapatan nilai hje harga konsumen potongan penjualan m pemakaian bahan baku lainnya tanpa pardon #dprd ny pemakaian pita cukai pemakaian cengkeh ramalan says pemakaian bahan lain, overhead, djumlah bahan baku lainnya ppn masukan dikreditkan harga pokok penjualan hpp) rekap rokok skm) keterangan sim sesudah dprd dprd hje harga konsumen harga jual pabrik dana yang masuk kas negara cukai rokok ppn rokok ppn masukan pajak penghasilan (diluar pph jumlah yang disetor negara berikut contoh perhitungan untuk rokok jenis skt perhitungan laba rugi skt) keterangan jumlah pendapatan nilai hje harga konsumen potongan penjualan keuntungan perantara harga jual pt) pemakaian bahan baku lainnya pemakaian pita cukai (rp x12 bt) pemakaian tembakau pemakaian cengkeh pemakaian sesko pemakaian kertas packing |. pemakaian filtered kena pemakaian bahan pembantu, overhead dll jumlah bahan baku lainnya barang dalam proses awal akhir barang jadi awal akhir naa ppn masukan dikreditkan harga pokok penjualan hpp) k: jika ada tambahan beban baru yaitu dprd atas rokok perhitungan laba rugi skt) (ada tambahan beban dprd) dprd perhitungan harga pokok penjualan skt) dprd pemakaian pita cukai ) | roro atas rokok ton luka) pemakaian tembakau dosa pemakaian cengkeh pemakaian says amo pemakan keras paing penataan ternate pemakaman berantai ovemesdiat tenagakoratangang pata amonia (kerugian dimaksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:ara pemohon selaku pembayar pajak harus dapat membuktikan bahwa dprd yang dimohonkan pengujian telah melampaui batas batas konstitusional, bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesia, selain selaku pembayar pajak (tax player), para pemohon juga selaku perokok, yakni: pemohon adalah perokok jenis sigaret kretek merupakan warga negara indonesia, yang pernah menjadi pengajar bidang kriminologi, hak asasi manusia ham), dan sosiologi hukum universitas indonesia. pemohon juga aktif sebagai penggiat hak asasi manusia ham). aktif dalam berbagai organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat, menjadi pembicara dalam berbagai diskusi maupun seminar, menulis kolom dan menulis buku tentang ham, hukum politik samping masalah kriminologi. pernah menjabat sebagai direktur eksekutif ylbhi dan juga menjadi salah seorang pendiri komite orang hilang dan korban kekerasan kontras). sebagai salah seorang penggiat ham indonesia, pemohon menjadi salah seorang anggota tim penyusun ruu pengadilan hak asasi manusia dan juga menjadi anggota konsorsium pembaruan hukum nasional sejak tahun pemohon ii, adalah perokok jenis sigaret kretek, merupakan warga negara indonesia, yang aktif setara institute, sebuah organisasi yang konsen memperjuangkan kesetaraan dan penghapusan diskriminasi oleh negara terhadap warga negara. sebuah organisasi yang didirikan oleh orang orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender dan strata sosial lainnya serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan. selain itu pemohon adalah pendipn masukan dikreditkan harga pokok penjualan hpp) rekap rokok skt) keterangan sim sesudah dprd dprd hje harga konsumen harga jual pabrik cukai rokok jumlah yang disetor negara kesimpulan cukai dikenakan ppn: kenaikan harga jual rokok akibat adanya beban baru pajak rokok dprd) akan dibebankan kepada konsumen: penerimaan pemerintah dari bisnis rokok lebih besar dari yang diputar pelaku usaha untuk skm sedangkan skt ahli para pemohon prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h. para pemohon dalam kehidupan sehari hari adalah perokok. they are. really the smoke!. konstitusi tidak melarang para warganya merokok. merokok adalah bagian dari hak dan kebebasan para warga, menurut uud merupakan hak konstitusional para warga, sama halnya para warga lain yanghak guna tidak merokok udara yang bebas, para warga pemakai sigaret putih dan sigaret kretek, tidak dilarang oleh hukum menikmati kesukaan mereka walau dengan memperhatikan bahwasanya tembakau adalah barang (commodity) yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. disingkat cukai) mengenakan tarif (pungutan) cukai rokok yang cukup tinggi, baik bagi produk hasil tembakau buatan indonesia maupun hasil tembakau yang diimpor. sigaret dipandang tergolong barang terkena cukai cukai): oleh karena para warga perokok diakui pula hak mereka, maka mereka merupakan pula pembayar pajak (taxpayers) yang berhak atas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya, sebagaimana dijamin dalam uud dalam pada itu, para pemohon selaku perokokjamin pula dalam uud akan tetapi, undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah (disingkat dprd) ternyata mengenakan pula pajak rokok bagi pemakai (konsumen) sigaret, setelah sebelumnya, berdasarkan cukai, dikenakan pula cukai rokok, beberapa dprd yang dipersoalkan secara itis guna pengujian beberapa dprd kehadapan mahkamah karena dipandang bertentangan dengan uud berikut ini: angka pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. huruakai izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. bo. bd. uruf hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten kota sebesar (tujuhmenurut konstitusi, cukai termasuk pajak (blasting). cukai dipandang termasuk kategori "pungutan lain yang bersifat memaksa", menurut uud selengkapnya berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksperluan negara diatur dengan undang undang". pengenaan cukai rokok dan pajak rokok secara serempak (samengaan) merupakan pungutan pajak yang tidak adil. mereka berada pada dilema ketidakpastian hukum (rechts onzekerheid). manakala dprd memandang pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah (diskus) dan bahwa tarif pajak rokok ditetapkan sebesar dari cukai rokok, mengandung makna bahwasanya pajak rokok dan cukai rokok merupakan dua kategori pungutan publiek blasting yang berbeda, dengan demikian para warga perokok dikenakan pajak ganda (double taxation, bubble blasting, atau die doppelbesteuerung) yang dilarang oleh konstitusi. this world nothing certain but death and taxes, kata benjamin franklin. namun tatkala negara salah menempatkan tatbestand perpajakan bagi seseorang atau sekelompok warga maka negara (atau diskus) tidak lain dari penyamun, tidak lebih dari perampok, kata agustinus, sebagaimana dikutip prof. mr. hotstar dalam pidato guru besar beliau, pada tanggal oktober rijksbelasting academie, rotterdam, hal dimaksud tidak boleh terjadi karena menurut ramesh dutt barli halim, pajak yang dipungut oleh raja ( negara) dapat dipisahkan sebagai embun atas tanah yang dihisap oleh matahari, lalu dikembalikan sebagai hujan yang menyuburkan, dr. salary pertama: perang dagang dan kepentingan asing tata pemerintahan kita jelas tidak dipandu oleh superego , yaitu semangat menjunjung tinggi amanat konstitusi, melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, dan dengan suka cita menerima campur tangan kepentingan asing. maka segenap aturan mengenai tembakau dan produk produk olahannya, disusun berdasarkan masukan kepentingan asing, yang mengandalkan aturan aturan dari fcc, framework convention tobacco control, yang kopi mentah mentah dan terapkan secara membabi buta negeri kita, tanpa menimbang kerugian yang diderita bangsa kita sendiri. selain itu, aturan aturan yang diterrhadap tembakau dan segenap produk olahannya tadi, pada hakekatnya dibuat berdasarkan alasan alasan palsu, yang menekankan alasan demi kesehatan masyarakat sebagai cara dan strategi ampuh membasmi kretek. ketika argumen itu tidak manjur, digantikan argumen ekonomi, bahwa merokok itu pemborosan. argumen ekonomi pun tak begitu berpengaruh, tetapi kaum pelobi asing, dibantu aparat pemerintah, dari pusat hingga daerah daerah, kaum professional, para dokter, kaum aktivis, seniman maupun media, dengan penuh semangat menelan tanpa mengunyah semua siap menjadi makmum, dan mengawini argumen palsu itu. dan akhirnya, karena argumen kesehatan dan ekonomi juga tak cukup meyakinkan, mereka menggunakan argumen moral, melobi muhammadiyah dan majlis tarih dalam organisasi itu menyusun fatwa haram atas kretek. sekali lagi, semua ini argumen palsu, untuk menutupi alasan yang sebenarnya, yakni perang dagang. apa yang sedang terjadi ialah perang dagang. pihak asing, yang penuh watak dur angkara murka , hendak mencaplok bisnis kretek yang luar biasa besar ini. kedua: aturan tanpa keadilan dan tanpa perlindungan menyangkut demo demo para petani tembakau jakarta, menemui para pejabat tinggi negara, melobi parlemen, melakukan yudisial review mahkamah konstitusi, dan segenap langkah yang menggambarkan bahwa mereka yang begitu gigih berjuang, pantang menyerah itu, hanya menghasilkan suatu anjuran kenakan kanakan, suatu penyelesaian mudah yang tak dilandaskan pada pemikiran mendalam dan tanpa rasa keadilan: perintah kepada petani tembakau agar mereka beralih dari tanaman tembakau tanaman lain. sederhana, mudah, tanpa menggunakan pemikiran yang ruwet ruwet, perintah ini dianjurkan dari departemen pertanian daerah, dibantu para gubernur dan bupati seluruh tanah air kita. tidak ada aparat pemerintah pusat maupun daerah yang secara sistematis mempelajari masalah ini untuk memperoleh pemecahan yang adil, tidak ada aparat yang sungguh sungguh mempelajari keadaan lapangan, untuk menyusun suatu peraturan yang menggambarkan kepemimpinan yang penuh hikmah dan sikap bijaksana, yang mampu menyelesaikan kerumitan, untuk menjawab secara adil persoalan lapangan yang sebenarnya. bagi masyarakat tiga gunung sumbing, temanggung, jawa tengah, yaitu gunung sumbing, mindoro dan perahu, mustahalih tanaman lain, karena pada musim kemarau daerah daerah tersebut hanya tembakau yang bisa hidup, sedang tanaman lain mati kedinginan pada malam hari dan kepanasan siang hari. perintah beralih tanaman lain selain tembakau dengan begitu tidak memiliki unsur keadilan dalam cara cara pemerintah mengatur masyarakatnya. perintah ini keluar, lebih merupakan tanggungjawab kepada pihak asing, bukan sebagai wujud perlindungan pemerintah kepada segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. sikap pemerintah dan pemerintahan yang serong barat, negara negara asing, tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi tata kelola pemerintahan yang adil dan beradab, untuk melindungi bangsa dan negaranya sendiri. ketiga: hukuman membayar cukai setinggi tingginya bahwa peraturan bagi pabrik kretek, terutama bagi pabrik pabrik kecil, yang disebut "home industries , pada hakekatnya bukan mengatur kehidupan, melainkan memfasilitasi secara mewah kematian secepat cepatnya pabrik pabrik tersebut. hukuman membayar cukai setinggi tingginya itu membuat apa yang kita sebut 'home industries' atas segera mati dadakan. beratus ratus home industries milik rakyat, yang dengan bangga menggambarkan harkat ekonomi bangsa kita, disapu bersih oleh pemerintah kita sendiri melalui hukuman tak pertanggungan untuk membayar cukai itu. hal ini mustahil tidak disengaja. memberi hukuman berat jenis ini memang dimaksudkan sebagai langkah setia menggelar karpet merah untuk menyambut dengan hormat para pengusaha kretek bangsa asing yang sejak lama mengincar untuk menguasai seluruh bisnis kretek negeri ini. keempat: tembakau sebagai obat: temuan ilmiah yang dimusuhi temuan ilmiah ahli, yaitu sejak tahun mempersembahkan kepada masyarakat indonesia, dunia medis dan dunia ilmu pengetahuan, bahwa tembakau merupakan obat. tengah gencarnya kampanye anti kretek artinya juga anti tembakau yang tujuan bisnisnya jelas untuk merebut dan menguasai bisnis tembakau sebagaimana disebutkan atas, berita tembakau sebagai obat dianggkeanehan. kita lupa, apa yang benar memang selalu aneh. mereka yang menjadi barisan tentara asing yang hendak membunuh kretek dan tembakau, untuk menguasai keduanya secara serakah, menyusun fatwa fatwa sebagaimana disebut atas, untuk menolak dan menganggap aneh bila tembakau bisa menjadi obat. dr. greta mahar, ahli fisika, gigih melakukan riset dan pengobatan pada berbagai penyakit yang tak bisa disembuhkan dengan model pengobatannya. dokter subagyo, ketua idi jawa timur, berkedudukan malang, menderita kanker getah bening, dan sembuh oleh pengobatan tembakau. ibu sukiman, menderita penyakit kanker stadium empat, sembuh pula oleh pengobatan dr. greta, yang disebut pengobatan jalur suatu klinik kecil dan sederhana jakarta. prof. dr. sukiman, ahli biologi dari universitas brawijaya, malang, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap apa yang dilakukan dr. greta. ahli biologi ini menjadi sangat terkemuka karena temuannya menjelaskan rahasia ilmu yang dikuasai dr. greta, yaitu sistem jalur tadi. kedua ilmuwan ini bekerja dalam sunyi, semata untuk kepentingan ilmu dan pengabdian masyarakat. mengikuti apa yang dilakukan dr. greta, prof. sukiman membuat laboratorium ilmiah universitas brawijaya tersebut, dan menyebut laboratoriumnya rumah sehat , yang menerapkan prinsip prinsip pengobatan jalur dr. greta jakarta. ibu sukiman yang disembuhkan dr. greta tadi tidak lain dari isteri prof. dr. sukiman. tokoh ini sudah menuliskan temuan temuan ilmiahnya untuk melayani media dari seluruh dunia, yang bertanya kepadanya, dan juga bagi kelompok kelompok yang ingin mendengar temuan ilmiahnya berbagai pertemuan ilmiah dan seminar seminar. pengaruh temuan ini, alhamdulillah, telah meluas masyarakat. juga masyarakat ilmiah negara negara asing. tetapi bagi otoritas keilmuan dalam bidang medis, temuan spektakuler ini tak diakui, dianggap aneh dan dimusuhi. para dokter, yang fanatik terhadap ilmu pengobatan konvensional, menolak dengan sengit, dan penuh rasa dengki penelitian ini. perusahaan farmasi ada belakang mereka. memusuhi suatu temuan ilmiah dengan sikap politik, bukan dengan penelitian lain untuk membuktikan kebenaran ilmiahnya, atau untuk membuktikan bahwa mereka salah, hanya merupakan tindakan serong terhadap kebenaran itu sendiri. serong terhadap kebenaran itu zalim secara ilmiah, zalim secara sosial dan juga zalim secara rohaniah dan agama. tapi ini semua tetap dilakukan. dandepartemen kesehatan, bukan hanya membiarkan kezaliman demi kezaliman ini berlangsung depan mata kita, melainkan mempelopori dan berdiri garis depan dalam usaha menolaknya, karena jiwanya sudah disuntik obat anti kretek, anti tembakau. dan dalam sikap serba anti tadi, terdapat semangat yang sifatnya nglelingsemi , lebih dari nista, yaitu sikap membela kepentingan asing, dan menundukkan diri depan otoritas politik dan bisnis asing yang dur angkara murka tersebut. kelima: tinggal satu satunya kebanggaan nasional kita berhubungan dengan kekuatan makna simbolis dari pertanian tembakau, bisnis pengolahan produk produk tembakau dan citra olahan produk itu kretek yang anggun dunia internasional. bisnis kretek, terutama marketing kretek amerika, berhasil menguasai rokok putih, produk setempat suatu pojok gelap yang tak ditengah orang, dan yang ditengah hanya kretek. produk itu mati pasaran dalam negerinya sendiri, dan kretek tampil victories sebagai the winner. kita bangga, dan ini bisa menjadi kebanggaan nasional kita karena apa yang dibuat bangsa kita unggul dunia lain yang menganggap dirinya paling hebat muka bumi. ini salah satu alasan mengapa kretek dimusuhi setengah mati dan hendak dibunuh, supaya pihak asing bisa membuat produk baru, seolah sebagai temuan baru, agar dia menjadi raja diraja dalam bisnis ini. selebihnya ahli mohon izin, untuk menyegarkan ingatan para hakim yang mulia, dan saudara saudara yang hadir dalam sidang ini, bahwa kretek, produk tembakau yang dianggap terkutuk ini, tinggal merupakan satu satunya kebanggaan nasional kita, yang masih menjadi milik kita. kita tahu, banyak yang membuat kita merasa bangga sudah dijual kepada banga asing ada dalam genggaman bangsa asing. agli sebagai penasihat asosiasi petani tembakau api) jawa tengah, saksi ahli dalam persidangan pada hari ini, mengimbau majelis hakim yang terhormat, untuk tidak lupa memasukkan hal hal sensitif seperti ini dalam pertimbangan untuk membuat keputusan yang adil, karena apa yang sensitif ini berhubungan erat dengan semangat, dan memang merupakan jiwa dari tujuan kita kalam: kepentingan bangsa, dan hancurnya kebatilan sebagai pamungkas, tidak lupa bahwa kita bernegara dengan tujuan yang jelas. tak peduli bahwa tata pemerintahan hari ini lebh mengabdi kepentingan asing. tapi bila kita hendak menjadi bangsa yang berdaulat, dan berpijak pada kebenaran, maka kita wajib memuliakan tujuan kita bernegara. dalam alania empat pembukaan undang undang dasar sudah jelas, kita bernegara untukini mandat suci kita. dalam kerumitan tata pemerintahan yang tidak berkiblat pada semangat melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, yang juga terang terangan disusupi kepentingan bisnis asing dan politik ekonomi asing, kita bangsa indonesia dibuat menderita, tetapi kita pantang menyerah. sebagai seorang muslim, yang yakin akan kebenaran ajaran islam, saya menyaksikan bahwa kini kebenaran telah datang, dan kebatilan pihak pemerintah maupun pihak asing akan lenyap, karena sesungguhnya, semua jenis kebatilan pasti lenyap. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, presiden dalam sidang tanggal agustus menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis, serta kesimpulmenguraikan hal haljuli pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan angka huruf huruf dan yang berbunyi: angka pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungu. huruf jenis pajak provinsi terdiri atas: pajak kendaraan bermotor:mpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi). pemohon pernah meraih beberapa penghargaan dari dalam negeri maupun dari lembaga internasional, yakni penghargaan human rights award dari lembaga internasional human right watch yang berkedudukan new york dan washington amerika serikat tahun penghargaan human rights award sebagai wakil dari benua asia dalam peringatan tahun lembaga human rights watch dan tahun deklarasi ham pbb los angeles amerika serikat tahun penghargaan paul harris fellow dari the. rotary foundation rotary internasional untuk pekerjaan pekerjaan peningkatan martabat dan hubungan kemanusiaan tahun penghargaan ham dari menteri negara urusan hak asasi manusia untuk partisipasi dan jasa jasa dalam penegakan dan pemajuan ham indonesia tahun penghargaan man the year dalam bidang hukum ham dari yayasan penghargaan indonesia tahun pemohon iii, adalah perokok jenis sigaret kretek merupakan warga negara indonesia, yang aktif sebuah badan otonom pbnu, yakni pagar nusa, sebuah badan otonom yang membidangi seni, tradisi, dan budaya pencak silat yang berkhidmat untuk dan pesantren dalam melakukan kegiatan dakwah keagamaan dan kemasyarakatan dalam bingkai nkri. selain itu pemohon juga adalah sebagai dewan pimpinan nasional himpunan kerukunan tani indonesia dpn hati). pemohon iv, adalah perokok jenis sigaret kretek merupakan warga negara indonesia, yang aktif lembaga swadaya masyarakat, indonesia police watch ipw), sebuah organisasi yang diantaranya bergerak bidang bantuan advokasi dan perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap dampak pelaksanaan kebijakan lembaga kepolisian, selain aktif ipw, pemohon juga adalah sebagai redaktur senior harian merdeka jakarta dan anggota dewan redaksi majalah guard. pemohon telah menulis beberapa buku, diantaranya: dosa dpr, sejarah dan kekuatan gerakan aceh merdeka, malapraktik pers indonesia, pol.adapun yang dijadikan batu uji dalam permohonan para pemohon adalah yang berbunyi, segala warga negardirugikan dengan berlakunya ketentuan angka huruf huruf dan karena dalam ketentuan angka huruf huruf dan tersebut menimbulkan pungutan baru yakni pungutan tambahan atas cukai yang sebelumnya diatur dalam cukai, sehingga ketentuan guo tidak sinkron dengan cukai.adanya ketentuan guoketentuan guo bertentangan dengan konstitusi republik indonesia yang menghendaki adanya persamaan kedudukan setiap warga negarrselenggaranyaajuan dan kesatuan ekonomi nasionalguoentukajak rokok sebagai salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. berdasarkan penjelasan tersebut atas, maka penetapan rokok sebagai salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh daerah adalahketentuan guoberdasarkan hal hal tersebut, telah jelas bahwa penetapan pajak rokok sebagai pajak daerah dalam ketentuan guopajak daerahajak rokok sebagai pajak daerah dalam ketentuan guo tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang seharusnya tidak dapat dimohonkan pengujian, dalam ketentuan guoguo bertentangan dengan uud dikarenakanguo akan menimbulkan ketidakpastian hukum berdasarkan ketentuan uud selain itu, dengan berlakunya guo(produk rokok) atau pajak ganda (double taxation) dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak. selanjutnya, wajib pajak rokok dari kalangan industri adalah subject cukai rokok yang dikenai tarif pajak rokok dari cukai rokok dan objek pajak rokok adalah konsumsi rokok yang dibebankan selaku tatbestandtujuan pajak rokok untuk menekan konsumsi rokok. menurut pandangan para pemohon, hal ini pada hakikatnya merupakan kekeliruan perpajakan yang merugikan hak konstitusional setiap warga negara selaku subject wajib pajak rokok sehingga bertentangan dengan uud rumusan norma dalam dan adalah beban pajak tambahan terhadap cukai rokok yang dikenakan kepada wajib pajak rokok yang berakibat pada kenaikan harga rokok yang pada akhirnya konsumen rokok didudukkan sebagai pemikul beban terakhir cukai rokok yang menurut para pemohon merupakan pajak ganda karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara. berdasarkan hal hal tersebut atas, seandainya pun benar (good non) pengenaan pajak daerah (pajak rokok) dianggap menimbulkan kerugian konstitusional kepada para pemohon dan bertentangan dengan uud maka hal yang demikian disebabkan oleh penerapan ketentuan guo yang juga mengenakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintahntang paradigma baru, polda metro jaya memenuhi harapan masyarakat, dan polda riau mengabdi untuk masyarakat. pemohon adalah perokok jenis sigaret putih merupakan warga negara indonesia, yang aktif sebagai budayawan. bersama ons intro, yohanes supaya widodo mendirikan kelompok studi sosial palagan yogyakarta essay), kelompok ini berdiri dalam upaya membela kaum miskin, dalam bentuk pendampingan pada kasus kasus sengketa antara masyarakat dan negara era tahun an. dunia teater, antara lain menulis naskah dan menyutradarai negaraku sedang demam" dan pengadilan pekik , bahwa berdasarkan uraian atas, maka jelas bahwa kedudukan para pemohon selaku perorangan warga negara, selain sebagai pembayar pajak (tax player) dan perokok, jugakhususnya dalam rangka perlindungan terhadap hak hak konstitusional setiap warga negara. oleh sebab itu, para pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan(selanjutnya disebut dprd) yang menurut para pemohon bertentangan dengan uudrokok sebagai pajak rokoktetapkannya pajak rokok sebagai salah satu pajak daerahguo akan tetapi disebabkan oleh permasalahan penerapan norma dari ketentuan guon. penjelasan pemerintah atas penetapan pajak rokok sebagai objek pajak daerahrahkan masyarakat irokokrokok sebagai pajak daerah yang juga telah ditetapkan batas maksimum atas tarif pajak yang boleh dipungut. oleh pemerintah daerah. penetapan pajak rokok sebagai pajak daerah tersebut dilakukan melalui proses demokrasi bersama sama oleh pemerintah dan dpr yang merupakan representasapat disampaikan bahwa maksud dan tujuan pembuat undang undang menetapkan pajak rokok sebagai pajak daerah dalam ketentuan guolihkan kepada konsumen terakhir atau pemikul pajak yang sebenarnya. bahwa berdasarkan pengertian atas maka cukai rokok secara definitif merupakan jenis pajak tidak langsung yang dipungut otoritas negara terhadap produk rokok.iantaranya adalah para pemohon selaku perokok sebagai konsumen terakhir, bahwa dengan demikian, terlepas dari kedudukannya sebagai pembayar pajak serta aktivitasnya sebagaimana diuraikan tersebut atas, sesungguhnya selaku perokok sich para pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan itis, karena selaku perokok para pemohon merupakan pemikul beban pajak terakhir. oleh karena para pemohon disamping selaku perokok juga sekaligus selaku pembayar pajak, maka menurut hukum para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengajuan permohonan itis. hal mana juga merupakan pendapat mahkamah sebagaimana putusan mahkamah nomor puu ix . para pemohon selaku perokok mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud khususnya uud adanyaingga mahkamah berpendapat bahwa para pemohon selaku perokobahwa selanjutnya para pemohon dalam kualifikasi perorangan warga negara indonesia hendak menguraikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh uud sebagaimana dimaksud dalam hurufmbiayajak rokok sebagai pajak daercertainty dalam asas ini, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat harus terdapatajak rokok sebagai pajak daeraheajak rokok sebagai pajak daerah pada saat penyusunan adalah karena pajak rokokiajak rokok sebagai pajak daerah. berdasarkan kriteria kriteria umum pajak daerah tersebut atas, oleh karena pajak rokok telah memenuhi kriteria kriteria dimaksud, maka pembuat undang undang menetapkan pajak rokok sebagai objek pajak daerahajak rokokaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajakkualifikasi perorangan warga negara indonesia, selaku pembayar pajak, berhak atas bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembali: para pemohon dalam kualifikasi perorangan warga negara indonesia, selaku perokok,ambar kualifikasi pemohon kualifikasi pemohon perorangan warga negara pembayar pajak perokok ps. uud ps. uud bahwa sebelum menguraikan kerugian hak hak konstitusionalnya, para pemohon terlebih dahulu hendak menguraikan mengenai yang mengatur tentang cukai rokok sebagaimana yang diatur olehselanjutnya disebut cukai)rokok sebagai salah satu objek pajak daerah dapat pemerintah sampaikan bahwa pembuat undang undang dalam menetapkan pajak rokok sebagai pajak daerah tidak terlepas dari berbagai hal yang terkait dengan penetapan pajak rokok sebagai salah satu instrument pajak daerah. oleh karena itu, bersama ini pemerintah sampaikan halterkait dengan pajak rokok sebagai salah satu objek pajak dalam dalam telah diberikan definisi pajak rokok dalam angka yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. dengan memperhatikan rumusan angka yang menyebut bahwa pajak rokok merupakan pungutan atas cukai, pajak rokok adalah jenisfrasa pajak atas , definisi pajak rokok dimulai dengan "pungutan walaupun ditentukan objek, subjek, dan wajib pajaknya, esensinya pajak rokok adalah pungutan tambahan atas cukai rokoksejalan dengan definisi pajak rokok tersebut maka ditetapkan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsisedangkan yang ditetapkan sebagai subjek rokok adalah konsumen rokok. untuk menghitung besaran pokok pajak rokok terutangayarkan adalah sebesar dari cukai rokok. dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok. pemungutan pajak rokok dilakukan oleh kantor bea dan cukai bersamaan dengan pengenaan cukai rokokajak rokok telah dikategorikan sebagai salah satu objek pajak yang dipungut oleh daerah. bahwa penetapan pajak rokok sebagai objek pajak daerah dalam berlandaskan atas prinsip otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. pajak rokokajak rokok sebagai objek pajak daerahajak rokok sebagai objek pajak daerahajak rokok sebagai objek pajak daerahajak rokok'ajak rokok sebagai objek pajak daerah pada dasarnya merupakan beajak rokok ditetapkan sebagai objek pajak daerah dalam berdasarkan hal hal tersebut, dengan ditetapkannya pajak rokok sebagai objek pajak daerah, maka diharapkan kemampuan daerah untuk membiayajak rokok sebagai objek pajak daerahajak rokoksalah satu tujuan penting ditetapkannya adalahlocal taking power. peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan apbd sebelum diberlakukannya relatif masih kecil, yaitu sekitar dengan adanya peranan tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi pada tahun setelah dilaksanakan secara utuh, termasuk dengan pemberlakuan pajak rokok. peningkatan peranan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut terhadap total pendapatan apbd sudah terlihat pada tahun ini, yaitu sebesar atau meningkat sebesar .5y4. dengan demikian dampak positif dari sudah dirasakan oleh daerah meskipun pajak rokok baru akan dilaksanakan pada awal tahun angka peningkatan tersebut dapat diketahui dari data rencana penerimaan apbd yang telah disampaikan kepada kementerian keuangan. peningkatan kewenangan pembajakan daerah tersebut, dalam dilakukan dengan beberapa kebijakan, sebagai berikut: memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah: menaikkan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah: dan penambahan jenis pajak daerah dilakukan dengan (dua) cara, yaitu: mengalihkan pajak pusat menjadi pajak daerah, sepertagi daerah kabupaten kota: dan menciptakan pajak baru, yaitu pajak rokok bagi daerah provinsi. dalam menentukan basis objek pajak baru bagi daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, antara lain, aspek potensi dan keberlanjutan penerimaan. dalam perjalanannya ternyata tidak mudah untuk menemukan objek pajak baru karena hampir semua objek yang layak dikenakan pajak sudah dijajaki. pada dasarnya hanya (tiga) yang lazdikan sebagai objek pajak, yaitu pendapatan (income), kekayaan (property) dan konsumsi (consumption). sebagaimana kita ketahui, pendapatan sudah dijajaki melalui pajak penghasilan ph), kekayaan seperti rumah dan tanah dan kendaraan bermotor juga sudah dijajaki melalui pbb p2 dan pajak kendaraan bermotor pkb), demikian pula halnya dengan konsumsi. semua konsumsi sudah dikenai ppn, kecuali konsumsi atas kebutuhan pokok. berdasarkan pertimbangan tersebut, berdasarkan usulan beberapa daerah yang disampaikan kepada ketua pansus ruu dprd dpr ri, beberapa fraksi mengusulkan adanya pajak rokok yang pada akhirnya disepakati oleh pemerintah bersama dpr ri. pada awalnya, ide pajak rokok adalah pajak atas penjualan rokok (sales tax) yang dipungut pada tingkat pengecer (retailer). namun karena tidak semua pedagang memiliki pembukuan administrasi atas transaksi secara baik, maka tentunya sangat sulit jika hal tersebut tetap dilaksanakan. selama dalam pembahasan ketentuan mengenai pajak rokok telah dibahas berbagai alternatif dalam pemungutannya. mengingat kendala utamanya adalah titik pemungutan pajak rokok tersebut, maka akhirnya disepakatilah konsep pajak rokok tersebut sebagai model piggyback tax system atau juga dikenal dengan model opsenten atau surcharge yang juga lazim dipraktikkan banyak negara. ciri dari piggyback tax opsenten purchase adalah: pemerintah daerah berhak mengenakan tambahan beban pajak atas pajak pusat dalam daerahnya (jurisdiction): pemerintah daerah tidak memiliki diskresi dalam menentukan dasar pengenaan pajak (tax base) atau dengan kata lain dasar pengenalannya sama dengan dasar pengenaan pajak pusat, pajak diadministrasikan dan dipungut oleh pemerintah yang lebih tinggi dan kemudian menyalurkannya kas daerah yang bersangkutan. semua ciri tersebut diatas terdapat dan dapat dilihat dengan jelas pada pengaturan atau ketentuan pajak rokok dalam sistem piggyback tax opsenten purchase setidaknya memiliki (tiga) keunggulandari pemerintah atasan yang lebih baik: pemerintah daerah memperoleh otonomi perpajakan tertentu: dan administrasinya lebih sederhana. iv. tanggapan pemerintah atas permohonan pengujian ketentuan angka huruf huruf dan terhadap 28d dan uud dasar permohonan pengujian ketentuan angka huruf huruf dandan uud dirugikan dengan berlakunya ketentuan angka huruf huruf dan para pemohon juga beralasan bahwa ketentuan guo bertentangan dengan diberikan dan uud menurut pemerintah, dengan menjadikan dan uuddiberikanmenurutwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kembalinya , maka berdasarkan ketentuan uud dimaksud, pembentuk undang undang telah memenuhi prinsip legal certainty walaupun pajak yang dikenakan kepada rokok hanya pungutan tambahan atas cukai. prinsip legal certainty dalam perpajakan menurut adam smith merujuk pada kepastian tentang, pajak yang harus dibayar jumlahnya pasti tidak semena mena, siapa membayarnya, kapan harus dibayar, kemana harus dibayar. sementara jimmy asshidigie menyatakan bahwa legal certainty pajak terpenuhi jika memuat, unsur unsur perhitungan objek kena pajak, dan tarif pajak dimuat dalam undang undang. dalam rumusan mengatur tentang objek pajak, rumusan mengatur tentang subjek pajak, wajib pajak, saat pemungutan pajak, pemungut pajak, dan tempat penyetoran pajak, rumusan mengatur tentang dasar pengenaan pajak, rumusan mengatur tentang tarif pajak, rumusan mengatur tentang tata cara menghitung pajak, rumusan dan huruf mengatur tentang peruntukan hasil dari pemungutan pajak rokok, dan rumusan mengatur tentang prinsip nonrectroactivity dengan menyediakan masa persiapan yang cukup longgar. selanjutnya,berdasarkan ketentuan uud dimaksud, pembuat undang undang telah mewujudkan dan telah mengimplementasikan dalam penerapan pajak rokok dalam dengan mengenakannya kepad, dan sebagainya. apabila kemudian hari terdapat sengketa pajak, kepada wajib pajak tersebut juga diberikan hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembaliete iskandar tempat, tanggal lahir jakarta, agustus warganegara indonesia pekerjaan pegawai negeri sipil anggota polri) alamat jalan bukit indah blok nomor rt. rw. kelurahan sara, kecamatan ciputat, kabupaten tangerang. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada albert nada, sh, garrix pandangan, sh, dan henry armando nada, adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam kantor law firm albert baginda partners jalan rs. fatmawati nomor blok nomor jakarta selatketerangan lisan pemerintahbuktpra peradilan, maka secara tidak langsung oleh pengadilan negeri jakarta selatan penghentian penyidikan perkara dinyatakan sah . a.) akan tetapi meskipun kurap tersebut telah menghalangi melumpuhkan, melarang menutup hak pihak pemohon untuk banding, tetap pihak pemohon mengajukan" haknya untuk banding dengan mengajukan akta permintaan banding nomor akta. pid pn. jak. sel tanggal agustus bukti dan penyerahan memori banding pada tanggai september bukti p 7a) sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tanda terima memori banding pidana tertanggal september bukti p 7b) terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan dengan putusan nomor pid pra pn.jkt sel tanggal agustus tersebut. walaupun sesuai bunyi kurap menyatakan bahwa hanya pihak penyidik memohon dalam pra peradilan) yang diberi hak untuk banding pengadilan tinggi (dimintakan putusan akhir pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan) apabila penghentian penyidikan perkara tersebut dinyatakan oleh pengadilan adalah "tidak sah", b.) disamping hak pemohon telah dilumpuhkan dipangkas juga mengingat tenggang waktu untuk banding terbatas yaitu hanya (dua) minggu saja, maka apabila tidak diajukan banding dan diserahkan memori banding dalam tenggang waktu tersebut sesuai tenggang waktu yang ditentukan uu, maka waktu banding akan terlampaui dan hak untuk banding sudah tertutup. dengan demikian maka segala upaya hukum sudah tamat berakhir dalam hal menuntut hak hak yang sama atas hukum yang berlaku negara yang berdasarkan hukum republik indonesia ini. namun demikian meskipun undang undang melarang, akan tetapi larangan itu diskriminatif atau bertentangan dengan ketentuan uud maka pemohon tetap mengajukan banding atas putusan pra peradilan tersebut: c.) bahwa permohonan kami ini tidaklah berlebihan karena mahkamah agung juga pernah mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (selanjutnya disebut pk) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum melalui putusan nomor pk pid dalam kasus muchtar pakpahan, dimana dalam kurap secara tegas dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan adalah terdakwa atau ahli warisnya, majelis hakim agung mahkamah agung dalam pertimbangan hukumnya menggunakan kurap dan nomor tahun yang telah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dengan menafsirkan pihak pihak berkepentingan dalam perkara pidana adalah jaksa penuntut umum dan terpidana sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum pk. dimana sebenarnya penafsiran tersebut tidak diperbolehkan karena ketentuan nomor tahun yang sekarang telah diganti dengan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman telah dijelaskan dalam penjelasan nya bahwa yang dimaksud pihak pihak berkepentingan adalah terhukum dan ahli warisnya. akan tetapi upaya hukum (berupa pk) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut dikabulkan oleh mahkamah agung, meskipun yang dimaksud pihak pihak yang berkepentingan adalah terhukum dan ahli warisnya: bahwa kurap tersebut sangat diskriminatif dan ironis: sehingga keadaan tersebut menimbulkan "diskriminasi hadapan hukum" apalagi kurap secara tegas bertentangan dengan bunyi uud yaitu yang berbunyiitu dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kembalinya'"':dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif banding) oleh pihak (selaku pemohon pra peradilan) yang dirugikan sebagaimana yang menjadi bunyi kurap: dengan demikian "hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dalam melakukan upaya upaya hukum dalam perkara pra kurap ini tidak dicabut, maka akan tetap terjadiinyidik polri dan berakibat menimbulkan muncul terjadi secara terus menerus berlangsungnya sistem kekuasaankurap ini mutlak harus ditiadakan dengan pencabutan agar semua pihak tidak diciderai hak hak konstitusionalnya sekaligus hak hak aslinya, bahwa sesuai hakekat tentang konstruksi hukum acara pidana berkaitan dengan penanganan penyelesaian kasus kasus perkara pidana maka antara penyidik dengan jaksa penuntut umum diwajibkan diharuskan untuk menangani menyelesaikan perkara secara terpadu bukan sendiri sendiri sepihak saja sebagaimana bunyi huruf huruf dan huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang berbunyi huruf kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melengkapi berkas perkara tertentu, untuk itu dapat melakukpada intinya pihak penyidik polri) tidak bisa menghentikan penyidikan perkara secara tunggal, secara sendiri saja, secara sepihak yaitu hanya oleh pihak polri saja. dan apabila hal itu terjadi seperti yang berlangsung saat ini indonesia haram hukumnya , agar ketentuan ketentuan aturan aturan, upaya hukum pengajuan banding atas perkara pidana berkaitan termasuk dengan perkara pra peradilan seharusnya tetap juga mengacu pada bab bab lain dalam kurap sesuai dengan batasan batasan yang dipandang perlu, dan demi memperhatikan hak hak konstitusional, hak hak asasi setiap orang sebagai pencari keadilan diberi hak hak yang sama bagi para pihak atau tetap sesuai dengan proses acara sebagaimana yang telah ada dan pada kurap dan pada undang undang lainnya, berkenaan dengan dan kurap yang dimohonkan untuk diganti diperbaiki diamandemenkan, wajib harus menjadi perhatian agar pencari keadilan dijamin hak yang sama untuk banding, iv.dan kurap karena telah bertentangan dengan dan uud menyatakan dan kurap, bertentangan dengan dan uud menyatakan kurapndang undang hukum acara pidana, bukti p 3a fotokopi undang undang dasar bukti p 3b fotokopi undang undang dasar bukti p 3c fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi surat ketetapan nomor pol. tap upl vii hidup tanggal juli tentang penghentian penyidikan, bukti fotokopi putusan pra peradilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid pra pn.jkt.sel tanggal agustus bukti fotokopi akta permintaan banding nomor akta. pid pn. jkt. sel tanggal agustus bukti p 7a fotokopi surat tanda terima memori banding pidana tertanggal september yang diterbitkan oleh kepaniteraan pengadilan negeri jakarta selatan: bukti fotokopi memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum tete iskandar law firm albert baginda partners) tertanggal september menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan (satu) orang ahli yang menyampaikan keterangan bawah sumpah pada sidang tanggal agustus dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan pada tanggal desember yang menguraikan hal hal sebagai berikut: ahli prof. dr. andi hamzah, sh. kurap bertentangan dengan sistem hukum acara pidana indonesia berdasarkan ini, dapat diajukan pra peradilan sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan. keberatan penghentian penyidikan sebenarnya bukan urusan hakim, tetapi penuntut umum. berdasarkan kurap, penyidik harus memberitahukan kepada penuntut umum dimulainya penyidikan. bahkan berbeda dengan negara lain seperti nederland (sumber historis hukum pidana dan acara pidana indonesia), prancis dan lain lain, pemberitahuan itu dengan surat spp), sedangkan negara lain cukup dengan telepon. prancis (kejaksaan distrik paris), ada jaksa piket untuk menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan telepon dan langsung memberi petunjuk). jadi, rasionya jika harus diberitahu penuntut umum tentang dimulainya penyidikan tentu jika dihentikan penyidikan diberitahu juga penuntut umum. jika ada pihak berkepentingan misalnya korban atau yang dirugikan oleh delik tersebut keberatan dengan penghentian penyidikan, mestinya pergi melapor penuntut umum dengan alasan dan bukti bukti, yang penuntut umum meminta (jika eropa) memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan, bukan pra peradilan: lebih lebih dengan ketentuan bahwa penghentian penuntutan oleh penuntut umum dapat juga diajukan pra peradilan, sedangkan indonesia menganut asas oportunis, yang secara global bermakna: "the public prosecutor may decide condtionally unconditional make prosecution court not" (penuntut umum dapat memutuskan dengan syarat tau tanpa syarat menuntut atau tidak menuntut pengadilan). penghentian penuntutan dengan syarat disebut transaction out the court (transaksi luar pengadilan), yang secara luas disebut restoration justice: mengenai dan kurap yang berbunyi: terhadap pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam dan tidak dapat dimintakan banding" dikecualikan daridapat dimintakan putusan akhir pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan jika diinterpretasi contrary, berarti jika putusan pra peradilan itu menetapkan, bahwa penghentian penyidikan sah, maka tidak dapat diajukan banding (oleh pihak berkepentingan). jika diinterpretasi demikian, maka terjadilah ketidakadilan, yang berarti jika penyidik "ngotot" untuk menghentikan penyidikan, dapat mengajukan pengadilan tinggi, sedangkan jika praperadilan memutuskan penghentian penyidikan itu sah, maka pihak yang berkepentingan (yang dirugikan atau korban delik), tidak dapat meminta banding, sebenarnya, hukum pidana dan acara pidana tidak mengenal interpretasi contrary (itu hanya dikenal dalam hukum perdata): hazewinkel sering pakar hukum pidana (penulis) paling terkenal nederland, yang bukunya menjadi buku wajib fakultas hukum indonesia tahun lima puluhan), ada macam interpretasi dalam hukum (sarjana lain menyebut hanya enam), yaitu: interpretasi antisipasi (anticiperende interpretative), yang disebut oleh prof. gemar seno adji interpretasi futuristik. suatu undang undang yang dalam proses pencabutan dpr, diinterpretasi tidak lagi dapat terapkan. hal ini terjadi pada kasus subversi bintang pamungkas. kasus dihentikan ketika undang undang subversi sedang dalam proses pencabutan dpr: interpretasi kreatif (creative interpretative): interpretasi doktrin (doctrinaire interpretative), interpretasi dogmatis (dogmatische interpretative), interpretasi fungsional (functional interpretative): interpretasi tata bahasa (grammatical interpretative), interpretasi harmonisasi (harmoniserende interpretative), interpretasi historis (historische interpretative), interpretasi rasional (rationale interpretative): interpretasi perbandingan hukum (rechtsvergelijkende interpretative), interpretasi sosiologis (sociologische interpretative): interpretasi sistematis (systematische interpretative), interpretasi tujuan maksud (teleologische interpretative): interpretasi tradisionalistis (traditionalistische interpretative): interpretasi sejarah undang undang (wetshistorische interpretative), hazewinkel sering, inleiding tot studie van het nederlandse strafrecht, voortgezet door remmelink, him. sama sekali tidak disebut interpretasi contrary. khusus untuk menginterpretasi kurap, hendaknya dipakai interpretasi rasional dan sistematis. ketentuan undang undang (pidana) itu harus harmonis satu sama lain, tidak dapat saling bertentangan dan kontradiksi, terutama dengan ketentuan yang lebih tinggi uud). interpretasi rasional, rumusan undang undang harus masuk akal. interpretasi sistematis, hukum (acara pidana) merupakan satu sistem, tidak boleh ada rumusan luar sistem. jadi, hendaknya diinterpretasi, bahwa untuk keadilan maka kedua pihak penyidik polisi dan pihak berkepentingan dapat memohon banding atas putusan pra peradilan mengenai sah tidaknya suatu penghentian penyidikan. suatu contoh penerapan interpretasi harmonisasi: kuhp mengatakan, bahwa orang yang menyembunyikan penjahat yang ada hubungan darah atau semena sampai derajat ketiga tidak dipidana. jadi, menyembunyikan ipar (derajat kedua semena) tidak dipidana. berdasarkan hukum adat, jika terjadi perceraian maka saudara orang yang bercerai itu bukan ipar lagi. jadi, jika menyembunyikan mantan iparnya yang telah melakukan kejahatan dia dipidana. sedangkan burgerliik webbook) mengatakan, perceraian tidak menghapus perairan. seorang yang tunduk jika bercerai maka saudara pasangannya itu masih ipar. jadi, jika dia menyembunyikan mantan iparnya (yang secara hukum masih ipar) dia tidak dipidana. sangat tidak adil jika seorang cina yang tunduk tidak dipidana sedangkan orang jawa yang tunduk hukum adat dipidana. oleh karena itu, hendaknya keduanya tidak dipidana agar adil dan harmonis serta rasional (masuk akal), apalagi jika benar nada sh. (penasihat hukum yang mengajukan uji konstitusional kurap), bahwa hakim pra peradilan menyatakan, bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi sah karena perkara pemalsuan tanda tangan itu sudah verjaard (lewat waktu). pemalsuan tanda tangan termasuk pemalsuan surat, kuhp ancaman pidana penjara enam tahun. jadi berdasarkan butir kuhp verjaard (lewat waktu adalah tahun sejak penghentian penyidikan. jika benar demikian alasan hakim pra peradilan, maka ini disebut oleh orang belanda, putusan akrobatik. putusan demikian blunder atau foolish mistake, sehingga mestinya dapat dibanding pengadilan tinggi: menurut ahli, dpr pemerintah tidak bermaksud membuat rumusan undang undang kurap) demikian tidak adil, tetapi kurap salah redaksi. mestinya kata kata .'menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan." menjadi "menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan: sayang, rancangan kurap yang telah menghilangkan hal hal kontradiksi dalam kurap yang disusun selama tahun yang telah diserahkan oleh tim kepada menteri andi mattalatta tahun dan telah dikirim setneg, sebelum dikirim dpr, diambil kembali oleh menteri materialis akbar dan meneteskan selama dua tahun ini. kesempatan mereformasi perundang undangan pidana dan acara pidana hilang percuma,pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing) pemohon berkaitan mengenai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian dan undang undang hukum acara pidana (selanjutnya disebut kurap), keterangan pemerintah terhadap dalil pemohon mengenai dan kurap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut: kurap membuka adanya lembaga peradilan dalam rangka untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. pra peradilan tersebut diajukan pengadilan negeri. ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan dilakukan sesuai peraturan perundang undangan, kurap mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan banding adalah sebagai kontrol terhadap mekanisme penegakan hukum acara yang dilakukan oleh penyidik terhadap penghentian penuntutan atau penuntut umum terhadap penghentian penyidikan dan bukan untuk mencampuri urusan kewenangan masing masing kelembagaan. oleh karenanya hak ini hanya secara limitation diberikan kepada penyidik maupun penuntut umum saja, tidak diberikan kepada tersangka atau pihak ketiga, selain itu, kurap juga tidak dimaksudkan untuk membatasi keinginan para pihak pencari keadilan, tetapi justru dimaksudkan untuk mewujudkan acara cepat dan mewujudkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat. sebab dalam proses banding pengadilan tinggi merupakan upaya terakhir, dan final, serta tidak dikenal upaya kasasi pra peradilan mahkamah agung: bahwa terhadap hak pemohon untuk dapat mengajukan pra peradilan kepada pengadilan negeri jakarta selatan atas dihentikannya penyidikan sebagaimana tertuang dalam surat ketetapan nomor polisi tab upl vii hidup, tanggal juli perihal penghentian penyidikan telah dijamin oleh perorangan warga negara indonesia, kesatu": bahwa pemohon adalah tete iskandar yang telah memberikan kuasa" kepada albert nada, pada kantor law firm albert baginda partners yang berkedudukan fatmawati festival jalan rs. fatmawati nomor blok nomor jakarta selatan untuk mengajukan "dan nomor tahun tentang hukum acara pidana (selanjutnya sebut kurap) yang mana telah membatasi hak pemohon untuk mengajukan banding pengadilan tinggidan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud bahwa hak dan kewenangan tersebut terdapat pada ketiga uud yaitu dbahwa hak dan kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan atas berlakunya dan kurap yang berbunyhak dan atau kewenangan pemohon jelas jelas telah dilanggar dengan hanya memberi hak secara diskriminatif, yaitu kepada kurap yang memberi hak atau kewenangan kepada pemohon untuk dapat meminta pemeriksaan atas sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. menurut pemerintah pemohon harus memenuhi kategori pihak ketiga sebagai satu kriteria untuk dapat mengajukan pra peradilan. penjelasan kurap yang menyatakan, pemeriksaan untuk memeriksa, sah tidaknya suatu penghentian penuntutan, dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum. pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pra peradilan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya: bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pit pra pn jakarta selatan, tanggal agustus pada pokoknya menyatakan bahwa penghentian penyidikan atas perkara tersebut telah sesuai prosedur dan dijamin oleh undang undang sebagaimana tertuang dalam kurap. hal demikian telah sejalan dan uud bahwa jika atas putusan pengadilan negeri jakarta selatan guo, pemohon merasa keberatan dan kemudian mengajukan upaya hukum banding pengadilan tinggi dengan akta permohonan banding nomor akta. pit pn jakarta selatan tanggal agustus dan memori banding yang telah disahkan pada tanggal september maka pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap dan uud karena implementasi hukum pidana pada satu sisi yang merampas hak seseorang pihak lain dan sisi yang lain melindungi seseorang, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penghentian penyidikan dianggap sah oleh pengadilan negeri jakarta selatan, itu pun terdapat kekeliruan, terutama dalam menghitung kadaluarsa perkara tersebut . terhadap dalil pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan norma, melainkan hanya merupakan masalah implementasi dari kurap: bahwa terhadap pembuktian sah atau tidaknya penghentian penyidikan dalam perkara guo oleh majelis hakim, perlu ditinjau terlebih dahulu alasan alasan sah untuk penghentian penyelidikan, antara lain, tidak terdapat cukup bukti. artinya tidak dapat ditemukan alat alat bukti yang sah dan cukup. alat alat bukti yang dimaksud dalam kurap adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. tidak terpenuhi persyaratan tersebut, maka peristiwa hukum itu bukan merupakan tindak pidana. artinya, semula penyidik berpendapat bahwa peristiwa hukum merupakan tindak pidana umum, namun kemudian secara nyata peristiwa hukum itu bukanlah suatu tindak pidana. terhadap hal tersebut, maka penyidik menghentikan penyidikan. penyidikan menghentikan penyidikan demi kepentingan hukum karena berdasarkan undang undang memang tidak dapat dilanjutkan peristiwa hukum tersebut, misalnya antara lain tersangka meninggal dunia, tersangka sakit jiwa, perkara tersebut telah diputus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah kadaluarsa. bahwa dalam beberapa kemungkinan tidak terdapat salah satu syarat dari beberapa alasan tersebut, sehingga majelis hakim dalam putusannya menyatakan sah penghentian yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. hal demikian merupakan ranah dari implementasi pelaksanaan suatu norma dan bukan merupakan permasalahan konstitusionalitas pemberlakuan suatu norma, berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:rmohonai2.5j menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, mahkamah telah memanggil dpr pada persidangan tanggal november namun dpr tidak hadir persidangan dan tidak pula menyerahkan keterangan tertulis, i2.6j menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal desember yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal itu juga4j menimbang bahwa permohonan pemohonganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan kurap: bahwa pada tanggal juli pemohon mengajukan permohonan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan berkenaan terbitnya surat ketetapan pol.: tap upl vii hidup tentang penghentian penyidikan, tanggal juli (vide bukti yang diterbitkan direktur reserse pidana umum mabes polri. terhadap permohonan praperadilan tersebut, pengadilan negeri jakarta selatan telah menjatuhkan putusan dengan nomor pid pra pn.jkt.sel, tanggal agustus yang kamarnya pada pokoknya menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya (vide bukti bahwa dan kurap telah merugikan hak konstitusional pemohon karena telah menghalangi atau menutup hak pemohon untuk mengajukan permintaan banding pengadilan tinggi jakarta terhadap putusan praperadilan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid pra pn.jkt.sel, tanggal agustus sekalipun guo tidak memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan banding, namun pemohon pada tanggal agustus tetap mengajukan banding pengadilan tinggi jakarta melalui pengadilan negeri jakarta selatan dengan akta permintaan banding nomor akta pid pn. jak. sel, tanggal agustus yang disertai dengan memori banding tanggal september (vide bukti dan bukti p 7b), i3.8j menimbang bahwa berdasarkan uraian kedudukan hukum (legal standing) pemohon tersebut, mahkamah berpendapat telahyaitu permohonan banding pemohon akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tinggi jakarta.materiil d:, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan dan uud karena hanya memberikan hak banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan, tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dan tidak sahnya permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi, serta tidak memberikan hak banding terhadap putusan praperadilan yang menetapkan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan: bahwa menurut pemohon, kurap memberikan perlakuan yang sama pada pemohon dan penyidik atau penuntut umum tidak dapat mengajukan permintaan banding terhadap putusan praperadilan, namun kurap memberikan pengecualian terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, penyidik atau penuntut umum dapat mengajukan banding, sehingga menurut pemohon guo bertentangan dengan dan uud karena memperlakukan secara berbeda antara pemohon satu pihak dan penyidik beserta penuntut umum lain pihakp 7b), keterangan ahli dari pemohon, keterangan lisan pemerintah, dan kesimpulan tertulis pemohon sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:sebagai berikutrap),), dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan (, i3.: i3.i3.,penyidik penuntut umum diberi hak untuk banding (vide kurap), sedangkan kepada pemohon tidak diberikan hak untuk banding (padahal hak untuk banding sesuai kurap sama sekali tidak diberikan). sedangkan "ada kekhususan" sebagai pengecualian yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum apabila atas putusan pra peradilan tidak sah penghentian penyidikan atau penuntutan itu dapat dimintakan putusan akhir pengadilan tinggi. artinya, sebaliknya apabila atas putusan pra peradilan berkaitan dengan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut dinyatakan "sah", maka pemohon pra peradilan tidak dapat banding) dimintakan putusan akhir pengadilan tinggemohon jelas ada "causal terbang . karena dalam pertimbangan hakim pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta selatan jelas jelas tidak adil dan tidak objektif dalam mempertimbangkan kasus ini yang dapat kami uraikan sebagai berikut: berdasarkan hasil labirin mabes polri nomor lab: dtf tanggal oktober jelas jelas telah menyimpulkan bahwa perkara tersebut "terbukti adanya pemalsuan tanda tangan , akan tetapi penghentian penyidikan perkara tersebut dilakukan dengan menerbitkan surat ketetapan nomor pol. tap b upi vi1 hidup tanggal juli yang memutuskan dan menetapkan menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka herman iskandar dan ir. willy iskandar terhitung mulai tanggal juli karena tindak pidana yang perpangkatan tidak cukup bukti bukti selanjutnya dalam pertimbangan dan putusan oleh hakim pra peradilan pengadilan negeri jakarta selatan penghentian perkara tersebut dinyatakan adalah sah , sehingga ada pertentangan dengan hasil labirin mabes polri nomor lab: ittf tanggal oktober yang jelas jelas telah menyimpulkan bahwa hasil labirin tersebut terbukti karena adanya "pemalsuan tanda tangan", sedangkan surat ketetapan penghentuwardi perkara oleh penyidik dengan alasan "tidak cukup bukti". tetapi oleh hakim pra peradilan dalam pertimbangan putusan, "perkara dihentikan" dengan alasan karena telah lewat waktu (dasawarsa bernard), demikian juga pertimbangan hakim pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta selatan telah terjadi kesalahan menghitung "bernard nya" (kadaluarsa) perkara tersebut, putusan hakim pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta selatan dalam diutusnya bertitik tolak dengan mendasarkan karena perkara tersebut telah bernard atau perkara tersebut "telah kadaluarsa". padahal pokok masalahnya dalam penghentian penyidikan oleh penyidik polri berdasarkan surat ketetapan nomor pol. shy tap iv11 hidup tanggal juli adalah karena tidak terbukti adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan, atas dasar itu, perlu diberi kesempatan untuk banding" bagi pemohon pra peradilan agar pengadilan yang lebih tinggi pengadilan tinggi) dapat menilai dan memutus perkara tersebut secara adil dan objektiftas dasar tersebut, adalah tidak cukup atau tidak adil apabila hanya bertumpu pada kesimpulan pertimbangan hakim tingkat pertama saja, karena hal itu tidak objektif sehingga diperlukan pertimbangan oleh pengadilan yang lebih tinggi agar dapat menilai pertimbangan dan putusan hakim pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta secara adil dan objektif,bahwa pemohon sebagai perorangan, warga negara indonesia berdasarkan bukti ktpterjadinya pelanggaran atas berlakunya ketentuan yang terdapat dalam dan kurap bukti bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yang telah dilanggar atas berlakunya dan kurap yaituukti p 3a)ukti p 3b)kti p 3c): bahwa dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam kurap yang berbunyi, "terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dan tidak dapat dimintakan banding", berkaitan dengan putusan pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta selatan dalam perkara nomor pid pra pn.jaksel tanggal agustus sebagaimana dimaksud dalam kurap yang berbunyi, dapat dimintakan putusan pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan" telah menjadi aturan ketentuan yang diskriminatif bagi pihak pemohon pra peradilan berkaitan dengan adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan "sah penghentian penyidikan atas perkara" itu, oleh karena pemohon pra peradilan telah dinyatakan kalah maka menurut ketentuan kurap, pemohon sama sekali haknya ditutup atau tidak dapat melakukan upaya banding atas putusan yang menyatakan sahnya penghentian penyidikan perkara tersebut. akan tetapi berkaitan dengan hal itu ada pengecualian yaitu hak khusus atau "hak istimewa" yang hanya diberikan kepada penyidik atau penuntut umum: sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pemohon pra peradilan yaitu kerugian tersebut telah merampas hak hak konstitusional, serta sekaligus hak hak asasi pemohon. hak untuk banding bagi pemohon telah dilumpuhkan, telah dihabisi oleh kurap, sedangkan kepada memohon penyidik diberi hak untuk banding, sehingga bertentangan dengan undang undang dasar bahwa guo kurap) yang dimohonkan untuk diuji ini telah menimbulkan diskriminasi , karena pemohon pra peradilan tidak diperkenankan diperbolehkan melakukan upaya hukum tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum banding) berdasarkan ketentuan kurap: akan tetapi kepada penyidik penuntut umum sesuai kurap, pihak penyidik penuntut umum (selaku memohon dalam pra peradilan tingkat pengadilan negeri) diberi hak khusus hak istimewa yaitu hak untuk banding pengadilan tinggi (untuk dimintakan putusan akhir pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan) bila penghentian pendidikannya atau penuntutan oleh hakim pra peradilan tingkat pertama dinyatakan tidak sah : artinya setiap perkara yang dihentikan penyidik penuntut umum (selaku memohon pra peradilan) apabila putusan pengadilan negeri menyatakan tidak sah penghentian", maka pihak penyidik penuntut umum dapat mengajukan banding pengadilan tinggi sesuai kurap, padahal pada pada setiap pihak pemohon pra peradilan sama sekali tidak bisa mengajukan banding. akan tetapi kurap tersebut "mengecualikan" memohon penyidik penuntut umum) diberi hak untuk banding pengadilan tinggi. tentu saja hal ini diskriminatif atas dasar adanya guo tersebut bila dikaitkan dengan kurap)sebagaimana sejarah kolonial telah membuktikan bahwa pembentukan dan pemberlakuan hukum acara pidana (selanjutnya disebut hir) adalah semata mata untuk kepentingan penjajah belanda maka berdasarkan pertimbangan pertimbangan itu perlu digantikan oleh kurap. dihasilkan untuk dan oleh pemerintah republik indonesia menggantikan hir: d penerapan pemberlakuan hirl itu telah merampas hak hak konstitusi hak asasi setiap orang: biarpun maksud dan tujuan pembentukan undang undang hukum acara pidana ini dibuat diberlakukan, akan tetapi masih didapati sebagaimana yang termuat dalam dan kurap yang beris,menghindari penerapan kekuasaan, pemahaman pemahaman yang tidak adil antar kepentingan penguasa pemerintah dengan rakyatnya, antara sesama warga negara, atau antara pencari keadilan: hal ini jugalah yang mendorong sehingga uud telah kali diperbaiki disempurnakankurap tersebut telah merugikan dan bertentangan dengan hak konstitusional dan hak asasi pemohon, pada disusun kalimat yang mempertegas yang berbunyi bahwa ketiga ini pada mulanya punya hak hak yang sama sama. yaitu sama sama tidak dapat banding atas putusan pra peradilan berkenaan dengan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penahanan sebagaimana tercantum dalam dan kurap. akan tetapi pada kurap ada "pengecualiannya" yang diberikan, yang menjadi hak istimewa penyidik. pengecualian inilah yang jelas jelas diskriminatif. artinya ada "pengecualian" yaitu: apabila ada putusan hakim dalam perkara pra peradilan yang menetapkan "tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan", untuk itu dapat dimintakan (oleh penyidik jpu) putusan akhir pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. sedangkan apabila menurut penilaian hakim pra peradilan, sah penghentian (yang dilakukan oleh penyidik tersebut) menurut pertimbangan dan putusan hakim pra peradilan, maka pihak pemohon tertutup kemungkinan untuk banding sesuai bunyi dan kurap tersebut, meskipun adanya diskriminasi tersebut, akan tetapi pemohon tetap mengajukan pra peradilan pada tanggal juli pengadilan negeri jakarta selatan berkenaan terbitnya surat ketetapan nomor pol. tap upl vii hidup tanggal juli tentang penghentian penyidikan bukti (selaku memohon dalam pra peradilan), berdasarkan putusan hakim pra peradilan pada pengadilan negeri jakarta selatan dengan putusan nomor pid pra pn.jkt.sel tanggal agustus bukti telah menjatuhkan putusan pra peradilan dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut: mengadili menolak permohonan pemohon pra peradilan untuk seluruhnya, menghukum pemohon pra peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar rp. , ( dua ribu rupiah). dengan adanya putusan hakim pra peradilan yang menolak permohonan, tempat tanggal lahir belitung, februari alamat jalan karang asem utara nomor mega kuningan, jakarta selatanduduk perkara menimbang bahwa pemohonkurap) berhak untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip due process law sebagai konsekuensi pemulihan ekonomi nasional akibat krisis tahun pemerintah yang ketika itu bekerjasama dengan international monetary fund imf) dan bank dunia dalam rangka penanganan krisis dan pemulihan ekonomi, juga mengkritik kelambatan itu. imf dan bank dunia berpendapat tidak mungkin akan terjadi pemulihan ekonomi kalau tidak ada investasi. sementara investasi terhambat karena pemerintah lambat mensahkan berdirinya perseroan. singapura pengesahan itu hanya memakan waktu satu hari. malaysia dan hong kong hanya dua hari. sementara indonesia memakan waktu lebih dari setahun tanpa adanya kepastian: bahwa keempat nama tersebut atas juga hadir dalam sidang kabinet ketika presiden abdurrahman wahid memberikan arahan bahwa mengingat ketiadaan pos apbn untuk membangun jaringan teknologi informasi guna mempercepat proses pengesahan perseroan tersebut, maka pembangunan jaringan itu diserahkan saja kepada swasta untuk melakukan investasi untuk membangunnya. akhirnya menteri kehakiman dan ham memutuskan agar jaringan teknologi informasi itu dibangun dengan perjanjian built, operate, and transfer bot) selama tahun. proyek itu diselesaikan dan beroperasi pada bulan januari yang diresmikan oleh wakil presiden megawati sukarnoputri. dalam letter intent pemerintah kepada imf tanggal mei yang antara lain ditandatangani oleh klik kian gie, pemerintah indonesia mengemukakan komitmen bahwa pemerintah akan mengatasi problema keterlambatan pengesahan perseroan (company registration) dalam waktu satu tahun bukti p11). ternyata masalah keterlambatan itu sudah dapat diatasi pemerintah dalam waktu kurang dari satu tahun. inilah proyek government pertama tanah air yang dianggap sukses dalam memberikan pelayanan publik dan mendapatkan pengakuan standar internasional iso bukti p12), bahwa dampak ekonomi percepatan pengesahan perseroan itu memang sangat besar artinya bagi negara. selama tahun percepatan melalui jaringan teknologi informasi yang dibangun dan dioperasikan oleh swasta itu, telah lebih dari perusahaan baru yang disahkan untuk sektor industri, jasa, dan pertambangan saja, belum terhitung pengesahan perseroan pada sektor sektor lainnya. dalam tujuh tahun itu, dari sektor ini saja, badan pusat statistik melaporkan bahwa negara memperoleh nilai tambah pendapatan sebesar trilyun rupiah, dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak juta orang bukti angka ini jauh melampaui biaya yang digunakan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi yang menurut laporan menteri keuangan buono dalam sidang kabinet gotong royong adalah sebesar trilyun rupiah. kejaksaan agung dengan hubungannya sendiri menyatakan biaya akses fee sisminbakum yang tidak dimasukkan kas negara, sehingga telah menyebabkan kerugian negara sebesar milyar rupiah. angka ini adalah pemasukan kotor seluruh pemohon pengesahan perseroan melalui jasa jaringan teknologi informasi sisminbakum selama tahun, bukan laba bersih perusahan swasta tersebut: bahwa menteri hukum dan ham andi matamata, dalam suratnya kepada menteri keuangan tanggal november telah meminta dana anggaran tambahan sebesar milyar rupiah untuk membiayai operasional sisminbakum hanya untuk satu bulan desember) saja. permintaan ini diajukan menteri matamata setelah seluruh peralatan sisminbakum disita oleh penyidik kejaksaan agung untuk dijadikan barang bukti, dan rekening srd pada bank danamon dan bni dibekukan atas permintaan kejaksaan agung. departemen hukum dan ham yang melakukan pinjam pakai barang bukti yang disita tersebut harus menanggung sendiri seluruh biaya operasional sisminbakum, yang menurut permintaan menteri matamata adalah sebesar milyar rupiah perbulan. dengan angka ini, maka dana apbn yang akan terpakai oleh departemen hukum dan ham selama tahun bulan) untuk biaya operasional sisminbakum adalah milyar rupiah. angka ini belum dihitung berapa besar biaya investasi membangun proyek itu jika dikerjakan sendiri oleh pemerintah. jelas kiranya bahwa uang negara yang dipakai adalah dua kali lipat besarnya dari dugaan kerugian negara yang menurut kejaksaan agung sebesar milyar rupiah, karena uang itu tidak disetorkan sebagai pnb. sementara bpk setelah melakukan audit investigasi menyatakan tidak dapat menyimpulkan apakah ada unsur kerugian negara atau tidak dalam perkara ini: bahwa sepanjang pemahaman pemohon, proyek yang dibangun dengan sistem bot, yang seluruh modalnya pembangunan dan pengoperasiannya diserahkan kepada swasta, tidaklah mungkin pungutan fee yang didapatnya dipungut negara sebagai pnb. keuntungan negara adalah dari lancarnya pelayanan publik, dan diserahkannya seluruh aset proyek kepada negara setelah perjanjian bot berakhir. sedangkan pada pungutan fee oleh swasta itu dikenakan pajak, bukan seluruhnya diambil negara menjadi penerimaan negara bukan pajak pnb). ada puluhan, bahkan mungkin ratusan proyek bot seluruh tanah air, namun sisminbakum inilah satu satunya bot yang dianggap oleh kejaksaan agung sebagai korupsi. pemohon ingin menunjukkan bahwa seluruh tanah milik negara senayan dan kemayoran dikerjasamakan pemerintah, dalam hal ini sekretariat negara, dengan sistem bot dengan pihak swasta. demikian pula beberapa ruas jalan tol seluruh tanah air, termasuk beberapa pelabuhan container, bahwa sisminbakum ini diberlakukan melalui keputusan menteri kehakiman, yaitu pemohon, baharuddin lupa, marilah simanjuntak, dan hamid awaludin. keputusan menteri pada hemat pemohon adalah salah satu bentuk peraturan perundang undangan yang berlaku secara sahnamun belakangan pada saat susilo bambang yudhoyono menjadi presiden, pemberlakuan sisminbakum itu ditingkatkan dengan undang undang, yakni undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas (selanjutnya disebut undang undang tersebut berbunyi. bukti p14). sistem administrasi badan hukum sisminbakum) yang diberlakukan dengan undang undang ini, kalau pemohon baca dengan seksama risalah pembahasan ruu tentang perseroan terbatas dpr (halaman adalah sama dengan sisminbakum yang pemohon dan tiga menteri kehakiman dan ham lainnya berlakukan sebelumnya dengan keputusan menteri, yang dianggap kejaksaan agung sebagai korupsi itu. pemohon berpendapat, kalau pemohon sebagai menteri yang bertindak sebagai law maker harus dihukum karena membuat keputusan menteri, maka presiden susilo bambang yudhoyono dan seluruh anggota dpr periode sebagai law maker pembuat tentang perseroan terbatas juga harus dihukum: bahwa ketika sisminbakum diberlakukan dengan undang undang, pemohon tidak lagi menjadi menteri, baik menteri kehakiman dan ham maupun menteri sekretaris negara. menteri hukum dan ham ketika itu dijabat oleh andi matamata. pertanyaan yang selalu ada pada benak pemohon adalah, kamulah memang sisminbakum itu adalah korupsi, mengapa presiden dan dpr memperkuat pemberlakuannya dengan undang undang? semua argumen, semua dokumen hukum seperti ini telah pemohon berikan kepada penyidik, namun semuanya ditolak dengan alasan tidak relevan. karena itu, pemohon berpendapat sebaiknya para menteri, wakil presiden, dan presiden yang sama sama memutuskan kebijakan itu, diminta keterangannya sebagai saksi menguntungkan untuk memperjelas perkara. keterangan susilo bambang yudhoyono yang menandatangani pengesahan juga perlu didengar. apa alasan presiden meningkatkan norma hukum pemberlakuan sisminbakum yang dituduh oleh kejaksaan agung sebagai korupsi itu dengan undang undang? sisminbakum mulai diusut karena biaya akses idenya dianggap korupsi oleh kejaksaan agung tanggal oktober sementara disahkan presiden susilo bambang yudhoyono tanggal agustus bahwa pemohon berpendapat, kesaksian megawati sukarnoputri dan susilo bambang yudhoyono akan menguntungkan pemohon. mereka diharapkan akan menerangkan masalah pokok yang dituduhkan kepada pemohon, yakni mengapa biaya akses fee yang dipungut oleh swasta yang membangun dan mengoperasikan jaringan teknologi informasi sisminbakum dengan sistem bot itu tidak dipungut sebagai penerimaan negara bukan pajak, sehingga menurut penyidik hal itu telah merugikan keuangan negara dan pemohon bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana korupsi. padahal, menurut undang undang nomor tahun tentang pnb bukti kewenangan menetapkan jenis pelayanan dan besarnya tarif pnb itu bukanlah kewenangan menteri teknis, dalam hal ini menteri kehakiman dan ham, tetapi adalah kewenangan presiden dengan cara menetapkannya melalui peraturan pemerintah pp), atas usul menteri keuangan. sepanjang pengetahuan pemohon, megawati sukarnoputri selama menjabat sebagai presiden tidak pernah memasukkan biaya akses fee sisminbakum itu sebagai pnb, bahwa presiden susilo bambang yudhoyono telah empat kali menerbitkan peraturan pemerintah pp), yakni nomor tahun nomor tahun nomor tahun yang merubah berbagai jenis pelayanan dan besarnya tarif yang dikenakan pnb yang berlaku departemen kehakiman dan ham (kini kementerian hukum dan ham) dan tidak pernah memasukkan biaya akses penggunaan jaringan informasi yang dibangun dan dioperasikan swasta sisminbakum) itu sebagai pnb. presiden susilo bambang yudhoyono baru menetapkan biaya akses itu sebagai pnb melalui nomor tahun tanggal juni bukti ini terbit setelah mantan dirjen administrasi hukum umum ahu) prof romli atmasasmita divonis bersalah oleh pengadilan negeri jakarta selatan melanggar undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun yakni menyalahgunakan wewenang membagi uang milik koperasi pegawai departemen kehakiman kpk) dengan direktorat jenderal ahu. putusan itu belum eintracht karena kini beliau sedang menunggu putusan kasasi mahkamah agung: bahwa pemohon berpendapat, jika megawati sukarnoputri dan susilo bambang yudhoyono menerangkan kesaksiannya bahwa sebelum tahun biaya akses sisminbakum bukanlah pnb, maka keterangan itu akan menguntungkan pemohon sebagai tersangka. kalau biaya akses fee itu memang bukan pnb yang harus dipungut departemen kehakiman dan ham, melainkan dipungut oleh swasta yang membangun dan mengoperasikannya sesuai perjanjian bot dan pungutan itu dikenakan pajak pn), maka dugaan terhadap pemohon sebagai pelaku tindak pidana korupsi, secara hukum tidaklah beralasan. perbuatan yang dituduhkan kepada pemohon sebagai tersangka atau terdakwa nantinya, menurut perkiraan pemohon, memang ada, tetapi pengadilan akan menilai perbuatan itu bukanlah tindak pidana (ontstaan van alle rechtsvervolging). dengan demikian, masih ada harapan bagi pemohon untuk terbebas dari ancaman hukuman penjara seumur hidup akibat dugaan perbuatan korupsi yang telah dilakukan pemohon: bahwa dalam kenyataannya, permintaan pemohon untuk memanggil dan memeriksa keempat saksi yang menguntungkan tersebut telah ditolak secara terbuka oleh penyidik andi herman dan disampaikan kepada publik bukti p18). penolakan itu kemudian ditegaskan lagi kepada publik oleh pelaksana tugas plt) jaksa agung harmoni, jaksa agung muda tindak pidana khusus jampidsus) mari dan kepala pusat penerangan hukum kapuspenkum) kejaksaan agung babul choir harahap dan dimuat berbagai media cetak dan elektronika nasional dan pers daerah daerah bukti p19). alasan penolakan mereka pada pokoknya bertitik tolak dari penilaian mereka bahwa saksi saksi yang menguntungkan yang pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan juncto dan kurap adalah tidak relevan dengan penyidikan perkara yang diduga dilakukan pemohon. para petinggi kejaksaan agung itu bahkan secara tegas mengatakan bahwa saksi menguntungkan yang pemohon minta itu tidak memenuhi kriteria sebagai saksi, yakni orang yang dapat menerangkan suatu tindak pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan mengalami sendiri . jampidsus mari bahkan mengatakan bahwa saksi saksi menguntungkan yang pemohon minta itu paling paling akan mengatakan testimmonium audit yakni kata orang, kata orang . keterangan seperti itu menurutnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sidang pengadilan bukti p20): bahwa karena permintaan untuk memanggil saksi saksi yang menguntungkan itu telah kami lakukan berulang ulang, namun tetap tak kunjung dipenuhi, maka dua diantara mereka, yakni h.m. jusuf kalla bukti p20) dan klik kian gie bukti p21) akhirnya dengan inisiatifnya sendiri telah menyampaikan keterangan tertulis mengenai kesaksian mereka tentang berbagai hal terkait dengan sisminbakum, berdasarkan apa yang mereka ketahui. keterangan tersebut telah disampaikan kepada penyidik kejaksaan agung. pemohon telah meminta agar keterangan kedua tersangka dimasukkan dalam berkas perkara, dan sekali lagi meminta agar mereka dipanggil dan diperiksa untuk dimuat dalam berita acara pemeriksaan bap), sesuai kesediaan mereka yang disebutkan secara tegas dalam keterangan tersebut. permintaan itu telah dimuat dalam bap pada pemeriksaan pemohon tanggal november namun pemohon belum mendapat kepastian apakah keterangan itu akan dimuat dalam berkas perkara atau tidak. pemohon juga tidak mendapatkan jawaban yang pasti, apakah kesediaan h.m. jusuf kalla dan klik kian gie untuk diperiksa dan dimuat dalam bap akan dipenuhi oleh penyidik kejaksaan agung, bahwa hak pemohon untuk meminta didengarnya keterangan saksi saksi yang dianggap menguntungkan pemohon berdasarkan ketentuan juncto dan dan ditolak oleh penyidik dan para petinggi kejaksaan agung, jelas jelas merugikan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud alasan penolakan mereka itu rupa rupanya didasarkan pada ketentuan angka kurap tentang saksi dan ketentuan angka tentang keterangan saksi ketika dihubungkan dengan ketentuan juncto dan serta huruf kamulah saksi diskualifikasi sebagai orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana , maka ada kemungkinannya bahwa megawati, klik kian gie, jusuf kalla, dan susilo bambang yudhoyono tidaklah memenuhi kualifikasi itu. sementara keterangan saksi diskualifikasi sebagai keterangan dari orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tindak pidana yang terjadi, maka keempat orang itupun memang tidak melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri perbuatan korupsi yang diduga pemohon lakukan. kalau demikian good non maka dapat dimengerti kalau jampidsus mari mengatakan bahwa keterangan mereka tidak ada gunanya, dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti pengadilan . padahal, masih dapat dipersoalkan, seberapa luas cakupan makna seorang saksi yang harus diskualifikasi melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri itu. karena, pada akhirnya pengadilan juga yang berwenang mempertimbangkan hal itu secara ten ancien van het recht, bahwa keempat saksi yang menguntungkan, yakni megawati sukarnoputtri, jusuf kalla, klik kian gie, dan susilo bambang yudhoyono, hadir dalam sidang sidang kabinet awal mei istana negara, jalan merdeka utara nomor jakarta. klik kian gie menandatangani letter intent dengan imf tanggal mei kantor menko kuil, jalan lapangan benteng timur nomor jakarta. sedangkan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pemohon dimulai dengan rapat rapat sampai penanda tanganan dan sampai peresmian sisminbakum pada bulan oktober dan januari semuanya terjadi departemen kehakiman dan ham jalan rasa said, jakarta. jadi memang ada perbedaan locus teliti dan tempus teliti antara dua peristiwa itu. meskipun para saksi yang menguntungkan itu tidaklah melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang diduga pemohon lakukan, namun keterangan mereka mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan penetapan pnb sangatlah penting dan relevan untuk didengar. bukankah keterangan mereka itu nantinya dapat dipandang oleh hakim sebagai mengetahui sesuatu dengan melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri secara staatsrechtelijk dan administratiefrechtelijk?: bahwa walaupun demikian, ditolaknya permintaan pemohon oleh penyidik untuk mendengarkan keterangan saksi saksi yang menguntungkan ini, dan kemungkinan ditolaknya keterangan mereka sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam huruf telah merugikan hak hak konstitusional pemohon untuk diperlakukan adil dihadapan hukum. oleh karena itu, tetaplah pemohon memohonkan pengujian terhadap kaidah kaidah yang diatur dalam angka dan juncto juncto juncto dan huruf dimaksud. hal ini dipandang perlu untuk menghindari sifat multi tafsir yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dari kaidah yang dikandung oleh dimaksudkarena permintaan mereka kepada penyidik agar saksi yang menguntungkan dipanggil dan diperiksa telah ditolak berdasarkan definisi saksi sebagaimana termaktub dalam angka dan angka seorang tersangka atau terdakwa yang memohon agar dipanggil dan diperiksa beberapa orang sebagai saksi yang menguntungkan, karena tersangka atau terdakwa menyangkal sangkaan atau tuduhan dengan mengemukakan alibi, gagal membuktikan bibinya karena saksi saksi yang menguntungkan bukanlah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. bahwa misalnya seseorang yang bernama ahmad, tiba tiba ditangkap polisi dengan tuduhan merampok dan membunuh pemilik toko emas pasar baru hari jum'at sore oktober sekitar maghrib. ada sepuluh saksi yang mengaku melihat ahmad melakukan perampokan dan pembunuhan itu. senjata milik ahmad tertinggal toko itu. sidik jari ahmad juga ditemukan sana. kalau sudah begini, ahmad tentu sudah tidak berkutik menghadapi polisi. tetapi ahmad menyangkal melakukan perampokan dan pembunuhan. pada jumat sore oktober dia menjadi imam shalat maghrib mesjid pondok indah dan sesudah itu memberi kultur kepada jama'ah. ahmad minta kepada polisi agar pengurus masjid dan beberapa jamaah yang mendengar kostumnya itu diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan untuk mendukung kebenaran bibinya. tapi penyidik menolak dengan alasan tidak relevan, sebab saksi saksi yang menguntungkan itu tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri perampokan dan pembunuhan yang ahmad lakukan pasar baru, karena pada saat perampokan dan pembunuhan terjadi, mereka berada pondok indah. kalau definisi saksi seperti ini, hampir dapat dipastikan ahmad akan dihukum, bahkan mungkin dengan hukuman mati. ahmad akan menjadi korban kesewenang wenangan aparatur penegak hukum dan diperlakukan secara tidak adil dan zalim. seperti dikatakan o.c. klinis dalam disertasi doktornya universitas pajajaran, dalam kenyataannya, untuk mengajukan saksi yang menguntungkan bukan saja seringkali ditolak oleh penyidik, tetapi seringkali pula ditakuti takuti oleh penyidik, sehingga saksi seperti itu gagal untuk dipanggil dan diperiksa. o.c. klinis, perlindungan hukum atas hak asasi tersangka dan terpidana, bandung: alumni, hal bahwa definisi saksi dan keterangan yang dirumuskan dalam angka dan angka itu telah menimbulkan kesewenang wenangan dan mendorong aparatur penegak hukum menerapkan hukum dengan melanggar hak hak konstitusional tersangka atau terdakwa, yang berakibat orang orang yang tidak bersalah, apalagi mereka miskin dan bodoh, terpaksa harus menjalani pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan terpaksa harus menjalani hukuman mati. keadaan seperti ini sungguh mengerikan dapat terjadi negara hukum republik indonesia ini. dalam pengalaman pemohon sebagai menteri kehakiman dan ham yang sering keluar masuk melakukan inspeksi berbagai lembaga pemasyarakatan seluruh tanah air, pemohon telah menemukan puluhan narapidana kasus pembunuhan dan perampokan yang bercerita bahwa mereka sebenarnya bukanlah pembunuh dan perampok, tetapi mereka tidak dapat menghadirkan saksi saksi menguntungkan sebagaimana diatur dalam dan dan nomor tahun tentang kurap. mereka dungu, lugu dan miskin, sehingga tidak sanggup mendatangkan penasehat hukum yang gigih untuk membela mereka. mereka diperlakukan sewenang wenang oleh aparatur penegak hukum bangsanya sendiri, bukan penegak hukum bangsa belanda zaman penjajahan dahuluitab undang undang hukum acara pidana kurap) (selanjutnya disebut khususnya angka dan angka dihubungkan dengan juncto dan juncto huruf bunyi selengkapnya dari tersebut adalah sebagai berikut,negara,angka dan angka dihubungkan dengan ketentuan punct dan nomor tahun tentang kurap, kerugian konstitusional pemohon adalah nyata dan terang benderang. sedangkan berlakunya ketentuan huruf menurut penalaran yang wajar sesuatu yang sangat mungkin akan segera terjadi, syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik. penyidik telah memeriksa pemohon sebagai tersangka dengan cara yang tidak adil dan sewenang wenang, nyata nyata melanggar hak konstitusional pemohon. penolakan pemanggilan saksi yang menguntungkan dalam proses pemeriksaan pemohon adalah hal yang spesifik merugikan pemohon,angka dan angka nomor tahun tentang kurap, penyidik dan para petinggi kejaksaan agung telah melakukan tindakan yang tidak adil dan berlaku sewenang wenang yang menimbulkan kerugian konstitusional petidak akan terjadi lagi. dengan dikabulkannya permohonan ini, maka penyidik, jampidsus dan plt jaksa agung wajibyang pemohon minta berdasarkan juncto dan nomor tahun tentang kurap. meskipun perkara pemohon nantinya telah dilimpahkan pengadilan negeri jakarta selatan sebelum mahkamah konstitusi memutus mengabulkan permohonan ini, maka kejaksaan agung wajib menarik kembali berkas perkara dan memasukkan keterangan saksi yang menguntungkan dalam surat dakwaan, agar hak hak konstitusional pemohon tidak dilanggar lagi oleh penyidik dan petinggi kejaksaan agung republik indonesia:l. alasan alasan bersifat kaidah normatif) pemohon mengajukan permohonan pengujian angka dan angka juncto juncto dan juncto huruf undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) terhadapitsstaat). penyebutan kata rechtsstaat jerman. julius steal menyebutkan bahwa ada tiga ciri rechtsstaat itu yakni: (a) perlindungan hak asasi manusia,,ckarena itu, friedman mengatakan, negara hukum harus dibedakan dalam dua kategori, yakni negara hukum dalam arti formil, yakni organized public power, dan negara hukum dalam arti materiil yakni the rule just law tafsir, maka tafsir yang mengedepankan keadilan yang harus digunakan: bahwa adalah produk negara untuk menggantikan het heroine inlandsche element hir) stb. tahun warisan kolonial hindia belanda, meskipun telah diperbaharui dengan nomor drt tahun walaupun undang undang ini lahir jauh sebelum amandemen konstitusi yang begitu(3e) kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik berbunyi sebagai berikut ,: untuk memeriksa, atau meminta diperiksanya saksi saksi yang memberikannya, bahwa kovenan atas telah diratifikasi oleh pemerintah dengan undang undang nomor tahun pemohon berpendapat, due process law yang disebut dalam kovenan itu memuat prinsip keadilan dan keseimbangan. dalam pemeriksaan terhadap seorang tersangka, penyidik dengan leluasa menghadirkan saksi saksi yang memberatkan. demikian pula tersangka berhak meminta dihasilkannya saksi saksi yang menguntungkannya, dengan syarat syarat yang sama dengan saksi saksi yang memberatkan. ketentuan kovenan ituprinsip yang dianut oleh kovenan ini adalah sejalan kaidah yang dimuat dalam yang memuat kaidah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilkurapedua yaitu siapa saksi yang akan diminta oleh tersangka dan atau terdakwa, semestinya, demi kepastian hukum, tidaklah dapat dipersoalkan oleh penyidik. biarlah hakim yang menilai apakah keterangan saksi yang menguntungkan yang diminta oleh tersangka dan atau terdakwa itu relevan atau tidak dengan perkara pidana yang dituduhkan. karena memutus perkara, bukanlah kewenangan penyidik, melainkan kewenangan hakim: bahwa selanjutnya, kaidah yang terkandung dalam menegaskan keberadaan kepastian hukum yang adil. apakah dengan tafsir yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menolak pemanggilan dan pemeriksaan saksi saksi yang menguntungkan, akan menjamin dan memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil? seperti telah dikemukakan atas, keadilan akan terwujud jika penyidik yang bertindak atas nama negara memiliki hak yang sama untuk memanggil dan memeriksa saksi saksi. penyidik dalam menjalankan tugasnya, berkewajiban untuk membuktikan dugaan atau dakwahnya. walaupun sistem pembuktian dalam hukum acara pidana kita tidak mengenal sistem pembuktian terbalik, namun dalam rangka keadilan, tersangka dan atau terdakwa juga berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, antara lain dengan mendengarkan keterangan saksi saksi yang menguntungkan, termasuk saksi charge. kalau tafsir yang mengatakan bahwa penyidik berwenang menilai dan menolak saksi saksi menguntungkan yang diminta tersangka dan atau terdakwa, sementara tersangka terdakwa tidak berhak menilai dan menolak saksi saksi fakta yang memberatkan, maka proses penyidikan akan berjalan dengan tidak seimbang, berat sebelah, sehingga meniadakan prinsip adil yang kaitannya diatur dalam uud peniadaan prinsip adil dalam uud nyata nyata akan terlihat dalam rumusan kesimpulan hasil penyidikan yang dibuat penyidik dalam berita acara pemeriksaan. kalau bap hanya memuat keterangan saksi fakta atau saksi yang memberatkan belaka, tanpa satupun memuat keterangan saksi yang menguntungkan, termasuk saksi charge, maka sudah hampir dapat dipastikan bahwa kesimpulan penyidikan secara otomatis akan memberatkan tersangka. sedangkan kesimpulan hasil penyidikan inilah memang apa yang tertuang dalam surat dakwaan belumlah final karena harus dibuktikan dalam persidangan, dalam langkah pertama persidangan, surat dakwahnya telah menghilangkan prinsip adil sebagaimana kaitannya diatur dalam uud prinsip adil haruslah terwujud dalam semua tahapan, mulai dari penyelidikan sampai putusan pengadilan: bahwa selain adanya multi tafsir atas ketentuan juncto dan mengenai saksi yang menguntungkan sebagaimana telah diuraikan dalam poin atas, masalah lain yang juga menimbulkan multi tafsir adalah pada tahapan manakah saksi saksi yang menguntungkan itu harus diperiksa. jaksa agung muda tindak pidana khusus mari dan direktur penyidikan pada jampidsus jasmani panjaitan menafsirkan bahwa saksi yang menguntungkan itu bukan diperiksa pada tahapan penyidikan, tetapi dihadirkan untuk didengar keterangannya persidangan. pendapat ini dikuatkan oleh pakar hukum pidana prof. dr. andi hamzah yang tegas tegas mengatakan tidak ada pemeriksaan saksi yang menguntungkan dalam tahap penyidikan. bahkan dikatakan hamzah tidak logis bila tersangka meminta saksi yang meringankan kepada jaksa. itu bukan tugas jaksa, jaksa hanya mencari saksi yang memberatkan . pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh dr. indra shaun lubis yang mengatakan walaupun penyidik wajib memanggil saksi charge sesuai kurap, tetapi. penyidik boleh tidak memenuhinya . bukti p23): bahwa sebaliknya, prof. dr. roly atmasasmita, dr. mandir ismail, dr. teguh samudra, mohammad assegaf dan pengajar hukum acara pidana fakultas hukum ui, curi sitompul menafsirkan bahwa saksi yang menguntungkan itu dapat diperiksa pada semua tahapan proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyidikan sampai persidangan pada pengadilan negeri, banding, dan kasasi bukti p24). adanya tafsir yang beragam ini, yang berujung pada adanya kewenangan penyidik untuk menolak memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan yang diminta tersangka, telah meniadakan prinsip kepastian hukum yang kaidah konstitusinya diatur dalam uud bahwa adanya tafsir yang beraneka ragam terhadap kaidah yang diatur dalam juncto dan akhirnya menyebabkan tersangka dan atau terdakwa diperlakukan tidak sama hadapan hukum. padahal kaidah perlakuan yang sama hadapan hukum tegas tegas diatur dalam frasa terakhir ketentuan uud ada tersangka dan atau terdakwa yang permintaannya untuk didengarnya dan diperiksanya saksi yang menguntungkan, termasuk saksi charge pada tahap penyidikan yang dikabulkan, namun ada yang ditolak oleh penyidik yang semuanya didasarkan atas penilaian penyidik sendiri. seperti dikatakan dr. o.c klinis, sebagaimana telah dikutip awal permohonan ini, dalam kenyataannya, akibat tafsir yang beragam itu, seringkali permintaan tersangka dipersulit dan bahkan ditakuti takuti oleh penyidik: bahwa kaidah negara hukum dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam dan uud nyata nyata dilanggar oleh norma undang undang dalam juncto dan jika dihubungkan dengan definisi saksi dalam angka dan angka saksi dalam menurut curi sitompul, dapat dikategorikan dalam tiga jenis, yakni saksi fakta atau saksi peristiwa, (b) saksi yang menguntungkan, dan (c) saksi charge. saksi menguntungkan diatur dalam juncto sedangkan saksi charge hanya disebutkan dalam penjelasan termasuk dalam kategori saksi yang menguntungkan adalah saksi charge . sementara apakah yang dimaksud dengan saksi? jawabannya ada dalam angka yang kaitannya mengatakan saksi ialah orang yang dapat menerangkan terjadinya suatu peristiwa pidana yang lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri , bahwa menurut hemat pemohon, definisi saksi yang kaitannya dirumuskan dalam angka seperti dikemukakan atas, hanyalah relevan dengan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan. kalau dipergunakan metode penafsiran contrary, maka saksi yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana bukanlah saksi atau tidak dapat dijadikan sebagai saksi. sementara juncto kaitannya mengatur tentang keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi charge. sedangkan kedua jenis saksi terakhir ini, tidaklah selalu melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana. apakah dengan demikian, saksi yang menguntungkan dan saksi charge itu harus dianggap tidak ada? kalau dianggap tidak ada, mengapa kaidah dalam juncto mengatur keberadaannya?, bahwa menurut hemat pemohon, keterangan saksi menguntungkan dan saksi charge itu sangatlah penting bagi tersangka dan atau terdakwa, walaupun mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi. namun kesaksian mereka mempunyai keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dituduhkan dan berguna bagi kepentingan penyidikan yang adil dan dalam rangka pembelaan seorang tersangka dan atau terdakwa, sesuai dengan due process law yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana kaitannya diatur dalam uud jelaslah kiranya, kaidah yang berisi defenisi saksi dalam angka telah mengaburkankaidah undang undang yang mengaburkan keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi charge ini nyata nyata bertentangan dengan kaidah konstitusi, khususnya due process law (proses pemeriksaan yang benar dan adil) yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwasebenarnya telah sejalan dengan kaidah yang berisi jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana kaidah konstitusinya diatur dalam uud namun kaidah undang undang yang mengatur tentang definisi tentang saksi dalam angka dihubungkan dengan juncto telah menimbulkan pitu. jaminan dan perlindungan menjadi tidak jelas dengan definisi saksi yang tidak mencakup saksi yang menguntungkan dan saksi charge seperti itu. demikian pula kepastian hukum menjadi lenyap, dan keadilan menjadi terabaikan akibat berlakunya kaidah undang undang yang mengatur definisi tentang saksi dalam angka kaidah undang undang ini nyata nyata bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud bahwa kaidah undang undang sebagaimana dirumuskan dalam angka yang mendefinisikan keterangan saksi sebagai keterangan dari orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana dan memberikan alasan tentang keterangannya itu, adalah idem dito dengan definisi saksi dalam angka jika kaidah dalam ini dihubungkan dengan huruf kaidah undang undang yang diatur dalam ini menempatkan keterangan saksi dalam urutan pertama alat bukti dalam persidangan. penempatan dalam urutan pertama ini menunjukkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi,yang telahjuncto ke kitab undang undang hukum pidana kuhp) bukti p4). pemohonri . direktur penyidikan pada jaksa agung muda tindak pidana khusus, kejaksaan agung, ardiansyah, telah menyampaikan keterangan pers kepada publik pada tanggal juni bahwa ancaman hukuman yang dikenakan kepada pemohon adalah hukuman seumur hidup bukti p5). pernyataan ini bahkan disampaikan kepada publik sebelum pemohon sendiri dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik. pemohon berpendapat keterangan pers ini adalah bagian dari penggalangan opini kejaksaan agung yang dapat menyudutkan pemohon, bahwa pemohon menganggap penetapan sebagai tersangka tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman maksimum penjara seumur hidupguru besar hukum tata negara fakultas hukum universitas indonesia, akademisi, dan politisi yang pernah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, majelis permusyawaratan rakyat, dua kali menjadi menteri kehakiman dan hak asasi manusia, satu kali menjadi menteri sekretaris negara republik indonesia, dan berbagai jabatan publik lainnya. pemohon juga diketahui rakyat indonesia pernah secara resmi menjadi calon presiden republik indonesia dan telah disahkan oleh rapat paripurna majelis permusyawaratan rakyat dalam sidang umum tahun keterangan saksi sangatlah utama sebagai alat bukti, jauh lebih utama dibandingkan dengan alat alat bukti yang lain. namun keterangan saksi yang kaidah undang undangnya diatur dalam huruf undang undang ini, sekali lagi hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan belaka, bahwa definisi keterangan saksi seperti atas tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi charge. dengan demikian kaidah undang undang yang mengatur tentang defenisi keterangan saksi itu dapat mengakibatkan keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi charge sia sia untuk dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam huruf apabila mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya tindak pidana yang dituduhkan itu. keterangan dari saksi saksi alibi dalam suatu perkara pidana sangatlah penting kedudukannya. karena dengan bukti alibi, maka penyidikan terhadap tersangka dapat dihentikan. demikian pula persidangan, bukti alibi dapat membebaskan seorang terdakwa dari segala tuntutan hukum. kalau keterangan saksi alibi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, maka akan banyak terdakwa yang dihukum semena mena. pengabaian keterangan saksi alibi sebagai alat bukti yang sah adalah berlawanan dengan due process law yang menjadi ciri negara hukum. maka jelaslah bahwa kaidah undang undang sebagaimana diatur dalam angka dihubungkan dengan bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur negara hukum, sebagaimana termaktub dalam uud bahwa dalam sejarah hukum kita, kasus sengon dan karta yang kemudian mendorong lahirnya lembaga herzeining atau peninjauan kembali pk) dalam hukum acara pidana kita, justru diawali oleh ketidak makan penyidik memanggil dan memeriksa saksi saksi alibi, sehingga keduanya harus dihukum, sedangkan mereka sebenarnya tidak bersalah. padahal keberadaan saksi yang menguntungkan (dalam kasus sengon dan karta adalah saksi alibi) dan saksi charge diakui oleh kaidah undang undang yang diatur dalam juncto undang undang ini, sebagai bagian dari due process law yang menjadi salah satu ciri negara hukum sebagaimana diatur dalam uud jelaslah bahwa kaidah undang undang sebagaimana diatur dalam angka dihubungkan dengan huruf bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud bahwa defenisi keterangan saksi yang kaitannya diatur dalam angka yang hanya sesuai dengan keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan dihubungkan dengan kaidah yang diatur dalam huruf sesungguhnya telah menghilangkan adanya prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam uud kalau definisi saksi seperti itu mengakibatkan tidak dapatnya keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi charge dijadikan sebagai alat bukti, karena mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri terjadinya suatu peristiwa pidana, maka kaidah undang undang tersebut bsebagaimana diatur dalam uud kepastian hukum menjadi hilang, kalau pada satu pihak keberadaan saksi yang menguntungkan dan saksi charge diakui, sementara pada sisi lain, keterangan mereka tidak dapat dijadikan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana kaitannya diatur dalam huruf kaidah undang undang seperti ini jelas jelas bertentangan dengan kaidah konstitusi yang mengatur keharusan adanya kepastian hukum sebagaimana diatur dalam uud bahwa kalau kepastian hukum sudah tidak ada, maka dengan sendirinya tidak akan ada jaminan dan perlindungan atas kepastian hukum itu. kalau hanya keterangan saksi fakta atau saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan saja yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, sementara keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi charge belum tentu dapat dijadikan alat bukti, maka prinsip jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagai kaidah konstitusi yang diatur oleh jelas jelas telah dilanggar oleh kaidah undang undang yang diatur oleh angka dihubungkan dengan hurufangka dan angka dihubungkan dengan ketentuan juncto dan juncto hurufmenghadapi kenyataan atas, sesuai dengan isi permohonan ini, maka semestinya mahkamah konsangka dan angka dihubungkan dengan juncto dan juncto hurufsaksi fakta, saksi peristiwa atau saksi yang memberatkan, yang juga sangat penting kedudukannya dalam penegakan hukum, bahwa menurut hemat pemohon, kevakuman kaidah hukum yang merumuskan defenisi yang memuat kualifikasi saksi yang menguntungkan dan saksi charge sebenarnya telah terjadi sejak awal penyusunan sebagai mantan menteri kehakiman dan ham yang masa lalu banyak terlibat dalam merumuskan kaidah kaidah hukum, pemohon menyadari bahwa tidak ada undang undang yang sempurna. meskipun kurap dinyatakan sebagai karya agung bangsa indonesia namun seiring dengan berjalannya waktu, ada saja celah celah kelemahan perumusan kaidah, yang kemudian hari justru dimanfaatkan oleh aparatur penegak hukum yang masih dijiwai oleh semangat control crime mode? hir. kecenderungan arogansi kekuasaan pada sementara aparatur penegak hukum kita, justru memanfaatkan kelemahan rumusan kaidah undang undang ini untuk memperlakukan tersangka dan atau terdakwa secara sewenang wenang. apa daya, mereka lemah, bodoh, dan miskin, sehingga mereka menjadi korban kesewenang wenangan aparatur yang nota bene adalah bangsanya sendiri. keadaan seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu sajaangka dihubungkan dengan juncto dan juncto hurufsaksi dan keterangan saksi sebagaimana diatur dalam angka dan angka dihubungkan dengan ketentuan dan dan juncto huruf dibiarkan begitu sajadefinisi kualifikasi saksi dan keterangan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam angka dan angka menjadi conditional constitutional, maka kaidah itu haruslah dimaknai bahwa saksi yang menguntungkan dan saksi charge tidaklah selalu harus diartikandemikian pula halnya dengan definisi keterangan saksi tidaklah selalu harus diartikan sebagairi pengetahuannya itu , tetapi alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi yang mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ituangka atas, maka megawati sukarnoputri, jusuf kalla, klik kian gie, dan susilo bambang yudhoyono, meskipun mereka tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri tindak pidana yang dibanggakan kepada pemohon, keempat orang tersebut memenuhi kualifikasi sebagai saksi yang menguntungkan bagi pemohon. keterangan mereka sebagai keterangan saksi yang menguntungkan pemohon harus diartikan sebagai keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam huruf bahwa pemohon menyadari, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,mahkamah konstitusimahkamah konstitusi,gkrit, nyata, faktual dan secara spesifik memang terjadi pada pemohon: bahwa permohonan yang berangkat dari sesuatu yang benar benar kongkrit, akankah menjadi wajar kalau kemudian diberikan ganjaran yang semata mata bersifat abstrak? pemohon ingin mengucapkan sebuah kaidah keagamaan yangmyang termaktub dalam al @uran ini dipercayai oleh lebih satu milyar kaum muslimin dunia ini sebagai suatu kaidah moral yang bersifat universal. kaidah ini mengajarkan bahwa suatu perbuatan, baik atau buruk, haruslah mendapat ganjaran yang setimpal. sementara suatu permohonan yang berawal dari kerugian konstitusional yang konkrit, nyata, faktual dan spesifik, menjadi tidak setimpal bila diberikan ganjaran yang bersifat abstrak. kedudukan kaidah moral yang bersifat universal itu seperti dikatakan filsuf islam imam al ghazali dalam kitab iya ulumuddin dan filsuf katolik santo thomas aquinas dalam summa theologian lebih tinggi kedudukannya daripada kaidah hukum. aquinas bahkan mengatakan, kaidah hukum yang bertentangan dengan kaidah moral, tidaklah pantas untuk dipertimbangkan sebagai kaidah hukum. bahwa menurut hemat pemohon, putusan mahkamah konstitusigtanggal mei dan putusan nomor puu v tanggal september mahkamah telah merumuskan bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam ahkamah,dalam hemat pemohon, seketika mahkamahmk?konstitusional yang bersifat nyata, faktual dan kongmk:yakin bahwa mahkamah akan memberikan putusan yang adil, tetapi pemohon ingin mengutip apa yang dikatakan prof roly atmasasmita sebagaimana tertulis dalam jargon black berry messages nya bahwa keadilan itu abstrak, tetapi kepastian hukum adalah sesuatu yanggkrit terhadap kerugian konstitusional yang telah dideritanya: bahwa armory terpidana mati dalam kasus bom bali misalnya sudah susah payah mengajukan permohonan untuk menguji perpu nomor tahun juncto nomor tahun tentang pemberlakuan surut perpu tahun juncto nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme khusus untuk peristiwa pemboman bali, yang kaidah undang undangnya dinilai bertentangan dengan kaidah konstitusi seperti tertuang dalam uud permohonan dikabulkan oleh mahkamah, namun tidak membawa manfaat apapun bagi diri armory, karena sifat putusan yang bersifat abstrak dan berlaku secara prospektif. armory hanya mendapatkan pahala sebagai amal mariah, karena permohonannya yang dikabulkan itu membawa manfaat bagi orang banyak, yang dalam keyakinan islam berdasarkan hadits rasulullah s.a.w, bahasanya akan terus mengalir sampai alam baka, ketika yang bersangkutan sudah mati. padahal mungkin bagi armory dan tim penasehat hukumnya, mereka mengajukan uji materil mahkamah konstitusi, bukanlah semata mata mengharapkan pahala amal aliyah untuk akhirat, melainkan putusan itu diharapkan akan membawa implikasi konstitusional dan yuridis bagi pemohon atas dunia yang fana ini. pemohon memohon kiranya mahkamah dapat mengakhiri harapan manusia seperti armory yang nampak melakukan penantian yang sia sia selama hidupnya agar putusan mahkamah membawa sesuatu yang kongkrit pada dirinya. namun apa yang dinanti tak kunjung tiba sampai akhirnya armory dieksekusi dihadapan regu tembak. nasib armory bagaikan orang menanti gadot yang tak kunjung datang, sebagaimana dikisahkan samuel beckett dalam novelnya waiting for good' yang terkenal itu: bahwa ada kemungkinan lain yang akan terjadi, yakni putusan mahkamah konstitusi yang mengandung keadilan yang bersifat abstrak itu akan sengaja ditaksir tafsirkan oleh pihak pihak yang beragam kepentingan, sehingga akhirnya melenyapkan kepastian hukum yang bersifat kongkrit dari putusan itu. padahal,justru pemohon mempunyai pengalaman dalam pengujian undang undang nomor puu viii yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon, namun ternyata putusan mahkamah telah ditaksir tafsirkan semaunya sendiri (senate dewa, bahasa jasanya) dengan mengemukakan enam sikap pemerintah terhadap putusan mahkamah konstitusi yang disampaikan dalam sebuah konfrensi pers oleh menteri sekretaris negara sudi silalahi dan staf khusus presiden susilo bambang yudhoyono, prof denny indralaya, yang mencoba untuk mengaburkan dan bahkan menghilangkan kepastian hukum putusan mahkamah,: bahwa untuk menghadapi kemungkinan ini seperti atas, pemohon memohon agar putusan atas permohonan ini nantinya dinyatakan membawa implikasi konstitusional dan yuridis, yakni wajibnya penyidik kejaksaan agung republik indonesia untukbagi pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar ketentuan dan huruf nomor tahun juncto nomor tahun tentang tindak pidana korupsi, sebagai kerugian konstitusional pemohon yang dijadikan sebagai kedudukan hukum (legal standing) yang pemohon alami secara nyata, faktual dan spesifik, terhitung sejak terjadinya kerugian konstitusional itu, yakni dinyatakannya pemohon sebagai tersangka oleh kejaksaan agung sejak tanggal juni pernyataan (deklarator) dalam putusan mahkamah, tentang implikasi konstitusional dan yuridis dari putusan itu, menurut hemat pemohon, bukanlah suatu putusan yang bersifat amar (perintah) kepada sebuah institusi penyelenggara negara ataupun orang perseorangan, pemohon juga dikenal luas sebagai mantan ketua dan sekarang sebagai ketua majelis syura partai bulan bintang, sebuah partai yang berasaskan islam: bahwa andaikata pemohon dihukum sehari saja akibat dakwaan melanggar dan undang undang nomor tahun tentang tindak pidana korupsi juncto undang undang nomor tahunnasib pemohon akan jauh lebih buruk dibandingkan dengan nasib mantan wakil perdana menteri malaysia anwar ibrahim, yang meskipun dialami dengan hukuman penjara selama tahun, namun ketika bebas, beliau tetap dibolehkan mendirikan partai politik yang baru dan kemudian terpilih lagi sebagai anggota parlemen, dan kini menjadi ketua pembangkang oposisi) dalam parlemen malaysia:berulang kali dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dengan berbagai surat panggilan dan yang terakhir adalah surat panggilan nomor spt f. fd. tanggal oktober bukti p6). setiap kali pemeriksaan berlangsung puluhan wartawan media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri melihatnya gedung bundar kejaksaan agung, yang menandakan bahwa dengan kasus ini, pemohon kini telah menjadi sorotan publik baik domestik maupun internasional bukti p7). kasus ini telah menjadi perhatian dan concern dari berbagai organisasi internasional, termasuk asian african legal consultation organization yang bermarkas new delhi dan international bar association yang bermarkas london. beberapa anggota parlemen negara negara asean juga datang jakarta untuk menanyakan hal ihwal yang terjadi pada pemohonmohon untuk menguji ketentuan angka dan angka juncto juncto dan juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kurap (ln nomor dan tln nomor terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa angka dan dihubungkan dengan ketentuan juncto dan juncto huruf nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana tahun nomor dan tlnsaksi yang menguntungkan dan saksi charge adalah orang ytidak selalu dan atau mesti dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi chargetidak selalu dan atau mesti dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. meminta dipanggil dan diperiksanya saksi yang menguntungkan dan saksi charge adalah hak tersangka yang wajib dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, tanpa adanya kewenangan penyidik untuk menilai dan menolak melaksanakan kewajiban itu. menyatakan bahwa putusan ini membawa, untuk memanggil dan memeriksa saksi saksi yang menguntungkan yang diminta oleh pemohon, yaitu megawati sukarnoputri, jusuf kalla, klik kian gie dan susilo bambang yudhoyono terhitung sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal junan paspor pemohotempo interaktif, pada hari selasa, juni pukul wib:oktober bukti fotokopi foto pemohon: bukti fotokopi kliping koran media indonesia, pada hari minggu, oktober bukti fotokopi kliping antara news, pada hari selasa, agustus pukul wib: bukti fotokopi surat permohonan kepada direktur penyidikan tindak pidana khusus kejaksaan agung republik indonesia untuk menghadirkan ahli dan saksi meringankan dalam perkara pemohon sebagai tersangka, bukti fotokopi letter intent pemerintah republik indonesia kepada imf tanggal mei bukti fotokopi majalah trust tahun viii, oktober bukti fotokopi data badan pusat statistik tahun bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perseroan terbatas: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak,ukti fotokopi detiknews.com, pada rabu, oktober pukul wib:bukti fotokopi seru.com, pada jumat, oktober pukul wib: fotokopi metrotvnews.com, pada jumat, oktober pukul wib: fotokopi kompas.com, pada jum'at, oktober pukul wib: bukti fotokopi seru.com, pada jumat, oktober pukul wib: fotokopi viv news.com, pada jum'at, oktober pukul wib: fotokopi republika.co.id, pada rabu, oktober pukul wib: warta indonesia, pada jum'at, oktober pukul wib, fotokopi detik news, pada rabu, oktober pukul wib,fotokopi tribunnews.com, oktober bukti fotokopi suaramedia.com, pada jumat oktober pukul wib: fotokopi viv news.com, pada jumat, oktober pukul wib: fotokopi keterangan h.m jusuf kalla mengenai sisminbakum: bukti fotokopi keterangan klik kian gie tentang proyek sisminbakum: bukti fotokopi kliping berita indonesia raya, pada oktober bukti fotokopi kliping suara pembaharuan, pada november pukuljanuari pada pokoknya sebagai berikut: prof. dr. edy o.s. diaries berdasarkan interpretasi historis, kurap dibentuk untuk menggantikan heroine indische element yang berwatak kolonial dan cenderung menerapkan prinsip prinsip crime control model, yakni adanya efisiensi, mengutamakan kuantitas dan menggunakan asas praduga bersalah. oleh karena itu kurap yang dibentuk pada alam kemerdekaan kendatipun tidak meninggalkan sepenuhnya prinsip prinsip dalam crime control model tetapi sudah lebih mengarah kepada due process law sebagai model berbicara dalam sistem peradilan pidana yang berlaku secara universal. berdasarkan interpretasi doktrin, kata bukti atau evidence atau begins adalah informasi yang memberikan dasar dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar. ada empat hal fundamental terkait konsep pembuktian itu sendiri: bukti harusbukti haruslah dapat diterima atau admissible. sebaliknya, bukti yang tidak relevan, tidak akan dapat diterima. kendatipun demikian, dapat saja suatu bukti relevan tetapi tidak dapat diterima. adanya exclusionary rules atau exclusionary discretion, yaitukonteks hukum pidana, kendatipun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, namun bukti tersebuthal demikian termasuk dalam konteks kekuatan pembuktian atau bewijskracht., kemudian akan menjadikan bukti bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan. alat bukti yang berlaku universal dalam sistem peradilan pidana adalah saksi (witness), ahli (expert), dokumen, dan real evidence atau physical evidence yang dalam konteks hukum acara pidana indonesia dikenal dengan istilah barang bukti. saksi dimaksud adalah saksi yang memberatkan (de charge) maupun saksi yang meringankan charge), yang relevan dengan perkara yang sedang diproses. pembuktian dalam hukum pidana dimulai sejak tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan. oleh karena itu penyidik maupun penuntut dapat meminta keterangan saksi yang memberatkan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan. begitu pula sebaliknya, sebagai penyeimbang, tersangka dapat meminta keterangan saksi yang meringankan mulai dari tahap penyelidikan dan atau penyidikan sampai tahap persidangan. pengajuan bukti oleh tersangka atau terdakwa sesuai dengan prinsip exculpatory evidence yang berarti tersangka atau terdakwa berhak menunjukan bukti apapun termasuk keterangan saksi yang meringankan untuk menunjukan bahwa tidak bersalah. hal ini untuk mencegah terjadinya unfair prejudice atau perpangkatan yang tidak wajar terhadap tersangka. berdasarkan interpretasi gramatikal, ketentuan angka juncto angka juncto huruf kurap pada intinya mendefinisikan saksi jika diterjemahkan secara contrary keterangan atas suatu peristiwa yang tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri bukanlah keterangan saksi. padahal, saksi alibi yang dibutuhkan sebagai keterangan yang meringankan bagi tersangka atau terdakwa sudah barang tentu dia tidak melihat, mendengar, atau mengalami sendiri mengenai perkara pidana yang dibanggakan atau dibawakan. dapat dikatakan bahwa definisi saksi yang terdapat dalam angka juncto angka juncto huruf kurap lebih pada saksi yang memberatkan (de charge). interpretasi secara gramatikal terhadap dan kurap menunjukkan bahwa ketentuan ketentuan tersebut jelas ditujukan kepada saksi yang meringankan charge). dengan demikian angka juncto angka juncto huruf kurap bertentangan dengan juncto dan kurap sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak adanya jaminan serta perlakuan yang sama terhadap setiap orang ketika dihadapkan pada tuntutan hukum. bila dihubungkan dengan empat hal fundamental dalam hukum pembuktian, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan apakah kesaksiannya itu relevan ataukah tidak dengan perkara pidana yang sedang diproses. apakah keterangan saksi tersebut admissible ataukah not admissible merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya dalam rangka penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari bukti bukti yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa. berdasarkan interpretasi komparatif terhadap webbook van strafvordering negeri belanda yang mendefinisikan saksi: onder verklaring van een genuine wordt perataan zijn bij het onderzoek terechtzitting gedang mededeeling van seiten omstandigheden, week hij self waargenomen ondervonden heeft' (keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan penyidikan dan depan sidang pengadilan mengenai suatu peristiwa atau keadaan yang dialami atau diketahuinya). definisi yang demikian bersifat universal dan dapat diatasi'kan baik saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan. terkait dengan interpretasi futuristikyang menjunjung tinggi prinsip prinsip due process law. ketentuan angka dan angka juncto huruf kurap kalau diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis akan menghilangkan hak hak tersangka terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan karena penyidik dan atau penuntut umum akan tetap bersikukuh pada definisi saksi yang terdapat dalam guo kendatipun ketentuan juncto dan memberi peluang untuk itu. dengan demikian definisi saksi dalam angka dan angka juncto huruf kurap harus ditafsirkesimpulannya, angka angka dan huruf bertentangan antara satu dengan yang laidr. mudzakkir, s.h., m.h. proses pemeriksaan perkara pidana dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan. untuk membuktikan suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan kerangkanya, diperlukan alat bukti yang sah dan diakui oleh kurap yaitu: keterangan saksi: keterangan ahli, surat, petunjuk: keterangan terdakwa. pemeriksaan perkara pidana mencari kebenaran materiil, maka pemeriksaan pada tahap penyidikan perlu dilakukan secara cermat, hati hati dan objektif agar dapat menemukan kebenaran materiil tersebut dan oleh sebab itu hakim dalam perkara pidana bersifat aktif. menurut doktrin hukum pidana, tahapan proses peradilan pidana dibedakan menjadi tahap pra abdikasi, tahap abdikasi, dan tahap pasca abdikasi. pada tahapan pra abdikasi terdapat dua tindakan hukum, yaitu penyelidikan dan penyidikan. tahapan pra abdikasi merupakan tahapan pengumpulan semua alat bukti dan penyimpanan mengenai apakah suatu perkara yang sedang diperiksa sebagai suatu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. pada tahapan ini semua alat bukti dikumpulkan agar menjadi terang dan jelas adanya dugaan terjadinya pelanggaran hukum pidana. bukti bukti dikumpulkan baik atas inisiatif penyidik dan pelapor maupun atas inisiatif terlahir atau tersangka. hal ini penting karena penyidik dalam menggunakan wewenangnya bukan untuk maksud mengajukan seseorang untuk diadili pengadilan agar dijatuhi pidana (berupa pidana denda, penjara, atau dipidana mati), melainkan untuk menegakkan hukum dan keadilan uud tahap pra abdikasi menentukan nasib seseorang didakwa melakukan tindak pidana dalam beberapa hal, yaitu: menentukan apakah suatu perbuatan tertentu yang sedang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau tidak: jika berdasarkan bukti permulaan yang cukup kemudian disimpulkan sebagai perbuatan pidana, menentukan siapakah pelaku dari tindak pidana tersebut yang dijadikan tersangka? menentukan apakah serangkaian perbuatan tersangka telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang dibanggakan atau tidak? jika berdasarkan alat bukti yang ada (hasil penyidikan) dinyatakan telah memenuhi unsur unsur tindak pidana yang dibanggakan kepadanya, menentukan perbuatan tersangka dapat dilanjutkan untuk diperiksa pengadilan dan jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. selanjutnya, semua bahan dipersiapkan pada tahap pra abdikasi tersebut, menentukan kualitas putusan hakim, karena dalam mengadili (memeriksa dan memutus) perkara pidana pengadilan, hakim mendasarkan kepada surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. pada tahap pra abdikasi, proses pengumpulan alat bukti perlu dilakukan selengkap mungkin, baik yang berasal dari inisiatif pelapor dan penyidik maupun atas inisiatif tersangka. alat bukti dimaksud adalah semua alat bukti yang bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai perbuatan seseorang dan perbuatan lain yang menyertainya (yang diduga sebagai perbuatan pidana). menurut ahli, penilaian terhadap alat bukti tidak dikategorikan berdasarkan alat bukti tersebut memberatkan tersangka terdakwa (alat bukti yang diajukan penyidik) atau meringankan (alat bukti yang diajukan tersangka terdakwa), melainkan dinilai dari sudut objektif yaitu nilai kekuatan pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa. nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti ditentukan berdasarkan kasus per kasus dan standar umum penilaian alat bukti dikualifikasikan sebagai berikut: nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara pidana: keterangan saksi yang sumber dari apa yang saksi alami, lihat, dan dengar sendiri. keterangan saksi yang bersumber dari apa yang saksi lihat dan dengar sendiri. keterangan saksi yang bersumber dari apa yang saksi lihat atau dengar sendiri. keterangan saksi lain yang bersumber dari apa yang yang saksi dengar dari saksi lain yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri. nilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli: keterangan ahli mengenai mengenai kualitas kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti, keterangan ahli yang materi keterangannya tidak terkait langsung dengan kualitas kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti. nilai kekuatan pembuktian dari surat: surat yang terkait langsung atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu perbuatan pidana. surat yang tidak terkait langsung dengan suatu perbuatan pidana. nilai kekuatan pembuktian dari keterangan terdakwa: keterangan terdakwa yang berhubungan langsung dengan unsur unsur tindak pidana yang dibawakan. keterangan terdakwa yang tidak berhubungan langsung dengan unsur unsur tindak pidana yang dibawakan. pengumpulan alat bukti dinilai secara objektif memiliki dua fungsi, yaitu, pertama, fungsi positif terhadap dugaan terjadinya perbuatan pidana: dan kedua, fungsi negatif terhadap dugaan terjadinya perbuatan pidana. menggunakan pemodelan sistem peradilan pidana yang diajukan oleh herbert packer, yaitu crime control model ccm) dan due process model dpm), dalam suatu sistem peradilan pidana yang berbasis kepada crime control model ccm) lebih menekankan kepada model pembuktian yang positif, sedang dalam suatu sistem peradilan yang berbasis kepada due process model dpm) lebih menekankan kepada proses pembuktian yang seimbang, yaitu menggunakan model positif (diajukan oleh penuntut umum), dan model negatif (diajukan oleh terdakwa penasehat hukumnya). kurap mendesain penyelenggaraan peradilan pidana yang berbeda dengan keduanya, semua aparat penegak hukum pada tahap penyidikan memiliki bahwa sebagai warga negara yang baik, pemohon mematuhi hukum sepanjang pelaksanaannya dan norma hukum yang digunakan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan bertentangan dengan norma moral universal. pemohon hadir memenuhi panggilan penyidik, meskipun ketika itu pemohon menolak keabsahan kendaraan sugandi sebagai jaksa agung dan melakukan perlawanan terhadapnya, dan juga terhadap presiden republik indonesia yang mengangkatnya, antara lain melalui mahkamah ini: bahwa hanya dua kali pemohon tidak dapat hadir dalam pemeriksaan dengan alasan yang sah, yakni satu menderita sakit (operasi gigi dan mulut), dan satu kali lagi berhalangan karena berbenturan waktunya dengan sidang perkara permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, yang diajukan pemohon mahkamah konstitusi ini. kedua alasan yang sah itu telah disampaikan secara resmi melalui surat dan dapat dipahami serta diterima oleh penyidik. selama pemeriksaan berlangsung, pemohon telah menunjukkan sikap kooperatif. tidak ada pertanyaan penyidik yang tidak pemohon jawab. namun apabila ada hak hak konstitusional pemohon yang dilanggar oleh penyidik dan aparatur kejaksaan agung, maka adalah hak pemohon untuk melakukan perlawanan atas pengabaian hak hak konstitusional itu. langkah ini pemohon lakukan sejalan dengan komitmen pemohon untuk turut serta membina tegaknya negara hukum republik indonesia: bahwa semua bentuk perlawanan itu pemohon lakukan melalui cara cara yang sah dan konstitusional, termasuk melakukan permohonan uji materiil terhadap undang undang yang sekarang pemohon sampaikan sekali lagi kepada mahkamah konstitusi. karena itu pemohon menolak penggalangan opini oleh sementara pihak, bahwa perlawanan yang menempuh cara cara yang sah dan konstitusional sebagai tindakan tidak etis dan bahkan menghalalkan segala cara agar terhindar masuk bui seperti diucapkan dua tokoh intelektual yang oleh sebagian orang dianggap sebagai intelektual yang berpengaruh negara ini, profesor franz manis suseno dan profesor azyumardi azra bukti p8): bahwa selama proses pemeriksaan berlangsung, kepala pusat penerangan hukum kapuspenkum) kejaksaan agung telah mengumumkan kepada kewajiban untuk mengumpulkan alat bukti baik yang bersifat positif maupun yang negatif terhadap dugaan tindak pidana yang dibanggakan kepada tersangka, dan jika gagal membuktikannya, maka perkara dihentikan melalui penerbitan surat penghentian penyidikan sp3) sebagaimana dimaksud dalam kurap. jika norma hukum dalam ke dan ke dan kurap dihubungkan dengan ketentuan kurap merupakan bentuk pengaturan mengenai pembatasan terhadap kebebasan seseorang melalui undang undang, maka norma hukum tersebut harus memenuhi syarat, yaitumenuhan hak tersangka, termasuk hak untuk untuk mengusahakan dirikurap) yang menjadi kewajiban penyidik untuk memenuhinya dan kurap) merupakan bagian dari praktek negara hukum indonesia sebagaimana dimaksud uud oleh sebab itu, alat bukti atau saksi dapat diajukan oleh pelapor, penyidik, atau terlahir tersangka terdakwa dan penasehat hukumnya. prinsipnya, keterangan saksi bersifat netral dan objektif. objektivitas keterangan saksi diukur dari keterangan kesaksian yang diberikan hanya berdasarkan apa yang alami dan atau lihat dan atau dengar sendiri yang diberikan bawah atau atas sumpah. saksi yang demikian ini adalah saksi yang keterangan kesaksiannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dalam perkara pidana, karena langsung terkait dengan unsur unsur tindak pidana yang dibanggakan. saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan oleh tersangka penasehat hukumnya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat dan sama dengan saksi saksi lainnya asalkan memenuhi kualitas keterangan saksi yaitu bersifat netral dan objektif, keterangan yang diberikan berdasarkan apa yang alami dan atau lihat dan atau dengar sendiri yang diberikan bawah di atas sumpah. perbedaannya terletak kepada sifat pembuktiannya, yaitu pembuktian yang bersifat negatif. maksudnya, keterangan kesaksian atau alat bukti yang diajukan tersebut membuktikan sebaliknya, yakni membuktikan bahwa tidak dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang dibanggakan kepadanya. keterangan kesaksian yang memiliki kualitas sebagaimana diuraikan tersebut juga tergantung kepada sifat tindak pidana, yaitu suatu perbuatan pidana yang terjadi dilakukan cukup dengan satu kali perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu orang (penyertaan pembantuan), dan ada kalanya perbuatan dilakukan melalui serangkaian proses yang panjang, waktu yang relatif lama, dan melibatkan banyak orang. hal yang terakhir ini dapat ditemukan dalam suatu tindak pidana yang terkait dengan penggunaan wewenang pejabat publik yang bersumber dari dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan (seperti dugaan terjadinya tindak pidana yang melatarbelakangi permohonan uji materiil ini sisminbakum). kesimpulan, norma hukum acara pidana yang dimuat dalam ke ke kurap dihubungkan dengan juncto dan juncto huruf kurap (uu sebagai norma hukum pengecualian yang berakibat terlepasnya hak dan kebebasan atau kemerdekaan seseorang yang dijadikan tersangka dinyatakan bertentangan dengan uud apabila ditafsirkan tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan uud yang berakibat dianggapnya hak tersangka yang dijamin oleh uud dalam rangka penyelenggaraan negara hukum indonesia uud dr. chairul huda sistem peradilan pidana diselenggarakan dengan asas praduga tak bersalah (resumption innocence principle). sebelum pengadilan menyatakan seseorang bersalah karena tindak pidana yang dilakukannya, maka seluruh proses (pengurangan dan pembatasan kebebasan asasi) dan prosedur (perlindungan kebebasan asasi) dalamidak bersalah (resumption guilty), kecuali dapat dibuktikan sebaliknya . pelaksanaan acara pidana, seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan muka sidang pengadilan, berangkat dari upaya untuk menjamin bahwa proses hukum dapat berlangsung secara wajar (due process law), dengan memberikan seluas luasnya kemungkinan bagi seseorang untuk terhindar dari degradasi sosial sebagai pelaku kejahatan, kecuali jika pengadilan menyatakan demikian. sebagai implementasinya, proses pidana ditandai oleh sejumlah instrumen untuk memastikan subjek pemeriksaantidak bersalah , sampai dengan pengadilan membuktikan sebaliknya. salah satu yang penting adalah hak untuk mengajukan saksi (atau ahli) yang menguntungkan tersangka terdakwa kurap). pelaksanaan asas praduga tak bersalah mengharuskan pembuktian telah terjadi tindak pidana dan seorang telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut, berdasarkan bukti bukti yang tidak menimbulkan keraguan sedikitpun (beyond the reasonable doubt), yang diperoleh secara sah. prinsip ini dimulai sejak tahap penyidikan. untuk itu hukum mewajibkan aparatur peradilan penyidik, penuntut umum, dan hakim) mengejar kebenaran materiel, yang bukan saja diperoleh dari saksi saksi charge) tetapi juga memanggilan huruf kuhapij. tidak dilaksanakannya kewajiban hukum untuk memanggil imaksud, dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah. ketentuan kurap merupakan ketentuan tentang hak , dalam hal ini hak hukum dari seorang tersangka atau terdakwa, untuk mempertahankan diri atas sangkaan atau dakwaan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana. pelaksanaan dari hak ini dapat dibedakan ketika yang bersangkutan menjadi tersangka, dan pada waktu yang bersangkutan telah menjadi terdakwa. pada tahap penyidikan, pelaksanaan hak ini dihubungkan dengan ketentuan dan kurap, yang menentukan bahwa dalam hal tersangka menghendaki didengarnya saksi (atau ahli) yang dapat menguntungkan baginya, penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi (atau ahli) tersebut. hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam kurap telah menjelma menjadi kewajiban penyidik . dengan kata lain, saksi (atau ahli) yang menguntungkan ada adalah hak hukum tersangka dan kewajiban hukum dari penyidik. hak tersangk, menjadi kewajiban penyidik, yaitu: menanyakan keinginan tersangka tentang didengarnya saksi yang menguntungkan baginya, memasukkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka tentang keinginan tersangka berkenaan dengan didengarnya saksi yang menguntungkan baginya, memanggil dengan layak saksi saksi yang menguntungkan bagi tersangka, memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka, menuangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi hasil pemeriksaan saksi yang menguntungkan bagi tersangka. ketentuan kuhp melengkapi kewajiban penyidik tersebut dengan alat memaksa , supaya saksi yang menguntungkan bagi tersangka memenuhi panggilan dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam suatu perkara pidana. pada tahap pemeriksaan muka sidang, dihubungkan dengan huruf kurap, hak hukum tersebut menjelma menjadi kewajiban hukum bagi hakim untuk mendengarkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. jika dalam penyidikan penyidik wajib memanggil dan memeriksa , tetapi hakim hanya wajib mendengar , tetapi tidak ada satu aparatur pun yang wajib memanggil , sehingga diadakannya hal itu dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan kuhp. dengan demikian, pelaksanaan hak hukum terdakwa untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus, sangat bergantung dari itikad baik penuntut umum dan hakim. berdasarkan uraian atas, kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi (atau ahli) yang menguntungkan tersangka, mempunyai kedudukan sangat strategis, karena jika dengannya tersangka tidak dapat diskualifikasi memenuhi unsur unsur tindak pidana dan bersalah karenanya, maka proses hukum terhadap yang bersangkutan tidak akan berlanjut pengadilan. saksi yang menguntungkan bagi diri tersangka terdakwa sebagaimana dimaksud dalam kurap merupakan pengertian lain dari saksi atau keterangan saksi, sebagaimana dimaksud angka dan angka kurap. saksi yang menguntungkan adalah saksi pengertiannya luar dari pengertian saksi yang memberatkan. demikian pula ahli dalam pengertian kurap tidak sama dengan pengertian ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap juncto kurap. berdasarkan hal ini, tidak pada tempatnya jika penyidik menolak memanggil dan memeriksa saksi yang dikehendaki oleh tersangka, dengan alasan berpendapat tidak ada kaitan keterangannya dengan tindak pidana yang didiknya, dengan asumsi karena tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana . demikian pula dengan ahli, yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara atau pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan tindak pidana, tidak ada hubungannya dengan seseorang yang memiliki keahlian khusus yang menguntungkan bagi tersangka. pemeriksaan saksi (atau ahli) yang menguntungkan dalam tahap penyidikan semata mata dilakukan untuk menjalankan hak hukum tersangka. tentu menjadi tidak logis jika tersangka mengajukan saksi (keterangan saksi), sebagaimana dimaksud dalam angka (dan angka kurap dan ahli, sebagaimana dimaksud dalam huruf kurap juncto kurap. saksi yang menguntungkan sini adalah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang ada kaitannya dengan tersangka, sedemikian rupa sehingga peristiwa yang dibanggakan terlihat dari sisi lain. termasuk dalam pengertian ini adalah saksi yang meringankan, saksi yang memberi alibi, saksi lain yang pada pokoknya dapat membuat tersangka tidak dapat disangka charge) telah melakukan peristiwa pidana tersebut. dibangun dengan hal ini, berkenaan dengan ahli sebagaimana dimaksud dalam kurap adalah orang yang karena keahliannya peristiwa yang dibanggakan terhadap tersangka menjadi lain, menjadi bukan peristiwa pidana, melainkan misalnya merupakan peristiwa perdata ataupun perbuatan pejabat tata usaha negara. tujuannya tidak lain, membuat posisi tersangka menjadi diuntungkan mata hukum. penyidik sama sekali tidak dapat dibenarkan menilai keterangan saksi (atau ahli) yang menguntungkan sebelum memanggil dan memeriksa yang bersangkutan. prejudice yang demikian itu membuat penyidik playing judgement secara premature. penilaian hanya dapat dilakukan setelah memanggil dan memeriksa yang bersangkutan, sesuai dengan kehendak tersangka. dr. kurnia tha uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. makanegara juga harus tunduk pada hukum yang berlaku (rechtssouvereiniteit). sebagai negara hukum, adalah suatu keharusan untuk menghormati dan menegakkan prinsip prinsip hak asasi manusia ham), yaitu hak hak yang dimiliki manusia semata mata karena manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau oleh hukum positif melainkan semata mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. terdapat beberapa prinsip ham yang berlaku secara universal, seperti prinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan: prinsip non diskriminasi, yaitu berupa pelarangan adanya perbedaan perlakuan terhadap mereka yang seharusnya diperlakukan sama, dan prinsip kewajiban negara untuk melindungi ham tersebut, yaitu bahwa suatu negara tidak boleh sengaja mengabaikan hak hak dan kebebasan kebebasan, sebaliknya negara berkewajiban untuk aktif melindungi dan memastikan terpenuhinya ham tersebut. dalam sistem peradilan pidana, penghormatan terhadap ham termasuk hak hak tersangka, terdakwa, bahkan terpidana, tercermin dalam penghormatan terhadap prinsip due process law. keharusan menghormati due process law berangkat dari sifat hukum pidana yang mempunyai sanksi berat bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi sanak familinya. seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, pada dasarnya telah mendapatkan hukuman bahkan sebelum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. oleh karena itu, maka tersangka atau terdakwa haruslah dilindungi hak haknya untuk melakukan pembelaan dan mengumpulkan bukti bukti yang meringankannya. (arbitrary), menindas (oppresive) dan tindakan pemerintah yang tidak adil (just government actions). dalam sistem peradilan pidana, keadilan akan lebih tercapai apabila prosedur yang benar dilaksanakan atau diikuti. prosedur due process law memegang peranan penting karena membatasi teknik teknik penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, membatasi tindakan dari penuntut umum, dan mengarahkan bagaimana peradilan pidana dilaksanakan. prosedur due process law memberikan hak kepada tersangka terdakwa untuk diperlakukan adil. proses hukum yang adil termasuk dalamnya hak untuk didengar, melakukan pembelaan diri, pengakuan atas kesamaan kedudukan dalam hukum, dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah. proses hukum yang adil akan menjamin kedua pihak dalam sistem hukum pidana, yaitu pihak penegak hukum dan pihak tersangka terdakwa, mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadirkan bukti bukti dan alasan alasan sehingga proses peradilan akan berjalan dalam situasi yang fair, akurat, dan cara cara yang masuk akal. prinsip prinsip penghormatan terhadap due process law ini selain termuat dalam juga termuat dalam uud berdasarkan ketentuan angka dan angka kurap, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang penting dalam proses penegakan hukum pidana, baik bagi penegak hukum untuk membuktikan kesalahan tersangka terdakwa maupun upaya bagi tersangka terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. merupakan kewenangan penyidik atau penuntut untuk menghadirkan saksi yang memberikan keterangan memberatkan bagi tersangka atau terdakwa atau yang akan mendukung proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. tetapi, berdasarkan prinsip due process law, adalah suatu hak yang mendasar bagi tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan meminta didengarkan keterangan saksi yang menguntungkan bagi dirinya. hak mendasar inilah yang diatur dalam kurap. selanjutnya kurap meletakkan kewajiban kepada penegak hukum (penyidik) untuk menanyakan kepada tersangka dalam pemeriksaan apakah tersangka menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. kurap menyatakan bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud pada penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. kewajiban penyidik tersebut telah sesuai dan merupakan bagian penghormatan prinsip prinsip due process law. mengenai sejauhmana penyidik berkewajiban memanggil dan memeriksa saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa, selain kuantitas saksi yang menguntungkan, maka lebih penting lagi menekankan keterkaitan saksi yang dihadirkan dengan tindak pidana yang dibanggakan atau dibawakan, serta masuk akal untuk dikatakan menguntungkan tersangka terdakwa, dan dapat meringankan atau membebaskan tersangka atau terdakwa dari tindak pidana yang dibanggakan atau dibawakan kepadanya. sekalipun saksi tersebut bukan saksi fakta (yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri) suatu tindak pidana, namun apabila keterangan yang diberikan dapat menyebabkan apa yang dipersangkakan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi bukan merupakan tindak pidana atau setidak tidaknya meringankan atau menguntungkannya, maka saksi saksi tersebut harus dipanggil dan didengar. seharusnya istilah yang sama pada satu peraturan yang sama mempunyai arti yang sama pula, akan tetapi arti saksi sebagaimana dirumuskan dalam angka juncto angka kuraplihat sendiri, dengar sendiri, dan alami sendiri, adalah tidak sesuai dengan ketentuan juncto dan juncto huruf kurap, karena saksi yang menguntungkan tidak selalu orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu tindak pidana. dengan demikian, ketentuan yang terdapat dalam angka juncto angka kurap telah menimbulkan multitafsir dan meniadakan atau setidak tidaknya dapat menimbulkan diskriminasi pelaksanaan juncto dan juncto huruf kurap. ketidakjelasan dan penafsiran yang sewenang wenang oleh penyidik terhadap tersebut berakibat dianggapnya hak hak konstitusional tersangka atau terdakwa yang dilindungi oleh dan uud dalam konteks seorang pejabat yang melaksanakan suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut diambil dalam suatu rapat pimpinan yang dihadiri oleh pejabat lainnya lingkungan instansi tersebut, dalam melaksanakan kebijakan tersebut pimpinan pimpinan lain yang hadir dalam rapat tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri pelaksanaan kebijakan tersebut. apabila kemudian hari pejabat yang melaksanakan kebijakan yang diputuskan dalam rapat pimpinan tersebut diperiksa oleh penyidik karena dibanggakan merupakan suatu tindak pidana, meskipun para pejabat yang memutuskan kebijakan tersebut tidak melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, tetapi keterangan para pejabat tersebut sangat diperlukan untuk membebaskan pejabat pelaksana kebijakan dari sangkaan melakukan suatu tindak pidana, karena para pejabat tersebut mengetahui apa isi dan bagaimana proses pengambilan kebijakan tersebut. maka, para pejabat tersebut merupakan saksi yang menguntungkan sebagaimana dimaksudkan dalam juncto dan juncto huruf kurap. oleh karena itu penyidik wajib memanggil dan memeriksa para pejabat sebagai saksi yang menguntungkan, apabila diminta oleh tersangka. prinsip ham dan due process law telah mendapatkan perlindungan dalam dan uud hak tersangka untuk didengarkan saksi yang menguntungkan baginya dan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi tersebut, sebagaimana diatur dalam juncto dan juncto huruf kurap telah sesuai dengan dan uud perumusan saksi sebagaimana diatur dalam angka dan angka kurap telah menimbulkan penafsiran yang sewenang wenang oleh penyidik (arbitrary), sehingga melanggar prinsip prinsip due process law dan menyebabkan dianggapnya hak hak tersangka sebagaimana dirumuskan dalam dan uud dan juncto dan juncto huruf kurap. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah memberikan keterangan secara tertulis dalam persidangan tanggal januari yang menguraikan sebagai berikut: pokok permohonan bahwa pokok permohonan pemohon dengan register perkara nomor puu viii pada intinya menyatakan bahwa ketentuan !i1 tanggal maret kepada dr. otto cornelis klinis yang berbunyipublik bahwa penyidik telah memanggil dan meminta keterangan saksi yang semuanya memberatkan pemohon. sejumlah ahli yang diperlukan untuk memperjelas perkara yang dibanggakan kepada pemohon juga telah dan sedang diperiksa kejaksaan agung. tengah pemeriksaan yang sedang berlangsung, kejaksaan agung telah mengumumkan bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, mereka telah mendapatkan alat bukti yang cukup untuk mengajukan pemohon sebagai terdakwa pengadilan bukti p9): bahwa pemohon berpendapat adalah kewenangan penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi dan ahli yang pada pokoknya akan memberatkan pemohon untuk membuktikan dugaan mereka. namun sebaliknya juga adalah hak pemohon sebagai tersangka untuk membela diri dan menyangkal keterangan saksi yang memberatkan pemohon, antara lain dengan cara mendatangkan saksi saksi yang menguntungkan, yang menurut pertimbangan yang wajar dari pemohon dapat menyangkal atau menggugurkan keterangan saksi saksi memberatkan yang dipanggil dan diperiksa atas inisiatif penyidik. pemohon tentunya, menurut hukum acara yang berlaku, tidak berada dalam posisi yang dapat menilai atau menyampaikan keberatan apapun juga terhadap siapa saksi saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik itu, bahwa sebaliknya, pemohon berpendapat bahwa proses penyidikan haruslah dilakukanndang undang dasarpemeriksaan akan berlangsung secara adil dan berimbang serta penghormatan atas asas praduga tak bersalah akan terwujud, jika hak tersangka untuk meminta kepada penyidik agar memanggil dan memeriksa saksi saksi yang menguntungkan pemohon dipenuhi oleh penyidik, tanpa penyidik mempunyai hak untuk menilai dan menyampaikan keberatan apakah saksi saksi yang dianggap menguntungkan oleh pemohon itu relevan atau tidak dengan perkara. kalau pemohon menilai bahwa saksi yang menguntungkan itu sama sekali tidak menguntungkan, bahkan merugikan, maka untuk apa pemohon meminta agar saksi itu dipanggil dan diperiksa: menghadirkan ahli yang menguntungkan bagi terdakwa dalam proses persidangan pengadilan , oleh karena itu menurut pemohon maka ketentuan guo dianggap bertentangan dengan undang undang dasardianggap telah menegaskan pengakuan, jaminan, perlindunganemohon ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar:kreis ermessendariemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ketentuan dianggap bertentangan dengan undang undang dasar . bahwa undang undang guo tegas menyatakan masih terdapat kesempatan pemohon untuk mengajukan saksi tambahan yang diajukan terdakwa atau penuntut umum dan, . tetapi meliputi seluruh saksi . luar saksi saksi yang telah tercantum dalam pelimpahan atas berkas perkara . hakim ketua sidang wajib mendengarkan . bahwa: ketentuan tersebut bahwa pokok permohonan pemohon dengan register perkara nomor puu viii72010,emohon dalam permohonannya pada halaman adalah keterangan yang disampaikan depan persidangan dan bawah sumpah. bahwa pemohon dalam permohonannya pada halaman alinea dan pada petit permohonan angkandang undang dasar dalilndang undang dasar khususnya sebaliknya, dimaksud adalah merupakan pengejawantahan atau pencerminan dari undang undang dasarndang undang dasar bahwa menurutangka undang undang guo tersebut menurut pemohon juga diterapkan secara diskriminatifemohon (vide permohonan pemohon angka halaman bahwidengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu yudisiali bahwa selama pemeriksaan dimuka penyidik, pemohon (tersangka) dapat mengajukan kepada penyidik agar diperiksa saksi yang menguntungkan bahwa sebagaimana penyidik memiliki kebebasan, bahkan mempunyai hak untuk menggunakan pemanggilan paksa terhadap siapa saja yang mereka jadikan sebagai saksi yang memberatkan, maka pemohon sebagai tersangka, demi keadilan dan keseimbangan, semestinya juga berhak untuk meminta dipanggil dan diperiksa saksi saksi yang menguntungkan. penyidik tidak berhak untuk menilai dan menyampaikan keberatan terhadap siapa saksi saksi yang pemohon anggap sebagai saksi yang menguntungkan itu. penyidik juga tidak berhak menolak dengan alasan bahwa saksi yang menurut pemohon akan menguntungkan itu, justru akan merugikan pemohon. penyidik wajib untuk memanggil dan memeriksa saksi saksi yang menguntungkan itu. prinsip keseimbangan dalam pemeriksaan itu dijamin dalam kovenan internasional hak hak sipil dan politik pbb yang telah diratifikasi oleh pemerintah dengan undang undang nomor tahun bahwa dalam pemeriksaan penyidik telah bertanya kepada pemohon, apakah pemohon menghendaki didengarnya saksi dan ahli yang dapat menguntungkan pemohon, sesuai ketentuan juncto kurap. pemohon telah menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan ya dan penyidik mencatat jawaban itu dalam berita acara pemeriksaan bap). pemohon melalui kuasa hukumnya kemudian menyampaikan secara tertulis nama nama ahli dan saksi yang menguntungkan pemohon, dan meminta kepada penyidik untuk memanggil dan memeriksa ahli ahli dan saksi saksi yang menguntungkan tersebut, sesuai ketentuan yang diatur dalam dan dan saksi saksi yang menguntungkan pemohon sebagaimana tertuang dalam surat yang ditandatangani penasehat hukum pemohon adalah megawati sukarnoputri, h.m. jusuf kalla, klik kian gie, dan susilo bambang yudhoyono bukti p10): pemohon menyadari bahwa meminta saksi saksi yang menguntungkan dan untuk dipanggil adalah hak pemohon, dan penyidik wajib untuk memanggil saksi saksi yang menguntungkan itu, mengingat mengandung kaidah yang bersifat imperatif. tentu saja saksi saksi yang menguntungkan itu adalah saksi saksi yang menurut pertimbangan pemohon ada keterkaitannya dengan perkara pidana yang dibanggawajibemohon dalam angka halaman permohonannya yang pada pokoknya menyatakan,) .e) examine, have examined, the witnesses his behalf under the same conditions witnesses against him juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. bahw ri rio.saksi dan mengalami sendiri. dalam praktiapril yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal april bahwa:atur dalam mk:tahun tentang hukum acara pidana kurap) pemohon dalam permohonan guo menguraikan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya angka dan angka kurap dihubungkan dengan juncto dan juncto huruf kurap. perumusan angka dan angka kurap telah menimbulkan multi tafsir atas juncto dan juncto huruf kurap. karena itu, menurut pemohon, tersebut secara kondisional adalah inkonstitusional (conditional unconstitutional), yakni bertentangan dengan dan uud terhadap pandangan pemohon tersebut, dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa, dalam permohonan guo, pemohon berpendapat bahwa dan kurap telah sejalan dengan due process law, bahkan kurap telah melangkah lebih maju satu tahap dengan mewajibkan penyidik memanggil dan memeriksa saksi saksi yang menguntungkan itu lebih lanjut, pemohon menyimpulkan bahwa norma tersebut telah sejalan dengan kaidah yang dimuat dalam uud (vide permohonan angka hal. dan uud (vide permohonan angka hal. bahwa, menurut pemohon, dengan adanya perumusan angka dan angka kurap telah mengaburkan keberadaan saksi yang menguntungkan sebagaimana atur dalam dan kurap oleh karena pengertian saksi yang dirumuskan dalam angka hanyalah terbatas pada saksi fakta atau saksi peristiwa (vide permohonan angka hal. dengan kata lain, perumusan definisi tentang saksi dalam angka tidak mengakomodasi pengertian saksi yang meringankan dan saksi charge. demikian juga dengan pengertian keterangan saksi dalam angka yang menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah mengenai suatu peristiwa pidana yang dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri. pengertian keterangan saksi seperti itu tidak selalu dapat diterapkan pada keterangan saksi yang menguntungkan dan saksi charge (vide permohonan angka hal. bahwa terhadap dalil dalam permohonan guo, dpr tidak sependapat dengan pemohon yang menyatakan bahwa angka dan angka kurap memiliki kelemahan substansi. dpr juga tidak sependapat apabila angka dan angka kurap dinyatakan secara kondisional adalah inkonstitusional (conditional unconstitutional). menurut pandangan dpr, angka dan angka kurap sebetulnya tidaklah memiliki kelemahan dalam merumuskan pengertian tentang saksi (angka dan keterangan saksi (angka pengertian saksi dan keterangan saksi dalam angka dan angka kurap harus dimaknai mencakup jenis kategori saksi yang dimaksud oleh kurap, yaitu: (a) saksi fakta atau saksi peristiwa, (b) saksi yang menguntungkan, dan (c) saksi charge. bukan hanya sebatas saksi fakta atau saksi peristiwa. dengan demikian, dapat dimaknai bahwa ketiga jenis saksi beserta keterangannya yang akan diajukan tersebut memang harus dinilai memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana yang dibanggakan, baik melalui mendengar, melihat atau mengalami sendiri. bahwa, pemikiran atas sejalan dengan penjelasan yang menyatakan bahwa: . jadi, keterangan yang diberikan oleh seseorang yang hanya mendengar dari orang lain (testimoni audit atau hears evidence) adalah bukan keterangan saksi. kurap juga menegaskan bahwa: baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi . dengan adanya imitasi tersebut justru angka dan angka kurap tidak bertentangan dengan kaidah uud yang memuat kaidah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum.dapat berakibat pada terlepasnya tersangka dari jerat hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. terlepasnya seorang pelaku yang dalam faktanya telah melakukan tindak pidana karena menerima dan memeriksa semua saksi meringankan yang diajukan tersangka justru dapat meniadakan prinsip jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, khususnya perlindungan bagi korban maupun masyarakat dalam arti luas. dengan kata lain,akan bertentangan dengan kaidah konstitusi sebagaimana diatur dalam uud negara republik indonesia tahun bahwa, dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa multi tafsir atas dan dan kurap tersebut disebabkan oleh perumusan angka dan angka kurap. penolakan penyidik untuk memeriksa saksi meringankan dan charge yang diajukan tersangka pada tingkat penyidikan merupakan hal yang wajar dan logis dengan suatu catatan bahwa ada keterangan atau alasan yang cukup memadai atas penolakan tersebut. alasan yang dikemukakan penyidik haruslah mengarah pada ada atau tidaknya keterkaitan antara saksi yang diajukan tersangka dengan keberadaannya dalam mendengar, melihat atau mengalami sendiri. sebaliknya, penyidik tidak boleh menolak saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka apabila memang saksi tersebut memang mendengar, melihat atau mengalami sendiri. bahwa, dpr berpandangan bahwa dalam suatu peristiwa pidana yang tergolong kejahatan konvensional (blue collar crime), seperti pencurian, pencopotan, dan sebagainya tentu akan mudah untuk menilai apakah seorang saksi yang diajukan tersebut memang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. sebaliknya, dalam suatu kejahatan kerah putih (white collar crime), seperti korupsi, pelanggaran ham berat, pencucian uang, dan sebagainya tentu akan sulit untuk menilai apakah seorang saksi meringankan dan yang diajukan tersebut memang mendengar, melihat dan mengalami sendiri. dalam hal inilah diperlukan kejadian seorang penyidik untuk mempertimbangkan dan menilai apakah saksi meringankan dan saksi charge yang diajukan tersebut memiliki keterkaitan atau tidak dengan peristiwa pidana yang dibanggakan agar tidak terjebak dari upaya upaya seorang tersangka atau terdakwa untuk melepaskan diri dari jerat hukum. dengan demikian, justru angka dan angka kurap dihubungkan dengan dan dan kurap meneguhkan kaidah konstitusi yang menyatakan bahwa negara indonesia dalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam serta kaidah uud yang memuat kaidah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. oleh karena, pengaturan tentang pemberian kesempatan pada tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan dan saksi charge telah sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi tersangka (perlindungan terhadap pelaku). sementara, pemaknaan tentang tidak adanya keharusan bagi penyidik untuk memeriksa saksi meringankan yang diajukan tersebut juga sejalan dengan ide perlindungan masyarakat (perlindungan bagi korban) bahwa, menurut dpr, keterangan saksi, termasuk keterangan saksi yang meringankan dan saksi charge, sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud huruf kurap adalah tidak relevan dikaitkan dengan proses penyidikan. oleh karena, keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti hanya keterangan saksi yang dinyatakan sidang pengadilan. hal ini sejalan dengan kurap yang menyatakan bahwa: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan sidang pengadilan . dengan demikian, keterangan saksi depan penyidik bukanlah keterangan saksi. jadi bukan merupakan alat bukti. keterangan saksi depan penyidik hanya sebagai pedoman hakim untuk memeriksa perkara dalam sidang. dengan demikian, kurang tepat apabila pengertian keterangan saksi dalam angka kurap dihubungkan dengan penolakan pemeriksaan saksi yang meringankan dan saksi charge pada tingkat penyidikan. pengertian keterangan saksi dalam angka kurap dan kekuatannya sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud kepada pemohon. permintaan mendatangkan saksi yang menguntungkan itu, menurut yahya harahap, haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang wajar, bukan dengan maksud untuk memperlambat jalannya pemeriksaan, atau dilakukan dengan iktikad buruk untuk mempermain mainkan pemeriksaan yahya harahap: pembahasan permasalahan dan penerapan kurap, jakarta: sinar grafika, edisi kedua, hal. menurut harahap, jika ada iktikad buruk seperti itu, misalnya tersangka minta dipanggil dan diperiksa orang saksi yang menguntungkan yang susah untuk dicari dimana alamatnya. sementara menurut pertimbangan yang wajar, saksi yang menguntungkan itu tidak ada hubungannya dengan perkara, maka itikad buruk untuk mempermain mainkan pemeriksaan seperti itu dapat menggugurkan kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa mereka sebagaimana diatur dalam juncto kurap: bahwa dalam kenyataannya, pemohon tidaklah mengajukan saksi yang menguntungkan yang susah untuk dicari mana keberadaannya. keempat saksi menguntungkan yang pemohon minta untuk dipanggil dan diperiksa itu alamatnya jelas dan mudah untuk dicari. menurut pertimbangan yang wajar dari pemohon, keempat saksi yang menguntungkan itu memang relevan untuk menerangkan berbagai hal terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dikenakan kepada pemohon. tiga dari empat saksi yang menguntungkan yang pemohon minta itu jusuf kalla, klik kian gie, dan susilo bambang yudhoyono) pernah bersama sama dengan pemohon menjadi menteri kabinet persatuan nasional yang dipimpin oleh presiden abdurrahman wahid. megawati sukarnoputri ketika itu menjadi wakil presiden. jusuf kalla menjadi menteri perindustrian dan perdagangan yang sering mengeluhkan kelambatan pengesahan perseroan sehingga menghambat investasi bidang industri dan perdagangan. susilo bambang yudhoyono ketika itu menjadi menteri pertambangan dan energi yang juga berkepentingan dengan investasi melalui berbagai perusahaan berbadan hukum indonesia yang ingin didirikan oleh pengusaha dalam dan luar negeri. klik kian gie waktu itu adalah menko kuil yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menangani kerjasama dengan imf dan bank dunia. pemohon selaku huruf kurap hanya berhubungan dengan pemeriksaan depan pengadilan. bahwa menurut pandangan dpr, sekalipun memiliki beberapa kelemahan, kurap telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari kesewenang wenangan penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan, seperti dalam hal penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan. selain itu, kurap telah mengatur pula bahwa dalam penjatuhan pidana yang harus didukung oleh minimal alat bukti yang sah. hal ini diatur dalam kurap yang menyatakan bahwa:gaturan tersebut akan membawa konsekuensi yuridis bagi penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu harus didukung oleh minimal alat bukti. jadi, penyidik tidak dapat sewenang wenang untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. kurap juga telah mengatur bahwa sebelum dilakukannya penyidikan, dalam hal hal tertentu terlebih dahulu harus dilakukan suatu penyelidikan. bahwa berdasarkan fakta fakta dan penjelasan yang diuraikan tersebut dpr berpendapat bahwa angka dan angka juncto juncto dan juncto huruf kurap tidak bertentangan dengan dan uud dengan demikiandan angka juncto juncto dan juncto huruf kurap tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan angka dan angka juncto juncto dan juncto huruf kurap, yang menyatakanhuruf alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi: terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahubahwa pemohon mendalilkan pengertian saksi yang diatur dalam kurap guo merugikan pemohon karena pengertian tersebut mengakibatkan pemohon tidak dapat mengajukan saksi meringankan charge) yang tidak mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dibanggakan atau dibawakan, maupun yang potensial dibanggakan atau dibawakan kepada pyaitu angka dan angka dan serta huruf kurapdan uud dirugikan akibat berlakunya ketentuan angka dan angka dihubungkan dengan juncto dan juncto huruf kurap:engan demikian,okok permohonan pemohon adalah pengujian angka dan angka dan dan huruf kurappengertian saksi, ii) permohonan pengajuan saksi oleh tersangka dan terdakwa, ii) pemanggilan saksi: dan iv) kewenangan menilai relevansi kesaksian. untuk menjawab permasalahan hukum tersebut mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: i3, i3, i3. menimbang bahwa mengenai pengertian saksi sebagaimana dimaksud oleh angka dan angka juncto dan serta huruf kurap, berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan lain dalam kurap, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan dia alami sendiri. secara ringkas, mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh kurap tersebut adalah hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang dibanggakan atau dibawakan: menurut mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam kurap tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada angka dan angka kurap saja. pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam angka dan angka kurap memberikan pembatasan karena frasatindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. padahal, konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana tertentu: melainkan meliputi juga pembuktian bahwa suatu perbuatan tindak pidana adalah benar benar terjadi. dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan tindak pidana benar benar terjadi: dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar benar melakukan atau terlibat perbuatan tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, meskipun tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan tidak mengalami sendiri adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, perumusan saksi dalam angka dan angka kurap tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang menguntungkan charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi saksi sebelumnya: oleh karena itu, menurut mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses: i3.,i3i3i3ketua umum partai bulan bintang, menandatangani surat pencalonan susilo bambang yudhoyono sebagai calon presiden komisi pemilihan umum, sehingga dia memenuhi syarat menjadi calon. susilo bambang yudhoyono kemudian terpilih menjadi presiden dan pemohon menjadi menteri sekretaris negara dalam kabinet indonesia bersatu kib yang dipimpinnya: bahwa tindak pidana yang diduga telah dilakukan pemohon, yakni korupsi biaya akses fee pnb sisminbakum, bukanlah semata mata tindakan pribadi, tetapi melekat dengan jabatan pemohon yang ketika dugaan tindak pidana itu terjadi, yakni dalam jabatan pemohon sebagai menteri kehakiman dan ham republik indonesia. dengan demikian, pemohon berpendapat bahwa meminta kehadiran saksi saksi yang menguntungkan itu, yakni mantan menteri, mantan wakil presiden dan bahkan presiden adalah sesuatu yang wajar dan tidaklah mengada ada. tidak perlu ada anggapan bahwa kalau presiden diminta menjadi saksi menguntungkan, maka hal itu akan menjadi precedent, nanti setiap tersangka akan meminta presiden dihadirkan untuk jadi saksi menguntungkan. seorang penjual roti bersepeda motor makassar menabrak orang jalan hingga mati dan meminta presiden susilo bambang yudhoyono menjadi saksi yang menguntungkan, tentu bukanlah permintaan yang wajar. permintaan seperti ini, wajib ditolak oleh penyidik karena dapat dikualifikasikan sebagai permintaan yang mengada ada dan dilandasi itikad buruk untuk mempersulit jalannya pemeriksaan, bahwa disamping alasan kewajaran, pemohon berpendapat bahwa keempat nama yang diminta dipanggil dan diperiksa sebagai saksi yang menguntungkan itu, karena tugas dan jabatannya ketika itu, memang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang dibanggakan kepada pemohon. keempat saksi yang menguntungkan atas hadir dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh presiden abdurrahman wahid pada awal mei ketika pemerintah mendengarkan usul usul dewan ekonomi nasional yang dipimpin emil salim. salah satu hal yang dibahas dalam sidang tersebut adalah kelambatan pemerintah, dalam hal ini departemen hukum dan perundang undangan dalam mensahkan pendirian perseroan terbatas pt), yang berakibat sukanya pemerintah indonesia mempercepat prosesgabulkan permohonan pemohon untuk sebagianpada hari selasa, tanggal duamartian wibowomusa pekerjaan wiraswasta koordinator lsm forgot gresik alamat desa banten bungah, gresik. sebagai n 0nn0 null. pemohon nama duyun wahyudi pekerjaan sekretaris forgot gresik alamat desa mojo asem unggah, gresik sebagai n 0n null lele. pemohon ii: nama hasanuddin farid pekerjaan anggota forgot gresik alamat desa cerme lor cerme, gresik sebagai n0 lalu. pemohon iii: nama studi pekerjaan anggota forgot gresik alamat desa sundut ternate benteng, gresik sebagai 2n 50n ll. pemohon iv, nama arif ridwan pekerjaan anggota forgot gresik alamat jalan gubernur suryo xi a tlogopojok, gresik sebagai n0505000000 lalu.ma mohammad agustin widianto pekerjaan anggota forgot gresik alamat desa lasem sedayu, gresik sebagai nn nenek ena kanan lea anak pemohonuraian yang menjadi dasar permohonan uji materi kewenangan mahkamah konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan in. selanjutnya disebut mk sebagaimana tertuang dalam bab kekuasaan kehakimannota dinas kepala bagian hukum direktorat jenderal perhubungan laut, departemen perhubungan nomor hk v. tanggal mei bukti fotokopi pertentangan antara dalam uud dan nomor tahun tentang pemerintahan daerah dengan nomor tahun tentang pelayaran, bukti fotokopi akta pernyataan keputusan rapat pendirian lembaga forum kota , tanggal maret bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pelaydan dan daara pemohon mendalilkan bahwa pemohon sampai dengan pemohonum kota forgot) gresik, yang telah terdaftar pada(vide bukti para pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa telah mengakibatkan partisipasi masyarakat menjadi terabaikan karena terjadi sentralisasi kebijakan dan kewenangan yang menghilangkan potensi pendapatan daerah sektor kepelabuhanan:, bahwa dan dan mengakibatkantidak dapat dilakukan dan tidak terakomodasi karenahal inikarena terancam akan kehilangan pendapatan asli daerah pad) sektor kepelabuhanan. samping itu juga menghambat pelayanan jasa kepelabuhanan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten gresik: bahwa yang mengatur bahwa lokasi pelabuhan ditetapkan oleh menteri bertentangan dengan uud yang menentukan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya. adapun penjelasan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur bahwa perizinan lokasi pelabuhan wilayah laut mil oleh bupati walikota, untuk lokasi pelabuhan wilayah laut sampai dengan mil oleh gubenur, dan untuk lokasi pelabuhan wilayah laut mil atas oleh menteri, bahwa yang mengatur: bahwa yang mengatur bahwa kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan yang terbuka barang barang indonesia yang berasal dari kabupaten kota yang mempunyai pelabuhan laut tersendiri: bahwa mengatur serta reklamasi wajib mendapatkan izin pemerintah, bahwa mengatur bahwa syahbandar diangkat oleh menteri, hal ini bertentangan dengan uud yang menetapkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas luasnya. menimbang bahwa setelah mahkamah mencermati dengan saksama, yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan dalam mengatur hal hal terkait kepelabuhanan, didalilkan oleh para pemohon akan berpengaruh pada pendapatan asli daerah. menurut mahkamah hal demikian terkait erat dengan kepentingan daerah, cast, kota gresik. mengenai kewenangan untuk mewakili kepentingan daerah dalam dan luar pengadilan, mahkamah terlebih dahulu perlu mengutip putusan nomor puu xi bertanggal februari dalam paragraf yangdalam putusan putusan selanjutnya, yaitu putusan nomor puu xi1 putusan nomor puu xii dan putusan nomor puu x11 ketiganya bertanggal november mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa yang memiliki kewenangan mewakili daerah dalam dan luar pengadilan adalah pemerintahan daerah dalam hal ini kepala daerah dan dprd. mahkamah menegaskan kembali bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (selanjutnya disebut tetap mempertahankan substansi ketentuan huruf juncto yang mengatur tugas dan kewenangan kepala daerah untuk mewakili daerahnya, dalam dan luar pengadilan, oleh karena itu berdasarkan putusan putusan mahkamah terdahulu, dan mendasarkan pada mk, menurut mahkamah, para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia maupun sebagai anggota organisasi forgot gresik tidak dapat mewakili kepentingan daerah hadapan mahkamah tanpa adanya surat kuasa yang sah dari pemerintahan daerah. adapun pihak yang berwenang mewakili kepentingan daerah adalah pemerintahan daerah. lagipula para pemohon juga tidak menjelaskan kedudukan pemohon pemohon ii, pemohon iii, pemohon iv, pemohon dan pemohon apakah mewakili forgot gresik dalam kedudukannya sebagai koordinator, sekretaris dan anggota organisasi, atau sebagai perseorangan warga masyarakat gresik yang merupakan anggota organisasi forgot gresik. selain itu mahkamah juga tidak menemukan adanya kerugian konstitusional baik faktual maupun potensial yang akan dialami oleh para pemohon dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon,ing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam mkmaterialis akbar, wahiduddin adams, muhammad alim, anwar usman, maria farida indrawi, dan santo, masing masing sebagai anggota, pada hari selasa, tanggal. huruf dibahwa mengacu kepada ketentuan tersebut atas.ara pemohon memohon agar melakukan pengujian terhadap nomor tahun tentang pelayaran yaitu dan dan dan dan dan (bukti bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan (bukti kedudukan hukum (legal standing) para pemohon dimilikinya kedudukan hukum,danmk: yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam uud nri berdasarkan ketentuan tersebut.pemohon sampai dengan pemohon adalah sebagai badan hukum privat. hal ini dibuktikan dengan surat pengesahan sebagai badan hukum yang dikeluarkantentang surat keterangan terdaftar.daya alam untuk kesejahteraan rakyat. berdasarkan dalam uud yang berbunyisebagai urusan pemerintah setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. bertempat tinggal.yaran mengurangi hak konstitusional pemohon sampai dengan pemohon untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun masyarakat, daya alam untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana dijamin dalam uud bahwa hak konstitusional para pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya pelayarlayaran yaitu dan dan dan dan oleh karena itu.bahwa sebagaimana kita ketahui, dalam konstitusi kita dan telah dijabarkan secara terperinci dalam nomor tahun telah diatur kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan pemerintah pusat mencakup: politik luar negeri, pertahanan: keamsisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. berdasarkan nomor tahun tentang pelayaran disebutkan: pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah . ini sangat jelas memberikan kewenangan lebih kepada seorang menteri. kondisi ini telah melampaui batas batas kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan tidak relevan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan konstitusi negara republik indonesia. kewenangan melekat pada seorang menteri sebagaimana dimaksud telah mengakibatkan partisipasi masyarakat daerah dalam membangun masyarakat yang selama ini telah berjalan semakin terabaikan karena terjadi sentralisasi kebijakan dan kewenangan. fakta ini bukan saja menghilangkan potensi hilangnya potensi pendapatan daerah sektor kepelabuhanan sebagai modal dasar memajukan dan menguatkan kesejahteraan masyarakat daerah, akan tetapi lebih jauh berdampak besar menghilangkan terhadap segala upaya setiap warga negara khususnya para pemohon untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat daerah sebagaimana dijamin uud bahwa berdasarkan amanat uud menyebutkan, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan . dan uud disebutkan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal. dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan , ini memberikan hak konstitusional kepada setiap warga negara termasuk para pemohon untuk terlibat aktif memajukan daerah dengan turut serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musbangdes, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. perencanaan dan perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah apbd) melalui public hearing, sehingga setiap usulan program untuk kesejahteraan diri dan masyarakat daerah sekitar wilayah operasi pelabuhan dapat terlalu dan terakomodasi dalam programmenyebutkan, penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam yaitu terdiri atas: otoritas pelabuhan:: dan gubenur atau bupati walikota untuk unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah. berdasarkan dan dan tersebut,sebagaimana kami maksud tidak dapat dilakukan dan tidak terakomodir dikarenakankondisi ini mengakibatkan para pemohon dan warga masyarakat sekitar wilayah operasi pelabuhan kehilangan hak konstitusionalnya berdasarkan dan uud urgensi keberadaan pemerintah daerah pemerintah kabupaten gresik) adalah sebagai berikut: melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokrasi dengan ukuran kesejahteraan dengan indikator utamanya adalah: penghasilan kesehatan pendidikan sehingga dengan keberadaan undang undang nomor tahun tentang pelayaran,secara demokratis karena terancam akan kehilangan pendapatan. asli daerah sektor kepelabuhanan yang selama ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk pembangunan kabupaten gresiksejahterakan masyarakat samping itu juga menghambat pelayanan publik daerah terutama bidang perhubungan laut yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten gresik, terutama pelayanan jasa kepelabuhanan. bahwa berdasarkan lokasi pelabuhan ditetapkan oleh menteri.tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, seharusnya perijinan lokasi pelabuhan wilayah laut mil oleh bupati walikota, untuk lokasi pelabuhan wilayah laut s d mil oleh gubenur dan untuk lokasi pelabuhan wilayah laut mil atas oleh menteri. bahwa berdasarkan. bahwa berdasarkant barang barang indonesia yang berasal dari kabupaten kota yang mempunyai pelabuhan laut tersendiri. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran. telah ditetapkan. serta reklamasi wajib mendapatkan ijin pemerintah, seharusnya untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelabuhan wilayah perairan mil ijin, pekerjaan pengerukan kolam dan alur pelabuhan wilayah perairan s d mil ijin diberikan oleh gubenur dan pekerjaan pengemban kolam dan alur pelabuhan wilayah perairan mil atas ijin diberikan oleh menteri. bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran telah ditetapkan bahwa. il. permohonan untuk diputus (petit) berdasarkan seluruh uraian dan alasan alasan atas serta bukti bukti yang telah terlampir, jelas bahwa dalam permohonan uji materiil ini terbukti bahwa pelayardan dan dan:yang mulia hakim mahkamah berpendapat lain mohopi1. dewan pengurus koperasi usaha pemuda komite nasional pemuda indonesia knpi) kota cimahi, berdasarkan akta pendirian nomor tanggal juli notaris pembuat akta koperasi event mahar, s.h.,m. kn. berkedudukan lantai dasar gedung pasar atas baru kota cimahi, kelurahan cimahi, kecamatan cimahi utara, kota cimahi, telah mendapatkan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor kopindagtan bh xi11 vii1 tentang pengesahan akta pendirian koperasi, dan telah mendapatkan ijin dari pemerintah kota cimahi dinas koperasi umkm perindustrian perdagangan dan pertanian berupa: surat ijin usaha jasa keuangan syariah, nomor sinks kopindagtan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh tertanggal juli maka berhak diwakili oleh yudha indrapraja dalam kedudukannya sebagai ketua dewan pengurus koperasi usaha pemuda komite nasional pemuda indonesia knpi) kota cimahi, oleh karenanya sah untuk dan atas nama, sebagai 2n20n0n0n0050n000000 lau . pnama iwan dermawan pekerjaan karyawan swast000n0 ll. pemohon il, nama mohamad hatta pekerjaan wiraswasta alamat perumnas cerah blok nomor kelurahan belong, kecamatan cimahi selatan, kota cimahi, provinsi jawa barat, sebagai o non. . pemohon ill, nama jhon iqbal arabi pekerjaan wiraswasta alamat jalan lurah nomor kelurahan karangmekar, kecamatan cimahi tengah, kota cimahi, provinsi jawa barat, sebagai ll. ll pemohon iv, nama rukmintarsih pekerjaan mengurus rumah tangglil. . . pemohon nama seno wijayanto pekerjaan wiraswasta alamat paduka indah blok nomor desa gadobangkong, kecamatan ngamprah, kabupaten bandung barat, provinsi jawa barat: sebagai mll ll. pemohon vi, nama husni farhan mubarak pekerjaan dosen alamat jalan terusan pesantren vllolehkan tetapi melarang, disinilah letak ketidakpastian hukum yang terjadipertentangan norma yang terjadi antara dengan pengoperasian khususnya frasa koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha menjadi terhenti akibat ketidakpastian hukum yang terjadi akibat pertentangan norma tersebut. pertentangan pengoperasian dengan juncto uud bahwa pertentangan tersebut kami uraikan berikut ini:uudkedua atas mengandung prinsip prinsip dasar bagi kehidupan bernegara, yaitu negara menjamin kebebasan beribadah bagi setiap orang. b.sektor riil adalah sektor usaha yang justru menjadi pilar utama, tulang punggung dan sokoguru koperasi, dan selama ini ukssektor riil sebagai fungsi pemberdayaan koperasingertian sektor riil dalam kaitannya dengan pengoperasian tentu harus dimaknai sesuai peraturan perundang undangan pengoperasian agar tak jauh membius. peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor per m.ukm! tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pengembangan koperasi. menyatakan: cakupan kegiatan koperasi peserta program diantaranya meliputipengertian sektor riil dalam kaitannya dengan pengoperasian juga dijelaskan dalamyatakan:uks koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi telah mendapatkan surat ijin usaha yang sah dan legal dari pemerintah untuk menjalankan usahanya dalam jasa keuangan syariah, sehingga pembiayaan yang berbentuk akad mudharabahyang dilakukan uks koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi pun sah dan legal adanya. uks koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi adalah lembaga keuangan syari'ah yang dalam memberikan pembiayaan mudharabah, berpedoman pada peraturan peraturan sebagaimana yang tertuang dalam: fatwa dsn dsn mui iv pembiayaan mudharabah (@aratwa dsn dsn musisi akad mudharabah musytarakah, perma nomor tahun tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, sampai dengan tentang mudharabah.dari kumpulan peraturan atas tidak ada satupun yang melarang uks koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi melakukan investasi atau pembiayaan mudharabah dalam sektor riil. kaidah tentang mudharabah ini sudah lama ada sebelum undang undang nomor tahun tentang pengoperasian ini diundangkan bahkan sudah berlaku semenjak abad silam sejak masa rasulullah saw, dan para saudagar muslim pernah menguasai perdagangan dunia dengan sistem mudharabah dan benar benar merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat islam. ekonomi syariah sudah menjadi living law indonesia. dalam uvu pengoperasian hanya dikenal istilah pinjaman. sementara dalam terminologi ekonomi syariah, istilah pinjaman tidak dapat disamakan dengan pembiayaan mudharabah. karena akad mudharabah adalah bentuk dari investasi yang bersifat tiwari atau perniagaan bukanlah pinjaman yang bersifat terbaru' atau sosial. istilah mudharabah dalam gerakan koperasi diperkuat dengan diterbitkannyaan permenkop dan ukm nomor per m.kuku xijelaskan pada yang berbunyi pembiayaan mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha mana koperasi sebagai pemilik modal kita dapat menyimpulkan unsur unsur yang membangun tersebut adalah: akad kerjasama permodalan usaha koperasi sebagai pemilik modal shahibul maal) anggota sebagai pengusaha mudharib) melakukan kegiatan usaha sesuai akad pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah)ke enam unsur atas maka dapat ditafsirkan bahwa akad mudharabah adalah akad kerjasama permodalan antara koperasi sebagai pemilik modal dengan anggota sebagai pengusaha untuk melakukan usaha yang telah disepakati bersama, mana ketika usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, namun apabila mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan ditangguk modal sepanjang kerugian tersebut tidak terjadi akibat kelalaian pengusaha.dalam bab .i. pendahuluan huruf definisi dan konsepsi, halaman nomor dijelaskan pengertian mudharabah, sebagai berikut: pembiayaan mudharabah, adalah akad kerjasama permodalan usaha. pengertian yang sama dan sebagus (kongruen) dengdaritafsiran dari unsur unsur mudharabah tersebut semakin memperjelas perbedaan antara mudharabah dengan pinjam pinjaman tidak mempersyaratkan melakukan usaha, pembagian keuntungan dan tidak adanya resiko kerugian. tafsiran atas semakin menegaskan benang merah antara investasi dengan mudharabah. mudharabah yang dicontohkan oleh rasulullah saw adalah mudharabahdalam usaha sektor riil, dan menurut referensi high muamalah tidak ditemukan contoh rasulullah saw melakukan mudharabah sektor keuangan. muamalah sebagai bagian dari syariah islam. dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian ini,muhammad syafi'i antonio dalam buku bank syariah: dari teori praktek jakarta, gema insani press, iim. menjelaskan tentang syariah: syariah islam sebagai suatu syariah yang dibawa oleh rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syariah lain yang datang untuk menyempurnakannya. komprehensif berarti syariah islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan khalid nya. ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah nya muka bumi. adapun muamalah diturunkan untuk menjadi rules the game atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial universal bermakna syariah islam dapat diterapkan dalamsetiap waktu dan sampai hari akhir nanti. universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamalah tidak membeda bedakan antara muslim dan nonmusfat muamalah ini dimungkinkan karena islam mengenal hal yang diistilahkan sebagai tsawabit mutaghayyirat (principles and variables). dalam ekonomi, misalnya,yang merupakan prinsip adalah larangan riba, system bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat, dan lain lain. adapun contoh variable adalah instrument instrumen untuk melaksanakan prinsip prinsip tersebut. diantaranya adalah aplikasi prinsip jual beli dalam modal kerja, penerapan asas mudharabah dalam investasi atau penerapan bai' as salam dalam pembangunan suatu proyek. secara umum, tugas. kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. surah al an'aam: alisihadak oop gui coat ask kompak seba p0d na9o hard pan alam pola sr5eo u9ro kan edu ata nld caj ro: salo10 mou asn deokeno child dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa penguasa bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk menguji tentang apa yang diberikan nya kepadamu. sesungguhnya tuhan amat cepat siksaan nya dan sesungguhnya dia maha pengampu lagi maha penyayang. serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas, surah adz dzariyaat: rrb defoteaunaikan tugas tersebut, allah swt member manusia dua anugrah nikmat utama, yaitu manhaj al h sistem kehidupan' dan masalah al h 'sarana kehidupan , sebagai mana firman nya. dalam surah lukman uii ber dari shell lah $kokoro esai voor koma a27 mean ank ket jm) ory6o iik gax rovoasrd n9o0006a0 propil opold aoa res woolcol tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang langit dan apa yang bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat nya lahir dan batin. dan antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. manhaj al h adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada @uran dan sunnah rasul. aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan dan sebaiknya meninggalkan sesuatu. aturan tersebut dikenal dengan hukum lima, yaitu wajib, sunah (mandul),mubah, makruh, atau haram. aturan aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan diri (jiwa dan raga), keselamatan akal, keselamatan harta benda, maupun keselamatan nasab keturunan. hal hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (al hajat adh dharuriyyislam sebagai way life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan, surah nah: aka repo 10k rita rio eka pdl air soo guru4 ooc #40r ea go4bilo0c ses 4omar kolom ary kos 000hold9o bxu enxkami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak memiliki keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan,, surah thaha: ekelruo ier ever ags good. orkes an9d deras s9t7pi koko olonoolo max eta iva wara sikap topi joni gru orang bas kir jecgamn rear eta0 gram ognookoogi ogefiook drag oman eya ookoxon kks prangsiapa berpaling dari peringatan ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". berkatalah ia: tuanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" allah berfirman: demikianlah, telah datang kepadamu kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini maupun dilupakan". aturan aturan itu juga diperlukan untuk mengelola masalah al atau segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan allah swt untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. masalah ayah ini dalambentuk udara, air, tumbuh tumbuhan, hewan ternak, dan harta benda lainnya yang berguna bagi kehidupan. dalam surah bayaran 27e biasa olx seyokony ktv mero odi sara vpn n9oom 6ud269 slo$pokok najeanr cara ajaran gas ima dia lah allah, yang menjadikan segala yang ada bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan nya tujuh langit. dan dia maha mengetahui segala sesuatusukamiskin, kecamatan arcamanik, kota bandung, provinsi jawa barat sebagai n n . pemohon vii, nama budi miftahudin pekerjaan karyawan swasta alamat jalan karya bhakti nomor kelurahan cipageran, kecamatan cimahi utara, kota cimahi, provinsi jawa barat: sebagai . lali.l. pemohon viii, nama indra budi jaya pekerjaan mahasiswa program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung dati bandung alamat kampung bojong, rw desa cigentur, kecamatan paser, kabupaten bandung, provinsi jawa barat: sebagai . . . pemohon ix, nama type supardibunikasih, rw desa sukamara, kecamatan cikal, kabupaten cianjur, provinsi jawa barat, sebagai null ll. pemohon nama fadil amin alasansukamara, rw desa lebak guncang, kecamatan ciwidey, kabupaten bandung, provinsi jawa barat, sebagai n nunnnlllllll lmuamalah adalah bagian dari perintah allah swt karenanya merupakan ibadah dalam agama islam. amir syarifudin, garis garis besar gigih, jakarta: kencana, cet. ke hal. menerangkan, bahwa menurut bahasa, kata ibadah berarti patuh (al tha'ah), dan tunduk (al hulu). ubudiyah artinya tunduk dan merendahkan diri. menurut al azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada allah. secara etimologis diambil dari kata abad, ya'buku, badan, bahwa 'abidin. abad, berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktifitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan mukanya. manusia adalah hamba allah ibaadullaah jiwa raga hanya milik allah, hidup matinya tangan allah, rizki miskin kayanya ketentuan allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghambat kepada nya. re opa defotetahadz dzariyaat: sayyid kutub dalam tafsir zhilalil gurun jakarta, gema insani press, jilid hal memberikan tafsir tentang surat adz dzariytertentu yang mengikat jin dan manusia dengan hukum alam nyata ialah beribadah kepada allah. atau, penghambaan kepada allah yang memastikan bahwa sama ada abdi dan rabb, ada hamba yang beribadah dan rabb yang disembah. seluruh kehidupan akan stabil jika berlandaskan atas kenyataan ini. hakekat ibadah juga dijelaskan oleh sayyid @thb dalam tafsir zhilalil gurun jakarta, gema insani press, jilid hal dalam memberikan tafsir tentang surat adz dzariyaat menghadapkan diri kepada allah dengan seluruh gerak hati, gerak badan dan gerak kehidupan. semuanya itu hanya dihadapkan kepada allah semata seraya melepaskan segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep kecuali konsep penghambaan kepada allahyang stabil dan bersinergi dengan shunatullahsayyid @thb tentang surat adz dzariyaat prof. dr. hamka dalam tafsir azhar juru xxvii jakarta, pustaka panjimas, hal memberikan tafsiran tentang surat adz dzariyaat bahwasanya allah menciptakan jin dan manusia tidak ada guna yang lain, melainkan buat mengabdikan diri kepada allah. jika seseorang telah mengakui beriman kepada tuhan, tidaklah dia akan mau jika hidupnya dunia ini kosong saja. dia tidak boleh menganggur. selama nyawa dikandung badan, manusia harus ingat bahwa tempuhnya tidak boleh kosong dari pengabdian. seluruh hidupnya hendaklah dijadikan ibadekat ibadah juga dijelaskan oleh prof. dr. hamka dalam tafsir azhar juru xxvii jakarta, pustaka panjimas, hal dalam memberikan tafsiran tentang surat adz dzariyaat menurut riw dari ali bin abu thalia, yang diterima dari ibnu abbas, arti untuk beribadat, ialah mengakui diri adalah budak atau hamba dari allah, tunduk menurut kemauan allah, baik secara sukarela atau secara terpaksa, namun kehendak allah berlaku juga (that'an karan)dan selama dikandung badan baik secara sukarela maupun terpaksa kita harus tunduk pada kehendak allah melalui hukum hukum nyapada allah swt, dan wujud penghambaan pada allah swt inilah yang dinamakan ibadah dan untuk ibadahlah tujuan manusia diciptakan, seperti tafsir buya hamka tentang surat adz dzariyaat penegasan akan cakupan ibadah bagi umat islam yang begitu luas ditegaskan pula dalam surat an'am vonis keton ois biro ada dod sia katakanlah: sesungguhnya sembahyang, ibadat, hidupku dan hatiku hanyalah untuk allah, tuhan semesta alam. an'am prof. dr. hamka dalam tafsir azhar juru viii jakarta, pustaka panjimas, hal memberikan tafsiran tentang ini: pertama sembahyang. karena inilah pokok. tanda percaya kepada nya dan tanda cinta kepada nya, diri sedia selalu menghadap nya. bila datang panggilan, maka saat itu juga aku hadir. allah maha besar, allah maha besar! yang lain kecil dan remeh belaka. kemudian itu ibanya disini disebut busuk yang diartikan pada umumnya untuk sekalian ibadat, bahkan bukan itu saja, hidupku inipun dan matikupun untuk allah, karena allah. semuanya itu aku serahkan kepada tuanku, allah. tuhan dari satwa sekalian ala mini. tidak dua, tidak terbilang, hanya satu. muamalah mengatur hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang untuk memakmurkan bumi ini, dan untuk kehidupanbuya hamka tentang surat an'am sayyid auth dalam tafsir zhilalil gur'an jakarta, gema insani press, jilid hal memberikan tafsir tentang surat an'am ini adalah penyerahan diri secara total kepada allah, dengan segenap detak hati dan segenap gerak dalam kehidupan. dengan melaksanakan shalat dan i'tikar. ketika hidup dan mati. dengan menjalankan ritus ritus ibadah, dengan kehidupan yang realistis dan dengan kematian setelahnya. muamalah adalah pola kehidupan yang realistis yang menuntun hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang, seperti tafsir sayyid @thb tentang surat an'am menurut istilah syara' pengertian ibadah menurut ibnu tarbiyah dalam kitabnya al ubudiyah, memberikan penjelasan yang cukup luas tentang pengertian ibadah. pada dasarnya ibadah berarti merendahkan diri (al dull). akan tetapi, ibadah yang diperintahkan agama bukan sekedar taat atau kerendahan diri kepada albadah itu adalah gabungan dari pengertian gaya al full dan gaya al mahabbah. patuh kepada seseorang tetapi tidak mencintainya, atau cinta tanpa kepatuhan itu bukan ibadah. jadi, cinta atau patuh saja belum cukup disebut ibadah. seseorang belum dapat dikatakan beribadah kepada allah kecuali apabila mencintai allah, lebih dari cintanya kepada apapun dan memuliakan nya lebih dari segala lainnya. menurut uraiannya, ibn tarbiyah sangat menekankan bahwa cinta merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari pengertian ibadah. menurutnya, agama yang benar adalah mewujudkan ubudiyah kepada allah dari segala seninya, yakni mewujudkan cinta kepada nya. semakin benar ubudiyah seseorang, semakin besaran cintanya kepada allah. dalam pengertian yang luas ibadah meliputi segala yang dicintai allah dan diridhai nya, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. termasuk dalamnya shalat, puasa, zakat, haji, berkata benar dll. jadi meliputi yang fardhu, dan tathawwu', muamalah bahkan akhlak karimah serta fadilah insaniyah. muamalah adalah aturan yang menuntun hubungan sosial antara orang dengan orang, antara sekelompok orang dengan orang, antara badan dengan badan yang telah jelas perintahnya dalam nash gur'an dan hadist. mudharabah sebagai bagian dari muamalah merupakan praktek berniaga yang dicontohkan oleh rasulullah saw, dan sungguh keliru jika umat muslim dilarang melakukan perniagaan cara rasulullah saw, bahkan dalam shahih bukhari nomor. dalam al tajwid al shahih hadist al jami' al shahih bandung, mizan pustaka, cetakan hal dijelaskan: diri akan dari abu hurairah r.a: rasulullah saw, pernah bersabda, sesungguhnya pengikut akan masuk surge kecuali mereka yang menolaknya. mereka bertanya, ya, rasulullah! siapa yang menolak? nabisabda, mereka yang patuh kepadaku akan masuk surge, dan mereka yang tidak patuh terhadap adalah mereka yang menolak masuk surgebarang siapa yang menolaknya sama artinya menolak surga. terlebih yang melarangnya sama artinya melarang umat islam masuk surga dengan kata lain justru mengajak manusia untuk terjerumus masuk dalam neraka jahanamdalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian ini, memangketika kembali mengartikan pengertian sektor riil dalam pengoperasian kita harus kembali merujuk pada huruf peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor per m.ukm ii tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pengembangan koperasi, menyatakan bahwajuga melarang dilaksanakannya akad muara'ah harvest yield profit sharing). muhammad syafi'i antonio dalam buku bank syariah: dari teori praktek jakarta, gema insani press, hal menyebutkan tentang akad muara'ah, yaitu: muara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen pengertian investasi antara lain adalah: pengertian investasi menurut kasmir dan jafar, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik atau pun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung dan proyek penelitian, dan pengembangan. artinya akad muara'ah juga merupakan suatu investasi dalam sektor riil terkait dengan budi daya tanaman produktif, atau budi daya produktif, berarti akad muara'ah juga dilarang pelaksanaannya oleh undang undang nomor tahun tentangdapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. menurut pemohon, hanya sekedar lips services belaka, untuk memberi kesan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian telah mengakomodir ekonomi syariah. karena menurut pemohonjustru terbukti telah 'memasang, mengkerangkeng, membatasi ekonomi syariah itu sendiri. maka menurut pemohon, makna kalimat koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil yang merupakan bunyi undang undang nomor tahun tentang pengoperasian jika dirangkai dengan pengertian sektor riil menurut huruf peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor per m.ukm !i1 tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pengembangan koperasi kemudian dirangkai lagi dengan pengertiandapat diartikan sebagai: koperasi simpan pinjam dilarang melakukan akad kerjasama permodalan usaha,, dalam bidang produksi pengolahan, pemasaran, dan budiaman produktif atau budi daya produktif dan perdagangan. sementara akad kerjasama permodalan usaha dalam bidang produksi pengolahan, pemasaran, dan budi daya tanaman produktif, atau budi daya produktif dan perdagangan. dalam istilah muamalah atau ekonomi syariah dikategorikan kerja sama usaha ber akad mudharabah, akad masyarakat dan akad muara'ah. inilah bukti bahwa undang undang nomor tahun tentang pengoperasian telah membatasi dilaksanakannya muamalah dalam hal melarang pelaksanaan akad mudharabah, akad masyarakat, dan juga akad muara'ah yang merupakan ibadah bagi umat islam, sementara kebebasan beribadah tanpa pembatasan telah dijamin oleh uud entah alasan apa kemudian yang melatarbelakangi pembuat undang undang melarang koperasi simpan pinjam melakukan investasi dalam usaha sektor riil? karena dampaknya terhadap koperasi simpan pinjam yang melaksanakan usahanya berdasar prinsip ekonomi syariah menjadi terbatasi usahanya, utamanya tidak lagi dapat melaksanakan akad mudharabah dan akad masyarakat. jika alasan pelarangan, karena kekhawatiran akan terjadinya kemacetan usaha dikarenakan rekannya resiko usaha dalam sektor riil, maka menurut pemohon, alasan tersebut dapat terbantahkan, bukankahsudah menuntun koperasi simpan pinjam syariah sedemikian detailnya, sehingga dengan prinsip kehati hatian dapat diminimalisir terjadinya kerugian yang tak perlu. sekali lagi, pelarangan dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, menurut pemohon membuktikan telah membatasi dilaksanakannya muamalah dalam hal melarang pelaksanaan akad mudharabah,muhammad kurnia fauzi pekerjaan mahasiswa program studi ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung dati bandung alamat jalan lewi sari nomor rw kelurahan kebon lega, kecamatan bojong loa kidul, kota bandung, provinsi jawa barat, sebagai ll. pemohon xii, nama fikri ahmad taufik pekerjaan mahasiswa program studi muamalah, fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan gunung dati bandung alamat jalan kembar baru utara nomor rw kelurahan cigereleng, kecamatan regal, kota bandung, provinsi jawa barat, sebagai n5 020n0n0000 unn un. pemohon xiii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli pemohon ill, pemohon iv, dan pemohon memberi kuasa kepada yudha indrapraja, ketua dewan pengurus koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi, beralamat kantor usaha pemuda komite nasional pemuda indonesia knpi) kota cimahi, lantai dasar gedung pasar atas baru kota cimahi, jalan kolonel matsuri nomor kelurahan cimahi, kecamatan cimahi tengah, kota cimahi,. dan presiden, memeriksa bukti bukti para pemohon, membaca kesimpulan tertulis para pemohon, dan juga akad muara'ah yang merupakan ibadah bagi umat islam. kebebasan beragama merupakan hak yang fundamental yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights). hak untuk beragama merupakan hak yang tidak dapat diambil oleh siapapun (unalienable) karena hak untuk beragama ditentukan oleh dirinya sendiri dan tanpa ada paksaan dan dipaksakan oleh orang lain. oleh karena itu dalam pelaksanaanya negara dalam hal ini tidak boleh melakukan intervensi terhadap hak kebebasan beragama akan tetapi harus dapat memberikan suatu jaminan kepada warga negaranya untuk dapat menjalankan agamanya tanpa ada gangguan dari pihak manapun. terdapat empat instrumen internasional utama didalam mengatur kebebasan beragama ini. instrumen instrumen tersebut adalah: deklarasi universal hak asasi manusia dunam) kovenan hak sipil dan politik, deklarasi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi dan permusuhan berdasarkan agama dan kepercayaan deklarasi hak kebebasan beragama) dan deklarasi hak orang orang minoritas secara etnik, bahasa, dan agama hak kelompok minoritas). instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama berkeyakinan adalahkovenan ini bersifat mengikat secara hukum (legal binding) dan sebagai pihak (state parties) yang telah meratifikasi, indonesia berkewajiban memasukannya sebagai bagian dari perundang undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada komisi hammenyatakans kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baikmenurut pemohon muamalah baik yang menggunakan akad mudharabah, akad masyarakat, dan juga akad muara'ah adalah kegiatan beragama atau ibadah yang telah memenuhi unsur dilakukanartinyayang merupakan pengejawantahan ibadah bagi umat islam telah dijamin pelaksanaannya oleh hukum nasional maupun oleh hukum internasional. lalu mengapa justru undang undang nomor tahun tentang pengoperasian melarang instrumen lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama berkeyakinan adalah, menyatakan dan kepercayaannya itu. menurut pemohon, adalah bentuk dari pengejawantahan ibadah. undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, telah menjamin bahwa setiap orang bebas beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. karenanya menurut undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. lalu apakah undang undang nomor tahun tentang pengoperasian telah mengejawantahkan kewajiban negara dalam menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu? menurut pemohon, jawabannya adalah: tidak. menurut abdulkadir besar dalam, sejarah penyusunan undang undang dasar seperti dikutip oleh ahmad subsidi, paham ideologi pancasila mengenai hubungan antara negara dan agama, tesis. program studi pengkajian ketahanan nasional, program pasca sarjana, universitas indonesia, jakarta, halkonsekuensi logis dari ketentuan uud tersebut adalah bahwa negara indonesia ikut bertanggung jawab mengenai ketakwaan setiap warga negaranya terhadap tuhan yang maha esa. misalnya, negara bertanggung jawab mengenai adanya kesempatan danasilitas)beribadah bagi setiap warga negara. negara dibimbing oleh moral agama dalam menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. menurut ahmad suami, pemikiran politik barat, kajian sejarah perkembangan negara, masyarakat dan kekuasaan. gramedia pustaka utama, cetakan jakarta, him.untuk lebih memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan oleh dan ini kita dapat melihat dari keterangan keterangan jhon locke akan pentingnya kebebasan beragama. jhon locke salah satu tokoh pembela hak hak sipil dan politik rakyat yang pemikirannya banyak merubah paradigma hubungan antara negara dan rakyat menyatakan, bahwa dominasi negara yang terlalu besar pada kehidupan rakyat akan mengakibatkan hilangnya hak hak rakyat dan menyebabkan hilangnya kekuatan rakyat untuk menghadapi kekuasaan negara. menurut locke, negara harus menjunjung tinggi hak hak individual. kepentingan negara, menurut locke, atas dasar apapun tidak dapat menghilangkan hak hak individual ini. sebab, locke mempercayai, bahwa ada hak hak individu yang merupakan hak kamariah yang tidak dapat diganggu gugat dan keberadaan hak hak itu mendahului penetapan dari masyarakat dan pemerintah. hak hak kamariah ini antara lain hak untuk hidup, hak untuk memiliki kekayaan, hak bebas beragama, dan berkeyakinan. keyakinan akan pentingnya kebebasan beragama ini menurut locke didasarkan atas alasan bahwa semua manusia secara kodrati bebas merdeka sejak dilahirkan kedunia ini. tuhan, menurut locke, tidak mendiskriminasikan manusia atas dasar perbedaan agama, keturunan atau pemilikan kekayyang paling mendasar, locke mengakui dan menyatakan dengan tegas, bahwa tujuan hidup manusia adalah penyembahan kepada tuhan, menurutnya: tujuan hidup manusia, apakah ada dalam keadaan alam atau suatu masyarakat merupakan pelayanan kepada tuhan. manusia semuanya merupakan pelayanan dari satu tuhan yang berkuasa diutus dunia mengenai perintah nya dan mengenai urusan nya menurut pemohon, apa yang dinyatakan dengan tegas oleh john locke tentang tujuan hidup manusia, sungguh sangat sama dan dibangun dengan tafsir surat adz dzariyaat re opera defoteak krs sit led gol dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada ku. karena perbedaan konsepsi yang mendasar antara pinjaman dengan mudharabah menimbulkan konsekuensi logis bahwa mudharabah adalah investasi usaha dalam sektor riil, dan merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari ibadah dalam agama islam, maka kalimat koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi dalam usaha sektor riil dalam undang undang nomor tahun tentang pengoperasian inipun benar benar telah menabrak prinsip prinsip kebebasan beribadat yang merupakan prinsip dasar bernegara. akad mudharabah adalah bagian dari muamalah, muamalah adalah perwujudan ibadah bagi umat islam, dengan melarang melakukan investasi dalam usaha sektor riil artinya melarang melakukan pelaksanaan akad mudharabah artinya pula membatasi pelaksanaan muamalah artinya juga telah membatasi umat islam dalam pelaksanaan ibadahnyaberlakunya pengoperasian khususnya frasa koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasitelah diabaikan, tidak diakui sehingga harus dihentikan dan tidak boleh lagi dilanjutkan. sekali lagi ini benar benar perlakuan yang tidak adil. huruf pengoperasian berbunyi, sebagai berikut: menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap: j . koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam ini menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan juga yang bersifat potensial pada koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi, karena sebagai akibat dari tetap melaksanakan ibadat dengan menggunakan akad mudharabah, maka koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi potensial mendapatkan sanksi administratif dari menteri. akibat tidak dihormatinya atau dianggapnya asas asas kebebasan beribadat dan kepastian hukum tersebut mengakibatkan materi muatan undang undang invasi huruf harus dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan batal. materi muatan juncto huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian tidak sejalan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. kenyataan atas menunjukan bahwa juncto huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, menyangkut larangan koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riilpenjelasan huruf disebuttidak memperhatikan asas dapat dilaksanakan ini, karena ini jelas tidak efektif, bagaimana mungkin masyarakat dituntut mematuhi peraturan perundang undangan yang isinya melarang untuk melaksanakan ibadah menurut agamanya. selanjutnya: kemanusiaan:dan ateimbangan, keserasian, dan keselarasansetidaknya asas asas: pengayoman, kebangsaan, bhinneka tunggal ika, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. permohonan memohon agar majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya:ertentangan dengan ketentuan juncto dan uudatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.akta pendirian koperasi oleh notaris event mahar, s.h., kn, tanggal juli bukti fotokopi keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor kopindagtan bh vi11 tentang pengesahan akta pendirian koperasi menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menizin usaha jasa keuangan syari'ah nomor sinks kopindagtan bukti fotokopi nomor pokok wajib pajak koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi: bukti fotokopi akad mudharabah nomor mdb kpop knpi cmh bukti fotokopi akad mudharabah nomor mdb kpop knpi cmh ! bukti fotokopi akad mudharabah nomor mdb kpop knpi cmh !i11 bukti fotokopi akad mudharabah nomor mdb kpop knpi cmh iv bukti fotokopi fatwa dewan syari'ah nasional nomor dsn mui iv tentang pembiayaan mudharabah diraih), bukti fotokopi fatwa dewan syari'ah nasional nomor dsn mui i11 tentang akad mudharabah musytarakah, bukti fotokopi peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang kompilasi hukum ekonomi syari'ah, bukti fotokopi keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor kep m.kuku ix tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah: bukti fotokopi peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor per m.kuku x tentang pedoman standar operasional, manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, bukti fotokopi peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor per m.kuku ! tentang pedoman penyelenggaraan program bantuan pengembangan koperasi: bukti fotokopi.dan kec: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pengoperasian: bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun pembukaan: bukti fotokopi anggaran dasar komite nasional pemuda indonesia, bukti fotokopi peraturan organisasi komite nasional pemuda indonesia nomor po knpi xi1 tentang pembentukan badan dan lembaga komite nasional pemuda indonesia, bukti fotokopi kartu tanda penduduk pemohon perorangan. selain itu, para pemohon mengajukan (dua) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal september dan telah mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: tatang astarudin bahwa undang undang nomor tahun tentang pengoperasian secara eksplisit membatasi jenis usaha koperasi. dalam konsideran memang ada upaya mulia untuk menyejajarkan koperasi dengan kelompok kelompok atau pelaku ekonomi lainnya. tetapi dalamnya, ada beberapa hal yang dianggap mempersempit aktivitas kegiatan koperasi, yang hal itu berdampak pada mengenalnya, terbatasnya market share dan perkembangan koperasi depan, bahwa menjauhkan koperasi dari sektor riil, termasuk koperasi simpan pinjam adalah tindakan yang kurang strategis. karena pada umumnya, koperasi memiliki anggota dan jejaring kerja dan aktivitas sektor riil dalam berbagai ragam aktivitas dan skala usahanya. saat ini apalagi dikaitkan dengan kondisi sektor riil indonesia dalam konteks perekonomian nasional, sektor riil kita mengalami penurunan. dedikasinya diawali dari berkembdengan nomor puu x1 pada tanggal juni kemudian diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juli yang menguraikan sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi pemohon menjelaskan, bahwa kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji adalah: bahwa kewenangan mahkamah konstitusi dalam memeriksa, mengadili:eriksa dan mengadili dalamodel ekonomi padat modal, banyak bermunculan pabrik pabrik yang hanya dimilki oleh segelintir orang orang bermodal. namun pelan tetapi pasti, industri industri padat modal itupun gulung tikar, karena diserbu produk produk asing, khususnya dari china, bahwa sudah saatnya pemerintah berpihak dan memperhatikan koperasi. keberpihakan kita dengan koperasi dengan memberikan, tidak membatasi kiprah, gerak, dan perkembangannya adalah satu pilihan cerdas untuk pengembangan, dan kewibawaan, dan pemerataan keadilan ija santana bahwa tentang pengoperasian, menurut pandangan saksi, terdapat beberapa ketidaktaatan yang mesti diluruskan dalamnya. pengertian sektor riil dalam tentang pengoperasian, harus diberi penjelasan pada bagian penjelasan undang undang ini. apakah yang dimaksud dengan sektor riil (real asset) itu adalah lawan dari sektor (financial asset) dalam pengertian ekonomi, atau setiap bentuk penempatan dana anggota ksp pihak ketiga non anggota, bahwa terdapat ambiguitas makna pada ini dan bertentangan dengan bab xa, yang memuat tentang hak masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum. tidak terdapat makna kepastian dalam larangan tersebut, apakah yang dilarang dilakukan ksp hanya investasi usaha sektor riil, sementara investasi usaha sektor non riil diperbolehkan, dalam hal ini sektor keuangan: bahwa pertentangan antara dengan ini. dalam dikatakan bahwa semua jenis koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. sementara itu, ksp dilarang melakukan investasi usaha sektor riil. padahal, core ekonomi syariah adalah pada investasi usaha sektor riil. ekonomi syariah mengharuskan agar flow good (peredaran barang atau sektor riil) lebih deras dibanding flow money (peredaran uang atau sektor keuangan). terdapat ketidakpastian makna pada akibat paradoks dengan undang undang yang sama. akibat lanjutannya, implementasi prinsip prinsip syariah dalam ksp syariah akan terhambat oleprinsip prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, dalam keyakinan agama islam, adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar lagi dan bagian dari makna ibadah. akibatnya bab uud melanggar oleh ini. i2. menimbang bahwa untuk menanggapi dalil permohonan para pemohon, presiden telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal agustus dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang disampaikan melalui kepaniteraan mahkamah tanggal agustus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan bahwa ketentuan dan memberikan ruang gerak yang leluasa kepada koperasi konvensional, namun sisi lain membelenggu ruang gerak koperasi yang melakukan usahanya atas dasar ekonomi syariah: bahwa telah bersifat diskriminatif terhadap koperasi yang melakukan usaha atas dasar ekonomi syariah karena, tidak dapat melaksanakan akad mudharabah dan akad masyarakat. hal tersebut melanggar uud bahwa ketentuan huruf menimbulkan kerugian konstitusional yang spesifik, aktual dan juga bersifat potensial kepada koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi karena tetap melaksanakan usaha dengan menggunakan akad mudharabah. ii. tentangberikan keterangan bahwa kedudukan hukum pemohon tidak jelas oleh karena pihak yang mengajukan adalah dewan pengurus koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi, sedangkan surat kuasa diberikan oleh pengurus unit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi. oleh karena itu tidak jelas apakah pemohon bertindak untuk dan atas nama unit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda atau untuk dan atas nama koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi. berdasarkan permohonan yang diajukan mahkamah konstitusi maka tidak ada legalitas unit jasayariah koperasi usaha pemuda bertindak mewakili koperasi sebagai badan hukum. selain itu tidak jelas dan tidak ditemukan legalitas formal surat kuasa yang diberikan oleh pengurus unit jasa syariah koperasi usaha pemuda tersebut, sehingga tidak terbukti sah mewakili pengurus unit jasa syariah koperasi usaha pemuda. terhadap pemohon sampai dengan pemohon xiii tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon sampai dengan pemohon xiii sebagai kausalitas adanya norma dan huruf nomor tahun tentang pengoperasian (selanjutnya disebut pengoperasian). terhadap pemohon sampai dengan pemohon xiii tidak jelas kedudukannya apakah sebagai anggota koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi yang mempunyai kepentingan terhadap norma dan huruf pengoperasian, atau tidak sama sekali berkepentingan. oleh karena itu, menurut pemerintah para pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon yangberikut disampaikan penjelasan pemerintah atas materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon sebagai berikut: il. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh parahal ini merupakan landasan filosofis lahirnya pengoperasian (vide konsiderans menimbang huruf pengoperasian) implementasi uu. pengoperasian secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan koperasi indonesia semakin dipercaya kuat, sehat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. sebelum pemerintah memberikan keterang (vide dan uud untuk mencapai amanat konstitusi sebagaimana dan uud yang dituangkan kedalam pengoperasian adalah merupakan perintah konstitusi (vide uud terhadap pengujian dan huruf yang dimohonkan oleh para pemohon, pemerintah memberikan keterangngkap sebagai berikut:beberapa ketentuanundang undang pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan: bahwa ketentuan guo adalah untuk memperkuat pelayanan koperasi simpan pinjam kepada anggota dan bukan untuk pelayanan non simpan pinjam,da sektor riil tidak sesuai dengan peruntukan atau kegiatan koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur dalam pengoperasian antara lain menghimpun dan memberikan pinjaman kepada anggota. larangan koperasi simpan pinjam untuk melakukan investasi usaha pada sektor riil seperti menempatkan saham pada perusahaan lain, membuat usaha lain, membeli barang dagangan dan membiayai usaha sektor riil pada koperasi lain. selanjutnya koperasi simpan pinjam hanya dapat menempatkan dananya kepada koperasi simpan pinjam sekunder. selain itu koperasi simpan pinjam sekunder tidak boleh meminjamkan dananya kepada anggota perseorangan, melainkan khusus melayani pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi koperasi primer yang menjadi anggota. investasi sektor riil sebagaimana dimaksud bukan merupakan aktivitas usaha koperasi simpan pinjam, karena koperasi simpan pinjam melaksanakan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam pengoperasian. tujuan pelayanan simpan pinjam oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya adalah dalam rangka menumbuhkan atau menggerakkan sektor riil yang merupakan kegiatan usaha anggota, jadi usaha anggota yang harus dikembangkan bukan investasi larangan yang diatur dalam pengoperasian adalah sesuai dengan jenis koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi intermedia yakni menerima simpanan, mengelola dana dan menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada anggota. disamping itu koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan mempunyai karakteristik mengelola dana yang sangat liquid, penuh risiko, tingkat perputaran yang relatif lebih cepat dan rawan dengan terjadi penyalahgunaan, sehingga koperasi simpan pinjam harus lebih fokus pada usaha yang sifatnya tunggal (single business), hal ini untuk mengeliminir berbagai macam risiko apabila koperasi tersebut melaksanakan berbagai macam usaha. oleh karena itu beralasan apabila pengoperasian melarang koperasi simpan pinjam melakukan investasi sektor usaha riil. hal ini sesuai dengan hak konstitusional diatur dalam uud mengenai hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan uud mengenai perlindungan atas hak milik pribadi atau harta kekayaan pribadi setiap orang. para pemohon telah salah paham mengenai pengertian mudharabah dalam rangka kerjasama permodalan pada simpan pinjam syariah oleh karena kerjasama tersebut masih dalam bentuk kerja sama pembiayaan yang merupakan lingkup usaha keuangan, dan tidak benar apabila para pemohon menganggapnya sebagai bentuk investasi usaha sektor riil. seluruh jenis jasa keuangan yang berbasis syariah sebagaimana disebutkan para pemohon seperti mudharabah, masyarakat, bai' murabahah, bai salam, bai' istishna, ijazah, ijazah mustahil bit talk dan @arah merupakan bentuk pelayanan pembiayaan atau pinjaman koperasi simpan pinjam pola syariah yang dimanfaatkan pelayanan dari anggota dan untuk anggota, dan karena itu bukan investasi pada usaha sektor riil. selanjutnya pengaturan mengenai koperasi yang menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah akan diatur dalam peraturan pemerintah sedangkan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan usah ksp) dengan pola syariah akan diatur dalam peraturan menteri. terhadap ketentuan dimaksud, bahwa yang mengatur koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah, dalam hal ini yang dimaksud koperasi menjalankan prinsip ekonomi syariah sektor riil adalah jenis koperasi produsen, koperasi konsumen dan koperasi jasa sedangkan koperasi yang melaksanakan usaha prinsip ekonomi syariah sektor keuangan adalah jenis koperasi simpan pinjam dengan prinsip ekonomi syariah. secara umum pengelolaan koperasi sektor riil berbeda dengan pengelolaan sektor keuangan dalam hal ini usaha simpan pinjam yang diatur dalam pengoperasian. adapun para pemohon yang mengkaitkan mengenai pengelolaan jasa keuangan sesuai peraturan perundang undangan keputusan menteri yang terkait dengan pengelolaan keuangan syariah) berdasarkan nomor tahun tentang pengoperasian adalah sudah tidak sesuai dengan semangat nomor tahun tentang pengoperasian. peraturan pelaksanaan pengoperasian saat ini sedang dalam proses pembahasan dengan instansi terkait yang disesuaikan dengan prosedur penyusun peraturan perundang undangan yakni nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. berdasarkan hal tersebut atas ketentuan pengoperasian tidak bertentangan dengan ekonomi syariah sebagaimana yang telah dipahami secara tidak benar oleh para pemohon, sehingga ketentuan pengoperasian tidak bertentangan dengan juncto uud terhadap ketentuan huruf pengoperasian, pemerintah memberikan keterangan bahwa pemerintah berpendapat ketentuan huruf pengoperasian merupakan norma hukum untuk menjamin kepatuhan dan penegakan hukum atas pelaksanaan (implementasi) pengoperasmemohon kepada mahkamah konstitusi untuk mengambil alih secara mutasi mutans terhadap keterangan pemerintah mengenai pengoperasian sebagaimana dimaksud atas. terhadap ketentuan huruf pengoperasian yang mengatur pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap pengoperasian adalah merupakan jaminan dan perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi setiap orang yang dijamin dalam konstitusi (vide uud berdasarkan hal hal tersebut atas tidak benar dan tidak beralasan anggapan para pemohon dan oleh karena itu ketentuan huruf pengoperasian tidak bertentangan dengan dan uud bahwa pengenaan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam yang berinvestasi sektor riil adalah suatu yang universal diterapkan pada lembaga lembaga keuangan lainnya, hal ini untuk melindungi kepentingan anggota yang menyimpan dananya koperasi simpan pinjam. penerapan sanksi administratif dimaksud untuk menegakkan keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap pelayanan simpan pinjam koperasi simpan pinjam kepada anggotanya. namun demikian pengenaan sanksi administratif dimaksud melalui berbagai tahapan antara lain teguran secarajin usaha dan atau pembubaran oleh menteri. berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dimungkinkan undang undang untuk mengatur mengenai sanksi baik pidana maupun sanksi administratifhuruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasitelah mengajukan (tiga) orang ahli yangurhanuddin abdullahdengan cara ini diharapkan akan diperoleh kedudukan tawar menawar yang lebih baik pada saat membeli bahan baku, bahan setengah jadi, bahan bahan penolong, mesin mesin untuk proses fabrikasi atau pada saat menjual produknya,dapat bergerak sebagai distributor, agen, outlet atau ritel modern:jasa yang ditawarkan bisa sektor riil maupun sektor keuangan, misalnya jasa transportasi (darat, laut, dan udara), atau akomodasi (hotel, perumahan apartemen, perkantoran), atau jasa sektor riil lainnya serta sektor jasa keuang, seperti gadai, leasing, anjak piutang, ventura dan jasa keuangan lainnya,operasi menjadi lembaga intermedia untuk menghimpun dana dari para anggota (penyimpanan) dan menyalurkannya kepada anggota yang memerlukan (peminjam) untuk konsumsi, modal kerja, atau investasi, koperasi yang berhasil adalah koperasi yang memberi manfaat sesuai dengan tujuan beroperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara ekonomi maupun sosial, melayani anggota sebaik baiknya, melaksanakan program kerja yang telah disepakati pada rapat anggota tahunan rat),memberikan sisa hasil usaha shu) koperasi yang memadai sebanding dengan jasa yang diberikan oleh para anggota koperasi. untuk itu, pengurus harus bekerja keras dan melaksanakan manajemen yang baik sehingga menghasilkan pelayanan yang memuaskan dan shu yang memadai: setiap jenis usaha mengandung risiko usaha. risiko adalah ketidakpastian dalam penghasilan netto. usaha bidang keuangan memiliki risiko yang berbeda dengan usaha sektor riil. mencampurkan usaha sektor keuangan dengan sektor riil bisa berarti menjumlahkan risiko usaha pada sektor sektor usaha tersebut. risiko usaha sektor keuangan antara lain risiko kredit, risiko pasar nilai tukar dan suku bunga), risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi dan lain lain. risiko usaha sektor riil antara lain risiko cuaca, risiko hama penyakit, risiko fluktuasi harga input maupun produk, risiko bencana alam, risiko ketidaktaatan teknologi, penjarahan dan lain lain. memfokuskan usaha merupakan salah satu usaha meminimalisir risiko. dr. hj. sonny dewi judiasih dalam misinya, koperasi tak henti hentinya berusaha untukmelalui undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjangoleh karena objek permohonan pengujian ini adalah materi muatan dalam undang undang pengoperasian (selanjutnya disebut pengoperasian) dan huruf. il. kedudukan hukum pemohon (legal standing) kedudukan hukum (legal standing) mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentangsebagai badan hukum privat kopebahwa koperasi didorong untuk berkembang luas sesuai denganhwa berbicara mengenai koperasi simpan pinjam maka ada sesuatu yang menjadi keharusan untuk diperhatikan dalam hal ini yaitu bahwa koperasi simpan pinjam harus dilaksanakan sebagai koperasi tunggal usaha. dasar hukumnya adalah dalam ketentuan poin yang menyatakan bahwa, bahwa dikatakjadi, dalam hal koperasi tersebut didirikan sebagai koperasi simpan pinjam, maka sejak awal didirikan, para anggota sudah mempunyai komitmen bahwa jenis usaha koperasi itu akan bergerak dalam bidang simpan pinjam saja. dan terhadap komitmen tersebut, komitmen bersama tersebut, maka para anggota sepakat untuk tidak mencampurkan jenis usaha koperasi tersebut dengan jenis yang lain: koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan mempunyai karakteristik dalam mengelola dana yang sangat liku, penuh resiko dan tingkat perputaran yang relatif cepat, dan rawan terjadi penyalahgunaan. sehingga koperasi simpan pinjam harus fokus pada usaha yang sifatnya tunggal atau single business atau one business. dan hal itu dilakukan untuk mengeliminir berbagai macam resiko apabila koperasi tersebut melaksanakan berbagai macam usaha. koperasi simpan pinjam harus memperkuat pelayanan kepada anggota dan bukan untuk pelayanan kepada non anggota koperasi simpan pinjam itusa sektor riil karena dengan peruntukannya itu adalah diperuntukkan untuk kegiatan koperasi simpan pinjam. penekanannya adalah bahwa tujuan koperasi simpan pinjam adalah untuk selalu siap memberikan pelayanan pinjaman kepada para anggota. oleh karena itu, koperasi simpan pinjam harus selalu dijaga likuiditasnya. giyartaran uang dalam usaha sektor riil lebih panjang dibandingkan dengan sektor keuangan. menurut pengalaman ahli yang ada lapangan, ahli telah menjumpai beberapa koperasi simpan pinjam yang defisit, bahkan gulung tikar. hal ini dikarenakan dana yang diperoleh koperasi simpan pinjam digunakan untuk investasi sektor riil, seperti investasi pada usaha properti, pada waspada, perkebunan, dan usaha usaha sektor riil lainnya. sehingga dana yang berasal dari anggota yang seharusnya disalurkan kembali kepada anggota justru terhambat. hal ini dikarenakan koperasi simpan pinjam melanggar dari prinsip jati diri koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan anggota sebagai pengguna jasa, bahwa seharusnya tugas koperasi simpan pinjam, baik dengan pola syariah maupun pola konvensional adalah memberikan fasilitas pembiayaan dan pembinaan kepada anggota yang nantinya berdampak pada pertumbuhan usaha sektor riil anggotanya. itulah sebenarnya tujuan dari koperasi simpan pinjam, yaitu menumbuhkan usaha sektor riil anggotanya, bukan sektor riil usaha koperasi. hal inilah mengapa koperasi simpan pinjam dilarang investasi pada sektor riil agar tidak ada dana yang berasal dari anggota yang mengendap sektor riil tersebut, sehingga koperasi simpan pinjam tetap liquid, menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah mengajukan keterangan tertulisnya pengoperasian yang berbunyi sebagai berikut: koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap: koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riihurufgoperasian, dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan yang pada pada pokoknya sebagai berikut: dengan berlakunya ketentuan juncto huruf pengoperasian, yang melarang dan memberikan sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil, maka unit jasa keuangan syariah koperasi para pemohon, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pengabaian negara terhadap jaminan kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. para pemohon juga menyatakan pada sisi lain ketentuan pengoperasian telah mengakomodir tentang ekonomi syariah. ketentuan guo menyebutkan koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah. oleh karenanya para pemohon menghadapi ketidakpastian hukum mengenai diperbolehkannya atau tidak pelaksanaan akad mudharabah dalam transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh unit jasa keuangan koperasi para pemohon. berdasarkan uraian tersebut atas para pemohon beranggapan ketentuan huruf pengoperasian bertentangan dengan dan uud ccdan huruf pengoperasian landasan filosofis pembentukan undang undang nomor tahun tentang pengoperasian yang menggantikan undang undang nomor tahun adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan pengoperasian, dengan mengambil dan menerap, yang dimaksudkan agar koperasiyang pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan koperasi yang berkualitas secara kelembagaan maupun usaha, bahwa sesuai dengan paradigma pengoperasian sebagaimana diuraikan atas, pengoperasian dibentuksalah satu upaya untuk mewujudkan paradigma. koperasi sebagaimana diuraikan atas adalah dengan mengatur jenisperasi yang didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan atau kepentingan ekonomi anggota sebagaimana diatur dalam juncto pengoperasian. jenis jenis koperasi tersebut adalah koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. bahwa pembagian jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalammbaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas pada umumnya. hal tersebut sejalan dengan ketentuan pengoperasian, yang menyebutkan:menunju. berdasarkan hal tersebut atas, terkait dengan koperasi simpan pinjam, maka angka juncto juncto pengoperasian telah mengatur secara tegas bahwa satu satunya usaha koperasi simpan pinjam adalah menjalankan usaha simpan pinjam yang meliputi kegimenghimpun dana dari anggota: memberikan pinjaman kepada anggota, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. fl. bahwa koperasi simpan pinjam yang dimaksud dalam pengoperasian ini adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha yaitu yang melakukan kegiatan: .menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan berupa: memberikan pinjaman kepada anggota berupa, dan menempatkan dana pada koperasi simpan pinjam sekundernya. bahwa jenis koperasi simpan pinjam yang sebagaimana diuraikan pada huruf atas, berdasarkan ketentuan juncto huruf pengoperasian secara tegas dilarang melakukan investasi pada usaha sektor riil. hal tersebut disetujui dalam rapat hanja pembahasan ruu pengoperasian tanggal september yang dalam risalah pembahasan ruu tersebut dapat dijelaskan kutipan persetujuan sebagai berikut: bahwa koperasi simpan pinjam tukan bergerak disektor keuangan ya, sektor keuangan itu perputaran uangnya kan cepat, uang keluar masuk lagi uang. kalau menginvestasikan sektor ril kan perputaran uangnya kan berbeda, dia ini nunggu nunggu nah itu tidak boleh. itu dari segi manajemen pembelajarannya nggak match dengan jatuh tempo sumber dananya yang dihimpun itu yang pertama kita sepakat sebelumnya koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melakukan kegiatan satu satunya simpan pinjam. berantakan sektor riil sudah nggak boleh. nah kemudian semangat dari teman teman ini koperasi ingin fokus, kalau simpan pinjam simpan, sektor ril sektor riil. rapat setuju. bahwa menurut pendapat dpr, ketentuan juncto huruf pengoperasian sudah secara tegaselas menyebutkan bahwa jenis koperasi yang dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil adalah jenis koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu satunya usaha, sedangkan jenis koperasi lain yang mempunyai unit usaha simpan pinjam sebagaimana dimungkinkan berdasarkan angka pengoperasian yang menyebutkan tidak terkena larangan dimaksud. oleh karenanya pendapat para pemohon yang menyatakan ketentuan juncto huruf pengoperasian menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi kebebasan dalam menjalan agama dan kepercayaannya tidak cukup beralasan menerima keterangan dpr secara keseluruhan, menyatakan dan huruf nomor tahun tentang pengoperasian tidak bertentangan dengan uud menyatakan dan huruf nomor tahun tentang pengoperasian tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa para pemohon dan presiden telah mengajukan kesimpulan tertulis melalui kepaniteraan mahkamah masing masing diterima tanggal septoperasian) terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang selanjutnya disebut uud khususnya, pengoperasian menyatakan, koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil huruf pengoperasian menyatakan, menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap: a. dst koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalampengoperasiandasarkan akta notaris pendirian koperasi usaha pemuda komite nasional pemuda indonesia kota cimahi yang diwakili oleh yudha indrapraja sebagai pengurus untuk melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi serta koperasi hadapan maupun luar pengadilan dan pemohon sampai pemohon xii adalah perseorangan warga negara indonesia. para pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya pengoperasian karenaselama ini unit jasa keuangan syariahohon sampai dengan pemohon xiii adalah pemohon perseorangan warga negara indonesia yang merasa hak hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya undang undang pengoperasian, kerugian konstitusional1, terkait pengujian undang undang ini pemohon mengangkat hak konstitusional sebagai berikut: kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum. kebebasan dan kemerdekaan menjalankan ibadat menurut agamanya. bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. kerugian konstitusional yang dialami pemohon, juncto huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian menghalangi hak konstitusional pemohon sampai dengan pemohon xiii adalah: dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, unit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi secara spesifik dan khusus tidak dapat lagi menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuksektor riil sebagai fungsi pemberdayaan koperasi kepada anggota terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah sehinggadan huruf, sehingga menurut para pemohon tersebut bertentangan dengpara ahli yaitu tatang astarudin., ija santana., yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal septemberagustusagustus yang pada pokoknya menerangkan bahwa dan hurufketerangannya presiden mengajukan para ahli yaitu burhanuddin abdullah., dr. hj. sonny dewi judiasih., giyarso yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal september yang keterangannya telah dimuat dalam bagian duduk perkara: menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis kepada kepaniteraan mahkamah tanggal oktober yang menerangkan pada pokoknya bahwa pengoperasian yang menurut para pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghalangi kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan tidak cukup beralasan, pendapat mahkamahahli dari para pemohon dan presiden, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari presiden, keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para pemohon, presiden sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, mahkamah berpendapat sebagai berikut:araara pemohon. meskipun permohonan para pemohon kehilangan objek, namun yang dimohonkan oleh para pemohon serta alasan alasan dan bukti bukti yang telah diajukan oleh para pemohon dalam persidangan telah dipertimbangkan dan diputus mahkamah dalam putusan nomor puu xi wahiduddin adamsanto ttd. ttd. wahiduddin adams materialis akbar panitera pengganti ttd. ida ria tambunit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi jika tetap menjalankan kerjasama permodalan dalam bentuk akad mudharabah maka sesuai bunyi ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pengoperasian, maka menyebabkan unit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda knpi kota cimahi terancam mendapatkan sanksi dari pemerintah. unit jasa keuangan syariah koperasi usaha pemuda knpi kota cimahikarenanya undang undang pengoperasian dan huruf telah melanggar norma juncto dan uud para pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya berupa ketidakpastian hukum dan dibatasi untuk beribadat menurut agamanya. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materil pengoperasian nomor tahun koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil . huruf pengoperasian nomor tahun menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan investasi usaha pada sektor riil sebagaimana dimaksud dalam norma undang undang dasar uudiv. alasan alasan pemohon undang undang bertentangan dengan undang undang dasar pertentangan pengoperasian dengan uud bahwa pertentangan tersebut kami uraikan berikut ini yang berbunyi koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dan dalam penjelasan undang undang dikatakan cukup jelas atas jelas jelas memperbolehkan koperasi menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah dantiga jenis akad teratas yaitu akad masyarakat, akad mudharabah dan akan muara'ah adalah jenis akad yang berbentuk pembiayaan atau kerja sama permodalan dalam usaha sektor riil. undang undang pengoperasian seharusnya konsisten dan taat asas dengan apa yang tertuang dalam atas, mana semua jenis akad syariah boleh dilaksanakan oleh koperasi dalam menjalankan usahanya. namun justru ketidakkonsistenan ini ditunjukan olehyang dalam prakteknya justru membatasi penerapan ekonomi syariah. pemohon berpendapatberlaku pada semua koperasi simpan pinjam baik yang berlandaskan prinsip ekonomi konvensional maupun syariah. bagi koperasi simpan pinjam syariah dalam prakteknya undang undang nomor tahun tentanginyak dan gas bumi terhadap undang undang dasar yang diajukan oleh: federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp), yang diwakili oleh: nama drg. utan gandar warga negara indonesia, jabatan presiden federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) alamat jalan perwira jakarta nama noviandri warga negara indonesia, jabatan sekretaris jenderal federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp): alamat jalan perwira jakarta selanjutnya disebut sebagai . . . pemohon konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) dalam hal ini diwakili oleh: nama faisal yusra warga negara indonesia, jabatan presiden konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) alamat jl. perwira jakarta selanjutnya disebut sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni keduanya memberi kuasa kepada decline situmorang, s.h., rando tambunan, s.h., b.p. beni dirty sinaga, s.h., henry david oliver sitorus, s.h., muhammad zaitun umam, s.h., m.h., arif suherman., s.h., sumber malang, s.h., lenses sihaloho., s.h., anton febrian, s.h., taufigul muji., s.h., iwan darmawan, s.h., priadi, s.h., dan dona fusion, s.h.i yaitu advokat yang tergabung dalam indonesian human rights committee for social justice ihas) yang berdomisili jalan mampang prapatan50000n nan laluan enahli para pemohon, mendengar dan membaca keterangan pemerintahminyak dan gas bumi migas) adalah sumber daya yang sangat strategis bagi kehidupan bangsa sehingga berdasarkan undang undang harus dikuasai sepenuhnya oleh negara. undang undang dasar mengamanatkan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara, mempengaruhi hajat advokasi dan kepentingan anggota ksp migas indonesia, menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat indonesia yang adil dan makmur": bahwa sesuai dengan tujuan yang disebutkan diatas, utamanya dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat indonesia yang adil dan makmur maka ksp migas indonesia dirugikan dengan pemberlakuan undang undang guo yang dinilai merugikan usaha perhiasan indonesia serta tidak memberikan jaminan bagi sebesar besar kemakmuran rakyat: bahwa pemohon memandang pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi telah merugikan usaha migas akibat keberadaan migas dan bph migas yang mengakibatkan usaha pertambangan sangat birokratis dan yang membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha migasuntuk itu, pemohon menilai perlu melakukan uji materi undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi terhadap undang undang dasar mahkamah konstitusi. fakta fakta hukum pada tanggal oktober dpr telah menyetujui rancangan undang undang minyak dan gas bumi, yang diajukan oleh pemerintahnomor dan tambahan lembaran negara nomor bahwa pada saat diundangkan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi dianggap berpotensi melanggar konstitusi. untuk itu undang undang guo pernah diuji materilkan mahkamah konstitusi terkait dengan angka huruf bahwa terhadap uji materil tersebut, mahkamah konstitusi pada hari selasa, desember telah mengeluarkan putusan dengan nomor puu yang pada intinya,:"pasca putusan mahkamah konstitusi nomor puu i para pemohon menilai masih banyak dalam undang undang guo yang telah terbukti melanggar konstitusi, termasuk yang sebelumnya telah uji material dan ditolak oleh mahkamah konstitusi: bahwa para pemohon menilai ada beberapa yang sebelumnya telah diajukan dan ditolak oleh mahkamah konstitusi, saat ini telah terbukti secara nyata melanggar konstitusi dan merugikan perekonomian negara. sehingga para pemohon mengajukan kembali (judicial review) tersebut mahkamah konstitusi dengan alasan yang berbeda dari permohonan yang sebelumnya. hallebih jauh lagi yang telah uji material dan dikabulkan oleh mahkamah konstitusi cenderung dilanggar dan masih digunakan sebagai asas pengambil kebijakan, contohganut prinsip pasar dalam menentukan harga bahan bakar minyak bbm) yang saat ini sedang diuji oleh sejumlah kalangan mahkamah konstitusi, bahwa salah satu bukti undang undang guo bertentangan dengan konstitusi adalah terjadinya penurunan produksi migas khususnya minyak bumi secara signifikan yang digambarkan melalui data data berikut ini: produksi lifting minyak nasional yang sangat rendah (tahun hanya sekitar bbs hari, januari turun menjadi sekitar b h. tahun masih sekitar juta bbs hari) tahun masih sekitar juta b h. padahal secara geologis sumber daya (resources) minyak perut bumi relatif masih sangat besar, sekitar milyar bbs. ditambah dengan kapasitas kilang bbm yang stagnan selama lebih dari tahun terakhir (pada level sekitar bbs hari), sedangkan kapasitas kilang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bbm dalam negeri saat ini adalah sekitar bbs hari. akibatnya, indonesia harus mengimpor minyak mentah dan bbm dalam jumlah besar dengan harga mahal. sehingga kenaikan harga minyak dunia berdampak pada semakin beratnya tekanan pada apbn:adalah sebagai berikut:, alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa kontrak kerjasama yang diatur didalam undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi menimbulkan ketidak pastikan hukum sehingga bertentangan dengan 28d undang undang dasar bahwa mengenai kontrak kerja sama diatur dalam angka dan undang undang guo. bahwa angka undang undang guo menyatakhwa undang undang guo menyatakanisiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetaptrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka dan undang undang guo terdiri dari dua bentuk kontrak, yaitu kontrak bagi hasil dan kontrak kerjasama lainnya. pengertian kontrak kerjasama lainnya bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagai mana diamanatkan undang undang dasar karena bersifat multi tafsir. sepatutnya kontrak kerjasama lainnya haruslah dinyatakan secara jelas dan spesifik agar tidak menimbulkan multi tafsir demi kepastian hukum dalam pengelolaan sumber daya alam sistem kontrak yang tidak jelas ini dalam prakteknya juga berpotensi untuk merongrong kedaulatan negara kita dalam menentukan harga serta melakukan tindakan lainnya terkait sumber daya kita. implementasi dari suatu kontrak, salah satunya menunjukkan bahwa sesungguhnya hasil dari suatu proses eksplorasi dan eksploitasi masih harus berbagi dengan perusahaan swasta asing lainnya, dengan kata lain hasil eksplorasi dan atau eksploitasi tidak murni menjadi milik negara pertamina. bahwa berdasarkan uraian diatas, angka dan undang undang guo bertentangan dengan undang undang dasar ii. bahwa keberadaan badan pelaksana (bp migas) dan badan pengatur (bph migas) sebagaimana diatur dalam angka angka dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, telah menimbulkan ketidak pastikan hukum dan menghambat tercapainya tujuan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat sehingga bertentangan dengan 28d dan undang undang dasar tentang migas bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari angka dan undang undang guo dikenal adanya migas badan pelaksana minyak dan gas). bahwa angka undang undang guo menyatak. selanjutnya undang undang guo menyatakan9g.tentang bph migas bahwa sebagai wujud pelaksanaan dari angka dan undang undang guo dikenal adanya badan pemerintah 'independen', bph migas badan pengatur hilir minyak dan gas bumi), yang menjalankan fungsi fungsi (regulasi dan pengawasan) yang sebenarnya juga masih merupakan fungsi kementerian esdm cg. ditjen migas. bahwa angka undang undang guo menyatakan. bahwa undang undang guoil.i.a. keberadaan bph migas menimbulkan ketidakpastian hukukeberadaan bph migas justru mengakibatkan tidak jelasnya siapa pihak penanggung jawab dalam berbagai persoalan terkait hilir seperti kelangkaan bbm, kuota bbm terlampaui, dan pengaturan pasar bbm. dalam praktiknya apabila terjadi masalah kelangkaan bbm, ledakan elpiji maka terjadi saling lempar tanggung jawab antara bph migas dan ditjen migas ataukah pertamina. sehingga berakibat terhadap kebingungan publik tentang siapa yang harus bertanggung jawab dengan banyaknya institusi yang ada apakah ditjen migas, bph migas, ataukah pertamina. demikian juga dengan keberadaan migas terhadap masalah pengembangan gas melalui pipa, juga dapat menimbulkan tarik menarik bahwa masalah itu menjadi kewenangan hilir bph migas) ataukah hulu migas). i.b. keberadaan migas dan bph migas mengakibatkan tidak tercapainya tujuan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyatemisahan badan pelaksana dan badan pengatur dibagian hulu dan hilir angka angka dan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi). adanya sentralisasi atau pemisahan bidang hulu dan hilir pada kenyataannya justru memperlemah peran pertamina sebagai bumn yang bergerak dan mengelola minyak dan gas bumi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya penguasaan pihak swasta atas hulu dan hilir. pemisahan tersebut juga mengakibatkan tidak terintegrasinya pengelolaan sisi hulu dan hilir, sehingga menyebabkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi membutuhkan produksi biaya tinggi (high cost production), sehingga pada akhirnya perolehan negara atas sektor minyak dan gas bumi tidak dapat dipergunakan untuk sebesar besarkeberadaan badan pelaksana migas) dan badan pengatur hilir bph migas) yang dimaksud dalam undang undang guo adalah berbentuk badan hukum milik negara bumn) seharusnya menerapkan prinsip dan asas good corporate governance, sehingga setiap tindakannya harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan demi tercapainya amanat konstitusi. namun pada kenyataannya dalam undang undang guo, badan pelaksana dalam hal ini adalah migas badan pelaksana minyak dan gas) serta bph migas badan pengatur hilir minyak dan gas bumi) tidak menyebutkan adanya konsep pertanggung jawaban yang terbuka terhadap masyarakat. lebih lanjut pengawasan terhadap kedua badan diatas sangat lemah, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan penyimpangan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya hak menguasai negara terhadap kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hidup orang banyak. semisal permasalahan cost recovery dalam pertambangan minyak dan gas bumi. bahwa migas dan bph migas sebagai sebuah badan hukum milik negara dalam melaksanakan kegiatannya tidak mempunyai alur pertanggungjawaban kerja yang jelas. sebagaimana layaknya sebuah badan hukum, sebagai contoh dalam suatu perseroan terbatas dikenal adanya dewan komisaris, dan dalam perguruan tinggi yang berbentuk badan hukum milik negara dikenal juga adanya majelis wali amanat. hal tersebut tidak ditemukan dalam migas maupun bph migas, sehingga menyebabkan migas maupun bph migas adalah badan hukum yang tidak terkontrol serta tidak jelas pertanggungjawabannya. bahwa dengan tidak adanya kontrol akan mengakibatkan penyimpangan penyimpangan, dan semakin melemahnya hak menguasai negara sebagai akibat dari lemahnya pengawasan terhadap badan pelaksana dan badan pengatur hilir telah berimplikasi pada berkurangnya pendapatan negara demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. bahwa dari sisi apbn, keberadaan bph migas juga tentu menambah alokasi belanja anggaran negara. dengan keberadaan dan fungsinya yang saling tumpang tindih dengan ditjen migas maupun pertamina dalam berbagai hal, menyebabkan inefisiensi anggaran dalam apbn. inefisiensi ini menyebabkan beratnya anggaran negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat dalam mencapai tujuan demi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. dengan demikian berdasarkan uraian yang telah para pemohon sebutkan atas, nyatakan bahwa badan badan yang melaksanakan dan mengatur minyak dan gas bumi secara terpisah ini, telah terbukti menimbulkan ketidak pastikan hukum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar membuat investor serta pemodal asing untuk mengelola dan menguras kekayaan alam indonesia yang vital bagi masyarakat, serta telah mereduksi kewajiban negara oleh bumn pertamina) sebagai pelaksana dari hak menguasai negara dibidang pengelolaan minyak dan gas bumi yang pada akhirnya menghalangi tercapainya tujuan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam dan undang undang dasar ill.ahwa undang undang guo menyatakan: hidup orang banyak, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung dalamnya harus dikuasai oleh negara untuk menjamin tercapainya tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. konsep dikuasai oleh negara mengandung makna tidak saja berarti memiliki atau penguasaan, tapi dalam arti luas mencakup aspek pengelolaan dan pengendalian secara langsung oleh negara. aspek pengelolaan dan pengendalian inilah sebenarnya yang akan menjadi pilar pendukung kedaulatan dan kemandirian migas nasional. bila berbicara mengenai aspek kedaulatan dan kemandirian migas nasional, terdapat beberapa masalah dalam konstelasi minyak dan gas bumi indonesia yang ditimbulkan oleh diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. bahwa undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi tersebut secara filosofis, substansi dan materi telah melenceng jauh dari amanat yang dikandung dalam undang undang dasar karena tidak menegaskan bahwa kepemilikan produksi migas secara keseluruhan berada pada negara. pengelolaan migas dalam konteks kedaulatan dan kemandirian migas nasional seharusnya hanya diusahakan oleh negara dan pelaksanaannya ditugaskan dan dikatakan kepada badan usaha milik negara pertamina) sebagai pemberian kuasa usaha migas secara eksklusif. letter intens lol) pemerintah republik indonesia dan international monetary fund imf) tanggal januari dalam article nomor yang dijadikan dasar pembuatan undang undang migas itupun sebenarnya dengan tegas mengamanatkan untuk menyusun suatu undang undang untuk menjadikan pertamina menjadi pemegang kedaulatan dan kemandirian (to play key role) migas indonesia. kenyataannya undang undang migas justru membelenggu, membantai dan bundling bisnis pertamina sebagai perusahaan negara, disaat perusahaan migas dunia justru semakin terintegrasi sektor hulu dan hilirnya. kedudukan pertamina dianggap sama dengan kontraktor kontrak kerja sama kkk) lain dan tidak terlihat sebagai perusahaan migas milik negara sebagaimana umumnya negara lain yang diberi kewenangan untuk mengelola wilayah kerja pertambangancc. koperasi, usaha kecil: badan usaha swastlam undang undang guo, kata dapa. dengan kata lain, undang undang guo telah memberlakukan suatu sistem persaingan kepada semua jenis jenis pelaku usaha terhadap sumber kekayaan alam negara yang notabene hasil pengelolaan dan pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat.maka jelas undang undang guo serta pelaksanaannya adalah merupakan perwujudan dari liberalisasi sektor migas. bahwa dengan diberlakukannya undang undang guo maka undang undang guo telah memberikan ruang yang sama antara badan usaha swasta dengan bumn (equal position), yang dalam prakteknya telah mengakibatkan terdominasinya sektor migas nasional oleh pihak swasta. contohnya blok cepu jawa tengah, dimana pertamina sebagai bumn kalah tender dengan pt. exxon mobile dan nyaris kalah blok offshore madura bila tidak didukung oleh opini publik. bahwa dan undang undang dasar pada hakekatnya bukan hanya mengatur ide tentang apa dan bagaimana pengelolaan cabang cabang produksi dan kekayaan alam negara, namun juga menganut prinsip perlindungan serta pemberian prioritas bagi suatu badan usaha milik negara didalam melakukan mandat konstitusi dalam mengelola kekayaan alam tersebut. logika inilah yang mendasari munculnyamenyebutkan:. bahwa para pemohon menilai bahwa nasionalisasi aset aset negara oleh bumn dan prioritas pengelolaan oleh bumn, yang mana selain merupakan mandat konstitusi adalah juga merupakan keniscayaan bila didukung dengan kepercayaan dan anggaran yang memadai untuk itu oleh negara pemerintah.. berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi dalam putusanerdasarkan uraian atas, maka norma undang undang guoiv. bahwa pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sebagaimana dinyatakan dalam undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa undang undang guo menyatakan:hwa undang undang guo telah pernah uji dan telah diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu i yang pada intinya menolak permohonan terhadap tersebut. untuk itu para pemohon mengajukan kembali (judicial review) undang undang guoalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i dalam bagian pertimbangannya terlihat bahwa dalil para pemohon terdahulu adalah sebagai berikut: ". terkait dalil para pemohon dalam perkara nomor puu i mahkamah konstitusi berpendapat bahwa: . bahwa para pemohon menilai putusan mahkamah konstitusi nomor puu i terkait dan undang undang guo perlu ditinjau kembali dengan menguji kembali konstitusionalitas tersebut, dengan mengingat telah terjadi pergeseran makna dan undang undang dasar dan dalam perkara guo para pemohon mengajukan argumentasi hukum yang berbeda dari pemohon sebelumnya yang disertai dengan bukti konkrit pelanggaran konstitusi akibat adanya dan undang undang guomisahan kegiatan hulu dan hilir telah terbukti tidak memenuhi tolak ukur pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, yaitu dengan alasan sebagai berikut: bahwa saat ini penguasaan sektor migas dominasi oleh pihak asing sehingga hasil kekayaan migas kita lebih banyak terbawa luar negeri ditengah situasi nasional yang krisis energi. hal ini dapat dilihat dari total blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non pertamina, blok dioperasikan perusahaan asing, hanya blok yang dioperasikan oleh perusahaan nasional, serta sekitar blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal: bahwa diseluruh tempat penambangan migas indonesia terjadi konflik agraria yang mengakibatkan mata pencaharian pendapatan masyarakat berkurang, sebagaimana konflik yang terjadi tiada, sulawesi, bahwa migas tidak mampu mengontrol sumur sumur dan kilang minyak sehingga negara terhalangi mendistribusikan kekayaan migas bagi kemakmuran rakyat, bahwa migas yang menjadi lembaga superbowl mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan migas terhalangi: bahwa penguasaan asing terhadap tambang migas mengakibatkan hak masyarakat adat terhadap sumber sumber agraria terhalangi. demikian juga fungsi hak menguasai negara, mahkamah konstitusi telah memerinci yang berwenang dari masing masing fungsi. dalam bidang pengelolaan mahkamah konstitusi memandang bahwa bumn yang memiliki wewenang. hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusiyang menyatakan: bahwa pemisahan fungsi badan pelaksana dan badan pengatur dibagian, yang berakibat pada: tidak efektifnya hak menguasai negara terhadap sumber kekayaan alam negara: memperlemah posisi pertamina sebagai bumn yang bergerak dibidang minyak dan gas bumi, semakin menguatnya dominasi penguasaan pihak swasta, tidak terintegrasinya pengelolaan sisi hulu dan hilir. bahwa norma undang undang guo telah menyebabkan pt. pertamina persero selaku badan usaha milik negara bumn) dalam kegiatan usahanya harus membentuk anak perusahaan dengan spesifikasi kerja berbeda beda untuk mengelola industri hulu dan hilir. terhitung ada sekitar (dua puluh satu) anak perusahaan pertamina persero yang bergerak dibidang hulu dan hilir, yang terdiri dari: anak perusahaan kepemilikan saham pt. pertamina pertamina pt. pertamina berdiri tahun merupakan usaha hulu bidang minyak dan gas bumi pertamina meliputi eksplorasi, eksploitasi gedung standard charter dan produksi migas, dengan jl. prof. dr. satrio lt. penyertaan modal pertamina telp (hunting) sebesar dan koperasi energy indonesia sebesar pertamina cepu laki pertamina pt. pertamina cepu berdiri cepu tahun sebagai anak perusahaan pt. pertamina pertamina cepu dan tahun berubah status merdeka menjadi anak perusahaan metgcka maut no: pertamina (persero), gedung warna lt. jakarta pusat bergerak dalam bidang minyak phone dang minyak dan gas bumi, kegiatan terkait fax: aan wilayah kerja blok cepu dan p4! www per taman a except.com pada akhir tahun udah tahap produksi first oil. penyertaan modal pertamina besar dan koperasi energy indonesia sebesar pertamina hulu energi pertamina pertamina hulu energi hulu energi berdiri tahun (d h pertamina hulu energi bidan pari dalam warna pramuka building, floor sektor hulu minyak dan gas jl. merdeka timur jakarta pusat bumi serta energi lainnya phone ext. dengan penyertaan modal fax pertamina sebesar dan http he.pertamina.com pertamina dana ventura pne. sebesar pertamina geothermal pertamina energy geothermal energy pertamina geothermal energy berdiri tahun dan pertamina geothermal energy laluan dalam bidang menara cakrawala lt. pengembangan sumber daya jl. mh. thamrin jakarta pusat panas bumi meliputi kegiatan phone: eksplorasi dan eksploitasi, fax produksi uap dan pembangkitan listrik dan jasa konsultasi, konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pengembangan teknologi bidang panas bumi. penyertaan modal pertamina sebesar dan pt. pertamina dana ventura sebesar pt. pertamina drilling pertamina service indonesia drilling services indonesia pertamina drilling services pertamina drilling services indonesia yang merupakan indonesia salah satu bagian pt. pertamina persero), bergerak bidang menara standard charter lt. drilling services pedal dengan namanya, drilling services yang jl. prof. dr. satrio dimaksud adalah pekerjaan jakarta selatan pemboran dan kerja ulang telp pindah lapisan sumur sumur fax: migas dan geothermal. pertama budi pertaminagas pertama berdiri tahun dan bergerak dalam bidang pertama niaga, transportasi distribusi, pemrosesan dan bisnis lainnya gedung oil center lt. yang terkait dengan gas alam jl. mh. thamrin kav. jakarta pusat dan produk turunannya, dengan penyertaan modal phone pertamina sebesar dan fax: pt. pertamina retail sebesar pt. udayana penyertaan pertamina diturunkan dari pertamina dan yayasan terkait, dahulu anak anak perusahaan pertamina yaitu yayasan udayana kesejahteraan pegawai pertamina kpp) dan saat ini jl. mataraman raya jakarta menjadi perusahaan induk, phone bergerak bidang leasing fax: drilling oil rig dan peralatan untuk minyak perusahaan pertambangan. pertamina energy trading ltd. netral) pertamina hak partisipasi: bergerak bidang perdagangan minyak mentah dan produk kilang dengan lokasi usaha singapore. pertamina energy services pte limited 3901a orchard road, ngel ann city tower singapore tel fax tix rs39246 pos pertamina energy trading limited office tower, convention plaza, harbour road, wahai, hong kong tel fax tix pertama patra niaga pt. nusa aan pki (d pt. atra niaga nusa sibintit harapan) berdiri tahun patra niaga bergerak dalam bidang jasa (d pt. nusa harapan) teknologi, jasa perdagangan graha nusa non bbm serta industri jl. tb. simatupang kav. jakarta bidang pertambangan minyak opr gas bumi, dengan seks penyertaan modal pertamina fax: sebesar dan pt. pertamina retail lai pertamina pertamina retail (d pt. retail pertamanya lubrindo) pertamina retail bergerak pertamina retail dalam bidang retail spbu wisma tugu wahid hasyim didirikan september jl. wahid hasyim 1st floor dan baru beroperasi tahun jakarta dengan penyertaan modal central jakarta pertamina sebesar dan .pertaminaretail.com pertamina tongkang sebesar (d h pt. pertamina laki pertamina tongkang trans kontinental pertamina berpartisipasi: pertamina trans kontinental bergerak dalam jl. kramat raya jakarta pusat bidang non tanker domestik phone transportasi untuk industri fax: minyak dan manajemen kabel betty batam, agency, jasa email underwater dan hop. pelita air service pelita air pelita air service pertamina interest peserta: pelita air service bergerak dalam bidang jl. muis jakarta transportasi udara, aircraft phone (t62 charter dan regular air pondok cabe services. halim perdana kusuma fax: .pelita air.com pt. patra dok dumai pertamina hak partisipasi bergerak bidang teknologi pemeliharaan perbaikan kapal, sebelumnya bernama unit operasi patra dok dumai pertamina. jl. elang pangkalan sesuai box. dumai phone fax phone. fax patra jasa patra jasa, pertamina pata fasa hak partisipasi: bergerak hotel motel management, kantor dan sewa patra jasa properti, termasuk barang jl. end. gatot subroto kav jakarta barang eks pertamina dan patra jasa aset sendiri phone fax: pt. pertamina training consulting s5) dahulu. patra friday pertamina tingkat partisipasi: teedetnlenluladanda ella bergerak dalam bidang pertamina training consulting pengembangan sumber daya gedung griya legit lt. manusia, analisis dan jl. sinabung terusan, simpang, jakarta konsultasi manajemen sistem sebagai bagian dari phone mempromosikan minyak dan fax: gas dan operasi panas bumi. pf. pt. tugu pratama indonesia pertamina hak partisipasi: dana pensiun pertamina: bergerak bidang jasa asuransi umum, minyak dan gas dan industri operasi tugu marine hull. tugu pratama indonesia wisma tugu jl. hr. rasa said kav. c8 kuningan, jakarta selatan phone hunting) fax na pt. pertamina bina media (9gpe rtamedika dahulu spp pertamina tingkat partisipasi: pertamina bina media bergerak bidang pelayanan jl. kyai maja jakarta selatan kesehatan dan rumah sakit phone jakarta. fax .spp.co.id pt. pertamina dana ventura tag lv (pt. pertamina saving investment) tumbuh untuk menyejahterakan dahulu bernama tpp. pertamina dana ventura pertamina hak partisipasi: (d pt. pertamina saving investment) bergerak bidang jl. merdeka timur jakarta investment portfolio phone management services. fax: negaranya dan mempunyai kekuatan terhadap pengendalian bisnis dan ekonomi migas. situasi dan kondisi yang terjadi pada saat undang undang migas itu disusun dan dibahas dpr secara terang benderang menunjukkan bahwa undang undang tersebut dibuat karena pemerintah terlalu tergantung kepada imf dan bank dunia sehingga saran saran menghapus monopoli, subsidi dan swastanisasi sektor migas ditelan bulat bulat. padahal semuanya itu hanya menguntungkan pihak asing kapitalisme global dan menghapus kemandirian kedaulatan bangsa terhadap pengelolaan sektor migas yang strategis. hal hal yang diprediksi akan menjadi masalah dengan pemberlakuan undang undang migas ini telah dibicarakan dan menjadi masukan pada saat penyusunan rancangan undang undang migas komisi viii dpr waktu itu namun diacuhkan sehingga membuktikan bahwa undang undang ini memang cacat sejak lahir. beberapa kondisi yang menjadikan migas indonesia menjadi tidak mandiri dan tidak berdaulat negara sendiri dengan diberlakukannya undang undang migas yang jauh jauh hari sudah diperkirakan terjadi antara lain: pengkerdilan peran pertamina dalam pengelolaan bisnis migas negerinya sendiri dengan meletakkan derajatnya sama dan diminta bersaing dengan perusahaan lain sektor hulu maupun hilir tanpa memperoleh adanya suatu privilege untuk mengambil wilayah kerja yang telah habis masa jangka waktunya dan wilayah kerja baru: proses un bundling perusahaan negara pengelola migas pertamina) sehingga menjadi perusahaan yang lemah dan kecil karena tidak kembangnya pengelolaan sektor hulu dan hilir. beberapa perusahaan migas besar dunia melakukan merger dalam kerangka mencapai keseimbangan pengelolaan sektor hulu dan hilirnya. bandingkan dengan pertamina yang hanya mengelola ribu barrel sektor hulu dan menghasilkan sekitar juta barrel produk (sektor hilir). menurunnya lifting minyak mentah karena hilangnya kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi untuk eksplorasi yang berisiko tinggi, dan orientasi perusahaan swasta (asing) lebih kepada memperoleh keuntungan dana pensiun pertamina mengelola data peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun dana pensiun pertamina lebar waktu tepat jumlah, dan jl. ridwan rais jakarta pusat jer. indonesia telp fax nusa, penyertaan pertamina: enu terlibat dalam pengolahan dan penjualan produk minyak dan nusa gas, konstruksi, jl. simatupang jakarta telekomunikasi, teknologi phone informasi, desain komputer, fax: serta jasa untuk industri minyak dan gas. nusantara tegas, penyertaan pertamina: terlibat dalam pengadaan lng, nusantara tegas penyediaan fasilitas sru dan joint venture company between pertamina pgn fasilitas lainnya serta nusantara tegas penjualan gas bumi. wisma nusantara it. jl. m.h. thamrin jakarta indonesia phone fax: bahwa pembentukan anak anak perusahaan ini mengakibatkan terjadinya high cost production dan inefisiensi tata kelola sektor migas yang pada akhirnya menjauhkan industri migaspemisahan sektor hulu dan hilir serta pembentukan anak anak perusahaan ini justru sangat bertentangan dengan fenomena big beautiful dalam menjalankan industri perminyakan yang notabene high capital, high technology dan high risk. terhitung beberapa perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas dunia melakukan merger ataupun penggabungan perusahaan untuk meneguhkan dominasi mereka terhadap penguasaan dan pengelolaan minyak dan gas dunia. contohnya: seperti exxon dan mobil yang dulu berdiri sendiri sekarang merger menjadi exxonmobil, dan total fina yang melakukan merger dengan elf aquitaine menjadi total fina elf. bahwa dengan mengingat dan undang undang dasar maka sepatutnya demi tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat haruslah terintegrasi antara sektor hulu dengan hilir dan dengan memperkuat badan usaha milik negara pt. pertamina persero) untuk melakukan monopoli terhadap industri minyak dan gas dalam negeri, bukan semata mata demi keberlangsungan pt. pertamina persero namun utamanya demi mencapai tujuan sebesar besar kemakmuran rakyat itu sendiri. bahwa berdasarkan hal hal yang para pemohon uraikan atas, jelas bahwa keberadaan undang undang guo bertentangan dengan dan undang undang dasar karena guo merupakan pembatasan terhadap penguasaan dan kegiatan usaha migas terhadap pt. pertamina persero selaku bumn, sekaligus juga merupakan celah bagi terbentuknya anak anak perusahaan pt. pertamina persero yang berujung pada pelemahan peran dan posisi bumn dalam mewujudkan amanat konstitusi bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.bahwa huruf undang undang guo menyatakan:cc.: bahwa undang undang dasaremberlakuan kontrak kontrak yang sedang melakukan pelanggaran terhadap konstitusi haruslah batal demi hukum tanpa harus habis jangka waktunya. dengan berlakunya huruf undang undang guo, maka akan sangat membahayakan cadangan kekayaan alam indonesia yang vital sementara kekayaan alam itu sendiri tetap disedot dan diambil oleh perusahaan asing dan tanpa dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. untuk itu, asas pasta sunt pertanda (kesucian berkontak) sebagaimana telah diatur dalam juncto haruslah diartikan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. bahwa logika sederhana terhadap penerapan huruf undang undang guo adalah adanya potensi kerugian yang nyata bagi rakyat dan negara, mengingat jangka waktu suatu kontrak yang diatur dalam undang undang guo berlaku sampai dengan (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama (dua puluh) tahun. jika huruf undang undang guo diberlakukan, maka sumber kekayaan alam kita yang telah krisis akan habis terkemuka oleh perusahaan asing manakala menunggu jangka waktu kontrak selesai terlebih dahulu yang tentunya sangat bertentangan dengan amanat konstitusi dalam undang undang dasar kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: bahwafrasa kontrak kerja lainnya multi tafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum: bahwa angka angka danmengakibatkan minyak dan gas bumi tidak sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat,umn harus mendapatkan prioritas tertinggi dalam pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai wujud dari fungsi pengelolaan hak menguasai negara atas minyak dan gas bumi guna melindungi tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat: bahwapemisahan kegiatan usaha sehingga hilangnya hak menguasai negara sehingga membawa dampak high cost production dan memperlemah pt. pertamina selaku bumn sehingga tujuan melindungi sebesar besarnya kemakmuran rakyat tidak dapat terpenuhi:dengan tidak dilakukan pembatalan terhadap kontrak kontrak yang merugikan negara dan rakyat itu berarti hak menguasai negara untuk melindungi sebesar besar kemakmuran rakyat tidak berfungsangka angka angka dan huruf undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, lembaran negar, lembaran negara tahun nomor inkonstitusional dengmenyatakan angka angka angka, dan huruf undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, lembaran negarinyak dan gas bumi: buktutusan mahkamah konstitusi nomor puu tentang uji materi undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi, buktiukti, bukti anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp), bukti anggaran dasar anggaran dasar rumah tangga konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami), bukti tanda bukti pencatatan federasi serikat pekerja pertamina bersatu sppukti tanda bukti pencatatan konfederasi serikat pekerja migas indonesia kamiukti makalah kebijakan bbm pemerintah: dari pembatasan hingga menaikkan harga oleh dr. kutub tanggal februari bukti makalah kebijakan tentang bbm yang sejak lama sudah kacau balau oleh klik kian gie tanggal februari bukti berita media online pada hari kamis, maret dengan judul anak usaha pertamina disiapkan ipo bisnis obh5 anak usaha pertamina disiapkan ipo diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari selasa, januari dengan judul dahlan: dua anak usaha pertamina ipo dahlan. dua. anak. usaha. pertama na. ipo. diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari kamis, maret dengan judul anak usaha pertamina ipo tahun ini usaha pertamina ipo tahun ini, diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari jumat, mei dengan judul dua perusahaan asing masuki bisnis hilir migas , tautan situs hg ekbis brk. .0d.html, diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari rabu februari yang berjudul called siap masuk sektor hilir n@, diakses pada hari jum'at, juni bukti berita media online pada hari jumat, mei yang berjudul kinerja migas buruk pasokan bbm sering ngada , kinerja bp migas buruk, pasokan bbm sering ngada, diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari rabu, maret yang berjudul gusrizal: pengawasan migas lemah pengawasan bp migas lemah.html, diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari rabu, maret yang berjudul kedaulatan negara hilang karena berkontak kedaulatan negara hilang karena berkontak , diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari minggu, november yang berjudul kpk selamatkan uang negara rp. sulit jerat koruptor sektor migas http: koruptor sektor migas diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari selasa, november yang berjudul kpk: tagih utang pajak perusahaan migas asing read hukum dan kriminalitas nasional kpk tagih utang pajak perusahaan migas asing diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari jumat, mei yang berjudul dirjen migas esdm rilis data, minyak dan gas kita persen dikuasai asing. pdf diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari kamis, yang berjudul kalah lelang blok migas, pertamina protes departemen esdm kalah lelang blok migas pertamina a protes departemen esdm, diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari kamis, yang berjudul kalah tender blok semai pertamina kecewa berita.php?category &news diakses pada hari jumat, juni bukti website anak perusahaan pt. pertamina, perusahaan, diakses pada hari jumat, juni bukti website profil perusahaan pt. mitra assoc utama diakses pada hari jumat, juni bukti berita media online pada hari kamis, juni yang berjudul pakar perminyakan: migas merugikan bangsa indonesia detailberita detail t lit ide, diakses pada hari jumat, juni selain itu, pemohon juga mengajukan dua orang ahli, yaitu dr. revrisond bashir dan dith wiradiputra, s.h., m.e., yang telah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan tanggal agustus dan agustus beserta keterangan tertulis yang tidak didengarkan dalam persidangan dari satu orang ahli yaitu prof. dr. jujur sumardi, s.h., m.h. yang pada pokoknya sebagai berikut: dr. revrisond bashir kalau dikaitkan dengan batang tubuh uud maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar demokrasi ekonomi bisa diselenggarakan republik indonesia. ketiga syarat itu adalah dan oleh karena itu dan tidak mungkin bisa dipahami secara terpisah dengan tegas tegas mengatakan perekonomian susun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. bung hatta berkali kali menjelaskan, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu ialah koperasi. bukan lagi hanya sekedar memuliakan kebersamaan, tetapi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi itu jelas sekali ingin melembagakan kegotongroyongan, ingin melembagakan sebuah perekonomian yang berdasarkan kolektivitas. undang undang dasar anti liberalisme dan kapitalisme dan berkaitan dengan komitmen ingin mewujudkan demokrasi ekonomi. bahwa dalam penyelenggaraan sektor migas khususnya, kita tetap harus memberikan prioritas kepada pertamina sebagai badan usaha milik negara. tidak dapat keberadaan pertamina sebagai badan usaha milik negara itu disetarakan dengan badan usaha milik swasta. penjelasan bahwa uud tidak antiasing sama sekali tidak benar. ketika berbicara mengenai kita tidak sedang berbicara mengenai soal pro atau antiasing. ibunya adalah bahwa memuliakan kolektivitas, memuliakan kegotongroyongan dan dalam konteks cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. bahwa uud memberikan tempat yang istimewa kepada badan usaha milik negara. bukan berarti lalu tertutup peluang pada perusahaan swasta, jadi sama seperti sebelum undang undang migas nomor tahun ini, badan badan usaha swasta tetap dapat beraktifitas sektor migas dengan menjadi kontraktor kepada bumn selaku badan usaha milik negara dan selaku pemegang kuasa pertambangan. kalau kita melihat keputusan mahkamah konstitusi pada sidang yang lalu, pada tahun justru sifat bisnis dari hilir itu sudah dibatalkan dengan ditolaknya keinginan undang undang migas untuk menyerahkan harga eceran bahan bakar minyak kepada mekanisme persaingan dan mahkamah konstitusi sudah menetapkan bahwa harga bbm harus tetap dikendalikan oleh negara. dengan demikian, justru sifat bisnis dari sektor hilir itu sudah dengan sendirinya ditiadakan. jadi isu pro dan antiasing adalah bagian upaya pengaburan terhadap amanat undang undang dasar pertamina selama bertahun tahun sebelum undang undang migas nomor tahun sudah menunjukkan bahwa masa itu tidak ada masalah sama sekali. setelah undang undang migas diperkenalkan, kemudian secara pelan pelan, hasil eksplorasi kita merosot drastis bawah barel per hari. bahkan kemudian semakin merosot lagi, terakhir terakhir ini sudah mulai merosot, bahkan bawah barel per hari. dengan model dimana sekarang terjadi penyetaraan antara swasta asing, domestik dengan pertamina justru muncul satu risk dan cost baru bagi kita, bagi indonesia. kalau cost saya kira kita sudah jelas kita bicara bicara cost recovery yang terus membengkak nilainya. risk yang paling besar adalah bahwa perusahaan perusahaan swasta, asing maupun domestik sektor migas ini patut diwaspadai setidak tidaknya telah dengan sengaja berusaha menurunkan hasil lifting migas. bisnis semata, dan diindikasikan adanya kecenderungan penurunan produksi lapangan minyak yang akan berakhirnya masa kontraknya hilangnya tanggung jawab negara dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bbm) bagi masyarakat karena pengelolaannya dengan mekanisme pasar yang sangat liberal sehingga terjadi ketidakpastian pasokan dan kestabilan harga, penguasaan negara belum sepenuhnya dilakukan oleh badan usaha milik negara bumn) sebagai bentuk implementasi penguasaan usaha migas sesuai dengan peraturan perundang undangan. persen minyak mentah indonesia dikuasai oleh product sharing contract psc), sementara persen minyak mentah kebutuhan kilang bbm masih impor, dan stok nasional (stock pile) indonesia berupa produk bbm yang dibebankan kepada pertamina rp. trilyun), bukan kepada negara. proses pengelolaan bisnis migas khususnya sektor hulu yang semakin tidak efisien dan birokratis, tidak jelasnya kebijakan pengelolaan energi nasional khususnya migas yang tidak menetapkan hasil hasil dari lapangan migas yang baru benar benar diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri. memperjuangkan penyerahan pengelolaan migas indonesia kepada perusahaan negara pertamina) telah menjadi kesepakatan para pekerja lingkungan kontraktor kontrak kerja sama kkk) dengan mengeluarkan petisi laju dan resolusi balikpapan yang pada intinya mendesak pemerintah untuk menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan negara pertamina) dalam rangka terciptanya kemandirian dan kedaulatan pengelolaan migas nasional. oleh karena itu, para pemohon menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk secara bersama sama, bahu membahu untuk memperjuangkan pengembalian kedaulatan pengelolaan migas kepada negara melalui badan usaha milik negara yaitu pertamina dengan pembatalan undang undang migas melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) kembali undang undang nomor tahun sampai dilakukannya proses koreksi total undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi. bahwa dengan ditolaknya pelepasan harga bbm mekanisme persaingan dan lalu ditegaskan oleh mahkamah konstitusi bahwa harga bbm itu harus tetap dikendalikan oleh negara. pernyataan perbedaan atau upaya membedakan hulu dan hilir itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi. jadi baik hulu maupun hilir sama sama masuk dalam kategori cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak bisa dipisah pisahkan. oleh karena itulah, penyebutan kata kata bisnis untuk sektor hilir itu menjadi sesuatu yang tidak relevan: dith wiradiputra, s.h., m.e., bahwa secara teoritik pemisahan hulu dan hilir terhadap usaha yang strategis telah mengakibatkan inefisiensi. monopoli merupakan suatu kondisi dimana pelaku usaha berada dalam pasar yang dia tidak memiliki pesaing yang berarti dan terkadang kondisi tersebut memang berdasarkan karakteristiknya, seperti itu. bahkan dalam undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa untuk cabang cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak itu boleh dilakukan monopoli oleh bumn atau badan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. ini menggambarkan bahwa sesungguhnya monopoli khususnya untuk cabang cabang produksi yang penting bagi negara masih diperbolehkan oleh undang undang persaingan usaha. undang undang persaingan usaha tersebut menegaskan bahwa boleh dilakukan monopoli terhadap cabang cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sepanjang diatur dalam undang undang. meskipun misalkan orang menganggap monopoli sesuatu hal yang tidak menguntungkan, tetapi sini undang undang mengatakan bahwa untuk cabang cabang produksi yang penting bagi negara itu masih dimungkinkan atau bahkan harus dimonopoli oleh negara, dan itu merupakan salah satu bagian peran dari negara. bahwa pemisahan hulu dan hilir bagi kondisi perusahaan, bagi posisi perusahaan adalah sangat sangat tidak menguntungkan. karena adanya pemisahan yang terjadi misalkan dalam bidang hulu dan bidang hilir akan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya, dimana masing masing akan terjadi mark biaya, akan juga meminta mengambil keuntungan, dan ini terus terang negara maju khususnya amerika, perusahaan perusahaan yang dianggap bermasalah itu kemudian harus dipecah karena dianggap sangat merugikan. jadi pemecahan hulu dan hilir, pemecahan badan usaha, itu merupakan sebagai suatu hukuman dan kalau ternyata indonesia khususnya penyelenggaraan bisnis apalagi migas itu terjadinya pemisahan, jelas itu sangat tidak menguntungkan dan jelas juga akan menyebabkan tambahan biaya karena pihak yang menyelenggarakan sudah otomatis akan mengenakan biaya yang berbeda. integrasi hulu dan hilir bagi perusahaan swasta atau perusahaan pemerintah biasanya akan selalu diupayakan untuk akan selalu diusahakan karena dengan terjadinya integrasi perusahaan bidang hilir mempunyai kepastian pasokan bahan baku dan bagi perusahaan hilir pun mempunyai kejelasan terhadap distribusi pemasaran bahan baku yang dihasilkan oleh bagian hulunya dan sudah barang tentu itu sangat memperkuat posisinya. berdasarkan teori teori yang ada biasanya perusahaan berusaha untuk mengintegrasikan usahanya adalah agar biaya menjadi lebih murah, agar ada kepastian dalam menjalankan usaha, mengenai apa ukuran parameter dikuasai, diatur oleh negara? parameter yang utama adalah sebesar besarnya memberikan kesejahteraan bagi rakyat. jadi intinya adalah tujuan kenapa itu harus diatur oleh negara, harus dikuasai oleh negara adalah agar bisa mensejahterakan rakyatnya karena ada bidang bidang tertentu, ada sektor sektor tertentu yang kalau dilepaskan kepada mekanisme pasar hal tersebut dapat merugikan masyarakat itu sendiri. jadi belum tentu bahwa persaingan itu membawa hal yang positif. bundling dan bundling tidak diatur dalam konstitusi kita, terus terang kalau kita baca hal tersebut tidak diatur secara jelas. jadi kalau ditanyakan apakah bertentangan mengenai bundling dan bundling tersebut mengacu kepada konstitusi, itu terus terang tidak bisa dikatakan itu bertentangan dengan konstitusi, tetapi ukurannya adalah kalau ternyata apa yang dilakukan dengan sistem yang sekarang itu tidak memberikan sebesar besarnya kesejahteraan bagi masyarakat sudah barang tentu sistem tersebut bermasalah dan juga otomatis dia melanggar konstitusi karena tujuan kita mengatur mengenai masalah khususnya bidang perekonomian adalah untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar besarnya bagi masyarakat itu, kondisi migas tidak dapat disamakan dengan kondisi tenaga listrik. prof. dr. jujur sumardi, s.h., m.h. keterangan tertulis bertanggal agustus masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alamnya, majelis umum pbb dalam deklarasi tentang pembangunan tatanan ekonomi internasional baru pada tanggal mei melalui resolusi vi), khususnya pada (e) menegaskan kembali adanya prinsip kedaulatan negara secara permanen terhadap sumber daya alamnya, konstitusi negara republik indonesia pada hakikatnya telah meletakkan kedaulatan negara secara permanen terhadap sumber daya alamnya sebagaimana diatur dalam uud karena kedudukan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi salah satu atribut dari kedaulatan negara, maka secara mutasi mutans sesuai dengan hakikat dari suatu kedaulatan negara, maka pengelolaan minyak dan gas bumi tersebut menjadi bersifat tunggal, asli dan tidak dapat dibagi bagi, hakikat yang terkandung dalam dan mengarahkan kepada penyelengaraan negara untuk mengkontruksikan bangunan ekonomi indonesia pada pengelolaan sumber daya alamnya dalam bentuk monopoli negara untuk kemakmuran rakyat. agar negara tetap pada posisi dominan dalam pengelolaan sumberdaya alam sehingga mempunyai kekuatan dan atau potensi dalam memanfaatkan hasilnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, maka konstitusi indonesia mewajibkan negara menjalankan praktik monopoli terhadap pengelolaan sumberdaya alam (praktik monopoli yang dijalankan oleh negara diakui secara internasional dan merupakan pengecualian terhadap larangan praktik monopoli yang) dalam pengelolaan sumberdaya alam tidak boleh membuka peluang untuk dikuasai oleh orang perseorangan (praktik liberalisasi) yang berpotensi mengurangi posisi dominan negara dalam merealisasikan tanggung jawabnya agar bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. hukum internasional mengenal adanya konsep asas yang disebut dengan lure impor? dan lure gestion . konsep asas lure imperio mengartikulasikan adanya atribut negara dalam aktivitas negara bidang ekonomi, dengan kata lain negara bertindak sebagai negara atau dalam kapasitasnya sebagai negara. sedangkan konsep asas lure gestion' mengartikulasikan pelepasan atribut negara dalam kegiatan ekonomi, dengan kata lain negara bertindak sebagai pedagang, persoalan ketepatan badan hukum yang akan mewakili tindakan negara dalam kapasitasnya sebagai pedagang (lure gestion) khususnya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi baik pada sektor hulu maupun sektor hilir menjadi sangat relevan untuk dipertimbangkan secara cermat dari aspek hukum. bahwa apabila monopoli penguasaan pengelolaan minyak dan gas bumi baik disektor hulu maupun sektor hilir diserahkan kepada badan usaha milik negara, maka negara tetap memiliki otoritas dominan untuk mengarahkan pengelolaan minyak dan gas bumi untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. bahwa dengan memberikan kesempatan yang seimbang sama kepada badan usaha milik negara bidang minyak dan gas bumi pertamina) dengan pelaku usaha lainnya baik nasional maupun asing dalam kegiatan hulu dan hilir sebagaimana yang diatur dalam nomor tahun menunjukan bahwa terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi telah diserahkan kepada mekanisme pasar dan menghapuskan hak monopoli pertamina sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang undangan sebelumnya. oleh karena itu, pengelolaan minyak dan gas bumi telah berada pada ranah business business sehingga bertentangan dengan hakikat ekonomi kerakyatan dan sosialisme ekonomi (prinsip gotong royong) sebagaimana yang diamanatkan oleh undang undang dasar khususnya dan nomor tahun tentang minyak dan gas bumi berpotensi untuk mengurangi kemanfaatan minyak dan gas bumi untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, hal ini dikarenakan tidak ada lagi hak monopoli yang diberikan kepada bumn pertamina), sehingga membuka peluang bagi pihak swasta (asing dan domestik) untuk menjalankan strategi politik ekonominya yang pada akhirnya akan mengurangi potensi pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk sebesar besar kemakmuran rakyat:agustus serta menyampaipokok permohonan pemohon bahwa para pemohon yang mengklasifikasikan dirinya sebagai badan hukum yang berbentuk federasi dan konfederasi telah menganggap, sehingga bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar bahwa menurut para pemohon penggunabahwa para pemohon berpendapat ketentuan angka dan migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatbahwa menurut para pemohon!menurut para pemohonil. tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon,dannomor punomor puudan uud menurut pemerintah uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon dalam permohonannya adalah tidak tepat, karena alasan sebagai berikuterintah ketentuan ketentuan yang ada dalam migas justru telah memberikan kepastian hukum terutama terkait penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi. dan uud ini telah pernah diajukan sebagai batu uji dalam permohonan perkara nomor puu i dan mahkamah konstitusi dalam putusannya menyatakan hanya dalam migas yang bertentangan, sedangkan secara keseluruhan migas telah sesuai dengan dan uud bahwa pemohon dalam perkara nomor puu x berjumlah (dua) pihak. pihak tersebut terdiri dari (dua) pihak yang terkualifikasi sebagai perserikatan. terhadap kedudukan hukum para pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. menurut pemerintah. para pemohon yang mengklasifikasikan dirinya sebagai perserikatan, ormas atau badan hukum tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo karena migas tidak mengurangi atau menghalang halangi tujuan dari pembentukan perserikatan, ormas, atau badan hukum tersebut (para pemohon) untuk mewujudkan tujuannya yaitudan peran politik kebangsaanmigashal hal, sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi telah pernah dilakukan ujl materi (constitutional review, dan diputus oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor puu i dan nomor puu v selain itu saat ini sedang juga dilakukan uji materi mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu x yang telah disampaikan opening statement pemerintah dan keterangan dan kesimpulan pemerintah serta mendengarkan ahli yang diajukan oleh pemerintah, oleh karena dalam permohonan ini terdapat beberapa materi yang sama maka keterangan pemerintah pada permohonan perkara nomor puu ix2012 dan permohonan berlaku mutasi mutans pada keterangan pemerintah perkara ago. terhadap anggapan para pemohon bahwa ketentuan angka dan angka dan huruf migas dianggap bertentangan dengan dan, bahwalangsung secara efektif sehingga bertentangan dengan dengan dikembalikannya pengelolaan migas indonesia untuk diserahkan sepenuhnya kepada perusahaan negara sehingga pertamina mampu tumbuh dan berkembang sebagai sumber devisa utama bagi kemakmuran rakyat indonesia. untuk itu, upaya pembatalan undang undang migas dan kembali semangat undang undang nomor tahun sudah seharusnya diperjuangkan oleh seluruh pemangku kepentingan negeri indan undang undang dasar terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa pemisahan pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah bertujuan untuk mengoptimallsedangdalam kegiatan usaha hilir memungkinkan.yang akan menetapkan kebijakan dan penentu ataskegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tidak berbentuk badan usaha milik negara bumn) namun berbentuk badan hukum milik negara bumn). dengan status tersebut, migasmencari keuntungan untuk diri sendiri nggaran pendapatan dan belanja negara apbn). bahwa pembentukan migas tidak dimaksudkan untuk menerima pengalihbadan usaha dan atau bentuk usaha tetap, sehingga tidak ada posisi yang setara antara kontraktorsedangkan karakteristik kegiatan usaha hilir, dalam rangka, maka perlu adanya peran pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan melalui mekanisme pemberian izin usaha oleh pemerintah. selain itu pemerintah memiliki kewajiban menjami yang dapat dilakukan oleh badan usaha baik besar, menengah, maupun kecil bumn, bumi, koperasi, dan usaha kecil lainnya) pemerintah berkewajiban untuk melakukan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha hilir yang pelaksanaannya yang dalam hal hal tertentu dilakukan oleh badan pengatur diantaranya: pendistribusian bahan bakar minyak: kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa. hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha hilir berjalan lebih efektif dan efisien. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah bahwa dalil anggapan para pemohon sebagaimana diuraikan dalam uraian permohonannya adalah tidak tepat, tidak benar, dan tidak berdasar, hal ini telah sejalan dengan pertimbangan putusan mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i (vide halaman dengan demikian ketentuan angka angka dan migas telah sejalan dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun sehubungan dengan anggappasaisebagaimana diterangkan atas maka, pemerintah berpendapat bahwa migas telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan ketentuan dan uud sehubungan dengan anggapan para pemohon bahwa ketentuan angka dan migas telah bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanah"dikuasai oleh negara" sebagaimana uud dalam undang undang migas dikenal konsep kuasa pertambangan untukatas. gas bumi: untuk negara dan untuk kontraktor. bahwa adanya frasa "atau bentuk kontrak kerja sama lainnya" sebagaimana dicantumkan dalam angkayang menyatakan kontrak kerja sama dimaksud paling sedikit harus memuat persyaratan: a.) kepemilikan sumber daya alam tetap tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, b.) pengendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksana, c.) seperti: penerimaan negara, wilayah kerja dan mengembalikannya, kewajiban pengeluaran dana:: berakhirnya kontrak: kewajiban pasca operasi pertambangan, j)) kesehatan dan keselamatan kerja: pengelolaan lingkungan hidup: il): pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak hak masyarakat adat, pengutamaan penggunaan tenaga kerja indonesia. berdasarkan penjelasan pemerintah atas, maka pernyataanbahwaegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir pada dasarnya merupakan kegiatan yang memiliki karakteristik yang berbeda. karena kegiatan usaha hulu adalah kegiatan pengusahaan yang bersifat strategis yang penguasaannya berada pada negara, sedangkan kegiatan usaha hilir terkait erat dengan bisnis pada umumnya (vide penjelasan migas). bahwa pemisahan pengusahaan kegiatan usaha hulu dan hilir adalah bertujuan untuk mengoptimalisamping itu dalam kegiatan usaha hilir memungkinkan perusahaan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada badan usaha nasional baik besar, menengah, maupun kecil bumn, bumi, koperasi, dan usaha kecil lainnya) sebagai mitra perusahaan dalam pelayanan kepada masyarakatud serta telah sesuai dengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i (vide halaman sehubungan dengan anggapan para pemohon bahwaatas anggapan para pemohon tersebut maka pemerintah dapat menerangkan sebagai berikut: ketentuan huruf migas sebagai suatu ketentuan peralihterkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum migas diundangkan. sehingga ketentuan huruf migas ini merupakan artist spasi adanya transisi yang lazim diatur dalam suatu undang undang. pemahaman terhadap huruf migas tersebut tidak berarti bahwa ketentuan tersebut menghalangi negara pemerintah untuk melakukan pengaturan lain yang diimplementasikan dalam kontrak kerja sama. hal ini diimplementasikan dalam materi kontrak kerja sama yang mengatur bahwa ". tidak ada ketentuan ketentuan atau syarat syarat dalam kontrak ini, termasuk persetujuan para pihak untuk menyerahkan kepada arbitrase berdasarkan kontrak ini, yang akan menghalangi atau membatasi pemerintah indonesia untuk menggunakan hak haknya yang bersifat mutlak (inalienable rights).", dan klausul . peraturan perundang undangan republik indonesia berlaku terhadap kontrak kerja sama." sebagai contoh adalah mengenal ketentuan kewajiban prioritas alokasi gas bumi untuk pemenuhan dalam negeri sebagaimana diamanatmenteri esdm nomor tahun berdasarkan penjelasan pemerintah atas, maka pernyataan pemohon yang menyatakan berlakunya huruf migasadalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, sehingga tidak bertentangan dengan amanat konstitusi dalam dan undang undang dasar iv. jawaban pemerintah atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim mahkamah konstitusi dalam persidangan mahkamah konstitusi tanggal agustus yang mulia hakim konstitusi ahmad fadli semadi mengajukan pertanyaan kepada pemerintah yang pada intinya menanyakan: bagaimana faktanya sekarang kebijakan sub sektor migas berdasarkan migas dikaitkan dengan fungsi pengatur (regulator), pemain pelaku usaha (player) yang sebelumnya berdasarkan undang undang nomor tahun dilaksanakan oleh pertamina,pada saat ini berdasarkan migas pembentukan migas adalahkontraktor kontrak kerja sama kkk) sehingga tidak ada posisi yang setara antara kkkbahwa migas sebagai pelaksana dan pengendali kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi memiliki fungsi sebagai pemegang manajemen dalam kontrak kerja sama, sedangkan pemerintah adalah pemegang kuasa pertambangan yang membuat kebijakan, pengaturan, penetapan terms conditions kontrak kerja sama kks), hingga penyiapan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian esdm. cg. direktorat jenderal minyak dan gas bumi, mengapa fungsi pertamina berdasarkan undang undang nomor tahun kemudian diserahkan kepada lembaga between, apakah badan negara migas atau kalau badan negara kenapa bukan esdm saja?dengan berlakunya migas maka fungsi pertamina lebih fokus dalam melakukan kegiatan usaha (bersifat profit oriented) sehingga diharapkan pertamina dapat melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi bukan hanya negara sendiri melainkan juga negara negara lain (multinational world class company). sisi lain, apabila pertamina dibebankan juga untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha bahwa selanjutnyeksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama kkk) maka akan menimbulkan hal hal antara lain: dapat menyebabkan ketidak efektif dan ketidak efisien bagi pertamina dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang bersifat profit oriented dan menjadi perusahaan yang berorientasi multinational world class company. akan menimbulkan conflict interest antara fungsi pelaku usaha (player) dan fungsi pengendalian (manajemen) kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi yang akan mempengaruhi investor dalam pertimbangan investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi indonesia. tanggapan klarifikasi pemerintah atas keterangan ahli yang diajukan para pemohon bahwa para pemohon dalam persidangan tanggal agustus mengajukan ahli revrisond bashir yang pada intinya menyampaikan bahwa dalam migas terjadi upaya penyetaraan antara badan usaha milik negara dengan badan swasta dan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi hendaknya tetap memberikan keistimewaan kepada pertamina. terhadap anggapan ahli tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: kegiatan usaha hulu bidang minyak dan gas bumi mempunyai karakteristik high risk, high technology, dan high capital sehingga tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan oleh bumn (pt. pertamina persero)). dengan demikian untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dibuka kesempatan bagi pelaku usaha lain yang mampu memenuhi ketiga karakteristik atas dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pencarian cadangan baru dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi. sedangkan sisi hilir, sebagaimana diatur dalam migas bahwa:" pelaksanaan pendistribusian bahan bakar minyak bbm) tersebut dilakukan oleh pelaku usaha, dimana pemerintah beri'fungsi sebagai pembuat kebijakan dan pengaturan. dengan berlakunya migas maka pelaksanaan pendistribusian bbm tidak hanya dilakukan oleh bumn (pt. pertamina persero)) saja namun dapat dilakukan oleh badan usaha swasta lain termasuk koperasi dan badan usaha milik daerah bumi). hal ini membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untukmengingat pada saat ini kebutuhan bbm indonesia lebih besar daripada pasokan yang berasal dari kilang dalam negeri. sehingga dengan adanya pelaku usaha lain tersebut diharapkan dapat berperan serta dalam menyediakan pasokan bbm secara lebih efektif serta mendistribusikannya sepanjang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang undangan. namun demikianpara pemohon dalam persidangan tanggal agustus telah mengajukan ahli dita wiradiputra, s.h., m.e. yang telah menyampaikan keterangan yang pada intinya menyampaikan bahwa: pemecahan kegiatan usaha bidang minyak dan gas bumi menjadi kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang bergerak industri minyak dan gas bumi karena akan menyebabkan adanya penyelenggara kegiatan usaha yang berbeda beda yang berakibat pada peningkatan biaya biaya yang harus dikeluarkan agar badan usaha dapat beroperasi. apabila badan usaha ini mengintegrasikan dirinya makanya dapat tercipta suatu efisiensi biaya, sehingga tidak ada upaya bagi masing masing bagian untuk mencari keuntungannya sendiri sendiri, yang pada akhirnya biaya biaya tersebut yang semula mahal menjadi lebih murah. bahwa sebenarnya pemisahan kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah melemahkan pertamina sebagai badan usaha milik negara sehingga tidak dapat bersaing dengan badan usaha badan usaha lain. terhadap anggapan ahli tersebut pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemohon karensedangterlebih ahli mengakui bahwa ahli tidak pernah melakukan penelitian yang spesifik atas efisiensi usaha migas yang dilakukan pertamina berdasarkan nomor tahun tentang perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara dengan migas, menurut pemerintah saat ini pertamina telah jauh lebih fokus dalam melakukan fungsinya sebagai pelaku usaha sehingga pelaksanaan kegiatan usahanya lebih efisien dan efektif. vi. kesimpulan berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: bahwa pemerintah tidak melihat adanya alasan lain atau berbeda antara permohonan perkara nomor puu i permohonan perkara nomor puu v serta dengan apa yang saat ini juga sedang dilakukan uji materil mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu dimana pemerintah telah menyampaikan keterangan dan kesimpulannya pemerintah serta apa yang disampaikan melalui keterangan ahli ahli yang diajukan oleh pemerintah. bahwa kata "dapat" dalam migas tidak dimaksudkan untuk tidak mengutamakan memprioritaskan badan usaha milik negara dan perlindungan terhadap koperasi serta usaha kecil dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. justru sebaliknya ketentuan guo bertujuan untuk membuka peluang bisnis sebesar besarnya kepada pelaku usaha kecil. seperti: koperasi dan usaha kecil menengah lainnya. selain itu berdasarkan migas dan nomor tahun sebagai peraturan pelaksana dari undang undang guo. pertamina diberikan prioritas dalam pelaksanaan pengusahaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam huruf migas jis huruf nomor tahun bahwa terhadap kalimat kontrak kerja sama lainnya" telah memberikan kepastian hukum karena hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah dapat menerapkan bentuk kontrak lain selain kontrak bagi hasil (misal bentuk kontrak jasa) atau menerapkan sistem kontrak baru yang dianggap akan dapat lebih menguntungkan negara. bahwa terkait dengan pemisahan kegiatan usaha (bundling) sebagaimana diatur dalam migas telah pernah diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu i yang pada pokoknya menyatakan migas tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa pembentukan anak perusahaan pt. pertamina persero) dimaksudkan agar pengusahaan minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, mengingat adanya perbedaan mendasar dalam pengusahaan hulu minyak dan gas bumi dan pengusahaan hilir minyak dan gas bumi, dimana biaya produksi minyak dan gas bumi kegiatan usaha hulu mengembalikannya ditanggung oleh negara, sedangkan biaya operasi pada pengusahaan hilir minyak dan gas bumi ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha sehingga tidak terjadi konsolidasi biaya apabila usaha tersebut dilaksanakan oleh satu badan usaha. selain itu pengusahaan hilir minyak dan gas bumi lebih bersifat bisnis, sehinggbahwa dalam setiap undang undang sangat dibutuhkan adanya ketentuan peralihan dalam rangka menjamin dan melindungi hak hak eksisting setiap pemangku kepentingan (stakeholder) apabila terdapat kalah kaidah baru yang timbul akibat terbitnya suatu undang undang. begitu pula dengan huruf migas bertujudalam rangka menjamin dan melindungi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kontrak kerja sama yang sudah ada sebelum migas diundangkan. viiyatakan setidak tidaknya permohonan para pemohon dinyatakan nobis idem sehingga permohonan para pemohon tidak dapat diterimaangka dan angka dan hurufangka dan hurufangka angka angka dan huruf migyaitu federasi serikat pekerja pertamina bersatu rspb) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi perkumpulan pekerja lingkungan perusahaan pertamina yang dalam kegiatannya salah satunya bertujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan, dalam hal ini pt. pertamina. pemohon yaitu konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) yang mendalilkan sebagai lembaga, badan atau organisasi yang salah satu tujuan pendiriannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan, serta kemakmuran rakyat indonesia yang adil dan makmur. para pemohon mendalilkan bahwa pemberlakuan migas telah merugikan usaha minyak dan gas bumi akibat keberadaan badan pelaksana minyak dan gas bumi migas) serta badan pengatur hilir minyak dan gas bumi bph migas) yang mengakibatkan usaha pertambangan menjadi sangat birokratis sehingga membawa dampak ekonomi biaya tinggi usaha minyak dan gas bumimigas karena implementasi dari guo berpengaruh terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas bumadalah badan privat yang bergerak untuk membela hak hak pekerja tambang migas dan bekerja untuk kemajuan produksi migas nasional yang berbadan hukum, yaitu federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) selaku pemohon dan konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) selaku pemohon ii: ahlmpermasalahkan konstitusionalitas angka angka angka dan huruf migas, berdasarkan dalil dalil pemohon tersebut, mahkamah menemukan beberapa isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan, yaitu konstitusionalitas: kontrak kerja sama pada angka dan migas, khususnya pada frasa kontrak kerjasama lain pada angka migas, keberadaan migas sebagai badan pelaksana minyak dan gas bumi serta bph migas sebagai badan pengatur minyak dan gas bumi angka angka dan migas), pengaturan badan pelaksana kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir sektor minyak dan gas bumi migas, pemisahan kegiatan usaha hulu dan hilir sektor minyak dan gas bumi migas): jangka waktu berlakunya kontrak pada aturan peralihan huruf migas): menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas!?: bahwa pada esensinya, dalil dalil pemohon mengenaitelah dipertimbangkan dan diputus mahkamah pada putusan mahkamah nomor puu x bertanggal november bahwa terhadap permohonan para pemohon, khusus mengenai isu isu konstitusional atas mahkamah tidak menemukan adanya syarat syarat konstitusionalitas alasan yang berbeda dengan perkara nomor puu x selain itu, alasan alasan permohonan para pemohon telah pula dipertimbangkan dalam putusan nomor puu x bertanggal november sehingga permohonan para pemohon khusus mengenai konstitusionalitas angka dan migas adalah bis idem, bahwa terhadap permohonan para pemohon, khusus mengenai konstitusionalitas badan pelaksana migas dalam angka dan migas, berdasarkan putusan mahkamah nomor puu x bertanggal november norma norma tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak dapat dijadikan objek pengujian undang undang. dengan demikian, mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon mengenai konstitusionalitas angka dan migas, menimbang bahwa oleh karena itu mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan para pemohon mengenai konstitusionalitas angka dan migas. para pemohon mendalilkan keberadaan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi bph migas) sebagai badan pengatur minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam angka dan migas telah menyebabkan ketidakpastian hukum. terhadap dalil tersebut, mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: bph(vide angka migas). bph migas mewakili pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dalam haldan mengatur agar pemanfaatan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum terbuka bagi semua pemakai (vide migas|, bph migas bertersebut bph migas bertugas melakukan(vide dan migas| kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.bahwa selain bph migas, migas juga membentuk migas yang pada pokoknya berfungsi untukputusan mahkamah nomor puu x tanggal november mahkamah telah menyatakan yang mengatur tentang tugas dan fungsi migas yang diatur oleh migas bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan antara lain, ..bahwa salah satu perbedaan yang paling mendasar antara bph migas dan migas terdapat pada wilayah kewenangan masing masing badan. migas berfungsi mengawasi pelaksanaan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu, sedangkan bph migas berfungsi mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha hilir berdasarkan izin usaha. berdasarkan migas kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. menurut mahkamah, konstitusionalitas migas yang dipertimbangkan dalam putusan mahkamah nomor puu x tanggal november tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi konstitusionalitas bph migas, karena terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua badan tersebut. pengawasan yang dilakukan oleh migas sangat terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, sehingga berdampak secara langsung terhadapuntuk sebesar besar kemakmuran rakyat, sedangkan fungsi bph migas adalah untuk menjamin distribusi dan ketersediaan migas dan terselenggaranya kegiatan usaha hilir melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. tugas dan fungsi bph migas juga dengan jelas dijabarkan dalam migas serta peraturan perundang undangan bawahnya. hal demikian mencerminkan jugadan peraturan pemerintah nomor tahun tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor tahun dari pengaturan pengaturan tersebut tidak terdapat adanya tumpang tindih fungsi dan kewenangan antara bph migas dengan migas atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga dalil pemohon bahwa keberadaan bph migas menimbulkan ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan. menimbang bahwa mengenai konstitusionalitas jangka waktu berlakunya kontrak yang diatur dalam huruf migas, pemohon mendalilkan bahwa dengan tidak dibatalkannya kontrak kontrak yang merugikan negara dan rakyat tersebut, maka hak menguasai negara untuk melindungi sebesar besarnya kemakmuran rakyat tidak berfungsi. menurut mahkamah, merupakan salah satu peralihan yang berfungsi untuk mencegah kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum yang dapat ditimbulkan dari pembentukan migas. dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut dapat menyebabkan kerugian negara dan membahayakan cadangan kekayaan alam indonesia merupakan persoalan yang dapat timbul karena ketentuan syarat dan atau pelaksanaan dari kontrak kontrak yang dimaksud, bukan karena keberadaan huruf undang undang guo. dengan perkataan lain, dalil para pemohon tersebut merupakan isu penerapan norma, bukan merupakan isu konstitusionalitas normakonstitusionalitas angka angkahartono, akil mochtmuhammad alim akil mochtar ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas federasi serikat pekerja pertamina bersatu spp) bahwa pemohon merupakanpt. pertamina dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja pt. pertamina:juanlima tahun menjaga kelangsungan bisnis dan eksistensi perusahaan bahwa pemberlakuan undang undang guo yang melakukan sentralisasi hulu dan hilir dalam industri migas, melegalkan dominasi swasta dan asing dalam penguasaan kekayaan alam negara serta membuka ruang untuk terbagi baginya pt. pertamina selaku bumn kedalam beberapa anak perusahaan sebagaimana undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi yang dimohonkan untuk uji materil oleh pemohon adalah jelas merupakan suatu ancaman terhadap kelangsungan bisnis dan eksistensi pt. pertamina, yang,sebagai akibat dari pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi:engan nomor puu ix konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) bahwa pemohon merupakan ketua konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) berdasarkan:dan usaha migas dan oleh karenanya bertindak untuk kepentingan pekerja migas,ahwa tujuan pemohon dalam anggaran dasar konfederasi serikat pekerja migas indonesia kami) menyatakan ksp migas indonesia bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, memperjuangkan, membela, memberikan perlindungan hak

tpi tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. waran terwaran terstruktur umum instrumen keuangan indonesia telah berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir, hal ini memberikan variasi pilihan instrumen keuangan yang dapat dipergunakan oleh pemodal sesuai dengan kebutuhan pemodal. selain memilih instrumen keuangan yang cocok dengan kebutuhannya, pemodal juga harus memilih instrumen keuangan sesuai dengan tingkat risiko dari pemodalmodal tentunya dapat menjadi alternatif pilihan investasi bagi pemodal pasar modal. hal ini juga sejalan dengan program pendalaman pasar sebagai strategi pasar modal indonesia untuk mewujudkan industri pasar modal mampu menjadi roda penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global, dimana diperlukan pengaturan yang mendorong peningkatan basis pemodal domestik (demand side) dan penyediaan berbagai produk (supply side). dari sisi pengaturan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur secara spesifik atas instrumen pasar modal berupa produk terstruktur (structured product). berdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang pasar modal upm), otoritas jasa keuangan berwenang untuk menetapkan instrumen lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam angka upm. terkait dengan instrumen lain sebagai efek pasar modal, waran terstruktur merupakan produk pasar modal yang memberikan hak kepada pemegang waran terstruktur untuk membeli maupun menjual suatu efek yang menjadi underlying waran terstruktur. dalam rangka menjalankan amanah undang undang dan program pendalaman pasar sebagai strategi pasar modal indonesia, otoritas jasa keuangan mempersiapkan seperangkat pengaturan atas instrumen pasar modal yang diharapkan dapat meningkatkan likuiditas perdagangan efek serta menambah alternatif pilihan investasi. waran terstruktur dapat menjadi instrumen lindung nilai bagi pemodal, yaitu hak untuk membeli atau menjual underlying waran terstruktur pada harga yang telah ditentukan awal dengan hanya membayar premi. selain itu dengan berinvestasi pada waran terstruktur pemodal berpotensi mendapat keuntungan dengan modal kecil berupa premi, tanpa harus membeli underlying waran terstruktur. sisi lain, potensi kerugian pemodal juga kecil, terbatas sebesar nilai premi yang dibayarkan. bagi penerbit, waran terstruktur memberikan potensi pendapatan berupa premi (harga waran terstruktur) yang dibayarkan pemodal. bagi perusahaan tercatat penerbit underlying waran terstruktur, perdagangan waran terstruktur akan berdampak pada meningkatnya perdagangan atau likuiditas underlying waran terstruktur. penerbit selaku liquidity provider dan liquidity provider waran terstruktur lainnya akan aktif melakukan perdagangan underlying waran terstruktur sehingga selisih harga underlying akan menjadi lebih sempit. pada akhirnya, perdagangan waran terstruktur akan meningkatkan instrumen industri pasar modal, meningkatkan likuiditas, mengurangi volatilitas dan pada akhirnya meningkatkan pendalaman pasar keuangan. berdasarkan latar belakang atas, dalam rangka meningkatkan instrumen industri pasar modal, meningkatkan likuiditas, mengurangi volatilitas, dan meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan dan perdagangan waran terstruktur, perlu dibuat pengaturan atas pelaksanaan penawaran dan perdagangan waran terstruktur, dengan menerbitkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang waran terstruktur., dimana pemodal dapat kehilangan premi untuk membeli waran terstruktur, risiko perdagangan, dimana waran terstruktur maupun efek yang menjadi underlying waran terstruktur mengalami suspensi oleh bursa efek, risiko likuiditas dimana waran terstruktur tidak banyak diperdagangkan, dan risiko umum lainnya, antara lainofesi lain adalah profesi penunjang lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyelenggaraan kegiatan bidang pasar modal. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dapat menjadi agen penjualan efek dalam pasar perdana waran terstruktur antara lain perantara pedagang efek selain penerbpenyelesaian atas waran terstruktur meliputi penjaminan penyelesaian transaksi waran terstruktur pasar sekunder hingga penjaminan penyelesaian pada saat waran terstruktur jatuh tempo. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengaturan mengenai persyaratan underlying waran terstruktur paling sedikit mencakup: ketentuan atas daftar dan kriteria efek yang dapat menjadi underlying waran terstruktur, kriteria untuk memiliki pengendali perusahaan tercatat, dan batasan maksimal atas waran terstruktur yang ditransaksikan jika penyelesaian dilakukan secara fipenyelesaian dipercepat merupakan penyelesaian waran terstruktur sebelum tanggal pelaksanaan waran terstrukturwaran terstrukturseri perdana waran terstruktur adalah penerbitan waran terstruktur untuk pertama kali sejak diperolehnya pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan. yang dimaksud dengan seri baru waran terstruktur adalah penerbitan waran terstruktur tambahan setelah seri perdana, dalam jangka waktu (dua) tahun sejak pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh dari efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan antara lain indeks efek dan reksa dana kontrak investasi kolektif yang unit penyerahannya diperdagangkan bursa efek. huruf pengendali perusahaan tercatathuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan total kepemilikan saham adalah saham yang dicatatkan dan diperdagangkan bursa efek. huruf keharusan memiliki single investor identification bagi pemodal terkait dengan proses penjatahan efek yang akan dilaksanakan dengan berdasarkan single investor identification yang mewakili tiap pemodal. huruf keharusan memiliki subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian sehubungan dengan penyimpanan waran terstruktujabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan pemasaran dapat dilaksanakan oleh pejabat penanggung jawab masing masing fungsi yang sudah ada perusahaan efek. pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan benturan kepentingan dapat dirangkap oleh pejabat penanggung jawab fungsi manajemen risiko yang sudah ada perusahaan efnya adalah persetujuan setiap pihak atas pendapat atau keterangan untuk dimuat dalam dokumen pernyataan pendaftaran atau dokumen lainnya. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf permintaan perubahan dan atau tambahan informasi kepada penerbit dimaksudkan agar penerbitwaran terstruktur yang bersangkutan dan keadaan keuangan penerbit. huruf evaluasi dapat dilakukan antara lain pada nilai kas dan setara kas serta komponen aset lainnya seperti outstanding pembiayaan dan atau portofolio. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal perusahaan efek merupakan penerbit waran terstruktur yang juga sebagai liquidity provider maka surat perjanjian antara penerbit dengan liquidity provider tidak diperlukan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. harga penawaran dan harga pelaksanaan dapat disampaikan dalam bentuk interval. contoh: term sheet seri baru waran terstruktur dengan underlying waran terstruktur saham memiliki harga penawaran: rp2. rp3. dan harga pelaksanaan: rp25. rp35an penjelasan secara detail atas waran terstruktur mencakup informasi atas underlying waran terstruktur, nilai total penerbitan, periode penerbitan, jumlah seri yang akan diterbitkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas risiko pemegang waran terstruktur akan kehilangan premi untuk membeli waran terstruktur. risiko perdagangan jika saham yang menjadi underlying waran terstruktur mengalami suspensi oleh bursa efek, maka perdagangan waran terstruktur pun akan dihentikan. risiko likuiditas risiko likuiditas misalnya risiko saat waran terstruktur tidak banyak diperdagangkan. risiko umum lainnya, antara lain: penyelesaian dipercepat (early termination)ran terstruktur jenis call adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeliyang dimaksud dengan waran terstruktur jenis put adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjualhuruf harga penawaran dapat disampaikan dalam bentuk interval. huruf harga pelaksanaan dapat disampaikan dalam bentuk intervontoh terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan tercatat yang sahamnya menjadi underlying waran terstruktur

lembaran negara republik indonesia efek. perantara pedagang efeterhadapperlukan informasi kondisi keuangan dan kegiatan usaha yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat diperbandingkan, bahwa saat ini laporan yang wajib disampaikan olehasih tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah dan dengan frekuensi yang berbeda laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan j .akuntan atas kbd sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risikoanggota bursa efek. pihak yang menyampaikan: laporan rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan realisasi rencana literasi sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan rencana inkluberupa perantara pedagang efek. pihak yang:dberupa perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek dan ped. pihak yangberupa perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. pihak yang menyampaikan:berupa. pihak yang menyampaikan:dberupa dewan komisaris penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. pihak yang menyampaikan: revisi terhadap laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan perubahan data perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf cc.laporan keputusan yang mengikat luar rups sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam hurufm:, laporan hasil rups sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan penyesuaian rencana bisnis laporan penambahan dan pemutusan kerjasama dengan mitra pemasaran perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perantara pedagang efek. pihak yang menyampaiksebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penjamin emisi efek. bab tata cara, penundaan, dan pengecualian pelaporan bagian kesatu tata cara pelaporan penyampaian laporan berkala dan laporan insidental kepada otoritas jasa keuangan dilakukdalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada telah tersedia namun terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan sistem elektronik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, penyampaianbagian kedua penundaan dan pengecualian pelaporan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikanpaling lama (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud. dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada khusus untuk laporan harian kbd kepada: otoritas jasa keuangan, bursa efek indonesia, dan lembaga kliring penjaminan, yang dilaporkan dalam sistem penerima pelaporan kbd dikecualikan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini dan mengikuti ketentuan teknis pada sistem penerima pelaporan kbd. bab batas waktu penyampaian laporan bagian kesatu batas waktu perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kbd harian sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan posisi akhir hari sebelumnya paling lambat pada pukul wib. perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kegiatbat pada hari kerja ke (kedua belas) bulan berikutnya. perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan secara bulanan paling lambat pada tanggal bulan berikutnya setelah bulan laporan debitur. perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah dan ped sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kbd bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan. perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha ppe bus sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kegiatan berkala ppe bus sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat setiaplayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal bulan berikutnya setelah periode triwulanangiattujuh) hari setelah berakhirnya bulan juni dan desember apabila pada bulan juni atau desember tidak terdapat penutupan lokasi atau tidak terjadi perubahan alamaengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan, pada akhir bulan ke (kedua) setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas: dan pada akhir bulan ke (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jikakecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat: tanggal bulan agustus untuk laporan posisi akhir bulan juni, dan tanggal bulan februari untuk laporan posisi akhir bulan desember:penjamin emisi efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan kegiatan penjamin emisi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dibuat secara berkala setiap bulan juni dan desember kepada otoritas jasa keuangan paling lambat padatiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan unaudsatu) setelah tanggal laporan keuangan tahunan unaudevaluasi komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lama (enam) bulan setelah tahun bukuerapan tata kelola tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat setiap tanggal bulan ke (kedua) pada tahubisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan novemberencana bisnisberkala pelaksanaan kegiatan lainaksi keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan: pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi perusahaan efepada tanggal januari bagi perusahaan efek yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisniberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan: bersamaan dengan penyampaian laporan tahunanpaling lambat pada tanggal april tahun berikutnya dalam hal disampaikan terpisah dengan penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam hurufatau cc. paling lambat pada tanggal april tahun berikutnya bagi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang bukan merupakan emiten atau perusahaan publik.lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sektor perbankan, pasar modal, wemiten adalah pihak yang melakukan penawaran umumpenunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik.akuntan atas kbdhasil penilaian sendiri penerapan manajemen risikorantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalamncana bisnisnovember sebelum tahun kegiatan dilaksanakan. perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalamalisasialisasi rencana bisnisjanuari tahun berikutnya(lima) bulan setelah tahun buku berakhir. perantara pedagang efek dan ped sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikbat pada akhir bulan desember. perantara pedagang efek dan ped sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaika (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.kepada otoritas jasa keuangan paling lambat pada tanggal juli setiap tahunnya dengan periode data juli tahun sebelumnya sampai dengan juni tahun berjalasatu) hari kerja sebelum melakukan kegiatan lokasi lai: (tujuh) hari setelah perubahan, atau (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan juni dan desember, dalam hal pada bulan juni atau desember tidak ada laporan perubapaling lama (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya kondisi: konglomerasi keuangan baru disertai penunjukan entitas utama, perubahan entitas utama, cc. perubahan anggota konglomerasi keuangan, dan atau pembubaran konglomerasi keuangdalam hal diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. dewan komisariskepada otoritas jasa keuangan paling lama (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran. penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan revisi terhadap laporan penerapan tata keloladiterimanya surat pemberitahuan dari otoritas jasa keuangdataerjadi perubahankepada otoritas jasa keuangan paling lama (dua) hari kerja setelah masa jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris berakhir dengan sendirinya, mengundurkan diri atau diberhentiputusan yang mengikat luarseluruh pemegang saham menandatangani keputusan luar rupspelaksanaan kegiatan lainkegiatan lain dimaksud dilaksanakepada otoritas jasa keuangan setiap waktu dalam hal terdapat perubahpenyelenggaraan rups disertai dengan ringkasan risalah atau risalah ruppemegang saham atau pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan paling lama: (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan pemegang saham atau psp disertai dengan daftar pemegang saham, atau (tujuh) hari kerja sejak batalnya permohonan persetujuan ojk disertai dengan daftar pemegang sahamyesuaian rencana bisnistelah tanggal surat dari otoritas jasa keuangan. perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasarenjamin emisi efek sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan harian kbd sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan setiap melakukan kegiatan penjaminan, secara harian selama periode kegiatan penjaminan emisi efek. dalam hal terdapat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam sampai denggian kedua penyampaian laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan laporan keberlanjutan pertama kalsesuai dengnjamin emisi efek yangnjamin emisi efek yang tidakd yang memiliki kewajiban penyampaian rencana bisnis,d yang belumrantara pedagangnjamin emisid wajib menyampaikan laporan keberlanjutan pertama kali paling lambat pada tanggal april dalam hal terdapat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam db bentuk dan penyampaian laporan bagian kesatu bentuk laporan laporan keuangan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan angkawajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal diperlukan otoritas jasa keuangan dapat memintadalam bentuk cetak. bagi perusahaan efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kewajiban penyampaiansesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik.terbatas dan atau anggaran dasar perusahaan terbuka.laporan berkaladalam periode tertentu. laporan insidentalpada waktu tertentu. penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental kepada otoritas jasa keuangan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek yang memenuhi kriteria: dalam proses pemeriksaan namun sudah tidak memiliki pengurus dan kantor, dan atau dalam tahap pemberian aset nasabah atau pencabutan izin. bab jenis laporan laporan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek terdiri atas:periode pelaporan untukwajib dimulai sejak januari sampai dengan desember. dalam hal penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek menggunakan periode pelaporan selain yang diatur sebagaimana dimaksud pada wajib menyesuaikan periode laporannya paling lambat pada tahun berikutnya setelah (satu) tahun diterbitkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal penyesuaian periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada menyebabkan periode penyajian laporan keuangan menjadi lebih panjang atau lebih pendek dari periode (satu) tahun, penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek wajib melakukan pengungkapan sebagaimana yang diatur pada standar akuntansi keuangan.yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan wajib disertai surat pernyataan tentang pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan salah satu anggota dewan komisaris yang mewakili dewan komisaris. semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pernyataan yang dibuat sebagaimana dimaksud pada laporan akuntan atas kbd sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib disampaikan dengan ketentuan: disusun berdasarkan penugasan audit kepatuhan, disampaikan kepada otoritas jasa keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan united: dan cc. pemeriksaan atas perhitungan kbd dilakukan oleh akuntan yang memeriksa laporan keuangan tahunan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud peraturan otoritas jasa keuangan ini ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab vii ketentuan lain lain penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek wajib menatausahakan laporan berkala dan laporan insidental untuk kepentingan pengawasanpelaporan yang berlaku bagi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalamlaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan sektor jasa keuangan serta mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan sektor jasa keuangan,tata caradoman pelaksanaan layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan,efebentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan manajemen risikoaturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang mitra pemasarterkait ketentuan pelaporan bagi penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek sebagaimana diatur dalambl tentang kewajiban penyampaian laporan berkala oleh perusahaan efekketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor se bl tentang laporan data hutang kewajiban perusahaan dalam valuta asingporan berkala, dan laporan insidental. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas: laporan harian, laporan bulanan, cc. laporan triwulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan. laporan harian sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa laporan kbd harian. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan kegiatan perantara pedagang efek, laporan kbd bulanan, laporan kegiatan berkala ppe bus, dan laporan debitur. laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa laporan layanan pengaduan. laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan kegiatan lokasi lain selain kantor pusat, laporan kecukupan permodalan terintegrasi, laporan profil risiko terintegrasi, laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi, laporan kegiatan penjamin emisi efek, dan laporan keuangan tengah tahunan, terdiri atas: laporan keuangan tengah tahunan yang tidak disertai laporan akuntan, laporan keuangan tengah tahunan yang disertai laporan akuntan untuk penelaahan terbatas, atau laporan keuangan tengah tahunan yanglaporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan keuangan tahunan united, laporan keuangan tahunan unaudited, laporan akuntan atas kbd, laporan rencana literasi, laporan realisasi rencana literasi, laporan rencana inklusi, laporan realisasi rencana inklusi, laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi, laporan hasil evaluasi komite audit, laporan penerapan tata kelola tahunan, laporan rencana bisnis, il. laporan realisasi rencana bisnis, laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain,oo.ncana aksi keuangan berkelanjutan, laporan keberlanjutan,, laporan hasil penilaian sendiri penerapan manajemen risiko, d. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf terdiri atas: laporan pembukaan kegiatan yang dilakukan lokasi lain selain kantor pusat, laporan penutupan kegiatan yang dilakukan lokasi lain selain kantor pusat, cc. laporan perubahan alamat kegiatan yang dilakukan lokasi lain selain kantor pusat,, revisi terhadap laporan penerapan tata kelola, laporan perubahan data perusahaan efek berkaitan dengan: identitas perseroan, yang paling sedikit, izin mempekerjakan tenaga kerja asing,atau prosedur dan standar operasi perseroan,, laporan keputusan yang mengikat luar rups, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lain perusahaan efek, il. laporan penambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran perantara pedagang efek, laporan pengisian data dan informasi domisili dari pihak utama dan atau pihak yang dapat dihubungi,, oo. laporan hasil rups, laporan perubahan pemegang saham atau pemegang saham pengendali, dan laporan penyesuaian rencana bisnis. bab pihak pelapor pihak yang menyampaikan laporan kbd harian sebagaimana dimaksud dalam berupa perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. pihak yang menyampaikan: laporan kegiatan perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perantara pedagang efek. pihak yang menyampaikan laporan kbd bulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perantara pedagang efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah dan ped. pihak yang menyampaikan laporan kegiatan berkala ppe bus sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha ppe bus. pihak yang menyampaikan laporan layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam berupa penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. pihak yang menyampaikan: laporan kegiatan lokasi lain selain kantor pusat sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan keuangan tengahkecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam hurufkegiatan penjamin emisi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf berupa penjamin emisi efek. pihak yang menyampaikan: laporan keuangan tahunan united sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan keuangan tahunan unaudited sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan hasil evaluasi komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan penerapan tata kelola tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan realisasi rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan berkala pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf

tambahan lembaran negara r.i emisi efek. perantara pedagang efeyang disampaikan oleh penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek kepada otoritas jasa keuangan. penjamin emisi efek dan perantara pedagang efekpenjamin emisi efek dan perantara pedagang efeknjamin emisi efek dan perantara pedagang efek sehingga dapat memudahkan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efekdalam rangka memfasilitasi pengawasan dan analisis pelaporan yang lebih akurat dan efisien, berbagai pelaporan penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek dimaksud akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan (e reporting) sehingga terdapat kebutuhan landasan hukum dan implementasi pelaporan secara elektronik ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan laporan kbdcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan kegiatan berkala ppe bus adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai ppe bus. huruf yang dimaksud dengan laporan debitur adalah laporan sebagaimana dimaksudkegiatan operasional penjamin emisi efek dan perantara pedagang efekunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik adalah penunjukanadalah standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh ikatan akuntan indonesia. yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan audit kepatuhan adalah penugasan perikatan kepada akuntan publik yang menggunakan standar perikatan asuransiuntuk menyampaikan laporan luar batas waktuyang dimaksud dengan laporan layanan pengaduan adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan. huruf yang dimaksud dengan laporan kegiatkecukupan permodalan terintegrasi adalah laporanhuruf yang dimaksud dengan laporan profil risikokonglomerasi keuangan. huruf yang dimaksud dengan laporan penilaiaporantahunhasil evaluasi komite auditpenerapan tata kelola tahunalisasiberkala pelaksanaan kegiatan lainncana aksi keuangan berkekeberhasil penilaian sendiri penerapan manajemen risikohuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan pembukanutuprubahan alamat drevisi terhadap laporan penerapan tata keloladatakeputusan yang mengikat luar rupontoh laporan keputusan yang mengikat luar rups yaitu keputusan sirkuler. huruf yang dimaksud dengan laporan realisasi pelaksanaan kegiatan lainambahan dan pemutusan kerja sama dengan mitra pemasaran perantara pedagang efek adalah laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai mitra pemasaran perantara pedagang efek. huruf yang dimaksud dengadalah laporanyang dimaksud dengan laporan hasil ruppemegang saham atau pemegang saham pengendaliyesuaiyang dimaksud dengan perantara pedagang efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah adalah perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.yang dimaksud dengan

ojk. dana pensiun. pembubaran. likuid dan likuidkepada peserta dana pensiun, memberikan kepastian hukum dalam proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun, serta melengkapi peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun yang telah ada, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pembubaran dan likuidasi dana pensiubaran dan likuidasidalam hal ojk menolak perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, tim likuidasi menggunakan rencana kerja yang telah disetujui ojk. bagian kedua pembagian kekayaan dana pensiun pembagian kekayaan dana pensiun wajib dilakukan tim likuidasi sesuai peraturan perundang undangan bidang dana pensiun dan peraturan dana pensiun. bagi dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti, besar hak setiap peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti, besar hak setiap peserta dalam proses likuidasi adalah saldo akumulasi dana setiap peserta yang dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf pembagian kekayaan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dan besar hak sebagaimana dimaksud pada dan disesuaikan dengan nilai kekayaan dana pensiun pada tanggal pembagian kekayaan dimaksud. bagian ketiga pelaporan proses likuidasi dana pensiun tim likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi dana pensiun yang paling sedikit memuat: laporan keuangan dana pensiun, dan laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi. periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi dana pensiun sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf kurang atau sama dengan (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap (tiga) bulan: atau dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf lebih dari (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap (enam) bulan. dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam periode laporan sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi tersebut. laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lambat (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan sebagaimana dimaksud pada dalam hal tim likuidasi telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, tim likuidasi mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada ojk. permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lambat (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi. laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: gambaran umum dana pensiun sejak tanggal efektif pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi yang paling sedikit berisi: jumlah peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, jumlah kekayaan dan kewajiban dana pensiun, pencairan kekayaan dana pensiun, dan pengalihan atau pembayaran hak peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, cc. laporan keuangan per tanggal selesainya seluruh proses likuidasi, yang telah diaudit oleh akuntan publik: dan bukti bukti yang berkaitan dengan: pencairan kekayaan dana pensiun, penyelesaian kewajiban dana pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, dan pembayaran biaya likuidasi. laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada wajib ditandatangani oleh seluruh anggota tim likuidasi. bab tanggung jawab pemberi kerja pendiri dan mitra pendiri dari dana pensiun pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal efektif pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf utang iuran pendiri dan mitra pendiri yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan sebagai kekayaan dana pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besar hak setiap peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak dalam rangka proses likuidasi dana pensiun. bab vii pengawasan proses likuidasi dana pensiun bagian pertama pengawasan proses likuidasi dana pensiun oleh dewan pengawas dewan pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi dana pensiun. dewan pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi dana pensiun kepada ojk paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam anggota dewan pengawas dilarang merangkap sebagai tim likuidasi. bagian kedua pengawasan proses likuidasi dana pensiun oleh ojk ojk melakukan pengawasan terhadap proses likuidasi dana pensiun yang dilakukan oleh tim likuidasi. dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ojk dapat melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap dana pensiun. ojk dapat mengganti anggota tim likuidasi apabila berdasarkan hasil pengawasan ojk: anggota tim likuidasi tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya: anggota tim likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan, anggota tim likuidasi diketahui tidak memenuhi kriteria tim likuidasi sebagaimana dimaksud dalam dan atau terdapat kondisi kondisi tertentu pada anggota tim likuidasi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas tim likuidasi. bab viii pengakhiran badan hukum dana pensiun ojk menetapkdalam penetappada disampaikan kepada tim likuidasi. dalam hal ojk menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya. tim likuidasi bertanggung jawab baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh ojk. tim likuidasi wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui ojk dalam berita negara republik indonesia, paling lambat (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan persetujuan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi dana pensiun oleh tim likuidasi. status badan hukum dana pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui ojk dalam berita negara republik indonesia. tim likuidasi wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada kepada ojk, paling lambat (bulan) sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tim likuidasi berakhir sejak status badan hukum dana pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada bab ketentuan peralihan permohonan pembubaran dana pensiun, permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, dan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah diterima ojk secara lengkap sebelum berlakunya peraturan ojk ini, diproses berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat permohonan diajukan ojk. setelah berlakunya peraturan ojk ini, proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun setelah tahap penetapan pembubaran dana pensiun, persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, atau persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan berdasarkan peraturan ojk ini. bagi dana pensiun yang masih dalam proses likuidasi pada saat peraturan ojk ini berlaku, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kalinya disampaikan kepada ojk paling lambat (tiga) bulan sejak peraturan ojk ini berlaku. laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada disusun untuk periode pelaporan sejak tanggal efektifnya pembubaran sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan paling lama (bulan) sebelum tanggal penyampaian laporan kepada ojk. bagi dana pensiun yang bubar karena pendiri bubar sebelum berlakunya peraturan ojk ini: tim likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian likuidasi kepada ojk paling lambat (enam) bulan sejak berlakunya peraturan ojk ini, dan dalam hal tim likuidasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf ojk menetapkan mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi dana pensiun. bagi dana pensiun yang pendirinya adalah lembaga keuangan yang izin usahanya telah dicabut oleh instansi yang berwenang dan belum menyampaikan permohonan pembubaran sebelum berlakunya peraturan ojk ini, maka dana pensiun dimaksud dinyatakan bubar berdasarkan peraturan ojk ini. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf dan diatur dalam peraturan dewan komisioner ojk. bagi dana pensiun yang telah memperoleh persetujuan pembubaran dari menteri keuangan atau ojk sebelum berlakunya peraturan ojk ini, kewajiban dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku. jumlah anggota tim likuidasi bagi dana pensiun yang telah memperoleh penetapan pembubaran dari menteri keuangan atau ojk sebelum berlakunya peraturan ojk ini, dapat tetap mengacu pada keputusan mengenai persetujuan permohonan pembubaran dimaksud. bab ketentuan penutup pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pembubaran dana pensiun, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ojk ini. persetujuan permohonan pembubaran dan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah diterbitkan oleh menteri keuangan atau ojk sebelum berlakunya peraturan ojk ini dinyatakan tetapiuran pasti,pengurus adalah pengurus dana pensiun, dewan pengawas adalah dewan pengawas dana pensiun, pelaksana tugas pengurus adalah pejabat, pendiri adalah: orang atau badan yang membentuk dana pensiun pemberi kerja: atau: peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun dan belum menerima manfaat pensiun, pihak yang berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiu, tim likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi dana pensiun,perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai otoritas jasa keuangan, dewan komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai otoritas jasa keuangan. bab pembubaran dana pensiun pembubaran dana pensiun dapat dilakukan apabila: pendiri mengajukan permohonan pembubaran dana pensiun, pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti pendiri: atau berdasarkan penilaian ojk: dana pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak, dan atau terhentinya iuran dapat membahayakan keadaan keuangan dana pensiun. pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk. bab iii persyaratan dan tata cara pembubaran dana pensiun bagian pertama permohonan pembubaran dana pensiun dalam hal pembubaran dana pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam huruf. permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: alasan atau latar belakang pembubaran dana pensiun, dan usulan nama calon tim likuidasi. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan: fotokopi bukthurufpembubaran dana pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam huruf likuidator paling lambat (tiga) bulan sejak pendiri bubar. dalam hal tidak terdapat likuidator pendiri, pengajuan permohonan pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh pendiri. pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam huruf apabila: pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar pendiri atau peraturan perundang undangan, pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan, atau izin usaha pendiri dicabut, dalam hal dana pensiun berbentuk dana pensiun lembaga keuangan. dana pensiun wajib melaporkan kepada ojk apabila pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf bb. permohonan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit usulan nama calon tim likuidasi. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan: dasar hukum bubarnya pendiri sebagaimana dimaksud pada huruf dan atau huruf fotokoplikuidator pendiri atau pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada atau ojk menetapkan pembubaran dana pensiun. penetapan pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada disertai dengan penunjukan likuidator pendiri, pengurus, pelaksana tugas pengurus, atau pihak lain sebagai tim likuidasi. dana pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka apabila:: dan atau dalam jangka waktu (tiga) tahun berturut turut dana pensiun dengan program pensiun manfaat pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat (tiga) dan rasio solvabilitas dana pensiun kurang dari (lima puluh persen). ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi dana pensiun yang berdiri kurang dari (lima) tahun. dana pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka apabila: pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama (satu) tahun berturut turut, pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran (dua) tahun atau lebih: dan atau dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti tidak mempunyai peserta. bagian kedua penetapan pembubaran ojk menetapkan pembubaran dana pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf hb, paling lambat (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam atau atau secara lengkap. ojk menetapkan pembubaran dana pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam huruf setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan upaya penyehatan yang dilakukan dana pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat (satu) tahun sejak dana pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh ojk. penetapan ojk mengenai pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada dan paling sedikit memuat: tanggal efektif pembubaran dana pensiun, penunjukan tim likuidasi, dan hak dan kewajiban tim likuidasi. seluruh tindakan kepengurusan dana pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasidana pensiun: wajib mencantumkan frasa "dalam likuidasi belakang nama dana pensiun, dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada ojk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan bidang dana pensiun,bab tim likuidasi bagian pertama kriteria tim likuidasi kriteria pihak yang dapat ditunjuk menjadi anggota tim likuidasi adalah sebagai berikut: mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi dana pensiun, tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota tim likuidasi, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. bagian kedua tugas, wewenang, dan tanggung jawab tim likuidasi tim likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut: menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban dana pensiun, cc. menyampaikan informasi kepada peserta, pensiunan,mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam berita negara republik indonesia. tim likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada ojk berupa: laporan keuangan dalam rangka pembubaran dana pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik: dan laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran dana pensiun, bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulanlaporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ditunjuk oleh dewan pengawas. laporan keuangan dalam rangka pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum. laporan keuangan dalam rangka pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf bagi dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana peserta. laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada huruf harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas dana pensiun pemberi kerja dan memuat besarnya hak masing masing peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak. tim likuidasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama dana pensiun dan mewakili dana pensiun dalam dan diluar pengadilan. tim likuidasi berwenang meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi dana pensiun. setiap pihak yang dimintai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada harus memberikan segala data dan informasi yang diminta oleh tim likuidasi. tim likuidasi bertanggung jawab kepada ojk atas proses likuidasi yang dilakukannya. tim likuidasi wajib melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang undangan. tim likuidasi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada dana pensiun sebagai akibat dari tindakan tim likuidasi yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atau melanggar peraturan perundang undangan. bagian ketiga perubahan tim likuidasi anggota tim likuidasi dapat diubah berdasarkan usulan pendiri maupun pihak lain yang mengajukan permohonan pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam dan usulan pendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan alasan perubahan anggota tim likuidasi dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam bab proses liku dasi dana pensiun bagian pertama rencana kerja, tata cara, dan jangka waktu penyelesaian likuidasi tim likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada ojk paling lambat (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan ojk mengenai pembubaran dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam atau rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: uraian kegiatan yang akan dilaksanakan tim likuidasi, jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf dan rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi. jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi dana pensiun. selama proses likuidasi dana pensiun,yang telah disetujui ojk. untuk mendapatkan persetujuan dari ojk, permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada harus dilengkapi dengan: alasan perubahan, dan laporan perkembangan proses likuidasi dana pensiun sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada beserta bukti bukti pendukungnya. ojk dapat menolak permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada apabila perubahan dimaksud dinilai dapat membahayakan kepentingan peserta, pensiunan, dan atau pihak yang berhak.

ojk. dana pensiun. pembubaran. likuid dan likuidasi dana pensiun umum dana pensiun merupakan badan hukum yang didirikseperti halnya badan hukum lain, tidak tertutup kemungkinan bahwa dana pensiun dibubarkan. pembubaran tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan keuangan pendiri atau karena faktor lain seperti pertimbangan efisiensi. pada saat suatu dana pensiun bubar dan dilakukan likuidasi, kepastian hukum atas hak hak peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak perlu dijaga. selama ini, pengaturan mengenai pembubaran dana pensiun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan. hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara rinci dan komprehensif menjelaskan mengenai mekanisme dan tata cara pembubaran dan likuidasi dana pensiun. selain itu, belum terdapat ketentuan mengenai pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun oleh ojk. untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak dalam proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun, perlu diciptakan mekanisme yang transparan dan akuntabel pada proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun. samping itu, perlu pula suatu dasar hukum yang memadai agar pengawasan terhadap proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun oleh ojk dapat dilakukan secara efektif. peraturan ojk ini memuat pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran dana pensiun, termasuk penegasan kondisi pendiri bubar dan kriteria dana pensiun dapat dibubarkan ojk, proses likuidasi dana pensiun, tanggung jawab pemberi kerja dalam hal dana pensiun bubar, dan pengawasan terhadap proses likuidasi dana pensiun. peraturan ojk ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dalam pelaksanaan proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun sehingga hak peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak terlindungi. ii. demi cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf bubarnya pendiri dapat diikuti dengan adanya pihak pengganti pendiri, sebagai contoh: selaku pendiri melakukan peleburan dengan sehingga melahirkan dalam kondisi tersebut dana pensiun tidak harus bubar sepanjang menggantikan selaku pendiri. huruf ojk melakukan penilaian berdasarkan pengawasan yang dilakukan terhadap dana pensiun. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh pelaksanaan ketentuan pada ini yaitu apabila pembubaran dana pensiun telah ditetapkan sebelum peraturan ojk ini berlaku namun sampai dengan peraturan ojk ini berlaku tim likuidasi belum mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, maka proses persetujuan permohonan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan ojk ini. cukup jelas. contoh periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi adalah sebagai berikut: tanggal efektif pembubaran dana pensiun adalah tanggal februari dan hingga batas waktu penyampaian laporan perkembangan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada proses likuidasi belum selesai. berdasarkan ini, tim likuidasi wajib menyusun dan melaporkan perkembangan proses likuidasi untuk periode februari sampai (satu) bulan sebelum tanggal pelaporan. apabila laporan disampaikan kepada ojk tanggal desember maka periode laporan adalah februari sampai dengan november atau seteltor pendiri pada ini adalah pihak pihak yang memiliki tugas melakukan likuidasi pendiri, antara lain: likuidator pada pendiri yang berbadan hukum perseroan terbatas dan tim penyelesaian pada pendiri yang berbadan hukum koperasi. pendiri yang memenuhi kriteria bubar berdasarkan peraturan ojk ini bisa saja tidak atau belum melalui proses likuidasi. dalam kasus tersebut, permohonan pembubaran dana pensiun diajukan oleh pendiri. huruf yang dimaksud dengan dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar pendiri dalam ini antara lain: dalam hal pendiri berbentuk perseroan terbatas, anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, dalam hal pendiri berbentuk koperasi anggaran dasarnya mengatur bahwa pembubaran dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota. huruf contoh pembubaran pendiri oleh pihak yang berwenang adalah pembubaran pendiri yang berbentuk perseroan terbatas oleh pengadilan atau pembubaran pendiri yang berbentuk koperasi oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah. huruf berdasarkan undang undang dana pensiun, dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa. oleh sebab itu, dalam hal pendiri dana pensiun lembaga keuangan dicabut izin usahanya sebagai bank atau perusahaan asuransi jiwa, pendiri tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pendiri. cukup jelas. cukup jelas. huruf contoh dasar hukum bubarnya pendiri sebagaimana dimaksud pada ini antara lain: dalam hal pendiri berbentuk perseroan terbatas, yaitu salinan akta keputusan rapat umum pemegang saham pendiri yang memutuskan bahwa pendiri bubarpada ini antara lain akuntan publik dan aktuaris. huruf salah satu contoh indikasi adalah apabila jumlah kekayaan likuid dana pensiun lebih kecil dari estimasi kebutuhan dana untuk membayar manfaat pensiun setahun depan. huruf kualitas pendanaan dan rasio solvabilitas dana pensiun dilihat dari laporan aktuaris. dana pensiun yang berdiri kurang dari (lima) tahun biasanya masih mempunyai kewajiban masa kerja lampau (past service liability), termasuk pemenuhan kekurangan solvabilitas, sehingga dana pensiun berada pada kualitas pendanaan tingkat (tiga). huruf cukup jelas. huruf pemenuhan kriteria pada huruf ini dihitung berdasarkan jumlah tunggakan iuran pendiri dibandingkan dengan iuran jatuh tempo dalam (dua) tahun terakhir. contoh: iuran jatuh tempo tahun miliar. iuran jatuh tempo tahun miliar. total iuran jatuh tempo (dua) tahun terakhir miliar. apabila per desember besar tunggakan iuran pendiri adalah sama dengan atau lebih dari miliar, dana pensiun dinilai memenuhi kriteria pada huruf huruf cukup jelas. cukup jelas. selama periode pengawasan dana pensiun, ojk melakukan komunikasi dengan dana pensiun, pendiri, pengurus, dewan pengawas, dan pihak terkait lainnya. apabila berdasarkan hasil pengawasan ojk diketahui bahwa kondisi dana pensiun berisiko tinggi dan mengarah pada terpenuhinya kriteria dana pensiun dapat dibubarkan ojk, ojk akan meminta dana pensiun atau pihak terkait untuk melakukan langkah langkah penyehatan dana pensiun sesuai peraturan perundang undangan mengenai pengawasan dana pensiun. pembubaran dana pensiun merupakan langkah yang diambil ojk dalam hal langkah langkah penyehatan yang dilakukan dana pensiun tidak berhasil. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi dana pensiun antara lain memiliki pengalaman bidang dana pensiun atau bidang lain yang relevan dengan penugasan sebagai tim likuidasi suatu basaian kewajiban keuangan dana pensiun yang dimaksud pada huruf ini termasuk penyelesaian kewajiban kepada negara, peserta, pensiunan, dan pihak yang beruraian kegiatan tim likuidasi antara lain terdiri dari: menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, menyusun inventarisasi kekayaan dan kewajiban dana pensiun, menyampaikan informasi kepada menyusun.sg. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam berita negara republik indonesia. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penentuan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi harus mempertimbangkan hal hal seperti jenis kekayaan yang dimiliki dana pensiun, kemudahan pencairan kekayaan, dan sebaran demografi peserta. biaya likuidasi merupakan biaya biaya yang relevan dalam rangka likuidasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. nilai kekayaan dana pensiun dapat berubah jumlahnya selama proses likuidasi baik bertambah maupun berkurang. hal ini disebabkan antara lain nilai realisasi penjualan kekayaan dana pensiun berbeda dengan nilai wajar kekayaan dana pensiun per tanggal efektif pembubaran sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dalam rangka pembubaran yang telah diaudit oleh akuntan publik. dalam kasus tersebut, realisasi pembayaran hak peserta, pensiunan, dan pihak yang berhak akan disesuaikan dengan nilai kekayaan pada tanggal pembayaran. huruf laporan keuangan dana pensiun yang disusun oleh tim likuidasi dalam ini dapat menggunakan standar akuntansi yang berlaku umum atau standar lain yang relevan dengan tujuan penyusunan laporan keuangan dana pensiun dalam likuidasi. huruf cukup jelas. dalam surat persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang diajukan oleh tim likuidasi, ojk menginformasikan tanggal dimulainya periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi dana pensiun untuk pertama kalinya. sesuai ketentuan dalamdana pensiun termasuk dalam rangka perubahan jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi. periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi dana pensiun akan disesuaikan dengan perubahan rencana kerja yang telah disetujui oleh ojk, terhitung sejak tanggal persetujuan ojk. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan selesainya seluruh proses likuidasi pada ini adalah pada saat kekayaan dana pensiun telah habis atau berjumlah (nol) rupiah. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan ini mengandung arti bahwa semua utang iuran jatuh tempo sampai dengan tanggal pembubaran dana pensiun harus dilunasi oleh pendiri dan mitra pendiri. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tidak cakap pada ini antara lain apabila tim likuidasi tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai likuidator. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh kondisi kondisi tertentu yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas tim likuidasi antara lain: anggota tim likuidasi mengundurkan diri, sakit, atau meninggal dunia. cukup jelas. (lima belas) hari adalah batas waktu penyampaian permohonan pengumuman kepada pihak yang berwenang melakukan pengumuman dalam berita negara republik indonesia. cukup jelas. cukup jelas.

keuangan. ojk. purchase agreement. transaksivitas pengaturan dan pengawasan transaksi purchase agreement yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, perlu untukglobal master purchase agreement yang selanjutnya disingkat gara adalah standar perjanjian transaksi repo yang diterbitkan oleh international capital market associationmaksud dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentangsebagaimana dimaksud dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pasar modal. lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib mengikuti ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini. ketentuan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk transaksi repo atas efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui bank indonesia dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan marjin dalam transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek tersebut. dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (event default) dalam transaksi repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian transaksi repo. bab perjanjian setiap transaksi repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis. perjanjian sebagaimana dimaksud pada paling sedikit wajib memuat ketentuan sebagai berikut: peralihan atas hak kepemilikan efek, kewajiban penyesuaian nilai efek dengan nilai pasar wajar (mark to market): cc. marjin awal dan atau haircut efek dalam transaksi repo, pemeliharaan marjin termasuk substitusi efek marjin, hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan efek dalam transaksi repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan, peristiwa kegagalan, tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya, perjanjian tunduk pada hukum indonesia, kedudukan lembaga jasa keuangan dalam transaksi repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri, dan tata cara konfirmasi atas transaksi repo dan atau perubahan material terkait transaksi repo tersebut. setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam wajib menerapkan gara. gara indonesia sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: perjanjian induk global pembelian kembali gara), lampiran transaksi domestik indonesia indonesia annex): lampiran syarat dan ketentuan tambahan annex supplemental terms condition) lampiran format konfirmasi annex confirmation), lampiran pembelian penjualan kembali buy sell back annex), lampiran ekuitas equity annex), dan lampiran keagenan agency annex). para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam perjanjian transaksi repo yang dibuat berdasarkan gara indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal lembaga jasa keuangan melakukan transaksi repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter, lembaga jasa keuangan tersebut tidak wajib menerapkan gara indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai gara indonesia sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bab iii kewajiban lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut: mempunyai direktur dan atau pegawai yang berwenang untuk melakukan transaksi repo, mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam transaksi repo serta memahami peraturan terkait transaksi repo, cc. memastikan adanya efek dan atau dana untuk penyelesaian transaksi repo, memastikan setiap transaksi repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai, dan memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari transaksi repo. lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo wajib: melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas transaksi repo yang dilakukan lembaga jasa keuangan, menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan lembaga jasa keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan melakukan pencatatan identitas pihak pihak dalam transaksi repo secara benar. dalam rangka menangani risiko yang timbul dari transaksi repo sebagaimana dimaksud dalam huruf lembaga jasa keuangan wajib: menetapkan marjin awal dan atau besarnya haircut atas efek dalam transaksi repo sesuai dengan risiko kredit lawan transaksi repo dan risiko efek: melakukan pemeliharaan marjin sesuai dengan perjanjian transaksi repo setiap saat apabila nilai efek berdasarkan harga pasar wajahnya menunjukkan perubahan nilai penurunan yang material sebagaimana diperjanjikan, cc. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau elektronik terkait perjanjian transaksi repo, diterbitkan, memantau eksposur bersih seluruh transaksi repo yang dimilikinya dan melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lawan transaksi repo secara harian, meminimalkan segala risiko penyelesaian yang timbul dari transaksi repo dengan menggunakan sistem penyelesaian yang disediakan oleh bank indonesia dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan memiliki mekanisme yang memungkinkan identifikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan peristiwa kegagalan dan atau mekanisme yang memberikan pemberitahuan kegagalan pemenuhan kewajiban transaksi repo kepada lawan transaksi repo. bab lembaga jasa keuangan bertindak sebagai agen lembaga jasa keuangan yang dapat bertindak sebagai agen transaksi repo hanya lembaga jasa keuangan yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian bank indonesia dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian. dalam hal lembaga jasa keuangan bertindak sebagai agen transaksi repo bagi nasabahnya, lembaga jasa keuangan wajib: memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan transaksi repo untuk kepentingan nasabah, mencatat identitas nasabah yang melakukan transaksi repo dan menyampaikan kepada lawan transaksi repo, cc. mencatat identitas lawan transaksi repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya, dan membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas transaksi repo yang dilakukan atas nama nasabah. bab pelaporan lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo atas efek bersifat utang wajib melaporkan transaksi repo dimaksud kepada otoritas jasa keuangan melalui penerima laporan transaksi efek. batas waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada tunduk pada peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pelaporan transaksi efek. lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo atas efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah transaksi repo terjadsemua perjanjian transaksi repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, tidak perlu disesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab viii ketentuan penutup dalam hal lembaga jasa keuangan melakukan transaksi repo dengan menggunakan prinsip prinsip syariah, lembaga jasa keuangan tersebut tidaperlakuan akuntansi purchase agreement repo) dengan menggunakan master purchase agreement mra), beserta peraturan nomor viii.gkeuangan. ojk. purchase agreement. transaksiumum transaksi repo merupakan sarana pendanaan yang aman dunia pasar modal dan telah berkembang secara luas berbagai negara dengan mengacu pada standar perjanjian gara. perkembangan transaksi repo pasar modal indonesia menunjukkan peningkatan nilai, frekuensi, dan volume transaksi dari tahun tahun dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. namun demikian, transaksi repo yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan indonesia belum mengacu pada standar transaksi yang berlaku secara umum bagi para pelaku, sehingga terdapat banyak varian transaksi yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum. idealnya segala jenis transaksi yang terjadi pasar modal indonesia diatur secara jelas agar tercapai pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanahkan dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal. dalam transaksi repo indonesia pada saat sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, telah terdapat upaya menuju standarisasi transaksi repo, antara lain dengan implementasi master purchase agreement mra) oleh perhimpunan pedagang surat utang negara himdasun) dan mini master purchase agreement oleh pelaku industri sektor perbankan. namun demikian, belum terdapat pengaturan yang komprehensif, berstandar, dan spesifik mengenai transaksi repo pasar modal indonesia. memperhatikan hal hal yang telah diungkapkan atas, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pedoman transaksi repo bagi lembaga jasa keuangan dalam rangka memberikan pedoman standar yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi repo. gara indonesia merupakan suatu standar perjanjian transaksi repo yang mengacu pada gara yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar yang ada indonesia serta sebagai dasar bagi otoritas jasa keuangan untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pasar. ii. demi cukup jelas. kewajiban lembaga jasa keuangan untuk mengikuti ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini adalah ketika lembaga jasa keuangan melakukan transaksi repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan atau atas nama nasabah atau pihak lain. saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, efek tanpa warkat yang diatur oleh otoritas jasa keuangan adalah obligasi korporasi, sukuk korporasi, surat berharga negara, dan saham serta derivatif dari efek. dengan perubahan kepemilikan, maka efek yang ditransaksikan bukan merupakan jaminan dalam transaksi sehingga tidak tunduk pada karakterisasi yang menghilangkan prinsip perubahan kepemilikan. pengalihan kepemilikan atas efek yang menjadi dasar transaksi repo diikuti dengan perpindahan hak hak yang melekat pada efek dimaksud seperti dividen, kupon, hak suara, dan hak memesan efek terlebih dahulu. pemanfaatan hak hak yang melekat pada efek tersebut mengikuti kesepakatan para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian transaksi repo. cukup jelas. yang dimaksud dengan peristiwa kegagalan termasuk tetapi tidak terbatas pada: kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan transaksi repo, lembaga jasa keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi), pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (non defaulting party) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (defaulting party), dan para pihak dalam transaksi repo dalam kondisi pailit. kewajiban para pihak diantaranya adalah hasil penghitungan eksposur bersih dari transaksi repo pada saat kegagalan terjadi antara lain sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, seperti bunga repo, kupon, selisih yang harus dibayar (top up), dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi. dengan demikian, dalam hal terjadi kegagalan transaksi repo pelaksanaan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah terjadinya kegagalan transaksi repo dimaksud. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf untuk efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkanperdagangan terakhir bursa efek. untuk efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan bursa efek dan atau tidak tercatatuntuk efek bersifat utangdalam hal lembaga penilaian harga efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihakcukup jelas. huruf hak para pihak terkait segala pendapatan atas efek atau segala bentuk hak yang berkaitan dengan kepemilikan efek dan segala kewajiban perpajakan. huruf cukup jelas. huruf tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya termasuk antara lain penyelesaian kewajiban (close out) dan saling hapus kewajiban (set off) secara penuh dari klaim antar para pihak: notifikasi dari pihak yang tidak wanprestasi (non defaulting party) pihak yang wanprestasi (defaulting party). keputusan untuk melakukan penyelesaian berdasarkan kegagalan transaksi secara individual (single trade default) atau kegagalan seluruh transaksi (all trade default). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf perubahan material atas transaksi repo misalnya perubahan ketentuan mengenai margin call atau efek substitusi. terkait dengan kewajiban penggunaan gara indonesia, lembaga jasa keuangan harus menyesuaikan perjanjian berdasarkan jenis efek yang ditransaksikan, jenis transaksi repo yang dilaksanakan purchase agreement atau sell and wayback), dan juga berdasarkan fungsi lembaga jasa keuangan sebagai agen untuk pihak keticatatan identitas untuk nasabah yang berbentuk perusahaan meliputi antara lain namun tidak terbatas pada nama perusahaan, alamat, direktur, dan pemegang saham. pihak pihak dalam transaksi repo misalnya pihak yang melakukan transaksi repo atau kuasanya dan agen dalam transaksi repoyang dimaksud dengan pemeliharaan marjin antara lain mark to market efek dengan diikuti menyelesaikan kewajiban yang muncul dari eksposur bersih antar para pihak. materialis dari perubahan nilai efek yang menjadi dasar transaksi repo dan menyebabkan dilakukannya pemeliharaan marjin disepakati oleh para pihak. huruf konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam ini meliputi antara lain identitas para pihak, efek yang ditransaksikan, tanggal pembelian dan penjualan kembali (pricing rate) serta informasi terkait lainnya pada tahap pertama dan pada tahap kedua transaksi repo. huruf yang dimaksud dengan eksposur bersih adalah selisih antara eksposur transaksi terhadap marjin bersih dan kewajiban lain seperti pembayaran manufactured income. yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban antar pihak yang muncul karena pemeliharaan marjin, adanya manufactured income maupun penghitungan eksposur bersih. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. partisipan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bank kustodian atau perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah. cukup jelas. yang dimaksud penerima laporan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pelaporan transaksi efeklaporan transaksi efek yang berlaku adalah peraturan nomor x.mlaporan transaksi efek. kewajiban pelaporan setiap transaksi repo atas efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang ditentukan olehihak lain. pelaksanaan pekerja, bank dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain:1998: dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan penyedia jasa. pengawasan terhadap proses alih dayaotoritas jasa keuangan secara lengkap, benar,rencana alih dayagambaran umum dan cakupan pekerjaan, jenis perjanjian alih daya: perkiraan jumlah tenaga kerja alih daya yang dibutuhkan, jangka waktu perjanjian: tujuan alih daya, dan analisis perkiraan biaya dan manfaat serta risiko dan motivasinya. laporan alih daya yang bermasalahalih daya yang bermasalah. laporan rencana alih daya sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan setiap tahun paling lambat padaotoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada paling banyak (satu) kalisabtu, hari minggu atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan alih daya yang bermasalahdepartemen perbankan syariah,sanksi bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau melampaui batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam atau dikenakan: sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan apabila terlambat (satu) hari kerja sampai dengan10 (sepuluh) hari kerja: sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam huruf ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar rp1. (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya apabila terlambat (sebelas) hari kerja sampai dengan (dua puluh) hari kerja: sanksi administratif berupa dendarp2. (dua juta rupiah) per hari kerja keterlambatan berikutnya, dengan jumlah sanksi keterlambatan paling banyak sebesar rp100. (seratus juta rupiah) apabila terlambat (dua puluh satu) hari kerja atau lebih. bank yang diketahui oleh otoritas jasa keuangan telah melakukan alih daya tetapi belum menyampaikan laporan rencana alih daya sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau penambahan atau perubahan rencana alih daya sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa dendaikenakan sanksi administrativebank yang sebelum tanggal desember telah melakukan alih daya atas pekerjaan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini namun perusahaan penyedia jasa dan atau cakupan perjanjian alih daya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau dapat melanjutkan pelaksanaan alih daya sampai dengan berakhirnya perjanjian. dalam hal bank melakukan perpanjangan terhadap perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada bank wajib: melakukan penelitian, analisis,ketentuan lain lain alih daya yang dilakukan oleh bank selain tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan ini juga tunduk pada ketentuan lainnya yang terkait dengan alih daya. persyaratan badan hukum bagi perusahaan penyedia jasa yang memberikan jasa untuk menyelenggarakan teknologi informasi tetap mengacu pada ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank. otoritas jasa keuangan berwenang menghentikan alih daya yang dilakukan bank dalam hal menurut penilaian otoritas jasa keuangan alih daya berpotensi membahayakan kelangsungan usaha banktanggal januari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd. madonna laluyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, yang selanjutnya disebut alih daya,dapat melakukan alih daya kepada perusahaan penyedia jasa:ketentuan peraturan perundang undangan:sebagaimana dimaksud pada terdiri atas serangkaianpada alur kegiatan usaha bank dan pada alur kegiatanpendukung usaha bank. pekerjaan penunjang sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memenuhi kriteria: berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi dimengenai alih daya.kesatuyaitu mengenai, dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam wajib disusun secara tertulis dan didokumentasikan dengansedikit (satu) sedikit mencakup: ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu perjanjian: cc. nilai kontrak, struktur biaya dan mekanisme pembayaran::,: kewajiban masing masing pihak untuk mematuhi ketentuan dan ketentuan peraturan perundang undanganotoritas jasa keuangan dan atau otoritas lain yang berwenang dan penalti:skala, karakteristik, dan kompleksitas pekerjaan yang dialihdayakanireksi paling sedikit mencakup: menyusun dan menyempurnakan kebijakan alih daya: menetapkan prosedur alih daya: cc. menyetujui rencana bank untuk melaksanakan alih daya:pengawasan aktif dewan komisaris paling sedikit: dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas penerapan manajemen risiko atas alih dayasedikit mencakup: tujuan alih daya: kriteria pekerjaan yang dialihdayakan, cakupan analisis: kebijakan mitigasi risiko dalam pelaksanaan alih daya: kriteria perusahaan penyedia jasa, cakupan minimum perjanjian alih daya:serta kejelasan tugas dan tanggung jawabserta

mid tambahan lembaran negara r.i pekerjaaturan perundang undanganiiumum yang melaksanakan kegiatan usaha secaraautomated teller machine atm)" adalah: unit kerja atau fungsi khusus dalam bank yang tidak terkait dengan proses alih daya, atau kepatuhandalam hal,paling sedikit memuatkegiatan usahfunding), pemberian kredit atau pembiayaan (lending atau financing), serta",atau pembiayaan atau pembiayaan. contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan account officer dan analis kredit atau pembiayaan, pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation, dan teller. contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan pendukung usaha bank, sehingga dalam hal pekerjaan tersebut tidak ada,, misalnya alur kegiatan pemberian kredit atau pembiayaan antara lain pekerjaan call center, pemasaran (telemarketing, direct sales atau sales representative) dan penagihan, contoh, misalnya,"adalah pekerjaan yang apabila terjadi kegagalan tidakyang dimaksud denganatau pembiayaan melalui perjanjian pembohongan, bank tidak diperbolehkan mengalihkan risiko kredit atau pembiayaan yang ditimbulkan oleh tidak tertagihnya kredit atau pembiayaan dengan menggunakan cara seperti mekanisme penjualan tagihan kredit atau pembiayaan melalui skim anjak piutang. cukup jelas,rekam jejak (track record), yang antara lain mencakup: permasalahan hukum yang pernah atau sedang dihadapi yang dapat berdampak negatif: kepatuhan terhadap ketentuan dan atau peraturan perundang undangan, dan:atau keahlianantara lain mengenai rahasia bank,, serta ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuanganantara lain mengenai perlindungan konsumen serta ketentuan, dan atau perselisihan. angka pemeriksaan perusahaan penyedia jasa oleh otoritas lain dilakukan sesuai wewenangnya berdasarkan pada ketentuan yang terkait dengan alih daya yang dilakukan oleh banksedikitprosedur operasi standar. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf tujuan alih daya mencakup penjabaran atas hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan alih daya, sesuai strategi dan tujuan bisnis bank secara keseluruhan. huruf kriteria pekerjaan yang dapat dialihdayakananalisis mencakup aspek aspek antara lain risiko, biaya,minimum perjanjian alih daya paling sedikit mengacu pada cakupan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. prospektus. efek bersifat utanguntuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum dan peraturan mengenai pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum dengangiatan usaha dan prospek usaha emiten, keterangan tentang efek bersifat utang yang ditawarkan, keterangan tentang efek bersifat utang yang belum dilunasi (jika ada), rencana penggunaan dana hasil penawaran umum, struktur permodalan pada saat prospektus diterbitkan, data keuangan penting, keterangan tentang perusahaan anak yang signifikan dalam bentuk tabel (jika ada), dan risiko usahaefek bersifat utang yang termasuk batasan dalam melakukan pemindahbukuan,mbayaran lebih dini atas efek bersifat utang (jika ada)dan mata uang yang menjadi denominasi utang, keterangan mengenai penanggulangan utang (jika ada), paling sedikit meliputi: nama dan alamat penanggung, hubungan afiliasi emiten dengan penanggung (jika ada), keterangan tentang skema penanggulangan, penggantian penanggung (jika ada)an nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon, nomor faksimili, surat elektronik, situs web, nomor kotak pos termasuk pabrik serta kantor perwakilan (jika ada), dan kegiatan usaha utama dari emitenmeliputi informasi tentang: hal yang berhubungan dengan senioritas (hak keutamaansenioritas (hak keutamaan) efek bersifat utang, total jumlah utang yang memiliki senioritas (hak keutamaan) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan), dan batasan hak yang dimiliki oleh efek bersifat utang karena adanya penerbitan efek bersifat utang dari kelas yang berbeda, kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya, pembelian kembali efek bersifat utang, dan alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang efek bersifat utang, persyaratan kuorum kehadiran dan keputusan, dan persyaratan untuk dapat hadir dalam rapat. bagian kelima penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umumtujuan penawaran umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi dengan biaya dibuat secara rinci dalam bentuk jumlah dan atau persentase dengan ketentuan: dalam hal penggunaan dana untuk tujuan pembayaran utang(setelah dibayar sebagian), dan pelunasan lebih awal (jika ada),kegiatan usaha dari perusahaan yang sahamnya akan dibeli,metode penentuan nilai transaksi dan tahapan perkembangan status dari pembelian saham atau akuisisi atau penyertaan tersebut, serta sifat hubungan afiliasi (jika ada).emitenjenis aset, dan nama pihak penjual dengan ketentuan, jika aset tersebut diperoleh dari pihak yang terafiliasi dengan emiten, fakta tersebut harus diungkapkan termasuk sifat hubungannya dengan emiten serta bagaimana nilai perolehan aset ditentukan, dan:berdasarkan keyakinan manajemen, prioritas penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum: dan risiko dan rencana manajemen dalam hal efek bersifat utangfl.,, pinjaman yang diterima oleh emiten dan atau perusahaan anak dan atau pinjaman yang diterima untuk kepentingan emitenliabilitas, dan transaksi yang menyebabkan terjadinya liabilitas, dan pernyataan manajemen. pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: seluruh liabilitas emiten per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan dalam prospektus, publik, dan liabilitas dan atau perikatan setelah tanggal laporan akuntan publik sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas emitenemiten atau perusahaan anak dalam kelompok usaha emiten yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha emiten, termasukemiten atau perusahaan anak dalam kelompok usaha emiten termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit (jika ada), dan. dalam hal dinyatakan terdapat fakta material yang mengakibatkan perubahan signifikan pada liabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf diungkapkanh0.rusahaan dan jenis industrinya, dan informasi nilai kurs, dalam hal laporan keuangan emiten atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun bukuaset tahun berjalan, penghasilan komprehensif lain, dan total penghasilan komprehensif tahun berjalan,kelompok usaha emiten adalah emiten dan semua perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan emitennotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar otoritas jasa keuangan. bahasan mengenai operasi per segmen operasi (jika ada) dikaitkan dengan kondisi keuangan emitenemiten, profitabilitas, dan peningkatan atau penurunan kapasitas produksi, bahasan mengenai likuiditas emiten paling sedikit memuat atau mengungkapkan: sumber likuiditas secara internal dan eksternalemiten, dan pernyataan emiten mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan emiten untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukanemiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan emiten, sumber dana yang digunakan, mata uang yang menjadi denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman, tindakan yang dilakukan emiten untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing yang terkait (jika ada), prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal, dan peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan dari investasi barang modal,emitenpublik, sebagaimana tercantum dalam prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir, bahasan mengenai komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha emitenemiten serta laba operasi emiten selama (dua) tahun terakhir atau selama emiten menjalankan usahanyil. bahasan terkait perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu,emiten, dengan ketentuan dalam hal pinjaman berasal dari luar negeri harus diungkapkan secara terpisah dengan jumlah mata uang asingnya, danlaporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan diungkapkan dalam bagian analisis dan pembahasan manajemen, pengungkapan tersebut harus disertai bahasan tentang prakiraan penjualan atau pendapatan usaha, laba bersih, dan kondisi keuangan secara keseluruhan denganwajar dan layak dipercaya, prakiraan keuangan harus disertai dengan penjelasan mengenai sejauh mana prakiraan penjualan atau pendapatan usaha didasarkan pada kontrak atau pesanan yang pasti, alasan bahwa prakiraan tersebut dapat dicapai, dan dampak dari perubahan kondisi bisnis dan operasi atas prakiraan tersebut, kewajaran penyusunan prakiraan keuangan harus diperiksa oleh akuntan publik, dan hasil pemeriksaan akuntan publik harus diungkapkan dalam pembahasan manajemen, dan emiten wajib bertanggung jawab atas kelayakan prakiraanemitenemiten, yang timbul karena paling sedikit meliputi: persaingan, investasi atau aksi korporasi, kegagalan emiten memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dalam industrinya, perubahan teknologi, kelangkaan sumber daya, dan pasokan bahan baku, cc. risiko umum, yang timbul karena paling sedikit meliputi: kondisi perekonomian secara makro atau global, perubahan kurs valuta asing, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku terkait bidang usaha emiten, risiko bagi investor, dan pernyataan bahwa faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi emiten. faktor risiko usaha dan risiko umum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan hurufuraikan secara rinci disertai dampak masing masing risiko terhadap kinerja emiten. bagian kesepulemiten, kegiatan usaha, serta kecenderungan dan prospek usaha dalam bagian keterangan tentang emitenriw emiten, yang meliputi keterangan tentang: pendirian emiten, paling sedikit meliputi tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama emitenstruktur modal saham pada waktu prospektus diterbitkan, meliputi: modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh meliputi jumlah saham, nilai nominal per saham dan jumlah nilai nominal saham, atau jumlah dan nilai saham dalam hal saham tanpa nilai nominal, informasi mengenai jumlah, nilai buku, dan nilai nominal saham emiten yang dimiliki oleh emiten sendiri (jika ada), dan informasi mengenai kepemilikan saham oleh anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris beserta persentase kepemilikannya, kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha emiten, meliputi: sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut emiten dan kelompok usaha emiten yang berdampak signifikan terhadap emiten (jika ada), sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan anak yang signifikan (jika ada), aset yang material yang dibeli dan atau dijual luar kegiatan usaha utama, setiap perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali (jika ada), dan penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru,, perizinan yang dimiliki emiten dan perusahaan anak, ketentuan peraturan ketentuan perundang undangan yang mengatur bidang usaha emiten dan perusahaan anak, termasuk nama institusi yang mengeluarkan perizinan dan ketentuan peraturan perundang undangan dimaksud, perjanjian penting, aset tetap yang penting yang dimiliki dan atau dikuasai emiten, termasuk penggunaan atau pemanfaatannya saat ini, ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan bidang lingkungan hidup yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset emiten dan biaya yang telah dikeluarkan emiten atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup: dan struktur kepemilikan saham kelompok usaha emiten (jika ada) yang dibuat dalam bentuk diagram, keterangan tentang pengendali, yang meliputi dengan ketentuan: dalam hal pengendali dan atau pemegang saham utama berbentuk badan hukum, informasi yang harus diungkapkan meliputi pendirian, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan, dan dalam hal terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan pengendali, hal tersebut harus diungkapkan, pengurus dan pengawas, yang meliputi: nama disertai foto anggota direksi dan anggota dewan komisaris, uraian singkat dari setiap anggota dewan komisaris atau organ lain yang setaradan masajabatan, uraian singkat dari setiap anggota direksi atau organ lain yang setara,kepentingan lain yang bersifat material luar kapasitasnya sebagai anggota direksi terkait penawaran umum efek bersifat utang atau pendapatannya bursa efek (jika ada), hal yang dapat menghambat kemampuan anggota direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota direksi demi kepentingan emiten (jika ada), dan wmasajabatan, sifat hubungan kekeluargaan antara anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham emiten (jika ada), dan informasi mengenai perjanjian atau kesepakatan antara anggota dewan komisaris dan anggota direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, pemasok, dan atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota dewan komisaris dan anggota direksi emiten (jika ada), tata kelola perusahaan, yang meliputi uraian singkat mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan dalam periode laporan keuangan tahunan terakhir dan yang akan dilaksanakan oleh emiten, paling sedikit memuat atau mengungkapkan: dewan komisaris termasuk komisaris independen yang paling sedikit meliputi: uraian pelaksanaan tugas dalam (satu) tahun terakhir, pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dewan komisaris: dan kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada), direksi yang paling sedikit meliputi: ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab, pengungkapan besarnya remunerasi, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota direksi: program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada), dan kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir (jika ada), sekretaris perusahaan, yang paling sedikit meliputi: nama, alamat, nomor telepon, dan surat elektronik, uraian pengalaman kerja, cc) uraian tugas dan tanggung jawab, dan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi (jika ada), komite yang dimiliki (jika ada), yang paling sedikit meliputi: landasan hukum pengangkatan komite, nama dan uraian pengalaman kerja masing masing anggota komite, cc) uraian tugas dan tanggung jawab komite, frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota komite: dan laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite, uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh emiten dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan internal, penjelasan mengenai upaya yang telah dilakukan untuk mengelola risiko, uraian tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada), dan struktur organisasi emiten, sumber daya manusia yang paling sedikit meliputi, rincian jumlah pegawai, yang disajikan dalam tabel, menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia, termasuk penjelasan yang telah mendapatkan izin usaha darijika terjadi perubahan penting atas jumlah pegawai dimaksud, rincian pegawai berdasarkan aktivitas utama dan lokasi emiten, rincian jumlah pegawai tidak (jika ada), informasi mengenai pegawai yang memiliki keahlian khusus bidangnya (jika ada), yang paling sedikit meliputi nama, umur, pengalaman kerja, tugas, dan perizinan, sarana pendidikan dan pelatihan (jika ada), rincian penggunaan tenaga kerja asing dan perizinannya (jika ada), sarana kesejahteraan (jika ada), yang meliputi: pengobatan, transportasi, perjanjian kerja bersama, asuransi, koperasi, dan dana pensiun, informasi mengenai keberadaan dan aktivitas serikat pekerja serta hubungannya dengan manajemen, dan uraian mengenai perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham emiten oleh karyawan atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada), perkara yang dihadapi emiten dan perusahaan anak, serta anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten, yang mempunyai dampak material terhadap kelangsungan usaha emiten (jika ada), informasi tentang perusahaan anak dan atau perusahaan asosiasi (jika ada), paling sedikit terdiri atas: perusahaan anakrizinan terkait dengan kegiatan usaha, pengurusan dan pengawasan,analisis dan pembahasan atas perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada perusahaan anak, proporsi jumlah hak suara yang dimiliki jika berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh emiten, j)) kontribusi pendapatan perusahaan anak terhadap emiten, dan tahun dimulainya investasi oleh emiten perusahaan anak: dan perusahaan asosiasi nama, kegiatan usaha yang diuraikan secara umum, dan persentase kepemilikan saham, dan kegiatan usaha emiten serta kecenderungan dan prospek usaha yang meliputi: uraian secara umum mengenai produk dan atau jasa utama yang diberikan, termasuk produksi atau operasi, keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku, tingkat harga dan volatilitas harga bahan baku, keterangan tentang proses produksi barang dan atau jasa dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu (jika ada) atas barang dan atau jasa, uraian secara umum mengenai status pengembangan barang dan atau jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material, dalam hal terdapat keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka yang dapat merugikan kedudukan persaingan emiten, keterangan dimaksud tidak harus diungkapkan, kapasitas hasil produksi selama (dua) tahun terakhir atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari (dua) tahun, produk utama barang dan atau jasa emiten dan pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir (jika ada)dan angka emiten harus 3a memberikan pernyataan yang memadaiemiten dan atau oleh perusahaan anak serta pentingnya hal tersebut bagi emiten, sifat musiman dari kegiatan usaha emiten (jika ada), kegiatan usaha emiten sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus, uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan tersebut dalam (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun, penyebab penumpukan pesanan, dan potensi penumpukan pesanan pada masa yang akan datang (jika ada), keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan emiten dalam industri berdasarkan sumber data yang layak dipercaya (jika ada), uraian tentang kebijakan riset dan pengembangan emiten termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun dan persentasenya terhadap penjualan atau pendapatan bersih,penjualan dari emiten dan perusahaan anak, dalam nilai mata uang pelaporan dan satuan (jika ada) selama (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran, uraian tentang prospek usaha emiten sehubungan dengan industri, perekonomian secara umum, dan pasar domestik atau internasional, serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika terdapat sumber data yang layak dipercaya, besarnya ketergantungan emiten terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan atau pemerintah, uraian tentang transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan (jika ada) yang meliputi nama pihak, jenis, nilai, dan tujuan transaksi selama (dua) tahun terakhir atau sejak emiten berdiri jika kurang dari (dua) tahun, jik dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan emiten atau kelompok usaha emiten, agar diungkapkan: nama dari perusahaan lain diman, nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama emiten yang memiliki kepentingan, sejauh mana kepentingan yang dimilikidalam perusahaan tersebut dan sejauh mana pihak tersebut terlibat dalam manajemen perusahaan lain tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, dan mitigasi yang telah atau akan dilakukan terhadap benturan kepentingan yang mungkin timbul. bagian kedua. bagian ketigsifat hubungan afiliasi antara penjamin emisi efek dengan emiten (jika ada), dan uraian tentang pendekatan atau metode dalam penentuan harga efek bersifat utang termasuk faktor dan parameter yang digunakan dalam penentuan harga. bagian keempat, kualifikasi profesional, untuk pihak selain yang terdaftar pasar modal (jika ada)tidak adanya hubungan afiliasi antara emiten dengan profesi penunjang pasar modal, pernyataan emiten terkait ada atau tidak adanya hubungan kredit antara emiten dengan wali amanat, dan dalam hal emiten memiliki hubungan kreditlima belaswali amanat dan penanggung (jika ada) yang mencakup: nama dan alamat lengkap, struktur modal, dewan komisaris dan direksi: kegiatan usaha dan perizinan, tugas utama wali amanat dan penanggung, penggantian wali amanat atau penanggung, ikhtisar data keuangan penting wali amanat danhubungan afiliasi antara emiten dengan wali amanat yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah(jika adatata cara pemesanan efek bersifat utang dalam bagian tata cara pemesanan efek bersifat utang, sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: pengajuan pemesanan pembelian efek bersifat utangefek bersifat utangefek bersifat utangefek bersifat utangefek bersifat utang. bagian ketujuh belas penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian efek bersifat utang dalam bagianefek atau pihak yang menjalankan fungsi sebagai agen penjualan efekefek bersifat utangbagian kedelapanharus paling sedikit, status kepemilikan, pembebanan, asuransi, dan sengketa atas aset emitendan perusahaan anak, anggota direksi atau anggota dewan komisaris (jika ada), struktur permodalan dan pemegang saham emitendan penawaran efek bersifat utang yang akan dilaksanakan.rospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat utangbagian kesembilan belas laporan keuangan dalam bagian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat atau mengungkapkan: laporan keuangann laporan akuntan publik berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan.dalam hal setelah tanggal laporan keuangan terakhir emiten melakukan transaksi yang berdampak signifikan terhadap aset, liabilitas, dan hasil operasi emiten, emiten harus mengungkapkan informasi keuangan performa. bagian kedua puluh. bab bentuk prospektus ringkas prospektus ringkas paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: informasi tentang penawaran efek bersifat utang, informasi tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum, cc. informasi tentang ikhtisar data keuangan penting, informasi tentang analisis pembahasan manajemen, informasi tentang faktor risiko, informasi tentang kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik, informasi singkat tentang emiten dan perusahaan anak, informasi tentang tata cara pemesanan efek bersifat utang, dan informasi tentang penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian efek bersifat utang. bab isi prospektus ringkas informasi tentang penawaran efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: tanggal izin pengumuman prospektus ringkas, masa penawaran awal:efek tersebut akan dicatatkan bursa efek, nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon atauj .efek bersifat utangefek bersifat utangstruktur modal saham pada waktu prospektus diterbitkan, termasuk modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh, kisaran jumlah efek bersifat utang serta kisaran suku bunga atau imbalan atau pendekatan dan metode dalam penentuan suku bunga atau imbalan efek bersifat utang termasuk faktor serta parameter yang digunakan dalam penentuan suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk efek bersifat utangringkasan hak pemegang efeklunasan lebih dini atas efek bersifat utang (jika ada), harga, suku bunga, dengan ketentuan jika suku bunga mengambang,mata uang yang menjadi denominasi utang, xx. rincian pokok perjanjian penanggulangan utang, nama dan alamat penanggung serta hubungan afiliasi emiten dengan (jika ada), nama, alamat, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai wali amanat, zz. ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam kontrak perwaliamanatan, aa.bb. hasil pemeringkatan efek bersifat utang, cc. ringkasand.ee. prakiraan nama lengkap dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (jika ada), ff. prakiraan nama lengkap dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain, gg. prakiraan nama dan alamat lengkap dari agen penjualan efek, hh. prakiraan tempat dan tanggal prospektus diterbitkan, ii.. : informasi lengkap terkait penawaran umum terdapat dalam prospektus. , ji",. dan kk. pernyataan bahwa sehubungan dengan penawaran umuma7.pendapatan, laba (rugi) tahun berjalan, cc. total penghasilan komprehensif tahun berjalan, total aset: total liabilitas:, dan rasio keuangan yang relevan dengan industri emiten. informasi tentang analisis pembahasan manajemensampai dengkuntan publikkuntan publik. informasi singkat tentang emiten dan perusahaan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf harus paling sedikit memuat dan mengungkapkan: informasi singkat tentang emiten termasuk kegiatan usaha serta nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten: dan informasi singkat tentang perusahaan anak termasuk kegiatan usaha perusahaan anak tersebut. informasi tentang tata cara pemesanlain dalam hal emitenwajib memenuhi ketentuaagi emiten yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek bersifat utangdalam rangka penawaran umum efek bersifat utang tetap mengikutierta penjamin pelaksana emisi efek (jika adaharus paling sedikit, pernyataan utang, ikhtisar data keuangan penting,, kegiatan usaha, kecenderungan, dan prospek usaha, il. perpajakan, penjaminan emisi efek (jika ada), lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta pihak lain, oo. keterangan tentang wali amanat dan penanggung (jika ada), tata cara pemesanan efek bersifat utang, penyebarluasan prospektus dan formulir pemesanan pembelian efek bersifat utang, pendapat dari segi hukum, laporan keuangan, dan laporan penilai dan laporan tenaga ahli (jika ada)efek bersifat utang, uraian singkat tentang efek bersifat utang yang ditawarkan, jumlah nominal, harga penawaran, dan total nilai penawaran, tanggal jatuh tempo, suku bunga, tanggal pembayaran bunga, bagian efek bersifat utang yang tidak dijamin (jika ada), ketentuan mengenai pembayaran kembali lebih dini, wali amanat: jaminan (jika ada), penanggung (jika ada), dan hasil peringkat efek dari perusahaan pemeringkat efek, nama dari penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek (jika ada).'jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi, fakta, data atau laporan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini :efek bersifat utang yang ditawarkan (jika ada)efek bersifat utang akan dicatatkan bursa efek, emiten harus memberikan informasi atas tindakan yang akan diambil oleh emiten jika bursa efek tersebut menolak permohonan pencatatan efek bersifat utang tersebut, dandebtutang, antara lain sebagai berikut:dan perjanjian penting yang berisi pembatasan pembatasan atau larangan larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang efek bersifat utangjika emiten melaksanakan penawaran umum dalam waktu yang berdekatan dan kurang dari jangka waktu (dua) tahun, maka pengungkapan informasi perubahan kepemilikan saham tetap disajikan dalam jangka waktu (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. sebagai contoh, emiten abc berdiri pada tahun pada tanggal agustus emiten abc menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum perdana saham, selanjutnya pada tanggal maret emiten kembali menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi. pada prospektus penawaran umum obligasi, terkait perubahan kepemilikan saham, emiten harus mengungkapkan perubahan kepemilikan saham (dua) tahun sebelum tanggal maretdalam angka iniangka inikisaran suku bunga atau imbalan bukan merupakan tingkat suku bunga atau imbalan final. tingkat suku bungaiggal pembayaran pokok dapat berbeda dengan jatuh tempo dalam hal efek bersifat utangmbatasan atau larangan yang ditujukan untuk melindungi pemegang efek bersifat utang antara lain: persyaratan rasio keuangan tertentu, pembatasan penambahan utang, dan pembatasan untuk menggadaikan menjadikan aset atau perusahaan anak yang mengakibatkan kreditur memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan efek yang ditawarkanatas pembayaran pokok dan atau bunga pinjaman dimaksud dikenal juga dengan sebutan defaulterbuka. pengambilalmbilalihaningkatkan perlindungan kepada pemegang saham publik serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada masyarakat, perlu untuk menyempurnakan peraturan mengenai pengambilalihan perusahaambilalihanmbilalihanyang terorganisasi adalah pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentugendali perusahaan terbuka,pengambilalihan perusahaan terbuka, yang selanjutnya disebut pengambilalihan, adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan pengendalipemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki a1. terbuka jika terdapat hubungan afiliasi, dan uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang jika terdapat persetujuan dari pihak yang berwenang, keterangan tentang perusahaan terbuka yang diambil alih, meliputi nama, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha, kontrak atau aktivitas antara pemegang saham utama atau pengendali dengan pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam yang berpengaruh material terhadap perusahaan terbuka, jika terdapat kontrak atau aktivitas yang berpengaruh material, ketentuan dan persyaratan penawaran tender wajib, meliputi: harga pembelian serta cara perhitungannya, masa pelaksanaan, ketentuan mengenai pembayaran, mekanisme pembelian, dan penjelasan tentangjika terdapatdaftar nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal yang terlibat dalam penawaran tender wajib, dan informasi penting lainnya, meliputi: uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan pengambilalihan, jika terdapat gugatan hukum, pernyataan bahwa pengendali baru memiliki dana yang cukup dan mengungkapkan sumber dana yang digunakan oleh pengendali baru dalam pelaksanaan penawaran tender wajib, rencana pengembangan terhadap perusahaan terbuka, dan informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka penawaran tender wajib tidak menyesatkan. otoritas jasa keuangan dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalamsebagaimana dimaksud pada pengendali baru wajib menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi paling lambat (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan perubahan dan atau tambahan informasi oleh otoritas jasa keuangan. pengendali baru wajib mengumumkan keterbukaan informasi berupa teks pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dalam rangka penawaran tender wajib paling lambat (dua) hari kerja setelah diterimanyayang berperedaran nasional, atau situs web bursa efek. pengendali baru wajib: melaksanakan penawaran tender wajib selama (tiga puluh) hari yang dimulai (satu) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dan menyelesaikan transaksi penawaran tender wajib dengan cara penyerahan uang, paling lambat (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir. pemegang saham perusahaan terbuka yang akan menjual saham yang dimilikinya sehubungan dengan penawaran tender wajib, harus menyerahkan saham tersebut kepada kustodian yang ditunjuk oleh pengendali baru. pemegang saham perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada dapat menarik kembali saham yang dimilikinya setiap saat sebelum penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir. pengendali baru wajib menyampaikan laporan hasil penawaran tender wajib kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit informasi mengenai: jumlah saham yang wajib dibeli dalam penawaran tender wajib, periode pelaksanaan penawaran tender wajib, cc. tanggal penyelesaian transaksi penawaran tender wajib, daftar pemegang saham yang menjual sahamnya, jumlah saham yang telah dibeli dalam pelaksanaan penawaran tender wajib, dan komposisi kepemilikan saham dari pengendali baru sebelum dan sesudah penawaran tender wajib. dalam pelaksanaan penawaran tender wajib, harga pembelian saham perusahaan terbuka yang diambil alih wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:: sebelum pengumuman pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam jika calon pengendali baru mengumumkan negosiasi, sebelum pengumum yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon pengendali baru, jika, atau sebelum keterbukatanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, jika pengambilalihan terjadi karena penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu:ebesar: harga pengambilalihan yang sudah dilakukan, atau harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar otoritas jasa keuangan, mana yang paling tinggihuruf angka huruf sampai dengan huruf dj)pengambilalihdalam hal pengambilalihan dilakukan secara tidakama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal dimulainya pelaksanaan penawaran tender wajib melebihi batas waktu (enam) bulan setelah: pengumuman pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam cc. pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf c), atau keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf dj), jangka waktu penentuan harga penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan penawaran tender wajib. dalam hal harga penawaran tender wajib setelah jangka waktu bergeser sebagaimana dimaksud dalam lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf harga pelaksanaan penawaran tender wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf pengendali barusaham, kecuali apabila terdapat pembedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud. bab kewajiban pengalihan kembali saham dalam hal pelaksanaan penawaran tender wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh pengendali baru lebih besar dari (delapan puluh persen) dari modal disetor perusahaan terbuka, pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham perusahaan terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit (dua puluh persen) dari modal disetor perusahaan terbuka. dalam hal pengambilalihan mengakibatkan pengendali baru memiliki saham perusahaan terbuka lebih besar dari (delapan puluh persen) dari modal disetor perusahaan terbuka, pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham perusahaan terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan penawaran tender wajib. kewajiban mengalihkan kembali saham perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud pada dan wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak penawaran tender wajib selesai dilaksanakan. kewajiban mengalihkan saham oleh pengendali baru sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku apabila setelah terjadinya pengambilalihan, perusahaan terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan pengendali baru wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada otoritas jasa keuangan secara berkala setiap (tiga) bulan dengan tanggal laporan maret, juni, september, dan desember sampai dengan seluruh kewajiban pengalihan kembali saham selesai dilaksanakan. laporan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada untuk pertama kali wajib disampaikan pada tanggal periode laporan terdekat. informasi perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jumlah dan persentase saham yang wajib dialihkan kembali: jumlah dan persentase saham yang telah dialihkan kembali: sisa saham yang wajib dialihkan kembali, tanggal pengalihan kembali saham, harga pengalihan kembali saham, metode pengalihan kembali saham, baik melalui bursa efek maupun luar bursa efek, dan pihak yang menerima pengalihan kembali saham, jika pengalihan kembali saham dilakukan luar bursa efek. laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja ke (ke sepuluh) bulan berikutnya. bab pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tidak berlaku jika: pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan, pengambilalihan yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham perusahaan terbuka dalam jangka waktu setiap (dua belas) bulan dalam jumlah paling banyak (sepuluh persen) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah, oleh pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham perusahaan terbuka, pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang darimbelian langsung saham yang dimiliki dan atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham, pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun, pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi perusahaan terbuka yang ditetapkan olehrolehan saham oleh pemegang saham yang melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnyangambilalihan yang terjadi karena perolehan saham oleh pihak dalam pelaksanaantanpa hak memesan efek terlebih dahulu, pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara, il. pelaksanaan penawaran tender wajib akan bertentangan dengan peraturan perundang undangan, pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan penawaran tender sukarela sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penawaran tender sukarela, ataugendalian atas perusahaan terbuka yang didasarkan atas dapat dibuktikan dengan dokumen dan atau informasi yang menunjukkan suatu pihak melakukan pengendalian atas perusahaan terbuka. dalam hal terdapat ketentuan pada bidang usaha tertentu yang mengatur mengenai kriteria pengendali dan atau pengendalian yang berbeda dengan kriteria yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dalam penerapan peraturan otoritas jasa keuangan ini kriteria pengendali yang berlaku adalah kriteria pengendali sebagaimana dimaksud dalam angka bab negosiasi dalam pengambilalihan calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan pengambilalihan, dapat mengumumkan negosiasi atas rencana pengambilalihan. pengambilalihan yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengangkatannya telah memenuhiyang dilaksanakan paling lambat (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. dalam haldalam hal terjadi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam namun dalam keterbukaan informasi terkait penambahan modal perusahaan terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu belum terdapat pengungkapan mengenai pengambilalihan, pengendali baru wajib melakukan pengumuman pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf kecuali ketentuan mengenai waktu pengumuman. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (satupengendali baru sebagaimana dimaksud padadalam hal pengambilalihan terjadi karena penambahan modal perusahaan terbuka tanpapelaksanaan penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak berlaku terhadap pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui perusahaan terbuka lain, jika kontribusi pendapatan perusahaan terbuka kepada perusahaan terbuka lain dimaksud kurang dari (lima puluh persen) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir dari perusahaan terbuka lain. dalam hal terjadi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pengendali baru wajib mengumumkan perihal terjadinya pengambilalihankewajiban sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku dalam pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit meliputi: identitas pengendali baru, nama perusahaan terbuka yang diambil alih, persentase saham perusahaan terbuka yang diambil alih: jumlah kepemilikan saham pengendali baru sebelum dan sesudah pengambilalihan, dan bukti pendukung yang sah. pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada: perusahaan terbuka yang diambil alih, otoritas jasa keuangan, dan bursa efek, jika pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian: atau perusahaan terbuka yang diambil alih dan otoritas jasa keuangan, jika pengumuman dilakukan melalui situs web bursa efek, paling lambat (dua) hari kerja setelah pengambilalihan. dalam hal terjadi pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam pengumuman wajib memuat informasi mengenai: hubungan afiliasi, jika terdapat hubungan afiliasi, alasan pengambilalihan, dan cc. rencana pengendali baru terhadap perusahaan terbuka yang diambil alih. bab vii ketentuan lain lain bukti pengumuman yang wajib diumumkan surat kabar dan atau situs web bursa efek sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut dimuat. pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan terbuka yang nilainya memenuhi kriteria transaksi materialselain wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan ini juga wajib memenuhitransaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara pengendali baru dengan perusahaan terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya pengambilalihan dan memenuhi kriteridikecualikan dari pemenuhan kewajibsampai dengan diperbaruinya perjanjian dalam transaksi tersebuttelah menyampaikannamun pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku pernyataan pendaftaran tersebut belum memperoleh pernyataan efektifrusahaan terbuka yang telah melakukan keterbukaan informasi dalam rangka penambahan modal tanpasebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlakungendali baru yang telah menyampaikan dokumen penawaran tender wajib, wajib mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan ini. pengendali baru yang masih memiliki kewajiban untuk mengalihkan kembali saham yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalamtetap berkewajiban melaksanakan pengalihan kembali saham sampai batas waktu yang diatur dalam peraturan nomor ix.h.i1, lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep bl atau batas waktu perpanjangan yang telah diberikan olehalam hal calon pengendali baru memutuskan untuk mengumumkan negosiasi pengambilalihan, pengumuman tersebutinformasi yang dimuat dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit meliputi: nama perusahaan terbuka yang akan diambil alih, perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih, cc. identitas diri calon pengendali baru, yang meliputi nama calon pengendali baru, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha, jika calon pengendali baru merupakan badan usaha, jumlah efek yang telah dimiliki calon pengendali baru, jika telah memiliki efek perusahaan terbuka yang akan diambil alih, tujuan pengendalian, rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara pihak dalam kelompok yang terorganisasi dalam rangka pengendalian perusahaan terbuka, jika pengambilalihan dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi dan terdapat rencana, kesepakatan, atau keputusan yang dibuat oleh pihak dalam kelompok yang terorganisasi tersebut, cara dan proses negosiasi pengambilalihan, dan materi negosiasi pengambilalihan.: dan otoritas jasa keuanganngumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam calon pengendali baru wajib: mengumumkan informasi atas setiap perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan atau pembatalan rencana pengambilalihan,, dan menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada hurufjika pengumuman dilakukan melalui (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional, atau perusahaan terbuka yang akan diambil alih dan otoritas jasa keuangan, jika pengumuman dilakukan melalui situs web bursa efek. pengumuman dan penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut. dalam hal calon pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam calon pengendali baru termasuk pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi negosiasi tersebut. bab iii pengambilalihan perusahaan terbuka setelah terjadinya pengambilalihan, pengendali baru wajib: mengumumkan dalam paling sedikit (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional atau situs web bursa efek dan menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan perihal terjadinya pengambilalihan paling lambat (satu) hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan, dan melakukan penawaran tender wajib kecuali terhadap: saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan pengendali baru, saham yang dimiliki pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari pengendali baru, saham yang dimiliki pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan penawaran tender wajib atau penawaran tender sukarela atas saham perusahaan terbuka yang sama, saham yang dimiliki pemegang saham utama, dan saham yang dimiliki oleh pengendali lain perusahaan terbuka tersebut. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memuat paling sedikit informasi mengenai: jumlah seluruh saham yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih oleh pengendali baru jika pengambilalihan dilakukan luar bursa efek, harga pengambilalihan per saham, total nilai pengambilalihan dan total kepemilikan sahamnya, identitas diri yang meliputi: nama pengendali baru, alamat: telepon, surat elektronik, dan kegiatan usaha, susunan pengurus dan pengawas, serta struktur permodalan dan informasi yang setara, jika pengendali baru merupakan badan usaha, cc. tujuan pengendalian, pernyataan bahwa pengendali baru adalah kelompok yang terorganisasi, jika pengendali baru adalah kelompok yang terorganisasi, penerima manfaat dari pihak yang melakukan pengambilalihan, jika pihak tersebut bukan merupakan penerima manfaat, sifat hubungan afiliasi dengan perusahaan terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi, dan uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang, jika diperlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. pengendali baru dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk dan atas nama pengendali baru. pihak lain sebagaimana dimaksud pada merupakan pihak yang sahamnya dimiliki oleh pengendali baru lebih dari (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh baik secara langsung maupun tidak langsung. dalam hal kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib dilakukan oleh pihak sebagaimana dimaksud pada pihak tersebut wajib melaksanakan seluruh prosedur pelaksanaan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pengambilalihan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari perusahaan terbuka yang diambil alih, kecuali apabila persetujuan rapat umum pemegang saham dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang mengatur bidang usaha perusahaan terbuka yang diambil alih. dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perusahaan terbuka, perusahaan terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham mengenai pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang undangan yang khusus mengatur bidang usaha perusahaan terbuka yang melakukan pengambilalihan. dalam setiap pengambilalihan, apabila antara pemegang saham utama atau pengendali dengan calon pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya: penggunaan sumber daya perusahaan terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material, perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh perusahaan terbuka yang akan diambil alih: atau cc. perubahan terhadap standar prosedur operasional perusahaan terbuka yang akan diambil alih, dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu. bab pelaksanaan penawaran tender wajib dalam pelaksanaan penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud dalam huruf pengendali baru wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan, dokumen yang terdiri atas: surat pengantar, teks pengumuman keterbukaan informasi penawaran tender wajib, dan dokumen pendukung lainnya. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf wajib disampaikan juga kepada perusahaan terbuka yang diambil alih. penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah pengumuman pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf teks pengumuman keterbukaan informasi dalam penawaran tender wajib sebagaimana dimaksud pada huruf harus memuat paling sedikit informasi mengenai: latar belakang pengambilalihan, keterangan tentang saham, meliputi: penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli, dan jumlah dan persentase saham perusahaan terbuka yang diambil alih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh pengendali baru,terbuka yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih jika pengambilalihan dilakukan luar bursa efek, harga pengambilalihan saham dan total nilai pengambilalihan, dan tanggal pengambilalihan, keterangan tentang pengendali baru, meliputi: dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan afiliasinya dengan perusahaan terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi, dan dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, alamat, telepon, surat elektronik, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, pemilik manfaat, hubungan afiliasinya dengan perusahaan

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek bersifat utang dan sukuk. perantara pedagang.. a1. perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, atau akta pendirian badan hukum bank, te$:j .cc.,efek bersifat utang dan atau sukuk lain yang ditetapkan oleh otoritasannannanan nana makanan nana nana aan banana nanang mena sanaa om. lampiran acc kakaenanenanan nana aan aan aan aan ana anna aan alamat aganananananan nana aan aan ana aan (nama jalan dan nomor) kemana nan aan akan door (kota dan kode pos) nomor telpon nananaaanananananananan ana aan aan dengan ini untuk dan atas nama): nama perusahaan katakana kenakan aan aan alamat perusahaan annnananananan anna nana anal (nama jalan dan nomor) kenaaanananana aan ane dodol (kota dan kode pos) nomor telpon perusahaan . iii nomor pokok wajib pajak .ooooosean kkn izin usaha yang dimiliki kakanda akan akan knee eka mengajukan permohonan pendaftaran sebagai ppe busperusahaan) keterangan: pihak yang berwenang mewakili perusahaan atau kuasanya #) coret yang tidak perlu format laporan format laporan insidental nomor nanannanaan nana kkaaananananag nasa anna . lampiran lenannnnannanannanaananaa anna aan aan aan ana nomor tanda terdaftar .i. io: laporan kegiatan ppe bus bulanan transaksi transaksi parasit korporasi tml transaksi murni nett ana dan nan dan bnn nan bnn ban dna dan dan dan bnn bnn bnn bnn ore kemas basa (oo eter titi oi) lem let nan pena pinjam murni meminjam |pula lele lil tok lil otc bao asa law laporan kegagalan transaksi laporan yes hara nasabah spp mangan sean sukuk pbs sbn (obligasi sbs sukuk laki sen obligasi sbs sukuk bus sbn bias sukuk bus porsi ain korporasi ain aspirasi lain korporasi ain iii lio jumlah arus gagal san iii lilit efek bea eti lo) sll lilin iii iii jumlah bus lee dana postal iii lee keep heh ill jumlah z8us gagal iii lele lil efek peta lil iii let lil jumlah bus gagal dana bea lilit tell lie ag.lerai (nama jelas, tanda tangan, dan cap perusaha:: danil.

nas lembaran negara r.i keuangan ojk. efek bersifat utang dan sukuk. perantara pedagang.&:rizinan biro administrasi efekrizinan biro administrasi efek, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai perizinan biro administrasi efekbiro administrabiro administrabab perizinan biro administrasi efek perseroan yang melakukan kegiatan usaha sebagai biro administrasibiro administrasi efek diajukan kepada otoritas jasa keuangan dengan menggunakan format permohonan izin usaha sebagai biro administra biro administrasi efek sebagaimana dimaksud dalam disertai dokumen sebagai berikut: akta pendirian yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, fotokopi paling sedikit: susunan organisasi dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab sampai unit organisasi dan atau jabatan setingkat bawah direksi, serta peraturan kepegawaian biro administrasi efek, prosedur arus kerja dan prosedur arus dokumen, contoh kontrak dengan emiten dan atau nasabah dan daftar biaya untuk jasa yang diberikan, dan daftar dan spesifikasi peralatan komputer yang akan digunakan, rencana kegiatan (tiga) tahun biro administrasi efek paling sedikit: perkiraan emiten yang akan memakai jasa biro administrasi efek, dan lokasi dan tata ruang, ruang penyimpanan efek yang tahan api, fasilitas komunikasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang menjamin proses penyelesaian registrasi yang aman, cepat, dan efisien, neraca pembukaan perseroan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan, daftar nama dan data anggota direksi, dewan komisaris, dan pegawai setingkat bawah direksi disertai dengan dokumen sebagai berikut: daftar riw hidup, fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir, fotokopi sertifikat pendidikan perantara pedagang efek, fotokopi kartu tanda penduduk, (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak bagi pihakpejabat penanggung jawab dan tenaga ahli bidang komputer yang memuat:salinan ijazah pendidikan formal terakhir dan sertifikat keahlian bidang pasar modal, dan (satu) lembar pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang berwarna merah, dan bukti penyetoran modal sekurang kurangnya rp. (lima ratus juta rupiah). untuk memproses permohonan izin sebagai biro administrasi apabila dipandang perlu, dan cc. pemeriksaan kantor pemohon apabila dipandang perlu. dalam hal permohonan izin usaha sebagai biro administrasi efek sebagaimana dimaksud dalam memenuhi syarat, otoritas jasa keuangan memberikan surat izin usaha sebagai biro administrasi efek kepada pemohon paling lama dalam jangka waktu (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap. dalam hal permohonan izin usaha sebagai biro administrasi efek permohonannya tidak lengkap, atau permohonannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan. & bab iii tata kelola biro administrasi efek dapat menetapkan biaya pendaftaran efek dan biaya administrasi lainnya beserta perubahannya. penetapan dan perubahan biaya sebagaimana dimaksud pada wajib: mendapatkan persetujuan emiten pemakai jasa biro administrasi efek, dan memperhatikan kepentingan pemegang efek. kontrak antara biro administrasi efek dengan emiten wajib dibuat secara notaris oleh notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan. kontrak sebagaimana dimaksud pada memuat hal yang berkaitan dengan tugas biro administrasi efek dalam hubungannya dengan penyelenggaraan jasa pengadministrasian efek, pemindahan kepemilikan, penyerahan, atau penerimaan surat efek, serta mengenai biaya yang dipungut untuk jasa tersebut. emiten dan biro administrasi efek bertanggung jawab, baik sendiri sendiri maupun bersama sama kepada setiap pemegang efek atas kerugian yang terjadi sebagai akibat kelalaiannya dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak antara emiten dan biro administrasi efek dan atau melampaui batas waktu penyelesaian administrasi efek. biro administrasi efek wajib menjaga sebaik baiknya setiap efek maupun catatan pembukuan dalam pengelolaannya. biro administrasi efek wajib membuat salinan dari catatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada yang disimpan tempat yang terpisah dan amankeuangan ojk. administrasi efekzinan biro administrasi efek yaitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor kep pm tanggal januaririzinan biro administrasi efek. ii. demiftar biaya untuk jasa yang diberikan antara lain pendaftaran efek, pemecahan surat kolektif saham, penggabungan surat kolektif saham, penerbitan sertifikat baru, penerbitan saham pengganti, dan jasa lain yang diberikan. angka cukup jelas. huruf fasilitas komunikasi antara lain telepon, facsimile, teks, kompuiro administrasi efek menyampaikan permohonan izin usaha tidak melalui sistem elektronik dimaksud maka permohonan izin usaha tersebut tidak akan diprosehendriansyah, direktur cv. sungai bendera jaya, tempat tanggal lahir desa tepian langsat, maret agama islam, kewarganegaraan indonesia, alamat sumber makmur rt.0o9 rw.iii, kelurahan separo barat, kecamatan bengal, kabupaten kutai timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor ad p tos vii bertanggal agustus memberikan kuasa kepada tumbuh mpu sungguh, s.h., hum., karyawati, s.h.: dan dicky gunawan, s.h.: masing masing advokat pengacara berkantor pada kantor pembela dan bantuan hukum tumbuh mpu sungguh, s.h., hum associates, alamat jalan pangeran antasari rt. nomor samarinda, kalimantan timur, bertindak secara bersama sama maupun sendiri sendiri,ahli dari pemohon: telah memeriksa bukti bukti dari pemohon, telah membaca kesimpulanpada tanggal agustus dengan registrasi nomor puu imbang bahwa pemohon telah dua kali melakukan ralat dalam perbaikan permohonannya masing masing bertanggal september dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal oktober dan tanggal oktober yang mengemukakan hal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi.yang menyatakan,"dengan uraian pemohon nyata nyatakan bahwa huruf telah melanggar atau bertentangan dengan dan serta uud berdasarkan uraian uraian pemohon tersebut maka huruf ma, telah melanggar atau bertentangan dengan dan dan serta uud dan oleh karenanya sangat berdasarkan hukum apabila hurufmuaera republik indonesia tahun disampaikan, dan selanjutnya pemohon memohon dengan hormat kepada majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memeriksa permohonan pemohonncopomemerintahkan pengumumannya dimuat dalam lembaran berita negara republik indonesia, apabila majelis hakimsurat atau tulisan, surat bukti tersebut oleh pemohon diberi tanda bukti s.d. bukti sebagai berikut: bukti fotokopi kartu tanda penduduk nomor tanggal maret atas nama hendriansyah, bukti fotokopi salinan akta pendirian perseroan komanditer cv. sungai bendera jaya, tanggal oktober nomor bukti fotokopi ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet nomor ek 1x tanggal september diterbitkan oleh bupati kutai timur, atas nama hendriansyah, bukti fotokopi surat keputusan bupati kutai timur nomor hk xi1 tentang pencabutan keputusan bupati timur nomor ek 1x tentang pengelolaan sarang burung walet atas nama hendriansyah cv. sungai bendera jaya), tanggal desember bukti fotokopi surat ijin pengusahaan sarang burung walet nomor ek x1 tanggal desember diterbitkan oleh bupati kutai timur, atas nama junaidi, h.m.:10buku amandemen undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, penerbit sinar grafika, bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun. tanggal november dalam perkara antara bupati kepala daerah tingkat berau tanjung rede melawan muhamad idris madu, bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal oktober dalam perkara antara bupati berau melawan drs. syarwani syukur, dkkhartantoumar spemerintahnya persidangan yang menguraikan sebagai berikut: umum,(independent) kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan, berdasarkan uudpeninjauan kembaliud maka perlu dilakukan penyesuaian penyesuaian atas berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang mahkamah agung sebagai salah satu pilar pelaku kekuasaan kehakiman indonesia, hal ini sangat diperlukan guna lebih disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan serta percepatan pembangunan diberbagai bidang. sebagai tindak lanjut dari kehendak tersebut, maka ma, perlu dilakukan perubahan perubahan, utamanya terhadap ketentuan ketentuan tertentu yang mengatur antara lain syarat syarat untuk menjadi hakim agung, syarat usia pensiun dan masa kepanjangannya, kewenangan pengawasan terhadap perilaku hakim, sampai kepada cara cara untuk menanggulangi penumpukan perkara yang menjadi beban dan tugas mahkamah agung. atas hal tersebut, maka mahkamah agung diharapkan dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap tugas, fungsi maupun kewenangan mahkamah agung yang semakin berat dan komplek, kecenderungan masyarakat (para pihak) yang berperkara pengadilan (dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun lingkungan peradilan tata usaha negara) adalah melakukan upaya hukum sampai pada tingkat kasasi, sehingga sebagaimana diketahui tumpukan perkara mahkamah agung dari tahun tahun semakin bertambah secara signifikan, karena itu diperlukan suatu kebijakan (policy) yang strategis untuk mengurangi tumpukan perkara mahkamah agung tersebut, antara lain lebih mengefektifkan peran mediasi pengadilan tingkat pertama, memperbaiki kualitas putusan hakim sampai kepada pembatasan terhadap perkara perkara tertentu yang dapat dimintakan kasasi mahkamah agung, terhadap kedudukan hukum (legal standing)pemohonketentuandalam permohonannya menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf mutamanya hak untuk mengajukan kasasi terhadap keputusan tata usaha negara keputusan bupati kutai timur), dan karena ituma: pemerintah menganggap permohonan pemohon tidak jela pemohon mengharapkan adanya proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah, sehingga akses untuk memperoleh keadilan masyarakat (access justice) dapat terwujud dan pada gilirannya kepastian hukum (rechtszekerheid) dapat diperoleh dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, disisi lain manakala gugatan dan atau upaya hukum para pihak termasuk pemohon itu sendiri ditolak atau tidak dikabulkan oleh lembaga peradilan (dalam hal ini pengadilan tata usaha negara samarinda), maka hal tersebut dianggap tidak berpihak pada keadilan, tetapi jika gugatannya dan atau upaya hukum tersebut dikabulkan oleh lembaga peradilan maka hal tersebut dianggap sebagai telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memang demikian seharusnya: disisi lain pemerintah berpendapat bahwa peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, telah memberikan keleluasaan dan kebebasan terhadap setiap orang untuk memperjuangkan nilai nilai keadilan, bahkan pengadilan tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang masuk, dengan alasan tidak ada atau kurang jelasnya aturan hukum yang berlaku (vide undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman), dengan perkataan lain akses untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan (access justice) sangat terbuka lebar, tidak terganggu apalagi terhalangi, selain itu menurut hemat pemerintah terhadap perkara kasus yang berkaitan dengan pemohon telah diperiksa dan diputus sesuai dengan hukum acara maupun ketentuan perundang undangan berlaku, yang menjadi persoalan adalah "kebetulan" upaya hukum banding yang dilakukan oleh pemohon tidak dikabulkan ditolak oleh hakim, bagaimana jika upaya hukum pemohon dikabulkan oleh hakim? apakah ketentuan huruf tetap diangap menghalang halangi akses untuk memperoleh keadilan, dan apakah tetap dianggap telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap pemohon?, fakta fakta hukum yang dijadikan sebagai alat bukti sebagai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus itulah yang menjadi dasar, dengan perkataan lain "buruk muka cermin dibelah", bukan ketentuan guo yang menyebabkan upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon ditolak tidak dikabulkan, tetapimma, penjelasan pemerintah atas uji materiil sehubungan dengan anggapan pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa ketentuan huruf ma, yang menyatakanbertentangan dengan dan dan uud yang masing masiwi jdanutamanya hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, atas sengketa tata usaha negara keputusan bupati kutai timur, berkaitan dengan pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, bahwa ketentuan guo jugakarena ketentuan guo hanya membatasi upaya hukum kasasi terhadap keputusan pejabat tata usaha negara daerah, sedangkan terhadap sengketa keputusan pejabat tata usaha negara pusat, maka para pihaknya dapat melakukan upaya hukum dari tingkat banding sampai kasasi mahkamah agung,,ketentuan tersebut, sejak tanggal april berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji semua undang undang yang berlaku dan karena itu pula mahkamah berwenang untuk menguji undang undang yang dimohonkan pemohonukti bahwa pemohon selaku perorangan bertindak sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur dari cv. sungai bendera jaya berkedudukan kecamatan bengal, kabupaten kutai timur terdaftar pengadilan negeri sangat dengan register nomor pn. sgt, tanggal oktober dalam hal ini berhak bertindak mewakili perseroan baik muka maupun luar pengadilan sebagaimana dimaksud akte nomor perseroan komanditer cv. sungai bendera jaya tanggal oktober yang berbunyi, persero tuan hendriansyah disebut dan dikenal juga sebagai hendriansyah, sebagai persero pengurus dengan sebutan direktur, berhak mewakili perseroan baik dimuka maupun diluar pengadilan, baik dst": bukti bahwa pemohon dalam usaha perseroan komanditer cv. sungai bendera jaya tersebut telah menerima ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet nomor ek 1ix tanggal september yang diterbitkan oleh bupati kutai timur sebagai pengelola dan pengusahaan sarang burung walet daerah lokasi goa sesat, batu aji, kedepan, kerta, desa tepian langsat, kecamatan bengal, kabupaten kutai timur yang masa berlakunya selama tiga tahun, bukti bahwa akan tetapi baru berjalan (satu tahun, bupati kutai timur mencabut kembali ijin pengelolaan dan pengusahaan pemohon tersebut berdasarkan keputusan bupati kutai timur nomor hk xi1 tanggal desember tentang pencabutan keputusan bupati kutai timur nomor ek.ix tentang ijin pengelolaan dan pengusahaan sarangmana ditentukan dan diatur didalam undang undang. selain itubahwa mahkamah konstitusi sesuai ketentuan uud yang diperinci dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, mempunyai wewenang: bahwa pada dasarnya terhadap setiap putusan terakhir pengadilan () dapat dimintakan upaya hukum banding maupun kasasi, kecuali undang undang menentukan lain (vide pasai dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman), yang juga antara lainadilan tata usaha negara, undang undang nomor tahun sebagaimana diubah denganmiliter, bahwa permohonan upaya hukum kasasi mahkamah agung terhadap putusan pengadilan tinggi (banding) , dari tahun tahun menunjukkan pertambahan yang cukup signifikan (jumlahnya mencapai ribuan perkara dari semua lingkungan badan peradilan), hal ini dapat berakibat terhadap menumpuknya permohonan kasasi mahkamah agung, yang pada gilirannya dapat menyebabkan setiap permohonan kasasi mahkamah agung membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang dan lama sampai tahun, bahkan tidak jarang sampai tahun), jika demikian halnya dapat merugikan para pihak pencari keadilan (justicebelen), hal demikian dapat berdampak pada penciptaan kepastian hukum (rechtszekerheid) menjadi barang langka dan mustahil, bahwa guna mengurangi kecenderungan para pihak untuk melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung terhadap putusan terakhir pengadilan (putusan pengadilan tingkat banding), dan mengurangi penumpukan perkara (back log) mahkamah agung, maka diperlukan langkah langkah kebijakan strategis tertentu, antara lain dengan memaksimalkan jumlah anggota hakim agung, melakukan pembatasan terhadap perkara perkara tertentu yang dapat dimintakan kasasi (vide huruf ma), mengefektifkan lembaga mediasi guna mencapai perdamaian para pihak yang berperkara (vide undang undang nomor tahun tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan sema nomor tahun tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks. hir rbg) dan perma nomor tahun tentang prosedur mediasi pengadilan): dari uraian tersebutketentuan huruf terhadap putusan terakhir pengadilan (dalam hal ini putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta atas keputusan pejabat tata usaha negara daerah), selain itu menurut pemerintah adalah tidak beralasan bahwa ketentuan guo dianggap telah menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap pemenuhan untuk mendapatkan kepastian hukum (rechtszekerheid), karena menurut pemerintah ketentuan guo tidak semata mata (sich) ditujukan bagi pemohon, tetapi berlaku juga bagi pihak lain didaerah lain pula, selain itu apa yang dialami pemohonpemerintah berpendapat bahwa pada kenyataannya pemohon telah diberikan dan telah menggunakan hak haknya untuk melakukan upaya hukum banding pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta atas putusan pengadilan tata usaha negara samarinda, sehingga tidaklah tepat dan tidak berdasar seolah olah pemohon kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan keadilan melalui permohonan kasasi mahkamah agung, yang menjadi permasalahan adalah "secara kebetulan" upaya hukum banding pemohon ditolak oleh hakim, yang tentunya pemohon akan berpendapat lain, jika upaya hukum banding tersebut diterima atau dikabulkan oleh hakim, pertanyaannya adalah apakah pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo mahkamah konstitusi?, selain itu menurut pemerintah ketentuan guo justru diharapkan dapat lebih mempercepat dan atau mempersingkat proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam tempo yang tidak berlarut larut, sebagaimana dikehendaki dan ditentukan dalam uud bahwa ketentuan huruf ma, yang mengatur tentangdimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan mahkamah agung, (vide penjelasan umum ma), menurut hemat pemerintah, ketentuan guo juga dilatarbelakangi adanya rentang waktu pengangkatan dan pemberhentian pejabat tata usaha negara daerah yang dinamis, sehingga pembatasan upaya hukum yang hanya sampai pada tingkat banding (putusan pengadilan tinggi) atas sengketa keputusan pejabat tata usaha negara daerah, diharapkan pula dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut, karena seringkali terjadi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (eintracht van gewijsde) diterima oleh pejabat yang bukan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara daerah tersebut, sehingga seringkali pula putusan hakim tersebut menjadi tidak efektif dan tidak berdaya guna (non executable): selain itu menurut pemerintahberupa keputusan pejabat daerah, tidaklah dapat: pembatasan tersebutma, yangdasebagaimana dijamin dalam ketentuan uud karena menurut pemerintah ketentuan guo justru telah memperkokoh dan memberikan jaminan atas terciptanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya yang murah, dan karenanya ketentuan guotersebut. kemudian keterangan tertulis tersebut oleh dewan perwakilan rakyat dilakukan perbaikan bertanggal desember yang diserahkan dan diterima kepaniteraan mahkamah pada desember pada pokoknya,yaituihak: bahwa dalam permohonan pemohon terdapat ketidakjelasan (obscura bible) mengenai status legal standing (kedudukan hukum) pemohon. pada satu sisi pemohon mengklasifikasikan sebagai perseorangan warga negara indonesia (vide hal. angka dan pada sisi lain pemohon mewakili cv. sungai bendera jaya (badan hukum privat) selaku pemohon, bahwa dengan adanya ketidakjelasan (obscura bible) dalam status legal standing (kedudukan hukum) pemohon sebagaimana diuraikan pada huruf maka menjadi tidak jelas pula mengenai hak hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ma, apakah hak konstitusional pemohon selaku perorangan warga negara indonesia atau hak konstitusional pemohon sebagai badan hukum privat cv. sungai bendera jaya), bahwa oleh karena kualifikasi pemohon dalam permohonan guo tersebut tidak jelas, apakah berkualifikasi sebagai perorangan warga negara indonesia ataukah sebagai sebagai badan hukum, maka berdampak juga kepada ketidakjelasan mengenai hak konstitusional siapa yang dirugikan dengan berlakunya ma. dengan demikian status pemohon dalam permohonan guo tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (legal standing): berdasarkan uraian huruf dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan tidak memenuhi persyaratan legal standing sebagaimana tercantum pada maupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi (vide putusan perkara nomor puisi dan nomor puu iii dan oleh karena itu dpr memohon agar: pengujian materiil atas bahwa pemohon dalam permohonan guo mengemukakan dengan berlakunya huruf ma, telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak pemohon untukemohon juga mengemukakan ketentuan huruf ma, nyata nyata telah melanggar dan bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya huruf ma, telah mengakibatkan hak konstitusional pemohon tidak terlindungi karena tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi mahkamah agung dan oleh karenanya bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dapat dijelaskan sebagai berikutdasarkan ketentuan uud untuk hukum acara mahkamah agung diatur dengan undang undang. dan dalam hal ini diatur dalam adalah merupakan salah satu ketentuan hukum acara bagi mahkamah agung dalam menjalankan salah satu kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yakni untukdibawah mahkamah agung: bahwa ketentuan ma, merupakan salah satu ketentuan hukum acara mahkamah agung yang mengatur pembatasan perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agung, yaitu sebagai berikutbahwa berdasarkan penjelasan umum ma, maksud pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agung adalah untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan mahkamah agung (mencegah penumpukan perkara mahkamah agung),dengan demikian berdasarkan penjelasan umum tersebut sudah sangat tegas, dijelaskan bahwa ketentuan ma, tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak konstitusional pemohon dalam proses penyelesaian suatu sengketa, melainkan untuk mendorong proses peradilan (penyelesaian sengketa) yang cepat, tepat, dan dengan biaya murah yang merupakan suatu prinsip dalam proses penyelesaian sengketa, yang pada akhirnya bertujuan agar para pihak yang bersengketa dapat memperoleh kepastian hukum dengan cepat, tepat dan dengan biaya murah dalam penyelesaian sengketanya: bahwa jika pemohon merasa putusan pengadilan tinggi tata usaha negara guo tidak memenuhi rasa keadilan dan dibatasi upaya hukum kasusnya, maka hal itu tidak berarti bahwa hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam dan telah hilang, karena hak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan pemohon telah ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dalam proses peradilan mulai dari pengadilan tata usaha negara tingkat pertama sampai pada pengadilan tinggi tata usaha negara, adapun pembatasan pengajuan permohonan kasasi mahkamah agung sebagaimana dimaksud adalah merupakan keputusan politik pembuat undang undang (dpr dan pemerintah) yang telah disepakati bersama yang tujuannya adalah untuk mengurangi penumpukan perkara mahkamah agung, sehingga dapatbahwa pengaturan pembatasan permohonan kasasi mahkamah agung dimaksud tidak juga serta merta dianggap diskriminasi, karena pengaturan pembatasan ini diberlakukan sama tingkat daerah sesuai dengan ketentuan ma. selain itu pembatasan tersebut, sedangkan masalah putusan pengadilan tinggi tata usaha negara guo yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan pemohon, bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan masalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan, bahwa huruf ma, sama sekali bukanlah suatu burung walet atas nama hendriansyah bukti dan kemudian bupati kutai timur pada tanggal, bulan dan tahun yang sama lokasi goa yang sama yaitu tanggal desember goa sesat, batu aji, kedepan dan kerta tersebut menerbitkan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada junaidi. hm, ketua koperasi pelita warga desa tepian langsat, kecamatan bengal, kabupaten kutai timur dengan surat ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet ek xi tanggal desember bukti bahwa oleh karena itu, timbullah gugatan sengketa tata usaha negara pengadilan tata usaha negara samarinda dengan nomor register g.tun ptun. sma terhadap surat keputusan pencabutan ijin pemohon nomor hk xiu2006 tanggal desember tersebut, dan gugatan sengketa tata usaha negara nomor g.tun ptun. sma terhadap keputusan bupati kutai timur mengenai penerbitan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada junaidi hm, ketua koperasi pelita warga nomor ek x1 tanggal desember tersebut, dimana kedua gugatan pemohon tersebut dikabulkan (dimenangkan) oleh putusan pengadilan tata usaha negara samarinda dengan putusan tanggal pebruari nomor g.tun ptun. sma bukti dan putusan tanggal pebruari nomor g.tun ptun. sma, bukti bahwa akan tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta, kedua putusan pengadilan tata usaha negara samarinda yang mengabulkan gugatan pemohon tersebut dibatalkan oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dengan menolak kedua gugatan pemohon dengan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juni nomor pt.tun.jkt, bukti dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juni nomor pt.tun.jkt., bukti bahwa atas putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juni nomor pt.tun. jkt yang membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara samarinda tanggal pebruari nomor g.tun ptun. sma dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juni nomor pt.tun. jkt yang bentuk intervensi pada kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan sebagaimana dijamin dalam uud karena huruf ma, bukan merupakan aturan ketentuan penghalang bagi kebebasan seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, dengan kata lain pembatasan perkara kasasi sebagaimana diatur pada huruf tidak ada kaitan hubungjamin dalam uud bahwa berdasarkan penjelasan huruf sampai dengan huruf sudah sangat jelas dan berdasar bahwa tidak bertentangan dengan dan dan uud terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa huruf bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan dan peran, meskipun mahkamah konstitusi tidak membahas pertentangan antara undang undang dengan undang undang, namum dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dan peran,"': bahwa berdasarkan peran, acara pemeriksaan kasasi terhadap putusan tingkat akhir pengadilan tata usaha negara dilakukan berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, yang berbunyi, dilakukan menurut ketentuan undang undang ini , bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, sudah sangat jelas ditentukan bahwa pemeriksaan kasasi terhadap putusan lingkungan peradilan tata usaha negara dilakukan menurut undang undang ini, yang berarti pemeriksaan kasasi dilakukan menurutemikian huruf merupakan salah satu pengaturan acara pemeriksaan kasasi sebagaimana diamanatkan dalam peran: dengan demikian tidak ada pertentangan antara huruf dengan ketentuan dan peran: bahwa berdasarkan pada penjelasan dalil dalil tersebut dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf tidak dan atau telah memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dan karenanyoleh karena itu berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut,yatakan menerima keterangan dprpada persidangan tanggal desember telah didengar keterangan bawah sumpah seorang ahli dari pemohon bernama prof. soesilo, s.h., guru besar luar biasa hukum tata negara universitas gajah mada jogjakarta, yang telah pula menyerahkan keterangan tertulisnya bertanggal desember yang dikirimkan melalui pos dan diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: keterangan lisan bahwa dari segi hukum tata negara, ketentuan huruf yang mengatur mengenai pengecualian permohonan kasasi terhadap objek sengketa keputusan tun yang diterbitkan oleh pejabat daerah adalah tidak sesuai atau tidak runtut dengan ketentuan dalam uud khususnya mengenai hak asasi warga negara yang memperoleh kedudukan sama dalam hukum: bahwa pengecualian kasasi terhadap keputusan tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah sebagaimana diatur dalam huruf akan mengarah padabahwa ahli tidak dapat menerima alasan pembuat undang undang mengenai latar belakang dibentuknya ketentuan guo, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara mahkamah agung, mencapai proses peradilan yang cepat dan biaya ringan, minimnya jumlah hakim agung. dalam membuat suatu peraturan perundang undangan didahului dengan prolegnas, kemudian disiapkan naskah akademik. pembentukan peraturan perundang undangan yang tidak melalui proses demikian tidak dapat dibenarkan oleh hukum tata negara dalam legal drafting nya, bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka tidak ada pertentangan undang undang guo dengan uud pertentangan undang undang guo terjadi karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap keputusan tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yaitu tidak dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung, dan terhadap keputusan tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat dapat dimintakan kasasi, keterangan tertulis bahwa sebenarnyalah perubahan uud yang dilakukan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia atas dasar kewenangannya kebebasan" dalam arti, antara lain banyak mengadopsi ketentuan undang undang menjadi ketentuan undang undang dasar (periksa antara lain: hak asasi manusia s.d j): walaupun ujung ujungnya pengaturan lebih lanjut ketentuan uud tersebut dilakukan dengan undang undang, atau ditetapkan dengan undang undang organik, undang undang organik tersebut antara lain adalah undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang nya menentukeempat) undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan demikian undang undang yang dapat diuji terhadap uud adalah undang undang yang diundangkan setelah tanggal agustus perubahan keempat), ketentuan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor ppu ii sejak tanggal april dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum: dengan demikian mahkamah konstitusi mempunyai memiliki kewenangan untuk menguji segala undang undang yang sedang berlaku, jadi mahkamah konstitusi berweng. yang dimohonkan oleh pemohon untuk uji materiil huruf ma, permohonan pemohon untuk menguji materiil huruf tersebut, karena ketentuan tersebut menimbulkan berbagai macam penafsiran: huruf tersebut menentukketentuan tersebut termasuk yang dikecualikan oleh ketentuan ma, yang menentu", penjelasan atas huruf dik" jadi ada kewenangan yang oleh peraturan perundang undangan diberikan kepada daerah, dan tidak diberikan kepada daerah, dengan demikian apabila ahli diperkenankan merangkum dan khususnya huruf dan penjelasannya, perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: .dst, .dstpenjelasan guo menyketentuan huruf ma, mengarah serta menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya objek keputusan pejabat pusat yang diputus oleh pengadilan tingkat banding dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung sedangkan objek keputusan pejabat daerah tidak dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung. hal ini akan mengarah lemahnya pengawasan terhadap keputusan pejabat daerah: ratio pemerintah dan dpr dalam pembentukan huruf dengan alasan mengurangi penumpukan perkara mahkamah agung, meningkatkan kualitas hakim pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding: minimnya jumlah hakim agung mahkamah agungnya, dalam hal ini tidak ditentukan dalam konsideran dan penjelasan ma, dan alasan itu kemungkinan timbul sekarang dengan adanya permohonan pemohon, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum ketatanegaraan yang baik dalam pembuatan legal drafting: berkaitan dengan ini semoga ada gagasan pembentuk undang undang untuk merevisi tersebut yang berkenaan dengan huruf ma: kesimpulan: bahwa berdasarkan penyampaian keterangan atas sebagaimana tersebut dalam angka dan angka serta angka huruf sampai dengan huruf perkenankanlah ahli mengajukan permohonan kepada ketua majelis mahkamah konstitusi republik indonesia mengabulkan permohonan pemohon, atau berkenan menerima permohonan pemohon sebagai pertimbangan dalam membuat putusan, namun manakala ketua majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia indonesia berpendapat lain mohon keputusan yang bijaksana dan seadil adilnya, menimbang bahwa selain menyampaikan keterangan tertulis tersebut diatas, pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis prof. serosa hamongpranoto, s.h.,m. hum, yang dikirimkan melalui faksimili dan diterima kepaniteraan pada tanggal desember yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: mahkamah agung adalah lembaga negara yang merupakan alat pelengkap negara yang fungsinya tidak lepas dari pencapaian tujuan negara, bahwa sebagai lembaga negara, mahkamah agung mempunyai fungsi untuk menghakimi perkara perkara ketidakadilan yang muncul, sehingga dapat diputuskan secara tepat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, dalam menjelaskan dan mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran hukum, mahkamah agung menjadi puncak harapan dari seluruh rakyat indonesia, dengan demikian, maka sebenarnya dalam penegakan keadilan bagi setiap warga negara, mahkamah agung merupakan benteng terakhir dan sebagai puncak perjuangan para pencari keadilan:mana dalam huruf yang menentukan bahwa putusanyang bersangkutan , dimana ketentuan tersebut merupakan pengecualian seperti yang telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang mana ditentukan : menurut ahli, bahwa ketentuan huruf bersifat diskriminatif, dimana kepentingan masyarakat tidak diutamakan tetapi justru dibatasi dalam mencari keadilan sampai puncaknya yaitu mahkamah agung, ahli berpendapat, bahwa seharusnya mahkamah agung sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan umum public service) tidak membatasi dan membedakan perkara yang diputus pengadilan tingkat bawah (pengadilan tinggi) dan tidak dibatasi kewenangannya oleh undang undang, hal ini berarti membatasi hak warga negara dalam memperjuangkan keadilan seperti yang dijamin dalam uud disamping itu dengan pengecualian dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung juncto huruf maka undang undang mengecilkan wewenang pejabat daerah yang dianggap keputusannya tidak layak untuk diajukan kasasi tingkat mahkamah agung cukup dengan banding tingkat pengadilan tinggi, hal ini sejalan dengan jiwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dimana prinsipnya dalam era otonomi daerah memberikan kewenangan yang sama kepada pejabat daerah yang berarti keputusan sepanjang tidak menyalahi undang undang mempunyai kekuatan hukum, sehingga mempunyai nilai sama untuk diuji baik tingkat putusan banding maupun kasasi, fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan umum (public service) dalam pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan tidak boleh membeda bedakan kelompok dan tingkatan, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama, menimbang bahwa pemohon pada persidangan tanggal desember telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, dan telah pula menyerahkan kesimpulan secara tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal despemohon adalah untuk mengujiagar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukumnya sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang undang terhadap uud orang atau pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus: menjelaskan kualifikasinya,ualifikasi pada huruf sebagai akibat diberlakukannya undang undang yang dimohonkan pengujian.telah menjelaskan kualifikasinya yaitu sebagai perorangan warga negara indonesia sebagaimana tersebut dalam kartu tanda penduduk nomor bukti namun dalam hal ini pemohon menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama c.v. sungai bendera jaya. hal demikian dimungkinkan karena, berdasarkan ketentuan akta pendirian c.v. sungai bendera jaya, pemohon selaku direktur c.v. sungai bendera jaya berhak mewakili c.v. sungai bendera jaya baik muka maupun luar pengadilan bukti selanjutnya,membatalkan putusan pengadilan tata usaha negara samarinda tanggal pebruari nomor g.tun ptun. sma tersebut, oleh pemohon hendak diajukan kasasi mahkamah agung melalui pengadilan tata usaha negara samarinda, ternyata oleh pengadilan tata usaha negara samarinda tidak dapat menerima atau menolak, dengan alasan muatan huruf yang berbunyi: bahwa dimana sebelum muatan huruf tersebut, didahului dengan ma, yang menyatabatasi pengajuannya", yang mana muatan ini mengaitkan pengecualian perkara yang dibatasi pengajuan kasusnya yaitu termasuk perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud huruf ma, bahwa hak konstitusional pemohon telah dirugikan dengan adanya penolakan atau pembatasan hak konstitusional pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi pemohon dengan alasan huruf tersebut, sedangkan sepengetahuan dan pengalaman yang lain oleh pemohon, bahwa semua gugatan sengketa tata usaha negara yang menggugat pejabat daerah dan pejabat pusat jakarta dapat diajukan kasasi mahkamah agung berdasarkan dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara (selanjutnya disebut peran), dimana dimaksud hingga sekarang belum pernah berubah atau dicabut. dan: bukti dan uud masing masihuruf ma, berbunyi perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: aa. b: menimbang berdasarkan uraian diatas telah ternyata bahwa kerugian faktual yang dialami oleh pemohon sebagai akibat berlakunya huruf atas adalah bahwa pemohon tidak dapat mengajukan kasasi terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt. bukti dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt. bukti hal mana, menurut pemohon, telah merugikan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan atas, menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, terlepas dari persoalan apakah kerugian sebagaimana diuraikan pada paragraf merupakan kerugian hak konstitusional atau tidak, hal mana akan dinilai lebih jauh dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, prima faceohon mengajukan dalil dalil sebagai berikut: bahwa pemohon telah dirugikan oleh berlakunya huruf ma, karena telah membatasi hak konstitusionalnya untuk mengajukan kasasi mahkamah agung. menurut pemohon, semua sengketa tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat dapat diajukan kasasi mahkamah agung berdasarkan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara, : sekalipun undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara telah diubah dengan undang undang nomor tahun namun ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara hingga sekarang belum pernah dicabut, bahwa huruf bertentangan dengan dan uud karena telah mencabut, membatasi, menghilangkan hak pemohon untuk mengajukan kasasi mahkamah agung atas putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt., tanggal juni dan nomor pt.tun. jkt., tanggal juni menurut pemohon, ketentuan guo telah melanggarbatasan kasasi sebagaimana diatur dalam huruf telah menimbulkan diskriminasi, karena guo hanya membatasi permohonan kasasi terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, sedangkan terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat tidak dibatasi permohonan kasusnya,mperoleh keadilan melalui lembaga yudikatif (access justice) yang merupakan prinsip kekuasaan kehakimanmahkamah konstitusi.d. dan menghadirkan satu orang ahli bernama prof. soesilo, s.h., yang telah memberikan keterangan bawah sumpah sebagai berikut: ketentuan huruf yang membedakan keputusan pejabat daerah tidak dapat dimohonkan kasasi dan keputusan pejabat pusat dapat dimohonkan kasasi merupakan bentuk diskriminasi terhadap pemohon khususnya untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum, ketentuan huruf yang memuat aturan pengecualian kasasi terhadap objek sengketa keputusan pejabat daerah dapat mengakibatkanalasan pembuat undang undang membatasi permohonan kasasi, yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara mahkamah agung, minimnya jumlah hakim agung, karena alasan tersebut tidak dimuat dalam konsiderans dan penjelasan undang undang guo, sehingga alasan demikian tidak dapat dibenarkan menurut ketatanegaraan yang baik dalam pembuatan legal draftingsebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini. keterangan dewan perwakilan rakyat dpr). dpr pada pokoknya menerangkan: bahwa huruf telah sesuai dengan uud yang menyatakanundang undang yang dimaksud dalam uud salah satunya adalambatasan upaya hukum dalam huruf dimaksudkan untuk mencegah penumpukan perkara mahkamah agungmasyarakat sebagaimana diatur dalam penjelasan umum ma. pembatasan demikian juga untuk mendorong proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kepastian hukum: bahwa pembatasan dalam guo tidak berarti menghilangkan hak penegakan hukum dan rasa keadilan pemohon, karena pemohon telah menempuh proses peradilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat banding. jika putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dianggap oleh pemohon tidak memenuhi rasa keadilan, hal tersebut tidak menyangkut konstitusionalitas, melainkan penerapan hukum atau pelaksanaan suatu peraturan perundang undangan: bahwa pembatasan dalam guo tidak ada kaitatur dalam uud berdasarkan uraian diatas, dpr berpendapat bahwa huruf tidak bertentangan dengan dan uud keterangan pemerintah. pemerintah pada pokoknya menerangkan: bahwa pembatasan kasasi dalam huruf tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, karena guo tidak semata mata hanya diberlakukan kepada pemohon, tetapi juga diberlakukan kepada pihak lain yang berada daerah lain: bahwa pembatasan kasasi dalam guo tidak bersifat diskriminatif, karena sepanjangka pembatasan demikian telah sesuai dengan ketentuan uud bahwa pembatasan kasasi dalam guo, dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara kasasi mahkamah agung, pembatasan demikiannilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat, serta untuk mempersingkat proses peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan agar setiap orang dapat memperoleh keadilan dan kepastian hukum: bahwa pembatasan kasasi dalam guo juga dilatarbelakangi karena lamanya proses kasasi mahkamah agung, pembatasan upaya hukum terhadap objek sengketa keputusan pejabat daerah dimaksudkan agar putusan hakim dapat ditindaklanjuti oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan, karena seringkali putusan hakim menjadi tidak efektif dan tidak dapat dieksekusi karena pejabat yang menerbitkan keputusan tidak lagi menjabat, berdasarkan alasan alasan tersebut atas, pemerintah berpendapat bahwa pembatasan yang diatur dalam huruf tidak bertentangan dengan dan uud pendapat mahkamah .14j serta bukti bukti yang diajukan oleh pemohonterlebih dahulu mempertimbangkan apakah norma undang undangbahwa dalam pembentukan suatu norma (legislasi) harus diperhatikan tiga aspek yaitu aspek keadilan (gerechtigkeit), aspek kepastian hukum (rechtszekerheit), aspek kemanfaatan (zweckmassigkeit). ketiga aspek atas tidak selalu sejalan. oleh sebab itu, apa yang dianggap adil ada kalanya terpaksa dikalahkan oleh apa yang dirasakan pasti dan berguna, atau sebaliknya. hal itu bergantung pada besar kecilnya kepentingan yang dilindungi, dilihat dari segi pembuatan peraturan yang baik (beginselen van behoorlijke regelgeving), menurut mahkamah, undang undang guo telah memperhatikan asas tujuan yang jelas dari tujuan pembuatan suatu norma (het begins van zuidelijk doelstelling) karena telah memberikan uraian yang cukup mengenai keadaan nyata yang ingin diatasi oleh suatu peraturan. hal ini juga tampak dalam penjelasan umum undang undang guo yang berbunyi, antara lain,asar pemikiran pembentuk undang undang dalam merumuskan norma undang undang yang membatasi perkara perkara yang dapat dimohonkan kasasi juga dapat dibenarkan dari perspektif dasar pemikiran tentang hakikat kasasi dalam tingkat tingkat pengadilan pada sistem peradilan yang menganut sistem kasasi, sebagaimana yang dianut indonesia pada khususnya dan negara negara civil law pada umumnya, yaitu pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi.u. oleh karena itu pengadilan tingkat pertama dikatakan sebagai judex facts. sedangkan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalanu, pengadilan tingkat banding samping berperan sebagai judex factsu, dengan uraian atas, perlunya suatu perkara diperiksa hingga pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum atas. oleh karena itu, dorongan arah peningkatan kualitas putusan pengadilan demikian justru harus didukung oleh semua pihak, termasuk dan terutama oleh pembentuk undang undang, bukan hanya terhadap perkara yang merupakan kompetensi absolut dari pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara melainkan dalam semua lingkungan peradilan, terutama untuk perkara perdata yang merupakan kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang banyak terjadi penumpukan (caseloads). jika suatu ketentuan undang undang berhasil memberikan dorongan arah terwujudnya peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding demikian, maka undang undang itu bukan hanya telah memerankan dirinya dalam fungsinya yang klasik sebagai sarana penjaga tertib sosial (tool social control) melainkan juga telah memerankan dirinya sebagai sarana perekayasaan sosial (tool social engineering), lebih lanjut penting pula diingat bahwa pembatasan demikian bukan hanya lazim dipraktikkan negara negara hukum yang demokratis yang menganut sistem kontinental, seperti jerman dan belanda, melainkan juga negara negara yang menganut sistem peradilan juri, seperti amerika serikat. jerman, pengadilan bahkan diberi kewenangan untuk menentukan dan mengubah ambang batas (threshold) dari perkara perkara yang dapat digolongkan sebagai perkara sederhana atau petty cases (vide herbert jacob et.al., courts, law, and politic comparative perspective, sehingga, perkara perkara demikian tidak perlu diperiksa sampai tingkat kasasi. sementara itu, amerika serikat, jika pihak yang kalah dalam pengadilan yang lebih rendah menghendaki agar perkaranya diperiksa oleh mahkamah agung harus mengajukan petisi yang dinamakan petition for certiorari. petisi dimaksud tidak serta merta akan dikabulkan atau diterima tetapi oleh mahkamah agung akan diteliti terlebih dahulu. apabila mahkamah agung berpendapat bahwa petisi dimaksud layak untuk diterima biasanya hanya menyangkut kasus kasus yang dianggap penting terutama yang berkenaan dengan hak hak dasar warga negara maka mahkamah agung akan menerbitkan keputusan yang dinamakan writ certiorari: berdasarkan uraian atas tampaklah bahwa pembatasan terhadap perkara yang layak untuk dimohonkan kasasi telah merupakan praktik yang lazim negara negara hukum yang demokratis, baik yang menganut tradisi common law maupun civil law, baik yang menganut sistem juri maupun sistem non juri: dengan demikian, pembatasan kasasi sich tidaklah bertentangan dengan uud menimbang, setelah mempertimbangkan hal hal sebagaimana diuraikan atas, mahkamah selanjutnya akan menyatakan pendapatnya terhadap dalil dalil pemohon, sebagai berikut: pemohon mendalilkanlum mencabut ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara peran). dengan demikian semua sengketa tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung dengan didasarkan pada ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang peradilan tata usaha negara. terhadap dalil guo, mahkamah berpendapat bahwa peran mengatur mengenai putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan kasasi, sedangkan peran mengatur mengenai acara pemeriksaan kasasi yang ketentuannya diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung. menurut ketentuan uud menyatakan susunan, kedudukan, danukum acara mahkamah agung diatur dalaundang undang nomor tahun menyatakan pemeriksaan kasasi untuk perkara yang diputus oleh pengadilan lingkungan peradilan agama atau . karena undang undang nomor tahun telah diubah dan ditambah dengan undang undang nomor tahun maka pengertian undang undang ini dalam undang undang nomor tahun atas harus ditafsirkan dan menunjuk pula kepada undang undang nomor tahun yang telah memberikansebagaimana diatur huruf ma. dengan demikian, ketentuan pembatasan kasasi sebagaimana diatur huruf berlaku terhadap putusan pengadilan tinggi tata usaha negara dimaksud,gajukan kasasi terhadap dua putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt., tanggal juni dan nomor pt. tun.jkt., tanggal juni ketentuan guo oleh pemohon juga dianggap diskriminatif, karena hanya membatasi kasasi perkara tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah, sedangkan terhadap perkara tun yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat pusat tidak dibatasi kasusnya. bahwa gugatan sengketa tata usaha negara tentang pengalihan pencabutan ijin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diketahui dan dialami yang lain oleh pemohon terhadap keputusan pejabat daerah dan keputusan pejabat pusat jakarta sebagaimana diuraikan butir sebelum berlakunya mengenai muatan huruf tersebut, hak konstitusionalnya selaku warga negara indonesia termasuk pemohon tidak dibatasi atau terpenuhi upaya hukum kasusnya hingga mahkamah agung dan telah mendapat dan memenuhi kepastian hukum yang kuat dan tetap, sebagaimana yang diuraikan pemohon pada (empat) perkara tata usaha negara yang diputus hingga pemeriksaan tingkat kasasi yang diputus oleh mahkamah agung yaitu: ada dua perkara tata usaha negara yang ijin pengelolaan goa sarang burung wafatnya yang dialihkan berdasarkan keputusan pejabat daerah bupati kabupaten berau, yang putusan sengketanya antara lain diuraikan sebagai berikut: perkara antara muhammad idrus madu selaku penggugat melawan bupati kepala daerah tingkat berau tanjung rede selaku tergugat dengan perkara sengketa tata usaha negara jakarta terdaftar nomor ij ptun. jkt telah diputustingkat kasasi oleh mahkamah agung tanggal pebruari nomor k tun dan telah diputus peradilan permohonan peninjauan kembali oleh mahkamah agung tanggal november nomor pk tun bukti perkara antara umar aswinoto, direktur pt. walet lindung lestari berkedudukan jalan pujangga nomor tanjung rede (kuasanya tumbuh mpu sungguh, sh) selaku penggugat melawan bupati berau, berkedudukan tanjung rede selaku tergugat, dengan perkara sengketa tata usaha negara samarinda terdaftar nomor g.tun ptun. smd yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juli nomor terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapattegaskan puljika dihubungkan dengan dalil pemohon maka yang menjadi pertanyaan adalah: apakah ketentuan tentang pembatasan kasasi sebagaimana diatur dalam huruf telah mengakibatkan pemohon diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan pemerintahan, tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, serta diperlakukan secara diskriminatif. dalam konteks permohonan guo, menurut mahkamah, jelas bahwa permohonan pemohon tidak ada sangkut pautnya dengan hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan. oleh karena itu, sepanjang menyangkut hak atas perlakuan yang sama dalam pemerintahan, dalil pemohon tidaklah beralasan, sementara itu, , demikian pula halnya dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa huruf telah menimbulkan ketidakpastian hukum, dalil pemohon ini pun tidak beralasan. karena, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada huruf atas, dan peran yang dijadikan dasar oleh pemohon untuk menyatakan bahwa keputusan pejabat daerah dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung adalah merujuk kepada sedangkan sendiri kemudian mengalami perubahan, mana salah satu dari perubahan itu berupa lahirnya ketentuan tentang pembatasan kasasi. dengan kata lain, oleh karena pelaksanaan dari ketentuan dalam peran merujuk kepada ma, maka jika itu kemudian mengalami perubahan, akibat dari perubahan itu tidaklah dapat dikatakan sebagai ketidakpastian hukum, sedangkan menyangkut pertanyaan apakah huruf telah melahirkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, terlebih dahulu haruslah dipahami apa yang dimaksud dengan diskriminasi menurut hukum. sebagaimana telah sering dinyatakan dalam sejumlah putusan mahkamah, angkaapa yang dialami oleh pemohon tidaklah termasuk dalam pengertian diskriminasi. benar bahwa pemohon telah mengalami perlakuan yang berbeda namun perlakuan yang berbeda itu bukanlah lahir karena adanya norma undang undang yang bersifat diskriminatif melainkan karena adanya perubahan perundang undangan. benar pula bahwa pemohon telah dibatasi haknya untuk mengajukan kasasi, sebagai akibat dari adanya perubahan dalam peraturan perundang undangan, namun sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada paragraf atas pembatasan kasasi tidaklah bertentangan dengan uud dilihat dari sudut pandang yang lain, dalam hal ini dari sudut pandang harmonisasi horizontal antar peraturan perundang undangan, dalam hal ini antara dan undang undang kekuasaan kehakiman undang undang nomor tahun pembatasan demikian pun dapat diterima. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dalam nya di . selain itu, yang menyatakandapatkan akses keadilan pada lembaga yudisial (acces justice). terhadap dalil pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami hakikat materi muatan yang diatur dalam dan uud apakah memang benar mengandung materi muatan hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh mk. itu,raian atas menunjukkan bahwa telah ternyata ketentuan dan uud tidaklah mengatur materi muatan hak konstitusional sebagaimana dimaksud mk, melainkan mengatur tentang sifat dan pelaku kekuasaan kehakiman. oleh karena itu tidaklah relevan menjadikan ketentuan uud tersebut sebagai dalil kerugian hak konstitusional. dengan demikian dalil pemohon dalam hubungan ini adalah tidaklah beralasan, konklusi berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, mahkamah berkesimpulan bahwa huruf yang mengatur mengenaibertentangan dengan dan sertakonstitusi pada hari rabu, januajanuari oleh kami, jimmy asshiddigie sebagai ketua merangkap anggota, h.a.s. jayabaya, dewa gede laguna, soedarsono, h.m. lica marzuki, abdul mukti fadjar, hartono, achmad roestandia.s. jayabaya dewa gede laguna ttd ttd soedarsono h.m. lica marzuki ttd ttd abdul mukti fadjar hartono ttd ttd achmad roestandi maruarar siahaanh.m. lica marzuki, sebagai berikut: hendriansyah, direktur sungai bendera jaya memohonkan pengujian huruf yang dipandang bertentangan dengan dan uud huruf berbunyi: perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: aa. b.njelasan huruf berbunyibunyi redaksional penjelasan huruf dimaksud mensyaratkan bahwa ketentuan guo tidak termasuk keputusan (beschikking)hal tersebut bermakna bahwa hanya k.tun yang dikeluarkan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya wilayah daerah yang bersangkutan, yang dibatasi pengajuan kasusnya mahkamah agung. pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya guo, yang telah mencabut, membatasi, dan menghilangkan hak pemohon guna mengajukan kasasi mahkamah agung atas dua putusan perkaranya, yakni putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt tanggal juni dan putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta nomor pt.tun.jkt tanggal juni juridische vraagstuk: apakah pembatasan kasasi sebagaimana dimaksud pada huruf yang dimohonkan pengujian, semata mata dimaksudkan pembuat undang undang guna mengurangi, membatasi, atau menghindari penumpukan (doorbreken papier umur) perkara tata usaha negara, atau justru membawa akibat hukum konstitusional (constitutional rechtsgevolg) yang merugikan hak konstitusional para pencari keadilan yang dikenakan k.tun pejabat pejabat daerah, karena tidak ternyata dapat mengajukan kasasi mahkamah agung. k.tun k.tun pejabat pejabat daerah yang dibatasi pengajuan kasusnya dimaksud, merupakan bagian kegiatan pemerintahan daerah daerah otonom, dalam hal ini termasuk bestuursgebied (lapangan pemerintahan) dalam kaitan pemerintahan desentralisasi. uud menempatkan desentralisasi sebagai bagian bentuk negara staatsvorm). uud menetapkan, negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik'. dihubungkan dengan uud maka negara kesatuan (eenheidsstaat) dibangun berdasarkan pemerintahan desentralisasi. uud menetapntuk negara (staatsvorm) menyelidiki dan mengamati negara dari luar. negara dilihat secara utuh dan bulat. der staat als ganzheit. manakala bentuk negara (staatsvorm) didekati dan diamati dari luar (outward looking) maka negara terdiri dari dua lapisan secara horizontal, yakni pemerintah pusat dan pemerintahan desentralisasi (atau pemerintahan daerah). penyerahan kewenangan dalam kaitan pemerintahan desentralisasi, menurut angka undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, adalahpemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom dimaksud dilakukan secara delegasi, lazim disebut delegation authority. penyerahan kewenangan urusan pemerintahan secara delegasi, mengakibatkan pemberi delegasi kehilangan kewenangan, semua beralih kepada penerima delegasi, kecuali urusan pemerintahan yang dengan tegas dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat, yaknidalam hal pelimpahan kewenangan pemerintahan secara mandat, mandatory tidak kehilangan kewenangan yang dilimpahkannya namun justru mandataris bertindak untuk dan atas nama mandatory, seperti halnya dengan dekonsentrasi, dan medebewind. mandataris bertanggung jawab kepada mandatory. oleh karena penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah daerah otonom berlangsung secara delegasi, maka beban pelaksanaan pemerintahan beralih kepada dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. hal dimaksud bermakna bahwasanya kompleksitas pelaksanaan pemerintahan berada daerah daerah otonom. pejabat pejabat daerah menghadapi dan harus menanggulangi kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan (tak vervulling) lapangan, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik (bestuurszorg) dan perbuatan perbuatan k.tun (beschikkingsdaad van administratif). kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi beban tugas tugas publik pejabat pejabat daerah tersebut, mengakibatkan cukup banyakpejabat daerah sebagai akibat dikeluarkannya k.tun k. tun daerah otonom. kompleksitas kasus kasus k.tun daerah daerah otonom mengakibatkan pula kompleksnya aspek rechtmatigheid dari fundamental petani kasus kasus tun dimaksud. kompleksitas aspek rechtmatigheid dari kasus kasus tun daerah daerah otonom membutuhkan upaya peradilan kasasi. kasus kasus k.tun daerah daerah otonom membutuhkan pemeriksaan peradilan kasasi dari para judex juris secara uitputtend, bukan hanya berpaut dengan aspek des faktur. pemeriksaan kasasi bagi kasus kasus k.tun daerah daerah merupakan keniscayaan hukum. pembentuk undang undang seyogianya tidak melucuti rechtsprekende function mahkamah agung terhadap kasus kasus yang mempermasalahkan k.tun pejabat pejabat daerah. membatasi pemeriksaan kasasi terhadap kasus kasus tun yang jangkauan keputusan daripadanya berlaku wilayah daerah otonom yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan pemberian peradilan secara diskriminatif terhadap para pencari keadilan (justitiabelen) daerah daerah otonom. hal dimaksud melanggar persamaan kedudukan dalam hukum bagi para warga negara, menurut uud mereka tidak bakal mendapatkan lagikonstitusi, menurut uud berdasarkan pertimbangan atas, maka beralasan kiranya menyatakan huruf bertentangan dengan uud seraya menyatakannya tidak mengikat secara hukum. seyogianya, mahkamah mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara ini. panitera pengganti, ttd suwardi pt.tun. jkt dan telah diputus kasasi oleh mahkamah agung tanggal oktober nomor k tun bukti. dan ada dua perkara tata usaha negara yang ijin pengelolaan goa sarang burung wafatnya dicabut oleh pejabat pusat jakarta dalam hal ini menteri kehutanan ri, yang putusan sengketanya antara lain diuraikan sebagai berikut: perkara antara hartanto, pekerjaan direktur cv. alam indahyang telah diputus oleh pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal maret nomor pt.tun. jkt dan telah diputus oleh mahkamah agung dengan putusan tanggal oktober nomor tun bukti perkara antara umar aswinoto selaku direktur utama pt. walet lindung lestaritelah diputus olehperadilan tingkat kasasi oleh mahkamah agung tanggal oktober nomor k tun bukti bahwa dengan uraian pemohon sebagaimana yang diuraikan pada butir semua sengketa terhadap keputusan pejabat daerah dan pusat tersebut dapat dimohonkan kasasi mahkamah agung untuk mendapatkan kepastian hukum yang kuat dan tetap, oleh karenanya, jelaslah hak konstitusional pemohon telah diskriminasi dengan cara tidak adil, dengan diberlakukannya huruf ma. mengapa dalam muatan tersebut ada perbedaan dengan hanya membatasi permohonan kasasi terhadap sengketa kepada keputusan pejabat daerah dan tidak membatasi permohonan kasasi terhadap sengketa yang objeknya keputusan pejabat pusat jakarta? bahwa dengan demikian pemohon sebagai warga negara indonesiayang berbunyi:?(bukti bahwa salah satu hak konstitusional pemohon adalah hak untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang guo dan sangat berkepentingan terhadap muatan huruf ma, yang membatasi hak pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi mahkamah agung terhadap dua objek sengketa mengenai keputusan bupati kutai timur yaitu putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta tanggal juni nomor pt.tun.jkt dan tanggal juni nomor pt.tun.jkt., bahwa dengan demikian pemohon menganggap haknya menjadi terhalang dan atau menjadi tidak memiliki hak lagi karena berlakunya huruf ma, yang menyatakankeputusannya berlaku wilayah daerah yang bersangkutan": bahwa oleh karena hak konstitusional pemohon dirugikan dengan berlakunya huruf ma, pemohon mempunyai kapasitas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan guo,": bukti berdasarkan uraian uraian tersebut nyatapengujian materiil (judicial review) muatan huruf ma: pokok permohonan bahwa berdasarkan yang diuraikan pemohon dalam kedudukan hukum pemohon (legal standing) telah terdapat bahwa huruf tersebut bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh uud yaitu telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon, yaitu sebagai berikut: bahwa telah terjadisebagaimana diatur dan uud bahwa dengan penolakan permohonan kasasi pemohon tersebut berdasarkan huruf ma, secara nyata telah melanggar hak konstitusional pemohon berdasarkan dan uudbahwa oleh karena itu dengan berlakunya huruf telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak2007 nomor pt.tun. jkt,bahwa dengan uraian pemohon tersebut nyata nyatakan bahwa ketentuan huruf telah melanggar atau bertentangan dengan dan uud bahwayaitu melanggar ketentuan dan dan uud dapat diuraikan sebagai berikut: bahwa dengan melakukannya huruf ma, berarti telah menghilangkkarena menurut huruf ma, yang membatasi pemohon untuk mengajukan kasasi, bahwa dengan membatasi hak pemohon untuk mengajukan permohonan kasasi mahkamah agung tersebut, berarti telah mencabut, membatasi dan menghilangkan hak pemohon untuk mendapatkan akses keadilan langsung kepada lembaga yudikatif (access justice),sebuah mahkamah konstitusi sebagaimana diamanatkan dan serta uud yang berbunyi:, pada hari selasa, tanggal desjanuari dan pada persidangan hari selasa, tanggal maret telah didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa pemohon dirugikan atas diberlakukannyaarena pemohon menganggap sanksi hukumannya terlalu ringan, yang bila dikaitkan dengan berbagai kejahatan perbankan, seperti kasus pembobolan bni oleh maria paulina lumba dkk., kasus pembobolan bri oleh yudi kartel dkk, pemohon selaku nasabah bri merasa dirugikan oleh kasus kasus tersebut, karena kepercayaan pemohon, isteri pemohon dan anak pemohon menjadi rusak: bahwa sehubungan dengan kasus kasus tersebut, pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya, sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah dirugikan, bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka terhadap tindak pidana pencucian uang menurut pemohon harus dijatuhi hukuman yang seberat beratnya, tidak seperti materi muatan hurufbahwa dalam permohonannya pemohon mengusulkan agar ketentuan pidana yang diatur dalamdikembalikan seperti yang ditetapkan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut atas pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi untuk memutusutama huruf yang memuat ketentuan pidana, dan yang memuat ketentuan pidana, keduanya bertentangan dengan juncto undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa: huruf undang undang nomor tahuntindak pidana pencucian uang, yang memuat ketentuan pidana, diubah sehingga menjadi: menukarkan atau perbuatan lainnya . ii. s d tindak pidana, dipidana paling singkat (sepuluh) tahun dan paling lama hukuman seumur hidup dan denda paling sedikit rp. (lima belas milyar rupiah) dan paling banyak rp. (lima puluh milyar rupiah). perlu penambahan (satu) baru dalam sehingga ini terdiri atas baru berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam serta melakukan pula tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dipidana paling singkat (dua puluh) tahun dan paling lama hukuman mati dan denda paling sedikit rp. (lima puluh milyar rupiah) dan paling banyak rp. (satu triliun rupiah): cc. berubah menjadi terutama ketentuan pidana dikembalikan seperti yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang: atau setidak tidaknya materi muatan huruf dan terutama mengenai ketentuan pidananya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mengingat bertentangan dengan juncto undang undang dasar negara republik indonesia tahun hal tersebut sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitussebagai berikut: kliping koran harian kompas tanggal november dengan judul kasus pembobolan bank bni sebesar rp. triliun bukti kliping koran harian tempo tanggal oktober dengan judul bank bni cadangan rp. miliar untuk tutup kerugian bukti kliping koran harian kompas tanggal desember dengan judul presiden periksa semua yang terlibat kasus bni bukti kliping koran harian kompas tanggal oktober dengan judul bab edy santosa sudah selesai bukti kliping koran harian kompas tanggal oktober dengan judul red notice saja tak cukup untuk menangkap maria paulina lumba bukti kliping koran harian kompas tanggal november dengan judul ketamakan akhiri aksi penjarahan bank bni bukti kliping koran harian kompas tanggal desember dengan judul bri juga kebobolan rp. milyar bukti kliping koran harian media tanggal november dengan judul pembobolan bri akui salah cairan dana bukti kliping koran harian kompas tanggal november dengan judul indonesia makin korup salah demokrasi bukti kliping koran harian indo pos tanggal desember dengan judul membangun kembali kepercayaan pada bank bukti kliping koran harian kompas tanggal oktober dengan judul tajuk rencana, memetik pelajaran dari kasus bri dan bni bukti kliping koran harian kompas tanggal desember dengan judul beberapa tim anti korupsi indonesia bukti kliping koran harian media indonesia tanggal desember dengan judul kasus korupsi segera ditangani kpk bukti kliping koran harian kompas tanggal desember dengan judul dpr pilih pimpinan kpk bukti kliping koran harian kompas tanggal januari dengan judul presiden minta kasus bni dan bri tuntas tahun ini bukti kliping koran harian indo pos tanggal desember dengan judul bank mega dibobol rp. miliar bukti kliping koran harian kompas tanggal januari dengan judul bank magelang kebobolan rp. miliar bukti kliping koran harian kompas tanggal januari dengan judul bank bni akui kantor magelang dibobol buktiterlebih dahulu mempertimbangkan hal halapakah hak konstitusional pemohon guo dirugikan oleh berlakunya sesuai dengan ketentukonstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pemohon tersebut:pemberlakuan sanksi pidana yang diatur dalam huruf dlah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena pemohon menganggap sanksi pidana tersebut terlalu ringan, menimbang bahwa dan pada dasarnya mengatur hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan sertayang tidak ada relevansinya dengan berat ringannya hukuman yang dilancarkan dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam huruf danketerangan pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan, pemohon ternyataatau diundangkannyamenimbang bahwa dengan tidak adanya kerugian hak hak konstitusional pemohon berarti tidak terdapat kepentingan pemohon terhadap pemberlakudisamping secara faktual pencantuman huruf dan tersebut belum terbukti mengakibatkan menurunnya atau merosotnya kepercayaan terhadap bank pada umumnya, menimbang bahwa dalam pengajuan permohonan terhadap pengujian undang undang harus didasarkan pada adanya faktor kepentingan, oleh karena itu tanpa adanya kerugian hak konstitusional, maka tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan (zonder belang, het geen rechtsingang): menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, terhadap kedudukan hukum (legal standing) pemohon, mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), oleh karena itu substansi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atasms.kj) rumade dharma weda, s.h., m.h. pekerjaan dosen alamat gema pesona blok rt rw kelurahan sukajaya, kecamatan sukajaya, kota depok sebagai n525nn2n0 null ll. pemohon nama dr. rm. panggabean, s.h., m.h pekerjaan dosen alamat asrama polri batu ceper, rt rw kelurahan batu ceper, kecamatan batu ceper, kota tangerang, provinsi banten sebagai n2 5n n05050000 llulllu ll. pemohon il: nama dr. st. laksana utomo, sh., mh. pekerjaan dosen alamat puri bintaro pb. rt rw kelurahan sawah baru, kecamatan ciputat, kota tangerang selatan, provinsi banten sebagai 2nnn5 nlllulllll pemohon iii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari memberi kuasa kepada suherman, sh., mh., kn., viktor santoso sandiaga, sh., wahyudi, sh., wahyu nugroho, shi., mh., ridwan bakar, sh., bahrain, sh., mh., jeremiah u.h. lambang, sh., kriya indra pahlawan, sh., mh., maria louis, sh., erwin natoesmal gemar, sh., mari tua rajagukguk, sh., feri ansari, sh., mh., recki saputra, sh., febridiansyah, sh., reza nawawi, sh., veri junaidi, sh., edy halaman burning, sh., feb honesta, sh., jamil mubarak, sh., dan donald fariz, sh., para advokat dan atau pengacara publik pada lbh sahid jakarta, icw, ilr, lbh jakarta, ylbhi, mti, tii, prelude, universitas andalas, dan krn, yang tergabung dalam koalisi mayarakat untuk peradilan profesional, yang beralamat lbh sahid jalan prof. dr. soepomo, sh., nomorpara ahli para pemohon:tanggal oktober agung ginanjar sudarso f pg), menyatakan bahwa: . satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam itu, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dpr. atas usul komisi yudisial, nah sehingga kata kata dengan persetujuan dpr. dpr itu tidak lagi melakukan fit and proper test, dpr itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi dpr hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolak sejumlah calon calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial. mengapa dilakukan oleh komisi yudisial? kembali kami mengataoleh karena itu, kami tidak melibatkan lagi institusi institusi politik dalam rangka proses recruitment, oleh karena itulah komisi yudisial lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa siapa calon hakim agung tersebut. naskah komprehensif perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun latar belakang proses, dan hasil pembahasan, buku tentang kekuasaan kehakiman, edisi revisi, sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, (bukti bahwa ahli hukum tata negara jimmy asshidiggie, dalam suatu diskusi juga pernah mengatakan, bahwa konteks right confirm yang memang dimiliki oleh parlemen dpr) sebagai perwujudan fungsi pengawasan adalah pernyataan setuju atau tidak setuju. ada perbedaan yang mendasar dari apa yang dinamakan election dan selection pejabat publik. dalam hal ini, dpr hanya melakukan political election yang mengedepankan ideologi calon, karena disitu akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan technical selection seperti yang dilakukan panitia seleksi (panel) yang mengurusi persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi. bahwa oleh karena peran dpr dalam rangka memberikan persetujuan atas usulan calon hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial sudah diatur dalam konstitusi, sedangkan dilain pihak undang undang organik yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan peran dpr dalam rangka pengangkatan hakim agung, cast dan dan ky, ternyata bertentangan dengan dan uud maka ketentuan pada dan tersebut seharusnya dibatalkan dan diganti dengan ketentuan yang lebih tegas, yang menyebutkan kewenangan dpr untuk menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial, bukan memilih sebagaimana halnya saat ini. bahwa namun mengingat proses legislasi dpr memerlukan waktu yang lama dan perdebatan yang panjang, serta mengingat beban kerja dpr dan pemerintah diakhir masa jabatannya saat ini, maka para pemohon mohon dengan hormat kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa: dan dan ky, haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. selanjutnya mengingat dan harus diterjemahkan dengan persetujuan oleh dpr, bukan pemilihan , maka ketentuan tersebut haruslah diterjemahkan sesuai dengan perintah konstitusi dan selengkapnya haruslah dibaca: berbuny. berbunyi:selanjutnya mengingat tidak lagi mengikat untuk mengusulkan (tiga) kali lebih banyak calon hakim agung untuk dipilih dpr, maka frasa yang menyebutkan hal demikian haruslah dinyatakan bertentangan dengan uud dan selanjutnya harus dibaca dengan bunyi:yatakan: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya:,bertentangan dengan undang undang dasaridak mempunyai kekuatan hukum mengikatselengkapnya berbuny, meminta agar amar putusan majelis hakim mahkamah konstitusi ini dimuat dalam berita negara menurut hukum:mahkamah konstitusi: bukti fotokopi pengumuman hasil seleksi tahap calon hakim agung tahun bukti fotokopi naskah komprehensif perubahan undang undang dasar buku vi, kekuasaan kehakiman, selain itu para pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal mei dan juga menyerahkan keterangan tertulisnyakhususnya uud yang mengatur bahwa calon hakim agung diusulkan komisi yudisial untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden . pada frasa mendapatkan persetujuan inilah yang didalilkan berbeda dengan ketentuan dan yang memberikan kewenangan memilih bagi dewan perwakilan rakyat. dalam kapasitas saya sebagai ahli dengan ini saya menyatakan: bahwa dalam perkara ini memang terlihat perbedaan yang mendasar antara frasa persetujuan dalam uud dan dengan dipilih yang dianut dalam dan ma. bahwa dalam hal ini, maka dapat dilakukan cara pandang konstitusional untuk bangunan konstitusionalisme melalui setidaknya (enam) cara pandang yang disebutkan oleh philip hobbit tentang teori six localities constitutional argument, yakni historical (yang berbasis pada keinginan pembentuk uud): textual (melihat pada bunyi teks secara langsung): structural (melihat relasi struktur antara uud dengan bangunan yang terbangun pada aturan), doktrinal (melihat pada doktrin yang ada): ethical (melihat pada komitmen moral dan etos dari konstitusi), dan prudential (melihat antara cost and benefit dari aturan tersebut). bahwa jika dilihat dari cara pandang historical yang terdapat pada risalah pembentukan uud, memang terlihat kejelasan dari para pembentuk uud ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung dengan memberikan peran porsi seleksi kepada komisi yudisial. hampir seluruh fraksi berpandangan yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh komisi yudisial, kecuali fraksi golkar yang tidak berpandangan soal perlunya dan lebih memilih diangkat dan diberhentikan oleh dpr. sedangkan f pdi juga ada yang memberikan usulan seleksi oleh tetapi persetujuan mpr. bahwa artinya, sesungguhnya tidak ada yang menafikan peran dalam seleksi hakim agung. dan itu dapat terlihat dari hasil kesepakatan pembentuk uud untuk menjadikan calon hakim agung diusulkan oleh dan mendapatkan persetujuan oleh dpr dan ditetapkan oleh presiden. hal yang dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan bahwa mendapatkan porsi seleksi untuk menuju pengusulan dpr, lalu dpr memberikan persetujuan atas usulan dan selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh presiden. bahwa dari sudut pandang tekstual sangat jelas terdapat perbedaan antara kata persetujuan dan dipilih . jika tidak dimaksudkan ada perbedaan antara kedua frasa tersebut, maka seharusnya uud tidak melakukan pembedaan atas penggunaan kata tersebut dalam uud, yang pada faktanya memang berbeda. bahwa sesungguhnya, kata dipilih itu hadir dari paradigma pilihan atas yang ada. oleh karenanya, persoalan dasar dari permohonan para pemohon pada hakikatnya berada pada ketentuan mengajukan (tiga) nama untuk dipilih (satu) diantaranya. logika inilah yang membentuk kata dipilih, karena dpr kemudian pada faktanya memang melakukan pilihan atas tiga berbanding satu nama yang diajukan oleh ky. hal yang jauh berbeda dengan persetujuan yang tidak lagi melakukan proses pilihan atas kandidat yang ada, tetapi hanya menyetujui atau tidak menyetujui atas kandidat yang dicalonkan oleh ky. paling tidak, begitulah makna persetujuan yang ada dalam perbandingan, semisal amerika serikat. atas kandidat yang dicalonkan oleh presiden, senate hanya memiliki dua pilihan consent atau filibuster. tetapi tidak ada proses pemilihan dari kandidat yang dicalonkan. bahwa apalagi, jika dilihat secara jeli konstitusi, sama sekali tidak ada aturan yang memperlihatkan prosesi pengajuan tiga berbanding satu yang akan dipilih dpr. oleh karenanya, inilah dasar utama dari kisruh yang terjadi sehingga beralihnya cara pandang persetujuan menjadi pemilihan dalam bahasa undang undang guo. bahwa dari sudut pandang structural mudah untuk memahaminya bahwa pada hakikatnya ada tiga fase penunjukan jabatan publik pada umumnya, dan khususnya untuk hakim agung. fase pertama adalah appointed atau penunjukan atau pengusulan yang jika dulunya sangat political, berubah menjadi lebih merit. jika dulu banyak kewenangan mutlak presiden semata, tetapi saat ini diubah menjadi lebih merit dengan melibatkan lembaga tertentu untuk seleksi yang lebih bermutu. bahwa karenanya, secara logis dapat dikatakan bahwa ketiga tahapan ini harusnya adalah tahapan yang berbeda untuk menghindari redundancy proses. tahapan yang merit dibuat ky, lalu proses politiknya diberikan kepada dpr dalam bentuk persetujuan dan proses administratif presiden dalam bentuk penetapan untuk pengangkatan. dalam hal ini, bangunan konstitusional yang ada adalah menghindari proses yang mengulang dari setiap tahapan proses. bahwa lahirnya lembaga negara independen seperti juga merupakan bagian dari cara adopsi perspektif masyarakat sipil dengan berbagai proses seleksi yang termasuk diantaranya rekam jejak para hakim dan masukan masyarakat. tentu, pilihan diharapkan menjadi pilihan yang terbaik sehingga usulan yang dibuat oleh adalah hasil yang terbaik untuk kemudian disetujui oleh dpr. secara sudut pandang doctrinal, maka doktrin yang paling penting harus dilihat dari keseluruhan proses pemilihan ini yakni bagaimana prosesnya tetap harus dapat menjadikan independensi peradilan sehingga tetap bisa dikatakan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain. independensi pada dasarnya dalam dua hal. pertama, independen dalam mengambil putusan hukum dan kedua independensi secara kelembagaan. makanya, ini yang dikatakan oleh misalnya ph. lane, bahwa ada enam standard dalam independensi peradilan) non political judicial appointment, guaranteed tenure and salary the judges, executive and legislative non interference with court proceedings office holders, budgetary and administrative autonomy. dari aspek non political judicial appointment diharapkan dalam proses seleksi tidak ada proses politik. karenanya, seleksi dilaksanakan secara model yang lebih merit dan model politik diberikan pada tahapan persetujuan. bahwa hal ini dilakukan agar tidak ada standar standar politik yang masuk dalam uji kompetensi hakim. sistem yang dibuat secara lebih merit dengan tujuan agar semua hakim yang terpilih oleh proses adalah orang orang yang telah memiliki kompetensi yang tinggi. sehingga, tugas dpr adalah memberikan preferensi pilihan dari segi afiliasi politik dan ideologi kandidat yang sudah terpilih diproses ky. seperti pemilihan justice robert tahun amerika yang dengan mengundang panel ahli, advokat dan aktivis senior untuk menggali afiliasi politik dan ideologi kandidat. bahwa secara sudut pandang ethical, negeri ini mengalami problem besar tingkat mulai menguatnya legislatif pada semua sendi kehidupan bernegara. hal yang mulai berbahaya karena salah satu semangat reformasi dulu adalah mengurangi kecenderungan executive heavy yang walau tanpa sadar penyerangannya malah membuat pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju legislative heavy. karenanya, secara moral kita punya kewajiban untuk menyeimbangkan kembali titik berat pendulum kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. tentu dengan mendudukkan kembali secara benar dan memberikan porsi yang pas agar pendulum tidak bersalin rupa menjadi bola liar bagi sistem ketatanegaraan indonesia. bahwa, secara sudut pandang prudential yang menghitung untung rugi dari pelaksanaan pemilihan yang dilakukan dpr tentu saja adalah dapat menghemat waktu dan pembiayaan proses seleksi yang dilakukan berulang ulang oleh pemilihan dari semua calon yang dilakukan dan pemilihan satu berbanding tiga yang dilakukan dpr. oleh karenanya, seharusnya praktik yang terjadi akibat bergesernya paradigm uud tentang persetujuan menjadi pemilihan dan segera diakhiri. saudi isra proses seleksi hakim agung bertujuan menghasilkan hakim yang berkompeten bidangnya. namun lebih dari itu, hakim agung haruslah figur yang memiliki integritas baik, bermoral tinggi, dan mengerti perasaan keadilan yang hidup masyarakat, serta bijaksana dalam memutuskan perkara yang seadil adilnya. pencarian demikian tentu saja sulit. dari aspek hukum tata negara, konstitusi dan aturan perundang undangan lainnya menjadi alat penting dalam merancang sebuah proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim agung dengan standar tinggi. dalam sejarah kekuasaan kehakiman amerika serikat, misalnya, dalam federalism paper nomor alexander hamilton secara panjang lebar mengurai tentang pola pengisian jabatan hakim. hamilton menguraikan tiga hal penting yang mesti diatur konstitusi terkait kekuasaan kehakiman, yaitu: pola pengisian jabatan hakim (the mode appointing the judges): masa jabatan hakim (the tenure which they are hold their places):a. dalam sejarah kekuasaan kehakiman indonesia, dalam risalah (memorie van toelichting) uud sidang badan penyidik usaha persiapan kemerdekaan punk) tidak mengaji secara tegas tentang pola pengisian jabatan hakim, terutama seleksi hakim. barangkali, kekurangan itu yang hendak disempurnakan oleh para penyusun perubahan uud namun sayangnya, para pembentuk undang undang dpr dan pemerintah) kemudian merusak pola yang dikehendaki konstitusi dalam undang undang. hal itu akan ahli singgung kemudian. dalam konteks perbandingan, terlebih dulu izinkan saya akan menguraikan mengenai pola seleksi yang dianut pelbagai negara. tom ginsburg membagi (empat) macam mekanisme pelantikan hakim secara umum, yaitu: appointment political institutions, appointment the judiciary itself, appointment judicial council (which may include non judge members): dan selection through electoral system. pola seleksi tersebut penting dipahami terlebih dulu untuk memperjelas gambaran mengenai pola yang patut indonesia pilih sebagai negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan dan menganut mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances). saya akan menguraikan pilihan pilihan pola seleksi hakim dan akan mengaitkannya dengan pola seleksi yang dikehendaki oleh uud saya berpendapat bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik (appointment political institutions) adalah mekanisme klasik yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara. dalam buku yang berjudul federal judge, the appointing process , harold chase menguraikan bahwa pendahuluan mekanisme pengangkatan hakim agung menurut uud ditetapkan oleh presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dpr). dalam hal ini, dpr dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh komisi yudisial ky). namun pengangkatan hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam. padahal dan merupakan undang undang yang sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari uud tersebut. menurut dan dan ky, dpr bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh uud tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. pengaturan oleh kedua undang undang tersebut bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga memaksa untuk mengajukan calon hakim agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. disamping itu pemilihan calon hakim agung oleh dpr juga berpotensi menganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh dpr yang nota bene adalah lembaga politik. adapun bagi para pemohon, pengaturan yang demikian melanggar atau setidaknya tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para pemohon. bahwa oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan hakim agung dibawah dan harus dikembalikan kepada perintah konstitusi demi terdapatnya kepastian hukum dan melindunginya independensi peradilan dalam negara hukum indonesia. il. kewenangan mahkamah konstitusi bahwa perubahan ketiga uud menyebutkan kewenangan mahkamah konsitusi, yaitu: pengangkatan hakim negara ini sarat dengan kepentingan politik. dengan proses yang dilakukan berdasarkan kemauan politik, chase menilai bahwa bila presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik. sulit bagi seorang presiden yang berasal dari partai demokrat untuk memilih calon hakim yang baik namun merupakan pendukung partai republik (yang notabene nya adalah pesaing partai demokrat). model tersebut membuat amerika bermasalah dalam proses seleksi hakim agungnya. karenanya dilakukan sejumlah langkah perbaikan. apabila dibaca laman american judicature society negara ini melakukan perbaikan proses seleksi hakim dengan melibatkan banyak pihak. tidak hanya melibatkan anggota parlemen (anggota senat dan anggota house representative), perbaikan proses seleksi hakim juga melibatkan gubernur negara bagian, peradilan peradilan, bahkan juga warga negara setiap negara bagian ikut aktif mengkaji tentang perbaikan sistem seleksi hakim. gagasan pokok mereka adalah menjauhkan proses seleksi hakim dari banyak kepentingan politik. kepentingan tersebut dapat menyusup melalui aturan hukum, kebiasaan, dan juga tradisi yang memang dirancang untuk itu. harold chase bahkan melihat proses seleksi hakim akan sulit diamati, menurut chase proses demikian disebutnya this the process under the microscope . maknanya, seleksi hakim tidak hanya melalui proses yang tampak tetapi juga melalui proses balik layar . kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses balik layar tersebut. kecurigaan terhadap permainan politik dalam seleksi hakim tidak hanya dikemukakan oleh chase. dalam buku berjudul are judges political ?, cass einstein mengungkapkan bahwa beberapa presiden dicurigai telah melakukan pengaturan dalam proses pemilihan hakim. tentu saja, tujuannya agar hakim hakim dapat memperlancar misi pemerintah sang presiden. lalu, wajar jika kemudian lawan politik presiden tidak berdiam diri. upaya pencegahan penempatan hakim pilihan presiden dilakukan pelbagai era pemerintahan. pada masa pemerintahan bill clinton partai demokrat), anggota partai republik senat sengaja memberikan pengaruh senat committee the judiciary agar kandidat hakim pilihan presiden gagal terpilih. caranya dengan melakukan penundaan hearing para kandidat hakim tersebut. seringkali senator republikan itu berpendapat bahwa calon yang diajukan terlalu liberal. sebaliknya, pada era george bush partai republik), para anggota senat dari partai demokrat berupaya untuk menggagalkan calon hakim pilihan presiden bush. menurut senator demokrat calon hakim yang dipilih presiden bush terlalu konservatif. kondisi itu memperlihatkan bahwa seleksi hakim amerika juga sarat kepentingan politik. namun gagasan peradilan yang mandiri tetap menjadi perbincangan utama dalam ketatanegaraan amerika. itu sebabnya proses seleksi hakim mengalami perbaikan dari waktu waktu. menurut tom ginsburg, pengaturan seleksi hakim menjadi penting dalam menjauhkan hakim dari intervensi politik. melalui screening yang ketat dalam proses seleksi dan masa jabatan yang seumur hidup, maka hakim federal amerika diharapkan menjauh dari kehendak politik penguasa. pengalaman jepang berbeda lagi. masak abe dalam artikelnya, the internal control bureaucrat judicial: the case japan , menerangkan mengenai restorasi jepang pada abad ke menurutnya jepang memilih untuk menerapkan sistem hukum eropa kontinental. tujuannya untuk menghilangkan sistem hukum tradisional jepang yang feodal, yang sangat prancis. kekalahan jepang pada perang dunia mengubah hukum jepang menjadi lebih amerika . w.g. bradley menjelaskan bahwa hukum jepang merupakan perpaduan dua sistem hukum yang berbeda: eropa kontinental dan anglo amerika. perubahan itu memengaruhi konsep kekuasaan kehakiman jepang menjadi berpuncak mahkamah agung. selengkapnya bradley menjelaskan bahwa contoh amerika diikuti dalam pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif. lalu, pengawasan administratif dari sistem hukum dipindahkan dari yang semula kementerian hukum kepada mahkamah agung yang baru. hakim agung jepang merupakan jabatan yang ditentukan dari prestasi hakim. hakim agung berjumlah orang yang pengawasannya dilakukan sekretariat jenderal. para hakim agung dipilih dari kalangan hakim pengadilan tingkat bawah, kemudian dari kalangan jaksa, lalu dari kalangan birokrat pemerintah, dan dari kalangan praktisi. mereka diangkat pada umur tahun dan menjabat hanya beberapa tahun. konstitusi menyatakan bahwa ketua secara ritual diangkat oleh kaisar berdasarkan rekomendasi kabinet dan hakim agung lainnya dipilih oleh kabinet dan konstitusi jepang). namun demikian, dalam kenyataannya, sekretariat jenderal secara mendalam terlibat dalam proses pemilihan. dalam banyak kasus, kabinet memilih kandidat yang direkomendasikan sekretariat jenderal. saya hendak melanjutkan dengan menerangkan bagian yang dirasa cukup penting dan berkaitan dengan kehendak konstitusi indonesia, yaitu: proses seleksi hakim yang dilakukan oleh sebuah lembaga khusus. pengangkatan hakim melalui lembaga khusus (umumnya disebut judicial councils) terjadi beberapa negara, seperti prancis, italia, dan iran. tom ginsburg menjelaskan bahwa keberadaan judicial councils bertujuan untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari tangan tangan politik. demi terciptanya peradilan yang mandiri dan akuntabel. ruang kekuasaan kehakiman perlu dijauhkan dari kepentingan politik adalah: fungsi pengangkatan, promosi, dan penindakan hakim. contoh yang menarik adalah iran. syarat seorang hakim adalah sebagai berikut: lulus sarjana hukum dari sekolah hukum yang terdaftar , lulus dari institut kehakiman (judicial institute) baghdad berupa pelatihan selama dua tahun, tiga tahun pengalaman dalam praktik hukum, baik sebagai advokat atau petugas peradilan yang telah terdaftar judicial institute. selain itu terdapat syarat alternatif, yaitu: telah berpengalaman selama tahun dalam bidang hukum meskipun bawah umur tahun dapat pula mencalonkan diri menjadi hakim. negara ini, seluruh seleksi dilakukan oleh the higher judicial councils hjc, dewan yudisial tertinggi), hjc bertugas menominasikan kandidat hakim untuk kemudian dilantik oleh lembaga politik yang telah ditentukan. jumlah hakim yang akan diseleksi oleh hjc berdasarkan kebutuhan dari pengadilan, baik berdasarkan permintaan dari ketua pengadilan maupun dugaan kebutuhan pengadilan oleh hjc itu sendiri. hjc akan bergerak apabila anggaran seleksi hakim telah disetujui oleh parlemen. pemenuhan kebutuhan hakim berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. hjc, selain berwenang menyeleksi juga memiliki kewenangan untuk memindahkan hakim peradilan peradilan yang mereka tentukan. keberadaan komisi yudisial sebagai lembaga khusus yang menyeleksi seluruh hakim dari tingkat kekuasaan kehakiman terendah hingga yang paling puncak juga digagas indonesia. namun hanya terkait dengan pemilihan puncak kekuasaan kehakiman, yaitu hakim mahkamah agung. namun indonesia terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan perundang undangan. ahli akan menerangkan lebih lanjut mengenai hal itu nantinya. pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana mekanisme seleksi hakim agung yang dianut oleh konstitusi indonesia. secara eksplisit mekanisme seleksi tidak dicantumkan dalam uud namun satu satunya lembaga yang kemudian dilibatkan dalam proses seleksi adalah komisi yudisial, sebagaimana dimaksudkan dalam uud bahwa komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. lalu, bagaimana keterkaitannya hasil kerja komisi yudisial dengan dpr? dalam hal ini, uud yang menyata atau tidak setuju) dengan calon calon yang dihasilkan dari proses komisi yudisial. kalau sekiranya dpr melakukan pemilihan, maka uud akan menyebut dengan kata dipilih sebagaimana proses yang berlaku dalam pengisian anggota badan pemeriksa keuangan. dengan demikian, uud tidak menghendaki dpr melakukan pemilihan, tetapi hanya sebatas persetujuan saja. namun kewenangan itu kemudian ditafsirkan berbeda dalam nomor juncto nomor tentang mahkamah agung. undang undang guo menentukan bahwa hakim agung ditetapkan oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat. menurut ketentuan pada yang sama calon hakim agung dipilih oleh dewan perwakilan rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh komisi yudisial. kata dipilih tersebut pada dasarnya berpotensi mereduksi peran dalam proses pemilihan hakim agung. padahal dalam konstitusi kata itu tidak pernah ada, baik dalam ketentuan yang mengatur tentang komisi yudisial maupun dpr. sehingga kata dipilih tersebut merupakan kesepakatan politik dpr yang tidak sejalan dengan kehendak uud saya berpendapat bahwa ketika para pembentuk uud menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung maka tugas lembaga politik lainnya (dpr dan presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon calon yang diajukan oleh komisi yudisial. dalam bentuk yang jamak hal itu dipakai oleh negara negara yang menerapkan peran lembaga khusus menyeleksi hakim agung, maka tugas komisi yudisial melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada dpr. namun tidak ada lagi proses pemilihan dpr. yang ada hanyalah persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukan komisi yudisial. hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyusup kepada lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga dpr sebagai representasi rakyat. pertanyaan berikutnya, apakah menambahkan kewenangan untuk memilih hakim agung kepada dpr merupakanhakim agung diseleksi oleh pemerintah (presiden), dengan alasan checks and balances, makamemiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan dpr guna menerapkan prinsip checks and balances dalam proses pengisian hakim agung. apalagi, secara konstitusional, komisi yudisial merupakan komisi negara yang dibuat secara khusus untuk menyeleksi hakim agung. karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan dpr untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi komisi yudisial. darul falak sejak awal undang undang dasar menegaskan independensi kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. akan tetapi, dewasa ini politik perekrutan kekuasaan kehakiman atau politics judicial recruitment tidak memantulkan independensi tersebut menyimpang dari konstitusi dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para calon hakim agung, ahli membahasnya dari dua pijakan. yang pertama adalah standar internasional, dan yang kedua adalah standar konstitusional karena hal tersebut merupakan standar nasional. terdapat berbagai standar internasional mengenai perekrutan hakim atau judicial recruitment dan sifat independen dari perekrutan tersebut. code minimum standards judicial independence, misalnya dikeluarkan oleh international bar association tahun kemudian juga basic principles the independence the judiciary, menurut resolusi pbb tahun dan agak belakangan beijing statement principles the independence the judiciary the law asia region yang dikeluarkan oleh law asia. kalau kita mempelajari standar internasional, maka akan kita dapatkan beberapa ukuran sebagai berikut: (uraian tidak berkonotasi kumulatif, tetapi juga tidak berkonotasi alternatif, hanya explanatory) calon hakim dituntut memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak. karena itu sumber perekrutan perekrutan bervariasi, baik dari hakim karir, pengacara, advokat, maupun akademisi, akan tetapi menurut standar internasional itu sebaiknya lebih banyak dari karir. tidak ada satu cara tunggal untuk merekrut hakim, namun cara merekrut hakim harus menjamin dari motivasi yang tidak tepat, yaitu tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, juga tidak ada diskriminasi berdasarkan asal usul sosial, kekayaan, kelahiran, atau status. jika perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka pengaruh politik seharusnya dihindari. seleksi melalui suatu komisi yudisial merupakan metode yang dapat diterima dengan catatan bahwa peradilan dan atau profesi hukum terlibat dalam prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini nanti berkorelasi dengan peran ataupun kedudukan dari komisi yudisial dan lebih khusus dari mana keanggotaan dari komisi yudisial itu direkrut. hal tersebut atas merupakan uraian mengenai standar internasional. bagaimana dengan standar nasional dalam hal ini adalah konstitusi? undang undang dasar mengatur bahwa proses perekrutan hakim agung melibatkan tiga lembaga, yaitu komisi yudisial, dewan perwakilan rakyat, dan presiden. tetapi undang undang dasar menentukan kedudukan dan peran masing masing terutama menentukan perekrutan hakim agung oleh komisi yudisial yang independent. anggota komisi yudisial diangkat oleh presiden dengan tujuan dpr sebagaimana ditentukan dengan jelas pada undang undang dasar komisi yudisial merekrut calon hakim agung dan calon hakim agung tersebut diusulkan kepada dpr untuk disetujui atau tidak disetujui dan selanjutnya diangkat oleh presiden sebagaimana ditentukan dengan kata lain, komisi yudisial merekrut calon hakim agung, sedangkan dpr mengkonfirmasi menyetujui atau tidak menyetujui, dalam istilah asing disebut confirmation parliament. mengusulkan kepada presiden untuk mengangkat calon hakim agung yang disetujui dpr tersebut. kenyataanya setelah melihat dari standar internasional dan standar konstitusional, pada tahun muncul pengaturan yang berbeda antara undang undang mahkamah agung dengan undang undang md3. pengaturan yang dihasilkan dalam undang undang md3 tahun ini pun diubah dalam revisi undang undang komisi yudisial tahun tampak bahwa badan legislasi dpr tidak melakukan fungsi harmonisasi rancangan undang undang terkait, sehingga pengaturan tentang proses perekrutan hakim agung justru tidak konsisten dan menyalahi konstitusi sebagai berikut. pertamaprinsipnya menentukan bahwa dpr memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial. tetapi kemudian dalam huruf undang undang md3 tahun dinyatakan bahwa dpr memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. pada tahun yang sama sudah terjadi inkonsistensi, tetapi kalau kita melihatnya dari posisi terakhir, yaitu huruf undang undang md3 masih konsisten dengan undang undang dasar sayangnya kemudian yang ketigaentukan bahwa untuk setiap lowongan hakim agung, dpr memilih dari tiga calon hakim yang diusulkan oleh komisi yudisial. jadi yang sekarang berlangsung adalah sebagai berikut, komisi yudisial bertindak sebagai panitia seleksi tetap atau panel tetap, kemudian mengajukan tiga calon untuk tiap lowongan hakim agung untuk dipilih oleh dpr. setelah calon dipilih oleh dpr, menyampaikan hasil pilihan dpr untuk diangkat oleh presiden. dari uraian atas dapat dikatakan terjadi politisasi dalam perekrutan hakim agung sebanyak tiga kali. pertama, calon hakim agung hasil seleksi komisi yudisial dipilih oleh dpr dan berarti dpr mengubah kewenangan untuk menyetujui calon hakim agung menjadi kewenangan memilih calon hakim agung. dari hanya menyetujui, diubah atau digeser menjadi memilih. kedua, karena komisi yudisial hanya mengusulkan pengangkatan calon hakim agung yang dipilih oleh dpr, maka berganti peran sebagai sekadar tukang posnya dpr. kalau awalnya mengusulkan untuk disetujui atau tidak disetujui, dan kalau disetujui dia langsung mengirimkannya kepada presiden. jadi, ada check dari dpr terhadap komisi yudisial. yang berikutnya, rumusan dalam peraturan perundang undangan yang dimohonkan pengujian itu menyalahi komitmen konstitusional tentang pembentukkan yang independent menurut undang undang dasar independence itu tampak dari ketentuan mengenai proses pembentukannya bahwa anggota komisi yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan dpr. jadi, pembentukkan komisi yudisial yang independent adalah untuk mendukung independence kekuasaan kehakiman melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung. kalau sedikit saya elaborasi atau gunakan kalimat lain, sebetulnya dengan posisi komisi yudisial yang independent, yang calonnya dimajukan oleh presiden dengan persetujuan dpr itu, ada check and balances dengan proses perekrutan hakim agung karena kemudian yang independent itu mengajukan calon untuk kemudian disetujui atau tidak disetujui. jadi, titik temanya ada pada keberadaan komisi yudisial dengan peran yang mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh dpr. bukan lalu diubah atau digeser menjadi seperti yang sekarang dilakukan oleh dpr, yaitu memilih milih dari calon yang oleh undang undang ditentukan komisi yudisial harus mengajukan kali lebih dari jumlah lowongan yang tersedia. bahwa implikasi dari perumusan yang semacam itu dan yang juga sudah dilakukan oleh dpr adalah sekadar contoh, dalam hal komisi yudisial menentukan calonnya itu berdasarkan ranking, misalnya ranking maka calon yang sudah diurutkan ranking nya ini berpotensi untuk dijungkirbalikkan karena dpr dapat memilih, lalu menitipkan makna ranking. tapi masih untung karena yang diminta hanya calon untuk tiap lowongan. kalau kebetulan ada misalnya, lowongan mahkamah agung, kemudian komisi yudisial harus mengajukan kali berarti kewenangan dpr yang sekarang diatur undang undang untuk dapat memilih tersebut memungkinkan nomor langsung ditaruh menjadi nomor lalu menjungkirbalikkan proses seleksi oleh lembaga independent yang pembentukannya sebetulnya juga dengan persetujuan dpr tadi. dengan kata lain lalu menyalahi semangat, mengurangi politisasi dalam perekrutan hakim dalam hal eksekutif dan atau legislatif terlibat sebagaimana dikemukakan oleh standar internasional tadi.juli yang pada pokoknya menerangkanganggap bahwa sesuai dengan ketentuan uud kewenangan dpr terkait dengan pengisian jabatan hakim agung adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial, tersebut. namun pengangkatan hakim agung tersebut telah diatur secara menyimpang oleh dan dengan memberikan kewenangan kepada dpr untuk melakukan seleksi yang kemudian memilih calon hakim agung. bahwa ketentuan dan dan ky, memberikan kewenangan kepada dpr untuk melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung. menurut pemohon, ketentuan undang undang guo tersebut telah melanggar konstitusi yang menyatakan kewenangan dpr adalah memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh sehingga memaksa untuk mengajukan jumlah calon hakim agung melebihi jumlah lowongan yang dibutuhkan. samping itu pemilihan oleh dpr berpotensi menggangu independensi calon hakim agung karena mereka dipilih oleh dpr yang merupakan lembaga politik. bahwa singkatnya menurut para pemohon ketentuan dan dan tersebutengan demikian, salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah memeriksa setiap permohonan pengujian undang undang terhadap uud kewenangan mahkamah konstitusi tersebut, juga ditegaskan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk ) (buktiini adalah permohonan pengujian terhadap dan dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh sebab itu, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan guo: il. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusionalselanjutnya pada bagian penjelasan menyebutkan bahwadanlatau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan dan dan kyk sebagaimana t ini dapat diusulkan dalam proses legislative review.gk verklaard): menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, menyatakan undang undangguraikan sebagai berikut: ketentuan undang undang mahkamah agung dan undang undang komisi yudisialmahkamah agung dan komisi yudisial, yang berbunyi sebagai berikut: dan mahkamah agung dan komisi yudisialdan komisi yudisialdan komisi yudisialara pemohon berpendapat ketentuan dan mahkamah agung dan komisi yudisial bertentangan dengmahkamah agung dan komisi yudisialiapathkan uud tahunh ketentuan juncto juncto uud maka dpr bersama dengan pemerintah telah membentuk mahkamah agung dan komisi yudisial dan komisi yudisialbahwa menurut pendapat dpr, ketentuan dan mahkamah agung dan komisi yudisialdan komisi yudisialdan komisi yudisialdan mahkamah agung dan komisi yudisial tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan ketentuan dan mahkamah agung dan komisi yudisial tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pardalam putusan nomor puu iii menentukan (lima) syarat kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh mkpada mahkamah agung republik indonesia. bahwa untuk melaksanakan hak konstitusional, para pemohon telah(bukti bahkan pemohon sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh kepada dpr untuk mendapatkan persetujuan , akan tetapi karena dan memberikan kewenangan kepada dpr untuk memilih calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh ky, bukannya menyetujui sebagaimana yang dimaksudkan uud maka pemohon tidak dipilih oleh dpr. bahwa ketentuan pada dan yang menjadi obyek permohonan ini, yangdan dan ky, dengan menjadi hakim agung pada mahkamah agung ma), i3.8j menimbang bahwa para pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya dan ma, dan yang menyatakan: dan mayatayang menurut paramahkamah agung ma): bahwa untuk melaksanakan hak konstitusionalnya tersebut, para pemohonky). pemohon sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh kepada dewan perwakilan rakyat dpr) untuk mendapatkan persetujuan, akan tetapi oleh karena dalam memberikan wewenang kepada dpr untuk memilih calon hakim yang diusulkan oleh ky, dpr bukannya memberikan persetujuan sebagaimana yang ditentukan oleh uud tetapi melakukan pemilihan, sehingga pemohon tidak dipilih oleh dpr: bahwa undang undang yang menjadi objek permohonan para pemohon telaholeh telah merugikan hak konstitusional pemohon yang juga berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon dan pemohon iii apabila mendaftarkan dirii3.9j menimbang bahwa terhadap, dan kygajukan pengujian materiil dan ma, danmekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan dpr dalam dan yang diuji oleh para pemohonpara pemohon: keterlibatan dpr dalam pengangkatan hakim agung memang diatur dalam uud akan tetapi, bukan dalam bentuk memilih calon hakim: cc. kewenangan dpr untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggarandan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara indonesia, mekanisme calon hakim agung yang dipilih oleh dpr berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi dpr menolak calon calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial dengan alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh dan ky, atau dpr memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu, dan juga membuka kesempatan kepada dpr untuk mengulang kembali proses seleksi yang sudah dilakukan oleh ky, pola pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh dpr,dalam praktiknya hal tersebuthakim agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen hakim agung itu sendiriahli yaitu zainal arifin mochtar, saudi isra, dan darul falak yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara: i3gemukakan sebagai berikut: bahwa frasa untuk mendapatkan persetujuan bermakna dapat saja dpr menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon hakim agung yang diajukan oleh untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden. persetujuan juga harus dimaknaisatu lowongan hakim agung, mengajukan tiga nama calon hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh dpr satu orang untuk setiap lowongan: pentingnya keterlibatan dpr: pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh terhadap calon calon hakim agung, yang diuji oleh para pemohonketentuan peraturan perundang undangan, yang kemudian diusulkan oleh dan tentunya setelah disetujui oleh dpr untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden: i3enangan dpr dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh atau dpr juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh sebagaimana diatur dalam kedua undang undang guo?,lobahwa dalam putusan mahkamah nomor puu iv tanggal agustus mahkamah mempertimbangkan, antara lain, .'auxiliary state organs' atau 'auxiliary agencies'' . berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan yang mandirilainnya menjadi sangat penting untuk menentukan calon hakim agung: bahwa dalampada konsiderans menimbang), huruf : bahwa peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang tercantum dalam tersebut atas, mempunyai wewenang dan tugas yang ditentukan dalam dan: dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman: dan mengajukan calon hakim agung dpr. bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam sampai dengan yang juga ikut melibatkan masyarakat. dari ketentuan tersebut atas, sangat jelas mempunyai tugas yang berat dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas yang diyakini mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum dan keadilan indonesia, bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh uud khususnya yang menyatakanbahwa pengusulan calon hakim agung kepada dpr untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalammerupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari uud tersebut yaitu dalam yang menyatakan, , karena dpr sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh ky, namun dpr memilih nama calon hakim agung yang diusulkan tersebut, yang kemudian melakukan fit and proper test seperti yang sudah dilakukan oleh ky, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh dpr terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya,' oleh ky, telah merugikan hak konstitusional pemohon dan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon dan pemohon iii apabila mendaftaryang diatur dalam dan guo. sebaliknya, jika ketentuan pada dan tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, maka kerugian hak konstitusional para pemohon tidak akan terjadi lagi. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan konstitusional mengajukan permohonan ini. iv. alasan diajukannya permohonan bahwa uud mengenal (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan dewan perwakilan rakyat dpr), yakni melalui pertimbangan, persetujuan, dan pemilihan yang diantaranya dapat dilihat pada ketentuan bawah ini: pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan terdapat dalam uud yang menyebutkan bahwa: dalam hal mengangkat duta, presiden memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat. , pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan terdapat dalam yang menyatakan bahwa: pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan terdapat dalam uud yang menyebutkan bahwamengenai pengisian lowongan jabatan hakim agung sebagaimana disebutkan pada uud atas, kewenangan dpr adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agui3 menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamah, dan ma, serta ky,etujui etujuinama calon :setujui oleh dewan perwakilan rakyat (satu) orang dari (satu) nama calon untuk setiap lowongan.frasa (tiga) calocalon : frasa (tiga) calocalon satumaria farida indrawi, hartonohartono anwar usman ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd saiful anwar yang diusulkan oleh komisi yudisial. dengan demikian dpr tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi, untuk kemudian memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh komisi yudisial. bahwa peranan dan batas kewenangan dpr untuk hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh ini, juga disebutkan pada huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dpr mempunyai tugas dan wewenang: .dst: bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan dan ky, dimana mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan dpr yang diatur dalam kedua undang undang tersebut telah dirumuskan secara berbeda, dan tidak sesuai dengandalam hal ini para pemohon. oleh karenanya ketentuan pada dan yang menjadi objek permohonan ini, selain bertentangan dengan uud juga bertentangan dengan uud bahwa untuk lebih jelasnya para pemohon mengutip ketentuan pada dan yang menjadi objek permohonan ini. ketentuan pada ma: menyebutkan": menyebutkan, menyebutkan: pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan ketentuan menyebut: bahwa ketentuan pada dan tersebut atas, yangy, sangat bertentangan dengan dan uud uud menyebutlanjutnya terkait dengan kewenangan dpr dalam mekanisme pengangkatan hakim agung yang diatur dalam dan ky, yang bertentangan dengan uud tersebut dapat dibahas lebih lanjut bawah ini: bahwa keterlibatan dpr dalam pengangkatan hakim agung memang diatur oleh uud akan tetapi, sebagaimana disebutkan uud dpr tidak diberikan kewenangan untuk memilih calon hakim agung sebagaimana yang diatur dalam dan guo. oleh karenanya pengaturan kewenangan dpr untuk memilih calon hakim agung dalam dan guo: merupakan pelanggaran yangmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para pemohon dan hak setiap warga negara indonesia pada umumnya yang berkeinginan mengabdi sebagai hakim agung karena mekanisme pemilihan calon hakim agung yang terkait dengan keterlibatan dpr menjadi tidak jelas, dimana terdapat perbedaan pengaturan antara pasa uud dan dan dan ky. berpotensi menganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh dpr, dimana dengan mekanisme pemilihan ini memungkinkan bagi dpr menolak calon calon yang diusulkan oleh atas alasan dianggap tidak memenuhi jumlah calon yang disyaratkan dan atau dpr memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu. akibatnya, apabila ketentuan pemilihan agung oleh dpr dipertahankan, berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama menjadi pejabat publik, cast hakim agung dan hak untuk diperlakukan secara profesional mengingat adanya kewenangan memilih calon hakim agung oleh dpr, membuka kesempatan kepada dpr untuk mengulang kembali proses seleksi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh komisi yudisial, padahal komisi yudisial sudah menguji kelayakan dan kompetensi calon hakim agung. bahwa keterlibatan dpr dalam pengangkatan hakim agung ini sesungguhnya hanya dalam rangka mewujudkan fungsi checks and balances antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi, namun pelaksanaan fungsi checks and balances oleh dpr tersebut tidak boleh mempengaruhi independensi sistem peradilan. sedangkan pemilihan hakim agung oleh dpr sebagaimana disampaikan pada huruf angka atas, berpotensi menganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh lembaga politik. bahwa pengangkatan hakim agung dengan pola persetujuan sebagaimana yang diamanatkan oleh uudyang diatur pada nomor tahun pengangkatan kapolri yang diatur pada nomor tahun dan pengangkatan gubernur bank indonesia yang diatur pada nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun yang kesemuanya dalam rangka melaksanakan perintah uud hal ini berbeda dengan pengangkatan hakim agung dengan pola pemilihan yang diatur secara menyimpang pada dan guo, karena uud hanya memerintahkan dpr untuk memberikan persetujuannya. pada pengangkatan hakim agung dengan pola memilih. hal mana terbukti dengan dibuatnya ketentuanhal ini dalam praktiknya jugayang dibutuhkan dan menganggu proses rekrutmen hakim agung. oleh karenanya sejalan dengan permohonan para pemohon untuk mengembalikan mekanisme pengangkatan hakim agung menurut konstitusi, maka keharusan mengajukan (tiga) calon hakim agung kepada dpr untuk setiap lowongan hakim agung tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. bahwa dalam perdebatan perdebatan perubahan undang undang dasar yakni dalam rapat panitia hoc pah) ke mpemohon perkara nomor puu iv jadilah tun hadiah, tempat tanggal lahir bogor, november umur tahun, beralamat kampung parung panjang atas rt. rw. leuwiliang: nurani, tempat tanggal lahir bogor, januari umur tahun, beralamat kampung parung panjang lebak rt. rw. leuwiliang: siti munawar, tempat tanggal lahir bogor, juni umur tahun, beralamat kampung engkol, leuwiliang: rohmawati, tempat tanggal lahir bogor, april umur tahun, beralamat kampung parung panjang lebak rt. rw. leuwiliang: duniawi, tempat tanggal lahir bogor, desember umur tahun, beralamat kampung parung panjang lebak rt. rw. leuwiliang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november para pemohon tersebut masing masing memberikan kuasa kepada: soekitjo j.g., jabatan ketua umum koordinatorkarehkel nomor rt. leuwiliang: kurnia familia putra, s.h., ll.m., jabatan anggotapemuda nomor jakarta timur selanjutnya disebut sebagai . iii. pemohon il. pemohon perkara nomor puu iv esti suryani, tempat tanggal lahir magetan, oktober umur tahun, beralamat dusun jaranan rt. rw. desa ngadirojo, kecamatan kawedanan, magetan, martina septi mayasari, tempatitanggal lahir lampung, september umur tahun, beralamat sumurlipan rt. rw. kelurahan negara saka, kecamatan jabung, lampung timur, lampung, deiyai, tempat tanggal lahir bumirestu, juli umur tahun, beralamat dusun bumirestu rt. rw. kelurahan bumirestu, kecamatan palas, lampung selatan: sumiyati, tempat tanggal lahir subang, april umur tahun, beralamat desa bojong sari rt. rw. desa sukatani, kecamatan comparing, subang: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal desember dan desember para pemohon tersebut masing masing memberikan kuasa kepada sangat sidauruk, s.h. dan harrison malam, s.h. pekerjaan advokat konsultan hukum yang berkantor sangat partners, beralamat jalan raya jenderal basuki achmad nomor jakarta timur selanjutnya disebut sebagai o pemohon ii: telah membacaahli dari para pemohon, telah mendengar keterangan ahli dari pemerintah: telah membaca kesimpulan dari para pemohon, yaitu (pembatasan tersebut) dilakukan untuk mencegah praktik mempekerjakan anak anak bawah umur, hal ini amat disayangkan oleh karena sesuai dengan fakta fakta dan konklusi atas tadi telah disebutkan bahwasecara analogis mahkamah konstitusi telah berpendapat bahwa walaupun usia seseorang telah melebihi tahun, tetapi bilamana tki ln tersebut direncanakan untuk bekerja pada pengguna perseorangan maka dia dianggap tidak dewasa lagi dan oleh karenanya harus mencapai usia tahun terlebih dahulu untuk dapat memulai pekerjaan tersebut , uraian pendapat kuasa pemohon. kuasa pemohon sesuai dengan konsepsi dan pengaturan positif yang berlaku negara indonesia, bahwa eksploitasi ekonomi terhadap anak anak harus dilarang. kegiatan ekonomi praktis yang melibatkan anak anak harus dikurangi dan ditiadakan secara sistematis. tetapi pada saat yang sama kuasa pemohon juga memandang perlu dibukanya kesempatan secara luas oleh pemerintah bagi tersedianya pekerjaan untuk angkatan kerja tahun atas), menurut kuasa pemohon, kedua hal tersebut bukan suatu yang mudah untuk dikerjakan tetapi juga bukan merupakan tugas yang mustahil bagi pemerintah. konsistensi sikap pemerintahan yang diperlukan untuk mencegah ledakan pengangguran, huruf pada anak kalimatdilihat dari sudut manapun (konsepsi dan hukum positif), pembatasan demikian adalah berlebihan. pembuat undang undang mengatur demikian dengan alaspenjelasan atas huruf putri). alasan tersebut menurut pemohon tidak tepat dilihat dari hal hal sebagai berikut: secara logis, yang rawan mendapat pelecehan seksual bukan hanydalam praktiknya, bukan hanya pada pengguna perseorangan saja ada ancaman pelecehan seksual, tetapi juga pada bidang pekerjaan lain (penjaga toko, restoran, dan sebagainya): jarang atau tidak pernah ditemukan pelecehan seksual terhadap tki pria berumur bawah tahun. sehingga pembatasan demikian akan sangat merugikan tki ln yang berjenis kelamin pria. dengan demikian dapat diambil kesimpulan oleh kuasa pemohon bahwa secara konsepsi pembatasan yang diatur dalam huruf putri bertentangan dengan konsepsi dan logika umum yang wajar, pembatasan yang tidak jelas arah dan tujuannya seperti itu otomatis bertentangan dengan hak hak bagi warga negara sebagaimana diaturiv. kesimpulud dictum petit berdasarkan uraian tersebut, kuasa pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi memberikan putusan sebagai berikut: menerima baik permohonan kuasa pemohon untuk menguji secara materiilmateri muatan huruf undang undang nomor tahun pada anak kalimat yang berbunyiud menyatakan bahwa materi muatan pada anak kalimat huruf undang undang nomor tahun tersebut diatasmutuskan keputusan lain yang baik dan bermanfaat bagi tenaga kerja dan calon tenaga kerja dan masyarakat pada umundang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi sebagisurat kuasa dari pemohon jadilah tun hadiah, dkk., kepada soekitjo jg, dkk bertanggal november bukti fotokopi surat pernyataan penolakan calon tenaga kerja indonesia luar negeri, bertanggal oktober bukti fotokopi surat keterangan lp3es kepada indonesia manpower watch imw) bertanggal november bukti fotokopi akta notaris pendirian lembaga swadaya masyarakat indonesia manpower watch, nomor bertanggal desember bukti fotokopi tanda terima dari dirjen kesatuan bangsa dan politik direktorat fasilitas organisasi politik kemasyarakatan departemen dalam negeri, bertanggal desember bukti fotokopi buku dengan judul mengenal lebih dekat undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak, bukti fotokopi buku hukum acara mahkamah konstitusi, maruarar siahaan, penerbit kongres, halaman bukti fotokopi buku intisari hukum acara perdata, karangan isaac laihitu, s.h., dan fatimah achmad, s.h., halaman bukti fotokopi yurisprudensi hukum acara perdata indonesia, karangan chaidir ali, s.h., penerbit amino bandung, halaman bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu iv tanggal maret halaman bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: bukti fotokopi deklarasi bogor anggaran dasar lembaga swadaya masyarakat indonesia manpower watch pada tanggal mei dan diperbaharui pada tanggal mei bukti fotokopi surat keterangan terdaftar nomor di11. bertanggal januari bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perlindungan anaknuranrohmawatduniawisiti munawar, bukti surat dari pt. gayung mulya iki sk4w gmi x tanggal oktober perihal penolakan pemrosesan negara saudi arabia atas nama jadilah tun hadiah, il. perkara nomor puu iv pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf putri karena tersebut terdapat pada bagian kalimat atau frasa yang berbunyi "i. kewenangan mahkamah konstitusi. bahwa kewenangan mahkamah konstitusi melakukan uji materiil (judicial review) diatur dalam uud jo. huruf mkutri diundangkan pada tanggal oktober oleh karena itu berdasarkan ketentuan uud jo. huruf mk, mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa, menguji dan memutus permohonan pemohon: bahwa permohonan pengujian materiil terhadap huruf putri telah pernah diajukan kepada mahkamah konstitusi dengan nomor perkara puu iii akan tetapi mahkamah konstitusi menimbang pemohon (selaku yayasan) belum sah sebagai badan hukum privat dan tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon (vide putusan perkara nomor puu iii halaman maka mahkamah konstitusi berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (vide putusan perkara nomor puu i11 halaman oleh karena itu mahkamah konstitusi menyatakan permohonan pemohon dalam perkara nomor puu tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): bahwa oleh karena permohonan dalam perkara nomor puu ii1 diputuskan oleh mahkamah konstitusi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dengan pertimbangan pada legal standing para pemohon, dengan demikian pokok perkara dalam permohonan perkara nomor puu iii tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan: bahwa oleh karena pokok perkara dalam perkara nomor puu tersebut belum diperiksa dan belum diputuskan maka permohonan ini tidak bertentanganguo, il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon. hurufmk. bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang ingin bekerja luar negeri. pemohon telah melengkapi dokumen dokumen awal yang diperlukan untuk mendaftarkan diri sebagai calon tenaga kerja indonesia agar dapat ditempatkan bekerja luar negeri, yaitu: bahwa sebagai persyaratan awal pemohon telah menyiapkan dokumen dokumen sebagai berikut: pemohon esti suryani memiliki dokumen kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, dan paspor negara hongkong lampiran 1a, 1b, 1c, pemohon martina septi mayasari memiliki dokumen kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga lampiran za, 2b), cc. pemohon deiyai memiliki dokumen kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga lampiran 3a, 3b), pemohon sumiyati memiliki dokumen kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran dan berstatus kawin lampiran 4a, 4b, 4c): bahwa pemohon esti suryani pernah bekerja sebagai tki hongkong yang mendaftarkan diri pada pelaksana penempatan tenaga kerja indonesia swasta (selanjutnya disebut optis) pt. bama mapan bahagia, tetapi karena adanya ketentuan huruf tersebut, optis menolak tidak menerimanya sebagai calon tki dengan alasan karena baru berusia tahun: bahwa pemohon martina septi mendaftarkan diri sebagai calon tki pada optis pt. manpower indonesia, tetapi karena adanya ketentuan huruf ppt, maka optis menolak tidak menerimanya sebagai calon tki dengan alasan karena baru berusia tahun: demikian pula dengan pemohon deiyai dan sumiyati tidak diterima sebagai calon tki karena adanya ketentuan huruf putri, padahal keduanya telah berusia berusia tahun ditambah pula dengan sumiyati yang telah berkeluarga, pemohon tersebut diatas memiliki latar belakang yang berbeda satu dengan lainnya, akan tetapi seluruhnya telah berusia lebih dari tahun yang dalam hal ini mempunyai hak konstitusional berupa hak atas pekerjaan dan atau hak bekerja sebagaimana diatur dalam dan uud akan tetapi hak konstitusional para pemohon tersebut tereleminir oleh ketentuan huruf putri yaitu pada kalimat "calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang kurangnya berusia tahun : berdasarkan uraian atas, maka pemohon tersebut diatasputri terhadap uud karenatas pekerjaan: ii. alasan alasan hukum permohonan hurufutri bertentangan dengan uud huruf yang berbunyhak atas pekerjaan dan atau hak bekerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan hak asasi manusia, hal tersebut juga diatur dijamin dalam uud telah diabaikan oleh huruf putri, karena dalam tersebut terdapat bagian kalimat atau frasa yang berbunybahwa untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya manusia harus terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tersebut salah satunya adalah terpenuhinya hak atas pekerjaan dan atau hak bekerja dan uud oleh karenanya, bahwa sekalipun ada kewajiban warga negara indonesia untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang sebagaimana dimaksud dalam uud tetapi pembatasan tersebut telah didefinisikan oleh uud itu sendiri yaitu ., apabila tidak terdapat pembedaan atau diskriminasi terhadap usia warga negara indonesia yang sudah dewasa (berusia tahun keatas) untuk menjadi calon tki sebagaimana diatur dalam huruf ppt, maka tidak ada sama sekali pertentangan dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. lain halnya apabila dalam keadaan hamil atau berusia belum dewasa tentunya bertentangan dengan nilai nilai moral, agama atau keamanan dan ketertiban umum: sebaliknya dengan adanya ketentuan huruf putri justru, padahal disisi lain rendahnya kesempatan bekerja dalam negeri telah sampai pada level yang memprihatinkan yang pada akhirnya (dapat) mengganggu keamanan dan ketertiban umum: bahwa seorang warga negara indonesia yang telah berusia tahun sampai dengan tahun tidak dapat bekerja kepada pengguna perorangan luar negeridalam uud mahkamah konstitusi berpendapat bahwademikian perlu untuk dikaji, putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal maret halaman bentuk pembatasan usia yang diatur dalam huruf putri dengan pertimbangan atau dengan tujuan meminimalisasi pelecehan seksual penjelasan huruf putri) merupakan pertimbangan yang mengesampingkan fakta, sebagai berikut: pelecehan seksual kepada para iki yang bekerja diluar negeri, sebagian besar justru terjadi pada tki yang telah berumur diatas tahun karena oleh pelaku dianggap sudah lebih matang, tki yang bekerja pada pengguna perorangan tidak mutlak harus oleh jenis kelamin wanita: sangat banyak calon tki yang berusia antara sampai dengan tahun akan tetapi tidak dapat ditempatkan untuk bekerja karena adanya ketentuan huruf pptkiln: bahwa kematangan kepribadian dan emosi adalah bersifat relatif sehingga tidak semata mata terpatri pada usia, hal tersebut sebagaimana dialami oleh pemohon sumiyati yang telah berusia tahun dan sudah menikah, tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang belum matang aspek kepribadian dan emosinya tetapi karena adanya ketentuan huruf putri, pemohon sumiyati tidak dapat memperoleh pekerjaan atau bekerja diluar negeri padahal dalam negeri lowongan pekerjaan atau kesempatan bekerja tidak ada, demikian pula dengan pemohon esti suryani yang telah berusia tahun dan sudah mempunyai pengalaman bekerja luar negeri selama tahun telah memeriksa bukti bukti para pemohon, duduk perkara menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pada bulanpemohon telah mengajukan surat permohonani. perkara nomor puu iv bahwa pemohon jadilah tun hadiah, nurani, siti munawar, rohmawati, dan duniawi masing masing adalah calon tenaga kerja indonesia luar negeri yang tidak bisa diberangkatkan negara tujuan kerja masing masing, oleh pelaksana penempatan tki swasta, dalam hal ini pt. gayung mulya iki, berdomisili jakarta dengan surat pernyataan penolakan calon tenaga kerja indonesia luar negeri, tertanggal oktober dalam surat penolakan tersebut disampaikan alasan "belum cukup umur" sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang republik indonesia nomor tahun yaitu yang mensyaratkan berusia sekurang kurangnya (dua puluh satu) tahun apabila akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, pemohon memberikan kuasa kepada lembaga swadaya masyarakat indonesia manpower watch dengan surat kuasa bertanggal november untuk mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang republik indonesia nomor tahun kepada mahkamah konstitusi republik indonesia dengan tujuan agar kiranya mahkamah konstitusi melakukan pengujian terhadap anak kalimat dari huruf undang undang republik indonesia hongkong tidak pernah mengalami hal hal yang dijadikan pertimbangan adanya huruf putri akan tetapi tidak dapat lagi bekerja luar negeri, selain daripada itu, adanya persyaratan usia dalam huruf berdasarkan pertimbangan kematangan kepribadian dan emosi, tidak konsisten dengan diberlakukannya prosedur wajib pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diatur dalam s.d. putri. apabila seorang calon tki telah dinyatakan lulus test pemeriksaan kesehatan dan psikologi, maka tentunya calon tki yang bersangkutan telah memiliki kesiapan mental maupun kesehatannya untuk bekerja luar negeri, dengan kata lain tidak harus telah berusia tahun untuk bekerja pada pengguna perseorangan, undang undang republik indonesiabatas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah tahun , iv. petit berdasarkan uraian atas, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima permohonan pemohobagian kalimat atau frasa yang berbunyalimat atau frasafotokopi sebagian dalamsebagian dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bukti fotokopi surat pt. bama mapan bahagia nomor b bmb rek x11 perihal penolakan proses calon tenaga kerja indonesia, bertanggal desember yang ditujukan kepada esti suryani, bukti fotokopi surat pt. manpower indonesia nomor ext eks, perihal penolakan permohonan, bertanggal desember yang ditujukan kepada martina septi mayasari: bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal maret halaman bukti fotokopiukti fotokopi sebagian dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam satu naskah: bukti surat pt. bina karya lestari nomor bkw x il perihal penolakan untuk pendaftaran sebagai calon tki, tertanggal desember yang ditujukan seri. deiyai, bukti surat pt. bina lestari nomor bkw xii perihal penolakan untuk pendaftaran sebagai calon tki, tertanggal desember yang ditujukan kepada seri. sumiyati, menimbang bahwa selain mengajukan bukti surattulisan tersebut diatas, pemohon telah pula menyampaikan lampiran s.d. lampiran .c, sebagai berikut: lampiran fotokopi kartu tanda penduduk republik indonesia nomor atas nama esti suryani dikeluarkan oleh kantor kecamatan magetan tertanggal januari hongkong identity card nomor w839762 (a) tertanggal september atas nama esti suryani dikeluarkan oleh pemerintah negara hongkong: lampiran fotokopi surat tanda tamat belajar di1191374 tertanggal juni atas nama esti suryani dikeluarkan oleh departemen pendidikan nasional r.i slip kawedanan, magetan, lampiran fotokopi kartu keluarga atas nama salju tertanggal januari dikeluarkan oleh kantor kelurahan ngadirojo, magetan: lampiran fotokopi paspor atas nama esti suryani tertanggal juli dikeluarkan oleh kantor imigrasi madiun, jawa timur: lampiran2.a fotokopi kartu tanda penduduk republik indonesia nomor atas nama martina septi mayasari dikeluarkan oleh kantor kecamatan jabung, lampung tertanggal juni lampiran fotokopi kartu keluarga nomor atas nama suharno, dikeluarkan oleh kantor kelurahan negara saka, lampung, lampiran fotokopi kartu tanda penduduk republik indonesia nomor atas nama deiyai dikeluarkan oleh kantor kecamatan palas, lampung selatan, tertanggal juni lampiran fotokopi kartu keluarga nomor atas nama mandarin, dikeluarkan oleh kantor kelurahan bumirestu, lampung, lampiran fotokopi kartu tanda penduduk republik indonesia nomor atas nama sumiyati kurniadi dikeluarkan oleh kantor kecamatan comparing, subang, tertanggal mei lampiran fotokopi kutipan akte kelahiran nomor 1st atas nama sumiyati, dikeluarkan oleh kantor catatan sipil subang: lampiran fotokopi kartu keluarga nomor atas nama kurniadi amad, dikeluarkan oleh kantor kelurahan sukatani, subang, jawa barat, menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari pemerintah melalui menteri tenaga kerja dan transmigrasi dan bertanggal februari opening statement bertanggal februari dan tambahan keterangan tertulis bertanggal maret yang diserahkan kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan tertulis pemerintah umum pekerjaanpada hakiakan meminimalisir kemungkinan eksploitasi kasus kasus yang mungkin terjadi terhadap tkdi,,undangn berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun: dengan mengacu kepada uudp:: pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang diamanatkan dalam uud: sementara itu bagi calon tki yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah, seringkali pada umumnya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan pekerjaan yang rentan terhadap eksploitasi, maka hal tersebut diperlukan pengaturan yang berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. dalam situasi yang demikian, maka diperlukan campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal, perbedaan pelayanan atau perlakuan tersebut,karena itu dalam undang undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan tki adalah adanya persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi:, tidak adanya satu saja dokumen, sudah beri:,ketentuan huruf putri, maka hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. karena ituutrputri, maka hal ini perlu dipertanyakan siapa yang sebenarnya dirugikan? para calon tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang bekerja luar negeri, para pengurus dan atau anggota lsm imw atau lsm imw itu sendiri yang menyatakan sebagai badan hukum privat, pemerintah berpendapat para pemohon baik yang bertindak untuk diri sendiri dan atau mewakili kuasanya, maupun yang bertindak sebagai lsm imw yang memilik kegiatan sebagai pemerhati, pelindung dan pembela tenaga kerja indonesia luar negeri, juga sebagai perusahaan yang bergerak dalam rangka perekrutan dan penempatan tki, bukan merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung dirugikan oleh pemberlakuan ketentuan undang undang yang dimohonkan untuk diuji, selain itu, perlu juga dipertanyakan mengenai keabsahan lsm imw (dahulu yayasan imw) itu sendiri yang menyatakan sebagai badan hukum privat, apakah kedudukannya sebagai badan hukum privat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal maret pemerintah berpendapat, karena kedudukan dan keabsahan lsm imw belum berbadan hukum (vide keterangan direktur jenderal administrasi hukum umum, departemen hukum dan hak asasi manusia ri), dan karenanya tidak dapat mewakili untuk dan atas nama para calon tenaga kerja indonesia luar negeri untuk mengajukan permohonan pengujiguonomor tahun yang berbunyi "kecuali bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangankewenangan mahkamah konstitusi bahwa uudjuga diaturkewenangan mahkamah konstitusi tersebut dibatasi olehtentuan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah yang berbunyi, putusan mahkamah konstitusi memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum , artinya bahwa sejak perkara tersebut diputus oleh mahkamah konstitusi, maka putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya upaya hukum lain seperti banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun verzet, bahwa permohonan pemohon yang melakukan mengajukbukan merupakan suatu permohonan ulangan, banding atau peninjauan kembali atas putusan mahkamah konstitusi tanggal maret dalam perkara nomor puu iii dan nomor puu iii karena permohonan demikian bertentangan dengan ketentuan ketentuan yang disebutkan atas, bahwa permohonan guo ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap anak kalimat huruf putri, dengan alasan sebagai berikut: konstitusi, maupun berdasarkan putusan putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi ri:: il. tanggapan pemerintah atas permohonan pengujian putrbeberapa ketentuan putri terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun termasuk ketentuan huruf pernah diajukan oleh asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia sejati), asosiasi jasa penempatan asia pacific ajaspac), himpunan pengusaha jasa tenaga kerja indonesia himsataki), seperti terdaftar pada registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan puu ii1 bahwa permohonan kembali terhadap ketentuan huruf pti terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (register perkara nomor puu iv juga diajukan oleh para pemohon maupun oleh kuasa hukum yang sama: bahwa terhadap permohonan pengujian tersebut pada angka di: menyatakan permohonan pemohon dalam perkara nomor puu (yang dimohonkan oleh soekitjo. jg. dkka yang diajukan oleh para pemohon (register perkara nomor puu ivyang diajukan para pemohon terdahulu (register perkara nomor puu iii sehingga sepatutnyalah permohonan para pemohoterhadap dalil dalil para pemohon, pemerintah dapat memberikan keterangan argumentasi sebagai berikut: bahwa menyatakan"?: ketentuan diatas dianggap bertentangan dengan dan uud yang berbunyi tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang yak bagi kemanusiaan",kaitan dengan hal hal tersebut diatas, pemerintah dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa keberatan pemohon terhadap ketentuan huruf putri yang diangap danuud dapat disampaikan hal hal sebagai berikutorangan tidak jarang melanggar rambu rambu,lain halnya bagi tki yang bekerja luar pengguna perorangan yang ketentuan normatifnya sudah jelas, maka usia minimal (delapan belas) tahun sudah dapat dipekerjakan, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii tanggal maret halaman menyatakan selain syarat yang lain: (a) berusia sekurang kurangnya (delapan beb(b) sehat jasmani dan rohani: . dengan demikian nampak jelas bahwa ketentuan usia minimal tahun) bagi calon tki luar negeri yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, semata mata bertujuan untuk melindungi calon tki itu sendiri dari kemungkinan perlakuan eksploitasi tanpa batas oleh pengguna, juga dalam rangka, dari uraian tersebut diatas, ketentuan huruf putri tidak merugikan hak danopening statement pemerintaholeh karena itu persyaratan dalam perekrutan calon tki oleh pelaksana penempatan tki swasta sebagaimana diatur dalam huruf sampai dengan putri adalah merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, tenaga kerja indonesia yang bekerja pada pengguna perseseorangan tidak jarang melakukan pelanggaran norma norma yang berlaku bagi tki ketika masih tanah air, sehingga diperlukan kesiapan fisik dan mental untuk melindungi diri sendiri. oleh karena itu pemerintah berpendapat bahwa usia tahun telah mampu untuk melindungi diri sendiri dalam melaksanakan pekerjaan pada pengguna perseorangan luar negeri. lain halnya bagi tki yang bekerja luar pengguna perseorangan yang ketentuan normatifnya sudah jelas, maka usia tahun sudah dapat dipekerjakan, pada sidang perkara terdahulu perkara nomor puu i11 antara lain telah diuji ketentuan huruf dan huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang dimohon oleh pemohon melalui kuasa hukum yang sama yaitu sdr. soekitjo jg, dkk. dan sdr. sangat sidauruk s.h., dkk. perkara tersebut telah diperiksa, dan diputus oleh majelis hakim mahkamah konstitusi dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal maret dengan putusan sebagai berikut menyatakan permohonan pemohon dalam perkara nomor puu (yang dimohonkan oleh soekitjo. dkk.erdasarkan uraian tersebut diatas, pemerintah mohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan seadil adilnya. tambahan keterangan tertulis pemerintah bahwa pemerintah tetap pada keterangan tertulisnya bertanggal pebruari untuk memperkuat keterangan tertulis tersebut, pemerintah mengutip keterangan ahli menawan tomo, s.h. yang dikemukakan pada persidangan tanggal maret pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa ketentuan huruf putri yang mensyaratkan usia (dua puluh satu) tahun bagi calon tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan dimasukkan agar calon tki yang bersangkutan mampu melindungi diri terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum, karenadorong tki berada dalam keadaan yang rentan terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum termasuk pelecehan seksual: usia (dua puluh satu) tahun dipandang telah matang dari aspek kepribadian dan emosi dibandingkan dengan usia tahun, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri, bahwa istilah diskriminasi harus dipandang dalam pengertian yang positif dan negatif. walaupun terhadap perbedaan persyaratan usia bagi calon tki (delapan belas) tahun yang bekerja sektor formal sedangkan calon tki berusia (dua puluh satu) tahun yang bekerja pada pengguna perseorangan, maka perbedaan persyaratan tersebut merupakan diskriminasi positif dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon tki yang bersangkutan. oleh karena itu ketentuan huruf putri tidak bertentangan dengan uud bahwa dalam uud mengatur tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". dengan demikian nampak jelas ketentuan usia minimal (dua puluh satu) tahun bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, semata mata bertujuan untuk melindungi calon tenaga kerja itu sendiri terhadap tindak kekerasan dan pelanggaran hukum termasuk pelecehan seksual. oleh karena itu ketentuan huruf putri sudah sejalan dan tidak bertentangan dengan uudutri terhadap uudtelah pula menyampaikan keterangan tertulisnya bertanggal februari yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret yang menguraikan sebagai berikut: keterangan tertulis dpr dalam undang undang nomor tahun tentang tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia luar negeri yang dimohonkan untuk diuji materiil huruf yang berbunyihak konstitusional pemohon. rumusan huruf undang undang nomor tahun dianggap oleh pemohon telah melanggar hak konstitusionalnya yaitu hak atas pekerjaan dan atau hak bekerja untuk mempertahankan kehidupannya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dan dijamin dalam undang undang dasar negara republik indonesia yaitu: menyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak":oleh karena secara langsung atau tidak langsung huruf tersebut dengan pembatasan umur yang disyaratkan telah memperkecil peluang bagi siapa saja untuk bekerja luar negeri. berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi agar memutuskan huruf sepanjang kalimat " dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, keterangan dpr terhadap permohonan pemohon adalah sebagai berikut: hak memperoleh pekerjaan atau hak untuk bekerja (baik dalam maupun luar negeri) dalam kerangka mempertahankan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi. hal inilah yang menjadi prinsip dasar dari lahi: dengan semakin minimnya kesempatan bekerja dalam negeri pada satu sisi, dan pada sisi lain semakin terbuka dengan luas kesempatan kerja luar negeri, maka meningkat pula tki yang berkeinginan untuk bekerja luar negeri baik pada sektor formal maupun sektor informal (umumnya yang bekerja pada pengguna perseorangan sebagai house keeper): sejalan dengan makin meningkatnya minat tki untuk bekerja luar negeri, berdasarkan informasi data dan fakta yang ada dilapangan terlihat semakin meningkat pula kasus kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tki, bahkan sudah ada yang: kasus kasus yang menimpa tki luar negeri tidak saja sangat merendahkan harkat dan martabat tenaga kerja yang bersangkutan sebagai manusia sehingga tidak dapat menjalankan menggunakan haknya untuk bekerja guna memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi tetapi juga dapat merendahka: mengacu pada uraian diatas dan berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun inilah, maka undang undang nomor tahun ini sebagai dasar hukum guna melindungi setiap warga negara indonesia yang ingin akan menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan luar negeri dengan perlindungan keselamatan tenaga kerja baik dari sisi fisik, moral maupun harkat dan martabat kemanusiaannya, dalam undang undang nomor tahun diatur ketentuan ketentuan mulai dari proses perekrutan calon tenaga kerja, penempatannya, sampai dengan kepulangan tenaga kerja yang bersangkutan tanah air, yang kesemuanya ditujukan guna memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara indonesia yang ingin menggunakan haknya untuk mendapatkan pekerjaan luar negeri dalam rangka mempertahankan kehidupannya yang layak bagi kemanusiaan: huruf undang undang nomor tahun memuat ketentuan mahkamah konstitusi belum pernah melakukan pengujian dan membuat keputusan terhadap anak kalimat huruf putri: permohonan terhadap pengujian huruf putri (yang meliputi seluruh kalimat) pernah diminta untuk diuji melalui perkara nomor puu iii dimana permohonannya pada waktu itu adalah suatu organisasi berbentuk yayasan yang bernama yayasan indonesia manpower watch, mahkamah konstitusi dalam putusannya pada tanggal maret terhadap perkara nomor puu iii tersebut menolak legal standing yayasan indonesia manpower watch, sehingga terhadap materi yang diajukan pemohon tidak dilakukan pengujian: berdasarkan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa huruf khususnya pada anak kalimatlum pernah dilakukan pengujian oleh mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi hanya melakukan pengujian huruf putri. bahwa permohonan untuk melakukan pengujian terhadap putri juga pernah dilakukan vide perkara nomor puu ii1 dimana pohonnya adalah asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia sejati), permohonan tersebut juga dilakukan untuk menguji tetapi hanya huruf saja dan tidak meliputi huruf sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi tanggal maret mahkamah konstitusi mengabulkan pemohon dari sejati yaitu dengan menyatakan bahwa huruf putri tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berdasarkan fakta fakta atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: permohonan pemohon untuk melakukan pengujian terhadap huruf haruslah dianggap sebagai permohonan yang berdiri sendiri yang tidak terkait dengan permohonan vide perkara nomor puu iii dan nomor puu iii dan juga bukan mengenai pengecualian bagi calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang kurangny, pembatasan usia minimal tahun bagi calon tki yangdimaksud, mengingatsesorang yang telah berusia tahun dianggap telah betul betul mempunyai kematangan dari segi emosi dan kepribadian, dimana hal tersebut sangat diperlukan jika seseorang calon tki yang akan bekerja luar negeri pada pengguna perseorangan yang dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut selalu mempunyai hubungan personal yang sangat intens dengan pengguna, sehingga pada saat saat tertentu dapat melindungi dirinya sendiri, mengingat kesempatan pertama perlindungan terbaik muncul dari tenaga kerja itu sendiri sebelum orang lain memberikan perlindungan: berdasarkan uraian diatas,bertentangan dengan dan undang undang dasar tetapi justru mengatur mengenai pemberian perlindungan dan jaminan kesejahteraan anak sebagaimana diamanatkan juga dalam undang undang nomor tahun tentang kesejahteraan anak, pembatasan usia minimum sebagaimana dimaksud pada huruf undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan hak asasi manusia khususnya dan undang undang dasar karena berdasarkan ketentuan undang undang dasar: berdasarkan uraian diatas, kami berpendapatsama sekali tidak bertentangan dengan dan undang undang dasarara pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: keterangan ahli prof. dr. aloysius uwiyono, s.h.,m.h. huruf putri mengatur mengenai pembatasan umur bagi pekerja atau buruh migran yang akan bekerja pada pengguna perseorangan. dimaksud menurut ahldengan alasan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya manusia hidup dunia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karena itu hak bekerja merupakan hak fundamental dan hak dasar setiap manusia. agar setiap warga negara mendapatkan haknya, maka negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan. jika pemerintah tidak dapat menciptakan lapangan pekerjaan, maka yang dapat dilakukan oleh negara adalah memberikan kemudahan kemudahan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan suatu pekerjaan. berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan huruf bertentangan dengan hak dasar manusia untuk melakukan pekerjaan: bahwa ketentuan huruf bertentangan dengan asas equality before the law. pembedaan umur antara yang kurang dari tahun dan yang lebih dari tahun merupakan diskriminatif karena seseorang yang umurnya kurang dari tahun tidak dapat bekerja pada pengguna perseorangan, sedangkan seseorang yang umurnya lebih dari tahun dapat bekerja pada pengguna perseorangan. setiap orang mempunyai hak untuk melakukan pekerjaan, sehingga hak tersebut tidak dapat dibatasi. dalam kaitan ini ahli mengambil contoh, misalnya undang undang nomor tahun telah membatasi wanita untuk bekerja pada malam hari, namun setelah adanya undang undang nomor tahun wanita boleh bekerja pada malam hari dengan suatu syarat mendapat izin dari depnaker. pembatasan dimaksud jelas menghilangkan kesempatan bekerja bagi wanita untuk bekerja pada malam hari. pada dasarnya pembatasan pembatasan tersebut dilakukan sebagai upaya perlindungan, tetapi perlindungan dimaksud bukan untuk melindungi pada pekerja, tetapi justru mengekang, bahkan mengeliminir hak pekerja, berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa pembatasan dengan perlindungan adalah merupakan suatu hal yang berbeda, sehingga ketentuan bertentangan dengan hak dasar melakukan pekerjaan dan bertentangan dengan asas equality before the law: bahwa alasan pembatasan sebagaimana diatur dalam penjelasan huruf adalah tidak tepat. jika dikaji lebih lanjut bahwa pelecehan seksual tidak selalu terjadi pada mereka yang berumur bawah tahun tetapi dapat pula terjadi pada mereka yang berumur atas tahun. ahli berpendapat bahwa jika pemerintah akan membatasi hak warga negaranya, seharusnya pembatasan tersebut dituangkan dalam bentuk pengecualian. bahwa pengecualian tersebut mendasarkan kepada syarat syarat tertentu, sehingga apabila seseorang ingin memperoleh pengecualian dimaksud, maka orang tersebut harus dapat memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan. dalam pengecualian, ahli mengambil contoh hukum perkawinan. dalam undang undang perkawinan diatur bahwa seseorang laki laki boleh mempunyai istri lebih dari satu orang dengan suatu syarat yaitu sang istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. aturan ini hanya berlaku pada suami yang istrinya tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, sehingga aturan ini merupakan aturan yang dikecualikan. dalam hukum pidana, misalnya orang menumpang kapal, kemudian kapal tersebut pecah tengah laut, karena dalam suasana mempertahankan hidupnya, salah seorang membunuh yang lain dengan perkiraan bahwa papan tersebut tidak kuat ditumpangi orang. menghilangkan nyawa orang lain merupakan perbuatan pidana dan pelakunya dapat dijatuhi pidana, namun karena perbuatan tersebut dilakukan dengan keterpaksaan untuk melindungi hidupnya, maka pembunuhan demikian adalah dibolehkan menurut hukum pidana. pembunuhan tersebut merupakan bentuk yang dikecualikan yang tidak dapat diberlakukan kepada setiap orang. bahwa tujuan dibentuknya putri adalah untuk memberikan perlindungan, namun perlindungan tersebut tidak dengan pembatasan pembatasan tertentu. upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan pada tki, misalnya menciptakan sistem penempatan tki yang betul memihak kepada tki atau tkw, bahwa apabila dalam hukum perburuhan diatur syarat syarat tertentu untuk mendapatkan pekerjaan, maka hal justru akan mengekang atau mengeliminir hak warga negara. dengan dikeluarkannya konvensi ilo nomor ketentuan yang mengatur mengenai pembedaan pembatasan umur telah dicabut. dalam konvensi ilo diatur bahwa batasan usia bagi seorang yang diperbolehkan untuk bekerja adalah berusia tahun. aturan batasan usia untuk bekerja tersebut tidak membedakan jenis jenis pekerjaan dalam sektor industri maupun non industri, bahwa jika dibandingkan ketentuan dengan ketentuan dalam putri, maka ketentuan lebih bagus daripada ketentuan yang diatur dalam putri. meskipun lahir tahun yang lalu, tetapi isinya sejalan dengan uud yaitu telah mengatur hak warga negara untuk bekerja. dalam tersebut pada pokoknya dinyatakan, seseorang belum dewasa membuat perjanjian kerja, jika dalam waktu minggu atau setengah bulan tidak ada keberatan perlawanan dari walinya, maka perjanjian tersebut dianggap sah . ahli sependapat, jika perlindungan kerja dilakukan oleh negara, namun negara tidak boleh membatasi hak seseorang untuk melakukan pekerjaan, bahkan terhadap seseorang yang belum dewasa harus diberi hak untuk melakukan pekerjaan, aturan inilah yang dimaksud uud yang menjamin hak seorang untuk melakukan pekerjaan: bahwa diskriminasi dibedakan menjadi dua kelompok diskriminasi, yaitu yang diskriminasi merugikan dan diskriminasi yang tidak merugikan. kemudian diskriminatif tidak merugikan dibagi lagi menjadi dua yaitu direct discrimination dan indirect discrimination. direct discrimination adalah pembedaan karena kemampuannya dan indirect discrimination adalah pembedaan karena kodratnya. menurut ahli, diskriminasi yang dilarang adalah discrimination atau diskriminasi yang merugikan dan jika dikaitkan dengan huruf maka tersebut membatasi hak untuk bekerja.emerintah bernama me, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: keterangan ahli menawan tomo, s.h. bahwa pelecehan seksual bukan satu satunya alasan yang dijadikan dasarselain untuk menghindarkan adanya pelecehan seksual juga untuk mencegah adanya tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum, sehingga tki yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan diharapkan betul betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. pengecualian tersebut diberlakukan hanya terhadap tki yang bekerja pada sektor informal yaitu tki yang bekerja pada pengguna perseorangan, dengan pertimbangan sebagai berikut: dipandang dari aspek kepribadian dan emosi, bahwa pekerja yang berusia tahun lebih matang dari pada pekerja yang berusia tahun: dipandang dari segi pendidikan, bahwa pekerja yang berusia tahun lebih memiliki pengalaman dibanding dengan pekerja yang berusia tahun: dipandang dari segi hukum, bahwa yang terkandung dalam uud merupakan norma dasar yang diberlakukan secara umum yang tentunya tersebut belum dapat langsung dioperasionalkan masyarakat. oleh karena itu, diperlukan bentuk bentuk hukum yang tingkatannya lebih rendah dari pada uud misalnya undang undang, peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih rinci dengan argumentasi dan tujuan yang jelas dalam bentuk hukum.tersebut tidak dapat langsung diterapkan dalam masyarakat karena pekerja yang belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum, menurut bahwa seseorang diangap dewasa apabila sudah berumur tahun. uud tidak mengatur secara rinci mengenai umur, oleh karena itu diperlukan undang undang pelaksananya yang dalam hal ini adalah undang undang perburuhan. berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa pembatasan umur sebagaimana diatur dalam huruf putri tidak bertentangan dengan uud karena pada dasarnya hukum selalu membuat norma norma tertentu dengan tujuan dan alasan yang jelas dan pasti benar: ahli mengakui bahwa huruf putri memang membatasi atau bersifat diskriminasi, tetapi tidak setiap diskriminasi itu dilarang. diskriminasi dibagi menjadi yaitu diskriminasi positif yang memberikan perlindungan dan diskriminasi negatif yang memberikan batasan. diskriminasi dalam huruf putri merupakan diskriminasi positif dan hal tersebut diperbolehkan, yang dilarang adalah diskriminasi yang bersifat negatif. diskriminasi negatif dilarang karena diskriminasi tersebut tidak menguntungkan seseorang yang haknya dibatasi. tki yang belum berusia dibawah tahun yang ditolak menjadi tki yang bekerja pada pengguna perseorangan, semestinya bersyukur karena putri telah memberikan perlindungan dari kemungkinan kemungkinan terjadinya suatu perbuatan kekerasan atau perbuatan melanggar hukum. huruf putri merupakan sebuah pemikiran dari pembuat undang undang untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja diluar negeri. berdasarkan uraian tersebut, ahli berpendapat bahwa ketentuan huruf putri tidak bertentangan dengan uud pembentukan putri telah melalui proses yang panjang, yaitu diajukan oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi kemudian diajukan sekretaris negara dan selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan dpr dengan perdebatan dan diskusi yang bertingkat. pembatasan usia terhadap tki tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tki yang bersangkutan. bentuk perlindungan pemerintah tersebut dituangkan dalam putri yaitu dengan memberikan batasan usia tahun terhadap tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan. dengan usia tahun tersebut, tki dianggap memiliki kematangan kepribadian dan emosi, sehingga dapat melindungi dirinya sendiri. perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menuangkannya dalam bentuk undang undang dengan memberikan batasan usia tahun kepada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan. perlindungan tersebut dituangkan dalam undang undang karena pemerintah tidak dapat masuk rumah tangga pengguna perseorangan luar negeri untuk memberikan perlindungan langsung kepada tki yang bersangkutan, bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada wanita, tetapi tki laki laki pun kemungkinan juga mengalami hal yang serupa, hanya saja pelecehan seksual pada tki laki laki tidak sebanyak yang dialami tki wanita: menimbang bahwa pemohon dan pemohon mengajukan kesimpulan tertulis masing masing bertanggal maret dan maret yang disampaikan kepaniteraan mahkamahutri), oleh karena itu mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemohon tersebut,sejak putusan nomor puu iii mahkamah telah menyatakan pendiriannya bahwa kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksud dalamdalam permohonan pengujian putri terdiri atas (dua) kelompok pemohon, yaitu: pemohon dalam perkara nomor puu iv adalah jadilah tun hadiah, nurani, siti munawar, rohmawati, duniawi, pemohon dalam perkara nomor puu iv adalah esti suryani, martina septi mayasari, deiyai, sumiyati: menimbang bahwa para pemohon tersebut atas adalah perorangan warga negara indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan tidak dapat bekerja luar negeri karena terhalang oleh adanya ketentuan tentang batas usia bagi tenaga kerja indonesia yang bekerja luar negeri untuk pengguna perseorangan sebagaimana diatur dalam huruf putri. atas dasar itu, para pemohon menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan uud telah dirugikan. oleh karena ituputri. namun, khusus mengenai status soekitjo j.g. dan kurnia familia putra, s.h., ll.m. yang mengatasnamakan indonesia manpower watch selaku kuasa pemohon tidak akan dipertimbangkan. ketentuan mengenai kuasa untuk berbicara mahkamah konstitusi akan diatur tersendiri dalam peraturan mahkamah konstitusi sesuai dengan ketentuan mk:, para pemohon, sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara, mendalilkan pada pokoknya. kecuali bagi pengguna perseorangan sekurang kurangnya berusia (dua puluh satu) tahun.":dengan alasan alasan sebagai berikut: perkara nomor puu iv bahwa pemohon adalah calon tenaga kerja indonesia luar negeri (selanjutnya disebut calon tki ln) yang tidak dapat diberangkatkan luar negeri oleh pelaksana penempatan tki swasta (selanjutnya disebut optis) pt. gayung mulya iki: bahwa pt. gayung mulya iki menolak memberangkatkan pemohon karena adanya ketentuan huruf putri yang mensyaratkan usia (dua puluh satu) tahun terhadap tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, bahwa huruf putri khusus pada anak kalimat yang berbunyinurut pemohonpenjelasan huruf putri menyatakmenurut pemohon alasan pembatasan usia bagi tki yang bekerja pada pengguna perseorangan tersebut adalah tidak tepat, karena: pelecehan seksual tidak hanya terjadi padpelecehan seksual tidak hanya terjadi pada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan, tetapi juga terjadi pada pekerja yang bekerja pada bidang pekerjaan lain: pelecehan seksual jarang terjadi pada tki pria berumur bawah tahun, sehingga pembatasan usia sangat merugikan tki laki laki, merupakan pengulangan pemeriksaan terhadap perkara yang sama (nobis idem): mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa perkara ini dan melakukan pengujian huruf putri terhadap uud dengan alasan tidak terjadinya nobis idem berdasarkan kewenangan secara umum yang diberikan kepada mahkamah konstitusi sesuai dengan uud dan mk, ii. kedudukan hukum legal standing) kuasa pemohon bentuk organisasi kuasa pemohon adalah lembaga swadaya masyarakat lsm). bahwa cikal bakal organisasi kuasa pemohon adalah sebuah lsm pembela buruh migran yang keberadaannya telah melampaui waktu tahun. keberadaannya sebagai lsm perburuhan tersebut dikuatkan dengan deklarasi bogor pada tanggal mei dan pada bulan mei dalam deklarasi tersebut telah disusun sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara sederhana, dan secara resmi didaftarkan sebagai lsm dirjen pembinaan masyarakat departemen dalam negeri republik indonesia surat keterangan terdaftar skt) nomor di11. bertanggal januari dengan pendaftaran dan adanya surat keputusan dari dirjen pembinaan masyarakat tersebut, kuasa pemohon lembaga swadaya masyarakat indonesia manpower watch (selanjutnya disebut lsm imw) telah resmi sebagai lsm terdaftar, lsm diakui legal standing nya dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi. keberadaan lsm untuk melakukan permohonan (legal standing) diakui dalam yurisprudensi mahkamah konstitusi. dalam putusan mahkamah konstitusi terhadap perkara nomor puu i tentang pengujian undang undang migas yang diajukan oleh pemohon merupakan perkumpulan lsm, majelis menyatakanguo, ternyatsecara konsepsi, pembatasan yang diatur dalam anak kalimat huruf putri bertentangan dengan konsepsi dan logika yang wajar, pembatasan yang tidak jelas arah dan tujuannya seperti tersebut atas bertentangan dengan hak hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang diatur dalam uuduud dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan imbalan berdasarkan patokan dan klasifikasi pekerjaan tidak diperbolehkan adanya diskriminasi, il. perkara nomor puu iv bahwa pemohon adalah calon tki yang tidak dapat diberangkatkan luar negeri oleh optis pt. bama mapan bahagia dan optis pt. manpower indonesia, karena belum berusia (dua puluh satu) tahun sebagaimana disyaratkan dalam huruf putri, bahwa pembatasan usia (dua puluh satu) tahun kepada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan adalah merupakan bentuk ketentuan yang diskriminatif dan menutup hak atas suatu pekerjaan dan hak bekerja sebagaimana diatur dalam uud bahwa pembatasan usia dalam huruf putri bukan yang dimaksudkan pembatasan dalam uud karena telah mendefinisikan pembatasan,bentuk pembatasan usia yang diatur dalam huruf putri dengan tujuan untuk meminimalisir pelecehan seksual adalah tidak sesuai dengan fakta fakta sebagai berikut: pelecehan seksual kepada para tki yang bekerja luar negeri, sebagian besar justru terjadi pada tki yang telah berumur atas tahun karena oleh pelaku dianggap sudah lebih matang, tki yang bekerja pada pengguna perseorangan tidak mutlak berjenis kelamin wanita:: ketentuan huruf putri sangat merugikan calon tki yang berusia antara sampai dengan tahun, karena tidak dapat bekerja pada pengguna perseorangan, seorang warga negara indonesia yang telah berusia (delapan belas) tahun sampai dengan (dua puluh) tahun tidak dapat bekerja pada pengguna perseorangan luar negeri merupakan bentuk ketentuan yang diskriminatif serta menutup hak atas pekerjaan dan hak bekerja yang diatur dan dijamin uud menimbang bahwa guna mendukung dalil dalilnya, para pemohon selain mengajukan bukti bukti suratitulisan, telah mengajukan pula seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret ahli prof. dr. aloysius uwiyono, s.h., m.h. keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa huruf putri mengatur mengenai pembatasan umur kepada tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan. pada dasarnya pembatasan itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi dalam praktiknya perlindungan tersebut justru mengekang dan bahkan mengeliminir hak pekerja. ahli berpendapat bahwa huruf putrbahwa alasan pembatasan sebagaimana diatur dalam penjelasan huruf putri adalah tidak tepat, karena pelecehan seksual tidak selalu terjadi pada mereka yang berumur bawah tahun, tetapi dapat pula terjadi mereka yang berumur atas tahun, bahwa diskriminasi itu dibedakan menjadi yaitu diskriminasi yang merugikan dan diskriminasi yang tidak merugikan. hal yang dilarang adalah diskriminasi yang merugikan, jika dikaitkan dengan huruf putri, maka tersebut telah membatasi hak untuk bekerja: menimbang bahwa mahkamah telah mendengar pula keterangan lisan pemerintah, dan membaca keterangan tertulis pemerintah bertanggal februari serta tambahan keterangan tertulis pemerintah bertanggal maret keterangan pemerintah keterangan selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya batasan batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja luar negeri. pembatasan tersebut mencakup beberapa hal, misalnya keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja luar negeri. oleh karena itu diperlukan pengaturan yang berbeda dengan mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. perbedaan pelayanan atau perlakuan tersebut, tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, tetapi pembedaan tersebut justru untuk melindungi hak hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, bahwa tki yang bekerja pada pengguna perseorangan sangat rentan terhadap berbagai permasalahan, sehingga diperlukan kesiapan fisik dan mental untuk melindungi dirinya sendiri. pemerintah berpendapat bahwaperlakuan tersebut berbeda dengan tki yang bekerja pada sektor formal yang ketentuan normatifnya sudah jelas dan kondisi kerjanya bersifat kolektif yang dapat saling melindungi, oleh karena itu usia minimal (delapan belas) tahun sudah dapat dipekerjakan, bahwa pembatasan usia tahun kepada calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sebagaimana diatur dalam huruf putri, semata mata bertujuan untuk melindungi calon tki yang bersangkutan dari kemungkinan adanya perlakuan eksploitasi tanpa batas oleh pengguna, juga untuk. oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa huruf putri tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, sehingga tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa terkait permohonan guo, mahkamah telah pula membaca keterangan tertulis dewan perwakilan rakyat bertanggal februari keterangan dewan perwakilan rakyat keterangan tertulis selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa huruf putri memuat ketentuan pengecualian kepadarepublik indonesia: bahwa pembatasan usia minimal tahun bagi calon tkitersebut. hal itu mengingat karenbahwa seseorang yang telah berusia tahun dianggap mempunyai kematangan dari segi emosi dan kepribadian, sehingga diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri, bahwa pembatasan usia tahun sebagaimana dimaksud pada huruf putri tidak bertentangan dengan dan uud karena pembatasan demikian diperbolehkan dalam uud menimbang bahwa guna mendukung dalil dalilnya, pemerintah telah mengajukan seorang ahli bernama gu yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal maret ahli gunawan tomo, s.h. keteranganpelecehan seksual bukan satu satunya alasanuntuk mencegah tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum: bahwa tidak semua diskriminasi itu dilarang, pembatasan usia sebagaimana diatur dalam huruf putri termasuk diskriminasi positif yang diperbolehkan, karena pembatasan demikian bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan dari perbuatan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya, bahwa usia tahun dianggap lebih memiliki kematangan kepribadian dan emosi, sehingga dapat melindungi diri sendiri, bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan langsung kepada tki yang bekerja pada pengguna perseorangan luar negeri, karena ada aturan negara penempatan yang melarang negara pengirim untuk masuk rumah tangga pengguna. oleh karena itu, bentuk perlindungan pemerintah dituangkan dalam putri yaitu memberikan batasan usia tahun kepada tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan,, serta bukti bukti yang diajukan para pemohon, yang menjadi masalah pokok (legal issue) dari permohonan guo adalah apakah pembatasan usia minimal (dua puluh satu) tahun sebagai syarat bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan luar negeri sebagaimana tercantum dalam huruf putri melanggar hak konstitusional pemohon yang diatur dalam dan uud sehingga ketentuan demikian harus dinyatakan bertentangan dengan uud menimbang bahwa sebelum menjawab pokok permasalahan atas, terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: bahwa salah satu kewajiban negara adalah,republik indonesia nomor tahun: bahwa kewajiban negara sebagaimana diuraikan atas, dalam hubungannya dengan warga negara (termasuk badan hukum indonesia) yang berada luar negeri, juga ditegaskan dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hubungan luar negeri, yang dalam bab v nya bahkan secara khusus mengatur tentang perlindungan kepada warga negara indonesia . namun, dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada luar yurisdiksi teritorialnya, terdapat pembatasan pembatasan dan atau larangan yang ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku umum (general international law) yang membatasi keleluasaan suatu negara untuk melaksanakan kewajibannya itu. pembatasan atau larangan demikian timbul karena berlakunya prinsip umum dalam hukum internasional bahwa suatu negara berdaulat dilarang melakukan tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat lainnya (par param non haber imperium), menimbang bahwa ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan ini, cast huruf putri, adalah ketentuan yang mengatur tentang warga negara indonesia yang akan menjadi tenaga kerja indonesia luar negeri yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan. sebagai tenaga kerja yang bekerja pada perseorangan wilayah negara lain, keleluasaan bertindak negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam kondisi demikian menjadi sangat terbatas karena negara terikat oleh pembatasan pembatasan yang ditentukan dan diakui oleh hukum internasional. salah satu implikasinya adalah negara tidak mungkin melakukan tindakan langsung dan seketika terhadap suatu pelanggaran hukum yang menimpa warga negara indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan itu karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip par param non haber imperium sebagaimana telah diuraikan atas. dengan kata lain, tatkala keadaan semacam itu terjadi, pada tahap permulaan, langkah yang perlu diambil akan sangat bergantung pada warga negara indonesia itu sendiri dan ketentuan hukum yang berlaku negara tersebut. dalam hubungan inilah faktor kematangan kepribadian dan emosi warga negara indonesia yang bersangkutan sangat berperan. bahwa undang undang menentukan batas usia dimilikinya kematangan kepribadian dan emosi demikian adalah (dua puluh satu) tahun, hal itu tidaklah dapat dikatakan sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja, lebih lebih hak untuk hidup. dalil demikian tidak dapat diterima bukan saja karena: pertama, tidak adanya kriteria yuridis yang bersifat umum tentang batas usia kematangan kepribadian dan emosi yang berlaku untuk kondisi semacam itu, yang berarti bahwa dalam kondisi demikian penentuan tentang batas kematangan kepribadian dan emosi itu merupakan domain negara untuk menentukan perbatasannya:, kedua, juga karena dasar pemikiran yang melandasi penentuan pembatasan usia itu justru karena adanya kesadaran akan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap warganya yang berada dalam kondisi mana negara tidak mungkin untuk melakukan tindakan perlindungan itu secara leluasa dikarenakan adanya pembatasan pembatasan yang ditentukan oleh hukum internasional. oleh karena itu, persyaratan yang mengandung pembatasan sebagaimana ditentukan dalam huruf putri, adalah sejalan dengan prinsip pembatasan yang secara objektif dan rasional dibenarkan oleh tujuan yang sah (objective and reasonably justified legitimate aim): menimbang pula bahwa pembatasan usia minimal seseorang untuk bekerja dan menjalankan pekerjaan tertentu termasuk hal yang diperbolehkan kepada pembuat undang undang untuk membatasinya. alasan pembatasan dimaksud bersifat subjektif yang dapat melahirkan beberapa alternatif, sehingga sangat mungkin menimbulkan pro dan kontra terhadap alasan tersebut sebagaimana alasan yang termuat dalam penjelasan huruf putri. penjelasan huruf putri itu merupakan salah satu contoh alasan mengenai pentingnya persyaratan usia (dua puluh satu) tahun bagi tki yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan luar negeri. hal demikian, bukanlah merupakan masalah konstitusionalitas undang undang guo, sehingga dalil para pemohon sepanjang berkenaan penjelasan huruf putri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut: menimbang, samping itu, apabila jalan pikiran para pemohon diikuti maka seolah olah hak untuk bekerja itu mengalir (derivative) dari hak hidup. padahal, antara hak untuk bekerja dan hak hidup adalah dua kelompok hak yang berbeda. hak untuk bekerja adalah bagian dari kelompok hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, sedangkan hak hidup adalah bagian dari hak hak sipil dan politik. kedua kelompok hak asasi manusia ini memiliki karakter yang sangat berbeda satu sama lain. hak hak sipil dan politik, yang dalamnya termasuk hak hidup, adalah hak hak yang dalamnya negara bersifat pasif dan dapat ditentukan (enforceable rights). sedangkan dalam hak hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dalamnya termasuk hak untuk bekerja, peranan negara diharuskan bersifat aktif dan pembunuhannya tidak dapat dituntut secara individual (non enforceable rights). dengan demikian, jelaslah bahwa hak untuk bekerja tidaklah mengalir (derivative) dari hak hidup, tetapi merupakan hak yang mengalir dari hak ekonomi, sosial dan budaya: menimbang pula bahwa pendirian mahkamah tentang prinsip perlindungan negara terhadap warga negara indonesia yang bekerja luar negeri tersebut atas, secara umum telah diuraikan dalam putusan nomor puu iii yang antara lain menyatakan . menimbang, selain itu, para pemohon juga mendalilkan huruf putri yang mensyaratkan usia tahun kepada tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan telah mendiskriminasikan hak hak para pemohon untuk bekerja dan hak atas suatu pekerjaan, sehingga bertentangan dengan dan uud terhadap dalil para pemohon tersebut,lagi pula, dalam praktik yang dijalankan oleh masyarakat eropa, sebagaimana tercantum dalam council directive november establishing general framework for equal treatment employment and occupation, dalam article dinyatakan, notwithstanding article member states may provide that differences treatment grounds age shall not constitute discrimination, if, within the context national law, they are objective and reasonably justified legitimate aim, including legitimate employment policy, labour market and vocational training objectives, and the means achieving that aim are appropriate and necessary. such differences treatment may include, among others: (a). the setting special conditions access employment and vocational training, employment and occupation, including dismissal and regeneration conditions, for young people, older workers and persons with caring responsibilities order promote their vocational integration ensure their protection: (b). the fixing minimum conditions age, professional experience seniority service for access employment certain advantages linked employment: menimbang, berdasarkan uraian atas, telah ternyata bagi mahkamah bahwa ketentuan yang terkandung dalam huruf putri bukanlah merupakan penghapusan hak terhadap suatu pekerjaan, tetapi merupakan persyaratan yang dapat dibenarkan dalam rangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan luar negeri. dari uraian atas, telah ternyata pula huruf putri tidak mengandung sifat diskriminatif sebagaimana didalilkan oleh para pemohon dan juga tidak bertentangan dengan dan uud lagi pula, kedua ketentuan uud dimaksud tidak mengatur hak konstitusional yang berkaitan dengan diskriminasi, menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut atas, permohonan para pemohon yang mendalilkan huruf putri bertentangan dengan dan uud telah ternyata tidak beralasan, sehingga permohonan para pemohokarenanya mahkamah konstitusi berpendapat, para pemohon lsm) tersebut memiliki legal standing. kutipan buku hukum acara mahkamah konstitusi republik indonesia, oleh maruarar siahaan, s.h., hal. berdasarkan putusan tersebut, telah dilakukan suatu terobosan oleh mahkamah konstitusi untuk menyimpang dari mk, mana keberadaan lsm yang memiliki formulasi anggaran dasar tertentu (public interest advocacy) dapat menjadi pemohon mewakili sebagian masyarakat yang hak hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang, lsm imw adalah lsm yang memiliki tujuan perjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy) sesuai dengan akta pendirian lsm imw nomor tanggal desember dibuat hadapan ny. irma bonita, s.h., notaris jakarta, salah satu maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan pemohon imw yang tertuang dalam angka adalah untuk pemerhati dan membela mengadvokasi tki ln buruh migran indonesia) yang bermasalah atau mengalami musibah, sejak pra pemberangkatan, saat bekerja luar negeri dan kepulangannya tanah air kampung halamannya, dengan maksud dan tujuan perkumpulan demikian dan aktifitas sehari hari kuasa pemohon sebagai pembela buruh migran, nyatakan bahwa kuasa pemohon adalah perkumpulan yang juga memiliki tujuan perjuangkan kepentingan umum (public interest advocacy), tujuan dilakukannya permohonan oleh kuasa pemohon adalah untuk membela kepentingan tenaga kerja indonesia luar negeri yang dilanggar oleh berlakunya putri. kuasa pemohon mewakili pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf putri disebabkan adanya fakta bahwa undang undang tersebut telah melanggar hak hak konstitusional pemohon selaku calon tenaga kerja indonesia luar negeri (yang dikenal sebagai buruh migran). hak hak apa saja yang dilanggar nantinya akan kuasa pemohon uraikan dalam permohonan. fakta adanya pelanggaran hak hak para pemohon itu merupakan alasan kuasa pemohon sebagai pembela tki ln untuk mengajukan permohonan,terbuka untuk umum pada hari ini, kamis, april oleh (delapan) hakim konstitusi jimmy asshiddigie selaku ketua merangkap anggota dan h.m. lica marzuki, maruarar siahaan, soedarsono, h.a.s. jayabayada. ketua, jimmy asshiddi@aie anggota anggota, lica marzuki maruarar siahaan soedarsono h.a.s. jayabaya abdul mukti fadjar hartono dewa gede laguna pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah yang menolak permohonan para pemohon tersebut atas, empat, abdul mukti fadjar, maruarar siahaan, dan hartono sebagai berikut. hakim konstitusi h.m. lica marzuki para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan persyaratan sekurang kurangnya berusia (dua puluh satu) tahun bagi calon tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan, sebagaimana ditetapkan dalam huruf putri, yang oleh para pemohon dipandang bertentangan dengan dan uud huruf putri(dua puluh satu) tahun: bi. conan para pemohon menganggap hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya guo, tatkala mereka selaku calon tki tidak dapat diberangkatkan luar negeri oleh pelaksana penempatan tki swasta karena mereka belum ternyata berusia tahun, sebagaimana disyaratkan guo: para pemohon dalam permohonan pengujian mereka terhadap guo sesungguhnya mempersoalkan hak konstitusional mereka cast atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, dan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dalam perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin konstitusi, berdasarkan dan uud uudahli prof. dr. aloysius uwiyono, s.h, m.h. persidangan, manusia pada dasarnya hidup dunia harus bekerja. kalau tidak maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karena itu, hak bekerja merupakan hak fundamental, hak dasar bagi setiap manusia. ahli berpendapat, persyaratan sekurang kurangnya berusia tahun bagi calon tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan, menurut huruf putri, bertentangan dengan hak dasar manusia, dan bersifat diskriminatif, karena bertentangan dengan asas equality before the law, pertama tama, perlu kiranya mempertimbangkan alasan pembuat undang undang (de wetgever) berkenaan dengan persyaratan sekurang kurangnya berusia tahun bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, penjelasan huruf putri berbunyiapakah guo mengandung muatan diskriminasi, serta melanggar asas equality before the law? konstitusi melarang diskriminasi, serta tidak memperkenankan adanya pelanggaran asas equality before the lawlam pada itu, cast article international covenant economic, social and cultural rights, yang telah diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah indonesia, berdasarkan undang undang nomor tahun ln.ri tahun nomor dan tln.ri nomor menegaskan: the steps taken state party the present covenant achieve the full realization this right shall include technical and vocational guidance and training programmes, policies and techniques achieve steady economic, social and cultural development and full and productive employment under conditions safeguarding fundamental political and economic freedoms the individual: guo memuat dua persyaratan usia bagi calon tki yang akan dipekerjakan luar negeri, yakni berusia sekurang kurangnya (delapan belas) tahun bagi calon tki yang akan dipekerjakan perusahaan atau tempat kerja semacamnya, berusia sekurang kurangnya (dua puluh satu) tahun bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan, sebagaimana dikemukakan pada penjelasan guo, persyaratan sekurang kurangnya berusia (dua puluh satu) tahun bagi calon tki yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan karena pembuat undang undang (de wefgever) mengkhawatirkan bahwurut pembuat undang undang, pada pekerjaan tempat pengguna perseorangan diperlukan orang yang betul betul matang dari aspek kepribadian dan emosi, agar resiko terjadinya pelecehan seksual dapat meminimalisasi: alasan pertimbangan (ratio legis) pembuat undang undang dimaksud mengandung reasonable distinction terhadap kedua kelompok calon tki. bagaimana menjamin bahwa terhadap tki wanita yang berusia (dua puluh satu) tahun tidak bakal terjadi kasus pelecehan seksual bagi dirinya tempat pengguna perseorangan, dimana tki wanita bekerja. kasus sedemikian bahkan dapat terjadi bagi tki wanita yang telah berusia tahun, yang menurut penjelasan guo telah memiliki kematangan kepribadian dan emosi. sebaliknya, bagaimana menjamin bahwa tidak bakal terjadi kasus kasus pelecehan seksual bagi tki tki wanita yang bekerja perusahaan: perbedaan perlakuan yang reasonable terhadap persyaratan usia bagi kedua kelompok calon tki dimaksud tidak ternyata merupakan upaya perlindungan bagi calon tki yang akan bekerja tempat pengguna perseorangan, tetapi merupakan pembatasan belaka bagi suatu kelompok calon tki tertentu yang tidak ternyata dapat bekerja tempat pengguna perseorangan karena belum berusia (dua puluh satu) tahun, sedangkan kelompok calon tki lainnya dapat bekerja perusahaan atau tempat semacamnya, dengan persyaratan sekurang kurangnya berusia (delapan belas) tahun. terjadi perlakuan yang reasonable terhadap dua kelompok tki berkenaan dengan persyaratan usia yang berbeda, yakni tahun dan tahun: discrimination happens when someone treated worse (less favourable legal terms) than another person the some situation community legal service, london, june pengertian anak, menurut angka nomor tahun tentang ketenagakerjaan, adalah setiap orang yang berumur bawah (delapan belas tahun: anak, menurut angka nomor tahun tentang perlindungan anak,menurut undang undang nomor tahun tentang pengesahan konvensi ilo mengenai bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, anak anak bawah tahun tidak boleh digunakan sebagai pekerja: menurut ahli prof. dr. uwiyono, sh, mh, dengan diberlakukannya konvensi ilo nomor yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia berdasarkan undang undang nomor tahun batasan usia anak untuk bekerja adalah (ima belas) tahun. ahli uwiyono memahami bahwa ilo sendiri menyadari, pembatasan usia adalah diskriminasi: berdasarkan uraian pertimbangan atas, huruf putri yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon beralasan guna dikabulkan karena bertentangan dengan dan uud yakni memuat pembatasan usia, yang tidak memungkinkan para pemohon mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan,cara bebas menurut pilihan, bagi para pemohon ( on grounds age discrimination hakim konstitusi abdul mukti fadjar permohonan para pemohon mengenai pengujiingkat putri) terhadap uud sepanjang mengenai frasa .seharusnya dikabulkan, dengan argumentasi sebagai berikut penjelasan huruf putri yang berbunyialasan yang tercantum dalam penjelasan tersebut dan juga dipakai oleh pemerintah dalam keterangannya persidangan menurut pendapat saya tidak mempunyai dasar dasar konstitusional yang kuat, baik secara filosofis, secara sosiologis, maupun secara yuridis, karena secara filosofis, tidak cukup alasan untuk membedakan tki usia tahun dengan tki usia tahun dari kemungkinan mengalami pelecehan seksual dan dari sudut kematangan emosional. selain itu, secara filosofis pula, justru pemerintah negara harus membuka berbagai kemungkinan bagi warga negaranya untuk bekerja, termasuk bekerja luar negeri apabila pekerjaan dalam negeri sulit diperoleh. bukankah hak setiap warga negara dan setiap orang untuk bekerja telah dijamin dalam konstitusi kita, yakni tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan : juga setiap orang berhak untuk bekerja . bekerja terkait dengan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan uud sehingga hak untuk bekerja merupakan hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan deklarasi universal hak asasi manusia the universal declaration human rights)serta hak dan perlindungan atas pengangguran). hal ini ditegaskan lagi dalam international covenant economic, social, and cultural rights yang telah diratifikasi oleh indonesia lewat undang undang nomor tahun justru karena hak atas pekerjaan ini termasuk ham bidang ekonomi, sosial, dan budaya, maka pemerintah negara, secara sosiologis, realitas menunjukkan bahwa terjadinya pelecehan seksual terhadap tki luar negeri relatif persentasenya sangat kecil dan tidak terjadi pada usia tahun, tetapi justru pada usia atasnya. realitas juga menunjukkan bahwa negara pemerintah tidak belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi warga negaranya, secara yuridis, dalam undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan telah menentukan hal hal sebagai berikut: (i) setiap tenaga kerja memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi (ii) perusahaan dilarang untuk mempekerjakan anak anak, kecuali kalau mereka sudah berusia sampai tahun (iii) mengatur bahwa perempuan berusia bawah tahun tidak diijinkan untuk bekerja antara jam kemudian dalam konvensi ilo nomor minimum age convention) ditentukan bahwa usia minimum untuk bekerja tidak boleh kurang dari usia wajib belajar (schooling), yakni tak boleh kurang dari tahun dan dalam ditentukan bahwaselain itu, usia tahun menurut undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak tidak dikategorikan sebagai anak (vide angka meskipun ketentuan huruf undang undang guo ditujukan kepada kepada pelaksana penempatan calon tki swasta dengan ancaman pidana apabila dilanggar huruf cl, tetapi berimplikasi luas bagi pencari kerja tki) yang berusia bawah tahun, yaitu berupa hambatan bagi mereka untuk bekerja pada pengguna perseorangan (misal sebagai pembantu rumah tangga atau sopir) luar negeri. padahal, kondisi kualitas sumber daya manusia sdm) tki mayoritas memang masih dalam kapasitas sebagai pembantu rumah tangga. apakah mereka akan dibiarkan sebagai pengangguran dalam negeri? ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang putri ln yang mensyaratkan usia tahun bagi tki untuk bekerja pada pengguna perseorangan luar negeri, telah mencederai hak asasi manusia, yakni hak untuk bekerja dan hak atas perlindungan dari pengangguran, yang berarti telah mencederai konstitusi. sehingga sudah sepantasnya apabila ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hakim konstitusi maruarar siahaan larangan yang terdapat dalam huruf undang undang nomor tahun meskipun ditujukan terhadap perusahaan penempatan tenaga kerja indonesia putri), yang menyangkut syarat syarat rekrutmen, khususnya batas usia .sekurang kurangnya (dua puluh satu) tahun apabila akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan , memiliki implikasi langsung terhadap para pencari kerja yang belum mencapai usia tahun: undang undang nomor tahun tentang ketenagakerjaan, yang merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan indonesia, didasarkan pada pancasila dan uud undang undang tersebut telah menetapkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi, dan tenaga kerja indonesia tersebut ditentukan setiap orang yang berusia (delapan belas) tahun. hal demikian juga bersesuaian dengan konvensi ilo nomor mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang telah diratifikasi oleh indonesia. sebagaimana juga diakui oleh pemerintah dan dpr dalampekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. bahkan dapat dimaknai sebagai sarana mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa dirinya menjadi lebih berharga bagi dirinya, keluarg. pengakuan atas hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, telah dimuat dalamhak setiap orang untuk bekerja merupakan hak asasi yang sangat erat berkaitan atau berhubungan dengan hak untuk hidup, yang diatur dan dilindungi dalam uud sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. seseorang tidak akan dapat hidup tanpa memiliki dukungan untuk menopang kehidupannya, berupa sandang dan pangan yang memadai, yang akan diperoleh melalui upah atau penghasilan dari pekerjaannya. seseorang akan dirampas hidupnya, jika haknya untuk memperoleh sarana pendukung kehidupannya melalui pekerjaan yang diperolehnya juga dirampas. oleh karena itu hak atas pekerjaan yang memungkinkan seseorang memperoleh sandang dan pangan untuk menopang hidupnya, sangat berhubungan erat dengan hak untuk hidup. uud menetapkan standar yang jauh lebih maju dan tegas, karena dibeberapa negara lain, right livelihood yang dipandang merupakan komponen integral dari right life, diperoleh melalui interpretasi dalam putusan hakim sebagai evolving new rights dari right life yang diatur dalam konstitusi. dalam putusan mahkamah agung india dalam perkara olga tells bombay municipal corp, dikatakan antara lain bahwa: hak untuk hidup tidak bisa dibatasi hanya pada keberadaan secara fisik saja, tetapi juga meliputi hak untuk hidup secara bermartabat dengan kebutuhan hidup dasar, dengan mana hak untuk hidup meliputi hak untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan yang menghasilkan kebutuhan untuk mengekspresikan diri. ekspresi hidup bukan hanya eksistensi fisik, melainkan lebih luas lagi mencakup full enjoyment life, which includes the right enjoyment pollution free water and air. dalam masyarakat yang beradab, hak untuk hidup harus mencakup tidak hanya kebutuhan dasar sandang dan pangan, tetapi juga hak atas lingkungan hidup yang layak serta akomodasi yang wajar untuk tingga prof. m.p. jain, indian constitutional law, wadwa nagpur, fifth edition hal. huruf undang undang nomor tahun yang mempersyaratkan rekrutmen tenaga kerja untuk pengguna perseorangan sekurang kurangnya tahun, yang merupakan pengecualian atas tenaga kerja pada umumnya yang dipersyaratkan usia tahun, ditentukan berdasar pemikiran bahwa pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan tki, yang dapat menyebabkan tki yang bersangkutan menjadi korban pelecehan seksual. untuk bidang pekerjaan demikian diperlukan aspek kepribadian dan emosi yang matang, sehingga risiko terjadinya pelecehan seksual dapat meminimalisasi. argumen demikian termuat dalam penjelasan undang undang nomor tahun keterangan pemerintah dan dpr maupun keterangan ahli yang diajukan pemerintah. sebagai bentuk perlindungan terbaik terhadap tki harus muncul dari diri tki sendiri melalui pembatasan utama untuk rekrutmen yaitu syarat keterampilan, pendidikan dan usia minimum untuk bekerja luar negeri, sehingga dapat dihindarkan keadaan yang dapat merendahkan harkat dan martabat tki sendiri maupu, tidak dapat disangkal bahwa memberikan perlindungan terhadapberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, adalah merupakan tujuan dibentuknya pemerintah negara indonesia, yang sekaligus menjadi sumber kewajiban dan wewenang konstitusional pemerintah. karenanya adalah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan (to respect, protect, and fulfil) hak asasi manusia sedemikian rupa, dan dalam kerangka itu pula, karena uud tidak memperlakukan hak asasi manusia tersebut sebagai sesuatu yang absolut, negara boleh menentukan pembatasan pembatasan tertenpembatasan mana ditetapkan dalam undang undang. dengan kata lain pembatasan yang dilakukan haruslah wajar dan masuk akal (reasonable and rational) sedemikian rupa tanpa menghilangkan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga negara, akan tetapi perlindungan warga negara untuk menjaga martabatnya sendiri dan martabat negara, seyogyanya dilakukan melalui kebijakan negara, dalam konteks masalah tenaga kerja yang dihadapi dewasa ini dengan menyediakan kesimpulan sesuai dengan fakta fakta dan konsep atas, kedudukan kuasa pemohon (legal standing) dalam berperkara mahkamah konstitusi sudah sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang ada dan berlaku, mana jelas kuasa pemohon adalah sebuah lsm terdaftar yang bermotif public interest advocacy bagi tki ln, yang secara praktik diterima untuk menjadi pihak dalam sidang mahkamah konstitusi sekaligus dalam permohonan guo adalah selaku penerima kuasa dari pemohon. iii. pokok permasalahan dan alasan alasan permohonan pengujian materiil putri. berikut ini akan diuraikan oleh kuasa pemohon hal hal yang menjadi alasan dari permohonan pengujian materiil putri. konsep perlindungan hak untuk bekerja hak bekerja warga negara dilindungi oleh konstitusidalam uud juga diatur mengenai hak untuk bekerjakedua tersebut disusun dengan gaya bahasa hukum yang mudah difahami yang inti dari tersebut adalah bahwa setiap warga negara, tanpa melihat suku atau ras, agama, tingkatan pendidikan dan usia, jenis kelamin, orientasi dan status politik dan klasifikasi klasifikasi sosial ekonomi budaya dan biologis, berhak atas pekerjaan dan imbalan yang layak bagi kemanusiaan dalam suatu hubungan kerja. hak tersebut, juga meliputi hak untuk mendapat perlakuan adil demi untuk mendapatkan pekerjaan dan imbalan, dalam kehidupan indonesia tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam hal menyediakan lapangan pekerjaan dan imbalan berdasarkan patokan dan klasifikasi atas: konsep ini secara umum berlaku seluruh negara dunia yang menjunjung demokrasi, keterbukaan, persamaan dan perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia, informasi bagi negara, dan akses bagi tki, yang memungkinkan tki memperoleh perlindungan hukum negara penyedia pekerjaan. data yang dikemukakan pemohon memberi petunjuk bahwa presentase pelecehan seksual tidak signifikan dibandingkan dengan pelanggaran hukum yang dialami tki, untuk membenarkan pembatasan usia tki untuk bekerja pada pengguna perseorangan. terlebih lagi pemerintah pun tidak memberi data usia pada umumnya korban pelecehan seksual. klausul perjanjian kerja yang membuka kemungkinan perlindungan yang intensif, maupun perjanjian antara negara penyedia dengan pengguna tki, yang menjamin penegakan hukum bagi tki, serta upaya upaya berkelanjutan dari pemerintah melalui perwakilan negara pengguna, belum ternyata dilakukan secara optimal. pengabaian (constitutional omission) semacam itu adalah masalah konstitusi yang mendasar, yang menyebabkan pembatasan dalam huruf undang undang nomor tahun menjadi tidak reasonable and rational, karena pembatasan usia yang dilakukan menyebabkan terjadinya pembedaan perlakuan terhadap tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan yang merupakan diskriminasi. pembatasan demikian merupakan pelanggaran hak untuk bekerja sebagai hak asasi yang menjadi bagian dari hak untuk hidup, sebagai hak yang paling mendasar, yang dijamin dan dilindungi oleh uud yang tidak dapat dikesampingkan tanpa alasan yang konstitusional. oleh karena itu, seyogyanya mahkamah mengabulkan permohonan, dan menyatakan huruf tersebut bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. hakim konstitusi hartono undang undang nomor tahun menyatakan bahwa tahun kecuali bagi calon tki yang dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang kurangnya berusia (dua puluh satu) tahun: meskipun ketentuan tersebut ditujukan untuk pelaksana penempatan tki swasta, namun akan mempunyai akibat langsung kepada pemohon sebagai calon tki, karena pemohon yang belum berusia tahun akan ditolak oleh pelaksana penempatan tki apabila pemohon akan bekerja untuk pengguna perseorangan luar negeri dengan dasar belum usia tahun. seseorang yang telah berumur tahun sebenarnya sudah termasuk dalam pengertian dewasa hal tersebut terbukti bahwa dalam banyak ketentuan undang undang memberikan pengertian dewasa mereka yang telah berumur lebih dari tahun. konvensi ilo nomor mengenai batas minimum usia untuk bekerja telah disahkan oleh undang undang nomor tahun bahwa dalam lampiran undang undang tersebut pemerintah indonesia telah membuat pernyataan mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sesuai dengan konvensi, yaitu bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah (lima belas) tahun. bahwa konvensi menetapkankurang dari tahun kecuali untuk pekerjaan ringan tidak boleh kurang dari (enam belas) tahun. dengan demikian usia bekerja minimum tahun bagi tki telah memenuhi ketentuan pernyataan pemerintah indonesia dalam undang undang nomor tahun dan batasan yang disarankan oleh konvensi, dalam uud hak untuk bekerja mempunyai dasar dalam yaitu hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hal demikian adalah jelas karena banyak orang yang tidak dapat mempertahankan hidup dan kehidupannya disebabkan oleh faktor tidak dipenuhi kebutuhan minimum untuk hidup karena yang bersangkutan tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. oleh karena itu secepatnya seseorang dapat bekerja adalah semakin baik, lebih lebih lagi bagi masyarakat pedesaan atau kelas bawah, kebutuhan demikian dirasakan sangat mendesak tidak saja untuk kebutuhan dirinya sendiri bahkan tidak jarang untuk kebutuhan yang lebih besar yaitu keluarganya, orang tua dan saudara saudaranya yang masih bawah umur. tiadanya lowongan kerja menjadikan semakin tidak adanya kepastian bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. uud menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja . adanya kekhawatiran akan dianggapnya ketentuan ini tidaklah kemudian dengan serta merta lalu dibuat peraturan yang kemudian justru membuat orang kemudian sulit atau terhalangi untuk bekerja dengan demikian akan menjadikan posisinya semakin sulit, dalam kaitannya dengan tki, yang artinya seseorang harus meninggalkan wilayah indonesia untuk bekerja, adanya larangan yang ternyata kemudian dapat membatasi kebebasan seseorang untuk pergi luar negeri haruslah juga dipertimbangkan, hal demikian berkait dengan adanya hak sebagaimana dinyatakan dalam uud yang antara lain berbunyi . setiap orang bebas . memilih pekerjaan, . memilih tempat tinggal wilayah negara indonesia dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali . dengan ketentuan ini pada atasnya seseorang bebas untuk meninggalkan wilayah indonesia untuk keperluan apa pun dengan motif apapun. tentu hal yang demikian dapat dibatasi hanya apabila kepergiannya untuk menghindari pelaksanaan atau kewajiban hukum yang dikenakan kepadanya dan larangan demikian harus dilakukan dengan melalui prosedur hukum dan alasan yang jelas. seorang tki yang akan pergi keluar negeri mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain untuk pergi luar negeri, hal demikian dijamin oleh uud dengan demikian persyaratan usia yang dicantumkan dalam undang undang nomor tahun disamping dapat merugikan hak konstitusional seseorang untuk bekerja, juga secara tidak langsung dapat merugikan hak warga negara untuk memilih tempat tinggal wilayah negara dan meninggalkannya sebagaimana dijamin oleh uud apabila diduga bahwa seseorang yang akan meninggalkan wilayah negara tersebut dimaksudkan untuk bekerja luar negeri. dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut atas maka seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan. panitera pengganti, suwardi adanya suatu sikap, praktik, konsep, ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan konsep konstitusi haruslah dilarang atau setidak tidaknya kalau telah terjadi dapat dihapuskan. definisi dewasa sesuai dengan konsep dan ketentuan yang ada. sesuai dengan konsepsi yang dibakukan oleh badan perserikatan bangsa bangsa untuk perburuhan yaitu international labour organization ilo) mana konsep ini telah diterima secara luas negara negara dunia termasuk oleh indonesia, batasan seseorang untuk memulai suatu pekerjaan (penuh waktu dan dibayar) adalah tahun. ilo dan negara negara dunia juga sepakat bahwa anak anak (di bawah tahun) tidak diharapkan untuk menjadi pekerja profesional. toleransi yang diberikan ilo dan negara negara tersebut adalah untuk anak anak diperbolehkan melakukan pekerjaan paruh waktu, mana hasilnya (imbalan) tidak menjadi penopang hidup keluarganya: hal ini berarti untuk memulai profesi sebagai pekerja (formal atau informal) seseorang harus sudah berusia sekurang kurangnya tahun: negara indonesia mempekerjakan anak anak bertentangan dengan konstitusi (secara tersirat dicantumkan dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. undang undang tersebut juga melarang adanya eksploitasi secara ekonomi bagi seorang anak: sesuai dengan konsepsi ilo atas, negara indonesia memandang bahwa: batasan usia anak adalah sampai seseorang yang belum berumur tahun, dan anak anak dilarang untuk dieksploitasi secara ekonomi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh konsep dan ketentuan yang berlaku adalah bahwa orang dewasa (bukan anak anak) adalah seseorang yang telah berusia diatas tahun: sinkronisasi sesuai dengan pengaturan hak hak seperti yang diatur dalam konstitusi dan diselaraskan dengan definisi dewasa (yang layak untuk bekerja) baik oleh ilo maupun ketentuan positif negara indonesia, dapat disimpulkan bahwa negara indonesia,batasan usia inilah yang menjadi patokan universal (termasuk indonesia) dalam membuka lapangan pekerjaan masyarakat. setiap tindakan atau ketentuan yang menutup peluang untuk bekerja bagi seorang warga negara yang berusia tahun harus dianggap diskriminatif yang oleh karenanya harus dinyatakan bertentangan dengan uud huruf bertentangan dengan konstitusi pendapat mahkamah konstitusi sebelum memasuki uraian huruf pemohon akan mengutip pendapat mahkamah konstitusi mengenai pembatasan usia yang diatur dalam huruf dalam perkara nomor puu iii dan nomor puu ii1 mahkamah konstitusi berpendapat bahwa syarat usia tertentu sangat tepat agar supaya dapat terhindar praktik mempekerjakan anak anak dibawah umur, . sehanya saja pendapat mahkamah konstitusi tentang usia (anak anak atau dewasa) tercampur dengan batasan minimum pendidikan: yang menarik bahwa mahkamah konstitusi telah berpendapat bahwa pembatasan sekurang kurangnya tahun kecuali bagi tki yang akan bekerja pada pengguna perseorangan sekurang kurangnya tahun adalah sesuai dengan konsep dan ketentuan umum yang ada . mahkamah konstitusi tidak membedakan antara usia tahun dan usia tahun, sehingga secara analogis dengan alasan tertentu semua dianggap sama

sd) raajukan oleh: ny. nurani, warga negara indonesia, tempat tanggal lahir bandung agustus agama islam, pekerjaan ibu rumah tanggasuara widjaja, warga negara indonesia, tempat tanggal lahir sukabumi januari agama islam, pekerjaan purnawirawan tni adil: berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november memberikan kuasa kepada ahmad bay lubis, s.h., ah., wakil kamal, s.h., dan marino h.b. dibuka, s.h. semuanya advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim advokasi hak hak publik (tahap), berkantor law office bay lubis partners, jalan tebet timur dalam nomor tebet jakarta selatan. baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama, untuk keperluan permohonan ini, pemohon dan pemohon telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada alamat kantor kuasa hukumnya tersebut atas. selanjutnya disebut sebagai . para pemohon, telah membaca surat langsung kepolisian, telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari pihak terkait langsung kejaksaan agungara pemohon: telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh pemerintah: telah mendengar dan membaca keterangan tertulis dari ahli yang diajukan oleh pihak terkait langsung kepolisian, telah membaca kesimpulan tertulis dari para pemohon: telah membaca kesimpulan tertulis dari pemerintah: telah membaca kesimpulan tertulis dari pihak terkait langsung kepolisian: duduk perkara menimbangkamis tanggal november dengan nomor puu v yang telah.dst. (hal. dari berbagai contoh contoh atas, kiranya telah diketahui bahwa pemberantasan atau setidak tidaknya pengendalian tindak pidana korupsi haruslah dimulai dari lembaga penegak hukum atau lembaga yang terkait dengan integrated criminal justice, khususnya lembaga kejaksaan. karena, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa uu, khususnya kurap, sama sekali tidak mengatur mengenai control pengawasan terhadap tindakan atau pelaksanaan wewenang penuntut umum. bahkan kurap dengan nya telah turut melanggengkan situasi sementara tersebut, sehingga pada perkara perkara tindak pidana korupsi, yang terjadi adalah kekuasaan jaksa yang bertambah besar tanpa dibarengi oleh pengawasan apapun. (hal. bahwa wewenang penyidikan oleh kejaksaan ri yang berasal dari nomor tahun guo sangat tidak lazim, hal mana dapat dilihat dari berbagai undang undang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penegakan hukum, seperti: undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya pada dan ditap undang undang hukum acara pidana kurap) khususnya dalam angka dan 6b, sampai dengepolisian khususnya pada huruf (g), huruf (a), maka secara eksplisit pembuat undang undang memaklumi dan insyaf bahwa tugas atau tidak dengan uud masih diperlukan pengkajian yang lebih mendalam. hal ini disebabkan tersebut hanya merupakan pintu masuk, sehingga konstitusionalitasnya tergantung pada undang undang tersendiri yang memberikan kewenangan penyidikan tersebut. seandainya pun guo dinyatakan bertentangan dengan uud dan dengan demikian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak berarti semua undang undang yang sudah ada atau yang dibentuk setelah putusan mahkamah ini diucapkan, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan sendirinya menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. sebab, dengan putusan mahkamah yang menyatakan huruf kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal itu tidak menyebabkan kewenangan kejaksaan untuk mendidik yang diberikan oleh undang undang lain dengan sendirinya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. karena penghapusan kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan harus ditetapkan secara khusus dalam undang undang atau dalam putusan mahkamah. menimbang, berdasarkan uraian pada paragraf atas,.19ji:, sebelum penyerangan itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogianya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus kasus pelaksanaan wewenang penyidikan antara sesama aparat penegak hukum. konklusi berdasarkan seluruh uraian atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon dan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkarakonstitusi pada hari rabukamis, maret oleh kami, jimmy asshiddigie sebagai ketua merangkap anggota, achmad roestandi, dewa gede lagunalangsung kepolisian atau yang mewakili, dan pihak terkait langsung kejaksaan agung atau yang mewakili. ketua, ttd. jimmy asshiddigie anggota anggota ttd. ttd. achmad roestandi dewa gede laguna ttd. ttd. maruarar siahaan h.m. lica marzuki ttd. ttd. abdul mukti fadjar h.a.s. jayabaya ttd. ttd. hartono soeharto panitera pengganti, ttd. alias ngapainbahwa sebagaimana para pemohon ketahuiedasarkan hal hal tersebut atas, terbukt. iv. permohonantertulis yang diberi tanda sampai dengan yaitu sebagai berikut: bukti fotokopi ktp pemohon dan ii, surat nikah, dan kartu keluarga nomor kepala keluarga suara widjaja. bukti fotokopi berita acara pelaksanaan penahanan, surat perintah penahanan nomor print fd. bukti fotokopi surat perintah penahanan pengalihan jenis penahanan tingkat penutupan) nomor print ft. bukti fotokopi surat ketetapan nomor pol. tap vii dit. tentang penghentian penyidikan tertanggal juli bukti fotokopi surat irjen dephan r.i. nomor x1 ird perihal kasus dana sabri, tertanggal november kepada kapolri. bukti fotokopi surat panggilan nomor spt f. fd. tertanggal juli kepada mayjen tni purn) suara widjaja sebagai tersangka. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. menimbang bahwa para pemohon juga telah mengajukan (dua) orang ahli bernama dr. marjawan jalfiner saud panjaitan, s.h., m.h. dan prof. dr. j.e. sahetapy, s.h., m.h. yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: keterangan ahli pemohon dr. marjawan jalfiner saud panjaitan, s.h., m.h. bahwa undang undang itu harus menimbulkan kepastian hukum. maka dalam setiap rumusan undang undang tidak boleh membawa penafsiran banyak arti maksud. kalau jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, kenapa tidak disebutkan secara langsung jelas bahwa tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi?. karena ada kata kata tertentu itu menurut ahli akan membawa penafsiran yang macam macam, dalam hal ini bukan hanya menuliskan normalnya saja akan tetapi yang penting adalah bahwa rumusan undang undang itu harus jelas apa maksudnya. dalam kurap dikatakan juga polisi sebagai penyidik dan pejabat sipil lainnya, mengapa undang undang itu tidak menyebut satu persatu. bahwa undang undang selalu membawa banyak penafsiran sehingga banyak orang orang yang menjadikan sesuai dengan keinginannya sendiri. bahwa apabila sampai ada undang undang yang melanggar hak hak orang karena ada penafsiran dari undang undang itu sendiri yang salah berarti itu sudah terjadi pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. keterangan ahli pemohon dr. j.e. sahetapy, s.h., m.h. bahwa sebelum ada kurap waktu zaman hir, jaksa itu tidak dapat membuat surat tuduhan begitu saja, dia harus konsultasi terlebih dahulu dengan hakim. baru kemudian setelah ada kurap baru diberikan. ahli tidak mau niru niru luar negeri, karena sistem kita ini tidak sama. bahwa kpk harus sudah tidak boleh ada lagi. dan kita mengharapkan hanya polisi dan kejaksaan saja yang nanti menegakkan persoalan hukum. bahwa sudah waktunya kurap ini dihapus. kalau tidak van rechtwigenigtig, verniegtigbaar oleh vrijspraak. bahwa menurut ahli pemohon harus masih buka lagi strafvordering dari belanda itu karena bagaimana sekalipun sistem kita, entah itu kolonial apa tidak, kita masih dibodohi berdasarkan buku john parking itu apa tidak, itu soal lain lagi. tetapi menurut ahli kepolisian adalah penyelidik tunggal. kalau nanti ini ada instansi lain lagi yang dijadikan penyidik nanti akan tambah lebih kacau lagi. bahwa pada intinya, penegakan hukum kita yaitu bahwa polisi adalah penyidik tunggal, kejaksaan adalah penuntut tunggal. tidak ada lagi yang lain republik indonesia kita ini. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari pemerintah yang diwakili oleh jaksa agung muda urusan tata usaha negara jamdatun) telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, serta mengajukan (tiga) orang ahli yang bernama prof. dr. andi hamzah, s.h., arif haas oegroseno, prof. dr. indriyanto seno adji, s.h., m.h. yang telah didengar keterangannya sebagai berikut: keteranganpermohonan para pemohon dalam perkara ago pada intinya menyangkut kewenangan penyidikan dari kejaksaan, karena terhadap pemohon oleh pihak kejaksaan telah dilakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi. keberatan pemohon terhadap penyidikan yang dilakukan kejaksaan tersebut masuk dalam ranah peradilan umum, sehingga keberatan pemohon tersebut seharusnya diajukan kepada peradilan umum. dengan demikian permohonan para pemohon bukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi. menyatakan permohonan paraara pemohon. bahwa ny. nurani pemohon dan mayjen. tni purn). suara widjaja pemohon ii), dalam perkara nomor puu v tersebut, pada pokoknya menyatakan permohonannya sebagai berikut: hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaantelah dikeluarkan sp3 oleh mabes polri dengan surat ketetapan nomor pol. tap vi1 dit iv, namun kemudian terhadap pemohon dilakukan penyidikan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar sub juncto. nomor tahun juncto nomor tahun juncto. nomor tahun juncto. kuhpbahwa pemohon menyatakan pemberian kewenangan penyidikan pada kejaksaan telah memberi kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol yang dapat menimbulkan kerancuan hukum dan ketidak pastikan hukumindonesia sebagai negara yang demokratis seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan kepastian hukum dalam proses hukum terhadap warganya, dan sebagaimana negara demokratis lainnya maka kewenangan penyidikan merupakan domain kepolisian dalam rangka integrated criminal justice system sebab kepolisian merupakan "alat penegak hukum" sebagaimana ditentukan dalam uud bahwa pemohon dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalaii. gambaran umumi)dan peraturan pemerintah), disamping itu presiden juga mempunyai kekuasaan yudikatif (misalnya memberikan grasi, amnesti, abolisi). kejaksaan sebagai salami, antara lain dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan, khususnya terhadap tindak pidana tertentu (sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah diubah dengan undang undang nomor tahun serta undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusianomor tahun nomor tahun juncto nomor tahun nomor tahun dannomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahuni. kedudukan hukum (legal standing) paraprof. dr. jimmy asshidigie, s.h, hukum acara pengujian undang undang, arsip watampone, jakarta haluada intinya para pemohon menyatakan hak konstitusional para pemohon telah dirugikan dengan adanya kewenangan penyidikan dari kejaksaan,oleh mabes polri telah dikeluarkan sp3 dengan surat ketetapan nomor pol. tap 103a vii dit namun kemudian terhadap pemohon dilakukan penyidikan oleh kejaksaan agung dalam perkara tindak pidana korupsi melanggar sub juncto nomor tahun juncto. nomor tahun juncto nomor diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis tanggal desember yang menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum (legal standing) para pemohon: bahwa pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia adalah istri sah dari pemohon mayjen. tni. purn. suara widjaja), sebagaimana bukti surat nikah nomor tanggal juni kartu tanda penduduk nomor atas nama suara widjaja, kartu tanda penduduk nomor atas nama nurani dan kartu keluarga nomor tanggal juli bukti bahwa pemohonyang dijamin dan dilindungi dalam uudahwa berdasarkan hal tersebut pada butir dan atas, maka secara hukum jelas paral (judicial review): bahwa sejak tanggal agustus s.d. november pemohon telah ditahan pihak kejaksaan agung (selaku penyidik ) dalam kasus dugaan sangkaan korupsi penyalahgunaan dana pt. sabri ppp badan pengelola kesejahteraan dan perumahan prajurit) departemen pertahanan sesuai surat perintah penahanan nomor print fd. tanggal tahun juncto kuhp,samping itu para pemohon dalam dalil permohonannya butir menyatakan telah menderita kerugian dengan adanya undang undang nomor tahun yaitu. . dst. perlu pemerintah informasikan, tentang kronologis penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan agung terhadap pemohon (selaku tersangka) dalam perkara tindak pidana korupsi dana ppp dan sabri adalah sebagai berikut: penerbitan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh direktur keamanan dan trans nasional pada badan reserse kriminal polri nomor pol. tap vii dit l tanggal juli didasarkan pada surat inspektur jenderal dephankam tentang pencabutan laporan polisi nomor pol. lp viii siaga ii tanggal agustus pada tanggal agustus inspektur jenderal departemen pertahanan dengan suratnya nomor r 147mii ird yang ditujukan kepada dan puspomad, yang pada intinya menyerahkan perkara penyelewengan dana ppp sabri yang dilakukan oleh mayjen tni purn) suara wijaya dan sdr. henry leo agar diselesaikan secara tuntas berdasar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. selanjutnya komandan pusat polisi militer markas besar angkatan darat telah mengirimkan surat kepada jaksa agung, masing masing: surat nomor vii1mdengan demikian, penyidikan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan merupakan penyidikan perkara yang berbeda, sehingga penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pemohon bukanlah membuka sp3 yang telah diterbitkan oleh penyidik polisi. bahwa sp3 surat perintah penghentian penyidikan) yang diterbitkan oleh penyidik polisi bukan merupakan instrumen hukum pidana yang memberikan kepastian hukum yang mutlak bahwa seseorang tidak akan dipidana (dihukum), karena jika ditemukan bukti baru atau berdasarkan putusan pra peradilan maka penyidikan dapat dibuka dan dilanjutkan kembali, demikian juga dengan sp3 yang diterbitkan oleh penyidik kejaksaan masih dapat dibuka dan dilanjutkan kembali. didalam dalil permohonannya, para pemohon tidak menjelaskan secara jelas kerugian hak konstitusional para pemohon, mengingat penyidikan yang dilakukan kejaksaan terhadap pemohon tidak dilakukan secara diskriminatif (telah dilakukan melalui proses hukum), bahkan kejaksaan telah mendudukkan pemohon sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sam, yang selanjutnya akan memberikan suatu kepastian hukum kepada para pemohon. dengan demikian tidak ada satu alasanpun dari para pemohon bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan dilakukannya penyidikan oleh kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi terhadap pemohon ii. selanjutnya menyangkut kerugian yang diderita para pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir permohonan, bukanlah merupakan bentuk dari kerugian konstitusional yang mempunyai hubungan kausal (causal terbang) dengan hak konstitusional para pemohon, karena kerugian yang disampaikan para pemohon tersebut adalah kerugian yang bersifat materiil. para pemohon jelas melupakan isi ketentuan uud yang menyatakan bahwa hak hak konstitusional seseorang dapat dibatasi oleh ketentuan undang undang.:dakwpembatasan ini membawa akibat pula bagi hak hak konstitusional pemohon adalah isteri dari pemohon ii. dengan demikian, dalil paraara pemohon yang disebabkan karena salah seorang dari merekadengan demikian, para pemohon tidak mempunyai legal standing sebagaimana yang disyaratkan dalan. putusan nomor puu iii tanggal mei berdasarkan uraian atas jelas bahwa tidak terdapat hak konstitusional para pemohon yang dirugikan. dengan demikian, berdasarkan kualifikasi paraara pemohon merupakan permohonan kabur (obscura libel). permohonan para pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiara pemohon dalam: butir permohonan yang menyatakan: "bahwayang dijamin dan dilindungi dalam uudbutir permohonan yang menyatakan: kewenangan "penyidikan" para pemohon yaitu berupa hak untuk mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud butir permohonan yang menyatakan:""alat negara penegak hukum" sebagaimana ditentukan dalam uud terhadap alasan permohonan para pemohon tersebut atas, kami berpendapat bahwa para pemohon telah salah menafsirkan dimaksud serta para pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap dasar alasan pertentangan (kontradiksi) antara huruf nomor tahun dengan dan uud sehingga jelas bahwa permohonan para pemohon merupakan alasan yang mengada ada bahkan para pemohon ingin melepaskan diri dari tanggung jawab pidanaara pemohon merupakan permohonan yang kabur (obscura libel), oleh karena itu, permohonan paraan uud dengan alasan sebagai berikut: berdasarkan huruf. bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dalam undang undang nomor tahun.pada masa h.i.r. (vide juncto juncto h.i.ri.dirap)juncto undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: juncto undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia,, huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, di republik indonesiasebanyak perkara, dengan perincian sebagai berikut: tahun2002 perkara tahun2003 perkara tahun2004 perkara tahun2005 perkara tahun2006 perkara tahun2007 perkara perkara tindak pidana korupsi besareintracht), antara lain: penyalahgunaan kredit bank bagindo yang seharusnya diperuntukkan bagi pt. pusaka warna polypropylene unit polypropylene guna mendirikan sirene monomer high impact polystyrene, acrylonitrile butadiena sirene dan sirene acrylonitrile, namun dalam penggunaan dananya digunakan untuk kepentingan. pribadi terpidana eddy tensil, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar usd equivalent perdagangan valas yang dilakukan oleh terpidana dicky iskandardinata pada saat menjabat sebagai wakil direktur bank duta dengan melewati batas kewenangannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar usd penyalahgunaan kewenangan sehuburof. dr. heru suprapto, s.h., s.edrs. hendro widiantoaul sutomo tjokronegoro. penyalahgunaan dana babi oleh pt. bank ficorinvest yang menyebabkan kerugian negara sebesar atas nama terpidana supardi hiro prawira seperi. penyimpangan dalam pencairan dana tagihan pt. bank bali melalui pt. era giat prima yang menyebabkan kerugian negara sebesar atas nama terpidana pande nasorahona lubis. penyelewengan dalam pelaksanaan pemetaan areal hph oleh pt. adikarya printing pt. malindo parama yang menyebabkan kerugian negara sebesar usd dan usd atas nama terpidana mohamad hasan alias bob hasan. penyelewengan dalam tukar menukar (ruslan) barang milik asset bulog kelapa gading dan barunya jakarta utara yang menyebabkan kerugian negara sebesar atas nama terpidana prof. dr. ir. benda amang, ma. penyelewengan penggunaan dana non budget bulog yang menyebabkan kerugian negara sebesar milyar atas nama terpidana prof. dr. ir. bahari gamelan, sc. penyalahgunaan dana reboisasi bunga untuk pengembangan hutan tanaman industri hti) kalimantan selatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar atas nama terpidana probosutedjo. pemberian kredit pt. bank mandiri kepada pt. cipta graha nusantara yang menyebabkan kerugian negara sebesar atas nama terpidana ecw nelle, terpidana wayan puger, dan terpidana sholeh tarian. penyalahgunaan dana asosiasi pengusaha hutan indonesia api) untuk potret udara yang sumber dananya dari iuran. anggota api yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar dan usd atas nama terpidana adiwarsita adinegoro, terpidana zain masyhur, terpidana yusra syarif, dan terpidana h.a. fatah dsidalam alinea ke pembukaan uudsehingga peran serta masyarakat dalam agustus juncto berita acara pelaksanaan penahanan tanggal agustus bukti bahwa sejak tanggal november sampai dengan sekarang ini, penahanan atas diri pemohon telah dilanjutkan penahanannya oleh kejaksaan negeri jakarta timur (selaku penuntut umum ), hal mana dilakukan sesuai surat perintah penahanan pengalihan jenis penahanan tingkat penuntutan) nomor print ft. tanggal november bukti bahwa penahanan atas diri pemohon sebagaimana butir atas dilakukan pihak kejaksaan adalah berdasarkan kewenangan kejaksaan selaku penyidik yang bersandar kepada undang undang nomor tahun (untuk selanjutnya disebut nomor tahun yang mengakibatkan para pemohon, terutama pemohon ii, menanggung rugi atas hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, sebagaimana akan diuraikan bawah ini: bahwa sebelumnya, yaitu pada tahun pemohon telah diperiksa sebagai tersangka dan menjalani proses penyidikan mabes polri menyangkut dugaan perbuatan penggelapan atau penipuan atau kuhp) uang pt. sabri bersama sdr. henry leo sebagai tersangka lainnya, bahwa setelah pemohon menjalani proses penyidikan yang panjang dan melelahkan selama berbulan bulan, pada akhirnya direktur il keamanan dan trans nasional mabes polri menetapkan perkara pemohon dihentikan atau dengan kata lain mabes polri menetapkan penghentian penyidikan sp3) perkara dimaksud, sebagaimana berdasarkan surat ketetapan nomor pol. tap vii dit. tentang penghentian penyidikan tanggal juli yang ditandatangani brigadir jenderal polisi drs. haryanto stadi, msc selaku penyidik bukti bahwa penghentian penyidikan sp3) perkara kasus pemohon itu dilakukan, selain karena tidak adanya bukti bukti kesalahan menggelapkan uang pt. sabri ppp, adalah juga karena adanya surat permintaan irjen dephan r.i sebagai mewakili dephan r.i mencabut tuntutannya mabes polri bukti pemberantasan tindak pidana korupsi dapat terlihat dari laporan pengaduan masyarakat kepada kejaksaan (baik pusat maupun daerah), dan berdasarkan data yang ada pada kejaksaan agung sejak tahun sampai dengan tercatat sebanyak laporan pengaduandidimana disebutkan bahwa: prosecutors shall perform active role criminal proceedings, including institution prosecution and, where authorized law consistent.iaspek yuridis.,.eksistensibutir atas dipertegas kembali deng dalam penjelasanoo. kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan ditegaskan oleh beberapa yurisprudensi ma putusan mahkamah agung nomor pid tanggal oktober dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa ade rachman juncto kuhp. putusan mahkamah agung pada intinya menyatakan berdasarkan ketentuan yang diatur diatur dalam undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi maka jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsidimana jaksa juga berwenang selaku penyidik dan penuntut atas perkara tindak pidana korupsi. bahwa kewenangan kejaksaan untuk mendidik juga ditegaskan kembali melalui fatwa mahkamah agung nomor kma1102. permohonan paraaraara pemohon tersebut merupakan permohonan yang tidak memiliki dasar konstitusional, karena tidak ada satu pun ketentuan dalam uud yang menentukan bahwa wewenang untuk melakukan penyidikan dan wewenang untuk melakukan penuntutan harus berada pada instansi yang berbeda. permohonan paraara pemohon tidak memiliki dasar konstitusional. oleh karena itu, permohonan para pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. para pemohon telah salah mengartikan makna "kepastian hukum" para pemohon mendalilkan bahwa huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena berdasarkan ketentuan undang undang ini, seseorang yang sudah memperoleh surat perintah penghentian penyidikan sp3) dari kepolisian tidak dapat dididik kembali oleh kejaksaan. secara jelas hal ini dinyatakan para pemohon dalam butir permohonannya: bahwa "kepastian hukum dan kehidupan normal para pemohon" tersebut atas mulai terusik dan rusak sejak tanggal agustus yaitu sejak kejaksaan agung "memanggil, memeriksa dan mendidik ulang" pemohon sebagai tersangka . para pemohon juga berpendapat bahwa sp3 memakan jaminan kepastian hukum bahwa seseorang tidak akan pernah dijatuhi hukuman (pidana). pendapat para pemohon tersebut tidak benar, karena: sp3 bukan instrumen hukum pidana yang memberikan kepastian hukum mutlak bahwa seseorang tidak akan dipidana (dihukum), bahkan putusan "vrijspraak" atau "noflag", yang membebaskan seseorang dari pidana (hukuman), masih dapat dibatalkan dengan putusan kasasi. penyidikan yang dilakukan oleh mabes polri terkait dengan perkara tindak pidana umum kuhp kuhp), dan oleh mabes polri telah dikeluarkan sp3 dengan surat ketetapan nomor pol. tap 103a vii dit atas surat dari inspektur jenderal departemen pertahanan (yang pada intinya mencabut laporan pengaduan mengenai kasus dana sabri dan memohon agar penyidikan dapat dihentikan. penyidikan yang dilakukan kejaksaan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi melanggar sub juncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto nomor tahun juncto kuhp, dimana penyidikan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut surat dari komandan pusat polisi militer markas besar angkatan darat kepada jaksa agung masing masing: surat nomor vii2006rnkepastian hukum yang didalilkan oleh para pemohon adalah kepastian hukum yang subjektif (hanya menguntungkan diri para pemohon) saja, sedangkan kepastian hukum. dalam rangka penegakan hukum adalah kepastian hukum yang objektif, yaitu dengan mempertimbangkan dan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. sebagai contoh, kejaksaan telah berhasil melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan mahkamah agung yang telah membebaskan terdakwa polycarpus, dan upaya hukum peninjauan kembali tersebut dilakukan dalam rangka bahwa sp3 bukti atas telah memberikan ketenangan, kejelasan dan kepastian hukum bagi pribadi para pemohon, sehingga para pemohon dapat hidup normal kembali seperti sedia kala, bahwa kepastian hukum dan kehidupan normal para pemohon tersebut atas mulai terusik dan rusak sejak tanggal agustus yaitu sejak kejaksaan agung memanggil, memeriksa dan mendidik ulang pemohon sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana pt. sabri persero) ppp badan pengelolaan kesejahteraan dan perumahan prajurit), sebagaimana berdasarkan surat panggilan tersangka nomor spt f. fd. tanggal agustus oleh kejaksaan agung bukti bahwa setelah pemohon menjalani pemeriksaan kejaksaan agung sebagaimana atas, selanjutnya kejaksaan agung selaku penyidik melakukan penahanan atas diri pribadi pemohon (vide, bukti dan sejak tanggal november penahanan diri pemohon dilanjutkan kejaksaan negeri jakarta timur selaku penuntut umum (vide, bukti dengan menempatkan penahanan pemohon pada rumah tahanan negara selembar cabang kejaksaan agung, bahwa wewenang penyidikan kejaksaan agung terhadap pemohon dan wewenang penuntutan kejaksaan negeri jakarta timur terhadap pemohon adalah berdasarkan atau bersandar pada nomor tahun bukti dengan demikian cukup nyata bahwa kejaksaan memiliki wewenang ganda rangkap dalam suatu proses hukum pidana dengan adanya nomor tahun guo. bahwa keberadaan nomor tahun guo telah memberikan kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta menjamin adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dan melindungi sebagaimana ditentukan dalam uud dengan demikian, nomor tahun guo mengandung cacat penegakan hukum dan kepastian hukum dengan didasarkan kepada rasa keadilan masyarakat. kepastian hukum" menurut hukum pidana adalah kepastian bagi siapa pun yang tidak bersalah untuk tidak dihukum dan kepastian bagi siapa pun yang bersalah dalam melakukan tindak pidana untuk memperoleh sanksi hukum pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. dalam hubungannya dengan pemohon ii, hak pemohon untuk mendapat kepastian hukum benar benar dijamin, karena jika pemohon tidak terbukti melakukan tindak pidana, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan membebaskan pemohon dari dakwaan penuntut umum putusan "vrijspraak") atau melepaskan pemohon dari tuntutan hukum putusan "noflag"), sekalipun pemohon pernah mendapat sp3 dari penyidik polisi tetapi kemudian dididik lagi oleh penyidik kejaksaan. sebaliknya, jika pemohon terbukti melakukan tindak pidana, putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap akan menjatuhkan pidana terhadap pemohon ii. dengan demikian, huruf nomor tahun yang memberikan wewenang kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, tidak akan merugikan hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum. uraian atas menunjukkan bahwa para pemohon telah salah dalam mengartikan makna "kepastian hukum" yang tercantum dalam uud oleh karena itu, permohonan para pemohon harus ditolak untuk seluruhnya. adanya wewenang kejaksaan untuk melakukan "penuntutan" dan "penyidikan terhadap tindak pidana tertentu para pemohon berpendapat bahwa huruf nomor tahun telah memberikan "kewenangan yang berlebihan" kepada kejaksaan, sehingga membuka kesempatan bagi dilakukannya penyalahgunaan wewenang. secara jelas hal ini dikemukakan dalampara pemohon menuntut disahkannya wewenang untuk melakukan penyidikan dengan wewenang untuk melakukan penuntutan, dengan mengaitkannya pada ajaran pemisahan kekuasaan trias politica". hal ini dikemukakan dalam butir permohonan, yang mengutip pendapat adnan buyung nasution sebagai berikut: sistem normative negara, kata c.f strong (juga e.c.s bertindak adil dalam melaksanakan fungsinya . dst. doktrin trias politica dikembangkan, sehingga terwujudlah konsep konsep politik seperti check and balances". bahwa para pemohon dalam butir permohonannya pada intinya menyatakan pembagian kekuasaan, penyidikan dan penuntutan antara kepolisian dan kejaksaan semata mata untuk menjamin hak asasi warga negara sebagaimana bercermin pada peradilan pidana amerika, inggris dan eropa lainnya. permohonan para pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar, karena: bahwa alasan para pemohon dengan memisahkan antara kewenangan penyidikan dan penuntutan dengan mengaitkannya dengan asas trias politika adalah tidak relevan dan tidak berdasar, karena kejaksaan dan kepolisian adalah sama sama lembaga pemerintah (eksekutif), sedangkan asas trias politika adalah suatu teori tentang pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. bahwa alasan para pemohon yang menyatakan kewenangan kejaksaan adalah "kewenangan berlebihan" merupakan pemahaman yang sempit dari paraara pemohon mengenai "kewenangan tanpa kontrol" seharusnya tidak perlu dikhawatirkan oleh parainstrumen hukum lainnya yang tepat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang adalah pengawasan dan penjatuhan sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan bukan melakukan pemisahan wewenang. bahwa dalil para pemohon tentang pembagian kekuasaan penyidikan dan penuntutan antara kepolisian dan kejaksaan sebagaimana bercermin pada peradilan pidana amerika, inggris dan eropa lainnya: august september u.n. doc. icon. rev. bahwa dalam praktik peradilan indonesia berdasarkanaraara pemohon harus ditolak untuk seluruhnyaterhadap dalil yang disampaikan oleh para pemohon sebagaimana diuraikan atas, tidak perlu diperhatikan dan dikesampingkan,vi. kerja sama dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. pada kesempatan ini pula, perlu pemerintah informasikan bahwa hubungan antara penyidik kejaksaan dengan penyidik kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengalami hambatan ataupun terjadi "kewenangan berlebihan" dan "kewenangan tanpa kontrol" sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, bahkan kewenangan penyidikan kejaksaan dan kepolisian telah meningkatkan kerja sama dan kesepakatan yang tinggi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, begitu pula terjadi kerja sama yang erat dengan komisi pemberantasan korupsi serta instansi lain yang terkait uud dan uud dan tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon. bahkan kerja sama kejaksaan dengan kepolisian tersebutnghindari terjadinya tumpang indahnya kewenangan penyidikan serta mencegah adanya kewenangan yang berlebihan dan kewenangan tanpa kontrol dalam penanganan tindak pidana korupsi guna mewujudkahli pemerintah prof. dr. andi hamzah, s.h.kehakiman untuk melakukan penyidikan. bahwa dalam kurap yang terbaru georgiaiya, polisi menurut buku ini terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan undercover. hingga dprketerangan ahli pemerintah arif haas negros bahwa brazil yang sering juga disebut sebagai procodaeires republica ituamerika serikat. kalau kita lihat dalam atau system attorney general amerika serikat. bawah attorney general amerika serikat itu ada divisi. ada divisi yang sangat komprehensif. ada tujuh diantaranya: divisi anti monopoli: divisi kriminal, divisi keamanan nasional, fbi, drugs enforcement agency: bureau alcohol, tobacco, fire arms, and explosive: interpol. jadi kalau indonesia justru ada beberapa tugas pokok polisi indonesia seperti interpol, seperti keamanan nasional yang amerika itu bawah kejaksaan, bawah attorney general, tidak bawah polisi. jadi ini suatu fungsi yang menarik. kalau kita ambil satu jenis divisi yang mungkin relevan dalam penyidikan korupsi, itu divisi kriminal kita melihat bahwa tugas dan fungsi kejaksaan agung amerika serikat itu sangat luas. bisa mencangkup operasi intelijen, operasi counter terrorism, operasi counter espionage, prevention, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan bahkan kegiatan lain luar kegiatan pro justicia seperti pemberian pendapat hukum kepada pemerintah, kepada kongres dan lembaga yang lainnya. bahwa dalam paragraf preambule pada dasarnya meminta kepada pemerintah negara negara anggota pbb termasuk indonesia tentunya untuk menghormati dan memasukkan guidelines the role prosecutor ini dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing masing dan juga meminta dalam hal ini mendapatkan perhatian dari para penuntut umum, hakim, pengacara, dan jajaran eksekutif, legislatif, serta khalayak ramai. bahwa negara negara dalam memberikan kekuasaan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada kejaksaan agung penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung kemarin bali dari tanggal januari sampai februari dimana dalam konferensi tersebut, negara pihak secara aklamasi memilih jaksa agung republik indonesia yang menjadi ketua delegasi indonesia sebagai presiden konferensi. pemilihan jaksa agung sebagai presiden konferensi ini tidak hanya penghormatan dunia internasional terhadap indonesia tetapi juga merupakan suatu perwujudan pengakuan peran kejaksaan dalam memberantas korupketerangan ahli pemerintah prof. dr. indriyanto seno adji, s.h., m.h. bahwa mengenai eksistensi jaksa sebagai penyidik, ahli mengelompokkan yaitu ada (empat) tugas jaksa antara lain: jaksa sebagai penyidik. jaksa penyidik langsung. jaksa melakukan penyidikan, dan jaksa sebagai penyidik dan bahkan bisa menunjuk penyidik. bahwa belanda, perancis, dan jerman tugas jaksa memang melakukan penyidikan dan sebagai penyidik dan dalam hukum acaranya mereka, mereka menentukan bahwa jaksa melakukan penyidik terhadap ketentuan ketentuan tertentu dalam kuhp nya. bahwa kita sudah mengenal dalam konstitusi ris pada jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat pejabat tinggi. bahwa jaksa yang sama sekali tidak melakukan penyidikan adalah yang dikenal england, scotland tapi seorangpun mereka sudah bergeser dengan adanya crown prosecution act tahun yang dulunya tidak dikenal sama sekali dan sekarang jaksa sudah mulai dikenal, jaksa pun sekarang melakukan supervisi terhadap proses penyidikan. bahwa antara fungsi tugas dan fungsi dari penegak hukum polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya itu lebih mendekatkan diri kepada separation power. bahwa kejaksaan yang diberikan tugas sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai hadapan peradilan diberikan kewenangan yang sama. makanya apa yang dinamakan alasan filosofis itu bukan selesai terhadap persoalan integrated criminal justice system tapi juga persoalan fungsi kontrol. pengawasan yang diberikan oleh doktrin terhadap kewenangan kejaksaan terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui joint investigation, ini sebenarnya sudah dilakukan kuhp melalui undang undang tertentu. bahwa masalah alasan alasan mengapa kejaksaan itu diberikan suatu kewenangan yang dinamakan investigasi penyidikan, ada beberapa alasan pendekatan antara lain alasan historis, alasan historis sosiologis, dan alasan yuridisnya kalau indonesia sejak undang undang disusun dan kekuasaan kehakiman tahun juga sudah mengenal itu. konstitusi ris konstitusional dan telah merugikan hak hak dan kepentingan konstitusional para pemohon, bahwa kerugian hak dan kepentingan konstitusional para pemohon dengan adanya nomor tahun guomenderita tekanan psikologis., bahwa berdasarkan kenyataan, sebab dan akibat serta dasar dasar hukum atas, maka jelaslah para pemohon memilikii.udah mengenal, hir, undang undang nomor tahun undang undang subversi, undang undang korupsi itu sudah diberikan kewenangan. bahwa sifat eksepsionalitas artinya dalam dua tahun kepolisian itu sebagai penyidik untuk tindak pidana umum, tapi untuk tindak pidana tertentu karena sifat eksepsionalitasnya ditegaskan sini dalam tetapi kalau terjadi perubahan atau pencabutan. itu pendekatan asas lex certa harus diartikan secara tegas, ini bersifat eksepsional. jadi kewenangan itu tetap berlaku untuk tiga tindakan tadi penjelasannya sudah disebutkan, undang undang tindak pidana korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. subversi sudah dicabut jadi tindak pidana korupsi belum dicabut, jadi kewenangan itu sebagai sifat eksepsional ini tetap berlaku. ketentuan mengenai jangka waktu dua tahun untuk tindak pidana tertentu yang disebut disini masih tetap mengikat pada kejaksaan, kalau ini diartikan sebagai lex certa, tapi kalau sudah dianggap sudah tidak berlaku mempunyai asas juga lex posterior derogat legi priori, inilah yang berlaku, undang undang kejaksaan memang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, berdasarkan pendekatan dari sejarah, jadi historis sosiologis pendekatan yuridis, pendekatan filosofis memang kejaksaan masih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak tindak pidana tertentuntuk pengujian terhadap uud parajaksaan republik indonesia, yang berbunyicc.stik kriminalnyakejaksaan republik indonesia, sebagaimana dijamin dalam ketentuan dan uud bahwa para pemohon dalam permohonan guo juga mengemukakan bahwa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum telah dilanggar dan bertentangan dengan hak hak konstitusional para pemohon seperti yang dijamin dalam uud bahwa dengan adanya tugas dan kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, pemohon merasa diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum yaitu pemohon telah menerima surat ketetapan nomor pol. tap 103a vii dit tentang penghentian penyidikan sp3) tanggal juli namun kemudian kejaksaan agung melakukan penyelidikan ulang terhadap objek dan subjek yang sama serta melakukan penahanan sejak tanggal agustus sampai dengan november sehingga merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa adapun hak dan atau kewenangan konstitusional yang menurut para pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia ialah bahwa para pemohon dirugikan dengan adanya penyidikan oleh kejaksaan agung yang menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya:. bahwa oleh karena itu, para pemohon menganggap ketentueterangan dewan perwakilan rakyatdengan berlakunya undang undang tertentuemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa dalam permohonan guo dikemukakan bahwa pemohon adalah seorang ibu rumah tangga, isteri dari pemohon yaitu mayjen. tni purn) suara widjaja, yang merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya yaitu merasa diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum, sehingga berakibat pada terganggunya perekonomian, malu yang tidak terhingga, tekanan psikologis, kehancuran usaha bisnis, dan tercemar nama baiknya. bahwa dalam perkara guo yang dilakukan pengujian adalah mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. bahwa terhadap dalil pemohon tersebut, terlebih dahulu perlu dipertanyakan kedudukan hukum (legal standing) yaitu: apakah pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak sebagaimana telah disyaratkan dalam1 dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 apakah pemohon memiliki hak konstitusional? apakah terdapat kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia? bahwa berdasarkani dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii terhadap pertanyaan pertanyaan tersebut, dpr berpendapat: bahwa pemohon adalah bukan pihak yang terkait langsung dengan kasus guo (kasus yang dialami pemohon ii) sehingga tidak ada relevansinya dan hubungan sebab akibat antara kasus guo (kasus yang dialami pemohon ii) dengan pemohon oleh karena itu secara yuridis, tidaklah berdasar jika pemohon berkedudukan sebagai pihak dalam perkara permohonan guo, yang jelas jelas tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak dalam perkara permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bahwa oleh karena pemohon bukan pihak yang terkait langsung dalam kasus guo (kasus yang dialami pemohon ii) maka menurut hukum pula, tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang berhubungan langsung dengan perkara permohonan guo. bahwa dengan demikian, oleh karena pemohon bukan sebagai pihak yang terkait langsung, dan tidak terdapat hak konstitusional pemohon yang berhubungan langsung dengan perkara permohonan guo, maka logika hukumnya jelas tidaklah terdapat kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan demikian pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan penjelasannya, serta putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 kedudukan hukum legal standing) pemohon ii. mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon ii, bahwa dalam permohonan guo dikemukakan bahwa pemohon adalah purnawirawan tni yang telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian yang kemudian menurut para pemohon dihentikan berdasarkan surat ketetapan nomor pol. tap vii dit. perihal penghentian penyidikan sp3) tanggal juli namun pada tanggal agustus kejaksaan agung telah memanggil, memeriksa dan mendidik pemohon yang dibanggakan melakukan tindak pidana korupsikejaksaan republik indonesia, menganggap hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon dirugikan yaitu merasa diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan merasa tidak ada kepastian hukum yaitu dengan adanya pemanggilan, pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan kejaksaan kepada pemohon ii undang undang mahkamah konstitusi, serta memenuhi (lima) syarat (vide putusan perkara nomor puu iiaradapat dijelaskan sebagai berikut: pertama,kejaksaan republik indonesia, maka ini perlu dipertanyakan hak konstitusional yang mana telah dirugikan? bahwa dalil parakejaksaan republik indonesia, sehingga dianggap telah melanggar dan uud adalah dalil yang tidak berdasarapakah terdapat hak konstitusional para pemohon yang secara eksplisit diamanatkan dan uud ada kaitannya dengan dalil para pemohon dalam permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. kedua, bahwa ketentuan dan uud mengandung substansi mengenai kepastian hukum dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta rasa aman dan ancaman ketakutan. untuk memahami makna yang terkandung dalam dan uud harus dipandang secara komprehensif, yaitu samping mengacu padahukum acara pidana, harus juga mengacuhak asasi manusia, dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia. sehingga dengan demikian jelas bahwa penyidikan tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian tetapi juga menjadi kewenangan kejaksaan yaitu yang terkait dengan tindak pidana korupsi. berdasarkan dalil dalil tersebut, dpr berpendapat tidak ada hak konstitusional para pemohon yang secara eksplisit diatur dalam dan uud oleh karena kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan kepada pemohon sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. selanjutnya pertanyaan lainara pemohon dalam permohonan guo mengemukakan bahwa diperlakukan tidak sama hadapan hukum dan tidak ada kepastian hukum sehingga berakibat buruk pada ketenangan keluarga dari segi ekonomi dan psikologis. menurut para pemohon kewenangan penyidikan hanya bisa dilakukan oleh kepolisian dimana kepolisian dalam perkara guo telah menerbitkan sp3 surat penghentian penyidikan terhadap pemohon ii. terhadap dalil para pemohon tersebut, perlu dipahami bahwa terhadap tindak pidana korupsi yang dibanggakan kepada pemohon ii, penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, telah mengatur bahwa kewenangan penyidikan oleh kejaksaan. jadi penyidikan tidak hanya oleh kepolisian tetapi juga diberikan kepada kejaksaan. dalam hal ini perlu dipertanyakan juga apakah nyata ada kerugian konstitusional para pemohon dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia?kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak dalam pengujian undang undang guo. bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujianillpengujian ini berkaitan dengan tugas dan kewenangan penyidikan kejaksaan sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, yang berbunyi,apabila para pemohonkejaksaan republik indonesiaii. pengujian materiiljaksaan republik indonesia khususnya huruf yang memberikan kewenangan penyidikan telah menimbulkan kerugian konstitusional para pemohon. bahwa permohonan para pemohon guo kabur, tidak jelas (obscura libels). oleh karena para pemohon guo tidak menegaskan yang mana dari undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang dinyatakan bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap dalil dalil para pemohon yang terkait dengan substansi perkara guo, dpr berpendapat bahwa tidak terdapat relevansi antara alasan para pemohon yang mendasarkan permohonannya pada ketentuan dan uud negara republik indonesia tahun dengan tindakan kejaksaan melakukan penyidikan atas diri pemohon yang didasarkan pada kewenangan kejaksaan sebagaimana diatur dalam khususnya ketentuan pada huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam kasus pidana pemohon adalah soal penahanan, maka termasuk dalam lingkup kompetensi absolut pengadilan lingkungan peradilan umum. karena itu, perkara guo bukan kompetensi mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara guo. bahwa undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia merupakan landasan hukum bagi kejaksaan dalam melakukan tugas dan kewenangannya, yaitu samping tugas penuntutan juga termasuk melakukan penyidikan terhadap pemohon sebagaimana disebutkan dalam huruf yang berbunyi: latar belakang pertimbangan kewenangan penyidikan diberikan kepada kejaksaan diuraikan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesiabahwa dalambahwa terkait dengan huruf dan penjelasan umum serta penjelasan huruf tersebut, karena itu dipandang perlu untuk memahamiadapun yang terkait dengan adalah: undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia. pengadilan hak asasi manusia menyatakan bahwa penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh jaksa agung undang undang nomor tahun tentang,bahwa diberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia adalah sebagai dasar hukum untuk memayungi atau mengakomodir kewenangan penyidikan kejaksaan yang diberikan dalam undang undang nomorlandasan yuridis diberikannya kewenangan penyidikan kepada kejaksaan oleh huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia adalah: butir undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana menyatakan bahwbahwa berdasarkan penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi. dengan demikian kewenangan penyidikan tindak hanya pada kepolisian tetapi juga ada pada kejaksaan untuk perkara tindak pidana korupsi. bahkan,kpk pun mempunyai wewenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi yang nilainya lebih dari (satu) milyar. selanjutnya mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi jugketentuan penyidikan sebagaimanajelaslah tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih. sebagai gambaran mengapa kejaksaan diberi kewenangan penyidikan, dapat dikemukakan bahwa dalam rapat panitia kerja tanggal juni mengenai pembahasan ruu tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, ditemukan oleh andi matamata, sh. hum. sebagai berikut: kem. melakukan penyidikan sebenarnya kalau menurut rumusan ini tidak seluruh tindak pidana, hanya tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang undang ini. jadi kalau tidak ada undang undang yang menyebutkan jaksa sebagai penyidik maka dia tidak berwenang sebagai penyidik. jadi kewenangan pendidikannya sudah dibatasi sepanjang diatur dalam undang undang tertentu. selanjutnya pof dr. andi hamzah, menyatakan bahwa: jadi masih tetap dipertahankan melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang undang dengan alasan seperti tadi adanya penghambat sidang perkara pidana korupsi yang bisa berakibat luas. berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan agung dalam permohonan guo tidak melanggar hukum. dengan mendasarkan pada kewenangan yang diatur dalam huruf penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan terhadap pemohon tidak dapat dikatakan melakukan penyidikan ulang (nobis idem) karena walaupun subjeknya sama, tetapi objek perkaranya jelas berbeda. pada penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang kemudian menurut pemohon dihentikan berdasarkan surat ketetapan nomor pol. tap vi1 dit. tentang penghentian penyidikan sp3) tanggal juli objek perkara yang dibanggakan adalah penggelapan atau penipuan atau kuhp), sedangkan penyidikan yang kemudian dilakukan oleh kejaksaan objek perkara yang dibanggakan adalah tindak pidana korupsi. selanjutnya perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa larangan pemeriksaan kedua kali terhadap perkara dengan subjek dan objek yang sama hanya berlaku terhadap suatu perbuatan yang perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. dalam permohonan guo, perbuatan yang dilakukan pemohon masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan belum sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ketentuan larangan nobis idem diatur pula dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yangerdasarkan pada ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia tersebut, sudah jelas bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mendasarkan kewenangannya pada undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia adalah sah dan sama sekali tidak melanggar ketentuan dan uud bahkanbahwa berdasarkan dalil dalil sebagaimana diuraikan, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia secara konstitusionalguo untuk seluruhnya (void) atau setidak tidaknya permohonan guo tidak diterima menyatakundang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia tetap berlaku djanuari pihak terkait langsung kepolisian yang diwakili oleh kombes pol rm. panggabean telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis, serta mengajukan (dua) orang ahli yang bernama prof. dr. drs. awaloedin djamin, mpa., dan dr. otto cornelis klinis, s.h., m.h. yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: keterangan pihak terkait langsung kepolisian permohonan pemohon legal standing) adalah menyangkut pengujian atas nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan dan uud nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia berbunyi sebagai berikut: bidang pidanaberkekuatan tetap: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pengawasan, dan putusan lepas bersyarat: melakukan penyidikan," prinsip pengujian mahkamah konstitusi terhadap suatu undang undang harus menunjukkan dan membuktikan substansi suatu undang undang bertentangan dengan uud oleh pemohon legal standing). dalam kasus ini (in cast) pemohon telah menunjukkan bahwa huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia telah bertentangan dengan dan uud yang intinya: "hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama depan hukum". sebagaimana telah ditegaskan oleh uud adalah negara hukum. unsur unsur negara hukum adalah konstitusionalisme yang menghendaki agar konstitusi atau undang undang dasar cast uud benar benar direalisir dalam praktik. semua undang undang termasuk nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia undang undang tidak boleh bertentangan denganbertentangan dengan hak asasi manusia.maka harusoleh karena itu, bila dilihat dari prinsip prinsip yang dibangun dalam nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap), dikenal suatu sistem penegakan hukum pidana terpadu integrated criminal justice system ics), yang menggariskan adanya diferensiasi fungsi dan wewenang bidang penegakan hukum. hal ini mengandung konsekuensi untuk melakukan koordinasi ataupun pengawasan secara horizontal, agar kepastian hukum demi kepentingan ham tidak dilanggar atau terabaikan.arena menurut pemohon telah mendapat surat penetapan penghentian penyidikan sp3) dari penyidik polri, sebagaimana tertuang dalam ketetapan penghentian penyidikan nomor pol. tap. vii dit. tanggal juli akan tetapi kejaksaan agung melakukan penyidikan dengan mempersangkakan tindak pidana korupsi, dan menahan pemohon padahal perbuatan yang diduga dilakukan oleh pemohon berasal dari pembuatan yang secara materil adalah sama dengan perbuatan yang dididik oleh penyidik polri, yang berbeda adalah mengenai unsur unsurnya. lebih tepatnya dalam teori hukum pidana disebut perbuatan sembarangan jamak concours realis) yaitu antara kerugian negara (tindak pidana khusus) dengan tindak pidana umum, yang dapat dididik sekaligus oleh penyidik polri. berkaitan dengan huruf atas, dikaitkan dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kejaksaan, dalam hal ini terhadap pemohon mayor jenderal tni purn.) suara wijaya, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sejumlah uang yang ada pada pt. sabri, memiliki wewenang yang rangkap (kewenangan penyidikan dan penuntutan melekat pada satu badan, yaitu pada kejaksaan) untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana telah ditentukan dalam huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia. sebelum penyidik melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana, maka diawali dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spp) kepada penuntut umum, agar sejak awal pihak kejaksaan dapat memberikan masukan atau arahan untuk kesempurnaan penyidikan, sekaligus merupakan sarana bagi penuntut umum pu) untuk melakukan koordinasi terhadap setiap perkara, untuk memudahkan memberikan masukan untuk melengkapi pemeriksaan perkara. dalam perkara cast, sp3 terhadap kasus pemohon yang telah dilakukan oleh penyidik dari mabes polri bukanlah penghentian penuntutan suatu perkara demi kepentingan hukum. kalau terdapat bukti baru yang berkaitan dengan perkara yang telah dihentikan pendidikannya sudah tentu dapat dibuka kembali. oleh karena itu jika sekiranya pihak kejaksaan menemukan bukti baru dalam perkara tersebut, misalnya adanya indikasi tindak pidana korupsi, maka bukti baru tersebut sebaiknya diserahkan kepada penyidik polri untuk dibuka sp3, dan melakukan penyidikan ulang sesuai dengan masukan bukti baru tersebut, bukan melakukan penyidikan tersendiri. tindakan dari kejaksaan yang demikian menimbulkan kesan buruk terhadap polri bahwa penyidik polri tidak memiliki kemampuan untuk menangani tindak pidana korupsi, dengan kata lain hanya jaksa lah yang mampu melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. bahwa ketentuan mengenai kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan sebagaimana diatur dalam nomor tahun guo jelas jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam uud hal mana terbukti dari status hukum pemohon yang telah mendapatkan surat ketetapan nomor pol. tap vii dit. tentang penghentian penyidikan sp3) tanggal juli namun kemudian kejaksaan cast kejaksaan agung melakukan penyidikan ulang terhadap subjek dan objek hukum yang sama serta melakukan tindakan penyidikan yaitu melakukan penahanan" sejak tanggal agustus sampai dengan november terhadap diri pribadi pemohon (vide, bukti kewenangan penyidikanonal para pemohon yaitu berupa hak mendapatkan perlakuan dan jaminan perlindungan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam uud bahwa negara republik indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (the democratic rule law)alat negara penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam uudsebagaimana kita dapat bercermin pada sistem peradilan pidana negara amerika serikat, inggris, dan eropa lainnya, pengalaman empiris dari berbagai penyidik yang mengesankan bahwa, setiap penyidik polri menangani perkara korupsi, berkas perkara yang disampaikan pada pasti bolak balik untuk diperbaiki oleh penyidik. fakta ini membuat kesan yang buruk kepada masyarakat bahwa hanya penyidik kejaksaan lah yang mampu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi atau tindak pidana tertentu, sedangkan untuk perkara perkara biasa luar tindak pidana korupsi telah berjalan tanpa banyak hambatan teknis (tanpa sering bolak balik berkas perkara dari penyidik pu). terabaikan. dengan adanya kewenangan ganda yang melekat pada kejaksaan secara langsung maupun tidak langsung jelas telah berpengaruh terhadap eksistensi polri dalam melakukan proses penyidikan khususnya tindak pidana khusus (dalam hal ini tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini pihak kejaksaan sering mengada ada dalam memberikan petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan perkara, hal tersebut dimaksudkan agar image masyarakat bahwa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang dianggap mampu hanyalah kejaksaan, dari sejak awal seorang praktisi hukum dr. o.c. klinis, s.h., m.h., tidak setuju adanya kewenangan ganda (penyidikan dan penuntutan) yang diberikan kepada kejaksaan. semula kewenangan ganda tersebut hanya dipertahankan dalam waktu (dua) tahun atau sampai ada pergantian khusus seperti tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. namun pergantian khusus tersebut tidak pernah terealisasi sampai saat ini, bahkan muncul disparitas berbagai undang undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan sebagai penyidik. oleh karena itu jelas kewenangan kejaksaan yang ganda tersebut secara kelembagaan tidak ada yang mengendalikannya atau mengkontrol sebagaimana cita cita atau tujuan pembentukan kurap: ketentuan peralihan berlakunya kurap sebagaimana diatur dalam kurap menentukan" penjelasan menetukan sebagai berikut: "a.semangat pembaharuan sistem kurap dalam rangka melindungi ham melalui sistem diferensial fungsional (khususnya pemisahan kewenangan penyidikan dan penuntutan) antara lain tercermin dalam risalah pembahasan ruu kurap, terutama mengenai ketentuan kurap yang secara garis besar telah dimuat dalam pedoman pelaksanaan kurap yang dikeluarkan oleh departemen kehakiman melalui keputusan menteri kehakiman nomor .pw. th. tanggal februari hal s.d. yang intinya sebagai berikut: sikap pendirian pemerintah tentang "penyidik" (yang dipisahkan dari penuntut), selain telah dirumuskan dalam draft ruu hap yang disampaikan kepada dpr sebagai hasil pemikiran pemerintah, juga dapat ditemukan kembali pada saat penyampaian penjelasan pendapat pemerintah tentang ruu hap, khususnya mengenai "penyidik" yang intinya sebagai berikut: jadi concrete" jaksa tidak menjalankan penyidikan secara fisik atau facto, kecuali untuk yang oleh undang undang penyidik itu memang diserahkan kepada jaksa, umpamanya tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi maupun rahasia bank dan atau yang oleh kepala negara secara langsung diperintahkan untuk ditangani sendiri oleh jaksa agung atau aparat kejaksaan". apapun hap untuk perkara pidana yang bersifat khusus pada dasarnya berlaku undang undang ini dengan pengecualian pengecualian khusus tersebut". beranjak dari itu semua, pemerintah tetap berpendapat bahwa: masalah yang mengatur ketentuan ketentuan khusus diberbagai peraturan perundang undangan dan yang tidak tunduk pada cara yang berlaku hir kini hap kelak), perlu diatur tersendiri. pengaturan tersebut tidak mengurangi sifat sifat kodifiktif dan unifikasi hap yang berlaku (baik yang sekarang maupun yang nanti), karena kodifikasi dan unifikasi pun masih memberi peluang dan kelonggaran bagi yang khusus. peraturan itu perlu diberikan batasan agar secara dini sudah dapat dipagari hap demikian rupa sehingga tidak akan terulang apabila kehilangan sifat sifatnya tadi, sejalan dengan menetapkan bahwa ketentuan ketentuan khusus tersebut: ditemukan dimuat dalam suatu uu, tidak dalam pp, keppres, dan lain lain: mengatur tindak pidana tertentu luar kurap beserta ketentuan khusus acaranya, sehingga dalam aturan tambahan dan aturan peralihan sebagaimana catatan semasa menghapus (rancangan kurap) dan dapat juga dimuat aturan penutup, disarankan rujukannya sebagai berikut: untuk perkara perkara pidana, baik yang dimuat dalam kuhp maupun yang tidak, pada dasarnya diberlakukan acara yang ditetapkan dalamdalam peraturan perundang undangan tentang tindak pidana tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". perlu dijelaskan bahwa rumusan ini mengandung dua unsur utama, yaitu: adalah suatu prinsip bahwa hap diperlakukan atas semua tindak pidana, dalam hal ini ditegaskan dengan kata kata "pada dasarnya diberlakukan acara yang ditetapkan dalam ini": adanya pengecualian, namun terhadap pengecualian tersebut perlu diberikan batasan batasan yang ketat, yaitu: pengecualian tersebut bersifat sementara, hanya mengenai ketentuan ketentuan khusus acara pidana, terbatas pada yang mengatur tindak pidana tertentu saja, sampai adanya perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. dengan demikian, kata kata "sementara" dan "sampai dirubah. dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi" haruslah dibaca sebagai keharusan bagi kita untuk tidak membiarkan ketentuan ketentuan tersebut berkepanjangan berlakunya (atau "melanggengkannya"), atau bahkan mewajibkan kita untuk segera meninjau kembali guna disesuaikan dan disempurnakan sebagaimana tuntutan kodifikasi dan unifikasi yang diinginkan oleh kurap sendiri. hal ini lebih tegas dirumuskan dalam penjelasan huruf kurap, sebagai berikut: yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada tertentu" ialah ketentuan khusus acara sebagaimana tersebut pada antara lain: tentang pengusutan penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi nomor tahun undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat singkatnya. dari uraian tersebut atas dapat disimpulkan bahwa: kurap sebagai karya agung bangsa indonesia sesungguhnya telah mencanangkan semangat perlindungan ham melalui penataan sistem hukum acara pidana yang dapat lebih menjamin perlindungan ham dan menjamin kepastian hukum melalui ketentuan, antara lain: penerapan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana yang terpadu, yang dalamnya mencakup prinsip pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan, mana pada masa hir kedua kewenangan tersebut digabung dan dimiliki oleh kejaksaan. pembagian pemilahan fungsi penyidikan dan penuntutan tersebut, merupakan koreksi terhadap kelemahan sistim hir sebelumnya, yang selanjutnya melalui pemilahan kedua fungsi tersebut mengandung maksud sebagai berikut: mengurangi peluang terjadinya penumpukan kewenangan pada salah satu unsur penegak hukum: untuk mewujudkan sistem pengawasan silang antar unsur penegak hukum: untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh salah satu unsur penegak hukum: dan agar masing masing unsur penegak hukum lebih profesional bidangnya masing masing. semenjak diberlakukannya kurap, diharapkan seluruh acara peradilan pidana akan dapat dilakukan menurut cara yang diatur dalam kurap, dengan masa transisi penerapan kurap selama dua tahun (sebagaimana dinyatakan dalam kurap), disertai dengan semangat bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada tertentu akan ditinjau kembali, diubah, atau dicabut dalam waktu yang sesingkat singkatnya. namun dalam kenyataannya semangat unifikasi hap tersebut tidak diterapkan secara konsisten sehingga sampai saat ini peninjauan kembali terhadap ketentuan khusus acara pidana untuk tindak pidana tertentu tidak dilaksanakan. bahkan arah pembangunan hukum acara yang menuju kepada unifikasi untuk penerapan prinsip diferensiasi fungsional menjadi semakin kabur, dengan bermunculannya ketentuan perundang undangan yang tidak sinkron dengan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut dalam kurap, antara lain nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, terutama huruf yang saat ini digugat oleh para pemohon untuk diuji. keberadaan huruf nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia, mengenai kewenangan untuk melakukan penyidikan bagi kejaksaan, ditinjau dari kajian teori hukum menunjukkan inkonsistensi dengan kurap (tidak sesuai dengan prinsip referensi fungsional) dan tidak menjamin perlindungan ham khususnya mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum perlindungan sebagaimana yang dirumuskan dan uud penerapan huruf nomor tahun dalam praktik hukum, sebagaimana telah dicontohkan dalam kasus penyidikan tersangka pemohon telah mengakibatkan terjadinya tindakan penegakan hukum yang melanggar asas perlindungan hukum, sebab kepada tersangka pemohon telah dihentikan pendidikannya oleh penyidik polri, namun kemudian dilakukan penyidikan kembali oleh kejaksaan untuk perkara yang sama, sehingga hal ini juga menimbulkan kurangnya kepastian hukum. keberadaan peran ganda yang dimiliki oleh kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam praktiknya selama ini sering menimbulkan benturan antara penyidik polri dan penyidik kejaksaan, serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan dan menimbulkan "persaingan" kurang sehat antara penyidik polri dan penyidik kejaksaan, sehingga dapat menghambat efektivitas penerapan hukum serta mengurangi kepastian hukum. berkenaan dengan pendapat dan penjelasan tersebut atas, maka selaku pihak yang terkait memohon kepada majelis hakim yang mulia putusan yang seadil adilnya demi tegaknya prinsip prinsip negara indonesia sebagai negara hukum, khususnya prinsip perlindungan hukum bagi rakyatnya yang telah dirumuskan dalam uud keterangan ahli pihak terkait prof. dr. drs. awaloedin djamin, mpa. bahwa kepastian hukum yang pasti hak asasi manusia jangan hak termasuk tersangka lihat betapa ketatnya kurap dibanding hir, ada bukti yang cukup, waktu penahanan, tentang pemeriksaan, kurap yang baru haknya tersangka didampingi pengacara, ada pra peradilan, ada rehabilitasi dan segala macam, ada ganti rugi, betapa ketatnya baru tingkat penyidikan maka disampaikan pihak penuntutan sebagai menjaga hak asasi manusia polisi bukan asal asalan dan penyelidikan bap nya jaksa yang periksa, bahwa karena hir memberi hak bagi para jaksa seluruhnya, maka penyidik dalam kurap hanya ada dua yaitu polisi dan penyidik pegawai negeri sipil, disitu tidak ada menyebutkan jaksa, karena itulah intinya. sebab penyidikan dilakukan sipil sebelum belanda, itu adalah penyidik teknis, bea cukai, imigrasi, semuanya itu teknis bidangnya tetapi kurap menyatakan adalah penyidikan. polri wajibterangan ahli pihak terkait dr. otto cornelis klinis, s.h., m.h. bahwa menurut pandangan ahli,john locke, montesguie, dan rousseau.. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari pihak terkait langsung kejaksaan agung yang diwakili oleh marwan effendi telah memberikan keterangan secara lisan dan tertulis antara lain sebagai berikut: keterangan pihak terkait langsung kejaksaan agung kedudukan kejaksaan dalam konstelasi ketatanegaraan ditetapkan dalam uud dan secara fungsional tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur oleh undang undang.oleh karena merupakan suatu kesepakatan, maka konsekuensi logis dari produk legislasi harus ditaati oleh setiap warga negara karena telah ditegaskan oleh(guilty before the law). kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum adalah sub ordinated dari undang undang, dan selaku pemegang otoritas dominus itis dalam perkara pidana (penentu seseorang untuk dihadapkan persidangan sebagai terdakwa) tidak saja harus mampu menjabarkan maksud dari undang undang tersebut, tetapi juga harus mampu melaksanakan dan mengamalkannya serta tidak boleh contra legum, dan disamping itu oleh undang undang diberi juga tugas dan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. untuk mengetahui apakah tugas dan kewenangan tersebut bertentangan atau tidak dengan uud maka perlu dikemukakan lebih dahulu mengenai pandangan tentang hukum, pertama megalitik, kedua fungsional dan ketiga kritis sudarto, hukum dan hukum pidana, pandangan yang megalitik bertumpu kepada "kepastian hukum (prediktabilitas atau rechtszekerheid)", pandangan yang fungsional bertumpu kepada "kegunaan atau kemanfaatan hukum (utility atau doelmatigheid)" sedangkan pandangan yang kritis bertumpu kepada "keadilan (justice atau gerechtigheid)" atau sinonim lainnya dari kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan adalah rechtssicherheit, zweckmassigkeit dan gerechtigkeit gustav radbruch, einfuhrung die rechtswissenschaft, baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum adalah merupakan nilai nilai dasar dari hukum gustav radbruch, ibid) dengan kata lain merupakan "ide hukum (rechts ide)" atau "cita hukum" yang merupakan gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan persepsi makna hukum. cita hukum bangsa indonesia berakar dalam pancasila tersirat dalam alinea pembukaan uud yang menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara bernard sidharth, cita hukum pancasila, berdasarkan apa yang telah dikemukakan atas, maka untuk menyatakan apakah suatu undang undang atau suatu dari undang undang bertentangan atau tidak dengan uud tentunya harus dilihat dari ketiga nilai dasar dari hukum tersebut, artinya tidak hanya dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari aspek keadilan dan aspek kegunaan atau kemanfaatan hukum, agar sudut pandang tidak parsial. dalam pandangan megalitik yang bertumpu kepada kepastian hukum, hukum dipandang identik dengan undang undang dan hukum diterapkan secara yuridis normatif. sebagai suatu yang "ologischen geschlossenheit", hukum adalah suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain dan harus ditaati masyarakat sudarto, loc cit). yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri gustav radbruch, loc cit). oleh karena itu, dari aspek kepastian hukum, kewenangan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan kejaksaan berdasarkan undang undang adalah merupakan suatu upaya mengimplementasikan uud dan expresses verbs tidak bertentangan dengan uud samping itu, adanya pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu institusi penegak hukum, tujuannya agar dapat diwujudkan "chess and balances", karena apabila salah satu penyidik mengabaikan kewenangannya tidak menindaklanjuti suatu perkara tindak pidana korupsi, maka dapat dilakukan oleh penyidik lain, sehingga hukum dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen. berbagai negara maju sistem ini masih dianutnomor tahun. bahwa wewenang kejaksaan selaku penyidik merangkap penuntut umum. bahwa oleh karena hal hal atas, maka dengan segala kerendahan hati kami ingin menyampaikan bahwa nomor tahun guo mengandung cacat (defect) konstitusional, selain dan selebihnya, mungkin ada baiknya pada kesempatan ini kami k bahwkami kutip tulisan dr. lur. adnan buyung nasution: seperti negara negara yang menganut paham civil law, antara lain belanda dan prancis, begitu juga negara maju lainnya seperti jepang dan korea, pengaturan yang demikian itu menurut prof. sudarto mengacu kepada teori stir kemudi, justru tidak saja dapat lebih, menjamin kepastian hukum, bahkan lebih dapat memberikan manfaat kepada undang undang itu sendiri sudarto, capita semesta hukum pidana, kuliah, dalam pandangan fungsional yang bertumpu kepada kegunaan atau kemanfaatan hukum, mengingat "hukum itu dibuat dengan tujuan untuk mencapai hasil hasil tertentu yang diinginkan hering dalam bodenheimer, jurisprudence, the philosophy and method the law, maka yang harus diperhatikan hasilnya dan untuk itu dapat dilihat dari tabel bawah ini: data perkara tindak pidana korupsi (penuntutan) yang dididik oleh kejaksaan, kepolisian dan kpk tahun sampai dengan tahun| kejaksaan r.i. (kepolisian r.i.| kpk catatan sumber dari direktorat penuntutan tindak pidana khusus kejaksaan agung kok baru dibentuk akhir tahun sehingga tahun belum optimal menangani perkara karena masih mengupayakan capacity building. data tahun dan hasil penyidikan polri masih ada kejar yang belum melaporkan. dari data kuantitatif atas, dapat dibayangkan, jika kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, sedangkan korupsi oleh sebagian kalangan sudah dipandang sebagai extraordinary crime, bahkan bukan hanya menjadi musuh masyarakat bangsa indonesia, tetapi sudah menjadi musuh dunia karena sudah merupakan kejahatan transnasional. dalam pandangan kritis yang bertumpu kepada keadilan dan salah satu pengertiannya adalah "suatu kebijakan politik yang aturan aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan aturan merupakan ukuran tentang apa yang hak aristotle)". justru dengan ditindaklanjutinya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah dalam rangka untuk menguji apakah perbuatan tersangka telah atau tidak memenuhi ukuran hak dimaksud serta untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, mengingat pencari keadilan tersebut, (stake holders) tidak hanya tersangka atau terdakwa saja, tetapi juga masyarakat pemerintah dan negara. kebijakan penuntutan yang dikaitkan dengan penyidikan dalam the asia crime prevention foundation acf) working group meeting the role the prosecutor the changing world bangkok tahun dikelompokkan dalam dua sistem yang dianut oleh berbagai kejaksaan berbagai negara, yaitu: mandatory prosecutorial system berdasarkan sistem ini, jaksa dalam menangani suatu perkara hanya berdasarkan alat alat bukti yang sudah ada dan tidak terhadap hal hal yang luar yang sudah ditentukan (kecuali dalam keadaan keadaan tertentu). dianut oleh negara negara, seperti thailand, china, india, srilanka dan papua guinea. discretionary prosecutorial system berdasarkan sistem ini, jaksa dapat melakukan berbagai kebijakan tertentu dan dapat mengambil berbagai tindakan dalam penyelesaian suatu perkara. jadi tidak hanya sekadar melakukan penuntutan, tetapi dapat juga melakukan penyidikan sendiri. dianut oleh negara negara, seperti belanda, perancis, jepang, korea dan taiwan. pada waktu masih berlaku heroine inlandsche element hir) indonesia menganut sistem discretionary prosecutorial", tetapi setelah berlaku undang undang nomor tahun tentang kurap, indonesia menganut kedua sistem tersebut, meskipun hanya menyatakan sifatnya sementara. dengan keluarnya nomor tahun tentang peradilan ham nomor tahun tentang kpk dan juncto dan serta nomor tahun tentang kejaksaan huruf (d)|". bahkan indonesia prinsip "een ondeelbaar" atau "single prosecution"untutan sendiri terhadap perkara tindak pidana korupsi dan ternyata tidak dipermasalahkan. mencermati hal hal yang telah dikemukakan pada butir sampai dengan atas, yang menjadi pertimbangan mengapa kejaksaan masih diberi wewenang oleh pembuat undang undang melakukan penyidikan: karena penyidik kejaksaan lebih berpengalaman dibandingkan dengan penyidik lain dalam penanganan tindak pidana korupsi, baik terkait dengan profesionalitas maupun kapabilitas, meskipun masih ada suara miring terhadap kinerja kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi. akan mengurangi rentang kendali dan tunggakan penyidikan serta prosesnya penuntutan karena hasil penyidikan tanpa melalui pra penuntutan langsung dapat ditindaklanjuti penuntutan dan kemudian dilimpahkan pengadilan, agar tidak terjadi "delayed justice denied justice . hiroshi ishikawa characteristic aspects japanese criminal justice system , makalah, sebagai penuntut umum yang pemegang otoritas dominus itis harus mempertanggungjawabkan berkas hasil penyidikan pengadilan, sehingga sejak awal harus sudah mengetahui validitas dari alat bukti pada berkas hasil penyidikan tersebut, agar secara dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi hal hal yang akan muncul dalam proses persidangan yang dapat melemahkan tuntutan. menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antar penyidik yang checks and balances dan kekhawatiran tentang akan terjadinya tumpang tindih penyidikan dapat diatasi dengan cara memberitahukan kepada penyidik lain, apabila telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi baik kepada penyidik kepolisian maupun kpk. menimbang bahwa pemohon, pemerintah, dan pihak terkait langsung kepolisiadalam perkara ini para pemohon terdiri atas: pemohon yaitu ny. nurani, warga negara indonesia, beralamat komplek tni blok cipayung jakarta timur, pemohon ii, yaitu mayjen tni purn.) suara widjaja, beralamat komplek tni blok cipayung jakarta timur, bahwa para pemohon mengajukjaksaan), terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang selanjutnya disebut uud menurut para pemohon, kejaksaan dianggap telah merugikan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh dan uud bahwa, dalam petit permohonannya para pemohon memohon agar seluruh kejaksaan dinyatakan bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan mengikat. namun dari keterangan para pemohon dalam persidangan, terungkap bahwa yang dimohonkan oleh para pemohon sebenarnya hanya terkait dengan huruf dari guo. oleh karena itu, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah hal hal yang berkaitan dengan huruf kejaksaan yang berbunyi, bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: aa. b. c. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang, ehmemohonkan pengujian huruf kejaksaan, kewenangan mahkamah menimbang bahwa berdasarkan uud yang ditegaskan kembali dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, selanjutnya disebut mk, juncto undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, lari tahun nomor tenripermohonan guo adalah permohonan, pengujian undang undang, cast pengujian huruf kejaksaan,berdasarkan alat bukti berupa fotokopi ktp, telah ternyata bahwa baik pemohon maupun pemohon adalah warga negara indonesia. oleh karena itu, keduanya termasuk dalam kategori perorangan warga negara indonesia, sehingga telah memenuhi salah satu unsur kualifikasi dar, menimbang bahwa akan tetapi agar seseorang atau suatu pihak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang undang, samping harus memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada paragraf juga harus memenuhi syarat syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional. berkenaan dengan hal itu, mahkamah sejak putusan perkara nomor puu iii dan putusan selanjutnya, mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang undang menurut mkatas, untuk menilai benar tidaknya anggapan para pemohon guo, mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan secara mendalam tentang kerugian konstitusional para pemohon dimaksud sebagai akibat diberlakukannya guo, menimbang bahwa oleh karena untuk mengetahui ada tidaknya kerugian hak konstitusional para pemohon dalam permohonan guo ternyata berkait langsung dengan materi permohonan, sehingga mahkamah memandang perlu untuk terlebih dahulu mendengar keterangan pembentuk undang undang dpr dan pemerintah), kejaksaan agung dan kepolisian republik indonesia sebagai pihak terkait, maupun ahli,dpr), pemerintah, pihak terkait, dan para ahli, baik yang diajukan oleh para pemohon, pemerintah, maupun pihak terkait, yang selengkapnya sebagaimandpr bahwa menurut dpr para pemohonsamping itu, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf kejaksaan tidak bertentangan dengan dan uud keterangan pemerintah bahwa menurut pemerintah permohonan para pemohon merupakan permohonan yang kabur (obscura libel) sehingga permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bahwa, hingga penyelesaian tingkat lembaga pemasyarakatan. jadi, bukan sistem yang akan menjurus , tidak dapat dilepaskan dari aspek filosofis, historis, sosiologis, lingkungan strategis, dan yuridis: keterangan pihak terkait kejaksaan agung bahwa menurut pihak terkait kejaksaan agung, diberikannya kewenangan penyidikan kepada kejaksaan dalam tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pertimbangan: pengalaman, profesionalitas, dan kapabilitas, untuk mengurangi rentang kendali: untuk mengantisipasi secara dini hal hal yang dapat melemahkan tuntutan, dan menumbuhkembangkan fungsi saling kontrol antarpenyidik: keterangan pihak terkait kepolisian republik indonesia bahwa menurut pihak terkait kepolisian republik indonesia,haruslahprinsip prinsip yang dibangun dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap) adalah prinsip prinsip yang berlaku dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu integrated criminal justice system), yang menggariskan adanya diferensiasi fungsi dan wewenang bidang penegakan hukum. oleh karena itu, huruf kejaksaan justru bertentangan dengan semangat dimaksud, bahwaeterangan ahli para pemohon ahli dr. marjawan jalfiner saud panjaitan, s.h., m.h. indonesia tidak pernah diperhatikan perumusan suatu peraturan perundangan. seharusnya undang undang itu membawa kepastian hukum, dan tidak boleh membawa penafsiran yang banyak. kalau misalnya dikatakan bahwa jaksa melakukan penyidikan tindak pidana tertentu, kenapa misalnya tidak disebutkan langsung tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi: kalau dilihat dari sistematika itu sendiri dikaitkan dengan kewenangan, memang agak rancu, karena biasanya penyebutan kewenangan dimulai dulu dari penyidikan, baru kemudian penuntutan dan seterusnya, ahli prof. dr. j.e. sahetapy, s.h., m.h. ada satu hal yang kita pelajari dari pernyataan seorang ahli sejarah zaman romawi, "when the state most corrupt then the laws are multiplied . dulu korupsi dikatakan extra ordinary crime, kemudian sudah menjadi ordinary crime, bahwa dulu sebelum ada kurap, yaitu pada saat berlakunya hir, jaksa itu tidak dapat membuat tuduhan begitu saja, dia harus berkonsultasi dengan hakim. ahli menyatakan bahwa kurap telah menjadikan seperti perebutan dendeng antara dua kucing . oleh karena itu, kurap sudah waktunya dihapus: kalau membaca buku scrollen dalam law enforcement, dikatakan criminal procedure kurap) intended control authorities not criminals. menurut ahli, kepolisian adalah penyidik tunggal. kalau ada instansi lain lagi dijadikan penyidik, itu karena pembuat undang undang semaunya saja. kalau kita menganut integrated criminal justice system, kejaksaan adalah badan penuntut umum, keterangan ahli pihak terkait kepolisian ahli prof. dr. drs. awaludin djamin, mpa. bahwa ahli sebagai kapolri pada waktu itu, termasuk orang yang ikut merumuskan kurap bersama jaksa agung dan menteri kehakiman masa itu. pada saat itu semua sepakat harus ada kepastian hukum republik ini, harus jelas siapa yang boleh memiliki tugas dan wewenang menahan, menangkap, dan lain lainya, penyidik dalam kurap hanya dua, polisi dan penyidik pegawai negeri sipil ppn). penyidikan sipil yang dilakukan zaman belanda itu adalah penyidik teknis, yaitu bea cukai dan imigrasi. polrinapa jaksa tidak masuk disana, karena bukan ppn. ppn adalah teknis bidang tertentu, karena imigrasi dan bea cukai adalah pakar bidangnya masing masing. jaksa tidak diberikan wewenang mendidik, tetapi diberikan masa transisi dua tahun untuk tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi. selama dua tahun samar samar, mana polisi mendidik, jaksa mendidik, dan kemudian sampai lahirnya kejaksaan, hal ini telah menjadi terkatung katung. setelah dua tahun diharapkan seluruhnya dilakukan oleh polisi. yang dipikir waktu itu bukan tengkorak katakan, melainkan masa depan penegakan hak asasi manusia secara pasti, ahli mengatakan untuk hati hati melakukan perbandingan, sebab seorang pakar dari amerika mengatakan dalam bukunya police management bahwa polisi amerika very fragmented, dan merupakan sejarah dari koboi koboi membuat county police, agar jangan dicontoh. membandingkan comparative criminal justice system harus melihat sejarahnya, sistem ketatanegaraan, politik, dan budayanya. integrated criminal justice system adalah pembagian tugas fungsional horizontal, yaitu saling mengawasi secara horizontal tetapi tidak membawahi. tujuannya, untuk menjaga objektivitas dan menjaga hak asasi tersangka, ahli dr. jur) o.c. klinis s.h., m.h. ahli mengutip lord action yang mengatakan power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. penyidikan dan penuntutan satu atap rawan nepotisme, korupsi, kolusi, dan konspirasi, karena hilangnya pengawasan atas penyidikan dan penuntutan yang dibangun oleh jaksa yang satu dan tidak terbagi, parameter legal origin (sic) suatu negara adalah kepastian hukum dimana setiap warga negara diberikan legal protection sekaligus legal enforcement. kedaulatan hukum berdasarkan asas equality before the law yang dijamin dalam satu pemerintah demokrasi berdasarkan rule law dan fair trial. wewenang jaksa satu atap hanya diberikan untuk tenggang waktu dua tahun kurap. dalam kenyataannya jaksa hanya mendidik perkara korupsi, perkara basah yang menggiurkan. mereka hanya memperjuangkan hak hak mereka disana dengan gigih sehingga angka dari kurap dibuat mati suri,hal.sebagai tambahan, dalam karya tulis o.c. klinis, s.h.,m.h. yang berjudul: pengawasan terhadap jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus dalam pemberantasan korupsi , dapat kami petik: hal ini kemudian menjadi alasan bagi kejaksaan untuk terus mempertahankan waktu (dua) tahun masa peralihan, khususnya untuk perkara perkara sulit seperti misalnya perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi. awaloedin djamin mengatakan bahwa ali said selaku jaksa agung pada waktu itu, juga telah sepakat untuk menyerahkan seluruh tindakan penyidikan kepada polisi setelah masa transisi (dua) tahun tersebut. hal ini dibenarkan oleh a.a. baramuli yang ikut mempersiapkan lahirnya kurap. (hal. selanjutnya menuliskan pada halaman lainnyaterangan ahli pemerintah ahli prof. dr. andi hamzah, s.h. bahwa secara historis hukum pidana dan hukum acara pidana indonesia bersumber pada kurap nederland, yang mengatur bahwa penyidikan tindak pidana dibebankan kepada pejabat antara lain: jaksa, hakim kanton dalam kasus yang tidak diperiksanya, pejabat korps polisi negara dan kotapraja dengan pengecualian: polisi dari polisi negara dan pejabat tertentu dari polisi negara, untuk hal tertentu yang ditentukan oleh menteri kehakiman, menteri penerangan, menteri pertanahan, marsose kerajaan diberi kewenangan mendidik dan oleh menteri menteri tersebut juga ditunjuk pejabat militer lain dari kesatuan itu: dan berdasar kurap nederland, terdapat penyidik dalam bidang perikanan, bea cukai dan lain lain. bahwa perancis juga ada tiga macam polisi, yaitu police juridigue, polisi kehakiman yang mendidik, police komunal, polisi umum, dan saint marie, sama dengan marsose nederland bawah menteri pertahanan. police juridigue yang mendidik, diangkat, dan diberhentikan oleh jaksa tinggi: bahwa jerman, rusia, dan thailand, jaksa menjadi penyidik, sedang amerika ditingkat federal fbi mendidik bawah attorney general atau jaksa agung,untuk melakukan penyidikan. bahwa dalam kurap yang terbaru georgia,dikatakan demikian. kemudian ahli merujuk kepada sebuah buku yang menyatakan bahwa polisi portugal terlalu banyak melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan penyelidikan undercover. sehingga dpr portugalahli arif haas oegroseno ahli menambahkan beberapa hal, pertama, terkait dengan praktik praktik dinegara lain, kedua, aspek hukum publik internasional dan yang ketiga, praktik konvensi pbb yang ada: terkait dengan sistem hukum, ahli menambahkan bahwa afrika selatan yang sistem hukumnya campuran common law dengan civil law, dalam undang undangnya nomor tahun ditentukan bahwa kejaksaan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan juga supervisi penyidikan dan penuntutan: demikian juga swedia, jepang, meksiko, dan brasil serta negara negara belahan lain dunia, jaksa disamping mempunyai tugas penuntutan juga melakukan penyidikan, dan diberbagai dunia peran penyidikan itu selalu diberikan undang undang samping peran supervisi untuk penyelidikan dan penyidikan. amerika, bawah attorney general system, ada divisi yang sangat komprehensif, dan paling tidak (tujuh) yang berada bawah kejaksaan: dari segi hukum publik internasional, kita mengetahui ada guidelines the role the prosecutor, yang diterima secara aklamasi dalam konferensi pbb tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap terpidana havana kuba, pada tanggal augustus sampai dengan september dalam preambule dari guidelines the role prosecutor, diminta untuk dimasukkan dalam praktik dan ketentuan hukum nasional masing masing untuk mendapatkan perhatian. dalam guidelines yang diterima secara aklamasi maka pernah kejaksaan tidak hanya melakukan penuntutan tapi juga investigasi tindak pidana dan supervisi. yang terakhir praktik negara negara dalam memberikan kewenangan penyidikan dan supervisi penyidikan kepada kejaksaan agung juga tercermin dalam penyelenggaraan konferensi dunia tentang korupsi yang baru berlangsung bali tanggal januari sampai februari yang memilih jaksa agung sebagai presiden konperensi, yang dianggap bukan saja satu penghormatan dunia internasional terhadap indonesia tetapi juga merupakan satu perwujudan pengakuan peran kejaksaan dalam memberantas korupsi, dengan demikian, apabila ada pandangan yang mengatakan penyidikan adalah domain kepolisian saja, maka hal itu merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan praktik internasional dan juga hukum internasional: bahwa brazil, jaksajaksa jugadalam sistem attorney general amerika serikat, bawah attorney general ada divisi, tujuh diantaranya: divisi anti monopoli, divisi kriminal, divisi keamanan nasional, fbi, drugs enforcement agency, bureau alcohol, tobacco, fire arms, and explosive: interpol. bahwa indonesia justru ada beberapa tugas pokok polisi seperti interpol yang seperti keamanan nasional amerika itu berada bawah attorney general, tidak bawah poliprof. dr. irianto seno adji, sh., m.h. dalam konstitusi ris jaksa diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pejabat tinggi, dan inggris serta skotlandia tadinya jaksa tidak mendidik, dan sekarang diberi wewenang mendidik dan supervisi penyidikan: pendapat yang memisahkan dan tengkorak katakan antara tugas dan fungsi penegak hukum, polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan seterusnya lebih dekat dengan separation powers. perkembangan sistem anglo saxon adalah seperti pendapat prof. james wilson yang mengatakan, bahwa yang dinamakan separation powers harus diartikan sebagai separation situation sharing power, yang lebih mendekati distribution power, yang diartikan sebagai kerja sama antara penegak hukum. alasan filosofisnya ada perkembangan yang sudah berubah antara pemaknaan separation power menjadi distribution power atau yang dinamakan juga sharing power. apa yang dinamakan alasan filosofis bukan selesai terhadap persoalan integrated criminal justice system, tetapi juga fungsi kontrol terhadap apa yang dinamakan pengawasan melalui joint investigation. konsep distribution power juga ditekankan oleh united nations asian far east institute unsafe) sejak tahun yang tidak menghendaki teori domino yang tengkorak katakan, yang justru menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam proses penegakan hukum: dalam hubungan dengan pendapat harold baker tentang eksistensi model kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dari alasan filosofis, yuridis juga sosiologis historis, ada kaitan dengan model due process law dengan crimes control model ccm), mana ccm itu lebih mengacu pada separation power, tapi kita sejak kurap sudah mengikuti apa yang dinamakan model due process law yang lebih mendekatkan diri kepada konsep distribution power, mana ada kerja sama joint investigation untuk tindak pidana tertentu, pendapat mahkamah menimbang, setelah mendengar keterangan pihak pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf atas, mahkamah berpendapat bahwa pemohon ny. nurani, adalah isteri dari pemohon ii, suara widjaja. pemohon mendalilkan, bahwa oleh karena pemohon ditahan oleh kejaksaan agung karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya huruf kejaksaan, antara lain, telah: : merasa terhina dan tercemar nama baik para pemohon. terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa kerugian yang dimaksud dalam adalah kerugian hak konstitusional, yaitu hak hak yang diatur dalam uud sebagaimana diuraikan dalam penjelasan mk. oleh karena itu, meskipun mungkin benar pemohon menderita kerugian sebagaimana diuraikan dalam permohonan guo, namun kerugian demikian bukanlah kerugian hak konstitusional yang dimaksud oleh mk: samping itu, yang didalilkan sebagai kerugian oleh pemohon adalah yang timbul sebagai akibat dari kedudukan pemohon selaku isteri dari pemohon yang diduga melakukan tindak pidana. dengan demikian, tidak terdapat hubungan langsung antara ketentuan undang undang yang dimohonkan pengujian dan hal hal yang oleh pemohon dianggap sebagai kerugian. tanggung jawab pidana bersifat individual. oleh karena itu, kalaupun dianggap terdapat kerugian hak konstitusional dalam kasus guo sebagai akibat diberlakukannya huruf kejaksaan, maka kerugian demikian melekat pada pemohon yang diduga melakukan suatu tindak pidana. tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat diperluas menjadi tanggung jawab pemohon kecuali jika pemohon secara individual turut serta melakukan atau membantu melakukan perbuatan pidana yang dibanggakan terhadap pemohon ii. dengan demikian, selain tidak ada hak konstitusional pemohon yang dirugikan, juga tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian perorangan dimaksud dengan berlakunya undang undang yang akan diuji. atas pertimbangan tersebut mahkamah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang tersebut, menimbang bahwa pemohon telah dididik dan ditahan oleh pihak kepolisian tetapi kemudian telah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan sp3). namun, ternyata pemohon dididik kembali dan dikenakan penahanan oleh pihak kejaksaan. tindakan kejaksaan tersebut didasarkan atas huruf kejaksaan. menurut pemohon ii, pemeriksaan oleh kejaksaan itu telah merugikan hak pemohon yang diberikan oleh dan dan uud yaitu jaminan akan kepastian hukum yang adil, menimbang bahwa berdasarkan uraian atas, maka untuk menilai apakah kerugian konstitusional pemohon telah memenuhi kelima syarat legal standing seperti tersebut atas, mahkamah lebih lanjut akan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: norma undang undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo adalah norma undang undang yang berkenaan dengan hukum acara pidana. oleh karena itu, terdapat kaitan langsung dengan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana selaku ketentuan induk dari seluruh hukum acara pidana yang berlaku indonesia. berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelumnya, yang termuat dalam hir, dalam kurap telah dianut sistem penyelesaian pidana secara terpadu atau integrated criminal justice systems atau integrated criminal justice process. sebagai suatu sistem, proses penegakan hukum pidana, ditandai dengan adanya diferensiasi (pembedaan) wewenang antara setiap komponen atau aparat penegak hukum, yaitu polisi sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, dan hakim sebagai aparat yang berwenang mengadili, diferensiasi wewenang itu dimaksudkan agar setiap aparat penegak hukum memahami ruang lingkup serta batas batas wewenangnya. dengan demikian, diharapkan satu sisi tidak terjadi pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih, sisi lain tidak akan ada suatu perkara yang tidak tertangani oleh semua aparat penegak hukum. selain itu, diferensiasi fungsi demikian dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme saling mengawasi secara horizontal antara aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan wewenang secara terpadu dapat terlaksana dengan efektif dan serasi (harmonis). mekanisme pengawasan horizontal tersebut bertujuan pula agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar hak asasi manusia seseorang (tersangka), diferensiasi fungsi dalam hal ini juga mengandung pengertian pembagian peran (sharing power) antara kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan. diferensiasi yang demikian bersifat internal, yaitu pembedaan wewenang antara aparat penegak hukum dalam ranah eksekutif, sementara itu, dalam suatu sistem, walaupun setiap komponen diberikan wewenang tertentu yang berbeda dengan wewenang komponen lainnya, tetapi untuk mewujudkan tujuan sistem secara terpadu, setiap komponen harus melakukan koordinasi dengan komponen lainnya. namun, karena alasan alasan tertentu, tidak tertutup kemungkinan adanya pemberian wewenang khusus kepada komponen tertentu, sebagai pengecualian sehingga ada kemungkinan terjadinya pelaksanaan wewenang yang tumpang tindih antara aparat penegak hukum, apabila tidak terdapat koordinasi yang baik dan atau ketentuan yang jelas dan tegas mengenai pengecualian tersebut: dalam uud kewenangan polri diatur dalam . dari ketentuan uud tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa polisi merupakan satu satunya penyidik atau penyidik tunggal. dalam uud dinyatakan bahwa, susunan dan kedudukan tentara nasional indonesia, . pengaturan lebih lanjut bagi polri tertuang dalam undang undang nomor tahun yang dalam undang undang guo dinyatakan,, dan huruf yang menyatakan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan , dengan demikian, kewenangan polisi sebagai penyidik tunggal bukan lahir dari uud tetapi dari undang undang., seperti kejaksaan, diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. sementara itu,tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang : perincian tentang diferensiasi fungsi (kewenangan) diserahkan kepada pembentuk undang undang dpr dan presiden) untuk mengaturnya lebih lanjut dengan undang undang. bahkan, sebelum adanya perubahan uud diferensiasi fungsi dimaksud pada pokoknya telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap). meskipun demikian, terdapat pula undang undang yang memberikan kewenangan khusus kepada lembaga lembaga tertentu untuk melakukan fungsi fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh uud antara lain: undang undang nomor tahun tentang kejaksaan: undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia:berantasan tindak pidana korupsi, dan beberapa undang undang lainnya. menimbang, berdasarkan uraian atas telah ternyata bahwa huruf kejaksaan yang memberikan kewenangan kejaksaan untuk melakukan hanya penyidikan tidak serta merta bertentangan dengan uud sementara itu, sebagaimana diterangkan oleh ahli, beberapa negara seperti perancis, belanda, amerika serikat, afrika selatan, swedia, jepang, meksiko, dan brazil pemberian wewenang penyidikan samping penuntutan kepada kejaksaan sudah lazim dilakukanapakah huruf kejaksaan bertentangan atau tidak dengan uud secara kaustik tergantung kepada materi muatan undang undang yang mendasarkan kepada tersebut. juga harus dipertimbangkan penyebab sesungguhnya dari timbulnya masalah yang diajukan oleh pemohon apakah karena aturannya ataukah karena praktiknya. jika memang bersifat normatif barulah menyangkut masalah konstitusionalitas, yang akan mempengaruhi konstitusionalitas dari huruf kejaksaan yang menjadi dasar pembuatan undang undang tersebut. i3.16j menimbang bahwa pemohon mendalilkan bahwa huruf kejaksaan, dalam praktik sering menyebabkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tertentu, dididik oleh polri kemudian dididik kembali oleh kejaksaan. hal seperti ini, menurut pemohon ii, menyebabkan orang tersebut kehilangan hak konstitusionalnya atas jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uud dan juga telah terjadi pelanggaran terhadap asas bis idem, terhadap dalil pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa tentang hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum, sebenarnya huruf kejaksaan tidak selalu menjadi penyebab satu satunya dari kerugian konstitusional atas jaminan kepastian hukum. karena, seperti telah diutarakan atas, guo hanya merupakan pintu masuk bagi pembuat undang undang untuk memberikan kewenangan kepada kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, ketentuan yang terdapat dalam huruf kejaksaan, bukan merupakan ketentuan yang bersifat umum. dengan demikian, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu berdasarkan undang undang tertentu pula. itu bukan merupakan aturan yang bersifat umum (segel), tetapi merupakan suatu pengecualian (except). pengecualian semacam itu sudah lazim dalam pembuatan undang undang jika diperlukan untuk menangani hal hal yang bersifat khusus, tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa penyidikan tumpang tindih itu telah melanggar asas bis idem, mahkamah perlu menegaskan bahwa asas bis idem itu berlaku terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in yacht van gewijsde). dengan demikian, asas tersebut tidak dapat diterapkan kepada perkara perkara yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan, tetapi belum pernah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat tetap: menimbang dengan mendasarkan pada seluruh pertimbangan atas, bahwa untuk menyatakan huruf kejaksaan bertentangan

rena: sasa juara senjata, ph. dr. andri purwanto, d.e.a: dr. ilya deviani sunarwinadi, dr. ade armando, ms, amelia hezkasari day, ss, bimo nugroho sekundatmo, se, si, drs. dedi iskandar muda, ma: beralamat gedung sekretariat negara lantai jalan gajah mada nomor jakarta, masing masing wakil ketua dan anggota komisi penyiaran indonesia, bertindak untuk dan atas nama komisi penyiaran indonesia: selanjutnya disebut sebagai .ooooooo pemohon: terhadap presiden republik indonesia @@. menteri komunikasi dan informatika, yang dalam hal ini diwakili oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, menteri komunikasi dan informatika, baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama presiden republik indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tanggal februari selanjutnya disebut sebagai . jm. memohon, telah membaca permohonan pemohon: telah mendengar keterangan pemohon: telah membaca keterangan memohon, telah mendengar keterangan memohon: telah membaca keterangan pihak terkait tidak langsung indonesia media law and policy centre: telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon, telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari memohon, telah membaca kesimpulan tertulis dari pemohon dan memohon, telaholeh kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal desember dan registrasi tanggal desember dengan nomor skin iv yang telah diperbaiki dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi tanggal januari mengemukakan hal hal sebagai berikut: kewenangan mahkamahmk): penjabaran ketentuan tersebutmenyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran merupakan milik negara yang diberikan melalui pemohon, menyatakan kewenangan pembuatan regulasi bidang penyiaran bukan merupakan kewenangan memohon karena telah adamenyatakan bahwa kewenangan penyusunan regulasi bidang penyiaran haruslah dilaksanakan oleh: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil 'surat nomor djadi kominfo tentangwilayah provinsi dki jakarta, banten, jawa barat, dan jawa tengah: bukti fotokopi surat nomor m.kominfo tentang tanggapan atas: untuk wilayah layanan siaran sumatera selatan dan jawa barattelevisi anak space toon untuk wilayah layanan siaran dki jakartadidapati biaya investamdeltrycowarga jakartpersaudaraan muslim mataraman untuk wilayah layanan siaran dki jakarta,pt. riau media televisi riau tv) untuk wilayah layanan siaran pekanbaru, bukti fotokopi surat ketua dewan perwakilan rakyat nomor pw. dpr ri tanggal desember perihal perpanjangan masa jabatan anggota klip periode kepada presiden republik indonesia, bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran, bukti fotokopi tanda terima berkas permohonan skin dari mkri nomor set. mk xi1 tanggal desember bukti fotokopi salinan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal februari tentang perpanjangan masa jabatan anggota komisi penyiaran pusat: bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat republik indonesia nomor pw. dpr ri tanggal februari perihal keputusan rapat intern komisi dpr tanggal februari menimbang bahwa pada persidangan tanggal januari februari dan maret pemohon telah memberikan keterangan lisan d, bahwa pada tanggal januari kpi berkonsultasi dengan salah satu pimpinan komisi dpr, komisi dpr telah menyampaikan surat perpanjangan masa jabatan anggota klip periode kepada presiden. menurut komisi dpr, meskipun kpi pusat telah habis masa tugasnya secara formal tanggal desember dapat menghadiri dan memberikan informasi kepada sidang mahkamah konstitusi. dengan berakhirnya masa jabatan anggota kpi, pemohon kpi) menganggap masih berwenang untuk mengajukan atau melakukan tindakan atas nama komisi penyiaran indonesia: bahwa pengajuan sengketa kewenangan antarlembaga negara telah dilakukan pada tanggal desember sebelum berakhirnya masa jabatan anggota kpi pusat periode desember dengan tanda terima nomor set4. mk xi11 (vide bukti bahwa dpr telah mengirim surat kepada presiden untuk memperpanjang masa jabatan anggota klip periode sampai terpilih anggota klip yang baru, sementara itu dpr sudah merencanakan untuk melakukan fit and properties kepada calon anggota kpi yang baru pada tanggal sampai dengan februari bahwa pemohon telah pula berkonsultasi dengan menteri sekretaris negara yang menyatakan bahwa dalam skala perpanjangan tidak ada yang mengurangi kewenangan lembaga lembaga yang mengalami perpanjangan periode tugasnya, sebagai informasi, pada tanggal februari telah ditandatangani surat keputusan presiden nomor tahun yang memutuskan memperpanjang masa jabatan pemohon dalam hal ini anggota komisi penyiaran indonesia pusat periode sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran (vide bukti bahwa dalam undang undang penyiaran yang merupakan turunan dari uud disebutkan bahwa kpi mempunyai tugas dan kewajiban. pertama,jadi atas dasar inilah bahasa yang muncul dalam undang undang serupa sebagai turunannya yaitu undang undang pers dan undang undang hak asasi manusia yang merupakan turunan langsung dari uud berkaitan dengan hak asasi manusia, bahwa rujukan konstitusional mengenai kewenangan pengaturan penyiaran dapat ditelusuri dari pembukaan undang undang dasar alinea empat bahwa tujuan pokok pembentukan negara indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam negara yang berkedalaman rakyat (vide bukti tujuan ini memberikan konteks pada undang undang dasar yang menjadi acuan bagi pengaturan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu adanya kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan hak serta kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi f). dengan demikian, kemerdekaan dan pembebasan akses komunikasi yang seluas luasnya haruslah ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan dalam kehidupan berdemokrasi. sejarah menunjukkan ketika penyiaran diatur oleh pemerintah tidak mampu melahirkan demokratisasi dalam penggunaan ranah publik yang terbatas, bahwa selain itu, kewenangan konstitusional pemohon dalam pengaturan penyiaran dapat mengacu padapenyiaran yang dalam hal ini memakai spektrum frekuensi merupakan sumber alam milik bersama seluruh rakyat indonesia. dengan demikian, sumber alam ini harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. selanjutnya dalam uud disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang undang . salah satu yang lahir sebagai implementasi ini adalah nomor tahun tentang penyiaran yang memberikan kewenangan kepada kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen untuk mengatur hal hal mengenai penyiaran penyiaran: pemohon senantiasa mengacu pada penyiaran yang menyatakan bahwa untuk penyelenggaraan penyiaran dibentuk sebuah komisi penyiaran . penyiaran. tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kewenangan untuk penyelenggaraan penyiaran tidak diserahkan kepada pemerintah. huruf penyiaran menyatakan, izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul kpi . dengan demikian batasan kewenangan kpi dan pemerintah sudah jelas yaitu kpi berwenang mengurusi penyelenggaraan penyiaran dan pemerintah berwenang mengurusi frekuensi: selain itu, kata negara selayaknya tidak hanya dipahami sebagai pemerintah . dalam hal penyiaran, jika yang dimaksud negara itu adalah pemerintah , maka frase dalam penyiaran akan berbunyi diberikan oleh pemerintah melalui kpi . ketegasan demikian akan konsisten dengan definisi butir penyiaran yang menyebutkan pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden atau gubernur : pemohon sudah mengajukan permasalahan ini presiden, dpr ri, dan mahkamah konstitusi mk). dalam surat dpr pw. dpr ri tanggal februari dpr meminta pemohon dan juga memohon untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog (vide bukti memohon berjanji dihadapan publik, presiden, dan juga dpr untuk memberikan laporan atas hasil dialog tersebut, tetapi sampai saat permohonan ini diajukan dan sampai dengan sidang tanggal februari tidak ada hasil dari upaya penyelesaian sengketa kewenangan, bahwa tentang legal standing, dalam amar putusan yang sama mahkamah konstitusi menyatakan,ndang undang dasar yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi. tetapi juga adkeppres . kpi yang oleh undang undang penyiaran disebut sebagai lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia bahwa dalam undang undang penyiaran sudah disebutkan bahwa batasan kewenangan itu adalah pemerintah memberikan izin frekuensi dan kpi memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. jadi penyiaran sebetulnya adalah bagian dari luasnya frekuensi yang digunakan oleh negara dan masyarakat. kemudian penyiaran diberikan kewenangannya kepada publik dan tidak lagi diatur oleh pemerintah, karena penyiaran memasuki wilayah publik secara langsung dan tidak bisa lagi dikendalikan oleh pemerintah: bahwa dalam undang undang yang sudah diputuskan juga oleh mahkamah konstitusi tidak berubah satupun dalam poin menyebutkan, izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul kpi , sedangkan menyebutjadi batasan kewenangan itu sudah jelas menurut undang undang penyiaran, bahwa memang benar pemohon memproses dan melayani publik dalam kaitan yang sudah ada undang undangnya, yang dicantumkan dalam karena pemohon menolak belum menjalankan itu. jadi yang sesuai undang undang, pemohon jalankan sampai pada titik yang disebut dalam undang undang, forum rapat bersama, karena leading sector nya kpi. jadi kalau dikatakan kpi bersama pemerintah, pl lah yang melakukan itu begitu juga forum rapat bersama, maka kpi yang mengundang menteri, bahwa pada satu satunya audiensi pemohon kepada presiden bulan mei telah melaporkan tentang deadlock, dan presiden mengatakan hanya al @uran yang tidak bisa diubah. kemudian pada kesempatan berikutnya, pemohon diundang kominfo, pemohon datang tetapi bapak menteri tidak ada dan pejabat yang insyaf tidak ada, yang hadir pejabat yang lain. tiba tiba pada bulan juni, menteri mengeluarkan permen memberikan penyesuaian izin kepada hampir semua radio dan yang sudah eksis yang sudah berizin dan bersiaran. sementara dalam undang undang tidak ada penyesuaian izin yang ada adalah izin, artinya baru dan perpanjangan izin, padahal kalau menyangkut izin dan perpanjangan izin prosesnya kpi: menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, pemohon pada persidangan tanggal februari dan maret telah mengajukan satu orang saksi bernama effendy choice, ag, m.h, dan tiga orang ahli bernama prof. alwi dahlan, ph. d., effendy ghazali, ph. d., hina panjaitan, s.h., m.h., acts., yang memberikan keterangan dibawah sumpah serta satu orang ahli bernama denny indralaya, sh., llm., ph.pada pokoknya sebagai berikut: saksi effendy choice, ag, m.h., anggota dpr yang termasuk ikut melahirkan undang undang penyiaran. bahwa undang und:,,,: bahwtetapipada waktu itu terjadi perdebatan, bambang radon anggota golkar) mengatakan bahwa karena tidak bisa hanya diatur oleh undang undang penyiaran maka harus ada peraturan pemerintah, kemudian dibantah oleh salah satu profesor bahwa ini harus dengan peraturan pemerintah karena yurisprudensi,, aspek filosofisnya, aspek teologisnya, termasuk cita cita hukum yaitu bagaimana dan apa semangat keinginannya dan depan dikaitkan dengan sinergi demokrasi. itulah substansi yang ada undang undang penyiaran. oleh karena peraturan pemerintah itu lahir setelah keputusan, kemudian salah keputusan karena sebetulnya tidak didasari satu semangat tersebut, akibatnya pemahaman pemahaman berikutnya menjadi salah. inilah yang disebut sesat dan menyesatkan: bahwa adalah tidak benar, tentang kpi yang mengurus penyiaran hanya menyangkut konten,z nya, bahwa pemahaman kita kalau frekuensi menyangkut pemerintah, berarti bertanggung jawab kepada seluruh frekuensi bukan hanya menyangkut soal penyiaran, maka pernyataan frekuensi tetap ada pada pemerintah, tetapi seluruh proses penyiaran dan segala macam dilakukan kpi, dan pemerintah harus mengeluarkan izin karena semua hal yang harus melakukan adalah kpi: bahwa karena lahirnya peraturan pemerintah dianggap bertentangan dengan undang undang penyiaran induknya, maka untuk penegasan komisi bahwa seluruh frak, dan segala macam dari undang undang tentang penyiaran: bahwahanya membahas. buktinya,etika lahir, ada dua hal yang menjadi penilaian dpr untuk. semestinya dpr yang membuat substansinya meskipun nanti ditetapkan oleh presiden, tetapi ini sepenuhnya diambil oleh pemerintah dan dalam prosesnya kpi hampir tidak pernah dilibatkan. dpr hanyainipunya landasan diurus satu lembaga independen, ini tuntutan demokratisasi. jadi dikaitkan dengan kontrol dan balancing (check and balance), menurut perdebatan pada saat itu bahwa mengontrol kpi akan lebih mudah daripada mengontrol pemerintah: ahli prof. alwi dahlan, ph. d., guru besar ilmu komunikasi universitas indonesia. bahwa melihat dari perspektif komunikasi, penyiaran adalah media komunikasi yang sangat penting dimana pada saat ini satu satunya media yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah negara dengan cepat dan secara serentak. penyiaran mempunyai potensi untuk menggalang,tergangguii. pihak yang bersengketa pemohon: komisi penyiaran indonesia pemohon jelas adalah lembaga negara, sebagaimana dijelaskan dalam argumentasi bawah: angka nomor tahun tentang penyiaran penyiaran): penyiaran mengatur: kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran, posisi lembaga negara komisi penyiaran indonesia juga telah diakui oleh mahkamah konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi nomor puu tentang perkara permohonan pengujian penyiaran terhadap uud yang menyebutkan bahwa kelahiran kpi berhubungan dengan kelahiran institusi institusi demokratis dan rtimbangan disebutkan bahwa:sebagai hot media, media yang panas dan memanaskan secara spontan dengan akibat langsung.memang pada tempatnya apabilsupaya dapat bekerja dengan baik terlepas (independen) dari pihak pihak yang mempunyai kepentingan langsung. yang menjadi sumber acuan dari lembaga tersebut hendaknya semata mata untuk bahkan kebanyakan negara bekas komunis, bahwa sesuatu gejala komunikasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sering dirancukan oleh publik dan berbagai pihak misalnya istilah negara , seolah olah negara sama dengan pemerintah, padahal sebetulnya negara tidak hanya pemerintah tetapi menyangkut segala pihak termasuk penduduk dan rakyatnya bahkan dalam negara demokrasi, rakyat inilah yang terpenting. peraturan pemerintah, menurut masyarakat dan birokrasi adalah suatu peraturan yang dibuat pemerintah diwakili oleh menteri yang berwenang mewakili bidang tersebut, kerancuan ini timbul karena ada istilah pemerintah dalam undang undang nomor tahunkeputusan mahkamah konstitusi sendiri: bahwa keterkaitan lembaga negara independen iniyaitusehingga. sumber acuan kewenangan yang lain memang pernah disebut dalam uudtidak sama dengan pers, karenasedangkan penyiaran memakai milik kita bersama seluruh masyarakat tidak hanya yang berada jakarta, tetapi frekuensi yang sama juga menjadi milik orang yang berada daerah: bahwa undang undang penyiaran menekankan juga bahw berarti makin monopoli, padahal mestinya terpencar seluruh masyarakat. ini universal, karena sebetulnya itu international telecommunication union) mengalokasikan frekuensi dengan menentukan setiap negara mengatur frekuensinya sendiri sendiri: bahwa hendaknya indonesia juga pengaturan frekuensi oleh pemerintah misalnya menentukan frekuensi yang mana, untuk apa, ada biaya frekuensi, tetapi tidak penyelenggara frekuensikita harus me, baik dipandang dari konstitusi dan akarnyanya dipertimbangkan dan menghasilkan hal yang lebih baik, tetapi kalaualau izin tidak dikeluarkan pemerintah, ratusan yang mengantri, tetapi sebaliknya andaikata izin yang ratusan itu jatuh tangan tangan (stasiun stasiun) yang sebetulnya tidak memikirkan kepentingan keanekaragaman pendapat, stasiun atau pemodal sudah mengantri karena pemodal sebetulnya adalah enterpreneur enterpreneur yang melihat peluang untuk mengadakan usaha, makanya mereka dengan cepat mengajukan izin. ketika undang undang penyiaran ini telah disahkan dan menunggu tanda tangan dari presiden, seluruh media penyiaran kita anti undang undang tersebut, yang mengatakan ini pemerintah tetapi yang disalahkan sebetulnya dpr, peranan pemerintah bermaksud menutup kebebasan berpendapat pers. konsep undang undang penyiaran begitu reformis dan begitu maju, yang terjadi pada waktu undang undang itu belum jadi, andaikata persoalan pemodal tidak dipikirkan padahal pemodal itu ada yang baik dan ada yang tidak tergantung kepada seberapa jauh rambu rambutnya jelas dan bagaimana yang memegang rambu rambutnya. kebetulan yang memegang rambu rambu menurut undang undangnya adalah kpi tetapi sana ada yang dengan sendirinya pejabat yang pemerintah. jadi sebetulnya salah satu ketentuan dihilangkan bahwa peraturan penyelenggaraan penyiaran harus peraturan pemerintah, seharusnya peraturan dari lembaga yang bersangkutan, ahli effendy ghazali, ph. d., ahli bidang komunikasi politik. bahwa menurut ahli,lam halaman putusan mahkamah konstitusi nomor puu almarhum prof. abdul muis, s.h. mengutip prof. dennis mc. gua yang menyatakan sebetulnya apa yang disengketakan sudah berlangsung lama yangkondisi yang terjadi sekarang adalah dalam tahap empirik yang dikarenakan para pemodal: bahwa terkait dengan sengketa ini ada asumsi yaitu,menangani: bahwa semestinya mereka lari kepada lembaga negara independen yang dinamakan kpi, tetapi kpi sampai saat ini diambil wewenangnya oleh pemerintah. maxwell dalam formulanya, mengatakan komunikasi politik adalah who said what whom which channel, with what effect. coffee seperti apa saat undang undang yang mengatur lahir, bahwa asumsi yang disampaikan oleh prof. abdul muis, s.h., yang mengutip prof. dennis mc. gua, ada dalam tatanan komunikasi politik melibatkan ketiga asumsi tersebut, boleh ditolak karena dengan jelas mengatakan bahwa kalau berhadapan dengan publik, pedagang,ud bidang penyiaran:, persoalannyakalau memang pada waktu melahirkan undang undang penyiaran terjadi kompromi yang sebetulnya adalah kompromi dalam khazanah politik komunikasi didengan mengembalikan kewenangan itu sebagaimana mestinya terutama leading sector nya pada kpi: bahwa prof. alwi dahlan pada waktu menjadi menteri penerangan, sudah melihat bahwa negara kitprof. alwi dahlan sudah mencoba menggagas konsep yang seperti ini bahwa dalam khazanah penyiaran kita yang akan menangani penyiaran hanyalah lembaga negara independen seperti kpi, tetapi kemudian setelah reformasi kita kembali sebuah paradigma yang mundur belakang dimana hal hal mengenai penyiaran diserahkan kepada menteri komunikasi dan informatika dan jajarannya: ahli hina panjaitan, s.h., m.h., acts., ahli hukum media. bahwa dalam pembukaan undang undang dasar alinea keempat, salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. negara yang direpresentasikan oleh pemerintah, bahwa dalam keputusan menteri penerangan nomor tahun mengatur tentang sistem penyiaran, situ mulai dinyatakan penyiaran yang dilakukan oleh yayasan i: bahwa kemudian dalam perkembangannya mulailah lahir tv tv swasta dan berubah peraturan peraturan dengan lahirlah tv tv swasta untuk ditunjuk, tetapi tetap pemerintah masih dominan, lalu lahirlah undang undang nomor tahun yang menjadi cikal bakal kpi yang sekarang, reformasi berjalan pada waktu itu sehingga pemerintah tidak ikut lagi, itulah latar belakangnyamaka ada p: bahwa ketika kpi dilahirkan undang undang penyiaran nomor tahun kita mempercayai rakyatnya bahwa distribusi kekuasaan menurut teori montesguieu yang membagi tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif saling mengontrol, dalam pendekatan penyelenggaraan pemerintahan adalahlah yang disebut tiang keempat, media yang memantau. oleh karena itu yang dalam literatur salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol terhadap penyelenggara kekuasaan:membutuhkanini tidak bisa, kemudian melahirkan isi konten yang disebut public domain, atau public goods. dalam konteks public domain negara tetap dominan dalamnya: bahwa sesungguhnya undang undang penyiaran adalah anak kandung undang undang telekomunikasi, berkaitan dengan undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang:walaupun, bahwa dalam pembinaan telekomunikasi ada, undang undang telekomunikasi, kemudian undang undang penyiaran, kemudian mengilhami lahirnya kpi: bahwa dalam pembahasan undang undang telekomunikasi dpr, waktu itu sebelum reformasi, ketika menteri perhubungan giri suseno bicara masalah ini ahli minta izin berhenti situ untuk memastikan masalah ini. karena itupengaturan,dan indonesia menjadi anggotanya. dunia ini dibagi tiga bagian dan indonesia masuk zona tiga, situ diatur. jadi menganut frekuensi ini sudah ada aturan itu yang tinggal diterapkan, dalam pelaksanaan sehari hari selama ini indonesia sebelum kabinet ini dilakukan oleh direktorat jenderal pos dan telekomunikasi yang beradamakin bagus: bahwa fungsi pengaturan jelas pada pemerintah atau negara menetapkan kebijakan. misalnya, kapan kita mulai digital itu urusan negara pemerintah karena dia harus mencocokkan bagaimana sistem dunia kalau dipmaka tidak boleh seharusnya diberikan kepada lembaga penyiaranitu adalahpenetapan kebijakan ada undang undang itu sendiri, bahwa dan membacanya adalah bab iii tentang penyelenggaraan penyiaran. situ jelas sekali disebutkan dalamini mengadopsi spiritdalam yang dimaksud dengan hal hal mengenai penyiaran, komisi penyiaran sebagaimana dimaksud disebut komisi penyiaran indonesia disingkat kpi . kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran : bahwa mengutip founding fathers yang menggunakan kata hal hal dalam proklamasi yaitu, maka dalam konteks ini, hal halitu dan tidak berseberangan dengan, (vide putusan nomor puu i halaman dalam amar putusan yang sama(vide putusan nomor puu i halaman permasalahannya terletak pada apakah kewenangan pemohon diberikan oleh uud untuk itu perlu ditegaskan bahwa kata disebutkan tidaklah sama dengan diberikan . karenanya, secara contrary tidak disebutkan juga bukan berarti tidak diberikan . penyebutan memerlukan pencantuman secara langsung (letterlijk), sedangkan pemberian tidak berarti harus secara langsung tetapi dapat juga tidak secara langsung. artinya, tidak disebutkannya nama komisi penyiaran indonesia dalam uud bukan berarti tidak terdapat kewenangan komisi penyiaran indonesia pemohon) dalam uud pemikiran atas menemukan korelasinya jika dipadankan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor skin iv yang menyebutkan bahwanomor skin iv halam domainnya pemerintah (negara) karena memang bagian dari itu, sehingga ada aturan aturan yang memang diikuti secara internasional, supaya frekuensi tidak interferon satu dengan lainnya, begitu interferon satu dengan lainnya dua duanya korban, bahwa rumusan oleh negara situ justru membuat teh manis tetap teh manis, tidak bisa ditafsirkan lain, tetapi yang ditafsirkan mutlak adalah kpi lah yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan. kpi hadir dalam konteks mengatur keseluruhan tentang penyiaran dalam bagian yang sederhana mengenai pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kecuali penetapan kebijakan tentang penyiaran.inilah ketetapan kebijakan: bahwa penetapan kebijakan misalnya menteri perhubungan pernah mengeluarkan alokasi frekuensi untuk televisi dan radio, menteri komunikasi dan informatika melakukan uji coba tentang digital, itulah penetapan kebijakan ketika nanti ditetapkan menjadi penetapan kebijakan. bagaimana mengatur, mengawasi, dan mengendalikannya diatur oleh kpi dengan dua asas utama yang selalu dikembangkan yaitu diversity content (keberagaman kontennya) dan diversity ownership (keberagaman kepemilikannya): bahwa undang undang penyiaran initetapi kalau dilanggar izinnya dicabut, bahwa disatu sisi lahirnya undang undang penyiaran, sisi lain adalah lembaga penyiaran. undang undang penyiaran lahir untuk kemudian hanyasekarang sudah banyak pemain, dia harus menyesuaikan, karena itu diatur dalam bab tentang ketentuan peralihan supaya masa transisi itu terjadi, dengan berlakunya undang undang ini: bahwa, tetapi wajib menyesuaikan dengan ketentuan undang undang ini, jadi yang harus disesuaikan tentulah yang berlaku dalam undang undang penyiaran mengatur izin untuk radio lima tahun, dapat diperpanjang, televisi sepuluh tahun, misalnya radio sudah sejak tahun kalau undang undang menjamin untuk menjalankan fungsinya berarti dia diakui, sehingga tidak ada radio yang illegal, tidak ada televisi yang illegal sebelum lahir undang undang ini, tetapi setelah keluar tanggal desember itulah yang illegal, bahwakalau pelaksanaannya belum terjadi, hal ini diatur tata caranya dan lengkap sekali. oleh karena itu merujuknya, bahwa kalau misalnya stasiun jakarta, bersiaran seluruh indonesia, dia akan mempunyai stasiun relay dan menggunakan frekuensi yang bisa ditonton dimana mana. lembaga penyiaran yang sudah mempunyai stasiun relay sebelum diundangkannya undang undang ini dan setelah berakhirnya masa penyesuaian yang tiga tahun, berarti harusnya masih dapat menyelenggarakan penyiaran melalui stasiun rekannyadua tahun, kecuali ada alasan khusus yang ditetapkan oleh kpi bersama pemerintah karena ada putusan mahkamah konstitusi dihilangkan kata oleh kpi bersama pemerintah , menjadi oleh pemerintah , maka untuk stasiun pemerintah bisa membuat alasan khusus untuk masa transisi ini, dengan catatan dia tetap ikut pada dan mengacu bahwa media sebagai tiang keempat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang modern ternyata memang ada kekuatan keempat yaitu media atau didalam kajian kajian komunikasi disebut dengan yang keempat atau fourth state. dalam konteks ini, negara adalah negara yang abstrak, sedangkan sehari hari dapat direpresentasikan penyelenggaraannya oleh lembaga lembaga yang khusus ditunjuk untuk itu, sehingga kpi bisa, penyelenggara kekuasaan, sebab dia menjadi mengatur dirinya sendiri, karena itu harus independen, harus menjadi wasit sendiri dan kemudian lahirlah yang disebut kpi. kpi analognya misalnya kalau media atau pers melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan kekuasaan agar tidak disalahgunakan. siapakah yang akan mengontrol tukang kontrol, bukankah tukang kontrol yang tidak dikontrol lebih anarkis dari yang dikontrol, bukankah media yang tukang kontrol jika dibiarkan tidak dikontrol akan lebih anarkis dari yang kontrolnya, bahwa dalam konteks ituini dalammua orang sehat, bahwa kpi yang dimaksud dalam undang undang penyiaran adalah kpi pusat dansekarang sudah bawah departemedaerah yang belum ada kpi daerahnya langsung kpi pusatlah setelah lebih dahulu pemerintah sudah menetapkan alokasi alokasi frekuensi itu. kemudian dicocokkan misalnya berapa banyak frekuensi bali, secara rekomendasi sudah dikirimkanpemerintah hanya mengecek apakah alokasi yang ada sesuai dengan rekomendasiahli denny indralaya, sh., llm., ph. berkait dengan perkara skin penting untuk mengargumenkan bahwa: sengketa yang diajukan adalah sengketa kewenangan konstitusional (object itis), serta lembaga yang bersengketa adalah lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam uud (subject itis),ower) untuk menjalankan kewenangan pokok.lebih jelas kedua kewenangan tersebut dimuat dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran. sehingga, berdasarkan argumen butir ke atas dapat diklasifikasikan sebagai sengketa kewenangan konstitusional yang dapat diajukan hadapan meja merah mahkamah konstitusi, selanjutnya, tentang subjektif itis, peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun, dewan perwakilan daerah dpd), majelis permusyawaratan rakyat mpr), presiden, badan pemeriksa keuangan bpk),konstitusi tidaklah bersifat limitation sehingga masih membuka penafsiran arah yang lebih luas, pemohon kpi konstitusi,: tidak kalah penting, mahkamah konstitusi sebaiknya mengisi kekosongan hukum berkait maraknya sengketa kewenangan antar lembaga negara independen dengan banyak lembaga negara lainnya. hal itu sesuai dengan semangat bahwa, berkait argumen argumen subject dan object itis atas, maka untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, seharusnya kewenangan pemberian izin dan pengaturan penyiaran diberikan kepada komisi negara independen bidang penyiaran: kpi: menimbang bahwa memohon pada persidangan tanggal februari telah menyampaikan secara lisan dan tertulis opening statement serta keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut: opening statement memohon bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dalam jo. yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkomunikasi dabsegala hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutnamun,nilai nilaian serta masyarakat dalam menyelenggarakan sebah,ngaju, tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dengan pertimbangan sebagai berikut:tentang penyiaran, demikian juga menurut dalil pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan bahwa memohon juga memiliki kewenangan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, tegasnya dalam peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang undang yanguntuk membuat peraturan. sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga (vide undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi): demikian pula halnya terkait dengandalam kenyataannya selama ini kpi. hal tersebut menunjukkan sikap kpi yang tidak memiliki itikad baik, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan proses perizinan penyiaran menjadi terlambat. ratusan lembaga penyiaran radio dan televisi tidak bisa mendapatkan izin karena kpi tidak mengakui peraturan pemerintah tersebut. namun sesuai dengan asas yang berlaku bahwa judicial review terhadap peraturan pemerintah yang diajukan oleh kpi tidak dapat menghentikan efektivitas pemberlakuan peraturan perundang undangan tersebut sebelum diputus oleh mahkamah agung. kpi tidak mau memberikan rekomendasi satupun sehingga pemerintah tidak bisa mengeluarkan izin sesuai dengan yang diminta oleh undang undang nomor tahun tentang penyiaran:, menurut memohon pemahaman independent regulatory body yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonannya sangatlah keliru, apabila independent regulatory body diartikan oleh pemohopadahal dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksudkandari uraian , samping alasan tersebut atas, pemohon sebagai anggota kpi, yang bertindak untuk dan atas nama kpi, telah berakhir terhitung tanggal desember sementara pencatatan perkara guo dalam buku registrasi perkara konstitusi nomor skin iv pada hari jumat, desember pukul dan sampai diajukan permohonan ini mahkamah artinya, lebih memperhatikan kewenangan dan bukan lembaganya. bahkan, juga kemudian lebih menegaskan bahwadi. , (vide putusan nomor skin iv halaman berdasarkan hal hal atas, pemohon mendalilkan bahwa meski komisi penyiaran indonesia walau tidak disebutkan dalam uud tetapi sesungguhnya kewenangan itu diberikan melalui uud kewenangan ini merupakan derivasi dari perintah konstitusi yang menjadikanerkait dengan hal ini, ada beberapa uud yang menjadi bagian mengingat dari penyiaran yakni untuk bagian formil penyiaran berlandaskan pada dan sedangkan untuk bagian materiil penyiaran dilandaskan dan karenanya komisi penyiaran indonesia sebagai lembaga negara bidang penyiaran seharusnya diartika: uud yang mengatur masalah kebebasan memperoleh informasi sepatutnya bisa dianggap sebagai dasar kewenangan konstitusional komisi penyiaran indonesia pemohon). karena sebagaimana diputuskan: berdasarkan penjelasan tersebut atas, pemerintah memohon) berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (legal standing), dalam permohonan sengketa kewenangan konstitusional bidang penyiaran antara komisi penyiaran indonesia kpi) dengan presiden republik indonesia gg. menteri komunikasi dan informatika, atas hal hal tersebut atas, pemerintah memohon)keterangan memohon i. umum bahwa berdasarkan berita acara penyampaian salinan permohonan dari mahkamah konstitusi republik indonesia nomor pan.mk i tertanggal januari ternyata selain mengajukan permohonan ini, pemohon juga mengajukmenunjuk kepada permohonan pemohon pada halaman pada dasarnya menyangkut kewenangan pemohon dalam (a) pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan (b) membentuk peraturan mengenai penyiaran", kewenangan pemohon dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran menurut pemohon merupakan hak dari pemohon (vide undang undang nomor tahun tentang penyiaran), akan tetapi kewenangan tersebut didalilkan oleh pemohon telah diambil alih oleh memohon, sebagaimana ternyata dalam dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang berbunyi sebagai berikut: yang menyatakan , yang menyatakansebagai bukti untuk mengukuhkan dalil pemohon tersebut, pemohon menunjuk surat memohon nomor djadi kominfo dan nomor m.kominfo selanjutnya, pemohon menyatakan bahwa dasar tindakan dari memohon adalah berlandaskan kepada peraturan pemerintah: kewenangan membentuk peraturan pemerintah menunjuk kepada ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang semula memberikan kewenangan kewenangan untuk dimiliki kpi bersama pemerintah, sesuai dengan makna dari pada dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran. akan tetapi sebagaimana diakui sendiri oleh pemohon ketentuan dan telah mengalami perubahan sebagai akibat adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tanggal juli yang menyatakan ketentuan guodengan perbaikan tanggal januari. berdasarkan uraian tersebut atas, memohon, dan tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam jo. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi,hal tersebut timbul karena kewenangan kewenangan pemohon telah diambil alih dan atau setidak tidaknya telah diganggu dihalang halangi oleh memohon (dalam hal ini presiden gg. menteri komunikasi dan informatika ri): akan tetapi kemudian pemohon mendalilkan bahwasandang undang dasarada uraian permohonan yang diajukan mahkamah konstitusi pemohon telah menyatakan menempatkan diri dalam legal standing nya sebagai lembaga negara" yang dalam hal ini adalah kpi, sehingga menurut hukum penempatan hak dan atau kewenangan konstitusional dengan mengacu kepada undang undang dasar negara republik indonesia tahun menjadikan alasan argumentasi permohonan pemohon kabur dan tidak jelas (obscura libel): penempatan hak dan kewenangan konstitusional mengacu kepada undang undang dasar negara republik indonesia tahun lebih tepat dikenakan kepada pribadi pribadi para pemohon, akan tetapi tidak kepada lembaga negara, yang dalam hal ini kpi,ndang undang dasar negara republik indonesia tahun dan hak tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang," . (garis bawah dari memohon):,.i., menteri dalam nege1) (garis bawah dari memohon): karena itu, memohonudah tepat menyatakan diriapakah pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. pemerintah berpendapat bahwa pemohon bukan sebagai lembaga negara dan atau setidak tidaknya telah kehilangan object itis nya, karena itu kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalamtidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada jo. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, berdasarkan uraian tersebut diatas, memohonil. obyek perkara yang sama melihat kepermohonan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran: memperhatikan permohonan pengujidasar dan atau landasan padini (vide permohonan pemohon sesuai registrasi perkara nomor skin iv tanggal desember dengan perbaikan tanggal januari memperhatikan hal hal tersebut diatas, memohon berpendapat bahwa pemohon tidak konsisten dan hanya menunjukan sikap kekhawatiran yang berlebihan, karena tidak memberikan kepastian terhadap memohon dalam memberikan pembelaannya, sebagaimana lazimnya yang berlaku dalam acara pemeriksaan perkara lembaga peradila (niet ontvankelijk verklaard), namun demikian, apabila ketua majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, maka terkait dengan uraian ketentuan dan dan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, memohon merujuk kepada uraian yang diajukan dalam keterangan pemerintah atas permohonan pengujian undang undang yang sama (vide penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian dan sertaiv. penjelasan tanggap' @@.ndang undang dasarsedangkan menurut dalil pemohon serta bukti yang diajukan menunjukkan memohon juga memiliki kewenangan berdasarkan kepada undang undang nomor tahun itu juga, tegasnya pada peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari undang undang dan"itu untuk membuat peraturan. sehingga pada dasarnya tidak terdapat sengketa kewenangan antar lembaga jo. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, demikian pula halnya terkait,,hal tersebut menunjukkan sikap pemohon yang tidak kurang profesional dan tidak memiliki iktikad baik (gede trout)memohon menghargai upaya hukum pemohon untuk melakukan uji material (judicial review) tidak dapat menghentikan efektifitas pemberlakuan peraturan perundang undangan tersebut sebelum diputus oleh mahkamah agung,, uraian tersebut atas dipertegas dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang menyatakanmemohonbahkan dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam sendiri dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu i halaman menyatakan bahwa: menimbang bahwa salah satu perwujudan ketentuan uud adalah lahirnya nomor tahun tentang pers yang dalam konsideransnya juga merujuk ketetapan mpr nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia. sementara itu, nomor tahun tentang penyiaran konsiderans mengingatnya merujuk uud nomor tahun tentang hak asasi manusia, dan nomor tahun tentang pers: menimbang bahwa dengan demikian, kelahiran nomor tahun tentang pers dan nomordengan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi demikian, jelaslah ada hubungan antara lahirnya undang undang penyiaran yang juga menjadi dasar konstitusional kehadiran pemohon dengan uud karena itu sepatutnya uud dibaca sebagai dasar konstitusional eksistensi dan fungsi pemohon, memohon: presiden gg. menteri komunikasi dan informatika kedudukan pemerintah dalam hal ini menteri komunikasi dan informatika sebagai lembaga negara dapat dilihat dengan menggunakan tuntutan logika logika yuridis sebagai berikut, (a): (b) menentukan, dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden: dan (c) menentukan, presiden dibantu oleh menteri menteri negara: (d) menentukan, menteri menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden: (e) menentukan, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan,, dari uraian dikalaupun anggapan dan argumentasi pemohon benar adanya, memohon berpendapat hal tersebut berkait erat dengan implementasi pelaksanaan norma suatu undang undang, dan bukan merupakan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berikan oleh undang undang dasar,, dapat memberikan putusan sebagai berikut: menerima keterangan pemerintah memohon)olak permohonan pemohon sebagai pihak yang memiliki kewenangan memberikan izin penyelenggaraan penyiaran. dan menyatakan bahwa kewenangan untuk memberikan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang penyiaran merupakan kewenangan pemerintah: menolak permohonan pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan penyusunan peraturan bidang penyiaran merupakan kewenangan pemohon,dalil keterangannya, memohon mengajukan masa jabatan tanggal desember bukti fotokopnyelenggaraan penyiaran asing, swasta, komunitas, dan berlangganan: bukti fotokopi pernyataan sikap dari berbagai organisasi asosiasi penyiaran indonesia, bukti fotokopi kliping surat kabar harianperaturan pemerintah tentang penyiaran, bukti fotokopi risalah sidang perkara nomor skin iv perihal sengketa kewenangan lembaga negara antara bupati dan wakil bupati kabupaten bekasi dengan presiden, mendagri, dprd kabupaten bekasi tanggal juli menimbang bahwa pada persidangan tanggal maret memohon telah menyampaikan keterangan lisan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa peraturan pemerintah adalah produk hukum. lembaga dpr adalah lembaga politik, setelah selesai membuat undang undang, undang undang menjadi domain hukum. oleh sebab itu, tidak bisa ditolak oleh lembaga politik karena sistem bernegara akan kacau, bahwa kpi telah mengajukan sengketa ini kepada mahkamah konstitusi, tetapi pihak yang lain tidak mau mengakui yang dikeluarkan, akibatnya pemerintah tidak bisa memberikan izin. ratusan radio menjadi tidak jelas nasibnya karena kpi tidak memberikan rekomendasi, karena mereka menolak ini. jadi ada kontradiksi berpikir, bahwa kemudian dpr juga meminta supaya kpi dan pemerintah kompromi, situ juga mengenai prinsip hukum. karena kalau kita dikompromikan, artinya adalah prosedur hukum menjadi mekanisme politik kembali. oleh sebab itu, pemerintah mengatakan bahwa kompromi yang diminta yaitu bagaimana izin bisa ditandatangani bersama, tetapi kalau terjadi sengketa hukum kemudian pihak yang tidak menerima akan menjadi dispute dan tidak bisa diselesaikan karena tidak ada mekanisme hukum tentang apa yang disebut tanda kpi, tetapi kalau ditandatangani bersama ada pihak yang tidak setuju misalnya pemerintah atau kpi tidak setuju, ini menjadi tidak bisa diselesaikan, bahwa lembaga lembaga penyiaran mengatakan ini seperti pepatah melayu gajah beradu sesama gajah, pelanduk mati tengah tengah , sengketa pemerintah dengan kpi dimana kpi tidak mengakui peran pemerintah, maka korbannya adalah ratusan atau ribuan pemohon pemohon radio, izin radio dan televisi tidak bisa diberikan izinnya, bahwa izin yang sudah diberikan oleh pemerintah berdasarkan aturan peralihan hanya kepada yang pernah mendapat izin dulu, sedangkan yang izin baru jumlahnya juga ribuan yang sekarang ini tidak bisa diberikan izin karena menunggu rekomendasi dari kpi sesuai dengan undang undang penyiaran, tetapi karena kpi tidak pernah memberikan rekomendasi terpaksa tidak bisa diberikan sedangkan kepada yang sudah punya izin yang lama kemudian hanya diperpanjang dan baru bulan november, bahwa memohon tidak tahu bagaimana menafsirkan rekomendasi kelayakan, karena rekomendasi kelayakan tidak pernah diberikan oleh kpi terhadap sekian ratus radio baru, maka mereka tidak bisa mendapatkan izin. hal ini menjadi masalah, satu pihak ada undang undang yang menyuruh bahwa penggunaan frekuensi ilegal itu harus ditertibkan. pihak yang lain, radio radio ini karena tidak pernah diberikan rekomendasi oleh kpi kecuali kepada dirinya saja barangkali, tidak pernah diberikan kepada pemerintah. padahal persyaratan izin adalah harus rekomendasi kpi tetapi kpi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah menyebabkan pemerintah tidak bisa memberikan izin kepada lembaga penyiaran yang baru, bahwa kpi seharusnya memberikan rekomendasi, dengan demikian masalah ini dapat diselesaikan karena masalah paling penting. pemerintah sedang membuat mekanisme e license, jadi kalau sebuah radio mengusulkan izin, cukup masuk lewat website, kalau sudah ada rekomendasi kpi, ini dalam rangka menciptakan good governance. memang yang sangat disesalkan akibatnya adalah banyak korban, bagi pemerintah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik, tidak keberatan siapa pun yang memberikan izin, tetapi bagaimana ada check and balance sehingga tidak semua kekuasaan terpusat pada sebuah lembaga, bahwa sikap penolakan terhadap pp, kalau ditolak oleh dpr sebagai sikap politik, tetapi sebagai hukum adalah tetap hukum sampai kemudian dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah agung. memohon memang mengatakan kepada dpr ingin mencoba melakukan dialog dengan kpi supaya mencari solusi. memohon pergi kantor kpi untuk menunjukkan bagaimana mencari jalan keluar. intinya adalah karena yang dikeluarkan oleh pada hakikatnya tidak ada apapun hak atau kewenangan yang dimiliki oleh kpi yang diambil oleh pp, yang ada adalah siapa yang tanda tangan, karena pemerintah tidak akan bisa menaikkan sebuahpun izin baru, kecuali rekomendasi dari kpi, karena kpi tidak memberikan rekomendasi, maka tidak satupun bisa diberikan izin, bahwa dalam pembentukan undang undang ini memang ada kompromi politik, tetapi begitu menjadi undang undang ada produk hukum. memohon sangat tidak mengerti, mengapa kemudian dalam undang undang penyiaran secara sangat tegas menyatakan wewenang kpi, sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran , padahal pada sangat tegas menyatakan, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud kpi mempunyai wewenang: menetapkan standar siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran:siaran serta standar program siaran: melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat , bahwa seandainya waktu itu undang undang menjelaskan secara lengkap bahwa salah satu wewenang kpi adalah memberikan izin secara eksplisit, maka tidak ada sengketa antar pemerintah dengan kpi. tetapi karena undang undang itu begitu kabur dan kemudian dalam jelas sekali menyatakan bahwa wewenang pemberian izin diberikan oleh negara setelah mendapatkan rekomendasi dari kpi, maka lahirnya undang undang penyiaran adalah supaya ada mekanisme check and balance, menimbang bahwa selain alat alat bukti tertulis, memohon pada persidangan tanggal maret telah mengajukan satu orang ahli bernama prof. dr. gde panta astana, sh., dan satu orang saksi bernama tinggi humana tua hamonangan manula yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h., guru besar fakultas hukum universitas pajajaran. bahwa sepanjang mengacu kepada klausul undang undang tentang mahkamah konstitusi, dimana inti dispute ini menyangkut tentang sisi kewenangan dari institusi kenegaraan. kalau memang itu streaming nya tentu saja kita harus kembali kepada kaidah yang ada dalam konstitusi, dalam hal inn uud meskipun keberadaan kpi dengan merujuk kepada undang undangkarena itu berkaitan dengan dispute yang terjadi sekarang ini, kpi dalam hal ini tidak memiliki suatu legal standing, sekali lagi kalau dilihat atau streaming nya dari kewenangan itu, karena pada undang undang mahkamah konstitusi jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh uud bahwa kalau entry point nya mulai dari konstitusi itu sendiri atau uud khususnya, secara teoritik maupun dalam praktik maka sebuah konstitusi dilihat dari materi muatannya sekurang kurangnya ada tiga hal pokok. pertama, mengatur tentang hak asasi manusia. kedua, berkenaan dengan struktur ketatanegaraan, lebih fokus berkenaan dengan alat alat kelengkapan negara yang kita kenal indonesia dengan lembaga lembaga negara. ketiga, yang menyangkut tentang kewenangan dari institusi kenegaraan yang bersangkutan, bahwa uud tidak dibangun berdasarkan pada doktrin trias politica, dalam arti tidak dibangun berdasarkan separation power, melainkan distribution power. karena itu alat alat kelengkapan negara yang kita miliki sesudah perubahan undang undang dasar sebetulnya ada tujuh tetapi intinya ada tiga yaitu cabang yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bahwa ketiga cabang ini memiliki kewenangan masing masing yang sudah dialing dalam kerangka konstitusi, lebih tegas lagi dalam kerangka negara berdasarkan atas hukum, meskipun masing masing dialing dengan kewenangannya, satu sama lain masih dibuka kemungkinan untuk mengadakan kontrol atau penyeimbangan, tetapi khusus yang berkenaan dengan kekuasaan kehakiman dibiarkan steril dari kontrol, artinya masih tersisa doktrin trias politica khusus pada kekuasaan kehakiman, dalam hal ini adalah mahkamah konstitusi ataupun mahkamah agung memang dia dibiarkan steril dari kontrol institusi kenegaraan lain, tetapi institusi kenegaraan yang luar kekuasaan kehakiman tidak luput dari kontrol, bahwa yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif dalam hal ini kepala pemerintahan yang dipegang oleh presiden, kalau mengacu kepada uud jelas dan tegas disebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut uud, berarti harus dimaknai dalam arti yang luas karena urusan pemerintahan demikian kompleks dan banyak, termasuk urusan penyiaran adalah urusan eksekutif, urusan presiden yang secara atribut diberikan oleh konstitusi melalui uud ada satu kewenangan yang sifatnya derivatif dari presiden kepada menteri dalam hal ini menteri komunikasi dan informatika, semata mata karena berkaitan dengan kewenangan untuk mengeluarkan izin harus dilihat dari kerangka ini, tidak bisa dilihat dari sudut pandang yang parsial, bahwa kewajiban dan tugas utama pemerintah justru adalah mewakili yang berkenaan dengan hak asasi manusia, kalau merujuk kepada undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia maka menjadi tugas dan tanggung jawab utama pemerintah untuk menjamin tegaknya hak asasi manusia termasuk yang dikaitkan oleh kpi, karena itu kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya yang menyangkut tentang penyiaran menjadi kewenangan eksekutif, bahwa merujuk kepada undang undang penyiaran khusus yang berkenaan konten adalah kewenangan kpi. berkenaan dengan izin, bahwa presiden selaku chief executive, menurut pendapat strong memiliki lima fungsi utama. fungsi legislasi dalam hal pembentukan peraturan perundangan dalam hal ini adalah kewenangan penuh pemerintah, tidak ada intervensi dari dpr karena situ terjadi delegasi dari pembentuk undang undang kepada pemerintah. bahwa suatu yang dikeluarkan akan bertentangan dengan substansi undang undang, maka harus dikembalikan kepada kewenangan pemerintah dilihat dari salah satu fungsi legislasi danitu perintah konstitusi, bahwa kalau mengacu kepada undang undang nomor tahun tidak dikenal peraturan kpi, secara eksplisit disebutkan yang tertinggi adalah uud dan seterusnya sampai dengan perda. jadi tidak tepat kalau dalam praktik dijumpai ada peraturan kpi, karena: dan tentu saja memiliki kewenangan, dalam hal ini mengeluarkan izin, kewenangan mana secara derivatif diberikan kepada menteri, yang kebetulan bertanggung jawab urusan penyiaran. pemerintah memiliki fungsi diplomatik, militer, dan fungsi yudisial. jadi kalau dilihat dari frame ini, kerangka pemikiran ini adalah tepat, bahwa ketika ahli dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang undang penyiaran, sudah mengingatkan bahwa kita boleh tidak setuju pada orang yang duduk pemerintah, tetapi institusi pemerintah harus kita tempatkan pada proporsi yang sebenarnya. hal ini tidak berarti bahwa pemerintah harus diberangus, bagaimanapun juga keberadaan institusi pemerintah bukan orang, kalau orang bisa silih berganti tetapi institusi pemerintah tetap, karena itu esensi makna dari negara harus dipahami behalf negara adalah pemerintah. jadi behalf, yang bertindak atas nama negara adalah pemerintah, tidak ada kata lain, bahwa dalam uud harus dilihat salah satu yang nomenklatur babnya berbicara hak asasi manusia. jadi situ klausul klausul yang ada dalam bab ham, maksudnya adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang seorang, tidak dapat ditafsirkan lain, orang seorang bukan institusi. kemudian kpi hadir sini dengan mengaitkan salah satu yang ada dalam uud adalah tidak relevan, artiny. artinya, pada definisi hak asasi manusia yang ada dalam konstitusi adalah kewajiban utama pemerintah, bukan menjadi domain kpi semata, justru yang menjadi domain tanggung jawab utama pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia, bahwa bicara tentang amat (jabatan), tentu saja ada amat draper nya yang bertindak mewakili institusi, karena indonesia acapkali berpatokan pada hitam atas putih, tentu harus ada keputusan yang mengukuhkan amat draper tersebut untuk menduduki jabatannya berikut dengan kewenangannya. pejabat berarti, ada jabatan (amat) dan ada amat draper nya. ada pejabat, dia akan bisa melaksanakan apa yang menjadi wewenang jabatannya manakala dia memperoleh satu legalitas, dalam hal ini keputusan. sepanjang keputusan itu masih tetap berlaku, dalam arti selama masa jabatan tetap ada, kewenangannya tetap ada, bahwa kewenangan tetap pada pemerintah, baik dalam mengeluarkan suatu peraturan maupun yang berkenaan dengan pemberian izin. dalam undang undang penyiaran, sepanjang menyangkut kewenangannya adalah pengaturan hal yang menyangkut konten, luar itu adalah tetap menjadi kewenangan pemerintah: bahwa penggunaan istilah tidak disebut, bukan berarti tidak diberikan, logikanya bagaimana mungkin memberikan sesuatu tidak disebut, baik eksplisit maupun implisit. sistem perundang undangan yang digariskan oleh konstitusi kita dikaitkan dengan undang undang nomor tahun memang tidak adalah pilihan lain, kalau kita mengacu kepada uud dalam hal ini konstitusi kita memberikan kewenangan kepada pemerintah presiden), untuk menetapkan pp. asumsikan bahwa pembentuk undang undang apapun, tidak mungkin bisa mengatur suatu hal sampai begitu detil, karena dalam suatu undang undang yang digariskan situ umumnya general sifatnya, selebihnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk mengatur secara detil, secara rinci: bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari suatu undang undang, apapun substansinya adalah melalui instrumen hukum pp. sehubungan dengan undang undang nomor tahun baik tata urutan maupun jenis peraturan perundang undangan secara eksplisit disebut melalui undang undang dasar, undang undang perpu, pp, peraturan presiden, dan perda. kalau mengacu pada bunyi penjelasan memang diakui produk produk hukum dari lembaga lembaga negara, sepanjang jelas dan tegas disebut dalam peraturan yang bersangkutan. artinya, dengan menggunakan logika tersebut bahwa eksplisit yang ada jenis peraturan perundang undangan dan tata urutan mau tidak mau dikembalikan kepada undang undang penyiaran adalah peraturan pemerintah, sehingga menjadi kewenangan pemerintah untuk mengeluarkan sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang undang penyiaran itu sendiri, saksi dari pemerintah tinggi humana tua hamonangan manula, dari persatuan radio siaran swasta niaga indonesia pssi). ketua forum radio jaringan dan ketua kopi. bahwa ketika itu saksi sebagai pengurus pssi terlibat pada constitutional review, keberatan adanya sebuah lembaga yang memegang tiga kekuasaan sekaligus dan khawatir, karena ini justru akan menjadi lebih hebat dari institusi, dulu departemen penerangan masih melibatkan lembaga lembaga lain, kalau ini berada satu instituskita harapkan: bahwa sebenarnya memang kalau sudah dikeluarkan oleh pemerintah sudah menjadi publik dan harus dipatuhi. makanya saksi dari lembaga penyiaran swasta mengikuti apa apa yang sudah diatur oleh pp. industri penyiaran selalu disebutkan tiap hari karena masalah konten industri penyiaran, tetapi kalau itu dipermasalahkan tidak akan pernah selesai. jadi yang menjadi korban karena izin bukan hanya publik, tetapi industri penyiaran yaitu siaran maupun siaran radio, bahwa pada situasi kompetisi yang semakin ketat ini tentunya pengembangan pengembangan usaha memerlukan partner, tetapi partner seperti apa yang mau pada situasi kondisi yang seperti ini. hal itu juga yangpenyiaran bahwa penyiaran berada setidaknya pemerintah. industri penyiaran yang terbesar se asia pasifik terbanyak ada indonesia, tetapi titik balik kita juga paling terbelakang karena dengan vietnam saja sudah kalah, industri penyiaran mereka sudah pada tahap digital sedangkan kita masih tahap uji coba, itupun tidak jelas, berdasarkan ketentuan atas, jelaslah kedudukan presiden gg. menkominfo sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud dan karenanya, dapat diposisikan sebagai memohon dalam perkara guo, iii. kewenangan konstitusional yang dipersengketakan pemohon (vide pmk nomor pmk 2006j. sedangkan presiden melalui menteri komunikasi dan informatika adalah pihak memohon yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan atau merugikan pemohon, divide pmk nomor pmk kewenangan konstitusional yang dipersengketakan adalah: sengketa kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan pembuatan aturan dalam hal penyiaran: komisi penyiaran indonesia sebagai lembaga negara independe, pada kenyataannya, dua hal yang menjadi kewenangan pemohon tersebut atas justru diambil alih oleh memohon, kewenangan pemohon dalam pemberian izin penyelenggaraan penyiaran penyiaran yakni mengatur:bahwa antara industri penyiaran ada yang kurang berkenan dengan konten, secara jujur mengharapkan kpi kuat yang bisa berperan sebagai wasit antara kami sendiri, bukan pemerintah lagi. kalau pemerintah nanti izinnya dicabut, tetapi kalau dengan kpi ada masalah dengan konten radio maupun televisi. izin tidak ada masalah, tetapi justru bagaimana izin itu diserahkan, diberikan, dan bagaimana mengolah izin untuk kepentingan masyarakat, karena ini ranah publik yang terbatas, bahwa sebenarnya keberadaan yang diberi izin adalah radio maupun televisi sudah ada jauh sebelum ada departemen kominfo. saksi memiliki akta tahun jadi punya isr sudah lama tetapi yang jelas siapa dan bagaimana status izin ini, bahwa saksi memiliki jaringan seperti halnya yang lain, juga diminta untuk uji publik dan membuat industri penyiaran bingung, tiap hari uji publik, karena ada program uji publik. pada dasarnya saksi tidak berkenan dengan uji publik, karenakemudian lahirlah pp, kepmen. sekarang saksi masuk kepada pemberian penyesuaian izin dan bukan izin yang baru, yang penting bagaimana industri penyiaran terlindungi dan jangan terlalu lama bersengketa seperti ini, tidak produktif, menimbang bahwa pihak terkait tidak langsung indonesia media law policy centreisi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara,konstitusi: menimbangyang diajukan oleh pemohon, apakah pemohonkepada mahkamsebagaimana dimaksmkmohon dalam permohonannya mengatasnamakan komisi penyiaran indonesia (selanjutnya disebut kpi), dan menganggap kpi adalah lembaga negara yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh uud dan kewenangan dimaksud, menurut pemohon telah terganggu atau diambil alih oleh memohon, yaitu presiden gg. menteri komunikasi dan informatika: menimbang bahwa kewenangan mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pemohon masih ditentukan oleh kedudukan hukum (legal standing) pemohon, maka mahkamah akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam bagian kedudukan hukum (legal standing) putusan ini: kedudukan hukum (legal standing) pemohon menimbang bahwa berdasarkan ketentuan mk, pemohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud: menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: bahwa pemohon selaku anggota kpi, menganggap berhak bertindak untuk dan atas nama kpi, bahwa kpi sebagaimana ditentukan dalam angka dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran (selanjutnya disebut penyiaran) adalah lembaga negara, bahwa walaupun kpi tidak disebutkan secara eksplisit dalam uud akan tetapi secara derivative diberikan wewenang oleh uud melalui uud yang dicantumkan dalam konsiderans mengingat penyiaran, menimbang bahwa memohon dalam tanggapannya pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut:mkud yang dipersengketakan dengan memohon, bahwa terkait dengan kewenangan regulasi bidang penyiaran seharusnya dikembalikan pada ketentuan penyiaran, yang menyatakan,pp) sebagai pelaksanaan penyiaran,: menimbang bahwa oleh karena perkara nomor skin iv perihal sengketa kewenangan lembaga negara ini pemeriksaannya dilakukan secara bersamaan dengan perkara nomor puu iv perihal pengujian penyiaran, maka mahkamah hanya akan mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli yang terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara, menimbang bahwa persidangan mahkamah telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon dan memohon dibawah sumpah serta membaca keterangan ahli dari pemohon yang disampaikan kepaniteraan mahkamah, yang selengkapnya dimuat dalam duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut: saksi effendy choice, ag, m.h.pemohon prof. alwi dahlan, ph. d.,putusan mahkamah konstitusi: bahwa keterkaitan lembaga negara independendisebutkanahli dari pemohon effendy ghazali, ph. d.,penyiaran, yang pada ujungnya melahirkan kpi. dalam penyiaran mengatakan kpi merupakan lembaga negara bersifat independen dan mengatur hal hal mengenai penyiaran, ahli dari pemohon hina panjaitan, s.h., m.h., acts. bahwa sesungguhnya penyiaran lahir dari undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi telekomunikasi) walaupun posisinya sejajar sama sama undang undang, dalam telekomunikasisegala sesuatu yang berkenaan dengan spektrum frekuensinya ada telekomunikasi. telekomunikasi mengatur dengan sangat jelas bahwamengatur hal hal mengenai penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. dalam penyiaran hanya pada penetapan kebijakansoal frekuensi, telekomunikasi dalam pelaksanaan sehari hari selama ini dilakukan oleh direktorat jenderal pos dan telekomunikasi yang dulu berada bawahdan makin bagus, bahwa fungsi pengaturan itu jelas pada pemerintah atau negara untuk menetapkan kebijakan, kpi mengatur alokasi bagaimana mendistribusikan penyiaran. jadi untuk menjamin demokratisasi,ahli dari pemohon denny indralaya, sh., llm., ph. keterangan tertulis).roper) untuk menjalankan kewenangan pokok. mahkamahhal.dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk huruf menentu. lembaga negara lain yang kewenangannya diberitidaklah bersifat limitation sehingga masih membuka penafsiran arah yang lebih luas, pemohon kpi):, saksi dari memohon tinggi humana tua hamonangan manulamemohon prof. dr. gde panta astana, s.h., m.h., bahwa meskipun keberadaan kpi dengan merujuk kepadaoleh karena itu berkaitan dengan dispute ini, maka kpi dalam hal ini tidak memiliki suatu legal standing kalau dilihat atau streaming nya dari kewenangan itu, karena dalam jelas dengan tegas menyebutkan sepanjang kewenangannya itu diberikan oleh uud bahwa kpi hadir sini dengan mengaitkan uud adalah tidak relevan, artinya ditentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah nya, terhadap seluruh uraian tersebut atas, mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut: menimbang bahwamk,enimbangjak putusan mahkamah nomor skin iv dalam pertimbangan hukum putusan mahkamah tersebutnimbang bahwa dilihat dari subject itis dalam permohonan ini, pemohon adalah kpi dan memohon adalah presiden gg. menteri komunikasi dan informatika. berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam dan uud presiden gg. menteri komunikasi dan informatika adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud oleh karena itu, memohon merupakan subject itis dalam perkara guo. sementara itu, uud tidak menyebut, apalagi memberikan kewenangan konstitusional kepada kpi. dengan demikian, keberadaan kpi bukanlah merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud uud juncto mk: menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan, kewenangan konstitusional pemohon mengalir secara derivative dari uud mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwatersebut, mengatur tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, dan bukan mengatur hak dan atau dan penyiaran mengatur: izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setelah memperoleh: (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan kpi: (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari kpi: (c)(d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul kpi: akan tetapi, kewenangan konstitusional ini diambil alih oleh memohon dengan hanya menyampaikan pemberian izin tersebut kepada pemohon lembaga penyiaran). pelanggaran kewenangan konstitusional pemohon ini dilakukan oleh memohon dengan surat nomor djadi kominfo yang berisi penyampaian pemberian izin (dalam hal ini penyesuaian izin) kepada pemohon, bukti artinya, memohon secara tegas telah melangkahi kewenangan konstitusional pemohon. apalagi, sesungguhnya perintah konstitusi yang dijabarkan melalui penyiaran mengatur izin penyelenggaraan penyiaran diberikan negara melalui kpi dan bukan pemerintah melalui kpi : bahkan, memohon sama sekali tidak ingin menghadiri berbagai rapat bersama dengan pemohon dalam menyusun kebijakan mengenai pemberian izin ini. hal ini dilakukan beberapa kali dan hanya mendapatkan tanggapan melalui surat misalnya nomor m.kominfo yang berisi tanggapan yuridis ketidakhadiran memohon bukti memohon berdalih dasar tindakannya adalah peraturan pemerintah pp). padahal sama sekali tidak boleh berlawanan dengan ketentuan konstitusi yang dijabarkan oleh penyiaran yang memberikan porsi peran kepada pemohon secara lebih besar (untuk hal ini, kpi juga telah mengajukan uji materiil beberapa mahkamah agung): kewenangan lembaga negara, apalagi memberikan kewenangan kepada lembaga negara yang berkaitan dengan penyiaran: dari uraian tersebut atas, dapat disimpulkan bahwa kpi adalah lembaga negara yang dibentuk dan kewenangannya diberikan oleh undang undang bukan oleh undang undang dasar. dengan demikian, karena kpi bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh uud maka kpi tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan uuk untuk mengajukankpi sebagainya pokok permohonan tidak perlusenin tanggal tanggalachmad roestandi, maruarar siahaan, h.m. lica marzuktriton edy budhiarto sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon, memohon atau yang mewakili, dan pihak terkait tidak langsung indonesia media law and policy centre. ketua, jimmy asshiddigie anggota anggota, achmad roestandi maruarar siahaan h.m. lica marzuki h.a.s. jayabaya abdul mukti fadjar hartono dewa gede laguna soedarsono panitera pengganti, triton edy budhiarto kewenangan pemohon dalam membentuk peraturan mengenai penyiaran dalam penyiaran, telah tergambar wilayah kewenangan kpi dalam menjalankan perintah konstitusi untuk menjaga hak hak warga negara yang terkandung pada uud kpi sebagai lembaga negara yang independen wilayah penyiaran seharusnya memiliki kewenangan membentuk peraturan mengenai penyiaran, penyiaran secara tegas mengatur, kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran . dalam penyiaran ditegaskan pula kpi mengatur mengenai lembaga penyiaran publik ketentuan mengenai pembatasan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin lembaga penyiaran berlanggananketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi administratif ketentuan alasan khusus dari ketentuan peralihan lembaga penyiaran pemohon menyadari, dan penyiaran semula memberikan kewenangan kewenangan dimiliki oleh kpi bersama dengan pemerintah, namun oleh putusan perkara nomor puu i tentang perkara permohonan pengujian penyiaran terhadap uud telah membatalkan ketentuan ketentuan tersebut atas khususnya yang berkaitan dengan anak kalimat, kpi bersama. dengan melalui pintu dan penyiaran, meskipun pemohon telah sangat memahami alasan dalam putusannya perkara nomor puu i yang menjelaskan bahwa kpi tidak boleh mempunyai kewenangan yang tergabung antara eksekutif dan legislatif, namun putusan juga mengakui bahwa, (vide putusan nomor puu i halaman itu artinya, kewenangan pengaturan bidang penyiaran harus dikembalikan menjadi kewenangan konstitusional pemohon dan tidak dapat lagi dilakukan oleh memohon, sebagaimana secara tegas diatur dalam penyiaran: bahwasanya pemohonlah yang mempunyai kewenangan konstitusional bidang penyiaran ditegaskan lagi melalui angka dan dan undang undang penyiaran. undang undang nomor tahun tentang penyiaran harus dilihat sebagai memberikan kewenangan konstitusional, karena sebagaimana dijelaskan atas, undang undang tersebut lahir dan berpijak pada uud ill. permohonan penetapan sesuai dengan ketentuan dalam yang mengatur bahwakait dengan ketentuan tersebut maka pemohon meminta mahkamah konstitusi agar mengeluarkan penetapan yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan, yaitu: kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran dan kewenangan pembuatan aturan dalam hal penyiaran: iv. pokok permohonan melalui ketiga hal utama atas, pemohon memohon agar mahkamah konstitusi memberikan putusan: menyatakan kewenangan pemberian izin penyelenggaraan penyiaran bukanlah merupakan kewenangan memohon,jaka rwanda, s.e. tempat tanggal lahir klaten, maret pekerjaan wiraswasta alamat jalan sawit nomor kusumanegara, yogyakarta sebagai . pemohon nama siti rahmah tempat tanggal lahir kudus, januari pekerjaan ibu rumah tangga alamat babadan, rt rw wedomartani, ngemplak, sleman sebagai .ooo000 pemohon il, nama freddy burning tempat tanggal lahir medan, januari pekerjaan karyawan bumn alamat jalan mustika nomor ciwastra, bandung sebagai . pemohon iii, nama yana permadani tempat tanggal lahir bandung, mei pekerjaan pegawai swasta salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman alamat jalan mustika raya nomor mekar jaya, bandung sebagai . pemohon iv, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal januari memberi kuasa kepada dr. mohammad arif setiawan, s.h., m.h., airin harahap, s.h., si., dan berjihad, s.h., m.h., advokat yang beralamat jalan melati kulon biro, yogypihak terkait ajb bumiputera mendengar keterangan ahli dan saksiperusahaan perseroan persero): koperasi,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamusaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama prinsip equality before the lawsas persamaan dan keadilan dalam suatu kesetaraan bidang hukum dan ekonomi: bahwa pembentuk undang undang telah dengan jelas bersikap non equality before the lawsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman usaha bersama (,: bahwa dengan belum adanya undang undang tentang badan hukum usaha bersama (mutual), maka usaha bersama ajb bumiputera ini mengalami berbagai kerugian hak dan atau kewenangan. selama ini, fasilitas dari negara pemerintah badan usaha lain gagal diperoleh dikarenakan tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam tender pengadaan jasa barang sebab kualifikasi syarat tender tidak bisa dipenuhi. dalam tender pengadaan asuransi, ajb bumiputera tidak bisa mengajukan diri sebagai peserta tender dikarenakan persyaratan akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan sebagai badan hukum dari kementrian hukum dan ham tidak ada, dalam kegiatan usaha tersebut ajb bumiputera sebagaimana tersebut atas diperlakukan ketentuan sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas pt), padahal jelas jelas bukan merupakan sehingga persyaratan tersebut tidak memilikinya, kerugian yang lain adalah menyangkut hak peserta pemegang polis untuk mendapatkan bagian keuntungan laba dari usaha. para pemegang polis adalah pemilik dari badan usaha ajb bumiputera yang oleh karenanya berhak mendapatkan bagian keuntungan laba dari usaha seperti halnya hak deviden bagi pemilik pemegang saham perusahaan atau sisa hasil usaha shu) jikalau badan usaha koperasi. hak tersebut tidak diperolehnya atau diperoleh namun tidak sepenuhnya dan tidak diterima. seluruh anggota pemegang polis, dikarenakan pengaturannya hanya dibuat salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman internal. para pemegang polis pada umumnya tidak mengetahui kedudukannya selaku pemilik . mereka memahaminya seperti asuransi lainnya yang ber badan hukum perseroan terbatas pt), mana dalam pt, posisi pemegang polis semata mata hanya sebagai tertanggung sehingga hak haknya hanya terbatas pada pengajuan klaim apabila terjadi peristiwa seperti yang diperjanjikan: dikarenakan tidak adanya mutual, pemerintah mengeluarkan kmk nomor yang mengatur kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi non pt. aturan tersebut mensyaratkan tingkat solvabilitas (perbandingan modal terhadap risiko) perusahan asuransi yang berbentuk usaha bersama mutual) sama dengan badan hukum berbentuk sehingga ajb bumiputera tidak mampu memenuhi ketentuan kmk tersebut. laporan keuangan selalu mengalami kerugian, sehingga hak atas pembagian laba perusahaan reversionary bonus tidak pernah diperoleh para pemegang polis. perlakuan yang demikian tentu lah sangat merugikan, mengingat badan usaha jelas jelas berbeda dengan usaha bersama mutual). merupakan persekutuan modal yang pemiliknya para pemodal, sedangkan usaha bersama mutual) lebih merupakan persekutuan orang, yang pondasinya kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. hal yang demikian jelas lah perlakuan dan pengaturan yang tidak adil.). bahwa dengan dikeluarkannya undang undang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan nomor tahun maka badan hukum yang berbentuk usaha bersama mutual) seperti ajb bumiputera akan memiliki kepastian hukum, sehingga kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional para pemohon akan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dapat dihindari atau tidak akan terjadi lagi masa masa yang akan datang (causal terbang): bahwa kerugian kerugian konstitusional para pemohondidalamnya mengatur mengenai hak hak anggota (pemegang polis) berikut sanksi baik pidana maupun perdata bagi pengelola yang melanggar (tidak memberikan hak hak anggota pemegang polis), bahwa dengan demikian, menurut hemat para pemohon, hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan dengan berlakunya perasuransian, cast ketentuan serttersebut, dan apabila permohonan pemohon itis dikabulkan yaitu diberikan batasan waktu untuk diundangkannya tentang badan hukum usaha bersama mutual), selanjutnya terbit undang undang dimaksud, maka kerugiahkamah konstitusi: bahwa sambil menunggu atau sebelum dikeluarkannya undang undang sebagaimana dimaksud oleh nomor tahun maka sudah sepatutnyalah untuk memberikan rasa keadilan bagi para pemohon khususnya dan usaha bersama mutual) pada umumnya untuk diperlakukan sama seperti halnya kedua saudaranya yang telah terlebih dahulu memiliki undang undang tersendiri, yaitu: perseroan terbatas dan koperasi, seperti untuk dapat mengikuti tender pengadaan barang jasa dengan tidak memperlakukan persyaratannya seperti (harus adanya pengesahan akta pendirian oleh menteri terkait), hak pemegang polis mendapatkan bagian keuntungan, dan sebagainya, ccsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini. bertentangan dengan 28d uud bahwa menyebutahwa kualitasnya sudah berlalu dan berlaku selama (dua puluh satu) tahun namun undang undang sebagaimana yang dijanjikan tidak kunjung datang. keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon. bahkan, dalam penjelasan disebutkan: mengingat undang undang mengenai bentuk hukum usah . namun, yang dimaksud oleh penjelasan tersebut hingga saat ini juga belum ada, bahwa ironisnya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut pemerintah melalui menteri keuangan telah mengeluarkan dan memberlakukyang telah beberapa kali diubahkepada semua perusahaan asuransi termasuk ajb meskipun pmk tersebut sama sekali tidak mengatur tentang bentuk badan hukum dari usaha bersama mutual): bahwa, dengan demikian bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan uud yang menyebutkan: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, danhadapan hukum : bertentangan dengan uud bahwa dengan belum dikeluarkannya undang undang sebagaimana yang menjadi perintah nomorikatakan bertentangan dengan uud karena hal itu terkait dengan ketentuan nomor tahun yang berbunyisalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (asas equality before the law.ktifitas dunia usaha dalam suatu kesetaraan dan kesamaan bidang hukum. dengan demikian setiap orang warga berhak untuk mendapatkan jaminan dan perlakuan yang sama hadapan hukum sebagaimana yang menjadi amanat uud bahwa pembentuk undang undang telah dengan jelas tidak berlaku adil dan tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak memberikan batas waktu undang undang dimaksud dikeluarkan, sehingga tidak yang sudah dikeluarkan undang undangnya, yani untuk perusahaan perseroan persero) dan koperasi. dengan demikian, hal ini jelas sangat bertentangan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dengan uud yang mengandung asas equality before the law. dan penjelasannya bertentangan dengan uud bahwa uud menyebutkan: negara indonesia adalah negara hukum . salah satu prinsip dari negara hukum modern adalah pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang sah, bahwa dewasa ini pembentukan peraturan perundang undangan harus didasarkan pada undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, bahwa berdasarkan huruf dasar hukum angka lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, menyebutkan: dasar hukum memuat: dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang undangan, dan bb. peraturan perundang undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang undangan: d. bahwa sangat tegas menyebutkan badan hukum usaha bersama mutual) akan diatur dengan undang undang bukan dengan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan apalagi kemudian yang dikeluarkan bukan tetapi dengan peraturan menteri keuangan pmk) terakhir dengan pmk nomor pmk. tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi: bahwa fungsi penjelasan dalam suatu peraturan perundang undangan menurut huruf penjelasan angka dan lampiran adalah sebagai berikut: angkangka: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kewenangan mahkamah konstitusi bahwa undang undang dasar uud)salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman bahwa penjelasan tidak hanya memuat rumusan norma hukum baru, tetapi juga memuat perubahan terselubung, karena dalam batang tubuh norma yang diperintahkan adalah membentuk undang undang, sementara dalam penjelasannya disebutkan dengan pp. meskipun, yang dimaksud adalah bersifat sementara, namun penjelasan tidak dapat dijadikan dasar hukum, sehingga apabila pun nya dikeluarkan, maka tersebut adalah tidak sah. dengan demikian, jelaslah bahwa penjelasan bertentangan dengan bahwa berdasarkan dasar hukum angka lampiran disebutkan bahwa keabsahan suatu peraturan perundang undangan ditentukan oleh adanya kewenangan dalam membentuknya dan adanya perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau sederajat untuk membentuknya. sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa memerintahkan untuk dibuat undang undang yang akan mengatur bentuk badan hukum usaha bersama mutual), jadi bukan dalam bentuk jenis peraturan perundang undangan lainnya. dengan demikian pmk nomor pmk. tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalahdibuat atau dibentuk tidak berdasarkan kewenangan dan adanya perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi, dalam hal ini adalah bahwa dikatakanberdasarkan maka pmk adalah termasuk jenis peraturan perundang undangan yang tidak masuk dalam hierarki. peraturan perundang undangan yang tidak masuk dalam hierarki diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanusaha bersama (mutual) tidak mungkin menjadi bahwa usaha bersama mutual) ajb telah eksis jauh sebelum ada dan memiliki dasar filosofis serta tujuan yang berbeda dengan pendirian pt. oleh karena itu, menjadikan ajb berbentuk tidak hanya menjadi a historis, tetapi juga sangat tidak realistik. karena, dewasa ini jumlah pemegang polis ajb ada sebanyak (tujuh) juta orang. untuk mengubahnya menjadi hanya bisa apabila mendapatkan persetujuan dari paling tidak mayoritas pemegang polis. samping hal itu tidak diatur dalam ad art, terutama mengenai dasar hukumnya, mekanismenya, dan sebagainya, juga untuk mengumpulkan semua pemegang polis bukanlah hal yang mudah, apalagi untuk menyepakatinya: bahwa usaha bersama mutual) adalah berbeda dengan perseroan terbatas pt). dengan tujuan mencari keuntungan. sedangkan usaha bersama mutual), merupakan persekutuan orang yaitu kebersamaan para anggotanya dengan tujuan mensejahterakan seluruh anggotanya. jika kita mau jujur, sesungguhnya badan usaha bersama mutual) inilah yang lebih sesuai sebagai bentuk implementasi pelaksanaan dari uud yang menyatakan: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan , dibandingkan yang lebih menonjolkan pada kemampuan kepemilikan para pemodal dalam melakukan usaha. sehingga hanya mereka kalangan tertentu yang the have saja lah yang bisa melakukan usaha, adapun kebanyakan bangsa indonesia yang nota bene tidak kurang mampu secara ekonomi tidak punya peluang untuk melakukan usaha. oleh karena itu menjadi aneh dan ironis manakala badan usaha bersama mutual) malah terancam diancam untuk dilikuidasi. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman penetapan sebagai satu satunya bentuk badan hukum asuransi merupakan pengukuhan bentuk kapitalisme: bahwa namun demikian, tidaklah menjadi soal bagi para pemohon apakah materi muatan dari undang undang yang dimaksud oleh apabila ternyata kelak tidak sesuai dengan pengharapan para pemohon. karena, bagi para pemohon yang jauh lebih penting adalah adanya kepastian hukum dari usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama mutual). dengan adanya undang undang yang dimaksud, maka secara otomatis telah ada kepastian hukum: bahwa sangat berbeda halnya, apabila undang undang nya tidak ada, meskipun sampai saat ini dapat eksis. namun, aksinya saat ini tidak dapat berkembang dengan maksimal sebagaimana dan koperasi. pengaturan usaha bersama mutual) yang hanya didasarkan kepada pmk sudah barang tentu gampang diintervensi oleh pemerintah. karena, pmk adalah peraturan perundang undangan yang sangat mudah diganti ganti dan pembentukannya tidaklah demokratis undang undang, adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai mencantumkan batas waktu penetapan undang undang @uo bahwa status undang undang sebagaimana yang dimaksud oleh tahu, adalah berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan yang berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan wajib atau harus mencantumkan batas waktu penetapannya. oleh karena itu, ketentuan nomor tahun yang tidak mencantumkan batas waktu penetapan atau dikeluarkannya undang undang sebagai tindak lanjut dari ketentuan guo dapat dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan nomor tahun oleh karena itu sudah salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman seyogiyanyalah nomor tahun diberi batas waktu untuk mengeluarkan undang undang sebagaimana dimaksud agar dapat memberikan kepastian hukum bagi badan hukum yang berbentuk usaha bersama mutual) seperti ajb bumiputera bahwa dengan belum dikeluarkannya undang undang sebagaimana dimaksud dapat dikatakan bahwa selama (dua puluh satu) tahun ini telah terjadi kekosongan hukum terkait dengan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama mutual), meskipun pemerintah mengeluarkan peraturan perundang undangan. namun, sebagaimana yang telah dijelaskan atas bahwa pmk tersebut adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena dibentuk tidak berdasarkan kewenangan dan perintah dari peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, mahkamah konstitusi mk) antara diberi kewenangan untuk membentuk norma hukum baru sebagaimana putusanputusannya mk, menyebutkan:salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanjuga pernah mengeluarkan putusan yang mengubah norma hukum atau membuat norma hukum baru, antara lin sebagaimana putusansalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanbahwa berdasarkan kedua putusan terdahulu tersebut, maka ketentuan adalah inkonstitusional, sepanjang tidak segera dikeluarkan undang undang sebagaimana dimaksud paling lambat (satu) tahun sejak permohonan ini dikabulkan: bahwa putusan tersebut tentu akan dipatuhi oleh pembentuk undang undang, karena berdasarkan huruf disebut: bahwa dengan dikeluarkannya undang undang guo secara otomatis kerugian konstitusional yang selama ini dialami oleh para pemohon tidak akan terjadi lagi atau setidak tidaknya dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemohon, karena selama ini khususnya hak hak para pemohon didasarkan kepada peraturan perundang undangan yang tidak sah dan peraturan internal yang salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dikeluarkan oleh ajb yang tidak jelas dasar hukumnya, serta dapat menumbuh kembangkan usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama mutual) pada umumnya, khususnya dengan tidak diberikan batasan waktu untuk diundangkannya undang undang tentang badan hukum usaha bersama mutual), dan selanjutnya diterbitkannya undang undang dimaksud. bahwa untuk itu, dengan segala hormat mohon mahkamah konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan:bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang tidak dimaknai: diatur lebih lanjut dengan undang undang paling lambat (satu) tahun terhitung sejak putusan mahkamah konstitusi mk) tentang permohonan pengujian materiil dikabulkan:idak memiliki mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaipaling lambat (satu) tahun, terhitung sejak putusan mahkamah konstitusi mk) tentang permohonan pengujian materiil ini dikabulkan : apabila mahkamah konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukumusaha perasuransian, bukti fotokopi anggaran dasar asuransi jiwa bersama bumiputera bukti fotokopi polis asuransi para pemohon: bukti fotokopi kartu tanda penduduk para pemohon: bukti berita online berjudul pemegang polis ajb bumiputera juta jiwa . selain itu, paraahli para pemohon revrisond bashir terkait dengan pengajuan perkara ini, ada satu hal bahwa ada upaya untuk secara cepat mengaitkan antara amanat undang undang dasar tahun dengan penyebutan nama usaha sebagai asuransi usaha bersama. dalam usaha asuransi disebut juga asuransi jiwa bersama. hal ini menimbulkan kesan seolah olah menghubungkan antara asuransi jiwa bersama dengan amanat uud dalam uud ada kalimat, . perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. kalau kalimat dipenggal penggal, maka maknanya akan sangat lain. bahwa yang dimaksud oleh adalah bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan dipotong potong, usaha bersama sendiri, atau asas kekeluargaan sendiri. pendapat bung hatta, terkait dengan renungan hari koperasi kedua tahun bung hatta mengungkapkan makna usaha bersama. menurut bung hatta, usaha bersama didapati juga pada tiap perusahaan kapitalis, yaitu kerja sama antara majikan dan buruh, tetapi kerja sama tersebut timbul karena terpaksa . majikan perlu kaum buruh karena dengan tak ada kaum buruh, perusahaannya tidak jalan. kaum buruh perlu majikan karena majikan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman itulah yang memberi mereka pekerjaan dasar hidup mereka. oleh karena itu kedua golongan tersebut bekerja sama. bahwa usaha bersama kalau dijadikan sebagai pedoman, maka sebenarnya usaha yang berbentuk perseroan pun juga usaha bersama juga. tetapi, bung hatta kemudian membedakan antara usaha bersama yang perseroan disebut sebagai kapitalis, dengan usaha bersama. sini bung hatta menjelaskan makna asas kekeluargaan. asas kekeluargaan ialah koperasi. asas kekeluargaan adalah istilah dari taman siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid murid yang tinggal dan hidup sebagai suatu keluarga. bahwa amanat uud terutama kalimat perekonomian disusun sebagai., merupakan kesatuan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. implikasinya, seperti penjelasan bung hatta, ada usaha bersama yang tidak berasas kekeluargaan, ada usaha bersama yang berasas kekeluargaan. bung hatta menyebut badan usaha yang tidak berasas kekeluargaan sebagai usaha bersama berdasarkan kepada kapitalisme. pertanyaannya kemudian adalah kalau kita membaca penjelasan uud sebelum perubahan, ada kalimat lanjutan setelah bunyi kalimat yang sama sesuai yaitu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan kalimat berikutnya, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. maka pertanyaannya adalah apakah usaha bersama sama dengan koperasi atau tidak? apakah usaha bersama juga berasas kekeluargaan atau tidak? kata kuncinya untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kedudukan usaha bersama dalam ahli kutipan beberapa pengertian koperasi, pertama dari ica international cooperative alliance), sebuah asosiasi resmi koperasi internasional, dikatakan bahwadalikan secara demokratis. ada otonom, ada sukarela, lalu ada milik bersama, dan demokratis. ahli akan jelaskan dua bagian yang terakhir. bahwa asas kekeluargaan yang disebut dalam salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman bukan hanya soal usaha bersama. karena usaha bersama yang kapitalis, juga usaha bersama. tetapi asas kekeluargaan diterjemahkan dalam konteks koperasi dalam bentuk adanya kepemilikan bersama dan pengelolaan usahanya secara demokratis. inilah adalah ciri pokok koperasi, yaitu bahwa koperasi dimiliki oleh seluruh anggotanya dan tiap tiap anggota memiliki hak suara yang sama, yaitu satu orang satu suara. definisi kedua dari inggris, cooperative businesses are owned and run and for their members, whether they are customers, employees, residents. pengertian tersebut sedikit lebih luas dari pada pengertian yang sebelumnya. karena menjabarkan juga bahwa cakupan keanggotaan koperasi mestinya tidak hanya users, mungkin sampai dalam pikiran bahwa seolah olah hanya pengguna jasa saja yang menjadi anggota koperasi. bahwa dikatakan anggota koperasi bisa meliputi, baik customers, employees, bahkan residents. ahli akan kutipan amanat bung hatta, pada hari koperasi pertama tahun bung hatta mengatakan, sinilah letak kelebihan koperasi dari bangun perusahaan lainnya yang merupakan perpisahan antara majikan dan buruh. pada koperasi, tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. persekutuan koperasi adalah persekutuan sekeluarga yang menimbulkan tanggung jawab bersama. bahwa dalam koperasi dengan asas kekeluargaannya maka koperasi tidak mengenal adanya pemilahan buruh dan majikan. artinya, mestinya dalam koperasi, setiap orang yang bekerja dalam usaha koperasi mempunyai hak untuk ikut menjadi anggota koperasi. makanya keanggotaan koperasi tidak hanya mencakup consumers, misalnya koperasi konsumen, tetapi setiap mereka yang bekerja dalam koperasi itu juga harus punya hak. itulah yang disebut dengan asas kekeluargaan. kalau dipahami betul bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk menyelenggarakan keperluan bersama, maka nyatakan buat tiap tiap mereka yang berusaha menimbulkan hasil pada suatu badan koperasi, mestilah semuanya anggota dari koperasi itu. sering terjadi bahwa sebuah koperasi mempunyai beberapa buruh untuk mengerjakan pekerjaan yang kecil kecil yang tidak menjadi pekerjaan pokok bagi koperasi itu. sungguh pun demikian, juga terhadap mereka yang membunuh itu yang mengerjakan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanadalah ketentuan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian,terhadap dan undang undang dasar yang menyatakan: uud menyebutkan: negara indonesia adalah negara hukumal hal yang dikemukakanalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pekerjaan kecil kecil, koperasi harus membuka kesempatan untuk menjadi anggota. sebagai perbandingan, apakah sesuai dengan pertanyaan, apakah mutual atau usaha bersama itu sejalan atau tidak dengan karakter koperasi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dengan beberapa ciri cirinya? misal, keanggotaan sukarela dan terbuka, buruh boleh menjadi anggota, dan seterusnya. ahli akan ambil beberapa definisi mengenai mutual enterprises. pertama dikatakan, mutual enterprise autonomous association persons (legal entities natural persons) united voluntarily, whose primary purpose satisfy their common needs and not make profit. kalau ini dikaitkan dengan prinsip prinsip koperasi, maka beberapa prinsip koperasi ketemu. tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa penting sekali mutual, usaha mutual masuk dalam kategori not for profit institution. kalau dilihat dengan kaca mata kapitalis dan untung rugi pasti dianggap beresiko. persoalannya bukan pada usaha bersamanya, persoalannya adalah pada cara melihatnya. kemudian definisi yang lain yaitu, mutual insurance company insurance company owned entirely its policyholders. any profits earned mutual insurance company are related policyholders the formed dividen. jadi memang bukan usahanya yang ingin mengakumulasi kapital melalui pemupukan keuntungan. adapun ada keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dirapatkan dan didiskonkan kepada beban policy. kalau bicara usaha mutual termasuk dalam bidang asuransi, dengan menggunakan kaca mata yang bercorak kapitalistik dengan ukuran ukuran untung rugi seperti pada perusahaan perseroan, maka ahli mencoba mencari tahu bagaimana persisnya kalau koperasi sudah jelas jelas dinyatakan oleh bung hatta sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan, sedangkan mutual jelas jelas yang bersifat non profit. bahwa ternyata usaha usaha mutual secara internasional tergabung dalam sebuah asosiasi dan nama asosiasinya. bahwa nama asosiasinya adalah international cooperative and mutual insurance federation. kita bisa menangkap bahwa antara mutualisme dan koperasi ini secara internasional dianggap memang tidak sama tetapi bersaudara. ahli kutipan berita tanggal mei bahwa menurut berita tersebut ada pendapat dari ica, the ica's sektoral bodies for cooperative and mutual insurance. jadi bukan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman hanya asosiasi mutual saja yang tergabung koperasi, tetapi ica sebagai organisasi induk koperasi internasional pun ternyata mempunyai bagian, mempunyai unit kerja yang juga mengakomodasi keberadaan usaha usaha mutual, sehingga menjadi sangat jelas, memang mutualisme mungkin tidak secara tegas dalam undang undang dasar atau dalam pendapat pendapat yang muncul dianggap sebagai terjemahan dari asas kekeluargaan, tetapi berdasarkan sifat sifatnya, dia kemudian menjadi bagian dari keluarga besar usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. penyebab kalau koperasi keanggotaan terbuka, baikbagi konsumen, pekerja, maupun bagi warga penduduk maka sekurang kurangnya pada usaha bersama ini keanggotaan jatuh tangan para pemegang polis yang jumlahnya sangat banyak. kalau tidak salah, asuransi jiwa bersama bumiputera anggotanya ada dengan demikian, jatuhnya keanggotaan kepada para pemegang polis dengan sendirinya pengambilan keputusan dalam usaha asuransi bersama tidak jatuh tangan segelintir orang sebagai pemilik kapital. inilah yang diamanatkan oleh undang undang dasar. bahwa semestinya kedaulatan rakyat itu tidak hanya tegak dalam bidang politik tapi juga harus tegak dalam bidang ekonomi. ahli mempunyai fakta, bahwa ternyata menurut pengakuan international cooperative and mutual insurance federation, saat ini terdapat anggota negara dan sepertiga antaranya ada uni eropa, sepertiga lagi amerika serikat, lalu yang lain tersebar asia, oceania, afrika, dan timur tengah. keanggotaan yang mewakili institusi usaha bersama yang tersebar negara. mereka mempekerjakan orang dan masih ada sekitar usaha asuransi mutual yang lain yang secara tidak langsung merupakan anggota dari jaringan international cooperative and mutual insurance federation. jadi, ahli kira sama sekali tidak benar kalau kemudian disimpulkan bahwa secara internasional sudah tidak laku, sudah tidak relevan lagi bahwa sudah terjadi transformasi besar besaran atau terjadi demutualism. bahwa sampai hari ini sepertiga usaha usaha asuransi eropa dan amerika pun masih berbentuk mutual. mungkin ada yang bertransformasi, tapi sebaliknya ada juga yang berubah menjadi mutual. sebenarnya penjelasan ahli saling berkaitan, karena sini kita bicara terkait asuransi, besok kita bicara mengenai koperasi dan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pasti terkait juga dan memang yang menjadi problem kemudian sebenarnya permasalahan kita amat sangat serius. kenapa? karena kalau kita lihat tadi misalkan usaha jiwa bersama menjadi kekeluargaan, setidak tidaknya pengguna jasanya adalah anggota, pemegang polis adalah anggota, tetapi keadaannya lebih buruk justru terjadi ketika kita bicara koperasi, artinya apa yang ahli katakan bahwa banyak koperasi justru sama sekali tidak memenuhi syarat syarat untuk disebut sebagai koperasi. contoh yang sederhana adalah kalau kita bicara koperasi transportasi, misalnya taksi, ahli kira, janganlah penumpang, sopirnya saja bukan anggota. sebenarnya siapa yang menjadi anggota koperasi ini kalau user tidak bahkan pekerja tidak. dalam konteks ini saja, mutualisme sudah jelas menunjukkan kelebihan kalau dibandingkan dengan realitas, tapi realitas ini nanti akan ada penjelasannya sendiri. mengapa perkembangan koperasi indonesia menyimpang sedemikian rupa sehingga melahirkan koperasi koperasi yang sama sekali tidak memenuhi kriteria kriteria sebagaimana diamanatkan oleh berbagai definisi maupun penjelasan mengenai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. dalam persidangan perkara ini, mungkin akan sangat baik kalau penggalan kalimat, usaha bersama berdasar atas kekeluargaan, mungkin bisa diatasi'kan dengan macam macam cara. kemudian juga bisa mendapatkan penafsiran resmi dari mahkamah konstitusi, sehingga persoalan persoalan seperti mutualisme, besok koperasi, tidak terus menerus. mungkin namanya masih koperasi, tetapi ternyata tidak sesuai dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kasir iskandar dunia asuransi, ada bentuk badan usaha, antara lain, perusahaan perseroan terbatas. perusahaan perseroan dimiliki oleh beberapa orang dan atau organisasi yang memiliki saham dalamnya. dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan mengandalkan para modalnya dan apabila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang saham dalam bentuk dividen. kemudia model yang kedua adalah perusahaan usaha bersama. perusahaan yang dimiliki oleh seluruh pemegang polisinya. dalam kegiatan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman operasionalnya, tidak mengandalkan modal. bila memperoleh laba, maka laba tersebut menjadi hak pemegang polis, dalam bentuk bonus. sebaliknya, bila pemegang mengalami rugi, perusahaan mengalami rugi, maka manfaat yang akan diterima, pemegang polis berkurang secara proporsional terhadap kerugiannya. ada satu lagi yang agak sulit mencari padanannya bahwa amerika ada bentuk badan usaha, namanya fraternal benefit societies. apabila jumlahnya hampir suatu organisasi masyarakat yang dibentuk untuk memberikan santunan kepada para anggotanya. biasanya, suatu organisasi keagamaan, etnik, dan lain lain. indonesia, barangkali padanannya adalah semacam yayasan kamboja yang memberi jaminan kematian, yang tentunya besarnya adalah relatif. bagi orang miskin, dibantu pemakaman itu sudah luar biasa. kemudian, kegiatan operasionalnya juga belum diatur untuk indonesia. izinkan kami menginformasikan, yaitu asuransi sosial indonesia, sedang terjadi proses transformasi dari perseroan terbatas menjadi bentuk badan usaha hukum khusus, yaitu badan penyelenggara jaminan sosial. bahwa membentuk badan usaha perasuransian yaitu asuransi sosial berbadan hukum perseroan terbatas pt), yang menurut bangsa ini sudah dinyatakan tidak tepat. untuk itu, telah diubah. roh bpjs adalah usaha bersama. pada bpjs, tidak dikenal adanya investor atau pemegang saham. keuntungan hasil usaha pada bpjs, diperuntukkan bagi kemaslahatan para peserta. dewan jaminan sosial bpjs mirip dengan badan perwakilan anggota pada asuransi usaha bersama. peserta adalah identik dengan pemegang polis pada asuransi usaha bersama. sebelum perusahaan usaha bersama bukan hanya asuransi saja, ada perusahaan yang pemiliknya dimiliki secara keseluruhan oleh para nasabahnya. dalam hal asuransi, setiap keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, menjadi hak para pemegang polis yang didistribusikan dalam bentuk deviden. konsep usaha asuransi bersama berasal dari negara inggris pada abad ke usaha asuransi bersama pertama usa pada tahun yang didirikan oleh benjamin franklin yang tadi sudah dikatakan bahwa sekarang ini ada banyak negara yang masih mempunyai badan hukum yang mutual. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman beberapa cuplikan dari negara negara, antara lain, oil insurance, oil insurance casualty, canada, townsend farmers mutual fire insurance company, dan lain lain. jepang, sebagian yang tadinya mutual berubah menjadi blog, namun demikian masih ada beberapa perusahaan yang besar, antara lain, meiji, nippon, sumitomo, itu juga masih dalam bentuk usaha bersama. kemudian filipina ada insular life, united kingdom ada the suitable life insurance, royal london mutual insurance, engage, dan lain lain. kemudian new zealand ada fmg insurance, spain ada mutual, denmark ada try, usa ada guardian life, acacia life, american family, auto owners, dan central mutual new york. pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan hal yang khusus yang kami ketahui mengenai insular life philippines, lahir pada tanggal november dengan bentuk badan usaha pt, salah satu anak perusahaan ayala group. pada tahun merupakan perusahaan terbesar kedua filipina, berubah menjadi perusahaan usaha bersama (mutual) hingga saat ini bentuk badan usaha insular life adalah usaha bersama, dan diceritakan sana diberitakan bahwa pada kuartal pertama pendapatan premi meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. sumber dari tahun life insurance fact book menyatakan bahwa bentuk usaha negara kapitalis usa, perseroan terbatas pada tahun berjumlah perusahaan asuransi jiwa. pada tahun jumlahnya berkurang menjadi perusahaan asuransi jiwa. bentuk badan usaha bersama pada tahun berjumlah perusahaan, pada tahun berjumlah yang berbadan hukum fraternal pada tahun berjumlah pada tahun berjumlah dan lain lain termasuk koperasi masing masing dan sekarang siapa sebetulnya yang berkepentingan terhadap usaha bersama? yang paling berkepentingan adalah kelompok bawah, kelompok miskin, yang tidak mempunyai kesempatan untuk berusaha, mereka adalah kelompok bawah, bahkan menengah pun juga, saya yakin semua golongan dan juga pemerintah, petani, nelayan, semua khususnya sektor informal, memerlukan adanya peluang usaha usaha bersama. setiap tingkat golongan manusia, memerlukan bantuan satu sama lainnya. setiap bentuk badan usaha tadi salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman tentu ada kelemahan dan ada kelebihan, maka inilah kelemahannya bahwa usaha bersama juga mempunyai kelemahan. tidak ada akses tentang pengembangan permodalan. tidak bisa ekspansi secara cepat. tidak dapat merekrut eksekutif dengan imbalan yang besar. tentunya apabila dituntut masih banyak lagi kelemahan kelemahannya, tapi juga kelemahan kelemahan itu juga ada dalam bentuk blog atau dalam bentuk badan usaha lainnya, berjalannya relatif lambat, inilah usaha bersama tadi tidak bisa membuka outlet yang begitu dalam waktu satu tahun atau satu bulan, ratusan outlet setiap kota. namun ada kelebihannya, fokus pada tujuan utama, sekarang ini tidak sedikit dan tidak dipungkiri bahwa ada, dan ini adalah sah sah saja karena kejadian manusia. bahwa mendirikan dengan niat untuk dijual kembali, dengan mencari keuntungan yang sebesar besarnya, namun pada fokus usaha bersama adalah tidak demikian, tidak ada niat untuk dijual lagi, manajemen fokus pada pemegang polis, yang juga sekaligus sebagai pemegang saham, tidak mendua seperti pt, konsepnya sangat indah, tolong menolong dalam kesusahan dan ketidakberdayaan, jika mendapatkan keuntungan dan kerugian dipikul bersama dan sudah terbukti bahwa mutual sudah hidup ratusan tahun. terbukti merupakan usaha yang paling lama keberadaanya, bertahan pada masa perang dan krisis, usaha bersama merupakan alat pemerintah juga untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. perbandingan antara dan usaha bersama, kenapa dia bertahan melewati zaman perang? sedangkan bergelimpangan. contoh, dalam suatu klausa polis asuransi usaha bersama sangat indah sekali bahwa apabila terjadi peperangan atau bila sebagai contoh seperti ini, diasumsikan bahwa setiap orang yang meninggal itu ada tiga, dan apabila terjadi perang, misalkan ada maka benefit untuk orang itu dibagikan kepada orang tersebut. dengan demikian karena memang sudah diketahui sebelumnya, maka para keluarganya pun menyadari dan menerima keadaan demikian ini. jika itu terjadi pada pt, maka jelas akan menggerus modalnya, akan terjadi kerugian. apa yang terjadi? pemilik saham harus menambah modalnya. pertanyaannya, apabila tidak punya uang, apa yang terjadi? mereka terbukti lari dan meninggalkan usaha tersebut. apabila kita teliti dan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman teliti, tidak sedikit yang gulung tikar. sekilas perjalanan perubahan usaha asuransi bersama dunia ini. asal berdirinya asuransi kebakaran bersama inggris pada abad pada sekitar tahun banyak perusahaan asuransi tadi disebutkan kanada, yang tadinya berubah menjadi usaha bersama. salah satu alasannya adalah dalam rangka menepis atas dicaploknya dari para pengusaha dari amerika. kemudian, sejak tahun terjadi kontaminasi pada perusahaan asuransi atas konsep pasar bebas, sehingga sebagian perusahaan usaha bersama beralih menjadi pt. namun, kita catat bahwa tetap eksis berbagai zaman usaha bersama tersebut. pendidikan dan pengetahuan usaha bersama belum atau sengaja tidak dikembangkan. pengetahuan usaha bersama sangat minim dan menurut pendapat kami adalah beban rakyat. salah satunya barangkali adalah karena tidak adanya usaha bersama yang tidak dikembangkan. lalu bagaimana seharusnya undang undang asuransi usaha bersama ini? kami juga memberikan saran jalan keluarnya bahwa perlu adanya undang undang asuransi. bersama atau undang undang usaha bersama, yaitu, tentang bagaimana menangani struktur pembentukannya. apa persyaratannya? berapa orang? berapa orang polis yang sudah terkumpul? kemudian setelah itu bagaimana struktur organisasinya? termasuk manajemennya dan bagaimana dengan siapa yang berkuasa yang paling tinggi? rapat tahunan? kemudian pemilihan umum, bagaimana dibuat supaya demokratis mungkin bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah para anggotanya, para pemegang polis. kemudian juga diatur dalam hal ini peran pemerintah untuk menyusun pelaporan laporannya. kami sependapat barangkali bahwa dalam badan anggota itu seharusnya duduk juga wakil pemerintah sebagai penengah. pertanyaannya, negara kapitalis saja ada berbagai bentuk usaha asuransi, perseroan terbatas, usaha bersama, dan koperasi, mengapa negara pancasila, dimana perekonomian nasional depan disusun sebagai usaha bersama, asas kekeluargaan sesuai dengan undang undang dasar tahun usaha bersama tidak dikembangkan. bagaimana pun juga kami ucapkan terima kasih kepada penyusun undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian yang berjanji akan menyusun undang undang asuransi usaha bersama. sejalan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dengan undang undang dasar tahun dan pancasila, maka usaha bersama harus dikembangkan. saksi para pemohon suparwanto bahwa aspek filosofi bangsa merupakan bentuk kehidupan ekonomi itu selayaknya usaha yang bersama yang bidang gotong royong itu adalah layak adanya negara kita. aspek historis, terkait dengan keberadaan bumiputera bahwa kegiatan asuransi berasal dari negara maju sana. ada bentuk badan hukum perseroan dan usaha bersama secara bergandengan, secara bersamaan. sebagai catatan khusus yang dapat dikemukakan dari studi banding ternyata negara sana pun perusahaan asuransi, misalkan jepang, sana sangat maju, yang mulanya sebelum perang dunia pada umumnya mereka dalam bentuk perseroan, tetapi pada kekalahan perang dunia mereka berubah menjadi mutual dan antaranya menjadi perusahaan yang terbesar dunia kini adalah nippon life. sebaliknya canada juga demikian, tadinya mereka berbentuk perseroan tahun mereka ramai ramai berubah menjadi mutual karena alasan diserang oleh oleh perusahaan amerika. pada zaman kolonial belanda perusahaan asuransi jiwa yang ada adalah perwakilan perusahaan yang berbentuk perseroan dari negara belanda. dan satu satunya perusahaan pribumi yang masih berkembang dan mampu bertahan sampai sekarang hanyalah, ajb bumiputera yang berbentuk usaha bersama. setelah proklamasi kemerdekaan barulah tumbuh perusahaan nasional, utamanya pada zaman orde baru. kemudian dengan dibukanya modal asing, kini perusahaan asing berhasil mendominasi pasar asuransi jiwa indonesia. inilah aspek keberadaan bumi putera yang hari ini adalah satu satunya memang perusahan mutual zaman belanda. terkait bumiputera sebagaimana diketahui pada zaman kolonial belanda aturan hukum perasuransian yang berlaku indonesia mengacu kepada perundang undangan yang ada negeri belanda yang pada umumnya berbentuk perseroan. pada waktu bumiputera mengajukan izin usaha setelah berdiri tahun izin tersebut dijawab oleh pemerintah hindia belanda yang kurang lebih bunyinya sebagai berikut, usaha semacam ini belum ada aturannya, namun karena usaha ini memberikan kebaikan untuk masyarakat dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka kegiatan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman semacam ini tidak dilarang . ini adalah ada pada catatan sejarahnya bumiputera. baru kemudian pada tahun pemerintah kolonial mengeluarkan ordonansi tentang usaha perasuransian yang kemudian masih digunakan sebagai acuan pada zaman republik hingga keluarnya undang undang nomor tahun keluarnya undang undang tersebut merupakan hal yang ditunggu oleh masyarakat indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum termasuk usaha bersama yang dijamin keberadaannya sebagaimana diatur, sudah dijanjikan dalam undang undang tersebut. ketika undang undang tersebut terbit pada tanggal februari sehari sebelum ulang tahun bumiputera yang ke bahwa pada saat perayaan hut ke tersebut dihadiri oleh bapak presiden dan wakil presiden, beserta beberapa menteri anggota kabinet sebagai penghargaan dari pemerintah untuk bumiputera yang telah dianggap telah berjuang cukup lama mengembangkan asuransi jiwa indonesia dengan mengimplementasikan sistem gotong royong, atau usaha bersama. namun setelah lebih dari tahun, ditunggu ternyata penjabaran tersebut tidak kunjung, bahkan terdengar kepentingan bahwa ruu perasuransian keberadaan mutual atau koperasi akan dihapus dari ketentuan perasuransian indonesia. menurut hemat kami, suatu undang undang tentang bidang perasuransian diperlakukan kehadirannya karena beberapa alasan. pertama, perlunya turunan hukum atas undang undang dasar tahun dan turunan berikutnya dalam bentuk peraturan pemerintah dan sebagainya. perlunya kepastian hukum bagi masyarakat, terbukanya kemungkinan beralih antara muncul perseroan dan atau sebaliknya. suatu realitas yang membedakan antara perseroan yang merupakan persekutuan modal dengan usaha bersama yang merupakan persekutuan orang. menuntut perlunya aturan yang berpihak untuk regulasi dan sinilah yang masih dirasakan, merupakan kesulitan karena yang dimaksud pembedaan itu belumlah begitu nyata. namun demikian kami masih meyakini bahwa penjabaran menjadi undang undang usaha bersama akan tetap terwujud sebagai bentuk kearifan para regulator negeri berlandaskan pancasila. aspek operasional. keberadaan asuransi jiwa yang berbentuk perseroan dan usaha bersama negara maju senantiasa berjalan seiring. antara keduanya ada yang berhasil berkembang maju, dan tentu ada antaranya mundur atau bangkrut, tidak terkecuali indonesia. bumiputera yang merupakan satu satunya yang berbentuk usaha bersama, masih mampu berkembang. namun salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terdapat antaranya yang memang masih tetap berkembang, namun ada beberapa justru yang telah terbukti telah dilikuidasi. sebagai testimoni bagaimana kemampuan dari perusahaan mutual dapat berkembang. untuk catatan bumiputera, dengan bentuk usaha bersama telah membuktikan mampu bertahan dalam berbagai badai krisis sepanjang zaman. krisis hebat, krisis ekonomi zaman kolonial tahun krisis perang tahun hingga tahun krisis politik tahun krisis keuangan tahun dan krisis moneter yang tahun praktik praktik yang dilakukan sebagai bentuk usaha bersama ternyata mampu dan kalau dibandingkan dengan berbagai perusahaan nasional lainnya yang berbentuk tidak mutual. banyak antara mereka yang juga akhirnya melikuidasi. berdasarkan pada uraian yang dikemukakan atas, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan masyarakat indonesia, kehadiran undang undang tentang bentuk badan usaha bersama bidang kewirausahaan, kiranya mutlak diperlukan. selanjutnya, berkenaan dengan pengajuan pemohon tentangkiranya relevan untuk dapat dikabulkanmeokok permohonan pemohon yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, dalam permohonannya, para pemohon menguji ketentuan usaha perasuransian, yang menurut para pemohon dianggap bertentangan dengan uud yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum ,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman, bahwaalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kembalinya :olehiaw). tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohon yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, uraian tentang kedudukan hukum (legal standing) para pemohountuk itu, kami sampaikan pendapat pemerintah tentang legal standing para pemohon. bahwa dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwasanya para pemohon guo memiliki legal standing karena memenuhi seluruh syarat pengujian suatu undang undang. namun ternyata para pemohon tidak menjelaskan dalam permohonannya hak dan atau kewenangan konstitusional apa dan yang mana yang diberikan oleh uud kepada para pemohon. bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara republik indonesia wni), namun dalil yang disampaikan oleh para pemohon terkait dengan kerugian konstitusional yang diderita, sebagian besar bersifat kelembagaan, dalam hal ini asuransi jiwa bersama bumiputera (selanjutnya disebut ajb bumiputera:) sebagai badan hukum privat. sehingga menurut pemerintah, para pemohon tidak jelas menentukan kedudukan hukumnya, karena meskipun para pemohon adalah perorangan wni namun dalam dalil selanjutnya, para pemohon salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman justru menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami oleh ajb bumiputera. bahwa selain itu, para pemohon juga menyatakan bahwa para pemohon adalah pemegang polis yang juga berkedudukan sebagai pemilik badan usaha, sehingga para pemohon secara tersirat ingin dimaknai sebagai pihak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama badan usaha ajb bumiputera sehingga dalil para pemohon selanjutnya lebih menitikberatkan pada kerugian konstitusional yang dialami ajb bumiputera. bahwa namun demikian, sekalipun para pemohon mendalilkan sebagai pemilik badan usaha ajb bumiputera, hal tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan para pemohon untuk berwenang bertindak untuk dan atas nama badan usaha ajb bumiputera karena kewenangan bertindak untuk mewakili badan usaha ajb bumiputera dalam dan atau luar pengadilan diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) ajb bumiputera. bahwa sebagaimana dalil para pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa para pemohon adalah pemegang polis namun tidak didukung dengan data nomor polis, tanggal mulai dan berakhirnya kontrak asuransi tersebut, serta data tentang jenis produk asuransi yang dimiliki para pemohon apakah produk asuransi syariah dan unit link atau sejenisnya. bahwa tanpa adanya data dukung dimaksud, maka tidak dapat diketahui bahwa antara para pemohon dengan ajb bumiputera terdapat hubungan hukum berdasarkan perjanjian asuransi yang masih berlaku secara sah, samping itu tidak dapat diketahui secara nyata dan pasti bahwa para pemohon adalah benar benar pemegang polis atau anggota ajb bumiputera. bahwa selanjutnya, untuk memenuhi syarat harus adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial terjadi dikemudian hari, para pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya sejak diberlakukannya usaha perasuransian para pemohon mengalami kerugian dan tidak memiliki kepastian hukum, namun dalam permohonannya para pemohon tidak menjelaskan bentuk kerugian konstitusional yang secara spesifik dan aktual yang dialami akibat salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman terbitnya undang undang tersebut, karena menurut pemerintah justru sejak diterbitkannya usaha peransuransian, usaha asuransi yang berbentuk usaha bersama mutual)bahwa para pemohon juga mendalilkan bahwa usaha bersama terpaksa tunduk pada berbagai peraturan ketentuan yang bersifat operasional seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan dan keputusan menteri keuangan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum. menurut kami dalil tersebutterbitnya peraturan ketentuan yang bersifat operasional tersebut,bahwa kemudian, untuk memenuhi syaratundang undang yang dimohonkan pengujian, pada pokoknya para pemohon mendalilkan bahwa keberadaan usaha perasuransian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum. dengan demikian hak para pemohon untuk mendapat sandaran hukum atas pengaturan badan usaha bersama tidak terwujud sehingga tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup. terhadap dalil yang demikian pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik hubungan sebab akibat yang terjadi, karena sebagaimana diakui sendiri oleh para pemohon, bahwa kerugian yang dialami oleh para pemohon disebabkan karena belum diterbitkannya undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama bukan karena keberadaaan ketentuan usaha peransuransian itu sendiri. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman bahwa disamping itu, para pemohon juga mendalilkan adanya kerugian tidak langsung yang dialami para pemohon yaitu, tidak mendapat kesempatan untuk ikut dalam tender pengadaan barang jasa karena tidak memenuhi syarat legalitas badan usaha. dalil tersebut menurut kami tidak jelas dan tidak spesifik, karena para pemohon tidak menjelaskan jenis tender pengadaan barang jasa yang seperti apa yang tidak dapat diikuti oleh para pemohon. namun pemerintah berasumsi bahwa para pemohon tidak dapat mengikuti tender pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana yangleh karenanya, menurut pemerintah dalil tersebut jugaberlakunya ketentuan dalam peraturan presiden tersebut para pemohon mengajukandibawah undang undang. bahwa selanjutnya para pemohon juga mendalilkan bahwa kerugian konstitusional yang dialami pemohon tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. hal tersebut menurut pemerintah hanya merupakan asumsi praduga para pemohon saja, karena para pemohon dalam petit permohonannya pada pokoknya meminta kepada kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk menyatakan bahwa ketentuan dalam usaha perasuransian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang belum diterbitkannya undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama paling lambat (satu) tahun sejak putusan mahkamah konstitusi. terhadap dalil yang demikian, pemerintah berpendapat bahwa permohonan para pemohon overlapping. bahwa petit yang demikian menurut pemerintah akan menimbulkan kekacauan sistem tata hukum indonesia karena pembentukan suatu undang undang merupakan hak dan kewenangan dewan perwakilan rakyat dengan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman persetujuan presiden. hak dan kewenangan tersebut tidak dapat intervensi oleh pihak manapun termasuk lembaga tinggi negara yang lain sekalipun. disamping itu, seandainya majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, maka akan terjadi kekosongan hukum terhadap usaha asuransi yang berbentuk usaha bersama selama belum diterbitkannya undang undang dimaksud sehingga justru akan merugikan kedudukan hukum para pemohon. para pemohon ternyata tidak dapat menguraikan secara jelas, tegas, dan spesifik mengenai kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional yang dialami para pemohon. para pemohon justru banyak menguraikan berbagai dalil yang tidak terkait dengan kedudukan hukum para pemohon. oleh karena hal hal tersebut atas,penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, sebelum pemerintah memberikan penjelasan atas materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon, perkenalkan pemerintah menyampaikan latar belakang filosofis dan sosiologis lahirnya usaha perasuransian tersebut. yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, usaha asuransi merupakan salah satu sub sektorsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (vide dan usaha perasuransian)..atau less knowledge.l ini diperlukan mengingat dana masyarakat yang dikelola dan dikuasai oleh perusahaan jasa keuangan dapat jauh lebih besar dibandingkan dana (ekuitas) pemilik perusahaan atau. pengelolaan perusahaan asuransi meliputi beberapa aspek antara lain tata kelola (corporate governance), kesehatan keuangan dan penyelenggaraan usaha. penyelenggaraansalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman. dalam aspek tata kelola (corporate governance), misalaset perusahaan (yang notabene adalah dana masyarakat tertanggung) dikelola sesuain usaha, regulator perlu memastikan adanya praktek usaha yang sehat. dalam melakukan pengawasan perusaha. dari penjelasan tersebut atas, sangatlah jelas tergambar bahwa usaha perasuransian dimaksudkan untukyang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi, lahirnya usaha perasuransian merupakan jawaban atas kebutuhan berkembangnya usaha perasuransian indonesia. undang undang ini telahusaha asuransi merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan bagi tertanggung dan sekaligus sebagai usaha yang menghimpun dana masyarakat. oleh karenanya usaha asuransi membutuhkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat. lahirnya undang undang ini memperkokoh landasan bagi dunia usaha salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman yang bergerak bidang perasuransian. sehingga kiranya tidak wajar jika terbitnya usaha perasuransian ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. namun seandainya pun benar (good non) terdapat ketentuan dalam usaha perasuransian yang menimbulkan kerugian konstitusional mengapa baru dipermasalahkan setelah (dua puluh satu) tahun berlaku. para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan usaha perasuransian inilaw). atas dalil para pemohon tersebut, pemerintah berpendapat para pemohon telah salah menggunakan batu uji uud karena dalam permohonan para pemohon tidak mampu menjelaskan secara spesifik pertentangan yang didalilkan oleh para pemohon, ditambah lagi telah terjadi inkonsistensi antara dasar permohonan dengan tuntutan yang dimohonkan karena mengkaitkan penjelasan usaha perasuransian dalam dasar permohonannya (polita) namun tidak mencantumkan hal tersebut dalam tuntutan yang dimohonkan (petit). bahwa selanjutnya, para pemohon juga mendalilkan bahwa penjelasan usaha perasuransian bertentangarena menurut para pemohon penjelasan suatu tidak dapat dijadikan dasar hukum. terhadap dalil yang demikian menurut kami tidak relevan untuk dijadikan alasan bagi para pemohon untuk mengajukan uji materiil karena seharusnya atas pertentangan tersebutdisamping itu pada kenyataannya usaha perasuransian telah lahir jauh sebelum terbitnya sehingga wajar apabila kaidah kaidah yang terkandung dalam salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman materi muatan belum sepenuhnya terakomodir dalam usaha perasuransian. selanjutnya para pemohon juga mendalilkan bahwa bertentangan dengan uud dalam permohonannya para pemohon telah memaknai uud secara sporadis. sebagaimana diketahui bahwa huruf sampai dengan huruf uud lahir sebagai jawaban atas kebutuhan penegakan hak asasi manusia republik indonesia. ini mengandung filosofi bahwa hak asasi adalah hak hak dasar yang dimiliki oleh manusiaoleh karena hal tersebut, penggunaan batu uji uud dalam permohonan para pemohon telah mendistorsi makna yang terkandung dalam itu sendiri. penjelasan yang disampaikan oleh para pemohon terkait hal tersebut keluar dari konteks pemahaman tentang hak asasi manusia sebagaimana khalayak umum pahami, sehingga seakan akan para pemohon ingin menafsirkan sendiri makna yang terkandung dalam uud samping itu, para pemohon menyampaikan, bahwa dengan belum adanya undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana diatur dalam usaha perasuransian telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang oleh para pemohon hal tersebut dimaknai bertentangan dengan uud terhadap dalil yang demikian, pemerintah berpendapat bahwa ketiadaan undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana dijanjikan dalam usaha perasuransianusaha perasuransian juncto tersebut, usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama memiliki kepastian dan landasan hukum untuk beraktivitas sebagai badan usaha. hadirnya usaha salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman perasuransiandalam permohonannya para pemohon juga menyampaikan bahwa ketentuan usaha perasuransian bertentangan dengan uud dengan dalil bahwa dengan belum dikeluarkannya undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam usaha perasuransian telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum (non equality before the law). atas dalil yang demikian tersebut, pemerintah berpendapat perlu pengkajian akademik lebih mendalam terkait apakah belum diterbitkannya undang undang sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dapat dimaknai bahwa para pemohon telah mendapat perlakuan yang tidak sama hadapan hukum. sebagaimana diketahui, asas hukum equality before the law dapat diartikan bahwa penerapan hukum berlaku untuk setiap orang tanpa membeda ledakannya baik dalam sudut pandang stratifikasi maupun diferensiasi sosial apapun. sehingga jika kita kembali pada pokok permohonan para pemohon dapat kita lihat bahwa keberadaan usaha perasuransian sama sekali tidak membeda bedakan perlakuan hadapan hukum bagi setiap warga negara. undang undang usaha perasuransian membuka seluas luasnya bagi dunia usaha untuk bergerak bidang usaha perasuransian dengan berbagai bentuk badan usaha. hal ini tercermin dalam usaha perasuransian yang mengakomodir bentuk badan usaha, yaitu: perusahaan perseroan persero), koperasi, perseroan terbatas, usaha bersama mutual). ketentuan dalam usaha perasuransian mengandung makna bahwa pemerintah memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk menentukan jenis badan usaha yang dipilihnya yang tentu dengan menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul dari pilihannya tersebut. sebagaimana diketahui dalam sistem hukum indonesia mengenal badan usaha berbadan hukum dan yang kedua badan usaha tidak berbadan hukum. contoh badan usaha berbadan hukum yaitu seperti perseroan terbatas, koperasi dan yayasan, sedangkan badan usaha tidak berbadanmerupakansehingga mempunyai hak dan ataumaka pemilik badan usahanya adalah para pemegang polis. dikatakan demikian, karena sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam anggaran dasar ajb bumiputera pada bagian mukadimah, maupun dalam dan bahwabahwa asuransi jiwa bersama ajb) bumiputera sendiri merupakan usaha asuransi jiwa nasional yang pertama dan tertua indonesia, yang lahir masa pergerakan nasional yang bertujuan meningkatkan derajat ekonomi bangsa. perkumpulan atau usaha asuransi ini didirikan oleh beberapa guru hindia belanda terbentuk pada tanggal februari magelang, jawa tengah, dengan atau lebih dikenal dengan bahasa inggrisnya mutual life insurance asuransi jiwa bersama). dengan bentuk badan usaha yang seperti ini, maka pemilik badan usahanya adalah para pemegang polis. bentuk badan usaha ini sesuai dengan uud yang menusaha bersama (mutual), karena itu badan usaha bersama (mutual) mempunyaisalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman hukum seperti persekutuan perdata, perusahaan perseorangan ud pd), firma, persekutuan komanditer cv) yang keseluruhan bentuk badan usaha hukum tersebut telah diatur dalam peraturan perundang undangan terkait. pada dasarnya bentuk badan hukum usaha bersama tidak dikenal dalam sistem hukum indonesia karena usaha bersama pada dasarnya adalah badan usaha persekutuan perdata dan tidak berbadan hukum sebagaimana diatur dalam s.d. kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) usaha bersama adalah persekutuan perdata karena memenuhi kualifikasi sebagai berikut: tidak ada ketentuan tentang besarnya modal minimal: dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik: adanya ireng artinya masing masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang barang dan lainnya ataupun kerajaannya dalam perseroan itu. wujud ireng dapat berupa: (a) uang: (b) barang: (c) tenaga: dengan tujuan membagi keuntungan antara orang orang yang terlibat, bidang usahanya tidak dibatasi. berdasarkan hal hal tersebut, badan usaha bersama pada dasarnya tidak membutuhkan peraturan perundang undangan baru, karena telah diatur secara jelas dan lengkap dalam kuh perdata. oleh karenanya meskipun tanpa adanya undang undang yang mengatur bentuk badan hukum usaha bersama, sampai dengan saat ini ajb bumiputera diakui sebagai badan usaha yang melakukan perbuatan hukum perdata bidang perasuransian. dapat kami sampaikan bahwa dalam rancangan undang undang tentang usaha perasuransian yang baru ruu up), yang telah mulai dibahas dpr dan pemerintah, badan berbentuk usaha bersama (mutual) tidak lagi tercantum sebagai badan usaha yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian, dikarenakan: indonesia tidak memiliki undang undang khusus mengenai badan hukum usaha bersama, usaha bersama menghadapi tantangan dan hambatan dalam hal penyediaan modal yang cukup untuk penyelenggaraan usaha asuransi salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman, perkembangan yang terjadi negara lain, beberapa usaha bersama asuransi besar justru telah dan sedang menggagas upaya untuk lebih berkembang dengan mengubah diri menjadi persediaan terbatas pt), sehingga dapat mengumpulkan modal yang lebih besar. lebih lanjut, ketentuan peralihan dalam ruu tersebut mengamanatkan perubahan bentuk badan usaha ajb bumiputera menjadi perseroan terbatas dalam jangka waktu yang akan diatur oleh otoritas jasa keuangan ojk). rancangan undang undang usaha persauransian ini termasuk dalam prolegnas prioritas tahun sehingga apabila disahkan, ruu ini akan menggantikan usaha perasuransian. dapat kami informasikan bahwa usaha asuransi memiliki karakteristik yang unik, yaitu bahwa produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi pada dasarnya adalah janji, mana dengan menerima premi, perusahaan asuransi berjanji memberikan ganti rugi atau sejumlah uang tertentu kepada tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. dalam melakukan pengelolaan perusahaan untuk memenuhi janji tersebut, perusahaan asuransi menghadapi risiko yang dapat mengakibatkan perusahaan asuransi gagal memenuhi janjinya kepada pemegang polis, yaitu risiko yang mungkin timbul akibat dari pengelolaan asset dan kewajiban (liabilitas) antara lain sebagai berikut: kegagalan pengelolaan asset: ketidakseimbangan antara proyeksi arus asset dan liabilitas,. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dalam rangka memastikan perusahaan asuransi dapat memenuhi janji kepada pemegang polis, regulator perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki sumber keuangan yang cukup, yaitu perusahaan asuransi harus memiliki modal (capital) sendiri untuk mendukung janji mereka. sesuai dengan penjelasan umum usaha perasuransian yang menyatakanmaka dalam rangka pengamanan kepentingan masyarakat, regulator mensyaratkan perusahaan asuransi untuk memiliki modal yang cukup. hal ini sejalan dengan international best practice dan prinsip pokok pengawasan asuransi yang dikeluarkan oleh asosiasi internasional pengawas asuransi international association insurance supervisor ais) yaitu insurance core principles nomor capital adeguacy yang menyatakan sebagai berikut: the supervisor establishes capital adeguacy requirements for solvent purposes that insuler can absorb significant unforeseen losses and provide for degrees supervisor intervention. dari perspektif regulasi, tujuan modal adalah untuk memastikan bahwa kewajiban perusahaan asuransi kepada pemegang polis senantiasa dapat dipenuhi sampai saat jatuh tempo, walaupun risiko sebagaimana tersebut atas terjadi. regulator harus menetapkan persyaratan modal pada tingkat yang diperlukan untuk mendukung tujuan tersebut. bagi perusahaan asuransi, modal memiliki fungsi yang sangat penting yaitu melindungi kepentingan pemegang polis dengan memenuhi dua tujuan sebagai berikut: mengurangi kemungkinan kebangkrutan dengan menyerap kerugian atas dasar going concern atau run off, dan atau mengurangi kerugian pemegang polis dalam hal terjadi kebangkrutan atau likuidasi. dari perspektif makro ekonomi, mewajibkan perusahaan asuransi untuk menjaga modal yang cukup dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan sektor keuangan secara keseluruhan. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman berdasarkuntuk pendirian perusahaan asuransi baru wajib memiliki modal disetor sekurang kurangnya sebesar miliar, dan bagi perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki modal sendiri (ekuitas) sekurang kurangnya sebesar: miliar paling lambat tanggal desember b. miliar paling lambat tanggal desember miliar paling lambat tanggal desember mengingat untuk pendirian perusahaan asuransi baru wajib memenuhi persyaratan memiliki modal disetor minimum yang saat ini besarnya miliar, maka dapat diperkirakan tidak akan ada lagi perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang baru karena ketidakmampuan bentuk hukum usaha bersama memenuhi persyaratan modal disetor tersebut. bentuk. badan hukum usaha bersama memiliki kelemahan dibandingkan perseroan terbatas terutama karena usaha bersama tidak memiliki akses terhadap modal dan sulit melakukan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi) usaha bersama lainnya, karena usaha bersama tidak dapat menerbitkan saham. kelemahan pada usaha bersama tersebut mengakibatkan kepentingan pemegang polis tidak dapat terlindungi dengan baik. apabila terjadi permasalahan keuangan pada perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama sangat sulit bagi perusahaan tersebut untuk memperbaiki kondisi keuangannya karena tidak adanya kemungkinan bagi perusahaan mendapatkan modal tambahan. apabila terjadi kegagalan pada perusahaan asuransi yang berbentuk hukum usaha bersama maka hal tersebut dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi pada khususnya dan industri keuangan pada umumnya. sedangkan perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas memiliki keunggulan, antara lain: kelangsungan perusahaan lebih terjamin karena tidak tergantung pada pemilik tertentu. pemilik dapat berganti dengan memindahkan atau menjual sahamnya kepada pihak lain, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman perusahaan dapat diperbesar karena adanya tambahan modal dengan mengeluarkan saham baru, dapat melakukan penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), atau pengambilalihan (akuisisi) dengan perseroan terbatas lain. berdasarkan pertimbangan tersebut, regulator berpandangan bahwa bentuk usaha bersama tidak cocok dengan karakteristik usaha asuransi yang selalu menghadapi risiko dan pada suatu waktu membutuhkan tambahan modal. perkembangan industri asuransi dunia pun menunjukkan bahwa perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama semakin lama jumlahnya semakin sedikit karena banyaknya perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama yang melakukan demutualisasi. selanjutnya para pemohon juga mendalilkan bahwa usaha bersama (mutual) tidak mungkin menjadi perseroan terbatas karena jumlah pemegang polis ajb bumiputera sebanyak (tujuh) juta orang sehingga untuk mendapatkan persetujuan mayoritas pemegang polis bukan hal yang mudah, disamping itu mekanismenya tidak diatur dalam dalam ad art. terhadap dalil yang demikian jelas tidak dapat diterima, berdasarkan data, saat ini telah banyak perusahaan asuransi yang berhasil melakukan demutualisasi, yaitu perubahan bentuk badan hukum perusahaan asuransi dari sebuah usaha bersama, yang dimiliki oleh pemegang polis, menjadi bentuk perseroan terbatas. berikut kami sampaikan contoh kasus jepang. dai ichi mutual life insurance company merupakan perusahaan asuransi jiwa berbentuk usaha bersama mutual) tertua jepang, dengan jumlah anggota juta pemegang polis. perusahaan ini didirikan pada tahun tahun lebih awal dari berdirinya ajb bumiputera setelah diperkenalkannya demutualisasi dalam insurance business law tahun jepang, pada tahun dai ichi melakukan demutualisasi dan berubah menjadi perseroan terbatas yang terdaftar tokyo stock exchange. saat ini perusahaan tersebut menjadi perusahaan asuransi jiwa terbesar ketiga jepang. samping dai ichi, masih terdapat perusahaan asuransi lain yang berhasil melakukan demutualisasi jepang yakni daiko, taiko, mitsui, yamato (sekarang prudential gibraltar financial life) salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman selain itu, dapat pemerintah sampaikan data demutualisasi yang telah dilakukan negara lain yakni: negara perusahaan afrika selatan salam life kanada mutual life carica life), manulife, dan canada life amerika serikat amer group manufacturers life manulife principal mutual life anthem insurance metropolitan life met life president mutual life central life assurance mutual new york mon i. prudential life suitable axa mutual service life standard insurance general american life nationwide allied mutual oo. state mutual america indianapolis life northwestern rela star sun life carica john hancock mutual life phoenix home life, dan unum mutual unum berdasarkan data tersebut atas, maka anggapan para pemohon bahwa usaha bersama mutual) tidak mungkin menjadi perseroan terbatas adalah tidak benar dan tidak terbukti dan pada dasarnya perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama yang memiliki kesehatan keuangan yang baik, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman proses demutualisasi pada dasarnya tidak mengurangi manfaat (benefit) yang telah diperjanjikan dalam polis sehingga tidak merugikan kepentingan pemegang polis. iv. tanggapan pendapat pemerintah atas pertanyaan pendapat yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi pemahaman mengenai usaha bersama asuransi mutual insurance) usaha bersama asuransi uba) adalah perusahaan asuransi yang seluruhnya dimiliki oleh pemegang polis. perusahaan asuransi seperti ini pada dasarnya adalah kumpulan pihak (orang atau lembaga) yang bersepakat untuk berbagi risiko asuransi dengan mengumpulkan sejumlah dana yang akan digunakan untuk memberikan santunan kepada satu atau lebih pihak antara mereka yang mengalami musibah. dalam perkembangannya, beberapa uba juga menerbitkan polis atau menjual jasa pertanggungan asuransi kepada pihak pihak lain yang tidak menjadi anggota kumpulan. apabila ini terjadi, dalam polis dinyatakan secara tegas status pemegang polis sebagai anggota kumpulan atau bukan. secara teoritis, setiap keuntungan atau kerugian yang dialami uba akan dibagi secara proporsional antara para pemegang polis yang menjadi anggota perkumpulan. keuntungan perusahaan dibagikan kepada anggota kumpulan dalam bentuk dividen polis atau pengurangan premi masa depan. adapun kerugian perusahaan akan ditanggung anggota kumpulan dalam bentuk pengurangan nilai pertanggungan asuransi atau penambahan premi masa depan. pemegang polis yang bukan anggota kumpulan tidak ikut menikmati keuntungan perusahaan dan tidak pula dapat diminta menanggung kerugian perusahaan. hak dan kewajiban pemegang polis yang bukan anggota kumpulan adalah sebagaimana dinyatakan dalam polis asuransi. dalam praktik, pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang polis yang sekaligus anggota kumpulan. mudah dilaksanakan. sebaliknya, apabila terjadi kerugian, pembebanan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kerugian tersebut kepada para pemegang polis yang menjadi anggota kumpulan sulit untuk dilaksanakan, karena idealnya pembebanan kerugian tersebut terlebih dahulu melalui proses pembuktian dan pertanggungjawaban kerugian serta permintaan persetujuan para anggota untuk pembebanan kerugian tersebut. sejarah usaha bersama asuransi konsep uba pertama kali muncul inggris pada akhir abad ke untuk membagi dan menanggung risiko kerugian akibat kebakaran. uba pertama amerika serikat dimulai tahun ketika benjamin franklin mendirikan contributionship philadelphia untuk menanggung risiko kebakaran rumah tinggal. uba pertama dunia yang bergerak bidang asuransi jiwa adalah the suitable life assurance society suitable life) yang didirikan inggris pada tahun negeri belanda, uba tertua yang sekarang masih beroperasi unite) mulai beroperasi pada tahun usaha bersama asuransi menjadi model usaha asuransi yang cepat berkembang sampai pertengahan abad namun ketika negara negara tempat mereka berada mulai mengatur kewajiban semua perusahaan asuransi untuk menerapkan praktik usaha yang lebih baik, terutama dalam hal kesehatan keuangan dan kualitas perlindungan atas janji janji dalam polis, popularitas uba mulai surut dan banyak diantaranya yang kemudian berubah menjadi perusahaan terbatas perseroan terbatas) yang dimiliki oleh banyak pemegang saham (perusahaan publik). demutualisasi semakin menjadi trend ketika persaingan antara bank dan perusahaan asuransi untuk menyediakan aneka jasa keuangan kepada masyarakat semakin menjadi jadi pada tahun 1990an. banyak uba yang tertarik untuk ikut bersaing dan mereka membutuhkan dana segar untuk melakukan ekspansi dalam penyediaan jasa keuangan yang lebih bervariasi bagi nasabahnya. dana segar tersebut tidak dapat diperoleh selama berbentuk usaha bersama, sehingga mereka memutuskan untuk menjalani proses demutualisasi atau berubah menjadi perusahaan induk nonoperasional (holding company) yang memiliki anak perusahaan asuransi berbadan hukum perseroan terbatas. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman perkembangan pengaturan kesehatan keuangan perusahaan asuransi saat ini usaha asuransi merupakan salah satu jenis usaha yang diatur secara ketat. mengingat alamiah usaha asuransi, sebagaimana akan diuraikan bawah ini, ketatnya pengaturan usaha asuransi kiranya dapat dipahami. perjanjian asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian pengalihan risiko tertentu dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi dengan imbalan berupa premi. pada saat perjanjian disepakati dan pembayaran premi dilakukan,. tidak ada barang yang diserahkan ataupun jasa layanan yang sudah dikerjakan oleh perusahaan asuransi untuk kepentingan pemegang polis atau tertanggung asuransi. dengan kata lain, pemegang polis asuransi membeli jasa yang tidak kasat mata aktivitasnya dan pembayaran santunan asuransi yang diperjanjikan tidak dapat ditentukan waktunya, bahkan mungkin tidak pernah direalisasikan sama sekali. bagi pemegang polis asuransi, transaksi asuransi menjadi benar benar bernilai hanya jika selama masa pertanggungan asuransi terjadi musibah yang dipertanggungkan dan perusahaan asuransi dapat merealisasikan pembayaran santunan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis. dalam transaksi asuransi terjadi ketidaksamaan jumlah nominal uang yang ditransaksikan. premi yang dibayar pemegang polis lazimnya jauh lebih kecil daripada santunan yang akan dibayar perusahaan asuransi apabila musibah terjadi. nominal santunan asuransi bisa jadi ribuan kali lebih besar daripada nominal premisnya. perusahaan asuransi dapat melakukan transaksi seperti ini dengan mengandalkan berlakunya hukum the law large number (semakin besar populasi tertanggung asuransi, semakin baik estimasi jumlah tertanggung yang akan mengalami musibah) dan, untuk asuransi jiwa, juga mengandalkan keberhasilan aktivitas investasinya masa yang akan datang. dalam praktik, harapan perusahaan asuransi pada waktu menghitung premi tidak selalu terwujud. the law large number tidak selalu berjalan sempurna. perusahaan asuransi mungkin tidak berhasil salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman mengumpulkan tertanggung asuransi dalam jumlah banyak. estimasi jumlah tertanggung yang akan mengalami musibah juga mungkin meleset. belum lagi aktivitas investasinya mungkin saja mengalami kegagalan. perusahaan asuransi secara alamiah memiliki peluang untuk gagal memenuhi janji pembayaran santunan asuransi masa depan, padahal telah menerima premi sepenuhnya masa sebelumnya. peluang kegagalan menjadi lebih tinggi apabila penyelenggaraan usaha asuransi tersebut tidak didasarkan pada tata kelola yang baik atau apabila para pengurusnya tidak amanah. karena alamiah usaha asuransi seperti tersebut atas, negara melalui lembaga pengawas perasuransian berusaha agar perusahaan asuransi senantiasa memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi janji janji pembayaran santunan asuransi. untuk itu, lembaga pengawas perasuransian menetapkan persyaratan modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi pada saat memulai usahanya. modal ini kemudian harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan skala usaha perusahaan asuransi tersebut. lebih dari itu, lembaga pengawas perasuransian juga ingin memastikan bahwa perusahaan asuransi memiliki kemudahan akses pihak pihak yang dapat memberikan modal tambahan setiap saat diperlukan oleh perusahaan. ketentuan mengenai permodalan ini menjadi bagian penting pengaturan dan pengawasan usaha asuransi selain ketentuan ketentuan mengenai perilaku usaha, tata kelola perusahaan yang baik, praktik keagenan, dan lain sebagainya. ketentuan mengenai kesehatan keuangan dan permodalan usaha asuransi terus berevolusi dan seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas usaha asuransi ketentuan tersebut juga semakin ketat. pada periode awal penyelenggaraan usaha asuransi dunia, tidak ada persyaratan modal minimum ataupun persyaratan solvabilitas yang harus diikuti. kepercayaan konsumen asuransi pada masa itu terjaga sepanjang perusahaan asuransi selalu dapat melakukan pembayaran santunan bila musibah yang dipertanggungkan terjadi (kesehatan keuangan dinilai dari likuiditas saja). kemudian, lembaga salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang. bahwa dalam rangka mewujudkan misinya, ajb bumiputeraemegang polis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. samping itu, jugabentuk badan usaha bersama (mutual) ini jiwa dengan badan usaha koperasidanbadan usaha bersama (mutual) bukan saja bersesuaian, namun lebih dari itu sebagai pengejawantahan dari amanat uud bahwa ajb bumiputera sudah berdiri dan sudah ada eksis jauh sebelum diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian: bahwa sebelum diberlakukannya nomor tahun tentang usaha perasuransian, ajb bumiputera yang didirikan awalnya berdengan akta notaris honda yang berkedudukan yogyakarta dan sah menurut hukum sejak berdirinya sebagai bentuk usaha untuk melakukan perbuatan hukum perdata berdasarkan keputusan kerajaan belanda tanggal maret (dua puluh delapanmaret seribu delapanratus tujuhpuluh) nomor stb sesuai surat sekretaris gubernur jenderal hindia belanda tanggal (enam april seribu sembilan ratus lima belas). bahwa kemudian beberapa kali mengalami perubahan dan namanya berubah menjadi maskapai asuransi djiwa boemi poster yang anggaran dasarnya disahkan oleh badan pengawas pertanggungan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pengawas perasuransian mulai mempersyaratkan modal setor minimum (di indonesia terjadi pada periode sebelum 1980an), menambahkan persyaratan sederhana untuk solvabilitas perusahaan asuransi (di indonesia periode akhir 1990an), dan mempersyaratkan tingkat solvabilitas yang sesuai dengan skala usaha dan profil risiko perusahaan asuransi atau dikenal sebagai persyaratan risk based capital (di indonesia sejak akhir 1990an). perkembangan pengaturan ini sepenuhnya dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan pemegang polis dan tertanggung asuransi dari kemungkinan kegagalan perusahaan asuransi untuk memenuhi janji pembayaran santunan asuransi sebagaimana tertuang dalam polis. hal sangat penting yang juga perlu diungkapkan pada bagian ini adalah adanya kewajiban lembaga pengawas perasuransian untuk memastikan tersedianya tingkat perlindungan yang sama bagi semua pemegang polis dan tertanggung asuransi. kewajiban ini menjadi salah satu pedoman dalam mengkaji ulang dan menyempurnakan berbagai pengaturan penyelenggaraan usaha asuransi, termasuk pengaturan mengenai permodalan dan solvabilitas perusahaan asuransi. kewajiban ini mengakibatkan pemberlakuan ketentuan yang sama, atau benar benar setara, pada semua perusahaan asuransi, tanpa memandang bentuk perusahaan akurasinya. pengawasan dan penanganan masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana dikemukakan atas, perusahaan asuransi berpeluang untuk mengalami masalah kesehatan keuangan. sebaik apapun kepengurusan perusahaan, selalu ada kemungkinan realisasi kegiatan usaha perusahaan asuransi tidak sesuai dengan yang diasumsikan, diperkirakan atau direncanakan, yang pada gilirannya menyebabkan perusahaan mengalami masalah kesehatan keuangan. dalam kasus tertentu, salah pengurusan atau kecurangan dalam pengurusan akan lebih memperbesar peluang timbulnya ketidakmampuan perusahaan memenuhi janji dalam polis polis yang diterbitkannya. secara umum, terdapat tiga pendekatan dalam mengatasi masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi. pertama, pengurus dan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pemilik perusahaan berupaya memasukkan modal tambahan dalam perusahaan asuransi untuk menutup kerugian atau kekurangan yang terjadi dan dengan demikian hak hak pemegang polis dan tertanggung asuransi tidak perlu dikoreksi. atau, kedua, pengurus dan pemilik perusahaan meminta kesediaan pemegang polis dan tertanggung asuransi untuk ikut menanggung kerugian atau kekurangan tersebut dengan merelakan sebagian hak mereka yang tercantum dalam polis. beberapa pihak berpendapat, bahkan mungkin meyakini, bahwa masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi dapat diatasi dengan mengupayakan pendapatan premi atau penghasilan investasi yang lebih besar tahun tahun berikutnya. untuk masalah kesehatan berskala kecil, pendapat ini mungkin benar. itu pun dengan catatan mengenai adil atau tidaknya melibatkan pemegang polis baru (yang masuk tahun tahun berikutnya) untuk ikut mengatasi masalah (biasanya dengan menanggung beban premi yang lebih tinggi), atau catatan mengenai tingginya tingkat risiko investasi yang harus dihadapi terkait dengan pilihan investasi yang memberikan tingkat penghasilan tinggi. untuk masalah kesehatan keuangan berskala besar, penanganan dengan cara demikian justru meningkatkan risiko kegagalan perusahaan dan memperbanyak jumlah pihak yang terpapar risiko pengurangan atau kehilangan hak hak yang tercantum dalam polis. penanganan masalah kesehatan keuangan seperti ini dapat dikategorikan pendekatan gali lubang tutup lubang. memperhatikan uraian atas, dapat dipahami bila lembaga pengawas perasuransian memprioritaskan pendekatan tambahan modal (pendekatan pertama) untuk mengatasi masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi. pendekatan pembebanan sebagian atau seluruh kerugian kepada para pemegang polis (pendekatan kedua) dipilih hanya jika pendekatan tambahan modal tidak mungkin dilakukan sama sekali. adapun pendekatan gali lubang tutup lubang (pendekatan ketiga) harus dihindari sama sekali. dengan memahami uba sebagai kumpulan pihak, bukan kumpulan modal, kita dapat menyimpulkan pendekatan yang tersedia baginya untuk menyelesaikan masalah kesehatan keuangan yang dihadapinya. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman satu satunya pendekatan yang dapat ditempuhnya adalah pengurangan sebagian atau seluruh hak pemegang polis atau tertanggung asuransi dari yang tertera dalam polis. dalam situasi ekstrem, pengurangan ini harus diikuti dengan pembubaran perusahaan. pemegang polis dan tertanggung asuransi uba tidak menikmati seluruh spektrum pendekatan penanganan masalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi. berbeda dengan pemegang polis dan tertanggung asuransi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, pemegang polis dan tertanggung asuransi uba pasti akan mengalami pengurangan atau kehilangan hak hak dalam polis bila perusahaannya bermasalah kesehatan keuangan. dengan demikian, bila uba tetap dipertahankan keberadaannya, pemegang polis dan tertanggung akurasinya terpapar diskriminasi tingkat perlindungan terhadap kegagalan usaha asuransi bila dibandingkan dengan pemegang polis dan tertanggung asuransi perseroan terbatas. e. jawaban atas pertanyaan dari yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi berkenaan dengan pertanyaan pertanyaan anggota majelis hakim yang disampaikan pada persidangan tanggal mei perkenalkan pemerintah mengelompokkan pertanyaan pertanyaan tersebut dan menanggapinya sebagai berikut: pertanyaan yang mulia hakim arief hid, yaitu: apakah kelemahan dan keunggulan dari masing masing bentuk badan usaha perseroan terbatas dan usaha bersama (mutual)? dapat pemerintah tanggapi sebagai berikut: berdasarkan uraian atas, uba memiliki keunggulan berupa adanya kesempatan bagi pemegang polis yang sekaligus menjadi anggota perkumpulan untuk ikut menikmati keuntungan dari penyelenggaraan kegiatan usaha. apabila disepakati seluruh anggota uba bahwa mencari keuntungan bukan menjadi tujuan utama uba, para pemegang polis uba berpeluang menikmati pertanggungan asuransi dengan premi yang relatif lebih murah daripada bila pertanggungan tersebut harus dibeli dari perusahaan asuransi berbentuk perseroan salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman terbatas (yang motif utamanya adalah mencari keuntungan). adapun kelemahan dari uba adalah (i) penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance) berkurang kualitasnya seiring dengan pertumbuhan perusahaan (penyaluran aspirasi anggota terpaksa harus melalui sistem perwakilan atau sistem tidak langsung lain yang mungkin tidak transparan), (ii) tidak adanya akses cepat terhadap tambahan modal dalam jumlah besar, (iii) rendahnya perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung asuransi dari risiko kegagalan usaha perusahaan dan pengurangan hak hak dalam polis bila terjadi masalah kesehatan keuangan, dan (iv) kurangnya kesempatan untuk bersaing dengan perusahaan perusahaan lain dalam mengembangkan kegiatan usaha. keunggulan perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas antara lain adalah (i) mudah mendapatkan akses terhadap tambahan modal, (ii) pemegang polis dan tertanggung asuransi lebih terlindungi dari risiko pengurangan hak hak dalam polis karena kerugian menjadi tanggungan pemegang saham, dan (iii) tata kelola perusahaan telah dirumuskan dengan baik dalam undang undang mengenai perseroan terbatas dan kualitasnya tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya jumlah pemegang polis. kelemahan bentuk perseroan terbatas dalam kegiatan usaha asuransi adalah adanya target keuntungan tertentu yang diminta oleh pemegang saham akan mempengaruhi besar premi yang akan dibebankan kepada pemegang polis. pertanyaan yang mulia hakim ahmad fadli semadi, yang mulia hakim muhammad alim, dan yang mulia hakim arief hid, yaitu: apakah prinsip kebersamaan (usaha bersama) yang terkandung dalam uud hanya tercermin dalam bentuk perseroan terbatas, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk perseroan terbatas merupakan implementasi dari prinsip kebersamaan? uud basis utamanya dikembangkan dari usaha bersama. apakah hal demikian dapat diterjemahkan bahwa salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman usaha perasuransian hanya dapat berbentuk perseroan terbatas ataukah kita dapat mengembangkan bentuk yang lain? apakah bentuk perseroan terbatas merupakan pilihan utama dari konsepsi pembangunan usaha perasuransian indonesia? vud menyatakan perekonomian. disusun atas usaha bersama. asuransi juga termasuk bidang perekonomian, lantas mengapa akan ditinggalkan? dapat pemerintah tanggapi sebagai berikut: bentuk badan hukum yang ada indonesia meliputi perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dana pensiun dan badan badan lain yang dinyatakan sebagai badan hukum oleh undang undang yang mengatur dan atau membentuknya. badan badan hukum tersebut tentu telah diuji dan diterima sebagai badan usaha yang memenuhi ketentuan uud negara indonesia juga mengenal badan usaha perseorangan atau persekutuan orang seperti usaha dagang ud) dan persekutuan komanditer (cv), yang diatur keberadaan dan tata kepalanya dalam kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) dan kitab undang undang hukum dagang uhd). usaha bersama asuransi diakui keberadaannya oleh undang undang usaha perasuransian, walaupun belum ada ketentuan mengenai tata kepalanya. karena telah diakui keberadaannya dalam suatu undang undang, kita dapat menilai ud, atau uba sebagai badan usaha yang juga memenuhi uud undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian up) memberikan kesempatan yang sama kepada perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama untuk dipilih sebagai bentuk badan usaha dari perusahaan asuransi. dalam perkembangannya, hasil pengawasan dan kajian terhadap masing masing bentuk badan usaha ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan bagi pemegang polis dan tertanggung asuransi perseroan terbatas, terutama dari risiko kegagalan usaha asuransi, adalah yang terbaik. lebih dari itu, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman mempertahankan usaha bersama sebagai pilihan untuk bentuk badan usaha dari perusahaan asuransi berarti menghadirkan situasi diskriminatif bagi pemegang polis dan tertanggung asuransi uba. oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa bentuk perseroan terbatas merupakan pilihan terbaik untuk penyelenggaraan usaha asuransi indonesia, yang tetap memenuhi ketentuan uud pertanyaan yang mulia hakim hamdan zelda yaitu: apakah memang pemerintah tidak akan mengeluarkan undang undang mengenai usaha bersama mutual) bidang perasuransian dan akan mengeluarkan undang undang bidang perasuransian yang baru serta akan memaksa ajb bumiputera mengubah diri menjadi perseroan terbatas perseroan terbatas) (demutualisasi)? dapat pemerintah tanggapi sebagai berikut: sebagaimana telah disampaikan atas, dengan mengikuti, mencermati dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi selama ini dalam industri asuransi indonesia, perkembangan konstelasi perekonomian global dan regional, dan perkembangan kriteria dan standar penyelenggaraan usaha asuransi yang berlaku secara internasional, pemerintah menilai perlu dilakukan penyesuaian terhadap pilihan bentuk badan usaha yang dapat menyelenggarakan usaha asuransi. pilihan paling rasional untuk memenuhi tujuan peningkatan kualitas perlindungan pemegang polis dan tertanggung asuransi secara tidak diskriminatif adalah konversi perusahaan berbentuk usaha bersama menjadi perseroan terbatas secara hati hati dan terencana. apabila penilaian dan pandangan pemerintah dapat diterima, menyusun suatu undang undang baru mengenai uba menjadi kontraproduktif dan tidak sejalan dengan pembahasan ruu usaha perasuransian antara dpr dan pemerintah yang telah dimulai. tentu sangat dipahami bahwa proses penyusunan yang baik dari suatu undang undang memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman apabila dinilai perlu oleh otoritas jasa keuangan ojk), pengaturan sementara tata kelola uba dan hal hal lain yang diperlukan, misalnya untuk pelaksanaan proses demutualisasi, dapat dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah sebagaimana diisyaratkan oleh penjelasan up. atau, sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, pengaturan tersebut dapat dituangkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. pertanyaan yang mulia hamdan zelda dan yang mulia ahmad fadli semadi yaitu: bagaimana mekanisme demutualisasi yang sudah disiapkan pemerintah untuk ajb bumiputera? bagaimana jalan pikiran (arah kebijakan) pemerintah terkait dengan rencana demutualisasi ajb bumiputera dalam ruu usaha perasuransian yang baru? andaikan ajb bumiputera melakukan demutualisasi, bagaimana dengan penanganan masa transisinya? apakah pemerintah telah menyiapkan langkah langkah untuk proses demutualisasi ajb bumiputera agar pemegang polis dapat merasa tenang dan mendapat perlindungan dari negara? dapat pemerintah tanggapi sebagai berikut: dengan ditetapkannya undang undang nomor tahun pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian, termasuk penanganan permasalahan perusahaan asuransi, menjadi tanggung jawab ojk. oleh karena itu, dalam ruu usaha perasuransian yang disampaikan kepada dpr, pemerintah mengusulkan untuk memberikan amanat kepada ojk untuk mengawal transformasi uba menjadi perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas. pemerintah mengusulkan untuk memberi kewenangan kepada ojk untuk menetapkan jangka waktu yang layak untuk proses transformasi tersebut. untuk memberi gambaran umum mengenai proses transformasi uba menjadi perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas, disampaikan uraian sebagai berikut. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman pengalaman demutualisasi negara negara lain mengindikasikan diperlukannya waktu sampai bulan untuk menyelesaikan proses transformasi. apabila uba dalam keadaan tidak sehat, waktu yang diperlukan untuk melakukan transformasi bisa menjadi lebih panjang, karena proses transformasi akan mencakup pula aktivitas stabilisasi dan atau penyehatan perusahaan terlebih dahulu. proses transformasi akan dimulai dengan evaluasi dan uji tuntas (due diligence) terhadap uba. kemudian pengurus uba harus menyusun rencana demutualisasi secara lengkap. termasuk dalam rencana tersebut adalah rencana konversi nilai tunai asuransi yang terakumulasi sebagai hak anggota menjadi nilai saham. bila uba sedang tidak sehat, termasuk dalam rencana tersebut adalah rencana penyehatan perusahaan sebelum dilakukan demutualisasi dan atau rencana mengundang calon pemegang saham strategis yang akan membantu mengatasi permasalahan kesehatan keuangan tersebut. bila perlu, rencana demutualisasi dapat mencakup tahap perubahan terlebih dahulu uba menjadi perusahaan induk (holding) dan pembentukan anak perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas. proses demutualisasi dimulai setelah rencana tersebut mendapat persetujuan dari ojk. demutualisasi uba harus dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pemegang polis, baik yang menjadi anggota maupun bukan. manfaat demutualisasi, khususnya perbaikan kualitas perlindungan dari kemungkinan kegagalan perusahaan dan pengurangan hak hak pemegang polis dan tertanggung asuransi, perlu ditekankan. partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah, dalam mendukung proses demutualisasi sangat penting, namun pelaku kunci yang menentukan keberhasilan demutualisasi adalah pengurus uba (untuk asuransi jiwa bersama ajb) bumiputera termasuk badan perwakilan anggotanya) dan ojk. pertanyaan yang mulia hakim muhammad alim yaitu bagaimana perizinan kedudukan ajb bumiputera terkait dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian? salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dapat pemerintah tanggapi sebagai berikut: ajb bumiputera telah mendapat izin usaha sebelum ditetapkannya usaha perasuransian. oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan usaha perasuransian, ajb bumiputera dinyatakan telah mendapatkan izin usaha berdasarkan undang undang tersebut dan dapat terus menjalankan kegiatan usahanya. namun demikian, sesuai ketentuan dan usaha perasuransian, ajb bumiputera wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan ketentuan dalam usaha perasuransian dalam jangka waktu yang ditetapkan menteri keuanganbahwa,usaha perasuransian inkonstitusional, apalagi bertentangan dengan dan uud karena ituusaha perasuransian beserta penjelasannya, dapat memberikan putusan sebagai berikut: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanusaha perasuransisaha perasuransian yang dimohonkan pengujian terhadap uud indonesia tahun pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas usaha. para pemohon beranggapan ketentuan usaha perasuransian bertentangan dengansaha perasuransian salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman djiwa bertanggal (dua puluh sembilan juni seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor selanjutnya mengalami perubahan menjadi anggaran dasar yang disahkan oleh direktorat perasuransian departemen keuangan bertanggal (sembilan desember seribu sembilanratus enampuluh enam) nomor d.a.d didaftarkan kantor pengadilan negeri jakarta nomor dimuat dalam berita negara tahun nomor dan tambahan berita negara bertanggal (dua belas desember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) nomor sehingga dengan demikian para pemohon sebagai pemegang polis memiliki kepastian hukum, namun, sejak diberlakukannya nomor tahun para pemohon sebagai pemegang polis sangat dirugikan, khususnya dengan diberlakukannya nomor tahun. hal itu disebabkan sampai saat ini undang undang sebagaimana dimaksud belum dikeluarkan, sehingga sudah berlalu sekitar (dua puluh satu) tahun. bahwa usaha perasuransian selain tunduk pada ketentuan nomor tahun juga terpaksa tunduk pada berbagai peraturan ketentuan yang lebih bersifat operasional, yaitu: peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha perasuransi,salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lammenurut penalaran dapat dipastikan terjadi kerugian oleh berlakunya usaha perasuransian, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, ketentuanbahwa ketentuan tersebut telah berlalu dan berlaku sekitar (dua puluh satu) tahun terhitung sejak usaha perasuransian tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan februari namun, undang undang sebagaimana yang "dijanjikan", oleh karenanya dianggapmenurut pemohon, dengan belum dikeluarkannya undang undang sebagaimana yang menjadi perintah usaha perasuransian tidak hanya telah menimbulkan "ketidakpastian hukum", tetapi juga telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum (diskriminatif) yangal ini terkait dengan ketentuan usaha peasuransian yang berbunyi::salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman bahwa sifat diskriminatif tersebut menurut pemohonsehinggabahwa pembentuk undang undang telah dengan jelas mendiskriminasikanv, telah mendiskriminasi. bahwa menurut para pemohon,. salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lama.saha perasuransian terhadap permohonan pengujian usaha perasuransian, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa keberadaan ajb bumiputera sebagai salah satu usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama mutual) masih tetap berlangsung walaupun belum dibuat undang undang yang secara khusus mengatur tentang badan usaha bersama mutual) sebagaimana diamanatkan dalam usaha perasuransian, karena kedudukannya secara legal formal diakui dalam undang undang guo dan diatur juga penyelenggaraannya dalam peraturan pelaksana dari undang undang guo, tentunya dengan ketentuan pengaturan yang berbeda yang disesuaikan dengan bentuk badan hukum masing masing usaha perasuransian tersebut. bahwa berdasarkan penjelasan undang undang guo yang berbunyi: mengingat undang undang mengenai bentuk hukum usaha bersama ((mutual) akan diatur dengan peraturan pemerintah." hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang undang menyadari benar tentang perlunya kesetaraan pengaturan ketentuan mengenai bentuk hukum usaha bersama mutual) usaha perasuransian dengan pengaturannya dalam peraturan pemerintah sebagai respon salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman kedaruratan. hal ini juga dapat dimaknai bahwa belum terbentuknya undang undang tentang bentuk usaha bersama (mutual) bukan berarti menyebabkan kekosongan hukum soal pengaturan bentuk usaha bersama (mutual) tersebut. penjelasan tersebut merupakan penafsiran otentik yang tidak terpisahkan dari batang tubuh undang undang guo itu sendiri. bahwa denganusaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) sebagai salah satu bentuk usaha asuransi indonesia juga diatur penyelenggaraannya bersama sama dengan bentuk usaha asuransi lainnya dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha perasuransian maupun perubahannya dalam peraturan pemerintah nomor tahun serta tentunya peraturan pelaksana dibawahnya. adanya peraturan pemerintah tersebut menepis anggapan ketiadaan kepastian hukum karena belum dibuatnya undang undang yang secara khusus mengatur bentuk usaha bersama karena sesungguhnya telah ada pengaturannya walaupun tidak secara khusus. angka nomor tahun pengurus adalah direksi pada perseroan terbatas atau yang setara dengan itu untuk koperasi dan usaha bersama. penjelasan tahunbahwa telah terjadi pemahaman yang kurang tepat apabila para pemohon mempertandingkan ketiadaan pengaturan bentuk usaha bersama dengan keberadaan undang undang tentang perseroan terbatas dan undang undang tentang pengoperasian, dikaitkan kendala kendala usaha dan kakak pemegang polis. masing masing bentuk usaha dibidang perasuransian tentu memiliki kelebihan maupun kekurangan yang tidak dapat disamaratakan atau dianggap sama begitu saja. kalaupun dianggap bahwa perseroan terbatas dan koperasi lebih salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman unggul karena telah ada undang undang yang mengaturnya secara khusus, tentunya hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai satu kebenaran yang mutlak. fakta telah membuktikan, walaupun tidak diatur bentuk usaha bersama dalam undang undang, ajb bumiputera sebagai satu satunya usaha perasuransian indonesia yang berbentuk usaha bersama (mutual) diketahui terus mengalami kemajuan usaha dan terbukti tangguh dalam melewati krisis ekonomi bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan sehingga bukanlah bentuk hukum pengaturannya yang menjadi penentu. demikian pula halnya dengan pilihan bentuk usaha perasuransiusaha perasuransiusaha perasuransian, otoritas jasa keuangan, dalam hal ini diwakili oleh dr. firdaus jaelani, anggota dewan komisioner merangkap sebagai kepala eksekutif pengawas industri keuangan non bank, otoritas jasa keuangan),, yang pada pokok sebagai berikut: sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk), tujuan dibentuknya ojk adalahsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman cc. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. berkenaan dengan itu, keterangan ojk yang akan kami uraikan bawah ini adalah sejalan dengan tujuan ojk atas, khususnya dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dalam hal ini konsumen asuransi dan masyarakat pada umumnya. sebagaimana diatur dalam nomor tahun tentang usaha perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan usaha bersama mutual). berdasarkan catatan kami, hampir semua perusahaan asuransi indonesia berbentuk perseroan terbatas, kecuali asuransi jiwa bersama bumiputera yang berbentuk usaha bersama mutual). selain itu, pernah terdapat satu perusahaan asuransi jiwa yang berbentuk koperasi yaitu koperasi asuransi jiwa indonesia kasino), namun perusahaan asuransi jiwa ini telah dicabut izin usahanya pada tahun penyebab dicabutnya izin usaha kasino adalah karena kasino tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi. produk yang dijual oleh perusahaan asuransi pada dasarnya adalah janji, yaitu apabila peristiwa yang ditentukan dalam polis terjadi maka perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi atau membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang polis atau tertanggung. untuk memastikan perusahaan asuransi senantiasa mampu memenuhi janji tersebut kepada pemegang polis, otoritas pengawas perlu mengatur ketentuan mengenai kondisi kesehatan perusahaan asuransi. berdasarkan international best practice, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat solvabilitas yaitu selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan (admitted asset) dan kewajiban (abilities). sebagaimana halnya pada jenis usaha lain yang mungkin mengalami kerugian, usaha asuransi juga menghadapi risiko kerugian sebagai akibat dari terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, yaitu antara lain: kegagalan pengelolaan asset: ketidakseimbangan antara proyeksi arus asset dan liabilitas:salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman, ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim. mengingat adanya risiko kerugian tersebut atas, maka selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan (admitted asset) dan kewajiban (abilities) yang wajib dimiliki oleh perusahaan asuransi dan reasuransi sekurang kurangnya adalah sebesar dana yang cukup untuk menutup risiko kerugian tersebut. untuk itu diperlukan modal. selain untuk tujuan tersebut, modal juga diperlukan untuk mengembangkan teknologi informasi, meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat reasuransi dan lain sebagainya. ini lah prinsip pokok dalam regulasi yang mengatur kondisi kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi. ketentuan ini berlaku bagi seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi tanpa membeda bedakan bentuk badan hukum perusahaan yang bersangkutan. dalam hal.,sebagaimana diketahui, usaha bersama mutual) adalah bentuk hukum perusahaan asuransi mana pemegang polis yang menjadi anggota usaha bersama tersebut merupakan pemilik dari usaha bersama. namun tidak semua pemegang polis perusahaan asuransi yang berbentuk hukum usaha bersama mutual) adalah anggota usaha bersama, karena hanya pemegang polis dengan hak pembagian laba (bonus) saja yang menjadi anggota usaha bersama, sedangkan pemegang polis tanpa hak pembagian laba (bonus) tidak salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman menjadi anggota usaha bersama. pada ajb bumiputera dalam dan anggaran dasar ajb bumiputera diatur bahwa anggota ajb bumiputera adalah pemegang polis yang berkewarganegaraan indonesia secara perorangan maupun selaku pengurus yang mewakili badan hukum atau lembaga yang tunduk pada hukum indonesia dan mempunyai kontrak asuransi jiwa dengan ajb bumiputera namun tidak termasuk pemegang polis produk asuransi syariah dan unit link atau sejenisnya. pemegang polis yang bukan merupakan anggota usaha bersama ini pada dasarnya sama dengan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas. oleh karena itu, hak pemegang polis yang bukan anggota usaha bersama juga harus dilindungi dengan baik. apabila dengan alasan bentuk hukum yang berbeda dengan perseroan terbatas kepada perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama diberlakukan ukuran yang berbeda (lebih longgar) dengan perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas, maka pemegang polis pada umumnya dan pemegang. polis yang bukan anggota (pemilik) pada khususnya dari perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama tidak mendapatkan perlindungan yang sama baiknya dibandingkan dengan pemegang polis dari perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas. sehubungan dengan adanya kelemahan pokok pada perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama yaitu ketiadaan akses terhadap modal, tren industri asuransi dunia menunjukkan terjadinya perubahan bentuk hukum perusahaan asuransi dari usaha bersama menjadi perseroan terbatas (demutualisasi). pengecualian filipina mana terjadi hal sebaliknya yaitu perusahaan asuransi berbentuk perseroan terbatas berubah menjadi usaha bersama (aktualisasi) bukanlah didorong oleh faktor internal yaitu kebutuhan dari perusahaan asuransi itu sendiri tetapi lebih disebabkan oleh faktor eksternal (politis). pengecualian lain kanada, aktualisasi yang terjadi pada beberapa perusahaan asuransi dalam kurun waktu tahun sampai dengan juga bukan didorong oleh kebutuhan untuk pengembangan perusahaan tetapi merupakan upaya pencegahan dari perusahaan asuransi mutual kanada agar tidak diambilalih oleh perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas yang berasal dari amerika serikat. namun setelah itu, pada salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman periode sepanjang tahun an terjadi gelombang demutualisasi yang melibatkan empat perusahaan asuransi mutual terbesar kanada. mengingat perusahaan asuransi yang berbentuk hukum usaha bersama didirikan berdasarkan perjanjian oleh beberapa orang untuk saling menanggung antara mereka dengan membayar premi (iuran), dan dilakukan tanpa penyetoran modal kepada perusahaan asuransi tersebut, maka dapat diperkirakan tidak ada perusahaan asuransi baru yang berbentuk usaha bersama karena untuk pendirian perusahaan asuransi baru harus memenuhi persyaratan modal disetor yang saat ini ditetapkan besarnya miliar. mengingat bank dan asuransi termasuk jenis lembaga keuangan yang memiliki karakteristik usaha padat modal, perlu kita tinjau pula ketentuan dan kondisi yang ada perbankan. dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah diatur bahwa bentuk badan hukum yang dapat menjalankan usaha perbankan syariah hanyalah perseroan terbatas. pada bank konvensional saat ini pun tidak ada lagi bank yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas. berdasarkan uraian atas, ojk berkesimpulan bahwa bentuk hukum yang paling sesuai dengan karakteristik usaha asuransi adalah perseroan terbatas. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait, ajb bumiputera dalam hal ini diwakili oleh gerindra fadjar kepala departemen hukum ajb bumiputera sebagai berikut: pihak terkait memberi keterangan sebatas pada pengetahuan pihak terkait yang memang terbatas mengingat ajb bumiputera telah berdiri jauh sebelum republik ini lahir, serta akan memberikan keterangan mengenai kesulitan yang dialami sebagai akibat tidak diterbitkannya tentang usaha bersama. keterangan ini kami sampaikan sehubungan dengan proses persidangan uji materiil undang undang nomor tahun tentang usaha perasuransian. sejak diberlakukannya nomor tahun khususnya klausul yang berbunyi: ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman bersama (mutual) diatur lebih lanjut dengan undang undang", justru menimbulkan suatu kerancuan hukum yang berlarut larut ketika pemerintah tidak segera membuat undang undangnya. nomor tahun secara substansial mengatur tentang usaha perasuransian, sebagai undang undang yang memberi pedoman hal hal yang terkait dengan bidang usaha perasuransian untuk empat badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian sebagaimana namun ketentuan padamemenggal ketentuan selanjutnya dari s.d dari uraian pihak terkait atas dapat dikatakan bahwa nomor tahun bagi perusahan asuransi berbentuk usaha bersama mutual) berlaku hanya pada s.d dan selanjutnya s.d berlaku untuk badan hukum persero, koperasi dan perseroan terbatas, terlebih lagi, nomor tahun menyatakan tidak berlakunya ordonansi het levenverzekering bedrijft statsblaad nomor yang mana merupakan payung hukum bagi badan hukum (rechctpersoon) underline seperti halnya mutual asuransi ajb bumiputera antara lain adalah: belum adanya pengakuan hukum dari masyarakat, diemerintah. tidak ada aturan atau ketentuan yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran dasar perusahaan antara lain: tidak ada kepastian dalam struktur organisasi, sebagai contoh: pada proses perubahan anggaran dasar dari tahun tahun departemen keuangan melalui direktorat jenderal lembaga keuangan direktorat asuransi meminta menyarankan agar mengganti istilah penyebutan pengurus yaitu direksi pembina dan direksi pelaksana menjadi dewan komisaris dan direksi menyesuaikan dengan perseroan terbatas. departemen kehakiman tidak mau mengesahkan perubahan anggaran salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lam. dalam ketentuan peraturan tersebut, 'mengakui' bentuk badan hukum selain perseroan terbatas (dhi. termasuk badan hukum usaha bersama mutual) dalam usaha perasuransian, namun memperlakukannya seperti badan hukum perseroan terbatas yang nota bene merupakan persekutuan modal. sebagai misal, mengenai persyaratan permodalan yang sangat besar. hal ini sudah barang tentu menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi badan hukum yang berbentuk usaha bersama mutual) yang dalam usahanya bertumpu pada kemampuan anggotanya seperti ajb bumiputera bahwa perlakuan tidak sama hadapan hukum bagi badan hukum yang berbentuk usaha bersama mutual), sangat jelas sebagaimana tersebut dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. dikarenakan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi antara lain harus memiliki anggaran dasar perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. hal itu menjadi kendala bagi perusahaan yang berbentuk usaha bersama mutual), dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang instansi mana yang berwenang mengesahkan anggaran dasar nya, seperti halnya anggaran dasar yang pengesahannya dilakukan oleh kementerian hukum dan ham juncto angka nomor tahun tentang perseroan terbatas|. sehingga sejak terbitnya peraturan tersebut, tidak memungkinkan adanya perusahaan asuransi baru yang berbentuk usaha bersama mutual). padahal undang undangnya nomor tahun mengatur bahwa usaha perasuransian dapat berbentuk usaha bersama mutual). bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon telah dirugikan atas berlakunya undang undang nomor salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dasar ajb bumiputera tahun sebagaimana surat agustus c2.ht. .a.86ii mana intinya menyatakan bahwa ajb bumiputera adalah suatu badan hukum yang pengesahannya tidak bawah wewenang departemen kehakiman. oleh karena maksud dan tujuannya adalah asuransi maka disarankan agar melaporkan perubahan tersebut departemen keuangan. pada akhirnya perubahan anggaran dasar dapat terlaksana setelah departemen keuangan memberikan rekomendasi dan didaftarkan pengadilan negeri untuk kemudian diumumkan dalam lbn ri. kesulitan dalam menentukan substansi atas hal hal yang akan diatur dalam dalam anggaran dasar perusahaan. perseroan terbatas, persero ataupun koperasi dalam hal membuat dan merubah anggaran dasarnya telah mempunyai pedoman dan aturannya dalam undang undang masing masing. person dalam organ perusahaan harus mematuhi undang undang selain daripada anggaran dasarnya perusahaan mutual (d.h.i. ajb bumiputera pihak terkait garis bawahi bahwa anggaran dasar dibuat dan diubah hanya berdasarkan kebutuhan tanpa standar tertentu dan menjadi peraturan tertinggi perusahaan. sebagai misal, susunan keanggotaan badan perwakilan anggota berubahlah, sebagaimana anggaran dasar disebutkan bpa mewakili masing masing unsur pemegang polis, unsur buruh, karyawan dan unsur pengurus. dalam perubahan anggaran dasar berikutnya anggota bpa terdiri dari unsur pemegang polis dan karyawan, terakhir dalam anggaran dasar hanya dari unsur pemegang polis. sinilah peran pemerintah untuk meletakkan kewenangannya dalam hal mengatur, mewajibkan dan memberi pedoman dalam mengelola serta memberi batasan batasan dan kejelasan hak dan kewenangan masing masing organ perusahaan secara well regulated dalam bentuk undang undang seperti yang dijanjikan sehingga organ perusahaan tidak dapat kehendaknya mengatur atau merubah anggaran dasar oleh dirinya sendiri yang dapat menyebabkan adanya ketidaksinkronan. dengan praktek praktek usaha yang sehat good corporate governance gcg) salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dan dapat menyebabkan adanya fraud untuk keuntungan diri maupun kelompoknya, selain daripada itu teknis mengenai tata cara pemilihan organ perusahaan termasuk dalamnya bpa, dewan komisaris dan direksi, formulasi atau jumlah minimal anggota bpa, kriteria wakil pemegang polis yang akan dipilih dan lain lain perlu diatur. agar undang undang dan peraturan lainnya terimplementasi dengan baik perlu pemerintah menempatkan wakilnya sebagai pengawas usaha bersama, dan ini pernah dilakukan pada tahun ketika bpk. sentadu diangkat sebagai anggota direksi pembina atau anggota komisaris kalau sekarang. menimbang bahwa pardan juni yang pada pokoknya para pihaksalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamseorangan warga negara indonesia yang menjadi peserta asuransi jiwa bersama ajb) bumiputera yaitu(vide bukti menganggapbahwa sudah berlaku selama (dua puluh satu) tahun, namun undang undang sebagaimana yang diperintahkan dalam tidak kunjung diundangkan. keadaan ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon sebagaimana yang ditentukan uud bahwa dengan belum diundangkannya undang undang tersebut tidak hanya telah menimbulkan ketidakpastian hukumdan bertentangan dengan ketentuan uud bahwa pembentuk undang undang tidak berlaku adil terhadap kelompok tertentu, yaitu terhadap mereka yang memilih badan hukum usaha bersama salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman atau mutual sebagai pilihan aktivitas ekonomi sekaligus perlindungan diri, karena tidak menerbitkan undang undang tentang badan hukum usaha bersama (mutual) seperti halnya badan hukum usaha lainnya perusahaan koperasi). pembentuk undang undang juga berlaku tidak adil serta tidak memberikan kepastian hukum, karena tidak memberikan batas waktu kapan undang undang tentang badan hukum usaha bersama diundangkan,saksi dan ahli para pemohon dandan uud menurut para pemohon bahwa sudah berlaku selama (dua puluh satu) tahun, namun undang undang sebagaimana diamankan dalam belum diundangkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon sebagaimana ditentukan uud dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum (non equality before the law) sebagaimana ditentukan dalam, yaitu revrisond bashir dan kasir iskandar serta seorang saksi bernama suparwanto yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara: atas permohonan guo, pemerintah dan dewan perwakilan rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa ketiadaan undang undang yang mengatur mengenai usaha bersama sebagaimana dijanjikan dalamtersebut, usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama memiliki kepastian salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman dan landasan hukum untuk beraktivitas sebagai badan usaha. hadirnyabahwaterhadap permohonan guo, pihak terkait, otoritas jasa keuangan, juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan, dalam halatas permohonan guo, pihak terkait, ajb bumiputera juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan,, antara lain,yampaikan hal hal sebagai berikut: uud menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan . uud salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanmahkamah, kedua ketentuan tersebut menentukan filosofi dan norma yang menjadi dasar penyusunan sistem perekonomian indonesia. uud termasuk yang tidak diubah dalam perubahan uud sehingga penting untuk mengutip terlebih dahulu penjelasan uud dalam rangka memahami makna sesungguhnya dari tersebut. dalam penjelasan undang undang dasar tahun menegaskan bahwafilosofi perekonomian indonesia haruslah disusun berdasarkan usaha bersama atau gotong royong, yang didalamnya terdapat paradigma bahwa seorang warga negara adalah bagian dari keluarga besar seluruh bangsa indonesia. kemudian dalam uud ditegaskan kembali mengenai perekonomian nasional indonesia yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai dan pelaksanaannya harus berdasarkan kemampuan sendiri,investasi dapat dihimpun melalui, antara lain, lembaga perbankan dan asuransi. usaha perasuransian sebagai salah satu usaha jasa keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan usaha ini diharapkan dapat semakin salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman meningkatkan pengerahan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan., menimbang bahwa dalam sejarah perasuransian indonesia, salah satu jasa usah1912, menimbang bahwa usaha bersama (mutual) sangat berbeda dengan perusahaan perseroan., sedangkan usaha bersama (mutual) merupakan persekutuan orang,alinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman tahun parnomor tahun tentang usaha perasuransian yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya guo, antara lain: bahwa tahun mulai berlaku pada tanggal diundangkan februari sehingga telah berlalu dan berlaku sekitar (dua puluh satu) tahun. nomor tahun tentangnamun, undang undang sebagaimana yang dijanjikan. hal tersebut sudah barang tentungan belum dikeluarkannya undang undang sebagaimana yang menjadi perintahal ini terkait dengan ketentuan nomor tahun yang berbunyi: usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamanapabila dibandingkan dengan perusahaan perseroan yang lebih mengutamakan akumulasi modal dari para pemegang saham dan keuntungannya pun merupakan keuntungan individu pemegang saham: menimbangpadahal penyelenggara asuransi berdasarkan usaha bersama (mutual) adalah bentuk usaha yang sesuai dengan amanat uud tidak menentukan secara pasti sampai kapan undang undang mengenai usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) dibentuk, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku usaha asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual). oleh karena itu, menurut mahkamah, untuk menghindari berlarut lautnya ketidakpastian hukum dan ketidakadilan tersebut, mahkamah harus memastikan batas waktu yang cukup dan adil bagi pembentukan undang undang dimaksud: salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman i3. .6j menimbang bahwa para pemohon memohon kepada mahkamah memberikan putusan terhadapuud sepanjang tidak dimaknai diatur lebih lanjut dengan undang undang paling lambat satu tahun terhitung sejak putusan guo dikabulkan . menurut mahkamah, tenggang waktu sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon tidaklah cukup dan tidak adil bagi pembentuk undang undang untuk menyelesaikan pembentukan undang undang dalam waktu tersebut. oleh karena itu, mahkamah mempertimbangkan sendiri secara objektif dengan memperhatikan proses pembentukan undang undang oleh dewan perwakilan rakyat dan presiden, serta jalannya usaha asuransi yang bersifat mutual maka waktu dua tahun enam bulan setelah putusan mahkamah ini diucapkan adalah waktu yang cukup untuk menyelesaikan undang undang dimaksud. i3 11j menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, dalilsalinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman m.h. pekerjaan pensiunan jaksa alamat jalan merbabu blok nomor giriloka bsd, tangerang selatan, sebagai n2n0 200i pemohon nama ida laksmiwaty s.h. pekerjaan swasta lbu rumah tangga alamat jalan merbabu blok nomor giriloka bsd, tangerang selatan, sebagai 200i pemohon il, nama ajeng oktarifka antasariputri pekerjaan swasta alamat jalan merbabu blok nomor giriloka bsd, tangerang selatan, sebagai n2 n0 pemohon ill, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal maret memberi kuasa kepada arif saudi, s.h., m.h., nursing, s.h., m.h., diam susanto, s.hi., dan kurniawan adi nugroho, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kartika law firm yang beralamat jalan denpasar nomor kuningan timur, jakarta selatan, dan surat kuasa khusus bertanggal april memberi kuasa kepada sigit sudibyanto, s.h., agus sudarso, s.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., utomo kurniawan, s.h., kesemuanya adalah advokat pada kartika law firm yang beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog), surakarta, dan politik ike wibowo, s.h., advokat dan konsultan hukum pada dopamin politik kurniawan law firm yang beralamat jalan denpasar nomor kuningan timur,saksi dan ahli para pemohon, memeriksa bukti bukti surat tulisanatau konstitusional bersyarat jika dikaitkan dengan alasan hanya untuk alasan jika alasan pengajuan upaya ditemukan keadaan baru hukum peninjauan kembali, (ovum), tidak untuk semua sebagaimana diatur dalam alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. ovum dapat juga diartikan berlaku baru tersebut khususnya dapat untuk semua alasan didasarkan pada perkembangan pengajuan upaya hukum ilmu dan tehnologi, yang pada peninjauan kembali saat perkara diperiksa belum kekhilafan hakim, dimanfaatkan atau belum pertentangan putusan, dan ditemukan. ovum bahwa yang menjadi pertimbangan mahkamah konstitusi dalam menolak permohonan pengujia rkara akan menjadi berlarut larut tanpa ada kepastian kapan berakhirnya, jika konstitusionalitas diterapkan pada semua alasan peninjauan kembali. namun,, baik bagi korban maupun bagi terpidana. bahwa sebagaimana telah pemohon sampaikan, dalam perkara pidana yang mendudukkan pemohon sebagai terpidana, pihak keluarga alm. nasrudin zulkarnaen selaku korban, juga mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap dan dengan perkara nomor puu xi hal ini dapat dimaknai bahwa bagi korban pun, putusan pengadilan terkait dengan perkara pidana yang dihadapi oleh pemohon dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. bahwa ada kemungkinan pada saat pemeriksaan persidangan, para pihak (korban yang diwakili jaksa penuntut umum dan terdakwa) memiliki keterbatasan dalam menguji suatu alat bukti, baik dikarenakan keterbatasan kemampuan maupun belum adanya tehnologi yang dapat menguji alat bukti tertentu. misalnya, tehnologi yang mendeteksi apakah benar sms yang diterima korban alm. nasrudin zulkarnaen) benar dikirimkan oleh pemohon ataukah dari tempat lain, yang tidak diketahui oleh pemohon saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri jakarta selatan tahun yang lalu? jika tehnologi itu baru ditemukan (sepuluh) tahun lagi, sementara pemohon pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebelumnya, sedangkan tetap berbunyi apa adanya atau tidak diubah, maka pemohon tidak akan pernah mendapatkan keadilan. bahwa belanda, masalah peninjauan kembali perkara pidana, telah mencapai perkembangan, mana peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari (satu) kali. khususnya, terhadap perkara perkara yang tidak memiliki dasawarsa, seperti dalam perkara pembunuhan defender. dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun ini, hasil penelitian dna yang digunakan sebagai dasar penjatuhan hukuman, masih terus dipermasalahkan oleh advokat terpidana, meskipun perkara tersebut telah melalui beberapa persidangan berbagai tingkatan, serta beberapa permohonan yang diajukan. lihat tulisan imam dasima dalam peninjauan kembali di belanda ivpermintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja , alasan alasan pemohon dengan diterapkannya peninjauan kembalipara pemohon merasa terharu atas perjuangan keluarga korban (alm. nasrudin zulkarnaen) yang diwakili adik kandungnya andi syamsudin zulkarnaen untuk mencari keadilan berupa upaya upaya untuk mencari siapa sesungguhnya pembunuh alm. nasrudin zulkarnaen. para pemohon lebih merasa terharu dikarenakan keluarga korban alm. nasrudin zulkarnaen tidak mempercayai dan tidak meyakini pemohon terlibat dalam pembunuhan yang penuh rekayasa dan konspirasi. bahwa perjuangan keluarga korban alm. nasrudin zulkarnaen untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan termasuk salah satunya mengajukan pengujian undang undang kepada mahkamah konstitusi dengan register perkara nomor puu untuk ini para pemohon berkehendak menggabungkan diri dalam puu nomor puu dengan cara mengajukan pengujian bahwa pemohon yang merupakanpada intinya sc, eng pada saat menjalani pemeriksaan pengadilan negeri jakarta selatan menyatakan bahwaakan menjadi bukti). bahwa karena telah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka peluang bagi para pemohon untuk mengajukan kembali putusan perkara pidananya telah tertutup berdasarkan sekali punukti bukti baru itu tidak memiliki nilai sama sekali bagi pemohon jika akan membersihkan namanya, bahwa jika dilihat dari sejarahnya, mulai dari element srtrafvordering stb nomor juncto tahun setelah kemerdekaan dalam perma nomor tahun maupun perma nomor tahun upaya hukum peninjauan kembali hanya diperuntukkan semata mata bagi kepentingan terpidana, dan bukan bagi kepentingan negara. jiwa dan semangat dari ketentuan mengenai tersebut dipertahankan dan menjadi jiwa dan semangat hukum dalam bab xviii s.d kurap. karena untuk kepentingan terpidana, seharusnya negara tidak memberikan batasan berapa kali upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan. penyimpangan dalam praktik peradilan terjadi ketika mahkamah agung mengabulkan peninjauan kembali coba coba yang dilakukan jaksa terhadap bebas muchtar pakpahan putusan nomor pid ketika itu dimasa rezim orde baru (otoriter), masyarakat berpikir masih dapat memaklumi. namun kemudian setelah rezim otoriter tumbang, ternyata mahkamah agung ternyata menggunakan putusan yang salah tersebut sebagai rujukan, seperti pada putusan ram gulma nomor pk pid soetyawati nomor pk pid eddy linus dkk nomor pk pid pollycarpus nomor pk pid sampai perkara joko tjandra nomor pk pid. sus bahwa uudhnologi teh.perkara pidana sudah semestinya dapat diajukan lebih dari sekali dengan ketentuan berdasar alasan bukti baru (ovum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan,. tujuannya adalahlegal standing) dan kerugian. bahwa negara semau amerika serikat usa) pun pengulangan sidang dalam perkara perkara tertentu adalah hal yang lazim dilakukan. sebuah kisah nyata yang ditulis john gaisha dalam novelnya the innocent men tidak bersalah menarik untuk dijadikan acuan bagi penegakkan keadilan indonesia. dalam novel tersebut pelaku yang hendak dihukum mati akhirnya batal dan dibebaskan dari penjara setelah mengajukan upaya pengulangan sidang (dapat dipahami sebagai peninjauan kembali). sinopsis atas novel ini dapat dilihat bahwa indonesia tidak mengenal sistem anglo saxon ,seharusnya dapat diajukan lebih dari sekali. bahwa negara belanda pun, saat ini juga berkembang keinginan untuk memberikan ruang agar peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari sekali. dalam undang undang yang baru disahkan tahun tersebut, ovum bukan hanya berarti sebuah kondisi faktual baru, tetapi juga perspektif perspektif baru yang didapatkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya hasil temuan baru yang didapatkan dengan penggunaan teknik forensik terbaru. dengan demikian, pengertian fakta baru bukan lagi harus dipahami sebagai adanya sebuah fakta (baru) lain, tetapi bisa juga cara baru untuk memeriksa fakta tersebut. misalnya, ditemukannya bercak darah bisa saja sudah terjadi sebelumnya, tetapi melalui pemeriksaan dna yang baru dikenal, ternyata ditemukan hasil pemeriksaan yang baru. imam dasima, peneliti pada pusat study hukum dan kebijakan phk) pada seperti apa pengaturan peninjauan kembali di belanda bahwa sesuai dengan praktek yurisprudensi yang selama ini berjalan, mahkamah agung, telah banyak melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk growth the meaning atau overrid,according the principle justice . bahwa dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan sudah seharusnya dinyatakan konstitusional bersyarat sehingg(ovum) berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dapat diajukan lebih dari sekalicumdengan alasan keadaan baru atau ovum dalam rangka mendapatkan keadilan haruslah dibuka seluas luasnya dan tidak boleh dibatasi satu kali sajadengan alasan ovum dapat diajukan lebih dari sekali tidak menabrak asas kepastian hukum dan asas justice delayed justice denied karena proses perkaranya sudah final dengan telah eksekusinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. dengan alasan ovum dapat diajukan lebih dari sekali hanyalah semata mata untuk mewadahi timbulnya keadaan baru yang jika tidak diwadahi akan mencederai rasa keadilan, khususnya ovum yang didapatkan dari proses pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.si sehingga pembatasan hanya sekali terhadap keadaan baru jelas jelas menabrak prinsip keadilan sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikutahwa pembatasan hanya sekali akan relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. sedangkan tindak pidana dengan ancaman mati yang merampas hak hidup seseorang sebagaimana dijamin undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka dapat dilakukan lebih dari sekali dengan syarat alasan ovum. pembatasan dapat juga terhadap ovum yang valid dengan cara pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi sehingga dapat diformulasikan kurapberdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan tekhnologi dan terhadap perkara pidana dengan ancaman hukuman mati maka dapat diajukan lebih dari sekali namun pembatasan seperti yang diformulasikan poin ini tetap akan mencederai rasa keadilan dan pengaturan pembatasan ini dapat diserahkan kepada pembentuk undang undang yaitu dpr dan pemerintah. namun apabila mahkamah konstitusi mengaturnya maka tidak termasuk ultra pelita sebagaimana petit para pemohon, bahwa dalam kasus sengon dan karta tidak pernah mencari bukti baru ataupun keadaan baru (ovum), namun ovum tersebut justru datang dengan sendirinya. sebelum kasus sengon dan karta tidak diatur pk, namun kemudian untuk mengisi kekosongan hukum akibat tercederainya rasa keadilan secara dramatis terbit perma nomor tahun meskipun tidak dikenal dalam tata urutan perundang undangan. dalam kasus antasari azhar pemohon dapat terjadi hal yang sama mana ovum akan datang lagi dengan sendirinya meskipun sudah pernah mengajukan pertama dan telah ditolak, sehingga apabila berdasarkan ovum hanya dibatasi sekali saja maka system keadilan hukum indonesia akan jungkir balik dan lebih mencederai rasa keadilan masyarakat. bahwa pengajuan yang kedua kalinya adalah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht), dengan demikian yang kedua bukan menguji putusan pertama, dengan kata lain bukan terhadap pk. putusan apabila diterima dapat berupa putusan bebas, noflag atau pengurangan hukuman. apabila ditolak maka tidak bermakna apapun dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (eintracht), sehingga apabila terdapat ovum maka sudah seharusnya dapat diajukan lebih dari sekali. bahwa universalisme sistem yang berlaku dunia international dalam rangka mendapatkan keadilan selalu diberikan kesempatan pengadilan ulang sebagaimana terjadi amerika serikat dan mesir (kasus mantan presiden husni mubarak). sedangkan negara kesatuan republik indonesia sistem pengadilan ulang dalam rangka mencari keadilan adopsi dalam bentuk pengajuan pk, sehingga sudah semestinya alasan berdasar ovum dapat diajukan lebih dari satu kali. dengan demikian peninjauan kembali atau request civil yaitu memeriksa dan mengadili atau memutus kembali putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena diketahui terdapat hal hal baru yang dulu tidak dapat diketahui, yang apabila terungkap maka keputusan hakim akan menjadi lain. dalam artian peninjauan kembali dapat diajukan kembali sepanjang keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap termasuk peninjauan kembali sekalipun, untuk memenuhi kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama hadapan hukum sesuai uud peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan oleh pihak pihak yang berkepentingan hanya dapat dilakukan oleh mahkamah agung nomor tahun selanjutnya diatur dalam bab bagian ke nomor tahun berdasarkan ketentuan kurap upaya hukum peninjauan kembali (pk) herziening dapat diajukan karena adanya alasan alasan sebagai berikutana alasan alasan nomor dan nomor itu layak dibatasi pengajuan peninjauan kembali hanya boleh satu kali, namun untuk nomor (ovum) harus dibuka kesempatan peninjauan kembali untuk lebih dari sekali vi. petit menerima permohonan para pemohon seluruhnya,dapat diajukan lebih dari sekaliantasari azhar, s.h., m.h, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, bukti fotokopi berita suara merdeka. com, tanggal mei berjudul polisi kaji motif lain : bukti fotokopi berita dialog. com, berjudul keterlibatan kapolri dalam kasus antasari: bukti fotokopi berita bisnis jabar. com, tanggal september berjudul adik korban: otak pembunuhan nazaruddin bukan antasari bukti fotokopi berita vivanews, tanggal september berjudul adik nazaruddin minta antasari dibebaskan: bukti fotokopi berita detiknews, tanggal februari berjudul inilah alasan menolak antasari azhar , bukti fotokopi berita okezonenews, berjudul hal yang membuat antasari tetap ditolak bukti fotokopi berita wordpress. com, tanggal februari berjudul aneh, ajaib bin ngawur rekayasa kasus antasari ashar : bukti fotokopi berita metrotvnews. com, berjudul banding diterima husni mubarak lakoni sidang ulang , bukti fotokopi republika online, berjudul persidangan husni mubarak akan diulang, kenapa? : bukti fotokopi penjelasan ataspemohon ida laksmiwaty s.h. bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon ajeng oktarifka antasariputri, bukti fotokopi surat kuasa pemohon ida laksmiwaty s.h., dan ajeng oktarifka antasariputtri: bukti fotokopi putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid tanggal februari bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung nomor pid tanggal september bukti fotokopi putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid.b pn.jkt.sel, tanggal februari bukti fotokopi tanda bukti lapor nomor tbl vii bareskrim, tanggal agustus bukti fotokopi artikel wordpress. com, berjudul seperti apa pengaturan peninjauan kembali belanda : bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal november bukti berita hukum online. com, tanggal september berjudul tolak rekomendasi kasus antasari : bukti tempo. co, tanggal april berjudul saksi tak hadir, sidang antasari ditunda : bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii tanggal februari selain itu, para pemohon mengajukan dua orang saksi dan enam orang ahli yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan mahkamah pada tanggal .,ksi di:: perkara yang kedua adalah perkara subversif, sudah dicabut:,hukum acara pidana bahwa pemohon adalah::,egara tahun:ri,persi:ahligtahun:: prinsip ,tahuntahuntahun undang undang dasatahuntahunemohon adalah istri dari pemohon yang merasakan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh pemohon bahwa pemohon , sc, eng,vide bukti bahwa pemohontahuntahun,,,:,,::bs?: pemahaman nilai nilai yang menjiwai ketentuan undang undang dalam implementasi perahlihli ur hukum termasuk hakim dalam praktik peradilan indonesia membuktikan bahwa krisis hati mana mereka berpijak, dalam konteks permohonan hadapan sidang majelis hakim konstitusi inilah kiranya pandangan ahli sebagaimana diuraikan atas dapat menjadi bahan pertimbangan majelis yang ahli tuliskan. ahlieahlijelas dalamnya terkandung makna kepastian hukum::, bahwa pemohon telah melaporkan dugaan rekayasa dan konspirasi kasus yang menimpa dirinya kepada komisi yudisial ky) akan menjadi bukti).i asshiddigie (pemberitaan media masa akan menjadi bukti).ahwa para pemohon juga berkehenda. kerugian pemohon::dakwakar':) ketidakberday:",,,ahlie,,::ort message service centre sms) ri jakarta selatan: dr. jamin ginting, s.h., negara indonesia adalah negara hukum berdasarkan undang undang dasar tahun::las,,:bahwa akibat jika suatu saat terdapat teh, bahwa,mati dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal juni pada pokoknya sebagai berikut: i. tentang pokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon, ketentu..(legal standing) para pemohomeii terhadap ketentuan yang me'agiurn "justice delayed justice denied"') menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dewan perwakilan rakyat dpr)gujian kurap, mahkamah agung,urap. menurutsebagai konsekuensi dari juncto jika suatu saat terdapat bukti baru berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi, misalnya terdapat tehnologi atau software software yang dapat membersihkan nama baik pemohon maka pemohon dan pemohon iii tetap tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. hal ini terjadi karena pemohon telah menggunakan upaya hukum peninjauan kembalinyailperkara nomor puu viii pada halaman yang antara lain menyebutkan(kurap)|yang menyatakan: negara indonesia adalah negaramengenai kedudukan hukum para pemohon mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: pemohon antasari azhar, s.h., m.h. perseorangan warga negara indonesia selakuterhadap putusan tersebut pemohon antasari azhar, s.h., m.h., mengajukan upaya hukum biasa yaitu permohonan kasasi yang diputus oleh mahkamah agung dengan putusan nomor pid tanggal september dan terhadap putusan tersebut, pemohon antasari azhar, s.h., m.h., mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pk)dan telah diputus oleh mahkamah agung nomor pk pid tanggal pebruari yang kamarnya menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan pemohon antasari azhar, s.h., m.h. pemohon bermaksud mengajukan terhadap perkara tersebut, namun karena berlakunya kurap, pemohon antasari azhar, s.h., m.h., tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi untuk membersihkan namanya, jika suatu saat terdapat keadaan baru yang dapat memberikan putusan berbeda dengan putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor pid. pn. jkt. sel, tanggal februari juncto putusan mahkamah agung nomor pid tanggal september atas dasar dalil tersebut yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam uud khususnya menurut mahkamah,antasari azhar, s.h., m.h., memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, pemohon ida laksmiwaty s.h., dan ajeng oktarifka antasariputri pemohon ida laksmiwaty s.h., dan ajeng oktarifka antasariputri adalah perseorangan warga negara indonesia yang merupakan isteri dan anak dari pemohon antasari azhar, s.h., m.h., oleh karenanya memiliki hubungan sebagai keluarga yang dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam kurap. dengan demikian, secara potensial dirugikan oleh berlakunya ketentuan kurap sehinggida laksmiwaty s.h., dan ajeng oktarifka antasariputri kurap bertentangan dengan dan uud dengan alasan sebagai berikut: bahwak, bahwa dan uuddan siapapun tidak boleh menghalangi warga negara atau pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan: bahwa kepastian hukum maka keadilanlah yang harus dimenangkan, sebab hukumkemenanganyang akan datang,, yaitu ir. sri bintang pamungkas, si, ph. d., se., dan dr. muchtar pakpahan, s.h., serta enam orang ahli, yaitu prof. dr. yusril iha mahendra, s.h., si, dr. irman putra sidin, s.h., m.h., dr. cherry sitompul, s.h., m.h., prof. emeritus romli atmasasmita, s.h., ll.m., dr. ir. agung harsono, sc., eng., dan dr. jamin ginting, s.h., m.h., keterangan selengkapnya para saksi dan para ahli tersebut, termuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya: bahwa ketentuan kurap pernah diajukan pengujiannya kepada mahkamah konstitusi dan diputus dengan putusan nomor puuviii tanggal desember namunengan alasan yang diajukan oleh para pemohon dalam permohonan guo. terlebih uud yang diajukan sebagai batu uji sama dengan permohonan sebelumnya. yaitu dan uud ketentuan undang undang kekuasaan kehakiman, undang undang mahkamah agung, dan kurap telah secara konsisten mengatur ketentuan mengenai peninjauan kembali. dengan demikiguo juga tidak membatasi ataujikalau pun terdapat.hukum baru (ovum) yang bisa mengubah putusan peninjauan kembali yang telah ada sebelumnya. selain itu,, serta kepastian hukum dan keadilan hukum juga tidak akan kunjung diperoleh: pembatasan tersebut, pembatasan tersebutbahwadengan alasan: bahwa pengujian perkara nomor puu viii dan perkara nomor puu viii tidak mendasarkan batu uji uud sepenuhnya tidak mengikat tanpa syarat apapun, bahwa permohonanpeninjauan kembali terhadap perkara perdata sementara judicial review yang diajukan ini khusus terhadap peninjauan kembali. bahwa permohonan dari pemohon tidak bis idem karena hanya menguji (satu) undang undang yaitu': i3. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dpr yang pada pokoknya:,: halaman i3. menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis para pemohon, sedangkan presiden dan dpr tidak mengajukan kesimpulan, pendapat mahkamah tentang bis idem i3.tanggal desember (vide keterangan tertulis presiden dan dpr). v, i3.i3.divide uud 1945j.i3.. dst"mengenai pengujian konstitusionalitas kurap adalahmuhammad alim, dan arief hidholihin nasir keseluruhan. yang jika dikaitkan dengan alasan alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembalisedangkan permohonan pengujian undang undang yang diajukan pemohon ini hanya khusus jika ditemukan alat bukti (ovum) baru, tidak untuk semua alasan pengajuan upaya hukum peninjauan kembali. ovum baru tersebut harus didasarkan pada perkembangan ilmu dan tehnologi, yang pada saat perkara diperiksa belum dimanfaatkan atau belum ditemukan. alasan alasan tersebut dapat diringkas sebagaimana tabel bawah ini permohonan pengujian permohonan pengujian undang undang pada undang undang pada perkara perkara nomor puu nomor puu ix vii dan perkara nomor puu viii yang diuji tidak hanya yang dimohonkan untuk diuji hanya saja, tetapi juga sehingga hanya terkait dengan peninjauan peninjauan kembali dalam kembali yang diatur dalam perkara pidana mahkamah agung dan kekuasaan kehakiman. sehingga yang diuji adalah peninjauan kembali baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata batu uji yang digunakan batu uji yang digunakan adalah adalah uud dengan uud untuk menitikberatkan pada hak untuk perkara nomor puu mendapatkan manfaat dari ilmu vii dan pengetahuan dan tehnologi, dan sebagaimana dimaksud dalam uud untuk uud perkara nomor puu vii memohon agar memohon agar dinyatakan dinyatakan bertentangan dengan uud bertentangan dengan uud dan tidak memiliki jika dimaknai tidak dikecualikan kekuatan mengikat, atau terhadap alasan ditemukannya inkonstitusional tanpa bukti baru (ovum) berdasarkan syarat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan tekhnologi

rienry batoarung ma'dika warga negara indonesia pekerjaan wiraswasta alamat bua, kelurahan sanggup, kecamatan keju', kabupaten toraja utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor um mk xi bertanggal november memberi kuasa kepada din palungan, s.h., advokat pada kantor klinik hukum advokat din palungan, s.h., rekan yang berkantor jalan c.h.f. moon, nomor kelapa lima, kupang, nttanuarbahwa ayalayal) pemohon bahwa uudsetiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sertadit"segera"berdasarkan seluruh uraian atas kiranya sangat jelas pentingnya yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan uji materil ini untuk memberi pemaknaan secara tegas dan pasti atas kata segera" yang terdapat pada undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana, apakah dimaknai (satu) hari, (dua) hari atau (tiga) hari setelah penangkapan tembusan surat perintah penguapan disampaikan kepada keluarga yang tinggal dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dan (satu) minggu, (dua) minggu atau (tiga) minggu untuk keluarga yang tinggal luar kabupaten kota agar persamaan hak depan hukum dapat dijamin dan tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang undang dasar iv. pokok permohonan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya:tiga) harikabupaten kota yang sampinsi tapi luar kabupaten kotvinsi tapi luar kabupaten kota dengan wilayah kepolisian resort yang melakukan penangkapan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya: atau jika majelis hakim mahkamahrintah penangkapan nomor sp. kap ix narkoba, tanggal september bukti fotokopi surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba, tanggal oktober bukti fotokopi putusan pengadilan negeri makale nomor pid pra pn.mkl, tanggal november bukti fotokopi surat tanda terima bertanggal oktoberpokok pokok isi permohonan pemohon bahwa hak konstitusional pemohon telah dilanggar oleh kepolisian republik indonesia resort tana toraja dalam proses penangkapan surat perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba tertanggal september dan penahanan surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba tertanggal oktober atas diri pemohon karena telah lambat memberikan tembusan surat penangkapan atas diri pemohon tersebut kepada keluarga pemohon dimana tembusan surat penangkapan disampaikan setelah (duapuluh empat) hari setelah penangkapan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan kurap bahwpenyampaian tembusan surat perintah penangkapan (dua puluh empat) hari setelah pemohon ditangkap, dalam ketentuan kurap. bahwa penerapan kurap oleh penyidik polri khususnya tentang pemaknaan kata segera waktunya tidak pasti dan merata bagi wni dalam setiap kasusnya,pemohon merasa dirugikan sehubungan adanya putusan praperadilan nomor pid pra pn.mkl tanggal november yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan praperadilan pemohon karena menurut pemohon pertimbangan hakim praperadilan memaknai kata segera juga secara bebas karena dalam undang undang tidak dijabarkan secara pasti berapa lama rentang waktu untuk kata segera . dengan demikianhingga dianggap bertentangan dengan dan uudhukum acara pidanaterhadap kedudukan hukum pemohon, cc. bahwapun apabila terdapat kelemahan atau kekurangan yang terjadi dalam proses penerapan norma cast norma undang undang seperti yang dialami oleh pemohon nomor puu x dimana tembusan surat perintah penangkapan baru disampaikan hari setelah penangkapan, merupakan tindakan tidak profesional (professional conduct) oleh aparat kepolisian ri. pemohon dapat melaporkan tindakan professional conduct tersebut kepada divisi pengawasan kepolisian divisi propam) ataupun dapat melaporkan penyimpangan penyimpangan yang terjadi kepada lembaga negara yang dibentuk untuk itu seperti kompolnas. selain itu sistem hukum kita telah memberikan jalan untuk menuntut keadilan dengan lembaga pra peradilan maupun melalui upaya hukum (banding, kasasi, pk)terhadap dalil dalil pemohon tersebut, pemerintah tetap berpendapat bahwa ketentuan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap)penangkapan dan penahanan hanya dapat(kecuali dalam hal tertangkap tangan) bahwa surat perintah penangkapan tersebutselain diberikan kepada orang yang ditangkap, tembusan surat perintah penangkapan juga diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan. ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menginformasikan kepada keluarga orang yang ditangkap sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap mengenai alasan penangkapan serta tempat orang yang tangkap saat ini berada. bahwa khusus dalam hal apa yang diatur dalam kurap yaitu terhadap, dilakukan untuk menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. bahwa dalam kamus besar bahasa indonesia edisi terbitan balai pustaka, kata segera sebagaimana yang dimohonkan atau frasa kata yang dimohonkan oleh pemohon, makamakaegera sampai kepada pihak keluarganya. namun demikian dalam praktek, penerapan ketentuan kurapperti tidak jelasnya alamat keluarga, lokasi penangkapan yang jauh, serta hal teknis terkait pengiriman tembusan surat perintah penangkapan. terlepas dari kendala kendala yang mungkin dihadapi, tembusan surat perintah penangkapan tersebut tetap wajib disampaikan segera kepada keluarga orang yang ditahan tersebut.. menurut pemerintah hal demikian masuk kategori tindakan. pid pra pn.mklputusan praperadilan nomor pid pra pn.mkl tanggal november telah sesuai dengan prosedur dan dijamin oleh undang undang seperti tertuang dalam dan kurap dan sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa terhadap penangkapan pemohon telah didasarkan pada ketentuan kurap mana alasan penangkapan seorang tersangka adalah seseorang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan buktikurap)tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun perlakuan yang sama hadapan hukum" bahwa ayal uud berbunyi setiap tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan: bahwa pemohon adalah tersangka warga negara indonesia sebagaimana surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba tertanggal oktober yang telah ditangkap berdasarkan perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba tertanggal september bahwa kronologis mulai dari dilakukannya penangkapan hingga upaya praperadilan pemohon adalah sebagai berikut: pemohon telah ditangkap oleh kepolisian negara republik indonesia daerah sulawesi selatan resort tana toraja, jalan bhayangkara nomor makale sejak hari jumat tanggal september pukul wit dengan surat perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba tertanggal september dan telah ditahan pada tanggal oktober dengan surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba tertanggal oktober pemohon telah ditangkap setelah terjadi penangkapan run salah seorang karyawati karaoke donald bua, kelurahan ganglia, kecamatan keju, kabupaten toraja utara, yang tempatnya bersebelahan dengan warung makan milik pemohon. run ditangkap ketika sedang bermain judi kartu dan ketika digerebek oleh kepolisian resort tana toraja yang sebelumnya telah mendapat informasi tentang judi. telah terjatuh sesuatu dari badan run yang kemudian terbukti adalah narkotika jenis sabu sabu. run kemudian memberi keterangan kepada pihak kepolisian yang menangkapnya bahwa sabu sabu tersebut diperoleh dari armenia bachtiar alias mama nio isteri pemohon lalu pihak polisi tersebut bergerak warung makan yang berjarak kurang lebih meter untuk mencari armenia bachtiar alias mama nio isteri pemohon dan bertemu armenia bachtiar alias mama nio isteri pemohon dan pemohon warung makan tersebut dan setelah digeledah ditemukan menyatakan undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidankurap terhadap permohonan pengujian kurap sebagaimana diuraikan diatas, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa terhadap pendapat pemohon yang pokoknya menyatakan frase segera dalam ketentuan, dalam pelaksanaanya oleh penegak hukum telah berbeda beda yaitu ada yang satu hari, seminggu atau bahkan sampai dengan (dua puluh empat) hari setelah penangkapan seperti yang dialami oleh pemohon sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi terhadap pemohon dan oleh karenanya ketentuan guo bertentangan dan uud dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwaelidikan, penyidikan atau penuntutan. oleh karena penangkapan adalah suatu peristiwa pengekangan terhadap kebebasan seseorang maka dalam melakukan penangkapan penyidik harus memperhatikan hal hal yang diatur dalam kurap yaitu antara laiterkait dengan hal yang dimohonkan pengujian oleh pemohon yaitu. dpr berpendapat ketentuan guo yang mengharuskan penyidik menyampaikan tembusan surat penangkapan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan, adalah salah satu wujud upaya memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang ditangkap. bahwa jika dalam prakti,hinga dalam setiap peristiwa penangkapan, penyampaiannyaberdasarkan keterangan dan penjelasan sebagaimana diuraikan atas, dpr, kurap tidak bertentangan dengan uud demikian keterangan dprpada tanggal april dan pemerintah yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal mei yang pada pokoknya para pihak tetap pada keterangng menyatakan:, terhadap:undang undang, cast kurpada saat permohonan ini diajukan telah ditangkap oleh kepolisian negara republik indonesia resor tana toraja dengan surat perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba, tertanggal september atas dugaan kepemilikan narkotika. atas penangkapan tersebut, salinan surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan diterima keluarga pemohon pada tanggal oktober bahwa pemohon beranggapan lamanya jangka waktu penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga pemohon dikarenakan tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu penyampaian surat perintah penangkapan kepada keluarga pemohon pada ketentuan kurap, khususnya pada frasa segera . hal ini menurut pemohon telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum,bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam dan uud menimbangketentuan dalam kurap khususnya mengenai tata cara penangkapan, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami pemohon dengan ketentuan norma guo. berdasarkan hal tersebut,adalah bertentangan dengan dan uud karena tidak ada kepastian tentang pemaknaan kata segera pada norma guo, sehingga penyidik memaknai dan mengimplementasikan jangka waktu penyampaian tembusan surat perintah penangkapan tersebut secara berbeda. hal ini menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan ketidaksamaan perlakuan hadapan hukum dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap warga negara, i3. menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, pemerintah telah menyampaikan keterangan secara lisata segera sebagaimana dimohonkanampai kepada pihak keluarganya,,, menurut pemerintah hal demikian termasuk kategori,: pid pra pn.mkl,jika dalam prakte, tersebut tidak terlepas dari hambatan atau, sehingga dalam setiap peristiwa penangkapan, penyampaianundang undang(satu) plastik kosong yang kemudian dituduhkan sebagai bekas plastik penyimpan narkotika jenis sabu sabu, seketika itu pula pemohon, armenia bachtiar alias mama nio isteri pemohon, dan run ditangkap dan dibawa menuju polres tana toraja makale yang berjarak kurang lebih dari tempat penangkapan kemudian diserahkan kepada satuan narkoba polres tana toraja makale yang pada pukul kembali membawa pemohon untuk menggeledah rumah pemohon yang terletak kurang lebih meter dari warung makan mana pemohon ditangkap sebelumnya. pada saat penggeledahan tersebut tidak ditemukan bahan narkotika apapun. sejak saat penangkapan dan penggeledahan tersebut pemohon telah dikuasai oleh penyidik satuan narkoba polres tana toraja makale karena dikurung dalam sel tahanan polres tana toraja dalam proses tangkap dan tahan. pada tanggal oktober jam siang barulah salinan surat perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba tertanggal september dan surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba tertanggal oktober disampaikan kepada keluarga pemohon dalam hal ini ibu pemohon. setelah mempelajari proses penyidikan khususnya proses ditangkap kemudian ditahan serta penyampaian kepada keluarga salinan surat perintah penangkapan nomor sp. kap i5 1x narkoba tertanggal september dan surat perintah penahanan nomor sp. han narkoba, tertanggal oktober yang melampaui waktu (dua puluh empat) hari setelah ditangkap, kemudian pemohon melalui kuasa hukum mengajukan permohonan praperadilan yang berakhir dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut berdasarkan putusan perkara praperadilan nomor p1d pra pn.mkl tanggal november bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh kepolisian republik indonesia resort tana toraja dalam proses penangkapan dan penahanan sebagaimana diuraikan atas dengan cara memperlambat pemberian tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga yaitu disampaikan setelah (dua puluh empat) hari setelah ditangkap, yang dalampendapat mahkamah i3. menimbang bahwa isu konstitusionalitas dalam permohonan guo adalah, apakah frasa segera dalam kurap bertentangan dengan uud karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan hadapan hukum? i3. menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut mahkamah, walaupun seorang warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh uud seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. sangatlah penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. hal ini dijamin oleh uud menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak hak yang diatur dalam sampai dengan kurap yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum advokat. pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak hak tersebut. lagipula, dengan pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, atau hilang: i3. menimbang bahwa frasa segera pada guo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak haknya. apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera diketahui oleh keluarga. menurut mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata segera dalam guo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. hal seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik, bahwa menurut hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. hal ini diatur dalam sampai dengan kurap. dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses penyidikan, yang dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. apabila ketentuan yang dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. berdasarkan hal tersebut, menurut mahkamah, kurap tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. penafsiran yang berbeda oleh para penegak hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut mahkamah, dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila ketentuan kurap dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa segera pada ketentuan kurap, bahwa menurut mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari jam sejak diterbitkan surat penangkapan tersebut. walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing masing wilayah seluruh indonesia, terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari jam untuk penyampaian salinan surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada wilayah administratif yang berbeda, atau berada kota kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut ditangkap dan atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. dalam hal ini, waktu (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. berdasarkan pertimbangan hukum atas maka sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa segera dalam rumusharuslah dinyatakan bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai segera dan tidak lebih dari (tujuh) hari kurapgera dan tidak lebih dari (tujuh) hari segera dan tidak lebih dari (tujuh) hariief hidery satria pamungkas: bahwa dalam praktek secara normatif seharusnya tembusan surat perintah penangkapan disampaikan dengan segera mana kata segera harus dimaknai seketika setelah penangkapan dilakukan atau dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama setelah penangkapan, namun kata kata: segera, seketika, tidak terlalu lama, tetap saja akan menjadi sesuatu hal yang tidak pasti jika undang undang tidak mengatur secara pasti dan tegas rentang waktunya, bahwa dalam praktek implementasipenangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayal harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan, telah diterapkan secara berbeda beda terhadap warga negara indonesia, sebab tembusan surat perintah penangkapan ada yang diberikan kepada keluarga hanya beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diberikan kepada keluarga satu hari setelah penangkapan, ada yang diberikan kepada keluarga dua hari setelah penangkapan, namun terhadap diri pemohon tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga (dua puluh empat) hari setelah penangkapantl,diawl"oiill. polita dan analisa yuridis bahwa sejak proses penangkapan, penahanan terhadap diri pemohon dan proses praperadilan telah terjadi beberapa pelanggaran hukum sebagai berikut: bahwa menurut penyidik satuan narkoba polres tana toraja makale pemohon tertangkap tangan, bahwa pertimbangan hakim tunggal dalam putusan perkara praperadilan nomor pid pra pn.mkl tanggal november juga menyatakan pemohon telah tertangkap tangan: bahwa dalam redaksional surat perintah penangkapan nomor sp. kap ix narkoba tertanggal september pada konsiderans poin pertimbangan ditulis: bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil (dua) kali berturut turut tidak datang tanpa alasan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini : bahwa dalam surat perintah penangkapan nomor sp. kap ix narkoba tertanggal september diperintahkan kepada: andreas logo. pangkat nrp: brick jabatan: ang. sat interkom, paulus pakai. pangkat nrp: bristol jabatan: penyidik pembantu, marten relung, sh, pangkat nrp: bristol jabatan: penyidik pembantu. kecoa dahulu, pangkal nrp: kripto jabatan: ang. sat interkom. hendra dengki, pangkat nrp: kripto jabatan: ang. sat interkom. fritz alexander least pangkat nrp: kripto bahwa andreas logo, pangkat nrp: brick dalam keterangannya sebagai saksi depan persidangan praperadilan menerangkan setelah pemohon, armenia bachtiar alias mama nio isteri pemohon, run ditangkap pada hari dan waktu yang sama maka ketiganya diserahkan kepada satuan narkoba polres tana toraja dan penangkapan ketiganya didahului oleh informasi adanya perjudian sehingga jelas bukan karena surat perintah penangkapan nomor sp. kap narkoba tertanggal september dan tidak benar pertimbangan dalam surat perintah penangkapan nomor sp. kap ix narkoba tertanggal september yang pada pokoknya menyatakan surat perintah dikeluarkan setelah yang diperintahkan untuk ditangkap telah dipanggil dua kali berturut turut: bahwa tidak benar pemohon tertangkap tangan karena pada saat ditangkap sampai dengan penggeledahan bahkan sampai sekarang tidak ditemukan narkotika yang dalam pengertian membawa, menguasai dan memiliki sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang narkotika, bahwa akibat tidak disampaikannya dengan segermaka keluarga pemohon setelah hari yaitu pada tanggal oktober baru secara sah dapat menyikapi untuk mencari pengacara namun hal tersebut sudah sangat terlambat karena pemohon telah ditingkatkan menjadi tersangka dan telah ditahan, bahwa perpanjangan masa penangkapan sebanyak (dua) kali berturut turut bukanlah kewenangan penyidik kepolisian republik indonesia melainkan menjadi kewenangan penyidik badan narkotika nasional sebagaimana diatur didalam junto huruf undang nomor tahun tentang narkotika dan undang undang nomor tahun tentang narkotika mewajibkan satuan narkoba polres tana toraja untuk segera menyampaikan kepada penyidik badan narkotika nasional tentang penyidikan perkara tersebut dan demikian pula jelas ketentuan undang undang nomor tahun tentang narkotika membedakan antara kewenangan penyidik kepolisian republik indonesia dalam hal ini satuan narkoba polres tana toraja dan kewenangan penyidik badan narkotika nasional: bahwa dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana tidak mengatur tentang pemaknaan tentang berapa lama kata segera sehingga penyidik kepolisian republik indonesia maupunpenerapan, karena penerapan kata "segera" dalam ketentuan tersebut ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan dilakukan, ada yang diterapkan (satu) hari, (dua) hari hingga (satu) minggu setelah penangkapan dilakukan, bahwa dalam perkara sebagaimana putusan perkara praperadilan nomor pid pra pn.mkl tanggal november kata "segera" telah dimaknai selama (dua puluh empat hari) setelah penangkapan dilakukan sehingga selama (dua puluh empat hari) keluarga yang ditangkap dalam hal ini keluarga pemohon tidak diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang sangkaan tindak pidana apa yang dibanggakan dan tidak dapat mengupayakan pendampingan dari advokat atau pengacara selama penyidikan dilakukan sehingga selama (dua puluh empat hari) hak hukum pemohon telah dibatasi oleh penyidik dalam perkara tersebut: bahwa didalam ketentuan uud yang mengatur tentangjuga sangat jelas diatur uud berbunyi setiap setiap orang berhak almengacu pada penerapan hukumsebagaimana telah diuraikan atas jelas telah terjadi pertentangan hukum yang perlu diputuskan secara pasti tentang pemaknaan kata "segera" dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana dan oleh karena pertentangan tersebut telah terjadi antara undang undang dan konstitusi atau undang undang dasar maka hal ini telah menjadi kompetensi: bahwa hakim praperadilan sebagaimana diuraikan atas sebenarnya adalahdijamin malah dalam putusannya yang bersifat final dan dalam praktek penerapan hukum, semakin mendukung terjadinya pertentangan hukum antara undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana dengan uud uud dan uud dan oleh karena permasalahan hukum ini patut diputuskan oleh yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi:lt:ak

putusan perkara nomor:machi hendra, s.h., pekerjaan hakim pengadilan negeri padang, jabatan golongan, hakim pratama utama!lll.d, alamat rumah jl. sitara kelurahan pupuk tabung, padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: juanda rasul, s.h.: dewi yanti, s.h.: khairul insan, s.h. ketiganya adalah pengacara praktek yang beralamat dan kantor jalan batang masing padang baru utara, kota padang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november yang telah di waarmerking kantor notaris desimal idrus hakimi, s.h. pada tanggal november dengan xi waar not. dih yang selanjutnya disebut sebagai pemohon: telah membaca surat permohonan pemohon: telah mendengarer dengan nomor puu pada tanggal oktober serta perbaikan permohonan bertanggal februari yang diserahkan pada pemeriksaan pendahuluan tanggal november dan, pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang negara republik indonesia nomor tahun hurufrumusan huruf undang undang nomor tahun menyebutkan bahwa syarat syarat seorang calon hakim agung, untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, yaituyarat tersebut dapat ditafsirkan oleh maksud pembentuk undang undang hanya berlaku bagi seseorang yang berprofesi dan menjabat sebagai hakim pengadilan tinggi (hakim karir): bahwa rumusan undang undang nomor tahun menyebutkan: , bahwa syarat syarat bagi calon hakim agung untuk dapat diangkat menjadi hakim agung sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tersebut sangat diskriminatif serta merugikan hak konstitusional pemohon. pemohon sebagai seorang hakim karir untuk menjadi hakim agung dipersyaratkan harus berpengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun bidang hukum yang berprofesi atau menjabat baik sebagai hakim pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri) maupun sebagai hakim tingkat banding pengadilan tinggi) dibandingkan dengan seseorang yang tidak berprofesi sebagai hakim (jabatan non karir) sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun yang hanya cukup berpengalaman sekurang kurangnya (lima belas) tahun bidang hukum, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, jabatan atau profesi hakim. seseorang yang menjabat sebagai hakim tingkat pertama atau banding pada umumnya mempunyai pengalaman yang lebih profesional dalam penerapan hukum bidang penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam hal mengadili suatu perkara dibandingkan profesi yang bukan hakim (non karir): bahwa bagi seorang hakim yang mulai bekerja dalam pangkat golongan iii a sampai dengan iv b berdasarkan peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun (peraturan tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim) pada umumnya telah bekerja dan berpengalaman bidang hukum selama (dua puluh) tahun. karena, untuk kenaikan jabatan dan pangkat yang diberikan kepada hakim yang tidak menduduki pimpinan pengadilan, diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi apabila sekurang kurangnya telah (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir (vide huruf peraturan pemerintah nomor tahun dengan disyaratkan bagi hakim karir, untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, seorang calon harus memenuhi syarat berpengalaman sekurang kurangnya (sepuluh) tahun sebagai hakim tingkat banding sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun maka bagi seseorang yang menjabat sebagai hakim (sistem karir) memerlukan suatu pengalaman bekerja bidang hukum pengadilan sekurang kurangnya selama (tiga puluh) tahun. karena, untuk mencapai jenjang sebagai hakim tingkat banding berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun adalah serendah rendahnya berpangkat sebagai pembina tingkat (golongan iv b) atau sebagai hakim madya muda, sedangkan syarat bagi yang bukan hakim (non karir) untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, yang bersangkutan cukup disyaratkan berpengalaman sekurang kurangnya (lima) tahun bidang hukum (vide undang undang nomor tahun tanpa disyaratkan dengan jenjang jabatan dan kepangkatan, alangkah sangat beruntungselama (lima belas) tahun yang kenyataannya belum profesional sebagai seorang hakim negara republik indonesia dengan mudahnya dapat direkrut sebagai calon untuk menduduki jabatan hakim agung. hal itu terasa sangat diskriminatif bagi seorang hakim yang telah berpengalaman bidang hukum selama (lima belas) tahun yang masih berpangkat golongan iii d sampai dengan iv d tetapi masih menjabat sebagai hakim tingkat pertama atau hakim tingkat banding golongan iv b sampai dengan iv d tetapi belum berpengalaman sekurang kurangnya selama tahun sebagai hakim tingkat banding, sementara itu, (perubahan ke undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengamanatkan bahwa, bahwa dengan adanya perbedaan syarat untuk menjadi hakim agung antara sistem karir dan bukan sistem karir, maka pemohon yang saat ini bekerja dan menjabat sebagai hakim pengadilan negeri dalam kelompok sistem karir merasa dirugikan hak konstitusional pemohon berupa hak asasi dan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. sebagai warga negara ataupun kelompok sistem karir yang berpengalaman bidang hukum sekurang kurangnya selama (lima belas) tahun, namun belum bertugas selama (sepuluh) tahun pengadilan tingkat banding, pemohon merasa dirugikan hak hak konstitusionalnya atas diberlakukannya penerapan huruf undang undang nomor tahun yang nyata nyata sangat diskriminatif. ketentuan yang diskriminatif tersebut bertentangan dengan isi rumusan dan undang undang dasar permohonan pemohon. hal ini tidak boleh terjadi, karena dalam posisi seperti ini hakim harus bersifat pasif, cc. undang undang nomor tahun mengatur tentang salah satu kewenangan dari mahkamah konstitusi sendiri, sehingga untuk mengesampingkan ini seolah olah mahkamah konstitusi memperluas kewenangannya sendiri. oleh karena itu, pengenyampingan akan lebih fair jika dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pembuat undang undang melalui legislative review, atau setidak tidaknya setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari dpr dan pemerintah. pengenyampingan tanpa meminta pertimbangan dari lembaga negara lain, bisa dianggap sebagai pencerminan subjektivitas mahkamah konstitusi:karena: ini merupakan penjabaran dari kata lainnya yang terdapat dalam undang undang dasarpeluang: penentuan kadaluwarsa sudah lazim diatur dalam undang undang walaupun undang undang dasar tidak mengaturnya secara tegas. kadaluwarsa bisa ditemukan dalam kuhp (misalnya dalam penuntutan), kuh perdata (misalnya dalam penentuan kepemilikan), dan undang undang nomor tahun tentang ptun (misalnya dalam pengajuan permohonan). memang lembaga hukum (rechtsinstituut) kadaluwarsa kurang memenuhi asas keadilan sebagai salah satu tujuan hukum, tetapi memenuhi asas kepastian (rechtszekerheid) dan kegunaan (rechtsdoelmatigsheid) sebagai tujuan hukum lainnya: tanpa memperhatikan dua tujuan hukum yang disebut terakhir, kepastian hukum akan terombang ambing, dan para pemohon akan memperoleh keadilan yang terlambat, karena mahkamah konstitusi hanya beranggotakan (sembilan) orang akan dihadapkan pada tumpukan permohonan, sehingga mahkamah ini akhirnya hanya akan menjadi lembaga negara aksesori yang menghasilkan produk yang sia sia, harus diingat sesuai dengan ketentuan perundang undangan hakim konstitusi bukan sekedar harus menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan, dan bukan hanya menegakkan keadilan, tapi juga menegakkan hukum, undang undang nomor tahun terasa lebih adil karena tidak menyamaratakan semua undang undang, tetapi memperlakukannya secara lebih proporsional: adalah tidak proporsional jika undang undang yang dibuat sebelum perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun diuji terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun setelah dilakukan perubahan. namun demikian bukan berarti undang undang yang dibuat sebelum undang undang dasar tidak bisa diuji. undang undang itu tetap bisa diuji, tetapi bukan oleh mahkamah konstitusi melalui judicial review, melainkan oleh dpr dan pemerintah melalui legislative review, dan legislative review terhadap undang undang nomor tahun saat ini telah selesai dilaksanakan dpr ri: hakim konstitusi, prof. has. jayabaya, s.h., llm: pengantar pemohon atas nama perordimana menurut pemohon undang undang nomor tahun khususnya huruf mengenai syarat administratif untuk hakim agung yaituedangkan menurut dalam hal inihari bidang hukum, menurut pemohon huruf undang undang nomor tahun sangat diskriminatif dan oleh karenanya perlu dilakukan judicial review oleh mahkamah konstitusi: issue hukum apakah mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan atau dengan kata lain melakukan judicial review terhadap undang undang nomor tahun apakah pemohon mempunyai legal standing menurut undang undang nomor tahun dimana hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diundangkannya undang undang nomor tahun apakah undang undang nomor tahun khususnya huruf merupakan ketentuan yang diskriminatif untuk memperoleh jabatan hakim agung: analisis hukum undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusirepublik indonesia tahun penjelasan berbunyimemperhatikan undang undang nomor tahun beserta penjelasannya atas secara express verbs dapat disimpulkan permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun timbul pertanyaan apakah hakim konstitusi dapat mengesampingkan dengan cara penafsiran atau menambah undang undang yang secara jelas (express verbs) telah mengatur tentang kewenangannya, dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan, hakim bisa saja melakukan penafsiran, menambah, tetapi tidak dapat dilakukan secara sewenang wenang. ada beberapa pembatasan mengenai kebebasan hakim untuk menafsirkan undang undang. ggemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang undangi, yaitu menurut kehendak hakim sendiri. ggemann berkata .men mag norm aaryan men gehouden niet willekeurig uitleggen, doch alleen just title mag golden (). selanjutnya ggemann mengjgi baik penduduk, administrasi negara maupun hakim). lihat utrecht moh. saleh dinding, pengantar dalam hukum indonesia cetakan kesebelas hal. dalam kaitannya dengan uraian atas perlu diperhatikan undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang berbunyi pengadilatau mengadili . sedangkan penjelasan tersebut berbunyi:sejalan dengan ketentuan dalam undang undang nomor. tahun algemeen berlingen van wetgeving juga mengatur mengenai masalah serupa sebagaimana tertuang dalam a.b. yang berbunyi center, die weight reg screen, onder voomperhatikan bunyi undang undang nomor tahun beserta penjelasannya, dan algemeen berlingen van wetgeving seorang hakim harus menemukan lebih dahulu hukum tertulis (undang undang) dalam rangka memeriksa perkara yang dihadapkan kepadanya, dalam pemeriksaan persidangan, pemohon mendalilkan juga bahwa permohonannya yang berkaitan dengan undang undang nomor tahun tercantum kata dapat , bukan kata wajib sehingga menurut pemohon kata dapat digantikannya adanya kebolehan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan. tetapi pemohon telah keliru membaca undang undang nomor tahun karena pemohon tidak secara cermat membaca tersebut bahwa yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang undang setelah perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun (lihat juga penjelasannya). jadi secara penafsiran arguments contrary undang undang yang diundangkan sebelum tanggal oktober (perubahan pertama undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak dapat dimohonkan, selain itu pemohon juga mendalilkan bahwa permohonannya diajukan kepada mahkamah agung sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor tahun berhubung permohonan pemohon tidak diperiksa mahkamah agung sampai terbentuknya mahkamah konstitusi, maka menurut ketentuan peralihan undang undang nomor tahun seluruh permohonan dan atau gugatan yang diterima mahkamah agung dan belum diputus dialihkan mahkamah konstitusi. dilihat dari lamanya tenggang waktu yang diatur oleh peraturan mahkamah agung nomor tahun yang menentukan (sembilan puluh) hari sejak undang undang tersebut diundangkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur undang undang nomor tahun tentang tenggang waktu, undang undang nomor tahun lebih menguntungkan bagi pemohon, dengan memperhatikan asas hukum yang mengatakan bahwa apabila terdapat perubahan perundang undangan (verandering van wetgeving) maka peraturan yang menguntungkan diperlakukan bagi pemohon, sehingga permohonan pemohon harus diperiksa menurut undang undang nomor tahun walaupun demikian permohonan pemohon tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh undang undang nomor tahun sekarang mari kita lihat apakah dpr dan pemerintah sebagai pembentuk undang undang sekaligus merupakan pelaksana kedaulatan rakyat menurut undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagaimana diatur dan telah melakukan tindakan hukum yang melampaui kewenangannya sebagaimana diaturpengangkatan,sehubungan dengan tidak jelasnya sejak kperti yang diatur oleh maka berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dpr dan pemerintah telah mengaturengan undang undang nomor tahun termasuk ketentuan mengenai undang undang yang dapat dimohonkan untuk diuji yaituapabila kita mengikuti perkembangan hukum tata negara nasional nationale staatsrechts beoefening) maka terlihat bahwa negara indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang undang dasar, yaitu undang undang dasar tahun pertama, konstitusi republik indonesia serikat, undang undang dasar sementara tahun undang undang dasar tahun dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hasil amandemen. keberadaan mahkamah konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman seperti yang diatur oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun hasil amandemen tidak dikenal dalam undang undang dasar sebelumnya, lebih lebih mengenai ketentuan tentang undang undang yang dapat diuji terhadap undang undang dasar (hak uji formil dan hak uji materiil): konstitusi republik indonesia serikat ris) dan undang undang dasar sementara uud) bahkan dengan gamblang mengatur undang undang tidak dapat diganggu gugat (wet onschendbaar). ini berarti bahwa semua undang undang yang dibuat dan lahir pada masa konstitusi republik indonesia serikat ris) dan masa undang undang dasar sementara uud) tidak dapat dilakukan uji materiil karena hal tersebut bertentangan dengan undang undang dasar. dan apabila materi suatu undang undang dianggap bertentangan dengan rasa keadilan maka jalan yang ditempuh dilakukan dengan cara legislative review. oleh karena itu adalah logis apabila pembentuk undang undang dalam hal ini dpr dan pemerintah membatasi kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji undang undang hanya terhadap undang undang yang dibuat dan dilahirkan berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun setelah perubahan pertama pada tanggal oktober seandainya keberadaan undang undang nomor tahun dianggap yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka pemeriksaan harus dilakukan melalui permohonan yang diajukan mahkamah konstitusi sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam undang undang nomor tahun oleh karena itu, hakim tidak dapat dengan sewenang wenang (willekeurig) mengesampingkan hukum acara undang undang nomor tahun yang merupakan aturan main (spell rebels) yang mengikat hakim itu sendiri, lebih lebih sifat dari hukum acara sebagai hukum publik adalah hukum memaksa (dingen recht): untuk menjawab apakah pemohon mempunyai legal standing, kita harus memperhatikan dengan jelas kata kata (wording) dari undang undang nomor tahun yang berbunyi antara lairtinya terdapat hubungan kausal (causal terbang) antara berlakunya suatu undang undang dengan kerugian yang diderita pemohon berupa pelanggaran terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon: dalam pemeriksaan persidangan depan mahkamah konstitusi, pemohon baik dalam permohonannya maupun dalam pemeriksaan persidangan, pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa pemohon telah mengalami kerugian langsung maupun kerugian tidak langsung dengan diundangkannya undang undang nomor tahun ii. apakah ketentuan undang undang nomor tahun khusus huruf merupakan ketentuan yang bersifat diskriminatif untuk memperoleh jabatan dalam hal ini jabatan hakim agung sehingga dapat diskualifikasndang undang dasar negara republik indonesia tahunntuk menjawab masalah ini tentu kita harus lebih dahulu mengetahui perlakuan mana saja yang dapat dikualifikasikan sebagai perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan hak asasi pada umumnya. international covenant civil and political rights, article berbunyi: all person equal and effective protection against discrimination any ground such race, colour, sex, language religion, political other opinion, nation, social origin, property, birth other status": selanjutnya ketentuan konvensi diskriminasi pekerjaan dan jabatan), konvensi nomor tentang diskriminasi mengenai pekerjaan dan jabatan angka (a) berbunyi sebagai berikut: untuk tujuan konvensi ini istilah diskriminasi mencakup: setiap perbedaan, mengesampingkan atau pengutamaan yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan atau sosial, yang mempunyai akibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan : sedangkan angka berbunyi sebagai berikut: setiap pembedaan, mengesampingkan atau pengutamaan, mengenai pekerjaan khusus yang didasarkan pada persyaratan persyaratan yang melekat darinya tidak dapat dianggap merupakan diskriminasi": undang undang republik indonesia nomor tahun tentang hak asasi manusia dalam ketentuan umum berbunyi: dalam undang undang ini yang dimaksud dengan, ekonomi, hukum,, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya : dengan memperhatikan kedua konvensi internasional dan undang undang nomor tahun atas maka perlakuan diskriminasi yang tidak sesuai dengan hukum adalah perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan, atau sosial, kalau kita membaca dengan sungguh sungguh penjelasan undang undang nomor tahun khusus penjelasan yang berbunyi: , jadi sangat jelas mengenai syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung sebagaimana diatur undang undang nomor tahun adalah syarat syarat mengenai pekerjaan khusus dalam hal ini jabatan hakim agung yang didasarkan pada persyaratan persyaratan yang melekat pada dirinya yaitu syarat syarat yang ditentukan untuk jabatan tertentu yaitu hakim agung: syarat syarat tersebut merupakan pelaksanaan dari suatu sistem untuk menduduki suatu jabatan publik tertentu yang dikenal dengan sistem karier career system). dengan demikian syarat yang terdapat dalam undang undang nomor tahun bukan merupakan syarat syarat yang bersifat diskriminasi dalam pengertian pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal usul kebangsaan, atau sosial, oleh karena itu, ketentuan mengenai syarat untuk diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tidak bertentangan sama sekali dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tentang hak asasi manusia: kesimpulan setelah memperhatikan uraian atas yang meliputi ketentuan undang undang, pendapat sarjana, dan hasil pemeriksaan dalam persidangan, kami berkesimpulan bahwa perkara nomor puu i yang dimohonkan oleh sdr. machi hendra, s.h. mahkamah konstitusi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam dan oleh karenanya kami berpendapat bahwa amar putusan akan berbunyi permohonan tidak dapat diterima , demikianlah pendapat hukum yang berbeda dari hakim konstitusi, prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h., achmad roestandi, s.h., dan prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm, selanjutnya, memperhatikan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta dan undang undang nomor tahun mengadili: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim mahkamah konstitusi pada hari selasadesember oleh kami prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., ketua mahkamah konstitusi dan didampingi oleh prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h., achmad roestandi, s.h., prof. h.a.s. jayabaya, s.h., llm., dr. hartono, s.h., mcl, dewa gede laguna, s.h., m.h., prof. mukti fadjar, s.h.m.s., maruarar siahaan, s.h., dan soedarsono, s.h., dan dibantu oleh russian, s.h. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon: ketua, ttd. prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. hakimm. dr. hartono, s.h., mcl ttd. ttd. dewa gede laguna, s.h., m.h. prof. mukti fadjar, s.h.,m.s ttd. ttd. maruarar siahaan, s.h. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd. russian, s.h. negara republik indonesia tahuahwa dasar permohonan pemohon untuk mengajukan uji materiil atas huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang telah pemohon uraikan tersebut atas adalah berdasarkan perubahan ke undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. aturan peralihan (perubahan ke undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun bahwa walaupun huruf peraturan mahkamah agung nomor tahun menyatakan bahwa menguji undang undang terhadap undang undang dasar diajukan dalam tenggang waktu (sembilan puluh) hari sejak undang undang tersebut diundangkan, akan tetapi maksud dari bunyi rumusan huruf peraturan mahkamah agung nomor tahun tersebut secara khusus hanya boleh ditujukan terhadap produk peraturan undang undang yang terbit setelahakan tetapi tenggang waktu (sembilan puluh) hari tersebut bukan ditujukan terhadap peraturan undang undang nomor tahun yang diterbitkan sebelumdengan demikian kiranya mahkamah konstitusi republik indonesia dapat menerima alasan alasan pemohon untuk menguji peraturan perundang undangan yang terbit sebelum diberlakukannya peraturan mahkamah agung nomor tahun untuk mengisi kekosongan hukum kevakuman hukum yang terjadi masyarakat,yang diatur dalam iii aturan peralihan (perubahan ke jo. (perubahan ke undang undang dasar negara republik indonesia tahun jo. peraturan mahkamah agung nomor tahunsl(lima) tahun sebagai ketua pengadilan tingkat banding atau sepuluh) tahun sebagai hakim tingkat banding bertentangan dengan undang undang dasar tahuntidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya pihakpada persidangan sebagai berikut: fotokopi petikan keputusan menteri kehakiman dan hak asasi manusia republik indonesia nomor kp. th. tanggal januari atas nama machi hendra, s.h. diberi tanda (p fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun diberi tanda fotokopi peraturan pemerintah republik indonesia nomor tahun tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim bertanggal juli dengan lampiran dan iii diberi tanda (p fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang mahkamah agung yang disahkan oleh presiden republik indonesia bertanggal desember dan diundangkan oleh menteri sekretaris negara republik indonesia dengan lembaran negara tahun nomor diberi tanda fotokopi kutipan kertas kerja cetak biru blue print) pembaruan mahkamah agung republik indonesia yang diterbitkan oleh mahkamah agung republik indonesia jakarta, bulan agustus diberi tanda menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal november pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: juanda rasul, s.h.: dewi yanti, s.h.: dan khairul insan, s.h., berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal november sk x1 menimbang bahwa kuasa pemohon telah mengajukan perbaikan permohonannya bertanggal februari yang diserahkan pada saat pemeriksaan pendahuluan tersebut dan perbaikan permohonan berikutnya bertanggal november yang diserahkan kepaniteraan mahkamah konstitusi republik indonesia pada tanggal november menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari jum'at, tanggal desember pemohon datang menghadap didampingi kuasa hukum, telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonanharus terlebih dini karena undang undang yang dimohoemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya huruf undang undang nomor tahun sehingga menurut undang undang nomor tahun berhak untuk mengajukan permohonan pengujian (legal standing) atasini mahkamah konstitusi berpendapat sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi undang undang nomor tahun telah menentukan pembatasan bahwa undang undang yang dapat diajukan pengujian hanya sepanjang mengenaipada tahun ini berada dalam bagian mengenai hukum acara, yang seharusnya mengatur tata cara bagaimana hak dan atau kewenangan konstitusional yang termuat dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dipertahankan hadapan mahkamah konstitusi. akan tetapi dalam kenyataannya hukum acara dalam undang undang nomor tahun khususnya mengatur pembatasan terhadap kewenangan mahkamah konstitusi dalam melakukan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun fakta hukum yang dihadapi saat ini, pemohon mengajukan pengujian undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung republik indonesia, khususnya menyangkut huruf mengenai persyaratan calon hakim agung dari hakim karir yang dipandang diskriminatif dibandingkan dengan persyaratan calon hakim agung non karir sebagaimana diatur dalam apakah dengan ketentuan undang undang nomor tahun tersebut, mahkamah konstitusi masih berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian undang undang ini. guna menjawab pertanyaan dimaksud, akan dipertimbangkan beberapa masalah hukum berikut: apakah undang undang yang membentuk mahkamah konstitusi sebagai amanat atau perintah undang undang dasar negara republik indonesia tahun untuk mengatur lebih lanjut tentang, dimaksudkan termasuk untuk mengatur pembatasan kewenangan pengujian yang harus dilakukan oleh mahkamah konstitusi. jika seandainya benar, apakah kekosongan aturan pengujiantetapi dipandang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersedia atau akan diadakan lembaga tersendiri untuk mengujinya, jika seandainya undang undang nomor tahun yang mengatur pembatasan kewenangan pengujian oleh mahkamah konstitusi berada luar amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta bertentangan dengan tujuan, jiwa dan maksud undang undang dasar negara republik indonesia tahun apakah mahkamah konstitusi wajib untuk menerapkannya, menimbang persoalan secara berturut turut, akan dipertimbangkan pula sebagai berikut: permohonan pemohon diajukan pada tanggal februari tahun yang berarti sebelum diundangkannya undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi agustus dengan kata lain, permohonan itu haruslah dipahami dan ditempatkan dalam konteks peraturan mahkamah agung nomor tahun yaitu dasar hukum pengajuan permohonan pengujian undang undang sebelum ada dan berlakunya undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. dengan demikian, dalam hubungan ini, haruslah diberlakukan asas umum yang berlaku dalam hukum transisi (transitional law) yaitu bahwa jika terjadi perubahan perundang undangan maka terhadap pencari keadilan haruslah diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan: sejalan dengan alur pikiran atas, peraturan mahkamah agung nomor tahun menyatakan, permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar dilakukan dalam tenggang waktu (sembilan puluh) hari sejak undang undang termaksud diundangkan, dalam hubungan ini, dalil pemohon yang mengartikan ketentuan batas waktu hari itu harus diartikan ditujukan bagipat diterima: hal itu berarti, undang undang yang diundangkan sebelum perubahan undang undang dasar republik indonesia tahun tidaklah terikat oleh ketentuan tentang pembatasan jangka waktu permohonan pengujian undang undang sebagaimana ditentukan dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun atas. dengan kata lain, terhadap undang undang ini tidak ada batas waktu,, janji jabatan hakim konstitusi yang antara lain berisi pernyataan sumpah engenyampingan hukum tidak sama dengan pengujian, karena sesuai dengan isi permohonan pemohon, hakim tidak dimohon untuk menguji undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun melainkan menguji huruf undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun pengenyampingan hukum tersebut juga tidak sama dengan interpretasi atau penafsiran karena mahkamah konstitusi tidak bermaksud untuk menafsirkan undang undang nomor tahun melainkan menafsirkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia dan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, legal standingnjelasan undang undang nomor tahun mengurai: secara khusus, hak konstitusional pemohon sebagai perorangan warga negara indonesia yang merupakan hak asasi yang didalilkan pemohon adalah dan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pemohon materi hendra, s.h., umur tahun, hakim pada pengadilan negeri padang, sebagai hakim karir yang menjadi hakim dengan melalui test pegawai negeri sipil lingkungan departemen kehakiman, pada waktu ituadalah promosi jabatan hakim agung lingkungan mahkamah agung, sebagai jenjang peradilan tertinggi: pemohon menganggap bahwa terdapat ketentuan dalam undang undang nomor tahun yang diskriminatif dalam persyaratan pengangkatan hakim agung yang berasal dari jenjang karir seperti pemohon dengan pengangkatan hakim agung dari jalur non karir. ketentuan yang diskriminatif tersebut telah merugikan pemohon dan hakim hakim karir lainnya, sehingga mempersulit pemohon untuk dapat diangkat sebagai hakim agung, dibandingkan dengan persyaratan yang berlaku bagi calon hakim non karir, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diskriminatif tersebut telah melanggar hak konstitusionalnya yang terdapat dalam undang undang dasar, yaitu dan serta undang undang dasar tahun jika saja ketentuan yang terdapat dalam undang undang nomor tahun yaitu huruf tidak mensyaratkan adanya bagi hakim karir yang menjadi calon hakim agung, tetapi memberlakukan syarat yang sama sebagaimana yang disyaratkan kepada calon hakim non karir yang ketentuannya dicantumkan pada maka pemohon akan dapat menjadi calon hakim agung. mahkamah konstitusi berpendapat bahwa pemohon cukup mempunyai alasan yang kuat sebagai mempunyai kepentingan terhadap pengaturan tentang pengisian jabatan hakim agung sebagaimana dicantumkan dalam huruf meskipun pemohon belum pernah mengajukan diri sebagai calon hakim agung, namun dengan adanya ketentuan huruf ini secara hukum tertutuplah kemungkinan pemohon mengajukan pencalonan sebagai hakim agung. dengan demikian memang terdapat kerugian pada pemohon oleh adanya huruf tersebut. mahkamah konstitusi berpendapat bahwa adanya dua dasar, yang pertama adanya kepentingan pada pemohon, dan yang kedua adanya kerugian pada pemohon cukup untuk menjadikan dasar pemberian legal standing kepada pemohon. hal berikutnya yang disyaratkan oleh undang undang nomor tahun yang menyangkut kerugian hak konstitusional telah menyangkut pokok perkara, yang pembuktiannya dilakukan setelah pemberian legal standing kepada pemohon, oleh karenanya menjadi bagian dari pemeriksaan pokok perkara, pokok perkara menimbang bahwa objek pengujian yang dimohon oleh pemohon adalah huruf undang undang nomor tahun yang dianggap diskriminatif dalam menentukan syarat syarat sebagai calon hakim agung bagi hakim karir dibandingkan dengan yang menentukan syarat syarat yang lebih ringan bagi calon hakim agung non karir, maka terlepas dari pertimbangan pertimbangan tentang adanya hak konstitusional pemohon sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian yang menyangkut legal standing atas, maka sementara proses pengambilan keputusan dalam perkara guo sedang berlangsung telah terjadi perkembangan bidang perundang undangan yang mempunyai implikasi langsung terhadap permohonan pemohon, menimbang bahwa perkembangan dimaksud adalah bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung terutama huruf yang dimohon oleh pemohon untuk diuji, telah mengalami perubahan. perubahan tersebut tertuang dalam rancangan undang undang tentang perubahan undang undang nomor tahun yang telah mendapat persetujuan bersama antara dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan pemerintah sesuai dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik indonesia pada tanggal desember huruf undang undang nomor tahun sebelum perubahan telah diubah menjadi huruf ketentuan baru ini menyatakan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim agung dari karir dengan , sedangkan lain pihak menentukan apabila dibutuhkan hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karir dengan syarat, yang oleh karenanya diskriminasi yang didalilkan terjadi dalam penentuan syarat syarat calon hakim agung telah ditiadakan: menimbang bahwa setiap rancangan undang undang yang telah mendapat persetujuan bersama memerlukan pengesahan presiden sesuai dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maka secara materiil rancangan undang undang yang telah disetujui tersebut niscaya akan berlaku karena menurut ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahupuluh) hari semenjak rancanganngan demikian, perubahan yang terjadi telah menyebabkan permohonan pemohon tidak relevan untuk dikabulkan, menimbang bahwa terlepas juga dari hasil permusyawaratan hakim mahkamah konstitusi yang telah tercapai tentang dikabulkan tidaknya permohonan pemohon, maka dengan disetujuinya perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang menghapuskan syarat syarat calon hakim agung yang dipandang diskriminatif tersebut telah menyebabkan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, menimbang bahwa pertimbangan dan kesimpulan tentang kewenangan mahkamah konstitusi dan legal standing pemohon diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno mahkamah konstitusi dengan suara mayoritas (enam) orang hakim mahkamah konstitusi dan (tiga) orang hakim mahkamah konstitusi mengemukakan pendapat yang berbeda: pendapat berbeda hakim konstitusi, prof. dr. h.m. lica marzuki, s.h.: permohonan pengujian undang undang (judicial review) yang diajukan pemohon terhadap huruf undang undang nomor tahun seyogianya tidak dapat diterima berdasarkan alasan onbevoegheid van richter. undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi menetaprhitung sejak perubahan pertama undang undang dasar negara republik indonesia tahun mahkamah konstitusi tidak berwenang menguji undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung karena diundangkan sebelum perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun manakala undang undang nomor tahun dipandang bercacat hukum karena bertentangan (tegengesteld) dengan undang undang dasar good non maka hal dimaksud hanya dapat diuji (testing) melalui legislative review ataukah judicial review tersendiri, terlepas hal legal standing yang dimiliki pemohon selaku hakim namun mahkamah konstitusi tetap tidak dapat memberikan pengujiannya sehubungan dengan ketidaksenangan hakim, substansi (materi) permohonan juga tidak dapat dipertimbangkan sehubungan dengan hal ketidaksenangan hakim dimaksud, hakim konstitusi, achmad roestandi, s.h.: permohonan ini harus diputus tidak dapat diterima, karena dua alasan: kedudukan pemohon saat ini belum memenuhi ketentuan yang tersirat dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. tenggang waktu permohonan tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun kedudukan pemohon undang undang nomor tahunkata nya dalam tersebut harus ditafsirkan bahwa kerugian itu merupakan kerugian pemohon sendiri, bukan kerugian orang lain. untuk hal itu pemohon memang telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. tetapi kerugian itu harus merupakan kerugian yang nyata (faktual, riil), bukan kerugian yang bersifat potensial atau prediktif. memang pemohon adalah seorang hakim karir yang pada suatu saat mungkin akan dirugikan hak dan atau kepentingan konstitusionalnya, tetapi kerugian tersebut pada saat ini belum dialami oleh pemohon: tenggang waktu undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dan berlaku mulai tanggal desember padahal undang undang nomor tahunterang benderang permohonan itu jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana digariskan dalam undang undang nomor tahun sehingga seharusnya permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, tanpa pemeriksaan materi muatan pokok perkara, karena permohonan sudah kadaluwarsa ( verjaard ). dengan melanjutkan pemeriksaan kepada materi muatan permohonan, berarti majelis hakim konstitusi telah mengesampingkan undang undang nomor tahun pengenyampingan ini akan menjadi preseden untuk digunakan sebagai rujukan dalam menangani permohonan yang serupa masa yang akan datang, sehingga pengenyampingan itu pada hakikatnya merupakan penghalusan bahasa untuk meniadakan (anulisasi) atau pernyataan secara diam diam bahwa undang undang nomor tahun tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pengenyampingan semacam ini tidak boleh terjadi karena: dalam permohonannya pemohon tidak meminta pengujian undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun oleh karena itu, jika pendampingan ini dilakukan oleh mahkamah konstitusi, berarti mahkamah konstitusi telah membuat putusan yang melebihi

bab dan bertentangan dengan: melur lubis, s.h. pekerjaan advokat, beralamat jl. sidodame komplek pemda medan untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon: telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa bukti bukti, duduk perkara menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal januari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi (yang selanjutnya disebut mahkamah tanggal januari dan teregistrasi dengan puu ii1 yang kemudian diperbaiki pada tanggal februari telah mengajukan hal hal sebagai berikut: tentang legal standing bahwa pemohon adalah warga negara indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan advokat dengan demikian mempunyai hak kewenangan konstitusional sebagatentang dalil alasan permohonan bahwa dengan berlakunya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman telah menimbulkan kerugian terhadap hak kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana diatur dalam undang undang dasar republik indonesia tahun berdasarkan materi yang tertera dalam bab vi. pelaksanaan putusan pengadilan yaitu:. pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. penjelasan yang dimaksud dengan dipimpin" dalam ketentuan ini mencakup pengawasannya dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan. bahwa berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan ini dibuat daftar pelaksana, pimpinan dan pengawas sebagai berikut: jabatan tugas perkara pidana perkara perdata jaksa panitera dan juru sita jaksa agung (jelas) ketua pengadilan ketua pengadilan ybs ketua pengadilan berdasarkan daftar ini maka jabatan ketua pengadilan sudah setingkat dengan jaksa agung dalam melaksanakan putusan pengadilan. dalam pelaksanaan putusan perkara perdata ketua pengadilan mempunyai jabatan rangkap yaitu pimpinan dan pengawas yang menimbulkan kekuasaan absolut. bahwa kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan yang sewenang wenang dengan berbuat melebihi kekuasaannya, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara perdata k pdt juncto pdt pt mdn juncto pdt. pn (bukti bahwa kekuasaan ketua pengadilan yang absolut ini telah dipergunakan secara sewenang wenang terhadap diri pribadi pemohon berdasarkan bukti dan sehingga hak kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan berdasarkan bukti dan bahwa adalah sangat jelas bahwa kekuasaan absolut bertentangan dengan pembukaan uud yang dikutip sebagai berikuthadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti dan dan telah membayar biaya eksekusi (bukti dan maka tidak dibenarkan adanya penilaian oleh pengadilan, jadi wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab sampai selesai. bahwa penilaian yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri berdasarkan bukti dan dan ketua pengadilan tinggi bukti dan telah menggambarkan tentang tidak adanya kepastian hukum yang adil. bahwa mahkamah agung yang telah meneliti dan mempelajari secara seksama berdasarkan bukti hanya berwenang sebatas bukti itu, sehingga pemohon menginginkan pengujian materi dari yang berbunyi: mahkamah agung melakukan pengawasan tertinggi dalam lingkungan peradilan yang berada bawahnya berdasarkan undang undang. bahwa oleh karena undang undang tahun dan penjelasannya tentang kekuasaan kehakiman telah menetapkan bahwa: ketua pengadilan telah memiliki kekuasaan absolut dalam pelaksanaan putusan perkara perdata yang mencakup pengawasan dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampai dengan selesainya pelaksanaan putusan, maka mahkamah agung tidak berwenang untuk mengawasinya (sesuai azas hukum yaitu hal hal khusus menyambungkan hal hal yang umum). bahwa dalil ini diperkuat pula dengan putusan perkara pidana dilakukan oleh jaksa dan mahkamah agung tidak berwenang untuk mengawasinya. tentang pelaksanaan putusan perkara perdata pdt juncto pdt mdn juncto pdt. pn bahwa sesuai ketentuan undang undang republik indonesia nomor tahun yang berbunyi: putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. bahwa berdasarkan bunyi putusan ini maka perlu diuji apakah pelaksanaan putusan dimaksud atas telah memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan, berdasarkan bukti bukti yang antara lain sebagai berikut: bukti yaitu surat permohonan eksekusi dari pemohon yang mendapatkannya pada bukti dan bahwa pemohon dengan ini menyampaikan kiranya seluruh hakim konstitusi berkenan untuk memberikan jawaban atas permohonan dimaksud, jika seandainya menduduki posisi ketua pengadilan negeri padang sidempuan. bahwa ketua pengadilan negeri padang sidempuan tidak berkenan untuk menjawabnya secara benar dan mencari cari alasan untuk melindungi kepentingan memohon eksekusi asal tergugat iii, iv, vi, dan oleh karenanya pemohon menyampaikan bukti yang selanjutnya ketua pengadilan tinggi medan menerbitkan bukti dan bahwa dengan demikian pelaksanaan putusan perdata k pdt juncto pdt pt mdn juncto pdt. pn tidak memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. bahwa sampai dengan saat sidang mahkamah konstitusi ini digelar, putusan perkara perdata dimaksud belum selesai dilaksanakan dan penyebabnya yang pasti adalah ketua pengadilan memiliki kekuasaan yang absolut dan tidak dapat digugat. bahwa dengan demikian disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata k pdt juncto pdt pt mdn juncto pdt. pn tidak memperhatikan nilai kemanusiaan sila dari pancasila) dan keadilan sila dari pancasila). berdasarkan uraian uraian yang dikemukakan atas dimohon kiranya majelis hakim konstitusi berkenan menetapkan putusan: menyatakan bahwa permohonan dari pemohon adalah beralasan dan untuk itu permohonan dikabulkan. menyatakan materi bab vi. pelaksanaan putusan pengadilan dan bertentangan dengan pembukaan uud yaitu dasar negara pancasila dan dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. memerintahkan supaya putusan terhadap permohonan ini dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkanputusan pengadilan negeri padang sidempuan pdt. pn.psp tanggal mei bukti putusan pengadilan tinggi sumatera utara pdt. pt.mdn tanggal oktober bukti putusan mahkamah agung r.i pdt. tanggal maret bukti surat kuasa tertanggal april dari sendi harahap. kepada firman harahap, bukti surat permohonan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh muchtar siregar tanggal juni bukti surat permohonan pemberitahuan putusan kasasi kepada pengadilan negeri jakarta selatan tanggal juni bukti surat permohonan kepada pengadilan tinggi sumatera utara tanggal juli bukti surat balasan dari pengadilan negeri padang sidempuan kepada muchtar siregar tanggal september bukti surat tanggapan dari pengadilan tinggi sumatera utara kepada ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal januari bukti surat permohonan pelaksanaan putusan dari muchtar siregar kepada ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal oktober bukti kwitansi sum) panjar ongkos eksekusi tanggal oktober bukti kelas panggilan untuk diberi ingat tertanggal november pdt. pn. psp: bukti surat dari pengadilan padang sidempuan kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara tanggal januari perihal permohonan, bukti surat kuasa dari muchtar siregar kepada melur lubis, s.h. sebagai kuasa, bukti surat kepada ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal februari dari melur lubis, s.h. perihal melanjutkan permohonan, bukti surat kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara sumatera utara tanggal februari dari melur lubis, s.h. perihal permohonan eksekusi: bukti surat kepada muchtar siregar dari pengadilan negeri padang sidempuan tanggal februari perihal informasi: bukti surat kepada melur lubis dari pengadilan negeri padang sidempuan tanggal februari perihal permohonan eksekusi: bukti kwitansi sum) tanggal maret bukti surat kepada pengadilan negeri padang sidempuan tanggal februari dari melur lubis, s.h. perihal jawaban tertulis, bukti surat kepada curia br. simatupang tanggal maret dari melur lubis, s.h. perihal somasi,, bukti surat ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal maret kepada melur lubis, s.h. perihal jawaban tertulis, bukti surat kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara tanggal maret dari melur lubis, perihal laporan resmi:: bukti surat kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara tanggal april dari pengadilan negeri padang sidempuan perihal laporan dan penjelasan serta mohon petunjuk pelaksanaan eksekusi putusan pdt. juncto pdt pt. mdnpermohonan eksekusiklarifikasi, bukti surat kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara tanggal april dari melur lubis, s.h. perihal eksekusi tindak pidana dalam jabatan: bukti surat kepada ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal april dari melur lubis, s.h. perihal klarifikasi permohonan eksekusi, bukti surat kepada ketua muda bidang pengawasan dan pembinaan mahkamah agung r.i tanggal oktober dari ketua pengadilan tinggi sumatera utara perihal eksekusi perkara pdt. pn. atas putusan pdt jo. pdt pt. mdn: bukti surat kepada ketua komisi pemberantasan korupsi tanggal februari dari melur lubis, s.h. perihal pengaduan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh syair hasibuan, s.h. da, bukti surat kepada melur lubis, s.h tanggal maretni dari melur lubis, s.h. perihal permohonan: bukti surat kepada ketua komisi pemberantasan korupsi tanggal juli dari melur lubis, s.h. perihal permohonan, bukti surat kepada melur lubis, s.h. tanggal julili dari melur lubis, s.h. perihal surat permohonan terbuka, bukti surat kepada ketua pengadilan tinggi sumatera utara tanggal agustus perihal belum dilaksanakannya eksekusi putusan mahkamah agung pdt bukti surat kepada ketua pengadilan negeri padang sidempuan tanggal agustus dari mahkamah agung perihal surat permohonan belum dilaksanakannya eksekusi putusan mahkamah agung r.i pdt bukti surat kepada ketua komisi pemberantasan korupsi tanggal oktober dari melur lubis, s.h. perihal surat terbuka tentang tantangan ketua medan terhadap kewenangan kpk: bukti surat kepada ketua mahkamah agung tanggal oktober dari melur lubis, s.h. perihal surat terbuka tentang penolakan atas hukuman administratif oleh ketua medan, bukti surat kepada melur lubis, s.h. tanggal oktober dari ketua pengadilan tinggi sumatera utara perihal surat terbuka tentang tantangan ketua pt. medan terhadap kewenangan kpk, bukti surat kepada ketua mahkamah agung r.i tanggal oktober dari ketua pengadilan tinggi sumatera utara perihal belum dilaksanakannya eksekusi putusan mahkamah agung r.i pdt bukti surat kepada ketua mahkamah agung r.i tanggal oktober dari melur lubis, s.h. perihal surat terbuka tentang keberatan ketua pengadilan tinggi medan terhadap surat tanggal oktober psp dan psp bukti surat kepada ketua mahkamah agung r.i dari melur lubis, s.h. perihal surat terbuka tentang surat ketua medan wasit pt. mdn menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari: kamis tanggal februari pemohon hadir sendiri dengan didampingi oleh pendampingnya drs. aliyunasri siregar, menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari jumat tanggal maretekuasaan kehakiman: apakah pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya undang undang dimaksudal tersebut ditegaskan kembali dalamuntuk menguji undang undang nomor tahun khususnya dan sehingga oleh karenanya permohonan pengujian dimaksud merupakan kewenangan mahkamah: kedudukan hukum (legal standing) pemohon menimbangimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat diterima sebagai pemohon hadapan mahkamah konstitusi sebagai pihak yang memiliki legal standing, pihak tersebut terlebih dahulu harus menguraikan (i) kapasitasnya dalam permohonan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan undang undang nomor tahun dimaksud dan (ii) kerugian atas hak konstitusional yang diderita dalam kualitas tersebut akibat berlakunya satu undang undang, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan dirinya sebagai warga negara indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan advokat, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, karena dan undang undang guo, bertentangan dengan uud karena ketentuan dalam tersebut menempatkan ketua pengadilan sebagai pimpinan dan pengawas pelaksanaan putusan pengadilan yang menimbulkan kekuasaan absolut. kekuasaan absolut ini menyebabkan timbulnya perbuatan sewenang wenang, dengan berbuat melebihi kekuasaannya seperti terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara k pdt juncto pdt pt.mdn juncto pdt g pn.psp: menimbang bahwa meskipun pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang perorangan yang melakukan pekerjaan advokat dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan ketua pengadilan yang absolut telah dipergunakan secara sewenang wenang terhadap diri pribadi pemohon, akan tetapi dari keseluruhan alat alat bukti berupa sampai dengan ternyata putusan pengadilan dalam perkara perdata nomor k pdt juncto pdt pt.mdn juncto pdt g pn. adalah perkara antara ny. bavaria mawar harahap sebagai penggugat lawan perlindungan harahap sebagai tergugat tergugat, dalam perkara mana pemohon pengujian undang undang guo bertindak sebagai kuasa muchtar siregar, ahli waris penggugat, namun surat kuasa dimaksud secara eksplisit tidak ternyata telah dilampirkan, meskipun dalam sidang mahkamah telah diperintahkan untuk dilampirkan, baik dalam perkara pokok yang diajukan peradilan umum maupun dalam perkara permohonan pengujian undang undang guo, menimbang bahwa lagi pula, dari alat bukti maupun keterangan pemohon yang diberikan depan sidang mahkamah, telah ternyata bagi mahkamah bahwa kepentingan konstitusional yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya dan nomor tahun adalah kepentingan konstitusional ny. bavaria mawar harahap yang diterangkan telah meninggal dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya muchtar siregar dan bukan mengenai kerugian pribadi pemohon guo: menimbang bahwa kerugian yang dipermasalahkan tersebut adalah kerugian konstitusional yang dianggap telah dialami oleh ny. bavaria mawar harahap cg. muchtar siregar sebagai ahli waris, dan lain pihak pemohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa yang memberi kewenangan bertindak untuk mengajukan permohonan pengujian depan mahkamah. oleh karena itu, terlepas dari kedudukan pemohon sebagai advokat yang boleh jadi mengalami kerugian dalam hal terjadinya keadaan secara umum seperti yang diuraikan dalam permohonan guo dan terlepas pula dari pendirian mahkamah bahwa masalah yang didalilkan pemohon menyangkut pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, mahkamah menilai bahwa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya bukanlah menyangkut konstitusionalitas dan undang undang nomor tahun menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, mahkamah menilai tidak ternyata terdapat kepentingan konstitusional pemohon secara pribadi yang dirugikan sebagaimana yang didalilkan. dengan demikian, secara pribadi pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya undang undang nomor tahun sehingga oleh karenanya pemohon dipandang tidak memiliki legal standing sebagaimana disyaratkan oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi: menimbang bahwa karena pemohon tidak mempunyai legal standing sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut atas, mahkamah berkesimpulan, tanpa perlu memasuki pokok perkara,.mahkamah konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini kamisdi studi, s.h. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon kuasa pemohon dan pihak terkait kuasanya,jayabaya, s.h., ll.m. ttd. ttd. achmad roestandi, s.h. prof. mukti fadjar, s.h., di studi, s.h.yang diajukan oleh: nama islam alini pekerjaan swasta alamat jl. skip gg. dalem rt. kelurahan lawang gantung bogor selatan nama ny. besar father pekerjaan ibu rumah tangga alamat jl. chairil anwar rt. kelurahan margahayu bekasi timur nama tatang isalhansyah pekerjaan wiraswasta alamat kebon kelapa rt. kelurahan batu tulis bogor selatan nama encer romana pekerjaan wiraswasta alamat ji. wanasari rt. kecamatan cibitung kabupaten bekasi. nama ridwan murid pekerjaan wiraswasta alamat jl. palem raya rt. kelurahan cibodasari kota tangerang nama sucipto, pekerjaan penasehat alamat desa kidang lor rt. kecamatan batang kabupaten batang jawa tengah. nama juta widya pekerjaan karyawan swasta alamat jl. mangga rt. kelurahan utan kayu utara kecamatan mataraman jakarta timur. nama endang. aryakusuma pekerjaan wiraswasta alamat jl. kp. sukatani rt. desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten bogor. dalam hal ini memberi kuasa kepada: nama islam alini tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan swasta alamat jl. skip gg. dalem rt. kelurahan lawang gantung bogor selatan. berdasarkan surat kuasa bertanggal mei mei mei untuk selanjutnya sebut sebagai para pemohonhari jumat tanggal mei dengan registrasi perkara nomor puu ii bahwa permohonan tersebut telah perbaiki dan terima kepaniteraan mahkamah pada hari selasa tanggal juli dan pada hari rabu tanggal juli pemohon mengajukan permohonan uji materi undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun (yang selanjutnya disingkat uud yang berbunyi sebagai berikut: pemohon adalah calon presiden dan calon wakil presiden dari non partai politik, mana sebagian dari pemohon telah mendaftarkan diri komisi pemilihan umum pusat untuk didaftarkan dan selanjutnya untuk diikutsertakan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung. tetapi komisi pemilihan umum pusat menolak pendaftaran pemohon dengan tidak memproses pendaftaran para pemohon secara baik serta tidak menghubungi dan tidak melayani para pemohon untuk diikutsertakan dalam pemilu presiden wakil presiden juli komisi pemilihan umum pusat mendasarkan penolakannya itu adalah pada adanya undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. pemohon berkeberatan dan dirugikan oleh undang undang nomor tahun yang telah dijadikan alasan oleh komisi pemilihan umum pusat untuk menolak memproses lebih lanjut pendaftaran pemohon sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dengan alasan alasan sebagai berikut: pemohon turut mencalonkan diri sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden adalah berdasarkan hak dan kewajiban pemohon sebagai warga negara republik indonesia yang dibenarkan, disahkan, dijamin dan dilindungi oleh: pembukaan uud negara tahun uud negara tahun cc. uud negara tahun uud negara tahun dan uud negara tahun uud negara tahun uud negara tahun uud negara tahun undang undang pemilu presiden dan wakil presiden dalam hal ini undang undang nomor tahun hendaknya patut membuka peluang yang sebesar besarnya kepada setiap warga negara untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden. undang undang nomor tahun tidak mendasarkan kepada seluruh pembukaan uud negara tahun tetapi hanya mendasarkan pada alinea keempat pembukaan uud negara tahun perhatikan undang undang nomor tahun pada umum dasar pemikiran alinea i)uang banyak.tidak dilaksanakan ternyata negara tidak memajukan kebudayaan nasional, kebudayaan yang berkembang sekarang adalah budaya kkn, materialisme, kapitalisme, tawuran, kekerasan dan sadisme. dan yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak seluruhnya dikuasai olehpelanggarannya: fakir miskin dan anak anaksebetulnya pelanggaran terhadap konstitusi adalah bentuk kemajuan, ketenteraman, ketertiban suatu bangsa dan negara. apabila seluruh hak hak rakyat yang ada dinyatakan dalam konstitusi tersebut ditunaikan atau dilaksanakan dan tidak dilanggar tetapi diberikan kepada yang berhak yaitu rakyat indonesia, maka itulah masyarakat adil makmur pertama dalam ukuran sederhana. nomor tahun tidak mensyaratkan capres dan cawapres untuk pasti menunaikan hak hak rakyat tersebut. setelah kpu mengumumkan secara resmi perolehan suara pilpres putaran pertama pada tanggal juli dengan perolehan suara terbanyak pasangan saudara haji susilo bambang yudhoyono dan saudara haji yusuf kalla dan disusul saudari hujjah megawati soekarnoputri dan saudara haji hasyim mulai yc, maka sejatinya pemilu pilpres sudah selesai. itu artinya rakyat sudah menentukan pilihannya. kalau kita bermaksud mengubah ubah lagi hasil pilihan rakyat, itu namanya "penasaran" tidak percaya, mengolok olok, melecehkan, tidak menghargai dan tidak menghormati suara pilihan rakyat. dengan begitu pilpres putaran kedua sebetulnya tidak perlu lagi, kira kira saja masa baru (dua) bulan rakyat disuruh mengubah lagi pilihannya. pemilu tukan (lima) tahun sekali bukan (bulan) sekali. pertanyaannya, siapakah pemenang pilpres parpol jawabannya: tidak ada pemenangnya dari capres dan cawapres parpol. karena mereka semua memperoleh suara bawah yc. saudara haji susilo bambang yudhoyono dan saudara haji jusuf kalla memperoleh apalagi saudara hujjah megawati soekarno putri dan saudara haji hasyim mulai hanya memperoleh dalam dogma demokrasi suara terbanyaklah yang menang. untuk itu susilo bambang yudhoyono dan yusuf kalla lebih unggul dari megawati soekarno putri dan hasyim mulai tetapi susilo bambang yudhoyono dan yusuf kalla dengan suara kalah unggul dengan suara yang tidak memilih susilo bambang yudhoyono dan yusuf kalla yaitu sekali lagi sesuai dengan dogma demokrasi suara terbanyaklah yang menang. amanat dari uud menyatakanmaupun amanat nomor tahun yang menyatakan dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam (tidak ada yang memperoleh suara ataskiranya telah terjadi fakta terhadap hasil perolehan suara pilpres. ini artinya apa? artinya rakyat tidak tertarik pada semua capres yang ada yang disodorkan oleh parpol kepada kpu. akan hilang arti tidak tertarik apabila capres pada pilpres putaran pertama meraih suara atas y5. uud dan nomor tahun tidak pernah menyebutkan harus ada pemilu presiden dalam jangka waktu bulan. bahwa sekali rakyat telah menjatuhkan pilihannya itu sudah cukup. jarak waktu dari satu pemilu pemilu berikutnya adalah tahun. pemilu legislatif setiap tahun sekali dan pemilu presiden setiap tahun sekali. ini bukan kehendak pemohon tetapi kehendak uud bab vii yangtahun sekali . sungguh sangat keterlaluan apabila dalam kurun waktu kurang dari satu tahun terjadi sampai kali pemilu yaitu apabila kita salah memahami nomor yang berbunyi:aka praktis dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kita akan melakukan kali pemilu. hal ini jelas bertentangan dengan uud bab vii yang menyatakan bahwa pemilu itu setiap tahun sekali dan tidak dinyatakan setiap setahun kali pemilu atau bahkan setiap tahun ada kali pemilu. karenanya uud tidak mengenal pemilu presiden putaran kedua yang berjarak waktu kurang dari tahun. apabila pemilu presiden putaran yang berjarak waktu kurang dari tahun akan diadakan juga maka jelas ini melanggar uud bab vii mengingat hasil pemilu presiden juli mana perolehan angka terbanyak cuma diraih oleh pasangan saudara susilo bambang yudhoyono dan saudara yusuf kalla. itu artinya tidak setuju terhadap pasangan capres dan cawapres tersebut. mengingat kami telah mendaftar kpu pusat sebagai capres dan cawapres non parpol maka kami menganggap telah ikut pemilu dalam arti suara yang tidak mendukung capres dan cawapres parpol adalah berarti angka suara untuk kami. cc. mengingat kami telah membuat kontrak sosial politik dan sanksi hukum. mengingat kami telah dan sedang memohon uji materi nomor tahun tentang pemilu presiden kepada mahkamah konstitusi. mengingat pilpres putaran kedua yang pelaksanaannya berjarak waktu kurang dari tahun, tidak dikenal dalam uud dan apabila tetap akan dilaksanakan juga berarti bertentangan, melanggar dan melawan uud bab vii dengan demikian sudah jelas bahwa pemenang hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun yaitu capres non parpol yang telah mendaftar kpu dan telah membuat kontrak sosial politik dan sanksi hukum dan mempunyai visi yang jelas untuk membawa bangsa dan negara kepada masyarakat adil makmur yaitu digunakannya hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi dan dibuktikan dengan tulisannya pres atau buku yang tulisnya tentang masyarakat adil makmur, itulah calon presiden pemenang pemilu presiden tahun itulah presiden yang patut dilantik oleh mpr hasil pemilu mengingat kami ini tangkas dan ahli untuk memahami dan untuk melaksanakan uud khususnya untuk menunaikan hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi. bahwa kapasitas ketangkasan dan kapasitas keahlian kami untuk memahami dan untuk melaksanakan konstitusi mohon maaf) melebihi dari ketangkasan dan keahlian yang mulya majelis hakim mahkamah konstitusi ri. tetapi ada satu kapasitas yang tidak kami miliki yaitu kapasitas memutuskan . kapasitas itu tadi tidak ada pada kami tetapi ada pada yang mulya majelis hakim mahkamah konstitusi karena itu gunakanlah kapasitas itu dengan sebaik baiknya, putuskanlah permohonan kami ini dengan seadil adilnya, sebenar benarnya dan sekujur judulnya demi keharuman nama besar bangsa dan negara indonesia. kami pemohon akan mematuhi semulus dan sepenuh hati apapun putusan dari yang mulya majelis hakim mahkamah konstitusi terhadap perkara yang kami ajukyaitu sebagai berikut: bukti fotokopi tanda terima pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dari kpu pusat. bukti fotokopi kontrak sosial politik dan sanksi hukum. bukti fotokopi teks nomor tahun pada mengingat tertulis: dan uud negara tahun terbukti tidak dicantumkan, dan uud negara tahun bukti fotokopi teks nomor tahun pada bagian umum, dasar pemikiran, alinea tertulis: uud negara tahun menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara oleh rakyatterbukti nomor tahun tidak mencantumkan uud negara dan uud negara tahun uud negara tahun uud negara tahun uud negara tahun bukti teks pada umum, dasar pemikiran alinea nomor tahun tertulis: pembukaan uud negara tahun alinea keempat,. (dan seterusnya). terbukti nomor tahun tidak menyatakan: seluruh pembukaan uud negara tahun . (dan seterusnya). menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut para pemohon tidak mengajukan ahli maupun saksi., maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana disebut atas: menimbang bahwa, sebelum memasuki pokok perkara mahkamahara pemohon hadapan mahkamah dalam permohonan guo: kewenangan mahkamah bahwa uud antara lain, menyatakmana lebih ditegaskan lagi dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa undang undang nomor tahun diundangkan pada tanggal juli tahun dengan demikianguo: legal standing menimbangagar seseorang atau suatu pihak bisa dianggap memilikterlebih dahulu harus menjelaskan: kapasitasnya dalam permohonan yang bersangkutan, apakah sebagai perorangan warga negara indonesia, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan sebagaimana disebut dalam atas, sebagai badan hukum (publik atau privat), atau sebagai lembaga negara, kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diderita dalam kapasitas dimaksud, menimbang bahwa para pemohon, dalam permohonannya, secara tegas menyatakan: para pemohon adalah calon presiden dan calon wakil presiden dari non partai politik yang sebagian antaranya telah mendaftarkan diri komisi pemilihan umum (yang selanjutnya disingkat kpu) tetapi tidak menjelaskan siapa antara para pemohon yang mencalonkan diri sebagai presiden dan siapa yang mencalonkan diri sebagai wakil presiden, juga tidak menjelaskan siapa dari para pemohon dimaksud yang telah mendaftarkan diri kpu, sehingga mengakibatkan sebagian dari keterangan para pemohon yang berkaitan dengan identitas para pemohon menjadi tidak jelas: menimbang bahwa menuruyang dengan demikian berarti, hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak konstitusional partai politik: menimbang bahwa ketentuan undang undang nomor tahun hanyalah mengulangi substansi uud sehingga tidak terdapat pertentangan dengan uud menimbang bahwa28d, dengan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, dan dengan menghargai kepedulian para pemohon untuk melaksanakan uud yang melindungi hak asasi manusia, tidak ternyata terdapat kerugian konstitusional para pemohon sebagaimana dimaksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, sehingga mahkamah berpendapat para pemohon tidak memiliki legal standing dalam permohonan guo menimbang bahwa selain itu, para pemohon dalam petit permohonannya ternyata memohon agar mahkamah menyatakanpa menjelaskan prosedur atau tata cara pembentukan undang undang yang dilanggar atau tidak memenuhi ketentuan uud sebagaimana dipersyaratkan oleh huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dan meskipun hal ini sudah menasihatkan oleh mahkamah pada persidangan tanggal juni agar para pemohon memperbaiki permohonannya, namun ternyata para pemohon tidak sepakat dengan nasihat dimaksud sebagaimana tampak dalam perbaikan permohonan para pemohon yang diterima kepaniteraan mahkamah tanggal dan juli serta pernyataan para pemohon pada persidangan mahkamah tanggal agustus oleh karena mana permohonan para pemohon menjadi rancu dan kabur atau tidak jelas, menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana terurai atas, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard). demikian diputuskan dalam pleno rapat permusyawaratan hakim tanggal september dan diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, rabu, oktober oleh kami: prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. sebagai ketua merangkap anggota dan didampingi oleh prof. dr. lica marzuki, s.h., prof. jayabaya s.h., ll.m., prof. abdulserta tanpa dihadiri oleh para pemohon kuasanya. ketua, ttd, prof. dr. jimmy asshiddigie, anggota anggota, ttd. ttd. prof. dr. h.m. lica marzuki, sh. prof. h.a.s. jayabaya, sh, ll.m. ttd. ttd. prof. abdul mukti fadjar, sh, m.s. achmad roestandi, ttd. ttd. dr. hartono, sh, m.cl. dewa gede laguna, sh, m.h ttd. ttd. maruarar siahaan, sh. soedarsono, panitera pengganti, ttd. ida ria tambunan, undang undang nomor tahun tidak mencerminkan azas tujuan nasional, karena tidak mendasar kepada alinea dua uud negara tahun padahal pemilu diadakan tanpa maksud dan tujuan untuk mencapai tujuan nasional bertentangan dengan konstitusi khususnya pembukaan uud negara tahun alinea kedua. undang undang nomor tahun sekalipun mendasarkan kepada uud negara tahun tetapi dalam prakteknya menyimpang dari semangat dimaksud karena terbukti telah menggeser prinsip kedaulatan adalah tangan rakyat dilaksanakan menurut uud menjadi kedaulatan adalah tangan partai politik dilaksanakan tidak menurut uud . terbukti pasangan calon presiden calon wakil presiden yang dapat diterima menurut undang undang nomor tahun harus dari parpol atau gabungan parpol sedangkan dari non parpol ditolak. undang undang nomor tahun khususnya tidak mencerminkan azas persamaan dalam hukum, mana undang undang nomor tahun dijadikan alasan oleh komisi pemilihan umum pusat untuk menolak pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dari non politik. terbukti undang undang nomor tahun betul memuat kalimat uud negara tahun tetapi tidak diterapkan secara sungguh sungguh dan tidak tercermin pada dalam undang undang nomor tahun dengan demikian undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun telah menghilangkan hak orang (perorangan)jelasnya undang undang nomor tahun dan bertentangan dengan uud negara tahun undang undang nomor tahun khususnya dan dan bertentangan dengan uud negara tahun danrta setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. kenapa undang undang nomor tahun mengingkari persamaan itu dengan menolak calon presiden calon wakil presiden non parpol, apakah kami ini bukan warga negara ri, apakah kami ini bukan rakyat indonesia, apakah kami ini orang jahat, apakah sudah dapat dipastikan kami ini orang tidak bermutu untuk menjadi calon presiden calon wakil presiden dalam rangka membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional masyarakat adil makmur berdasarkan konstitusi dan pancasila mana kami telah menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum yaitu sanggup dan mampu menunaikan atau memberikan hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi kepada yang berhak yaitu rakyat indonesia, dan apabila tidak berhasil kami bersedia menerima sanksi hukum. contoh naskah kontrak sosial politik). yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama alamattahun maka saya sanggup dan bersedia dalam kedudukan saya sebagai presideiapakah calon presiden calon wakil presiden dari parpol dan atau gabungan parpol telah menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum apakah calon presiden calon wakil presiden dari parpol dan atau gabungan parpol telah memberikan jaminan akan digunakannya atau diberikannya hak hak rakyat yang ada diatur dalam uud negara republik indonesia tahun kepada yang berhak yaitu rakyat indonesia. apakah calon presiden calon wakil presiden dari parpol atau gabungan parpol telah mempunyai visi yang jelas yang dituangkan dalam sebuah buku atau tulisan pers yang menguraikan tentang masa depan indonesia, jelasnya tentang masyarakat adil makmur berdasarkan konstitusi dan pancasila. apakah capres cawapres dari parpol atau gabungan parpol telah menetapkan tahun tercapainya tujuan nasional masyarakat adil makmur sebagai berikut: masyarakat adil makmur tahun masyarakat adil makmur tahun masyarakat adil makmur iii tahun masyarakat adil makmur tahun masyarakat adil makmur tahun dan seterusnyperlu hanya dua parpol indonesia, yaitu partai politik adil dan partai politik makmur, mana program dasar parpol adil adalah mengenai sumber daya manusia dan program dasar parpol makmur adalah sumber daya alam indonesiuntuk membentuk masyarakat adil makmur internasional berketurunan yang maha esa, mana dinyatakan bahwa ideologi masyarakat adil dan makmur adalah ideologi globalisasi yang asli, sedangkan dua ideologi globalisasi yang palsu adalah sosialisme komunisme dan liberalisme kapitalisme mana keduanya bersifat sebagai perusak karena keduanya ibarat dua sisi pada satu mata uang yang sama yaitu sama sama ber tahanan kepada materi. undang undang nomor tahun khususnyanomor tahun khususnya dan dan bertentangan dengan undang undang dasar republik indonesia tahun yang menyatakan:dang undang nomor tahun khususnya dantiap pemilihan umum harus semakin menegaskan tentang masyarakat adil makmur. masyarakat adil makmur bukanlah sesuatu yang abstrak dan bukan pula sekedar retorika. adil makmur adalah tujuan nasional kita sebagaimana dinyatakan dan diamanatkan pada undang undang dasar sesungguhnya kita berbangsa dan bernegara mempunyai maksud dan tujuan yaitu masyarakat adil makmur. apabila kita bangsa indonesia tanpa tujuan nasional, maka ikatan kebangsaan dan ikatan kenegaraan kita akan retak dan lama kelamaan hancur berantakan. apabila ada bagian atau elemen dari bangsa kita yang tidak tahu mengenai masyarakat adil dan makmur seperti apa, maka ini suatu tragedi. hal ini sungguh tidak boleh terjadi pada suatu bangsa dan negara yang mengaku mempunyai tujuan nasional. ibarat kapal tengah laut bergerak tanpa kemudi dan tanpa arah, ini jelas sangat berbahaya, bisa terjadi apa yang perlu dibangun malah rusak dan apa yang perlu dihancurkan malah dibangun. undang undang nomor tahun sama sekali tidak mengakomodir upaya mencapai tujuan nasional masyarakat adil makmur berdasarkan pancasila dan konstitusi. hutang seluruh bekas presiden ri wakil presiden ri, yang belum dibayar atau belum ditunaikan kepada rakyat, bangsa dan negara indonesia adalah belum terciptanya masyarakat adil makmur. seharusnya masyarakat adil makmur itu tercipta begitu bangsa indonesia memiliki negara yang berdaulat dan memiliki konstitusi. masyarakat adil makmur pada tingkatan yang sederhana atau periode pertama tahun adalah diberikannya atau digunakannya hak hak rakyat yang diatur dan dinyatakan dalam konstitusi undang undang nomor tahun tidak mensyaratkan calon presiden calon wakil presiden untuk menunaikan hak hak rakyat yang diatur oleh konstitusi. konstitusiyang cukup untuk bisa menyogok guna dapat diterima bekerja, atau harus mempunyai kenalan, kerabat dan saudara tempat pekerjaan itu atau harus mempunyai pendidikan yang cukup. tanpa itu, tiap tiap warga negara tidak berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiakonstitukanbanyak uangbab xiii uud tidak dilaksanakan. ternyata negara tidak memajukan kebudayaan nasional. kebudayaan yang berkembang sekarang adanya budaya kkn, materialisme, kapitalisme, tawuran, kekerasan dan sadismedan uud pelanggarannya: fakir miskin dan anak anak yangsebetulnya pelanggaran terhadap konstitusi adalah, kemajuan, ketenteraman, ketertiban suatu bangsa dan negara. itulah yang terjadi selama ini, telah terjadi pencurian terhadap hak orang banyak, mana hak atau barang yang dicuri itu sangat mahal bahkan tidak ternilai harganya, misalnya mengenai pendidikan itu adalah hak orang untuk menjadi cerdas, apabila hak itu tadi mau dikembalikan oleh orang pencuri itu tadi dengan uang jelas tidak akan dibayar. begitu juga mengenai hak mendapatkan pekerjaan, karena haknya dicuri maka orang itu tidak bisa melaksanakan kewajiban yaitu menjadi warga negara yang baik. jangan malah bangga apabila kita banyak menangkap, mengadili dan menghukum orang orang yang berkelakuan tidak baik. semakin banyak warga negara yang berkelakuan tidak baik, kita malu. undang undang nomor tahun tidak peduli terhadap terulangnya pelanggaran uud terutama pelanggaran terhadap atau yang menyangkut tentang hak hak rakyat. apabila yang menyangkut hak hak rakyat itu tidak lagi dilanggar, tidak lagi diabaikan atau tidak lagi dicuri tetapi sebaliknya ditunaikan dan diberikan kepada yang berhak yaitu rakyat, maka itulah masyarakat adil makmur dalam ukuran yang sederhana. sebetulnya masyarakat adil makmur adalah ideologi nasional sekaligus juga ideologi internasional atau ideologi globalisasi yang asli. sedangkan dua ideologi global yang palsu adalah sosialisme komunisme dan liberalisme kapitalisme , dua ideologi global itu sebenarnya adalah dua sisi pada satu mata uang yang sama, yaitu sama sama ber tahanan kepada materi akibat dari itu mereka banyak melakukan kerusakan muka bumi karena yang mereka kejar cuma nilai nilai materi, hatinya, pikirannya menyembah sujud kepada materi, padahal sisi negatif dari materi adalah mendatangkan kehausan yang tidak pernah memuaskan, bahkan semakin haus. undang undang nomor tahun tidak memuat pemahaman yang luas agar dilaksanakan oleh calon presiden calon wakil presiden tentang masyarakat adil makmur sebagai ideologi nasional yang mengglobal. hal ini penting, mengingat presiden wakil presiden kini dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh mpr mana presiden wakil presiden tidak lagi mengacu kepada bhn lalu mengacu kepada apa sinilah seharusnya undang undang nomor tahun proaktif mengarahkan agar calon presiden calon wakil presiden pasti menunaikan seluruh kehendak uud khususnya yang menyangkut hak rakyat dengan membuat kontrak sosial politik dan sanksi hukum. karena itu adil makmur adalah ideologi global yang sedang ditunggu tunggu kedatangannya panggung dunia internasional. sedangkan nasionalisme indonesia yang dilambangkan oleh banteng dengan dua tanduknya diharapkan satu tanduk untuk menghantam sosialisme komunisme dan satu tanduk lagi menghantam liberalisme kapitalisme . tetapi sayang penggunaannya salah sasaran yang ditandu dan yang dihantam justru hak hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. akibat tanduk dan kedudukan itu banyak rakyat indonesia yang kalender selaput dihantam oleh nasionalisme yang keliru. jangan sampai terulang kembali partai politik dan golkar (partai golkar) mendominasi pencalonan presiden dan wakil presiden dengan menggeser karenanya dari dalam gedung mpr luar gedung mpr. inti yang dimaksud pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung adalah koreksi total atas pola dan kesalahan partai politik, mengusulkan serta memilih presiden dan wakil presiden. apabila pemilu presiden dan wakil presiden didominasi oleh calon dari partai politik termasuk partai golkar dengan mengabaikan dan menutup pintu atau menolak bagi diterimanya pasangan calon presiden dan wakil presiden dari non partai politik, maka ini artinya pola lama yang penuh kesalahan itu berujung pada terpilihnya presiden dan wakil presiden yang tidak berkualitas, yang tidak menunaikan atau tidak memberikan hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi kepada rakyat terulang kembali, mana hanya karenanya saja yang dipindahkan yaitu dari dalam gedung mpr luar gedung mpr, sedangkan substansinya masih sama saja, tidak berubah, yaitu kedaulatan mencalonkan presiden dan wakil presiden berada tangan partai politik dan bukan berada tangan rakyat. itulah sebabnya dengan diterimanya, dengan dibolehkannya, dengan dikenakannya non partai politik mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk daftar komisi pemilihan umum pusat guna diikutsertakan dalam pemilu presiden maka itu artinya kedaulatan kembali berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut uud. apakah hak dan kewajiban pemohon sebagai rakyat indonesia, sebagai warga negara indonesia, sebagai bangsa indonesia, sebagai manusia indonesia untuk mencalonkan diri menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang jelas jelas dilindungi oleh uud negara tahun harus ditolak oleh uud negara tahun itu sendirijawabannya: tidak harus ditolak, apa sebab sebab uud negara tahun tidak menyatakan wajib atau harus atau hanya boleh apabila diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. maksud uud negara tahun adalah agar partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan (maksudnya untuk segera didaftarkan komisi pemilihan umum pusat sebagai peserta pemilu) sebelum pelaksanaan pemilu. jangan sampai baru diusulkan untuk didaftarkan setelah pelaksanaan pemilu dimulai, ditegaskan waktu untuk mengusulkan itu adalah sebelum dimulainya pelaksanaan pemilu, sedangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari non partai politik tidak serumit dari partai politik, karenanya tidak perlu diusulkan tetapi langsung didaftar komisi pemilihan umum pusat. dengan demikian jelas tidak beralasan bahwa penolakan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dari non partai politik karena adanya uud negara tahun undang undang nomor tahun seharusnya memuat agar komisi pemilihan umum pusat membuka kesempatan seluas luasnya kepada warga negara indonesia yang ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu dengan syarat pokok: mempunyai visi, yang jelas untuk membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, dibuktikan dengan tulisannya yang pernah dimuat pers, atau dalam bentuk buku. menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum, sebagai berikut: kontrak sosial politik yang bertanda tangan bawah ini, saya: nama: alamat:maka saya sanggup dan bersedia dalam kedudukan saya sebagai presiden daundang undang nomor tahun pada bagian umum dasar pemikiran, alinea berbunyi: partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara (seharusnya ditambah dengan kalimat . melalui dpr, karenanya tujuan utama pemilu legislatif yang hanya boleh diikuti oleh partai politik yang memenuhi syarat adalah untuk memilih dan mendapatkan anggota dpr guna bekerja memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara, sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung adalah upaya mengubah pemilihan presiden dan wakil presiden oleh mpr, mana anggota mpr sebagiannya adalah anggota dpr, mana anggota dpr adalah anggota partai politik yang terpilih menjadi anggota dpr artinya yang memilih dan mengusulkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden waktu itu adalah didominasi oleh partai politik dan golongan karya yang sekarang menjadi partai politik, padahal mengusulkan dan memilih presiden dan wakil presiden melalui mpr atau melalui perwakilan partai politik gagal mengusulkan dan memilih presiden dan wakil presiden yang berkualitas yang memenuhi harapan rakyat sehingga uud negara sekarang tidak memperkenankan mpr (yang notabene didominasi parpol) mengusulkan dan memilih presiden dan wakil presiden. kini uud negara tahun menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. untuk tidak mengulangi kegagalan yang dilakukan oleh mpr yang notabene anggotanya didominasi partai politik dalam mengusulkan dan memilih presiden wakil presiden maka kini oleh konstitusi pemilihan itu diserahkan langsung kepada rakyat. sesungguhnya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung bermaksud bukanlah sepenuhnya lagi parpol yang mengusulkan calon presiden calon wakil presiden, tetapi harus dibuka kesempatan untuk diterima calon presiden calon wakil presiden dari luar partai politik, itulah maksud hakiki mpr tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden. kalimat yang harus dihilangkan adalah) sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. (diteruskan dengan kalimat) oleh karena itu peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan non partai politik . (dan seterusnya sampai akhir alinea berdasarkan alasan alasanhwa pembentukan undang undang republik indonesianegara republik indonesia. menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau menyatakan materi muatan dari undang undang nomor tahun dan dan rr, bertentangan dengan uud negara tahun yaitu pada: seluruh pembukaan dan dan 28j atau menyatakan materi muatan undang undang nomor tahun dan dan 6r, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. atau keputusan lainnya yang dianggap tepat oleh mahkamah konstitusi ri. menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan tanggal juni para pemohon telah nasehat oleh majelis hakim untuk memperbaiki permohonannya yang belum memenuhi syarat sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. menimbang bahwa pada tanggal juli dan juli melalui kepaniteraan para pemohon mengajukan perbaikan permohonannya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal agustus majelis hakim menyatakan bahwa perbaikan permohonan para pemohon yang diajukan belum juga memenuhi syarat syarat yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesia dan bahwa para pemohon tetap pada dalil dalil permohonannya. menimbang bahwa pada persidangan tanggal agustus para pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal agustus yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa hak hak rakyat indonesia sebagaimana diatur dan dinyatakan dalam konstitusi adalah sudah sangat jelas. sebaliknya bahwa sekalipun konstitusi tidak menyebutkan secara tertulis apa kewajiban rakyat indonesia, kiranya sudah sangat jelas yaitu hanya ada satu saja kewajiban rakyat indonesia yaitu mematuhi hukum. mana dalam konstitusi acuannya adalah yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum. yang ingin kami kemukakan sini adalah hak hak rakyat. kalau saja, kami tidak malu, kami akan menangis setidak tidaknya dalam batin kami berlama lama sini karena kami melihat hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi tidak diberikan kepada yang berhak yaitu rakyat indonesia. kami berkewajiban lahir dan batin untuk membela hak hak rakyat itu, siapa pun saja orangnya, apapun kapasitas dan jabatannya, sepanjang dalam jiwa dan raganya adalah merah putih, bukan sekedar merah putih yang diikat kepala atau merah putih yang dikejar kibarkan sebagai bendera tetapi adalah merah putih yang ada hati saudarinya dan merah putih yang ada otak kepalanya, dia harus ikut membela hak hak rakyat ini, kalau tidak maka dia sadar atau tidak sadar telah menjadi pengkhianat bangsa dan negara republik indonesia. berkaitan dengan pemilu presiden pada tahun ini, kami tidak melihat sedikit pun pada undang undang nomor tahun memberikan jaminan kepastian bahwa hak hak rakyat yang ada dalam konstitusi akan gunakan oleh presiden dan wakil presiden kelak. itu yang mendasari kami menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum yaitu untuk ditunaikan hak hak rakyat yang diatur dalam konstitusi. karena kami melihat sampai kini tidak satu pun calon presiden dan calon wakil presiden dari parpol yang mau dan bersedia memuat serta mau dan bersedia menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum maka tidak ada kata lain lagi, kami harus membela ini dan kami harus maju menjadi presiden untuk tujuan utama yaitu supaya hak hak rakyat ada kepastian untuk ditunaikan. sebaliknya apabila capres dan cawapres dari parpol yang kini telah dipilih dalam pemilu mau menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum maka kami akan menarik diri untuk menjadi presiden dan wakil presiden ri, karena bagi kami menjadi presiden itu bukan berarti naik pangkat tetapi justru turun pangkat. pangkat asli kami adalah rakyat yaitu pemegang kedaulatan negeri ini, rakyat adalah tuan yang terhormat dan yang mulia negeri ini sebab dialah pemilik negeri ini atas nama tuhan yang maha esa. menjadi presiden berarti kami menjadi abdi dan pesuruh rakyat, apa sebab, sebab menerima upah kerja atau gaji dan diberi fasilitasi lainnya oleh yang punya negeri ini yaitu rakyat agar mau bekerja dengan baik dan benar untuk kepentingan tuan majikan yaitu rakyat indonesia. pada saat itulah yaitu pada saat kami menjadi presiden maka kami menjadi abdi dan pesuruh rakyat dan pada saat itu berarti kami turun pangkat dari majikan menjadi abdi dan pesuruh. menjadi presiden dan wakil presiden bukanlah berarti menjadi pemimpin bangsa, melainkan menjadi abdi dan pesuruh rakyat, pekerjaan menjadi abdi dan pesuruh rakyat adalah suatu pekerjaan yang mulia. lalu siapakah sebenarnya pemimpin kita bangsa indonesia? pemimpin kita adalah konstitusi yaitu uud karena itu apabila capres dan cawapres dari parpol yang ada kini yang telah dipilih dalam pemilihan umum presiden tahun yaitumau dan bersedia menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum untuk pasti menunaikan hak hak rakyat yang ada konstitusi, maka kami atas nama kawan kawan pemohon dan atas nama seluruh rakyat indonesia berterima kasih sekali dan tentu kami tidak perlu lagi bersusah payah melakukan permohonan uji materi nomor tahun kepada mahkamah konstitusi ri, semua sudah cukup disempurnakan oleh kontrak sosial politik dan sanksi hukum. untuk itu ijinkanlah kami pemohon bertanya kepada majelis hakim mahkamah konstitusi sini, berkenankah dan bersedekah majelis hakim mahkamah konstitusi membantu kami untuk menanyakan kepadadalam kapasitas mereka sebagai capres dan cawapres dari partai politik bersedia atau tidak bersedia menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum. apabila majelis hakim bersedia maka kami mengharap dalam hari ini ada jawaban dari capres dan cawapres tersebut, apabila jawabannya tidak bersedia, maka kami sebagai pemohon akan meneruskan permohonan uji materi nomor tahun yang menurut kami mempunyai kesalahan yang mendasar terhadap uud tahun tetapi kesalahan nomor tahun tersebut kami anggap telah disempurnakan apabila capres dan cawapres tersebut mau menandatangani kontrak sosial politik dan sanksi hukum untuk itu perkenankanlah kami memohon jawaban dari yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi ri. hak hak rakyat yang diatur oleh konstitusi yang dilanggar dan diabaikcukup banyak untuk menyogok atau mempunyai kerabat, kenalan dan koneksi dan mempunyai ijazah pendidikan tertentu bukan keahlian tertentu untuk dapat diterima bekerja dan selanjutnya untuk mendapat penghidupan yang layak. tidak ada jaminan dari negara untuk mendapatkan pekerjaan. tidak ada jaminan dan tidak ada penghargaan dari negara kepada orang yang mau membuka lapangan kerja sendiri. apabila uud dilaksanakan maka tidak ada pengangguran indonesia, setidaknya tingkat angka pengangguran menjadi sangat kecil dan para penganggur itu mendapat jaminan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. nomor tahun tidak mensyaratkan capres dan cawapres untuk pasti menunaikan uud konstitusi uuieter radjawane, sh, tempat tanggal lahir umur bade, mei tahun agama kristen protestan pekerjaan wakil ketua dprd kab. merauke kewarganegaraan indonesia alamat jl. sumatera merauke papua) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. telah membaca surat permohonan pemohon telah mendengar keterangan pemohon. telah mendengar keterangan pemerintah baik emohon. duduk perkara menimbang,ei dan telah registrasi pada tanggal mepemilu terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon adalah ketua dewan pimpinan cabang dpc) partai pelopor kabupaten merauke yang karena memenuhi undangan kampanye dialog sekolah tinggi ilmu administrasi setia) karya dharma merauke sesuai pemilu huruf dan penjelasannya dijatuhi pidana penjara selama (dua) bulan dan denda rp. (lima ratus ribu rupiah) atas pengenaan pelanggaran jadwal kampanye kpu pemilu dengan putusan pid.s pn.mrk (bukti pemohon sangat berkeberatan atas putusan tersebut karena tidak berdasarkan kepada rasa kebenaran dan keadilan serta merugikan hak konstitusi pemohon sebagai berikut: hak konstitusional pemohon selaku perorangan warga negara indonesia hak konstitusional pemohon selaku perorangan warga negara indonesia timbul dari ketentuan undang undang dasar. dalam pembukaan undang undang dasar,perlindungan dari negara republik indonesia. memperoleh upaya upaya dari negara untuk terwujudnya keadilan sosial . dalam undang undang dasar, pemohon selaku bagian dari rakyat indonesia diberikan hak hak konstitusional antar lain sebagai berikut: hakhuruf ketentuan pemilu bertentangan dengan uud dan merugikan hak konstitusional pemohon. ketentuan menyatakan bahwabahwa dengan adanya pemilu tersebut jelas bertentangan dengan uud sebagai berikuturuf, jelas bahwa ketentuan pemilu bertentangan dengan uud dan merugikan hak konstitusional pemohon. kerugian hak konstitusional pemohon: berbunyi: . ini bertentangan dengan huruf dan huruf uud tentang hak atas persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian dan perlakuan yang sama, sertapenerapan sangatlah diskriminatif dan tidak memberi persamaan kedudukan dalam hukum serta tidak memberi ruang untuk membela diri (banding) apabila putusan pengadilan negeri salah dalam penerapan hukum. ukuran menentukan ancaman hukuman sebagai dasar putusan pengadilan negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, sangatlah keliru, sebab kepastian hukum, rasa keadilan serta persamaan kedudukan dalam hukum ditentukan oleh apakah keputusan itu memiliki rasa keadilan berdasarkan hukum dan bebas dari perlakuan diskriminatif. tersebut memiliki dampak negatif dengan memberi kewenangan kepada pengadilan negeri sebagai eksekutor bidang politik dan bukan hukum, karena peradilan pada kasus pelanggaran pada tingkat pengadilan negeri dipimpin oleh hakim tunggal sehingga pertimbangan rasa keadilan dan hukum hanya diukur oleh pertimbangan seorang hakim. setiap orang tidak memiliki upaya hukum lanjutan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dalam uud sangat berbahaya apabila jatuhnya putusan karena salahnya undang undang dan atau salahnya hakim dan putusan itu tidak dapat dibanding. putusan yang berdasarkan keadilan tersebut akan merupakan sebuah kejahatan demokrasi dan hak asasi. sebagai pembanding dalam tahun tentang hukum acara pidana dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pengadilan mengadili (bukti sangatlah jelas bahwa hak konstitusi pemohon dilanggar dengan berlakunya pemilu karena putusan yang merampas kemerdekaan pemohon tidak dapat banding (tidak ada upaya hukum lanjutan) dan itu bertentangan dengan hak konstitusi pemohon dalam undang undang dasar huruf dan huruf hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan huruf hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dam kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.simpulan berdasarkan seluruh uraian dan bukti bukti tersebut atas dapat disimpulkan bahwa: materi muatan pemilu tentang pemilihan umum khususnya adalah bertentangan dengan undang undang dasar tahun dan merugikan hak konstitusional pemohon selaku perorangan warga negara indonesia. berdasarkan ketentuan dan juncto undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi yang mulia kiranya berkenan memutus sebagai berikut mengabulkan permohonan pemohon menyatakan pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidak tidaknya memutus sebagai berikut menyatakan pemilu dengan huruf dan huruf uud membatalkan atau menyatakan tidak berlakunya pemilu. memerintahkan pemerintah republik indonesia presiden republik indonesia untuk memperbaharui pemilu tentang pemilihan umum dan mengajukannya kepada dpr untuk disahkan menjadi produk perundang undangan yang baru membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.yang berupa: bukti amar putusan pengadilan negeri merauke dan berkasnya. bukti tahun tentang hukum acara pidana. bukti undang undang tahun tentang peradilan militer. menimbang, bahwa disamping mendengarkan keteranganmenteri dalam negeri hari sabar selaku kuasa presiden r.i, yang pokoknya sebagai berikut: sehubungan dengan anggapan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan pemilu yang berbunyi", bertentangan dengan dan uud dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam penyusunan materi pemilu, pemerintah telah mengakomodir berbagai aspek termasuk dalamnya unsur hak hak asasi manusia. hal ini dimaksudkan agar pengaturan penyelenggaraan pemilu tidak diskriminatif baik terhadap partai politik maupun warga negara republik indonesia. proses penyelesaian pelanggaran terhadap pemilu baik yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administrasi menggunakan prinsip peradilan cepat. dengan demikian pengaturan pemeriksaan sidang pengadilan diatur secara bertingkat berdasarkan klasifikasi jenis pelanggaran. cc. pemeriksaan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam pemilu merupakan lex specialis derogat lex generally dari pada hukum acara pidana yang diatur dalam undang undang nomor tahun berdasarkan teori perundang undangan, substansi undang undang dapat mengatur ketentuan khusus atau pengecualian dari undang undang lain. berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pemerintah tidak sependapat dengan anggapan pemohon. berdasarkan hal halhak uji atas pemilu terhadap uud dapat memberikan putusan sebagai berikut: menolak permohonan pemohon seluruhnya. menyatakan pemilu tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan pemilu tetap mempunyai kekuatan hukum dan tetap berlaku seluruh wilayah negara republik indonesinetapkan hal hal berikut: apakah mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon guo. apakahtersebut mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: kewenangan mahkamah. menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang dasar serta tahun mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar negara r.i. menimbang bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah agar mahkamah melakukan pengujian pemilu terhadap uud hal mana menurut hukum adalah merupakan salah satu kewenangan mahkamah sebagaimana telah diuraikan atas, sehingga oleh karenanylegal standing). menimbang bahwa undang undangoleh karenanya untuk mempunyaharus terlebih dahulu menjelaskan: kualifikasi pemohon yang bersangkutan, apakah sebagai perorangan warganegara indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau badan hukum privat atau sebagai lembaga negara: kerugian akan hak dan atau kewenangan konstitusional yang diderita dalam kualifikasi dimaksud. menimbang bahwa pemohon sebagai perorangan dalam kedudukan sebagai ketua dewan pimpinan cabang dpc) partai pelopor kabupaten merauke, dengan putusan pengadilan negeri merauke pid. telah dijatuhi pidana penjara selama (dua) bulan dan denda rp. (lima ratus ribu rupiah), atas dakwaan melanggar jo. pemilu, putusan dimaksud menurut tidak dapat dimohonkan banding atau kasasi karena pengadilan negeri adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari (delapan belas bulan. undang undang guo, menurut pemohon, merugikan hak konstitusional pemohon sebagai terdakwa, karena aturan undang undang guo melanggar huruf dan huruf uud yang melindungi hak asasi pemohon. menimbang bahwa tersebut yang tidak memperkenankan diajukannya banding dan atau kasasi terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana kurang dari (delapan belas) bulan, adalah merupakan undang undang yang secara langsung mengenai hak hak pemohon sebagai terdakwa yang didalilkan bertentangan dengan konstitusi, sehingga mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon memenuhi syarat kualifikasi dan kerugian konstitusional sebagaimana disebut undang undang tahun oleh karena itu,, sehingga mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana diuraikan bawah ini. pokok perkara. menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam permohonan ini adalah: apakah benar pemilu bertentangan dengan dan uud yang mengatur dan melindungi hak atas persamaan kedudukan dalam hukum, kepastian dan perlakuan yang sama, serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. apakah undang undang tahun tentang hukum acara pidana maupun undang undang tahun tentang peradilan militer, yang mengatur prosedur acara banding terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dalam perkara cepat, merupakan aturan hukum acara yang juga mengikat putusan putusan pengadilan dalam perkara cepat dalam undang undang lain. apakah aturan pemilu dapat dipandang sebagai lex specialis terhadap aturan undang undang tahun tentang hukum acara pidana. menimbang bahwa yang menentukan bahwa putusan pengadilan negeri yang menghukum terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran yang ancamannya tidak melebihi bulan penjara, dan putusan pengadilan negeri sebagai pengadilan pertama dan terakhir yang putusannya final tidak memberi kesempatan bagi pemohon sebagai terdakwa untuk memperoleh pendapat pembanding (second opinion) dalam pemeriksaan tingkat banding, berbeda dengan terdakwa dalam perkara cepat pelanggaran lalu lintas sebagaimana ditentukan dalam kurap dan undang undang tahun tentang peradilan militer. hal tersebut oleh pemohon dipandang sebagai diskriminasi yang bertentangan dengan uud khususnya d menimbang bahwa ketentuan umum angka undang undang tahun: menimbang bahwa akan tetapi pengertian diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang hak asasi manusia adalah perlakuan yang berbeda atas dasar ras, suku, agama, keyakinan politik, bahasa, jenis kelamin dan lain lain, yang sesuai pula bagian occur sehingga oleh karenanya pembedaan perlakuan terhadap pemohon sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pemilu merupakan pengaturan yang bersifat khusus yang merupakan pengecualian dari pengaturan yang bersifat umum yang dapat dibenarkan oleh sistem hukum karena adanya sifat sifat yang berbeda dari aturan yang bersifat umum tersebut. menimbang bahwa, maka pengakuan dan perlindungan atas hak asasi tersebut tidakmenimbang bahwa meskipun diakui dalam menentukan penyimpangan dari kurap yang dipandang sebagai aturan hukum acara yang mengatur hak seorang terdakwa untuk mengajukan banding dalam perkara perkara pidana cepat, terdapat inkonsistensi dalam menetapkan kategori perkara cepat dan perkara ringan yang dikenal dalam sistem hukum pidana dan hukum acara pidana, dengan mana tampak bahwa pembuat undang undang tidak memiliki satu parameter tertentu sebagai tolok ukur yang diperlakukan secara umum, yang dipandang sebagai satu kelemahan sehingga secara tidak seimbang ternyata justru terhadap perkara pelanggaran lalu lintas sebagai perkara cepat diberi kesempatan upaya banding kalau penghukuman menyangkut perampasan kemerdekaan, dan lain pihak perkara tindak pidana pemilu yang diancam maksimum penjara bulan, upaya hukum demikian tidak tersedia. akan tetapi, mahkamah berpendapat oleh karena sifat tindak pidana pemilu yang membutuhkan penyelesaian secara cepat, pengaturan mana terkait dengan agenda ketatanegaraan yang memerlukan kepastian hukum, pengaturan khusus yang demikian cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa lagi pula mahkamah berpendapat jika benar telah terjadi kesalahan yang mencolok dalam menerapkan pemilu yang menurut pemohon dirinya mendapat undangan untuk melakukan kampanye dialog sehingga unsur unsur tidak terbukti secara sah, maka perlindungan hukum terhadap pemohon yang dirugikan hak konstitusionalnya karena penerapan hukum yang didalilkan menunjukkan kekhilafan hakim dan kekeliruan (rechterlijke dealing) yang nyata, masih dapat diperoleh melalui upaya hukum luar biasatetap huruf kurap), karena terhadap putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak diperbolehkan untuk diajukan banding dan kasasi adalah sebagai upaya hukum biasa, akan tetapi upaya hukum luar biasa tetap terbuka dalam hal terjadi kekhilafan hakim atau kekeliruan yang demikian sebagaimana didalilkan telah terjadi dalam putusan pid. pn.mrk guo. menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan atas, mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak cukup beralasan, sehingga oleh karenanya harus ditolak. memperhatikan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. pendapat berbeda. menimbang bahwa terhadap putusan mahkamah tersebut atas, hakim konstitusi maruarar siahaan sh, memberikan pendapat berbeda sebagai berikut: pembatasan upaya hukum banding terhadap pemohon sebagai terdakwa dalam perkara pid. s pn.mrk yang didakwa melanggar jo. pemilu, karena adanya ketentuan yang menetapkan tidak diperkenalkannya memohon banding atau kasasi atas putusan penghukuman pelaku yang melanggar ketentuan yang diancam pidana kurang dari bulan, merupakan masalah yang sangat penting untuk dipertimbangkan, karena hal itu menyangkut prinsip prinsip dasar hak asasi manusia yaitu prinsip. meskipun diakui bahwa undang undang tahun tentang kurap yang mengatur klasifikasi perkara biasa, singkat dan cepat dan dipandang merupakan aturan yang berlaku umum dalam hukum acara pidana, mengenal pengecualian sebagai lex specialis yang memberikan pengaturan secara berbeda atas hak seorang terdakwa yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dikategorikan perkara cepat atau ringan, akan tetapi pembedaan tersebut haruslah didasarkan kriteria atau tolok ukur yang berlaku secara umum untuk perkara yang sejenis baik dalam undang undang yang sama maupun dalam undang undang yang berbeda. cast dalam perkara guo, pengaturan secara khusus yang dilakukan untuk tindak pidana pemilu yang tidak memperkenankan banding, tidak didasarkan pada satu ukuran yang masuk akal dan wajar, oleh karena ancaman hukuman maksimum terhadap tindak pidana pemilu yang kurang dari bulan penjara tidak diperkenankan banding, sedang kriteria dalam aturan umum menyatakan kalau hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana perkara cepat yang diancam dengan pidana maksimum bulan penjara dan atau denda ternyata berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan banding. lain pihak undang undang tahun sebagaimana diperbaharui dengan undang undang tahun dalam membatasi upaya kasasi bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara paling lama (satu) tahun dan atau diancam pidana denda. hal mana telah menunjukkan lebih jauh tidak adanya parameter yang digunakan dalam melakukan pembatasan upaya hukum terhadap putusan putusan perkara pidana yang dijatuhkan pengadilan. prinsip persamaan hukum dapat dikatakan telah dilanggar dalam hal yang demikian jikalau pembedaan yang dilakukan tidak didasarkan pada ukuran yang objektif dan masuk akal untuk membenarkan pembedaan yang dilakukan, hal mana akan selalu dinilai dari maksud dan tujuan dilakukannya pembedaan tersebut. perbedaan perlakuan demikian harus konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga jika kepastian hukum yang ingin dicapai secara cepat sebagai tujuan, maka harus dilakukan secara proporsional dan konsisten sehingga cukup layak untuk membenarkan dikesampingkannya asas persamaan dan non diskriminasi sebagai hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi. diskriminasi yang diatur dan dilarang baik dalam instrumen ham nasional maupun instrumen ham internasional yang didasarkan atas suku, ras, bahasa, status sosial dan alasan alasan lainnya, tidak bersifat limitation, tetapi dasar diskriminasi tersebut dapat terjadi berdasar penggolongan lain secara masuk akal, misalnya kelompok orang orang yang melakukan tindak pidana pemilu yang diatur dalam pemilu, seperti halnya yang diajukan pemohon. pembenaran atas dilakukannya pembedaan perlakuan dalam perlindungan hukum, yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang asasi hanya berdasarkan kebutuhan untuk adanya kepastian hukum secara cepat, dipandang tidak seimbang dan dipandang melanggar prinsip proporsionalitas yang telah dikemukakan diatas, sehingga meskipun pembatasan hak dan kebebasan asasi dapat dibenarkan menurut uud akan tetapi pembatasan yang dilakukan dalam pemilu tidak proporsional dilihat dari pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, ketertiban umum serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain yang juga perlu dilindungi dan dihormati. tujuan tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan upaya hukum tersebut tidak dapat menghilangkan perlindungan hukum terhadap ancaman kebebasan dan hak asasi manusia dalam bentuk second opinion dalam pemeriksaan banding yang akan menilai secara yuridis putusan pengadilan tingkat pertama sebagai satu bentuk pengawasan terhadap kekeliruan atau kesalahan dan kesengajaan yang mungkin timbul. meskipun tidak semua pembedaan perlakuan dianggap sebagai bertentangan dengan konstitusi khususnya bertentangan dengan dan uud maka dengan alasan dan pertimbangan yang telah diuraikan diatas kami berpendapat bahwa pemilu bertentangan dengan uud sehingga oleh karenanya seharusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.jumatkamis tanggal oktoberh.m lica marzuki, sh, prof. h.a.s. jayabaya, sh., llm., achmad roestandi, sh., dr. hartono, sh., mcl, prof. abdul mukti fadjar, s.h, ms, dewa gede laguna, sh, mh, maruarar siahaan, sh, soedarsonoi.d.g.dan terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama mulyo wibisono alamat selat makasar c9 kavling al, duren sawit jakarta timur status calon presiden republik indonesia nama dion bambang subroto mba alamat jl. kebun baru, jakarta selatan status calon wakil presiden republik indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada jj. armstrong sembiring, sh, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli selanjutnya disebut pemohon, surat kuasa mana telah dicabut oleh para pemohon dengan surat bertanggal september telah mendengar keterangan pemohon, telah memeriksa bukti bukti, telah mendengarjuni dan registrasi dengan puu ii yang kemudian diperbaiki pada tanggal juni telah mengajukan hal hal sebagai berikut: bahwa persoalan demi persoalan bangsa yang datang silih berganti seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. baik itu bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. tak lain dikarenakan belum adanya visi dan misi yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini. mana hampir semua komponen bangsa memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan dalam mencari pembenaran pendapatan khusus bidang politik, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dan hanya tinggal slogan kosong, bahwa dari pengalaman berbangsa dan bernegara dengan sistim demokrasi dan berdasarkan hukum mana demokrasi sebagai pilar bangsa dan negara yang harus ditegakkan adalah kata yang bermakna sakral setiap warga negara baik yang berasal dari kalangan pemimpin atau rakyat pada umumnya. sakralitas kata demokrasi identik dengan penguasaan oleh rakyat. demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan protein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. singkatannya demos eratiein atau demokrasi adalah suatu keadaan suatu negara, bahwa perlu diperjelas (secara eksplisit) bahwa demokrasi bukan hanya simbol perwakilan atas kedaulatan rakyat yang notabene banyak dipakai partai sebagai legitimasi atau alat untuk mencapai tujuan. demokrasi hanya benar benar bisa berfungsi bilamana kekuasaan ada tangan rakyat. dengan kata lain kekuasaan atas bangsa dan negara ada pada kedaulatan rakyat itu sendiri. demokrasi tidak hanya diaplikasikan dari sudut pandang yang terkait dalam berbangsa dan bernegara. kalau diartikan secara harfiah setiap kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terlepas dari azas demokrasi tersebut: bahwa sebagaimana juga dalam pergaulan internasional yang dikenal apa namanya deklarasi universal tentang hak hak asasi manusia, menyatakan: kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah: mana dalam konteks pemilihan umum pemilu) kehendak ini harus dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih dan dipilih tanpa ada dianggapnya hak hak asasi setiap warga negara". kalau kita kembali pada dasar republik indonesia ri), yaitu pancasila serta undang undang dasar secara murni dan konsekuen, sebagai bangsa besar yang terdiri dari beragam ragam etnis, suku, bahasa, dan agama serta dipersatukan oleh tuhan yang maha esa menjadi suatu negara diperjuangkan para pendiri bangsa dengan pengorbanan yang tak terabaikan dengan kata kata, sepatutnya kita mensyukuri nikmati dan rahmat tuhan itu dengan cara menyatukan langkah, visi dan misi yang sama. dan demokrasi yang kita jalani ini tidak mungkin tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni. bahwa sinilah dibutuhkan kedewasaan seluruh rakyat indonesia untuk memposisikan diri sebagai rakyat indonesia yang ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini melalui tindakan yang arif saling menghargai dan menghormati setiap hak hak asasi warga negara, sehingga terwujudlah bersama menyongsong hari depan yang cerah bagi negara bangsa ini. bahwa pemilihan umum pemilu) adalah salah satu penjabaran dari demokrasi. karenanya seluruh rakyat indonesia seharusnya bisa melihat konsep pembangunan negara negara yang akan ditawarkan oleh para kontestan berasal dari partai atau golongan sosial politik serta golongan yang independen. dari sini bisa diuji apakah azas demokrasi secara murni sudah dipahami dan akan dilaksanakan oleh setiap kontestan. karena partai atau golongan sosial politik manapun keluar sebagai pemenang, setelah memegang kendali roda pemerintahan tidak akan terlepas dari kepentingan organisasi politiknya. sebab sinilah letak dari azas demokrasi tersebut: dalam menjalankan tugasnya, baik mpr dpr maupun saat mengendalikan roda pemerintahan, mereka relatif bersatu sudah tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat, akan tetapi sebaliknya mewakili organisasi sosial politiknya. dengan kata lain tidak akan bisa lagi diharapkan untuk mewakili rakyat dalam melaksanakan kedaulatan rakyat menuju cita cita pendiri negara bangsa, yaitu pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. bahwa dengan menerima hasil pemilu maka kerugian dan kesulitan yang lebih besar lagi dan tak terkira akan diderita oleh rakyat, bangsa dan negara ini semakin terpuruk. karena yang akan tampil mengendalikan roda pemerintahan adalah para tokoh oligopoli partai, yang tidak saja telah terbukti gagal dalam pembawa cita cita rakyat indonesia. sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea (dua) menyatakan "., yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". bahwa selain itu juga mengakibatkan rakyat sengsara, bangsa terpecah dalam banyak golongan dan ideologi, serta terpuruk dan terhina antara bangsa bangsa dunia. demikian pula, sekalipun dipilih langsung oleh rakyat, tetapi dari partai partai dan tokoh tokoh partai yang menjalankan roda pemerintahan semacam itulah akan ditampilkan seorang, rakyat demi persatuan tetapi menyiksa rakyat, demi keamanan tetapi menyengsarakan rakyat, demi kesejahteraan tetapi menggusur rakyat, demi keadilan tetapi menciptakan berbagai kerusakan muka bumi lainnya demi kepentingan nasional. bahwa demokrasi itu identik dengan kedaulatan rakyat. jadi bukan kedaulatan partai (golongan). oleh karena itu menegakkan demokrasi sama artinya menegakkan kedaulatan rakyat atau pemimpin rakyat yang dapat menegakkan kedaulatan rakyat. inilah yang harus ditumbuhi kembangkan agar rakyat yang menggunakan hak pilihnya mendapat kehidupan layak sesuai kodratnya sebagai seorang manusia politik zoon politicos. political man), bukan manusia partai. bahwa sebelumnya rakyat telah menentukan pemimpinnya yang notabene merupakan partai pilihan mana kelak ketuanya otomatis menjadi calon presiden wakil presiden. dari sana rakyat indonesia sudah bisa menilai apakah partai yang mencalonkan sengketa sebagai presiden wakil presiden layak atau tidak. oleh sebab itu sudah seharusnya ditumbuhi kembangkan dalam pembangunan politik, agar rakyat tidak mudah dibodohi oleh janji janji kosong. dari konsep tersebut rakyat memperoleh acuan apakah calon tersebut pantas atau tidak dipilih. kutip) beralamat jl. mangga jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juli menimbang bahwa pemeriksaan persidangan hari kamis tanggal agustus kuasa, menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli dr. ir. dibintang pamungkas bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa undang undang nomor tahun dan bertentangan dengan dan dan undang undang dasar bahwa dalam undang undang nomor yang mempunyai kaitan erat dengan dan dengan demikian ikut terkait menjadi bertentangan dengan undang undang dasar bahwa benar komisi pemilihan umum keberadaannya adalah independen, akan tetapi bekerjanya tidak profesional dan komisi pemilihan umum sepertinya menutup mata terhadap orang orang luar luar kpu yang mempunyai kemampuan, bahwa benar yang pertama kali mengusulkan pemilihan presiden secara langsung adalah ahli dr. ir. dibintang pamungkas) karena ahli melihat pemerintahan sekarang kontradiksi antara adalah sistim presidensial dan adalah sistim parlementer, bahwa benar untuk menghilangkan kontradiksi saksi bersama teman teman mengusulkan bahwa untuk pemilu depan haruslah pemilu yang memilih orang langsung bukan memilih partai seperti pemilu sekarang, dan tidak perlu diberikan persyaratan yang menyulitkan: bahwa pembatasan sebagaimana undang undang dasar tidak relevan terhadap calon presiden non partai karena calon presiden itu bukan penjahat: menimbang bahwa telah pula membaca keterangan tertulis dari: prof. dr. harun rasyid yang diterima tanggal september menimbang bahwa dalam sidang hari rabu, tanggal oktober pemohon juga menyampaikan kesimpulan yang intinya merupakan ringkasan dari permohonan dan dengan tambahan yang menyatakan kedudukan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia lebih kuat daripada undang undang nomor tahun tersebut:apakah pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya undang undang termaksud, cast daantara laindan penjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiyaitu setelah tanggal oktober tahun menimbang bahwa undang undang nomor tahun diundangkan pada tanggal juli maka terlepas dari adanya perbedaan pendapat kalanganlegal standing pemohon.(memiliki legal standing) hadapan mahkamah dalam permohonan pengujian undang undang, maka orang atau pihak dimaksud terlebih dahulu harus: pertama, menjelaskan kapasitasnya dalam permohonan yang diajukan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun kedua, menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita dalam kapasitas tersebut, menimbang bahwa dalam hubungan dengan pengisian jabatan presiden dan atau wakil presiden, undang undang dasar membedakan antara hak konstitusional untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dan hak konstitusional yang berhubungan dengan tata cara atau prosedur pencalonan presiden dan wakil presiden.ndang undang dasar menentukan tata acaranya yaitu harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik: menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mengatakan, pemohon adalah calon presiden dari kelompok independen non partai politik tetapi tidak diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang undang dasar dan merasa dirugikan oleh adanya ketentuan dan undang undang nomor tahun dimaksud menyatakan,ketentuan mana pada dasarnya hanyalah pengulangan belaka dari substansi ketentuan undang undang dasar oleh karenanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar sedangkan undang undang nomor tahun menyatakan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum ketentuan ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan undang undang dasar yangsedangkan yang dimaksud dengan pemilihan umum, menurut undang undang dasar adalah mencakup pemilihan umum untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden, dan dprd. dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara undang undang nomor tahun dengan undang undang dasar menimbang bahwa oleh karena tidak satu pun ketentuan undang undang nomor tahun yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang menghilangkan hak warga negara, termasuk pemohon, untuk menjadi presiden atau wakil presiden, maka tidak pula terdapat kerugian hak konstitusional pemohon sebagaimana yang didalilkan, oleh karena itu sesuai dengan maksud undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pemohon tidak dapat dipandang memiliki legal standing dalam permohonan guo, menimbang bahwa terhadap permohonan serupa mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara nomor puu 1i menimbang bahwa terhadap kesimpulan para pemohon yang menyatakan bahwa kedudukan tahun lebih tinggi dari pada tahun dengan alasan dalam konsideran mengingat tahun selain mengacu kepada uud juga mengacu kepada tap mpr xvii mpr sedangkan dalam konsideran mengingat tahun hanya mengacu kepada uud mahkamah berpendapat, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh uud mahkamah hanya menguji undang undang nomor tahun terhadap uud sehingga oleh karenanya tahun dipandang tidak tepat untuk dijadikan norma pembanding dalam rangka pengujian tahun terhadap uud menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan yang berkait dengan kewenangan mahkamah atas dan kerancuan permohonan pemohon yang menyampurbaurkan antara pengujian formil dan pengujian materiil suatu undang undang sehingga membuat permohonan pemohon menjadi kabur, oleh karena pemohon tidak memiliki legal standing maka permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont: demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan (sembilan) hakim mahkamah konstitusi pada hari rabujuga rabu tanggal oktober oleh kami: prof. dr. lica marzuki, s.h. sebagai ketua merangkap anggota serta didampingi oleh: achmad roestandi, s.h., prof. jayabaya, s.h., ll.m., dr. hartono, s.h. m.cl, dewa gede laguna, s.h., m.h., prof. h.a. mukti fadjar s.h., m.s., maruarar siahaan, s.h., dan soedarsono, s.h. dibantu oleh widi studi, s.h sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh parah,llm. dr. harjo s.h, mcl. ttd. ttd. dewa gede laguna, sh. mh. prof. h.a. mukti fadjar, sh. ttd. ttd. maruarar siahaan. sh. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd. widi studi, sh. bahwa suatu negara negara akan menjadi dasar bila pendidikan politik rakyat terus tumbuh kembangkan. hasilnya akan menumbuhkan budaya dan partisipasi politik masyarakat dalam rangka menggunakan hak politiknya. bahwa dengan demikian para pemimpin dari partai partai dapat disimpulkan tidak juga bisa memberikan hasil optimal untuk penegakan demokrasi negara ini, akhirnya yang ada justru rakyat kecewa karena hasilnya pun ternyata sangat kurang baik: bahwa realitas politik empiris sejarah bangsa sejak kemerdekaan telah banyak terjadi penyimpangan penyimpangan dalam menjalankan negara sesuai dengan cita cita pro proklamasi kemerdekaan penyimpangan penyimpangan ini ditunjukkan terutama oleh kenyataan, bahwa kesejahteraan rakyat lahir dan batin tidak terwujud, bahkan semakin memburuk dari hari hari. penyimpangan penyimpangan tersebut tidak terbatas dari tidak jelas dan tidak pastinya kesepakatan kesepakatan antara rakyat dan para penyelenggaraan negara yang tertuang dalam konstitusi yang berlaku selama ini, karena kesepakatan kesepakatan tersebut tidak dibuat dengan sebenar benarnya oleh dan untuk kepentingan sebagian besar rakyat indonesia melainkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan rakyat. bahwa penyelewengan penyelewengan terhadap cita cita proklamasi terjadi, bahkan sejak yaitu dengan berlangsungnya. sistem parlementarian yang sebenarnya jauh dari pengertian rakyat banyak bersamaan dengan kediktatoran yang membikin rakyat tidak berdaya sebagai akibatnya. terjadilah berbagai bentuk penjajahan baru oleh penyelenggaraan negara yang pada hakekatnya adalah bangsa sendiri terhadap rakyat indonesia seluruhnya. selain itu, masyarakat juga tidak pernah benar benar telah diberi haknya untuk berkualitas para penyelenggaraan negaranya dengan benar, yaitu orang orang yang benar benar berkualitas untuk menjalani negara semata mata demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat indonesia, seluruhnya. rakyat selalu dibodohi dan dikuasai dengan mengharuskan mereka memilih dengan cara yang sudah sudah ditetapkan dalam sebuah pemilihan yang tidak bebas, tidak jujur, dan dengan informasi yang tidak benar. penyimpangan penyimpangan tersebut atas sudah saatnya perlu didasari sekarang ini, dan oleh karena itu harus dikoreksi segera dan secara menyeluruh. bahwa koreksi koreksi telah terjadi beberapa kali selama ini, seperti pada peristiwa yang berhasil menggulingkan rezim orde baru, dan peristiwa dengan gerakan reformasi yang hanya berhasil memaksa diktator soeharto untuk mundur. kemudian disadari ternyata masih diperlukan koreksi yang dimaksudkan sebagai koreksi terakhir, yaitu yang akan dilakukan sekarang ini, bertujuan untuk membentuk sebuah indonesia yang sesuai dengan cita cita proklamasi kemerdekaan mana rakyat sejahtera abadi, lahir dan batin serta sejajar dan terhormat antara bangsa bangsa dunia ini, sini menunjukkan adanya kesalahan atas koreksi dalam peristiwa yaitu dengan membiarkan rezim orde baru yang terbentuk sesudah peristiwa itu berkuasa terus menerus selama lebih dari tahun dan menjadi adikuasa serta mencederai rakyat dengan kesengsaraan dan pertumpahan darah. kemudian kesalahan atas koreksi dalam peristiwa adalah dengan membiarkan orde baru yang adi kuasa itu duduk lagi dalam kolaborasi dengan kekuasaan baru. kolaborasi mana melahirkan sebuah rezim yang disebut rezim neo orde baru yang sama sekali tidak berkualitas. dan yang mengakibatkan kesengsaraan yang lebih berat lagi: bahwa sebagai akibat dari penyelewengan penyelewengan itu pula republik indonesia yang kaya raya ini selain rakyat diperlukan secara tidak adil, dipisahkan dijodohkan dan dibuat terbelakang juga menanggung hutang yang luar biasa, sehingga nyaris rakyat tidak lagi berdaulat karena mulai dikuasai dalam banyak aspek kehidupan rakyat oleh kekuatan kekuatan adikuasa asing dalam negeri yang korup. aset aset negara yang berhasil dibangun dengan kucuran darah dan keringat negeri yang korup. aset aset negara yang berhasil dibangun dengan kucuran darah dan keringat rakyat baik yang merupakan fasilitas umum menguasai hajat hidup orang banyak maupun aset aset yang penting dan bermakna strategis bagi negara, telah dijual habis untuk kepentingan dan kekuasaan asing, para konglomerat dalam negeri dan oligarki partai partai politik. demikian pula kekayaan alam indonesia yang kaya raya ini sedikit demi sedikit telah digerogoti oleh kekuasaan asing dan perampok, dan hampir tidak bersisa bagi kepentingan dan hari depan bangsa. pengangguran luar biasa karena ketidakmampuan penyelenggara negara menciptakan lapangan kerja telah menambah besarnya kesengsaraan rakyat, semakin banyak anak anak usia sekolah yang tidak mampu bersekolah dan, bahkan karena hilangnya kemampuan untuk hidup layak sebagai manusia. bahwa penyimpangan penyimpangan juga disebabkan oleh karena sistem pemilihan untuk memilih para penyelenggara negara lewat pemilihan umum pemilu) selama ini, bahkan sejak kemerdekaan para penyelenggara negara benar benar berkualitas dan berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, pemilu telah gagal dalam menyusun sebuah konstitusi oleh rakyat, dan pemilu ternyata tidak mampu menampilkan pemimpin pemimpin yang reformis yang telah cukup berjasa memaksa diktator rezim orde baru neo orde baru inilah terjadi legitimasi pengkhianatan terhadap cita cita proklamasi kemerdekaan melalui penyusunan sebuah konstitusi baru lewat amandemen yang antara lain kepartaian yang sangat bertentangan dengan sistem presidensiil dan cita cita proklamasi bahwa praktek praktek parlementer selama ini hanya menghasilkan orang orang yang petualangan dan tidak berkualitas yang tidak jelas asal usulnya, yang menggunakan partai partai politik yang sebagai kendaraan politik untuk kepentingan diri dan kelompok akan tetap rezim neo orde baru sesuai pemilu yang justru melegitimasi parlementarianisme. praktek praktek parlementarian itu diterapkan dalam pemilu yaitu dengan menonjolkan partai, pola oligarki kepartaian (panteisme fraksiisme) dalam parlemen dpr) dan ketergantungan proses pemilihan presiden pada pola oligarki itu, serta maraknya koalisi koalisi partai antara calon calon presiden dan wakil presiden. kekacauan yang terjadi pada pemilu yang memilih anggota legislatif parlemen yang baru saja berlalu berdasarkan amandemen konstitusi itu, menunjukkan kegagahan sistim pemilu. bahwa kegagalan demi kegagalan sejak pemilu tersebut, selain merupakan hasil penyimpangan dan pengkhianatan negara selama juga berlangsung karena rakyat indonesia telah dikondisikan dalam situasi tidak berdaya, tidak cerdas, dan tidak bebas. rakyat pemilih telah dipaksa sekedar memilih sesuai dengan selera dan hasil rekayasa penyelenggara negara. rakyat juga diberi informasi yang keliru agar memilih oleh penyelenggara negara yang ingin berkuasa terus menerus. demikian pula media masa yang dikuasai oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap masa depan dengan menjadi corong penguasa dan para elit partai. baik jaman rezim orde baru maupun rezim neo orde baru, media masa ternyata hanya menyampaikan potret potret tentang kekuasaan dan mereka sedang, berkuasa, bukan potret potret tentang kerakyatan dan para forms yang membawa rakyat kepada misi menuju sebuah indonesia yang rakyatnya sejahtera lahir dan batin. sebagai akibatnya, rakyat selalu keliru memilih dan yang mementingkan kelompoknya sendiri yang partisan. sebagai akibat selanjutnya, secara pelan pelan dan pasti, negara sedang kepada kehancuran prinsip prinsip negara hukum prof. jimmy asshiddigy dalam tulisannya yang berjudul judicial review", menjelaskan hakikat pengujian undang undang, sebagai berikut: pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian tersebut kepada hakim merupakan prinsip checks dan balances berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan negara ahkamah konstitusi republik indonesia, berfungsi antara lain menjadi "guardian dari konstitusional right", bahwa par terbang) disahkan undang undang pemilihan presiden dan wakil presiden menyebabkan hak konstitusional para pemohon dirugikan sebagaimana dinyatakan dalam undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi republik indonesib sepanjang masih hidup dan sesuai dengan peng: bahwa para pemohon adalah calon presiden dan wakil presidenundang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden:. berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak lagi kemanusiaan, kolektif untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara merupakan hak hukum dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi negara republik indonesia. hak hak para pemohon tersebut secara eksplisit dinyatakan dalam dan undang undang dasar republik indonesiandang undang dasar republik indonesia bahwa menurut pembukaan undang undang dasar disebutkan bahwa tujuan negara republik indonesiaturut melaksanakan ketertiban dunia . bahwa lembaga para pemohon sebagai organisasi non pemerintah, sudah diakui memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam memperjuangkan hak hak masyarakat termasuk hak hak asasi warga negara. demokrasi, penegakan hukum dan transparansi informasi publik yang berkeadilanfakta fakta peristiwa masalah prosedur persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia terhadap rancangan undang undang tentang pemilu presiden wakil presiden menjadi undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa secara formil prosedur persetujujo. undang undang tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dprd. dan jo. keputusan dewan perwakilan rakyat republik indonesia tentang peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat republik indonesia. bahwa dewan perwakilan rakyat indonesia sebagai pembentuk undang undang wajib memenuhi ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dinyatakan bahwa:tahun yang merupakan pelaksanaan dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun atas. huruf menyatakan:" dewan perwakilan rakyat indonesia mempunyai tugas dan wewenang,. dengan demikian, huruf dan undang undang tahun serta peraturan tata tertib dpr merupakan pelaksanaan dari undang undang dasar negara republik indonesia tahun mengenai tugas dan kewenangan dpr untuk membentuk undang undang: tentang hak warga negara dan norma hukum internasional tentang hak asasi manusia. bahwa menyatakan:" untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia seusai dengan negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak hak asas. dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan". bahwa padamana dalam konsideran. menimbang huruf dinyatakan"t internasional lainnya . selanjutnya undang undang tahun tentang hak asasi manusia"". selanjutnya deklarasi universal hak asasi manusia menyatakan everyone has the right life liberty and security person setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan kemerdekaan serta keamanan pribadi" terjemahan bebas). bahwaunication human rights). masalah upaya hukum bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyetujui adanya pembatasan dan penghapusan hak setiap orang ikut serta dalam sistim pemerintahan. pembatasan dan penghapusan dimuat dalam dan tahun undang undang ini menutup setiap hak warga negara untuk bisa dipilih dan ikut serta dalam sistem pemerintahan. peserta pemilu presiden dan wakil presidenuntuk gabunganima persen) dari jumlah kursi dpr atau (dua puluh persen) dari perolehan suara secara sah nasional dalam pemilu anggota dpr. penyelenggaraan daerah, dan dewan perwakilan rakyat, kecuali ditentukan lain dalam undang undang ini.: cc.::: menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan: menerima laporan dan mengumumkan tim kampanye, mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye:audit yang dimaksud:: pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden republik indonesia periode bahwa para pemohon telah mendaftarkan diri komisi pemilihan umum kpu) pusat sebagai calon presiden dan wakil presiden pada tanggal mei mana pendaftaran tersebut agar dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara republik indonesia, yaitu untuk pendidikan kesadaran hukum. demokrasi, politik yaitu berdasarkan undang undang dasar ii. alasan alasan permohonan dan fakta fakta hukum iia. tentang konsideran undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa konsideran "mengingat" undang undang tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden hanya, memuat bahwa pertimbangan hukum sebagai dasar pembentukan undang undang tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan semangat dan jiwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena tidak mencantumkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara lengkap, utuh dan sempurna. bahwa dalam penjelasan tentang undang undang dasar negara republik indonesia tahun". karenanya tidak berlebihan dinyatakan perlunya menyelidiki praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan (geistilihen hin tergrund) saat undang undang dasar tahun dibentuk dan diciptakan. dalam penjelasan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dinyalakan: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak, beragama, hak untuk tidak diperbudak.masyarakat, bangsa, dan bernegara. mana tersebut dalam undang undangan dasar negara republik indonesia tahun merupakan yang memuat tentang kesejahteraan sosial masyarakat indonesia huruf i,j merupakan satu kesatuan yang utuh. mana nya tidak dapat dipisahkan. dalam penjelasan tentang undang undang dasar republik indonesia tahun penjelasan tentang undang undang dasar republik indonesia dimuat penjelasan undang undang dasar negara republik indonesia tahun secara menyeluruh tidak memberi penjelasan secara per bahwa tidak dibuatnya dalam konsiderannya menimbang undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden secara utuh yakni dan telah bertentangan dengan jiwa dan semangat pembentukan undang undang dasar negara republik indonesia tahun serta bertentangan dengan penjelasan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa tentang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. bahwa undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden memuat yang bertentangan dengan jiwa dan semangat serta ketentuan dalam undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dimaksud yakni: dan alasan dan argumentasi permohonan pengujian undang undangdapat para pemohon. il. jo. dan undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengan pembukaan serta ketentuan dan dan undang undang dasar republik indonesia. bahwa jo. dan undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan jiwa dan semangat undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang mengutamakan persatuan dan kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. masalah kemerdekaan indonesia bahwa presiden undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea menyatakan:".selanjutnya alinea menyatakan . perjuangan pergerakan kemerdekaan" lebih lanjut. alinea ke pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan ". supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia menyatakan . kemerdekaannya kemudian, alinea menyatakan .: negara" begitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia.". bahwa undang undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden menyatakan "engan kata lain tersebut menutup peluang bagi perseorangan setiap warga negara untuk turut ikut serta dalam sistem pemerintahan. ini bertentangan dengan jiwa dan semangat undang undang dasar republik indonesia tahunndang undang dasar republik indonesia masalah persatuan indonesia bahwa pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea menyatakan . yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur" sebagai berikut: . dalam "pembukaan". jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. negara, menurut bangsa indonesia "pembukaan, itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa indonesia seluruhnya inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. masalah kedaulatan indonesia bahwa kedaulatan undang undang dasar negara republik indonesia tahun alinea menyatakan:" untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa. dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan:" negara indonesia ialah negara kesatuan. bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. bahwa dan undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan dan semangat undang undang dasar negara republik indonesia tahun termasuk dan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun petit berdasarkan uraian atas. para pemohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi republik indonesia untuk memeriksa dan memutussebagai berikut: dalam provisi menyatakan undang undang tahun tentang pemilihan presiden dan wakil preside: selanjutnya para pemohon meminta kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memutuskan dalam amar putusan permohonan pengujian undang undang tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden: menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang para pemohon menyatakan pembentukan undang undang tahun:,mengabuldemikian permohonan pengujian undang undangsurat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dari pemohon: bukti rancangan undang undang dasar republik indonesia, menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal juli pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya jj. among sembiring advokat dan atau pembela publik pada konsorsium untuk transparansi informasi publikikatan jurnalis televisi indonesia inti), dalam hal ini diwakili oleh ray wijaya dan syafurrahman al banjar, pekerjaan keduanya ketua umum dan sekretaris jenderal ikatan jurnalis televisi indonesia, beralamat jalan danau poso bendungan hilir, jakarta pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon persatuan radio siaran swasta nasional indonesia pssi), dalam hal ini diwakili oleh drs. gandar suwargani dan ir. irwan hid, pekerjaan keduanya ketua umum dan sekretaris umum persatuan radio siaran swasta nasional indonesia, jl. raya pondok gede jakarta timur untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon ii: persatuan perusahaan periklanan indonesia pipi), dalam hal ini diwakili oleh rts asli, awan soendojo dan lim ibrahim, pekerjaan ketiganya ketua umum, sekretaris jenderal dan bendahara persatuan perusahaan periklanan indonesia, beralamat gedung dewan pers lantai jl. kebun sirih jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon iii: asosiasi televisi siaran indonesia atasi), dalam hal ini diwakili oleh karni ilyas dan nurani purwosaputro, pekerjaan keduanya ketua dan sekretaris jenderal asosiasi televisi siaran indonesia, dahulu beralamat jl. damai daan mogok, jakarta barat sekarang kompleks pln jl. paman, jakarta barat, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon iv, persatuan sulih suara indonesia perkusi), dalam hal ini diwakili oleh isi kurniawan burhan dan suprayogie, pekerjaan keduanya ketua umum dan sekretaris jenderal persatuan sulih suara indonesia, beralamat jl. sapta menteng dalam, jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon komunitas televisi indonesia komteve), dalam hal ini diwakili oleh gilang iskandar, beralamat jl. padang manggarai, jakarta selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon vi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: dr. tudung mulya lubis, sh. ll.m: celana santosa, sh., atmajaya salim, sh, fredrik pinakunary, sh, malam hutauruk, sh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal, pebruari untuk selanjutnya disebut sebagaindengar keterangan indonesia media law and policy centre selaku pihak terkait, telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tambahan para ahli(lasa, tanggal november yang pada pokoknya mendalilkan hal hal sebagai berikut: dasar constitutional judicial review uud hasil amandemtersebut telah diadopsi dalampermohonan judicial review ini jangan diartikan sebagai anti undang undang nomor tahun atau advokasi untuk kembali kepada undang undang nomor tahun para pemohon memahami bahwa dalam undang undang nomor tahun banyak hal hal baru yang para pemohon terima sebagai suatu keharusan, tetapi para pemohon ingin menggunakan haknya sebagai warga negara yang dapat mengajukan judicial review karena beberapa hal dan dalam undang undang nomor tahun menurut hemat para pemohon bertentangan dengan prinsip prinsip yang diatur dalam undang undang dasar dengan kata lain para pemohon bukannya menolak (seratus persen) undang undang nomor tahun apalagi ingin kembali kepada undang undang nomor tahun karena yang para pemohon inginkan adalah sebuah partial judicial review. penjelasan tentang kpi sebagai lembaga negara undang undang nomor tahun kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran. ihwal "lembaga negara" ini membutuhkan suatu pengaturan konstitusional satu dan lain hal untuk memberikan kejelasan karena sekarang begitu banyak lembaga yang masuk dalam kategori auxiliaries state agencies seperti komnasham, kpk, kpop, ombudsman, khn, kppu isinya. adalah tugas sebagai 'the ultimate interpreter constitution' (guardian constitution) untuk membuat klarifikasi konstitusional mengenai apa yang disebut "lembaga negara" agar nantinya tidak ada konflik interpretasi. jadi para pemohon bukannya anti status lembaga negara, tetapi dalam formatnya yang sekarang bisa saja "lembaga negara" seperti kpi dikategorikan sebagai sesuatu yang inkonstitusional. kpi memiliki kewenangan depressive yang potential mematikan kebebasan berpendapat, kebebasan ekspresi, dan kebebasan lembaga penyiaran.( jo. jo. undang undang penyiaran adalah bertentangan dengan bab undang undang dasar hasil amandemen): huruf undang undang penyiaran bertentangan dengan jo. jo. undang undang dasar hasil amandemen) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tahap tertentu. cc. pembatasan durasi dan waktu siaran: denda administratif. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu: tidak diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan siaran, pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas memang harus berbeda karena masing masing lembaga penyiaran mempunyai peranan dan fungsi yang berbeda. negara demokrasi dunia pengaturannya juga berbeda yang ditujukan untuk sebesar besarnya manfaat bagi kepentingan publik. harus dipahami dan diingat bahwa frekuensi sumber daya alam milik publik yang terbatas! pengklasifikasian kelas "pemain dalam dunia penyiaran menjadi keharusan dalam rangka memaksimalkan ranah publik itu kepada kemaslahatan sebesar besarnya kemakmuran rakyat dengan menjunjung tinggi asas diversity ownership dan asas diversity content. permohonan ini memperlihatkan dan lebih mementingkan kepentingan komersial pemilik modal daripada kepentingan publik. semangat dan filosofi permohonan ini tampak dengan jelas menganut pandangan liberal ortodoks. dalam dunia penyiaran, seharusnya kepentingan komersial pemodal harus berada dalam kerangka kepentingan publik. negara melalui undang undangkomentar sebagai addinformandum: kesimpulan ini juga tidak tepat dan tidak beralasan. mekanisme pengaturan sistem penyiaran yang demokratis mengharuskan adanya periodisasi masa berlaku perizinan sebagai bentuk kontrol kepada lembaga penyiaran yang untuk sementara dipercaya mengelola ranah publik itu. periodisasi ini menjadi penting untuk mengetahui apakah lembaga penyiaran yang sudah dipercaya mengelola ranah publik itu telah memanfaatkannya bagi kepentingan publik atau tidak. tidak perlu ragu, gundahgulana dan kuatir bahwa periodisasi perizinan itu akan mematikan kesempatan berusaha. pelaku usaha yang senantiasa professional dan beritikad baik oleh hukum diberi perlindungan yang maksimal. sebaliknya, pelaku usaha yang tidak beritikad baik dan melanggar penggunaan ranah publik secara baik harus diberi "hukuman". misalnya dengan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan penyiaran dan kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain. pemberian izin sudah seharusnya diperketat agar diperoleh "pemain" yang handal, tangguh dan berkomitmen pada kepentingan publik. bahkan untuk mendapatkan perizinan itu, dalam model modern licensing mengharuskan sang pemohon untuk memberikan jaminan dan pemaparan rencana dan strategi yang berkualitas melalui performance promises yang terukur mulai dari tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun kelima atau tahun kesepuluh sesuai dengan periodisasi izin yang diperolehnya. komentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini sangat berlebihan. sebaliknya, undang undang penyiaran tampak dengan jelas tidak menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. informasi dapat diperoleh oleh masyarakat dari manapun. isi penyiaran memang harus diatur untuk sebesar besarnya manfaat bagi masyarakat. peraturan peraturan tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat itu. koreksi demi koreksi harus selalu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, baik oleh organisasi penyiaran maupun oleh kpi. ini adalah wilayah industri dan kpi bukan wilayah permohonan judicial review. tak perlu memperbaiki satu genteng yang bocor dengan merubuhkan rumah secara keseluruhan. menggugurkan undang undang penyiaran akan berakibat sangat burukkomentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak mendasar. pengontrolan yang dilakukan terhadap siaran iklan niaga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi dan menghormati kepentingan publik yang lebih baik. kegundahgulanaan dan ketakutan atas masalah ini tak perlu terjadi, ketika para pelaku industri periklanan menghormati etika yang berlaku. tata krama dan tata cara periklanan indonesia justru memberikan pagar dan pengaturan yang ketat untuk menghasilkan iklan yang bermartabat. persoalan materi iklan niaga tak hanya diatur dalam undang undang penyiaran, tetapi juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perfilman dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumenkomentar sebagai addinformandum: kesimpulan ini terlalu berlebihan dan salah. undang undang penyiaran sama sekali tidak melakukan penyensoran terhadap seluruh isi siaran dan siaran iklan. tidak ada satu pun yang secara tegas menyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam kesimpulan inikomentar sebagai addinformandum: kesimpulan yang diambil sama sekali tidak benar. sebenarnya tidak terdapat pertentangan khususnya tentang kepemilikan lembaga penyiaran. namun memang perlu diatur lebih lanjut oleh peraturan yang akan dibuat kpi bersama pemerintah, yang perlu dicatat adalah bahwa tentang kepemilikan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli kepemilikan dan monopoli informasi, dan menjamin terjadi diversity ownership dan diversity content untuk sebesar besarnya manfaat bagi publik. dalam posisi inilah peran kpi menjadi sangat penting. ini sekaligus menunjukkan bahwa materi kesimpulan ini sama sekali bukan wilayah materi permohonan judicial review, melainkan "pekerjaan rumah" kpi bersama pemerintah untuk melahirkan peraturan pelaksanaakomentar sebagai addinformandum: kesimpulan ini salah dan sengaja mengaburkan persoalan. undang undang penyiaran sama sekali tidak memberikan wewenang kepada kpi untuk menyusun peraturan pemerintah. yang benar adalah wewenang menyusun peraturan pemerintah dilakukan oleh kpi bersama dengan pemerintah. peraturan pemerintah yang dimaksud adalah sebuah produk hukum yang lazim dikenal sebagai penjabaran lebih lanjut materi materi yang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan yang diperintahkan oleh undang undang. dari penyiaran yang bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen il1. pemberian status lembaga negara untuk kpi merupakan suatu ketentuan yang inkonstitusional dan menyimpang dari undang undang dasar hasil amandemen pemohon judicial review dengan tegas menyatakan bahwa penyiaran berbunyi kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran" bertentangan dengan pengaturan struktur lembaga negara dalam uud hasil amandemen. komentar sebagai addinformandum: sesungguhnya permohonan ini sangat ceroboh dengan menyamaratakan pemahaman dan pemaknaan antara lembaga negara dengan huruf kapital pada dan dengan lembaga negara tanpa huruf kapital. lembaga negara tentulah tidak sama dengan lembaga negara. penyebutan kpi sebagai "lembaga negara" dengan huruf kecil, bukan pemberian status lembaga negara untuk kpi, dan karenanya bukan merupakan suatu ketentuan yang menyimpang dari undang undang dasar karena pada dasarnya kpi ini memang dibiayai oleh negara melalui mekanisme yang berlaku yaitu apbn. dalam sebuah negara demokrasi modern memang akan lahir banyak sekali institusi institusi demokratis dan lembaga lembaga negara yang kemudian memunculkan beragam penamaan, seperti komisi hak asasi manusia dan komisi komisi lainnya.publik yang lebih besar. secara jelas sebenarnya dapat dilihat, bahwa pernyataan dan penyebutan sebagai lembaga negara untuk kpi dalam undang undang penyiaran dinyatakan dengan huruf kecil, itu berarti kpi merupakan lembaga yang dibiayai dan dimiliki oleh negara. lebih jauh lagi, lembaga negara yang dimaksud dalam penyiaran harus dibaca dalam satu nafas, dengan demikian pengertiannya menjadi jelas bahwa kpi adalah lembaga negara atau institusi negara atau badan negara yang bersifat independen mengatur hal hal mengenai penyiaran. sebagai pembanding juga dapat dilihat bahwa dalam negara demokrasi dunia seperti federal communications commissions fcc) amerika, independent communications commissions south africa casa) afrika selatan dan banyak lagi badan serupa negara demokrasi adalah lembaga negara, atau institusi negara atau badan negara, yang dimiliki dan dibiayai oleh negara lewat undang undang. undang undang penyiaran melalui krpemohon judicial review dengan tegas pula menyatakan bahwa pemberlakuan jo. dan jo. jo. penyiaran jo. dan adalah bertentangan dengan bab uud'dengan menyatakan bahwa undang undang penyiaran melaluisangat lemah dan tidak beralasan. permohonan ini menggambarkan ketidakpahaman memahami perbedaan pengaturan antara media cetak yang tidak mempergunakan ranah publik satu sisi, dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik sisi lain. alasan yang diajukan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa permohonan ini tidak melakukan studi banding akan regulasi media elektronik negara negara demokrasi dunia. pengaturan dan regulasi untuk media cetak dan media elektronik itu berbeda. indonesia untuk mendirikan perusahaan media cetak tidak memerlukan perizinan dari pemerintah layaknya pada massa orde baru. jika seseorang hendak mendirikan perusahaan media cetak, kapan saja dapat melakukannya. tetapi, tidak demikian halnya dengan pendirian perusahaan media elektronik. sekalipun seluruh perangkat pendukung dan sumber daya manusia serta modal sudah tersedia, akan tetapi bila tanpa adanya izin dari sebuah lembaga pemberi izin yang independen dan berwibawa maka sampai kapan pun tak akan pernah dapat menjalankan usahanya, bisnis penyiaran. dengan kata lain, media cetak dapat diterbitkan oleh institusi yang berbadan hukum manapun, sepanjang institusinya mempunyai ijin usaha. tidak diperlukan ijin penerbitan, dan juga tidak ada sensor dari pemerintah dan juga tidak ada pembredelan. sekali lagi, kegiatan penerbitan media cetak ini tidak mempergunakan ranah publik. berbeda dengan kegiatan penerbitan media cetak, kegiatan media penyiaran justru diatur dengan ketat dan reputasinya berbeda karena lembaga penyiaran mempergunakan frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio dan ini adalah ranah publik yang terbatas. negara demokrasi dunia, spektrum gelombang radio ini harus diatur dan dimanfaatkan untuk sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. pengaturan dan regulasi untuk media elektronik yang mempergunakan ranah publik dalam buku buku teks dilakukan berdasarkan dua teori scarcity theory dan pervasive presence theory. scarcity theory ini mengatakan bahwa frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio itu adalah ranah publik yang terbatas. permintaan akan frekuensi jauh lebih banyak dari yang tersedia. meskipun teknologi maju mampu membuat frekuensi dimanfaatkan lebih banyak saluran siaran, tapi tetap terbatas, apalagi indonesia sekarang ini teknologi maju tersebut belum dipergunakan secara meluas. pervasive presence theory mengatakan bahwa program siaran media elektronik dapat secara luas terjadi dan memasuki ruang pribadi kita tanpa diundang. oleh karena itu kegiatan penyiaran harus atur, bukan oleh pemerintah, tapi oleh sebuah komisi penyiaran yang independen. itulah yang terjadi diberbagai negara demokrasi dunia. itulah juga sebabnya ijin frekuensi untuk penyiaran itu mempunyai masa waktu yang terbatas, dapat atau tahun, meskipun dapat diperpanjang. frekuensi adalah milik publik yang dipinjam sementara oleh lembaga penyiaran yang harus dipergunakan untuk sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. benar bahwa dalam undang undang penyiaran, masih terdapat intervensi pemerintah dalam kegiatan kpi, terutama dalam penyusunan peraturan lebih lanjut oleh kpi bersama pemerintah. merupakan kompromi politik dan harus menyesuaikan diri dengan tata perundangan indonesia, yang memang masih mengharuskan adanya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari sebuah undang undang, yang oleh undang undang dasar dilakoni oleh pemerintah. mengikutsertakan kpi bersama pemerintah menyusun peraturan pemerintah adalah langkah maju dalam kehidupan proses demokrasi dan ketatanegaraan indonesia. artinya, hal ini masih lebih baik dan lebih maju dari pada pengaturan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. kpi sekarang sudah mendapat tempat yang cukup dominan dalam pengaturan penyiaran indonesia. seperti juga yang terjadi berbagai negara demokrasi dunia, baik itu jerman, amerika serikat, swedia, afrika selatan dan lain lain, hak dan wewenang lembaga regulasi secara kpi ini memang besar, berhak mengatur, memberi ijin, memonitor dan memberikan sanksi berupa tidak memperpanjang ijin ataupun pencabutan ijin meskipun tentu saja proses untuk itu tidak mudah. sebagai contoh, amerika serikat, hal itu pun terjadi, seperti yang saya kutip berikut ini: the fcc has several different methods can use enforce its decisions, ranging from slap wrist virtual death sentence the fcc can sound death nell for stations refusing renew license removing one currently force. although this action used sparingly, does occur".? kewenangan komisi semacam ini sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar karena justru komisi ini yang harus menjamin secara add hak setiap orang dan institusi untuk berkomunikasi melalui frekuensi yang merupakan ranah publik yang sifatnya terbatas itu.pemohon judicial review menyatakan bahwa pemberlakuan jo. jo. undang undang penyiaran bertentangan dengan bab undang undang dasarjuga sangat lemah. menyatakan bahwa, merupakan gambaran bahwa penyusunan alasan melakukan permohonan ini tidak mampu membedakan secara tegas filosofis pengaturan antara media penyiaran dengan media cetak. negara demokrasi dunia manapun, termasuk amerika serikat, pengaturan media cetak dan media elektronik itu berbeda. kpi itu sama sekali bukan reinkarnasi departemen penerangan. seperti yang telah disampaikan diatas, lembaga semacam komisi ini memang mempunyai hak dan wewenang yang besar, termasuk memberikan sanksi administratif melalui pencabutan ijin, walaupun untuk sampai pada pencabutan ijin ini jalannya tidak mudah. kenapa hak dan wewenang itu ada? karena kpi ini mengatur ranah publik yang merupakan milik kita semua dan bersifat terbatas. harus diatur untuk manfaat rakyat banyak. justru sebenarnya, pemohonlah yang menginginkan kembalinya departemen penerangan, karena melakukan permohonan judicial review terhadap undang undang penyiaran. bila permohonan judicial review diterima oleh mahkamah agung, maka secara otomatis undang undang penyiaran tidak berlaku dan dengan demikian sangat dimungkinkan majelis hakim memberlakukan kembali undang undang nomor tahun yang sangat represif dan bersifat otoriter. dalam undang undang tersebut peranan departemen penerangan sangat dominan dalam melakukan kontrol terhadap media penyiaran. suasana seperti ini juga bermuara pada keinginan pemohon ingin mengacaukan kehidupan penyiaran, karena akan terjadi benturan beberapa undang undang yang mengatur penyiaran, antara lain undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi dan undang undang otonomi daerah. permohonan judicial review yang meminta agar jaman demokrasi ini, kpi berfungsi sebagai dewan pers, memperlihatkan bahwa permohonan ini didasarkan kepada ketidakpahaman akan pengaturan dunia penyiaran. untuk media cetak, memang benar bahwa berlaku pengaturan yang disebut self regulatory, antara lain seperti yang dijalankan oleh dewan pers. tapi untuk media penyiaran tidak cukup dengan self regulatory karena media penyiaran mempergunakan frekuensi yang merupakan ranah publik. frekuensi yang berasal dari spektrum gelombang radio itu adalah ranah publik yang terbatas dan bukan milik "nenek moyang"nya lembaga penyiaran. dengan demikian jelas sekali diperlukan regulatory body semacam kpi untuk lembaga dan media penyiaran.pemohon judicial review menyatakan bahwa huruf undang undang penyiaran adalah bertentangan dengan uud hasil amandemen uud hasil amandemen. komentar sebagai addinformandum: alasan permohonan untuk mengajukan judicial review terhadapsangat tidak beralasan. alasan permohonan ini memperlihatkan bahwa pemohon tidak mengerti akan posisi kpi yang harus bersifat independen. kpi harus bersifat independen. kpi ini mewakili kepentingan publik bukan lembaga penyiaran karena lembaga penyiaran mempergunakan ranah publik. lebih jauh lagi undang undang penyiaran menyatakan bahwa keanggotaan kpi tidak boleh mewakili pemerintah atau partai politik, bukan hanya tidak boleh mewakili lembaga penyiaran. hal ini sama sekali tak bertentangan dengan undang undang dasar. seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa permohonan ini sama sekali tidak mengerti perbedaan pengaturan media cetak dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik. dalam kegiatan media cetak memang terdapat dewan pers yang keanggotaannya juga berasal dari wakil wartawan dan perusahaan pers, tapi dewan pers adalah lembaga yang menjalankan self regulatory bukan regulatory body. undang undang penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan berstandar ganda, karena satu pihak memberikan keistimewaan khusus kepada lembaga penyiaran publik yang bersifat. tidak komersial dan mempunyai jangkauan waktu siaran seluruh wilayah republik indonesia, namun pihak lain sumber sumber pembiayaan lembaga tersebut berasal dari iklan yang jelas jelas bersifat komersial. pemohon judicial review mendalilkan bahwa pemberlakuan penyiaran huruf dan undang undang penyiaran undang undang penyiaran dan undang undang penyiaran huruf undang undang penyiaran undang undang penyiaran bertentangan dengan uud hasil amandemen. komentar sebagai addinformandum: alasan permohonan ini dengan menyatakan bahwa undang undang penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan berstandar ganda, karena disatu pihak memberikan keistimewaan khususepublik indonesia, namun dipihak lain sumber pembiayaan lembaga tersebut berasal dari iklan yang jelas jelas bersifat komersial juga tidak beralasan. permohonan ini justru memperlihatkan ketidaktahuan memahami posisi dan peranan dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. sekali lagi tampak dengan jelas ketidakpahaman dalam memahami sistim penyiaran yang demokratis. selain itu permohonan ini mengusung semangat liberal ortodoks. dalam sistim yang menganut ekonomi pasar, ada hubungan timbal balik (reciprocal) antara pengembangan dan kemajuan ekonomi dengan pengembangan dan kemajuan media. makin maju ekonomi makin maju dan besar peran media. sebaliknya media juga dapat merangsang dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi problem kehidupan ekonomi sekaligus mengangkat kesejahteraan hidupnya. namun ada beberapa batasan dan hal yang perlu diperhatikan. dalam sistem ekonomi yang dikontrol negara (state controlled economy), media dikontrol dan dimonopoli negara (authoritarian) dan mengabdi kepada kepentingan kekuasaan. demikian juga dengan ekonomi pasar ortodoks (orthodox free market economy) ada kecenderungan monopoli kepemilikan media yang dapat mengontrol isi media. itu sebabnya indonesia membutuhkan sebuah sistem penyiaran yang demokratis yang menjamin diversity ownership dan diversity content dalam usaha bersama membangun negeri ini, baik secara ekonomis maupun politis. dalam hubungan ini diperlukan peranan yang seimbang antara lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. seperti yang jelas dinyatakan dalam undang undang penyiaran bahwa yang dimaksud dengan lembaga penyiaran publik adalah radio republik indonesia rri) dan televisi republik indonesia tvri), yang jumlahnya hanya satu badan dan diperbolehkan menjangkau secara nasional dengan sistem jaringan, sementara dalam kenyataannya lembaga penyiaran swasta dapat saja terdiri dari puluhan bahkan mungkin ratusan badan atau perusahaan. samping itu permohonan ini tidak memerinci lebih jauh berapa besar volume (jumlah iklan) yang dapat diperoleh lembaga penyiaran publik. secara jelas undang undang menyatakan bahwa paling banyak dari seluruh waktu siaran diperkenankan untuk iklan. dan jumlah itu, sebanyak harus dipergunakan untuk iklan layanan masyarakat. sementara itu lembaga penyiaran swasta sebesar dari waktu siaran dan hanya diwajibkan untuk iklan layanan masyarakat. dari angka ini diperoleh gambaran, bahwa iklan komersial untuk lembaga penyiaran publik hanya sebesar dan untuk lembaga penyiaran swasta sebesar y4. beberapa negara demokrasi dunia memang ada yang memperkenankan lembaga penyiaran publik dapat menyiarkan iklan sebagai sumber pendapatan, tapi jumlahnya sangat terbatas. semuanya ini bukan perlakuan diskriminatif, karena memang setiap tipe dan jenis lembaga penyiaran memang harus diatur berbeda, itu juga yang terjadi berbagai negara demokrasi dunia. samping itu pengaturan jenis iklan komersial untuk lembaga penyiaran publik, masih lagi dapat diatur oleh kpi dalam peraturan yang akan dikeluarkannya agar tidak mengganggu kehidupan lembaga penyiaran swasta karena masing masing lembaga ini mempunyai peranan yang berbeda. sebenarnya, secara,jujur harus dikatakan bahwa persoalan ini bukanlah materi untuk judicial review, tapi adalah usulan yang perlu diperhatikan dan dituangkan dalam peraturan yang akan dikeluarkan oleh kpi bersama pemerintah. dengan demikian, sangat jelas terlihat bahwa hal tersebut atas ini tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahkan lebih jauh lagi, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak publik untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang beraneka ragam dari berbagai macam sumber. secara teoritis dan konseptual, dari perspektif ekonomi terlihat usaha pembuat undang undang agar sistem penyiaran indonesia dibangun berdasarkan prinsip social market economy, tapi anehnya pemohon memperlihatkan semangat untuk melahirkan sebuah sistem berdasarkan orthodox free market economy yang sudah ditinggalkan banyak negara demokrasi dunianegara republik indonesia, namun dilarang untuk memperoleh sumber pendapatan dari siaran iklan. pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan undang undang penyiaran huruf undang undang penyiar, sekali lagi memperlihatkan ketidakpahaman memahami dinamika dan sistem penyiaran. negara demokrasi dunia, terutama eropa terdapat ketiga jenis lembaga penyiaran dengan pengaturan yang berbeda. lembaga penyiaran komunitas memang bersifat tidak komersial dan tidak boleh menyiarkan iklan komersial, tapi lembaga penyiaran komunitas memang lebih berfungsi sosial dan dapat memperoleh bantuan dari masyarakat setempat atau bantuan lain yang tak mengikat. program yang menarik dari lembaga penyiaran komunitas dapat saja diambil oleh stasiun televisi jaringan baik swasta maupun publik. pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan oleh peraturan yang nantinya disusun oleh kpi bersama pemerintah. sekali lagi, pengaturan terhadap masing masing lembaga penyiaran memang berbeda sesuai fungsi dan peranannya, dan ini bukan diskriminasi. hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasareliki jangkauan siaran yang hanya terbatas pada wilayah republik indonesia tertentu. pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan huruf penyiaran dan penyiaran bertentangan dengan uud 194s hasil amandemen uud hasil amandemen uud hasil amandemen. i.7ailiki jangkauan siaran yang hanya terbatas pada wilayah republik indonesia tertentu, sama sekali tidak dapat diterima dan karenanya tidak bertentangan dengan spirit uud sekali lagi harus dikatakan bahwa permohonan ini tidak dapat mengerti dengan jelasharus menjamin siarannya diterima oleh pelanggan, untuk itu lembaga penyiaran berlangganan harus mempergunakan alat tertentu yang sering disebut sebagai "decoder". sementara itu hidup lembaga penyiaran berlangganan terutama harus berasal dari uang langganan. dengan karakter yang berbeda ini, tentu saja pengaturannya harus berbeda. semua ini tidak bertentangan dengan undang undang dasar justru semangat ini adalah semangat diversity ownership dan semangat diversity content, yang menjadi pilar utama dalam upaya memenuhi tuntutan undang undang dasar dalam memenuhi hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasipemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan huruf undang undang penyiaran dan undang undang penyiaran ( sama sekali tidak benar dan karenanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar dalam posisi yang demikian, harus dikatakan bahwa permohonan ini berkali kali memperlihatkan ketidakpahamannya tentangumumnya mengambil program dari stasiun televisi lain dan siarannya juga didistribusikan kepada pelanggan, oleh sebab itu sensor internal menjadi penting. sementara itu, bagi lembaga penyiaran swasta yang ingin menyiarkan film dan atau iklan, dinyatakan oleh undang undang harus memperoleh tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang, hal ini berdasarkan undang undang lain, antara lain undang undang nomor tahun tentang perfilman. secara jujur harus diakui, undang undang nomor tahun sudah tidak tepat lagi dijadikan dasar, untuk itu memang undang undang yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi terutama undang undang nomor tahun harus diubah, tapi itu bukan berarti judicial review harus dilakukan terhadap undang undang penyiaran. undang undang penyiaran harus dilengkapi oleh peraturan yang nantinya akan dibuat oleh kpi dan pemerintah untuk menjaga agar undang undang penyiaran tetap merupakan undang undang penyiaran yang demokratis.pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakuan hurufuntuk, keliru besar dan karenanya tidak bertentangan dengan undang undang dasar alasan permohonan ini jelas memperlihatkan ketidakmengertian dan ketidakpahaman akan perbedaan pengaturan media cetak dan media elektronik yang mempergunakan ranah publik ini. pemohon menyamakan peraturan untuk media cetak dengan media elektronik yang mempergunakan ranah publik. hal inilah antara lain kelemahan fundamental dari alasan permohonan ini, padahal sebenarnya pemohon juga mengerti, bahwa ijin untuk penyiaran itu mempunyai masa waktu, antara tahun untuk radio dan tahun untuk televisi. hal itu saja sudah memperlihatkan bahwa pengaturan media cetak berbeda dengan pengaturan media elektronik. permohonan ini secara telanjang memperlihatkan bahwa alasan permohonan ini tidak disusun dengan filosofi dan pemahaman yang utuh karena tidak dibarengi dengan studi banding pada negara negara demokrasi dunia. selain itu, semangat yang diusung adalah semangat liberal yang ortodoks, yang justru dapat menimbulkan kekacauan bagi penggunaan public domain. seperti yang telah disebutkan atas, kpi adalah lembaga independen yang mengatur penyiaran yang menggunakan ranah publik, oleh sebab itu kpi sebagai representasi publik berhak mengeluarkan ijin, memonitor, mengawasi dan mencabut ijin lembaga penyiaran yang merugikan kepentingan publik. apa yang tercantum pada undang undang penyiaran pada bagian ini, sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar bahkan dengan sangat jelas mendukung undang undang dasar karena jelas bermaksud menjamin kepentingan publik.the right information)keliru besar. harus terus menerus ditegaskan disini, bahwa media penyiaran yang mempergunakan ranah publik ini memang harus diatur sedemikian rupa agar isi programnya ditujukan untuk kepentingan publik, dalam hal ini bangsa indonesia. spektrum gelombang radio yang dipergunakan oleh lembaga penyiaran sudah diatur dan didistribusikan oleh international telecommunication union untuk masing masing negara yang harus dimanfaatkan oleh negara yang bersangkutan bagi sebesar besarnya manfaat bangsa tersebut. harus diingat secara tajam dan jelas bahwa lembaga penyiaran itu meminjam frekuensi yang terbatas itu dari publik. samping itu, undang undang penyiaran sama sekali tidak mengurangi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. seperti yang dikatakan oleh pemohon, era globalisasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi dari mana saja sesuai dengan keinginannya dan undang undang penyiaran sama sekali tidak mengurangi hak itu. tampak sekali dengan jelas, bahwa permohonan terlalu berpihak pada lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran swasta, atau secara lebih spesifik kepada pemilik modal daripada kepada kepentingan publik. padahal kalau dipikirkan lebih seksama, undang undang penyiaran ini justru memberikan kesempatan yang terbuka pada pemodal swasta secara lebih luas untuk turut serta berpartisipasi dalam industri penyiaran nasional. samping itu, bagi pemain lama undang undang penyiaran ini juga dapat lebih menjamin ketertiban dan hukum dalam kegiatan penyiaran samping kesempatan baru yang lebih luas.isi berita. menurut pemohon judicial review, pemberlakuan undang undang penyiaran undang undang penyiaran adalahundang undang nomor tahun izin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena hal hal sebagai berikut: tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan. melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. cc.wenangan kpi ini mengingatkan kita semua kepada kewenangan yang dimiliki oleh departemen penerangan pada jaman orde baru padahal itulah salah satu kritik yang disampaikan oleh masyarakat pers terhadap orde baru. pemohon menyadari bahwa kpi sebagai "regulator" berwenang untuk membuat sejumlah pengaturan tetapi pertanyaannya adalah apakah kpi harus juga diberikan kewenangan judiciary? bukankah ini berarti bahwa kpi sekaligus bertindak sebagai eksekutif dan yudikatif? kami tidak menyangkal bahwa bisa saja lembaga penyiaran melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum, tetapi apakah 'sanksi' terhadap pelanggaran ini bukannya menjadi kewenangan dari lembaga pengadilan sebagai lembaga yang memutuskan setiap sengketa? sebab jika hal ini diputuskan oleh kpi, bukan saja kita menghidupkan kembali deepen versi orde baru, tetapi merusak tatanan ketatanegaraan karena mencampur adukan lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif. dalam jaman transisi ini kita seharusnya jernih dan tidak mengulangi kesalahan konstitusional yang dibuat baik pada jaman orde lama maupun orde baru. undang undang nomor tahun mengandung diskriminatif perihal jangkauan siaran. yo. huruf dan yo. dan yo. huruf yo. undang undang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen: memberikan lembaga penyiaran publik yang didirikan oleh negara, dibiayai oleh negara dan perolehan iklan, tetapi memiliki jangkauan siaran nasional seluruh wilayah indonesia. (a) memberikan lembaga penyiaran swasta yang merupakan lembaga swasta yang pembiayaannya dari siaran iklan, tetapi memiliki jangkauan terbatas. fakta bahwa undang undang nomor tahun memperlakukan secara diskriminatif lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta menunjukkan berlakunya dominasi kekuasaan negara yang bisa berarti monopoli oleh negara terutama terhadap informasi. secara ideologis ini bisa berarti sedimentasi informasi yang pasti merugikan warga negara karena berkurangnya alternatif informasi. lebih jauh lagi, penguasaan dan pengontrolan siaran akan bisa menjadi ajang abuse power yang bakal memperkuat sektor negara (state) dan melemahkan pasar (market) padahal sesungguhnya pasar adalah place for new idea very competitive sense. perlu para pemohon tekankan bahwa para pemohon sama sekali tidak anti kepada lembaga penyiaran publik, malah para pemohon sangat mendukung lembaga penyiaran publik, sama seperti dukungan kami terhadap lembaga penyiaran komunitas. tetapi, sekali lagi tetapi, kami tidak dapat memahami logika hukum undang undang nomor tahun yang menolak lembaga penyiaran swasta untuk memiliki jangkauan siaran nasional karena dari berbagai segi dia akan memberikan banyak keuntungan kepada publik dalam artian pengayaan informasi alternatif. para pemohon juga yakin bahwa lembaga penyiaran swasta yang jangkauan siarannya nasional tidak akan mematikan lembaga penyiaran komunitas karena lembaga penyiaran swasta mendukung dan bersedia bekerja sama dengan lembaga penyiaran komunitas. kami mempunyai kekhawatiran tambahan dalam hal ini yaitu diatasnya jangkauan siaran lembaga penyiaran swasta akan sama artinya dengan market division yang nantinya akan mengundang pemodal bersifat mengakuisisi lembaga penyiaran komunitas daerah, dan, integritas negara kesatuan ini, suka atau tidak suka, akan juga terganggu karena pembatasan jangkauan siaran ini cenderung bisa menjauhkan rasa kebersamaan dan kesatuan. dengan kata lain adanya lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan siaran nasional akan bisa membantu lembaga penyiaran publik memperkuat persatuan dan kesatuan negeri ini., terlalu mengada ada. apalagi dengan mengatakan bahwa hal ini akan melahirkan ketakutan ketakutan dan sekaligus menugasi kebebasan dan kemerdekaan pers, sungguh tidak benar. sebab, pada sisi lain, permohonan ini secara tegas mengakui bahwa lembaga penyiaran harus dikontrol oleh seluruh elemen masyarakat sehubungan dengan pemberitaannya, oleh karenanya lembaga penyiaran wajib melakukan ralat apabila berita yang disiarkan tersebut mengandung kekeliruan ataupun kesalahan. dan karena itu tidak benar alasan permohonan ini yang menyatakan undang undang penyiaran telah melanggar undang undang dasar harus diakui bahwa memang benar bahwa sanggahan bisa mengandung kebenaran atau tidak, tapi prinsip kerja jurnalis harus melakukan dengan apa yang disebut cover both sides harus dilakukan. ini adalah wilayah kerja jurnalisme bukan wilayah kerja judicial review. alasan permohonan mengajukan judicial review juga dilakukan dengan mengutip undang undang nomor tahun tentang pers undang undang pers) khususnya mengenai "hak jawab". didalam undang undang pers dinyatakan secara jelas bahwa pers wajib melayani hak jawab (lihat yang dimaksud dengandari sini juga dapat dilihat bahwa prinsip cover both sides sangat diperlukan, dan kemudian pembacaan atau penontonlah atau pendengaran yang menilai dan mengambil kesimpulan. kebenaran itu selalu bersifat relatif. sekali lagi harus dikatakan bahwa persoalan ini sebenarnya, bukan materi untuk judicial review. ini adalah masukan untuk kpi dalam membuat peraturan berikutnya. pada saat yang sama kpi juga bertugas dan berkewajiban antara lain menampung, menelitipenyiaran menugasi kebebasan dan kemerdekaan pers cast penyiaran dengan menjalankan politik sensormengajukan judicial review atas undang undang penyiaran dengan mengatakan bahwa undang undang penyiaran menugasi kebebasan dan kemerdekaan pers cast penyiaran dengan menjalankan politik sensor dengan mengutip undang undang penyiaran, juga lemah dan berlebihan karena yang dimaksud oleh tersebut adalah tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang untuk isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan. dalam bentuk pemberitaan sebenarnya tak ada sensor sama sekali. jadi dengan begitu tidak ada ketentuan undang undang dasar yang dilanggar oleh undang undang penyiaran. samping itu, undang undang penyiaran antara lain mendasarkan dirinya pada undang undang nomor tahun tentang perfilman. secara jujur harus diakui bahwa undang undang nomor tahun memang sudah tidak cocok lagi untuk sebuah negara yang demokratis dan harus diganti. sehingga usaha untuk mengubah dan mengganti adalah tugas kita semua. pada gilirannya bila undang undang tersebut diganti pengertian dapat berubah sesuai undang undang perfilman yang baru. materi ini sebenarnya juga bahan materi untuk judicial review. the right business|. pemohon judicial review menegaskan bahwa pemberlakumengajuk, sama sekali tidak benar dan berlebihan. alasan permohonan yang seperti ini memperlihatkan ketidakpahaman bahwa frekuensi yang diambil dari spektrum gelombang radio itu merupakan milik publik dan sifatnya terbatas, sehingga spektrum gelombang radio harus diatur sedemikian rupa sehingga harus memenuhi syarat diversity ownership dan diversity content untuk sebesar besarnya keuntungan masyarakat banyak. disamping itu perlu dicegah adanya monopoli, baik itu monopoli kepemilikan dan monopoli informasi. negeri demokrasi, manapun, kepemilikan lembaga penyiaran dan jangkauan dibatasi, termasuk amerika serikat.. pemohon judicial review menegaskan bahwa pencantuman kata setiap orang" dalamadalah keliru dan berlebihan. dugaan menimbulkan ketakutan bukanlah alasan yang cukup kuat untuk melakukan judicial review terhadap undang undang penyiaran. hal ini seharusnya nanti diatur dan dibuat secara lebih jelas lewat peraturan yang harus dikeluarkan oleh kpi dan pemerintah. yang pasti, setiap lembaga penyiaran yang merugikan kepentingan publik, dapat diberikan sanksi administratif karena lembaga penyiaran ini mempergunakan public domain. karena itu, sama sekali tidak ada materi muatan undang undang dasar yang dilanggar oleh undang undang penyiaran ini. menimbang bahwa berdasarkan permohonan indonesia media law and policy centre tersebut, hakim mahkamah konstitusi dalam rapat permusyawaratan tanggal oktober telah menetapkan indonesia media law and policy centre sebagai pihak terkait dalam perkara nomor puu i dengan ketetapan nomor puu ( tanggal november menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal desember telah didengar keterangan dari pemerintah, dan pada hari selasa tanggal januari mahkamah konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari pemerintah, dan terhadap keterangan tersebut pada hari rabu tanggal januari telah didengar klarifikasi keterangan dari pemerintah yang diwakili oleh menteri komunikasi dan informasi dan menteri kehakiman dan ham republik indonesia, yang pada pokoknya menerangkan hal hal sebagai berikut: bahwa dalam bab undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan jelas mengatur hak hak asasi manusia yaitu pada sampai dengan namun hak hak asasi manusia tersebut tetap harus diatur, dibatasi yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan (undang undang). oleh karenanya para pemohon ada baiknya dalam melihat hak asasi manusia pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak melupakan yang mendelegasikan memerintahkan adanya peraturan dan pembatasan dari hak hak asasi manusia dalam suatu undang undang, yademikian pengaturan atau pembatasan hak hak asasi manusiakonstitusi negara kesatuan republik indonesia yang berupa undang undang dasar negara republik indonesia tahun telah dilakukan amandemen sampai (empat) kali, tanggal oktober agustus november dan agustus sehingga sudah semakin sempurna dan bahkan saat ini undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut masih dikaji lagi oleh komisi konstitusi. dari hasil pembahasan amandemen undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut tentunya telah mengakomodir keinginan rakyat termasuk hak hak asasi manusia yang tertuang dalam sehingga dengan ditetapkan perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sampai keempat tersebut kita tidak perlu melihat konstitusi dari negara lain, kita tetap mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang undangan yang telah ada. sehingga tidak cukup mengukuhkan saja, sebagaimana diuraikan para pemohon pada huruf opening statement angka d,ada awalnya peraturan perundang undangan bidang penyiaran mengacu pada peraturan pemerintah nomor tahun tentang radio siaran non pemerintah dan surat keputusan menteri penerangan nomor kep mensen tentang penyiaran televisi indonesia, namun dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi kemudian lahir undang undang nomor tahun tentang penyiaran yang mengalami (dua) kali proses pembahasan dpr ri. undang undang nomor tahun dianggap sangat represif pada masa orde baru sehingga belum sempat dikeluarkan peraturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah. adanya kevakuman hukum bidang penyiaran ini telah dimanfaatkan masyarakat penyiaran sehingga timbulnya radio siaran swasta yang tidak mempunyai izin dan timbulnya televisi swasta lokal yang sampai sekarang belum mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran, sehingga timbul tayangan tayangan dan siaran radio yang tidak terkontrol yang menimbulkan reaksi dari masyarakat. dan keadaan dan situasi tersebut dpr ri melalui usul inisiatifnya telah mengusulkan perubahan dan penggantian undang undang penyiaran, dan melalui proses yang panjang sejak tahun dan baik sebelum pembahasan maupun pada masa pembahasan dpr ri pemerintah dan dpr selalu meluangkan waktu untuk menerima masukan dari masyarakat khususnya masyarakat penyiaran, sehingga baru pada tanggal november undang undang penyiaran disetujui dpr ri untuk kemudian diundangkan pada tangga128 desember bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka hal hal yang wajib diuraikan pemohon dalam permohonan pengujian undang undang adalahkemukakan para pemohon mengenai tidak ditandatanganinya undang undang nomor tahun tentang penyiaran oleh presiden adalah tidak termasuk dalam persyaratan atau alasan yang wajib diuraikan sebagaimana dimaksud tersebut, angka bahwa tidak ditandatangani ataupun ditandatanganinya suatu undang undang termasuk undang undang nomor tahun tentang penyiaran guo tidak menjadi masalah karena undang undang tersebut tetap sah berlaku sebagai undang undang. hal tersebut jelas diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun dimana dinyataka: bahwa dengan demikian menurut hemat pemerintah tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya tanda tangan presiden dalam suatu undang undang termasuk undang undang penyiaran guo, karena ada beberapa undang undang yang juga tidak ditandatangani presiden dan toh tetap diundangkan dan sah berlaku sebagai undang undang yang mengikat seluruh warga negara. bahwa samping itu dalil dalil para pemohon yang menyatakan tidak adanya tanda tangan presiden pada undang undang penyiaran guo tidak relevan dimasukkan sebagai alasan pengujian suatu undang undang sebagaimana diajukan para pemohon. bahwa mengenai dalil dalil para pemohon menyangkut reaksi masyarakat terhadap proses pembahasan ruu penyiaran melalui media massa sebagaimana disampaikan oleh pemohon pada angka sampai angka kiranya tidak perlu kami berikan penjelasan karena reaksi masyarakat tersebut disampaikan sebelum berlakunya undang undang dimana sebagian besar sudah diakomodir dan ditampung dalam undang undang penyiaran sehingga tidak relevan untuk dijadikan sebagai bukti yang sah untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami oleh masyarakat dengan diberlakukannya undang undang penyiaran. bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap khususnya mengenai istilah "lembaga negara yang bersifat independen" dapat dijelaskan bahwa lembaga negara tersebut dalam pengertian sebagai lembaga yang diberikan tugas dan kewenangan oleh negara untuk mengatur hal hal mengenai penyiaran. pengertian lembaga negara disini adalah bahwa komisi penyiaran indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibiayai oleh negara. dengan demikian pengertian lembaga negara dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan lembaga negara yang diatur kewenangannya oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa lembaga negara tersebut dimaksudkan pula untuk menunjukkan adanya sifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pihak pihak lain termasuk oleh pemerintah. bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap huruf khususnya tentang salah satu persyaratan menjadi anggota komisi penyiaran indonesia yaitu "tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa", dapat dijelaskan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota komisi penyiaran indonesia tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengaruh dari para pemilik media massa tertentu yang kemungkinan dapat dipengaruhi oleh kepentingannya sendiri karena terkait dengan kepemilikan. dengan demikian komisi penyiaran indonesia betul betul dapat menjaga netralitas dan independennya dalam mengambil keputusan, bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap mengenai lembaga penyiaran publikdapat dijelaskan bahwa lembaga penyiaran publik mempunyai fungsi yang berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. lembaga penyiaran publik radio republik indonesia rri) dan televisi republik indonesia tvri) berfungsi sebagai "pembawa bendera negara" (flag carrier) dari negara yang berfungsi menjaga negara kesatuan republik indonesia nkri), menjaga integrasi dan integritas nasional, serta melestarikan budaya bangsa dan untuk sosialisasi dan diseminasi kebijakan publik: bahwa pelayanan lembaga penyiaran publik rri tvri adalah seluruh lapisan masyarakat indonesia baik secara demografis (seluruh tingkatan pendidikan, tingkatan ekonomi, dll), psikografis, dan geografis, bahkan untuk masyarakat terpencil yang tidak dapat dipenuhi dengan pendekatan komersial market value) yang tidak menarik perhatian swasta. untuk melaksanakan fungsi tersebut membutuhkan dana yang sangat besar karenanya tetap diperlukan peran serta negara dalam hal pendanaan melalui anggaran pembangunan belanja negara apbn). namun mengingat prinsip independensi dan keterbatasan keuangan negara, maka lembaga penyiaran publik dapat menambah sumber dana dari iklan agar tidak seluruh dana menjadi tanggung jawab negara. iklan dari lembaga penyiaran publik bukan untuk mencari keuntungan yang akan dibagi bagikan sebagai deviden tetapi untuk meningkatkan pelayanan kepada publik: bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap huruf dan dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan sumbangan yang bersifat sukarela dan tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku: bahwa mengenai siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud dalam huruf hal ini dibatasi paling banyak (lima bebas per seratus) dari seluruh waktu siaran, dan iklan tersebut masih dikurangi dengan kewajiban menyiarkan iklan layanan masyarakat paling sedikit (tiga puluh per seratus) dari siaran iklannya. apabila hal ini dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta, maka porsi siaran iklan naganya sebesar (dua puluh per seratus) dan dibebani kewajiban yang lebih ringan,yaitu (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga menunjukkan terdapat perbedaan yang mencolok antara lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta kaitannya dengan siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat: bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap yaitu tentangdapat dijelaskan bahwa pembatasan bidang usaha lembaga penyiaran swasta tersebut hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan televisi. hal ini dimaksudkan agar lembaga penyiaran swasta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat secara profesional, selain itu untuk mencegah perluasan usaha bidang bidang lain diluar usaha penyiaran, bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap dapat dijelaskan bahwadimaksudkan untuk mencegah terjadinya monopoli pembentukan opini publik oleh seseorang atau satu badan hukum, yang dapat mengurangi netralitas dan independensi lembaga penyiaran yang bersangkutan: bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap huruf dapat dijelaskan bahwa porsi siaran iklan niaga untuk lembaga penyiaran swasta sudah memadai yaitu paling banyak (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran dengan kewajiban menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit (sepuluh per seratus) dari siaran iklan naganya. sumber pembiayaan lain lembaga penyiaran swasta diperoleh juga dari usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. dari kedua sumber pembiayaan tersebut lembaga penyiaran swasta dapat membiayai dan mengembangkan usahanya, bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap tentang, dapat dijelaskan bahwa mengingat frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas, maka pada (satu) wilayah layanan siaran tertentu lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio atau jasa penyiaran televisi hanya dapat menggunakan (satu) kanal frekuensi. hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang terjadinya diversity content dan diversity ownership, sehingga dapat dihindari adanya monopoli opini publik: bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap tentang lembaga penyiaran komunitas sebagai, dapat dijelaskan bahwauntuk mencari keuntungan semata tapi, dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa. adalah wajar bila pengaturan dilaksanakan secara khusus. pengaturan secara khusus ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasikan lembaga penyiaran komunitas dibanding dengan lembaga penyiaran lainnya, tetapi semata mata karena fungsinya dan jangkauan wilayah layanannya yang berbeda, bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap dapat dijelaskan bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran komunitas dapat berasal dari sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, disebabkan karena lembaga penyiaran komunitas merupakan lembaga yang tidak komersial dan dilarang menerima bantuan dana awal dalam mendirikan dan dana operasional dari pihak asing sertadengan demikian sumber pembiayaan lembaga penyiaran komunitas pada prinsipnya diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu yang mendirikannya: bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap huruf terlebih dahulu kami jelaskan bahwa lembaga penyiaran berlangganan hanya memancarluaskan atau menyalurkan siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi media atau media informasi lainnya. segmen pasar lembaga penyiaran berlangganan terbatas pada orang orang tertentu dengan adanya kesepakatan antara pihak penyelenggara dengan pihak pelanggan dan terikat dalam perjanjian. mengingat lembaga penyiaran berlangganan harus bertanggung jawab atas isi siaran yang disiarkan dan atau disalurkan oleh karena itu lembaga penyiaran berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran agar sesuai dengan azas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran. bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap huruf terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa lembaga penyiaran berlangganan bidang usahanya berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. lembaga penyiaran berlangganan hanya memancarluaskan atau menyiarkan siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui satu perjanjian yaitu salah satunya harus membayar iuran berlangganan setiap bulannya. jadi segmen lembaga penyiaran berlangganan terbatas pada pelanggan saja. keharusan lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit untuk memiliki jangkauan siaran yang dapat diterima seluruh wilayah negara indonesia dimaksudkan agar pelayanan jasa penyiaran berlangganan dapat diterima oleh para pelanggan semua wilayah indonesia. selain itu huruf tidak berdiri sendiri, tetapi ada keterkaitan dengan huruf dan bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap dan tentang sistem jaringan, dapat kami jelaskan bahwasedangkan, hal ini disebabkan karena sifat dan fungsi dari kedua lembaga tersebut berbeda. bahwa lembaga penyiaran publik bersifat non komersial atau tidak komersial dan memberikan layanan kepada masyarakat secara merata seluruh wilayah indonesia, sedangkan lembaga penyiaran swasta bersifat komersial dan bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran tempat tempat yang dipandang menguntungkan bagi lembaga penyiaran swasta. keterbatasan wilayah lembaga penyiaran swasta dimaksudkan agar tumbuh industri penyiaran daerah sebagai mitra lembaga yang bersangkutan sementara keterbatasan frekuensi terbatas, sehingga wajar apabila wilayah jangkauannya diatur berbeda. sistem stasiun jaringan dimaksudkan untuk mengembangkan potensi daerah, dan program siarannya lebih variatif serta tidak didominasi oleh siaran dari jakarta. mengenai ketentuan lebih lanjut pelaksanaan sistem stasiun jaringan yang disusun oleh komisi penyiaran indonesia bersama pemerintah, hal ini dapat dijelaskan bahwa mengingatrencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran perlu diatur karena: indonesia sebagai anggota itu international telecommunication union) telah meratifikasi perjanjian perjanjian internasional bidang telekomunikasi. agar tidak terjadi interferensi (saling mengganggu antar penyelenggara penyiaran maupun dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya. agar masyarakat memperoleh pelayanan yang layak sesuai dengan standar yang berlaku. untuk menyusun ketentuan tersebut diatasizin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, perlu diberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pencantuman ketentuan tersebut, dimaksudkan agar setiap pemberian izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan secara transparan, terbuka dan tidak menimbulkan diskriminasi. bahwa khusus untuk pemberian izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi oleh pemerintah atas usul komisi penyiaran indonesia mempunyai pengertian bahwa frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas yang belum tentu seimbang dengan jumlah yang diinginkan oleh pemohon lembaga penyiaran, sehingga pemanfaatannya perlu diatur dengan azas keadilan, azas pemerataan dan azas manfaat, disamping itu dalam penggunaan frekuensi dimaksud tidak akan terjadi interferensi (saling mengganggu) antar pengguna frekuensi, termasuk penggunaan frekuensi untuk penerbangan yang dapat mengancam keselamatan manusia. bahwa untuk menanggapi permintaan penjelasan terhadap bahwa untuk menyusun ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran disusun lebih lanjut oleh komisi penyiaran indonesia bersama pemerintah, disebabkan karenaperlu diikutsertakan bersama pemerintah untuk menyusun ketentuan tersebut. sesuai dengan prinsip demokrasi yang membuka peluang yang luas bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan: bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap huruf dan huruf dapat dijelaskan bahwa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah menyangkut izin sementara sebagai dasar untuk melakukan uji coba siaran. karena sebelum izin tetapnya diterbitkan, lembaga penyiaran swasta terlebih dahulu melakukan masa uji coba siaran selama (enam) bulan untuk radio dan (satu) tahun untuk televisi. bahwa lembaga penyiaran swasta mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian teknis dalam tenggang waktu masa uji coba tersebut. sedangkan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam huruf karena melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya hal hal yang mengakibatkan terjadinya interferensi (saling mengganggu) antar penyelenggara penyiaran maupun dengan penyelenggara telekomunikasi lainnya dan masyarakat tidak memperoleh pelayanan yang layak sesuai dengan standar yang berlaku: bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap pada huruf untuk pelanggaran mengenai standar program siaran pada prinsipnya izin penyelenggara penyiaran tidak akan dicabut sebelum adanya keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. hal tersebut justru sejalan dengan sistem negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang dasar negara tahun bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap tentang hal ini dimaksudkan untuk menggairahkan pertumbuhan produksi mata acara yang berasal dari dalam negeri sehingga dengan demikian dapat menumbuhkan kreativitas berekspresi dan memperluas lapangan kerja, disamping mengurangi ketergantungan kita terhadap dominasi program program siaran luar negeri, bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap tentang hal ini justru dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan atau kesalahan agar tidak terjadi informasi yang menyesatkan dan merugikan kepentingan orang lain. hal ini sejalan dengan uud dalam yang menentu juga dalam rangka memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap bahwa dapat dijelaskan bahwa film sebagai bahan siaran tunduk pada undang undang nomor tahun tentang perfilman yang antara lain yang mengatur mengenai sensor film agar isi siaran tidak bertentangan dengan nilai nilai agama, kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan terhadap anak remaja. bahwa memenuhi permintaan keterangan terhadap dan dapat dijelaskan bahwa ketentuan mengenai sanksi administratif diperlukan agar undang undang dapat dilaksanakan secara efektif melalui penegakan hukum dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya sedangkan tata cara pemberian sanksi akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan prinsip prinsip keadilan, transparansi dan objektivitas. bahwa pada prinsipnya lembaga penyiaran tidak perlu takut terhadap sanksi sepanjang tidak melakukan pelanggaran karena tidak ada hukuman tanpa kesalahan. hal ini sesuaimemenuhi permintaan keterangan terhadap perlu kami jelaskan bahwa pada prinsipnya stasiun relai yang telah ada masih diperbolehkan beroperasi sambil menyesuaikan diri selama tahun untuk televisi swasta. bagidengan demikian, total masa transisi sebenarnya adalah tahun untuk televisi swasta. selain itu masih ada klausul tambahan lagi yaitu bagi yang memiliki alasan khusus yang ditetapkan oleh komisi penyiaran indonesia bersama pemerintah. dengan demikian, waktu penyesuaian dipandang cukup memadai dan akomodatif bagi penyelenggara penyiaran televisi swasta. bahwa menanggapi permintaan keterangan terhadap mengenai ketentuan ketentuan yang disusun oleh komisi penyiaran indonesia bersama pemerintah dapat dijelaskan bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan undang undang dasar negara tahun dan ketetapan mpr nomor: iii tap mpr tentang tata urutan peraturan perundang undanganmenanggapi permintaan keterangan terhadap dapat dijelaskan bahwa waktu hari dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum penetapan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang undang penyiaran sedangkan diikutsertakannya komisi penyiaran indonesia dalam penyusunan peraturan pemerintah dimaksud merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna melindungi kepentingan publik. bahwa berdasarkan penjelasan dan tanggapan seperti tersebut atas, dapat kami simpulkan bahwa pada prinsipnya materi yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran, tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara r.i. tahun tidak diskriminatif dan tidak menggunakan standar ganda. menimbang bahwa pada persidangan hari rabu, tanggal januari telah didengar keterangan dari dewan perwakilan rakyat yang diwakili oleh kuasanya materialis akbar, sh., yang untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk dalam berita acara sidang, dan pada hari selasa, tanggal pebruari: menanggapi permohonan keterangan yang dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar sebab pemberian status lembaga negara untuk kpi: bahwa materi yang dipertentangkan ini kabur dan tidak jelas dengan bagian atau yang mana dalam undang undang dasar bahwa kpi disebut sebagai lembaga negara dengan beberapa pertimbangan seperti dibentuk oleh negara melalui undang undang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara bidang penyiaran. demikian pula, dalam kegiatan dan penyelenggaraan fungsi fungsinya, kpi dibiayai sebagian pengeluarannya dari sumber keuangan negara. bahwa dalam perkembangan paham kenegaraan modern sudah banyak dikenal lembaga yang menjalankan sebagian fungsi negara yang bersifat independen sebagaimana kpi dapat dikategorikan sebagai "independent self regulatory bodies". menanggapi permintaan keterangan jo. jo. dan jo. jo. jo. dan yang dinyatakan bertentangan dengan bab undang undang dasar sebab, bahwa materi yang dipertentangkan kabur dan tidak jelas bagian bagiannya. bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kpi dimaksudkan untuk menciptakan tatanan penyiaran yang berkeadilan dan seimbang. bahwa tidak benar apabila kpi dinyatakan kewenangannya bersifat represif yang tidak akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran karena kewenangan yang dijalankan oleh kpi tetap didasarkan pada ketentuan perundang undangan. bahwa kpi dalam memberikan pengaturan persyaratan teknis tetap mewadahi aspirasi dari masyarakat dan pemerintah. kewenangan kpi juga sejalan dengan keberadaan indonesia sebagai anggota dari international telecommunication union itu). il. dan bertentangan dengan bab undang undang dasar sebab kpi dengan kewenangannya mematikan lembaga penyiaran melalui sanksi administratif. bahwa materi yang dipertentangkan ini kabur dan tidak jelas. bahwa kpi dengan kewenangan administrasinya tetap berpegang pada asas peradilan dan tidak dapat bertindak sewenang wenang, dengan menunggu adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap sebelum memberikan sanksi. bahwa kpi merupakan salah satu elemen penegakan hukum bidang penyiaran yang perlu dibekali dengan kewenangan memberikan sanksi yang bertujuan untuk menjamin adanya ketertiban umum khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. iv. menanggapi permohonan keterangan huruf yang dinyatakan bertentangan dengan jo. sebab melahirkan kebijakan diskriminatif dengan membatasi keanggotaan kpi yang berasal dari organisasi penyiaran. bahwa adanya persyaratan tertentu yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan dalam sebuah lembaga merupakan hal yang wajar sepanjang dimaksudkan hanya untuk semata mata mencapai tujuan dan fungsi lembaga bersangkutan, bukan untuk melindungi atau memenuhi kepentingan pihak pihak tertentu. persyaratan untuk menjadi anggota kpi yang tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, bertujuan untuk menjaga netralitas dan kemandirian kpi dalam pengambilan kebijakan tanpa ada konflik kepentingan atau keberpihakan dengan para pemilik media massa secara tidak proporsional. huruf dan dan huruf ajo bertentangan dengan sebab merupakan kebijakan yang diskriminatif dan berstandar ganda,i. bahwa perbedaan pengaturan antara lembaga penyiaran publik dengan lembaga penyiaran swasta bukan bersifat diskriminatif karena karakter dasar dari kedua lembaga penyiaran dimaksud dari awal telah berbeda sehingga dibutuhkan pengaturan secara masing masing yang dapat menciptakan keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan siaran. lembaga penyiaran publik memiliki karakter pembawa visi dan misi negara, seperti terjaminnya persatuan dan kesatuan nasional, melestarikan budaya bangsa dan untuk sosialisasi dan penyebarluasan kebijakan negara. vi. huruf jo. jo. jo. bertentangan dengan jo. jo. sebab merupatertentu, namun dilarang untuk memperoleh sumber pendapatannya dari siaran iklan. bahwa lembaga penyiaran publik dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat indonesia yang tersebar dalam seluruh wilayah negara indonesia dengan segala batasan kendala geografis yang tidak dapat dipenuhi dengan pendekatan komersial saja (bila dilakukan oleh lembaga penyiaran swasta). untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan dana yang cukup besar sehingga tetap diperlukan adanya peran serta negara melalui pembiayaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara apbn). namun, dengan tetap memperhatikan tercapainya tujuan lembaga yang independen dan adanya keterbatasan anggaran negara, lembaga penyiaran publik dapat menambah sumber pembiayaan melalui penyelenggaraan iklan. sumber pembiayaan melalui iklan bukan untuk mencari keuntungan tetapi lebih berorientasi menciptakan kemampuan pemberian pelayanan bidang penyiaran secara optimal. vii. huruf bertentangan dengan jo. jo. sebab merupakan kebijakan yang diskriminatif dengan mengistimewakan perlakui, dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta yang memiliki jangkauan siaran hanya terbatas pada wilayah tertentu. bahwa baik lembaga penyiaran berlangganan maupun lembaga penyiaran swasta, secara mendasar berbeda cara kerja masing masing yang tidak mungkin dipersamakan pengaturannya. lembaga penyiaran berlangganan bekerja hanya memancarluaskan atau melakukan siaran secara khusus kepada konsumen melalui ikatan perjanjian, sehingga segmen pasarnya lebih sempit terbatas kepada pelanggan. keharusan lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit untuk memiliki jangkauan yang dapat diterima diseluruh wilayah indonesia agar tercipta pangsa usaha yang kondusif dan dapat diterima secara merata semua daerah. viii. huruf dan bertentangan dengan sebab merupakan kebijakan yang diskriminatif dengan memberikan perlakukbahwa lembaga penyiaran berlangganan hanya dapat melakukan siaran terbatas kepada para pelanggan yang awal telah melakukan ikatan perjanjian. pelanggan sebagai konsumen juga hanya dapat menikmati siaran yang telah diperjanjikan yang hanya terbatas pada siaran yang diberikan oleh pihak penyelenggara (lembaga penyiaran berlangganan). oleh karena itu, sensor dapat dilakukan dan lebih mudah ditentukan oleh pihak undang undang nomor tahun memuat ketentuan diskriminatif perihal iklan. yo. yo. pasa131 yo. yo. (a) yo. dan jo. bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen): (a) memberikan lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta 'hak' untuk mendapatkan iklan meski jangkauan siarannya tidak sama, tidak memberikan lembaga penyiaran komunitas 'hak' untuk memperoleh iklan. pemasukan lembaga penyiaran komunitas terbatas pada sumbangan, hibah, sponsor dan sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat. para pemohon telah mengemukakan bahwa para pemohon mendukung kehadiran lembaga penyiaran komunitas karena buat para pemohon diversity opinion and news adalah prinsip dasar yang para pemohon junjung tinggi. karena itu para pemohon juga termasuk concern dengan kelangsungan hidup lembaga penyiaran komunitas, dan karenanya para pemohon tidak bisa memahami kenapa lembaga penyiaran komunitas tak diberikan hak untuk memperoleh pemasukan dari siaran iklan. dalam iklim bisnis yang sangat kompetitif seperti sekarang ini akan sangat sukar bagi lembaga penyiaran komunitas untuk survive tanpa iklan. keadaan ini pemohon khawatirkan akan membuat lembaga penyiaran komunitas yang banyak dimiliki oleh orang orang media akan menjadi 'kreatif mengkonversi 'sponsor' menjadi alat terselubung' seperti pada jaman tvri dulu. para pemohon hanya ingin meminta kita semua jernih dan tidak bersikap hipoklorit dalam menata dan meregulasi dunia lembaga penyiaran ini. undang undang nomor tahun bersifat diskriminatif karena membatasi keanggotaan kpi yang berasal dari organisasi penyiaran. bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen) huruf untuk dapat diangkat menjadi anggota kpi harus dipenuhi syarat tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. terus terang para pemohon sangat sulit mencerna mengapa undang undang nomor tahun tidak membolehkan orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota kpi karena sesungguhnya kpi akan mendapatkan banyak sumbangan masukan dari keanggotaan yang berasal dari media massa. diskriminasi ini menegaskan hak seseorang untuk berpartisipasi untuk memajukan diri dan komunitasnya padahal undang undang dasar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengabdikan dirinya. dalam manajemen modern, suatu keterbukaan adalah hal yang mutlak, dan undang undang nomor tahun ini sudah melanggar asas keterbukaan ini. para pemohon menangkap suatu hal yang kurang diantisipasi sebelumnya yaitu dengan menolak orang yang berasal dari lembaga penyiaran swasta maka kpi sekarang tengah dikuasai oleh akademisi yang sangat pro kepada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas, dan bersikap sangat bias terhadap lembaga penyiaran swasta. para pemohon tak ingin menyimpulkan, tetapi para pemohon khawatir bahwa kpi bisa menjadi "regulator" yang bias terhadap ekonomi pasar yang sesungguhnya kita usung dalam pembangunan kita sekarang ini. undang undang nomor tahun menugasi kebebasan dan kemerdekaan pers invasi penyiaran dengan ketentuan wajib ralat berita atas adanya sanggahan. penyiaran adalah bertentangan dengan yo. undang undang dasar hasil amandemen)pemohon tidak menyangkal bahwa bukan mustahil terjadi kesalahan berita tetapi pemohon tidak mengerti bahwa ada kewajiban ralat berita hanya karena adanya sanggahan. penyelenggara (lembaga penyiaran berlangganan) sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap penyebarluasan materi siaran. ix. huruf dan bertentangan dengan jo. jo. sebab merupabahwa izin yang diatur dalam huruf adalah yang bersifat sementara sebagai dasar untuk melakukan uji coba siaran, sebelum izin yang bersifat tetap diperoleh. lembaga penyiaran swasta melakukan masa uji coba selama enam bulan untuk radio dan selama satu tahun untuk televisi. waktu uji coba yang ada dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan dan penyesuaian teknis untuk memenuhi tuntutan formal. bahwa pencabutan izin yang diatur dalam huruf adalah terkait dengan ketentuan pelanggaran rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran. hal ini semata mata dimaksudkan untuk membangun ketertiban dan penyelenggaraan penyiaran dengan menghindari terjadinya interferensi (keadaan saling mengganggu) antar lembaga penyiaran maupun dengan penyelenggara fungsi telekomunikasi, yang dapat berakibat pula hilangnya pelayanan kepada masyarakat yang layak dan memenuhi standar profesionalitas. bahwa pencabutan izin huruf adalah bagian dari usaha penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan berdasar kepada adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. bertentangan dengan jo. sebab menegaskan. bahwa isi siaran yang diberikan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik khususnya televisi, wajib memuat sekurang kurangnya mata acara yang berasal dari dalam negeri bukan untuk pembatasan informasi tetapi bertujuan untuk memacu dan meningkatkan kreativitas dan produksi siaran dalam negeri. bahwa dengan ketentuan ini yang ingin dicapai adalah perluasan lapangan kerja, kreativitas berekspresi, samping mengurangi dominasi dan ketergantungan program program siaran yang berasal dari luar negeri, tanpa mengurangi kebebasan dan kemerdekaan pers karena yang dibatasi adalah asal program siaran dan bukan isi program siaran. xi. bertentangan dengan jo. sebab menegaskan. bahwa lembaga penyiaran wajib meralat isi siaran dan atau berita yang diketahui terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, atau terjadi sanggahan berita dimaksudkan untuk menciptakan penyiaran yang bertanggung jawab, sejalan dengan undang undang dasar, ketentuan ini dimaksudkan untuk terselenggaranya fungsi penyiaran yang memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. il. bertentangan dengan jo. jo. sebab menegaskan kebebasan dan kemerdekaan pers cast penyiaran dengan menjalankan politik sensor. bahwa isi siaran dalam bentuk film dan atau iklan wajib memperoleh tanda lolos sensor dari lembaga yang berwenang, diatur sejalan dengan ketentuan perundang undangan yang telah ada lebih dahulu yang bersifat lebih khusus (lex specialis) terhadap film sebagai bahan siaran yaitu undang undang nomor tentang perfilman. bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya sensor film ini dimaksudkan untuk menghindari isi siaran yang bertentangan dengan nilai nilai agama, kesopanan dan kesusilaan serta perlindungan terhadap moral publikill. bertentangan dengan sebab mencipta). bahwa secara umum dalam undang undang diatur beberapa perintah dan larangan serta beberapa persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi dengan tujuan menciptakan kehidupan dan tatanan penyiaran yang tertib, selaras, dan bertanggung jawab. bahwa pada sisi yang lain guna menegakkan ketentuan dan tercapainya tujuan maka dipandang perlu adanya penegakan hukum dengan disertai instrumen pemberian sanksi bagi pelanggaran pelanggaran yang terjadi, termasuk diantaranya sanksi administrasitelah didengar keterangan dibawah sumpah para ahli dari para pemohon, bernama prof. dr. abdul muis, sh. dan drs. k.r.m.t. roy suryo, ahli pertama, prof. dr. abdul muis, sh. memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa ada dan ada sekitar yang harus atau yang wajib dikenakan sanksi yang disebut sanksi administratif mulai dari sampai diantara sanksi administratif ada sanksi straafrecht, ada sanksi pidana sebanyak sanksi yaitu dalam dan undang undang penyiaran, dan ada yang tumpang tindih antara sanksi administratif dan sanksi pidana. bahwa dalam ada sanksi pidana yang mestinya kalau dalam teori hukum itu masuk code enterprise yang dikenakan pidana. kemudian ada beberapa yang tumpang tindih dengan sanksi administratif, seperti mengenai perijinan lembaga penyiaran, mengenai ijin penyelenggaraan penyiaran sekaligus jangka waktunya, mengenai isi siaran. bahwa menurut pengetahuan ahli agak ganjil, karena ada ketentuan pidana yakni yang sebenarnya sudah ada dalam kitab undang undang hukum pidana dan undang undang nomor tahun yang menimbulkan duplikasi antara straafrecht dalam undang undang penyiaran, bahwa setelah ahli membaca permohonan para pemohon, hasil amandemen yang sama dengan deklarasi universal ham tahun yaitu adanya larangan terhadap materi tang bersifat represif atau bersifat sensors, bahwa sejarah sensor ini berasal dari teori press otoriter pada abad inggris yang kemudian menyebar seluruh badan dan jajahan koloni amerika, bahwa secara singkat yang dimaksud adalah syarat yang diharuskan oleh undang undang bahwa setiap bahan yang mau cetak dan disebarkan kepada publik, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari penguasa, kalau tidak maka tidak boleh cetak dan tidak boleh disebarkan. dalam hal ini, gereja katolik romawi memberinya sebutan imprimatur sama dengan ijin perijinan. kemudian para ahli hukum eropa barat, maksudnya jaman modern ini memperluas makna sensor dan memberi arti luas yang meliputi segala macam regulasi yang bersifat prior restraint atau pre publication penalty artinya tindakan atau aturan yang tidak melibatkan pengadilan yang dalam teori hukum media massa kita sebut prior restraint atau pre publication penalty. inilah yang tercermin dalam undang undang penyiaran sebanyak yang dihimpun dalam bahwa adanya pertentangan itu nyata kelihatan, karena sepengetahuan ahli segala macam regulasi yang nanti berujung pada pembatasan konten media massa, sebenarnya yang diregulasi pada umumnya adalah corporate masuk corporate law atau code enterprise, kalau menurut undang undang penyiaran lembaga penyiaran itu adalah wahana komunikasi massa. jadi tugasnya atau fungsinya itu adalah proses penyampaian pesan, tidak lain dari itu, oleh karena itu tindakan tindakan administratif akan menghambat proses penyampaian pesan. semua itu terpasang oleh undang undang penyiaran. secara otomatis keluar dari undang undang dasar jika boleh ahli terangan lebih jauh, yang paling nyata dari sekian tersebut bertentangan dengan undang undang pers bahwa kalau sistem hukum media massa indonesia menganut arti pers, pers dalam arti luas, maka pers dalam arti luas mencakup penyiaran dan itu jelas jelas ada dalam undang undang pers. sehingga kesekian tersebut bertentangan dengan undang undang pers yang dalamnya termasuk penyiaran. itu dapat dilihat misalnya dalam kalau kita teliti lebih jauh undang undang penyiaran membawa kesemrawutan dalam sistem hukum media massa nasional, karena dalam undang undang penyiaran, dalam konsiderans mengingat, didukung oleh undang undang nomor tahun yang kemudian kaidah kaitannya atau ketentuan ketentuannya justru melanggar. bahwa ahli tidak berhak menilai tapi hanya mengungkapkan, yang menurut pendapat ahli, ahli juga berpendapat seperti itu, kalau sanksi sanksi yang bersifat politis atau administratif atau sensor ditiadakan, maka sudah matching dengan undang undang pers yang nota bene mencakup penyiaran. kita bisa lihat dalam undang undang pers itu ada larangan tidak boleh ada larangan penyiaran tapi dalam undang undang penyiaran bukan saja larangan penyiaran bahkan pencabutan ijin pun boleh. jadi sangat kontras, sangat bertentangan. dengan undang undang pers yang dalamnya termasuk penyiaran, bahwa sebenarnya keberadaan kpi adalah konsekuensi logis dari sifat undang undang penyiaran yang disebut berwatak sensor. undang undang penyiaran harus punya pelaksana yang juga harus senada dengan sifat undang undang penyiaran, tidak bisa tidak, oleh karena itu dapatlah dikatakan sebenarnya menurut sistemnya, kpi itu identik dengan lembaga sensor, identik dengan lembaga imprimatur, karena memang kewajibannya harus melaksanakan undang undang nomor tahun yang bersifat sensor atau yang bersifat represi. sehingga kurang lebih sama dengan tugas atau fungsi departemen penerangan jaman rezim orde baru. jadi walaupun ada istilah independen ini juga menjadi masalah, apakah benar independen atau tidak dan tolak umurnya apa? bahwa yang mempunyai kewenangan adalah ahli lain, tapi kalau boleh ahli menambahkan, independennya dalam tanda kutip. kalau tolok umurnya misalnya personalnya diangkat pemerintah, digaji oleh pemerintah kalau itu yang jadikan tolok ukur, maka independennya tidak ada, tapi mungkin juga ada tolok ukur lain yang barangkali menjadi wewenang ahli tata negara, bahwa undang undang menyatakan demikian, sehingga kita berpegang pada kaidah atau ketentuan tersebut, bahwa kpi sebetulnya merupakan perpanjangan tangan pemerintah, jadi independennya itu dalam tanda kutip: bahwa menurut ahli, ada model seperti dewan pers, karena jelas penyiaran adalah bagian dari pers, maka yang ideal menurut ahli adalah lembaga seperti mpr, itu benar benar independen dan tidak disebut lembaga negara, mungkin sama dengan komnas ham, atau kpu. kalau mengikuti model press council atau dewan pers hanya menjadi sebagai advisory body. bahwa undang undang pers pada prinsipnya menganut teori pers libertarian karena sudah tidak mengenal ijin terbit, supp atau sejenisnya. sebenarnya supp yang anda singgung itu termasuk code the enterprise, jadi mirip dengan sejumlah dalam undang undang penyiaran, yang jaman rezim orde baru berlakunya undang undang nomor tahun itu simpang siur karena code the enterprise dikenakan code publication, tapi itu lebih sehat jika dibandingkan dengan undang undang nomor tahun yang sudah diubah sampai dengan tahun bahwa menurut pendapat ahli, undang undang penyiaran, karena termasuk bagian dari pers, seharusnya beradaptasi dengan undang undang pers. dalam undang undang penyiaran ada dua lapis perijinan, kalau mengenai ijin frekuensi itu mutlak, yang menurut itu international telecommunication union) harus ada ijin karena agak terbatas. agak terbatas persediaan frekuensi bukan sangat terbatas, dan yang ahli dengar dari para ahli teknologi, frekuensi tidak terbatas. jika dilihat runtut undang undang penyiaran ini, akar masalahnya adalah sangat terbatasnya frekuensi sehingga pengaturan infrastruktur sangat mencerminkan kecantikan terhadap sangat terbatasnya frekuensi, inilah yang sangat fatal bagi kebebasan komunikasi dan informasi, karena berujung pada pertentangan terhadap konten media massa cast media penyiaran. dari (dua) lapis ijin yang mutlak tersebut, sebenarnya hanya sistem frekuensi, dan tidak pada sistem penyiaran. bahwa ahli tidak tahu persis berapa, tapi dalam tersebut disebutkan kalau diketahui atau ada sanggahan, maksud diketahui bisa oleh orang lain yang bukan obyek berita, misalnya ada pendengar radio, ada penonton televisi melihat bahwa ada kekeliruan dalam acara tersebut, maka dapat memberi tahu kepada stasiun radio atau stasiun televisi agar digunakan kewajiban ralat, sehingga tidak digunakan hak jawab. tapi masalah yang paling rawan adalah terhadap makna kebebasan pers atau kebebasan informasi dan komunikasi yaitu yang dinyatakan bahwa walaupun lembaga penyiaran yang bersangkutan sudah meralat sebagaimana mestinya masih juga ada kewajiban untuk dibebani tuntutan pidana atau gugatan perdata, ini juga bernuansa sensor. jadi memang tersebut agak crucial, berbeda dengan hak jawab dalam undang undang pers, yaitu hak jawab tersebut hanya hak dari obyek berita bukan kewajiban. bahwa tidak ada kepastian dan rawan terhadap ancaman, karena lembaga penyiaran tidak merasa yakin terhadap ralat yang dibuat oleh wartawan, karena selalu terbuka kemungkinan untuk dituntut secara pidana, digugat secara perdata atau isolasi dan atau sebagainya. bahwa dalam undang undang dasar hasil amandemen juga ada pembatasan karena penggunaan ham tidak tanpa batas, namun pembatasan itu sama dengan bunyi deklarasi universal ham bahwa hak asasi seseorang perlu dibatasi demi menjamin pengakuan terhadap hak asasi orang lain, hanya yang menjadi masalah, kalau menurut jiwa deklarasi itu dan juga undang undang dasar bukan dengan cara represif, pembatasan itu harus bersifat post publication penalty bukan pre publication penalty, sehingga pihak lain yang dirugikan, maka pengadilan yang berkompeten dan bukan lembaga sensor yang menafsirkan pengadilan, bahwa mengenai kewenangan kpi tidak berarti pelaksanaan kewenangan tersebut bebas, yang dalam undang undang penyiaran disebut bersama pemerintah, maka kpi memiliki unsur lembaga eksekutif: bahwa sebenarnya rumusan tersebut memang sangat kompleks bisa menimbulkan interpretasi yang luas. sehingga timbul interpretasi keluar dari dimaksud undang undang dasar hasil amandemen: bahwa kemungkinan kpi itu mempunyai wewenang untuk memakai tenaga ahli dalam penyusunan, menurut pendapat ahli dapat terjadi bias, karena orang luar kompetensinya juga bisa meragukan. tergantung tepat atau tidaknya pilihan kpi dalam melibatkan tenaga tenaga ahli: bahwa ahli tidak ingin mengatakan kezaliman atau penindasan bagi lembaga penyiaran, karena tidak ada kepastian setelah lembaga penyiaran menerangkan tentang masalah tersebut, masih terbuka kemungkinan kita untuk menuntut secara pidana dan secara perdata, sehingga berat dan rawan bagi freedom press, freedom the media: bahwa ahli berpendapat, masalah dunia komunikasi dan informasi dewasa ini adalah bukan hanya masalah hukum, bukan hanya sekedar masalah kebijaksanaan, bukan masalah demokratis tidaknya komunikasi tetapi lebih merupakan masalah kemajuan teknologi bidang tersebut yang secara teknologis mendorong semangat kebebasan dunia komunikasi dan informasi dan sekaligus mendorong globalisasi, yang didalamnya ada dinamika global yang dibawa oleh kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi. hal ini yang memicu semangat kebebasan insan insan pers dan insan insan penyiaran, oleh karena itu ahli berpikir, masuknya pendapat tersebut tidak berarti bahwa tidak usah ada undang undang, tidak usah ada hukum yang mengatur pers maupun penyiaran. tapi yang dipermasalahkan ini seperti ada anggapan daripada pakar suatu produk sebelumnya bahwa freedom the press carries concomitant obligation publication, kebebasan pers dan kebebasan orasi dan sebagainya itu harus dibarengi tanggung jawab yang sepadan. menurut ahli pembatasan itu harus dilaksanakan oleh pengadilan, itu secara post publication penalty: bahwa memang benar, kalau kita amati benar dan undang undang penyiaran, ada nuansa pembatalan secara pre publication, karena yang bertindak tidak dilibatkan wewenang pengadilan dan kalau boleh dikatakan seperti pengebirian, hal tersebut sangat bertentangan dengan sistem hukum dan dialog indonesia karena undang undang pers yang notabene memasukan penyiaran tidak mengatur apa terdapat dalam dan bahwa mungkin ada baiknya selain kita merujuk pula undang undang pers, karena merupakan penjabaran daripada bahwa bila berbicara mengenai mess communication, komunikasi masa itu selalu bersangkut paut dengan publik, termasuk dalamnya para pejabat, pemerintah, rakyat biasa atau khalayak dalam istilah media masa. masalahnya yang dimaksud hambatan tersebut, karena merujuk undang undang pers yang pada menyatakan bahwa demi kemerdekaan pers termasuk penyiaran tentunya tidak boleh dihalangi untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan, dibutuhkan dalam arti sebenarnya yaitu bekerja untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan lain, hal tersebut ada dalam bahwa yang disebut public right now, hak masyarakat untuk menetapkan apa yang diperlukan bahwa memang benar bisa terjadi hambatan, sebenarnya pejabat tata usaha negara juga berkewajiban untuk memberikan informasi seluas luasnya, dan untuk melaksanakan harus melibatkan media masa, karena tidak mungkin pejabat tersebut langsung bicara walaupun sudah mempunyai public relation, sehingga kalau ada pembatasan lokal, berati ada kontradiksi antara tuntutan global dengan tradisi lokal atau aturan setempat: bahwa menurut undang undang pers, penyiaran itu sama dengan pers dalam arti luas mencakup penyiaran, sehingga identik dengan penyiaran: bahwa ada perbedaan secara teknis, teknologis ada yang dipancarkan melalui udara, ada yang melalui percetakan: bahwa secara teknologi kalau lembaga penyiaran tentu saja ada perbedaan, terutama karena adanya public domain, tapi seperti ahli katakan tidak terlalu terbatas, tidak sangat terbatas tersebut ada nuansa perbedaan, kalau berbicara mengenai hal tersebut ada yang disebut identifikasi opsi, yaitu seolah olah pembicara berbicara langsung dengan audiens atau penonton, sedangkan kalau buat wartawannya tidak langsung berbicara dengan pembaca, tulisan wartawan itulah dibaca oleh pembaca, itu bedanya, bahwa bila kita berbicara infrastruktur media masa, maka sekali penyiaran sudah mendapatkannya penyebaran beritanya sudah sama dengan pers, karena hubungan antara komunikator dengan audiens yang relatif tidak terbatas jumlahnya. bahwa menurut hemat ahli, sanksi tersebut sebaiknya diajukan kepada pengadilan, pengadilanlah yang akan memutuskan. jadi tidak bertindak melakukan pendekatan kekuasaan atau non pengadilan. bahwa sebenarnya menurut undang undang penyiaran, lembaga penyiaran antara wahana komunikasi masa. kalau itu dibebani kewajiban atau larangan akhirnya berdampak kepada isi, karena fungsi dari media masa memberikan informasi pendidikan dan hiburan: bahwa harus ada pembatasan demi menjamin hak kebebasan orang lain, tapi cara pelaksanaan pembatasan, harus bersifat post publication penalty, bukan pre publication penalty, bahwa tidak semua sifat undang undang itu harus dilaksanakan menurut peraturan pemerintah, bahwa tidak selamanya suatu undang undang dilaksanakan oleh peraturan pemerintah merupakan suatu hal yang keliru, tergantung bagaimana penyusunan peraturan pemerintah. ahli sudah mengatakan ada kemungkinan kosong, tergantung bagaimana objektivitas pada penyusun peraturan pemerintah tersebut: bahwa masalahnya adalah tercermin, kpi sebenarnya identik dengan pemerintah, karena harus bekerja dengan pemerintah. mengapa misalnya tidak pemerintah saja. bahwa peraturan pemerintah ihwal tersebut berarti bahwa mencerminkan kpi adalah perpanjangan tangan pemerintah, sehingga independennya menjadi tanda kutip, bahwa pada dasarnya antara pers dan penyiaran itu tidak berbeda atau sama, jika merujuk undang undang pers, seperti hasil penelitian ahli vietnam, ada penggabungan antara pers dan penyiaran dalam undang undang pers tahun karena secara akademis maupun secara politis tidak ada perbedaan kebebasan antara penyiaran dengan pers. adapun mengenai izin frekuensi itu lain masalahnya, karena memang ada, tapi tidak kepada infrastruktur, sehingga undang undang pers kita juga menganut seperti hal itu: bahwa satu pihak memang menurut undang undang diatur mewakili masyarakat luas, tapi lain pihak kpi adalah lembaga negara itu sama seperti pemerintah yang melaksanakan dalam mengimplementasikan undang undang penyiaran. sehingga ada masalah keseimbangan, kewajiban terhadap negara dan kewajibannya terhadap publik atau masyarakat. dan ahli berpikir, semua lembaga keberadaannya demi untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. kalau tidak salah kpi belum bertugas, jadi kita belum melihat bagaimana sebenarnya kinerjanya, tapi melihat segi sistemnya, hal tersebut bias, bahwa memang ada pencetakan atau penyiaran atau permintaan berlangganan swasta dan negeri. sebenarnya secara umum seharusnya tidak ada perbedaan, jika memakai pertimbangan akademis, tetapi jika memakai pertimbangan media policy, kebijakan komunikasi bisa terjadi seperti itu. hal inilah yang tertuang dalam undang undang penyiaran, sehingga memang ada diskriminasi. bahwa ahli sependapat dengan ahli dari amerika, kis may, yaitu dalam waktu dekat sudah tidak ada lagi pemisahan antara mana partner tv, sehingga klasifikasi hanya sekedar klasifikasi kebijaksanaan media, sedangkan media law nya, ahli mengira menyimpang. bahwa secara umum semua termasuk bidang keahlian berdasarkan keahlian ahli: bahwa bila kita berbicara mengenai penyiaran artinya kita pertama berbicara mengenai komunikasi dan informasi. bahwa mengenai monopoli informasi, ahli kira ada undang undang tentang pos, dan ada undang undang monopoli. bahwa ahli berpendapat, setiap organisasi lembaga penyiaran punya kode etik. dalam kode etik ada etika yang melarang monopoli. juga dengan sistem hukum kita termasuk hukum jerman, ada hukum pidana dan hukum perdata, yang dapat melawan monopoli yang merugikan dalam persaingan. bahwa ada masalah ketimpangan arus informasi, misalnya informasi dari pusat sama dengan informasi daerah, tetapi dari daerah pusat pudar. sehingga hal tersebut ada yang berkenaan dengan monopoli informal. hal ini sebenarnya melanggar etika, bahwa mengenai monopoli informasi bergantung dari sistem apa yang dianut oleh negara. kalau kita berpegang kepada sistem proteksi bidang ekonomi yang banyak, ada dampaknya kepada keseimbangan arus informasi dan keseimbangan kebebasan informasi yang secara psikologis harus tunduk kepada yang memegang dana seperti yang dikatakan oleh dennis guier, yang menguasai media sebenarnya siapa yang memegang dananya. apakah itu otorita, penguasa atau pemilik. jadi sekali lagi tergantung kepada mungkin sistem ekonomi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. tetapi kalau dilihat dari segi hukum media masa sudah termasuk sensor dalam arti luas: bahwa subsidi merupakan sensor dalam arti luas, tapi disisi lain bisa menetralisir imbalan information fla dalam suatu negara. tetapi masalahnya sekarang kita menghadapi cyber world atau dunia maya, yang masuk melalui jaringan internet. sekarang ada komunikasi dunia maya, kaya dengan informasi, dan sekarang ini ada kecerdasan baru penyiaran informasi dan media masa setiap negara sesuai dengan kemajuan zaman sudah bisa menghandle internet. sehingga informasi sudah agak sulit untuk monopoli oleh satu yang disebut press empire, bahwa ada dua hak kewajiban ralat yang merupakan tanggung jawab hukum karena artinya dalam hal ini masyarakat menjadi hakim, oleh karena itu harus bicara dulu, menulis dulu petikan, menulis dulu artikel, berpidato dan sebagainya mayoritas ada pihak yang dirugikan, barulah beraksi undang undang ini (post publication penalty). jadi kalau segala sesuatu yang bersifat berakhir itu melanggar ham terlepas dari apakah itu pesan undang undang dasar yang terbuka tapi gunakan juga teori human communication, itu tidak bisa mutlak orang tidak boleh dilarang berkomunikasi, kecuali kalau negara dalam keadaan darurat misalnya berlaku undang undang nomor tahun bahwa pendapat ahli mengenai undang undang pers bukan yang melahirkan kebebasan pers tetapi hanyalah merupakan salah satu dasar hukum bagi kebebasan media, karena didasarkan banyak wartawan menganggap undang undang pers adalah undang undang mengenai kebebasan, bahwa ahli sependapat, dalam public's right know ada yang secara here menekan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat, bahwa pembatasan sebenarnya sudah ada dalam kitab undang undang hukum pidana kita, tapi undang undang hukum pidana kita bersifat post publication penalty dan itulah yang sesuai dengan tuntutan ham karena kebebasan komunikasi itu adalah ham. bahwa dalam konteks post publication penalty ketentuan undang undang penyiaran ini tidak ada bertentangan dengan ham: bahwa dalam itu justru mengekang kemungkinan keseimbangan, dan menurut pendapat ahli, kalau menggunakan istilah yang keras adalah sangat otoriter. bahwa tumbuhnya media lokal sebenarnya ada, misalnya ada ketentuan jaminan mengenai penyiaran tapi dilain pihak ada pengekangan, selanjutnya ahli kedua, dr. k.r.m.t. roy suryo memberi keterangan yang pokok pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa sepanjang ilmu yang ahli tekuni, frekuensi adalah sejumlah getaran yang dihasilkan untuk setiap detiknya, yang memiliki satuannya hertz dengan tingkatannya, kemudian spectrum frekuensi yang dikenal untuk saat ini adalah mulai dengan hertz sampai dengan ckr, dan yang lebih dipersoalkan sekarang adalah spectrum frekuensi tersebut mulai berlaku mulai dari gelombang akustik yaitu gelombang yang dapat kita dengar yaitu hertz kilohertz ultrasonik sampai dengan gelombang elektromagnetik. pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik ini dapat didayagunakan sebagai gelombang pembawa atau carrier yaitu dengan teknik dimodulasikan, dan fenomena ini masyarakat atau secara umum ini lebih dikenal dengan sebutan gelombang radio. bahwa dalam pemanfaatan gelombang radio ini sebuah badan internasional yaitu ftv telah membuat satu peraturan yaitu khusus itu international telecommunication union) yang telah mengalokasikan spectrum gelombang radio, dan secara spesifik dijabarkan penggunaannya. jadi pemanfaatan frekuensi itu sendiri memang bisa memiliki sifat sifat tertentu, termasuk sebagai gelombang radio karena ada yang bersifat panas, dapat dilihat mata memiliki daya bakar, daya tembus dahsyat hanya saja yang lebih penting adalah spectrum gelombang radio yang sementara ini sudah dialokasikan oleh international telecommunication union secara internasional untuk kepentingan penyiaran. hal itu antara lain juga kita baca atau kita lihat pada pemanfaatan radio am, yang terletak sampai mega hertz. kemudian ada yang vhf itu sampai mega hertz, kemudian sampai dengan radio fm, kemudian uhf. inilah spectrum pragmatik: bahwa dari seri peta tersebut kita bisa melihat bahwa kemajuan teknologi itu membuat manusia selalu kreatif, membuat manusia selalu berpikir untuk menciptakan dan mendayagunakan apa yang ada didalam kreatifitas. ketika radio pertama kali ditemukan atau ketika henry hertz belum menemukan gelombang radio dan dia kemudian mendeskripsikan kedalam frekuensi, saat itu dunia baru dikenal radio am. kemudian ketika radio ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan frekuensi. kemudian juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, kemudian ketika penyiaran membutuhkan frekuensi yang lain yang saat itu sudah ditemukan televisi yang dialokasikan juga frekuensi sampai dengan kemudian dialokasikan sebuah frekuensi lain ditengah tengah frekuensi kalau itu yang kita kenal selama ini sebagai radio fm, dan televisi kemudian mendapatkan alokasi lagi setelah itu. demikian juga dengan televisi yang kemudian mendapatkan disebut sebut keterbatasan frekuensi untuk televisi ternyata masih juga bisa lagi dialokasikan frekuensi yang lebih tinggi, bahwa frekuensi ini memang sifatnya terbatas hanya pada masa tertentu. dengan kemajuan teknologi dia dapat terus dikembangkan dan tidak sama analognya dengan sumber daya alam seperti minyak, seperti air, yang kalau digali terus dia akan habis sedangkan frekuensi tidak demikian. frekuensi akan selalu bisa dimanfaatkan lebih tinggi lagi sesuai dengan teknologi yang ada, bahwa seperti yang sudah terjadi negara negara yang lain, ahli akan menggambarkan bahwa indonesia juga harus tunduk kepada peraturan ini karena kita masuk pada region dimulai asia selatan dan australia. jadi pengaturan frekuensi ini tidak diatur oleh indonesia sendiri tapi semua spectrum ini diatur secara internasional. sehingga kita tidak boleh menggambarkan atau mengalokasikan sendiri. kalau boleh ahli sedikit menceritakan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu militer indonesia pernah menggunakan alokasi frekuensi yang tidak pada tempatnya yaitu waktu itu untuk kepentingan komunikasi militer ternyata itu alokasi internasionalnya adalah untuk mobile phone atau telepon seluler, sehingga akibatnya meskipun dia militer, meskipun dia berkuasa republik ini tetapi secara internasional salah tetap harus bergeser sesuai dengan tanda internasional. jadi kalau kita gambarkan juga sudah menentukan penggunaan antara frekuensi ini, jadi kita bisa mendiskusikan adanya stasiun tetap, adanya pesawat terbang, ada yang digunakan untuk kapal taut semua sudah dibagi bagi, semua sudah dialokasikan. dan semuanya yang mulia, semuanya memiliki kemungkinan untuk dikembangkan sesuai dengan teknologi yang ada. dan hal ini yang kemudian membuat sebenarnya kita harus melihat kepada referensi yang digunakan adalah referensi yang date, bahwa benar hal tersebut adalah digitalisasi teknologi, ahli sedikit melompat dengan digitalisasi. adanya kecanggihan teknologi digital ini memungkinkan untuk tadinya satu kanal hanya digunakan untuk satu saluran kemudian dimungkinkan digunakan untuk orang lain sekaligus. secara nyata indonesia sebenarnya sudah memanfaatkan pada tanggal juli tahun bangsa indonesia dengan sangat bangga sebagai bangsa yang ketiga seluruh dunia itu memiliki satelit komunikasi yaitu palapa. waktu palapa hanya mengusung transponder ini adalah antar ulang alat pemancar ulang, mengusung transponder. dan pada waktu itu hanya dimanfaatkan oleh kanal, sekarang palapa yang sama yang mengusung transponder dengan teknologi digital kalau dimaksimalkan transponder bisa sekaligus menampung sampai maksimal siaran. jadi digitalisasi ini memungkinkan kanal berisi sampai dengan sehingga dari sisi teknis alasan untuk kemudian frekuensi yang sangat sangat terbatas, ini cukup dengan digitalisasi, bahwa undang undang tersebut ternyata masih menggunakan referensi lama, masih menggunakan perhitungan teknis yang lama yang kala itu ditahun an, dinas frekuensi dari paporstel kemudian departemen penerangan dan tvri, pernah menyusun peta frekuensi untuk wilayah indonesia yang mengatakan disebuah kabupaten peta ini berdasarkan kabupaten terbatas hanya bisa dimasuki maksimal stasiun televisi, yang satu didefinisikan satu kabupaten maksimal televisi swasta dan tvri, dan hal ini juga semakin confuse lagi dengan digunakan referensi juga bahwa referensi sk. menpan nomor yang digunakan sebagai referensi undang undang penyiaran, menyebutkan bahwa lembaga penyiaran televisi swasta berkedudukan jakarta jumlahnya tidak boleh melebihi jadi peraturan peraturan ini yang membingungkan, padahal ada juga peraturan otonomi daerah tahun nomor undang undang otonomi daerah dengan peraturan pemerintah nomor bahwa pemerintah daerah dalam hal ini bupati itu bisa mengeluarkan ijin frekuensi untuk radio dan televisi lokal. hal ini yang membuat sangat aneh karena amerika saja tahap ini penggunaan frekuensi sangat maksimal bisa digunakan seperti selain lokasinya sangat efisien. tiap daerah secara teknis masih memungkinkan dilakukan penambahan jumlah stasiun tanpa melanggar aturan dari itu itu sendiri, dan kita mungkin sedikit menambahkan luas cakupan dari sebuah pemancar gelombang radio sangat tergantung kepada hal hal teknis antara lain letak dan posisi antena, ketinggian mendirikan antena, daya pemancar dan sebagainya. bisa kita gambarkan jakarta misalnya kalau wilayahnya kemudian sangat tergantung pada aturan tahun an tersebut maka tidak akan stasiun televisi swasta itu menempatkan antenanya lokasi kebun jeruk atau kedua seperti yang rcti lakukan. kemudian semua swasta menempatkan pada tempat yang ,sama, karena ternyata dengan biaya yang efisien cakupan wilayahnya bisa melebar tidak hanya kabupaten tapi juga satu propinsi juga bahkan propinsi yang lain. sebatas geografis artinya disini kabupaten tersebut menjadi tidak relevan lagi karena batas teknisnya artinya batas geografinya tidak sama dengan batas teknis. akibatnya banyak wilayah kabupaten yang idle karena dialokasikan pada tidak memanfaatkan. seperti misalnya wilayah wilayah pantura. bahwa seperti halnya yang sudah ahli sampaikan secara lebih jelas dapat kita petik bahwa sekarang inipun saja tidak harus menunggu digitalisasi, sebuah siaran televisi itu sebenarnya bisa berisi dua siaran sekaligus. ini populer negara tetangga kita yaitu thailand dan filipina, dimana dengan titletext seseorang yang menonton televisi bisa menonton informasi saham kemudian jadwal sholat, jadwal penerbangan, informasi yang lain, termasuk juga berita berita line melalui satu saluran yang sama. indonesia populer ini justru tvri televisi republik indonesia kalau kita menonton kita ada fasilitas deleted, kita juga bisa menonton program tidak ada hubungannya berjalan bersama sama, dan hal ini sangat dimungkinkan nantinya sampai delapan program grafis bersamaan apabila deleted dan sepuluh program video bersamaan. jadi kalau ditotal mungkin akan sekitar content yang dapat dicermati pada satu kanal, bahwa negara yang sangat maju saya harus ambil contoh misal amerika ada sebuah badan namanya fcc federal communications commissions), yang dulu memang tidak sederhana, fcc tidak bisa disamakan dengan kpi yang hanya beranggotakan lima atau tujuh orang. tapi aksinya anggota kami puluhan orang, dan kemudian terdiri dari banyak ahli mengatur penggunaan frekuensi sampai sangat detil termasuk juga remote control. kemudian kursi roda termasuk juga frekuensi late, handphone, televisi. bahwa pengaturan frekuensi tetap diperlukan hanya saja diperlukan kecerdasan dalam mengatur frekuensi. jadi artinya jangan sampai kemudian alokasi yang ada itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. contohnya bisa ahli hadirkan, indonesia baru saja mengadopsi satu pemikiran yang sangat baik, sangat cerdas soal ini yaitu ketika memberikan alokasi frekuensi untuk telepon genggam. ketika telepon genggam pertama kali masuk indonesia, yaitu menggunakan frekuensi mhz dan itu sebetulnya bukan alokasi frekuensi, kemudian digeser mhz sesuai dengan standar internasional, khalayak umum mengenal telepon amps waktu itu mhz, ketika ada telepon gsm menggunakan frekuensi yang berbeda mhz ini standar itu, kemudian ketika pelanggan jumlah gsm meningkat indonesia itu sudah sampai hampir juta pengguna telepon dialokasikan mhz sudah disediakan lagi lebih ternyata amps sudah tidak lagi pernah digunakan, sekarang ada operator baru dialokasikan masuk kembali itu luar negeri juga terjadi hal semacam itu. jadi maksimalisasi alokasi frekuensi sehingga tidak kemudian membatasi frekuensinya tertutup. kalau pun penuh sudah disediakan alokasi lain, yaitu mhz naik lagi mhz dan terus sesuai dengan penambahan frekuensi: bahwa ahli tidak menolak anggapan ini. jadi artinya ini sangat membatasi, kemajuan teknologi sangat membatasi bangsa ini untuk bisa berkreasi. kalau referensi yang digunakan dalam penyusunan aturan aturan dalam undang undang penyiaran ini masih menggunakan refleksi lama yang sudah out date:. bahwa ahli dihadirkan disini adalah dalam kapasitas secara teknis. secara teknis ada hal hal yang dimaksudkan kecanggihan teknologinya atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. mengenai hal tersebut melanggar hak asasi manusia atau melanggar policy, ahli tidak merasa cukup kapasitasnya untuk menjawab. bahwa kalau ahli boleh berpendapat andaikata yang menyusun undang undang ini pun adalah pihak pihak yang sudah berkepentingan secara teknis dan menguasai teknis saja salah terhadap international telecommunication union, apalagi kalau menggunakan orang orang yang tidak menguasai salah satu. bahwa sebenarnya pertanyaan secara struktur atau pertanyaan secara materi ahli kurang mengerti aturannya, tetapi ahli mohon ijin berani mencoba untuk menjawab, karena pada setiap perkembangan selalu ada penambahan peraturan. misalnya saja soal kejahatan bisa dilakukan analogi bahwa kejahatan itu berkembang sesuai dengan teknologi atau sesuai dengan masyarakatnya. oleh karena itu memang diperlukan tambahan, yang ahli bisa tangkap dari pertanyaan tersebut adalah bahwa memang selalu ada upgrading atau penambahan semacam the electronic act yang sudah diadopsi oleh singapura pada tahun dan kemudian ditambahkan redaksinya itu akan terus date sesuai dengan perkembangan yang ada. sehingga peraturan yang baru ada yang sifatnya kemudian sangat general yang bisa kemudian menghapus peraturan yang lama, tetapi ada yang sifatnya mengada ada. perkara apakah itu menambahkan apa tidak, ahli biasanya tidak terlibat sampai mengemas. bahwa kalau perkembangan teknologi yang secara detailnya juga masuk indonesia, tentu pengaturan pengaturan pun menjadi perlu, misal adanya peraturan teknis yang baru yakni adanya undang undang telekomunikasi yang sebelumnya yaitu, undang undang telekomunikasi nomor tahun kemudian sekarang sudah direvisi dengan undang undang telekomunikasi nomor tahun dengan tambahan tambahan atau aturan aturan yang sifatnya baru ada yang masih mengulangi yang lama, dan ada yang kemudian menyempurnakan. bahwa dalam pandangan ahli, kpi adalah termasuk salah satu produk dari undang undang nomor tentang penyiaran, bahwa seperti tadi yang sudah disebut oleh pemohon yaitu terdapat yang kemudian mengatur adanya pembatasan televisi menjadi hanya jenis kategori lembaga penyiaran televisi. yaitu penyiaran lokal kemudian penyiaran berlangganan, penyiaran publik dan komunitas. dalam keterangannya diturunkan berdasarkan referensi, misalnya sk. mensen nomor yang lalu yang itu memang mengacu kepadanya, bahwa izinkanlah ahli menampilkan satu perkembangan yang terjadi republik ini, sebenarnya ini sesuai dengan pengetahuan, ada peraturan peraturan yang disusun, yaitu ada beberapa perubahan yang sangat krusial, pada saat disusun lembaga penyiaran khususnya televisi ketika tahun muncul surat keputusan mensen nomor yang sangat legendaris, pada waktu itu indonesia pernah mengeluarkan aturan untuk mengizinkan swasta. bahwa ahli sudah mencoba untuk menilai, bahwa swasta pada waktu itu juga memiliki skup seperti lembaga penyiaran swasta lokal, seperti yang ada dalam undang undang penyiaran, karena pada waktu itu belum ada isu soal komunikasi, belum ada isu soal kemajuan teknologi yang ada: bahwa kemudian muncul mensen nomor tahun yang ini sangat erat dengan tadi apa yang disampaikan, yang lain bahwa muncul suatu policy juga adanya kemudian nasionalisasi mulai dari satu lembaga kemudian yang lain dan akhirnya yang paling bawah telah kali dirombak total dan ini selalu berubah, akhirnya sekarang ini kembali lagi kepada aturannya seperti mensen nomor padahal teknologi yang berlaku, juga dengan kemajuan yang ada sudah lebih daripada ini. sehingga menurut hemat ahli kalau boleh ahli ikut menilai meskipun ini masih ada secara teknisnya. bahwa kalau sebuah lembaga itu memungkinkan siaran secara nasional tanpa mematikan yang lokal dalam segala aturan teknis yang ada bahkan dimungkinkan yang nasional itu tidak bersifat regional kalau memang ada strategi yang memungkinkan, kenapa dia harus dilafalkan. kenapa yang tadi besar dikecilkan, kenapa kita tidak menumbuhkembangkan yang lokal dan itu kemudian dibesarkan. analognya sudah terjadi. sebuah televisi lokal bali, bali ini kemudian bisa menyewa transponder dalam satelit palapa dan kita bersama sama seluruh indonesia bisa menyaksikan siaran dari bali secara nasional. kalau dilihat itupun kemudian lokal naik menjadi nasional. kenapa kita kemudian tidak memberikan satu pandangan dalam undang undang yang ahli insya allah bisa bantu secara teknis yang memungkinkan hal yang sifatnya kecil menjadi besar, bahwa kenyataannya kalau kita melakukan atau kita menjalankan secara konsekuen dan konsisten dari undang undang penyiaran ini itu akan mematikan kreativitas dan akan mematikan penggunaan teknologi. apakah itu policy atau tidak ahli tidak berani memberikan penilaian karena policy apalagi policy negara itu kemudian tidak bisa diajukan atau tidak bisa dipertanyakan: bahwa menurut pendapat ahli undang undang penyiaran sudah ketinggalan zaman secara teknologi: bahwa kalaupun dalam peraturan pemerintah nomor tahun disebutkan bahwa pemberian izin orbit satelit radio frekuensi adalah wewenang pusat, kecuali radio dan televisi lokal. apakah daerah bisa mengeluarkan peraturan daerah seperti ini, akan sangat memberi warna yang salah terhadap semua pengaturan republik ini. bahwa tentang pemikiran lokal dan global, ahli sangat sependapat, yang dalam istilah ahli adalah globalisasi, dan pernah ahli tulis dalam sebuah harian, globalisasi adalah tidak berpikir local tetapi sampai pada tahap global dan merupakan impian bagaimana suatu daerah bisa diakses. bahwa ahli sedikit menyebutkan satu referensi beberapa waktu yang lalu tahun ada penobatan seorang adipati yogya. pati paku alam, kebetulan ahli selaku sekretaris panitia gumenengan (penobatan). ahli memanfaatkan teknologi global, memanfaatkan internet, memanfaatkan juga teman teman media untuk mengangkat citra lokal internasional, tapi dalam undang undang ini justru hal tersebut tidak dimungkinkan. janganlah global mau nasional saja tidak boleh, bahwa secara tegas dapat ahli aturan juga tanpa mengesampingkan teknologi digital saja frekuensi yang tersedia sekarang inipun masih jauh dari penuh, tanpa mengesampingkan teknologi digital: bahwa ahli harus menjawab bahwa pengaturan secara teknis sudah ada, jadi tidak boleh ada frekuensi yang bersama, tidak boleh ada frekuensi yang rapat, tidak boleh juga berselisih lima kanal atau sembilan kanal untuk uhf ataupun vhf, kalau mengikuti ini, semua sudah diikuti dan kemudian ada aturan umum teknis, kalau teknis mungkin untuk kami membahas suatu protection ratio disini. tetapi kalau kita masukan kriteria yang ada dalam itu international telecommunication union) tadi. angka satu sampai dengan angka empat bebas yang ada jakarta itu masih tetap free, masih tetap kosong tanpa kemungkinan mengganggu antara satu dan yang lain. kecuali kalau memang ternyata ada kemungkinan sudah terisi diantara sehingga sisanyapun tinggal empat lagi. mungkinkah tidak ada dimungkinkan dialokasikannya frekuensi lain, karena alokasi frekuensi yang ainun sekarang sudah dimungkinkan dengan adanya fasilitas televisi yang bisa disebut secara teknis tab band. jadi tab band itu fasilitas yang setengah, sehingga mestinya sebuah televisi biasa yang hanya kita kenal hanya uhf nya hanya sampai kita bisa membaginya menjadi kanal tanpa saling mengganggu yang satu dengan yang lain. bukankah lembaga penyiaran bisa membela dirinya bahwa berita yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan pemberitaan yang obyektif dan seimbang (cover both side), dan tetap pada pemberitaannya. hanya jika lembaga penyiaran merasa bahwa ada kesalahan, maka lembaga penyiaran itu berkewajiban membuat ralat berita. rumusan kedengarannya bersifat compulsory padahal seharusnya ada ruang bagi lembaga penyiaran untuk mempertahankan isi pemberitaannya, dan disinilah kredibilitas suatu lembaga penyiaran itu diuji, dan apabila pihak yang dirugikan tetap merasa ada kekeliruan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan lembaga penyiaran itu pengadilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. ini akan lebih sehat dan kondusif. sebaliknya, apabila rumusan ini dipertahankan maka bukan mustahil esensi kebebasan lembaga penyiaran akan terganggu untuk tidak dikatakan terancam. alhasil, akan ada budaya takut pada lembaga penyiaran, dan ini akan merugikan kualitas informasi yang akan disiarkan. undang undang nomor tahun menjalankan politik sensor yang diskriminatif. undang undang penyiaran bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen jo. undang undang dasar hasil amandemen)huruf dalam menyelenggarakan siarannya lembaga penyiaran berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan. kehidupan tanpa sensor adalah kehidupan yang ideal, dan ini tampaknya tak akan kita miliki. jadi pemohon menyadari dalam beberapa hal pasti ada lembaga sensor. yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa untuk lembaga penyiaran berlangganan dibolehkan sensor internal sementara untuk lembaga penyiaran lainnya diperlakukan sensor external? apa parameternya? kalau lembaga penyiaran swasta menyiarkan film sama dengan lembaga penyiaran berlangganan, kenapa yang satu memperlakukan sensor external sedang yang satu lagi memperlakukan sensor internal? perlakuan diskriminatif ini jelas bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen yang menolak diskriminasi pertanyaan berikutnya: mengapa untuk iklan juga ada lembaga sensor external? apakah ini bukan sesuatu yang berlebihan? politik sensor ini jelas tak positif buat kreatifitas media, cetak maupun elektronik. kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, maka dapat disimpulkan politik hukum dari penyiaran yaitu sebagai berikutnegara melalui undang undang penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran,, khusus mengenai tata cara teknis penyiaran. cchukumbahwa kalau boleh ahli sampaikan sekali lagi bahwa penyusunan ini menggunakan referensi yang lama. jadi ada sebuah peta frekuensi yang waktu itu disusun oleh dinas frekuensi parpostel, departemen penerangan dan tvri yang membagi misalnya pulau jawa ini kedalam wilayah wilayah dalam hitungan kabupaten. jadi tiap kabupaten dialokasikan kanal, padahal kemungkinannya adalah: stasiun itu tidak hanya meliputi satu kabupaten dia bisa lebih dan undang undang inipun menjadi inkosisten karena disebut lokal tidak jelas, karena lokalnya itu adalah lokal kabupaten atau lokal propinsi. sehingga dari referensi yang digunakan kabupaten dan pengertian lokal inipun tidak tepat, apalagi kalau dilihat secara teknis, karena pengaturan secara teknis ini tidak sama dengan pengaturan geografis, ini berbeda dengan telepon genggam misalnya. telepon genggam harus diulangi setiap pemancarnya, setiap sekitar kilo dan kalaupun itu kurang bisa memasang perangkat perangkat tambahan yang disebut dengan microsell, nanosell, atau piksel yang ada dalam ruangan itupun tanpa saling mengganggu dan tidak perlu aturan yang sangat referensi dibatasi. artinya secara teknis hal tersebut selalu ada solusinya. jadi kalau boleh, karena ahli memang kapasitasnya hanya untuk menilai secara teknis. referensi teknis yang digunakan out date, bahwa ahli berpendapat tidak hanya televisi yang dirugikan oleh pembatasan, dan ahli selaku masyarakat awam yang tidak punya kaitan dengan satu televisi manapun, sangat dirugpengujian tahun tentang penyiaranbagaimana dimaksud ketentuan tahun tentang mahkamah konstitusi? menimbang bahwa terhadap kedua permasalahan tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: kewenangan bahwa berdasarkan ketentuan uud junctotahun juncto penjelasan, terlepas dari adanya perbedaan pendapat dari hakim konstitusi terhadap ketentuan undang undang nomor tahunpenjelasan tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud "hak konstitusional adalah hak hak yang diatur dalam uud dan "perorangan termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama". bahwa merujuk ketentuan tahun para pemohon guo termasuk kategori perorangan wni, dalam hal ini adalah kelompok orang, yaitu para insan penyiaran, yang mempunyai kepentingan sama terhadap adanya suatu undang undang penyiaran yang diharapkan bisa melindungi dan mengakomodasi kepentingan dan hak konstitusional mereka. hak konstitusional para pemohon guo yang diatur dalam uud sebagai insan penyiaran, antara lain ialah hak yang diatur dalamhak konstitusional ini menurut anggapan para pemohon guo dirugikan oleh berlakunya tahun tentang penyiaran. bahwa kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu tidak perlu bersifat real aktual sampai menunggu jatuhnya korban uu, tetapi cukup bersifat potensial berdasarkan "objective constitutional validity" dan "broad approach fundamental rights litigation" dexter, cora luster rosemary, menimbang bahwa seorang hakim mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki legal standing dengan alasan: bahwa menurut pemohon dalam permohonannya pemohon merupakan suatu badan hukum privat sebagaimana yang diatur oleh buku iii bab kitab undang undang hukum perdata kuh perdata) tentang persekutuan perdata maatschap), khususnya dan kuh perdata: bahwa ketentuan sebagaimana diatur oleh buku iii bab kuh perdata tentang persekutuan perdata .), koperasi, atau yayasan: bahwa pemohon dalam tambahan penjelasan mengenai alas hak perdata juga mendalilkan pada keputusan raja maret tentang perkumpulan perkumpulan berbadan hukum rechtspersoonlijkheid van vereenigingen): bahwa suatu perkumpulan untuk menjadi suatu perkumpulan perkumpulan berbadan hukum c g direktorat jenderal administrasi hukum umum, tidak cukup pendiriannya hanya dengan akte notaris lebih lebih tanpa akte notaris, bahwa pemohon bukan merupakan subyek hukum yang dimaksuddisimpulkan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagaimana diatur undang undang nomor tahun bahwa akan tetapi,pokok perkara menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan (empat belas) dalil permohonan guo, mahkamah perlu terlebih dahulu menelaah hubungan antara uud hak asasi manusia ham), tahun tentang pers, dan tahun tentang penyiaran, karena seluruh perdebatan tentang kehadiran penyiaran tidak bisa lepas kaitannya dengan pers, ham, dan konstitusi uud menimbang bahwam melalui konstitusi. oleh karena itu, salah satu materi muatan konstitusi adalah adanya pengaturan tentang ham saponin lohan), bahkan konstitusi harus selalu berbasis ham (constitution based upon human rights). uud baik sebelum maupun sesudah mengalami amandemen, juga telah memuat jaminan tentang ham yang salah satunya mengenai "kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang kemudian dipertegas lagi dengan ketentumudian tahun tentang hak asasi manusia menegaskan juga". menimbang bahwa salah satu perwujudan ketentuan uud adalah lahirnya tahun tentang pers yang dalam konsideransnya juga merujuk ketetapan mpr xvii mpr tentang hak asasi manusia. sementara itu, tahun tentang penyiaran konsiderans mengingatnya merujuk uud tahun tentang hak asasi manusia, dan tahun tentang pers. menimbang bahwa dengan demikian, kelahiran tahun tentang pers danmenimbang bahwa secara konstitusional, pembatasan kebebasan pers dan kebebasan penyiaran adalah dalam rangka "pembukaan uud )". samping itu, juga dibatasi oleh ". nilai nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa tahun menimbang , frekuensi udara yang terbatas memerlukan pengaturan publik. menimbangmenimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, beberapa masalah pokok menjadi fokus telaah terhadap (empat bebas) dalil permohonan guo, yaitulembaga pencabutan ijin yang merupakan "hukuman mati", cc. masalah independensi kpi dan kewenangan untuk membuat regulasi, menimbang bahwa dalam pokok perkara perlu ditelaah mengenai dalil dalil yang dikemukakan oleh para pemohon guo yang menyatakan tahun atau setidak tidaknya beberapa dari tersebut bertentangan dengan uud sbb.: pemohon mendalilkan bahwa tahun yang memberikan status lembaga negara kepada komisi penyiaran indonesia kpi) bertentangan dengan uud karena uud tidak mengenal lembaga negara seperti kpi. terhadap dalil pemohon tersebutpemohon mendalilkan bahwa kpi dengan kewenangan. yang begitu besar yang diberikan oleh penyiaran akan menjadi lembaga seperti departemen penerangan masa lalu yang bersifat represif yang akan mematikan kebebasan dan kemerdekaan lembaga penyiaran, seperti ditunjukkan oleh adanya ketentuan jo. jo. dan jo. jo. jo. dan tahun yang menurut para pemohon bertentangan dengan bab uud karena, menurut pemohon, keseluruhan ketentuan atas membuktikan bahwa kemandirian kpi sebagai lembaga negara yang bersifat independen adalah semu belaka sehubungan dalam membuat dan menjalankan regulasi harus bersama sama pemerintah. terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah melihat adanya ambiguitas pemohon karena satu pihak mendalilkan kpi akan menjadi reinkarnasi departemen penerangan, dan lain pihak pemohon memohon untuk menghapuskan yang sesungguhnya membatasi kewenangan kpi yang terlalu besar yang dikhawatirkan oleh pemohon. dalam hubungan ini. "tahun tentang, dan fungsi musisi. pemohon mendalilkan bahwa penyiaran telah menciptakan kpi yang merupakan reinkarnasi departemen penerangan deepen)seperti ditunjukkan oleh ketentuan dan penyiaran, sehingga bertentangan dengan uud terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah berpendapat ketentuan huruf yang menyediakan sanksi pencabutan izin penyelenggaraan siaran yang alasan alasannya tercantum dalam penyiaran hanya memuat jenis jenis sanksi administratif salah satunya adalah pencabutan izin penyiaran yang oleh para pemohon dipandang merupakan "hukuman mati" bagi lembaga penyiaran yang bertentangan dengan ketentukarena "hukuman mati" tersebut hanya boleh dilakukan melalui due process law huruf dalam pada itu dua orang hakim berpendapat ketentuan huruf gjo. penyiaran harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan uud pemohon mendalilkan bahwa penyiaran menerapkan kebijakan yang diskriminatif dan tidak adil karena lembaga penyiaran tidak dilibatkan dalam kpi, seperti ditunjukkan oleh ketentuan huruf sehingga bertentangan dengan jo. uud menurut mahkamah kebijakan itu sudah tepat, karena hal itu justru akan menjaga independensi kpi agar terhindar dari konflik kepentingan, dan bukan merupakan kebijakan yang diskriminatif, serta tak ada kaitannya dengan ketentuan jo. uud pemohon mendalilkan bahwa tahun tentang penyiaran mengandung yang diskriminatif seperti ditunjukkan dalam huruf dan huruf ajo sehingga bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa pemohon telah salah dalam memahami makna diskriminatif yang dimaksud dalam uud pengertian diskriminasi harus difahami sesuai dengan ketentuan butisesuaian dengan article international covenant civil and political rights occur). pembedaan lembaga penyiaran dalam lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, berlangganan, dan asing dengan status, hak, dan kewajiban yang berbeda seperti yang diatur dalam tahun bukanlah kebijakan yang bersifat diskriminatif seperti yang dimaksud dalam uud demikian pula tak diperbolehkannya orang orang yang berasal dari media massa untuk menjadi anggota kpi, seperti atas telah dikemukakan, bukanlah suatu kebijakan yang diskriminatif, melainkan semata mata untuk menghindari konflik kepentingan (conflict interest) dalam rangka menjaga independensi kpi. pendapat mahkamah tersebut angka juga berlaku terhadap dalil pemohon yang menganggap penyiaran menerapkan kebijakan diskriminatif, karena "lembaga penyiaran publik boleh memuat siaran iklan komersial, sedangkan lembaga penyiaran komunitas tidak" dalil "lembaga penyiaran berlangganan dibandingkan lembaga penyiaran swasta dalam masalah luas jangkauan siaran" dalil dan "masalah sensor internal oleh lembaga penyiaran berlangganan, sedangkan lembaga penyiaran lain sensor harus oleh lembaga sensor" dalil namun terhadap pendapat mahkamah tentang hal dimaksud seorang hakim membenarkan dalil pemohon tentang adanya diskriminasi terhadap lembaga penyiaran swasta dalam luas jangkauan siaran dan pemuatan siaran iklan komersial yang memandang lembaga penyiaran swasta dengan jangkauan nasional dapat ditutupi sebagian misi yang menjadi kewajiban lembaga penyiaran publik melalui pengaturan, sehingga perbedaan lembaga penyiaran dalam klasifikasi non profit dan profit oriented atau komersial tidak cukup menjadi dasar untuk mengadakan pembedaan tersebut. terhadap dalil kesembilan) tentang kebijakan represif penyiaran dengan adanya ketentuan tentang alasan alasan pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran yang dianggap bertentangan dengan jo. jo. uud pendapat mahkamah dan mutasi mutans berlaku untuk dalil pemohon nomor dalil dalil kesepuluh) dari pemohon bahwa ketentuan penyiaran yang berbunyi "isi siaran dan jasa penyiaran televisisen) mata acara yang berasal dari dalam negeri" telah menegaskan kemerdekaan dan kebebas, sehingga bertentangan dengan ketentuan dan uud terhadap dalil tersebut mahkamah berpendapat bahwa hal itu adalah terkait dengan fungsi dan tujuan negara untuk "melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia" seperti tersebut dalam alinea keempat pembukaan uud dan merujuk ketentuhingga tidaklah bertentangan dengan uud seperti yang didalilkan oleh pemohon. dalil pemohon dalil kesebelas) bahwa adanya ketentuan wajib ralat berita meskipun hanya didasarkan pada sanggahan atas isi siaran berita seperti tercantum dalam penyiaran telah menegaskan kebebasan dan kemerdekaan penyiaran, karena sanggahan belum tentu benar. mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tersebut dapat dibenarkan, sehingga bagian dari tersebut yaitu anak kalimat ". atau terjadi sanggahan" bertentangan dengan jo. jo. uud dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali apabila pengertian ralat berita yang didasarkan pada sanggahan tersebut ditafsirkan sebagai disahkannya sanggahan dimaksud oleh lembaga penyiaran dalam media siaran. sanggahan tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa suatu berita atau siaran tidak benar atau keliru. sesuai dengan prinsip "cover both sides", jika terdapat bantahan atau sanggahan terhadap suatu berita atau siaran, maka dengan menyiarkan bantahan atau sanggahan itu saja sudah cukup memenuhi prinsip "cover both sides", kecuali jika terdapat bukti bukti pendukung lain yang kuat dan sesuai dengan prinsip itu, kewajiban untuk melakukan ralat yang didasarkan atas adanya sanggahan atau bantahan berarti telah mengesampingkan asas praduga tak bersalah (resumption innocence), sebab rumusan tersebut mengandung anggapan bahwa dengan adanya sanggahan atau bantahan, suatu siaran atau berita sudah pasti salah, sehingga harus dilakukan ralat dan tidak cukup hanya menyiarkan sanggahan atau bantahan termaksud. pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah berarti pelanggaran terhadap "due process law dan karenanya bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. hal itu dapat dibandingkan persoalan ini dengan apa yang diatur dalam tahun tentang pers yang dapat menjadi rujukan untuk membedakan hak jawab atas dasar tanggapan atau sanggahan dengan hak koreksi (ralat) untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers (vide butir dan serta dan pers). dalil pemohon dalil keduabelas) bahwa tahun telah menerapkan kebijakan sensor seperti tersebut dalam" sehingga bertentangan dengan dan menurut mahkamah adalah tidak benar, karena kebijakan itu adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen penyiaran sesuai dengan pembukaan dan ketentuan uud kenyataan yang dihadapi masyarakat dewasa ini sehubungan dengan materi siaran tertentu dari lembaga penyiaran telah mengukuhkan pendapat tersebut. dalil pemohon dalil ketigabelas) bahwa ketentuan dan jo. penyiaraketentuan uud terhadap dalil tersebut. terhadap dalil pemohon dalil keempatbelas) bahwa adanya sanksi administratif seperti tersebut dalam ketentuan penyiaran telah menciptakan ketakutan terhadap lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi, mahkamah berpendapat bahwa ketentuan sanksi administratif tersebut adalah wajar asalkan penerapannya memenuhi due process law dan khusus untuk sanksi yang bersifat "hukuman mati" yaitu "pencabutan ijin penyelenggaraan penyiaran" mahkamah telah menyampaikan pendapatnya seperti tersebut nomor atas, menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut atas dalam pokok perkara, terhadap (empat belas) dalil pemohon dalam permohonan guo dapat dikabulkan sebagian: mengingat dan undang undang republik indonesia tahun tentang mahkamah konstitusi. mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian: menyatakan bahwa untuk bagian anak kalimat ". atau terjadi sanggahan", dan untuk bagian anak kalimat ". kpi bersama ."". atau terjadi sanggahan dan untuk bagian anak kalimat ". kpi bersama selebihnya: demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi pada hari kamis, tanggal juli dan diucapkan pada hari ini rabu, tanggal julm.c, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon kuasanya. ketua, ttd. prof. dr. jimmy asshiddianegara melalui publik dan lembaga penyiaran swastberdasarkan hal hal yang telah diuraikan atashuruf dan huruf huruf huruf dan dan huruf a,e,f dan dan bertentangan dengan undang undang dasar hasil amandemen dan oleh karena itu tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memerintahkan yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut atas untuk dimuat dalam berita negarbukti undang undang nomor tahun tentang penyiaran, bukti tulisan prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h., yang berjudul judicial review dictum edisi bukti the rise modern judicial review", christopher wolfe, new york, basic books, hal bukti judicial review and the national political process", jesse cooper, chicago, the university chicago press, hal bukti media indonesia, november dengan judul dpr abaikan kontroversial dalam ruu penyiaran": bukti media indonesia, november dengan judul ruu penyiaran lemah dari sudut moralitas": bukti media indonesia, november dengan judul anggota pansus setujui ruu penyiaran": bukti harian tempo, januari dengan judul penyiaran sah tanpa tanda tangan presiden": bukti harian tempo, januari dengan judul penyiaran tetap berlaku meski tidak ditandatangani presiden": bukti harian tempo, januari dengan judul produk hukum paling kontroversial sepanjang bukti kompas, januari dengan judul pssi dan ansi ajukan judicial review penyiaran": bukti media indonesia, desember dengan judul skenario pasca penyiaran disahkan", oleh: kmt roy suryo notodiprojo pemerhati komunikasi dan multimedia): bukti media indonesia, november dengan, judul amien setuju pengesahan ruu siaran ditunda" bukti sinar pagi, november dengan judul soal tertundanya ruu penyiaran", aisyah: rakyat muak aksi demo, uci karinding: bisa gejolak: bukti media indonesia, november dengan judul ruu penyiaran ingkar hak publik mendapat informasi", bukti warta kota, november masyarakat pers unjuk rasa, ruu penyiaran gagal disahkan": bukti harian investor, november tak kuorum, dpr gagal sahkan ruu penyiaran": bukti kompas, november dengan judul mengapa ruu siaran secara rasional harus ditolak?" oleh: hadi praktisi penyiaran), bukti media indonesia, november dengan judul asosiasi tolak ruu penyiaran disahkan": bukti suara pembaruan, februari dengan judul penyiaran menghidupkan kembali otoritarianisme" oleh: ashari siregar dosen fisil ugm),lampiran akta notaris plat helmy penuh, sh., nomor tanggal pebruari tentang pendirian organisasi ikatan jurnalis televisi indonesia inti) lampiran keputusan keputusan munas persatuan radio siaran swasta nasional indonesia, jakarta november lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persatuan perusahaan periklanan indonesia, lampiran anggaran dasar asosiasi televisi siaran indonesia ansi): lampiran akta notaris zainal arifin, sh., nomor tanggal juli tentang persatuan sulih suara indonesia, lampiran anggaran dasar komunitas televisi indonesia komteve), menimbang bahwa pada persidangan tanggal november telah didengar keterangan pemohon, yang pada pokoknya menyatakan tetap para permohonannya, menimbang bahwa pada tanggal november mahkamah konstitusi telah menerima surat dan permohonan indonesia media law and policy centre untuk diikutsertakan dalam perkara nomor puu dan isi permohonan tersebut pada pokoknya sebagai berikut: politik hukum penyiaran dan komentar permohonan hak uji materil judicial review) terhadap undang undang nomor tahun tentang penyiaran yang diajukan mahkamah agung pada tanggal maret oleh inti, pssi, pipi, atasi, perkusi, dan komteve, yang kemudian dipublikasikan secara luas, pada hakekatnya dapat digambarkan sebagai berikut: ada (sebelas) materi kesimpulan politik hukum dari undang undang penyiaran dalam permohonan judicial review tersebut, yaitukomentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini terlalu tergesa gesa dan tidak benar. jika dibaca secara utuh seluruh materi undang undang penyiaran yang sudah disajikan pada bab maka alasan utama lahirnya undang undang penyiaran ini adalah mencabut atau tidak memberlakukan undang undang nomor tahun tentang penyiaran, yang memberikan kekuasaan penuh kepada menteri penerangan untuk mengontrol penyiaran indonesia. dengan demikian, dengan dinyatakannya undang undang nomor tahun tentang penyiaran, maka dengan begitu pula peran sentral menteri penerangan departemen penerangan) sudah berakhir. dengan alasan ini, maka permohonan untuk melakukan judicial review atas undang undang penyiaran terhadap undang undang dasar sesungguhnya menciptakan kembali lahirnya departemen penerangan sebab dengan begitu undang undang nomor tahun masih tetap berlaku. jadi, bisa kalau begitu permohonan ini sesungguhnya bisa dibaca sebagai permohonan menghidupkan kembali departemen penerangan. selain itu, bisa pula dibaca bahwa permohonan tersebut menginginkan berlakunya undang undang nomor tahun yang sangat represif dan otoriter. secara dengan itu, kelihatannya permohonan ini akan menggelinding kepada keinginan untuk menciptakan kekacauan dalam dunia penyiaran, karena tanpa undang undang penyiaran yang berlaku sekarang, maka akan terjadi benturan hukum antar beberapa undang undang, antara lain undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang memberikan kewenangan perizinan kepada dirjen pos dan telekomunikasi departemen perhubungan dengaotonomi daerah, yang memberikan kewenangan perizinan penyiaran lokal kepada gubernur. sesungguhnya, komisi penyiaran indonesia kpi) memang diperlukan kehadirannya. kpi memang harus merupakan wadah tunggal, karena mengatur ranah publik yang dipergunakan oleh penyiaran. pengaturan frekuensi yang diambil dari spektrum gelombang radio ini juga terikat oleh international telecommunication union. bukankah pemerintah indonesia juga hanya satu? negara demokrasi dunia manapun frekuensi untuk penyiaran memang diatur oleh sebuah badan untuk itu. dalam adenium hukum internasional dianut pemahaman bahwa broadcasting universal but legal mozaik. kpi sebagai "wasit" sangat penting sebagai jawaban atas berkurangnya peran pemerintah bidang penyiaran, yang pada waktunya peran itu menghilang. pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus selalu dikontrol oleh media. oleh karena itu, bila peran kpi dilakoni dan diambil alih oleh pemerintah seperti masa orde baru melalui menteri penerangan, maka sungguh tidak masuk akal. sebab, bagaimana mungkin bisa diharapkan media secara bebas dan independen mengawasi jalannya kekuasaan yang dipegang pemerintah bila kemudian pemerintah bermain sebagai "wasit" penyiaran. karena itu, sudah seharusnya dan selayaknya kpi itu adalah wadah tunggal dan berwibawa menjaga agar pelaku penyiaran bermain secara wajar. sumber dana kpi memang berasal dari negara, bukan dari pemerintah, yang diwujudkan melalui mekanisme pendanaan apbn. bukankah uang negara itu adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat? independensi kpi bukan semata mata diukur dari sumber pendanaannya, tetapi yang lebih utama adalah pada integritas dan profesionalisme anggotanya. mekanisme kerja yang dibangun berdasarkan prinsip keterbukaan, transparan dan akuntabel akan mendukung lahirnya kpi yang independen dan berwibawa. dengan uraian dan penjelasan seperti ini, maka menjadi terang dan jelas bahwa kesimpulan untuk mengatakan telah terjadi pengontrolan kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran melalui pembentukan wadah tunggal kpi tidak beralasan. negara melalui undang undang penyiaran mematikan kreativitas organisasi penyiaran khusus mengenai tata cara teknis penyiaran. komentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini terlalu dipaksakan dan tidak benar serta sangat subjektif. permohonan ini justru menunjukkan bahwa ada prasangka subjektif yang dilakukan dengan mencoba membangun opini seolah olah partisipasi organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif bidang penyiaran, khususnya mengenai tata cara teknis penyiaran. adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak mempunyai relevansi satu dengan lainnya, bila kemudian dinyatakan bahwa organisasi penyiaran tidak dapat berperan aktif karena dikebiri oleh undang undang penyiaran. semua orang berhak membuat organisasi, termasuk bidang penyiaran. justru undang undang penyiaran mendorongnya bahkan memberikan tempat yang pantas. lihat saja, penjelasan huruf misalnya. dalam hubungannya dengan keanggotaan kpi yang tidak memungkinkan keanggotaannya berasal dari organisasi penyiaran, maka sungguh relevan mendesain anggota kpi harus terdiri dari orang yang independen dan tidak terkait dengan bisnis penyiaran. sebab, bagaimana mungkin kpi dapat menjadi "wasit" yang berwibawa jika kemudian dalamnya berisi "pemain pemain" bidang penyiaran. kpi harus merupakan badan yang merupakan badan pengaturan dunia penyiaran (regulatory body). anggota anggotanya harus merupakan orang orang yang independen. anggota kpi sepenuhnya mewakili kepentingan publik karena mengatur ranah publik untuk penyiaran. seseorang yang bekerja atau pemilik media penyiaran, bila ingin menjadi anggota kpi, harus melepaskan posisi dan jabatannya dari media penyiaran, harus menjadi orang yang independen. organisasi penyiaran tetap dapat berpartisipasi, antara lain dengan mengusulkan dan membuat pedoman perilaku penyiaran yang kemudian disahkan oleh kpi. hal tersebut jelas dinyatakan dalam undang undang. oleh karena itu, rasanya kesimpulan kedua yang diajukan dalam permohonan ini memperlihatkan bahwa pemahaman atas pengaturan dunia penyiaran belum utuhdiskriminatifkomentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini sama sekali tidak beralasan dan memperlihatkan kembali bahwa pemahaman tentang pengaturan penyiaran yang demokratis dan universal masih belum lengkap. negara negara demokrasi dunia manapun terdapat perbedaan pengaturan antara lembaga penyiaran publik lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas. peranan dan fungsi masing masing lembaga tersebut memang berbeda. pengaturan yang berbeda itu terutama disebabkan karena fungsi dan peranannya yang berbeda. perbedaan yang sedemikian itu menyebabkan terjadinya integrasi nasional. inilah antara lain usaha yang disebut melakukan keseimbangan peranan antara lembaga penyiaran yang ditujukan untuk sebesar besarnya manfaat dan kesejahteraan masyarakat. sebab para "pemain" ini menggunakan ranah publik dan harus diperuntukkan untuk kemaslahatan publik sesuai dengan porsinya. kesimpulan ini juga memperlihatkan keberpihakan pada prinsip dan paradigma pemikiran liberal ortodoks dan ekonomi pasar ortodoks yang pada akhirnya juga akan menciptakan monopoli oleh para pemilik modal, yang sebenarnya baik negara amerika serikat maupun negara negara demokrasi eropa telah dikoreksi. pembeda peran dan fungsi ketiga lembaga penyiaran ini sesungguhnya adalah jawaban tuntas atas dua prinsip utama pengaturan penyiaran yang demokratis, yaitu asas diversity ownership dan asas diversity contentkomentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini terlalu jauh dikaitkan dengan "isu intervensi atas kebebasan dan kemerdekaan pers penyiaran atas lembaga penyiaran". kesimpulan ini telah secara berlebihan memperlihatkan dengan menyatakan bahwapemahaman pengaturan sistem penyiaran belum cukup memadai. dinegara demokrasi dunia manapun, sistem penyiarannya memang dapat diintervensi negara, karena lembaga penyiaran mempergunakan ranah publik. lebih dari itu, tiap negara juga terikat oleh regulasi dan konvensi serta kesepakatan kesepakatan internasional yang dikeluarkan organisasi internasional yang disebut dengan international telecommunication union itu). disamping itu, sesungguhnya persoalan sanggahan adalah persoalan prinsip kerja jurnalistik profesional yang disebut dengan cover both sides yang pengaturan lebih lanjut dapat dilakukan lewat pedoman perilaku penyiaran dan atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh kpi bersama pemerintakomentar sebagai addinformandum: sesungguhnya kesimpulan ini mengada ada dan menabrak prinsip prinsip pengaturan sistem penyiaran yang universal dan umum dianut. kesimpulan untuk kesekian kalinya memperlihatkan pemahaman pengaturan penyiaran yang masih tidak jelas. pengaturan untuk lembaga penyiaran publik, lembagakamis, tanggal pebruari dan diregrestrasi dengan nomor puu serta perbaikan permohonan pemohon bertanggal pebruari yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada hari kamisketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dengan dalil dalilnya sebagai berikut: bahwa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya undang undang nomor tahun yakni: kehidupan rumah dan ketika bepergian dengan kendaraan bus, terganggu oleh berbagai jenis penyandang masalah sosial: pemohon belum menerima jaminan sosial, sesuai undang undang dasar republik indonesia tahun bahwaupakan sumber hukum bagi penanganan masalah sosial, akan tetapi justru berdasar undang undang tersebut, dikaitkan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun hak hak konstitusional pemohon dirugikan, beberapa indikasi dapat disajikan sebagai berikut: aspek legalitas undang undang nomor tahun sudah berusia sekitar tahun sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan atau kondisi kehidupan masyarakat masa kini, masa era reformasi, karena: (a) konsideran mengingat" mendasarkan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang telah amandemen sebanyak (empat) kali: perubahan pertama, tanggal oktober perubahan kedua, tanggal agustus perubahan ketiga, tanggal desember perubahan keempat, tanggal agustus (b) konsideran mengingat" mendasarkan pula pada tap mpr nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara, merupakan acuan kerja kabinet soeharto sebagai landasan replika sudah kadaluwarsa mengingat kini (tahun era kabinet gotong royong dipimpin oleh presiden megawati soekarno putri, pemohon sebagai warga negara berusaha selalu mentaati aturan hukum, tetapi justru presiden dan dpr tidak pro aktif menyusun ruu sebagai pengganti undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial, walaupun usianya telah tahun, bahwa konsideran undang undang tahun adalah undang undang dasar tahun sedangkan undang undang tersebut telah mengalami amandemen, maka undang undang nomor tahun sudah tidak layak dipakai lagi dan cacat hukum, aspek sosial kemasyarakatan setiap kali pemohon akan pergi luar rumah, terlebih dahulu menerima "tamu" yang tidak dikenal, yaitu mereka yang dikelompokkan dalam penyandang masalah sosial. pagi pagi sekitar pukul sudah ada orang datang meminta minta dan pemohon menerima tamu sampai atau kali sehari, dan jika diberi uang tidak seberapa, banyak antara mereka yang menggerutu. ketika bepergian dengan metro mini blok sama sebab tidak kurang dari sampai penyandang masalah sosial silih berganti, mengamen meminta uang dengan mata melotot, dengan demikian pemohon merasa tidak nyaman saat bepergian naik angkutan umum tersebut, karena samping banyak pengamen, pencopet juga merasa terganggu, iklan iklan pelacur, memisahkan pemohon sebagai pribadi maupun kepala keluarga, bahwa pemohon selaku mantan karyawan depok, merasa bangga manakala presiden dan dpr memiliki rasa kepekaan terhadap kehidupan masyarakat miskin, dengan mengganti undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial sekaligus menjabarkan berbagai undang undang organik. kenyataannya tidak demikian, sehingga sebagai warga negara dirugikan, vide uud negara tahun padahal undang undang nomor tahun itu sudah usang atau seharusnya dinyatakan tidak berlaku lagi: bahwa pemohon merasa dirugikan atas hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan penghidupan sehingga mengakibatkan tidak nyaman dan tidak nikmat dalam kehidupan keseharian baik rumah maupun ketika bepergian dengan kendaraan bus. bahkan keamanan pribadi pemohon juga tidak kurang ada jaminan kepastian hukum. kondisi itu semua diakibatkan oleh perilaku penyandang masalah sosial, bahwa pemohoncara keseluruhan atau setidak tidaknya sebagian dari materi muatan materi undang undang tersebut bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun vide juncto dannyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas seluruhnya atau setidak tidaknya sebagian darijuncto dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menimbang, bahwa dalam perbaikan permohonan pemohon bertanggal pebruari telah mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa hak konstitusional pemohon yaitu hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan penghidupahingga kini pemohon belum merasakan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud dan undang undang dasar tahun bahwa pembentukan undang undang nomor tahun telah menyimpang dari proses hukum yang berlaku, sebab undang undang tersebut hanya untuk kepentingan intern departemen sosial, sehingga tidak mampu menanggulangi berbagai jenis masalah sosial pada umumnya: cc. bahwa undang undang nomor tahun bertentangan dengan dan dan undang undang dasar seluruhnya, menyatakan bahwa materi muatan undang undang nomor tahun secara keseluruhan atau setidak tidaknya semua dan atau yang menyatakan . diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan , dinyatakan bertentangan dengan juncto dan undang undang dasar menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas seluruhnya atau setidak tidaknya semua dan atau yang menyatakan: . diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang undangan , dinyatakan bertentangan dengan dan dan undang undang dasar menimbangkliping koran harian kompas tanggal januari dengan judul kukuhkan diri sebagai pelindung utama konstitusi kliping koran harian kompas tanggal november dengan judul tanyakan anggota kpop yang lamar kotak (p kliping koran harian pos kota tanggal januari dengan judul iklan wanita wanita cantik pelacur melalui hp. (p tabel dinas kependudukan dan catatan sipil dengan judul jumlah penduduk dki jakarta berdasarkan kewarganegaraan dan jenis kelamin per kota bulan april tabel panti sosial dengan judul data panti sosial pemerintah provinsi dki jakarta tahun dan kliping koran harian kompas tanggal desember dengan judul jakpus hidup miskin undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial. peraturan daerah, daerah khusus ibukota jakarta nomor tahun tentang ketertiban umum dalam wilayah daerah khusus ibukota jakarta, daftar penyandang masalah sosial yang mengganggu kenikmatan hidup pemohon, daftar ruu (versi pemohon) yang perlu memperoleh perhatian presiden dan dpr ri, (p kliping koran harian kompas tanggal maret dengan judul beberapa alternatif urutan peraturan perundang undangan jenis pelacur bahan masukan untuk penyusunan ruu penanggalan pelacuran, (p keputusan menteri sosial nomor huk kep! ii tentang dasar pembangunan bidang kesejahteraan sosial., menimbangguo karena undang undang yang dimohonkarepublik indonesia tahunsehingga menurut undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusimenimbang bahwtentang mahkamah konstitusihak konstitusionalnya yakni hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan penghidupan pemohopemohon hingga kinidengan mana mahkamah berpendapat kerugian yang dialami oleh pemohon dipandang tidak signifikan dan proporsional sedemikian rupa, karena kerugian yang didalilkan pemohon yakni hak hidup serta hak mempertahankan hidup dan kehidupan keseharian baik rumah maupun perjalanan, merupakan masalah masalah negara, bangsa dan pemerintah yang hingga kini belum teratasi secara tuntas sehingga tidak relevan dengan kerugian konstitusional yang dimaksud oleh undang undang nomor tahun menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut atas, permohonan pemohon bertitik tolak dari kelalaian pembuat undang undang (legislative omission) dalam penyusunan undang undang sebagai tindak lanjut undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok kesejahteraan sosial, sehingga berdasarkan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dasar tersebut tidak memberikan kedudukan hukum (legal standing) pada pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian terhadapserta keterangan pemohon dalam pemeriksaan pendahuluan, pemohon telah tidak dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan berlakuny, oleh karena itu permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard): menimbang bahwa oleh karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka substansi pokok perkarabantu oleh wiranto, s.h., hum.m. dewa gede laguna, s.h., m.h. ttd. ttd. dr. hartono, s.h., mcl. maruarar siahaan, s.h. ttd. ttd. prof. mukti fadjar, s.h., m.s. soedarsono, s.h. panitera pengganti, ttd. wiranto, s.h., hum.

putusan perkaramerintahan daerah (selanjutnya disebut pemda) terhadap uud (selanjutnya disebut sebagai uud yang diajukan oleh: mayjen. purn. ferry tinggogoy, ketua dpw partai kebangkitan bangsa pkb) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan. rano paso kelurahan tataran pasar lingkungan iii kecamatan tondano selatan kabupaten minahasa: jack pareja, se, mba ketua dpd partai perhimpunan indonesia baru ppi) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan dikala ares kelurahan dikala ares lingkungan kecamatan dikala kota manado, brigjen. purn. anthony. ditolong, ketua dpd partai persatuan demokrasi kebangsaan ppd) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan. sam ratulangi karombasan manado, drs. bahari, ketua dpd partai serikat indonesia psi) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan. garuda kelurahan mahakeret lingkungan iii kecamatan wenang kota manado, sonny lela, ketua dpd partai merdeka pm) provinsi sulawesi utara, alamat jalan sungai maruasei kelurahan karate lingkungan kecamatan singkil kota manado, liang gun wa, se, selaku ketua dpd partai buruh sosial demokrat bsd) provinsi sulawesi utara, beralamat peleng graha indah blok manado: achmad bukhari, sh, maupun selaku ketua dpw partai bintang reformasi pbr) provinsi sulawesi utara beralamat jalan tvri kelurahan banjir lingkungan kecamatan dikala kota manado, wilson buyung, bsc, ketua dpd partai penegak demokrasi indonesia padi) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan teman kelurahan karombasan utara lingkungan kecamatan wanna kota manado, abdullah satjawidjaja, ketua dpw partai persatuan nahdlatul ummah indonesia penuh) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan dan mogok kelurahan banjir kecamatan dikala kota manado, drs. danny watt, ketua dpd partai persatuan daerah ppd) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan pramuka vii kelurahan sari utara lingkungan kecamatan sari kota manado, firasat mokodompit, se, ketua dpd partai karya peduli bangsa pkb) prov. sulut, beralamat jl. yani xiii sari kecamatan sari kota manado, brigjen. purn. ferdinand lengket, ketua dpd partai nasional indonesia marhaenisme pni m) provinsi sulawesi utara, beralamat jalan sarang kelurahan mahakeret kecamatan wenang kota mana, keseluruhannya baik dalam kedudukan sebagai warganegara indonesia maupun sebagai ketua partai politik tersebut atas, dalam hal ini memberi kuasa dan selanjutnya memiliki domisili hukum kantor kuasanya louis nano, sh, dan hi. achmad bukhari, sh, advokat pengacara, yang berkantor jalan agus salim kelurahan wawonii lingkungan kecamatan singkil, kota manado,dari pemerintah dan dewan perwakilan rakyat r.januari jam wib dan telah register pada hari rabu tanggal januari jam wib .denganpebruari jam wib, pada dasarnya telah mengajukan permohonan pengujian penjelasan undang undang republik indonesia tahun tentang pemerintahan daerah terhadap uud dengan dalil dalil sebagai berikut sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi bahwa pemda diundangkan pada tanggal oktober itu berarti sudah sesuai dengan undang undang tahun tentang mahkamah konstitusi. dengan demikian para pemohon berpendapat mahkamah konstitusi berwenang melakukan pengujian undang undang tahun karena undang undang tersebut diundangkan setelah perubahan uud demikian pula berdasarkanl. para pemohon dan kepentingan para pemohon undang undang negara:para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia termasuk kelompok orang) dan sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dan undang undang tersebut, oleh karena itu para pemohon sangat berkepentingan terhadap pemilihan kepala daerah baik untuk mencalonkan diri atau dicalonkan. setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan egara nomor tahun tentang partai politikc)e): sedangkan menurut undang undang nomor tahun tentang partai politik menyatakan partai politik berhak untuk ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang undang tentang pemilu, dan pada undang undang",lembaga perwakilan rakyat yang lebih berkualitas, mengisi lembaga lembaga negara dan untuk membentuk pemerintahan. dengan persyaratan pembentukan partai politik, diharapkan dapat melahirkan partai politik yang memiliki struktur organisasi yang cukup tersebar, kohesif, memperoleh dukungan nyata tengah tengah masyarakat dan berfungsi secara efektif. dengan demikian partai politik akan: partai politik sebagaidibangun melalui adanya persyaratan pendirian partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan kursi tertentu baik untuk dpr dan dprd. dengan demikian wajar dan selayaknypemilihan umum untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd telah dilaksanakan pada tahun dan telah diikuti oleh partai partai politik yang menurut ketentuan undang undang nomor tahun tentang partai politik berhak untuk mengikuti pemilihan umum. namun demikian, tidak semua partai politik mendapatkan kursi lembaga perwakilan tersebut. sesuai dengan sistem politik yang telah kita bangun dan berdasarkan mekanisme politik dalam sistem demokrasi, maka apabila ada aspirasi masyarakat (termasuk anggota partai politik yang tidak mendapatkan kursi dprd) untuk mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, silahkan diusulkan melalui proses politik yang benar yaitu melalui partai partai politik yang memiliki kursi dprdpenerapan tersebut perlu secara proporsional dan seksama dicermati dalam aplikasi berbagai peraturan perundang undangan. adanya ketentuan persyaratan dalam berbagai pengaturan adalah dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kualifikasi dan kriteria tertentu yang justru mempertegas dukungan yang signifikan dari rakyat dan sama sekali bukan bentuk diskriminasi:penjelasan. penjelasan adalah penegasan kriteria, sebagai suatu persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. selanjutnya dalam tercantum persyaratan ketentuan sebagai berikut". sedangkan uudketentuan tersebut, maka setiap warga negara indonesia juga diwajibkan untuk tunduk kepada pembatasan haknya sepanjang diatur dengan undang undang. berkaitan dengan pembatasan pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hanya dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi dprd sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pemda, maka pemerintah berpendapat bahwa undang undang nomor tahun telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum dan pembatasan tersebut tidak merupakan pengaturan yang diskriminatif, sesuai dengan pertimbangan tersebut atas, maka pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi pemohon,permohonan pemohon ditolak seluruhnya: menyatakan penjelasan pemda, tidak bertentangan dengan uud menyatakan penjelasan pemda: keterangan dpr ri: mengenai pokok materi permohonan, dalam permohonannya, pemohon menyatakan bahwa:milihan kepala daerah secara demokrati, pemilihan kepala daerah secara demokratis, dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana juga dilakukan terhadap pemilihan presiden yang. pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan untuk menghindarkan daerah dari ajang praktek money politic, karena berdasarkan pengalaman selama berlakunya undang undang nomor tahun disinyalir banyak anggota dprd yang menjadikan pemilihan kepala daerah sebagai ajang untuk mencari keuntungan, berkaitan dengan rumusan penjelasan ketentuundang undang nomor tahun"pintu"persen jumlah kursi dprd atau persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum dprd daerah yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam ketentuan partai politik merupakan salah satu. dengan demikian wajar dan selayaknya jikmekanisme demokrasi partai bukan perseorangan, pertimbangan lainmasuk: dalam ketentuan undang undang nomor tahun,dimana setiap proses penyelenggaraan serta keputusannyapun harus dapat diakses oleh public: ketentuan juga menegaskan bahwa dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik diharuskan untuk memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat, sehingga disini partai politik tidak dapat berbuat semena mena terhadap calon perseorangan karena sudah dikunci oleh undang undang: bahwa pengaturan mengenai mekanisme pemilihan dan pengusulan pasangan calon kepala daerah sebagaimana diatur dalam tahun sebagai mana tercermin dalam ketentuan tersebut. adapun kebebasan yang terkait dengan hak asasi manusia yang secara umum diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunnjelasan yang membatasi pengertianndang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi:: berdasarkan keterangan tersebut atas dapat dis:untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termasuk maka terlebih dahulu mahkamah akan mempertimbangkan hal hal berikut ini: apakah mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian penjelasan pemdanjelasahuruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk), maka salah satu kewenangan mahkamah adalah melakukan pengujian undang undang terhadap uud cast dalam permohonan guolagi pula terlepas dari perbedaan pendapat kalangan hakim tentang yang menentupemda yang dimohonkan pengujian diundangkanmenimbang bahwa berdasarkan uraian hal hal yang telah dienentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uud adalah perorangan warganegara indonesia (termasuk kelompok orang yang memilikyang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan. menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dalam kualifikasi sebagai kumpulan perorangan maupun sebagai para ketua dewan pimpinan wilayah dari partai politik sulawesi utara yang tidak memperoleh kursi dalam pemilihan umum yang lalu, akan tetapi memperoleh dukungan suara secara keseluruhan sebanyak suara, dan sebagai gabungan partai politik akan mengajukan pasangan calon dalam pemilihan gubernur wakil gubernur daerah provinsi sulawesi utara yang akan datang. baik sebagai perorangan atau kumpulan perorangan maupun sebagai badan hukum privat yang menganggap dirinya dirugikan oleh penjelasan pemda, yang menghambat para pemohon mengajukan pasangan calon gubernur wakil gubernur karena syarat yang disebut dalam dan guo bahwa partai yang mengajukan pengusulan harus memperoleh dari jumlah kursi dprd atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota dprd lalu wilayah yang bersangkutan. penjelasan tersebut yang menegaskan syarat dalam dan telah merugikan hak konstitusional para pemohon untuk turut serta dalam kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih: menimbang dengan alasan alasan yang diuraikan atas, baik dalam kapasitas sebagai perorangan wni atau kelompok perorangan yang mempunyai kepentingan yang sama, para pemohon dipandang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sedangkan dalam kapasitas sebagai badan hukum atau partai politik oleh karena tidak ternyata memiliki surat kuasa atau persetujuan dari tiap tiap pengurus pusat partai politik yang bersangkutan sebagaimana mestinya, sehingga dalam kapasitasnya sebagai badan hukum kedudukan hukumnya (legal standing nya) tidak dipertimbangkan: pokok perkara. menimbang bahwa para pemohon guo mendalilkan penjelasan pemda yang berbunyitelah menegaskan atau menghilangkan substansi norma (batang tubuh) dan pemda. pada hal menurut para pemohon, yangatau gabungan partai politik danudah jelas substansinya. keberadaan penjelasan pemda telah menghambat hak konstitusional para pemohon untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah, sehingga menurut para pemohon hal itu bertentangan dengan dan dan uud serta bertentangan juga dengan dan nomor tahun tentang hak asasi manusia, dan oleh karenanya para pemohon meminta agar penjelasan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan, baik lisan maupun tertulis, yang telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: penjelasan pemdaatu wilayah politik tertentu, dan mereka berhasil memperoleh kursi lembaga perwakilan (dprd). hal ini menunjukkan signifikansi dukungan rakyat pada partai politik dimaksud: perwakilan rakyat yang lebih berkualitas: partai politik sebagai, harus memenuhi perolehan kursi tertentu baik untuk dpr maupun dprd, sebagaimana diatur dalam nomor tahun pemda dan penjelasannya adalah satu bagian yang tidak terpisahkan, dan penjelasan tersebut. mereka yang berhasil memperoleh dukungan kursi lembaga perwakilan dalam hal ini dprd, menunjukkan signifikansi dukungan rakyat pada partai politik yang bersangkutan, dan berdasarkan pemilihan tersebut maka merekalah wakil rakyat dan merupakan kepanjangan tangan dari partai politik, yang secara politik sah mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan: pembatasan pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam penjelasan pemda merupakan konsensus kesepakatan politik oleh partai partai politik pada saat penyusunan undang undang dimaksud, menimbang bahwa mahkamah menerima pula keterangan tertulis dari dpr yang pada pokoknya meny bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para pemohon, telah diajukan (tiga) orang ahli, yaitu prof. dr. raas rasyid, dr. almira salam, apu, jogja endi ruko, m.a. telah memberi keterangan sebagaimana diuraikan secara lengkap pada duduk perkara, akan tetapi secara ringkas diulang beberapa bagian yang relevan untuk pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: penjelasan pemda tidak perlu karena tersebut sudah merupakan penjelasan terhadap ketentuan nya. yang seharusnya dijelaskan oleh pembuat undang undang adalah karena situ terdapat dua kategori pihak yang dapat mengajukan calon, yaitu partai politik dan gabungan partai politik yang justru perlu penjelasan: dalam kenyataan sebenarnya kursi dprd itu lebih kecil daripada suara, karena tidak sampai sepuluh orang anggota dpr dprd seluruh indonesia yang mencapai angka bilangan pembagi pemilihan bpp), sehingga sebenarnya sebagian besar anggota dprd yang terpilih, kurang suaranya. tetapi karena alokasi kursi yang sudah diatur demikian rupa, sehingga partai partai dengan sedikit suara bisa mendapat kursi dprd. itu berarti mencalonkan dengan persyaratan suara itu lebih berat dari kursi dprd, karena kursi dprd lebih kecil dari perolehan suara, dari segi teori demokrasi, sebenarnya dari pemda menggambarkan jiwa besar dan komitmen demokrasi pembuat undang undang, karena menghargai suara yang sah walaupun tidak mempunyai wakil dprd. namun dengan adanya penjelasan tersebut makna demokrasi yang dikehendaki oleh menjadi berkurang. penjelasan pemda bertentangan dengan semangat dan juga dalam pemilihan presiden syarat untuk mencalonkan presiden adalah dari perolehan suara. oleh karenanya pemda menyebabkan defisit demokrasi dan diskriminatif, kata atau dalam pemda pada prinsipnya membuka peluang. namun karena adanya penjelasan peluang bagi kedua kategori calon tersebut, menjadi tertutup kembali. dengan demikian kemungkinan calon independen untuk menjadi pasangan calon cukup terbuka karena ego partai partai yang tidak memiliki wakil dprd biasanya tidak sekuat ego partai yang memiliki wakil dprd, sehingga lebih terbuka dalam mengakomodasi calon calon independen. berdasarkan tafsiran umum yang dapat diterima logika, itu adalah akumulasi perolehan suara, karena partai partai politik itu tetap diakui keabsahannya dan diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut undang undang partai politik maupun undang undang pemilu, sampai pemilu berikutnya. hak yang tidak dimilikinya adalah untuk ikut serta dalam pemilu berikutnya, karena tidak mencapai threshold. penjelasan sangat bertentangan dengan oleh karena itu dengan menggunakan logika sederhana saja seharusnya penjelasan itu tidak perlu ada dan harus dihapuskan dari undang undang. menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan pemerintah dan dpr serta dokumen dokumen lainnya, tampak jelas bagi mahkamah bahwa sesungguhnya penjelasan pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam dan dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. dan tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi dprd atau yang memperoleh 15y6 akumulasi suara dalam pemilu anggota dprd daerah yang bersangkutan. kata atau dalam merujuk pada alternatif antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan untuk turut serta dalam pilkada langsung, menimbang bahwa hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil dprd, yang karena persyaratan bilangan pembagi pemilihan bpp) kadang kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi dprd. mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam uud karena partai partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada pemilu yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut nomor tahun dan undang undang partai politik nomor tahun walaupun untuk mengikuti pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai electoral threshold tersebut, menimbang bahwa akan tetapi perlu juga diperhatikan keterangan pemerintah yang menyatakan bahwa membaca penjelasan harus bersama sama dengan yang membatasi hanya, karena partai politik tersebut berhasil memperoleh dukungan rakyat secara signifikan, karenanya merekalah wakil rakyat dan juga kepanjangan tangan partai politik yang secara sah mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan. terlepas dari perbedaan tafsir demokrasi yang lebih konsisten dengan uud sebagaimana telah menjadi pendapat mahkamah yang telah diutarakan atas, maka pendirian pemerintah tentang substansi penjelasan guo, telah melahirkan norma baru yang menegaskan bunyi dan yang sudah jelas, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah arti penjelasan tersebut terhadap dan bagaimana kedudukan penjelasan dalam satu undang undang,: menimbang pula bahwa adanya penjelasan undang undang guo secara nyata telah menghilangkan hak para pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan hak konstitusional para pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh uud dan telah dijabarkan dalam dan undang undang guo ternyata dihilangkan oleh penjelasan menimbang bahwa selain itu pelaksanaan telah jelas dirumuskan pula dalam nya yang cukup menjamin makna pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dimaksud dalam uud namun makna demokratis tersebut menjadi tereduksi karena adanya penjelasan dengan demikian, penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerahtahun menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan atas, mahkamah berpendapat permohonan para pemohon guo cukup beralasan, sehingga permohonan para pemohon harus dikabulkan, menyatakan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun menyatakan penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah tersebut,ara pemohon dan kuasanya pemerintah, dan dewan perwakilan rakyat, serta pihak terkait.prof. h.a.s. jayabaya, sh.ll ttd. ttd. achmad roestandi, prof. h.a. mukti fadjar, sh,m.seuku umar, sh,undang undang negara nomor tahun tentang partai politik tidak menyebutkan hak partai politik untuk mencalonkan kepala daerah oleh karena undang undang partai politik diundangkan pada tahun sedangkan pemda baru diundangkan pada tahun namun demikian oleh karena pemilihan presiden dan wakil presiden ada kesamaan dengan pemilihan kepala daerah yakni dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dapatlah ditafsirkan mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah hak partai politik menurut undang undang partai politik, terlebih lagi dalam undang undang tahun tentang pemerintahan daerah dinyatakan yang berhak mengusulkan pasangan calon kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politikegara nomor tahun tentang hak asasi manusia), para pemohon beranggapan pemberlakuan penjelasan pemdapenjelasankepala daerah dalam pemilihan umum kepala daerah, untuk jelasnya permohonan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian tentang pokok perkara, iii. tentang pokok perkara bahwa setelah mengkaji dengan saksama, pemda, khususnya pada dan serta penjelasan maka para pemohon berpendapat bahwa penjelasan tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari batang tubuh dan bahwa substansi batang tubuh dan mengatur bahwa yang boleh mengusulkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang kurangnya lima belas persen) dari jumlah kursi dprd atau apa yang diatur dalam batang tubuh tersebut sebenarnya sudah sangat jelas, masalahnya timbul pada saat membaca penjelasandengan adanya penjelasan tersebut, itu berarti bahwa yang memberikan kesempatan kepada gabungan partai politik yang memiliki lima belas persen) akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd daerah yang bersangkutan sudah dianulir, karena yang dimungkinkan untuk mengusulkan pasangan calon dengan adanya penjelasan tersebut hanyalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh lima belas persen) dari jumlah kursi dprd: bahwa antara dan diperhadapkan dengan penjelasan terdapat contradiction terminus, sehingga dengan demikian menjadikan penjelasan cacat hukum. seharusnya sudah tidak memerlukan penjelasan, karena sudah sangat jelas, bahwa apa yang ingin dijelaskan dalam penjelasan bukan hanya sekedar penjelasan tetapi adalah merupakan suatu regulasi baru yang seharusnya diletakkan dalam batang tubuh dan bukan dalam penjelasan: bahwa uud mengamanatkan bahwa, pemilihan, hake. masyarakat perlu mendapatkan akses yang luas untuk berpartisipasi dalam mengusung pasangan calon atau untuk calonkan. oleh sebab itu pembatasan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan tersebut sungguh sungguh tidak mencerminkan azas demokrasi sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa para pemohon adalah sebahagian dari partai politik peserta pemilu tahun provinsi sulawesi utara, baik yang memiliki anggota (kursi) dprd namun tidak mencapai jumlah lima belas persen) kursi dprd, maupun partai politik yang tidak memiliki kursi dprd, jika dijumlahkan akumulasi perolehan suara sah pada pemilu dprd provinsi sulawesi utara ternyata partai partai politik tersebut, telah berhasil mengumpulkan suara sah. suara rakyat yang telah disalurkan lewat partai partai politik tersebut seyogianya dihargai oleh pemda dengan memberikan kesempatan kepada partai partai politik tersebut, untuk dapat mengusulkan pasangan calon: memperhatikan syarat yang ditetapkan oleh undang undang negara tahun tentang pemerintahan daerah tersebut, bahwa yang boleh mendaftarkan pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi dprd atau akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu maka itu berarti, secara matematis paling banyak hanya ada (enam) pasangan calon yang dapat mendaftarkan diri y6: pasangan calon). jumlah (enam) calon dalam suatu pilkada yang demokratis adalah jumlah yang dianggap relative sedikit, namun sudah dapat memberikan kesempatan yang cukup luas kepada masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya: bahwa dengan adanya penjelasan pemda tersebut, angka enam pasangan calon yang akan turut dalam pilkada sudah pasti tidak akan dicapai, karena setiap daerah pemilihan sudah pasti akan ada kursi yang diperoleh dari sisa suara. dengan demikian karena ada kursi yang diperoleh partai politik dengan tidak memenuhi bilangan pembagi maka sudah dapat dipastikan angka kursi dprd akan lebih kecil bila dikonversi dengan suara, sebagai contoh sulawesi utara, dalam pilkada yang akan datang hanya ada (tiga) partai politik yang memenuhi persyaratan kursi dprd, sedangkan ada (enam) partai politik yang jumlah kursinya (sebelas) dan itu berarti dengan gabungan partai politik yang memperoleh kursi dprd dapat lagi mengusulkan satu pasangan calon, karena angka kursi sama dengan (tujuh) kursi dprd. jadi masih ada (empat) partai politik yang masing masing memiliki satu kursi sudah tidak dapat lagi mengusulkan pasangan calon karena tidak memenuhi persyaratan perolehan kursi dprd: dari uraian ini jelaslah bahwa apabila mengacu pada penjelasan tersebut, maka dalam pilkada yang akan datang hanya akan ada (empat) pasangan calon, namun apabila penjelasan tersebut tidak ada maka akan terbuka kesempatan tambahan satu pasangan calon dari gabungan partai politik yang memperoleh akumulasi suara sah dalam pemilu dprd, sehingga dalam pilkada sulawesi utara yang datang akan ada (lima) pasangan calon yang akan ikut serta dalam pilkada tersebut, bahwa uud dan yang k asasi manusia: bahwa setelah membaca penjelasan pemda dimana penjelasan tersebut hanya mengakomodir partai partai yang memperoleh kursi dprd dan mendiskualifikasi partai partai yang tidak memiliki kursi dprd padahal jika dilihat dari akumulasi suara sah yang diperoleh partai partai yang tidak memiliki kursi, maupun yang memiliki kursi tetapi tidak mencapai kursi dprd, ternyata cukup besar provinsi sulawesi utara, dengan demikian penjelasan tersebut sangatlah diskriminatif dan bertentangan dengan uud penjelasan pemda, atau seharusnya melalui undang undang ini partai partai politik yang besar memberikan peluang kepada calon calon, dan bersifat status guo, dengan demikian penjelasan tersebut, tidak mendorong terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik yang dinamis didaerahdang undang negara nomor tahun tentang partai politik menyatakan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, bahwa penjelasan pemda jelas jelas tidak memberikan perlakuan yang sama sertad dan yang tidak memiliki kursi dprd, hal ini telah mencederai keadilan yang didambakan oleh masyarakat, termasuk kami para pemohon, seharusnya uud harus dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit, dalam kehidupan berpolitik dinegara republik indonesia, uud menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. dan ini telah dijabarkan lebih lanjut dalam undang undang negara : setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan: bahwa penjelasan pemdakepala daerah. undang undang negara nomor tahun tentang pemilihan presiden dan wakil presiden persyaratan untuk mengaju, dan pada dinyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon harus memperoleh sekurang kurangnya (lima belas persen) dari jumlah kursi dpr atau dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota dpr, sedangkan dalam aturan peralihan persyaratan tersebut dalam diturunkan menjadi perolehan kursi dpr dan dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu dpr tahun dalam undang undang tentang pilpres tidak ada aturan yang mensyaratkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi dpr yang boleh mengajukan pasangan calon, seharusnya aturan yang sama harus pula diterapkan pada pemilihan kepala daerah yakni dengan tidak membedakan antara partai politik yang memperoleh kursi dprd ataupun partai politik yang tidak memperoleh kursi dprd: bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, secara nyata nyata keberadaan penjelasan pemda bertentangan dengan uud negara, atau setidak tidaknya telah bertentangan dengan dan uud sehingga, dengan demikian penjelasan pemerintah daerah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, olehnya seraya memohon dengan hormat kepada mahkamah konstitusi republik indonesia berkenan menerima permohonan para pemohon untuk keseluruhan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut: primaire: menyatakan bahwa para pemohon adalah para pemohon yang beritikad baik dan memiliki legal standing: menyatakan menerima serta mengabulkan permohonan para pemohon untuk keseluruhan, menyatakan bahwa penjelasan pemda, bertentangan dengan uud menyatakan bahwa penjelasan pemerintahan daerah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menimbang, bahwa pada pemeriksaan pendahuluan dan sidang sidang selanjutnya para pemohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal januari dan menyatakan bahwa mereka tetap pada permohonanpl. rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta pemilu sulawesi utara,47menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti bukti sebagaimana tersebut atas, persidangan para pemohon juga telah mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: prof. dr. raas rasyid: bahwa ahli mempunyai keahlian bidang ilmu politik dan pemerintahan: bahwa menurut ahli penjelasan itu tidak perlu karena pada sudah ada penjelasan. yang seharusnya dijelaskan oleh pembuat undang undang sebenarnya adalah karena situ ada dua kategori mengenai partai dan gabungan partai yang akan mengajukan calon namun hal ini malah tidak dijelaskan: bahwa menurut ahli kata "atau" pada adalah dua kategori yang berbeda. arti "atau disini adalah kursi dprd atau akumulasi suara. maksudnya adalah untuk memungkinkan partai politik yang tidak cukup kursinya dprd juga bisa mengajukan calon: bahwa seandainya pembuat undang undang ini menjelaskan pada itu, misalnya salah satu partai punya wakil dprd, itu cukup bagus. minimal satu partai punya wakil dprd, tapi seluruh perolehan suara dari gabungan partai partai yang tidak ada dprd itu karena dalam kenyataan sebenarnya kursi dprd itu lebih kecil daripada suara, bahwa hanya sedikit sekali yang dapat mencapai bpp. artinya sebagian besar anggota dprd itu masuk, sebenarnya kurang suaranya. tapi karena alokasi kursi yang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga partai partai itu dengan sedikit suara bisa mendapat kursi dprd. artinya kalau hanya partai politik yang punya anggota dprd mencalonkan diri, bisa mencalonkan dengan persyaratan suara. itu lebih berat daripada dprd. itu sudah membatalkan, sebenarnya tidak membuat yang baru, karena suara itu bisa lebih dari anggota dprd: bahwa hal ini yang gagal dijelaskan oleh pembuat undang undang. dia mesti menjelaskan ini dikatakan cukup jelas. padahal justru yang cukup jelas sebenarnya, karena sudah ada bahwa hal ini memang harus ditinjau betul, karena tidak ada penjelasan mengenai akumulasi perolehan suara itu: bahwa secara teori demokrasi, sebenarnya ada ini, menggambarkan jiwa besar dan komitmen demokrasi dari pembuat undang undang karena menghargai suara suara yang sah itu walaupun tidak sempat masuk dprd. sebenarnya siripnya situ, namun menjadi membingungkan karena ada penjelasan yang kemudian mengikat juga seluruh lain dalam ini, bahwa hal ini memang harus dikoreksi, dari akumulasi perolehan suara itu harus dibaca sebagai yang tidak seluruhnya harus ada dprd. kalau mau diperlukan dibikin saja bahwa salah satu antara partai yang tidak tergabung itu memiliki kursi dprd, bahwa kata atau pada inilah yang kemudian melunakkan kembali undang undang ini, yang pada prinsipnya sudah menutup peluang bagi calon independen: bahwa dengan adanya atau akumulasi suara itu memungkinkan calon independen untuk masuk karena ego dari partai partai ini tidak sekuat ego dari partai yang ada dprd, apalagi kalau punya fraksi dprd. jadi mereka lebih terbuka untuk mengakomodasi calon calon independen. jika dimungkinkan, itu berdasarkan tafsiran umum yaitu akumulasi perolehan suara karena partai partai politik itu tetap diakui keabsahannya. dia diakui eksistensinya sebagai partai politik menurut undang undang baik undang undang partai politik maupun undang undang pemilu namun mereka tidak berhak ikut pemilu berikutnya karena tidak mencapai threshold, bahwa pernyataan dpr sudah merupakan representasi dari dukungan rakyat secara formal benar, tetapi bukan satu satunya acuan untuk meng claim representasi. karena kalau ditafsirkan demikian berarti banyak rakyat yang tidak punya wakil. mereka yang memilih partai atau calon lalu tidak masuk berarti mereka tidak punya wakil, padahal sebenarnya secara formal tetap dia diwakili oleh mereka yang duduk dalam. hanya secara real politik, memang mestinya mereka, warga negara aktif yang memberi dukungan pada satu partai politik, tidak hilang haknya setelah pemilu legislatif, bahwa sebenarnya rumusan atau pada menggambarkan jiwa besar penyusun undang undang dan jiwa demokratis namun terganggu oleh penjelasan yang tidak diperlukan sama sekali: bahwa dengan adanya kata atau , artinya mengakui keberadaan warga negara aktif yang tidak cukup wakilnya dprd, bahwa apabila ditinjau dari juncto uud tahun penjelasan tidak sepenuhnya demokratis karena dia membatasi apa yang dimaksud oleh sendiri, bahwa yang ahli maksud demokratis adalah adanya ketentuan atau pada itu yang memungkinkan partai politik yang tidak cukup kursi dari dprd, tetapi suaranya ikut mencalonkan kepala daerah: bahwa maksud dari "atau" itu adalah sesuatu yang dispensasi, karena kalau atau itu diartikan memiliki anggota dari dprd, itu malah mempersulit: bahwa jika ada partai politik yang memperoleh suara dan suara itu terwakili dalam dprd, maka pasti kursinya lebih dari dari dprd: dr. almira salam, apu: bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang ilmu politik: bahwa seharusnya penjelasan itu menjelaskan dari namun ahli melihat penjelasan tersebut justru bertentangan dengan semangat bahkan kalau melihat peraturan pemilihan presiden juga berhak dari perolehan suara bukan dpr saja. dalam ketentuan peralihan, khusus untuk pemilu partai politik,dari jumlah kursi dpr atau dari perolehan suara . jadi even pemilihan presiden pun masih memberi kesempatan orang yang tidak duduk dpr: bahwa menurut ahli semangat undang undang nomor tahun justru defisit demokrasi kita berkurang dan diskriminasi: bahwa menurut ahli seharusnya semua partai politik berhak mencalonkan, apalagi undang undang partai politik nomor tahun menyatakan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara , bahwa penjelasan itu, bertentangan dengan undang undang partai juga. jadi sudah tidak demokratis, diskriminatif, dan bertentangan dengan undang undang partai politik: bahwa penjelasan itu bukan menjelaskan tetapi mengaburkan itu, jogja endi ruko, ma, bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang ilmu pemerintahan, bahwa apa yang tersurat dalam itu akan berkaitan dengan apa yang tersurat dalam dan selanjutnya. tetapi dalam penjelasannya, secara logika ternyata penjelasan itu sangat bertentangan dengan bahwa penjelasan itu, seharusnya tidak ada dan harus dihapuskan dari undang undang ini, menimbang, bahwa disamping telah mendengarkan keterangan para pemohon, telah didengar pula keterangan baik lisan maupun tertulis dari pihak pemerintah dan dpr ri yang memberikan keterangan sebagai berikut: keterangan pemerintah: umum perubahan undang uud, undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr,pemda,,dalamda menetapkan bahwa yang berhak mengajukan pasangankursi dprdil. kedudukan hukumyang diajukan oleh pemohon tanggal januari yang registrasi kepaniteraan mahkamah konstitusi nomor puu ii1 yang telah diperbaiki tanggal pebruari menyebutkan bahwa pemohon adalah dalam kapasitasnya sebagai warga negara indonesia maupun sebagai ketua partai politik. adapun permohonan yang dimohonkan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian material kepada mahkamah konstitusi adalah bahwa penjelasan pemda berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis, jujur, dan adil, serta diskriminatif, apabila pemohon mengatasnamakan sebagai perorangan warga negara indonesia, pemerintah berpendapat tidak tepat karena hak perorangan selaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diakomodir dalam pemda, sehingga tidak ada hak perorangan yang dirugikan. selanjutnya, jika pemohon mengatasnamakan ketua partai politik, pemerintah berpendapat bahwa pemohon diragukan kedudukan hukumnya karena pemerintah tidak melihat adanya bukti mandat dari masing masing partai politik kepada pemohon selaku ketua partai politik provinsi sulawesi utara untuk mengajukan pengujian material kepada mahkamah konstitusi. dengan demikian, pemerintah beranggapan bahwa kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan pengujian material ini tidak jelas,pemda, iii. argumentasi pemerintah atas pengujian penjelasan pemda sehubungan dengan anggapan pemohon yang menyatakan bahwa penjelasan pemda bertentangan dengan dan uud dapat dijelaskan sebagai berikut: pemdasedangkan menyatalanjutnya dalam penjelasan dipenjelasan tersebut atasuatu wilayah politik tertentu dan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang mereka berhasil memperoleh kursi lembaga perwakilan (dalam hal ini lembaga dprd). hal ini menunjukkan signifikansi dukungan rakyat pada partai politik dimaksud. berdasarkan pemikiran tersebut, maka hanya merekalah (wakil rakyat dan juga merupakan kepanjangan tangan partai politik) yang secara politik sah dapat mewakili rakyat untuk melakukan proses rekrutmen kepemimpinan. namun demikian, mengingat dprd berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang susunan dan kedudukan mpr, dpr, dpd, dan dprd tidak lagi diberikan tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat, sangat beralasan hak pengusulan pasangan calon diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi dprd. disamping itu, pembatasan pengusulan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diatur dalam penjelasan merupakan konsensus (kesepakatan) politik oleh partai partai politik pada saat penyusunan undang undang dimaksud, ccalam ketentuan pemda mewajibkan kepada partai politik atau gabungan partai politik (yang memiliki kursi dprd):

lembaran negara republik indonesiatapk, bahwa dengan penetap tersebut makacc.sesuaikan dengannam persen) dari dpk buk dalam rupiah, dan plm syariah ditetapkan sebesar (empat koma lima& ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: surat berharga sebagaimana dimaksud dalambuk atau bus yang digunakan dalam transaksi sebagaimana dimaksud pada terhadap transaksisebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: bagi buk, ditetapkan paling banyak 6y6 (enam persen) dari dpk buk dalam rupiah, dan bagi bus, ditetapkan paling banyak (empat koma limsebagaimana dimaksud pada perubahanmperkuat kerangka operasi moneter syariah khususnya operasi pasar terbuka, bank indonesia telah menetapkan instrumen operasi moneter syariah bagi bus dan uus berupa pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah bank indonesia. sehubungan dengan adanya instrumen tersebut, maka bus dan uus dalam mengelola likuiditasnya dapat menempatkan surat berharga yang telah ditentukan sebagai agunan dalam pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah bank indonesia. sehubungan dengan penetapan instrumen tersebut,uk maupun bus sehingga meliputi transaksi repo maupun transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah bank indonesia. oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan atasyang dimaksud dengan transaksi repo adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta operasi pasar terbuka kepada bank indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta operasi pasar terbuka sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai operasi moneter. yang dimaksud dengan transaksi pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah bank indonesia adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari bank indonesia kepada peserta operasi pasar terbuka. yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank indonesia mengenai operasi monetertermasukoleh uus dalam operasi pasar terbuka syariah. huruf cukup jelas. cukup jelas. s5) cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. ketatausahaan surat berharga. setelan dana seketika. penyelenggaraankebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah akan berdampak pada kebijakan penggunaan surat berharga untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dalam sistem bank indonesia real time gross settlement, bahwa untuk mendukung kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruflu disesuaikan untuk mengatur mengenai persyaratan surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas likuiditas intrahari dan mekanisme penggunaan fasilitas likuiditas intrahadengan bank indonesia dalam kegiatan penyediaan dana rupiah untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional (lending facility) atau kegiatan penyediaan dana rupiah untuk bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (financing facility)ngagumkanketatausahaan surat berharga. setel men dana seketika. penyelenggaraankebijakan pengembangan instrumen operasi moneter syariah perlu didukung dengan penyesuaian kebijakan penggunaan surat berharga untuk memperoleh fli dalam sistem bi rtgs. untuk mengakomodasi adanya kebijakan tersebut, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai persyaratan surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh fli dan mekanisme penggunaan fli dalam sistem bi rtgs. ii. demi angka cukup jelas. angkacukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia virus corona. insentif bank. penyediaan dana. kegiatan ekonomi tertentundorong pemulihan ekonomi dari dampak wabah virus corona, bank indonesia perlu memberikan respons kebijakan makroprudensial sebagai langkah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk membantu pemulihan sektor riil, bahwa langkah kebijakan lanjutan untuk membantu pemulihan sektor riil dilakukan melalui perpanjangan periode mencakup penyediaan dana untuk sektor prioritas yang ditetapkan dalam program pemulihan ekonomi nasionalketentuan dalammberian insentif sebagaimana dimaksud dalam berlaku sampai dengan tanggalrubahauntuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, bank indonesia melanjutkan respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermedia perbankan. kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi yang terdampak wabah virus corona. respons kebijakan makroprudensial yang bersifat akomodatif untuk mendorong intermedia perbankan melalui perpanjangan periode pemberian insentif selama (enam) bulan berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian. insentif diberikan kepada bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekspor, kegiatan impor yang bersifat produktifsektor prioritas lainnya yang ditetapkan bank indonesia sejalan dengan sektor prioritas yang telah menjadi cakupan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional. sehubungan dengan kebijakan tersebut atas, bank indonesia perlu melakukan perubahan atasii. demi cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia forward, bi. transaksi domestic non deliverance forward

lembaran negara republik indonesia ' ' keuangan bi. perlindungan konsume:cc.segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada, penyelenggara, dan konsumen.cc.::

tambahan lembaran negara r.i keuangan bi. perlindungan konsumepenyalahgunaan lainnysehubungan dengan meluasnya pandemi corona virus disease covid yang berdampak pada kesiapan penyampaian laporan, diperlukan perpanjangan waktu implementasi sistem laporan bank umum terintegrasi,laporan bank umum terintegras.pbi tentang laporan kantor pusat bank umum, cc. structured productsjaringan kantorsensitivity market riskaktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yaitu bancassurance: dan aktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yaitu reksadanamaretuli antara dan disisipkan yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pada saat peraturan bank indonesia ini mulai berlaku ketentuan: dan angkalam lampiran ii,icabut dan dinyatakan tidak berlaku.junian penyampaian laporan dan atau koreksi laporan sejak data bulan julketentuan diubahjuni:uli ketentuan diubahuloktober, bulan januari, bulan april, dan bulan juloktober, bulan januari, bulan april, dan bulan jululi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. ketentuan tetap dan penjelasanuli ketentuan huruf diubahantara dan disisipkan yakni danrestrukturisasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam hurufdesgiatan kustodiaktivitas bank sebagai agen penjual produk non bank, yaitu produk keuangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf angka peraturan bank indonesia nomor

tambahan lembaran negara r.i keuangan bi. laporan bank umum terintegrdisampaikan bank secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. dengan meluasnya pandemi corona virus disease covid yang menghambat operasional bank termasuk penyampaian laporan bank umum terintegrasi, bank indonesia memandang perlu menyesuaikan waktu implementasi sistem laporan bank umum terintegrasi. hal tersebut guna memastikan penyampaian informasi perbankan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan kebijakan bank indonesia. mempertimbangkan hal tersebut atas, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang laporan bank umum terintegrasi perlu disesuaikan. ii. demi angkapadjuni adalah: untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara harian pada tanggal juni untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal juni sampai dengan tanggal juni untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data junduahuruf yang dimaksud dengan data bulan juli adalah: untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara harian pada tanggal juli untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara mingguan yaitu data tanggal juli sampai dengan tanggal juli untuk laporan dan atau koreksi laporan yang disampaikan secara bulanan yaitu data jultiga angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.pada hari senin tanggal april batas waktu penyampaian laporan tersebut adalah tanggal april bank dinyatakan terlambatmei sampai dengan tanggal mei adalah tanggal juni sampai dengan tanggal juniangka cukup jelas. angka cukup jelas. angka huruf cukup jelas. huruf untuk tahun penyampaian laporan dan atau koreksi laporan secara mingguan yang bukan merupakan tahun kabisat,agustus untuk kelompok informasi keuangan disampaikan paling lambat pada tanggal september mengingat tanggal september jatuh pada hari minggseptembercontoh: laporan dan atau koreksi laporan data tanggal april sampai dengan tanggal april untuk kelompok informasi risiko dengan batas waktu penyampaian pada tanggal april dinyatakan terlambat apabila disampaikan sejak tanggal april sampai dengan tanggal apriljuli yaitu tanggal agustus karena tanggal agustus jatuh pada hari minggu,agustus angka cukup jelas. angkarabu tanggal oktober bank menyampaikan laporan tersebut pada hari kamisagustus seharusnya disampaikan paling lambat hari rabu tanggal september bank menyampaikan koreksi laporan tersebut pada hari kamis tanggal septseptemseptemkamiskamiss5)angkaseptoktober dan (sepuluh) kantor cabang lainnya menyampaikan laporan pada hari rabu tanggal oktoberoktoberangka cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia&

tambahan lembaran negara r.idi bi. dampak pandemi corona virus disease penyesuaian ketentuan bank indonesisebagaimana dimaksud dalam huruf bank indonesia mengatur berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang diatur dan diawasi oleh bank indonesia, bahwa saat ini penyebaran corona virus disease covid membawa dampakpemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat corona virus disease covid yang wajib dilakukan upayauntuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf dan untuk tetap memastikanbeberapa ketentuan baniga korespondensi dan atau pertemuan dengan bank indonesia pelaksanaan ketentuan mengenai korespondensi dan atau pertemuan dengan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam hurufan peraturan pelaksanaannya8ro bia deg her kala eke fe: "hhe "er igo59 ffee: jeng idnkssdanh bina leo iid aceh pa? ee3 sista on3 asin ee333 en: sg3g ean. pen badut oga anemia ses isl aaa te: x293 ang ele talaga jaga 2gp gan eren bates elis fee adat akalan led matah mera efek ear oma haa tn: antara akses saba (en! akan baba fee per maia san gelap anak sa) dan sale dada pra seed balada ani celana bb. esp ish o|fas daa ko kesegasga agg2panjang ef: bana teng teo esa dasi elena, ato ist, ast l2p tag eni leased angsa ian t.s psk eg3 besa sed dan ear kadang ezo ez: lani bee hita sg. pagu s2 f mere sas ng) mag munn bia nun er pionas asasi is . ng: boo pia sasa me: a53 kod estate eee ajang betina, (ea depan eli hala drg era ipar aan ale ltskog pi359pa aan align dasi bee se333 era dara saat abs ada iri sera3g ass mass3 isis (gx aas (asa bagi dag ena issn kis ole33 selasa gas, jas sar games3 jena ecs3 (gas (des jasa been: edo jas hai jarak (2as (ats bas raha sas3 napas sara eni gie &s3 flag3 fee here longs3 2ja eksil, lima,i a2boga bar san dramas: sie tassa:e tangga ee33 3ss pi: se35 pen ren 2g3stl sters rn: sea, 33i sei fee ana poo monica fiat: tis umi, enak ate aspal eessajssa (2g3 fee seyaisissa asas3 oo) senna: baba esa bola? s5 gag a9loe sea a50 free ekk na. m3833 prebaseg ane le fee bln bnn gani ini gis perah ing laiiasds, saniieni .se8 tester s2l (ide eagogii ghi pat hata ann ena para era (pz8 silo saj gskasid gpp. ekk hn: sam eta sanad tai san rutan atas: hal doa, diisi3 f3, ila ba) bahan eee pe. anita peta fe: boy jan ps5 #s9 gas let s34 jenpeiei bai spg jas aga salt als ian singa isp sig gas33 leah bagan san je) tee bea he: ann tel eme ane et, y53 franco aa, tas silk lotus disini a33 basigadeg ane ialah pony 332a (negara panagasnga bal pagan, sana kar haag pgfggss3 du) dengan sasa bp. 8p. s8: emi meet jeda tes is! pa. ena nat 3os sep ana siak joegamppalga kl: jeng seed asal tea chal sa) decay "3g hee see sal salin sikat sesi drag pisa ini en: g3sa8 ten ansa ran dani asas bh, lenga sak dag fsg saa j3g ses esu pa2i se5di3 esidenioa are tiap bea wat bsl bugis33 base santa pul bal sana men sah. lag 2alaa las ada penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan peraturan pelaksanaannyaperaturan bank indonesia nomor pbi tentang pasar uang antarkan berdasarkan prinsipl era eos iss sii abi fe: jar 55e egi isa egg r35 $a3 jos. bang kana baja ran: (23k esa8 bag bak ez3 sitiran (bisa8 ban hai gag, fe, haa sg33 sel rg| er33| emas a3, sae f2g3 gre deal ang besar sasa tati tee fee tee s3 te) mer str des zoo apa iran bee jan per pre mere: sess3 ke5ag3 merger desai mana o2e tag malin abas dengan isis ea: pre 35g (s95g5 naik aga bigger3 use asas jeunes aas pari hana suga fi2gu 3s 3rs he202a hal bal a. sis #les sau bip tag ng: eng ' 3g psggisaha4 ses eli fee en: ira beg by33385354 sel estat gay3da asa emas bridges bigg serta eaangaap gag bas tee at3 re: dont songs tags lia ipa pesigaiag pen asi s5s5 sep fee era pena eee banua bhn nek ketik mit bas dara kana eei si: es, be. here les ia. gta tee sa. lea) f325 tea dai gagal sara mar peak eee egangngaaa poin 1s. ig8 kata iii pre ipni las ear, pay ben ala ska ten men ena lap ana jojo gaga hap pada aah pes sebissatat see etti do. tee bp.) era (p33 and bada berat basi aden mere baja nian jan ag8tugas? st9 art 2dtf a| a98 ter ne: raja sed 133p ina psp tegas fee ita sega eta fee 8gp a17. ts) # g hah haa bag g55 tee agar bli ena ena mean ini bpb bab seb are pg, aza sea eeb nan en, bei pe3es agg isasi tag p see eks uhd nni ip: sid s33 pai rang eah dian da3 cent pepe bah nan pelangi papa bp. kas) ppi eee nete ie: be: a39 a95 (ed ,ean aa atik s3e ax3a ala ten tuban lga 355p gear sls5gs2 sai kan laba piala guez n3e yah sas33 (id gog35 sos ssansenaletas sense sebiji h a) geser bar bara isg36 ia ter bee it aga pen era raga dedi kakek tes, ets (garena spin pala datar barabank indonesia nomor pbi tentang rekening giro bank indonesiaasar uangss.bank indonesia nomor pbi tentang gerbang pembayaran nasional national payment gateway) dan peraturan pelaksanaannya, uupenyelenggaraan teknologi finansialoperasi moneter s9g993ga anon tan bel eat hari una onjlerdai asa pasaran bedah silia feb adas bab iga sea sah ian fee sig a53a25 is. era ppi less fee ega rao #gsenglsa nik see tel tiy ngga ogg ipe3 padha pipa agar33a ebeg, il, ono os, pln sag3 agar 5gp ben: see osis bag bango ape eee faso asana sl. fee jesagesgaa3i9 nasabah pes fapet han pas eia leo sare3a sei &ui pn: ses ear s22 eng sen han sapaan sa3 kb3 ega rutin here lam rini iku media bit babat kanan gab se3g ani japans f33 besa5a sae pasa ag. en: sena hala pas ega riale ata sbb team binpngg bini ati alan bia kejayaan bim ana ane lai its iss kn: (3g e$3g (eat ata exo aan ipa ist nik yu. see fp: eli en: ben gea dang ket por kari) sah plak tani pak dil inget dosklsiles doel penah ads kaos ringan tingal segara spa lean ana saga. jagung esai seni a8a ii. bina tee ssi ada |aa sla2 g38 ada her ce. lg) siaga hal ses res vii 3si3p ego b3bb ,itn ega sea peng gasing "ag kp: 852kat sita saga jesssasinseea as bae sss hikari h a) ser las lag (jar . 5g (goz |28s &z28 @ge abs |idg eg$s pera $$ kalo355 sep apa dit srs, kali38 men san lla alias., ing aly a56 saja85938528 ia3 inn asas nar5 #asasi sa2 aak ban haid si anta lek ire her b3a (aa sia diubah en: fee a33 tan bala bso ehi bel deg bebas asia lesi eke asada 2asa sas3 ida ialah ti inti alo8 large ls. halal bebe tet den ana egiagaa se5$3sib dada asal be, ten akikah perah polisi sins t33alasan, bilang isiahahilsas3 esederais:? s5sgasirssla385 gosessisassa "oz r35 asi da2 alia bata aa: bi. g3se3 are feri iso155 saga3gso1gas hda memandang ear saga se5gases da3 sale sekdes isle gadis are cas pata bana nga kalangan asa pele dunam dag ega daan apaan niaga #gaeglasasi sang jas ayahanda3 (da8 er: bae s8, baja? 2g. ek: sala tai socks3 tar an: eka era pan men snn daa ori, es5 salad agensi? panai sasa dop iban per tian sah pe: ee33 pitesengi see gusi bakal ate sena es, n nan hbo #&. ninbank indonesia nomor pbi tentang uang elektronisyariah pasar uang,: aabb.cc. peraturan pelaksanaan dari peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pengelolaan uang rupiah, dddan ee. peraturan pelaksanaan dari, disesuani args ep: gata as, (par adah sama les eggs jas sat p32g5 t3i nai apa pai sej dari aaa s8? bak jerih dialami tee eeeeee (sa ega bia blade ala at6be fpb, spa bala: ind sal denga sialan sedia ali sila garpagasg5nias absmag, teen pob #eesilara dak ono ran ann hpn fee (ken amglasas (esp iris terra care feri peti es, bitan ang tea enda petani cita jeda selo siar iga s0ss a53 o533 fei s533i tee s53$ fee jesesgs jeans janansga daa tan tua lada geo 3ag3a (2i3days bbs penah lines33 eee mer asia jasdktaslaingsalsangsa3 #isasi sea els ine fee: sesi base jai salad hei haa bjatesalata dig masih? pep pet es! gi2 aset tee asset eee tun play aaa fee singa (i3 agg ahn pan rta ant jalan ere ap) se5 (apakah kait ah: nger3 pede ern hs, bira dia 25a tea begaindlgee laga abdi .artists (ae? (5g gang: jaga bel bah png tar lan, ai: ber e.g a85 jadi desa ssh es33 33x selo so8 getah dan ter ig: del, oak ce: sitogagg erp: jus (a28 en, safir aa: alma. tan alan ala lenindpafsle0df3 (nde ba3laseslet, #ilusi het mat jaa dag fee bia maen eka baja la, a$$ (ss aan bel tag sgp p3, pan 5a33 alpen sati mit go. apn: hana asia hii pasar2guna jasad agama eag eid bab bee haa banjgnaan pre se.jasa fad essesege pasa: con egg (pns bfp #dahagi even sen men senna gigs obat bongkar aji peng jadian paha bala esa og tag teka tenaga tagawa adalag sar senar rss (a38 tag isa pet nae jia ben bah ieee bana (sa s2s gara pap panen take bas kasi dad iba pita lat3 |.z2 dipa ags cepat nina penta alpen hebat oleh etos rda byk eni align para gara orange, peran ini: sae nga oadlogok (rebana daa eee tepi helai kas lan segi ang pn, ht: tt, akan tang pele sai dada isa lal bala (sea ses jasa saga as3 (as, ata pre sal tegas james fai gel nga dalan ebi and dak pete b3t keras agar sas (essa335 (gag (ju3gs (gs pin peg ala betis bean eta laba a53 mep jas iaa (anberafilesp adaa (fasis (aa dogg pegnpentah god tea sep melly alai pee penida lte ar, b8) angel se3 ipasasts et. gadis eng fee serang sel beitrag tali: hata ala ting bagngarsegiass go$ kes pegsdatisi los) pei mela mal alis aga bap erat tag dans belas bee des pera aia ant tea sbn were sip kap ketel jan deka edit hana aan gog ga safdosatg fe ip elena eeeluli sda poly hit tah pes aren eee tas setia izg gbi sah fee api bgt jadwal saat rt3 lisa atas segar (et dal bgpdeseahan tai gea ederesisgas gas saras pages fei #la sita be) ag sek 2si3 (nil ig, ba) epik pat jenis| dee mana issn sg ba3ls pend his? s8| sea pen gajah seo ita elena3 seasia3a bagian keempatpelaksanaanhuruf yang diatur dalam peraturan bank indonesia nomor pbi tentang devisa hasil ekspor dan devisa pembayaran impor dan peraturan pelaksanaannylima layanan kas bank indonesia pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas bank indonesiaenam biaya seni pelaksanaan ketentuan mengenai biaya seniian. ogah kas da3 sae setan! (f3 etik hia sej lia (ena jefasbaa peter dhan pakan batas f3 jindigianiise iso jasa iss bis das, dai gai ligan land sggogk asalan (enda|a pur jae asia tel eat hain har lose fe: free sg3 allah iga! aka sana sai sip sr3, psp nek erat pen pan na: 2alexa aa, fee ep5 bes lag isg3 data led jad dag tekan sg, fee tata ig) bela erislisa eta (apa egb3as beo han ais |aset jah tapa jeans (b5a, ag3s gala atas ingat bi3 |eps |asas set sea kon salt media les sah aaa sea ban sss ss jasa salah abdi pengalanis agasadlanga 2zoom kas pan (a35 site iss paid tap anni is3 nan: ala aja ata galang config. jhpelasd api date epa, emis iia333 lea ifa lia ini 233i 3g. ai, ke: reses las lag base palapa her (hi sia bea la: lpm aas astana|ias ea: bee engga tuh bug des se2 ang rekan pre ark eee pin sbi dal gerdal ang dala ser ega bse mate oat sg0$ senna sss jesse gaga per segala sera pet nag ega a33 base isi meme pera feri hasi ernie biri fri saling bela gai ieee sat along lan ponsebsokal efe ia85 pap idi, ga: kas kai ear eyes na: tasa date dee pen. sea pala apaan saat adi sasa ntt (ina pai mur sanegkesa taa kanada gaga nadi we d4 data gta are i508 lang dag rar basi esa asasi emas ter ann sak hei ear: deni laa, uje ena ipa jaa: sala. geng eee pala lagi sed deh jai har 2gii sai eza pah bata bk. ek: oli makin 2elit artis gen sha insiden jet) karagdakasan sila jessica seems a215ea jig selena tempat dian, masa isa gesigasgeridalhsna pasa am. aza tersadar jasa et: gan dalam bikes peg bis3 jetataindeat jelas hot pep tar er, age raga aga sbs della nan baja jep bis serasa abis bari. aga laa 255i ara bagi sis ss, haa gal akan sme see fee segan sela bih f3? sen too dana es3 esa tag. a33 jas3o loss, bit bid n n gesa (sd (iab gesa5 garap gek jelata (em soe naa he: page genital dat, (s3, (gs3 did, yana end east tsasdasala ek: fe: er: fee ta: sega fee dan ain tah jang (azas easa sego (ss ses jera apa keras raih a33 lists esai huni 2ji3 bpd penis a53 abs lap 5a33 jeng bea (pasa peranti sapriasag last doel, ega asl tin lai kla pers as, (abe ito ges25 (ea #gassjanes sanga pra a0. pel mer bat isma (da3 (gg fee kaa ia: eisa aga lian sai aan casa pindah bean bean sae dana tanah a33 dea ian lap) leg sala nanang tepat sen aeiaperati aster alata :g phe ara sal belas 2e3 tee ea: bse #ensp (s3 #fiesta (gs tag (jati na: ulas rana ploma bapak basi tee bani pir cadas esia bis elsa, a2g api gerai era deh dar polda fat jae hri s2g asam pag tee geni sei eka,ed ata a93 o025 alasan f59se5 en. bs) gasagasahasjadnge afasidi passeujuh penyelenggaraan kartu kredithuruf meliputi penyesuaian mengenai: nilai denda keterlambatan: persentase minimum pembayaran, dan cc. batas maksimal suku bunga kartu kredit. pelaksanaan ketentuan mengenai nilai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan persentase minimum pembayarandisesunk indonesia ini. oo. jig3 ap33 see esa33 ia re2 pic snn yaaa rei ie) sasa gigi:g sara fee .i3 "ih geste #is 3agg3r fakta tan inn: tes sea he| asal org33 eggs keboepang tam saja pre poster g$g selama ana (ag jae" fasa hak klik azgfg aah high aa: isg sss nan bur era a33 pee ieee ten tak (ss jebtnastkrgdasesi dai seg igy3iba lhu.asi 3g jess site esai eeeeee benda daki sz| reg haa) bs| 1g genre ag: ai: sales ass. sing az53 a25 pat es3 ai3 ten) lgu get dinegara lan gagah3a e5g so2sisa ar ,ig tee ep: (s3 ic) (sm (2s is (gaga isa a38 sm| 3g gas sinta lisa aa, tee: bkn pendis les daging hah pen bee bgt 35x e333 ta, dit saba m5s bir lagi bal ef. eme sel tog peg aea pagi dan gara ganda aga disaat baar nga pra: pan s8 sge bes tests (aff, pen eni nba tan ape bapa esatatat piala aja ana ayah, dki ika s3a? mag santa (es mop n3e psk gifissek eri sac3a see pres a@a ann 2s . (z5 gandeng esa a02 pss sea3g gan, akan? igs fu. (s0 aa! dole2 agg sas sbo, gag a.| gedolagsi ada e9i peta pes sesi daangss ae, bad dah bea atu pes jasa nn: bei lo o fee: sal ses daa) bisikan berialada tari rem girgliasan basa abe pan" uga ea: nan egi bee ipa ana atas naa a93 bag u rea bel ? fero,$3t a35 en: ka) sab serasa cart nag3 $ze (es (ss did rgb sisi ls sep dhsndaia osis sesafase gel segan peng das sats kal ana (seed sar aal aan ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf yang diatur dalam butir vila. surat edaran bank indonesia nomor disp tanggal april perihal penyelenggaran kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan surat edaran bank indonesia nomor disp tanggal desember perihal perubahan keempat atas surat edar, disesuaikan menjadi paling banyak sebesar (dua persen) per bulan atau (dua puluh empat persen) per tahun. penetapan batas maksimal suku bunga kartu kredit sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari ketentuan batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksudagian kedelapan pemenuhan kewajiban implementasi beberapa ketentuan bank indonesia penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban implementasi beberapa ketentuan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi penyesuaian: janji sag3 exe (gangs isp di: es: kasi fla jaz fgg38 ban baa esa siaga, ara4ef gis bares aren rai hati iae eee $ag5030ea pena her p32i pen ang cilia genie eng bete tia tas cnn jan han tag daa manna he kla sen inai a5ser esa tan esa sae tin hee (ega2 waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia, waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, cc. waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat treasure dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar, waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers, dan target implementasi stc dan penggunaan pin online kartu atm debut. paragraf waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia ketentuan mengenai cakupketentuan mengenai keharuswajibterlambatan dan atau tidak disampaikannyaakhir bulan oktober sampai dengan data akhir bulan desember ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk menyampaikanlaporan sampai dengan data akhir bulan desember ketentuan mengenai pencabutan peratu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan januari paragraf waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiahyang telah menduduki jabatannya sebelum tanggal juli: tanggal januari sampai dengan tanggal desember paling sedikit (tiga puluh persen) dari jumlah pelaksana, tanggal januari sampai dengan tanggal desember paling sedikit (tujuh puluh persen) dari jumlah pelaksana, dan cc. tanggal januari sampai dengan tanggal desember untuk seluruh pelaksana. mulai berlaku sejak tanggal januari paragraf waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat treasure dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat treasure sebagaimana diatur dalam huruf dan huruf peraturan bank indonesia nomor pbi tentang sertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar disesuaikan menjadi paling lambat tanggal desember ketentuan mengenai batas waktu penyampaian prosedur internal kode etik pasar untuk pertama kali bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: pihak adalah bank, lembaga selain bank, dan atau pihak lainnya. ketentuan bank indonesia adalah peraturan bank indonesia, peraturan anggota dewan gubernur, dan atau surat edaran bank indonesia, yang mengatur pihak eksternal bank indonesia. perizinan adalah kegiatan yang meliputi perizinan, persetujuan, dan pendaftaran. eksportir non sumber daya alam adalah eksportir dalam kegiatan selain sebagaimana diatur dalam. sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur nomor pada tanggal november tentang perubahan atas peraturan anggota dewan gubernur nomor pada tentang pelaksanaan sertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar disesuaikan menjadi paling lambat disampaikan tanggal desember paragraf waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers sebagaimana diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur nomor pada tanggal oktober tentang systematic internalisers disesuaikan menjadi paling lambat tanggal desember paragraf target implementasi stc dan penggunaan pin online kartu atm debut ketentuan mengenai target implementasi stc dan penggunaan pin online kartu atm debut sebagaimana diatur dalam butir ii.b. surat edaran bank indonesia nomor disp tanggal desember perihal implementasi standar nasional teknologi chip dan penggunaan personal identification number online enam) digit untuk kartu atm dan atau kartu debut yang diterbitkan indonesia disesuaikan menjadi pada tanggal januari paling sedikit (tujuh puluh persen) dari total kartu automated teller machine dan atau kartu debut yang diterbitkan telah menggunakan stc dan pin online (enam) digit. bab iii ketentuan lain lain dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat menetapkan atau mengeluarkan kebijakan lain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan ketentuan bank indonesia sebagai dampak corona virus disease covid bank indonesia menetapkan narahubung dan tata cara korespondensi terkait dengan pelaksanaan ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini. bab ketentuan peralihan permohonan perizinan untuk: penyelenggara jasa sistem pembayaran, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, sertifikat deposito pasar uang, dan surat berharga komersial, akan diproses sesuai tahapan perizinannya dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran permohonan perizinan untuk penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, untuk sementara dihentikan pemrosesannya. bab ketentuan penutup penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai: laporan harian bank umum form dan laporan berkala bank umum dan laporan berkala bank umum syariah, baik disampaikan secara mingguan, bulanan, maupun triwulanan, laporan bulanan bank umum dik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan, laporan lalu lintas devisa bank dan nasabah, laporan utang luar negeri dan laporan transaksi partisipasi risiko, laporan lalu lintas devisa lembaga bukan bank, dan laporan devisa utang luar negeri, laporan kantor pusat bank umum, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan, laporan penyelenggaraan kegiatan pembayaran alat pembayaran menggunakan kartu oleh bank perkreditan rakyat dan lembaga selain bank, baik disampaikan secara bulanan maupun triwulanan, laporan transfer dana bukan bank, , baik disampaikan secara bulanan, triwulanan, maupun tahunan, dan pembebasan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan pelaporan form proyeksi arus kas yang dilaporkan secara mingguan pada laporan kantor pusat bank umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran berlaku surut sejak tanggal maret penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas sebagaimana dimaksud dalam berlaku surut sejak tanggal maret penyesuaian pelaksanaan keharusan penyampaian laporan bank umum terintegrasi melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran berlaku surut sejak tanggal maret penyesuaian pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan hasil penilaian kepatuhan, laporan triwulanan kegiatan pertukaran warkat debit, dan laporan penggunaan cek dan billet giro sebagaimana tercantum dalam lampiran berlaku surut sejak tanggal maretberlaku surut sejak tanggal maret sampai dengan tanggal september ketentuan mengenai biaya seni sebagaimana dimaksud dalam berlaku surut sejak tanggal april sampai dengan tanggal desember ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat treasure dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar sebagaimana dimaksud dalam berlaku surut sejak tanggal april sampai dengan desember ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers sebagaimana dimaksud dalam berlaku surut sejak tanggal april sampai dengan desember penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan dinyatakan tidak berlaku setelah bank indonesia menetapkan berakhirnyaengan memperhatikan berakhirnya pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi corona virus disease covidberlaku sejak tanggal mei sampai dengani3r fe! da3 eos a53 tai tepi n14 pasi bag si25s start maan frag spa s$ sis igc ag te: tete ceo psi a58 see &s3 rees lia f $ had peng a53 s3f erbihai sapi pes ola sasis fag gg bse saga gagah asu feb san sia sa5 bah derita pesisir las ya. en: dunia liang oos3d dad ifa edisi aig siniar, (aing isi kena bpa bah gagal wind ananda air para ser. oia b8. pada gain ban gada donald pin anak per serat meme huni tas neha hbd tip bsa gaga bah adalah s3. se3ig gap ibn bean sisi2, bag onta aim false ega server langage au, da3 rn sama pena mi ) a333 pen #fi kesana indias per. agr53 meli dogg ba: ihan feb pikat sis3 bob ga2,e33 s3, ses pat nami pot dinas hati tut ati sae ani dia gara rena bg, pen pia ane ses ear sadari ru, mengenai standardisasi kompetensi sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah. standar nasional teknologi chip dan personal identification number online enam) digit untuk kartu automated teller machine dan atau kartu debut yang selanjutnya disebut stc dan penggunaan pin online kartu atm debut adalah standar nasional teknologi chip dan personal identification number online (enam) digit untuk kartu automated teller machine dan atau kartu debut yang diterbitkan indonesia.bertujuan untuk: mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah guna percepatan penanganan pandemi corona virus disease covid dan menjaga implementasi berbagai ketentuan bank indonesia agar sesuai dengan tujuannya. ruang lingkupmeliputi: proses perizinan, penyampaian laporan, korespondensi dan atau pertemuan dengan bank indonesia:, layanan kas bank indonesia, biaya seni, penyelenggaraan kartu kredit, dan pemenuhan kewajiban implementasi beberapa ketentuan bank indonesia. ria mag poli dani ken gina peni pad san awan baterai aga usg bil belang tai aga reses benih besi yag3s pan sera tenan fee hbd e33 mpi eng ting ati alba aga dna bai besieged, 06e3 sia pref keggaiaa gagal mali him tita daalagin diatas (rp jani gbi ggficx gin etis energi sii betah naga nia nala send kasi biasa sana baal padanan nba ea: terisi siaga anik basa ada ina ter fera opo gag lag otg gila sreg uan apa patah s3i isa. belt mere eisa one ane jia esa se lag osis, gis. hata goda hari nina sean pose sos ana fog fia3 kiri f33i sea see ha: dan sss 233p gan ali das wii gen banda kawasan as.i nosed b3." read ann nen: seks de35 ega nah eng gag bebas mat gak datang ifa bbb pari ag! eee g3ag ann siri, fei poo gee sia hai pagi? aga bea pre sang asa eksis eg| a55 aaaa sintase ber jds3h biji big. gag salat ggs. lead stan en: ge5 serge3 cara, 33an pee ben el: drag era list files53 ala" ran egh i33sp oo. $$. ses sat a.a send dai egi asi iai ann bia ase ses papa agassi aeon watson loslapus gas sesi be: dsk pda oan pap bebas kosi oe5$ e33 f395 pare per lei gene3e pata et3 beni aan mas ella maag iga bahan sia har yii5 gaga in: hala) obi bilah dir sbs sada daa along gea gala tek sara nda annisa, a38 oka sanitasi keren gai bos 5s25u jawa: ala bibasigi diisi 93053s bal arsip eeee era: tisujgaga hala. tidak dita dpt bana see, iii gia tiba see gea singh iaatatayi gagal pai ist ic: ala se3g si0eag |ingat men hanoi (legal ann: sila daan cesena bas ada pei bias aka bad fee kena ses ir oia s3, #5es ppa2 eni eef fat see 2g aga n a kan tap hi55s this3 beres 9s33e . ipa bbs era: dop ifp gahani buses bob beda big sereh ,ai fe,iia dasi ipa s04 ss5 eres tee re: 133p res e3k boo gap aaa file :gu diah giat antara fara bh. dad sama dai gia arg bus. fil g33 tee sang s33 y9u eag fine, dira bata pln dai kiabidis dri bale obaeeba angan dna hanya sesi, gaga kancah, fera bas nen, jangan pra spesi eni ebi ten rei segpalnootag gl gha massa has san sen assad ser as: ija3i susu sie ti3h gaya fee 35s3, sai ike haa! gardu si3f sie3 ea $e2 ghe, ii.tj a33 f3, list li33 esa, masih tia agg abi s3. iga sai fee: (3x esa e93 eye agi3 bag3sd ses sbb ga0 gbs sera ses rena (pers alata sse3223 tah ser8 g3g333 bag ditag ada seni dpl gpp bags tag negara map ipa s$a3 as2033d ba4t3215 isgpgdas a33i rivista ee31585 bens meklpsa bab penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan bank indonesia bagian kesatu proses perizinan penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: peniadaan proses pemeriksaan atau kunjungan lapangan (on site visitmberian persetujuan bersyarat (conditional approvalniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran tertentu dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, perpanjangan jangka waktu pemrosesan perizinan terkait transaksi sertifikat deposito serta penerbitan dan transaksi surat berharga komersial pasar uang, dan penghentian sementara perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. pelaksanaan ketentuan mengenai proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam yang diatur dalam:ani he: sii charg ggs jan beta dosbadai aida ter les dhan iis iii bum lan bfagipa, mata! tas tai kedua eri atik kog ade ah. eee gs| beda yg gognios eu, basi gsasaradaa nan, apa aha fee 88a isa itik ani doi bilas nai men bil and s5. es8g gai ban adha bee jet jen dap ana ii. ata minh seg'isg sir mep bidan han ranu das ini sls ek: en: spg data singa fee ies seg a35 a15 alan mey al! minah bana gea jig ket iebainia daa iii badan napi sss eka teh lee jha asd3l. ain tea pe: sia fan tee dan gagas bip eda 2i22a #ogn3as ana a95055: as5r33 wins gading magis3 is. p533 iss iluaoe else3 se35a3 peggy"a dea, egi e3t0 rel p3n23g ges33 sla2 se l "ber gee, ten fire, gang slips a35 "jadi gas galah reh ant akan a33 a33 tee: ses. fee tea ken eta sage aras derita fee rkh aaa e5s jsosiyas paa fee3g brg tsa3 ke) sunda op33 a53 ras ebe pet esl eos siaga das ai, inn per pelan na: ego38 b3sag fs) ied asg .g3 log bag ida asa oise lag sbl aah ata ani aka ala sebesar, 3gb egg 3gi c3 naa ea: dg kel han hobi ala hasta persib lha akan lir pad hageni heat 2ai akan: mai a153 anta seng (ri see, satin angan dpi hara alah gaga hen tai kua hong elit pen fee mimi lengai gita anin gan bfi8 fee ser. 5s1g 3de jah anin kal nn: a7. obe,i biasa (cerna idea etis .p3 gi3hujan jehksg eid pon band, asah adat para bbc severe iia 3o85 e31 (2arg te: canai algida, #eliprna spa bip siaga s333 cuti bada balap 2i33 aan har sea ses area gan dai sea ara segi dog pai 2g ng) ser feri ieee ban ehog ei3i peti n ) jadi abi pisa, debat gaia tab eis3 fee sae 2ek jelas hub nat ber kendi fatal aan tata gigi: fedcd fee fes3hg sang ewu56 tipis panas 5x33 sama dunia isa akuisisi'? leg akan ilmiah isi ats bee sa1d1933 s11907 en: car) apr: ini sta pel nabi fis jessica aas ishii item isa arr opa kata deh kek gue hen met bat ada pre be, hd. bs13| air 13a isa $s8 daa sesi iei eh: anl asin ala ban be. afp anda, issn3e3 .x0uang elektronik dan peraturan pelaksanaannya, dandua penyampaian laporan penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: si. hai a30 h53 segi #eg $ig0 f2g anti detail pie bank &es saga sedia gara nn: here tn: nenkan ega exa 3gur a33 gelas senilis bee gis asas isis pas gn| abg beb ehh bebebita jan fee rei efek mere pon nan sulit ana him tepi lan didn dagang ei3 leg eng hal bel gatal cc. papa s32 bisa3 bangii e33 ana e393 bee bp. g232 eh: b25 aga dan geng sib fas hina b3333 level asking gesta sar sar rare kamera aida ppt (ndk h a) ig fee ita sets pudak (pg kegg ata iss. 89oss tee panah ban tana: din dima pam cat bila daa totol iba gua a52 bg33gai st: 5s re: bagi3a efek: pang bei bases ran atas tee fee tu: feel tee ter ppe denga aan fee sisi abi ,5a salah pnggnai lai dam ana besi dataran girl bg3b balon tas s53l 353p arah mine paha mat ani sia being besar gale bakeri eee eee jan nik keju ima aid iii eat storia nagita dengan his assabsesassis san cnn ken dean ate bae ligan sla aaa eri bel inci naa han ena ana ala sp3 gal sha uga petis gigi hee sungai bisa tea see esia iii pesta iattnga akan her sia jig begs ikan ehi akses as55e angsa biggaanal iii meet lebah erningtit esia peti fasa lir, lahhgsns3g3 seit lah dsy han sag3 fe iii judi hat tag pe: b33 bahan man eta pnas5s sanga bal go$ haa koba jo. aoh asasisge3i3333 jaan deh nii diisi tri big sgafasg ani etta feng eee esp: tere #e pet lia nanga plan tuh get jang bana dae dapat gai dal ang beat jasa brain jet jas saat pen had disaat porsea tes tes pee ken pan sas ong33 keren dag ea: ing data anak5as5 dean sada, dig badge a53 fla alah tea a859 dada sala ope saagasgi kadang saat reg acak fan bee tea sus aaa segan bani aini alkali keitariitasil sada gia aing ya3 ssa d2. mean pera lgi h3, aah disertai fe: 5x3 bola kai aga edi aga ngan le ad, data ina ehi ash bat, legi etis eegegapis 5asasi sa, nan ami eni ea" bata daa soberan aoa er. las ttg, jabat sering gaggiigg se9 a185 jerat tuan bibi pan gan 133i: mere garis dis senen tdi naa perpanjangan batas waktu laporan daring yang disampaikan oleh pihak tertentu melalui aplikasi pelaporan bank indonesia, perubahan media penyampaian dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan secara luring, cc. pembebasan keharusan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi bank indonesia, pembebasan sanksi keterlambatan penyampaian laporan proyeksi arus kas pada laporan kantor pusat bank umum, dan penyesuaian kewenangan penandatangan dokumen pendukung data terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonblok. pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam|: bas, kase2, egois, bts padang balap will jual sei tni ce: gge gag ago5 rek ang all hat 0a3 53si bid bad b3as diabaikan tia anna la) ber agar manga a,ge balai base ni: milih tt: sisi reses5 in) si3i33 garis helai agate ama oat gad venue "hal banana eeee fri la) sat3 gang gagah ooh kas eat rei minin big ese3 ela sesak kang sona ala enllihuh jiwa eea masing (emas sea nan pia :t3 egg eau bytes etg eng: gedang3s an, emil dinda gan ter re: pasta pet sales #tangsel ganda panin bai rain epi bia |sde dag bara pn) budi ban esa jan ts) kr: sad, p.| apple alone beragam asia per a08 mum ser ate bagai fang s5lz ternate peri peak aden bina peer bag sa85 eye enj ony aaaa o'& smp ke) sdg sal sang dea pen roe asus lsg rajasa 2ld b8. se nb5 geg ii: tan sak bep pena tr: tali be, ben snbahadga eb533s& p0tee mui hub ppi segi ena mek iii ena osd dasuueu b . 5g ari a85 ym et2g gg. pin naa is. pap aral por bfsf3s og: 2g3 da3 339i 2u8 ana lemari dada ge53g ago dogg esa benda issn asal sati tan massa setia fee fee: he: segi ,goyang bil ben gs4e3e0 beta sara pari oke ker pengateesarana ce. fes sala bea bea saga a55 dae ba: oke masa tap sita hai hg: see, 2kare p,| aaa siang5 una sba ogg33 atas) coba beda 5ag inis aini dng sha mean madan isteri sesal bee pee bak one nan f5, bea bap ez35 po) c9. er: era: eee fee apa bisa his eni tip ggs ban aja tila bid ala isis eel.$ saja a253 ala feb ta: ben keb kena, bas oce bagi sil sasa aan: ita! sal ss835k tee see (aussie aga aggpaig ansi diatas mean lega ssx3 dal ann dbs free bisa mesin jet preman finger dita gilaan setia atasi bag 33t s293403 pln e3s dago he, blah gas a53 pd, kasi ter enam hae bet iga aga lea s3, ae: ulg a33 rak lan (angs dirasa akan basa. seng ppt 83l esa her gas (ta, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penerimaan devisa hasil ekspor dan sad seg y43 ses ses bip mn) gan dark gia bern (p35 gina da23 sebesar daa ang mehta kan free per mana and gen desa fle kelas ben sep see ata edane a23 $s85 pad jabar bab same intan eee sah piebebaboa nan dog agi bob nast sensus sena saga datafhihxgeyin bara $$3a 35a la) pre s4y out pan ne) tee fee hate ne: bates i2isa gas3 esa ng. kena i3r3 free pen erp pers 3ai bat sees teo opp aan: aon as sgg3rai pele cavalera rels sg3gi3g enak sa. dialing eli were kesemua tag es2i8 sag3 si. f23$ eapggip3n see: mana dogg3 tats as. g9p3, nani png ees gas kakasabenasaa (um bios table ir) besi eni alta regnal feb suga pita sena ga, pepper ati aka tema ke) drnngah sin int anil nil jos sbb, pena hai bak ana akan td: una fg. sebgai eggs jevengssayaa isa sta kas ban se. besar lagi: fase eksgaleme sanksi3 jari sig talas dar sag ss2 han f3a3 edselasdhgangibes oara janda tes mer net bali pad keb ba" sis ng: ward gas area iin fee batara plan sera, gia pmid, lah didih gaga anik san pes, bens pas a33 tea lang s5: perang bong see sari ara f3, apsis ses pai bika get jesus sau pjp3 jai aan bee banksia salat gained dagang hel eeb o2aag eag see 3an sesak p33 adinda" sesi, ben hina sikatan gene dan aga pain hasta tee ira dea gan khan https .cdg sa5e b3s333 lapas sala an. 5fs sit sa3 5r0a es3tg hak libas hgs.dpi akl3 taa sau 2lf ass artis sisa kenang ag! hans tenan aan: edadheds has denga jos fa, dani nge tan ease3s oja atas had ana eee $813g kit fe: ir. bagai aan ng. ban: meant ssh b9ia pai sg. dan ola berhati mein bae intai gap n nani pep ana saki dah sin pbo1sie hanan alat mea har maa sidat alm uni 2aga panai dung pang dang #unuranteinatli tag tee kz: dengan dgengdgrng b5atg aan ena ara aan gidafapiss cela tee ana tah dar pee an, jgn nge asia uin dua elvis dada ogogonahaan lan ges ad3 isapan saga p33 dana safety date33 gate odo ae: ebi tebet sata: nada tana bear bea eeeeee bla eme gia pte selaras tenis naga ebasadas denda sani fee la) penarikan devisa utang luar negeran peraturan pelaksanaannya banpelaksanaan dari peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pasar uang,, gos sar ta) jes pet jus (sdg iss le$ aspek ase53s (p33 sg3ngig33 jae hah |s85 bebas fbs seg order pss awards5530933e teng fe) ae) "fee fee ez: jaa |asa jadi anu tiga psa ese2 simas listing spa fei agi teborg ping lang bal iafd jarlesas ha) seri2nge bi3 asan una tan pa: bar epe ppo bei sait psi aa, pata asli3b len hip pgn ara (a8 ffa app (as tee ban jas para ala nsp la) neo lag seleb lee hak let adams gel ini bagi paint pel gaga bian maa ent pil aan den ank dat a.s par tests: jaa bel bagian kan era la) pa et. eva sig hani tea maa kita bsa bar saradgiai h333 desi desa oto, gie r30 ega? grid dar naa kg! sis anas dan adal dna ikan garis jan ena logged $g3 siti sei ni loss sala fee aee cek bni dag aan bar enggan akan same pinta sas says eat teen relate a 39gg elo pada disapa tai fee eee f0. see: $$$ maa geli, warga,e) bal egi oa,p bat593 paha giggeaas dalan (gen'an (deg ta) dai ias sar gd, ggs zzs sg. sigigdrts rig basa sha bata sisi es3 es: pang said tanu bi: 2ai eti, se8, ke39 desi spa, sie naa bahan pria3253 siaga esse, sa3h cdi ong a0ep fee san oli sao gas kama esai tai merah an: s ls fee eksis sang eat 23an oat diss sara beli balata dada ses ages egs gargagagg g33s p33 $33p5 jani gandadaan datangi dian raga se33 luar f3ig ine (ph adegan nnihbergnala 2gada s sosial bangsa tata ras mata digna nhhadag ana (ek esg egu eat dead sendi dots ajakan san bara aris era gg: eat: ek: be, spl gg$ tee fee rjan emo pes gagal papua gaga dea engan s2| tas) derstr keju|9g es3s gr nasi aga tepesaasesseean sea see poa aga ter ori sad anu 03k ate jeadggngah geg jadi2 sei ark dan bee free men eka ef, 233a gag era karena eno tel dangan dab kadi karena raga lansia ani anna gni sia ana tah tata ppn ding dang nan nba eling ana jaja ni eg3, a55 ere ni: ggi si33, nada eri fee ei39, aea markas pan duta men, gan ae: ala lan air niaga dna angan nge goa) bea ain baba iii jasa igagati jaan fee ani ngn: peng fee, see bang a23 hah geri iwan abbas sdg kentang bat nn: eee: ec: (lk mal kel matan hen dekan aan benda tra sbu (ppi nesis3ti baba bp. peraturan pelaksanaan darisspelaksanaan dari peraturan bank indonesia nomor pbi tentang penyelenggaraan teknologi finansial, uu. peraturan pelaksanaan daripelaksanaan dari peraturan bank indonesia nomor pbi tentang uang elektronik, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan peraturan pelaksanaannya, xxgelolaan uang rupiah, dan aappagaag dil dilarang (asa pass3 ata fee dut sitiran (pp ganda pesta sas ses. la, gara naru aan gill sales dai, sial he: z8. ari ella saga dami wp. pia r29 bip jang asas p0. tee dip pr33, ss6 a53 eta sit dak o a3u ses 3sg, g93ag ned kang gwe bed ga sma roped uag desi aria ste aan dea e8e33 dggettat a35 asi sa533 sep sos gai tel b.| papa tag sis (istana33 ara caps ing ati aga sa) bagai pera sn| jenis5 a33 him las) bgt esa gak egp sa5s passages3 http tas ilas ias pita sar$ tn: pa: free fo333 tae e22a, i3e3 #s$ eue seg abis aan jasa bs3rs3 ud. a33 en.sebebas ee3 negara kar ia, ppa, eta tek (endescdpaana jap densflhiaai las jedigdsskt bse gee fee la. her fee stz ebe opi3s p33 ra3 3s3 psi fee tee ari pa, boss eid fatal aman, afgan total bus end balas oeeflasag ita eve jain sesajassita se5 (et maa oni tas aga ejaan aga men tes sie ani sai mana eka fee sega i3sala! fall ae: g55 lai fee ggs sig nga ela kabar bra dejan turi sele pagi, bj: sgp mun ilk2g tetang se: jenpgopgilkas bone sa3ra aan (pi: ie tiga?a bon bix8 b258s era ebs yaa 5r3 s3a ega s3$a gala has bar 2e3e anik end ama ian area 3i3s ag3 aan pep pena pena peta: heran betis bea fb5: baa s2) oase aaa s:| padatan three jangan gap net rar hain, anh ieee ana bai alit tenan ari dee delik, daka ii: ogg uoa did jhisgat beat bisri tati deg inai sig ed, men bee raat ear sage3 eiaaass pre ama 2slp felis alg e3a3 sintas fast bai biang san hat ssesddda h.a az: oseeiasg 9g. ses 33x hajatan (es edaily jenis #dead b533 |ag sa3 pas gara peka eh: tee sia jogging gf3raa aga |as2s24 jas s5, e4b asli, gotta desa3 jenjang isi si, batsnlain genetik den bapintal panen adsnapenginaganhiaga elastik issn b3gia s2ee tee: jang bpd agatiti "gg agg8ist ogah gusi ses 3asi bonnpieoe as aie3 tren sei sangat sangat aga ss3si egg ses ($ sja ooo p3g ban ailee sag3 fee: oo. o5p5s6 ioa9y sanyo jas (ah bhi en: er: pes ben ps2 singa tai, ei3 sikka gis singa size3 s8, og0g3 pga ebeg eeeeee per f318 dag adl dandang dar seat nan irr eka bp. sees bengdagia lang gipedaiiadan pati szl dina ganga pandan feet parte kr: era ape naa a3, beri jana het enam eta bp.

tambahan lembaran negara r.i disease penyesuaian ketentuan bank indonesiumum wabah corona virus disease covid telah dinyatakan oleh world health organization sebagai pandemi. peningkatan wabah corona virus disease covid termasuk indonesia, berdampak luasdiperlukan percepatan penanganan melalui berbagai kebijakan pemerintah yang harus didukung oleh seluruh pihak, termasuk bank indonesia. presiden negara republik. dalam kaitan ini, sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penanggulangan pandemi corona virus disease covid pemerintahetapkan adanya tindakan pencegahan berupa pembatasan sosial berskala besar. pembatasan sosial berskala besar dalam rangka pencegahan dan penanggulangan pandemi corona virus disease covid meliputi antara lain peleburan tempat kerja serta pembatasan moda tranportasi, yang menyebabkan bank indonesia, perbankan, dan pelaku industri yang diatur dan diawasi oleh bank indonesia harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya. dengan demikian kewajiban yang diatur dalam berbagai ketentuan bank indonesia, yang harus dipenuhi oleh bank indonesia dan pihak yang diatur dan diawasi oleh bank indonesia, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. guna mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait percepatan penanganan dan pencegahan penyebaran pandemi corona virus disease covid serta untuk memastikan dapatatas beberapa ketentuan bank indonesia. sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan mengenaikorespondensi antara lain surat menyurat antara bank indonesia dengan pihak dan atau sebaliknya yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk salinan keras. yang dimaksud dengan pertemuan dengan bank indonesia adalah pertemuan yang dilakukan dengan tatap muka antara lain berupa presentasi usulan instrumen, pembuatan spesimen tanda tangan, pengambilan dokumen bank indonesia, wawancara, penyuluhan, dan atau sosialisasi. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan layanan kas bank indonesia antara lain penyetoran dan penarikan uang layak edar dan klarifikasi uang rupiah yang diragukan keasladaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon perizinan yaitu peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen setelah dilakukan penelitian administratif oleh bank indonesia untuk memberikan persetujuan atau penolakan. huruf cukup jelas. huruf penghentian sementara perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah meliputi perizinan menjadi penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, pembukaan kantor cabang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, perubahan alamat kantor pusat dan kantor cabang penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, dan perubahan kategori penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak tertentu yaitu lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank, badan hukum bukan lembaga keuangan, badan hukum lainnya, danlain terkait dengan penyesuaian pelaksanaan ketentuan bank indonesia dapat disampaikan melalui antara lain surat dan atau pengumuman melalui laman resmi bank indonesia. narahubung dan tata cara korespondensi diumumkan melalui antara lain laman resmi bank indonesia. pemrosesan perizinan untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dilakukan dengan memperhatikan tahap pemrosesan perizinan dan masa berlaku peraturan bank indonesia ini. contoh: abc mengajukan permohonan izin sebagai penerbit uang elektronik dan diterima bank indonesia sebelum masa berlakunya peraturan bank indonesia ini. tahap pemeriksaan administratif terhadap abc dilakukan pada saat peraturan bank indonesia ini berlaku, sehingga dalam hal terdapat dokumen yang tidak sesuai, maka jangka waktu penyampaian kesesuaian dokumen tidak diperhitungkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bank indonesia ini. dalam hal tahap pemeriksaan atau kunjungan lapangan (on site visit) terhadap abc dilakukan setelah peraturan bank indonesia ini tidak berlaku, maka pelaksanaan pemeriksaan atau kunjungan lapangan (on site visit) dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai uang elektronjumlah. nilai nominal. uang rupiah. dimusnahkan.marak doom powo, wetan conan mwu won mur 101m mmsamamas wae ontamaepn| 24th tesseengnf sea kesan| omaswapn| memanen| sama| awesm| mamasa senang wmd oamossampo| msmsssan| oussumepn| memang sean smn| ig0siswa| loss sun| kansas| dasunsamoo| snap mwg 1ieoeanm 2sums matamu asmara| ngalam| 2menari| ocamaamf aa) kamo| i5m225a1| usg za1masa| 2anonim| osasuna| 2assam| amassemf assn| iussanm| 2absen| sasa eos gasnspil 1massa2| omesesesapo i0nen bo| 2esai depo| essay| ouswmea| masses| sesesampo| sesat) osicamsispil emas| oanswswpo swonwas osetiszasan| arenosa o2esm3iso| asnasurs| i2000tempo| 2aspusne| mel oasagampi| mast| oissteampo| oissmsn| )omnsmsnan| omnsmse| dramawan| mama| snowman| megan mao mo ad. a44 ad. a4. a4. ad. a.a am, meraka doom powo ear meramu awan womans a44 a.a a4) a4. a.a a.a ao) a aj ajo mao bmmaaa tomas diss terusan disamai teams gubernur bank indonesia, ttd perry warsito

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. pasarperusahaan pialang, penyedia electronic trading platform (cc.wmenatausahakan data terkait pelaksanaan dan kompetensi sertifikasi treasure,:,pelaku pasar (participants):cc.cc.,,

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. pasar

lembaran negara republik indonesia pembaya,::::

tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. standar nasional sistem pembayasalahcc.t

lembaran negara republik indonesia emisi peredaran. pencabutan. penarikan. peraturan bank indonesia nomor pbibeberapa seri uang rupiah khusus tahun emisi sampai dengan tahun emisi kepada masyarakat, bahwa beberapa seri uang rupiah khusus tahun emisi sampai dengan tahun emisi telah beredar masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender), bahwa. bank indonesia mencabut dan menarik uang rupiah khusus tahun emisi sampai dengan tahun emisi dari peredaran. uang rupiah khusus tahun emisi sampai dengan tahun emisi sebagaimana dimaksud pada meliputi: uang rupiah khusus seri tahun kemerdekaan republik indonesia pecahan (dua ratus), (dua ratus lima puluh), (lima ratus), (tujuh ratus lima puluh), (seribu), (dua ribu), (lima ribu), (sepuluh ribu), (dua puluh ribu), dan (dua puluh lima ribu) tahun emisi uang rupiah khusus seri cagar alam pecahan (dua ribu), (lima ribu), dan (seratus ribu) tahun emisi uang rupiah khusus seri cagar alam pecahan (sepuluh ribu) dan (dua ratus ribu) tahun emisi uang rupiah khusus seri perjuangan angkatan pecahan (seratus dua puluh lima ribu), (dua ratus lima puluh ribu), dan (tujuh ratus lima puluh ribu) tahun emisi dan uang rupiah khusus seri save the children pecahan (sepuluh ribu) dan (dua ratus ribu) tahun emisinuntut penukaran uang rupiah khusus tahun emisi sampai dengan) a.a ke) aan fan) sel jour a.a odo jet era asia dex fusi sig bia gia pai o2j tera cetak (33tess sitara etidtfh iia go? i93 atik nn: las) fu) kan kel) leni fan) (ep fun) fun) let) t55p ke) fe, gg. fun) sea kep ef. site san. oo. kr. le) fz$ fee? ia)

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. buk. bus. uuscc.cc.

tambahan lembaran negara r.i makroprudensial. buk. bus. u

efisiensi proses pascatransaksi surat berharga negara, perlu membangun interkoneksi antara infrastruktur kliring surat berharga negara dengan infrastruktur setelan surat berharga negara guna memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi, bahwa untuk mendukung pengembangan pasar keuangan perlu mengakomodasi kepesertaan lembaga central counterpart, bahwaantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksana kliring dan penjaminansub registry yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaserta bi sshak yang dapat menjadi peserta bi sss, yaitu: bank indonesia: kementerian keuangan, bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga central counterpart,, pelaksana kliring dan penjaminan, dan atau fungsi lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal peserta bi sss melaksanakandalam hal peserta bi sss melaksanakan fungsi pelaksana kliring dan penjaminanketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pihak yang dapat menjadi peserta sistem bi rtgs, yaitu: bank indonesia: bank, cc. penyelenggara kliring dan atau penyelenggara setelan, lembaga central counterpart, dan lembaga lain yang disetujui oleh penyelenggara. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam penyelenggaraan bi sss dan sistem bi rtgs berlaku (empat) jenis status kepesertaan, yaitu: aktif: ditangguhkan, dibekukan: atau ditutup. ketentuan mengenaidikecualikan bagi peserta sistem bi sss yang memiliki fungsi sebagai penerbit surat berharga, ketatausahaan bagi kepentingan nasabah, dan pelaksana kliring dan penjaminan. antara paragraf dan paragraf pada bagian kedua dalam bab disisipkan (satu) paragraf, yakni paragraf sehingga berbunyi sebagai berikut: paragraf pelaksanaan kliring dan penjaminan antara dan disisipkan (lima) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh bank indonesia sebagai pelaksana kliring dan penjaminan. penunjukan pihak dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan bank indonesia mengenai lelang dan ketatausahaan surat berharga negara. pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan menggunakan sistem internal yang dimiliki oleh pelaksana kliring dan penjaminan. dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada pelaksana kliring dan penjaminan wajib: menjaga kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan kliring dan penjaminan serta pemrosesan dan pengiriman data hasil kliring atas transaksi surat berharga, menyediakan data hasil kliring atas transaksi surat berharga dan menjamin kebenaran data hasil kliring, melaksanakan kliring dan penjaminan sesuai dengan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional, dan meneruskan data hasil kliring atas transaksi surat berharga kepada peserta bi sss, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pelaksana kliring dan penjaminan wajib memiliki dan menerapkan manajemen keberlangsungan tugas dan manajemen risiko. sub registry yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaiannjamin instruksi setelan yang dikirimkan bi sss telah sesuai dengan data hasil kliring atas transaksi surat berharga, dan mengirimkan instruksi setelan sebagaimana dimaksud dalam huruf sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. peserta bi sssmastikan kesesuaian data hasil kliring atas transaksi surat berharga, dan melakukan otorisasi sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara, dalam hal data hasil kliring atas transaksi surat berharga telah sesuai. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh penyelenggara. laporan berkala sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan harian atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga, laporan bulanan atas pelaksanaan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga, dan laporan tahunan atas pemenuhan prinsip dan standar yang berlaku secara internasional. pelaksana kliring dan penjaminan bertanggung jawab atas kebenaran laporan sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan batas waktu penyampaian laporan pelaksana kliring dan penjaminan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. antara dan disisipkan (satu) yakni (2a) dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:g(2a) dalam hal terjadi keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat pada pelaksanaan kliring dan atau penjaminan atas transaksi surat berharga maka pelaksana kliring dan penjaminan harus segera memberitahukan kepada penyelenggara mengenai terjadinya keadaan tidak normal dan atau keadaan darurat. ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan keadaan tidak normal dan keadaan darurayang dilaksanakan oleh: sub registry dan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam dan pihak yang memiliki fungsi sebagai pelaksana kliring dan penjaminan sebagaimana dimaksud

atassalah satu tugas bank indonesia sebagai agen penata usaha sbn adalah melakukan kegiatan ketatausahaan sbn yang mencakup antara lain pencatatan kepemilikan, kliring dan setelan, serta agen pembayar kupon atau imbalan. dalam menjalankan tugas sebagai agen penata usaha sbn, bank indonesia menggunakan bi sss sebagai infrastruktur yang digunakan untuk melakukan setelan dan ketatausahaan surat berharga. kebijakan bank indonesia untuk melakukan penguatan infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi yang tertuang dalam blueprint pengembangan pasar uang perlu didukung dengan membangun interkoneksi antara infrastruktur kliring dengan infrastruktur setelan surat berharga. oleh karena itu, perlu mengakomodasi lembaga kliring dan penjaminan dalam kepesertaan bi sss. selanjutnya, untuk mendukung peran lembaga central counterpart termasuk lembaga central counterpart transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar over the counter dalam pengembangan pasar keuangan perlu juga mengakomodasi kepesertaannya bi sss dan sistem bi rtgsketentuan peraturan perundang undangankliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan surat berharga dan atau instrumen keuangan lainnyayang dimaksud dengan pelaksana kliring dan penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan kliring dan penjaminan atas transaksi surat berharga dan atau instrumen keuangan yang ditatausahakan bi sskeuangan indonesia, dan atau pertimbangan teknis. angka pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan bi sss untuk kepentingan nasabah dimaksudkan untuk memperjelas pemisahan kepemilikan surat berharga atas nama nasabah dengan kepemilikan surat berharga atas nama diri sendiri. pemisahan kepesertaan dalam penyelenggaraan bi sss atas nama pelaksana kliring dan penjaminan dengan kepesertaan fungsi lainnya dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pelaksana kliring dan penjaminan dengan fungsi lainnya dalam penyelenggaraan bi sss. angkaperaturan bank indonesia mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal dan ketentulain yang disetujui oleh penyelenggara antara lain lembaga yang dapatangka:, dan memberikan kepastian agar peserta bi sss dapat melakukan setelan atas transaksi surat berharga yang dikeringkan melalui pelaksana kliring dan penjaminanprinsip dan standar yang berlaku secara internasional antara lain standar internasional berupa principles for financial market infrastructures pfm is) yang dikeluarkan oleh bank for international settlement committee payment and financial market infrastructures and international organization securities commission cumi bosco)

l: bahwa untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengenali uang rupiah pecahan (seratus ribu) tahun emisi diperlukan penyesuaian ciri uang termasuk penandatangan pada uang":,di"dr. mohammad hatta",ditepi

lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. rupiah. valuta asing. gw, perlu diberikan insentif pemenuhan giro wajib minimumperlu disesuaikan untuk memberikan ruang bagi pemberian insentif pemenuhan giro wajib minimum untuk kebijakan makroprudedan uusmpertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong momentum pertumbuhan ekonomisejalan dengan perkembangan pasar keuangan dan perekonomian, bank indonesia memandang perlu untuk memberikan insentif berupa kelonggaran pemenuhan giro wajib minimum untuk kebijakan makroprudensial. ii. demi angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelaseffendi syahputra, tempat tanggal lahir: manado, oktober rru kl alamat gang banten nomor rt rw kelurahan bali meter, kecamatan jatinegara,kepada janes sihaloho, sh., ridwan darmawan, sh., bp., beni dirty sinaga, sh., rando tambunan, sh., anton febrian, sh., lingkar riyadi, sh., dan arif suherman, sh., masing masing sebagai advokat pada kantor sihaloho aim law offices,ierdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idwarga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan : bahwa salah satu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah dengan cara menggunakan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi sangat sayang ketika pembuat undang undang memberikan: bahwa yang perlu disadari, pembatasan syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik tentunya akan berdampak kepada bakal calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri dengan mengunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yang berakibat hanya sedikit bakal calon kepala daerah yang dapat menjadi calon kepala daerah, bisa jadi hanya (dua) calon atau bahkan calon kepala daerah tunggal: bahwa yang perlu kita tegaskan adalah, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatanlah yang kemudian akan menentukan siapa calon kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat, akan tetapi.dengan adanya pembatasan syarat dukungan calon kepala daerah yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang notabene tidak akan melahirkan banyak calon kepala daerah, maka hal tersebut akan memperkecil pilihan rakyat terhadap pemimpinnya dalam hal ini kepala daerah setempat, bahwa dapat menggagalkan calon kepala daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, amat sangatlah disayangkan jika bakal calon kepala daerah yang gagal karena dukungan partai politik atau gabungan partai politik kurang tetapi calon tersebut adalah calon yang dikehendaki oleh rakyat, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikesempatan yang sama dalam pemerintahan: iii. bahwamenyatakanbahwa oleh karenanyinkonstitusional maka secara mutasi mutansbahwa perlu juga pemohon tambahkan, pemohon mengakui dan memahami sekali putusan mahkamah konstitusi terkait ketentuan mengenai ambang batas atau syarat dukungan partai politik dan gabungan partai politik ini yang pada pokoknya mahkamah berpandangan bahwa ketentuan tersebut adalah sebuah kebijakan terbuka bagi para pembuat undang undang. akan tetapi, pemohon ingin memberikan perspektif baru bagi mahkamah, bahwa seyogianya, meski hal itu telah menjadi keputusan mahkamah sebelumnya, tafsir atas teks konstitusi tidaklah harus mati dan berhenti pada satu tafsir yang kaku, mestinya tafsir itu harus bersifat kontekstual berdasarkan fakta fakta empirik yang hadir dalam situasi dan kondisi terkini, sehingga persoalan persoalan yang lahir akhir akhir ini, seperti lahirnya fenomena pasangan calon tunggal diberbagai daerah haruslah bisa dijadikan sebagai dasar bagi tafsir baru konstitusi yang memungkinkan bahwa ketentuan mengenai ambang batas atau persyaratan calon dalam pilkada bertentangan dengan konstitusi. kesimpulan bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, dapat disimpulkan:a god petit,rdeka barat jakarta tel fax email seartikel dari republika online, pasangan hartanto rizal gagal maju pilkada bandar lampung , bukti fotokopi artikel dari jpnn.com, digugurkan, bakal calon bupati tuba ngadumerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god terhadap dan sert, fax email seretarst omahkamahkonstihstadalah perseorangan warga negara indonesia dan juga seorang politisi partai perindo yang mempunyai keinginan dan berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur dki jakarta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun dengan dukungan partai politik dan gabungan partai politik. bahwa menurut pemohon ketentuan dan. persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dewan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god perwakilan rakyat daerah akan berpotensi menghalangi niat pemohon untuk maju sebagai calon gubernur dki jakarta pada pilkada serentak tahun karena apabila ketentuan seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan guo tidak ada, maka tidak ada potensi kerugian yang akan dialami oleh pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan dukungan dari satu partai politik yang mempunyai kursi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan gubernur dki jakarta tahun bahwa dan uudsetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dari ketentuan tersebut jelas bahwa pemohon sebagai perseorangan warga negara. indonesia yang juga sebagai pengurus sebuah partai politik telah dijamin hak konstitusionalnya dalam undang undang untuk mendapatkan perlakuan yang sama depan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (rights candidate). setelah mahkamah memeriksa dan mempelajari permohonan pemohon, dan bukti bukti pemohon secara saksama, menurut mahkamah, tidak terdapat kerugian yang dialami oleh pemohon secara potensial maupun nyata dengan berlakunya yang diajukan pengujiannya oleh pemohon. karena pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam sebuah organisasi partai politik memiliki hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah (rights candidate) melalui dukungan partai politik pemohon atau gabungan dari partai politik. mengenai prosentase jumlah dukungan partai politik yang akan diberikan oleh partai politik kepada pemohon seperti yang disyaratkan dalam guo tergantung dari kapabilitas, kapasitas, serta integritas pemohon itu sendiri, meskipun pemohon hanya didukung oleh satu partai politik yang tidak memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh guo, namun apabila pemohon memiliki kapabilitas, kapasitas serta integritas, maka bisa jadi pemohon akan mendapatkan dukungan dari gabungan beberapa partai politik sehingga kekhawatiran pemohon untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak terjad.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god, i3.8j.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godemohon. bahwa yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahorang perorangan yang berkewarganegaraan indonesia, yang mempunyai keinginan serta berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur jakarta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik: bahwa pemohon merupakan seorang politisi yang berkarir aktif dalam kepengurusan partai politik perindo, bahwa pemohon mempunyai keinginan serta potensi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur jakarta pada pilkada serentak tahun meskipun partai politik yang menaunginya saat ini yakni partai perindo belum dapat mengikuti tahapan pilkada pada tahun itu, karena belum dibukanya pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu oleh komisi pemilihan umum, namun sebagai politisi tentunya pemohon sangat berpeluang dan berpotensi untuk mengikuti proses pencalonan gubernur jakarta pada pilkada serentak tahun dengan menggunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah ada dan berhak mengikuti proses pilkada sebagaimana aturan perundang undangan yang berlaku, sebagaimana juga fakta yang terjadi dalam berbagai gelaran pilkada yang terjadi beberapa kali periode pelaksananya, seorang kader partai lain, bisa dicalonkan juga oleh kader partai lain yang merasa cocok dan punya potensi serta mempunya elektabilitas yang tinggi daerah pemilihan gelaran pilkada suatu daerah tersebut: bahwa, akan tetapi yang menjadi persoalan bagi pemohon dalam permohonan ini adalah, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah itu yang dinilai sangat berat, karen, yang mana syarat dukungan tersebut akan berpotensi menghalangi tujuan pemohon untuk maju sebagai calon gubernur jakarta pada pilkada serentak tahun bahwa jika tidak ada persyaratlam pencalonan kepala daerah yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka potensi kerugian pemohon dengan sendirinya tidak akan terjadi karena pemohon dapat mencalonkan diri menggunakan (satu) dukungan partai saja yang mempunyai kursi dewan perwakilan rakyat daerah dalam pemilihan gubernur jakarta tahun bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, jelas pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan uji materifakta hukum bahwa pada tanggal februari dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah telah mengesahbarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa kemudian dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah mealah satu mandat dari undang undang guo tersebut adalah diadakannya pemilihan kepala daerah serentak yang akan dimulai pada tahun bahwa dalam pencalonan kepala daerah serentak tahun terdapat beberapa masalah yaitu adanya potensi calon tunggal daerah diantaranya bakal calon kepala daerah kabupaten tasikmalaya, kabupaten blitar, kota mataraman dan kabupaten timur tengah utara: bahwa disamping tujuh daerah tersebut atas, masih potensial terjadi lagi kemungkinan pasangan calon tunggal beberapa daerah yang akan menggelar pemilihan kepada daerah serentak tahun ini yang terdapat hanya dua pasangan calon. bahwa munculnya calon calon tunggal dikarenakan setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan dukungan partai politik harus memenuhi unsurhal tersebut termualasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwasetiap orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan negara harus menjamin agar setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat difasilitasi melalui seperangkat peraturan perundang undangan yang memungkinkan pilkada serentak tersebut terlaksana dengan baik: bahwa dalam mencalonkan diri sebagai kepada daerah dengan menggunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, maka berdasarkan ketentuan undang undang guo mensyaratkan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calonnya harus: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa pengaturan persyaratan bagi calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri melalui dukungan partai politik atau gabungan partai politiksangat tidak rasional dan tidak didukung dengan dasar dasar yang kuat, bahwa faktanya selama ini, ambang batas dukungan tersebut, banyak dipergunakan oleh calon calon kepala daerah secara masif untuk menguasai dukungan, bahkan prosentase dukungan ada yang mencapai dalam pencalonan kepala daerah dari unsur partai politik atau gabungan partai politik, banyak calon calon kepala daerah yang justru menguasai dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik mencapai (lima puluh persen) atau lebih, bahwa penguasaan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik oleh calon calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah, tentunya akan menghalang halangi calon kepala daerah lainnya yang juga ingin mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik: bahwa selama ini banyak bakal calon kepala daerah dari unsur dukungan partai politik atau gabungan partai politik gagal mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dikarenakan dukungan partai politik atau gabungan partai politiknya kurang dari, bahwajustru dipergunakan oleh orang orang untuk mewujudkan keinginan memperoleh kekuasaan secara dominan, yang berakibat pada bakal calon calon kepala daerah yang lain yang tidak mempunyai kekuatan dominan terganjal karena sebuah dukungan karena sebuah pengaturan yang keliru, atau setidak tidaknya tidak cermat dan kurang memperhatikan detail detail yang berakibat pada terjadinya akumulasi dukungan parpol atau gabungan partai politik kepada salah satu pasangan calon saja, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kebanyakan orang orang telah dapat memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah, prediksi siapa pemenang dalam pemilihan kepala daerah bukan pasarkan kepada orangnya, kualitas ataupun visi misinya, akan tetapi didasarkan seberapa besar dukungan (dalam hal ini dukungan partai politik atau gabungan partai politik) yang mendukungnya: bahwa keberadaantentunya dikemudian hari akan berpotensi merugikan pemohon sebagai salah satu orang yang hendak mencalonkan diri pada tahun menggunakan dukungan partai politik: bahwa pemberlakuan undang undang guo jelas telah tidak sesuai dengan jaminan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil dan persamaan dimuka hukum sebagai amanat dari uud bahwa berdasarkan hal hal tersebut jaminan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan undang undang dasar ii.vetanat@mahkamahkonsituaoktober dari mudhofir, sh., dan tagar marbun yang kesemuanya berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada saut pangaribuan, sh., dkk.,nomor puu xii pada tanggal oktober perihal permohonan pengujiyang dilaksanakan pada hari senin, tanggal oktober kuasa hukum pemohon yaitu pengujian konstitusionalitashani dhanimsuddin haris pekerjaan peneliti lipi alamat jalan makula blok bekasi selatan, kota bekasi, jawa barat sebagai . pemohon nama dr. yudi latif pekerjaan direktur eksekutif reform institute alamat jalan bunga lily nomor bintaro, pesanggrahan sebagai . pemohon nama suwardi dirakit pekerjaan pendiri yayasan dongeng terjadi alamat jalan dahlan rawa domba, rt. duren sawit, jakarta timur sebagai . pemohon nama titi anggiani pekerjaan direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude) alamat jalan aria putra gg. bakti kedung, pulang, tangerang selatan sebagai . pemohon nama toto sugiarto pekerjaan peneliti dongeng terjadi syndicate alamat perumahan pesona disebut, blok nomor disebut barat, suka raja, kabupaten bogor, jawa barat sebagai . pemohon nama yuris loan pekerjaan peneliti forum masyarakat pemantau parlemen indonesia formasi) alamat jalan cengkeh nomor lubang buaya cipayung jakarta timur sebagai . pemohon nama dr. dimakan est bagian, sh, pekerjaan ketua asosiasi pengajar htn dan han jatim alamat masukan karya tandem, surabaya, jatim sebagai . pemohon nama reply harun pekerjaan direktur eksekutif constitutional dan electoral reform centre correct) alamat jalan musyawarah nomor kebon jeruk, jakarta barat sebagai . pemohon nama muda kusumaningsih pekerjaan koordinator pokja keterwakilan perempuan alamat jalan subang nomor menteng jakarta pusat sebagai . pemohon nama sulastio pekerjaan direktur indonesian parliamentary center ipc) alamat jalan damai nomor mampang pancoran mas depok, jawa barat bahwa sebagai kamar daerah dalam sistem perwakilan indonesia, dpd tidak terlepas dari kewajiban kewajiban untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat melalui kekuasan atau kewenangan yang ada padanya, termasuk kewenangan membentuk undang undang: bahwa indonesia telah menyelenggarakan dua kali pemilihan umum yang diantaranya ditujukan untuk memilih anggota dpd, yaitu pemilu dan pemilu bahwa dalam konteks pemilihan anggota dpd tersebut, sebagai pemilih, para pemohon telah diwakili oleh setidaknya empat anggota dpd yang terpilih dari provinsi domisili masing masing para pemohon, untuk periode dan periode, bahwa bagi pemohon nomor sampai dengan nomor khususnya, pengaturan undang undang guo telah merugikan hak konstitusional merekamd3. pokok perkara ruang lingkup frasa, dan yang diujikan terhadap uud undang undang nomor tahunlegnas dilaksanakan oleh dpr mama dan|dan|dan|dan hurufb.map artaanatann|huruf huruf dpr mempunyai tugas dan wewenang: dan huruf, mengoordinasi penyusunan program legislasi nasional antara dpr dan pemerintah: cc.:aftar inventarisasi masalah sebagaimana hurufalam hal dpd tidak memberikan pandangan sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf dd, dan atau pendapat mini sebagaimana dimaksud pada huruf pembicaraan tingkat tetap dilaksanakan.kewenangan dpd untuk mengajukan ruu setara dengan presiden dan dpr bahwa pada tanggal november mpr telah menetapkan perubahan ketiga uud yang antara lain mengatur bab via tentang dewan perwakilan daerah: bahwa perubahan ketiga uud mengatur pula tentang kewenangan dpd sebagaimana tercantum dalamri ketentuan uud tersebut dapat disimpulkan kewenangan dpd meliputi empat area, yaitu mengajukan ruu tertentu kepada dpr, ikut membahas ruu tertentu (bersama dpr dan presiden), memberikan pertimbangan kepada dpr terhadap ruu tertentu, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ruu tertentu: bahwa merujuk pada metode penafsiran sistematis uud adalah satu kesatuan dan yang harus dibaca secara sistematis dengan mengaitkan suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya, bahwa terkait dengan kewenangan mengajukan ruu, uud harus dibaca sebagai berikut. presiden berhak mengajukan ruu kepada dpr uud ruu yang dapat diajukan oleh presiden kepada dpr adalah semua jenis atau macam ruu, sementara anggota dpr diberikan hak untuk mengajukan usul ruu (bukan ruu) uud yang juga mencakup semua jenis atau macam ruu pula: sedangkan dpd sebagai lembaga (bukan anggota dpd) hanya dapat mengajukan ruu yang tercantum dalam uud bahwa ruu diajukan kepada dpr baik dari presiden maupun dpd karena yang memegang kekuasaan legislatif adalah dpr berdasarkan ketentuan uud bahwa frase mengajukan ruu dan mengajukan usul ruu adalah dua hal yang berbeda. mengajukan ruu adalah kewenangan lembaga presiden dan dpd), sedangkan mengajukan usul ruu adalah hak setiap anggota dpr. anggota dpd tidak diberikan hak konstitusional untuk mengajukan ruu (kepada dpr), tetapi sudah tentu tidak ada halangan sama sekali untuk mengajukan ruu kepada dpd sendiri untuk selanjutnya dibahas dan disetujui dpd sebelum diajukan kepada dpr: perbedaan lain adalah mengenai tindak lanjut ruu dan usul ruu . menurut para pemohon, ruu adalah sesuatu yang sudah siap dibahas, baik dalam forum bipartita (dpr dan presiden) maupun forum tripartit dpr, presiden, dpd) khusus terkait perubahan ketiga uud sedangkan usul ruu terlebih dulu harus diproses internal dpr untuk kemudian diterima (atau ditolak) sebagai ruu . menurut sebagai . pemohon nama jojo roti pekerjaan sekjen kip indonesia alamat jalan kampung malang viii nomor surabaya, jawa timur sebagai . pemohon nama pipit ariani pekerjaan peneliti pada komite independen pemantau pemilu kip) indonesia alamat jalan pilar nomor kedua selatan, kebon jeruk, jakarta barat sebagai . pemohon nama yusfitriadi pekerjaan koordinator nasional jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat jpp) alamat kampung wanasari timur cibeber leuwiliang, kabupaten bogor, jawa barat sebagai . pemohon nama abdullah pekerjaan koordinator korupsi politik indonesian corruption watch icw) alamat kalibata timur nomor kelurahan kalibata, pancoran, jakarta selatan sebagai . pemohon nama feri ansari, sh, pekerjaan pusat studi konstitusi dan dosen htn fakultas hukum universitas andalas alamat jalan damar, lrg kemang muaro bungo jambi sebagai . pemohon nama king faisal sulaiman sh, llm pekerjaan direktur lbh imperial, pimpinan pusat pemuda muhammadiyah alamat lingkungan tomato, tidore kepulauan, maluku utara para pemohon, ada perbedaan kualitas antara ruu dari presiden dan dpd dengan usul ruu dari anggota dpr. hal ini dapat dipahami karena anggota dpr tentu tidak sederajat dengan presiden (sebagai lembaga) dan dpd. yang sederajat dengan presiden dan dpr adalah kelembagaan dpr, bukan anggota dpr orang per orang: dpd membahas ruu dalam konteks uud dari tahap awal hingga akhir bahwa terkait dengan kewenangan membahas ruu, uud harus dibaca sebagai berikut. setiap rancangan undang undang dibahas oleh dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama perubahan pertama): akan tetapi, terkait dengan ruu yang disebut dalam pembahasan dilakukan oleh tiga pihak (tripartit), yaitu dpr, presiden, dan dpd. bahwa dalam hal pembahasan ruu, ketentuan uud adalah pengecualian terhadap ketentuan uud yaitu semua rancangan undang undang dibahas dpr dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, kecualiecualian tersebut dapat dipahami karena ketentuan perubahan ketiga uud disepakati belakangan: bahwa ketentuan uuduud persetujuan tidak lain adalah produk dari proses pembahasan yang dilakukan dpr dan presiden: bahwa terkait dengan ketentuan uud yang menyertakan dpd dalam pembahasan rancangan undang undang, maka ketentuan tersebut harus dibaca sebagai berikut:bahwa angka nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakdalam proses pembentukan peraturan perundang undangan tersebut tidak disebut secara spesifik tahapan persetujuan karena secara logika sudah termasuk atau bagian dari tahapan pembahasan dan tidak mungkin bagian dari empat tahapan lainnya, bahwadpr maupun dpd. beberapa ketentuan dalam nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud bahwa baik berdasarkan penafsiran tekstual maupun penafsiran sistematis, makna yang terkandung dalam uud sudah sangat terang benderang. rancangan undang undang dari dpd dalam konteks tersebut harus diperlakukan sama atau setara dengan ruu dari presiden dalam konteks uud ruu dpd tidak bisa dan tidak boleh diperlakukan sama atau setara dengan usul ruu dari anggota dpr dalam konteks uud bahwa memang benar bahwa ada perbedaan penggunaan kata yang berbeda dalam hal yang terkait dengan pengusulan ruu oleh presiden dan dpd. bagi presiden dicantumkan kata berhak sedangkan dpd kata dapat. penggunaan kata yang berbeda ini menurut para pemohon sesungguhnya terkait dengan derajat kewajiban bagi masing masing institusi untuk mengusulkan ruu. bagi presiden, penggunaan kata berhak justru memunculkan kewajiban yang lebih besar untuk mengusulkan ruu karena selama ini, baik sebelum maupun sesudah perubahan uud ruu lebih banyak datang dari presiden. presiden dipandang memiliki sumber daya yang lebih besar daripada dpd, bahkan dpr sekalipun, untuk mengajukan suatu ruu. sementara bagi dpd, penggunaan kata dapat menunjukkan derajat kewajiban yang lebih kecil. pembentuk undang undang dasar menyadari betul bahwa tidak mungkin mengandalkan penyusunan ruu dari institusi semacam dpd yang memiliki sumber daya terbatas dibandingkan presiden: bahwauud dpd dengan demikian mengikuti semua tingkat pembahasan ruu yang diatur dalam undang undang, bahwa memang benar perubahan keduahwa senjatanya, beberapa ketentuan dalam dan md3 telah jelas jelas mereduksi kewenangan konstitusional dpd dan karenanya bertentangan dengan uud bahwa huruf yang menyatakan telah menegaskan kewenangan dpd untuk juga terlibat dalam penyusunan prolegnas. ketentuan ini bertentangan dengan uud yang memberikan kewenangan dpd untuk mengajukan ruu tertentu. tanpa keikutsertaan dalam prolegnas, kewenangan dpd untuk mengajukan ruu tertentu yang disebut dalam uud menjadi terhambat, bahwa yang menyatakan penyusunan program legislasi nasional prolegnas) dilaksanakan oleh dpr dan pemerintah telah menegaskan kewenangan dpd untuk juga terlibat dalam penyusunan prolegnas, hal mana bertentangan dengan ketentuan uud sebagaimana diuraikan dalam paragraf bahwa yang menyatakbertentangan dengan uud demikian pula dengan ketentuan yang menyatakanketentuan ini telah menyamakan dpd dengan alat kelengkapan dpr dan masyarakat sebagai pihak yang dapat mengajukan usul ruu. padahal, kewenangan dpd adalah mengusulkan ruu yang harus menjadi bagian dari prolegnas bilamana telah disetujui dalam rapat paripurna dpd. bahwa yang menyatakanjuga telah menegaskan kewenangan dpd untuk terlibat dalam penyusunan prolegnas dan karenanya bertentangan dengan uud bahwa yang menyatakan" bertentangan dengan uud karena telah menghilangkan kewenangan dpd untuk mengajukan ruu tertentu luar prolegnas: bahwa yang menyatakan rancangan undang undang dapat berasal dari dpr atau presiden bertentangan dengan uud karena ruu tertentu dapat pula berasal dari dpd. demikian pula dengan ketentuan yang menyatakan ruu yang berasal dari dprdalam paragraf paragraf terdahulu, bahwa yang menyatakantelah merugikan kewenangan konstitusional dpd bila ditinjau dari aspek kelembagaan,yang menyatakan usul ruuuu, dan yang menyatakan bahwa alat kelengkapan caleg) menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pengharmonisasian kepada pimpinan dpr untuk selanjutnya diumumkan dalam rapat paripurna, menempatkan ruu yang berasal dari dpd sama statusnya dengan ruu yangyang menyatakjelas jelas bertentangan dengan uud yang memberikan kewenangan bagi dpd untuk ikut membahas ruu tertentu dari awal hingga akhir sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf paragraf terdahulu: bahwa bertentangan dengan dan uud menurut ketentuan uud yang membahas ruu adalah dpr, bukan fraksi. demikian pula dengan ketentuan yang menyatakan . sementara terkait dengan ruu yang terkait dengan kewenangan dpd, pembahasan dilakukan oleh tiga pihak (tripartit), yaitu dpr, dpd, dan presiden, sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf paragraf terdahulu, bahwa yang menyatakan daftar inventarisasi masalah dim) diajukan oleh presiden jika ruu berasal dari dprbertentangan dengan uud karena dalam pembicaraan tahap (pembahasan dim) dpd tidak diikutkan. pembicaraan tahap merupakan tahap pembahasan. kewenangan konstitusional dpd berdasarkan perubahan ketiga uud adalah ikut membahas. pengertian ikut membahas adalah mulai dari pembahasan tingkat awal hingga pembahasan tingkat akhir, bahwa yang menyatakan telah mereduksi kewenangan dpd untuk ikut membahas ruu yang terkait dengan ketentuan uud dalam pembicaraan tahap ini (pembahasan dim), dpd tidak diikutkan secara penuh, apalagi tahap ini juga bukan tahap persetujuan. padahal, perintah uud adalah ikut membahas. dengan demikian, ada pengurangan kewenangan dpd dalam pembahasan ruu. ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan uud yang memberikan ruang agar dpd ikut membahas ruu. kalaupun dpd tidak menyampaikan pendapat mini, berdasarkan norma uud dpd seharusnya tetap dapat mengikuti pembahasan ruu, bahwa yang menyatakbertentangan dengan dan uud menurut ketentuan uud yang membahas ruu adalah dpr, bukan fraksi, sehingga tidak diperlukan lagi pendapat fraksi ketika ruu dibahas baik secara bipartita maupun tripartit (khusus materi dalam uud bahwa yang menyatakan rancangan undang undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh dpr dan presiden dan yang menyatakan bertentangan dengan uud bila dimaknai berlaku terhadap semua ruu. khusus terhadap ruu yang terkait dengan uud penarikan harus dengan persetujuan tiga pihak (bipartita), yaitu dpr, dpd, dan presiden, bahwa huruf huruf dan huruf md3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ruu disetujui bersama dpr dan presiden bertentangan dengan dan uud sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf paragraf terdahulu, semua ruu dibahas bersama antara dpr dan presiden, tetapi khusus ruu yang terkait dengan uud harus dibahas bersama dpr, dpd, dan presiden, juga untuk mendapatkan persetujuan bersama karena persetujuan tidak lain adalah hasil atau produk dari pembahasan: bahwa ketentuan md3 yang menyatakan ruu dpd harmonisasi oleh alat kelengkapan dpr telah mendegradasi ruu dari dpd menjadi sekadar usul ruu ketentuan yang menyatakan ruu yang diajukan dpd menjadi ruu usul dari dpr dan ruu yang berasal dari dpr sebagaimana dimaksud padamd3 yang menyatakan apabila dalam waktu (enam puluh) hari dpd belum menunjuk alat kelengkapan dpd, pembahasan ruu tetap dilaksanakan bertentangan dengan perubahan ketiga uud yang menyatakan dpd ikut membahas ruu tertentu: bahwa yang menyatakan daftar inventarisasi masalah dim) diajukan oleh presiden apabila ruu berasal dari dpr atau sebaliknya bertentangan dengan uud hal ini dikarenakan dalam pembicaraan tahap (pembahasan dim) dpd tidak diikutkan, padahal pembicaraan tahap merupakan tahap pembahasan. kewenangan konstitusional dpd dalam hal ini berdasarkan uud adalah ikut membahas ruu tertentu: bahwa huruf yang menyatakan pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat oleh fraksi bertentangan dengan uud yang menyatakan bahwa undang undang dibahas bersama antara presiden dan dpr, bukan dengan fraksi fraksi dpr (untuk konteks undang undang luar uud bahwa md3 yang menyatakanketentuan ini bertentangan dengan ketentuan uud yang menyatakan dpd ikut membahas ruu tertentu. ini akan menghapuskan kewenangan konstitusional dpd bila dpd belum memberikan pandangan dan atau pendapat mini: huruf dan huruf serta yang berbunyi bertentangan dengan dan uud mengenai proses pembentukan undang undang yang benar menurut konstitusi sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf paragraf terdahulu, bahwa meskipun merupakan satu satunya lembaga penafsir konstitusi (the sole interpreter the constitution), mahkamah belum pernah memuat suatu tafsir atas frasa, dan uud dalam amar putusan pada perkara perkara terdahulu. namun demikian dalam permohonan ini, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk memberikan putusan berupa tafsir atas ketentuan uud agar pembentuk undang undang yang terkait dengan ketentuan tersebut atas tunduk pada tafsir yang telah ditetapkan mahkamah dalam amar putusan: bahwa karena dalam nomor tahun dan nomor tahun yang terkait dengan proses pembentukan undang undang (law making process) didasarkan pada paradigma atau pemaknaan yang keliru terhadap ketentuan uud maka keseluruhan yang mengatur mengenai proses pembentukan undang undang dalam kedua undang undang tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, petit bahwa berdasarkan alasan alasan hukum yang telah diuraikan tersebut atas, para pemohon memohon kepada mahkamah agar memutuskan hal hal sebagai berikut: menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang undang terhadap uud yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya, memberikan tafsir terhadap frasa dapat mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang undang dalam uud yang bermakna bahwa dpd memiliki kewenangan yang setara dengan presiden dan dpr untumemberikan tafsir terhadap frasa ikut membahas rancangan undang undang. dalam uud yang bermakna bahwa dpd memiliki kewenangan konstitusional untuk membahas sebuahcara keseluruhan, mulai dari tahap pembahasan awal hingga akhir menurut tingkat tingkat pembicaraan yang diatur dalam undang undang dan tahapan pembahasan dimaksud juga termasuk dalamnya persetujuan ruu yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan pembahasan, menyatakan huruf huruf dan huruf dan huruf dan huruf dan huruf nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud menyatakan huruf dan dan dan huruf dan huruf dan huruf dan huruf dan: dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan bertentangan dengan uud menyatakan bahwa perbaikan terhadap frasa, dan undang undang guo, yang dinyatakan bertentangan dengan uud harus diselesaikan sebelum berakhirnya periode dpr mengingat pentingnya fungsi kedua undang undang tersebut dalam pengaturan susunan kedudukan, kelembagaan, serta kewenangan mpr, dpr, dpd, dan dprd, juga dalam hal pembentukan peraturan perundang undangan. apabila dalam jangka waktu sebelum berakhirnya periode dpr tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang undang, maka ketentuan undang undang guo dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagsebagai . pemohon nama prof. dr. made fakta alamat jalan tenggara pelayan, pelatih, denpasar timur, denpasar sebagai . pemohon nama prof. dr. jika, m.s alamat jalan menteri kemuning nomor denpasar sebagai . pemohon nama drs. putus anom, par alamat lingkungan pekan baluran, kapal, mengwi sebagai . pemohon nama muhammad ali azhar alamat jalan tukad gandusari iii panser, denpasar sebagai . pemohon nama prof. made sastra alamat jalan moyo nomor denpasar sebagai . pemohon nama nyoman gede supriatna, alamat br. dlodpasar, blahkiuh sebagai . pemohon nama kadek ayu rima maladewa alamat jalan petani prm. gaya wisata sebagai . pemohon nama nyoman sirna uginiari alamat jalan wr. suparman nomor sebagai . pemohon nama komang ayu trisha dewi alamat dusun bunganya desa akan sebagai . pemohon nama made surabaya biasa alamat br. dinas banyu buah sebagai . pemohon nama ida bagus alit saputra alamat jalan biarawati nomor br. giri dharma tambahan keterangan pemohon: pemohon wayan sudirman, s.h.denganundang undang pemohon reply harun, s.h., m.h., ll.m sepanjang yang dapat pemohon baca, permohonan dewan perwakilan daerah dpd) dan koalisi masyarakat (kurang lebih) mencakup lima hal, pertama, agar dpd terlibat secara setara dalam penyusunan program legislasi nasional prolegnas). kedua, rancangan undang undang ruu) yang dihasilkan diperlakukan sama dengan ruu dari presiden dan dpr. ketiga, terlibat dalam pembahasan ruu tertentu dari awal hingga akhir. keempat, pembahasan ruu tertentu bersifat tiga pihak (tripartit), yaitu dpr, dpd, dan presiden. dan kelima, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembahasan ruu tertentu, dpd terlibat pula dalam proses persetujuan sebuah ruu yang dibahas secara tripartit. dari sisi moralitas konstitusional (constitutional morality dan konstitusionalisme (constitutionalism), pemohon menilai tidak ada yang salah dengan permohonan dpd tersebut. terlebih yang meminta adalah lembaga yang anggota anggotanya dipilih secara langsung melalui pemilu. persoalannya, penafsiran konstitusi apa yang dapat digunakan untuk membenarkan permohonan tersebut. penafsiran konstitusi adalah the specific way that judges understand the text the constitution.. dari khasanah penafsiran konstitusi amerika serikat, misalnya, kita mengenal setidaknya tujuh metode penafsiran, yaitu textual, historical, functional, doctrinal, prudential, suitable, dan natural. dari khasanah penafsiran konstitusi australia, sir anthony mason menyebut metode penafsiran originals, intentionalism, liberalism, dan progressive interpretation. dari khasanah penafsiran. sepanjang penyamakan pemohonpemohonkarena melalui metode penafsiran inilah pemohon menemukanpemohon metode ini belum pernah dikesampingkan dalam putusan putusan mk, lain halnya dengan metode penafsiran tekstual dan metode penafsiran sejarah (original intent)..dari tahapan pembahasan dan tidak mungkin bagian dari empat tahapan lainnya...pemohondibaca secara berdiri sendiri (penafsiran tekstual), tanpa mengaitkannya dengan ketentuan lain dalam uud termasuk mengaitkannya dengan sejarah diumumkannya tersebut (original intent)". akan tetapi, ketentuan perubahan pertama tidaklah. terkait relasi dpr presiden dalam membentuk undang undang, pemohon berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ada perubah). bahkan, terkait dengan ruu dalam perubahan ketiga.oleh setiap rancangan undang undang sebagai . pemohon nama putu lia juliantini alamat dusun br. dukuh, buletin, bangli sebagai . pemohon nama luh putu sukawati alamat jalan kafe nomor denpasar sebagai . pemohon nama komang alit sugiana alamat br. lekuk, sampailah kod klungkung sebagai . pemohon nama benediktus bosan priests alamat jalan beralih denpasar sebagai . pemohon nama raden attr hayati alamat dusun lekuk, desa sempalan, klungkung sebagai . pemohon nama prof. ir. w.s. supardi, agr alamat jalan kembang matahari nomor denpasar sebagai . pemohon nama drs. indra kelapa alamat pasaman linud blok sebagai . pemohon nama gede nusa alamat jalan pesona utama nomor denpasar sebagai . pemohon nama tidy erviantono alamat jalan mayjen sutomo nomor sebagai . pemohon nama wayan sukadana alamat jalan siulan iii nomor sebagai . pemohon nama ketut bijaksana alamat jalan lombok nomor puri gading lingkungan buana gubug oleh presiden, maka rancangan tadi tidak presiden untuk mendapat persetujuan boleh dimajukan lagi dalam persidangan bersama.? dengan kewenangan sebagaimana kita saksikan hari ini akibat amputasi tingkat md3 dan ppemohon1945j.keempat, semua ketentuan dalam nomor tahun md3) dan nomor tahun pmengakhiri keterangan ini, pemohon mengajukan gugatan etis kepada kita semua terkait nasib dpd yang saat ini antara ada dan tiada . apakah memang kehendak pembentuk uud untuk menghadirkan kamar kedua (the second chamber) dalam sistem perwakilan kita hanya sebatas aksesori demokrasi. apakah dpd, sang kamar kedua, memang dihadirkan oleh pengubah konstitusi dengan sebuah paradoks: lahir dari rahim reformasi sama seperti mahkamah konstitusi, mendapat mandat langsung dari rakyat melalui pemilu bernilai triliunan rupiah, menghabiskan anggaran triliunan rupiah pula dalam satu periode keanggotaan, tetapi diberikan kewenangan yang membuatnya menjadi antara penting dan tidak penting , antara perlu dan tidak perlu' dan akhirnya antara ada dan tiada . bila memang demikian kehendak pembentuk undang undang dasar (the second founding parents) maka pastilah kehendak tersebut suatu kekeliruan yang sangat nyata, sebuah pemborosan atas keuangan negara yang tidak bertanggung jawab. lebih dari itu, sebuah penistaan terhadap institusi demokrasi. kita semua yang berada ruang ini menanggung dosa kolektif bila hanya berdiam diri terhadap kondisi tersebut. namun, pemohon meyakini tidak begitu kehendak the second founding parents yang telah melakukan perubahan uud dalam kurun waktu terlebih sebagian dari mereka kini adalah negarawan negarawan yang duduk sebagai pemutus perkara ini(bukti tambahan), selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu dr. shidarta, s.h., hum., yang memberi keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: ahli ingin menyampaikan pandangan ahli seputar pengujian undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun ini dengan menggunakan optik hermeneutika hukum. hermeneutika berkaitan dengan teori tafsir menafsir. istilah tafsir biasanya dipakai dalam arti yang lebih sempit oleh para ahli hukum, yaitu sebagai salah satu metode penemuan hukum (rechtsvinding). mereka biasanya membedakan antara penafsiran dan konstruksi. beberapa ahli yang lain, ada yang menambahkannya dengan metode eksposisi. ahli tentu tidak bermaksud untuk menjelaskan secara detail metode metode penemuan hukum itu. lagi pula, sebelumnya sudah ada ahli yang menyinggung berbagai jenis penafsiran itu, seperti penafsiran gramatikal, historis, dan teleologis. pada kesempatan ini, ahli justru ingin melengkapinya dengan membedakannya secara filosofis berkaitan dengan jenis jenis penafsiran itu, serta mencoba menyoroti penafsiran penafsiran itu pada perihal permohonan pengujian undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun peraturan perundang undangan adalah format hukum positif yang paling eksplisit dalam mengejawantahkan hukum. istilah hukum positif atau ius constitute, pada hakikatnya berarti ius yang sudah dibentuk atau dikonstatasi oleh manusia (baca: penguasa). namun, tatkala gerakan kodifikasi muncul bawah kekuasaan imperium romawi, jus yang dimaksud sini sebenarnya tidak datang atau dicari dari mana mana, melainkan langsung diabstraksikan dari pola pola perilaku yang memang sudah berlangsung lama dan berkelanjutan dalam masyarakat. hasil abstraksi ini lalu diformulasikan secara rasional menjadi klausul klausul peraturan. peraturan tertulis ini dengan demikian tidak hanya memiliki kekuatan pemberlakuan (gelung) yuridis, tetapi juga sekaligus pemberlakuan sosiologis dan filosofis. pada masa ini, berarti belum ada pertentangan atas pertanyaan apakah: law created atau law discovered ? sebab, hukum yang dibentuk adalah hukum yang ditemukan. itulah sebabnya, kodifikasi hukum romawi misalnya, berhasil bertahan sampai ratusan tahun tanpa mengalami gugatan berarti dari segi pemaknaan. barulah setelah masyarakat berkembang makin kompleks, kesenjangan antara apa yang tertulis dan apa yang dipraktikkan mulai menjadi persoalan. untuk itu, kelahiran hermeneutika hukum sebagai teori (atau bahkan ada yang menyebutkannya sebagai ilmu) tafsir menafsir itu tadi, menjadi alat bantu yang penting dalam memberi makna terhadap hukum. sekalipun hasil dari pemaknaan itu selalu diupayakan untuk bisa disebut objektif, ternyata tidak bisa dihindari bahwa posisi berdiri atau sudut pandang subjektif penafsir (interpreter) akan selalu ikut bermain dalam memaknai teks (interpretandum). tokoh hermeneutika seperti schieiermacher, misalnya, berbeda posisi berdirinya dengan dilthey, heidegger, gamer, dan rieur. penganut regime, atau yang lebih populer disebut positivis hukum, biasanya menghindari diskusi tentang penafsiran luar penafsiran gramatikal. harus diakui, bahwa penafsiran gramatikal memang mendasari siapapun yang akan membaca sebuah teks undang undang. biasanya, langkah awal penafsiran ini sejalan dengan asas umum dalam penemuan hukum yang disebut asas sens clair. menurut asas ini, apa yang sudah jelas jelas tertulis, tidak bisa dimaknai berbeda. kalau misalnya, sudah tertulis bahwa mahkamah konstitusi adalah mahkamah konstitusi republik indonesia, maka tidak bisa ditafsirkan berbeda, misalnya, menjadi mahkamah konstitusi malaysia atau singapura. persoalannya adalah, bagaimana jika apa yang ditulis itu tidak cukup jelas maknanya karena ada ambiguitas makna situ. dalam konteks demikian, maka para mengemuka doktrin penemuan hukum memberi kesempatan untuk dilakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran atau metode konstruksi. kendati demikian, tidak ada satu model jenis metode penafsiran yang secara memaksa wajib untuk dipakai lebih dulu (diprioritaskan) daripada model jenis lainnya. hanya saja, jika kita ingin mencermati doktrin doktrin dalam hermeneutika hukum, sebenarnya ada panduan yang bisa diambil dari domain hukum perjanjian dalam lapangan kepercayaan. doktrin ini menarik karena bisa memandu kita juga dalam konteks pengujian undang undang terhadap undang undang dasar. asas sens clair dapat kita temukan dalam kitab undang undang hukum perdata. seperti diutarakan atas, asas ini memberi landasan bagi penafsiran gramatikal. namun, bagaimana kalau penafsiran gramatikal tidak mencukupi? selanjutnya dari titik berangkat asas sens clair itu, yaitu kuh perdata menyatakan bahwa jika kata kata dalam perjanjian dapat diberikan tafsir beragam, maka harus diutamakan penafsiran mengikuti maksud kedua belah pihak daripada mengikuti bunyi teks (perjanjian itu sini terlihat bahwa metode yang disebut penafsiran historis diletakkan pada tempat kedua setelah penafsiran gramatikal. apakah ini dapat diartikan bahwa penafsiran historis harus diposisikan pada tempat kedua setelah penafsiran gramatikal? dalam banyak buku teks yang membahas tentang metode penafsiran konstitusi, misalnya yang ditulis oleh harry wellington, interpreting the constitution: the supreme court and the process adjudication new haven: yale university press, dan jack above (ed.), interpreting the constitution: the debate over original intent" boston: northeastern university press, masalah penafsiran historis memang mendominasi diskursus terkait penafsiran konstitusi sebagaimana dicontohkan terjadi amerika serikat. original intent ditampilkan sebagai tema penting dalam konstitusi, sebenarnya bisa dimengerti karena konstitusi dianggap derivasi terdekat dari pokok pokok pikiran para pembentuk negara tatkala sebuah negara didirikan. untuk memahami apa yang dimaksud oleh para pembentuk negara kita, maka diperlukan perspektif historis untuk menjelaskannya. pada saat uud versi paling awal muncul, posisi bahkan terminologi dewan perwakilan daerahpun sama sama masuk dalam majelis permusyawaratan rakyat. dengan demikian, perspektif historis dalam pemaknaan posisi dpd dalam teks teks konstitusi harus ditempatkan pada konteks ketika rumusan dpd ini muncul pertama kali dalam pembahasan perubahan uud sini terlihat bahwa luar yang tertulis secara tekstual gramatikal dan kontekstual historical itu, harus ada pemaknaan ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk mengisi ruang penafsiran kita dalam memahami keberadaan dpd ini. pemaknaan ketiga ini adalah penafsiran secara fungsional teleologikal. level ini secara kebetulan memang direkomendasikan oleh pembentuk undang undang, sebagaimana dapat dicermati dalam kuh perdata. setelah itu, doktrin tentang penafsiran ini masih bisa dilanjutkan selanjutnya sampai dengan kuh perdata. jadi, para penafsir bidang hukum manapun dapat mencermati panduan dalam ranah hukum perjanjian tadi. sebab, pada dasarnya semua norma hukum positif dapat dilihat sebagai hasil perjanjian kolektif sebagaimana diajarkan oleh teori kontrak sosial. ahli ingin mengaitkan pandangan atas dengan konteks pengujian undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun terkait dengan pemosisian dpd. apabila menggunakan level penafsiran yang pertama, yaitu penafsiran gramatikal, maka kita harus memakai kaca mata yang sinkronis, bukan diakronis. pendekatan sinkronis itu bersifat a historis. melalui pendekatan sinkronis dapat dilihat bahwa sehubungan dengan pembahasan rancangan undang undang, lembaga dpd tidak dimunculkan dalam rumusan uud tetapi muncul dalam formulasi uud bagaimana kita harus memberi makna terhadap kedua teks ini? bagi para penafsir tekstual gramatikal, mereka akan lari asumsi tentang sifat sifat norma hukum yang eksklusi, subduksi, delegasi, dan non kontradiksi. artinya, jika kedua teks ini diasumsikan menawarkan makna berbeda, maka harus ada yang ditempatkan pada hierarki lebih tinggi daripada yang lain. karena diletakkan lebih akhir (posterior) daripada maka ini harus diberi artikulasi lebih kuat secara makna. ahli ingat satu wawancara yang dilakukan oleh media hukumonline dengan dr. maria farida indrawi, s.h., m.h., yang sekarang menjadi guru besar ilmu perundang undangan dan hakim konstitusi. wawancara itu dimuat pada tanggal april dalam transkrip wawancara yang diberi judul: tanpa pengesahan presiden, tidak berlaku tersebut beliau menyebut tentang kekuatan lebih tinggi dari uud dibandingkan dengan karena rumusan itu ditempatkan lebih belakangan dibandingkan dengan oleh karena itu pula, penafsir tekstual gramatikal akan mengatakan bahwa. dst.,ancangan undang undang sebagaimana disebutkan dalam uud memang benar, bahwa pada juncto uud ada disebut sebut tentang undang undang organik yang mengatur perihal susunan dan kedudukan dpd, dan pemberhentian anggota dpd. harus dihindari sini untuk menerapkan kesesatan penalaran (fallacy) petition principis, yang mengajak kita berputar putar. artinya, jangan sampai terjadi ada undang undang dimintakan pengujiannya terhadap uud, tetapi justru uud mengembalikannya lagi kepada rumusan undang undang. apabila kita menganggap level penafsiran tekstual gramatikal demikian belum cukup meyakinkan, maka penafsiran kontekstual historical mungkin dapat membantu. jika menggunakan pendekatan diakronis, harus diakui ada pembelajaran yang pahit diperoleh selama kurun waktu lebih dari tahun indonesia merdeka, ketika aspirasi kedaerahan tidak mendapat akses yang cukup dalam pengambilan kebijakan publik, yang notabene berpengaruh terhadap mereka. dimasukkannya bab via tentang dewan perwakilan daerahajelis permusyawaratan rakyat ketika itu. semangat dan intensi ini, menurut teoretis hukum john austin merupakan sebuah unity will. dan, perlu diingat bahwa unity enforcement details unity will. kesatuan kehendak (unity will) dari rakyat indonesia terhadap wakil wakil mereka dpd sepanjang yang dapat ahli amati, sama sekali tidak dalam rangka menuju format federalisme. pokok pikiran pertama pembukaan uud telah menuntun kita untuk tidak sampai terlalu jauh arah sana. koridornya tetap dalam pokok pikiran negara persatuan. ujung dari koridor itu disebutkan dalam pokok pikiran kedua, yaitu hendak menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. proses membawa negara persatuan mencapai tujuan mulia keadilan sosial itu tadi dilaksanakan melalui lembaga lembaga perwakilan. inilah pesan dari pokok pikiran ketiga. ditutup kemudian dengan pokok pikiran keempat yang memberi landasan fisiologis dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. rambu rambu ini jelas sudah dipersiapkan oleh para founding parents kita. ahli ingin melanjutkan pada level penafsiran ketiga, yaitu penafsiran secara fungsional teleologikal. penafsiran ini berangkat dari keyakinan bahwa setiap lembaga negara yang kita bentuk memiliki fungsi fungsi yang jelas dan signifikan. kita pasti sepakat untuk mengatakan bahwa pembentukan undang undang sampai pada tahap pengawasan atas pelaksanaannya, adalah kegiatan yang serius, dan dpd sebagai lembaga negara diberi amanat untuk menjalankan fungsi fungsi itu. inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh segenap rakyat indonesia ketika mereka memilih representasi mereka lembaga dpd. mereka berharap agar wakil wakil kedaerahan ini difungsikan optimal mungkin. mereka tidak ingin representasi mereka hanya menjadi simbol semata, sebagaimana pernah terjadi dengan label utusan daerah selama tahun dan berlanjut pada sekian tahun terakhir ini pasca reformasi. sangat berdosa rasanya kita membiarkan ekspektasi ini kandas begitu saja dan membuat mereka skeptis pada setiap kali diadakan pemilihan umum dengan dana milyaran terbuang. dengan meminjam kembali panduan doktrinal yang ada dalam ranah hukum perjanjian, maka berikutnya yaitu kuh perdata, meminta kita untuk memilih model penafsiran yang paling selaras dengan sifat dalam ranah hukum ini. mahkamah konstitusi adalah penafsir resmi konstitusi, maka tentu dengan segala kebijaksanaannya akan mampu menetapkan makna posisi dpd dalam kedua undang undang yang diujikan, yang paling proporsional dihubungkan dengan uud secara tekstual gramatikal, kontekstual historical, dan fungsional teleologikal. ahli menyimpulkan bahwa dari ketiga level penafsiran itusebagai . pemohon nama nyoman dewi pasaran alamat jalan gandaria nomor denpasar utara, denpasar sebagai . pemohon nama christina arum handayani alamat jalan kumpulrejo gg. sebagai . pemohon nama sudarto indrajaya, alamat jalan puding nomor link puding kaja sebagai . pemohon nama wayan putra alamat jalan pakusari nomor selatan, denpasar sebagai . pemohon nama made marga alamat jalan kumara sari nomor jembatan, kuta selatan sebagai . pemohon nama made prasasti suriputri, alamat jalan rembulan nomor denpasar sebagai . pemohon nama gerhana wirawan yasa alamat jalan turi gg. baji nomor denpasar sebagai . pemohon nama sri sumarthini luh putu, alamat didasari padangkita karangasem amlapura sebagai . pemohon nama made arini alamat jalan soka nomor kertalangu sebagai . pemohon nama luh eka lestari alamat jalan antosura nomor pegunungan kaja denpasar sebagai . pemohon nama wayan sudiatmika alamat jalan hayam buruk gg. nomor denpasar sebagai . pemohodidan dan huruf dan huruf dan huruf dan huruf danserta huruf dan dan dan huruf dan huruf dan huruf dan huruf dani3. menimbang bahwa dengan mendasarkan padadivide uud: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, para pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunyacara substansi permohonan para pemohon sama dengan substansi permohonan nomor puu x yang telah diputus mahkamah konstitusi pada tanggal maret pukul wib. dengan demikian, seluruh pertimbangan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu x secara mutasi mutanshamdan zelda hartono ttd. ttd. ahmad fadli semadi anwar usman panitera pengganti, ttd. sholihin nasir nama wayan ariana alamat jalan jagaraga teluk sukawati sebagai . pemohon nama gusti kade gutawa alamat perum dukuh sari permai selatan, denpasar selatan sebagai . . pemohon nama lg.n konsumajaya, alamat jalan gn. cemara nomor denpasar sebagai . pemohon nama wayan layak setiawan alamat jalan salus gg. denpasar sebagai . pemohon nama ir. made handayani soethama alamat jalan gn. lempung nomor sebagai . pemohon nama kadek warni meyakini alamat jalan tunggak ingin blok nomor sebagai . pemohon nama dra. ani fanawatie, ak. alamat jalan nangka gg. belibis nomor denpasar sebagai . pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada veri junaidi sh, mh., wahyudi djafar s.h., alvin kurnia palma sh., dan ridwan bakar sh., kesemuanya adalah pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam koalisi warga untuk mengembalikan kewenangan konstitusional dewan perwakilan daerah (selanjutnya disebut dpd ), yang kemudian disebut koalisi warga ), memilih domisili hukum jalan teuku cik ditiru, nomor pav. menteng,mbaca keterangan pemerintah: mendengar keterangan ahl(selanjutnya disebutnomor tahun dan nomorenai(vide putusan nomor puu i11 dan nomor puu vsebagai warga negara, para pemohobahwa kedua hak yang dimaksud adalah menjadi kewajiban negara untuk merealisasikannya melalui cabang cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif(vide uud

eh, ic| nama doni suyanto hari mahdi pada tempat, tanggal lahir surabaya, oktober pekerjaan konsultan alamat jalan palem timur blok nomor pondok pekan indah, bekasi dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, bertanggal juli memberi kuasa kepada dwi istiadat, s.h. dan muhammad umar, s.h., yakni advokat konsultan hukum pada kantor adn law firm, beralamat jiwasraya building, lantai suite jalan raya arjun surabaya jawa timur,ihak terkait komisi pemilihan umummerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id sehinggaupakan hak konstitusional dari pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota untuk mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik lebih dari setengah atau lebih dari kursi seluruh jumlah anggota dprd yang bersangkutan demi keberhasilan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal: namun demikian, dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota hak tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pasangan calon bisa memborong dukungan dariuntuk bisa mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi dprd bersangkutan: bahwa persyaratan dukungan bagi pasangan calon tidak kurang dari dari jumlah kursi dprd yang bersangkutan, sehingga menjadi wajar jika dukungan 40y4 kursi dari seluruh jumlah kursi dprd yang bersangkutan atau kali persyaratan minimum dukungan dari gabungan partai politik bagi pasangan calon untuk memberi kesempatan kepada pasangan calon yang lain sekaligus agar tidak terjadi strategi memborong dukungan seluruh partai politik yang ada untuk maju dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga dukungan dari gabungan partai politik kepada satu pasangan calon tidak boleh melebihi dari atau (tiga per lima) dari jumlah seluruh kursi dprd yang bersangkutan, agar tidak menjadi alat untuk melakukan penyelundupan hukum, yaitu upaya upaya menggunakan hukum untuk melindungi suatu kejahatan atau itikad buruk secara terencana dari salah satu pasangan calon maka perlu ditegaskan jika persyaratan dukungan maksimum dari jumlah kursi dprd tersebut merupakan dukungan dari gabungan partai politik yang merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. jika tidak diubah demikian, ketentuan ini berpotensi digunakan oleh salah satu pasangan calon yang beritikad buruk untuk tetap mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik lebih dari y5, tetapi saat pendaftaran komisi pemilihan umum daerah yang didaftarkan sebagai dukungan partai hanya saja dan sisanya tidak didaftarkan, dengan modus tersebut dapat dipastikan kemungkinan pasangan calon lain untuk mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik yang tersisa tidak memenuhi syarat minimum kursi dprd yang bersangkutan: ketentuan terhadap jumlah dukungan dari gabungan partai politik tidak melebihi dari jumlah kursi dprd yang ada sekaligus juga dapat menjadi tolok ukur dari pasangan calon beritikad baik untuk secara sengaja tidak memborong dukungan dari seluruh partai politik yang ada dengan alasan apapun termasuk modus modus melakukan rekayasa dari petahana untuk memborong semua dukungan partai politik dan gabungan partai politik dprd yang bersangkutan kemudian mengajukan orang orang terdekatnya untuk maju melalui jalur perseorangan atau biasa dikenal dengan pasangan calon independen yang sengaja disiapkan untuk kalah, tetapi memenuhi syarat minimal (dua) pasangan calon sehingga pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak ditunda oleh kpud pada tahun sebagai contoh modus memborong seluruh dukungan partai politik dapat dilihat pada pemilihan bupati tuban dimana pasangan petahana yakni huda noor jilid memperoleh dukungan dari partai politik yang memiliki kursi dpr kabupaten tuban. kami kan didukung semua partai yang ada tuban. terang faithful huda, calon bupati tuban dalam pilkada tuban ini (bukti p4). yang akan menghadapi pasangan calon dari perseorangan yaitu calon bupati zaky mabuk dan calon wakil bupati dwi sustain budiarti. sedangkan publik kabupaten tuban mencurigai zaky mabuk merupakan santri dari kh. faithful huda sendiri (bukti p5): contoh lain dalam pilkada mojokerto, pasangan calon miskin rahma sofia yang mendaftarkan dari jalur perseorangan juga mendapat perhatian publik karena miskin pernah menjadi sopir pribadi ayah dari bupati petahana mustofa kamal pasa (bukti meskipun bupati petahana mustofa kemal merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id pasa akhirnya gagal dalam memborong semua dukungan dari partai politik yang ada kabupaten mojokerto karena wakil bupati petahana hj. chorus nisa yang dalam pemilihan bupati ini maju berpasangan dengan arifudinsjah berhasil mendapatkan dukungan dari gabungan partai politik sebesar kursi atau kursi dpr kabupaten mojokerto. tetapi penetapan kpu kabupaten mojokerto yang juga meloloskan pasangan chorus nisa arifudinsjah digugat ptun (bukti oleh pasangan calon mustofa kamal pasa pungkasiadi yang tujuannya agar pasangan chorus nisa arifudinsjah gagal maju dalam pemilihan bupati mojokerto, sehingga yang berlaga hanya (dua) pasangan calon, yaitu pasangan bupati petahana mustofa kamal pasa pungkasiadi melawan mantan sopir pribadi ayahnya, yaitu pasangan miskin rahma sofia, terhadap segala upaya penyelundupan hukum maupun segala modus kejahatan yang terencana dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sepatutnya negara tidak boleh kalah: dengan demikian beralasan jika menurut hukum, sehingga frasa yang berbunyi: gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada paday65 (enam puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah , bahwa hukum hanya digunakan untuk melindungi orang, partai politik ataupun gabungan partai politik yang beritikad baik dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga demi kepastian hukum, berapapun jumlah pasangan calon yang memenuhi persyaratan undang undang untuk maju dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah yang bersangkutan. hal yang sama terjadi merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id dalam proses pengambilan keputusan terhadap undang undang dewan perwakilan rakyat republik indonesia, manakala fraksi fraksi yang tidak setuju terhadap disahkannya suatu rancangan undang undang ruu) menjadi undang undang uu) melakukan aksi walk out, namun jumlah anggota dpr yang hadir telah memenuhi persyaratan menurut undang undang untuk mengesahkan ruu tersebut menjadi dan kemudian keputusan untuk mengesahkan ruu menjadi tersebut tetap diambil maka keputusan tersebut tetap sah dan mengikat, meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi syarat komisi pemilihan umum daerah yang bersangkutan harus menetapkan satu satunya pasangan calon yang telah memenuhi syarat tersebut sebagai pasangan calon yang berhak mengikuti pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan membuat berita acara untuk penetapan tersebut,merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idtujuan dari dibentuknya pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah untuk melaksanakan uud serta untuk memberikan kepastian hukum terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota. dengan demikian pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak boleh disalahgunakan untuk menggagalkan ataupun menyandera kesempatan bagi pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota yang beritikad baik dan telah memenuhi persyaratan undang undang untuk terpilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa marwah demokrasi tidak terletak pada cara pemilihan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung, juga tidak terletak pada jumlah pasangan harus lebih dari satu. marwah demokrasi adalah keadilan, sehingga tanpa keadilan demokrasi dipastikan kehilangan jati dirinya, bahwa pembentuk undang undang telah memberikan waktu yang lebih dari cukup kepada partai politik maupun gabungan partai politik untuk melakukan penjaringan dan seleksi terhadap para pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sehingga tidak ada alasan apapun bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk tidak mengajukan pasangan calonnya, adalah tidak adil bagi pasangan calon yang beritikad baik untuk maju dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sekaligus telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang untuk dapat terpilih disebabkan karena partai politik ataupun gabungan partai politik memilik taktik politik dengan cara tidak mengajukan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga menjadi pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang menjadi pasangan calon tunggal, demikian juga tidak adil bagi masyarakat propinsi, kabupaten, dan kota yang bersangkutan menjadi ikut menjadi korban karena daerahnya tidak memiliki gubernur, bupati, dan walikota terpilih dan dilantik secara definitif: bahwa alur proses bagi pasangan calon untuk mendapatkan dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik adalah dimulai dari penjaringan merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id calon atau pasangan calon yang kemudian dimusyawarahkan oleh pengurus partai politik mulai dari tingkat kabupaten kota kemudian proses tersebut naik pengurus partai politik propinsi dan akhirnya diputuskan oleh pengurus partai politik tingkat pusat. semua proses tersebut dijalankan melalui musyawarah untuk mufakat, bahwa sila keempat dari pancasila berbunyi: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan , disinilah letak kunci demokrasi indonesia bahwa memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan , tidak selalu dipimpin oleh suara kehendak mayoritas tetapi oleh hikmat kebijaksanaan. mekanisme atau cara agar hikmat kebijakan bisa memimpin jalannya suatu pengambilan keputusan manakala proses pengambilan keputusan tersebut, tidak memandang mayoritas maupun minoritas, namun baik yang mayoritas maupun minoritas berkedudukan sederajat dalam permusyawaratan perwakilan . antara kata permusyawaratan dengan perwakilan terdapat tanda baca: yang biasa disebut garis miring sebagai ganti kata atau . tanda baca: yang dalam konteks permusyawaratan perwakilan memiliki arti menghubungkan dua pilihan berbeda yang memiliki derajat kedudukan setara . kata dasar dari permusyawaratan adalah musyawarah dan padanan kata dari musyawarah' adalah musyawarah yang memiliki arti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah . pemilihan langsung sebagaimana dikehendaki oleh pembentuk pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat dikategorikan sebagai mekanisme permusyawaratan dengan melibatkan warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. tetapi sebelum para pemilih melaksanakan haknya untuk memilih, para pimpinan partai politik seluruh tingkatan dengan dipimpin hikmat kebijaksanaan telah memilih siapa orang yang menurut mereka layak untuk menjadi gubernur, bupati, dan walikota. manakala partai politik atau gabungan partai politik mendapati lebih dari satu nama yang dianggap layak dan tepat untuk menjadi calon gubernur, bupati, dan walikota maka dimintakan masyarakat untuk memilihnya. sebaliknya, jika seluruh partai politik atau gabungan partai politik sepakat hanya ada satu nama yang dinilai merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id layak dan tepat untuk menjadi gubernur, bupati, dan walikota suatu daerah, dan oleh karena itu sebagai resultats dari rangkaian proses pendaftaran pasangan calon hanya menghasilkan satu nama calon gubernur, bupati, dan walikota maka sudah sepatutnya satu satunya pasangan calon yang memenuhi persyaratan undang undang tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon dan langsung ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak, bahwa pilihan sikap dari partai politik maupun gabungan partai politik yang menolak untuk mengajukan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dengan alasan dan kondisi apapun, haruslah dimaknai sebagai suatu pernyataan politik dan pengakuan secara terbuka jika siapapun pasangan calon yang mereka usung sudah dipastikan kalah menurut kalkulasi politik mereka sendiri. jika partai politik maupun gabungan partai politik masih melihat adanya kesempatan jika pasangan calon yang mereka usung memperoleh kemenangan maka partai politik maupun gabungan partai politik dipastikan akan mengajukan pasangan calonnya. dengan kata lain, satu satunya pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan undang undang harus dinyatakan menang karena lawan menolak untuk bertanding atau biasa dikenal dengan menang walk out wo), sehingga demi kepastian hukum maka satu satunya pasangan yang telah ditetapkan oleh kpud tersebut sebagai pasangan calon harus ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyakrdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddan pemilihan gubernur, bupati, dan walikot, bahwa ketentuan penundaan yang diatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikot,: bahwa pengertian gangguan lainnya dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota itu tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai pemilu lanjutan dan pemilu susulan:karena peserta pemilihan kurang dari (dua) pasangan calon, dan secara umum aturan dalam proses pendaftaran calon peserta pemilihan sesuai pemilihan gubernur, bupati, dan walikotamerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dialami oleh partai politik, pasangan calon dan rakyat suatu wilayah pemilihan, bahwa penundaan yang akan dilakukan oleh penyelenggara pemilihan,,emilihan gubernur, bupati, dan walikota ini,emilu,yang akhirnya harapan untuk menyejahterakan rakyat tidak dapat terpenuhi, bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami pemohon adalah manakala penerapan ketentuan tersebut disebabkan peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota hanya (satu) pasangan calon, dengan demikian tidak ada kesempatan yang adil untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan yang demokratis dan mendapatkan gubernur, bupati, dan walikota, bahwa frasa yang berbunyi: gangguan lainnya padbahwdengan demikian, beralasan menurut hukum huruf, bahwa wilayah negara kesatuan republik indonesia sangatlah luas. keadaan ini menimbulkan konsekuensi pada sulitnya rintangan dan hambatan alam yang secara faktual berakibat pada kelancaran jaringan transportasi yang ada, sehingga batasan waktu sebagaimana tercantum padasungguh merupakan batasan waktu yang sangat sempit. tidak semua ibukota kabupaten indonesia memiliki jaringan transportasi secara terjadwal setiap hari dengan moda transportasi darat, laut dan udara. ditambah lagi tidak ketersediaan listrik belum secara jam dapat dinikmati semua kabupaten kota indonesia: bahwa pada akhirnya pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan diberlakukan secara serentak kabupaten kota dan provinsi indonesia, sedangkan pada tahun ini dilaksanakan secara sebagian provinsi dan kabupaten kota, sehingga batasan waktu yang patut adalah (dua) kali dari (tiga kali dua puluh empat) jam , yaitu menjadi merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbertentangan dengan uud pada:emohon,zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id (enam kali dua puluh empat) jam adalah batasan waktu yang patut untuk bisa mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang ditetapkan oleh komisi pemilihan umum daerah yang bersangkutan, dengan demikian beralasan menurut hukumdalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraannya. pembentuk undang undang selalu mengasumsikan jika kualitas sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 'memiliki kualitas yang seragam. faktanya dari berbagai penyelenggaraan pemilihan umum yang pernah kita lalui bersama, ternyata kualitas sumber daya manusia tidak seragam bahkan beberapa wilayah kualitasnya sangat memprihatinkan. disinilah letak sumber terbesar sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pada pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagai konsekuensinya maka akan banyak kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diajukan oleh pasangan calon yang merasa dirugikan: sedangkan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut selama (empat puluh lima) hari kalender sangatlah pendek karena efektif hanya tersedia hanya sekitar hari kerja. jika mengacu kepada peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal kegiatan penanganan perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap waktu yang tersedia untuk pemeriksaan perkara adalah pada rentang tanggal januari februari atau hari kalender atau sama dengan hari kerja untuk bersiap sedia memeriksa perkara yang berpotensi terjadi daerah pemilihan. jika sengketa hasil tersebut terjadi seluruh daerah pemilihan, maka setiap hari harus memeriksa sekitar perkara. sungguh sesuatu hal yang mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan oleh merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id para hakimterhadap hasil sengketa tersebut sehingga jelas melanggar uud sehingga batasan waktu sebagaimana dikehendaki oleh pemilihan gubernur, bupati, dan walikota kata yang berbunyi: hari jika dimaknai sebagai hari kalender terlalu singkat terhadap pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga berpotensi menghilangkan kepastian hukum sebagaimana dijamin uud untuk itu demi kepastian hukum dan terjadinya kualitas putusan terhadap perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beralasan jika batasan waktu tersebut menjadi hari kerja : dengan demikian beralasan menurut hukum pemilihan gubernur, bupati, dan walikota kata yang berbunyi: harikesimpulan mahkamah berwenang untukbahwa huruf, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa, bahwa sepanjang frasa merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id paling banyak (enam puluh persen) dari jumlah kursi dewan perwakilan rakyat daerah ,:pud dankata yang berbunyi, hari bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hari kerja : petit merdeka sarat zakaria telmahkamah berwenang untuk mengadili permohonan pemohon, menyatakan pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guokata dapat'merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menyatakannyatakan sepanjang frasa juntuk , sehingga selengkapnya berbunyi,nyatakan sepanjang frasa jika telah"untuk , sehingga selengkapnya berbunyi:,merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut atasndang undang dasar sepanjang tidak dimaknai (enam kali dua puluh empat) jammenyatakan muatan kata harihari kerja : menyatakan muatan kata hari padamerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id walikota menjadi undang undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hari kerjdiberikan putusan demi kesetaraan keadilan dan kebaikoni suyanto hari mahdiberita online: pilkada tuban huda noor didukung partai politik : bukti berita online suara bojonegoro: pilkada tuban, apakah pendidikan demokrasi: bukti berita online: calon independen mojokerto bantah jadi calon boneka, bukti berita online: mkp resmi gugat kpu kabupaten mojokerto : i2.3jdalam persidangan tanggal oktober yang pada pokoknya menerangkan hal haligoberdasarkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dan undang undang nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor tahun komisi pemilihan umum mempunyai tugas dan wewenang: bahwa secara tegas dalam ketentuan huruf undang undang nomor tahun disebutkan bahwa salah satu persyaratan menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota adalah "" bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang undang sebagaimana diuraikan dalam huruf maka untuk melaksanakan ketentuan huruf undang undang nomor tahun komisi pemilihan umum telah menetapana dalam huruf diatur ketentuan: ", dan calon wakil walikota" bahwa ketentuan huruf peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun sebagaimana peraturan komisi pemilihan umum nomor tahun harus dimaknai dan dilaksanakan sebagai berikut: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: bahwa ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun junctomengandung filosofi yang tinggi untuk menjaga marwah seorang pemimpin, baik itu kepala daerah maupun wakil kepala daerah. adalah sebuah pencapaian kinerja dan prestasi yang tinggi apabila seorang pemimpin menapaki karir mulai dari jabatan tingkatan rendah tingkatan yang lebih tinggi. peningkatan karir tersebut mutlak dipenuhi, apalagi untuk karir jabatan kepala daerah dalam tata pemerintahan indonesia yang sifatnya bertingkat, mulai dari pemerintahan tingkat kabupaten kota, provinsi, kemudian pemerintahan tingkat pusat. oleh karenanya, menjadi penting untuk diatur agar tidak terjadi penurunan (degradasi) pangkat seorang kepala daerah. secara ringkas dapat disampai. inilah filosofi marwah yang sesungguhnya, bukan sebaliknya menjadi turun jabatan yang berarti pula menurunkan marwah seorang pemimpin daerah: bahwa ketentuan dalamcontrary dapat dimaknai bahwa seorang yang pernah menjabat sebagai wakil bupati atau wakil walikota dapat mencalonkan diri sebagai calon bupati, calon walikota, calon wakil gubernur atau calon gubernur. demikian juga, seorang yang pernah menjabat bupati atau walikota dapat mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur atau calon gubernur, serta untuk seorang yang pernah menjabat sebagai wakil gubernur dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur, merdeka sarat zakaria telpemilih, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya huruf dan pemilihan dengan alasan yang pada pokoknyauntuk memilih dan dipilih dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. selain itu,untuk menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon yang menjadi kliennya karena muatan dan pemilihan yang dimohonkan untuk diuji bersifat multitafsir yang menyebabkan hilangnya kepastian hukum: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id terkait dengan syarat "perseorangan warga negara indonesia" sebagaimana diatur dalam huruf mk,memilih danselain. itudalam menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon yang menjadi kliennya karena muatan atau dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersifat multi tafsir yaituenganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dan, merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idhuruf dan pemilihan, sehingga pemohon terhambat untuk menjalankan pekerjaannya sebagai konsultan yang menyusun strategi dan program pemenangan pasangan calon dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikothuruf dan pemilihanjuga diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, yang pada intinya menerangkan bahwa komisi pemilihan umum merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id menjalankan tugas pokok dan fungsinya untukrpedoman pada pemilihan. menyangkut ketentuan huruf pemilihan, komisi pemilihan umum menerang: i3.9jdan keterangan pihak terkait komisi pemilihan umum, mahkamah berpendapat sebagai berikut: i3. menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa rumusan huruf pemilihan memiliki. pembentuk undang undang menyetarakan jabatan wakil gubernur untuk pemerintahan tingkat provinsi dengan jabatan wakil bupati atau wakil walikota tingkat kabupaten atau kota yang secara hierarki pemerintahan berada bawah provinsi. oleh karena itu, guo bersifat multitafsir ddalil pemohon mengenai huruf pemilihan telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xiii bertanggal september dan putusan nomor puu xiii bertanggal september oleh karena itu, pertimbangan mahkamah dalam putusankata dapat dan frasa jika telah dalam rumusan pemilihan menghilangkan daya imperatif guo, sehingga memberi ruang kepada partai merdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.id politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan maupun tidak mengajukan pasangan calon. frasa jika telahmohon juga mendalilkan bahwa frasa gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada dalam pemilihan bertentangan dengan uudmenurut pemohon, pasangan calon gubernur, bupati, dan walikota memiliki hak konstitusional untuk mendapat dukungan dari gabungan partai politik lebih dari setengah atau lebih dari (lima puluh persen) kursi seluruh jumlah anggota dprd, namun hak tersebut tidak boleh menyebabkan salah satu pasangan calon dapat memborongmendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi dprd yang bersangkutan. oleh karena itu, dukungan dari partai politik kepada salah satu pasangan calon tidak boleh melebihi (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi dprd yang bersangkutan: terhadap dalil pemohon guo, menurut mahkamah, untuk menentukan apakah partai politik atau gabungan partai politik mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota sepenuhnya merupakan hak konstitusional partai politik yang bersangkutan. kebijakan persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana ditentukan dalam pemilihan sama sekali tidak mengabaikan prinsip prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam uud karena setiap partai politik diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan dan mendaftarkan pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota. sejalan dengan konteks tersebut, mahkamah pun juga tidak dapat membatasi agar pasangan calon merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id gubernur, bupati, dan atau walikota memperoleh dukungan partai politik atau gabungan partai politik tidak melebihi (enam puluh persen) dari jumlah seluruh kursi dprd yang bersangkutan. seandainya pun terdapat pembatasan maksimal dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota maka pembatasan tersebut belum tentu memengaruhi suara rakyat untuk memilih pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota, mahkamah berpendapat bahwa pemilihan tidak mengandung sifat dan unsur unsur yang diskriminatif karena berlaku secara objektif bagi seluruh partai politik tanpa terkecuali, dan juga tidak ada faktor faktor pembedaan atas dasar. dengan demikian, mahkamah menyimpulkan bahwa pembentuk undang undang dapat menentukan batas dukungan partai politik untuk mendaftarkan pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota sebagai legal policy sepanjang pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi: berdasarkan pertimbangan hukum tersebut atas, menurut mahkamah, dalil permohonan guo tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa komisi pemilihan umum daerah harus menetapkan pasangan calon meskipun hanya terdapat satu pasangan calon saja yang memenuhi persyaratan undang undang. oleh karena itu,: pemohon juga mendalilkan bahwamerdeka barat jakarta tol, fax emil elretarat omahkamahkonsitusigo.idagar komisi pemilihan umum daerah menetapkan pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota meskipun hanya terdapat satu pasangan calon sajai bertanggal september oleh karena itu, pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xiiidanpemohon jugataumerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idpasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota sebagai calon tunggal dapat ditetapkan oleh komisi pemilihan umum provinsi kabupaten kota sebagai pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota yang memperoleh suara terbanyak. terhadap dalil permohonan guo, menurut mahkamah, permasalahan konstitusionalitas calon tunggal telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xiii bertanggal september sementara, frasa yang memperoleh suara terbanyak merupakan norma yang berlaku umum dan tidak hanya berlaku untuk pasangan calon tunggal. jika rumusan norma tersebut dimaknai seperti yang didalilkan oleh pemohon maka hal tersebut justru menghilangkan kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang pesertanya lebih dari satu pasangan calgertian gangguan lainnya dalam pemilihan tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam pemilihan, termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya sebagai pemilu lanjutan dan pemilu susulan. menurut pemohon, tidak tepat jika penundaan penyelenggaraan pemilihan disebabkan gangguan lainnya karena peserta pemilihan kurang dari (dua) pasangan calon. hal ini mengakibatkan pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota. oleh karena itu, frasa gangguan lainnya dalam pemilihanpemohon juga mendalilkan bahwa pemilihanterhadap dalil permohonan tersebut, menurut mahkamah, dan pemilihan tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma yang bertentangan dengan uud mahkamah menilai ketentuan tersebut berlaku umum, sehingga pemilihan lanjutan dan atau pemilihan susulan wajar dilaksanakan apabila. ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh pasangan calon gubernur, bupati, dan atau walikota, yang berlaku pula dalam pemilihan kepala daerah yang diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. menyangkut permasalahan terjadinya gangguan lain karena peserta pemilihan kurang dari (dua) pasangan calon, sebagaimana didalilkan oleh pemohon, permasalahan hukum tersebut telah dijawab oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xiii bertanggal september dengan demikian, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang, terkait dengan permohonan pemohon tentang batas waktu pengajuan permohonan yang ditentukan tidak boleh melampaui waktu (tiga kali dua puluh empat) jam, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak semua ibukota kabupaten indonesia memiliki jaringan transportasi secara terjadwal. terlebih lagi, ketersediaan listrik jam belum dinikmati semua kabupaten kota indonesia. oleh karenanya, batasan waktu (tiga kali dua puluh empat) jam sangat sempit. dengan demikian, menurut pemohon, frasa (tiga kali dua puluh empat) jamsebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil pemohon guo, mahkamah memandang penting untuk terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan mahkamah nomor puu vii merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bertanggal desember paragraf yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.iddengan demikian, menurut mahkamah, dalil pemohon tidak dapat diterima, i3.16j menimbang, pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jangka waktu (empat puluh lima) hari kalender sangat pendek karena efektif hanya tersedia sekitar (tiga puluh dua) hari kerja. jika perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terjadi daerah pemilihan maka mahkamah konstitusi setiap hari harus memeriksa perkara. hal ini menurut pemohon dinilai mustahil dan tidak manusiawi terhadap waktu jam kerja yang harus dijalankan olehhasil pemilihan tersebut. oleh karenanya, kata haripasca putusan mahkamah nomor puu xi bertanggal mei banyak pandangan pemikiran mengenai lembaga apa yang tepat untuk menangani perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, apakah kembali lagi mahkamah agung atau dibentuk badan peradilan khusus? dari pandangan pemikiran tersebut pada akhirnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota maka pembentuk undang undang mengambil kebijakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia diserahkan kepada mahkamah konstitusi sampai dengan terbentuknya badan peradilan khusus: pemilihan menentukan bahwa tenggang waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara serentak sebagaimana diuraikan atas ditangani oleh mahkamah konstitusi hanya selama (empat puluh lima) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam juncto angka pemilihan. terhadap ketentuan tersebut, mahkamah sebagai lembaga yang diberikan amanah oleh undang undang untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota perlu untuk mempertimbangkan antara merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jumlah hakim serta perangkat peradilan dengan banyaknya perkara yang memerlukan kecermatan dan ketelitian agar penanganannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan juga agar tidak melanggarnya hak konstitusional warga negara, khususnya pemohon. dengan demikian, menurut mahkamah, waktu (empat puluh lima) hari kalender tidaklah cukup untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. oleh karena itu, frasa (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan dalam pemilihan harus dimaknai (empat puluh lima) hari kerja sejak perkara diterima oleh mahkamah konstitusi. makna sejak diterimanya permohonan adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi brk): i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukumdalam permohonan pengujian undang undang iniatas hal hal tersebut,, dan oleh karena itupemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap uud yang diajukan oleh pemohon, yaitu pada:,ngujian materiil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap uud khususnya terhadap kata yang berbunyi: dapat pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang berbunyi:: makna frasa sejak diterimanya permohonmerdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id negara republik indonesia nomor adalah sejak dicatatnya perkara dalam buku registrasi perkara konstitusi brk): permohonan pemohon mengenaiserta dihadiri oleh pemohon, presiden yang mewakili, dewan perwakilan rakyat yang mewakili, dan pihak terkait komisi pemilihan umum yang mewakili. ketua, ttd. arief hid merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id anggota anggota, ttd. ttd. anwar usman santouhartono wahiduddin adams terhadap putusan guo terdapat (empat) orang hakim konstitusi, yaitu anwar usman, materialis akbar, wahiduddin adams, dan suhartono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) mengenai pengujian konstitusionalitas frasa gabungan partai politik" dalam dan pemilihan, sebagai berikut: pendapat berbeda (d dissenting opinion) menimbang bahwa konstitusi mengatur mengenai ketentuan gabungan partai politik sebagai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seringkali dikenal dengan koalisi. dalam kamus besar bahasa indonesia, koalisi diartikan kerja sama (politik) antarpartai politik untuk memperoleh kelebihan suara parlemen. sistem koalisi partai politik ini merupakan hal yang biasa setiap kontestasi pemilihan. hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomous), dan tahan lama (durable). dukungan dari dewan perwakilan rakyat daerah dprd) menjadi hal penting bagi pasangan kepala daerah guna menjalankan program program yang dirancang merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id oleh kepala daerah dan jajarannya, serta menjalankan program program pembangunan yang sudah ditentukan oleh undang undang dan kebijakan nasional lainnya. selain itu, koalisi partai politik dalam hal ini juga dapat menjaga kestabilan pemerintahan yang dijalankan oleh kepala daerah terpilih. oleh karena itu, empat hakim konstitusi berpendapat bahwa praktik koalisi dalam pemilihan kepala daerah adalah konstitusional dan merupakan suatu kewajaran, akan tetapi dirasa tetap perlu ada pembatasan untuk menghindari absolutisme kekuasaan, bahwa dalam hal ini, empat orang hakim konstitusi sependapat dengan pemohon sebagaimana alasannya yang telah diuraikan dalam pokok permohonan pemohon, antara lain, frasa gabungan partai politik seharusnya dimaknai menjadhal demikian sangatlah beralasan guna mencegah terjadinya monopoli dukungan oleh pasangan calon tertentu atau pemilik modal , sehingga dikhawatirkan akan meniadakan kompetisi dan demokrasi. kemudian kekhawatiran yang muncul jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak (enam puluh persen) adalah akan terjadinya praktik liberalisasi, yaitu borongan dukungan dari seluruh partai politik yang memiliki kursi dprd yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga dengan demikian menutup kesempatan pasangan calon lainnya untuk mendapat dukungan dari partai politik yang memiliki kursi dprd bersangkutan, menimbang bahwa jika tidak ada pembatasan maksimal atau paling banyak (enam puluh persen) memungkinkan munculnya calon tunggal maka empat hakim konstitusi menegaskan kembali apa yang sudah diuraikan dalam paragraf pertimbangan hukum putusan mahkamah nomor puu xi11 bertanggal september mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa . pemilihan kepala daerah yang hanya diikutipendapat mahkamah tersebut menegaskan bahwa mahkamah pada dasarnya tetap berpendapat pemilihan kepala daerah idealnya diikuti oleh lebih dari satu merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pasangan calon, namun akhirnya mahkamah mencarikan jalan keluar dari problematika calon tunggal guna mencegah terjadinya kekosongan hukum bilamana calon tunggal tersebut benar benar terjadi. penafsiran mahkamah terkait hal tersebut dinyatakan dalam paragraf pertimbangan hukum putusan mahkamah nomor puu xiii bertanggal september mengenai pemilihan dengan calon tunggal yang menyatakan bahwa,: menimbang bahwa dengan pembatasan maksimal paling banyak (enam puluh persen) tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya proses kapitalisasi oleh pemilik modal yang kemudian akan mengakibatkan perubahan paradigma dalam kontestasi politik dimaksud. para pemilik modal yang menjadi pasangan calon, atau pasangan calon yang didukung oleh pemilik modal menjadi berfikir praktis, yaitu menjadi merasa tidak perlu lagi berkampanye dan merebut hati rakyat melalui diskursus diskursus dialog yang responsif, akan tetapi dikhawatirkan cukup dengan menggelontorkan dana yang besar kepada calon pemilih tanpa perlu meyakinkan dengan maksimal terhadap visi, misi, dan aksi yang kelak akan dijalankan apabila terpilih. hal yang demikian tentunya akan mencederai berjalannya proses demokrasi serta pendidikan politik bagi masyarakat, menimbang bahwa selain daripada alasan atas, pembatasan maksimal atau paling banyak (enam puluh persen) akan melindungi hak untuk dipilih (right candidate) bagi pasangan calon yang ingin maju melalui jalur perseorangan. hal demikian dapat memberikan ruang dan harapan bagi calon perseorangan karena secara matematis masih akan tersisa (empat puluh persen) suara yang mungkin diupayakan mendukung calon perseorangan merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id tersebut. hal tersebut juga dapat melancarkan proses demokrasi untuk menemukan pemimpin pemimpin daerah yang berkualitas dan tidak sedikit tokoh tokoh berkualitas yang tidak berasal dari partai politik yang kesulitan mencari dukungan karena terhalang oleh dominasi partai politik. oleh karena itu, dengan pembatasan maksimal atau paling banyak (enam puluh persen) dimaksud dapat memberi kesempatan bagi calon perseorangan, sehingga secara otomatis meningkatkan minat dan semangat untuk ikut serta dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang fair. berdasarkan pertimbangan tersebut maka seharusnya permohonan pemohon dikabulkan, khususnya untuk frasa gabungan partai politik dalam dan pemilihan. panitera pengganti ttd. dewi nurul safitri merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbungan partai politik sebagaimana dimaksud padaatau pasangan calon walikota dan wakil walikota dengan keputusan kpu kabupaten kot pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota daatau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota, yang menyebutkan: merdeka sarat: pemilihan gubernur, bupati, dan walikota?ngguan lainnya : pemilihan gubernur, bupati, dan walikota:: pemilihan gubernur, bupati, dan walikota kata yang berbunyi: hari ,?: merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pokok perkara bahwmerasa dirugikan atau setidak tidaknya berpotensi untuk dirugikan hak konstitusionalnya akibat pemberlakuan muatan atau dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang bersifat multi tafsir, yaitu yang terdapat: bahwa rumusanmenyebabkan hilangnya kepastian hukum yang dijamin uud karena dari rumusan belum pernah menjabat sebagai . bupati, dan walikota untuk calon wakil gubernur. memiliki merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id, pembentuk undang undang menyetarakan jabatan wakil gubernur untuk pemerintahan tingkat propinsi dengan jabatan wakil bupati serta wakil walikota tingkat kabupaten atau kota yang secara hirarki pemerintahan berada bawah provinsi: dengan demikian beralasan menurut hukum huruf pemilihan gubernur, bupati, dan walikota karena bersifat multi tafsir, sehingga bertentangan dengan norma kepastian hukum sebagaimana dimaksud uudkata dapat dan sepanjang frasa jika telah sebagaimana yang terdapat dalam rumusan, bertentangan dengan norma kepastian hukum sebagaimana dimaksud uud karena telah menghilangkan daya imperatif dari pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga memberi ruang kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan maupun tidak mengajukan pasangan calon yang seharusnya menjadi tugas konstitusinya, dengan demikian beralasan menurut hukum kata dapat' pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota untuk dihilangkan serta dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa jika telah pada pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan dengan uud merdeka sarat zakaria tel fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.dannama mohamad mova afghan tempat, tanggal lahir solo, mei alamat perum sindang barang asri blok nomor rt rw desa kelurahan sindang barang, kota bogor barat nama kena herd samsudin tempat, tanggal lahir jakarta, juni alamat jalan cakrawijaya blok rt rw kelurahan cipinang muara, kecamatan jatinegara, jakarta timur nama uly arta tersisa tempat, tanggal lahir jakarta, agustus alamat jalan kamang bawah nomor rt rw kelurahan pondok labu, kecamatan cilandak, kota jakarta selatan nama made kusuma dewi tempat, tanggal lahir denpasar, juli alamat jalan nangka gg. cendrawasihps, dusun magari, kelurahan desa dingin puri kaja, kecamatan denpasar utara, kota denpasar nama sari melani, s.h.,s. pd. tempat, tanggal lahir jakarta, februari alamat kp. buatan rt rw desa kelurahan pabuaran, kecamatan bojong gede, kabupaten bogor nama benda messabela tempat, tanggal lahir jakarta, desember alamat jalan kepausan iii nomor rt rw kelurahan kepausan kecamatan pasar minggu, jakarta selatan nama leo bregas tempat, tanggal lahir jakarta, september alamat kav. hankam blok rt rw kelurahan joglo, kecamatan kembangan, jakarta barat nama gita paulina purba tempat, tanggal lahir jakarta, desember alamat kp. jawa kawasaki rt rw kelurahan kawasaki, kecamatan cempaka putih, jakarta pusat nama primanitya swastyastu tempat, tanggal lahir pati, februari alamat jalan kedondong gg. abdul jabar nomor rt rw kelurahan jarakarna, kecamatan jarakarna, jakarta selterbatas peluang bagi para pemohon ketika ingin mengabdikan dirinya sebagai kepala daerah ketika jalur yang tersedia hanyalah melalui fraksi dengan seleksi oleh alih dprd meski masuk dari jalur independen. sepatutnya negara tidak membiarkan dpr mempersempit jalur menuju kepala daerah bagi setiap warganya. sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan equal treatment bagi setiap warga negara baik yang dekat dengan kalangan dprd parpol mau pun yang tidak pernah bersentuhan dengan parpol untuk dapat maju sebagai calon kepala daerah. secara jelas uud tidak mewajibkan setiap warga negara untuk mendapat dukungan parpol dprd dan dipilih oleh parpol dprd guna menjadi kepala daerah, kenapa pilkada via dprd secara radikal berani melampaui uud jadi sangat jelas serta merupakan tumpuan tidak hanya para pemohon melainkan warga masyarakat lain, agar mahkamah konstitusi sebagai garda yang mem preserve hak hak konstitusional warga negara dapat bersikap secara positif untuk menanggulangi bencana konstitusional yang sudah terjadi dengan disahkannya pilkada via dprd tersebut. i11. berdasarkan uuerdasarkan ini, negara menjanjikan bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota akan terselenggara secara demokratis bagi warganya. pilkada via dprd yang menentukan kepala daerah dipilih oleh dprd jelas merugikan para pemohon karena mereduksi kadar demokratis yang lebih tinggi dalam pemilihan secara langsung. hal ini karena esensi utama demokrasi adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. sehingga sepanjang negara dapat mengakomodir kenikmatan berdemokrasi bagi warganya, maka sudah sepatutnya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah condition sine gua non bagi pelaksanaan secara kaffah uud sehingga penyematan kata demokrasi dalam proses penentuan pemimpin yang memberikan peran pihak selain tiap warga negara terkait, jelhanya fatamorgana demokrasi semata demi membiaskan hak hak rakyat dalam berdemokrasi. ini karena pemimpin yang diangkat secara langsung oleh rakyat tentu akan memberikan dedikasi sepenuhnya demi kemajuan rakyat. berdasarkan kinerja pemimpin tersebut, rakyat akan menilai. jika pemimpin tersebut berprestasi baik, maka pemimpin dapat terpilih kembali atau protege pemimpin akan terpilih melanjutkan kerja sang pemimpin. proses penentuan pemimpin yang pro rakyat yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sepatutnya akan membawa rakyat indonesia tidak hanya depan gerbang adil dan makmur semata, tetapi benar benar berada ballroom adil dan makmur itu sendiri. jadi jelas muara pelaksanaan demokrasi secara kaffah dalam rangka memakmurkan rakyat. itulah sebabnya uud ini menekankan urgensi pemilihan kepala daerah yang demokratis. se mumpuni.dan semasa digdaya apa pun seorang presiden, tidak lah memberikan manfaat signifikan bagi kemajuan bangsa tanpa para kepala daerah yang pro rakyat. jadi mahkamah konstitusi dalam perannya sebagai garda konstitusi, sepatutnya juga turut berkontribusi menciptakan yang telah digariskan uud tersebut. oleh karena itu para pemohon sebagai warga negara indonesia merasa sangat berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut secara optimal tanpa tereduksi, dengan tetap diatur secara tertib oleh peraturan perundang undangan. i11. berdasarkancara jelas menggariskan hak setiap orang untuk secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negara. pilkada langsung setiap daerah jelas merupakan pembelajaran serta pendewasaan politik bagi setiap warga masyarakat untuk dapat lebih maju dan lebih cerdas dalam berpolitik dan menyikapi kondisi perpolitikansional dan tingkat daerah tanpa harus bergabung dan terikat dengan partai politik. perjuangan para pejuang yang melawan penjajahan belanda serta jepang tentu merupakan pengorbanan yang sangat material yang patut dihargai dan diresapi nilai nilai keuangannya. jika para pejuang dahulu memakai logika bahwa lebih baik tidak banyak mengorbankan biaya bahkan nyawa, maka penjajahan belanda lalu jepang tentu akan berlangsung dengan nyaman, bahkan tidak akan ada mahkamah konstitusi seperti sekarang ini karena secara historis indonesia kembali menjadi jajahan belanda pasca perang dunia kedua. oleh karena itu sepatutnya mahkamah konstitusi tidak akan pengiring oleh hembusan angin surga yang selama ini membisikkan bahwa pilkada langsung hanya menimbulkan bentrokan horizontal dan banyak memakan biaya, yang mana pilkada melalui dprd ditawarkan sebagai pil penawar dari implikasi yang timbul atas pilkada langsung. penjajahan tahun oleh belanda serta tahun oleh jepang dijalani oleh para pejuang dengan belajar dari proses perjuangan yang dijalani. hal ini terlihat dengan kesadaran untuk mulai bersatu dari sebelumnya yang melaksanakan perjuangan secara kedaerahan oleh para pejuang daerahnya masing masing. secara factual para pejuang terdahulu terlihat menjalani proses belajar dalam melaksanakan perjuangannya. sehingga secara nyata kemerdekaan merupakan suatu tujuan yang diraih melalui proses ratusan tahun yang penuh darah dan air mata. dengan melihat kondisi dan proses belajar para pejuang dalam memaksakan perjuangannya untuk kemerdekaan, tentu pilkada langsung merupakan barang baru bagi setiap warga negara dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pola fikir serta adat istiadat kedaerahan yang beragam. dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat memerlukan waktu belajar dan proses perasaan untuk dapat melaksanakan pilkada langsung dengan efisien dan meminimalkan bentrokan horizontal antara para pendukung calon kepala daerah. patut disadari bahwa pilkada langsung merupakan sarana bagi masyarakat untuk dapat memilih pemimpin terbaik secara langsung baik yang berasal dari parpol dprd dan jalur independen. masyarakat sendiri iah termasa pemohon yang merupakan bagian dari masyarakat, yang menentukan pemimpin yang mereka perlukan daerah masing masing. setiap individu memiliki perspektif dan kearifan sendiri dalam memandang siapa yang layak memimpin mereka daerahnya. para pemohon pun merasakan hal yang demikian, yang mana menyerahkan hak memilih kepala daerah membuat para pemohon merasa kondisi masyarakat menjadi mundur kebelakang tidak melangkah maju depan. sehingga sangat jelas para pemohon merasa kehilangan haknya untuk memajukan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat kondisi hidup bermasyarakat menjadi jauh lebih baik. selain itu keberadaan angka angka angka dan angka serta pilkada via dprd jelas jelas memberikan kacamata kuda bagi setiap warga masyarakat termasuk para pemohon. hanya melalui dprd via alih dprd dan dipilih oleh dprd jelas membuat warga masyarakat termasuk pemohon harus merapat parpol dprd kalau hendak berpartisipasi aktif dalam turut memajukan masyarakat, bangsa dan negara dalam konteks politikangka angka angka dan angka serta pilkada via dprd, khususnya terkait dengan hak hak konstitusional pemohon yang terdapat pada dan uud angka angka dan angka serta pilkada via dprd, memiliki kesamaan muatan materi bahwa dprd yang berhak memilih gubernur bupati walikota, yang merupakan anti desa terhadap pemilihan langsung. sebagaimana dibahas pada bagian iii, secara jelas memperlihatkan bahwa pemilihan via dprd mereduksi dan mengakibatkan kerugian bagi hak konstitusional pemohon. angka yang memberikan kewenangan kepada alih dpr sepatutnya juga dikembalikan kewenangan tersebut kepada kpud, sehingga setiap calon independen dan dari parpol fraksi dprd dapat diseleksi secara lebih independen, yang mana para pemohon menjadi lebih banyak. perta tidak merasa terbelenggu ketika memiliki rencana masa depan untuk menjadi calon kepala daerah.ara pemohon, sudah kiranya untuk materi muatan pilkada via dprd materi muatan: angka pilkada via dprd yang berbunyi:menyelenggarakan pemilihan dinyatakan bertentangan dengan uud khususnyakonstitusi juncto: angka yang berbunyi: "melalui lembaga perwakilan rakyat ii.iii.iv.menyatakan bahwa materi muatanatau dapatlah kiranya diberikadraft undang undangangka angka angka dan undang undang tanpa nomor dan, menurut mahkamah, pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu xi1 tersebut mutasi mutans berlaku pula sebagai pertimbanganji, merdeka barat jakarta telp fax email: sekretariat@mahkamahkonsitusigo.d nama christina happyninatyas tempat, tanggal lahir bogor, oktober alamat bumi sentosa blok nomor rt rw desa kelurahan nanggewer mekar, kecamatan cibinong kabupaten bogor nama yulistiyanti esti tempat, tanggal lahir jakarta, januari alamat jati padang, rt rw desa kelurahan jati padang, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan nama ratih purwosari sugianto tempat, tanggal lahir jakarta, juni alamat jalan alam segar rt rw kelurahan pondok pinang, kecamatan kebayoran lama, jakarta selatan nama wawan irawan tempat, tanggal lahir jakarta, april alamat kp. pabuaran rt rw desa kelurahan pabuaran, kecamatan bojong gede, kabupaten bogor nama susanti tempat, tanggal lahir jakarta, maret alamat apt riverside tower lantai unit rt rw kelurahan pluit, kecamatan penjaringan, kota jakarta utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberi kuasa kepada moh. agus riza husada, s.h., holy k.m. langit, s.h., dan fatahillah, s.h., yakni para advokat yang memilih domisili hukum menara rajawali lantai jalan dr. ide anak agung gde agung kawasan megkuningan, jakarta selatan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, namun para pemohon tidak memberikan surat kuasa khusus tersebut. selanjutnya disebut sebagai .mengacu pad( bukti ), dinyatakan kewenangan mahkamah konstitusi mk negara republik indonesia tahun kewenangan tersebut juga ditegaskan dalam huruf undang undangndang undang dasaruji undang undang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uukfundang undangmk menyatakanangka angka angka dan angka serta pilkada via dprd terhadap uud ii. kedudukan hukum legal standing) pemohon il. syarat syarat terpenuhinya kedudukan hukum legal standing): kerugian secara konstitusional tersebut adalah kerugian yang dideritanya sendiri bukan pihak lain: dan pemohon termasuk dalam salah satu kelompok yang digolongkan mk.uuk yaitu (a) harus adpara pemohon yang memiliki kesamaan latar belakang memulai kuliah fakultas hukum universitas indonesia pada tahun sebagai warga negara indonesia memiliki hak hak konstitusional sebagai berikut: hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah baik sebagai bupati, wakil bupati, gubernur kepala daerah ). hak untuk dipilih, yang mana hak ini serta hak untuk memilih menjadi tereduksi bukan karena diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melainkan karena disahkannya pilkada via dprd. hak para pemohon untuk mendapat kepala daerah yang dipilih secara demokratis sebagaimana digariskan uud hak konstitusional untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana digariskan uudhak hak konstitusional pemohon atas, sangat jelas menunjukkan bahwa kerugian kerugian yang diderita tersebut adalah kerugian para pemohon sebagai warga negara. jadi kerugian hak konstitusional tersebut jelas diderita sendiri oleh pemohon. hak hak yang dirugikan tersebut akan dibahas secara komprehensifterdiri dari warga negara indonesia yang berasal dari daerah yang berbeda tetapi bersama sama merupakan alumni fakultas hukum universitas indonesia angkatan sehingga bisa secara bersama berada dalam permohonan ini, maka para pemohon merasa termasukgelompokan yang terdapat pada yaitu tergolong dalam perorangan warga negara indonesia. selain itu berdasarkan, yang mana sesuai dengan adenium 'no tax without participation', oleh karena itu para pemohon juga turut melampirkan npp masing masing sebagai refleksi kepatuhan sebagai pembayar pajak. bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa para pemohondalam permohonan ini juga dilampirkan npp dan kartu pemilih para pemohon dalam pilkada. iii. alasan alasan permohonan pengujian angka angka angka dan angka pilkada via dprd il. latar belakang peristiwa kerugian hak konstitusional ini mulai terjadi ketika dpr mengesahkan rancangan undang undang . tahun . tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati menjadi undang undang pilkada via dprd ). masing masing pemohon menyaksikan pemberitaan media massa khususnya saat menjelang disahkannya pilkada via dprd. lalu para pemohon berusaha mencari dan akhirnya melihat draft final pilkada via dprd tersebut dengan mengunduh nya melalui website dengan detil address 0dprd5620 per20t91 seats202014520 rr9620 dirjen tda.doc setelah para pemohon melihat lebih lanjut maka akhirnya para pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan mahkamah konstitusi atas disahkannya pilkada via dprd tersebut. yang mana pengajuan ini didorong oleh hak hak konstitusional pemohon yang merasa dirugikan yang secara umum dijelaskanhak konstitusional pemohon hak konstitusional sendiri didefinisikan oleh penjelasan uukl. berdasarkan uud uud menyatakan: setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan kesempatan dalam konteks ini sepatutnya memberikan hak kepada warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk juga hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pengangkatan perekrutan pemilihan personil pemerintahan termasuk pada posisi kepala daerah. hak untuk memilih sepatutnya merupakan hak yang dapat dilaksanakan secara optimal, yang mana pemilihan secara langsung tentu memiliki kadar demokratis lebih kental dibandingkan memilih via perwakilan. pada pemilihan anggota legislatif dan presiden, jelas jelas setiap warga negara yang berhak memilih, dihimbau bahkan dikirimkan panggilan untuk datang tps. apakah hak untuk memilih kepala daerah kurang penting? negara republik indonesia tentu tidak bisa dibilang suatu negara kalau tidak memiliki provinsi dan kabupaten. negara yang demokratis sepatutnya memberikan hak pilih seluas luasnya yang diatur undang undang kepada rakyatnya. sehingga dengan demikian kepala daerah dapat terpilih secara lebih demokratis yaitu yang dipilih dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. prinsip utama demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, selain itu dapat dikatakan sebagai kaidah yang level nya bawah prinsip utama tersebut. sehingga hak memilih yang diwakilkan sepatutnya juga level nya berada bawah hak memilih yang didasarkan prinsip utama demokrasi tersebut. dapat disimpulkan bahwa hak memilih para pemohon menjadi tereduksi dengan disahkannya pilkada via dprd tersebut oleh dpberadaan angka angka dan angka serta tanpa adanya yang mengatur kewenangan dprd untuk memilih kepala daerah, maka hak memilih para pemohon tidak akan dirugikan. jadi sangat jelas pada saat disahkannya pilkada via dprd maka timbullah kerugian hak konstitusional para pemohon antara lain hak untuk memilih kepala daerah. hal ini karena sebagaimana digariskan uud tersebut akan tetap diundangkan terlepas disahkan atau tidaknya tersebut oleh presiden. jadi jelas kerugian hak konstitusional para pemohon untuk memilih terjadi karena disahkannya tersebut. uudkeberadaan pilkada via dprd memperkecil jalur bagi tiap warga negara khususnya para pemohon untuk menjadi calon kepala daerah. hal ini karena kepala daerah dipilih lewat dprd sebagaimana digariskan angka angka dan angka serta pilkada via dprd. terlepas para pemohon hendak melaksanakan haknya dalam waktu dekat atau tidak, secara jelas tersebut membuat para pemohon merasa hak nya dikreditkan dengan dipersempitnya pihak yang berhak memilih dari warga masyarakat dalam suatu kotamadya kabupaten provinsi menjadi hanya anggota dprd dalam lingkup kotamadya kabupaten provinsi. keberadaan alih sebagaimana diatur angka pilkada via dprd juga membuat para pemohon bertanya tanya akankah alih tersebut dapat independen tidak berat sebelah kepada calon yang yang berasal dari luar usulan fraksi dprd. sepatutnya kewenangan tersebut tetap dipegang kpud dengan tetap membuka peluang bagi calon baik yang diusulkan fraksi dprd partai politik maupun jalur independen untuk maju, yang mana ini akan memberikan banyak jalur bagi siapa pun termasuk para pemohon untuk menjadi kepala daerah dengan kpud yang secara jelas tidak memiliki afiliasi dengan institusikelopak meidogda pekerjaan pegawai negeri sipil alamat kampung pasir putih, rt. kelurahan desa pasir putih distrik manokwari timur, kabupaten kota manokwari, provinsi papua barat, sebagai n2 pemohon nama dominus landasan pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan iman bonjol nomor rt. kelurahan desa manokwari timur, distrik manokwari barat sebagai pemohon il, nama samuel landasan pekerjaan wiraswasta alamat jalan gunung salju amban, kelurahan desa amban distrik manokwari barat sebagai n 222n00n00 pemohon ill: nama bed rumbruren pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan trikora arai, kelurahan desa anda, distrik manokwari selatan sebagai 2n . l. pemohon iv, nama dr. bastian sahabat pekerjaan bupati manokwari alamat jalan erikson tritt sow, kelurahan desa sow, distrik manokwari selatan sebagai wi. pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal november memberi kuasa kepada: rudy alfonso, s.h., m.h: samsul huda, s.h., m.h: misbahuddin gasma, s.h., m.h: dobel amir, s.h., kn: satu pali, s.h: heru widodo, s.h., hum: totok prasetiyanto, s.h, samsudin, s.h: dimas pradana, s.h: robinson, sos., s.h: kristiani musik, s.h: mona bidi, s.h: kamal abdul aziz, s.h: syarifuddin, s.h: melissa christians, s.h: adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum alfonso partners law office, beralamat the tower, 15th floor, jalan h.r rasa saidxi yang telah diperbaiki tanggal januari yang diserahkan melalui kepaniteraan mahkamah yang menguraikan hal hal sebagai berikut: perlindungan tenaga kerja. karena itu, ilo kemudian melakukan berbagai riset lapangan, dan pada tahun ilo mengeluarkan konvensi nomor dan rekomendasi nomor tentang perlindungan dan integrasi penduduk asli dan masyarakat suku . pada tahun konvensi tersebut diperbaharui oleh ilo dengan konvensi nomor bahwa konvensi tersebut telah diratifikasi oleh indonesia dimana kondisi pengebirian hak hak adat tersebut juga berlaku kurang lebih sama indonesia. padahal seperti kita pahami bersama bahwa kekayaan ragam budaya indonesia sangat erat kaitannya dengan kehadiran masyarakat adat yang telah menghuni negeri ini sejak ribuan tahun lamanya. boleh dibilang, tanpa mereka, tidak ada indonesia. namun, pada kenyataannya sampai hari ini sebagian masyarakat adat masih tertindas dan belum mendapatkan pengakuan penuh ataupun tempat yang layak negeri ini. satu sisi kehadiran mereka disanjung sebagai bagian dari kekayaan indonesia dan dipamerkan untuk menarik minat wisatawan asing, tetapi sisi lain mereka tersingkir dari tempat tinggalnya, terutama mereka yang hidup daerah yang kaya akan sumber daya alam. masyarakat yang hidup wilayah terpencil cenderung tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan pemerintah. masyarakat adat sesungguhnya bukan manusia yang lemah tanpa pengetahuan. kearifan lokal mereka terhadap ketahanan pangan serta perubahan iklim tetap dibutuhkan masyarakat modern sebagai salah satu sumber pengetahuan. bahwa hal yang perlu disediakan negara untuk masyarakat adat adalah adanya payung hukum pengakuan hak hak masyarakat adatcara administrasi bukan mempermudah pelayanan pemerintahan kepada warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal distrik amberbaken, distrik kabar, distrik murni dan distrik seni tetapi menambah jauh dan bukan pula mengentaskan ketertinggalan tetapi semakin menambah ketertinggalan, sedangkan secara adat istiadat, dengan rumpun kebudayaan yang berbeda dengan rumpun kebudayaan masyarakat adat (enam) distrik lainnya kabupaten tambrauw, justru semakin meniadakan identitas budaya dan membelenggu hak hak warga masyarakat adat suku merah dan suku poor yang sesungguhnya merupakan pemilik hak yang berdiam dan tinggal distrik amberbaken, distrik kabar, distrik murni dan distrik seni kabupaten manokwari provinsi papua baratya telah berbeda suku, bahasa, adat istiadat dan budaya, juga warga masyarakat adat senang merasakan pelayanan pemerintahan kabupaten manokwari, karena lebih dekat jangkauan pelayanannya daripada jangkauan pelayanan pemerintahan kabupaten tambrauw, yang harus tempuh selama atau jam. sikap dan aspirasmenolak bergabung dan masuk dalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw, dibuktikan dengan cara bahwa dari dulu sampai dengan saat ini seluruh pelayanan pemerintahan dan pembiayaan pelayanan pemerintahan distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari prov. papua barat, masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten manokwari, dan sampai detik ini pemerintah kabupaten manokwari belum pernahdefactomasih milik pemerintahan kabupaten manokwari. ii. alasan alasan permohonan pengujian28d uud yang menjamin hak konstitusional para pemohonjamigagasan terbentuknya kabupaten tambrauw bermula dari adanya aspirasi tertulis dari masyarakat (empat) kecamatan' distrikselanjutnya, aspirasi masyarakat adat tersebutberada distrik fet. bahwa aspirasi masyarakat adat ini kemudian:aka ketentuan dalam dan undang undang nomor tahun dinyatakan tidak berlaku dan dirubah dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun yang distrik fet: distrik miya, distrik embun: distrik koor: distrik sausapor, distrik abu: distrik amberbaken, distrik kabar: distrik seni: distrik murni, dan distrik meraih kabupaten tambrauw mempunyai batas batas wilayah,cc.mbelengguan dan pengebirian atas aspirasi warga masyarakat adat suku merah dan suku poor sebagai pemilik hak yang berdiam dan tinggal menetap keempat distrik tersebut yang secara rumpun, suku, bahasa, adat istiadat, dan budaya berbeda dengan masyarakat adat (enam) distrik lainnya, yaitu distrik fet, distrik sausafor, distrik koor, distrik abu, distrik embun, dan distrik miya, yang telah masuk kategori pelanggaran terhadap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dan uud bahwa sebenarnya isi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan kabupaten tambrauw provinsi papua barat adalah sudah tepat dan sejalan dengan aspirasi awal warga masyarakat adong wilayah kabupaten sorong, saat pertama kali mengusulkan pemekaran kabupaten tambrauw. bahwa para pemohon sampai dengan pemohon sebagai sekelompok orang orang yang secara adat istiadat yang berlaku turun temurun wilayahnya merupakan kepala kepala suku besar dan tokoh pemuda pemudi kabupaten manokwari selaku pemilik hak yang mewakili secara refresentatifwarga masyarakat adat suku miyadiakui oleh seluruh warga masyarakat adat yang berada wilayah kabupaten manokwari adalah kedudukannya penting dalam menjaga keutuhan masyarakat hukum adat suku miya dan suku poor) dari upaya memecah belah masyarakat hukum adat suku miya dan suku poor, termasuk dari upaya mendiskreditkan masyarakat hukum adat suku miya dan suku poor, bahkan melemahkan dan atau menghilangkan sistem atau tatanan adat dan budaya masyarakat hukum adat suku miya dan suku poor sebagai suku asli yang tinggal dan berdiam distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, yang telah ada dan bersifat turun temurun yang melihat kabupaten manokwari sebagai tanah leluhur, sebagaimana dijamin dalam dan uud bahwa dengan dimasukkannyadalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw serta adanya pergeseran batas batas wilayah kampung warisi dan kampung kasi distrik side kabupaten manokwariakibat pergeseran batas wilayah hak masyarakat hukum adat suku miya, dan suku poor sebagai suku asli persyaratan formil pengajuan permohonan kewenangan mahkamah perubahan uud dalam perjalanan perubahannya telah menciptakan sebuahstrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, maka secara konstitusional telah menyimpang aspirasi warga masyarakat adat sebagai pemilik hak. bahwa fakta fakta tersebut atas, berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional pada diri para pemohon, baik dalam kedudukannya sebagai kepala kepala suku besar kabupaten manokwari dan ketua pemuda pemudi kabupaten manokwari, serta selaku kepala pemerintahan kabupaten manokwari, karena undang undang nomor tahun telah memaksa warga masyarakat adat yang mendiami distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari adalah berasal dari suku miya dan suku poor yang menjadikan kabupaten manokwari sebagai tanah leluhur mereka, sehingga tidak berkeinginan sedikitpun untuk menjadi penduduk kabupaten tambrauw dan tidak berkeinginan menyerahkan dan melepaskan personil, aset dan dokumen yang ada distrik tersebut. ketetapanuntuk mempertahankan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak hak tradisionalnya telah dijamin dalam dan uud bahwa oleh karena itu, sudah sepatnyerap aspirasi warga masyarakat adat suku miya dan suku poordalam proses pembentukannya tersebut dinyatakan bertentangan dengan uud bahwa dari sisi formalnya,manokwari dan kabupaten sorongapua barat, padahal dpdamberbaken, distrik kabar, distrik seni, distrik murni wilayah kabupaten manokwari, dan distrik meraihtokoh masyarakat dan tokoh tokoh adat yang berasal dari (lima) distrik yang dimasukan dalam cakupan wilayah kabupaten tambrauwlimsangat berdampak kepada pengambilan keputusan antara pemerintah dan dpr yang pada akhirnya membawa kerugian konstitusional pada diri para pemohon. masyarakat adat suku miya dan suku poor distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, distrik murni kabupaten manokwari, dan suku moi distrik meraih kabupaten sorong, ditidak memahami secara mendalam kultur, suku, adat dan budaya yang secara turun temurun berlaku dalam sistem masyarakat hukum adat suku miya, dan suku poor kabupaten manokwari yang wajib dipertahankan secara turun temurun sebagaimana dimaksud dalam dan uud bahwa walaupun secara formal,dan pemerintah kabupaten manokwari telah berusaha menyampaikan kondisi riil dan faktual kepada pemerintah pusat dan dpr jakarta, sebagai bentuk pelaksanaan huruf junctokan tetapi hal tersebut tetap diabaikan, hingghal mana berpotensi membawa kerugian konstitusional pada diri para pemohon, karena pembentuk undang undang telah mengabaikan aspirasi warga masyarakat adat (para pemohon) dalam menjalankan kewajibannya memenuhi hak hak konstitusionalnya dan pemerintah kabupaten manokwari dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus pemerintahan dan pelayanan terhadap warga masyarakat adat yang berada dan tinggal distrik distrik tersebutfakta hukum atas merupakan hak hak konstitusional warga masyarakat adat distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni dan distrik murni kabupaten manokwari, yang teraspirasi menolak bergabung dengan kabupaten tambrauw, dan sebaga, sehinggaldibawahnya telah terpenuhi. hak konstitusional warga masyarakat addisi dan keadaan masyarakat adat wilayah distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni sejak dipisahkan dari kabupaten induk, invasi manokwari dan digabungkan kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw, situasi daerah tersebut bergejolak, karena faktanya, kondisi adat istiadat, budaya dan rumpun dalam pemerintahan yang baru tidak sesuai dan bertentangan dengan hak tanah adat arfak kabupaten induknya. bahwa dengan sikap dari warga masyarakat adat yang berdiam dan tinggal menetap, tidak bersedia dan menolak untuk digabungkan kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw dan masyarakat tetap ingin berada dan bernaung wilayah kabupaten manokwari telah menimbulkan gejolak sosial, maka setelah melalui negosiasi yang cukup panjang dan melelahkandari daerah tersebut maka dapat dibentuk daerah otonom baru. bahwa dengan adanya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal januari yang memasukan distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, masuk dalam wilayah kabupaten tambrauw mengakibatkan terjadinya gejolak dan pertikaian yang terus menerus perbatasan kedua wilayah, kemudian hal tersebut berusaha diredam dengan diadakannya pertemuan pada hari jumat, tanggal november yang inisiatifnya dari pemohon dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, lembaga masyarakat adat lma) dan pemilik hak distrik kabar, distrik seni, distrik amberbaken, dan distrik murni, kepala kepala suku besar arfak kabupaten manokwari pemohon s d pemohon iii), tokoh pemuda pemohon iv), kepala kepala distrik dan kepala kepala kampung pada distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni dan sikap masyarakat adat wilayah distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni, yang menghasilkan kesepakatan bersama , antara lain isinya berbunyi, sepakat menolak keberadaanmasuk kedalam cakupan wilayah kabupaten tambrauw dan menginginkan tetap masuk dalam cakupan wilayah kabupaten manokwari . bahwa dari sisi materialnya,caplok beberapa wilayah dari kabupaten manokwari distrik side, maupun kabupaten pegunungan arfak dan kabupaten teluk bintuni, dllkabar, distrik seni, distrik amberbaken, distrik murni, dan distrik side, kepala kepala suku besar arfakmanokwari, dan kapolres manokwari. bahwa dalam pertemuan tersebut, lahir sikap dan penegasan dari para kepala kepala suku besar arfak kabupaten manokwari bahwa tidak akan menyerahkan (empat) distrik tanah adat arfak kabupaten manokwari kabupaten tambrauw, melainkan perlu dibentuk daerah otonom baru dengan nama kabupaten manokwari barat, dimana pemekaran kabupaten manokwari barat dibutuhkan dan aspirasi dari kepala suku besar arfak kabupaten manokwari, kepala kepala suku sebagai pemilik hak (ima) yaitu distrik kabar, distrik seni, distrik amberbaken, distrik murni, dan distrik side kabupaten manokwari, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh masyarakat, yang tidak akan menyerahkan (empat) distrik tanah adat arfak kabupaten manokwari kabupaten tambrauw, sehingga keberadalanggar hak konstitusional para pemohon. bahwa sejak terbentuknya distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwarimanokwari, dan pemerintah daerah kabupaten manokwari belum pernah melaksanakan pemindahan dan penyerahan personel, aset aset dan dokumen distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni p3d) kepada pemerintah kabupaten tambrauw. bahwa fakta lainnya adalah hambatan kelembagaan, yaitu pelaksanaan pemilukada pasca putusan mahkamah nomor puu vii tanggal januari dimana pada saat pelaksanaan pemilukada provinsi papua baratikut melaksanakan hak pilihnya dan hal itu telah diakui oleh mahkamah sebagaimana dalam putusannya tanggal desember nomor php.d viii tentang perselisihan hasil pemilihan umum kabupaten tambrauwjuga ikut melaksanakan hak pilihnya dan hal ini telah diakui oleh mahkamah sebagaimanasehingga fakta hukum guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum:tetap tercatat dan terdaftar sebagai pemilih tetap dpt) dalam komisi pemilihan umum kpu) kabupaten manokwari yang berada dalam dapil wilayah kabupaten manokwari, bahwa berdasarkan fakta pada butir dan butir atas, maka kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga wilayah distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, dengan berlakunya:amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, dan menduduki serta mengambil alih. pelantikan kepala distrik dan pendudukan serta pengambilalihan oleh pemerintah kabupaten tambrauw adalah merupakan tindakan yang aroganamberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari dan kepalaamberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwariamberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, pendudukan dan pengambilalihan secara paksa dengan kekerasan kantor distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni kabupaten manokwari, oleh pemerintah kabupaten tambrauw. bahwa dengan adanya kejadian ini, maka pada tanggal november kepala suku besar arfak, ketua pemuda pelopor perubahan arfak menkes dan ketua dewan adat wilayah iii papua barat membuat pernyataan sikap bersama dengan menolak dengan tegas tindakan pelantikan tersebutingkaruntuk tidak ingin bergabung dan masuk kedalam cakupannyerap seluruh aspirasi, pikiran, dan hati nuran, sesuai dengan pemenuhan persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah otonom baru, termasuk kesatuan etnis, bahasa, suku, adat istiadat, dan budaya sebagaimana implementasi. bahwa permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan , distrik abu, dan distrik meraih, serta batas batas wilayah,dengan mengembalikan kembali (empat) distrik, yaitu distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni masuk dalam cakupan wilayah kabupaten manokwari, seperti sedia kala, bahwa berdasarkan uraian uraian atas, secara nyata nyateriksa, mengadili dputusan nomor puu vii bukti fotokopi surat nomor perihal peninjauan kembali putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bukti fotokopi pernyataan sikap bupati manokwari: bukti fotokopi surat perihal pemerintah daerah kabupaten manokwari tidak akan melepaskan distrik seni, amberken, kabar dan murni) kabupaten tambrauw, bukti fotokopi kesepakatan bersama antara kepala kepala suku, kepala distrik dan tokoh tokoh adat dari (empat) distrik, yaitu distrik seni, distrik kabar, distrik amberbaken dan distrik murni, bukti fotokopi pernyataan sikap bersama nomor kep ber x1 bukti fotokopi surat nomor lg dpr ri x bukti fotokopi rancangan undang undang tentang pembentukan kabupaten manokwari barat provinsisebagai berikut: yang: distrik embun: distrik koor, distrik sausapor, distrik abu: distrik amberbaken: distrik kabar, distrik seni, distrik murni, dan distrik meraih . huruf menyatakan, kabupaten tambrauw mempunyai batas batas wilayah: a.. dst bertentanganbahwa pemohon sampai dengan pemohon sebagai kelompok perorangan warga negara indonesia yang merupak. pemohon sebagai badan hukum publik tata cara adat istiadat dan budaya mereka.langgaran konstitusional berupa pembelengguan dan pengebirian atas aspirasi, pikiran, hati nurani, identitas budaya, dan hak hak tradisional, i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas, menurut mahkamah pemohon sampai dengan pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia dan pemohonengan batas batas wilayah sebagaimana tercantum dalam tersebut, i3. menimbang, bahwa kemudian matriks major dan kawan kawan mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas dan tersebut, melalui permohonan yang registrasi mahkamah dengan nomor puu vii yang diputus mahkamah pada tanggal januari dalam amar putusan mahkamah konstitusi tersebut yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian antara laipbraatas putusan mahkamah tersebut, pembentuk undang undang membentukmenimbang) huruf yang menyatakan,i3. menimbang,istrik amberbaken: distrik kabar: distrik seni: distrik murni: dan distrik meraih . adapun batas batas wilayah kabupaten tambrauw yang diatur dalam undang undang nomor tahun tersebut, berhubung dimasukkannya lima distrik baru yang sebelumnya tidak termasuk cakupan wilayah kabupaten tambrauw, dalam undang undang nomor tahun juga ikut berubah: i3. menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon dalam permohonan guo adalah supaya distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni yang berasal dari kabupaten manokwari dikeluarkan lagi dari cakupan wilayah kabupaten tambrauw, dan dibentuk kabupaten baru yakni kabupaten manokwari barat: i3. menimbang uud menentukan bahwa negara indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik:anggal januari i3. menimbang bahwa menurut mahkamah daridibagi atas . , bukan menggunakan frasa, terdiri atas menegaskan bahwa wilayah atau distrik distrik yang oleh para pemohon dimohonkan untuk dinyatakan tidak termasuk cakupan wilayah kabupaten tambrauw sebagaimanatap merupakan wilayah negara kesatuan republik indonesia, apakah termasuk wilayah kabupaten tambrauw atau wilayah kabupaten lainnya. pengutamaan serta mengedepankan negara kesatuan republik indonesia sebagai pemilik wilayah dapat dipahami dari ketentuan uud yang telah dikutip atas: i3. menimbang, bahwa dalil para pemohon yang berkeinginan mengeluarkan empat distrik tersebut dari cakupan wilayah kabupaten tambrauw dan membentuk kabupaten baru, yakni kabupaten manokwari barat, tidak menjakewenangan mahkamah karena berdasarkan uud pembentukan daerah baru merupakan kewenangan pembentuk undang undang, berdasarkpanitera pengganti, ttd. ida ria tambunan bahwa kualifikasi pemohon sampai dengan pemohon iv, bersama sama sebagai kumpulan perorangan adalah kepala kepala suku besar arfak pegunungan dan daratan dan ketua ikatan pemuda pelopor pembaharuan ipjp) arfak menkes pegunungan dan daratan) yang membawahi seluruh suku suku yang berdiam dan tinggal distrik distrik dalam wilayah kabupaten manokwari provinsi papua barat serta membawahi seluruh kelompok ikatan pemuda pemudi yang berdiam dan tinggal distrik distrik dalam wilayah kabupaten manokwari provinsi papua baratberkualifikasi sebagai kelompok perorangan warga negara indonesia: serta diakui oleh seluruh masyarakat adat yang berada wilayah kabupaten manokwari serta selaku penyelenggara pemerintahan kabupaten manokwarimaka keempat distrik, yakni distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, distrik murni, dan distrik side dipisahkan dari wilayah pemerintahan kabupaten manokwari dan digabungkan wilayah pemerintahan kabupaten tambrauw:bahwa wilayah distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni berdiam warga masyarakat adat suku merah, suku poor dan suku karon yang mempunyai bahasa sendiri, yakni bahasa merah dan poor, mempunyai adat istiadat sendiri, yakni terwujud dalam kain timur lebar, kepercayaan tidak lagi mengenal yang mistik, pemahaman suatu tempat yang sakral tidak ada, peminangan dilakukan dengan acara perkenalan dimana orang tua pihak laki laki pergi menyampaikan maksudnya kepada orang tua pihak perempuan, mempunyai budaya sendiri, yakni budaya cara memasak menggunakan bambu dan kulit kayu, terbuka menerima orang luar untuk hidup didalam wilayahnya, yang telah secara turun temurun yang berbeda rumpun dengan masyarakat adat suku adik, suku karon gunung dan pantai, papua barat. bahwa selain itu, baik sejak baru dibentuknya wilayah pemerintahan kabupaten manokwari sampai dengan digabungkannya keempat distrik distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni, warga masyarakat adat suku merah, suku poor dan suku karonmanokwarimanokwari hanya cukup ditempuh dua sampai dua hari dengan kendaraan, serta jika melalui udara (pesawat), perjalanan harus ditempuh melalui rute manokwari sorong, kemudian dilanjut dengan jalan darat dari sorong tambrauw selama lima sampai enam jam:amberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten manokwari, dan pemerintah kabupaten manokwariamberbaken, distrik kabar, distrik seni, dan distrik murni masih berada dibawah pemerintahan kabupaten manokwari. bahwa kondis, kabupaten manokwari,manokwari, karena jarak tempuh dari (empat) distrik tidak terlalu jauh, dibandingkan dengan kabupaten tambrauw, bahwaguo, merugikan hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dan ditentukan dalam dan uud yang masing masing berbunyi sebagai berikpengantar: bahwa sebelum sampai kepada alasan alasan diajukannyud maka ijikanlah para pemohon mengemukakan beberapa hal sebagai pembuka untuk mengantarkan kita memahami secara utuh persoalan pokok atau yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini terutama bagaimana kita memahami keadaan dan kondisi suku merah, dan suku poor yang berdiam dan tinggal distrik amberbaken, distrik kabar, distrik seni dan distrik murni kabupaten manokwari, saat ini. istilah masyarakat adat mulai mendunia, setelah pada tahun an ilo, sebuah badan dunia pbb mempopulerkan isu indigenous peoples . setelah dihembuskan oleh ilo sebagai isu global lembaga pbb, world bank bank dunia) juga mengadopsi isu tersebut untuk proyek pendanaan pembangunan sejumlah negara, melalui kebijakan omp dan terutama negara negara ketiga, seperti amerika latin, afrika, dan asia pasifik. menguatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli native peoples amerika utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional bidang pertambangan beroperasi wilayah kelola mereka, dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah dan kanada. komunitas init alaska (negara bagian dekat kutub utara) adalah korban dari ketidak adilan pembangunan industri pertambangan amerika serikat. kanada, komunitas init yang masuk dalam wilayah negara tersebut juga memprotes kebijakan kanada yang memaksa mereka harus meninggalkan wilayah kelola menuju desa desa pinggiran kota, karena perusahaan migas dan batubara akan mengolah wilayah tersebut. sebelah tengah as, pembangunan taman nasional mississippi juga merampas hak kelola komunitas pribumi indian lainnya, seperti mohan. sedangkan pembangunan taman nasional rocky mountain sebalah barat juga mengancam kehidupan indian apache. berbagai protes dari native peoples dataran amerika utara pada tahun an, memancing reaksi ilo sebagai lembaga pbb yang bergerak dalam isuoktober dari raden bung hatta yang diterimakehutanan terhadappemohon. majelis hakim telah menyampaikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal november menerima surat dari pemohon, meskipun surat permohonan tersebut bertanggal november yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan nomor puunovember telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohon yaituhartonohani dhantelah membaca surat permohonan bertanggal juni dari drs. darurat djaswadi, jabatan: ketua yayasan pusat kajian komunitas indonesia csi), alamat: masukan krajan iv surabaya, jawa timur yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: somali, s.h., m.h.: ikhwan fahruroji, s.h.: dan aris cahyono, s.h., ketiganya advokat pada badan konsultasi dan bantuan hukum bkb) universitas muhammadiyah malang, beralamat jalan raya tlogomas nomor malang, jawa timur berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal april baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, yang terdaftar kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan registrasi nomor puu vii bertanggal julketua mahkamah konstitusi telah menerbitkan ketetapan nomor tap.mk bertanggal juli tentang penunjukan panel hakim: cc. bahwa ketua panel hakim telah menerbitkan ketetapan nomor puu vii bertanggal juli tentang penetapan hari sidang pertama untuk pemeriksaan pendahuluan, bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya dengan surat bertanggal oktober telah menarik mencabut kembali permohonan perkara guodua puluh satuakil mochtar, hartono, achmad nowiki, maruarar siahaan, dan muhammad alimerintah atau yang mewakili tanpa dihadiri pemohon kuasanya. ketua, ttd. moh. mahfud md, anggota anggota, ttd. ttd. abdul mukti fajar h.m. arsyad sanusi ttd. ttd. akil mochtar hartono ttd. ttd. achmad nowiki maruarar siahaan ttd. muhammad alim panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n.

kelatihan fardhiyah pekerjaan swasta alamat jalan usman nomor rt. rw. kelurahan ciputat, tangerang selatan, banten sebagai . iii. pemohon nama riyanto, perah pekerjaan swasta merek alamat kompleks dinas kebersihan blok ber kelurahan sunter jaya, kecamatan tanjung priok, jakarta utara sebagai . iii. x. pemohon il, nama mohamad sofiansyah pekerjaan pensiunan pns alamat jalan limo raya, nomor rw004, kelurahan limo, kecamatan limo, depok sebagai . pemohon ill, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober dan tanggal oktober masing masing memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, sh., mh., dan vivi yunita kusumandari, sh., para advokat dan konsultan hukum pada dr. muhammad amrun and partners map) law merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god firm, yangpresiden, membaca keterangan tertulis badan pemeriksa keuangab, fax email seretanst omahkamahkonstihai god bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. ii1. bahwa sebagai perbandingan bagaimana seharusnya mengatur jarak antara partai politik dengan lembaga semacam badan pemeriksa keuangan negara lain supaya bpk dapat bekerja secara independen dan terhindar dari pengaruh partai politik berikut ini diuraikan praktik seleksi dan eksistensi bpk beberapa negara. bahwa sejarah pembentukan bpk berasal dari raad van rekenkamer pada zaman hindia belanda yangsebagai lembaga negara sendiri, maka bpk bukan bagian dari pemerintah sebagaimana raad van rekenkamer yang merupakan bagian dari eksekutif. selain itu bpk bukanlah pula menjadi bagian dari dpr atau dprd, sebagaimana gao government accountability office) yang berada dibawah kongres amerika serikat, swedish national audit office swedia atau auditor general kanada. keberadaan bpk dalam struktur kelembagaan negara indonesibahwa sebagai lembaga negara, bpk memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi negara. melalui bpk inilah proses pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dilaksanakan. dasar konstitusional keberadaan bpk adalah uud yang menyatakan bpk dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. berbeda dengan kedudukan raad van rekenkamer yang dahulu merupakan bagian dari eksekutif, bpk mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. hal ini agar bpk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya. kedudukan bpk sebagai lembaga tinggi negara tersebut pada hakikatnya dalam rangka melaksanakan filosofi pemeriksaan, yaitu objektivitas. pada dasarnya penetapan bpk sebagai lembaga negara didasarkan pada objektivitas mana bpk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya setara, sejalan, dan terbebas dari pengaruh oleh kekuasaan lembaga negara lainnya yang menjadi salah satu objek pemeriksaannya, sehingga dalam merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id menyelenggarakan tugas dan kewenangannya, bpk tidak memiliki kepentingan apapun, atau mendapatkan tekanan atau imbauan dari pihak manapun untuk melakukan pemeriksaan. bahwa menurut jimmy asshiddigie dalam kedudukannya yang semakin kuat dan kewenangan yang makin besar itu, fungsi bpk itu sebenarnya pada pokoknya tetap terdiri atas tiga bidang, yaitu fungsi operatif, fungsi musisimusisikayabahwa pentingnya independensi dan imparsialitas pada sebuah lembaga pemeriksa keuangan merupakan bagian dari essai international standards supreme audit institutions). essai dicanangkan pada the lima declaration tahun oleh notasi international organization supreme audit institution) dimana bpk ri menjadi anggotanya. sebagai anggota intai, bpk harus berpedoman pada essai tentang kode etik yang mensyaratkan integritas, independensi, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. dimana didalamnya juga menyebutkan pentingnya mempertahankan netralitas politik yang sesungguhnya maupun yang mencitrakan oleh anggotanya. bahwa sebagai perbandingan dengan negara lain, polandia pentingnya netralitas politik menjadi syarat untuk dapat menjadi anggota supreme audit office. hal ini diatur dalam article 69e supreme audit office act, yang menyatakan bahwa syarat menjadi anggotanya diantaranya tidak menjadi anggota partai politik setidaknya tahun sebelum pemilihan. article supreme audit office act slovakia juga menyatakan bahwa pimpinan lembaga tersebut tidak boleh menjadi anggota partai politik. demikian halnya belanda, berdasarkan government accounts act section anggota algemeen rekenkamer atau court audit tidak menjadi anggota lembaga yang dipilih melalui melalui pemilihan berdasarkan peraturan perundang undangan. pada supreme audit institution rechnungshof austria, syarat untuk menjadi pimpinan lembaga tersebut sggafih tidak menjadi merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id anggota legislatif maupun pemerintah federal dan provinsi dalam tahun sebelum menjadi anggota rechnungshof. bahwa apabila dibandingan dengan lembaga lain yang juga mensyaratkan independensi dan imparsialitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, syarat untuk menjadi pimpinan atau anggotanya diantaranya adalah tidak menjadi anggota partai politik. salah satu persyaratan untuk menjadi calon anggota kpu sebagaimana diatur dalam huruf tentang penyelenggara pemilu adalah. demikian pula untuk dapat diangkat sebagai pimpinan kpk salah satunya adalah tidak menjadi pengurus salah satu partai politik" sebagaimana diatur dalam poin ke nomor tentang komisi pemberantasan korupsi. bahwa selama proses seleksi anggota bpk periode muncul berita media massa adanya kecemasan anggota partai politik akan memonopoli bpk melalui kehadiran calon calon anggota bpk periode asal partai politik dan masih aktif sebagai anggota dpr (bukti .1j. proses seleksi anggota bpk periode yang dilakukan secara tertutup juga mendapat sorotan publik (bukti )jmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godhuruf dan huruf dan huruf menjadi benar adanya pertimbangan hukum yang dikemukakpendapat hakim konstitusi arief hid tersebut membenarkan fakta bahwa ketidakjelasan tafsir huruf dan huruf dan huruf telah membuka celah atau membuat potensi kerugian konstitusional bagi para pemohon dalam permohonan guo, yaitu persaingan yang tidak adil ketika mengikuti seleksi calon anggota bpk yang juga diikuti oleh calon anggota bpk asal dpr ri dan partai politik dengan akses informasi yan lebih baik daripada calon anggota bpk non dpr dan non partai politik, atau dengan kata lain terjadi potensi unfair completion calon anggota bpk. bahwa dari segi sosiologis, masyarakat mengharapkan anggota bpk dapat bekerja secara profesional, imperial dan independen dari pengaruh kekuasaan luar bpk. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa dari segi politik, bahwa seleksi calon anggota bpk dapat dilakukan oleh dpr secara transparan dan akuntabelmeriksa keuanga", menyatakan huruf dan huruf undang undang nomor tahun 2006tentang badan pemeriksa keuanganyang ,njadi anggota partai, postif# dimaknai, sebaga trek, menjadi aga partai politik merdeka barat jakarta telo fax email sekvetanal@mahkamahkonsttui go.id setidaknya dalam masa bulan sebelum pendaftaran calon anggota bpk, menyatakan undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,tidak ,tidak dimaknai merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu dpr dan badan badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional asing njadi anggota anggota partai politik sepanjang frasa tidak menjadi anggota partai politik setidaknya dalam masa bulan sebelum pendaftaran calon anggota bpkdasar.latihan fardhiyah: bukti fotokopi kartu tanda advokat latihan fardhiyah, s.h.: bukti fotokopi npp latihan fardhiyah: bukti fotokopi ktp riyanto, s.h.: bukti fotokopi surat keterangan kantor notaris jakarta, bukti fotokopi npp riyanto, s.h: bukti fotokopi pengumuman pembukaan pendaftaran calon anggota bpk yang dikeluarkan oleh pimpinan komisi dpr ri: bukti fotokopi surat dpr nomor pw dpr ri vii! perihal undangan rdp komisi dpr tertanggal agustus bukti fotokopi jadwal uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test) calon anggota badan pemeriksa keuangan tanggal september bukti fotokopi pengumuman dpd tanggal agustus untuk melaksanakan fit and proper test terhadap calon anggota bpk periode tahun bukti fotokopi kliping berita tanggal september dianggap berbahaya jika bpk diisi politisi parpol : bukti fotokopi kliping berita tanggal september terpilih jadi anggota bpk, achsanul dan harry akan mundur dari parpol : bukti fotokopi kliping berita tanggal september voting tertutup seleksi anggota bpk dipertanyakan : bukti fotokopi kliping berita tanggal september bpk janggal, dpr dinilai tidak adil : bukti fotokopi kliping berita tanggal september dpr bisa nuklir anggota lembaga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god negara terpilih : bukti fotokopi ktp pemohon iii mohamad sofiansyah), bukti fotokopi npp pemohon iii: bukti fotokopi ijazah sarjana hukum pemohon iii, bukti fotokopi essai the lima declaration: bukti fotokopi essai code ethics:, bukti fotokopi supreme audit office act december polandia): bukti fotokopi act the national council the slovak republic coo. laws the supreme audit office the slovak republic slovakia), bukti fotokopi government account act belanda), bukti fotokopi sixth chapter the federal constitutional law austria), bukti fotokopi surat dpr nomor pw dpr ri 1x tanggal september perihal permintaan fatwa mahkamah agung dan surat mahkamah agung nomor ikta hk. 1x bukti fotokopi kliping berita harian bisnis indonesia tanggal oktober menyoal fatwa untuk eddy : bukti fotokopi kliping berita harian bisnis indonesia tanggal oktober fatwa dibuat sehari : bukti fotokopi kliping berita harian bisnis indonesia tanggal oktober fatwa terindikasi politis : bukti fotokopi daftar hadir anggota dpr ri dalam acara rapat paripurna dpr ri, kamis, september bukti fotokopi daftar hadir anggota dpr ri dalam acara rapat paripurna dpr ri, senin, september bukti fotokopi daftar hadir anggota dpr ri dalam acara rapat paripurna dpr ri, selasa, september bukti fotokopi salinan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal oktober selain itu para pemohon mengajukan dua orang ahli yaitu dr. dian puji nugraha simatupang, s.h., m.h., dan prof. dr. saudi isra, s.h. yang didengar keterangannya depan persidangan dan melalui video conference dari pusat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun2003dan huruf dan huruf terhadap uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pendidikan pancasila dan konstitusi, bogor, jawa barat, pada tanggal tanggal november yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dr. dian puji nugraha simatupang, s.h., m.h., pengelola keuangan negara angka nomor tahun tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengaturnomor tahun mengatur maksud keuangan negara yang dikelola adalah seluruh keuangan negara yang diperluas, termasuk yang menyelenggarakan kepentingan pemerintah negara dan melakukan pengawasan terhadapnya baik oleh internal maupun eksternal misalnya dpr dan bumn yang dianggap sebagai keuangan negara, sebagaimana konsekuensi rezim panutan keuangan negara yang diperluas yang diperkuat dengan putusan mahkamah konstitusi nomor dan puu ix yang dipergunakan bukan frasa pemegang pengelola keuangan negara yang hanya merujuk eksekutif, sebagaimana dimaksud pada nomor tahun tetapi pengelola keuangan negara berarti keseluruhan lingkup pengelolaan keuangan negara konsekuensi rumusan norma perluasan pengelola dan keuangan negara dengan demikian, konsekuensi rezim perluasan keuangan negara berarti pengelola keuangan negara sebagaimana dimaksud pada huruf nomor tahun adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan termasuk penyusunan dan pemberian persetujuan, bahkan termasuk dalamnya pengawasan yang dilakukan dpr dan pengelolaan pengurusan kegiatan bumn, bumi, dan lain lainnya yang berada dalam rangkaian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan. negara, manapun baik keuangan negara, keuangan daerah, keuangan bumn, bumi, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dan lain lainnya yang langsung maupun tidak langsung bersumber, berasal, dan diperoleh dari apbn, terpisah maupun tidak terpisah implikasi hukum jika maksud dan hakikat kata pengelola dan keuangan negara diperluas sesuai dengan rezim yang dianut pemerintah dan dpr diperkuat dengan putusan nomor dan maka implikasi hukumnya terhadap pengisian jabatan anggota bpk harus ada jeda dua tahun terlebih dahulu seseorang dari tugas dan wewenang hak dan kewajiban dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, baik apbn, apbd, bumn. bumi, pihak lain yang dananya berasal, bersumber, dan diperoleh dari apbn, langsung maupun tidak langsung, dipisahkan atau tidak dipisahkan. dengan demikian, ada konsistensi dan paralel dengan maksud norma pengelola dan keuangan negara sebagaimana diatur nomor tahun dan nomor tahun tindakan administrasi yang tidak teratur jika huruf nomor tahun dibiarkan tidak konsisten mana ada pejabat yang termasuk dalam kata pengelola dan keuangan negara yang diperluas sesuai panutan rezim pemerintah dan dpr, serta putusan nomor dan berarti ada tindakan administrasi negara yang tidak teratur yang membiarkan, melalaikan, dan membuat sengaja pejabat yang melakukan pengawasan terhadap apbn dan pihak yang mengurus bumn menjadi anggota bpk tanpa adanya jeda dua tahun sesuai dengan norma hukum huruf tindakan administrasi negara tidak teratur menurut belifanthe jelas terjadi karena ada salah kira (dealing) atas norma huruf yang dibaca secara tidak konsisten, dengan cara menafsirkan secara tidak teratur kata pengelola dan keuangan negara menjadi sempit atau sebaliknya, sesuai dengan kepentingan yang menguntungkan atau merugikan. hal inilah yang dimaksud sebagai tindakan administrasi yang mengarah pada munculnya ill structured problems atau masalah yang makin tidak menentu dan mengandung kepastian hukum. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god alasan jeda tahun sebagai pengelola keuangan negara secara teoretis hukum, maksud jeda untuk mengisi jabatan publik sebagaimana bpk sebagai pemeriksa dilakukan agar tidak ada konflik kepentingan menyangkut: penangkapan jabatan, yaitu seorang pemeriksa dan akuntabel, atau pernah menjadi penyelenggara negara lain yang melakukan kegiatan yang menjadi objek lingkup tugas dan kewenangan pemeriksaan yang akan menimbulkan bias bayang keputusan pemeriksaan, sehingga hasil pemeriksaan menjadi tidak menyakinkan (reasonable assurance): hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang pemeriksa dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan, atau hubungan politik yang dapat mempengaruhi keputusannya, bahkan mempengaruhi penilaian dalam melakukan pemeriksaan sehingga tidak profesional dan bias bayang kepentingan maksud jeda dari jabatan sebelumnya maksud jeda jabatan tersebut menurut asas hukum administrasi negara, sebagaimana dikemukakan a.d. belifanthe, adalah agar penyelenggara negara, dalam hal ini anggota bpk sebagai pemeriksa agung tidak ada sama sekali motivasi dalam bentuk kepentingan, kemauan, atau keinginan luar motivasi kepentingan negara dan kepentingan umum, bahkan samar samar pun, atau bayang bayang pun sangat dilarang. urgensi jeda pengisian jabatan publik pemeriksa agung menghindari konflik kepentingan, sehingga hasil atau keputusan pemeriksaan dianggap tidak memadai dan tidak menyakinkan (reasonable assurance): menghindari adanya keputusan atau tindakan administrasi negara yang dilakukan pemeriksa bias kepentingan bahkan bias bayang kepentingan (shadow bias interest): merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god menghindari tindakan dan perilaku korupsi dalam bentuk negosiasi atau tawaran dari objek yang diperiksa, hal ini sesuai dengan konvensi pbb anti korupsi yang memungkinkan jabatan publik tertentu ada jeda waktu untuk diisi pihak tertentu yang memiliki konflik kepentingan.prof. dr. saudi isra, s.h. dalam permohonan pengujian undang undang nomor tahun ini, pemohon mempersoalkan beberapa norma yang dinilai multitafsir sehingga menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum dalam proses pengisian jabatan anggota badan pemeriksa keuangan bpk). pada intinya, pemohon mendalilkan bahwa ketiadaan pengaturan tentang jangka waktu berapa lama seseorang yang mendaftarkan diri menjadi anggota bpk merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id harus meninggalkan terlebih dahulu status sebagai anggota dpr membuka ruang terjadi konflik kepentingan dalam proses seleksi calon anggota bpk dpr. dalam hal ini, huruf undang undang nomor tahun mempersyaratkan: untuk dapat dipilih sebagai anggota bpk,. dalam praktik pengisian jabatan anggota bpk, syarat tersebut hanya berlaku untuk calon yang berasal dari lingkungan eksekutif pemerintah, tidak berlaku bagi calon yang berasal dari anggota dpr. sementara keberadaan persyaratan tersebut adalah untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas tugas bpk sebagai lembaga pemeriksa pertanggungjawaban keuangan negara yang bebas dan mandiri. apabila persyaratan meninggalkan jabatan lingkungan pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk menghindari terjadinya konflik sepenting an, semestinya persyaratan jangka waktu meninggalkan jabatan tertentu tersebut juga harus diterapkan bagi anggota dpr. sebab, dengan tidak menerapkan syarat dimaksud bagi anggota dpr juga akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, baik dalam proses pemilihan maupun dalam pelaksanaan tugas bpk. atas alasan itulah pemohon meminta agar mahkamah memberikan penafsiran terhadap beberapa norma dalam bpk, khususnya huruf huruf dan huruf mana, dengan adanya penafsiran tersebut, kelak untuk dapat dipilih menjadi anggota bpk juga dipersyaratkan, paling singkat dua tahun telah meninggalkan jabatan anggota partai politik atau anggota dpr. apabila disini dari tahun terbitnya bpk yaitu tahun dapat dikatakan bahwa sebetulnya ada keterlambatan menyadari problem norma persyaratan dan pengangkatan anggota bpk. mana uud secara tegas menyatakan bpk sebagai lembaga yang bersifat bebas dan mandiri. semen tara norma bpk, terutama terkait persyaratan dan pengangkatan anggota bpk justru tidak sesuai dengan sifat bebas dan mandiri yang dilekatkan konstitusi kepada bpk. mengapa demikian? untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mencoba menjelaskan dalam dua aspek, yaitu: aspek kelembagaan bpk dalam ketatanegaraan indonesia: dan aspek konsekuensi merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id kemandirian bpk terhadap proses pengisian anggota bpk. terkait kelembagaan, bpk memang bukan lembaga negara baru, melainkan telah ada sejak uud ditetapkan tanggal agustus walaupun demikian, lembaga ini nyaris tidak banyak mendapat perhatian dalam kajian kajian kelembagaan negara. tidak ada yang menyangkal bahwa keberadaan bpk sangat penting, tetapi karena peran lembaga ini tidak dalam pusaran inti episentrum dinamika politik yang ada maka lembaga ini pun tidak terlalu sering diperbincangkan. padahal, dari segi fungsi yang dimiliki lembaga ini, bpk merupakan lembaga yang memiliki peran kunci untuk mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. selain itu, dari segi sifat yang dimilikinya, sekalipun uud telah memberikan jaminan atas kemandiriannya, namun dalam pengaturan lebih lanjut, kemandirian tersebut rawan disimpan. sebab, secara normatif bpk dinyatakan mandiri, namun dalam proses pengisian jabatan dan pelaksanaan tugasnya, bpk sangat mungkin dipengaruhi oleh kekuasaan lainnya. dalam uud sebelum perubahan dinyatakan,uud sebelum perubahan tidak menegaskan sifat kelembagaan bpk, melainkan menyerahkan pengaturannya pada undang undang. setelah perubahan uud bpk tidak lagi hanya sekedar diberikan kewenangan memeriksa tanggung jawab keuangan negara, melainkan juga dilabeli dengan sifat bebas dan mandiri . perubahan tersebut merupakan pengejawantahan dari semangat para pengubah uud untuk melakukan penguatan terhadap bpk. mana, jika dibaca risalah perubahan uud semuanya fraksi fraksi mpr yang terlibat dalam pembahasan perubahan uud menghendaki agar bpk ditempatkan sebagai lembaga negara yang merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh badan negara, pemerintah atau pihak manapun dalam pelaksanaan wewenangnya. bahkan, dalam perubahan substansi tentang keuangan, para pengubah uud termasuk berlama lama dan serius dalam membahas kemandirian bpk. beberapa pandangan berikut kiranya dapat dijadikan petunjuk betapa kuatnya, keinginan, pengubah uud merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id menempatkan bpk sebagai lembaga mandiri demi menjaga profesionalitas pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara. harun kamil dari f ug misalnya, dalam rapat pah mpr ke mengemukakan: . jadi menurut kami, tentu badan pemeriksa keuangan ini lembaga yang independen . badan pemeriksa keuangan adalah lembaga negara yang bebas dari pengaruh pemerintah dan lembaga negara lainnya. menguatkan pendapat harun kamil, affandi dari f tni polri pada kesempatan yang sama juga menyampaikan pendapat fraksinya tentang penempatan bpk sebagai lembaga tinggi negara independen, yakni untuk status badan pemeriksa keuangan, kami tetap sependapat atau mendukung bahwa lembaga atau badan pemeriksa keuangan tersebut tetap sebagai lembaga tinggi negara. karena dalam rangka bagian dari checks and balances khususnya dalam controlling, jadi ada pemeriksaan internal, eksternal atau seluruh lembaga lembaga negara termasuk lembaga tertinggi, lembaga tinggi negara. sehingga terbebas dari pada pengaruh pengaruh pemerintah maupun lembaga negara lainnya. kemandirian bpk bukan sekadar hanya bebas dari pemerintah, tetapi bebas juga dari dpr, karena tugasnya untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. dengan demikian, meski keanggotaan bpk diisi melalui proses pemilihan oleh dpr, namun secara kelembagaan dan fungsi, bpk sama sekali tidak berada bawah dpr, melainkan berdiri sendiri atau independen dari pengaruh dpr yang juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. lalu, bagaimana dengan ketentuan uud yang mengatur bahwa hasil pemeriksaan keuangan mesti diserahkan bpk kepada dpr, dpd dan dprd? norma tersebut tidak terkait dengan ketidakmandirian bpk, selain kan menunjuk pada keterkaitan fungsional antara bpk dengan dpr. dengan hubungan fungsional semacam itu, hasil pemeriksaan yang dilakukan bpk secara mandiri akan dijadikan bahan oleh dpr, dpd dan dprd untuk mengawasi pelaksanaan tugas tugas pemerintahan. dengan demikian, norma tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menempatkan bpk bawah sub koordinasi dpr sebagai lembaga politik. terkait hubungan kerja bpk dengan dpr, pada rapat terakhir komisi sidang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tahunan mpr tanggal agustus yang dipimpin hamdan zelda, taufiegurochman rugi dari f tni polri juga pernah menyampaikan pandangan bahwa pengawasan dpr lebih banyak bersifat politis kuasanya tetapi pengawasan oleh bpk akan bersifat teknis dan ini berkait dengan tugas tugas pemeriksaan. dengan hubungan fungsional seperti itu, tujuannya agar pemeriksa an pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat berjalan secara profesional dan tidak dicampuri oleh motif politik, maka kemandirian bpk harus betul betul dijaga secara baik, termasuk menjaga kemungkinan adanya intervensi melalui seleksi anggota bpk yang berasal dari kalangan partai politik atau dpr sendiri. bagaimanapun, pengawasan politik oleh dpr dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan keuangan negara oleh bpk mesti tetap diberi batas demarkasi dengan menegaskan kemandirian anggota bpk dalam melakukan pemeriksaan terhadap tanggung jawab keuangan negara. sehubungan dengan kemandirian, uud secara limitation menempatkan bpk sebagai lembaga yang bebas dan juga mandiri. sesuai ketentuan tersebut, bebas dan mandiri merupakan dua sifat yang melekat atau inheren dengan kelembagaan bpk. untuk menelaah lebih jauh sifat kemandirian bpk, membandingkan nya dengan lembaga lain yang juga diminati oleh uud sebagai lembaga mandiri perlu dilakukan. setidaknya, cara demikian dapat membantu memberikan tafsir yang lebih tepat tentang sifat bebas dan mandiri yang dimiliki bpk. dalam konteks ini, apabila norma yang mengatur berbagai lembaga negara dalam uud diteliti lebih jauh, bpk bukanlah satu satunya lembaga yang diberi label dan sifat mandiri . hanya saja, bpk adalah satu satunya lembaga yang dilekati dengan sifat mandiri dan bebas secara bersamaan. sementara lembaga negara lain yang juga disebut secara eksplisit dalam uud seperti komisi pemilihan umum dan komisi yudisial hanya dilekati sifat mandiri saja, tidak disertai dengan sifat bebas . pembedaan sifat kelembagaan seperti itu setidaknya memberi petunjuk betapa tingginya tingkat urgensi kemandirian bpk. dalam arti, norma konstitusi menghendaki agar bpk betul betul menjadi lembaga negara yang mandiri sekaligus bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan manapun. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god sebagai sesama lembaga negara mandiri, sifat kemandirian bpk tidak dapat dipisahkan, bahkan mesti dipersamakan dengan kemandirian yang diberikan pada lembaga negara lain dalam uud seperti kemandirian kpu dan komisi yudisial. sebab, penggunaan frasa mandiri dalam uud untuk bpk, kpu dan komisi yudisial tentunya memiliki arti dan maksud yang sama. dengan demikian, sifat kemandirian lembaga lembaga tersebut juga dalam posisi yang sama. mana, sifat dan lingkup kemandirian lembaga lembaga tersebut juga harus dipahami secara setara satu sama lainnya. sekedar membandingkan, berikut adalah norma uud yang mengatur sifat kemandirian bpk, kpu dan ky: kemandirian komisi pemilihan umukemandirian komisi yudisialkait kemandirian komisi pemilihan umum, uud menentukan bahwa lembaga tersebut adalah lembaga negara yang bersifat mandiri. frasa mandiri dalam uud dimaknai tidak berasal dari orang kader pengurus partai politik . mandiri atau independen berarti adanya kebebasan bagi penyelenggara pemilumaknaan demikian ditujukan untuk memastikan keberadaan penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen. mana dengan kemandirian, penyelenggara pemilu diyakini dapat melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai uud pada saat bersamaan, kemandirian penyelenggara pemilu adalah untuk menghindari terjadinya konflik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu, mana konflik tersebut akan menyebabkan integritas proses dan hasil pemilu diragukan. konsep kemandirian seperti itu juga yang dikuatkan oleh mahkamah konstitusi melalui proses pengujian nomor tentang penyelenggara pemilu. dalam putusan nomor puu ix mahkamah berpendapat sebagai berikut:komisi pemilihan umum) tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilihan umum: selain memberikan tafsir atas frasa mandiri dalam uud lebih jauh juga menyampaikan pendirian hukumnya ihwal bagaimana kemandirian tersebut dijaga. pada salah satu pertimbangan dalam putusan atas, mahkamah menyatakan:andiri merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god il. kedudukan hukum dan kerugian konstitusional paramerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god . namun, dalam ketentuan pengunduran diri dari kanggo thberdasarkan pertimbangan atas, mahkamah menegaskan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu mesti dijaga melalui proses rekrutmen anggotanya. sebab, kemandirian lembaga akan sangat bergantung pada kemandirian para komisioner lembaga. mana, kemandirian anggota dan kemandirian institusi merupakan dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. sehubungan dengan itu, mempersyaratkan anggota lembaga penyelenggara pemilu bukan anggota partai politik merupakan salah satu langkah yang mesti ditempuh guna menjaga perintah konstitusi terkait kemandirian komisi pemilihan umum. bahkan mahkamah konstitusi juga menegaskan tentang perlunya menentukan tenggat waktu tertentu untuk mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik jika hendak menjadi anggota komisi pemilihan umum. terkait hal itu, mahkamah lebih jauh menyatakan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godsesuai pertimbangan atas, memberikan batasan tegas terkait tenggat waktu yang diperlukan guna memutus hubungan antara anggota partai politik dengan partai politik sebelum menjadi anggota penyelenggara pemilu. tenggat waktu dimaksud didasarkan atas periode penyelenggaraan pemilu, yaitu lima tahun. hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa calon penyelenggara pemilu yang berasal dari partai politik betul betul terbebas dari pengaruh partainya dalam satu periode kepemilikan. penafsiran seperti ini merupakan langkah untuk menjaga agar lembaga penyelenggara pemilu betul betul dapat bekerja profesional dan terbebas dari intervensi politik yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu. senada dengan komisi pemilihan umum, frasa mandiri dalam uud juga dipahami sebagai norma yang menempatkan komisi yudisial sebagai lembaga yang terbebas dari pengaruh lembaga mana pun, baik secara kelembagaan maupun personal komisionernya. dengan frasa mandiri dalam tersebut, keberadaan komisi yudisial ditafsirkan mahkamahmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god lainnya, sebab persyaratan seperti itu menjadi penting untuk menentukan calon hakim agung. karena itu, keanggotaan komisi yudisial pun mesti dijauhkan dari kemungkinan masukkan intervensi baik dari pelaku kuasa kehakiman sendiri, apalagi dari kekuasaan politik yang dipegang oleh presiden maupun dpr. tafsir mahkamah terkait frasa 'mandiri' dalam norma uud yang mengatur tentang komisi pemilihan umum dan komisi yudisial tentunya juga berlaku sama bagi bpk. sekalipun bpk memiliki fungsi yang berbeda dengan komisi pemilihan umum dan namun bpk memiliki sifat yang sama dengan dua lembaga tersebut. jika kemandirian komisi pemilihan umum adalah untuk menjaga agar integritas penyelenggaraan pemilu terjaga, maka bagi bpk, kemandirian adalah untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara dapat dipercaya dan berintegritas karena terbebas dari pengaruh atau intervensi politik. kemandirian bpk juga untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan lembaga tersebut bukan didasari pertimbangan politik, melainkan semata mata didasarkan pada hasil pemeriksaan sesuai sistem pertanggungjawaban keuangan negara yang berlaku. samping menjaga integritas hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pelaksanaan tugas bpk yang bebas dari intervensi juga untuk memberikan kepastian terhadap dua hal, yaitu: berjalannya mekanisme pengawasan lembaga legislatif terhadap pemerintah secara tepat: perjalanan mekanisme penegakan hukum jika terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. bagi lembaga legislatif dpr, dpd dan dprd), hasil pemeriksaan keuangan akan menjadi tolok ukur mengevaluasi kinerja pemerintah dan pemerintahan daerah. sedangkan bagi penegakan hukum, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dapat menjadi bukti awal atau bukti yang memperkuat adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan uang negara. jika proses pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak dilakukan oleh lembaga yang mandiri atau anggotanya tidak mandiri, ini akan menjadi awal dari ketidakakuratan tindakan pengawasan oleh lembaga legislatif sekaligus menjadi awal terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum. khusus dalam konteks penegakan hukum, hasil pemeriksaan pengelolaan merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id keuangan negara yang tidak mandiri akan menyebabkan orang yang seharusnya dituntut secara hukum justru tidak ditindak atau sebaliknya. dalam konteks itu, hasil pemeriksaan akan menjadi pemicu terjadinya tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum. pada gilirannya, kondisi tersebut berujung dengan dianggapnya hak atas perlakukan yang sama hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam uud oleh karena itu, kemandirian bpk baik secara kelembagaan maupun secara personal anggota anggotanya merupakan kondisi yang mesti ada dan tidak dapat ditawar tawar. begitu pentingnya kemandirian bpk sehingga sifat tersebut mesti dijaga, termasuk dari kemungkinan pencemaran karena diisi oleh orang orang yang berada dalam atau bawah pengaruh partai politik tertentu. untuk itu, anggota bpk haruslah orang yang betul betul profesional dan terbebas dari intervensi politik. oleh karena itu, syarat tidak menjadi anggota partai politik tanpa menentukan tenggat waktu tertentu dalam bpk yang potensial dimanfaatkan untuk menyusupkan orang orang yang pada dasarnya tidak independen haruslah dinilai bertentangan dengan sifat kemandirian bpk, sekaligus bertentangan dengan uud sehubungan dengan itu, mempersyaratkan bahwa calon anggota bpk bukan anggota partai politik dalam tenggang waktu tertentu menjadi penting adanya. cara begitu akan dapat memutus atau setidak tidaknya mengurangi pengaruh partai politik terhadap anggota bpk dalam melaksanakan tugas tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. selain itu, penentuan batas waktu berhenti menjadi anggota partai politik sebelum mendaftarkan menjadi anggota bpk juga diperlukan untuk menjaga agar proses seleksi calon anggota bpk dapat berjalan secara fair. sebab, jika hanya dipersyaratkan mundur pada saat terpilih menjadi anggota bpk, anggota dpr (anggota partai politik) yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan anggota bpk dpr akan memiliki ruang yang teramat besar untuk mengintervensi proses pemilihan anggota bpk. dalam konteks ini, proses seleksi akan berjalan dengan tidak adil karena terjadi persaingan yang tidak seimbang antara calon anggota bpk yang bukan anggota dpr dengan calon anggota bpk yang bukan anggota dpr. berdasarkan argumentasi yang dibentangkan atas, permohonan pemohon merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god yang meminta agar mahkamah menafsirkan ketentuan huruf adalah konstitusional sepanjang dimaknai anggota bpk dilarang 'menjadi anggota partai politik sekurang kurangnya dalam jangka waktu dua tahun (dipersamakan dengan pejabat lingkungan pengelola keuangan negara) sebelum mendaftar sebagai calon anggota bpk sangat tepat untuk dikabulkan. menimbang bahwa presidenyang mengganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan huruf dan huruf bpk karena para pemohon yang masing masing bekerja sebagai advokat dan asisten notaris jakarta, berkeinginan menjadi pejabat publik termasuk menjadi anggota bpk masa datang. bahwa menurut para pemohon ketentuan huruf tidak memberikan penjelasan yang dimaksud frasa lembaga negara yang lain, dan "badan badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional asing . apakah yang dimaksud lembaga negara yang lain atau lembaga lembaga negara dalam pengertian lembaga lembaga negara secara umum. bahwa menurut para pemohon seharusnya huruf memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan anggota bpk dilarang: menjadi anggota partai politik . bahwa penjelasan hanya menyatakan cukup jelas, padahal menurut para pemohon ketentuan guo adalah multitafsir, menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pemohon ketika mengikuti seleksi calon anggota bpk,anggota lembaga negara lain , dan masih menjadi anggota partai politik merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god pada saat dinyatakan lulus seleksi. sehingga ketentuan guo multitafsir, menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan dan uuderdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwbpk, karena menurut pemerintah paraketentuan guo bpk terhadap para pemohon fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mahkamah konstitusi terdahulu (videbahwa dalam permohonannya para pemohon beranggapan bahwa ketentuan huruf dan huruf dalam nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangan yang menyatakan: anggota bpk dilarang:: cc.menjadi anggota partai politik. ketentuan tersebut oleh para pemohon bertentangan dengan dan uudmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god korupsi, kolusi, dan nepotisme.bahwa perubahan ketiga uud menghasilkan salah satu reformasi dalam ketentuan yaitu tentang badan pemeriksa keuangan dengan memperkokoh keberadaan dan kedudukannya sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. kedudukan bpk sebagai lembaga negara pemeriksa keuangan perlu memantapkanud bahwa dalam uud telah membedakan cabang cabang kekuasaans (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal januariketentuan huruf bpk yang pada intinya berpotensi merugikan para pemohon karena merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ketidak belasan tafsir dan menimbulkan ketidakadilan masa depan, pemerintah berpendapat: bahwa berdasarkan ketentuan bpk telah diatur mengenai persyaratan bagi calon anggota bpk sebagai berikut. beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, cc., oleh karena itu, dengan melihat persyaratan calon anggota bpk tersebut, menurut hemat pemerintah para pemohon tidak dalam posisi yang terhalang halangi atau ternegasi oleh ketentuan tersebut untuk menjadi calon anggota bpk. apalagi para pemohon menyatakan dirinya adalah sebagai advokat dan asisten notaris. bahwa ketentuan yang dimohonkan oleh para pemohon adalah apabila seseorang telah menjadi anggota bpk. bahwa berdasarkan bpk, anggota bpk diberikan hak keuangan administratif dan protokoler, tindakan kepolisian, kekebalan, serta larangan. dalam ketentuan huruf bpk diatur mengenai anggota bpk yang dilarang merangkap jabatan yang antara lain. adapun maksud larangan rangkap jabatan ini adalah untuk menjaga merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godindependensi dari anggota bpk karena fungsinya sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam rangka tugasnya untuk pertanggungjawaban dan pengelolaan lembaga keuangan negara, kemudian untuk pemeriksaan, dan pelaporan agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh uud oleh karena itu, menurut hemat pemerintah bahwa para pemohon telah mencampuradukkan antara ketentuan syarat untuk menjadi calon anggota bpk dengan hal hal yang terjadi apabila seseorang itu telah masuk menjadi anggota bpk. bahwa bpk sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi saling terkait dengan fungsi kekuasaan negara yang lainnya untuk menjaga kebebasan dan kemandirian dari pihak pemerintah. oleh karena itu, dalam pemilihan anggota bpk, melibatkan dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah. berdasarkan hal hal tersebut diatas, ketentuan guo adalah sudah secara tegas mengatur mengenai norma larangan bagi anggota bpk bukan calon anggota bpk. sehingga para pemohon keliru tidak benar dalam memaknai arti dari ketentuan guo seharusnya ketentuan ini dibaca secara komprehensif. terhadap dalil para pemohon yang menganggap ketentuan huruf tentang anggota bpk dilarang menjadi anggota partai politik. ketentuan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak adil, pemerintah berpendapat: bahwa larangan merangkap jabatan sebagai anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf bpk adalah dimaksudkan agar menghindari terjadinya konflik kepentingan. karena bisa saja anggota bpk atau calon anggota bpk yang kemudian menjadi anggota bpk, dapat saja berasal dari anggota partai politik atau bisa saja dari anggota dpr yang mewakili partai politik tertentu. oleh karena itu, menurut pemerintah adalah tepat agar tidak terjadi konflik kepentingan, maka seorang anggota bpk tidak berperan juga atau tidak menjadi anggota partai politik. hal ini sesuai dengan ketentuan ketentuan larangan rangkap jabatan seseorang yang menjadi anggota lembaga negara yang lain, seperti anggota atau komisioner kpk, komisioner komisi yudisial, dan komisioner merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id komisi pemilihan umum, dan lain lain yang terkait dengan larangan rangkap jabatan. berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat ketentuan huruf dan huruf bpk sudah secara tegas mengatur larangan rangkap jabatan bagi anggota bpk, hal itu dikarenakan demi menjaga kebebasan dan kemandirian lembaganya dalam mengelola keuangan dan pertanggungjawabannya dalam bidang keuangan negara sebagai salah satu prinsip penting negara hukum untuk menjamin penyelenggaraan kekuasaan yang bebas dan mandiri dari pengaruh kekuasaan lainnya. kemudian juga dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi conflict interest. sehingga ketentuan guo sudah jelas dan sesuai dengan amanat ketentuan dan uui2.4j menimbang bahwa badan pemeriksa keuangan bpk) telah memberikan keterangan secaradalam permohonan yang diajukan kepada mahkamah konstitusi, para pemohon yang berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon anggota bpk masa depan, menyatakan bahwa hak konsekuensi dari negara republik indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam dan dan uud telah dirugikan dengan ketentuan huruf huruf dan huruf bpk dengan pokok penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf dan huruf bpk tidak secara tegas mengatur berapa lama jangka waktu mengenai keharusan anggota dpr meninggalkan terlebih dahulu status sebagai anggota dpr saat mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon anggota bpk untuk menghindari konflik kepentingan: bahwa posisi sebagai anggota dpr dan partai politik dapat dipandang sebagai keuntungan karena yang bersangkutan mempunyai kedekatan pada pusat kekuasaan", karena seleksi dilakukan oleh dprsebelum bpk menanggapi pokok permohonan pengujian undang undang guo, kiranya bpkbpk berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para pemohon yang dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruf serta huruf dan huruf bpk. para pemohon tidak dapat membuktikan kerugian hak dengan berlakunya guo. para pemohon hanya menyatakan bahwa mereka berkeinginan mendaftarkan diri dalam seleksi calon anggota bpk masa depan sehingga bpk tidak melihat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara berlakunya huruf serta huruf dan huruf bpk dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon. bahwa dalil para pemohon yang menyatakan calon anggota bpk yang berposisi sebagai anggota dpr atau berasal dari partai politik diuntungkan karena yang bersangkutan mempunyai kedekatan dengan pusat kekuasaan sehingga membuka potensi kerugian bagi calon anggota bpk dari jalur non dpr dan non partai politik" hanyalah asumsi para pemohon semata dan tidak menunjukkan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon atas berlakunya ketentuan huruf serta huruf dan huruf bpk. persyaratan sebagai calon anggota sebagaimana diatur dalam huruf bpk memberikan ruang yang sangat luas bagi setiap warga negara indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota bpk, termasuk kepada para pemohon yang berprofesi sebagai advokat dan asisten notaris, maupun pensiunan bpk. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dalam proses seleksi calon anggota bpk sangat wajar apabila ada beberapa calon anggota bpk yang memiliki advantage atau kelebihan dibandingkan calon anggota bpk lainnya, mengingat sistem persaingan yang terbuka. pada akhirnya calon anggota bpk akan dipilih berdasarkan merit system atau berdasarkan kelebihan dan keunggulannya, bukan berdasarkan faktor kedekatan partai sebagaimana didalilkan para pemohon. dengan demikian kiranya jelas bahwa para pemohon tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi atau setidak tidaknya dihalang halangi hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip "perlindungan dari kesewenang wenangan"berlakunya huruf serta huruf dan huruf bpk. keterangan badan pemeriksa keuangan atas pokok permohonan pemohon terhadap pokok permohonan bpk terhadap uud yang dimohonkan oleh pemohon, perkenalkan bpk memberikan keterangan sebagai berikut: huruf bpk tidak menimbulkan multi tafsir dan tidak bertentangan dengan dalasan bahwa: bahwa penjelasan huruf hanya mengatakan "cukup jelas," padahal frasa "untuk dapat dipilih sebagai anggota bpk, calon harus memenuhi syarat syarat", bahwa pembuat bpk mengharuskan "pejabat di. lingkungan pengelola keuangan negara" setidaknya (dua) tahun telah merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god meninggalkan posisinya sebelum mengikuti seleksi calon anggota bpk, mengingat subjek pemeriksaan bpk adalah institusi pengelola keuangan negara, bahwa seharusnya "keharusan telah (dua) tahun telah meninggalkan partai politik dan status sebagai anggota dpr juga dijadikan"berdasarkan uud hubungan antara pemerintah, dpr, dan bpk merupakan representasi dari hubungan separation power (pemisahan kekuasaan). dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, bpk merupakan lembaga yang melakukan pemeriksaan atas cara pemerintah melakukan pengelolaan keuangan negara, dan hasil pemeriksaan bpk disampaikan kepada dpr untuk ditindaklanjuti sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan pengawasan atas pelaksanaan apbn oleh pemerintah (fungsi budgeting) dan pembahasan apbn (fungsi anggaran). hubungan kekuasaan antara pemerintah, dpr, dan bpk yang sejajar demikian dilakukan dalam rangka check and balance pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara republik indonesia. bahwa dalam kerangka konstitusional yang dijabarkan lebih lanjut dalam dan bpk, hubungan pemerintah, dpr, dan bpk tersebut dapat digambarkan secara teknis dan operasional sebagai berikut: pemerintah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara: pemerintah adalah lembaga eksekutif yang menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur(selanjutnya disebut kn)dalam rangka pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagaimana ditentukan dalam kn, angka undang undang nomor tahun tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (selanjutnya disebut pemeriksaan) menentukan bahwa:berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengelola keuangan negara adalah pejabat yang mlam lingkungan pemerintahan daerah, sesuai ketentuan angka undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara (selanjutnya disebut perbendaharaan),merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god sementara itu, dalam lingkungan kementerian lembaga, sesuai ketentuan angka juncto dan juncto dan perbendaharaan, fungsi pengelola uang dan barang dijabat oleh kepala kantor yang secara officio dijabat oleh sekretaris jenderal atau sesama. dalam rangka tertib pengelolaan keuangan negara, pemerintah wajib menindaklanjuti temuan temuan pemeriksaan bpk yang dimuat dalam lhp bpk sesuai ketentuan pemeriksaan dan serta bpk. bpk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi bpk tersebut dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada dpr dpd dprd. pelanggaran atas kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi bpk dapat diancam dengan sanksi administratif dan pidana penjara dan atau denda. dpr sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara: sesuai ketentuan uud dpr menjalankan fungsi anggaran serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan oleh pemerintah dan dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebutlah ketentuan dan uud mengatur bahwa hasil pemeriksaan bpk diserahkan kepada lembaga perwakilan, termasuk dpr, untuk ditindaklanjuti. selanjutnya lembaga perwakilan, termasuk dpr, menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk sesuai dengan peraturan tata tertib masing masing. berdasarkjuncto pemeriksaan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold jl) dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya, dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan bpk. pelaksanaan tindak lanjut dpr atas hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh bpk kepada dpr dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dpr, yaitu: fungsi anggaran budgeting dpr terkait apbn sesuai md3 adalah dalam konteks memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas rancangan apbn yang merupakan kekuasaan pengelolaan keuangan negara guo presiden sesuai ketentuan md3 yang berbunyi, fungsi pengawasan dpr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan md3 dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang undang dan apbn. dengan demikian, dalam konteks pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk oleh dpr, terpilihnya anggota dpr menjadi anggota bpk juga tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan bpk. bpk sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara: berdasarkan ketentuan dan uud bpk diberi amanat untuk melaksanakan merdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. pemeriksaan oleh bpk dilaksanakan dalam rangka meyakini bahwa pemerintah mengelola keuangan negara tersebut sesuai dengan prinsip prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. hasil pemeriksaan bpk diserahkan kepada lembaga perwakilan dan pemerintah untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan pemerintah sebagaimana telah diuraikan atas. berdasarkan pola hubungan pemerintah, dpr, dan bpk sebagaimana diuraikan atas menempatkan pemerintah sebagai obyek pemeriksaan bpk sekaligus objek pengawasan oleh dpr, sehingga bpk berpendapat: bahwa ketentuan huruf bpk memberikan kepastian hukum karena memiliki tafsir yang pasti bahwa syarat (dua) tahun telah meninggalkan jabatannya adalah ditujukan bagi pengelola keuangan negara, dengan alasan: syarat telah (dua) tahun meninggalkan jabatannya untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota bpk dimaksudkan untuk menghindari celah konflik kepentingan bagi pejabat tersebut apabila diterima sebagai anggota bpk. konflik kepentingan yang dimaksud, sebagaimana dinyatakan oleh mulia nasution dalam pembahasan ruu tentang bpk antara hanja ruu bpk dengan pemerintah tanggal september misalnya dalam hal seorang pejabat pengelola keuangan negara menjadi anggota atau pimpinan bpk harus juga memeriksa hasil pekerjaannya yang baru ditinggalkan tahun sebelumnya. bahwa pengangkatan anggota bpk yang berasal dari anggota dpr tidak menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas bpk, dengan alasan: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun gosarjana hukum (bukti dan bukti yang sekarang masing masing bekerja sebagai advokat dan asisten notaris jakarta. pemohon ketiga atas nama mohamad sofiansyah adalah pensiunan pns pada badan pemeriksa keuangan, yang juga berkenaan untuk mengikuti seleksi calon anggota bpk masa depan sama seperti pemohon pertama dan pemohon kedua.huruf dan huruf dan huruf huruf. huruf menyatakan: anggota bpk dilarang:huruf menyatakan: anggota bpk dilarang: menjadi anggota partai politik. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god anggota dpr jelas bukan merupakan pengelola keuangan negara, melainkan sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. anggota dpr merupakan jabatan politis yang diperolehnya berdasarkan pelaksanaan pemilihan umum. tidak akan ada konflik kepentingan apabila ada anggota dpr yang menjadi anggota bpk sehingga tidak diperlukan syarat telah (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai anggota dpr untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota dpr. dengan demikian, permohonan pemohon agar ketentuan huruf bpk dimaknai bahwa pejabat lingkungan keuangan negara termasuk anggota dpr merupakan permohonan yang tidak berdasar dan justru menimbulkan ketidakpastian hukumbahwa penjelasan huruf bpk hanya mengatakan "cukup jelas," padahal frasa ".lembaga negara yang lain menimbulkan multi bila yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota "lembaga negara lain", misalnya dpr, pada saat dinyatakan lulus seleksi calon anggota bpk. bahwa seharusnya penjelasan huruf memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa "lembaga negara yang lain," dan "badan badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional asing". merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa huruf bpk tidak bertentangan dengan uud". bpk berpendapat bahwahuruf bpk yang mengatur anggota bpk dilarangsangat jelas dan tidak akan menimbulkan muttitafsir sehingga tidak memerlukan penjelasan. ketentuan tersebut melarang anggota bpk merangkap jabatan pada tiga jenis institusi, yaitu: anggota bpk dilarang merangkap jabatan lingkungan lembaga negara lain. lembaga negara yang disebutkan dalam uud sebagaimana dijelaskan oleh prof. jimmy asshidigie dalam buku perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi" adalah mpr, dpr, presiden, bpk, mk, ma, dan ky. prof. jimmy asshidigie juga menyebutkan dan kpu sebagai lembaga negara yang dimaksud oleh uud karena telah disebutkan secara limitation dalam uud maka tidak akan menimbulkan multitafsir tentang apa yang disebut dengan lembaga negara. anggota bpk dilarang merangkap jabatan lingkungan badan badan lain yang mengelola keuangan negara. pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari kewenangan pemerintahan bidang eksekutif yang dipegang oleh presiden dan yang dikatakan kepada para menteri pimpinan lembaga serta diserahkan kepada gubernur bupati walikota, sebagaimana diatur dalam kn, sehingga bpk dilarang merangkap jabatan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara yang pada prinsipnya berada dalam kekuasaan eksekutif tersebut. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god anggota bpk dilarang merangkap jabatan lingkungan swasta nasional asing. berbeda dengan lembaga dan badan yang disebut atas yang merupakan badan yang bersifat publik dan dikelola serta dikuasai oleh negara, swasta nasional asing menunjukkan badan hukum yang bersifat swasta atau perdata. sehingga, seorang anggota bpk dilarang merangkap jabatan dalam lembaga negara yang lain, termasuk dpr, dilarang merangkap jabatan dalam badan badan pengelola negara, dan dilarang merangkap jabatan dalam swasta nasional asing. dengan demikian, permohonan pemohon yang meminta agar frasa "lembaga negara yang lain dalam huruf bpk dimaknai yaitu dpr adalah tidak tepat karena lembaga negara bukan hanya dpr . bahwa norma larangan dalam huruf bpk diatur dalam konteks mencegah timbulnya conflict interest atau moral hazard sebagaimana dapat diketahui berdasarkan naskah akademis dan memorie van toelichting pembahasan ruu bpkpengambilan keputusan dari orang atau organisasi yang tidak independen akan mengurangi objektivitas dan akan menurunkan derajat mutu keputusan itu mata masyarakat. penilaian atau keputusan yang obyektif adalah penilaian atau keputusan yang semata mata didasarkan atas dataffakta yang ada tanpa dipengaruhi oleh faktor faktor lain, baik dari diri sendiri atau pembuat keputusan maupun pengaruh dari luar. secara umum faktor faktor yang mempengaruhi independen terdiri dari faktor yang bersumber dari diri pribadi internal, faktor yang bersumber dari luar eksternal dan yang bersumber dari organisasi. perangkat perundang undangan yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap independensi eksternal dan organisasi, tetapi belum memberikan pengaturan yang cukup terhadap independensi pribadi internal. untuk itu diperlukan suatu pengaturan dalam undang undang yang berhubungan dengan masalah keuangan, kedinasan, dan keyakinan politik. merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai god yang berhubungan dengan keuangan adalah kepentingan atas uang yang bisa diterima oleh anggota bpk dari instansi yang diperiksa berkaitan dengan opini yang akan diberikan atau temuan temuan yang ada. yang berhubungan dengan kedinasan bisa berupa keterlibatan dalam kegiatan kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas atau asosiasi profesi yang diikutinya, yang kemudian harus diperiksanya. yang berhubungan dengan keyakinan politik adalah keyakinan yang muncul karena kepentingan terhadap suatu aliran politik, dalam arti pihak yang diperiksa menteri, gubernur, bupati, walikota, direksi komisaris perusahaan negara) adalah berasal dari salah satu aliran politik untuk menghindarkan terjadinya conflict interest diperlukan adanya ketentuan yang memberikan pembatasan bagi pejabat yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan pengelolaan keuangan negara yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang akan berjalan atau sedang diaudit, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan, anggota bpk tidak terganggu dengan kebijakan yang telah dibuatnya sendiri bahwa antara anggota bpk tidak boleh ada pertalian keluarga sampai derajat tiga dan perbesaran, larangan anggota bpk . bahwa dalam rapat hanja tanggal september wakil dari pemerintah dalam pembahasan ruu bpk, yaitu abdul wahid, mengatakan: "dalam manapun pasti ada larangan untuk merangkap jabatan, oleh karena itu kami mengharapkan agar larangan tersebut ada dalam in?. bahwa norma larangan anggota bpk merangkap jabatan lembaga negara lain dalam huruf bpkdpr dan dpd juncto md3 yang antara lain menyatakan: anggota dpr dpd dilarang rangkap jabatan sebagai: pejabat negara lainnya: hakim pada badan peradilan, atau merdeka barat jakarta teb, fax email seretanst omahkamahkonstihai goddpd serta hak sebagai anggota dpr dpd. mahkamah agungmenentukan bahwa: arbiter dalam suatu sengketa perdata: anggota panitia urusan piutang dan lelang negara:: komisaris, dewan pengawas, direksi pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah: notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus: pejabat pembuat akta tanah: j)): atau anggota musyawarah pimpinan daerah. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god mahkamah konstitusi undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi: pejabat negara lainnya, anggota partai politik: pengusaha: advokat, atau pegawai negeri. komisi yudisial undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial yang menyatakan, advokat, notaris dan atau plat, pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta, pegawai negeri. komisi pemberantasan korupsi dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyatakan anggota kpk dilarang rangkap jabatan sebagaibank indonesibank indonesia, yang menyatakan anggota dewan gubernur dilarang merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. otoritas jasa keuangan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan yang menyatakan anggota ojk dilarang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godbahwa berdasarkan argumen yuridis atas, bpk berpendapat bahwa rumusan huruf bpk tidak bertentangan dengan uud karena: laranganbagi anggota bpk huruf bpk diletakkan pada konteks mencegah timbulnya conflict interest atau moral hazard. dalil pemohon yang menyatakan bahwa terjadisangatlah tidak berhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam huruf bpk, karena ketentuan huruf tersebut ditujukan bagi anggota bpk yang sudah terpilih dan terkait dengan independennya dalam menjalankan tugas sebagai anggota bpk, dan bukan mengatur ketika terjadi seleksi calon anggota bpk. peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai lembaga negara indonesia, mengatur mengenai larangan rangkap jabatan ketika sudah terpilih dan menjalankan tugasnya, dan bukan ketika proses pemilihan sebagai pejabat dalam suatu lembaga negarasaatmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa seharusnya penjelasan huruf bpk" bahwa huruf bpk tidak bertentangan dengan uud sepanjang". bpk berpendapat bahwa dalil yang diuraikan oleh pemohon tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf bpk yang mengatur anggota bpk dilarang menjadi anggota partai politik adalah sangat jelas sehingga tidak akan menimbulkan multitafsir dan tidak memerlukan penjelasan. bahwa larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota bpk merupakan perwujudan bpk sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam rangka untuk mencegah timbulnya conflict interest atau moral hazard, sebagaimana dapat diketahui dari dokumen pembentukan huruf bpk,anggota badan pemeriksa keuangan harus melepaskan sementara dari keanggotaan partai politik. persyaratan tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dimaksudkan agar anggota bpk benar benar independen atau dianggap benar benar independen oleh pihak luar, pada saat mengambil kebijaksanaan berkaitan dengan pemeriksaan terhadap obyek obyek pemeriksaan yang dipimpin oleh pejabat yang berasal dari partai politik. bpk negara negara kontinental secara tegas melarang anggota partai politik menjadi anggota bpk bahkan belgia mengatur anggota bpk tidak mempunyai hak pilih. bahwa larangan menjadi anggota partai politik yang ditujukan bagi anggota bpk dan bukan sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai anggota bpk sesuai dengan pendapat mulia nasution dalam pembahasan ruu tentang bpk antara hanja ruu bpk merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god dengan pemerintah tanggal september yang menyatakan: .mengenai calon tadi, calon tidak sedang menjadi anggota parpol itu terlalu dini. mungkin sebaiknya dibuat sebuah pernyataan yang isinya menyatakan tidak menjadi anggota parpol setelah menjadi anggota bpk . bahwa norma larangan anggota bpk menjadi anggota partai politik inimahkamah agung keputusan ketua mahkamah agung nomor kma sk xi1 tentang jumlah pedoman perilaku hakim mengatur bahwa hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan perpangkatan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik. keputusan ketua tersebut tidak mengatur mengenai jangka waktu kapan hakim tidak lagi menjadi pengurus atau anggota partai politik. mahkamah konstitusi butir nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mengatur bahwa hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi anggota partai politik. undang undang tersebut tidak mengatur mengenai jangka waktu kapan hakim konstitusi tidak lagi menjadi pengurus partai politik, dan dalam persyaratan pencalonan menjadi hakim konstitusi, tidak ada larangan bagi pengurus partai politik untuk mendaftar menjadi hakim konstitusi. sehingga larangan menjadi pengurus partai politik adalah sejak saat seseorang menjabat sebagai hakim konstitusi. komisi yudisial nomor tahun tentang komisi yudisial mengatur bahwa anggota komisi yudisial dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik. undang undang tersebut juga maen tak mengatur mengenai jangka waktu kapan anggota tidak lagi merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id menjadi pengurus partai politik, dan dalam persyaratan pencalonan menjadi anggota ky, tidak ada larangan bagi pengurus partai politik untuk mendaftar menjadi anggota ky. sehingga larangan menjadi pengurus partai politik adalah sejak saat seseorang menjabat sebagai anggota ky. bank indonesia nomor tahun tentang bank indonesia sebagaimana diubah dengan tahun mengatur bahwa anggota dewan gubernur baik sendiri maupun bersama sama dilarang menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. undang undang tersebut tidak mengatur mengenai jangka waktu kapan anggota dewan gubernur tidak lagi menjadi pengurus dan atau anggota partai politik. otoritas jasa keuangan nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan mengatur bahwa anggota ojk dilarang menjadi pengurus partai politik. ketentuan ini berlaku bagi anggota ojk dan tidak ketentuan yang mengatur pelarangan pengurus atau anggota para politik mendaftar menjadi calon anggota ojk. bahwa larangan bagi anggota bpk untuk menjadi anggota partai politik tidak berlaku bagi calon anggota bpk, sehingga apabila frasa dalam dimaksudjustru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. bahwa dengan demikian huruf bpk tidak bertentangan dengan dan uud karena: tersebut merupakan larangan bagi anggota bpk, dan tersebut tidak terkait dengan proses pendaftaran calon anggota bpk. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god bahwa ketentuan huruf dan huruf tidak secara tegas mengatur anggota dpr yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara, terutama komisi dpr ri, tidak mengatur dalam jangka waktu berapa lama harus meninggalkan terlebih dahulu status sebagai anggota dpr supaya menghindari konflik kepentingan dalam rangka keikutsertaannya dalam seleksi calon anggota bpk. ketidakjelasan pengaturan mundur bagi anggota dpr ri tersebut membuka celah atau potensi konflik kepentingan saat mendaftarkan diri seleksi calon anggota bpk..asalpotensi konflik kepentingan ini lah yang membuka celah kerugian konstitusional kepada para pemohon dalam permohonan guo yang disebabkan ketidakjelasan tafsir huruf dan huruf dan hurufmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god tinjauan tentang independensi badan pemeriksa keuangan bahwa secara historis, bpk merupakan perkembangan dari lembaga algemeen rekenkamer ark) pada jaman pemerintahan hindia belanda yang merupakan alat bagi ratu belanda saat itu untuk mengendalikan keuangan pemerintahan sehingga ark merupakan organ pemerintah yang tunduk pada kerajaan belanda. bahwa kemerdekaan negara republik indonesia pada tahun memberikan dampak yang sangat mendasar pada nama lembaga dan kedudukan ark. lembaga tersebut berubah menjadi badan pemeriksa keuangan dan kedudukannya menjadi sejajar, tidak berada atas ataupun bawah pemerintahan. ketentuan tentang bpk dalam uud diatur dalam bahwa kedudukan bpk tersebut selanjutnya menjadi lebih diperkuat dalam uud hasil amandemen, antara lain berupa pengaturan bpk dalam satu bab tersendiri yang terdiri dari (tiga) (tujuh) pernyataan bpk sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dinyatakan secara tegas dalam uud independensi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam pemeriksaan yang secara tegas mengatur bahwabahwa dalam international best practices, independensi diakui menjadi syarat utama bagi lembaga audit (supreme audit institution) agar dapat melaksanakan tugasnya secara objektif dan efektif. hal tersebut dapat dilihat dalam deklarasi limamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun godparticular, adequate legal protection supreme court against any interference with supreme audit institution's independence and audit mandate shall guaranteed. deklarasi lima tersebut menyepakati bahwa suatu supreme audit institution sai) hanya dapat melaksanakan tugasnya secara obyektif dan efektif apabila sai tersebut independen dari entitas pemeriksaan dan dilindungi dari pengaruh luar. sai harus memiliki kemandirian fungsional dan organisasi. lebih fundamental lagi ternyata deklarasi lima juga menyepakati bahwa pembentukan sai dan derajat independensi dari organisasi tersebut harus ditetapkan dalam undang undang dasar. bahwa dalam konteks ini, konsep independensi dalam deklarasi lima dapat dimaknai bahwa anggota bpk tidak dapat merangkap jabatan sebagai pejabat institusi lain maupun menjadi pengurus anggota partai politikhuruf hurufdalam pengujian huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang badan pemeriksa keuangardeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsitsi gold menyatakan ketentuan hurufpermohonan para pemohon adalah pengujian konstitusional huruf sertauntuk dapat dipilih sebagai anggota bpk, calon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut @., dan huruf dan huruf anggota bpk dilarang aa.dan atau menjadi anggota partai politik. terhadap dan uud yang menyatakan: negara indonesia adalahara pemohon adalah pengujian konstitusionalitas huruf serta huruf dan hurufb, fax email seretanst omahkamahkonstihaiara pemohon terdiri dari: pemohon dan pemohon adalah perseorangan warga negara indonesia berlatar belakang sarjana hukum yang masing masing bekerja sebagai advokat dan asisten notaris jakarta yang berkeinginan mengikuti seleksi calon anggota bpk masa depan, pemohon iii adalah pensiunan pegawai negeri sipil pns) pada badan pemeriksa keuangan bpk) yang juga berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon anggota bpk masa depan, para pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya huruf serta huruf dan huruf dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf dan huruf serta huruf tidak secara tegas mengatur mengenai anggota dewan perwakilan rakyat dpr) yang berkaitan dengan pengawasan keuangan negara, terutama komisi dpr ketika mereka mengikuti seleksi calon anggota bpk, yaitu dalam jangka waktu berapa lama mereka harus meninggalkan status sebagai anggota dpr nya terlebih dahulu untuk menghindari konflik kepentingan: bahwa ketidakjelasan seperti tersebut atas membuka celah atau potensi konflik kepentingan saat mendaftarkan diri dalam seleksi calon anggota bpk, karenasisi lain membuka potensi kerugian bagi calon anggota bpk dari jalur non dpr dan non partai politik:yang berasal dariberkeinginan mengikuti seleksi calon anggota bpk masa datang berpotensi dirugikan dengan berlakunya merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id huruf serta hurufgajukan pengujian konstitusionalitas huruf dan huruf sertatafsir huruf tidak jelas dan menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara. adapun dalam penjelasan huruf hanya menyatakan cukup jelas . posisi sebagai pejabat lingkungan keuangan negara membuka celah konflik kepentingan bagi seorang pejabat lingkungan keuangan negara ketika mengikuti seleksi calon anggota bpk. institusi pengelola keuangan negara merupakan subyek pemeriksaan bpk, oleh karena itu ketentuan yang mengharuskan pejabat lingkungan keuangan negara meninggalkan posisinya selama dua tahun sebelum mengikuti seleksi calon anggota bpk dalam guo adalah sebagai upaya memutus mata rantai pengaruh atau saling mempengaruhi ataupun menghilangkan adanya konflik kepentingan antara pihak pihak yang terkait. dengan demikian menurut logika hukum, keharusan telah meninggalkan selama dua tahun juga diberlakukan untuk anggota partai politik dan anggota dpr yang hendak mengikuti seleksi sebagai calon anggota bpk sehingga tidak merugikan calon anggota bpk dari non dpr dan non partai politik seperti para pemohon: bahwa frasa lembaga negara yang lain dalam ketentuan huruf menimbulkan multi, karena ada calon anggota bpk yang lulus merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id seleksi, padahal yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota tembaga negara yang lain , misalnya anggota dpr dan anggota partai politik. kondisi tersebut dapat dinilai sebagai upaya partai politik mengkooptasi bpk, menempatkan pengaruh politik dalam bpk, bahwa seharusnya penjelasan huruf memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa, lembaga negara yang lain dan frasa, badan badan lain yang mengelola keuangan negara . apakah pengertian frasa tersebut, dan memeriksa keuangan negara, atau lembaga negara dalam pengertian secara umum? begitu pula dengan huruf seharusnya dalam penjelasannya memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa, anggota bpk dilarang menjadi anggota partai politik . oleh karena itu frasa tersebut harus ditafsirkan, anggota bpk dilarang menjadi anggota partai politik setidaknya dalam jangka waktu enam bulan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon anggota bpk,membaca keterangan tertulis bpkalam mencapai tujuan negara, keberadaan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara sangat diperlukan. bpk sebagai lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah diperkokoh keberadaan dan kedudukannya dalam perubahan uud dengan meneguhkan sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri uud prinsip bebas dan mandiri tersebut tidak hanya secara kelembagaan, secara personal setiap anggota bpk juga harus mempunyai integritas dan imparsialitas, sehingga dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan terbebas dari pengaruh apapun untuk menghasilkan personal yang dikehendaki itu maka juga harus dimulai dalam proses rekrutmen calon anggota bpk, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bahwa uud hanya mengatur anggota bpk dipilih oleh dpr dengan memperhatikan pertimbangan dpd dan kemudian diresmikan oleh presiden uud 1945j. adapun mengenai syarat syarat calon anggota bpk dan larangan larangan sebagai anggota bpk diserahkan kepada undang undang untuk mengaturnya. namun demikian, syarat dan larangan tersebut harus merupakan implementasi dari prinsip kebebasan dan kemandirian bpk sebagai lembaga yang dalamnya menghendaki pula adanya kebebasan dan kemandirian dalam diri personal anggota bpk: i3. .3j bahwa pengertian lingkungan pengelolaan keuangan negara harus dikaitkan dengan objek dan tindak lanjut pemeriksaan oleh bpk yang harus dilaksanakan secara bebas dan mandiri. dalam hal ini keberadaan norma atas yakni untuk menghindari konflik kepentingan bagi calon yang diterima menjadi anggota bpk. objek hukum pemeriksaan oleh bpk sebagaimana ditentukan dalam telah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan nomor puu xii bertanggal september yakni semua lembaga negara yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung, maupun keuangan negara yang dipisahkan. pelaksanaan pemeriksaan oleh bpk tersebut harus didasarkan padbahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara secara tegas ditentukan dalam keuangan negara, yang secara hierarkis dimulai dari atas yakni presiden yang kemudian dikatakan kepada menteri keuangan, menteri pimpinan lembaga, dan gubernur bupati walikota. dengan demikian mereka merupakan pemegang pengelola keuangan negara yang kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban: i3. bahwa terkait dengan pengelolaan keuangan negara lembaga negara cast dpr, fungsi pengelolaan keuangan negara dipegang oleh sekretariat merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id jenderal dpr ri, bukan anggota dpr. begitupula dengan lembaga negara lainnya seperti dewan perwakilan daerah dpd), mahkamah agung ma), mahkamah konstitusi mk), dan komisi yudisial ky) pengelolaan keuangannya juga menjadi kewenangan sekretaris jenderal sekretaris ma, bukan oleh anggota dpd ataupun oleh hakimnya (ma dan mk) atau komisaris ky. dengan demikian anggota dpr bukan merupakan objek pemeriksaan oleh bpk karena kedudukan dan kewenangannya bukan sebagai pengelola keuangan negara. bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh bpk kepada dpr untuk ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan kewenangannya uud sehingga dpr tidak dalam kedudukan menindaklanjuti hasil pemeriksaan bpk karena bukan objek pemeriksaan oleh bpk. hasil pemeriksaan oleh bpk diterima oleh dpr dalam fungsinya menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, yaitu terkait dengan pembahasan rancangan apbn untuk memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan yang diajukan oleh pengelola kekuasaan negara (pemerintah) dan selanjutnya melakukan pengawasan atas pelaksanaan apbn: bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, ketentuan mengenai frasa di lingkungan pengelola keuangan negara tidak tepat termasuk dalamnya anggota dpr. adanya desakan agar anggota dpr harus mengundurkan diri sebelum mencalonkan diri sebagai anggota bpk merupakan masalah etika calon bersangkutan yang tidak termasuk masalah konstitusionalitas. selain itu, adanya jangka waktu paling singkat (dua) tahun supaya calon yang terpilih sebagai anggota bpk akan dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri dan bebas karena dalam hal pertanggungjawaban keuangan maka yang bersangkutan tidak akan pernah memeriksa pengelolaan keuangan yang telah (dua) tahun dilaksanakan. pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan (satu) tahun sebelumnya: bahwa mengenai ketentuan bpk merupakan larangan rangkap jabatan bagi anggota bpk yang menurut pemerintah, dan badan pemeriksa keuangan adalah dalam rangka mencegah timbulnya conflict interest atau moral hazard yang tidak berhubungan dengan syarat pencalonan. berdasarkan keterangan tersebut, mahkamah berpendapat, ketentuan tersebut tidak menimbulkan problem konstitusional karena sudah tepat adanya larangan jabatan dan cakupannya yang diperuntukkan bagi pejabat negara cast anggota merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id ill. dalil dalil permohonan il. bahwa sebagaimana diatur uud menurut putusan mahkamah nomor skin bahwa .kewenangan untuk memilih anggota bpk sich!jmeresmikan anggota badan pemeriksa keuangan ada tangan presiden. masih menurut putusan mahkamah nomor skin ii bahwa undang undang dasar juga menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan pemeriksa keuangan diatur dengan undang undang sebagaimana dinyatakan uud yang demikian berarti guna melaksanakan kewenangan konstitusional ketiga lembaga negara tersebut atas sebagaimana dimaksud uud dalam pemilihan anggota badan pemeriksa keuangan harus diatur dengan undang undang. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota bpk periode yang oleh karenanya sesuai dengan maksud undang undang dasar, dpr berkewajiban memilih anggota bpk untuk periode berikutnya dpr telah membuka pendaftaran untuk memilih anggota bpk baru dimulai tanggal juni sampai juni dpr melalui media massa telah membuka pendaftaran yang dikeluarkan oleh pimpinan komisi dpr ri, yaitu olly dondokambey, s.e. ketua), ir. hj. a.p.a. timo pangerang wakil ketua), dr. harry azhar azis, wakil ketua), andi rahmat, s.e. wakil ketua) (bukti p 7j. sebagai tindak lanjut dari pengumuman media massa, dpr mengirimkan surat nomor pw dpr ri viii perihal undangan rdp komisi dpr ri , tertanggal agustus ditujukan kepada calon anggota bpk periode tahun (bukti p 8aj. dpd juga memuat pengumuman media massa untuk melacak rekam jejak calon anggota bpk (bukti p 9j. para pemohon menegaskan bahwa ketentuan huruf dan huruf dan huruf berpotensi merugikan para pemohon ketika mengikuti proses seleksi menjadi anggota bpk masa depan akibat ketidakjelasan tafsir huruf dan huruf sage huruf guo, merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id bpk sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan mandiri. namun demikian, dalam rekrutmen anggota bpk haruslah lebih mengutamakan integritas, kapasitas, dan kepemimpinan, sebab untuk menjadi anggota bpk tidaklah merupakan jatah suatu lembaga atau orang tertentu melainkan adalah hak seluruh warga negara yang memenuhi kualifikasi tersebut atas.santo, wahiduddin adams, anwar usman, muhammad alim, ahmad merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitun god fadli semadi, dan materialis akbardimana ketidakpastian tafsir huruf dan huruf dan huruf menimbulkan ketidakadilan bagi seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam dan uud penjelasan huruf hanya mengatakan cukup jelas, padahal frasa untuk dapat dipilih sebagai anggota bpk, calon harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: j.ketentuan huruf dapat dimaknai bahwa posisi sebagai pejabat lingkungan pengelola keuangan negara membuka celah konflik kepentingan bagi seorang pejabat pejabat lingkungan pengelola keuangan negara ketika mengikuti seleksi calon anggota bpk, sehingga pembuat mengharuskan pejabat lingkungan pengelola keuangan negara setidaknya (dua) tahun telah meninggalkan posisinya tersebut sebelum mengikuti seleksi calon anggota bpk. mengikuti seleksi calon anggota bpk bukanlah sebuah keputusan yang dibuat mendadak oleh seorang calon, tetapi melalui proses pertimbangan pemikiran yang matang dan persiapan yang baik. demikian juga konflik kepentingan dapat diraba, karena institusi pengelola keuangan negara adalah subjek pemeriksaan bpk, sehingga keharusan setidaknya (dua) tahun telah meninggalkan lingkungan pengelola keuangan negara dimaksudkan kepentingan tersebut. faktor potensi konflik kepentingan itulah yang seharusnya juga memberlakukan keharusan telah (dua) tahun telah meninggalkan partai politik dan status sebagai anggota dpr ri . penjelasan huruf hanya mengatakan cukup jelas, padahal frasa .lembaga negara yang lain . menimbulkan multi tafsir akibat ketidakjelasan tafsir,merdeka darat jakarta tol fax email sekrotanat omahkamahkonstitii go id badan pemeriksa keuangan bpk)sebagai anggota tembaga negara lain , misalnya dewan perwakilan rakyat, dan masih menjadi anggota partai politik pada saat dinyatakan lulus seleksi calon anggota bpk. kondisi seperti itu dapat dilihat juga sebagai upaya partai politik mengkooptasi bpk menempatkan pengaruh partai politik dalam bpk. bahwa seharusnya penjelasan huruf memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa lembaga lembaga yang negara lain, dan badan badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional asing. apakah yang dimaksud dengan lembaga lembaga yang negara lain adalah lembaga negar, atau lembaga lembaga negara yang dipahami dalam mengerti lembaga lembaga negara secara umumbahwa juga seharusnya penjelasan huruf ketentuan huruf kemudian bisa ditafsirkan bahwa frasa anggota bpk dilarang menjadi anggota partai politik harus ditafsirkan sebagai anggota bpk dilarang 'akibat diberikan pemahaman multi atau bersifat multitafsir, maka ketentuan huruf dan huruf dan huruf menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud bahwa negara indonesia adalah negara hukum setiap orang berhak atasdan uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitunjabatan presidennama hamdani warga negara indonesia jabatan sekretaris jenderalnovember yangmohonan bertanggal januaruud adalah: bahwa berdasarwewenang(buktibebas. itulah yang dimaksud liberalisasi sektor ketenagalistrikan jawa bali. d). luar jawa bali, dipertimbangkan masih harus tetap bawah pengendali pemerintah pemerintah pusat pemerintah daerah). dimohon kepada mahkamah konstitusi untuk menghadirkan: a). mantan menteri pertambangan dan energi tahun koentoro mangkoesubroto) yang saat ini menjadi staf ahli kepresidenan yang bersangkutan menandatangani the white paper restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, departemen pertambangan dan energi pada (bukti b). mantan direktur utama pln adhi satria yang telah melaksanakan public awareness campaign pac) pada tahun dilingkungan pln yang merupakan sosialisasi terhadap the white paper restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. c). mantan direktur utama pln eddie widodod). mantan direktur utama pln fahmi mochtare). marie muhammad mantan menteri keuangan, serta soda dead djiwandono mantan gubernur indonesia, yang menandatangani letter intent loi) oktober (bukti bukti bukti f), klik kian gie mantan menko kuil, tahun dan syahril labirin gubernur bank indonesia, tahun yang menandatangani letter intent loi) januari bukti bukti bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang dibacakan pada desember pada butir pertimbangan berbunyi: menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut atas, nomor membuka kemungkinan pemisahan usaha (bundling) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya dan nomor sifat bundling dalam ketentuan tersebutundling dalam nomor karena tarif listrik ditentukan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan dpr atau pemerintah daerah dan dprd sesuai tingkatannya". menurut pemohon tidak memberikan kepastian hukum, karena disatu sisi mengakui adanya kemungkinan bundling yang berarti akan berlaku mekanisme pasar bebas atau liberalisasi sektor ketenagalistrikan, disisi lain mengatakan bahwa pemerintah dan dpr masih bisa mengatur tarif listrik yang sudah liberalisasikan itu. menurut pemohon tidak mungkin sebuah undang undang menginduk kepada dua mahzab ekonomi yaitu kapitalis dan erotisme pancasila). bila alasan pembuatan kebijakan adalah karena krisis ekonomi sebagaimana disebutkan pada sub bab butir the white paper restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, maka alasan tersebut bertentangan dengan pembukaan uud alinea .dst menurut pemohon, semua tantangan dan kesulitan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana pemerintahan pasca kemerdekaan yang juga mengalami kesulitan yang luar biasa saat itu, tetapi tetap konsisten dengan uud bukan menyerahkan sektor ketenagalistrikan kepada perusahaan asing saat itu seperti gem, anime, geo dan lain lain. tetapi bagaimanapun kalau pemerintah bertahan pada alasan ekonomi, maka sebagai bagian dari rakyat, pemohon meminta konsistensi ideologi kepada pemerintah, yaitu rubah dulu konstitusi sesuai keinginan pemerintah jangan sampai pemerintah tetap berlandaskan uud tetapi faktanya berideologi kapitalisme. iv. petit yang dimohonkan oleh pemohon mengabulkan permohonan pemohon menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang ketenagalistrikan bertentangan dengan pembukaan uud dan berarti bertentangan dengan uud mengingat beberapa). dengan adanya letter intent loi) berarti undang undang guo terbukti telah intervensi kekuatan asing imf, adb) yang berarti undang undang guo tidak berdaulat. oleh karena itu, bertentangan dengan pembukaan uud alinea dua berbunyi: dan perjuangil). dengan adanya kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang ada pada the white paper yang diterbitkan oleh departemen pertambangan dan energi pada agustus yang merupakan kajian kebijakan kajian akademis undang undang guo, sebagaimana disebut oleh pemerintah dalam loi januari yang antara lain akan menerapkan pasar kompetisi penuh, privatisasi pln, liberalisasi sektor ketenagalistrikan, berarti akan hilangnya subsidi listrik bagi rakyat, berarti negara gagal dalam dan mencerdaskan kehidupan bangsa. bagian alinea keempat pembukaan uud iii). meskipun terdapat undang undang guo yang mencerminkan otoritas pemerintah untuk mengatur sektor ketenagalistrikan termasuk dalam menentukan besaran tarif, tetapi justru menimbulkan kerancuan ideologi ekonomi, sehingga berpotensi menjadi karet yang berpotensi merugikan rakyat, khususnya kalangan buruh.kongres nasional konfederasi serikat nasional nomor kongres ksn tanggal november beserta laporannya,, tanggal januari bukti bukti fotokopi kutipan putusan mahkamah konstitusi mengenai letter intent, tanggal maret letter intent, tanggal mei dan letter intent, tanggal januari beserta laporannya, bukti bukti p7a fotokopi artikel dari international monetary fund, tanggal oktober bukti fotokopi the white paper kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan: bukti fotokopi mail dari psi adb: bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang energi, bukti fotokopi statistik pln bukti fotokopi artikel dari tanggal desember dengan judul pemerintah buka kesempatan asing kelola listrpengujian konstitusionalitas dan junction dan dan angka angka dan angangka angka dan angkaatasbahwerhak mewakili konfederasi serikat nasional untuk menjadi pemohon dalam perkara guo. dengan demikian, mahkamah akan mempertimbangkan apakahhak mewakili konfederasi serikat nasional untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan guo, bahwa konstitusi konfederasi serikat nasional menentukan bahwa dewan pimpinan pusat dpp) setidaknya terdiri dari (orang presiden, (b) wakil presiden, (c) sekjen, dan (d) bendahara umum, dihubungkan dengan huruf konstitusi konfederasi serikat nasional menentukan bahwa tugas dan tanggung jawab dpp adalah(vide bukti bahwa berdasarkan dan huruf konstitusi konfederasi serikat nasional, yang dapatadalah dpp yang setidaknya terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, sekjen, dan bendahara umum, sedangkantidak dapat disebut selaku dpp konfederasi serikat nasional karena tidak memenuhi unsur dpp sebagaimana ditentukan konstitusi konfederasi serikat nasional sebab tidak menyertakan wakil presiden dan bendahara umum sebagai pemohon. adapun keputusan kongres nasional nomor kongres kini tanggal november yang dijadikan dasar oleh pemohon adalah berupa pengesahan presiden dan wakil presiden konfederasi serikat nasional periode tahun dengan demikian, menurut mahkamah yang dapat mengatasnamakan atau mewakili konfederasi serikat nasional adalah dpp konfederasi serikat nasional yang terdiri dari seorang presiden, wakil presiden, sekjen, dan bendahara umum. oleh karena yang mengajukan permohonan hanymaka pemohon ir. ahmad maroko dan hamdani) tidak dapat bertindak mengatasnamakan atau mewakili konfederasi serikat nasional sebab yang dapat mewakili adalah dpp konfederasi serikat nasional dalam berhubungan dengan pihak lain secara nasional dan internasional, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, menurut mahkamahi(bukti(bukti bahwa dalam huruf . (bukti. (bukti. (buktisantsanto wahiduddin adamsnya adalah: ir. ahmad maroko selaku presiden dan hamdani selaku sekretaris jenderal. bahwa konfederasi serikat nasional mempunyai anggota sebagai berikut: wo.| nama federasi cakupan wilayah fsp bumn beranggotakan sp. pln, sepakat federasi serikat pekerja telkomsel, sekar telkom, pp. bumnsen pulp dan kertas sumatera selatan, jawa timur indonesia spk jawa barat, meliputi berbagai kota federasi serikat pekerja kabupaten bandung, sumedang, kerakyatan garut,independen pati, kudus. naa nee federasi serikat buruh mojokerto, pasuruan, sidoarjo. kerakyatan fbi sulawesi selatan, sulawesi tenggara perjuangan buruh indonesia isbn sulawesi selatan eee nusantara serbuk sumatera utara kebun indonesia berbunyi sumatera utara perkebunan independen perbbuni sumatera utara perkebunan independen serikat buruh madani serikat buruh merdek. (bukti s.d. bukti sehingga permohonan uji materi dan junction dan dan dan serta adanya bukti baru ovum) surat dari bobot coral dari public services international asia development bank psi adb) yang merupakan konsultan adb untuk sosialisasi program asia development bank adb) lingkungan serikat pekerja indonesia, yang menyatakan bahwa law nomor marked the change power industry structure and end the special status pln further liberalisme the power sector, pln will longer have monopoly supply and distribution electricity consumers" yang artinya: undang undang nomor tahun menandakan perubahan dari struktur industri ketenagalistrikan dan merupakan akhir dari status istimewa pln karena berlakunya liberalisasi sektor ketenagalistrikan, pln tidak memiliki lagi monopoli bidang pasokan tenaga listrik (pembangkit dan transmisi) dan distribusi listrik kepada konsumen", adalah bertentangan dengan civilian jakarta timur, dan telah : iv p tanggal januari (bukti p6). iiiyang diajukan pemohon adalah sebagai berikut: (buktik atas pekerjaan dan penghidupan yang layak tiap tiap warga negara khususnya buruh, sebagaimana disebut pada uud akan hilang manakala dalam usaha ketenagalistrikan dibuka kesemsecara terpisah (bundling), yang berpotensi pada pasar kompetisi penuh atau liberalisasi sektor ketenagalistrikan. dan ini semua terjadi mengingat indikasi adanya intervensi letter intent loi) yang sudah menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat selama ini. memang pada undang undang guo tersebut terdapat yang mengamanatkan bahwa tarif listrik diatur oleh pemerintah. tetapi justru menimbulkan kerancuan, dan berpotensi menjadi karet yang mengancam kesejahteraan buruh. dan mengapa sampai muncul undang undang yang mengandung karet? ini semua karena adanya intervensi asing yang diindikasikan dengan adanya letter intent loi). untuk lebih jelasnya pemohon sampaikan sebagai berikut: latar belakang keluarnya nomor the white paper buku putih) sebagai naskah kebijakan nas kah akademik. (bukti latar belakang terbitnya undang undang guo didorong oleh kebijakan pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan yang tertuang dalam the white paper kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang terbit pada agustus oleh departemen pertambangan dan energi (bukti yang menjelaskan latar belakang arah kebijakan ketenagalistrikan yang baru mengingat kondisi krisis moneter sebagaimana disebutkan pada sub bab butir krisis moneter telah memaksa berakhirnya praktik business usual sektor ketenagalistrikan . maka sesuai butir letter intent loi) januari tahun pemerintah berkomitmen kepada imf international monetary fund) untuk segera membuat undang undang ketenagalistrikan yang baru berdasar naskah kajian naskah akademik yang disebutnya sebagai power sector restructuring (tidak lain adalah the white paper tersebut). muatan buku putih departemen pertambangan dan energi (bukti memperkenalkan kompetisi pada butir disebutkan, pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan mekanisme pasar sektor ketenagalistrikujuan akhir adalah untuk mendirikan pasar tenaga listrik kompetisi penuh. penerapan pasar kompetisi penuh. pada sub bab penerapan, dijelaskan pada butir program restrukturisasi yang dipaparkan dalam naskah kebijakan ini, berdimensi luas dan mencakup banyak langkah yang berkaitan satu sama lainnya. tujuan restrukturisasi pemerintah tidak akan tercapai dalam waktu singkat karena sejumlah alasan hukum, institusional, dan teknis. oleh karena itu naskah kebijakan ini juga memaparkan strategi masa peralihan sampai diperkenalkannya pasar kompetisi penuh pada tahun (yang tertunda sampai saat ini). perlunya undang undang baru pada butir disebutkan: kerangka hukum untuk industri saat ini ditentukan secara prinsip oleh nomor dan nomor nomor adalah modern berwawasan kedepan, dan fleksibel. undang undang tersebut banyak mengakomodir perubahan yang diusulkan dalam naskah kebijakan ini, tetapi tidak konsisten dengan perubahan pasar kompetisi penuh. untuk itu diperlukan undang undang ketenagalistrikan yang baru). selanjutnya pada butir disebutkan undang undang baru tersebut akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi pasar transisi kompetisi parsial dan pasar kompetisi penuh yang merupakan tujuan akhir pemerintah. pengenalan bundling system . pada bagian rincian program restrukturisasi, berisi: pemecahan (bundling) usaha penyediaan tenaga listrik (electricity supply industry). butir pemerintah sangat bangga dengan keberhasilan yang telah dicapai oleh pln sebagai bumn terbesar. keberhasilan pln dalam pembangunan sektor kelistrikan telah memberikan jalan kepada pemerintah untuk maju setahap berikutnya, yaitu melakukan restrukturisasi sektor, dimana pln akancahan, sehingga membuka jalan bagi tumbuhnya banyak pemain dalam sektor ini, dengan pembagian tujuan yang jelas untuk setiap kelompok pemain. butir pemecahan terdiri dua jenis, yaitu geografis (bundling horizontal) dan fungsional (bundling vertical), pemecahan geografis amat disarankan karena ukuran dan keragaman wilayah indonesia. pemecahan fungsional didasarkan pemahaman bahwa pada kenyataannya usaha kelistrikan terdiri dari sub usaha sub usaha. lebih jelasnya usaha kelistrikan dapat dibagi dalam usaha kelistrikan, yaitu: pembangkit, transmisi, distribusi, dan pengecer (detailing). pemecahan dari aktivitas aktivitas ini akan memperjelas tanggung jawab, meningkatkan pertanggungjawaban (accountability), dan untuk kegiatan kegiatan tertentu, memberikan dasar untuk kompetisi. pemerintah berencana untuk memulai kedua jenis pemecahan tersebut dan memisahkan pln dari sudut geografis maupun fungsional (pln akan bundling baik secara horizontal maupun vertikal). butir saat ini, sektor ketenagalistrikan jawa sudah berada dalam keadaan yang cukup matang, dengan sistem transmisi yang terinterkoneksi, pembangkit listrik yang modern dan besar, serta tingkat elektrifikasi yang tinggi. luar jawa, sektor ketenagalistrikan terdiri atas ber macam macam sub sistem dan pembangkit tunggal yang terisolasi. oleh karena itu biaya operasi menjadi lebih tinggi dan tingkat elektrifikasi menjadi rendah. sistem kelistrikan jawa dapat dijalankan dalam alur komersial dengan sedikit keikut sertaan pemerintah. sementara itu, sektor kelistrikan luar jawa masih akan membutuhkan campur tangan pemerintah secara langsung untuk tahun tahun mendatang. indikasi intervensi asing letter intent januari (bukti p9). dalam loi yang ditandatangani pemerintah republik indonesia pada tanggal januari pemerintah republik indonesia berkomitmen untuk melaksanakan white papeoloskan undang undang ketenagalistrikan, sebagaimana disebut pada butir yaitu: the electric power sector, the restructuring policy announced august maps out the action . yang artinya: pada sektor ketenagalistrikan, kebijakan restrukturisasi yang diumumkan pada agustus melangkah lebih jauh digunakan dalam memperkenalkan tariff komersial, perbaikan efisiensi, dan memperkenalkan investasi swasta privatisasi). pemerintah menggandakan ini semua termasuk meloloskan adanya undang undang ketenagalistrikan, pembentukan badan pengatur independent, dan penerapan rencana restrukturisasi tarif listrik sebagai persiapan penerapan tariff progressive sambil mengantisipasi dampak social berupa kemiskinan akibat kebijakan ini". yang dimaksud dengan kalimat: kebijakan restrukturisasi yang diumumkan pada agustus dalam letter intent lo) januari ini tentunya adalah the white paper kebijakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, yang diterbitkan oleh departemen pertambangan dan energi pada agustus (bukti yang bermuatan bundling (baik vertikal maupun horizontal), pasar kompetisi penuh liberalisasi), privatisasi, dan hal lain terkait kebijakan pemerintah, yang terpaksa diambil mengingat krisis moneter sub bab butir the white paper). implikasi the white paper dalam uraian tentang latar belakang keluarnya undang undang guo, terdapat rencana pemerintah untuk memprivatisasi pln, menerapkan pasar kompetisi penuh, liberalisasi sektor ketenagalistrikan. dengan demikian negara tidak dapat memberikan subsidi listrik lagi kepada rakyadari data statistik pln yang ada (dari tahun sampai dengan tahun terlihat subsidi listrik semakin membengkak sebagai berikut: (bukti tahun triliun tahun triliun tahun triliun tahun triliun tahun triliun tahun triliun bila subsidi listrik yang tergambar seperti atas kemudian hilang maka ongkos produksi akan ditanggung seluruhnya oleh konsumen (rakyat) yang berarti negara telah gagal melindungi segenap bangsa indonesia dan tumpah darah indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. terutama kepada kaum buruh yang akan kehilangan hak konstitusinya berupa kesempatan kerja dan penghidupan yang layak dikarenakan kenaikan biaya listrik dan kemungkinan banyaknya pabrik yang tutup sebagaimana terjadi filipina dan negara negara lain yang terpaksa menerapkan kebijakan seperti ini. ketenagalistrikan baik maupun keduanya mempunyai naskah kebijakan yang sama yaitu the white paper restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, departemen pertambangan dan energi, yang diterbitkan pada agustus bukti dalam butir loi jan disebut power sector restructuring program). naskah kebijakan tersebut menggariskan antara lain: a). pln akan mengalami pemisahan usaha, yaitu fungsional bundling vertical dan secara geografis bundling horisontal. b). bundling vertikal akan diterapkan jawa bali, yaitu dengan melakukan privatisasi pembangkit, transmisi, dan distribusi, dimana saat ini sudah dipersiapkan dengan cara merevisi daftar investasi negatif yaitu dengan menawarkan pembangkit, transmisi dan distribusi kepada investor asing untuk membelinya dengan penguasaan saham antara (bukti republika line tanggal desember c). selanjutnya wilayah jawa bali setelah pln jawa bali privatisasi, maka tariff listrik akan mengalami liberalisasi dengan mengikutimbang euros, s.h., m.h. dan keht didi supriyanto, s.h., hum., sebagai kuasa hukum partai demokrasi pembaruan pdp), partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi), partai kebangkitan nasional ulama pku), partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb indonesia), dan partai buruh, bertanggal oktober yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusimohonan guo kuasa para pemohon tertulis mewakili partai bulan bintang pbb), pdp, partai damai sejahtera pds), pkpi, pku, pnb indonesia, dan partai buruh, namun oleh karena dalam surat kuasa bertanggal oktober tidak terdapat tanda tangan ketua umum dan atau sekretaris jenderal pbb dan pds, maka menurut mahkamah kuasa hukum tidak dapat mewakili pbb dan pds. dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dari putusan ini tidak berlaku kepada kedua partai tersebut. bahwa terhadap perkaratanggal november mahkamah telah meminta kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonan dan surat kuasa, bahwa para pemohon menyatakan menarik permohonannya melalui surat bertanggal november perihal penarikan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd, dan dprd bagian keempat verifikasi partai politik calon peserta pemilu, d sebagian dari para pemohon tetap tidak menandatangani surat kuasa hingga disampaikannya surat penarikan permohonan guo: bahwa terhadap penarikan permohonan tersebut, rapat permusyawaratan hakim tanggal november telah menetapkan bahwa oleh karena penarikan kembali permohonan para pemohon diajukan masih dalam tahap pemeriksaan, sehingga permohonan penarikan kembali permohonan nomor puu xuu serta mengembalikan berkas permohonan guomartian wibowo

sei camaro sulung, si, pekerjaan anggota dpr periode alamat jalan budi raya, kebon jeruk, griya ansor jakarta: selanjutnya disebut . pemohon nama prof. dr. hamka hag, m.a.: pekerjaan swasta: alamat jalan rukun nomor paten timur, rw kecamatan pasar minggu, jakarta selatan: selanjutnya disebut . pemohon ii: nama edward tanami: pekerjaan swasta, alamat jalan pangkalan jati nomor rw cipinang melayu, jakarta timur, selanjutnya disebut . pemohon iii: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal agustus memberikan kuasa kepada sholeh amin, s.h. dan wasit suseno, s.h., m.a., advokat kuasa hukum pada kantor hukum yang berdomisili gedung graha pratama lantai jalan m.t. haryono kav. jakarta selatan, baik sendiri maupun bersama,dengan demikian mahkamah konstitusi (selanjutnya mahkamah") berwenang untuk mengadiliberikutnya, telah berpendirianlima persyaratmenganggap merugikan hak konstitusional mereka atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam uud yang berakibat tidak terpilihnya para pemohon sebagai anggota dpr periode sehingga para pemohon mendalilkapara pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) mereka dan dikaitkan dengan uraian dalam paragraf dan paragraf atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa memang benar para pemohon adalah termasuk pemohon perorangan warga negara indonesia yang menjadi calon anggota dpr pada pemilu bahwa namun demikian, dalil para pemohon mengenai uud yang dianggap sebagai hak konstitusional mereka adalah tidak tepat, karenukanlah ketentuan yang secara langsung memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana dimaksud mk, melainkan ketentuan mengenai keharusan dilaksanakannya pemilu secara periodik setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: bahwa lagi pula,, tidak ada kaitannya dengan hak konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon. hal demikian disebabkan karena hanyalah mengatur mengenai mekanisme penentuan perolehan kursi partai politik peserta pemilu suatu daerah pemilihan sebagai konsekuensi diterapkannya prinsip parliamentary threshold sebagaimana dimaksudbahwa kalau disimak bunyi atas, sejatinya yang mempunyai hak dan atau kewenangan konstitusional untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya adalah partai politik peserta pemilu, bukan para calon legislatifnya, karena guo adalah mengenai cara penentuan perolehan kursi partai politik peserta pemilu untuk anggota dpr, bukan mengenai penentuan terpilih tidaknya calon anggota dpr: bahwa dengan demikian, para pemohon tidak memenuhi syarat mengenai kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud karena tidak memenuhi persyaratan adanya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud paragraf atas, menimbang bahwaperlu dipertimbangkan dan dinilai: dan dinilarsyad sanusi, hartonomaria farida indrawi ttd. ttd. arsyad sanusi hartono ttd. muhammad alim panitera pengganti ttd. sholihin nasir il.enjelasanbahwa para pemohon adalahdari partai persatuan pembangunan ppp). pemohon dan pemohon adalah caleg dari daerah pemilihan sulawesi selatan serta pemohon iii adalah caleg dari daerah pemilihan sulawesi selatan iii: bahwa pemilu yang dimohonkan para pemohon telah merugikan hak konstitusional para pemohon atas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana tercantum dalam perubahan ketiga uud dengan akibat tidak terpilihnya para pemohon sebagai anggota dpr periode berdasarkan uraian uraian atas jelaslah kiranya para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini sehingga sudah sewajarnya bila mahkamah memeriksa lebih lanjut pokok permohonan. il. tentang pokok perkara bahwa pada tanggal maret telah" adapun": bahwa pemilu pada intinya mengatur apa yang sering disebut dengan istilah parliamentary threshold , yaitu ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik peserta pemilu (selanjutnya parpol") untuk menempatkan wakilnya dpr. ambang batas yang dimaksud adalah sebanyak dari suara sah secara nasional. sebagaimana dapat dilihat pada tabel bawah ini, ada sembilan parpol yang memperoleh suara sekurang kurangnya yaitu (berturut turut) partai hati nurani rakyat, partai gerakan indonesia raya, partai keadilan dan persatuandemokrasi indonesia perjuangan, dan partai demokrat: tabel: perolehan suara partai politik peserta pemilubahwa terhadap ketentuan mengenai parliamentary threshold pt) sebagaimana tercantum dalam pemilu pernah dimintakan pengujian mahkamah dan telah diputuskan pada tanggal februari dengan amar putusan 'ditolak'. penolakan mahkamah dapat dipahami karena adalah mekanisme yang lazim dipraktikkan belahan dunia lain, seperti jerman, dalam rangka menyederhanakan jumlah partai politik, terutama partai politik parlemen, sehingga pengambilan keputusan parlemen diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, bahwa para pemohon sepenuhnya setuju dengan kebijakan penerapan pt, yang telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan uud oleh mahkamah. namun, para pemohon berkeberatan terhadap tidak diikutsertakannya suara dari parpol parpol yang tidak mencapai dalam penghitungan perolehan kursi, terutama dalam hal penetapan bilangan pembagi pemilihan bpp), sebagaimana tercantum dalam pemilu. kebijakan memang dimaksudkan untuk menyederhanakan (mengurangi) jumlah partai politik parlemen, tetapi seharusnya tidak dimaksudkan untuk menitipkan atau mendiskriminasikan suara rakyat yang telah diberikan kepada parpol parpol yang akhinya tidak mencapai pt, bahwa penitipan dan pendiskriminasian suara rakyat tersebut bertentangan setidaknya dengan dua ketentuan dalam uud yaitu perubahan ketiga uud yang berbunyi, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" dan perubahan kedutidak diikutsertakannya suara rakyat bagi parpol parpol yang tidak mencapai telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam perubahan ketiga uud salah satu wujud dari prinsip kedaulatan rakyat adalah pemilu yang dimaksudkan untuk memilih wakil wakil rakyat. dalam pemilu tersebut, rakyat yang telah memenuhi syarat untuk memilih (eligible voter) memberikan suaranya sesuai dengan prinsip one person one vote and one value povo). suara yang telah diberikan tersebut harus dihitung sesuai dengan prinsip setiap suara harus dihitung (every vote counted). tidak menyertakan suara pemilih dari parpol parpol yang tidak mencapai sungguh sungguh telah mencederai prinsip prinsip pemilu tersebut, padahal pemilu itu sendiri adalah wujud dari kedaulatan rakyat, sebuah prinsip yang terkandung dalam perubahan ketiga uud dengan demikian, ketentuan pemilu yang melabrak prinsip povo dan every vote counted nyata nyata telah bertentangan dengan uud dan karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bahwa dapat dikatakan pula ketentuan pemilu telah melanggar prinsip mendiskriminasi yang tercantum dalam perubahan kedua uud salah satu larangan diskriminasi adalah terhadap keyakinan politik (political belief). memilih parpol parpol yang akhirnya tidak mencapai adalah keyakinan politik para pemilih yang telah memberikan suara kepada parpol parpol tersebut. tidak seharusnya keyakinan politik tersebut didiskriminasi dengan tidak mengikutkan suara suara tersebut dalam penentuan perolehan kursi berupa penetapan bpp. bila diskriminasi dilakukan maka jelaslah hal tersebut bertentangan dengan uud yang mengandung ketentuan diskriminatif tersebut sudah selayaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat::aratanggal mei dan putusan nomor puu v12007ara pemohon, sudah mahkamah memuat dalam amar putusan suatu perintah kepada kpu untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi, terutama penentuan bpp, berdasarkan putusan ini, hal mana telah dilakukan mahkamah dalam putusan nomor puuvii tanggal agustus bahwa mengingat penentuan perolehan kursi parpol dan penetapan caleg terpilih telah dilakukan oleh kpu dan demi untuk kepastian hukum terhadap keputusan keputusan yang telah dibuat kpu satu sisi serta kepentingan para pemohon sisi yang lain, kiranya mahkamah dapat mempertimbangkan untuk menghilangkan sifat era omnes dari putusan mahkamah atas perkara pengujian undang undang dan khusus menerapkannya terhadap para pemohon. dengan demikian, para pemohon mendapatkan manfaat dari permohonan yang diajukan satu sisi dan sisi lain tidak terjadi guncangan yang luar biasa bila permohonan ini dikabulkan, bahwa demi kemanfaatan dan kepastian hukum pula, para pemohon memohon sudah kiranya mahkamah memutuskan perkara ini sebelum pelantikan anggota dpr periode dilakukan pada tanggal oktober agar perubahan perubahan yang terjadi bila permohonan dikabulkan tidak akan mengganggu kalender ketatanegaraan""yang memenuhi ketentuan daerah pemilihan yang bersangkutan", memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan penghitungan perolehan kursi dpr berdasarkan putusan mahkamahkonstitusi nomor puu viengandisebutundang undang terhadap uud adalah mereka yangwi ria latina, s.h., sc, dr. junimart gersang, s.h., m.b.a., m.h., dan henry yosodiningrat, s.h., pada hari jumat, oktober dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada hari kamis, oktober dengaterhadap permohonan tersebut, mahkamah konstitusi berdasarkan surat nomor pan.mk tanggal oktober telah memanggil para pemohon secara patut untuk hadir dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluabu, tanggal oktober namun para pemohon tidak hadir persidangan tanpa ada pemberitahuan: bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi dengan surat nomor pan.mk tanggal oktober memanggil kembali para pemohon untuk hadir dalam persidangan pada hari selasa, tanggal oktober bahwa pemohon dwi ria sativa, s.h.,m. hadir dalam persidangan tanggal oktober dan menyatakan menarik kembali permohonan nomor puu xii perihaltanggal oktoberahmad fadli semadi ttd. ttd. santo muhammad alim ttd.p maa ben sah, fax email:

mid tambahan lembaran negara r.i persyaratan. penerbitan. penjelasan atas lembaran negara nomorreksa danareksa dana syariah antara lain meliputi: pengaturan reksa dana syariah berdasarkan jenisnya, relaksasi kebijakan investasi dalam satu portofolio reksa dana syariah, kewajiban manajer investasi selaku pengelola reksa dana syariah memiliki dewan pengawas syariah, dan jenis reksa dana syariah yang baru yaitu reksa dana syariah berbasis sukuk dan reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan penawaran umum luar negeri adalah penawaran umum efek sesuai dengan peraturan perundang undangan negara efek tersebut ditawarkanngalaman telah melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah umkm) atau baitul maal tampil bmt) paling sedikit (tiga) tahun antara lain dibuktikan dengan akta pendirian. angka infrastruktur yang memadai dalam melakukan pembinaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah umkm) atau baitul maal tampil bmt) dapat dibuktikan antara lain dengan jumlah sumber daya manusia yang mencukupi, sistem pengawasan yang memadai, dan prosedur operasi standar. angkamanajer investasi untuk membubarkan reksa dana syariah yang saat ini berlaku antara lain:, danreksa dana berbentuk perseroan. cukup jelas.kontrak penyimpanan kekayaan reksa dana berbentuk perseroraturan perundang undangan sektor pasar modal yang mengatur mengenai daftar efek syariah dan pihak penerbit daftar efek syariah yang saat ini berlaku adalah peraturan nomor il.k. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: kep bl tanggal april tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariahberharga komersial syariah dalam negeri antara lain adalah medium term notecukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemerintah republik indonesia adalah pemerintah pusat. huruf cukup jelas antara lain:dan ijazahsaat incukup jelas.

nang lembaran negara republik indonesiadalam tambahan lembaran negara nomorserta meningkatkan daya saing industri dana investasi real estat secara internasional diperlukan penyempurnaan pengaturan pengelolaan dana investasi real estat(sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetor. penilai adalah pihak yang melakukan penilaian aset properti dan terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal terjadi perubahan nilai aset berupa real estat dari dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang sifatnya material maka, paling lambat (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud. bagian ketujuh distribusi keuntungan. bagian kedelapan kewajibanparagraf kewajiban manajer investasi manajer investasi yang mengelolasebagaimana ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, menunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan, mengelola dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif semata mata, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan serta kontrak investasi kolektif, prospektus, dan kontrak lainnya terkait dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif:haruan prospektus hal dimaksudmenyusun tata cara dan memastikan bahwa semua uang, menjamiaset yang menjadi dasarmanajer investasimanajer investasiparagraf kewajiban bank kustodianbank kustodian itu sendiri, sebagaimana ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan bungaaset real estat dan aset yang berkaitan dengan real estat sesuai kontrak investasi kolektif dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif,, serta identitas lain dari para pemegang unit penyertaan, memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calonbank kustodianbagian kesembilan rapat umum pemegang unit penyertaan dana investasi real estat dalam hal dana investasi real estat kontrak investasi kolektif melakukan transaksi dengan maka transaksi tersebut wajib dilakukan secara transparan dan wajar serta wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang unit penyertarapat umum pemegang unit penyertaan dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari (satu per dua) dari seluruh pemeganglebih dari (satu per dua) dari yang hadir,apabila dihadiri oleh pemegang unit penyertaan paling sedikit (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh unit penyertaan yang bereda makalaporanwajib paling sedikitdari penilai, cc. laporan penilaian atas efek yang berkaitan dengan real estat dan kashuruf huruf dan jatuh pada hari libur maka penyampaian dimaksud wajib dilakukan paling lambat pada (satu)ngenakan sanksi administratif tambahan dan atausanksi administratif tambahan dan ataupedoman pengelolaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu kontrak investasi kolektif dana investasi real estat dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memuat dalam kontrak investasi kolektif dan prospektus informasi mengenai hak, kewajiban, dan kewenangan pihak terkait, serta tata kelola pengelolaan dan pengadministrasian investasi dananya. kontrak investasi kolektif dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memuat ketentuan mengenai penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian. bagian kedua penawaran dana investasi real estatgerjaannya kepada masyarakat pemodal makadapat mencatatkan unit pengerjaannya bursa efek. dalam hal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tidak mencatatkan unit pengerjaannya bursa efek maka manajer investasi. bagian ketiga pedoman investasi dana investasi real estat dana investasi real estat dapat menginvestasikan dananya dengan atau tanpa menggunakan special purpose company.real estat melalui special purpose company yang dibentukdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat ber. ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan atau berinvestasi properti yang masih dalam tahap pembangunan, dengan ketentuan kegiatan dalam tahap pembangunan tersebut tidak termasuk dekorasi ulang, perbaikan, dan renovasi, meminjamkan dan atau menjadikan aset real estat yang dimilikinya untuk kepentingan pihak lain, cc. terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki, terlibat dalam pembelian efek secara marjin, dan atau meminjam dana melalui penerbitan efek bersifat utang namun dapat meminjam dana tanpa penerbitan efek bersifat utang untuk kepentingan pembelian aset real estat dengan total nilai paling banyak (empat puluh lima persen) dari total nilai aset real estat yang akan dibeli.manajer investasi yang mengelola dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, wajib memastikan bahwa: dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berinvestasi pada: aset real estat paling sedikit (lima puluh persen) dari nilai aktiva bersih, aset real estat dan aset yang berkaitan dengan real estat paling sedikit (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih dengan ketentuan investasi pada aset real estat paling sedikit sebagaimana dimaksud pada angka dan atau kas dan setara kas tidak lebih dari (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih: dan aset yang menjadi portofolio dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki alas hukum yang kuat, sah, dan mudah ditransaksikan. bagian keempat pengambilalihan dan pengalihan aset real estat dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifadalah pengambilalihan kepemilikan real estat oleh dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: aset real estat tidak dapatdan telah mendapat penilaian dari penilai. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dilarangdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dilarang mengalihkan aset berupa real estat yang dimiliki dalam periode paling singkat (dua) tahun,bagian kelima penilaian aset dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif penilaian aset berupa real estat dartahun sekali, seluruh penilaian aset berupa real estat, penilai yang melakukan penilaian aset real estat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: bersikap obyektif,: direktur, komisaris, dan semua pegawai pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a), huruf b), dan huruf c),penilaian aset berupa aset yang berkaitan dengan real estat daribulan sekali. bagian keenamketerbukaan informas, dalam hal nama dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif mencerminkan aset real estat dan atau aset yang berkaitan dengan real estat tertentu maka dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menginvestasikan paling sedikit (tujuh puluh persen) dari nilai aktiva bersihnya pada aset real estat dan atau aset yang berkaitan dengan real estat dimaksud,,, (jika ada),

nang tambahan lembaran negara r.ihingga saat ini, perkembangan dana investasi real estatsesuai dengan kebutuhan pasar modal makadana investasi real estat, khususnya peraturan nomor ix.m, dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan retrofitting. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penjualan efek yang belum dimiliki , dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan short salal hasil sewa , dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan rental yieldyang menjadi dasar , dalam praktiknya dikenal juga dengan sebutan underlying assetabel kinerja dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dimaksud meliputipr. bars. penetapan status. tindak lanjutupaya penyehatan terhadap bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kegiatan yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya industri perbankan, bahwa dalam upaya penyehatan bank, permasalahan dalam bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah perlu dideteksi sejak dini, dengan meningkatkan langkah langkah pengawasan terhadap bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang berada dalam pengawasan normal yang mengalami penurunan kinerja sehingga berpotensi untuk berada dalam pengawasan intensif, bahwa bank persediaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif kemudian mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya perlu ditetapkan dalam pengawasan khusus oleh otoritas jasa keuangan, bahwa dalam upaya penyehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah baik dalam pengawasan intensif maupun pengawasan khusus, otoritas jasa keuangan menetapkan tindakan pengawasan yang harus didukung dan dilaksanakan oleh anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam batas waktu tertentwajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau realisasi pelaksanaan perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan setiap akhir bulan paling lambat (tujuh) hari kerja bulan berikutnya. laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: permasalahan bpr atau bars, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh bpr atau bars:dan cc. waktu pelaksanaan perbaikantingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi bpr, atau tingkat kesehatan denganpr memenuhi kriteria: rasio komm paling sedikit 12y6 (dua belas persen), rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikit 5y6intensif kepada bpr atau bars yang bersangkutan.: melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan atau anggota dewan komisaris bpr atau bars, dan atau meminta pemegang saham pengendali mengalihkan kepemilikan saham kepada pihak lain sebesar: seluruh kepemilikan saham pemegang saham pengendali pada bpr, atau paling sedikit sembilan puluh persen) saham pemegang saham pengendali pada bars. ketentuan lebih lanjut mengenai bpr atau bars dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab iiisebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan bpr atau bars dalam pengawasan intensifempat persen) namun lebih dari 0y6 (nol persen), dan atau rata rata selama (enam) bulan terakhir kurang dari (tiga persen) namun lebih dari (satu persen). sejak tanggal januarilebih dari (dua persen), dan atau rata rata selama (enam) bulan terakhir kurang dari (empat persen) namun lebih dari (satu persen). otoritas jasa keuangan menetapkan bpr atau bars dalam pengawasan khusus apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf atau huruf dan huruf. otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada bpr dan bars mengenai penetapan bpr atau bars dalam pengawasan khususbpr dan. sejak tanggal januari bpr atau. penambahan modal sebagaimana dimaksud pada dan. penambahan modal sebagaimana dimaksud pada dan wajib dipenuhi dalam jangka waktu (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam tata cara penambahan modal sebagaimana dimaksud pada dan. selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam dan bpr atau bars dalam pengawasan khusus wajib melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. tindakan pengawasan yang telah ditetapkan pada saat bpr atau bars dalam pengawasan intensif dan belum selesai dilakukan oleh bpr atau bars, tetap berlaku selama dalam masa pengawasan khusus. bpr atau bars dalam pengawasan khusus wajib: menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan bpr atau bars paling lambat (lima) hari kerja sejak bpr atau bars ditetapkan dalam atau bars: terealisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat (lima) hari kerja sejak pelaksanaan dan atau pencapaian rencana tindak, melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf atas permintaan otoritas jasa keuangan, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap paling lambat (lima) hari kerja sejak bpr atau bars ditetapkan dalam pengawasankhusus, melaporkan hal hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu: laporan keuangan terkini, rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, dan informasi dan dokumen terkini mengenai: daftar simpanan nasabah, daftar rincian tagihan dan kewajiban bpr atau bars kepada pihak terkait,dan melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. bpr atau bars dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun mengalami penurunan: rasio komm menjadi sama dengan atau kurang dari (nolmenjadi sama dengan atau kurang dari (dua. bpr atau bars yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada wajib menyelesaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan bpr atau bars dalam jangka waktu paling lama (dua) bulan sejak tanggal penetapan. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam atau tidak membatasi waktu bagi otoritas jasa keuangan untuk melakukan penelitian terhadap upaya upaya perbaikan yang telah dilakukan bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam dan setelah penelitian sebagaimana dimaksud pada selesai dilakukan, otoritas jasa keuangan menetapkan bpr atau bars keluar atau tidak keluar dari pengawasan khusus. otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan mengenai bpr atau bars yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam dan pemberitahuan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud pada disertai dengan informasi mengenai kondisi bpr atau bars yang bersangkutan. bpr atau bars yangdilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada berlaku sejaksampai dengan bpr atau bars dikeluarkan dari pengawasan khusuelapan persen), dan rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikit (empat persen). sejak tanggal januariua belas persen), dan rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikit 5y6 (lima persen). pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada dan harus memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode (enam) bulan mendatang. otoritas jasa keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada bpr atau bars bahwa: bpr atau bars yang bersangkutan dikeluarkan dari pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam dan larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bpr atau bars yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam dicabutkhusus kepada lembaga penjamin simpanan. otoritas jasa keuangan berwenang menempatkan pengawas untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional bpr atau bars yang ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam penempatan pengawas sebagaimana dimaksud pada tidak mengurangi tanggung jawab anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham bpr atau bars terhadap kegiatan operasional dan kewajiban bpr atau bars. ketentuan lebih lanjut mengenai bpr atau bars dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab bpr dan bars yang tidak dapat disematkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan bpr atau bars ditetapkan sebagai bpr atau bars yang tidak dapat disematkan apabila bpr atau bars dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam atau dan tidak memenuhi kriteria: sejak tanggal januari bpr atau bars ditetapkan sebagai bpr atau bars yang tidak dapat disematkan apabila bpr atau bars masih berada dalam jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam namun mengalami penurunan: rasio komm menjadi sama dengan atau kurang dari (nolrasio komm menjadi sama dengan atau kurang dari 2y6 (duaselama jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam dan otoritas jasa keuangan sewaktu waktu dapat menetapkan bpr atau bars tidak dapat disematkan, dalam hal berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, bpr atau bars tidak mampu meningkatkan: rasio komm menjadi paling sedikit (delapan persen) dan atau rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikit (empat persen)rasio komm menjadi paling sedikit (dua belas persen) dan atau rata rata selama (enam) bulan terakhir paling sedikit (lima persen) sejak tanggal januari otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada bpr atau bars dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai bpr atau bars yang tidak dapat disematkan. otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada lembaga penjamin simpanan dan meminta lembaga penjamin simpanan untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bpr atau bars yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha bpr atau bars yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari lembaga penjamin simpanan. otoritas jasa keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam kepada bpr atau bars yang bersangkutan dan lembaga penjamin simpanan. penyelesaian lebih lanjut bpr atau bars yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan. ketentuan lebih lanjut mengenai bpr atau bars yang tidak dapat disematkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab pengumuman otoritas jasa keuangan mengumumkan bpr atau bars yang ditetapkan: dalam pengawasan khusus, atau keluar dari pengawasan khusus, pada hari yang sama dengan tanggal penetapan. otoritas jasa keuangan mengumumkan bpr atau bars yang: dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana, atau diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kembali, pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. bpr atau bars wajib mengumumkan larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf pada hari yang sama dengan tanggal surat pemberitahuan. otoritas jasa keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha bpr atau bars sebagaimana dimaksud dalam kepada masyarakat. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud dalam dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab pelaporan bpr atau bars dalam pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya. dalam hal hari kerja sebagaimana dimaksud pada melampaui batas akhir dari jangka waktu pengawasan khusus, laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat (satu) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pengawasan khusus. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii sanksianggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau pegawai bpr atau bars yang melanggar ketentuatau huruf undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. bab viii ketentuan peralihan tindak lanjut penanganan yang telah ditetapkan terhadap bpr atau bars dalam pengawasan khusus sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan, tetap mengacu padatindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud pada termasuk larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap bpr atau bars tetap berlaku selama bpr atau bars dalam pengawasan khusus. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan inisebagaimana dimaksud pada tidak dapat diperpanjang. dalam periode sejak peraturan otoritas jasa keuangan iniperaturan otoritas jasa keuangan ini. bab ketentuan penutup ketentuan yang mengatur mengenai perpanjangan jangka waktu pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalamnovember kecuali ketentuset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh bpr sebagaimana dimaksud dalamcash ratio yang selanjutnya disingkat adalah perbandingan antara alat likuid terhadap utang lancardireksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali dari(action plan) kepada otoritas jasa keuangan. tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh bpr atau bars yang termuat dalam rencana tindakatau sistem penilaian tingkat kesehatan bpr berdasarkan prinsip syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai rencana tindak sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab: dan atauotoritas jasa keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud padadapat diberikperpanjangan jangka waktu bpr atau bars dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. otoritas jasa keuangan memberitahukan secara tertulis kepada bpr atau bars mengenai: penetapan bpr atau bars dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dan penetapan perpanjangan jangka waktu bpr atau bars dalam pengawasan intensif, yaitu: memperkuat modal bpr atau bars termasuk melalui setoran modal, mengganti anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris bpr atau bars, menghapusbukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian bpr atau bars dengan modal bpr atau bars, melakukan penggabungan atau peleburan dengan bpr atau bars lain, menjual bpr atau bars kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bpr atau bars, menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bpr atau bars kepada bank atau pihak lai dan atau anggota dewan komisaris bpr atau bars, atau imbalan kepada pihak terkait: tidak melakukan penambahan jaringan kantor, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, dan atau tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bpr atau bars dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan: rencana tindak sesuai dengan permasalahan bpr atau bars: laporan realisasi rencana tindak, dan daftar pihak terkait secara lengkap. selain kewajiban sebagaimana dimaksud pad. kewajibansepuluh) hari kerja sejak bpr atau bars ditetapkan dalam pengawasan intensif. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi bpr atau bars disertai jangka waktu penyelesaiannya. otoritas jasa keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. dalam hal rencana tindak yang disampaikan bpr atau bars disetujui otoritas jasa keuangan, bpr atau bars wajib terealisasi rencana tindak sejak tanggal persetujuan disampaikan. dalam hal rencana tindak yang disampaikan bpr atau bars ditolak otoritas jasa keuangan, bpr atau bars wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lambat (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. dalam hal bpr atau barsbpr atau bars dan atau pemegang saham bpr atau bars wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf rencana perbaikan permodalan bpr atau bars sebagaimana dimaksud pada harus mencerminkan kemampuan bpr atau bars untuk mencapai dan memelihara rasio komm yang ditetapkan otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bpr. bars. penetapan status. tindak lanjutupaya penyehatan bpr atau bars yang merupakan kegiatan yang berkelanjutan dalam rangka mendorong tumbuhnya industri perbankan yang sehat, diperlukan deteksi sejak awal terhadap permasalahan serta kondisi bpr atau bars yang berada dalam pengawasan normal namun mengalami penurunan kinerja yang berpotensi berada dalam pengawasan intensif. hal tersebut merupakan langkah preventif untuk mengatasi permasalahan sejak dini sehingga tidak mengganggu kelangsungan usaha bpr atau bars. dalam kondisi bpr atau bars berada dalam pengawasan khusus, perlu dilakukan peningkatan tindakan pengawasan dengan menitikberatkan pada upaya penambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk mendukung kelangsungan usahanya. dalam praktik, bpr atau bars dapat ditetapkan dalam pengawasan khusus tanpa melalui penetapan intensif dalam hal tingkat solvabilitas dan atau likuiditas baik dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif mengalami penurunan secara drastis, yang antara lain dapat disebabkan oleh kecurangan (fraud). sehubungan dengan hal tersebut atas, diperlukan suatu ketentuan yang menjadi dasar untuk melakukan penanganan terhadap bpr atau bars yang bermasalah dalam peraturan otoritas jasa keuangan inipr atau bars yang tidak memenuhi kriteria sebagai: bpr atau bars dalam pengawasan intensif, dan bpr atau bars dalam pengawasan khususdengan tujuan untuk memulihkan kondisi bpr atau bars melalui tindakan pengawasan (supervisor actions) yang sesuai dengan permasalahan bpr atau barsatau pengawasan intensif karena bpr atau bars mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi membahayakan kelangsungan usaha melalui tindakan pengawasan terutama penambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai kriteria bpr atau bars dalam pengawasan khusus. bars yang bersangkutan, dan atau melalui media massa setempat, antara lain media cetak dan ataurmasalahan signifikan adalah: bagi bpr, memiliki tingkat kesehatan dengan predikat cukup sehat atau memiliki peringkat komposit (tiga) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensifyang dimaksud dengan rencana tindak (action plan) adalah rencana yang memuat langkah langkah perbaikan yang akan dilaksanakancukup jelamaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturyang dimaksud dengan paling lama yaitu otoritas jasa keuangan dapat menetapkan bpr atau bars dalam pengawasan intensif dalam jangka waktu kurang dari (satu) tahun. cukup jelas. cukup jelaspr atau bars daripada tindakan pengawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya. pemberitahuan penetapan secara tertulis kepada bpr atau bars dilakukan melalui surat. huruf cukup jelas. huruf penggantian anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris bpr atau bars dapat dilakukan sebagian atau seluruhmunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan antara lain berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan rutin,gi bpr atau batas maksimum penyaluran dana bagi barrbankan, perbankan syariah, dan atau otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan perbaikan permodalan antara lain berupa penambahan modal disetor. dengan mempertimbangkan bahwa rencana perbaikan permodalan merupakan bagian dari rencana tindak, ketentuan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku pula untuk penyampaian, persetujuan atau penolakan, pemberitahuan, perbaikan dan pelaksanaan rencana perbaikan permodalan. cukup jelas. cukup jelas. bagi bpr atau bars yang ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan, laporan realisasi rencana tindak memuat pula realisasi rencana perbaikan permodalan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. tindakan pengawasan mengacu pada tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf rasio komm dihitung berdasarkan laporan dan atau pemeriksaan terakhir. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pemberitahuan penetapan secara tertulis kepada bpr atau bars dilakukan melalui surat yang disampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris dan atau pemegang saham bpr atau bars dan atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain. penambahan modal bpr atau bars dapat dilakukan oleh pemegang saham bpr atau bars maupun berasal dari pemegang saham baru. cukup jelas. yang dimaksud dengan potensi kerugian antara lain pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif, biaya atau imbalan dana pihak ketiga, dan atau biaya operasional termasuk biaya tenaga kerjtindakan lain termasuk melaporkan hal hal tertentu selain hal sebagaimana dimaksud dalam huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan penghimpunan danyang dimaksud dengan penyaluran dancukup jelas. penetapan bpr atau bars dikeluarkan dari pengawasan khusus dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum. adapunyang mengatur antara lain mengenai penambahan modal disetor, peleburan, penggabungan dan atau pengambilalihyelamatan yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpananpengumuman dilakukan kantor bpr atau bars, pada kantor kelurahan atau kantor kecamatan tempat kedudukan bpr atau

lembaran negara republik indonesia syariaha1. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:::

lembaran negara republik indonesia reasuransi dalam negerlebih memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri asuransi dalam memperoleh dukungan reasuransi dalam negeri, perlu mempertegas batasan lini usaha untuk risiko sederhan, sehingga rujukannya tercantum dalam penjelasan demietensi sendiri. dukungan reasuransi dalam negelanjutnyatoritas jasa keuangan

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. kegiatan wali amanadengan rahmat tuhan yang maha esa, dewan komisioner otoritas jasa keuangan menimbang bahwa dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan, bahwa wali amanat berperan sangat penting sebagai lembaga penunjang kegiatan bidang pasar modal sehingga perlu mengatur kembali terkait bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat untuk memperkuat independensi, objektivitas, dan profesionalisme wali amanmeliputi: dan pedoman operasional wali amanat. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan paling lambatnk umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan hurufhuruf huruf dan huruf sampai dengan (tiga puluh) hari berikutnya. bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf danhuruf huruf huruf huruf dan huruf disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan atau salinan dokumen elektronik. dokumen sebagaimana dimaksud pada hurufbagian ketiga larangandilarang: mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten, mempunyai hubungan kredit dan atau pembiayaan dengan emiten dalam jumlah lebih dari (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang dan atau sukuk yang diwaliamanati:, cc. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban emiten kepada bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat selaku kreditur dalam hal emiten mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan atau merangkap sebagai penanggung dan atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, sukuk, dan atau kewajiban emiten. hubungan kredit dan atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak termasuk transaksi: penempatan atau penanaman dana bank umum sebagai wali amanat kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk sukuk dari emiten yang diwaliamanati, dan rekening administratif. larangan sebagaimana dimaksud pada berlaku sejak penandatanganan kontrak perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat. bab pembatalan surat tanda terdaftar surat tanda terdaftar bank umum sebagai wali amanat dapat dibatalkan oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan hal sebagai berikut: bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat mengajukan permohonan pembatalan surat tanda terdaftar wali amanat kepada otoritas jasa keuangan, bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai wali amanat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, atau bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang undangan sektor jasa keuangan. suratdisertai dengan dokumen sebagai berikut: keterangan mengenai alasan permohonan pembatalan, surat tanda terdaftar bank umum sebagai wali amanat dari otoritas jasa keuangan, bukti pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftarbank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat, dan laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat kepada otoritas jasa keuangan dan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk berserta bukti pendukung. dalam hal otoritas jasa keuangan telah menyetujuisurat tanda terdaftar bank umum sebagai wali amanat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, dan bank umum yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai wali amanat pasar modal sejak tanggal surat keputusan pembatalan surat tanda terdaftar bank umum sebagai wali amanatnk umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat yang dinyatakan terlambatbank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat yang dinyatakan tidakbank umum yang melakukan kegiatan sebagaibank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf bab vii ketentuan peralihan surat tanda terdaftar bank umum sebagai wali amanatbank umum yang telah terdaftar sebagai wali amanat sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini mengikuti peraturan otoritas jasa keuangan ini. permohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanatkeputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep pmtentuanporanlampiranpermohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanat (tempat), (tanggal, bulan) . nomor lampiran perihal permohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanatndaftaran sebagai wali amanat. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon knanaanannanaana nenek ana alamat pemohon knanaanannanaana nana ana anna (nama jalan nomor) kanannnnnna nana nanas tujuan (kota kode pos) nama bank umum: bnaanaaanannan nana aan nomor pokok wajib pajak alamat bank umum (nama jalan nomor) kanannnnnna nana nanas tujuan (kota kode pos) nomor telepon facsimile nomor izin usaha bnaanaaanannan nana aan nomor dan tanggal pengesahan anggaran dasar oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen dokumen sebagai berikut: fotokopi anggaran dasar, fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan, fotokopi izin usaha sebagai bank umum, pedoman operasional tentang kegiatan wali amanat, data anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah meliputi: daftar nama, daftar riw hidup yang telah ditandatangani atas meterai yang cukup, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak bagi anggota direksi dan anggota dewan komisarta pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli bidang perwaliamanatan, meliputi: daftar riw hidup terbaru.pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli bidang perwaliamanatan, surat pernyataan anggota direksi yang menyatakan bahwa administrasi kegiatan wali amanat terpisah dari kegiatan bank lainnyalaporan wali amanat laporan tengah tahunan tahunan nama wali amanat nananananaaan obligasi dan atau sukuk yang diwaliamanatkan emiten nama obligasi dan atau sukuk tanggal emisi tanggal jatuh tempo nilai outstanding persentase hubungan kredit pembayaran bunga imbal hasil konversi pt. sesuai jenis laporan pelaksanaan pengawasan terhadap emiten yang diwaliamanatkan emiten pelaksanaan pengawasan terhadap emiten pt. nama lengkap jabatb pendaftaran bank umum sebagai wali amanat bagian kesatu dokumen pendaftaran bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanatmohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanat diajukan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format permohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanat. format permohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanharus disertai dokumen dan informasi sebagai berikut: anggaran dasar, fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahapedoman operasional tentang kegiatan wali amanat yang akan dilakukan, pernyataan anggota direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan wali amanat terpisah dari kegiatan lain bank umum, daftar nama anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah disertai daftar riw hidup, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku: daftar pejabat penanggung jawab dan tenaga ahli bidang perwaliamanatan disertai: daftar riw hidup terbaru paling singkat (tiga) tahun, dan pertimbangan yang bersifat teknis. pedoman operasional sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: struktur organisasi bank umum yang memuat struktur organisasi wali amanat, dan daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan. bagian kedua penelaahan permohonan pendaftaran bank umum sebagai wali amanat otoritas jasa keuangan dapat meminta dokumen dan atau informasibank umum sebagai wali amanat. dalam hal permohonan pendaftarantidak lengkap, atau permohonan pendaftaran ditolak karena tidak memenuhi persyaratan,bank umumbank umum sebagai wali amanat yang sudah diajukan dan bank umumtugas pokok dan tanggung jawab, kewajiban, dan larangan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat bagian kesatu tugas pokok dan tanggung jawabwajib melakukan tugas pokok dan tanggung jawabnya meliputi: mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, baik dalam maupun luar pengadilgikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf sejak menandatangani kontrak perwaliamanatan dengan emiten, melaksanakan ketentuadan memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada otoritas jasa keuangan. tugas pokok dan tanggung jawab mewakili kepentingan para pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk mulai berlaku efektif pada saat efek bersifat utang dan atau sukuk telah dialokasikan kepada pemodal. bagian kedua kewajiban bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat bank umum yang telah terdaftar sebagai wali amanat otoritas jasa keuangan wajib: menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati hatiaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya, cc. menyampaikan laporan kegiatan kepada otoritas jasa keuangan meliputi: laporan tengah tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat paling lambat (tiga puluh) hari setelah periode pelaporan, dan laporan tahunan mengenai kegiatan bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat paling lambat (enam puluh) hari setelah periode pelaporan, sesuai dengan format tercantum dalam lampiran laporan wali amanat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan ini. menyampaikan laporan mengenai peristiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanat, menyampaikan laporan penggantian wali amanat kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua) hari kerja setelah diangkatnya wali amanat baru yang paling sedikit memuat: alasan penggantian, dan nama wali amanat baru. menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam kontrak perwaliamanatan: menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf paling lambat (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan disertai dengan dokumen pendukung, danbank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanatlaporan tengahlaporan

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. kegiatan wali amanawali amanat. sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan wali amanat tersebut, otoritas jasa keuangan (dahulu badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan) telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu: dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang laporan wali amanat. peraturan dimaksud bertujuan antara lain menjaga bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat dari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan (conflict interest), yang salah satunya ditimbulkan karena hubungan kredit dan atau pembiayaan dan penjaminan serta mengatur tugas pokok, tanggung jawab, kewajiban, dan larangan wali amanat dalam rangka mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk sehingga kegiatan perwaliamantan dapat berjalan dengan lancar, akuntabel, dan dapat melindungi kepentingan pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk secara maksimal. namun demikian, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan indonesia, pasar efek bersifat utang dan atau sukuk semakin berkembang dan dinamis dengan munculnya produk pengembangan efek bersifat utang dan atau sukuk. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas dan dalam rangka pengembangan kebijakan yang tepat, otoritas jasa keuangan perlu melakukan penyesuaian dan kodifikasi pengaturan mengenai wali amanat yang telah ada saat ini dengan menetapkadapun pokok pengaturan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yaitu antara lain: mengatur terkait dengan persyaratan dan dokumen pendaftaran termasuk penelaahan permohonan pendaftaran serta pembatalan surat tanda terdaftar bank umum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat, mengatur tugas pokok, kewajiban, dan larangan wali amanat dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan mengatur ketentuanrsyaratan mengenai anggota dewan pengawas syariah dipersyaratkan dalam hal wali amanat adalah bank umum syariah. huruf cukup jelas. huruf pertimbangan yang bersifat teknis antara lain kesiapan tenaga ahli bidang perwaliamanokumen lainnya antara lain akta pengakuan utang dan akta jaminan, jika terdapat jamistiwa penting yang menyangkut kegiatan perwaliamanatan antara lain: pembayaran pokok dan bunga, bagi hasil, marjin, atau imbal jasa efek bersifat utang dan atau sukuk sebelum jatuh tempo, jika diatur yang tidak tepat waktu, dan pengurangan, penambahan, pengalihan, atau penukaran jaminan, cc. penyelenggaraan rapat umum pemegang efek bersifat utang dan atau sukuk, dan indikasi kelalaian emiten sebagaimana dimaksud dalam kontrak perwaliamanatan dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kontrak perwaliamangantar disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. salinan dokumen elektronik antara lain media digital cakram padat (compact disc), flashdisk, dan surat elektronik resmi.sebagai wali amanat dengan emiten yang diwaliamanati sebagai peminjam, yang mewajibkan emiten untuk melunasi pinjamanumum sebagai wali amanat dengan emiten yang diwaliamanati sebagai pihak yang dibiayai yang mewajibkan emiten untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil, marjin, atau imbal jasa. kredit dan pembiayaan tersebut termasuk transaksi rekening administratif yang sudah dibukukan secara balance sheet dan pembelian surat berharga termasuk sukuk dari emiten yang diwaliamanati yang dilengkapi dengan perjanjian pembelian (note purchase agreement). huruf kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh emiten didasarkan pada pertimbangan wali amanat. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rekening administratif dikenal dengan istilah off balance sheet. contoh rekening administratif antara lain letter credit lc), standby lc, bank garansi, dan fasilitas valas (foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot termasuk transaksi derivatif seperti forward, futures, dan lain lain). cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengumuman rencana pembatalan surat tanda terdaftar menginformasikan antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban serta informasi terkait pelimpahan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepada wali amanat penggantiumum yang melakukan kegiatan sebagai wali amanat untuk melakukan penyesuaian pedoman operasionalusaha lembaga keuangan mikro lembaga keuangan mikro dan untuk melaksanakan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang lembaga keuangan mikro, telah ditpada huruf dilakukan dengan ketentuan: jumlah cadangan ditetapkan paling rendah (lima belas persen) dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun taklim, dan cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian. dalam hal lkm mensyaratkan penjaminan kredit atau agunan dalam penyaluran pinjaman atau pembiayaan, penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan, dan (seratus persen) dari sisa pokok pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai penjaminan kredit atau agunan. nilai penjaminan kredit atau agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada paling tinggi: (seratus persen) dari agunan yang bersifat likuid berupa80x (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah dan atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan, (delapan puluh persen) untuk bagian dana yang dijamin oleh lembaga penjamin yang dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah, (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atau nilai, (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak untuk agunan berupa(lima puluh persen) dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan atau perahu bermotor, yang disertai bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. lkm wajib: melakukan penilaian atas agunan untuk mengetahui nilai ekonominya, dan memiliki tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan. agunan yang dapat: telah dilakukan penilaian oleh lkm sebagaimana dimaksud pada dapat diketahui keberadaannya, dan dapat dieksekusi. otoritas jasa keuangan lkm tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan bagian ketiga pengelolaan simpanan lkm yang menjalankan kegiatan pengelolaan simpanan sebagaimana dimaksud dalam wajib: mengadministrasikan simpanan penyimpan, dan memberikan tanda bukti simpanan. bab iii sumber pendanaan sumber pendanaan lkm berasal dari: ekuitas: simpanan,wadi'garde, ijazah multicasdan sumber pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad garde. untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada lkm mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. penyaluran pembiayaanpada huruf lebih lanjut mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan usaha dan sumber pendanaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab tingkat kesehatan dan ekuitas lkm bagian kesatu tingkat kesehatan lkm lkm harus memelihara tingkat kesehatan. tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rasio likuiditas: dan rasio solvabilitas. rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling rendah (empat persen). dan dana syirkah temporer kurang dari (satu) tahun. rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan paling rendah (seratus sepuluh persen)... dalam hal lkm tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan atau lkm diberikan surat pemberitahuan untuk: memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan aset dan liabilitas lkm:mperkuat modal lkm. termasuk melalui setoran modal, dan atau melakukan tindakan pengawasan lain yang diperlukan untuk memperbaiki rasio likuiditas dan atau rasio solvabilitas lkm. bagian kedua ekuitas lkm lkm harus menjaga ekuitas paling rendah (tujuh puluh lima persen) dari: modal disetor bagi lkm yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi lkm yang berbentuk badan hukum koperasi: memperkuat modal lkm termasuk melalui setoran modal,: mengalihkan kepemilikan lkm kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban lkm, mengganti direksi dan atau dewan komisaris lkm, dan atau melakukan tindakan pengawasan lain yang diperlukan untuk mengatasi penurunan ekuitas lkm. lkm yang membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memiliki ekuitas lebih dari (dua puluh lima persen) dari modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah. bab penempatan kelebihan dana lkm dilarang menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya selain pada tabungan, giro, deposito berjangka,giro, deposito berjangka, dan atau sertifikat deposito wajib ditempatkan pada bank umum syariah, unit usaha syariah, dan atau bank pembiayaan rakyat syariah. dalam hal bank umum syariah, unit usaha syariah, dan atau bank pembiayaan rakyat syariah tidak terdapat dalam wilayah usaha lkm, lkm yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahanggota dewan komisaris, direksijika, atau permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika penyimpan meninggal dunia. ketentuan mengenai pembukaan informasi penyimpan dan simpanan untuk kepentingan perpajakses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. permohonan pembukaan informasi penyimpan dan simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan berdasarkan permintaan tertulis dari kejaksaan, kepolisian, atau pengadilan kepada otoritas jasa keuangan dengan menyebutkan: nama dan jabatan jaksa, polisi, atau hakim, nama penyimpan selaku saksi tersangka, atau terdakwa, cc. nama lkm tempat penyimpan memiliki simpanan, informasi yang diminta, hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan informasi yang diperlukan, dan alasan diperlukannya informasiatau ketua pengadilan. persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada diberikan oleh otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap. untuk perkara pidana berat, persetujuan atau penolakan pembukaan informasi diberikan oleh otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja setelah surat permintaan diterima secara lengkap. pembukaan informasi penyimpan dan simpanan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam huruf lkm tidak memerlukan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. pembukaan informasi penyimpan dan simpanan untuk permintaan informasi dari ahli waris yang sah jika penyimpan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf lkm tidak memerlukan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. lkm dilarang memberikan informasi penyimpan dan simpanan tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan, kecuali dalam hal permintaan informasi sebagaimanaimaksud dalam dan peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab viii laporan keuangan lkm wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.apabilaapabilalkm yang mempunyai total aset paling sedikit rp10. (sepuluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) bulan setelah tahun buku terakhir. dalam hal pemegang saham atau anggota lkm mewajibkan lkm untuk diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik harus disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. tahun buku sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan tahun taklimakuntan publik sebagaimana dimaksud pada wajib terdaftar otoritas jasa keuangan. dalam hal kabupaten kota tempat lkm berada tidak terdapat akuntan publik sebagaimana dimaksud pada lkm dapat menggunakan akuntan publik yang memiliki izin dari kementerian keuangan. apabila lkmmenerapkan prinsip keterbukaan, lkm wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi untuk setiap periode tahun buku pada papan pengumuman kantor lkm yang bersangkutan yang mudah diketahui oleh masyarakat atau melalui surat kabar harian lokal paling lama (lima) bulan setelah tahun buku berakhir. tahun buku sebagaimana dimaksud pada harus berdasarkan tahun taklimlaba rugitelah tanggal pengumuman. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuanganuntukmenambah modal, rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengganti direksi dan atau dewan komisaris lkm:'lkm menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan lkm kepada pihak lain, lkm menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban lkm kepada lkm lain atau pihak lain, dan atau lkm atau pihak lain melakukan tindakan lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangajika: rasio likuiditas kurang dari 3y6 (tiga persen), dan rasio solvabilitas kurang dari (seratus persen). dalam hal lkm mengalami kondisi yang dinilai membahayakan keberlangsungan usaha lkm sebagaimana dimaksud pada dan otoritas jasa keuangan menyampaikan surat pemberitahuan. tindakan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam jangka waktu paling lama (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangansatu) tahudalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan lkm. bab penegakan kepatuhan lkm yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan atau hurufjuga memenuhi ketentuan dalam huruf huruf huruf huruf huruf dan atau huruf lkm dikenai sanksi administratif. lkm yang melanggar ketentuan dalam huruf diberikan surat pemberitahuan. lkm dengan cakupan wilayah usaha desa kelurahan kecamatan wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan hurufdengan cakupan wilayah usaha desa kelurahan kecamatan tidak juga memenuhi ketentuan dalam huruf lkm dikenai sanksi administratif. lkm dengan cakupan wilayah usaha kabupaten kota yang tidak memenuhi ketentuan dalam huruf wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai: perizinan usaha dan kelembagaan lkm, dan transformasi lkm konvensional menjadi bank perkreditan rakyat dan lkm syariah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. bab xii sanksi administratif setiap lkm yang melanggar ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, cc.enda uang, atau pencabutan izin usaha. lkm peringatan tertulispembekuan kegiatan usaha penghimpunan simpanan,ekuitas atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha bagi lkm berbentuk badan hukum koperasigiatan usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan secara konvensional atau berdasarkandan atausatu) tahun. apabila sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi sebagaimana dimaksud pada lkm telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danpembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada berakhir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam danhuruf dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. lkm yang tidak memenuhi ketentuan dalam bagi pemenuhan ketentuan huruf huruf huruf huruf huruf dan atau bagi pemenuhan ketentuan huruf dikenakankan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda uang, dan atau pencabutan izin usaha. sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada diberikan sebanyak (satu) kali dengan masa berlakudalam dan atau lkm dikenakan sanksi administratif berupa denda uang. pengenaan sanksi administratif berupa denda uanguang sebesar rp5. (lima ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak rp200. (dua ratus ribu rupiah), bagi lkm yang cakupan wilayah usahanya pada (satu) kecamatan dikenakan denda uang sebesar rp10. (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan paling banyak rp400. (empat ratus ribu rupiah), atau bagi lkm yang cakupan wilayah usahanya pada (satu) kabupaten kota dikenakan denda uang. dalam pengenaan sanksi administratif berupa denda uang sebagaimana dimaksud pada tanggal penyampaian laporan merupakan: tanggal penerimaan oleh otoritas jasa keuangan atau pemerintah kabupaten kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh otoritas jasa keuanganuang sebagaimana dimaksud pada disetor otoritas jasa keuangan. dalam hal lkm belum membayar denda uang sebagaimana dimaksud pada denda uang tersebut dinyatakan sebagai utang lkm kepada otoritas jasa keuangan dan harus dicantumkan dalam laporan keuangan lkm yang bersangkutan. apabila lkm tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada hingga (tiga) kali berturut turutbab xiii ketentuan peralihan lkm harus memenuhi ketentuan dan dan dan paling lambat (dua) tahun sejakkm berdasarinyatakan tetap sah dan berlaku. lkmlaksanaan dari0direktur lembaga keuangan mikro kepala kantor regional ojk) kepala kantor ojk ) bupati walikota pihak lain yang ditunjuk oleh ojk)?) tahun . yaitu: jenis pinjaman periode suku bunga maksimum pembayaran pinjaman(?c)aan dst, oo demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatian bapak ibu), kami mengucapkan terima kasih. keekeseees, tanggal, bulan, tahun direksi pt koperasi") lkm . coret yang&untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. dalam pengelolaan risiko atas penyaluran pinjaman atau pembiayaan, lkm dapat mengalihkan risiko pinjaman atau pembiayaan melalui mekanisme penjaminan kredit. dalam hal lkm melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada lkm wajib menggunakan lembaga penjamin yang memenuhi ketentuan: telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan, dan tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari otoritas jasa keuangan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. lkm wajib melaporkan suku bunga maksimum pinjaman atau imbal hasil maksimum pembiayaan il) kepala kantor ojk# bupati walikota pihak lain yang ditunjuk oleh ojk7 tahun . yaituaaake, tanggal, bulan, tahun direksi pt koperasi) lms . coret yang tidak perlu laporan kenaikdirektur lembaga keuangan mikro kepala kantor regional ojk ) kepala kantor ojk ) bupati walikota pihak lain yang ditunjuk oleh ojk jalan') tahun ., semula: jenis pinjaman periode pembayaran suku bunga maksimumf tahunan per musim per tahun das, menjadi: suku bunga maksimum jenis pinjaman periode pembayaranuv a soo dst adapun kenaikan suku bunga maksimum pinjam yang tidak perlu &#iikepala kantor ojk ) bupati walikota pihak lain yang ditunjuk oleh ojk7 tahun ., semula luka menjadi: jenis periode imbal hasil jenis akad pembiayaan pembayaran maksimum pembiayaan (?c, adapun kenaikan imbal hasil maksimum pembiayaanparameter pengukuran kualitas pinjaman atau pembiayaan il. lkm (konvensional) kualitas jenis tunggakan jatuh tempo pinjaman angsuran angsuran pinjaman terdapat tunggakan harian angsuran tidak mingguan lebih dari (tiga) pinjaman telah bulan. dan jatuh tempo tidak terdapat tunggakan atau lebih dari (satu) lancar bulanan angsuran tidak bulan. lebih dari (enam) pelayanan kali angsuran. terdapat tunggakan musiminjaman telah (enam) bulan. jatuh tempo lebih terdapat tunggakan dan dari (satu) bulan angsuran lebih dari atau tetapi tidak lebih diragukan (enam) kali bulanan dari (dua) bulan. pelayanan angsuran tetapi tidak lebih dari (dua belas) kali angsuran. terdapat tunggakan musiman (dua) kali pembayaran. harian terdapat tunggakan mingguan angsuran lebih dari (enam) bulan. dan pinjaman telah terdapat tunggakan atau jatuh tempo lebih macet bulanan angsuran lebih dari dari (dua) bulan. pelayanan (dua belas) kali angsuran. terdapat tunggakan musimpiutang salam dan piutang pembiayaan lainnya angsuran" pembiayaan terdapat tunggakan harian angsuran tidak mingguan lebih dari (tiga) dan pembiayaan telah bulan. atau jatuh tempo tidak lebih dari (satu) terdapat tunggakan bulan. lancar bulanan angsuran tidak pelayanan lebih dari (enam) bulan. terdapat musiman tunggakembiayaan telah (enam) bulan. dan jatuh tempo lebih terdapat tunggakan atau dari (satu) bulan diragukan angsuran lebih dari tetapi tidak lebih bulanan (enam) bulan dari (dua) bulan. pelayanan tetapi tidak lebih dari (dua belas) bulan. terdapat musiman tunggakan (dua) kali pembayaran. terdapat tunggakan (enam) bulan. dan pinjaman telah terdapat tunggakan atau jatuh tempo lebih bulanan angsuran lebih dari dari (dua) bulan. macet pelayanan (dua belas) bulan. terdapat musiman tunggakan pembayaran lebih dari (dua) kali. apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pinjaman atau kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan angsuran dan berdasarkan jatuh tempo pinjaman atau pembiayaan, maka kualitas pinjaman atau kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk. rea yg. es: sse5 wesel tes lan) ann nya male r04 ngn ags san tee bless tenan $82m dip 23tr kuba seo, la) aer eng ja) granit sin sme sa$a sage kil shut es: duta eta drs raja mana) pk: pen nen ses la) fusi sak see a59 s0. end (gg niat beban bee gas len) gal feri) bob lan st$ psps ebt pas dpn naa nenek: saya sep saru gibbs sanga denah tesaadensa (sendi gasta depart dana post esc kalor kn) ian es) ts! catatan tunggakan angsuran adalah tunggakan angsuran pokok dan atau bunga imbal hasil. rbh realisasi bagi hasil pbh proyeksi bagi hasil apabila terdapat perbedaan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan tunggakan angsuran, berdasarkan jatuh tempo pembiayaan, atau berdasarkan besarnya realisasi bagi hasil terhadap proyeksi bagi hasil, kualitas pembiayaan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang lebih buruk. contoh: piutang murabahah oleh nasabah dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran (tujuh) bulan sehingga dikategorikan diragukan namun piutang nasabah belum jatuh tempo sehingga kualitas piutang berdasarkan jatuh tempo pembayaran dapat dikategorikan lancar . untuk kondisi tersebut, maka kualitas piutang kepada nasabah ditentukan berdasarkan kualitas yang lebih buruk yaitu diragukan. pembiayaan mudharabah oleh nasabah dengan jenis angsuran bulanan mempunyai tunggakan pembayaran angsuran (delapan) bulan sehingga dikategorikan diragukan , berdasarkan jatuh tempo pembayaran telah menunggak selama (satu) bulan sehingga dikategorikan lancar , sedangkan berdasarkan realisasi bagi hasil terhadap proyeksi bagi hasil atas nasabah nilainya kurang dari pada (empat) periode pembayaran sehingga dapat dikategorikan macetmacet . ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santoso sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan setiap (empat) bulan. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari, mei, dan septemberlkm akanlah dilaporkan kepada otoritas jasa keuanglkm dilarang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan melebihi batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan pada saat penyaluran pinjaman atau pembiayaan. batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan paling tinggi (sepuluh persen) dari ekuitas untuk (satu) nasabah. ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala (empat) bulan terakhir sebelum tanggal penyaluran pinjaman atau pembiayaan. apabila lkm memperoleh izin usaha kurang dari (empat) bulan, ekuitas dihitung berdasarkan laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan paling tinggi (dua puluh persen) dari ekuitas untuk (satu) nasabah dengan memenuhi ketentuan paling sedikit: nasabah memiliki rekam jejak yang baik pada lkm yang bersangkutan, dan penyaluran pinjaman atau pembiayaan disertai dengan agunan atau penjaminan kredit. perhitungan ekuitas sebagaimana dimaksud pada mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan agunan sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi:tanah dan atau bangunan yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan, tanah dan atau bangunan yang memiliki sertifikat yang tidak dibebani hak tanggungan,atau kendaraan bermotor, kapal, dan atau perahu bermotor, yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. agunan sebagaimana dimaksud pada huruf harus memiliki nilai ekonomis paling rendah (seratus dua puluh persen) dari nilai pinjaman atau pembiayaan. penjaminan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan nilai penjaminan kredit paling rendah (delapan puluh persen) dari nilai pinjaman atau pembiayaan: lancar, diragukan, dan macet. penilaian kualitas pinjaman atau imbal hasil. parameter yang digunakan dalam penilaian kualitas pinjaman atau pembiaypenilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam lkm juga melakukan perhitungan rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah. rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada dihitung dengan membandingkan pinjaman atau pembiayaan yang memiliki kualitas diragukan dan macet sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dengan total pinjaman atau pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat. lkm harus menjaga rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada paling tinggi (sepuluh persen) melakukan langkah: memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, memperbaiki kebijakan dan pelaksanaan penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan, cc. meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai yang melaksanakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, memperbaiki struktur organisasi yang melaksanakan fungsi penyaluran pinjaman atau pembiayaan dan administrasi pinjaman atau pembiayaan, dan atau memperbaiki kebijakan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan pegawai yang melaksanakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan. lkm dilarang memiliki rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada melebihi (tiga puluh persen). lkm yang memiliki jumlah simpanan dan atau pinjaman yang diterima dengan jumlah lebih dari rp200. (dua ratus juta rupiah) wajib membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada, dan (seratus persen) dari sisa pokok pinjaman atau pembiayaan dengan kualitas macet. lkm yang memiliki jumlah simpanan dan atau pinjaman yang diterima dengan jumlah keseluruhan paling banyak rp200. (dua ratus juta rupiah) wajib: membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan, atau membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha setiap tahun taklim berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada lkm yang: membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf atau membentuk cadangan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk penyisihan sebagaimana dimaksud pada huruf pembentukan cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha sebagaimana dimaksud

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. usaha lembaga keuangan mikro,toritas jasa keuanganseiring dengan dinamika dan masukan dari berbagai pihak, peraturan tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro yang ada perlu disesuaikan agar dapat. il. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan berbasis fee adalah kegiatan usaha lkm yang menerima pendapatan luar pendapatan bunga atau bagi hasil, antara lain: memasarkanhuruf contoh agunan dapat diketahui keberadaannya misalnya kendaraan yang fisiknya masih ada. huruf contoh agunan yang dapat dieksekusi: agunan tidak digunakan untuk fasilitas umum, agunan tidak dalam sengketa, agunan yang tidak disita oleh negara, dan atau tidak terjadi kebakaran atau kecelakaan yang menghilangkan nilai ekonomiscukup jelas. cukup jelassimpanantabungan wadi'ah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan :anggota dewan komisaris, atau keluarga anggota direksi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan: pimpinan kejaksaan meliputi kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi,dan kepala kepolisian republik indonesia, atau ketua pengadilan meliputi ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, dan ketuaosisi keuangan atau neracapendapatan dan beban lkpemegang saham ataudireksi lkm dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara adalah perintah otoritas jasa keuangan kepada lkm untuk memberhentikan direksi, menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sebagai contoh untuk lkm berbadan hukum perseroan terbatas melalui mekanisme rapat umum pemegang sahf laku pandai). cukup jelas. analisis atas kelayakan penyaluran pinjaman atau pembiayaan dapat dilakukan berdasarkan penilaian atas: kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman atau pembiayaan (capacity), dan rekam jejak karakter nasabah (character), yang merupakan sebagian prinsip dalam (character, capital, capacity, condition economy, dan collateral). cukup jelas. yang dimaksud dengan penjaminan kredit adalah penjaminan yang dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: pada tanggal april lkm memiliki ekuitas sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah) sehingga batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan sebesar rp20. (dua puluh juta rupiah) untuk (satu) nasabah. apabila pada tanggal april lkm memberikan pinjaman sebesar rp25. (dua puluh limaontoh: penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan pada bulan juni dihitung dengan menggunakan ekuitas lkm berdasarkan laporan keuangan periode yang berakhir pada tanggal april pada tanggal juni lkm memiliki ekuitas sebesar rp200. (dua ratus juta rupiah). berdasarkan laporan keuangan ekuitas lkm pada tanggal april adalah sebesar rp100. (seratus juta rupiah). berdasarkan informasi tersebut, batas maksimum penyaluran pinjaman atau pembiayaan sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah) untuk (satu) nasabah. apabila pada tanggal juni lkm memberikan pinjaman sebesar rp20. (dua puluhukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. nilai pinjaman sebesar rp100. (seratus juta rupiah) maka agunan harus memiliki nilai ekonomis paling rendah (seratus dua puluh persen) rp100. (seratus juta rupiah) rp120. (seratus dua puluh juta rupiah). yang dimaksud dengan nilai ekonomis adalah: untuk agunan berupa tabungan dan atau deposito menggunakan nilai nominal, untuk agunan berupa tanah dan atau bangunan antara lain menggunakan nilai dari hasil penilaian oleh penilai independen atau nilai jual objek pajak, untuk agunan berupa kendaraan bermotor, kapal, dan atau perahu bermotor, menggunakan nilai pasar yaituinformasi nilai pasar dapat diperoleh dari media cetak atau media elektronik. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh perhitungan rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah: berdasarkan penilaian kualitas pinjaman atau pembiayaan diperoleh hasil: lancar rp142. (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). diragukan rp4. (empat juta rupiah). macet rp3. (tiga juta lima ratus ribu rupiah). total pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat rp150. (seratus lima puluh juta rupiah). maka rasio pinjaman bermasalah atau pembiayaan bermasalah: tap pon any cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kebijakan dan pelaksanaan penyaluran pinjaman atau pembiayaan meliputi: kewenangan penyaluran pinjaman atau pembiayaan, prosedur penyaluran pinjaman atau pembiayaan (permohonan, analisis, penilaian agunan, persetujuan, perjanjian, dan pencairan), prosedur dokumentasi dan administrasi penyaluran pinjaman atau pembiayaan, prosedur pemantauan dan pengawasan pinjaman atau pembiayaan, dan prosedur penanganan dan penyelesaian pinjaman atau pembiayaan bermasalah. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. simpanan bagi lkm yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meliputi tabungan wadi'ah dan dana syirkah temporer. yang dimaksud dengan pinjaman yang diterima adalah pendanaan yang diterima lkm dalam bentuk utang atau yang dipersamakan dengan itu, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. contoh: apabila lkm memiliki simpanan sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun tidak memiliki pinjaman yang diterima maka lkm membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. apabila lkm tidak memiliki simpanan namun memiliki pinjaman yang diterima sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka lkm membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. lkm memiliki simpanan sebesar rp150. (seratus lima puluh juta rupiah) dan pinjaman yang diterima sebesar (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga total simpanan dan pinjaman yang diterima lkm menjadi rp300. (tiga ratus juta rupiah) dengan demikian lkm membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh: berdasarkan laporan keuangan pada april lkm memiliki simpanan dan atau pinjaman dengan jumlah sebesar rp150. (seratus lima puluh juta rupiah). apabila lkm membentuk cadangan yang disisihkan dari laba bersih atau sisa hasil usaha maka lkd tidak dapat melakukan perubahan dengan membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan atau sebaliknya. selanjutnya pada laporan keuangan bulan agustus jumlah simpanan dan atau pinjaman mengalami kenaikan sehingga mencapai jumlah sebesar rp210. (dua ratus sepuluh juta rupiah), dengan demikian lkm wajib membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. apabila pada laporan keuangan bulan desember jumlah simpanan dan atau pinjaman mengalami penurunan menjadi (seratus tujuh puluh juta rupiah), lkm tidak diperkenankan melakukan perubahan dengan membentuk cadangan, namun tetap membentuk penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan. huruf contoh: lkm memiliki sisa hasil usaha rp20. (dua puluh juta rupiah), sehingga jumlah cadangan yang disisihkan paling rendah rp20. rp3. (tiga juta rupiah). huruf cukup jelasidak ada. nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: rp10. rp0, rp5. (lima jutalancar. persentase penyisihan: (nol persen). karena persentase penyisihan (nol persen) maka nilai penyisihan adalah rp0, (nol rupiah), baik dengan agunan atau tanpa agunanabungan. persentase mengacu dalam (seratus persen). nilai agunan: (lima belas juta rupiah). nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: rp15. rp15. (lima belas juta rupiah). nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: rp10. rp15. rp0, (nol. rupiah), nilai agunan sebagai pengurang penyisihan lebih besar daripada nilai penyisihan sehingga perhitungan penyisihan menjadi rp0, (nolmacet. persentase penyisihan: (seratus persen). jenis agunan: sepeda motor yang disertai bpk dan telah dilakukan pengikatan didunia. persentase mengacu dalam (lima puluh persen). nilai pasar agunan: rp12. (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan: rp12. rp6. (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). nilai penyisihan setelah dikurangi agunan: rp10. rp6. rp3. (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). huruf cukup jelas yang dilekati dengan hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai atas tanah negara. termasuk dalam bangunan adalah rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko, dan rumah kantor. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan surat pengakuan tanah adat antara lain surat lirik, petak letter rinci, dan petitih. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penilaian atas agunan adalah taksiran dan pendapat oleh penilai internal lkm. huruf yang dimaksud dengan tempat penyimpanan agunan yang memenuhi standar minimum keamanan dan keselamatan adalah tempat penyimpanan yang dapat melindungi agunan dari bahaya cuaca, risiko pencurian, dan kebakaran. huruf cukup jelas.

keuangan. ojk. asuransi. data risiko.raktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung, diperlukan tingkat premi atau kontribusikan mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, bahwa dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan danmengenai perasuransian. data risiko asuransi adalah data transaksi asuransi termasuk data profil risiko dan kerugian asuransiserta biaya administrasi dan biaya umum lainnya. asuransi harta benda adalahasuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap lepas fire, lightning, explosion, aircraft impact and smoke) yang dijamin pada polis standar asuransi kebakaran indonesia saki) yang diterbitkan oleh asosiasi asuransi umum indonesia akui), termasuk dan tidak terbatas pada polis industrial all risks( iar) munich wording, property all risks par) munich wording, commercial all risk, manuscript wording, association british insuler abi) wording, mark iv termasuk comprehensive machinery insurance, electronic equipment insurance dan polis polis harta benda lainnya yang menjamin risiko lepas. asuransi kendaraan bermotor adalah asuransiyang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor. penanggung jawab data adalah pejabat perusahaan yang bertugas sebagai person in charge pic) dalam proses penyampaian data risiko asuransi kepada otoritas jasa keuangpemeliharaan dan pelaporan data risiko asuraniliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data risiko asuransielihara data risiko asuransi paling singkat selama (lima) tahun terakhirsetiap tahun menyampaikan kepada ojk laporan data risiko asuransi yang disajikan berdasarkan tahun underwriting,untuk periode: (lima) tahun bagi perusahaan yang telahselama (lima) tahun atau lebih, atau kurang dari (lima) tahun, yaitu sejak perusahaan, bagkurang dari (lima) tahun. tahun underwriting terakhir dari periode (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf atau kurang dari (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf adalah (dua) tahun sebelum tahun pelaporan. laporan data risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ditandatangani oleh direksi atau yang setara dan aktuaris atau tenaga ahli perusahaan, dan disampaikan paling lambat tanggal aprildata risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada atau terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan data risiko asuransi, perusahaan wajib menyampaikan laporan data risiko asuransi secara offlinedalam bentuk data elektronik melalui compact disc cd) atau media penyimpanan data elektronik lainnya. dalam hal terjadi gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan data risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada perusahaan wajib menyampaikan laporan data risiko asuransipaling lambat pada hari kerja berikutnya setelah terjadinya gangguan teknis. dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada dialami oleh ojk, ojk mengumumkan secara tertulis kepada perusahaan pada hari yang samasetelah terjadinya gangguan teknis. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, susunan, dan tata carapenyampaian laporan data risiko asuransi sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. perusahaan yangwajib mengangkat penanggung jawab data. pengangkatan, penggantian, dan atau pemberhentian penanggung jawab data wajib dilaporkan secara tertulis kepada ojk paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak pengangkatan, penggantian, dan atau pemberhentian. dalam hal pengangkatan, penggantian, dan atau pemberhentian penanggung jawab data dilakukan dalam waktu kurang dari (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaporan data risiko asuransi kepada ojk, perusahaan wajib melaporkan pengangkatan, penggantian, dan atau pemberhentian penanggung jawab datapaling lambat (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaporan data risiko asuransi kepada ojk. bab iii penerapan tarif premi atau kontribunerapkan tarif premi atau kontribusi. tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan. tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada adalah tarif premi atau kontribusikan ditetapkan oleh ojk. dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, ojk menggunakan referensi data risiko asuransi paling singkat dalam (lima) tahun terakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan ojk sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran ojk. bab sanksi administratif pelanggaran terhadapsanksi administratif berupa peringatan tertulistertulis ketiga. dalam hal perusahaan telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis ketiga dan belum memenuhi ketentuan dalam peraturan ojk ini dan atau peraturan pelaksanaannya, atau dalam jangka waktu (tiga) bulan sejak ditetapkannya peringatan tertulis ketiga kembali terbukti melakukan satu atau lebih pelanggaran, ojk dapat mewajibkan anggota direksi dan atau dewan komisaris, atau yang setara pada perusahaan untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulangketentuan penutup dengan berlakunya peraturan ojk ini: pemeliharaan dan pelaporan data risiko asuransi untuk lini usaha asuransi harta benda dan ataulini usaha asuransi kendaraan bermotor wajib mengikuti peraturan ini. peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai premi atau kontribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ouk ini. peraturan ouk ini mulai berlaku3 (tigakeuangan. ojk. asuransi. data risiko2umum persaingan pemasaran produk pada lini usaha asuransi harta benda dan atau lini usaha asuransi kendaraan bermotorsemakin ketat, sehingga banyak perusahaan yang mengesampingkan prinsipunderwriting yang baik dan prudent dengan menetapkan tingkat premi atau kontribusi yang cukup rendah agar dapat bersaing pasaran guna mendapatkan bisnis. hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip usaha asuransi yang sehat, dimana tingkat premi atau kontribusi ditetapkan secara mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif. dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif, diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. data risiko asuransitersebut hanya akan diperoleh apabila perusahaan memiliki sistem pengumpulan, pengolahan, dan pemeliharaan data risiko asuransiyang memadai. peraturan ojk ini mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk memiliki dan memelihara data risiko asuransiyang dibutuhkan untuk menetapkan premi atau kontribusi yang ideal. dengan demikian, diharapkan kepentingan masyarakat tertanggung dan kesehatan perusahaan dapat terlindungi. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan memasarkan pada ini adalah perusahaan telah melaporkan produknya dan masih memiliki izin untuk memasarkan produk, dan belum dihentikan kegiatan pemasarannya berdasarkan perintah ojk, atau keputusan direksi atau yang setara. yang dimaksud dengan periode pada ini adalah kurun waktu data risiko asuransi yang dilaporkan yang dihitung sejak tahun underwriting (dua) tahun sebelum tahun pelaporan. contoh: untuk laporan data risiko asuransi tahun mencakup data risiko asuransi untuk tahun underwriting periode sampai dengan bagi perusahaan yang telahselama (lima) tahun atau lebih. apabila perusahaan sudah memiliki aktuaris, maka yang menandatangani laporan data risiko asuransi adalah direksi atau yang setara dan aktuaris. apabila perusahaan belum memiliki aktuaris maka yang menandatangani adalah direksi atau yang setara dan tenaga ahli. ketentuan mengenai direksi atau yang setara yang menandatangani laporan data risiko asuransi mengacu pada ketentuan pada perusahaan. tenaga ahli dalam ketentuan ini adalah tenaga ahli perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan bidang perasuransian cukup jelas. cukup jelas. gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ini adalah gangguan teknis yang menyebabkan perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan data risiko asuransi secara online dan atau ojk tidak dapat menerima laporan data risiko asuransi secara online. cukup jelas. ojk akan memberitahukan mengenai gangguan teknis yang dialami ojk kepada perusahaan antara lain melalui pengumuman situs web ojkdan atau dewan komisaris, atau yang setara pada perusahaan merupakan penilaian kemampuan dan kepatutan ulang setelah menjadi direksi dan atau dewan komisaris, atau yang setarapada perusahaan sebagai sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan ojk ini. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia nasional. perbankan syariah. pengembangan jariyariah sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhan perbankan syariah: bahwa untuk merespon kondisi lambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap memperhatiewajiban pembukaan atau kcp zona atau zona sebagaimana dimaksud dalam dan untuk bank umum konvensional yang memiliki uus dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal pembukaan atau kcp zona atau zona merupakan kantor konvensional, kewajiban pembukaan atau kcp zona atau zona berupa atau kcp konvensional atau syariah: dalam hal pembukaan atau kcp zona atau zona merupakan kantor syariah, kewajiban pembukaan atau kcp zona atau zona berupa atau kcp syariah. bagian ketiga biaya investasi pembukaan jaringan kantor bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah otoritas jasa keuangan menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan buku. rincian biaya investasi pembukaan jaringan kantor untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah buku dan buku disesuaikan dengan mengacu pada lampiran iii yang merupakmaret tentang pembukaan jaringan kantor bank umum berdasarkan modal inti: dan surat edaran bank indonesia nomor tanggal maret tentang pembukaan jaringan kantor bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan modal intbesaran insentif dalam rangka pengurangan alokasi modal inti untuk perhitungan pembukaan jaringan kantor insentif dari rasio aset insentif dari buku buk buku buku buku bukucontoh insentif pengurangan alokasi modal inti untuk perhitungan pembukaan jaringan kantor contoh bank umum konvensional memiliki bank umum syariah dengan informasi sebagai berikut: telah membuka lsb sebanyak dan memiliki jaringan kantor bank umum konvensional keseluruhan sebanyak memiliki modal inti rp50. (lima puluh trilyunbank umum syariah terhadap aset bank umum konvensional) pada bulan september sebesar (enam persen): kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang sudah ada sebesar rp24. (dua puluh empat trilyun rupiah): pada rbb mengajukan rencana pembukaan kantor bank umum konvensional sebanyak dengan kebutuhan alokasi modal inti sebesar rp2. (dua trilyun rupiah). dari informasi tersebut diatas, maka: rasio lsb terhadap jaringan kantor bank umum konvensional sebesar (delapan puluh persen): besaran insentif yang diperoleh dari rasio aset adalah (dua puluh persen) sedangkan besaran insentif yang diperoleh dari klasifikasi buku adalah (dua puluh lima persen). sehubungan dengan hal tersebut,lsb total kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang telah ada rp24. rp46. (dua puluh enam trilyun rupiah) bertambah menjadi rp30. (tiga puluh trilyun delapan ratus milyar rupiah). pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka besaran insentif rasio lsb total kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka rp2. rp4006. (dua puluh enam trilyun rupiah) bertambah menjadi sebesar rp29. (dua puluh sembilan trilyun dua ratus milyar rupiah). contoh bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah dengan informasi sebagai berikut: telah membuka sebanyak dan memiliki jaringan kantor konvensional sebanyak memiliki modal inti rp900. (sembilan ratus milyarunit usaha syariah terhadap aset bank umum konvensional) pada bulan september sebesar (empat persen): kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang sudah ada sebesar rp700. (tujuh ratus milyar rupiah): pada rbb mengajukan rencana pembukaan kantor konvensional dan syariah sebanyak dengan kebutuhan alokasi modal inti sebesar rp80. (delapan puluh milyar rupiah). dari informasi tersebut diatas, maka: rasio terhadap jaringan kantor konvensional sebesar (tujuh puluh persen): besaran insentif yang diperoleh dari rasio aset adalah (lima belas persen) sedangkan besaran insentif yang diperoleh dari klasifikasi buku adalah (sepuluh persen). sehubungan dengan hal tersebuttotal kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang telah ada rp700. rp7300. (dua ratus milyar rupiah) bertambah menjadi rp273. (dua ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah). pengurangan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka besaran insentif rasio total kebutuhan alokasi modal inti untuk kantor yang akan dibuka rp80. rp800. (dua ratus milyar rupiah) bertambah menjadi sebesar rp201. (dua ratus satu milyar sembilan ratus juta rupiah). ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan, ttd musiman hadadmelaksanakan kegiatan usaha secara konvensionalyang selanjutnya disingkat adalah kantor cabangsyariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariah. kantor cabang pembantu yang selanjutnya disingkat kcp adalah kantor cabang pembantupembantu syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariah. kantor fungsional yang selanjutnya disingkat adalah kantor fungsionalfungsional syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariah. kantor kas yang selanjutnya disingkat adalah kantorkas syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariah. kegiatan pelayanan kas yang selanjutnya disingkat kpk adalah kegiatan pelayananegiatan pelayanan kas syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai unit usaha syariahank umum konvensional untuk dan atas nama bank umum syariah. layanan syariah yang selanjutnya disingkatjaringan kantor bank umum konvensional untuk dan atas nama unit usaha syariah pada bank yang sama. modal inti bagi bank umum atau bagi bank umum syariah. bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang selanjutnya disebut buku adalah bank umum berdasarkan kegiatan usaha yang selanjutnya disingkat rbbkebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional untuk: bank umum konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berupa: pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor: dan atau pelonggaran perimbangan penyebaran jaringan kantor. bank umum syariah berupa: kemudahan persyaratan pembukaan lsb terkait wilayah kerja induk lsbcc. unit usaha syariah berupa: perluasan jenis kantor bank umum konvensional yang dapat melakukan kegiatan ls: kemudahan persyaratan pembukaan terkait wilayah kerja induk lsbab pembukaan layanan kegiatan perbankan syariah bagian kesatu layanan syariah bank bagi bank umum syariah bank umum syariah dapat melakukan kerjasama dengan bank umum konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan bank umum syariah dalam bentuk kegiatan lsb. kegiatan lsb hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: bank umum konvensional tidak memiliki unit usaha syariah: kegiatan lsb berada dalam (satu) wilayah koordinasi kantor regional otoritas jasa keuangan dengan bank umum syariah yang menjadi induk lsb, menggunakan sumber daya manusia bank umum konvensional yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas bank syariah, didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai dengan menggunakan jaringan bank umum konvensional dan atau jaringan bank umum syariah: dan terdapat perjanjian kerjasama antara bank umum syariah dengan bank umum konvensionalgian kedua layanan syariah bagi unit usaha syariah kegiatan dapat dilaksanakan pada jaringan kantor bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan persyaratan sebagai berikut: lokasi kegiatan berada dalam (satu) wilayah koordinasi kantor regional otoritas jasa keuangan dengan unit usaha syariah yang menjadi induk ls: menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan yang memadai mengenai produk dan aktivitas bank syariah: dan didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai. kegiatan jaringan kantor bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan sebagai berikut: dan atau kcp, dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah: operasional dan atau dapat melakukan kegiatan sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang dapat dilakukan dan atau tersebutb iii kegiatan pelayanan kas bank umum syariah dan unit usaha syariah dapat membuka kas keliling berupa kas mobil untuk melayani nasabah baru untuk pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilokasi wilayah sekitar kas mobil tidak terdapat kantor syariah atau kantor yang memberikan layanan syariah: menempatkan pegawai yang memadai yang dapat mendukung proses pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh: cc. menyediakan sistem pendukung yang diperlukan untuk proses pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh: dan memiliki prosedur operasional standar yang sama untuk pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh kas mobil dengan pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh kantor lainnya. persyaratan ketersediaan alokasi modal inti tidak berlaku untuk kas mobil yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam bab jaringan kantor berdasarkan modal inti bank bagian kesatu pengurangan alokasi modal inti bagi bank umum konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah bank umum konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah diberikan insentif berupa pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor yang sudah ada maupun yang akan dibuka. pengembangan jaringan perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada dilakukan bank umum konvensional dalam bentuk pemberian layanan syariah melalui kegiatan lsb atau pada jaringan kantor bank umum konvensional. pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan pembukaan jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada angka insentif yang lebih besar antara: pencapaian rasio tertentu antara aset bank umum syariah atau unit usaha syariah terhadap aset bank umum konvensional: dan klasifikasi buku dari bank umum konvensional. otoritas jasa keuangan menetapkan besaran insentif dalam persentase tertentu untuk perhitungan pengurangan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada dengan mengacungurangan alokasi modal inti sebagaimana dimaksud pada juga memperhitungkan rasio jumlah lsb atau terhadap jumlah jaringan kantor bank umum konvensional, dengan contoh perhitungan sebagaimana dimaksudnk umum konvensional mencantumkan perhitungan pengurangan alokasi modal inti dalam rbb dengan menggunakan rasio aset dan rasio lsb atau posisi akhir bulan september. bagian kedua perimbangan penyebaran jaringan kantor bagi bank umum konvensional yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, bank umum syariah dan bank umum konvensional yang membuka jaringan kantor zona atau zona dalam jumlah tertentu wajib diikuti pembukaan jaringan kantor zona atau zona kewajiban sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi buku dan buku dan dalamumum syariah atau bank umum konvensionalnya. perimbangan penyebaran jaringan kantor bagi bank umum syariah dan bank umum konvensional sebagaimana dimaksud pada diatur sebagai berikut: pembukaan (tiga) zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) zona atau zona pembukaan (tiga) kcp zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) kcp atau (satu) zona atau zona perimbangan penyebaran jaringan kantor sebagaimana dimaksud dalam bagi bank umum konvensional yang mendukung pengembangan perbankan syariah diberikan kelonggaran sebagai berikut:dua puluh lima persen) sampai dengan (lima puluh persen), pembukaan (empat) atau kcp zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) atau kcp zona atau zonalima puluh persen) sampai dengan (tujuh puluh lima persen), pembukaan (lima) atau kcp dimana atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) atau kcp zona atau zona cc.tujuh puluh lima persen),pembukaan (enam) atau kcp zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) atau kcp zona atau zona

mid tambahan lembaran negara r.i nasional. perbankan syariah. pengembangan jariumum dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah ditengah lambatnya situasi perekonomian nasional yang turut berdampak terhadap lambatnya perkembangan perbankan syariah, diperlukan upaya untuk meningkatkan fungsi intermediajaringan kantor dan alokasi modal inti. kebijakan countercyclical dimaksud ditujukan untuk mendorong fungsi intermedia dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan potensi ekspansi pembiayaan perbankan syariah serta menjaga keberlangsungan usaha (sustainability) industri perbankan syariah yang dapat berdampak terhadap stabilitas sistem perbankanindustri perbankan syariah serta pertumbuhan ekonomi, kebijakan dimaksud dapat disesuaikan kembali. sehubungan dengan pertimbangan atas, perlu mengatur mengenaialam suatu peraturan otoritas jasa keuangan. demi cukup jelas.huruf bank umum syariah dapat menempatkan sumber daya manusia yang berasal dari bank umum syariah dalam kegiatan lsb terbatas pada kegiatan pemasaran. huruf cukup jelas. huruf perjanjian kerjasama paling sedikitserta terpisah dengan pencatatan transaksi perbankan konvensional. huruf cukup jelas. huruf definisi operasional bank umum konvensional mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai bank umum. contoh melakukan kegiatan usaha penyaluran kredit usaha mikro dan kecil umk) sehingga yang berada hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan usaha mikro dan kecil umk) syariah. contoh hanya melakukan kegiatan usaha luar penyaluran dana sehingga yang berada hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kegiatan usaha kk. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan wilayah sekitar adalah lokasi tempat kedudukan kas mobil dalam radius (lima) kilometer. huruf yang dimaksud dengan memadai adalah kecukupan jumlah pegawai dan kemampuan pegawai dalam mendukung proses pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh. huruf yang dimaksud dengan sistem pendukung adalah kecukupan teknologi informasi yang dibutuhkan untuk proses pembukaan rekening tabungan haji dan atau tabungan umroh. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf rasio aset bank umum syariah menggunakan rumus sebagai berikut: total aset bank umum syariah 100y6 total aset bank umum konvensional rasio aset unit usaha syariah menggunakan rumus sebagai berikut: total aset unit usaha syariah total aset bank umum konvensional total aset unit usaha syariahcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan bank umum syariah atau bank umum konvensional yang dimiliki oleh pemerintah daerah adalah bank umum syariah atau bank umum konvensionalumum syariah dan bank umum konvensional yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengembangan pembangunan daerah. cukup jelas. contoh: bank umum konvensional memiliki rasio jumlah lsb atau terhadap jumlah jaringan kantor bank umum konvensional sebesar (empat puluh lima persen), maka: pembukaan (empat) zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) zona atau zona pembukaan (empat) kcp zona atau zona wajib diikuti dengan pembukaan (satu) kcp atau (satu) zona atau zonabagian kedua sertifikat penjaminan dan sertifikat kafilah sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah sebagaimana dimaksud dalam harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai: nama dan alamat lembaga penjami atau ijk: dan jangka waktu penjaminan. selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada sertifikat kafilah harus memuat hal hal sebagai berikut: objek yang dijamin dapat seluruh atau sebagian dari: kewajiban bayar (dann yang timbul dari transaksi syariah, dan hal lain yang dapat dijamin berdasarkan prinsip syariah, dan pernyataan ijab dan gaul yangsertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan lampiran yang berisi dokumen pendukung dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah. setiap sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilahsertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa indonesia. sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah dapat diterbitkan dalam bentuk hardcore atau digital elektronik. dalam hal lembaga penjamin akan melaksanakan kegiatan usaha dengan menerbitkan sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah dalam bentuk digital atau elektronik, lembaga penjamin wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: contoh format sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah, prosedur operasional standar (standard operating procedure) penerbitan sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah: dan verifikasi dan pembuktian keaslian (authentication) tanda tangan digital. bagian ketiga penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsungpenjaminankepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah, terdapat konfirmasi kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dari calon penerima jaminan atas permintaan penjaminan atau penjaminan syariah,penjaminan tidakmelalui calon penerima jaminan,janjian kerja sama antara calondalam pelaksanaan pemberian penjaminan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga penjamin tetap dapat melakukan analisis kelayakan calon terjamin. ketentuan mengenai konfirmasi permintaan penjaminan atau penjaminan syariah dari calon penerima jaminan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi kegiatan usaha: penjaminan pengadaan barang dan atau jasa (surely bond) sebagaimana dimaksud dalam huruf penjaminan kepabeanan (customs bond) sebagaimana dimaksud dalam huruf dan cc. penjaminan cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memuat paling sedikit atau penjaminan syariah, cara pembayaran ijp atau ijk, waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran ijp atau ijk, pembatalan kontrak perjanjian kerja sama, baik dari pihak perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah maupun penerima jaminan, termasuk syarat dan penyebabnya, syarat, dasar perhitungan klaim, dan tata atau perusahaan penjaminan syariah, pemilihan tempat penyelesaian perselisihan, dan j .atau sertifikat kafilah yang dicetak dalam (dua) bahasa atau lebih. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang memuat suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan: bahwa penerima jaminan atau terjamin tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga penerima jaminan atau terjamin harus menerima penolakan pembayaran klaim,erjanjian kerja sama. penjaminan, penjaminan syariah, penjaminan ulang, dan penjaminan ulang syariah bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. penjaminan dan penjaminan syariah dapat dibatalkan dan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada apabila: penerima jaminan dan atau terjamin terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu, penerima jaminan dan atau terjamin terbukti menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan penjaminan atau penjaminan syariah, dan atau terbukti adanya itikad buruk dari penerima jaminan dan atau terjamin. penjaminan ulang dan penjaminan ulang syariah dapat dibatalkan dalam hal terjadi pembatalan penjaminan atau penjaminan syariah yang disebabkan terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada bagian keempat penjaminan bersama penjaminan dan penjaminan syariah dapat dilakukan dalam bentuk penjaminan bersama. penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada merupakan bentuk kegiatan penjaminan atau penjaminan syariah yang dilakukan oleh (dua) atau lebih perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah untuk melakukan kegiatan penjaminan atau penjaminan syariah atas kewajiban finansial terjamin. dalam hal kegiatan penjaminan bersama dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, ketua (leader) dan anggota (member) merupakan perusahaan penjaminan syariah atau uus. penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah mencantumkan nama perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dan porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama dan status keanggotaannya, penerbitan sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah dilakukan oleh ketua (leader): dan ketua (leader) bertanggung jawab sepenuhnya kepada penerima jaminan dan terjamin atas penjaminan bersama. mekanisme penjaminan bersama sebagaimana dimaksud pada harus dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sebagai penjamin, yang paling sedikit memuat: identitas para pihak sebagai penjamin, dimana ada yang bertindak sebagai ketua (leader) dan anggota (member), ketua (leader) menanggung porsi penjaminan terbesar, ketua (leader) bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjaminan bersama, proporsi pendapatan ijp atau ijk antara pihak selaku penjamin, cara pembayaran ijp atau ijk oleh terjamin, prosedur penerimaan dan penerusan ijp atau ijk antara pihak selaku penjamin, proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (leader) atau atas persetujuan ketua (leader) dapat dilakukan oleh anggota (member lain, atau penjaminan syariah, dan j .rusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah yang akan melakukan kegiatan penjaminan bersama, dan anggota (member) serta porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama: cc. analisis prospek usaha, dan rancangan perjanjian kerja sama. otoritas jasa keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan penjaminan bersampenjaminan bersama, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah dapat melaksanakan kegiatan penjaminan bersama tersebut. lembaga penjamin dapat melakukan kerja sama pemasaran dengan lembaga keuangan. kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha lembaga penjamin dan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin yang akan melakukan kegiatan kerja sama pemasaranmekanisme kerja sama pemasaran yang akan dilaksanakan, uraian mengenai calon penerima jaminan, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada serta ruang lingkup tanggung jawab masing masing pihak, cc. analisis prospek usaha, dan rancangan perjanjian kerja sama pemasaran. otoritas jasa keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan kerja sama pemasarankerja sama pemasaran, lembaga penjamin dapat melaksanakan kegiatan kerja sama pemasaran tersebut. bagian kelima akad penjaminan syariah perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang syariah, dan uusriba, maisie, garam, zalim, risalah, maksiat, dan objek haram. perjanjian penjaminan syariah dan perjanjian penjaminan ulang syariah wajib menggunakan akad kafilah bil umrah. perusahaan penjaminan dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan membentuk uus. bagian keenambbesarnya tarif ijp, ijk, iju, dan iku ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit: risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan: rasio klaim,, dan pemasaran, dan keuntungan. ketentuan mengenai ijp atau ijk sebagaimana dimaksud padalainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang melebihipenjaminan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf sampai dengan huruf lembaga penjamin hanya dapat memberikan biaya akuisisi yang berhubungan dengan perolehan bisnis. lembaga penjamin dilarang memberikan biaya akuisisi sebagaimana dimaksud pada melebihi (dua puluh per seratus) dari nilai ijp, ijk, iju, atau iku yang diterima. bab cadangan, klaim, pembayaran klaim, dan peralihan hak tagih bagian kesatu cadangan lembaga penjamin wajib memiliki cadangan klaim dan cadangan umum. lembaga penjamin wajib membentuk cadangan klaim paling sedikit: (nol koma nol satu per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri, atau penjumlahan dari yo0 (seratus per seratus) dari nilai penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan, dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (injured but not reported), mana yang lebih banyak. klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (injured but not reported) sebagaimana dimaksud pada huruf dihitung berdasarkan rata rata klaim ditanggung sendiri yang telah dibayarkan pada (tiga) bulan terakhir. lembaga penjamin wajib menyisihkandalam hal akumulasi cadangan umum sebagaimana dimaksud pada telah mencapai (lima puluh per seratus) dari modal disetor, kebijakan untuk menyisihkan cadangan umum dapat mengikuti kebijakan rapat umum pemegang saham atau yang setara. cadangan umum sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian. bagian keduapengajuan klaim bagian ketiga pembayaran klaimmberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran klaim paling lama (lima belas) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap permohonan pembayaran klaimlembaga penjamin wajib membayar klaim dalam jangka waktu paling lama (lima belas) hari kerja sejak adanya persetujuan sebagaimana dimaksud padadalam hal permohonan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada memerlukan kesepakatan dari terjamin, permohonan dimaksud harus dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari terjamin. ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau penolakan atas permohonan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada dan jangka waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada bagi lembaga penjamin yang merupakan program pemerintah pusat atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan perundang undangan tersendiri. bagian keempatlepaskan hak tagih atas penjaminan kredit, pembiayaan, atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk tujuan selain usaha produktifmperoleh hasil penagihan secara proporsional berdasarkan lingkup (coverage) penjaminan, dengan mempertimbangkan biaya penagihan. baboleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah secara tertib, teratur, relevan, dan akurat. ketentuan retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: ketentuan retensi sendiri minimum, dan ketentuan retensi sendiri maksimum. ketentuan retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada huruf adalah sebagai berikut: untuk nilai penjaminan atau penjaminan syariah sampai dengan kurang dari rp25. (dua puluh lima juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit (tujuh puluh lima. (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan kurang dari rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah), wajib ditahan sendiri paling sedikit sebesar jumlah paling banyak antara: rp25. (dua puluh lima juta rupiah), atau (lima belas0. (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan kurang50. (lima puluh juta rupiah), atau (sepuluhsama dengan atau lebih100. (seratus juta rupiah), atau (lima per seratus) dari nilai penjaminan atau penjaminan syariah dimaksud. retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada huruf untuk masing masing terjamin dilarang melebihi (sepuluh per seratus) dari ekuitas perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah. dalam hal nilai retensi sendiri minimum sebagaimana dimaksud pada melebihi nilai retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada berlaku ketentuan retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada bab vii kapasitas penjaminan dan nilai penjaminan bagi usaha produktif. lembaga penjamin wajib menjaga gearing ratio untuk penjaminan bagi usaha produktif paling tinggi (dua puluh) kali. lembaga penjamin wajib menjaga total gearing ratio paling tinggi (empat puluh) kali.lima per seratus) dari total nilai penjaminan. nilai penjaminan bagi usaha produktif sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lama (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha. bab viii larangan lembaga penjami, serta koperasiekuitas perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah lingkup kabupaten kota wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp25. (dua puluh limaprovinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp50.nasional wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp100. (seratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. perusahaan penjaminan ulang atau perusahaan penjaminan ulang syariah wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp200. (dua ratus miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama (tiga) tahun setelah memperoleh izin usaha. uus perusahaan penjaminan dengan lingkup kabupaten kota wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp10. (sepuluhprovinsi wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp15. (lima belasnasional wajib memiliki ekuitas paling sedikit rp30. (tiga puluh miliar rupiah) dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun setelah memperoleh izin usaha. bab investasi lembaga penjamin bagian kesatu jenis investasicc. surat berharga yang diterbitkan oleh bank indonesia,'dan atau il. penyertaan langsung pada perusahaan sektor jasa keuangan indonesiaj . dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif, dan atau penyertaan langsung pada perusahaan sektor jasa keuangan syariah indonesia. investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan sukuk korporasiwajibotoritas jasa keuangan, dan cc.purchase agreement sebagaimana dimaksud dalam huruf dan purchase agreement syariah dalam huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: setiap transaksi purchase agreement dan purchase agreement syariah mengakibatkan perubahan pada kepemilikan efek,lembaga keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank. menggunakan kontrak perjanjian tertulis yang menerapkan global master purchase agreement, cc., transaksi purchase agreement dan purchase agreement syariah: jangka waktu tidak melebihi (sembilan puluh) hari, dan nilai purchase agreement dan purchase agreement syariah paling banyak (delapan puluh per seratus) dari nilai pasar surat berharga yang dijadikantanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dimiliki dan dikuasai oleh lembaga penjamin yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan atas nama lembaga penjamin,, dan tidak ditempatkan pada bangunan atau tanah dengan bangunan yang sedang diagungkan, dalam sengketa, dan atau diblokir pihak lainwajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: penyertaan langsung dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas, dan dalam hal lembaga penjamin menjadi pemegang saham terbesar atau memiliki paling sedikit (dua puluh lima per seratus) saham pada perseroan terbatas, lembaga penjamin,perusahaan penerbit jenis investasi berupa obligasi korporasi dan atau medium term notes merupakan lembaga jasa keuangan non bank, ketentuan untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dapat dikecualikan sepanjang: jenis investasi memiliki peringkat (satu) tingkat bawah investment grade, dan lembaga jasa keuangan non bank yang menerbitkan obligasi korporasi dan atau medium term notes tersebutlembaga jasa keuangan non bank. bagian kedua batasan investasi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulang yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupa tanah dan bangunandan memiliki manajemen risiko yang memadai. lembaga penjamin yang akan menempatkan investasi pada jenis investasi berupapurchase agreement sebagaimana dimaksud dalam huruf dan purchase agreement syariah sebagaimana dimaksud dalam hurufmemiliki jumlah aset paling sedikit rp1. (satu triliun rupiah): dan cc. memiliki manajemen risiko yang memadai. investasi dalam bentuk deposito pada bank sebagaimana dimaksud dalam hurufdalam huruf wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: pada setiap bank umum atau bank umum syariah dilarang melebihi (tiga puluh per seratus) dari jumlah investasi, dan pada setiap bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariahdeposito pada bankyang menempatkan investasi dalam bentuk deposito pada bank, wajib ditempatkan pada deposito bank umum, unit usaha syariah pada bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan atau bank pembiayaan rakyat syariah yang dimiliki oleh pemerintah dengan memperhatikan tingkat kesehatan bank dimaksud. investasi dalam bentuk obligasi korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang melebihi (sepuluh per seratus) untuk setiapsaham yang tercatat bursa efek indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf dilarang melebihi (lima per seratus) dari jumlah investasi untuk setiap emiten dan seluruhnya dilarang melebihi 20x (dua puluh per seratus) dari jumlah investasireksa dana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan reksa dana kecuali investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas ditetapkan paling tinggi 10y6 (sepuluh per seratus) dari jumlah investasiharus memenuhi ketentuan sebagai berikut: dilarang melebihi (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi lembaga penjamin, dan dilarang melebihi (sepuluh per seratus) dari jumlah emisi medium term notes. investasi dalam bentuk purchase agreement sebagaimana dimaksud pada huruf dan purchase agreement syariah huruf untuk setiap counterpart dilarang melebihi (dua per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya dilarang melebihi (lima per seratus) dari jumlah investasitanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf dilarang melebihi (limapenyertaan langsungdilarang menempatkan investasi dalam bentuk penyertaan langsung melebihi (lima belas per seratus) dari jumlah investasi. jumlah seluruh penempatan perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan ulangpenempatan perusahaan penjaminan syariah dan perusahaan penjaminan ulang syariahinvestasi lembaga penjamin yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi tidak termasuk penyertaan langsung, dilarang melebihi (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi. pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud pada seratus seratus) berdasarkan suatu perjanjiankesesuaian dengan batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi. direksi harus memastikan batasan investasi pada saat melakukan penempatan investasi telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan bab kesehatan keuangan bagian kesatu umum lembaga penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya. pengukuran kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: rasio likuiditas: gearing ratio, reliabilitas: dan penilaian sendiri (self assessment) tata kelola perusahaan yang baik bagi lembaga penjamin. kewajiban pemenuhan kondisi kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada bagi uus dilakukan secara terpisah dengan komponen rasio likuiditas dan reliabilitas sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan komponen lain yang diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai tata cara pengukuran kesehatan keuangan lembaga penjamin sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian kedua rasio likuiditas dan reliabilitas lembaga penjamin wajib menjaga tingkat likuiditasnya. lembaga penjamin wajib menjaga rasio likuiditas paling rendah (seratus dureliabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kemampuan lembaga penjamib xii pemanfaatan teknologi informasi lembaga penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi. lembaga penjamin wajib memiliki manajemen risiko yang memadai terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang paling sedikit mencakup:mantauan, dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi, dan cc. sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi. lembaga penjamin wajib memiliki situs web. situs web sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat informasi sebagai berikut: izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau otoritas lain sebelum terbentuknya otoritas jasa keuangan, struktur organisasi dan nama pejabat lembaga penjamin paling sedikit dewan komisaris, dewan pengawas syariah (jika ada), direksi, dan pejabat satu tingkat bawah direksi, alamat, jaringan kantor cabang, alamat surat elektronik, nomor telepon kantor, dan nama pejabat kantor cabangpenjamin yang aktif, penerapan tata kelola perusahaan yang termuat dalam laporan tahunan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, informasi mengenai uus dan usaha penjaminan syariah bagi perusahaan penjaminan yang menjalankan usaha penjaminan syariah dan atau memiliki uus, dan informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari lembaga penjamin. lembaga penjamin wajib melakukan pengisian informasi yang disajikan dalam situs web sebagaimanadan atau kantor lain yang ditunjuk oleh kantor pusat.imbal jasa penjaminan yang selanjutnya disingkat ijp sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penjaminan. imbal jasa kafilah yang selanjutnya disingkat ijk sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penjaminan. imbal jasa penjaminan ulang yang selanjutnya disingkat iju sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang penjaminan. imbal jasa kafilah ulang yang selanjutnya disingkat ikudimaksud pada paling lama (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin yang memiliki pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebutlembaga penjamin yang memiliki pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wajib menempatkan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) tersebut pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat. ketentuan mengenai pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) wilayah indonesia mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. bab xiii lembaga penunjang penjaminan bagian kesatu pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lembaga penjamin dapat menggunakan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam menjalankan usahanya. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang digunakan, wajibpada wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian peringkat. kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terdiri dari: menghimpun data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya, dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating). data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta data lainnya yang dihimpun dan diolah oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat digunakan untuk menghasilkan informasi pemeringkatan (rating). informasi pemeringkatan (rating) yang dihasilkan oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf baik yang bersifat individual maupun agregat, paling sedikit memuat: kelayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memperoleh penyediaan dana, rekam jejak reputasi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam memenuhi kewajiban penyediaan dana: pemeringkatan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk memenuhi kewajiban penyediaan dana, karakter usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasiaturan main yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang menggunakan informasi pemeringkatan (rating). kebijakan dan prosedur operasional kegiatan pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: langkah langkah kegiatan pengamanan data, level akses, cc. prosedur pengubahan data, pengamanan informasi, business continuity plan, 'end user computing, disaster recovery plan, pemantauan terhadap operasional termasuk audit trail, prosedur pemberian informasi pemeringkatan (rating), dan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan dapat menghimpun dan mengolah data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya. dalam rangka memperluas dan memperkaya cakupan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud pada pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat melakukan kerja sama dengan: kementerian dan atau lembaga negara lainnya, lembaga jasa keuangan, dan atau badan usaha lainnya. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat memperoleh data sebagaimana dimaksud pada secara langsung berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang undangan. pengelolaan data usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dan data lainnya oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mencakup kegiatan penghimpunan, pengolahan, dan pendistribusian data. dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyelenggara sistem informasi dan transaksi elektronik. dalam rangka pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib melakukan langkah langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterisian, keamanan, dan kerahasiaan data. dalam rangka menjaga akurasi, keterisian, keamanan, dan kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib menempatkan server dan database dalam wilayah republik indonesia. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memiliki pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) yang ditempatkan pada lokasi yang terpisah dari kantor pusat. pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan (rating) adalah: lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, kementerian dan lembaga negara lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi sumber data pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang bersangkutan, cc. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi lain, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas informasi pemeringkat (rating) yang bersangkutan, dan atau pihak lain. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib mengadministrasikan seluruh permintaan terhadap informasi pemeringkatan (rating) dari pihak, sebagaimana dimaksud pada pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian informasi pemeringkatan (rating) kepada pihak sebagaimana dimaksud pada dalam rangka pelaksanaan tugasnya, otoritas jasa keuangan dapat meminta data yang dikelola oleh pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara langsung. atas permintaan data sebagaimana dimaksud pada pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi wajib memberikan akses kepada otoritas jasa keuangan berupanya, dan hal hal lain yang diperlukan. bagian kedua agen penjamin dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga penjamin dapat menggunakan jasa agen penjamin. agen penjamin sebagaimana dimaksud pada merupakan orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan pemasaran kegiatan usaha penjaminan untuk dan atas nama lembaga penjamin. agen penjamin dilarang menggelapkan ijp, ijk, iju, dan atau iku. lembagalembaglembaga penjamin yang diaken. bagian ketiga broker broker merupakan pihak yang memberikan jasa konsultasi dan atau perantaraan dalam pemberian penjaminan serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama terjamin. broker wajib memberikan keterangan yang sejelas jelasnya kepada lembaga penjamin tentang objek penjaminan yang dijadikan. broker wajib memberikan keterangan yang sejelas jelasnya kepada terjamin tentang ketentuan isi sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah, termasuk mengenai hak dan kewajiban terjamin. broker dilarang menerbitkan dokumen pemberian penjaminan atau penjaminan syariah sementara dan atau sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah. broker penjaminan atau broker penjaminan syariah dapat menerima pembayaran ijp atau ijk dari terjamin. broker penjaminan ulang atau broker penjaminan ulang syariah dapat menerima pembayaran iju atau iku darinerbitkan sertifikat penjaminan atau sertifikat kafilah setelah menerima pembayaran ijp atau ijk sebagaimana dimaksud pada dari broker penjaminan atau broker penjaminan syariah. bab xiv pelaporan lembaga penjamin wajib menyampaikan laporan bulanan secara lengkap kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai bentuk, susunan,adalah berdasarkan tahun taklim. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada disusun dalam mata uang rupiah, danapabiladalam hal lembaga penjamiselailembaga penjamin wajib menyampaikan laporan sewaktu waktu bila diperlukan oleh otoritas jasa keuangan. lembaga penjami lembaga penjamin. lembaga penjamipedoman akuntansi lembaga penjamin lembaga penjaminyang relevan bagi lembaga penjamin dan pedoman akuntansi lembaga penjamin indonesia. ketentuan mengenai pedoman akuntansi lembaga penjamin indonesia sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuanganpasaldan atauatau rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dan atau memuat: restrukturisasi aset dan atau liabilitas, penambahan modal disetor,bab kegiatan usaha bagian kesatu ruang lingkup usaha perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariahdan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dan ataudan atau harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setaradan atauan ataudan atau lembaga penjamin wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dan atauperaturan otoritas jasa keuangan ini,dalam hal lembaga penjamitertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada lembaga penjamin dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan atau sanksi pencabutan izin uus tanpa didahuluiselama masa berlakuan: dilarang melakukan penjaminan, dan tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala kewajiban termasuk kewajiban penjaminan yang telah dilakukan sebagaimana tercantum dalam sertifikat penjaminan, sertifikat kafilah,s5), danlembaga penjamin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif. besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada adalah sebagai berikut: rp1. (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan: dan paling banyak rp360. (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk laporan keuangan tahunan yang terlambat disampaikan. lembaga penunjang penjaminambatalan pernyataan pendaftaran. lembaga penunjang penjaminaunjang penjaminan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada otoritasj .sampai denglembaga penunjang penjaminunjang penjaminambatalan pernyataan pendaftaranidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan membatalkan pernyataan pendaftaran lembaga penunjang penjaminambatalan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf kepada masyarakat. bab xviii ketentuan peralihan bagidan telah melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dikecualikan dari ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalambentukan cadangan klaimjangka waktu pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalamretensi sendirinilai penjaminan bagi usaha produktiftiga) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. uus yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamkondisi keuangan sebagaimana dimaksud dalam paling lama (dupaling lama (dua) tahun sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. bab xixyelenggaraan usaha lembaga penjamin contoh format laporokusaha penjaminan penjaminan syariah penjaminan ulang penjaminan ulang syariah") berupa: pada tanggal. sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian mencakup: produk, manfaat: mekanisme klaim: serta hak dan kewajiban para pihakpermohonan kegiatan usaha lainny. tentang penyelenggaraan usaha lembaga penjamin, dengan ini kami menyampaikan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha lain berupa . sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi uraian mencakup: kegiatan usaha yang akan dilaksanakankegiatan penjaminan bersama (co guarantee)penjaminan bersama (co guarantee). sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi), dan anggota (member) serta porsi pertanggungan dari setiap anggota penjaminan bersama, analisis prospek usaha, dan rancangan perjanjian kerja samabagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah contoh format laporan kegiatan usaha kerja sama pemasaran (co branding)kerja sama pemasaran (co branding). sebagai kelengkapan data, bersama ini kami sampaikan dokumen yang berisi: uraian mengenai mekanisme kerja sama pemasaran (co branding) yang akan dilaksanakan: uraian mengenai calon penerima jaminan, lembaga penjamin, dan lembaga keuangan, serta ruang lingkup tanggung jawab masing masing pihak, analisis prospek usaha, dan rancangan perjanjian kerja sama pemasars) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahsampai dengan huruf produk, manfaat, mekanisme klaim, serta hak dan kewajiban para pihak. otoritas jasa keuangan menerbitkan surat pencatatan pelaporan kegiatan usahusaha, lembaga penjamin dapat melaksanakan kegiatan usaha tersebut. bagian kedua kegiatan usaha lainnya bagi perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariahdalam huruf wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan.pada harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memenuhi ketentuan tingkat kesehatan, dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah harus mengajukan permohon: kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, analisis prospek usaha, dan cc. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional sebagaimana dimaksud pada dan kelayakan analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariahperusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariahatau perusahaan penjaminan syariah dianggap membatalkan permohonan. dalam hal otoritas jasa keuangan menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada penolakan harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasannya. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan. dalam hal kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah berupa pemasaran produk jasa keuangan, proses permohonan sebagaimana dimaksud pada dapat dilaksanakan bersamaan dengan permohonan perizinan persetujuan pendaftaran pemasaran produk jasa keuangan dimaksud. bab iii

sta lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bank. kepatuhksanaan fungsi kepatuh) maupun kuratif (ex post), bahwa upaya yang bersifat preventif (ex ante)dalamdisektor perbankan dari bank indonesia otoritas jasa keuangan, diperlukan pengaturan kembali pelaksanaan fungsi kepatuhksanaan fungsi kepatuhfungsi kepatuhan bank umum. bab satuan kerja kepatuhan bagian pertama independensi dan kriteria satuan kerja kepatuhan wajib independen. pejabat dan staf satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (conflict interest) dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhansumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. kepala satuan kerja kepatuhan wajib memenuhi kriteria paling sedikit: memenuhi persyaratan independensi, menguasai ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang undangan, cc. tidak melaksanakan tugas lainotoritas jasa keuangan. bagian kedua tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan dalamwajib paling sedikit: membuat langkah untukotoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan,otoritas jasa keuangan secara semester dan diterima otoritas jasa keuangan paling lamadalam hal batas waktu penyampaian laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari sabtu, hari minggu, dan atau hari libur, laporan kepatuhan disampaikan pada hari kerja berikutnya. bank dianggap terlambat menyampaikan laporan kepatuhan apabila laporan diterimotoritas jasa keuangan setelah batas akhirotoritas jasa keuangan paling lamapelaporan laporan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam disampaikdengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum. laporan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan secara luring (offline)nggota dewan komisaritahunan rat)direksi, anggota dewan komisaris, pegawailaksanaan fungsi kepatuhpreventif (ex anteketentuan peraturan perundang undangan termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.sedikit (dua) kali dalam satu tahun, dan memberikan saran untukuntuk iii direktur yang membawakan fungsi kepatuhan bagian pertama independensi dan kriteriaotoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang undangandalam hal direkturtujuh) hari kerja berturut turut,nk wajib segera mengangkat pengganti direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, paling lamamengenai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam dan larangan membawakan fungsi fungsi sebagaimana dimaksud dalam dalam hal direktur lain sebagaimana dimaksud pada tidak ada, jabatan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh direktur lain yang membawakanotoritas jasa keuangan. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab direktur yang membawakan fungsi kepatuhan tugas dan tanggung jawab direktur yang membawakan fungsi kepatuhan, wajib paling sedikit: merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank, mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh direksi: cc. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yangdari bank yang berkedudukan luar negerimengenai perseroan terbatas, dalam hal diperlukan keputusan terhadap perbuatan tertentusedikit secara triwulanan.

sma tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. kepatuh, dan integrasi pasar keuanganpreventif (ex ante) maupun kuratif (ex post). upaya yang bersifat preventif (ex ante)asipreventif (ex ante)ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. khusus bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeria dan atau penyaluran dana sertapenilaian kemampuan dan kepatutan serta ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengaturyang dimaksud dengan berhalangan sementara antara lain cuti, sakit, dan atau dinas. yang dimaksud dengan berhalangan tetap antara lain kehilangan kewarganegaraan indonesia, meninggal dunia, mengalami cacat fisik, mengalami cacat mental, dan atau kondisi lain yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugasnya dengan bayang(dissenting opinion) dalam hal terdapat kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang undangan. tanggung denganotoritas jasa keuangan maupun otoritas pengawas lain yang berwenang. yang dimaksud dengan perbuatan tertentu adalah perbuatan yang terkait dengan aksi korporasi (corporate actions) antara lain penggabungan, peleburan, pengambilalihan, penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) dan penawaran umum perdana (initial public offering ipo). bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, laporan disampaikan kepada pemimpin kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dengan tembusan kepada pihak yang berwenang mengawasi kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, sesuai dengan struktur organisasi bank. yang dimaksud dengan satuan kerja kepatuhan wajibkepada direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. satuan kerja kepatuhan dibentuk kantor pusat bankhuruf langkah langkah untuk jawabdanyang dimaksud dengan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan antara lain:dan atau bertindak sebagai narahubung (contact person)sedikit terdiri ataspada ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank umum dan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah. huruf laporan kepatuhan paling sedikit terdiri atas: pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan, risiko kepatuhan yang dihadapi, potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan dihadapi depan, dan mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan. laporan kepatuhanotoritas jasa keuangan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan paling sedikitotoritas jasa keuangan dan atau ketentuan peraturan perundang undangan yang dilanggar, dan dampak yang ditimbulkan untuk jangka pendek dan jangka menengah baik secara finansial, gangguan terhadap kelangsungan usaha, maupun penurunan reputasi bankontoh: laporan kepatuhan periode bulan januari sampai dengan bulan juni batas akhir waktu penyampaian laporan kepatuhan adalah tanggal juli laporan kepatuhan tersebut dinyatakan terlambat disampaikan apabila diterima otoritas jasa keuangan pada tanggal sampai dengan tanggal agustus laporan kepatuhan dinyatakan tidak disampaikan apabila sampai dengan tanggal agustus laporan kepatuhan tidak diterima otoritas jasa keuangan atau diterima otoritas jasa keuangan setelah tanggal agustus cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengenaan sanksi administratif berupa denda tersebut tidak menghapus kewajiban bank untuk menyampaikan laporan. cukup jelas. cukup jelas.

png lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perusahaan pembiayaan infrastruktu infrastruktur, bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagai lembaga keuangan berperan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas infrastruktur guna mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, cc. bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudential, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan terhadap ketentuan mengenai perusahaan pembiayaansahaan pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastruktur. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapat dipersamakan dengan itu, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayamengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. bagian ketiga modal disetor pada saat pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit rp1. (satu triliun. sumber dana untuk penyertaan modal kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang berasal dari: kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain, dan pinjaman. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit rp2. (dua triliun rupiah) dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. rencana peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada disampaikan pada saat pengajuan izin usaha. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada berpotensi tidak terpenuhi karena kondisi pasar, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat melakukan perubahan rencana peningkatan modal disetor pada rencana bisnis dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. bagian keempat kepemilikan asing kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan infrastrukturrusahaan pembiayaan infrastruktur. batasan kepemilikan asing pada perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi perusahaan pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastrukturbagian kelima kepengurusan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memiliki paling sedikit: (tiga) orang anggota direksi, (dua) orang anggota dewan komisaris, cc. (satu) orang komisaris independen, dan (satu) orang anggota dps bagisetiap direksi perusahaan pembiayaan infrastruktur: wajib menetap indonesia, dan dilarang melakukan penangkapan jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memiliki direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. direksisatu) perusahaan lain. dewan komisaristiga) perusahaan lain. penangkapan jabatan bagi komisaris independen perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada dilarang dilakukan pada perusahaan pembiayaan infrastruktur lain dan atau pada perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf jik infrastrukturmbiayaan infrastrukturmbiayaan infrastruktur. tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada jika: anggota dewan komisaris selain komisaris independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham perusahaan pembiayaan infrastrukturmbiayaan infrastruktur. setiap direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud padaembiayaan infrastruktur wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: keuangan, administrasi, dan akuntansi, pemasaran, pembiayaan, dan investasidan pengendalian fraudpembiayaan infrastrukturrusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memiliki pegawai yang memiliki keahlian bidang pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan proyek. pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada wajib didukung paling sedikitpembiayaan infrastruktur, dengan melampirkan dokumen: salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahk, persetujuan, dan atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, data direksi dan dewan komisaris, meliputi: fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi yang berkewarganegaraan asing, daftar riw hidup, surat pernyataan: tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu badan hukum dililitkan, dan fotokopi kartu izin tinggal sementara kita), kartu izin tetap kitap), dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi dan dewan komisaris berkewarganegaraan asing, data pemegang saham selain psp, meliputi: orang perseorangan, dihampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf angka angka dan angkakan termasuk bagi badan hukum asing sesuai dengan peraturan negara asal, laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan interimdari badan hukum yang bersangkutan. pemerintah, dihampiri dengbidang pembiayaan infrastruktur, bagi pemerintah pusat, dan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan bidang pembiayaan infrastruktur, bagi pemerintah daerah.bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk: bukti setoran tunai dari pemegang saham, rekening koran perusahaan pembiayaan infrastruktur sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha, dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama perusahaan pembiayaan infrastruktur yang bersangkutansyariah yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha, rencana bisnis untuk (lima) tahun pertama yang paling sedikit memuat: rencana pembiayaan dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud, dan proyeksi arus kas, posisi keuangan dan perhitungan laba rugi tahunan dimulai sejak perusahaan pembiayaan infrastruktur melakukan kegiatan operasional, dilengkapi dengan asumsi yang digunakan, bukti kesiapan operasional paling sedikit memuat: susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia, sistem dan prosedur kerja, daftar aset tetap dpembiayaan infrastrukturatau akad pembiayaan, infrastruktur sistem informasi: dan nomor pokok wajib pajakpembiayaan infrastrukturembiayaan infrastrukturfotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, dan fotokopi pedoman tata kelola yang baik. permohonan izin usaha dan atau anggota dpsotoritas jasa keuangan berwenang melakukan peninjauan kantor perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk memastikan kesiapan operasional perusahaan pembiayaan infrastrukturinfrastruktur yang melaksanakan pembiaypembiayaan berdasarkan prinsipmbiayaan infrastruktumbiayaan infrastruktupembiayaan infrastrukturusaha ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab kantor cabang perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akan membuka kantor cabang wajibpembukaterhitung sejak tanggal pembukaan, dengan melampirkan:kepala cabang serta jumlah karyawan, kantor cabang sebagaimana dimaksud pada dapat menjalankan semua jenis usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan menyelenggarakan tata usaha pembukuan sendiri, penutupcabangkantor cabang. bab vii unit usaha syariah perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menjalankan sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk uus. pembentukan uus sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan: mengalokasikan modal kerja bagi uus yang disisihkan secara terpisah,cc. mempunyai pembukuan yang terpisah antara perusahaan pembiayaan infrastruktur dan uus, dan mempunyai pimpinan uus yang memenuhi persyaratmempunyai keahlian dan atau pengalaman bidang jasa keuangan syariah, dan tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada perusahaan pembiayaan infrastruktur yang sama. untuk dapat membentuk uus sebagaimana dimaksud pada perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib terlebih dahulu memperoleh izin pembentukan uus melalui penyampaian permohonan kepada otoritas jasa keuangan dihampiri dengapembiayaan infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip deposito berjangka atas nama perusahaan pembiayaan infrastrukturmbiayaan infrastruktur yang sama, dan bukti keahlian, pelatihan, dan atau pengalaman bidang keuangan syariah infrastruktur, dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan berdasarkan prinsip syariah dan contoh akad yang akan digunakan, dan rencana kerja uus yang akan dibentuk, yang memuat paling sedikit: studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, target penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip. infrastrukturlakukanberdasarkan prinsipnutupan uusuusuus. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan analisis atas kelayakan rencana penyelesaian hak dan kewajiban uus dan kelengkapan atas dokumen dalam rangka penutupan uuspenutupan uus sebagaimana dimaksud pada dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur telah memenuhi ketentuan penutupan uus sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan izin pembentukan uus dari perusahaan pembiayaan infrastruktur dimaksud. bab viii sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana bagian kesatu sumber pendanaan untuk membiayai kegiatannya, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat memperoleh sumber pendanaan dari: penerbitan surat berharga, pinjaman yang bersumber dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah asing, organisasi multilateral, dan bank dan atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri, cc. pinjaman subordinasi, hibah, dan atau sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. sumber pendanaan untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib memenuhi prinsip syariah. terhadap pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada dan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajibdanaan. perusahaan pembiayaan infrastrukturinfrastruktur harus diperoleh dari perbandingan antara penjumlahan: surat berharga yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam huruf pinjaman sebagaimana dimaksud dalam huruf dan cc. pinjaman subordinasisebagaimana dimaksud pada huruf merupakan pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan persyaratan sebagai berikut: paling singkat berjangkapemberi pinjambagian kedua penyertaan perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada: perusahaan sektor jasa keuangan, dan atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam penyertaan langsung bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah wajib dilakukan dengan memenuhi prinsip syariah. jumlah seluruh penyertaan langsung perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling tinggi (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan infrastruktur yang bersangkutan. ekuitas sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada laporan keuangan audit terakhir. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada pada saat melakukan penyertaan. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur akan melakukan penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada penyertaan langsungyertaan langsung. bagian ketiga penempatan dana perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat menempatkan dana dalam bentuk deposito dan giro pada bank, surat utang negara, sertifikat bank indonesia, efek berbentuk kontrak investasi kolektif, dan atau instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling kurang layak untuk investasi (investment grade) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memenuhi prinsip syariah. penempatan dana sebagaimana dimaksud padaempatan dana. bab penilaian tingkat kesehatan bagian kesatu umum perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati hatianpembiayaan infrastruktur agar sesuai dengan prinsip syariah. tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur yang selanjutnya disebut tata kelola perusahaan yang baik adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk menentukan keputusan dan pengelolaan perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang selanjutnya disebut tingkat kesehatan adalah hasil penilaian kondisi perusahaan pembiayaan infrastrukturbab kegiatan usahamanajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.individual. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastrukturperusahaan pembiayaan infrastruktursecara individual dan konsolidasireliabilitas: dan permodalan ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur secara individual sebagaimana dimaksud pada dan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dilaksanakan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan nonblok. bagian kedua penilaianperusahaan pembiayaan infrastruktur. perusahaan pembiayaan infrastrukturdan meliputi: keterbukaan, akuntabilitas,memuat paling sedikit: tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dps: kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal, kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal, kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal, kebijakan remunerasi, dan fl. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. otoritas jasa keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik. otoritas jasa keuangan berwenang meminta perusahaan pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastruktur wajib memenuhi permintaan otoritas jasa keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada bagian ketiga penilaian profil risiko paragraf kesatu penerapan manajemen risiko perusahaan pembiayaan infrastrukturs, dan risiko kepatuhan. penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada sampai denganaragraf kedua mekanisme penilaianinheren: dan kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam dalam operasional perusahaan pembiayaan infrastruktur. penilaian terhadap risiko inheren sebagaimana dimaksud pada huruf memuat penilaian terhadap penerapan prinsip kehati hatian oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur paling sedikit: kualitas piutang pembiayaan, cadangan piutang pembiayaan, dan bpp. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas piutang pembiayaan senantiasa baik. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menetapkan kualitas piutang pembiayaan yang sama terhadap: (satu) debitur dengan beberapa pembiayaan yang berbeda, dan atau (satu) debiturpiutang pembiayaan sebagaimana dimaksud pada perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menggunakan kualitas piutang pembiayaan yang paling rendah. kualitas piutang pembiayaan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian: prospek usaha debitur, kinerja keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitupenilaian terhadap kinerja keuangan, atau margin bagi hasil imbal hasil untuk kegiatan berdasarkan prinsip syariah,an dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian kualitaualitas piutang pembiayaan yang dikategorikan sebagai pembiayaan bermasalah terdiri atas piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang memiliki piutang pembiayaan dengan kategori kualitas pembiayaan bermasalah sebagaimana dimaksud pada setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan, lebih dari (lima persen) dari total pembiayaan. perusahaan pembiayaan infrastrukturinfrastrukturembiayaan ditetapkan paling tinggi senilai saldo piutang pembiayaannya. perusahaan pembiayaan infrastrukturuntuk penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi bpp kepada pihak terkait paling tinggi (dua puluh lima persen) dari ekuitas perusahaan pembiayaan infrastrukturinfrastruktur, badan usaha mana perusahaan pembiayaan infrastruktur infrastrukturinfrastruktur infrastrukturdengan perusahaan pembiayaan infrastruktur dan atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi bpp kepada (satu) debitur paling tinggi (empat puluh persen) dari ekuitas perusahaan pembiayaan infrastruktur. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi bpp kepada (satu) kelompok debitur paling tinggi yo0 (lima puluh persen) dari ekuitas perusahaan pembiayaan infrastruktur. apabila perusahaan pembiayaan infrastrukturmerupakan ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha. jik, debitur memiliki ketergantungan keuangan dengan debitur lain, debitur menerbitkan jaminan untuk mengambil alih dan atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban debitur lain jika debitur lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur, debitur digolongkan sebagai anggota suatu kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada ketentuan mengenai kelompok debitur sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi: badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, holding badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah termasuk anak usahanya. pemberian pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan, dan atau kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah. pembiayaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan bentuk pemberian pembiayaan dengan kriteriambiayadebitur. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur melakukan kegiatan usaha berdasarkan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf) hari kerja setelah perusahaan pembiayaan infrastrukturperusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pemenuhan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. selain melakukandukungan kredit: dasar perhitungan ekuitas dalam menghitung bpp sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan ekuitas dalam laporan bulanan terakhir perusahaan pembiayaan infrastruktur sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan.muat paling sedikit: kinerja reliabilitas, sumber reliabilitas: dan kesinambungan reliabilitas perusahaan pembiayaan infrastruktur.muat paling sedikit: tingkat kecukupan permodalan, dan pengelolaan permodalan. perusahaan pembiayaan wajib memenuhi rasio permodalan paling sedikitlebih lanjut mengenai tata cara perhitungan rasio permodalan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab pelaporan bagian kesatu laporan tahunan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas: laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan laporan manajemen, dalam bentuk cetak dan salinan elektronik kepada otoritas jasa keuangan paling lambat tanggal april tahun berikutnya. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disusun berdasarkan tahun taklim. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan disusun dalam mata uang rupiah. bagian kedua laporan bulanan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan laporan bulanan kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur memiliki uus, perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan laporan bulanan uus kepada otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada dan diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan nonblok. bagian ketiga perubahan anggaran dasar tertentu perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima belas) hari kerja sejak persetujuan dan atau diterimanyaperubahan nama perusahaan pembiayaan infrastruktur, perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur, pengurangan modal disetor, dan atau penambahan modal disetor. pelaporan perubahan nam, dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari perusahaan pembiayaan infrastruktur. pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahlaporan pengurangan modal disetor bagipelaporan penambahan modal disetoryang berwenang, salinan akta risalah rapat umum pemegang saham, bukti penambahan modal disetor, berupa,laporan keuangan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi saldo laba, konversi pinjaman, dan atau dividen saham, dan rencana bisnis tahunan dan langkah perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam penggunaan penambahan modal disetor. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur merupakan perusahaan terbuka atau memperdagangkan sahamnya bursa efek, kewajiban penyampaian laporan perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf hanya berlaku jika terdapat perubahan psp. bagian keempat perubahan direksi, dewan komisaris, dps, dan pemegang saham dalam hal perusahaan pembiayaan infrastrukturanggota direksi, dewan komisaris, dan atau anggota dpsdokumen aliran akta rapat umum pemegang saham mengenai pengangkatan anggota direksiyang berwenang. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur melakukan perubahan pemegang saham,pemegang sahamaliran akta risalah rups yang menyetujui perubahan kepemilikan, disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. bagian kelima pelaporan perubahan alamat perusahaan pembiayaan infrastruktursepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaandengan dihampirilarangan perusahaan pembiayaan infrastruktur dilarang: menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat, dan atau menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak kreditnya. bab xii pengawasan otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur. untuk pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan berpedoman pada: peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pemeriksaan langsung lembaga jasa keuangan nonblok,bab xiii penetapan status pengawasan otoritas jasa keuangan menetapkan status pengawasan perusahaan pembiayaan infrastruktur. status pengawasan perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada meliputi: status pengawasan status pengawasan atau cc. status pengawasanjika.rasio kecukupan modal sama dengan atau lebih besar dari (sepuluh persen) dan memenuhi: rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5y0 (lima persen) namun kurang dari 15y6 (lima belas persen) dari total piutang pembiayaan, tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan peringkat komposit dan atau cc. tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan peringkat komposit namun terdapat faktor dengan peringkat atau peringkatperusahaan pembiayaan infrastruktur wajib melaksanakan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan otoritas jasa keuangan. tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana padaps, atau imbalan kepada pihak terkait, tidak melakukan atau menunda distribusi dividen, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, membatasi implementasi rencana pelaksanaan aktivitas baru, tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, dan atau penyediaan dana baru, menjual sebagian aset dan atau kewajiban perusahaan pembiayaan infrastruktur kepada pihak lain,perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan atau tindakan pengawasan lainatauperusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan: rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan daftar pihak terkait secara lengkap, paling lama (sepuluh) hari kerja sejakrencana tindakperusahaan pembiayaan infrastrukturpaling lama (lima) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. pemberian jasa konsultasi, penyertaan modal dan atau upaya mencarikan pasar swap yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dengan membentuk uus dan atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah setelah memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. untuk dapatdalam huruf 'd, perusahaan pembiayaan infrastruktur harus memenuhi persyaratan: rencanadimaksud telah dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan pembiayaan infrastruktur, memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit dalam hal rencana tindakinfrastruktur wajib mengajukan revisi rencana tindak paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan jika rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib melaksanakan rencana tindak yang telah mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk posisi setiap akhir bulan paling lambat tanggal (sepuluh) bulan berikutnya. apabila tanggal (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, realisasi rencana tindak wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: permasalahan perusahaan pembiayaan infrastruktur, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan cc. waktu pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal kondisi perusahaan pembiayaan infrastruktur membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf penetapan sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur. jika,dalam hal perusahaan pembinaan infrastruktur memenuhi kriteria: rasio kecukupan modal kurang dari (sepuluh persen), rasio pembiayaan bermasalah secara neto (non performing financing npf net) sama dengan atau lebih dari (lima belas persen) dari total piutang pembiayaan, dan atau cc. tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dengan peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada melakukan langkah perbaikan sesuai tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang meminta perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk: melakukan penambahan modal disetor, melakukan penggabungan atau peleburan, dan atau tidak melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan dari otoritas jasa keuangan. dalam hal otoritas jasa keuangan telah menetapkan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam status pengawasan sebagaimana dimaksud pada dinyatakan tetap berlaku. perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan: laporan keuangan terkini berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta rekening administratif, rincian piutang pembiayaan terkini yang dikelompokkan berdasarkan kualitas, peringkat komposit tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan infrastruktur terkini, informasi dan dokumen mengenai: daftar terkini rincian tagihan dan kewajiban perusahaan pembiayaan infrastruktur kepada pihak terkait, dan informasi lain yang diperlukan otoritas jasa keuangana (lima) hari kerja sejak perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan dalam status pengawasan bab xiv pencabutan izin usaha pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur yang: bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, karena, keputusan rapat umum pemegang saham, berdasarkan penetapan pengadilan,dikenai sanksi pencabutan izin usaha, tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur, atau melakukan penggabungan atau peleburan dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur lain. dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau bubar karena jangka waktu berdirinya sudah berakhira (dua puluh) hari kerja sejak rapat umum pemegang saham dilaksanakan, dihampiri dengan:dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur bubar berdasarkan putusan pengadilana (dua puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. laporan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur dan putusan pengadilan yang menyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap. perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur harus melaporkan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (dua puluh) hari kerja sejak perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan dari instansi berwenang. laporan sebagaimana dimaksud pada dihampiri dengan: risalah rapat umum pemegang saham, salinan akta perubahan anggaran dasar yang telah memperoleh persetujuan dari instansi berwenang, cc.berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam atau otoritas jasa keuangan melakukan analisis atas kelayakan rencana penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan infrastruktur dan kelengkapan atas dokumen persyaratansebagaimana dimaksud dalam atau dalam hal perusahaan pembiayaan infrastruktur telah memenuhi kelayakan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam atau otoritas jasa keuangan melakukan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur. bab penegakan kepatuhan bagian kesatu rencana pemenuhan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada otoritas jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan terhitung sejak penetapan terjadinya pelanggaran oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama (satu) bulan sejak pemberitahuuntuk pelanggarpada dan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada dan yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan. bagian kedua sanksi administratif perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan huruf dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan danhuruf dan dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar rp100. (seratus juta rupiah). perusahaan pembiayaan infrastruktur yang melanggar ketentuan dan dan dan dan dikenai sanksi administratifsebesar rp25. (dua puluh lima juta rupiah). dalam hal perusahaan pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastruktur dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. dalam halsebanyak (tiga) kali dengan masa berlaku masing masing paling lama (satu) bulan, dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku peringatan tertulissetelah berakhirnya masa berlaku peringatan tertulis ketigntuk jangka waktu paling lama (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak (satu) kali untuk jangka waktu paling lama (enam) bulan. perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dikenaietelahatau perusahaan pembiayaan infrastruktur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan mengenakan sanksi pencabutan izin usaha. cc. memenuhi ketentuan gearing ratio, dan tidak sedang dikenai sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan infrastruktur yang akanwajib mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: mekanisme, penerapan prinsip kehati hatian dan mitigasi risiko, analisis prospek usaha, hak dan kewajiban para pihak, dan contoh perjanjian yang akan digunakan, dari kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang akan ditawarkacc. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur, yang diajukan. dalam haldisetujui,pembiayaan infrastrukturxvi ketentuan peralihan izin usaha bagi perusahaan pembiayaan infrastruktursurat persetujuan pembentukan uus yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan otoritas jasa keuangan ini dinyatakan sebagai izin pembentukan uus. setiap persetujuan yang telah diberikan oleh otoritas jasa keuangan yang telah disampaikan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku. psp,yang telah: berkedudukan sebagai psp, atau telah menjabat sebagai direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps, pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, tetap dapat menjadi psp anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps. pada perusahaan pembiayaan infrastruktur. kegiatan penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkanjadikan dasar perhitungan bpp. bab xvii ketentuan penutup ketentuan mengenai pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dinyatakan mulaiperusahaan pembiayaan infrastruktura agg ica rel |e34 sss, pee asas senin siris sus ap) kel usai iwj sis tagging $i3 asi le) eni isis spo baru asap akan per atg bolango canada seal bug 3ysg5, ba) depo gir endapan ai5 dosis ets male soy sebab saa,a gabegodi naa ka25i3 ifasdas3 as) sesar (a55 u05umur 9w3 makro anthem seo ta) sula basis nisa sek sau nia. bye reni gan ena ojanyolalul sea0 kane aau sang . 2ee (ller etal elegan ica) dhb sed eei2 el: 3y3a buni sad sea "ep seks sagu tn: sta l3b da. beb piala era rel tara er: relung 892p hut pengen pia gas pet teri dia ana nanti a.a tg: sak. koro) pena sin see inang koro) ii kuning inna hana tgn nn: tee ps3s ena sigap mn: tag dibatasi ala were ag 8g. cek taiga nh speak s3s8 amin dae ipa g25 see tur era s8a$ ses cit ina asi &g$ tap ane: ipa, fei tren tak iban nanang sea pnas daa er dasar tea beda ase sga tee lag tera kniga (emtek press bel hen lp) agilis da. pss aturan.go tel ad. s3ag $$. iss bip f3, s3s3 seg &|g sesi sagi san bia "uang terletak. fee per: begs era beri? ssesaksses2 e2sss3 lois tel 5eng 550some5 badan gaga ban isis p3n53 s35 (sla38 lag desa gat sga3g ($$ hee as| spm he: eye eaa i8g nsesesase mov erin) saka: ie) sass ta, iis gea p3, ke) tol aja lang ola tesla d39 320p (2s bee iae samu . le| asn ker s3, eta ita, psa kolega mang bunga eng aang besa men beban esa den bean ata pesenam, kov selain (rea tg! jeda bag en ses ners helesars er3633 ku) . 3g ado 53x bag mw ss! (5s329# aga sss er: car jahe tt2x fee ke: ana slgsisptani e33 (ssi ert ata berasa nie pai dna gag ten: opa fee 2ilang cas asap3 ter kep bag: see bee bata jasa en: gg! ses b83 era asa sp3 p. sonia sil bolatgteda e3sfa283 (3d yes anak less toba besi fee erna! tai ke! s5. irafanis2 sg: a35 sesering 5533ehir bea ara serasah anos ane: cn: top apes e3tsi sa3s ara. pes api hoh sas bike ala sanga ang eee e85 sedifippasa en: sebelas lala aap ta3 sang seg aa goa seg ban.a sesparisd (ala 5go33 sesi s3$$ g0. tas a53 esp 0a3 mes ip3s$ rasa pe93dasar sun eg3.dt ttw pee. kader pena naga s55k sesiiass3itas333 badar wat egc essa g88 sei sen: sip pes scl tragedies ttg gagak a33 nafas (persgigung basa asa es3t naa a53 cases sone iai sapa he) era ea: g0g ieg bep ise3 emas sisa33 uw39 ss. gorggegah sis oga 839i snn nmr das sea ts) wait dar hyo) ss$ besa da) 33s ss,a0 bos ttm gaga 0segi edu (spec jasa (ebdadag las bram nan more2n2 sea peta s5g ages nigra3 san spec a80 he! eeuw sss$ s.e aap sip (s9 sig si53 spb sss bis ay. ce: dea, see ses segrahasise,siang (mas besseigang arg3 sas sisa argo gas. kej ku) ge. s9fi303 ef! ins e3g vae$ sea get dad f332 kiat (spa canoe sse pdb dig jaeiegas3 arh nek ilusi yg, baru33 sas s3ads5 eat3 sojemunani elisa a32 aa. g8r ($$ $as8 i | sisi3 set3 oon mou 3x33 a20 sig i83 soy are tenaga sub ae, tatang ora ang cina pos goa isa eng angin aaa h26b4y3 bay mba dukun pso sek ses 3u5koko0epos rabu umb anu aaa kera) uv0 g9ugu0 yo. s033g ted sehabis s8s suhbgap hera isi giat433 sesi pipa oei sang ora esa smp pre era iab ukkunguspano kan rre snn men np: seng sisa ban rena man kmp? bay see ice kets rpgeye eas pompa lee krb saran beban fee s9533 satwa iban kari go, asi bbs, one ing spi uii ben sep ash ixo pas ses 0u05 aug per asa prog lagu nek soal ran poyayoplpihumuyiyuioi awetan aku olga keras tes fan osg ioo sang rose line esai tge eee ss5a0 rei oe5 ehog tutttukukmuml lan a4, ke, kep) nn. lc) ssh tan cam aed sen otoritas jasa keuangan menetapkan keputusan persetujuan kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur. dalam hal otoritas jasa keuangan menolakinfrastruktur yang menjadi objek pembiayaan infrastruktur meliputi: infrastruktur transportasi, infrastruktur infrastruktur perumahan rakyat, infrastruktur bangunan negara, dan infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam huruf sampai dengan huruf yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. infrastruktur yang menjadi objek pembiayaan sebagaimana dimaksud pada mengacu pada jenis infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. bab iii bentuk badan hukum, kepemilikpembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastruktur hanya melalui transaksi bursa efek. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling tinggi senilai ekuitas pemegang saham.pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pembiayaan infrastruktur, pembelian saham perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan atau cc. penambahan modal disetor perusahaan pembiayaan infrastruktur. setiap psp wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. calon psppsp

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perusahaan pembiayaan infraumumberwenang mengatur dan mengawasi perusahaan pembiayaan infrastruktur. perusahaan pembiayaan infrastruktur merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk menunjang pendanaan atas pembangunan fasilitas infrastruktur selain pendanaan yang bersumber dari apbn maupun pendanaan dari sektor perbankan. keberadaan perusahaan pembiayaan infrastruktur diharapkan dapat berkontribusi untuk semakin mempersempit gap kebutuhan pendanaan untuk proyek infrastruktur yang dinilai saat ini masih cukup besar. selanjutnyusahaan pembiayaan infrastruktur diharapkan dapatselain infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah. penugasan dimaksud perlu didukung dengan payung hukum khususnya perluasan mandat penugasan bagi sektor perusahaan pembiayaan infrastrukturinfrastruktur. melalui penerbitan peraturan otoritas jasa keuangan diharapkan pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat lebih optimalyang antara lain mengatur mengenai: kegiatan usaha, bentuk badan hukum, kepemilikan, modal disetor saat pendirian, kepemilikan asing, susunan organisasi, perizinan usaha, kantor cabang, unit usaha syariah, sumber pendanaan, penyertaan, penempatan dana, penilaian tingkat kesehatan, pelaporan, larangan, pengawasan berbasis risiko, penetapan status pengawasan, pencabutan izin usaha, dan penegakan kepatuhandan atau kreditur, sehubungan dengan operasional kantor cabang. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melakukan kegiatan usaha adalah dalam bentuk telah melakukan penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariahuus. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat berharga yang diterbitkan melalui mekanisme penawaran umum berdasarkan peraturan perundangan bidang pasar modal, termasuk surat berharga yang diterbitkan tidak melalui mekanisme penawaran umum seperti medium term notes mtn). huruf angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan organisasi multilateral antara lain lembaga keuangan internasional dan bergerak bidang pembangunanbc pembiayaan infrastruktur yang memiliki ekuitas sebesar rp2triliun danmodal disetor sebesar rp1 triliun mendapatkan totalpendanaan sebagai berikut: pinjaman yang diterima dari bank xyz sebesar rp200 miliar, penerbitan obligasi sebesar rp500 miliar, pinjaman subordinasi yang diterima dari pemegang sahamsebesar rp500 miliar, penerbitan medium term notes sebesar rp200 miliar. abc pembiayaan infrastruktur juga memiliki penyertaan pada def sebesar rp100 miliar. dengan demikian, nilai gearing ratio dari abc pembiayaan infrastruktur adalah sebagai berikut: gearing ratio (pinjaman dari bank penerbitan obligasitpinjaman subordinasitpenerbitan medium term notes) (ekuitas pinjaman subordinasi) penyertaan gearing ratio gearing ratio ( rp200 miliar rp500 miliar rp500 miliar rp200 miliar) rp2 triliun rp500 miliar) rp100 miliar gearing ratio abc pembiayaan infrastruktur gearing ratioyang dimaksud dengan bank adalah bank umum dan bank umum syariah. yang dimaksud dengan efek berbentuk kontrak investasi kolektif kik) , sebagai contoh: kik reksadana, kik dana investasi real estate, dan atau kik dana investasi infrastruktur. yang dimaksud dengan lembaga pemeringkat adalah lembaga pemeringkat yang terdaftar otoritas jasa keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuanuntuk memengaruhi pengelolaan dan atau kebijakanperusahaan anak dengan cara apapun, baiksecaralangsungmaupun tidak langsung. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan reliabilitas adalah kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, termasuk bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan pembiayaan infrastruktur. huruf yang dimaksud dengan permodalan adalah kemampuan dalam menjaga kecukupan modal sebagai unsur yang digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko atas 15set yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan keterbukaan (transparency) adalah keterbukaandalam proses pengambilan keputusan danketerbukaan dalam pengungkapan danpenyediaaninformasi yang relevan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang mudahdiakses oleh pemangku kepentingan sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan dibidang pembiayaan infrastrukturrusahaan pembiayaan infrastruktur sehingga kinerja perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat berjalan secaratransparan, wajar, efektif, danrusahaan pembiayaan infrastruktur dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pembiayaan infrastruktur dan nilaietikamandirian (independence) adalah keadaan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dikelola secara mandiri dan profesmbiayaan infrastruktur dicukup jelas.,pembiayaan infrastrukturselaku lawan transaksi (counterpart) dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan pembiayaan infrastruktur. huruf yang dimaksud denganperusahaan pembiayaan infrastruktur untuk memenuhi kewajiban liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan pembiayaan infrastukturpembiayaan infrastrukturyuridis yang dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. huruf yang dimaksud denganperusahaan pembiayaan infrastruktur. huruf yang dimaksud dengan risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktaatan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam mengambil keputuskepatuhan adalah risiko yang timbul akibat perusahaan pembiayaan infrastrukturcukup jelas. cukup jelas. langkah yang dapat dilakukan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk menjaga piutang pembiayaantetap baik antara lain penerapan standarprosedur dan operasi yang memadai dan monitoring berkala ataskualitas piutang pembiayaan. yang dimaksud debitur yang dibiayai oleh beberapa kreditur antara lain untuk debitur yang mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan sindikasi dari beberapa kreditur. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan penugasan pemerintah adalah penugasan, sesuadebitur adalah pihak yang menandatangani perjanjian tertulis dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang berdasarkan prinsip syariah. yang dimaksud dengan mendapat penugasan adalah pada saat perusahaan pembiayaan infrastruktur menerima perintah penugasan berdasarkan peraturan perundangan maupun keputusan yang ditetapkan olehpasar swap adalah yang biasa dikenal dengan swap market. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan ad adalah cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengendali adalah pihak yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi pengelolaan dan atau kebijakan perusahaanyang dimaksud dengan modal yang disesuaikan adalah ekuitas dari perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. yang dimaksud dengan aset yang disesuaikan adalah nilai aset piutang pembiayaan setelah memperhitungkan bobot risiko. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan laporan manajemen adalah laporan nonkeuangan yang memuat informasi antara lain mengenai laporan dari direksi, dewan komisaris, dan dps, laporan profil kegiatan usaha perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko perusahaan, dan laportuk lainnya yangdipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat antara lain premi asuransi dan iuran dana pensiun. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan status pengawasan adalah pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan infrastruktur yang tidak memenuhi kriteria sebagai perusahaan pembiayaan infrastrukturperusahaan pembiayaan infrastruktur yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahastatus pengawasanpengawasan atau pengawasan2cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pihak terkait sini sama dengan pihak terkait dalam perhitungan bppbank atau lembaga jasa keuangan nonblok. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tindakan pengawasan lain antara lain perbaikan kebijakan atau prosedur manajemen risiko. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak terkait sini sama dengan pihak terkait dalam perhitungan bppode laporan lain adalah periode laporan selain laporan bulanan yang diwajibkan bagi perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkutama adalah psp, direksi, dewan komisaris, dan atau dps dari perusahaan pembiayaan infrastruktur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. untuk pemenuhan ketentuan dan peraturan otoritas jasa keuangan ini, perusahaan pembiayaan infrastruktur sebagaimana dimaksud tetap dapat menjalankan sebagian kegiatan usahanymenempatkansesuatuhanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanyapadakeuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbanganaspek pemanfaatan dan kelestarian. yang dimaksud dengan masalah adalah segala bentukkebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material danspiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi z(tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat danmembawa kebaikan (thohir) dalam semua aspek secaragolongan, sesuai dengan semangat kecamatan semesta(ramalan lil alamin). huruf yang dimaksud dengan tidak mengandung hal yang diharamkan adalah seperti seperti riba, maisie, garam, zalim, risalah, maksiat, dan objek haramuntung suntingan. yang dimaksud dengan garam adalah transaksi yang objeknyaresiden mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastrukturterpenuhi karena kondisi pasar adalah suatu keadaan luar kontrol yang terjadi pasar, misalnya pertumbuhan pendapatan maupun laba dari perusahaan pembiayaan infrastruktur yang terkoneksi tajam terkait dengan terganggunya kelancaran pembayaran pelunasan kewajiban debitur akibat kondisi makro ekonomi yang bergejolak.yang dimaksud dengan kepemilikan asing secara langsung adalah bentuk pemilikan saham perusahaan pembiayaan infrastrukturpembiayaan infrastrukturantara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi. contohnya, abc ppi komposisi kepemilikannya sebagai berikut: sah no, rno l bhi1 anor15y6cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf jumlah minimum (dua) orang angota dewan komisaris dapat memperhitungkan komisaris independepembiayaan infrastruktur maupun perusahaan yang bergerak luar bidang usaha sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur. cukup jelas cukup jelas cukup jelasyang dimaksud dengan memiliki keahlian bidang pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan proyek project financing antara lain memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman bidang yang relevan dengan pembiayaan infrastruktur dan atau pembiayaan proyek project financing. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melakukan kegiatan usaha adalah telah melakukan penyaluran pembiayaan infrastruktur

mid lembaran negara republik indonesia aktiva bersih. pedomy60hasil investasi reksa dana dalam (satu) tahun terakhir:

kios bea tambahan lembaran negara r.i aktiva bersih. pedom tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal perasuransian dana pensiun lembaga pembiayaaninerja dan mengembangkan industri bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah yang sehat diperlukan sumber daya manusia yang profesional, bahwa untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional, bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah wajib meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kete dan bank pembiayaan rakyat syariah diperlukan biaya dan persiapan yang baik dan terencana, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf perlu untuksumber daya manusia yang selanjutnya disingkat sdm adalah: anggota direksi dan anggota dewan komisaris bpr atau bars: anggota dewan pengawas syariah bars, dan pegawai bpr atau barssebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. dana pendidikan dan pelatihan adalah dana yang disediakan oleh bpr atau bars untuk pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidang perbankan meliputi operasional, pemasaran, dan manajemen bpr atau bars. bab dana pendidikan dan pelatihan bpr dan barspaling sedikit (lima persen) dari realisasi biaya sdm tahun sebelumnya. bpr dan bars wajib memenuhi kewajiban penyediaan dana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit (lima persen) setiap tahun. dalam hal bpr dan barsdm dalam pendidikan dan pelatihan, bpr dan bars wajib meningkatkan dana pendidikan dan pelatihan sehingga dapat mengikutsertakan paling sedikit: dilaksanakan oleh bpr atau bars sendiri, ikut serta pada pendidikan yang dilakukan oleh bpr atau bars lain, bersama sama dengan bpr atau bars lain menyelenggarakan pendidikan, mengirim sdm untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan, dan atau mengikutsertakan sdm pada program sertifikasi kompetensi kerja sdm bpr atau bars. program sertifikasi kompetensi kerja bagi sdm bpr atau bars sebagaimana dimaksud pada huruf harus diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalampelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada wajib diselenggarakan oleh pihak yang mempunyai kemampuan dan atau pengetahuan bidang perbankan baik yang berasal dari intern maupun eastern bpr atau bars. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud padasas prioritas dan pemerataan pengetahuan dan keterampilan sdm.bpr atau bars. rencana pendidikan dan pelatihan tahunan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam rencana bisnis bpr atau barpr dan bars yang sampai dengan akhir tahubab iii laporan realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam laporan realisasi rencana bisnis dan laporan pengawasanab sanksi bpr atau bars yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam dan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. bab ketentuan peralihan realisasi rencana pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam untuk periode tahun dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan dalam laporan pelaksanaan rencana kerja oleh dewan komisaris bpr dan bars.lembaran negara republik indonesia tahun nomor dpr bps, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor dpr dps)umum atau bank pembiayaan rakyat syariah.ii. demi cukup jelas. dana pendidikan dan pelatihan meliputi biaya: penyelenggaraan, honorarium pengajar, uang saku,penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. cakupan biaya sdm yang digunakan sebagai perhitungan dana pendidikan dan pelatihan untuk bpr mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat. cakupan biaya sdm yang digunakan sebagai perhitungan dana pendidikan dan pelatihan untuk bars mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank pembiayaan rakyat syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas cukup jelas tata cara penyusunanncana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan sdm. cukup jelas. tata cara penyusunan laporan realisasi dan laporan pengawasan terhadapalisasi pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan sdm, serta laporan pengawasan rencana bisniperusahaan pembiayaan. syariahperusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah, bahwa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional, bahwasudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri dalam mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga perlu diganti, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf dan huruf c,bab iii susunan organisasi perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi: administrasi dan akuntansi: pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihanlayanan pengaduan konsumen, pengendalian fraud, dan literasi dan inklusi keuanglaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada dengan melampirkan dokumen: data pemegang saham selain psp: orang perseorangan, dihampiri dengandari yang bersangkutanyang menyatakan bahwakejahatananggota direksi, anggota dewan komisarisanggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir, disertai dengan buktidan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham, fotokopi nomor pokok wajib pajak, dan data direksi badan hukum dari pemegang saham selain pspireksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa: (a) pemegang saham tidak memiliki kredit dan atau pembiayaan macet, (b) pemegang sahamc) pemegang sahamd) pemegang saham(e) pemegang sahampemerintah pusat:salinan akta risalah rups mengenai pengangkatan anggota dps, bagi perusahaan pembiayaan syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, fotokopi bukti pelunasan modal disetordalam bentuk: bukti setoran tunai dari pemegang saham, rekening koran perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha: dan fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentukdeposito berjangka atas nama perusahaanyang bersangkutan yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usahabukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa: susunanorganisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia, prosedur kerja, daftar aset tetapkpembiayaan, contoh akad pembiayaan syariah, bagi perusahaan pembiayaan syariah, infrastruktur sistem informasi, dan nomor pokok wajib pajak, rencanabisnis untuk (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat:laporan posisi keuangan awalil.paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dankerugian, dan penunjukan anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaanfotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, oo. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi perusahaan: dan bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakanusaha ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab keanggotaan pada organisasi lain perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi perusahaan indonesia. perusahaan yang memperoleh perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset. perusahaan yang memperolehdalam hal perusahaan tidak memiliki jenis agunan berupa aset yang dikelola dalam lembaga pencatatanmemiliki saham atau modal perusahmemiliki saham atau modal perusah,set, perusahaanuntukperusahaan wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan pengecualian dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan asetlampirkan dokumen: rincian jenis dan nilai agunan yang dimiliki perusahaan berdasarkan posisi laporan bulanan terakhir, dan rencana strategis pengembangan kegiatan usaha dan jenis agunan yang akan dikelola dalam jangka waktu (lima) tahun depan. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian dari kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan asetsetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan pengecualian dari kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset kepada perusahaan bersangkuttolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. perusahaan dapat menjadi anggota lembaga pengelola informasi perkreditan. bab sumber daya manusia bagian kesatusumber daya manusia untuk setiap tahun. pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan. perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan paling sedikit (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. bagian kedua penggunaan tenaga kerja asing perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja asing. perusahaan wajib mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asingselain direksi dan dewan komisaris dalam rencana bisnis perusahaan. tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada dilarang dipekerjakan selain sebagai: direksi: dewan komisaris: cc. tenaga ahli, atau konsultan. tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai direksi dan atau dewan komisaris harus memenuhi persyaratan: memiliki pengetahuan tentang indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasperusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai direksiperusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dewan komisaris wajib memiliki paling sedikit (lima puluh persen) anggota dewan komisaris yang merupakan warga negara indonesia. tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan atau konsultan dilarang menangani selain fungsi: teknologi informasi, manajemen risiko, dan fungsi lain berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan. tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan atau konsultan wajib memenuhi ketentuan: memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya, jangka waktu penggunaan masing masing tenaga kerja asing paling lama (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kali paling lama (satu) tahun, cc. menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerjotoritas jasa keuanganwajib memenuhi permintaan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada untukyang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dan atau konsultan wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing berupa tenaga ahli dan atau konsultan kepada tenaga kerja indonesia perusahaan. kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui: penunjukan (dua) orang tenaga kerja indonesia sebagaikerjtenaga kerja indonesia perusahaan. calon tenaga kerja asing yang akan menduduki jabatan sebagai direksi dan atau sebagai direksi dan atau dewan komisaris. persetujuan otoritas jasa keuangan ataslakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. permohonan persetujuanusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dan atau konsultan wajib memperoleh persetujuan otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asingfotokopi paspor yang masih berlaku,cc.lam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing. permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asingotoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asiklarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukmempekerjakan tenaga kerja asing disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing kepada perusahaan bersangkutan. dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. bab vii unit usaha syariah bagian kesatu pembentukan uus perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan syariah berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk uus. perusahaan pembiayaan yang menerima pendanaan berdasarkan prinsip syariah wajib menyalurkannya berdasarkan prinsip syariah. anggaran dasar perusahaan pembiayaan yang memiliki uus wajib memuat maksud dan tujuan perusahaan untuk menjalankan kegiatan pembiayaan syariah dalam anggaran dasarnya. uus wajib mempunyai pembukuan terpisah dari perusahaan pembiayaan. uus harus memiliki modal kerja pada saat pendirian paling sedikit rp100. (seratus miliar rupiah). modal kerja uus sebagaimana dimaksud pada wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama perusahaan pembiayaan dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum indonesia. modal kerja sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam surat keputusan direksi yang disetujui oleh dewan komisaris. pembentukan uus sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin pembentukan uus dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh izin pembentukan uus sebagaimana dimaksud pada direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan uus kepada otoritas jasa keuangan, dengan melampirkan dokumeyaitu melakukan kegiatan usaha pembiayadeposito berjangka atas nama perusahaan pembiayacc.6dan atau pembiayaan macet, dan tidak rangkap jabatan pada fungsi lainpada perusahaan pembiayaan yang sama, dan bukti keahlian, pelatihan, dan atau pengalaman bidang keuangan syariah, bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor uus beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan, dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan syariah dan contoh akad pembiayaan syariah, dan rencana kerja uus yang akan dibentuk, paling sedikit memuat: studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi, target penyaluran pembiayaan ataukantor cabang adalah kantor perusahaan yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon debitur dan menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan debitur. kantor cabang unit usaha syariah yang selanjutnya disebut kantor cabang uus adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepadamu dan melakukan kegiatan pembiayaan syariah, serta mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan pembiayaan syariah kepada calon debitur dan menandatangani hari kerja sejakmberikan persetujuan ataupembiayaanrusahaan pembiayaan yang memiliki uus wajib memiliki direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uus. direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan uus sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau perusahaan pembiayaan syariah dan komitmen dalam pengembangan uus.wajib memenuhi ketentudan cc. mempunyai keahlian, pelatihan, dan atau pengalaman bidang keuangan syariah. perusahaan pembiayadengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian kedua penutupan uus perusahaan pembiayaan yang akan menutup uus wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. penutupan uus dilarang merugikan kepentingan debitur dan kreditur. perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penutupan uus wajib: memberitahukan rencana penutupan uus kepada debitur dan kreditur, menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur, cc. menyelesaikan keberatan dari debitur dan kreditur, apabila terdapat keberatan dari debitur dan kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menyelesaikan hak dan kewajiban uus yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya. untuk memperoleh persetujuan penutuppenghentian kegiatan usaha pembiayaan syariah, alasan penutupan uus, daftar penyaluran pembiayaan syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama debitur, nominal pembiayaan syariah yang diterima, dan jangka waktu pembiayaan syariah, dan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur uusutupan uus diterima secara lengkap. dalam memproses permohonan persetujuan penutupannutupan uus disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan uus kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. dalam hal permohonan penutupan uus ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan. perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan rencana penutupan uus wajib: melaksanakan rups yang menyetujui penghentian kegiatan usaha uus, menghentikan seluruh kegiatan usaha uus, cc. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha uus dan rencana penyelesaian kewajiban uus dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional paling lama15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan uus, dan menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban uus paling lama (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan uus. perusahaan pembiayaan wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha uus kepada otoritas jasa keuangan paling lama15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban uus sebagaimana dimaksud dalam huruf diselesaikan. pelaporan penghentian kegiatan usaha uus sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan melampirkan dokumen: salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan uus, laporan posisi keuangan uus terakhir, cc. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban uus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat pernyataan dari direksi perusahaan pembiayaan yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban uusrusahaan pembiayaan. berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan melakukan: penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan uus, dan menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan uus. bagian ketiga pemisahan uus perusahaan pembiayaan dapat memisahkan uus menjadi perusahaan pembiayaan syariah. pemisahan uus sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan: perusahaan pembiayaan yang melakukan pemisahan uus dan perusahaan pembiayaan syariah hasil pemisahan uus harus memenuhi tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit dan tidak merugikan kepentingan debitur dan kreditur. perusahaan melakukan pemisahan uus sebagaimana dimaksud pada dengan cara mendirikan perusahaan pembiayaan syariah baru. pemenuhan modal disetorsebagaimana dimaksud dalam bagi perusahaan pembiayaan syariah hasil pemisahanharus dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk: deposito berjangka atas nama perusahaan pembiayaan syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum indonesia, dan atauyang akan melakukan pemisahan uus wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan pemisahmisahan uus, rancangan akta pendirian perusahaan pembiayaan syariah baru, cc. rencana penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur uus, rencanaberakhiran atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari perusahaan pembiayaan syariah baru, data pemegang saham selain psp sebagaimana dimaksud dalam huruf dari perusahaan pembiayaan syariah baru, surat pernyataan pemegang saham dari perusahaan pembiayaan syariah barurencana bisnis yang akan dilakukan untuk (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha perusahaan pembiayaan syariah, paling sedikit memuat: visi, misi, dan strategi bisnis, studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomidan susunanorganisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam dan bagi perusahaan pembiayaan syariahbaru hasil pemisahan uus. permohonan persetujuan pemisahbaruyang melakukan pemisahan uus sebagaimana dimaksud dalam tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan kegiatan usaha pembiayaan syariahemeriksaan pemenuhan ketentuan permodalan, cc. analisis kelayakan atas rencana pemisahan uushasil pemisahan uus: dan analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang undangan bidang pembiayaan syariah. otoritas jasa keuangan dapat melakukan peninjauan kantor perusahaan pembiayaan dan atau perusahaan pembiayaan syariah hasil pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemisahan uus. dalam hal permohonan pemisahan uus disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pemisahan uus kepada perusahaan pembiayaan yang bersangkutan. dalam hal permohonan pemisahan uumisahan uus dari otoritas jasa keuangan harus melaksanakan rups yang menyetujui pemisahan uumisahan uus, otoritas jasa keuangan berwenang membatalkan persetujuan rencana pemisahan uus yang sebelumnya telah diberikan. perusahaan pembiayaan yang melakukan pemisahan uus wajib melaporkan pelaksanaan rups yang menyetujuirups yang menyetujui pemisahan uus. pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui pemisahan uusmisahan uus, salinan akta pemisahan uus: salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat: nama dan tempat kedudukan, perjanjian atau kontrak pembiayaan syariah dengan debitur. penggabunganset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada (dua) perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada (satu) perusahaan atau lebih.risalah rups atas perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus yang menyatakan pengangkatan direksi, dewan komisaris, dan dps, fotokopi bukti pelunasan modal disetor perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham, fotokopi bukti penempatan modal disetor perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus dalam bentuk deposito berjangka atas nama perusahaan pembiayaan syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham, laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus: bukti kesiapan operasional dari perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus sebagaimana dimaksud dalam huruf dan bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha. berdasarkan pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui pemisahan uusncabut izin pembentukan uus dalam hal permohonan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus disetujui, dan cc. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang. otoritas jasa keuanganmemberikan persetujuan izin usaha tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. perusahaan pembiayaan syariah baru hasil pemisahan uus wajib melaporkan pelaksanaandisahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. bab viii kantor luar kantor pusat dan kantor luar kantor pusat unit usaha syariah bagian kesatu kantor luar kantor pusat paragraf umum perusahaan dapat membuka kantor luar kantor pusat dalam atau luar negeri. kantor luar kantor pusatsebagaimana dimaksud pada terdiri dari kantor cabang dan kantor selain kantor cabang. perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya. paragraf kantor cabang untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam perusahaan wajib memperoleh izin pembukaan kantor cabang dari otoritas jasa keuangan. perusahaan yang akan membuka kantor cabang harusuntuk memperoleh izin pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabangotoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonanizin pembukaan kantor cabang disetujui, otoritas jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan kantor cabang. dalam hal permohonan izin pembukaan kantor cabang ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara bertuliskan disertai dengan alasan penolakan. kantor cabangpembukaan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. kantor cabang perusahaan pembiayaan dilarang melakukan kegiatan pembiayaan syariah kecuali telah memiliki izin sebagai kantor cabang uus. perusahaan yang akan menutup kantor cabang wajib memberitahukan kepada debitur mengenai: rencana penutupan kantor cabangpelayanan kantor cabang yang ditutup kantor pusat atau kantor cabanglain. berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan kantor cabang. otoritas jasa keuangan berwenang mencabut izin pembukaan kantor cabang apabila dalam jangka waktu (enam) bulan secara berturut turut, kantor cabangluar kabupaten kota yang menjadi lingkup kewenangan kantor cabangperusahaan dapat membuka kantor selain kantor cabang. kantor selain kantor cabang sebagaimana dimaksud pada dilarang: memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon debitur: dan menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan debitur. kantor selain kantor cabang sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh kantor cabang sesuai dengan lingkup wilayah operasional kantor cabang. dalam hal perusahaan belum mempunyai kantor cabang sebagaimana dimaksud pada kantor selain kantor cabang bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh kantor cabang lain atau kantor pusatenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam untuk memperoleh izin peningkatan status kantor selain kantor cabang menjadi kantor cabang sebagaimana dimaksud pada direksi harus menyampaikan permohonan izi atau penolakan permohonan izin pembukaan kantor cabangmenjadi kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua kantor luar kantor pusat uus paragraf umum perusahaan pembiayaan yang memiliki uus dapat membuka kantor luar kantor pusat uus dalam atau luar negeri. kantor luar kantor pusat uus sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kantor cabang uus dan kantor selain kantor cabang uus. paragraf kantor cabang uus untuk dapat membuka kantor cabang uus sebagaimana dimaksud dalam perusahaan pembiayaan wajib memperoleh izin pembukaan kantor cabang uus dari otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan yang memiliki uus yang akan membuka kantor cabang uus sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi persyaratan: telah mencantumkan rencana pembukaan kantor cabang uustidak sedang dikenakan sanksi oleh otoritas jasa keuangan, dan memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan atauharus mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang uus kepada otoritas jasa keuangan,syariah dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan syariahbab bentuk badan hukum, kepemilikan, nama perusahaetentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada untuk perusahaan yang tercatat bursa efek mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. sumber dana untuk penyertaan modal kepada perusahaan dilarang berasal dari: dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan, data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan atau pelatihan mengenai uus. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonuusukaan kantor cabang uus disetujui, otoritas jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan kantor cabang uus. dalam hal permohonan izin pembukaan kantor cabang uus ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan. kantor cabang uuspembukaan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan pembiayaan yang memiliki uus yang akan menutup kantor cabang uus wajib memberitahukan kepada debitur mengenai: rencana penutupan kantor cabang uus uus dimaksud. pelaporan penutupan kantor cabang uusuusatau pengalihan pelayanan kantor cabang uus yang ditutup kantor pusat atau kantor cabang uus lain. berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan kantor cabangberwenang mencabut izin pembukaan kantor cabang uus apabila dalam jangka waktu (enam) bulan secara berturut turut, kantor cabang uusuus luar kabupaten kota yang menjadi lingkup kewenangan kantor cabang uusuus perusahaan pembiayaan yang memiliki uus dapat membuka kantor selain kantor cabang uus. kantor selain kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada dilarang: memberikan persetujuan pembiayaan syariah kepada calon debitur, dan menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan syariah dengan debitur. kantor selain kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh kantor cabang uus sesuai dengan lingkup wilayah operasional kantor cabang uus dimaksud. dalam hal perusahaan pembiayaan yang memiliki uus belum mempunyai kantor cabang uus sebagaimana dimaksud pada kantor selain kantor cabang uus bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh kantor cabang slain atau kantor pusat uusenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam untuk memperoleh persetujuan peningkatan status kantor selain kantor cabang uus menjadi kantor cabangdan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan, dan dataatau penolakan permohonan izin pembukaan kantor cabang uusuusuus menjadi kantor cabang uus sebagaimana dimaksud dalam bab perubahan kepemilikan setiap perubahan kepemilikan perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada harus dimuat dalam rencana bisnis perusahaan. setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan dalam rups setelah mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada i)diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor, penambahan modal disetor dimaksuddalam hal perusahaan memperdagangkan sahamnya bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada berlaku dalam hal terdapat perubahan psp.akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor menjadi paling sedikit (dua ratus lima puluh miliar). perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokume daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham: rancangan akta risalahancangrancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham, data calon pemegang saham selain psp sebagaimana dimaksud dalam huruf jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain psp: surat pernyataan calojika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan atau psp baru yang merupakanjika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetorkan akanfotokopi rekening koran perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjamanbagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing, dan il. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan jika terdapat penampakan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya psp baru, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon psp. dalam hal perubahan kepemilikan saham olehperubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula rencana peningkatan modal disetor paling sedikit (dua ratus lima puluh miliar rupiah). permohonan persetujuan perubahan kepemilikrubahan kepemilirubahan kepemilikan, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon psp, jika perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan,ubahan kepemilikan disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan kepada perusahaan yang bersangkutan. dalam hal permohonan perubahan kepemilikanperubahan kepemilikan perusahaan memerlukan persetujuan rups, perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam dari otoritas jasa keuangan harus melaksanakan rups yang menyetujui perubahan kepemilikperubahan kepemilikan, otoritas jasa keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain, dan pinjaman. psp yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling sedikit (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada perusahaan. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi psp baru hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan. bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham. perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan bidang ketenagalistrikan dan atau pelayaran dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada, pembelian saham perusahaan, dan atau cc. penambahan modal disetor perusahaan. perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang. pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikrubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, salincc. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham, fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam bentuk: rekening koran perusahaan, dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama perusahaan yang bersangkutan pada: salah satu bank umum atau bank umum syariah, dan fotokopi laporan keuangan perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani direksi perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetorbab penggabungan dan peleburan perusahaan dapat melakukan: penggabungan, atau peleburan. perusahaan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib memperoleh persetujuantelah dicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan: penggabungan atau peleburan tersebut tidak mengurangi hak debitur, dan kondisi keuangan perusahaan hasil penggabungan atau peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburencana kerja pelaksanaan penggabungan atau peleburan, paling sedikit memuat: langkah pelaksanaan, jangka waktu pelaksanaan penggabungan dan peleburan: dan rencana pemberitahuan kepada debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnyaakta pendirian dari perusahaan hasil pelebura dari perusahaan hasil penggabungan atau peleburan, laporan keuangan performa dari perusahaan hasil penggabungan atau peleburan, rencana bisnis untuk (tiga) tahun pertama dari perusahaan hasil penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan susunan organisasi dari perusahaan hasil penggabungan atau peleburan. permohonan persetujuhasil penggabungan atau peleburan. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujugabungan atau peleburdalam hal persetujuan penggabungan atau peleburperusahaan yang bersangkutan. dalam hal persetujuan penggabungan atau peleburannggabungan atau peleburan, otoritas jasa keuangan berwenang membatalkan persetujuan penggabungan yang sebelumnya telah diberikan. perusahaanggabungan, salinan akta penggabungan, dan dokumen yang menyatakan bahwa perusahaan yang menggabungkan diringgabungan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan yang menerima penggabungan dapat mengajukan permohonan izin atas namanya . perusahaan yang menerima penggabungan dilarang menjalankan uus dan atau kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang menggabungnggabungsebagaimana dimaksud dalam dan pencabutan izin usaha, izin pembentukan uus, dan atau izin pembukaan kantor cabang dari perusahaan yang menggabungkan diril, dan pemberinggabungan (a1l5 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. pelaporan pelaksanaanperusahaaa15leburan: salinan akta peleburan: cc. salinan akta pendirian perusahaan hasil peleburan, dan dokumen yang menyatakan bahwa perusahaanleburan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan hasil peleburan dapat mengajukan permohonanleburkan diri atas namanyaterdahulu yang dimiliki oleh perusahaan yang meleburkan diri. perusahaan hasil peleburan dilarang menjalankan uus dan atau kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan yang meleburleburtau mencabut izin usaha, izin pembentukan uus, dan atau izin pembukaan kantor cabang dari perusahaan yang meleburkan diri (jleburan (leburan wajib melaporkan pelaksanaan pelebu kepada instansi yang berwenang. pelaporan pelaksanaanahkan oleh instansi yang berwenang kepada otoritas jasa keuangan. bab konversi perusahaan pembiayaan menjadi perusahaan pembiayaan syariah perusahaan pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi perusahaan pembiayaan syariah. perusahaan pembiayaan yang akan melakukan konversi menjadi perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada wajib memperoleh persetujuan konversi dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan konversi perusahaan pembiayaan menjadi perusahaan perusahaan wajib memiliki maka perusahaan wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai psp tersebut menjadi pspfinance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi perusahaan pembiayaan, atau finance, pembiayaan, disertai dengan kata syariah dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, bagi perusahaan pembiayaan syariah. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada penggunaan nama perusahaan perusahaan. pembiayaan syariahlaporan keuangan terakhir yang telah diaudit, daftar kantor luar kantor pusat yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan dan atau uuspersetujuan konversipenyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur, proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah hasil konversi, dan rencana kerja terkait kegiatan pembiayaan syariahyang akan dilakukan untuk (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan syariah, paling sedikit memuat: sistem dan prosedur kerja, contoh akad pembiayaan syariah, studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi, rencana penyaluran pembiayaan syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud, danserta asumsi yang digunakrusahaan pembiayaan syariah. otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pembiayaan syariah barurusahaan pembiayaan konversi yang sebelumnya telah diberikan. perusahaan pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan rups yang menyetujui konversi menjadi perusahaan pembiayaankonversi menjadi perusahaan pembiayaanfotokopidan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan pembiayaan syariah hasil konversi. untukperusahaan pembiayaanmbiayaan atas namanya kepada otoritas jasa keuangan. permohonan izinpembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi, dengan melampaui dokumen berupa izin pembukaan kantor cabang yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan pembiayaan.disampaikan bersamaan dengan pelaporan pelaksanaan rups yang menyetujui konversi menjadi perusahaan pembiayaan syariahrusahaan pembiayaancc. memberikan, dan memberikyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf menyetujui atau mencatatmenyetujui izin pembukaan kantor cabang atas nama perusahaan pembiayaanmenerbitkan surat persetujuan atau pencatatan. dalam hal otoritas jasa keuangan menolak untuk: menetapkan izin usaha, menyetujui atau mencatat, penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya. perusahaan pembiayaanbab xii pelaporanperubahan anggaran dasar tertentu, anggota direksi, anggota dewan komisaris,anggotadewan pengawas syariah, dan alamat bagian kesatu pelaporan perubahan anggaran dasar tertentu perusahaanperubahan anggaran dasar tertentusebagaimana dimaksud pada meliputi perubahan: maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan, nama perusahaan, cc. tempat kedudukan kantor pusat perusahaan, dan atau status perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya. dalam hal perubahan maksud dan tujuan sertaperusahaan wajib memenuhi persyaratan dimaksud. pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usahaatau penerimaan surat pemberitahuan dari instansi berwenang, dan contoh perjanjian pembiayaan atau akad pembiayaan syariah yang akan digunakan, jika terjadi perubahan kegiatan usaha. pelaporan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksuddan fotokopi nomor pokok wajib pajakbukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru: dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas alamat baru dari perusahaan. pelaporan perubahan status perusahaandengan melampirkandan anggota dewan pengawas syariah perusahaan yangtelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang. pelaporan perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan atau anggota dps perusahaan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan direksi dengan melampirkan dokumen salinan akta rups mengenai pengangkatan anggota direksi,berwenang, kantor cabang, dperubahan. pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan melampirkan dokumenxiii penghentian kegiatan usaha atas permintaan perusahaan perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. perusahaankan sanksi pembekuan kegiatan usaha. untuk memperoleh persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahalasan penghentian kegiatan usaha, rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru, uraian mengenai kondisi perusahaan, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan, jumlah debitur, dan jumlah kewajiban perusahaan dan atau debitur, rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan perusahaan, dan bagian keempat modal disetor pada saat pendirian perusahaan harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit rp250. (dua ratus lima puluh miliar. bagian kelima kepemilikan asing kepemilikan asing pada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi85 (delapan puluh lima persen) dari modal disetor perusahaan. batasan kepemilikan asing pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi perusahaanmberikan persetujuanatau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiata analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalamperusahaan yang bersangkutan. dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiataatas penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam perusahaan wajibhak dan kewajiban perusahaan dalam jangka waktu paling lama (enamlakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan. perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah: seluruh hak dankewajiban perusahaan diselesaikan, atau batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf digunakan yang lebih dahulu. pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan melampirkan dokumen: bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha perusahaan: bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf cc. bukti pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf salinan akta anggaran dasar yang memuat kegiatan usaha yang baru yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang, laporan posisi keuangan penutupan perusahaahak dankewajiban perusahaanmegang saham. otoritas jasa keuangan melakukan analisis terhadap laporan penghentian kegiatan usaha perusahaan yang disampaikan oleh direksi sebagaimana dimaksud dalam 10l untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha perusahaan sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha perusahaan dalam jangka waktu paling lama (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap. bab xiv penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, dan pembubaran bagian kesatu penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal perusahaan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utangnundaan kewajiban pembayaran utang. pelaporan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan memuat uraian paling sedikit: nama pihak yang mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang, ringkasan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan cc. rencana tindak yang akan dilakukan perusahaan untuk menindaklanjuti proses penundaan kewajiban pembayaran piutang. bagian kedua kepailitan dalam hal perusahaan dalam proses pailitrnyataan pailit. pelaporan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan memuaturaian paling sedikit: nama pihak yang mengajukan pailit, ringkasan permohonan pernyataan pailit, dan cc. rencana tindak yang akan dilakukan perusahaan untuk menindaklanjuti proses pailit. bagian ketiga pembubaran perusahaan bubar karena: keputusan rups, berdasarkan penetapan pengadilan, atau cc. tindak lanjut prosesperusahaan yang akan melakukan pembubaran yang disebabkan oleh keputusan rups sebagaimana dimaksud pada huruf dan yang disebabkan oleh penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada huruf harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha. perusahaan yang akan melakukan pembubaran karena keputusan rups wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan pembubaran perusahaan karena keputusan rupnetapan pembubaran, rencana penyelesaian hak dan kewajiban debitur, dan salinan keputusan mengenai pemberian izin usahambubaran karena keputusan rupmbubarmbubaran karena keputusan rups disetujui, otoritas jasa keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pembubaran kepada perusahaan yang bersangkutan. dalam hal permohonan pembubaran karena keputusan rupmbubaran dari otoritas jasa keuangan dapat melaksanakan pembubaran dimaksud. perusahaan yang telah melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam wajib melaporkan pelaksanaan pembuba, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang. pelaporan pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh direksi dengan melampirkan dokumen: akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang, bukti pengumuman pembubardan cc. laporan posisi keuangan penutupan yang telah diauditdalam hal perusahaan bubar berdasarkan: penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam 105 huruf b, sebagaimana dimaksud dalam huruf likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada otoritas jasa keuangan paling lama15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan oleh likuidator dengan melampirkan dokumen: salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha perusahaan: dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetapbab pencabutan izin usaha pencabutan izin usaha perusahaan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. pencabutan izin usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan terhadap perusahaan yang: bubar karena: keputusan rups, berdasarkan penetapan pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha: cc. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan berdasarkan permintaan perusahaan, atau bubar sebagai akibat melakukan penggabungan atau peleburan. sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf dan huruf ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya. prosedur penyelesaian kewajiban oleh perusahaan yang dicabut izin usahanyyang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata finance, pembiayaan, dan atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama perusahaan. perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai perusahaan. bab xvi ketentuan lain lain perusahaan dapat melakukan integrasi dengan perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama. perusahaan yang akan melakukan integrasi menyampaikan permohonan persetujuan integrasi kepada otoritas jasa keuangan, dengan menyampaikan dokumen berupa: rencana tindak terkait integrasi yang akan dilakukan: pernyataan bersedia dari perusahaan yang akan menerima integrasi, laporan keuangan perusahaan yang akan melakukan dan menerima integrasi, performa laporan keuangan perusahaan yang akan melakukan dan menerima integrasi, dan persetujuan dari kreditur dalam hal yang diintegrasikan adalah liabilitas. otoritas jasa keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud ada otoritas jasa keuangan menyetujui atau menolak permohonan persetujuan integrasidilarang melakukan integrasi sebelum memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bab xvii penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan secara elektronikdan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan dan harus disampaiksetujuan, dan pelaporan kepada otoritas jasketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dikecualikan bagi perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan bidang ketenagalistrikan dan ataupelayaran. dalam hal: memiliki kepemilikan asing secara langsung dan atau tidak langsung melampaui (delapan puluh lima persen), dan bukan merupakan perseroan terbuka dan tidak memperdagangkan sahamnya bursa efek, perusahaan tersebutkeuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. perusahaan wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiapmerupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya. seluruhdan atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (database) pada sistem jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetaditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasa otoritas jasa keuangan dapat melakukan verifikasi dan atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam 114. perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam pada saat pelaksanaan verifikasi dan atau validasi oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada bab xviii penegakan kepatuhan bagian kesatu sanksi administratif perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan (l)dan dan dan 11lyang melanggar ketentuan huruf dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar (seratus juta rupiah). perusahaan yang melanggar ketentuan dan dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar (dua puluh lima juta rupiah)dikenai sanksidapat: menurunkan hasil penilaian tingkatkesehatan, dan atau melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama. bab xix ketentuan peralihan izin usaha perusahaketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini ditetapkan sepanjang perusahaan tidak melakukan perubahan nama perusahaan. permohonan persetujuan yang telah diterima otoritas jasa keuangan danyang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saatperusahaan harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (enam) bulan setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. perusahaan yangkurang dari (dua puluh lima persen) dan menggunakan tenaga kerja asing pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkanpekerjakan tenaga kerja asing yang belum memenuhi ketentuan mengenai: jenis jabatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam persyaratan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam cc. jenis fungsi yang dapat ditangani olehdan atau persyaratanharus memenuhi ketentuan mengenai proporsi anggota dewan komisaris yang merupakan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu paling lambat (dua) tahun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. bagi perusahaan pembiayaan yang masih menerima pendanaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku dan tidak berencana untuk membentuk uus, pendanaan yang telah diterima tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pendanaan berakhir serta tidak dapat menerima pendanaan berdasarkan prinsip syariah yang baru. setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap perusahaadengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diaturperusahumum peraturan otoritas jasa keuangan tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan merupakan penyempurnaperusahaan. dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha perusahaan yang bersifat dinamis, diperlukan industri perusahaan yang sehat, kuat, produktif, dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat. kondisi persaingan antar perusahaan semakin tajam yang menyebabkan pelaku usaha untuk bergerak lebih cepat, dinamis, dan terintegrasi dalam menciptakan peluang sinergi dan efisiensi. untuk menindaklanjuti kondisi persaingan usaha dan perkembangan usaha yang dinamis tersebut, perlu disusun penyesuaian peraturan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan yang komprehensif, jelas, dan memberikan kepastian hukum sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan otoritas jasa keuangan kepada pelaku industri perusahaanantara lain: peningkatan modal disetor pada saat pendirian dan penyempurnaan ketentuan dan prosedur perizinan usaha, penggunaan tenaga kerja asing, pemisahan uus, pelaporan, pembukaan dan penutupan kantor luar kantor pusat, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan perubahan kepemilikan, serta penerapan sanksi. penyempurnaan peraturan ini juga dibuat dalam rangka mendukung program pelayanan prima melalui pengaturan penggunaan teknologi informasi l(e licensing) dalam proses perizinan, persetujuan, dan pelaporhukumasing adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan negara lain serta berkedudukan luar wilayah indonesia. huruf yang dimaksud dengan "dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya antara lain fotokopi sertifikat keahlierima pendanaan berdasarkan prinsip syariah adalah pendanaan yang dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentanganmengenai tingkat kesehajelas. huruf cukup jelas. huruf yaitu pengakuan aset yang dimiliki uus sebelumnya sebagai modal disetor perusahaan pembiayaanmbiayaan syariah. aset uus yang dapat diakui sebagai modal disetor paling rendah sebesar ekuitas uus. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rencana penyelesaian hak dan kewajiban debitur dan kreditur uus memuat paling sedikit: rancangan pemberitahuan rencana pemisahan uus kepada debitur dan kreditur, dan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban kepada debiturselain kantor cabang antara lain kantor pemasaran (point sale) atau kantor penagihan. cukupjelas. yang dimaksud dengan izin pembukaan kantor cabang meliputi izin sebagai kantor cabang bagi perusahaan pembiayaan atau kantor cabang syariah bagi perusahaan pembiayaan syariah. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan melakukan kegiatan pembiayaan syariah adalah memasarkan, mengadministrasikan, menandatangani perjanjian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan tidak melakukan kegiatan operasional adalah kantor cabang tidak menyalurkan pembiayaan baru. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kantor selain kantor cabang antara lain kantor pemasaran (point sale) atau kantorpemilikan antara lain: perubahan komposisi saham, pengambilalihan, cc. perubahan modal disetortanpa mengakibatkan perubahan komposisi saham, dan penambahan pemegang saham barmpatan dana dalam crow account dan atau deposito berjangka sebesar perkiraan nilai penambaancangan akta penggabungan atau peleburan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai perseroan terjahatan keuangan lain antara lain tindak pidana korupsi dan perpajakan. huruf yang dimaksud dengan pinjamantara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ekuitas bagi pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas adalah selisih lebih antara aset dengan liabilantara lain rencana penyelesaian portofolio pembiayaan konvensional yang telah dimilikidisampaikan jika ada. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha ubahan alamat perusahaan didasarkan pada tanggal pindah secara fisik yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. cukup jelas. yang dimaksud dengan menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi perusahaan adalah perusahaan melakukan perubahan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar sehingga tidak lagi menjadi perusahaan dan tidak diikuti dengan proses pembubadalah pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau liabilitas (satu) perusahaan kepada (satu) perusahaan lain. yang dimaksud dengan memiliki kegiatan usaha yang sama adalah sama sama menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah. cukup jelas. analisis yang dilakukan antara lain dalam rangka menilai apakah rencana tindak terkait integrasi memperhatikan kepentingan debitur dan kreditur. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan "menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan adalah otoritas jasa keuanganmiliki psp berlaku baik bagi perusahaan pembiayaan yang berstatus perusahaan tertutup maupun perusahaan pembiayaan yang berstatus perusahaan terbuka atau telah memperdagangkan sahamnya bursa efek. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kepemilikan asing secara langsung adalah bentuk pemilikan saham perusahaandiantara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi. contohnya, def finance komposisi kepemilikannya sebagai berikut:yang dimaksud dengan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing merupakan kondisi dimana pemegang saham dalam negeri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan modal. cukup jelas. cukup jelas. sebagai contoh, xyz finance memiliki kepemilikan asing secara langsung maupun tidak langsung sebesar o. selanjutnya, pada tanggal desember xyz finance melakukan perubahan permodalan berupa penambahan pemegang saham baru. dengan demikian, xyz finance wajib memenuhi ketentuan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam cukup jelas.salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disampaikan jika ada. huruf pemegang saham terakhir dikenal dengan istilah ultimate shareholder. pemilik manfaat dikenal dengan istilah beneficial owner. huruf angka cukup jelas. angka huruf perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, stuktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir disampaikan jika adaertifikasiyang dimaksud dengan bukti kesiapan operasional adalah bukti yang mendukung bahwa perusahaan telah siap untuk melakukan operasional pada saat memperoleh izin sesuai dengan strategi bisnis dan atau rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme mengikuti ketentuanketentuan mengenai pedoman tata kelola perusahaan yang baik mengikuti ketentuan sebagaimana diaturyang dimaksud dengan biaya perizinan adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatuyang dimaksud dengan lengkap adasumber daya manusia dilakukan oleh internal perusahaan dan atau mengikutsertakan sumber daya manusia perusahaan pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain diluarmid lembaran negara republik indonesia penjaminan. indeks. pedomanelolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indekselolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks perlu mengganti peraturan mengenai pengelolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeksbab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks adalah reksa dana selain dari yang disebutkan dalampengelolaan reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks ketentuan mengenai: larangan bagi manajer investasi reksa dana melakukan wajib menambahkan keterbukaan informasi atas investasi pada efek tersebut, paling sedikit mengenaidan risiko efek derivatifyang ditawarkan. reksa dana terproteksiterproteksi atau indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau unit penyertaan reksa dana terproteksikinerjaterproteksi sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil kinerja yang paling sedikit memuat: risiko pasar, yang menjadi basis proteksi, dan risiko likuiditas bagi pemegang saham atau unit penyertaan reksa dana terproteksidengan penjaminan wajib: menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan salinan kontrak penjaminan yang dibuat secara notaris antara manajer investasi dan bank kustodian dengan pihak yang memberikan penjaminan (penjamin guarantee) yang paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut: jumlah investasi yang dijamin, paling sedikit sama dengan jumlah investasi awal, jangka waktu penjaminan, pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu penjaminan (jika ada): ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya penjaminan: hal hal yang membuat reksa dana kehilangan hak atas penjaminan, syarat syarat dan pihak pihak yang dapat menghentikan penjaminan, risiko yang ditanggung oleh reksa dana, keadaan darurat, dan hal hal yang dimuat dalam perjanjian ini tidak boleh mengakibatkan atau menghilangkan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan yang berlaku. menunjuk lembaga yang dapat melakukan kegiatan penjaminan dan mempunyai izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai penjamin guarantee.penjelasan mengenai penjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf penjelasan mengenai penjamin guarantee, yang paling sedikit memuat: izin usaha: dan profil ringkas tentang penjamin guarantee. kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: manajer investasi wajib: melakukan investasi pada efek bersifat utang paling sedikit (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih: menentukan komposisi portofolio efek reksa dana. menjelaskan persentase dari nilai aktiva bersih reksa dana dengan penjaminan yang akan diinvestasikan pada efek dan instrumen pasar uang: dan menjelaskan kriteria pemilihan efek dan atau instrumen pasar uang. manajer investasi dilarang mengubah portofolio efek sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf angka kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemegang saham atau unit penyertaan reksa dana dengan penjaminan atau penurunan peringkat efek wajib menambahkan keterbukaan informasi mengenai investasi pada efek tersebut, yaiturisiko efek derivatif: dan informasi lain yang relevan mengenai investasi pada efek tersebutreksa dana dengan penjaminan yang ditawarkan. reksa dana dengan penjaminandengan penjaminan tersebut ataupun indikasi hasil yang akan diterima oleh pemegang saham atau unit penyertaandengan penjaminan sehubungan dengan asumsi dan kalkulasi kinerja dan indikasi hasil tersebut yang paling sedikit memuat: risiko pasar, risiko derivatif:: dan risiko likuiditas bagi pemegang saham atau pemegang unit penyertaanindeks wajib:tersebut wajib diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut: investasi pada efek yang ada dalam indeks sebagaimana dimaksud pada angka wajib berjumlah paling sedikit (delapan puluh persen) dari keseluruhan efek yang ada dalam indeks tersebut, pembobotan atas masing masing efek dalam reksa danaindeks terhadap kinerja indeks yang menjadi acuan. menginformasikan bahwa indeks efek tersebut tersedia media massa atau dapat diakses melalui fasilitas internet. reksa dana indeks wajib melaporkan nilai aktiva bersihotoritas jasa keuangan berwenang menolak indeks efek yang akan dijadikan tujuan investasi tersebut dengan menyampaikan alasan penolanomor iv.c4an yangmembelmenjual, dan membelilarangan bagi reksa dana berbentuk perseroan melakukan:pembeliandengan ketentuan pembatasan tersebutpenjualan: pembelianwajiban manajer investasi menentukan komposisi portofolio efek dari reksa danadan larangan bagi manajer investasiterbitkan oleh satusatu pihak lebih dari o0 (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana pada setiap saat, termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank, namun tidak berlaku bagi: sertifikat bank indonesia: efek yang diterbitka: dan memiliki efek beracun aset lebih dari (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana, dengan ketentuan bahwa masing masingtidak berlaku bagi reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks. pernyataan pendaftaran reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks wajibawaran umum saham atau unit penyertaan reksa dana terproteksi dan reksa dana dengan penjaminan, bersifat terbatas, baik dalam masa penawaran maupun jumlah saham atau unit penyertaan yang ditawarkan, sedangkan reksa dana indeks dapatreksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks wajib mencantumkan nama yang mencerminkan jenis reksa dana tersebut. bagian kesatu reksa dana terproteksi manajer investasi yang bermaksud menerbitkan reksa dana terproteksi wajib:mekanisme proteksi yang paling sedikit memuat: jumlah investasi yang terproteksi yang paling sedikit sama dengan jumlah investasi awal, jangka waktu proteksi: persentase investasi pada efek bersifat utang yang digunakan sebagai basis proteksi, pelunasan lebih awal sebelum jangka waktu proteksi, jika ada, ruang lingkup dan persyaratan bagi berlakunya proteksi, hal hal yang membuat pemegang saham atau unit penyertaan kehilangan hak atas proteksi, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham atau unit penyertaan. kebijakan investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: manajer investasi wajib: menjelaskan persentase dari nilai aktiva bersih reksa dana terproteksi yang akan diinvestasikan pada efek bersifat utang, instrumen pasar uang dan efek lain, membentuk portofolio efek sebagai basis proteksi dengan melakukan investasi pada efek bersifat utang,, sehingga nilai efek bersifat utang pada saat jatuh tempo paling sedikit dapat menutupi jumlah nilai yang diproteksi, menentukan komposisi portofolio efek reksa dana terproteksimenjelaskan kriteria pemilihan efek dan atau instrumen pasar uang. manajer investasi dilarang: melakukan tindakan yang mengakibatkan reksa dana memiliki efek yang diterbitkan oleh pihak terafiliasinya sebagai basis proteksi, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan pelaksanaan ketentuan tersebut wajib memperhatikan ketentuan larangan bagi reksa danamengubah portofolio efek sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka kecuali dalam rangka pemenuhan penjualan kembali dari pemeran saham atau unit penyertaan atau penurunan peringkat efek: kebijakan investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka tidak berlaku sepanjang manajer investasi melakukan investasi pada surat berharga negara dengan memperhatikan ketentuan bahwa investasi dalam efek bersifat utang tetap menjadi basis nilai proteksi

kios bana tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. reksa dana. terproteksi. penjaminan. indeks. pedoman pengelolitu keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomorbadan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor iv.c. sebagai laporannya menjadiii. demikontraklaporan reksa dana yang' keuangan ojk. lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaian, peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturanomor penamaan nana tangan sasa lampiran perihal pemberitahuan atas kepada penafsiran peraturan yth. kepala eksekutif pengawas lembaga penyimpanan pasar modal dan penyelesaian atau peraturan kegiatan internal lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan ini diberitahukan bahwa direksi lembaga penyimpanan dan penyelesaianatau kasih. nama lengkap dan jabatanuatan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian bagian kesatu persyaratan penyusunan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian peraturan atau perubahan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dibuat dengan memperhatikan pendapat dari pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta pihak yang berkepentingan lainnya. peraturan atau perubahan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaianpendapat pemakai jasa lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaiansetujuan peraturan atau perubahan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesailembaga penyimpanan dan penyelesaian dan ketentuan internal lembaga penyimpanan dan penyelesaian penafsiran atas peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaian yang menyangkut bidang kepegawaian lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan lembaga penyimpanan dan penyelesaian berlaku pada saat diajukan kepada otoritas jasa keuangan. pemberitahuan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada otoritas jasa keuangan mengenai penafsiran atas peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan internal lembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaianlembaga penyimpanan dan penyelesaian,permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian nomor kananaananannnng naa lampiran perihal permohonan kepada persetujuan atas yth. kepala eksekutif pengawas pengajuan atau pasar modal perubahan peraturan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan ini kami mengajukannama lengkap dan jabatan)

sma lembaran negara republik indonesia transparansrakyat dan pedoman akuntansi bank perkreditan rakyat diperlukan pengaturan kembali transparansi kondisi keuangantidakdalam sampai dengan paling lambatyang terdaftar otoritas jasa keuanganharus: memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan danotoritas jasa keuangan, paling lambat tanggal setelah berakhirnya batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam bpr wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan rekaman data laporan keuangan publikasi secara daring (online) melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan, paling lambat tanggal setelah batas akhir pengumuman sebagaimana dimaksud dalambpr dapat dikecualikan dari kewajiban menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada dan menyampaikan laporan secara luring (offline), dalam haljangkaapat menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi secara luring (offline) sebagaimana dimaksud pada dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan beserta alasannyaerakhirnya jangkayampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi namun data tidak sesuai dengan laporan keuangan publikasi yang diumumkan, bpr dinyatakan belum menyampaikan rekaman data laporan keuangan publikasi.pr. bab keadaan kahar (force majeure) bpr yang mengalami keadaan kahar (force majeure) yang berdampak pada melampauinya batas waktu untuk(force majeure),kahar (force majeure) atau berdasarkan pertimbangan otoritas jasa keuangan telah dapat teratasi. bab,, anggota dewan komisarisdan pedoman akuntansi bpr sebagaimana dimaksud dalam dikenakan: sanksi administratif berupa denda sebesar rp5. (lima juta rupiah) apabila setelah diberi surat peringatan sebanyak (dua) kali oleh otoritas jasa keuangan dan anggota dewan komisarisadministratif berupa denda dgian kedua laporan keuangan publikasi bpr yang dinyatakan terlambatbukti pengumuman atau rekaman data laporan keuangan publikasi sebagaimana dimaksud dalam atau penyampaianlah dikenakanbab vii lain lain apabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan dan jatuh pada hari libur, batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai laporan tahunan, laporan keuangan publikasi, dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam bab ii, bab iii, dan bab diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab viinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan darinvensionalyang berlaku bagi bpr atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikannyalaporan tahunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: informasi umum yang meliputiatas dan pedoman akuntansi bpr, dan surat komentar management letter) atas audit laporan keuangan tahunanbprdenganbagi bpryang terdaftar otoritas jasa keuanganyaitu laporan keuangan tahunan yang telah dipertanggungjawabkan oleh direksiapabilaprdengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bpr dan pedoman akuntansi bpryang terdaftar otoritas jasa keuanganotoritas jasa keuangan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan paling lambat apabila bpr belum menyampaikan laporan tahunan setelah batas sebelum tahun buku berikutnyakenmuat: laporan keuangan yang terdiri atas: neraca: penempatan pada bank lain, danatas: kewajiban penyediaan modal minimum komm): non performing loan npl): penyisihan penghapusan aset produktif (ppp): return asset roa): beban operasional terhadap pendapatan operasional bopo), cash ratio, dan loan deposit ratio ldr): dan susunan anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan komposisi pemegang sahampaling sedikit sebesarbulan juni, dan bulan september dalam pada papan pengumuman atau media lain yang mudah dibaca oleh publik. bpr yang mempunyai total aset kurang dari rp10. (sepuluh miliar rupiah) yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam laporan keuangan publikasi wajib: ditempelkan seluruh kantor bpr, dan ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya. kecamatan bruto,: undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan perubahan perubahannya, untuk selanjutnya mohon disebut uud tahun: undang undang republik indonesia nomornomor tahun tanggal januari tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, dan terakhir diubah dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tanggal januari tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, untuk selanjutnya mohon disebut mahkamah agung ,republik indonesia nomortidak memiliki dasar hukum yang jelas atas dasar hukum apa peraturan presiden kantor staf presiden ini dikeluarkan, berbeda dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun yang merupakan aturan teknis dari kementerian negara dan dimandatkan langsung oleh uud tahun bahwa pembuatan peraturan presiden dalam hukum tata negara juga termasuk dalam ranah beleidregel yang harus didasarkan kepada asas askantor staf presiden ini justru yang justru melanggar azas umum pemerintahan yang baik dan membuat pemerintahan tidak efektif dan efisien, bahwa spirit dilahirkannya peraturan presiden harus dapat diukur secara doelmatigheid dan patut untuk dibuat oleh presiden, namun peraturan presiden kantor staf presiden selain bertentangan dengan peraturan perundang undangan ,dansas ashuruf daneserta penjelasannyahuruf sampai dengan hurufantidak sah dan batal demi hukum: memerintahkan kepada memohon untuk mencabut, menghukum memohon untuk membayar biaya biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini,nomortahun buktirtanggal november tentang pengesahan badan hukum perkumpulan:genal advokat, atas nama tenar yudhistira, s.h., dengan nomor bukti fotokopibukti fotokopi peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tertanggal mei tentang hak uji materiil bukti fotokopi berita suara pembaruan, edisi kamis, maret bukti fotokopi berita satu.com, edisi kamis, maret bukti fotokopi berita suara pembaruan, edisi jum'at maretiiii 21p hum tanggal maret menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebut, memohon telah mengajukan jawaban tanggal apri.,. peraturan perundang undangan, serta aktif dalam melakukan.:ahun nomoundang undang republik indonesia nomor tahun tanggal november tentang kementerian negarao. peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil, maka agar perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik privat atau pihak lainnyaaraobjek hak uji materiil guo, kerugian hak para pemohon secara spesifik rinci (kerugian langsung yang dialami para pemohon) sebagai akibat berlakunya objek hak uji materiil, in.cast, para pemohon tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami sebagai akibat diberlakukannya objek hak uji materiil, sehingga para pemohon tidak mempunyai kualitas kedudukan hukum (legal standing) pengujian terhadap peraturan presiden nomor tahun tentang kantor staf kepresidenan (objek hak uji materiil):suwardi, s.h., m.himam soebechi, s.h., m.himam soebechi, s.h., m.h. suwardi, s.h., m.htd. dr. sugandi, s.h., hum. biaya biaya: panitera pengganti, meterai . ttd. redaksi. elly tri pangestuti, s.h., m.h. administrasi . jumlah . rp1. ntuk salinan mahkamah agung r.i. a.n. panitera panitera muda tata usaha negara, ashari, s.h.: pembentukan peraturan perundang undangan, menyatakan:nomorselanjutnya dalam ketentuan perma hak uji materiil, dinyatakan: permohonan keberatan diajukan kepada mahkamah agung dengan cara:: kedudukan hukum legal standing) para pemohon,selanjutnya dalam ketentuan perma hak uji materiil tahun menyatakankantor staf presiden. hak konstitusional para:musical review) ini, pembentukan peraturan presiden kantor staf presiden bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu sebagai berikut: bahwa,: bahwa pembentukan peraturan perundang undangan, menyatakan:pembentukan peraturan perundang undangan, menyatakandalam penjelasan pembentukan peraturan perundang undangan, secara jelas dinyatakan:apabila dilihat konsideran mengingat dalam peraturan presiden kantor staf presiden tersebut, jelas tidak memiliki kesesuaian antar jenis hirarki.dan materi muatan serta tidak memiliki kejelasan tujuan sebagaimana disebutkan dalam pembentukan peraturan perundang undangan, karena hanya didasarkan atas uud negara republik indonesia tahun tanpa ada rujukan atau peraturan pemerintah atasnya, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan,oses pembentukan peraturan presiden kantor staf preside: pelanggaran dan pertentangan dengan pembentukan peraturan perundang undangan tersebut diatas, terdapat pada bagian konsideran peraturan presiden kantor staf presiden, yaitu sebagai berikut: menimbang bahwa:, bahwa peraturan presiden tentang kantor staf presiden bertentangan dengan kementerian negara, yaitu sebagai berikut: bahwa peraturan presiden kantor staf presiden yang menyatakan:norma ini bertentangan dengan huruf kementer dan sinkronisasi program pemerintah , peraturan presiden kantor staf presiden secara yuridis normatif jelas bertentangan dengan huruf kementerian negara yang mengatur tugas dan fungsi yang sama oleh dua lembaga yang berbeda yaitu oleh kementerian negara dan staf presiden, bahwa peraturan presiden kantor staf presidekementerian negara tersebut atas merupakan norma yang bersifat kumulatif dimana huruf dan tidak bisa dipisahkan dan harus disebutkan langsung dalam uud tahun padahal keberadaan lembaga kantor staf presiden tidak pernah disebutkan baik secara eksplisit atau implisit dalam uud tahun atau dalam kementerian negara. inilah yang kemudian disebut oleh john alder sebagai main state'presiden kantor staf presiden yang menyebutkan kepala staf kepresidenan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya setingkat dengan menteri . norma ini bertentangan dengan dan, sehingga keberadaan kantor staf presiden tidak efektif dan efesien, dan bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik: bahwa peraturan presiden kantor staf presiden yang menyebutkan:: bahwa kementerian negara telah memberikan batasan maksimal jumlah kementerian. dengan dibentuknya kantor staf presiden yang setingkat menteri maka jumlahnya melebihi ketentuan yang sudah disebutkan secara tegas dalam kementerian negara,huruf sampai dengan huruf dan kementerian negara, bahwa keberadaan peraturan presiden kantor staf presiden, menurut teori stufenbautheory, jelas bertentangan dengan peraturan atasnya, selain tidak ada undang undangan yang mendelegasikan terbentuknya kantor staf presidenpada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: arif saudi, sh.,mh., kewarganegaraan indonesia, beralamat sekretariat dpc ppp kota surakarta, debutan, semanggi xvi, pasar kliwon, surakarta pekerjaan ketua dpc partai persatuan pembangunan kota surakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada: sigit sudibyanto, sh.,mh., dwi ardiansyah santoso, sh., utomo kurniawan, sh., advokat, advokat magang dan konsultan hukum pada kartika law firm , beralamat jalan alun alun utara nomor bangsal catalog), surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januar nomor. undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman..empoyongan, koordinasi motorik dan bisa sampai tidak sadarkan diri kemampuan mental mengalami hambatan, yaitu gangguan untuk memusatkan perhatian dan daya ingat terganggu. pengguna biasanya merasa dapat mengendalikan diri dan mengontrol tingkahlakunya. pada kenyataannya mereka tidak mampu mengendalikan diri seperti yang mereka sangka mereka bisa. oleh sebab itu banyak ditemukan kecelakaan mobil yang disebabkan karena mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. pemabuk atau pengguna alkohol yang berat dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak. kadang kadang alkohol digunakan dengan kombinasi obat obatan berbahaya lainnya, sehingga efeknya jadi berlipat ganda. bila ini terjadi, efek keracunan dari penggunaan kombinasi akan lebih buruk lagi dan kemungkinan mengalami over dosis akan lebih besar. bahwa efek efek lain dari meminum minuman keras selain hilangnya konsentrasi atau kesadaran (mabuk), pusing, besar dan naiknya berat badan (kadar gula) adalah sbb mengganggu dan merusak sistem metabolisme tubuh. meningkatkan lemak yang merusak organ hati. menurunkan elastisitas dan kekuatan ginjal untuk berkontraksi. menimbulkan pemampatan paru paru yang bisa menyesatkan nafas. menebalkan katup dan selaput jantung yang merusak fleksibilitas kerjanya. penurunan kesadaran terus menerus berpotensi merusak sistem syaraf otak. menurunnya daya ingat hingga tingkat alzheimer. meningkatnya tekanan darah yang berpotensi pada stroke. timbulnya efek negatif kejiwaan, seperti paranoid, pemarah dan bicara tak terkontrol. dalam jangka pendek peminum memang merasakan efek psikis berupa kehangatan tubuh, kesenangan dan halusinasi yang bisa melupakan berbagai problematika hidup yang dialaminya. namun tanpa disadari minuman keras yang ditengahnya perlahan lahan tapi pasti akan merusak kesehatan tubuh dan jiwanya. dengan rusaknya kesehatan tubuh dan jiwa, maka peminum akan kehilangan kontrol atas kehidupannya yang jelas bisa merusak masa depannya dan menimbulkan gangguan yang menyusahkan lingkungannya. secara filosofikeluarnya peraturan presiden nomor tahun juga akan kembali berbenturan dengan sejumlah peraturan daerah yang melarang total peredaran miras. seharusnya, perpres memberikan ruang pada perda untuk membatasi secara total peredaran miras wilayahnya. hal itu adalah local wisdom yang harus dihormati pemerintah pusat. bahwa secara filosofis, peraturan presiden nomor tahun bertentangan dengan dengan pancasila dan undang undang dasar negara republik tahun sebagaimana bawah ini: bahwa produksi dan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahunhal tersebut juga dan bertentangan denganeraturan presiden nomor tahun bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan: bahwa dalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan disebut. bahwa berdasarkan tersebut maksudnya adalah agardalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan disebutkan: kesinambungan . bahwa keluarnya peraturan presiden nomor tahun bukan salah satu upaya preventif karena dengan adanya klasifikasi golonganmpat peredarannya justru menyebar luaskan dan melegalperaturan presiden nomor tahun bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, karena:. hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen .peraturan presiden nomor. bahwa peraturan presiden nomor tahun bertentangan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan.angka dan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan, yaitu sebagai berikut ini angk. angksedangkan dalam huruf disebucal . sedangkan minuman keras adalah minuman yang efek negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan segi positifnya, dan minuman keras adalah tidak termasuk kategori pangan yang dapat dikatakan cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang baik namun karena mengandung ethanoyang secara kimia telah dibuktikan..(miras) sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor tahun bertentangan undang undang republik indonesia nomor tahun karena tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang undang tentang pangan yang bermaksud memberikan perlindungan bagi kepentingan kesehatan serta dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat indonesia. bahwa dengan keluarnya peraturan presiden nomor tahun pemerintah lebih mengacu kepada kepentingan bisnis (kapitalis) daripada kepentingan penjagaan moralitas rakyatnya. hal itu menjadi cermin dari penguasa sekuler kapitalistik. bahwa dengan keluarnya peraturan presiden nomor tahun mengindikasikan muncul sebagai jalan kompromi antara keinginan publik agar ada aturan tegas terhadap peredaran minuman keras yang kian merajalela dan kepentingan bisnis kaum pengusaha yang dianggap masih memberikan keuntungan menggiurkan bagi pemasukan negara dari pajak dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar yaitu melindungi warga negara indonesia termasuk generasi muda dari kemaksiatan dan kerusakan akibat minuman keras, pemerintah malah menetapkan bahwa produksi dan peredaran miras memang diperlukan karena mendatangkan keuntungan bagi segelintir pebisnis dan pajak: bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka oleh karena itu peraturan presiden nomor tahun sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa berdasarkan hal tersebut dikeberatan hak uji materiil yang diajukan pemohon untuk seluruhnya,ancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan peraturan presiden nomor tahun tanggal desember tentang pengendalian dan. pengawasan minuman beralkohol bertentangan dengan, undang undang kesehatan nomor tahun tentang kesehatan. undang undang perlindungan konsumen nomor tahun undang undang tentang pangan nomor tahunadalah batal demi hukumiliki kekuatan hukum mengikatpembentukannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sehingga batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukummemohon untuk untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagimemerintahkan panitera mahkamah agung republik indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara republik indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.buktibukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kesehatan bukti . peraturan pemerintah pengganti undang ulang nomor tahun tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan bukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan bukti kompas. com, tanggal agustus bukti undang undang republik indonesia nomor tahun tentang perlindungan konsumepdalam perkara guo adalah badan hukum publik.mohon arif saudi, sh.,mh. yang mendalilkan dalam kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat, selaku ketua dpc partai persatuan pembangunan kota surakarta. akan tetapi kapasitas pemohon tidak dapat diterima sebagai wakil dari dpc ppp kota surakarta karena tidak menjelaskan tentang system perwakilan dalam tubuh dpc ppp, namun demikian majelis menerima pemohon sebagai perorangan yang peduli terhadap pembatasan peredaran dan produksi minuman kerassebagaimana didalilkan oleh pemohon, apakdan kepentingan hukum (legal standing) bahwa berdasarkan butir perma nomor tahun tentang hak uji materiil diyang lebih rendah dari undang undang, bahwa undang undang nomor tahunenuhi ketentuan yang berlaku, danmemohon tidak mengajukan jawaban dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, selanjutnya majelis berpendapat sebagai berikut materi muatan peraturan presiden nomor tahun yang merupakan pengganti keputusan presiden nomor tahun yang telah dibatalkan oleh mahkamah agung tidaklah bertentangan dengan, melainkan mendukung materi muatan ketiga tersebut mengingat keberagaman daerah wilayah indonesia mendorong pemerintah untuk menyerahkan wewenang pengendalian dan pembatasan peredaran minuman beralkohol tempat yang ditentukan dan dilimpahkan kepada bupati walikota dan gubernur untuk dki jakarta, dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal. adanya instrumen izin dalam ketentuan objek permohonan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi produksi, important peredaran dan perdagangan melalui perizinan. pada pokoknya tindakan memproduksi, mengimpor, mengedarkan dan memperdagangkan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol c2h5oh) adalah terlarang. pemerintah sesuai dengan kebijakan yang diambil, dengan memperhatikan karakteristik dan budaya setempat dengan menggunakan instrument perizinan dapat mewujudkan pembatasan produksi, important, peredaran dan perdagangan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol c2hsh) sesuai dengan yang dikehendaki. pengendalian tersebut didukung oleh instrument pengawasan menurutrepublik indonesia nomor tahun tentang pangan:bertentangan (vide bukti bukti buktiarif saudi, sh.,mh. tersebut, menghukum memohon untuk membayar biaya perkara sebesar rp1. (satu jutirfan fachruddin, sh.,cn ketua majelis ttd. ttd. dr. irfan fachruddin, sh., cn., dr. imam soebechi, sh., mh., ttd. yulius, sh., mhrn. ttd. murianeti, sh. mh. biaya biaya: meterai .i.i. redaksi . administrasi . jumlah .o. rp1. untuk sali nas mahkamah lu) ri. aja pan tera muda tata usaha negara ashari, sh. nip.bahwa pemohon dalam perkara guo adalah badan hukum publik.inebahwa pemohon adalah ketua dewan pimpinan cabang partai persatuan pembangunan yang mewakili dpc ppp kota surakarta untuk. mengajukan permohonan hak uji materi mahkamah agung yang merasa kepentingannya dirugikan dengan berlakunya peraturan presiden nomor tahun karena dengan berlakunya peraturan tersebut akan menimbulkan kesulitan dan hambatan yang tidak sedikit bagi pemohon dalam upaya dan perjuangannya untuk memberantas peredaran minuman keras indonesia, bahwa oleh karena permohonan keberatan pemohon sudahhak uji materiil maka sudah seharusnya permohonan guo diterima, iii. alasan alasan pemohon terhadap permohonan uji materi.: bahwa untuk alasan alasan yang lebih jelas dan detailnya akan kami uraikan dibawah ini: secara formil bahwa peraturan presiden nomor tahun dimaksudkan untuk menggantikan keppres nomor tahun yang telah dibatalkan oleh mahkamah agung karena bertentangan dengan nomor tahun tentang kesehatan, nomor tahun tentang perlindungan konsumen, dan nomor tahun tentang pangan. bahwa dalam setiap peraturan perundangan, terdapat kata kata dengan rahmat tuhan yang maha esa , arti kata kata tersebut adalah setiap putusan yang diambil umat nya hendaknya selalu bersandar kepada ketentuan maupun ajaran nya, dapat dipertanggungjawabkan kepada nya dan mendapat rahmat dari nya. bahwa keluarnya peraturan presiden nomor tahun telah melecehkan kata dengan rahmat tuhan yang maha esa hanya demi tuntutan dari kalangan tertentu dan tidak memperhatikan kepentingan warga negara indonesia yang mayoritas percaya kepada tuhan yang maha esa. bahwa dalam setiap agama yang ada indonesia, tidak ada satupun yang mengijinkan umat nya untuk mengkonsumsi minuman keras sebagaimana berikut berdasar ajaran islamidalam islam terdapat ketentuan hukum yang melarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkansebagaimana disebutkan dalam os. al bayaran os. an nisa' os. al kaidah: berdasar.. berdasar ajaran buberdasar"keonaran, perkelahian dan sebagainya, karena itu waspadalah terhadap minuman keras . bahwaecara jelas dan nyata cacat hukum karena hanya menggunakan dasar::.hwa adalah hal yang tidak berlandaskan hukum memasukkan putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal juni sebagai salah satubahwa telah diatur mengenai tata urutan perundangan,f. peraturan daerah provinsi: dan peraturan daerah kabupaten kota , selanjutnya dalam dinyatakan: kekuatan hukum peraturan perundang undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana sebagaimana dimaksud pada bahwa apabila melihat dalam tersebut, putusan mahkamah agung tidak termasuk dalam tata urutan perundangan. bahwa pembentukan suatu peraturan harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang hierarkinya lebih tinggi, namunsesuai dengan undang undang nomor tahun bahwa suatu peraturan perundangan seharusnya terdapat yang mengatur tentang sanksi pidana agar peraturan tersebut diindahkan dan ditaati warga negaranya, namun dalamama sekali tidak ada yang mengatur tentang sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan tersebut sehingga peraturan tersebut terkesan banci . bahwaerkesan dibentuk secara terburu buru dan asal jadi tanpa perlu menjadikan undang undang lainnya sebagaiperti undang undang nomor tahun tentang pangan, undang undang kesehatan, undang undang perlindungan konsumen, undang undang perlindungan anak, dan lain peraturan perundangan yang terkait, maka secara jelas dan nyata bertentangan dan secara formil peraturan presidenentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tersebut cacat hukum, bahwa peraturan presiden nomor tahun pada intinya mirip dengan keputusan presiden nomor tahun tanpa adanya perubahan yang signifikan ataupun peningkatan materi yang lebih baik dan hanya menjiplak keputusan presiden nomor tahun hal tersebut menunjukkan sikap dan kebijakan memohon yang melecehkan putusan mahkamah agung nomor p hum tanggal juni secara materiil bahwa seharusnya suatu peraturan memberikan perlindungan hukum bagi warganya dan bukan untuk mencelakakan warga. bahwa isi dari peraturan presiden nomor tahun tidak ada hal yang positif untuk warga negara indonesia. bahwa dengan adanya peraturan presiden nomor tahun artinya melegalisasi peredaran minuman keras. bahwa keberadaan peraturan presiden nomor tahun akan semakin memperbanyak jatuh korban terhadap generasi muda. sudah banyak generasi muda yang jadi korban akibat minuman keras. adanya peraturan presiden nomor tahun semakin mendapatkan peluang bagi generasi muda indonesia untuk menegur minuman keras. seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi muda, yang telah terkontaminasi dengan narkoba, judi dan lain sebagainya termasuk minuman keras. bahwa seharusnya pemerintah menyelamatkan generasi muda dengan cara tidak menandatangani perpres. peredaran minuman keras justru harusnya dipersulit. bahwa selain itu dari segi keagamaan, tidak ada agama manapun indonesia yang membolehkan umatnya untuk mengkonsumsi minuman keras. bahwa beberapa wilayah indonesia telah terjadi kejahatan, kecelakaan lalu lintas maupun kematian yang diakibatkan minuman keras sebagai berikut dari berita tribunnews.com, tolak dua kelompok pemuda dari desa bombana dan desa anak, kecamatan lolalayan, sulawesi utara terlibat bentrok, senin dini hari. mereka saling lempar batu. kepala bagian operasi polres bolmong kompor nanang nugroho mengatakan, bentrokan tersebut dipicu oleh ulah sekelompok pemuda yang diduga telah terpengaruh minuman kerasnjarmasinpost.co.id, manado tawuran antar lorong kembali terjadi manado, sulawesi utara. tawuran itu melibatkan puluhan orang. polresta manado menciduk orang tersangka pelaku tawuran. pemicu tawuran tersebut akibat minuman keras ujar kepala polresta manado, kombes suharto, rabu tawuran itu sendiri terjadi kelurahan titiwungen utara, kecamatan sari, rabu, sekira pukul wita. antaranews.com, pekanbaru antara news) tiga orang warga, kecamatan tanah putih, kabupaten rokan hilir, provinsi riau tewas diduga akibat keracunan setelah meminum minuman keras saat acara malam puncak perayaan hari raya idul fitri daerah itu. ketiga korban meninggal dunia pada minggu setelah pada sabtu malam meminum minuman keras usai bersenang senang saat perayaan idul fitri. sebelum meninggal dunia, para korban sempat mengalami muntah muntah sebelum akhirnya meninggal dunia. bahwa faktanya, efek minuman keras dapat berakibat efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi alkohol dapat dirasakan segera dalam waktu beberapa menit saja, tetapi efeknya berbeda beda, tergantung dari jumlah kadar alkohol yang dikonsumsi. dalam jumlah yang kecil, alkohol menimbulkan perasaan relax, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, rasa sedih dan kemarahan,. mulut rasanya kering. pupil mata membesar dan jantung beregu lebih kencang. mungkin pula akan timbul rasa mual. bisa juga pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar). jenis reaksi fisik tersebut biasanya tidak terlalu lama. selebihnya akan timbul perasaan seolah olah kita menjadi hebat dalam segala hal dan segala perasaan malu menjadi hilang. kepala terasa kosong, rileks dan asyik . dalam keadaan seperti ini, kita merasa membutuhkan teman mengobrol, teman bercermin, dan juga untuk menceritakan hal hal rahasia. semua perasaan itu akan berangsur angsur menghilang dalam waktu sampai jam. setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan. bila dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek sebagai berikut: muncul akibat fungsi fisik motorik, yaitu bicara cadel, pandangan menjadi kaburpada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi (gn pk), berkedudukan gedung istana pasar baru office building) lantai jl. pintu air raya jakarta pusat, selanjutnya memberikan kuasa kepada: aisyah matondang, jon matthias, rizky nugraha, untung sugiarto, nur alien halvaima, muhammad aminuddin, su'ud usman, sh, tim advokat gn pk berkantor law office adi warman, sh., mh, mba partners beralamat grand slip tower floor, jl. letjen paman kav. jakarta barat,alamat jl. medan merdeka utara jakarta: selanjutnya memberi kuasa kepada: menteri hukum dan hamjaksa agung republik indonesia berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi tanggal juli dan surat kuasa substitusi dari jaksa agung nomor: sk a ja tanggal juli kepadajohannis tanak, sh., hum amien wulandari, sh., margono, djoko raharjo, anik afifah, handayani sulistiyawati, dr. pinangki sirna mayasariberalamat kantor pengacara negara jl. sultan hasanuddin nomor kebayoran barudengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut kompetensi mahkamah agung. bahwa permohonan ini diajukan oleh pemohon kepada mahkamah agung untuk memeriksa dan memutus tentang ini, hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan mahkamah agung untuk memeriksa dan memutus, permohonan keberatan berlakunya peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang, sebagaimana diatur dalam dan..berdasarkan hal tersebut atas maka tidak terbantahkan pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing) dalam mengajukan. uji materiil permohonan keberatan berlakunya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menterarena bertentangan dengan undang undang tahun tentang kementerian negara ini. dasar permohonan dasar permohonan materiil bahwa. telah diputus dengan putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni(lembaran negara republik indonesia tahun tambahan lembaran negara republik indonesia bahwa penjelasan undang undang tahun tentang kementerian negara yang telah dicabut oleh mahkamah konstitusi melaui putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni berbunyi sebagai berikut yang dimaksud dengan wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet , dimana dalam putusan mahkamah konstitusi guo mahkamah konstitusi mencabut penjelasan undang undang tahun tentang kementerian negara karena bertentangan dengan ketentuan uud yaitu menimbulkan ketidak pastikan hukum. bahwa bila mencermati dari putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni maka dapat ditarik beberapa hal yang harus diperhatikan memohon dalam menentukan jabatan wakil menteri yaitu: wakil menteri bukan jabatan karir tetapi jabatan politik dan anggota kabinet: penentuan siapa siapa yang berhak menjadi wakil menteri adalah kewenangan ekslusif presidsebelum presiden menentukan kementerian mana yang diperlukan jabatan wakil menteri maka harus dilakukan job analysis dan job specification, mencabut keppres pengangkatan masing masing wakil menteri karena tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan uud menerbitkan keppres baru pengangkatan masing masing wakil menteri yang disesuaikuntuk memberikan kepastian hukum. bahwa pasca pembacaan putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni memohon pada tanggal juni menerbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, dimana maksud diterbitkannya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri oleh memohon adalah dengan maksud sebagaimana tersebut dalam konsideran menimbang dari peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yaitu: menimbangdan juga dalam konsideran mengingat angka yang berbunyi sebagai berikuttih sehingga dengan demikian jelas diterbitkannya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, adalah untuk melaksanakan ketentuan undang undang nomodan putusan mahkamah konstitusi, faktanya tidak, justru peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, bertentangan dengan putusan nomor puu ix tanggal juni dan juga bertentangan dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yang berbunyi sebagai berikut wakil menteri berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri . bila peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri dikaitkan dengan ketentuan undang undang tahun tentang kementerian negara, maka tidak ada dimana posisi wakil menteri dalam struktur susunan organisasi kementerian karena menurut ketentuan undang undang tahun tentang kementerian negara, susunan organisasi kementerian terdiri dari unsur pimpinan yaitu menteri, pembantu pimpinan yaitu sekretariat jenderal: pelaksana tugas pokok yaitu direktorat jenderal, pengawas yaitu inspektorat jenderal, pendukung yaitu badan atau pusat, pelaksana tugas pokok didaerah dan atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang undangan. maka jelas tidak ada posisi dan tempat wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian menurut ketentuan undang undang tahun tentang kementerian negara, sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastikan hukum (bertentangan dengan ketentuan uud bagi posisi wakil menteri tersebut maka terbukti dan tidak terbantahkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri bukan saja bertentangan dengan undang undang tahun tentang kementerian negara bahkan juga bertentanganuud karena menimbulkan ketidak pastikan hukum. bahwa pasca pembacaan putusan mahkamah konstitusi guo kamulah memohon akan tetap mengangkat wakil menteri, tindakan yang harus dilakukan memohon adalah terlebih dahulu mencabut keppres pengangkatan masing masing wakil menteri, guna memenuhi ketentuan pertimbangan hukum pada halaman alicia pada baris dari bawah putusan mahkamah konstitusi guo disebutkan sebagai berikut oleh sebab itu, semua keppres pengangkatan masing masing wakil menteri perlu diperbah pastikan hukum , kemudian memohon bersama sama dengan dewan perwakilan rakyat merubah ketentuan undang undang tahun tentang kementerian negara, sehingga jabatan wakil menteri terakomodir dalam susunan organisasi kementerian walaupun jabatan wakil menteri bukan suatu keharusan disetiap kementerian, hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi kedudukan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian negara, setelah itu untuk menentukan pos kementerian mana yang membutuhkan jabatan wakil menteri maka memohon harus melakukan job analysis dan job specification bagi tiap tiap wakil menteri, dan barulah memohon menerbitkan keppres pengangkatan wakil menteri bisa saja personilnya sama dengan yang saat ini menjabat atau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan eksklusif yang dimiliki memohon, tetapi faktanya justru memohon memaksakan diri untuk menerbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri bertentangan dengan ketentuan, yang jelas jelassehingga dengan terbitnya makin mengacaukan dan mengaburkan hakekat wakil menteri, bila kita diibaratkan penumpang pesawat. bahwa tugas wakil menteri sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang kementerian negara, adalah menjalankan tugas khusus artinya tidak bersifat umum faktanya saat ini tugas wakil menteri adalah pembagian dari tugas pokok yang bersifat umum dari setiap menteri bahkan juga bertabrakan dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap tiap sekretariat jenderal, direktorat jenderal, dan inspektorat jenderal, jadi tugas wakil menteri sebagaimana diatur dalam dan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri adalah bukan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam undang undang tahun tentang kementerian negara, untuk jelasnya bunyi undang undang tahun tentang kementerian negara berbunyi sebagai berikutdari bunyi undang undang tahun tentang kementerian negara, secara gramatikal ada (dua) hal yang harus dijabarkan atau dijelaskan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, kedua hal tersebut adalah maksud dan pengertian dari beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dan pada kementerian tertentu, namun faktanya tidak ada satupun dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri yang menjelaskan atau menjabarkan kedua hal tersebut atas seperti apa pengertian dan dalam kondisi apa beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dan atau juga apa pengertian kementerian tertentu dan kementerian tertentu itu kementerian apa sajaetentuan undang undang tahun tentang kementerian negara, dinyatakan tugas wakil menteri adalah bersifat khusus, hal ini dipertegas oleh mahkamah konstitusi dalam putusan puu ix tertanggal juni dimana dalam pertimbangan hukumnya mahkamah konstitusi menegaskan intinya agar presiden sebelum menentukan kementerian mana yang mempunyai beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus harus dilakukan dengan job analysis dan job specification, sehingga setiap wakil menteri tidak memiliki tugas yang sama karena disesuaikan dengan kebutuhan kementeriannya, namun faktanya dalam dan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tugas tiap tiap wakil menteri adalah sama dan bersifat umum tidak bersifat khusus sebagaimana ditentukan dalam undang undang tahun tentang kementerian negara dan putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni sehingga dengan demikian jelas peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yang mengatur tentang tugas wakil menteri bertentangan dengan undang undang tahun tentang kementerian negara. bahwa selain hal tersebut atas maka jelas bahwa maksud dari dibentuknya undang undang tahun tentang kementerian negara, adalah untuk digunakan dalam hal khusus yaitu dalam suatu kementerian tersebut ada beban kerja yang berat, sehingga memerlukan penanganan khusus karena menumpuknya tugas menteri tersebut dan tidak tertangani lagi oleh menteri tersebut, maka presiden ic. memohon setelah melakukan job analysis dan job specification dapat menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang undang tahun tentang kementerian negara, jadi tidak bisa sembarangan atau semau presiden ic. memohon untuk mengangkat menteri, atau dengan kata lain keberadaan undang undangadalah pintu darurat yang. diberikan undang undang kepada presiden karena adanya beban berat kementerian tersebut dan memerlukan penanganan khusus untuk mempercepat dan memperlancar program pemerintah, namun faktanya jabatan wakil menteri oleh memohon diobral atau digunakan sesuka hati memohon tanpa menjelaskan dan menyebutkan pengertian substansi materi yang diperintahkan undang undang tahun tentang kementerian negara. bahwa dengan diterbitkannya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri oleh memohon makin menguatkan kesan adanya matahari kembar dalam kementerian tersebut dan makin mengacaukan kedudukan wakil menteri tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, dimana posisi. wakil menteri adalah sebagai pembantu menteri, namun disisi lain dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri juga yaitu pada peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yang berbunyi sebagai berikut. sehingga berdasarkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, dengan dibentuknya unit pelaksana tugas dan tenaga fungsional tersebut, terkesan wakil menteri memiliki pasukan sendiri, dalam kementerian tersebut padahal dalam ketent, wakil menteri telah didukung oleh perangkat kementerian yang telah ada, atau dengan kata lain unit pelaksana tugas dan tenaga fungsional tersebut tidak diperlukan karenuntuk jelasnya bunyi peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri sebagai berikutsehingga dengan demikian terbukti justru memohon dengan menerbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri telah mendorong adanya matahari kembar dalam kementerian negara tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut atas keberadaan wakil menteri dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri semakin jauh dari yang ditentukan dalam undang undang tahun tentang kementerian negara. bahwa tentang sinyalemen adanya matahari kembar dalam kementerian negara tersebut, makin jelas dengan terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri hal ini dapat dilihat dalam ketentuan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yang berbunyi sebagai berikut: .mana dalam tersebut diatur kewenangan wakil menteri mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat pejabat lingkungan kementerian, tanpa menjelaskan bagaimana dan dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh wakil menteri, apakah kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh wakil menteri tanpa sepengetahuan menteri. atau kewenangan tersebut dilakukan dalam kapasitas menggantikan menteri yang berhalangan atau sedang melaksanakan tugas diluar kantor? hal hal tersebut atas tidak diatur dalam peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, sehingga dapat menimbulkan salah tafsir yang dapat berakibat konflik antara wakil menteri dengan menteri pada satu kementerian negara tersebut, sehingga hal tersebut atas, semakin memperjelas keberadaan peraturan presiden nomor tahun tentang. wakil menteri makin menguatkan adanya phal hal yang diuraikan diatas terbukti peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri , sehingga dengan demikian bahwa peraturan presiden harus berisi materi yang diperintahkan undang undang, dengan maksud memperjelas hal hal yang bersifat umum dari jo. peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil, adapun bunyi dan undang undang tahun tentang mahkamah agung tersebut adalah sebagai berikutatasnya, namun faktanya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri isinya masih bersifat umum berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas terbukti bahwa peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, tidak berisi tentang hal hal yang diatur dalamtetapi justrumateri muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas asas hukum yang diatur dalamingga jelas berdasarkan hal hal yang diuraikan atas terbukti materi muatan peraturan presidenwakil menteri tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan huruf peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, dan juga sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku khususnya asas hukum lex superior derogat legi inferior. asas hukum tersebut pada intinya menyatakan jika isi aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang lebih rendah tidak berlaku, demikian juga halnya dengan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri yang terbukti bmaka peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tersebut tidak sah dan tidak berlaku. pembentukan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang. pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa pemohon akan menguraikan tentang ketentuan formil dalam terbitnya suatu peraturan presiden, dimana dalam terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, dimana dalam menyusun peraturan presiden telah diatur dalam sampai dengan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dimana ketentuan tersebut adalah tentang penyusunan peraturan pemerintah, yang berdasarkan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, juga berlaku secara mutasi mutans dalam penyusunan peraturan presiden. bahwa secara formil terbitnya suatu peraturan presiden harus terlebih dahulu masuk dalam perencanaan penyusunan peraturan presiden, dimana perencanaan tersebut ditetapkan dalam jangka waktu (satu) tahun hal ini sesuaipembentukan peraturan perundang undangan (yang berdasarkan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan juga berlaku secara mutasi mutans untuk peraturan presiden), sehingga dengan demikian jelas seharusnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, harus terlebih dahulu masuk kedalam perencanaan penyusunan peraturan presiden, dan baru dapat diterbitkan paling cepat (satu) tahun atau dengan kata lain baru dapat terbit tahun depan (tahun namun faktanya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, yang diterbitkan oleh memohon pada tanggal juni adalah hanya dibuat dalam jangka waktu hari setelah pembacaan putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni sehingga ini adalah peraturan yang dibuat tergesa gesa sehingga wajar bila didalamnya tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yaitu undang undang kementerian negara dan juga putusan mahkamah konstitusi puu ix tertanggal juni bahwa dalam hal tertentu pemerintah ic. memohon dapat membuat peraturan presiden tampa terlebih dahulu memasukkan dalam perencanaan penyusunan peraturan presiden, yaitu peraturan presiden tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan undang undang dan putusan mahkamah agung,keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non berdasarkan fakta terbukti bahwa terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan peraturan presiden tidak memenuhi ketentuan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yaitu dibuat berdasarkan kebutuhan undang undang atau putusan mahkamah agung, dimana peraturan presiden tersebut tidak berdasarkan kebutuhan undang undang kementerian negara khususnya dan tetapi justru bertentangan dengan undang undang kementerian negara tersebut sebagaimana telah diuraikan atas, demikian juga terbitnya peraturan presiden tersebut tidak juga dibuat karena keputusan mahkamah agung karena tidak ada putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan jabatan wakil menteri, tetapi pembentukan peraturan presiden tersebut untuk memenuhi putusan mahkamah konstitusi sebagaimana tersebut dalam, tetapi faktanya justru peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tersebut bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi guo, dan juga perlu diketahui bahwa dalam ketentuan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dimana penyusunan peraturan presiden yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan peraturan presiden karena untuk menjalankan putusan mahkamah konstitusi adalah tidak diatur tetapi yang diatur adalah apabila ada putusan mahkamah agung ri, sehingga berdasarkan hal tersebut atas terbukti terbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri telah cacat formil dan bertentangan dengan undang undang no: : tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa bila kita melihat darimaka terlihat dengan jelasterbitnya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri karena untuk menjalankan ketentuan undang undangmaka tindakan yang tepat dari memohon adalah mengajukan rancangandan harus dimasukan dalam prolegnas, karena adanya putusan mahkamah konstitusi sebagaimana diatur dalam hurufsehingga dengan demikian terbukti terbentuknya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, sebagaimana tersebuttersebut yaitu untuk menjalankan ketentuan undang undanganadalah bertentangan dengan ketentuan huruf undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, karena seharusnya yang dilakukan oleh memohon adalah mengajukan rancangabukan menerbitkan peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri. berdasarkan hal tersebut atas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa terbitnya atau terbentuknya peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan atau bertentangan dengan undang undang tahun tentang kementerian negara, undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dan putusan mahkamah konstitusi puu ixpemohon,:, menyatakan pembentukan peraturan presiden nomor: tahun tentang wakil menteri, tidak memenuhi ketentuan huruf dan undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, menyatakan peraturan presiden nomor: tahun tentang wakil menteri tidak sah dan tidak berlaku, memerintahkan presiden republik indonesia untuk segera mencabut peraturan presiden nomor: tahun tentang wakil menteri, menyatakan bila presiden republik indonesia setelah (sembilan puluh) hari setelah menerima putusan ini, tidak melaksanakan putusan ini, maka peraturan presiden nomor: tahun tentang wakil menteri tidak mempunyai kekuatan hukapabila mahkamah agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya ago bono),undang undang dasar negara republik indonesia tahun foto copy undang undang tahun tentang mahkamah agung, tanggal desember foto copy undang undang tahun tentang perubahan undang undang tahun tentang mahkamah agung, tanggal januari foto copy undang undang nomor tahun tentang kementerian negara, tanggal november foto copy undang undang tahun tentang perubahan kedua undang undang tahun tentang mahkamah agung, tanggal januari foto copy undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman, tanggal oktober foto copy putusan p hum tanggal desember foto copytanggal maret foto copy npp atas nama gerakan nasional pemberantasan korupsi gn pk), tanggal mei foto copy surat keterangan terdaftar nomor pem. wpj. kp. tanggal memahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang hak uji materiil, tanggal juni foto copy fotokopi surat keterangan terdaftar nomor d.iii vi tanggal juni foto copy putusan nomor puu ix tanggal juni foto copy peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri, tanggal juni foto copy surat nomor gn pk. pst ph vi perihal somasi peringatan hukum), tanggal jun25emohon pada pokoknya mendalilkan bahwa perpres wakil menteri telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan dan nomor tahun tentang kementerian negara (selanjutnya kementerian negara ), putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal juli dan huruf dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan (selanjutnya p3 ), bahwa sebelum menanggapi pokok permohonan, memohon terlebih dahulu akan memaparkan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi mahkamah ) ketika memutuskan perkara pengajuan undang undang yang diajukan oleh pemohon yang sama dalam putusan nomor puu ix tanggal juni inti dari putusan mahkamah tersebut adalah jabatan wakil menteri yang dipersoalkan pemohon konstitusional dan tidak bertentangan dengan uud berikut pertimbangan hukum. mahkamah yang kiranya dapat menjadi ula bagi yang mulia majelis hakim agung mahkamah agung, bahwa ketentuan pasal uud hanya menyebab paragraf berdasarkan ketentuan konstitusi,i.dapat persoalan konstitusionalparagraf paragrafahun tidak bertentangan dengan uud dan tidak mengandung persoalan konstitusional paragraf berdasarkan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam huruf dan tersebut jelaskan bahwa tidak ada persoalan konstitusional terkait keberatan wakil menteri. adalah sangat janggal dan patut dipertanyakan ketika pemohon masih juga mempersoalkan keberadaan wakil menteri ketika sudah ada putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan bahwa keberadaan wakil menteri sah dan konstitusional serta merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala pemerintahan. putusan tersebut tidak lain adalah putusan atas permohonan pengujian kementerian negara yang diajukan oleh pemohon sendiri, adapun jawaban memohon terhadap permohonan hak uji materiil pemohon adalah sebagai berikut: pendahuluan sebagai gambaran bagi yang mulia majelis hakim agung, kami sampaikan bahwa latar belakang penerbitan perpres wakil menteri adalah sebagai berikut: perpres wakil menteri ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan kementerian negara, sebagaimana telah diuji dengan putusan puu ix tangga juni wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian,., kedudukan wakil menteri berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri, rincian tugas wakil menterintugas lain yang diberikan oleh menteri, dan dalam hal tertentu wakil menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh presiden atau melalui menteri, tentang kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan hukum pemohon pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri materi muatan dan atau bagian peraturan perundang undangan bahwa. tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, hal hal yang diminta untuk diputusperpres wakil menteri. juga apakah pemohon mengalami kerugian yang bersifat.sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dan berlakunya peraturan yang dimohonkan untuk diuji: menurut memohonmendalilkan bahwa perpres wakil menteri bertentangan dengan kementerian negara dan bertentangan dengan huruf dan tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. namun, pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan materi muatan dan atau bagian mana dari perpres wakil menteri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi: dalam permohonannya, pemohon menguraikan bahwa pemohon adalah pihak yang mengajukan uji materiil kementerian negara terhadap uud yang telah diputus dengan putusan nomor puu ix tangguni dengan uraian tersebut pemohon hendak menginstruksikan bahwa kedudukan hukum dalam pengujian undang undang sama dengan kedudukan hukum dalam perkara guo mahkamah agung. menurut memohon, konstruksi hukum tersebut tidaklah tepat karena kedudukan hukum pemohon dalam pengujian mahkamah konstitusi dan mahkamah agung diatur dalam peraturan yang berbeda sehingga tidaklah sama antara kedudukan hukum pemohon dalam pengujian mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum pemohon dalan pengujian perkara guo mahkamah agung. lagipula, objek permohonan yang dimohonkan pemohon mahkamah konstitusi dan mahkamah agung berbeda sehingga tidak serta merta terpenuhinya legal standing mahkamah konstitusi akan berlaku pula mahkamah agung, tidak ada bukti apa pun yang dapat meyakinkan bahwa pemohon telah mengalami kerugian baik material maupun material karena berlakunya perpres wakil menteri. kenyataannya, sebagai badan hukum privat, pemohon tidak terganggu ataupun terhalang halangi dengan berlakunya peraturan guo,oleh karena itu, memohon memohon agar majelis hakim agung dalam perkara guo menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing dan sudah seharusnya majelis hakim agung menyatakan permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima niet onvankelijk verklraad), namun demikian, apabila majelis hakim agung berpendapat lain, kami akan sampaikan pula jawaban memohon terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam paragraf paragraf berikut, iii tentang pokok perkara peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tidak bertentangan dengan uud dan dan nomor tahun tentang kementerian negara memohon tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan: perpres wakil menteri jika dikaitkan dengan nomor tahun maka tidak ada mana posisi wakil menteri dalam struktusunan organisasi kementerian, karena menurut ketentuan nomor tahun susunan organisasi kementerian terdiri dari: unsur pimpinan, yaitu menteri, pembantu pimpinan, yaitu sekretariat jenderal, pelaksanaan tugas pokok, yaitu direktorat jenderal, pengawas, yaitu inspektorat jenderal, makajelas tidak ada posisi dan tempat wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (bertentangan dengan uud dan kementerian negara,, terhadap dalil pemohon atas, memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa dalam konsideran menimbang perpres wakil menteri secara tegas disebutkan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan ,, bahwa kementerian negara menyebutbahwa kementerian negara menyebutkan: aksud dan tujuan pembentukan perpres wakil menteri adalah untuk melaksanakan ketentuan kementerian negara, sebagaimana telah diuji mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu ix maka, dengan mengingat kewenangan yang diberikan oleh uud ketentuan kementerian negara, dan adanya pertimbangan terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus pada kementerian tertentu, presiden membentuk perpres wakil menteri, maka, apabila pemohon menganggap perpres wakil menteri telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan uud dan kementerian negara, anggapan pemohon tersebut merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, karena perpres wakil menteri didasarkan pada ketentuan kementerian negara, sebagaimana telah diuji oleh mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu ix dan tidak terkait dengan ketentuan kementerian negara, dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan jabatan wakil menteri adalah penumpang gelap dalan pesawat tersebut karena tidak ada kursi bahkan tidak ada dalam manifest pesawat tersebut, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, memohon tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakanyang terdapat dalam ketentuan kementerian negara, terhadap dalil pemohon tersebut atas, memohon memberikan tanggapan sebagai berikut: bahwa ketentuan dalam dan perpres wakil menteri telah menjelaskan tentang kedudukan serta tugas wakil menteri. keberadaan perpres wakil menteri merupakan pengaturan lebih lanjut perintah kementerian negara. dengan adanya perpres guo, hal ini membuktikan bahwa keberadaan wakil menteri dalam suatu kementerian tersebut memang sangat dibutuhkan, khususnya bagi kementerian kementerian yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga dengan keberadaan wakil menteri pada kementerian tersebut diharapkan dapat membantu tugas tugas menteri dalam memimpin kementeriandalil, sebagaimana dimaksud oleh pemohon, hal tersebut bukan merupakan persoalan hukum yang bisa dibawa pada proses pengujian peraturan mahkamah agung, karena lebih pada persoalan politik, memohon tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa diterbitkannya perpres wakil menteri makin menguatkan kesan adanya matahari kembar dalam kementerian dan makin mengacaukan kedudukan wakil menteri, sertterhadap dalil tersebut, memohon menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa dalil pemohon tersebut bukan merupakan dalil hukum, melainkan hanya merupakan argumentasi yang didasarkan pada asumsi asumsi pemohon semata yang tidak berpihak pada landasan hukum yang jelas sebagaimana telah tertuang dalam perpres wakil menteri, bahwa dalam ketentuan perpres wakil menteri telah ditegaskan mengenai kedudukan hukum wakil menteri dalam kementerian, yaitu wakil menteri berada bawah dan bertanggung jawab kepada menteri . selain itu, perpres wakil menteri menyebutkan bahwa wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian , dan dalam ketentuan disebutkan bahwa wakil menteri wajib berkoordinasi dengan menteri yaitu: membangun keselarasan dengan kebijakan, , dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan wakil menteri dalam suatu kementerian berada bawah menteri sebagai unsur pemimpin dalam suatu kementerian, wakil menteri bertanggung jawab kepada menteri, serta wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. selain itu, wakil menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon lingkungan kementerian sebagaimana ditentukan dalam perpres wakil menteri, dengan demikian, terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya matahari kembar dalam kementerian tersebut serta tugas wakil menteri akan berbenturan dengan tugas pejabat pejabat eselon sekretariat jenderrektorat jenderal, dan inspektorat jenderal dalam kementerian adalah dalil yang keliru dalam memaknai perpres wakil menteri, dari seluruh uraian tersebut atas, jelas bahwa perpres wakil menteri sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi,yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberadakuatan hukum (legal standing) sebagai pemohon, menyatakan bahwa peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, menyatakan menolak permohonan keberatan hak uji materiil peraturan presiden nomor tahun tentang wakil menteri dariberpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex ago bono),residen nomor tahun tentang wakil menteriadi warman, sh.,mh.,mba dan h.tb. imamudin, pd., mm., dalam kapasitasnya sebagai ketua umum dan sekretaris gerakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi gn pk), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi badan hukumkeberatan adalah kelompok masyarakatnomor tahun tentang wakil menterimenterian negarapemohon tidak mempunyai kepentingan, dengan pertimbangan sebagai berikut: anggaran dasar gn pk pemohon hum (maksud dan tujuan), untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kkn, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi:ahwa sekiranya benar objek hum perpres tahun tidak mengakomodir putusan puu ix tanggal juni adalah bukan porsi pemohon hum sesuai maksud dan tujuan pembentukannya, tetapi menjadi tanggung jawab presiden untuk mempertangung jawabannya secara yuridis dan politis dihadapan sidang paripurna dpr dalam hal konsistensi lembaga negara dalam hal penegakan hukum dalam negara hukum. sedangkan pemohon hum tidak mempunyai kapasitas untuk ituwakil menteri.erakan nasional pemberantasan tindak pidana korupsi (gn pkprof. dr. ahmad sukaraja, s.h.,ma,imam soebechi, s.h.,., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak: ketua majelis ttd dr. sugandi, sh., hum. ttd prof. dr. ahmad sukaraja, h.,m.a ttd dr. imam soebechi, s.h.,m.h biaya biaya panitera pengganti meterai. redaksi. administrasi . jumlah. rp1enenenee ntuk salinan map pen udh legam a.n. panitera panitera muda tata usaha negara, ashari, s.h. ashari, ni" bahwa permohonan guo adalah mengenaidimana peraturan presiden yang diajukan uji materiil dalam permohonan guo, didalam hierarki peraturan perundang undangan adalah dibawah undang undangsehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil, maka mahkamah agung berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan guo, adapun bunyi peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil, sebagai berikuttingkat lebih tinggi yang diajukan mahkamah agung untuk mendapatkan putusan bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, maka jelas mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan memutus. kedudukan pemohon (legal standing) dan kepentingan pemohon. bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam uji materiil terhadap peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang, telah diatur dalam(vide butir tersebut atas) jo. peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil, yang berbunyi sebagai berikut pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang. mengajukan keberatan kepada mahkamah agung atas berlakunya suatu peraturan perundang undang tingkat lebih rendah dari undang undang . pribadi, diman junto undang undang tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto peraturan pemerintahrepublik indonesia tentang percepatan pemberantasan korupsi (dikutip sesuai aslinya). bahwa berdasarkan hal tersebut atas jelas tujuan dibentuknya pemohon adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum diantaranya sebagai berikut untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara yang bersih dan bebas kkn, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,rcepatan pemberantasan korupsi, bahwa selain hal tersebut atas, telah diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan puu ix tertanggal juni (selanjutnya disebut putusan mahkamah konstitusi guo),bahwa faktanya memohon setelah adanya putusan mahkamah konstitusi guo tidak juga melaksanakan putusan mahkamah konstitusi guo, maka pada tanggal juni pemohon guna mengawal melaksanakan putusan mahkamah konstitusi guo telah melayangkan somasi kepada memohon agar segera melaksanakan putusan mahkamah konstitusi guo yaitu dengan cara mencabut keputusan presiden pengangkatan masing masing wakil menteri dalam waktu (tiga) hari sejak tanggal somasi peringatan hukum ini, namun ternyata justru memohon menerbitkanupaya pemohonmahkamah konstitusi yang telah diputus dengan putusan mahkamah konstitusi guo menjadia sia karena faktanya justruhak hak pemohon sebagai pemohon dalam putusan mahkamah konstitusi guo terabaikan dilanggar. bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan guo selain bagaimana tersebut atas adalah dalam rangka mengawal pelaksanaan putusan mahkamah konstitusi guo dalam kapasitas sebagai pihak dan juga menegakeberatan hak uji materiiluud berbunyi sebagai berikut j) negara indonesia adalah negara hukum . bahwa perserta masyarakat sebagaimana dimaksud..c(d) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. dan juga dalam undang undang tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bunyinya sebagai berikupemerintah daerah kabupaten kutai timur, berkedudukan sangat, kabupaten kutai timur yang beralamat jalan soekarno hatta nomor kawasan pusat pemerintahan bukit pelangi, sangat, dalam hal ini diwakili oleh ir. iran noor, si., selaku bupati kepala daerah kabupaten kutai timur, kewarganegaraan indonesia, selanjutnya memberi kuasa kepada bikin emas, s.h., m.h., arif effendi, s.h., syarif hiduplah, s.h., m.ba., para advokat dan konsultan hukum pada art partners, attorneys law, menara kuningan floor suite jalan rasa said blok kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk v, jakarta: selanjutnya memberi kuasa kepada: dr. amir syamsudin, s.h., m.h., menteri hukum dan ham ri., ir. jero wajik, s.e., menteri energi dan sumber daya mineral ri., brief arief, s.h., m.h., jaksa agung ri., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli selanjutnya brief arief, s.h., m.h., jaksa agung memberikan kuasa substitusi kepada: perindo saragih, s.h., jaksa pengacara negara, azizah, s.h., jaksa pengacara negara, azhari, s.h., m.h., jaksa pengacara negara., abdul kadir, s.h., m.h., jaksa pengacara negara., anton afifullah, s.h., m.h., jaksa pengacara negara., rolling mumpuni, s.h., jaksa pengacara negara.,: bahwa berdasarkan ketentuan: undang undang dasar republik indonesia tahun uud "), bab kekuasaan kehakim", dan, undang undang tahun tentang mahkamah agung, sebagaimana diubah dengan undang undang tahun dan undang undang tahun ma"), karenanya, mahkamah agung mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiel atas terhadap ini, kewenangan untuk melakukan uji materiel atas peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang pada hakekatnya adalah kewenangan untuk menafsirkan undang undang. karenanya, mahkamah agung mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang undang. mengingat mahkamah agung menurut hukum diberi kewenangan untuk melakukan penafsiran undang undang, maka hasil dari penafsiran tersebut mempunyai kekuatan hukum. penafsiran yang mempunyai kekuatan hukum tersebut merupakan suatu penemuan hukum (rechtsvinding, legal finding): kedudukan hukum pemohong dona ama ., dan (vide, bukti berdasarkan ketentuan ketentuan mengenaimakyang dinyatakan tetap berlaku oleh (namun) harus disesuaikan dengan harus disesuaikan, sehinggmenjadi sebagai berikut: pemerintah pusat)erintah provinsierintah kabupaten kotawilayah kabupaten kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil, dengan penyesuaian pihak tersebut, tidak lagi ada dualisme dan menjadi jelas dan sesuai dengan pembagian kewenangan dan atau wilayah (yurisdiksi) sebagaimana yang diatur dalam pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usahtambangan pada wilayah wilayah tersebut, terlepas dari apakah usaha pertambangan tersebutkuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, surat izin pertambangan rakyat (yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebelum ditetapkannya ataupun iup (yang diberikan berdasarkan tanpa penyesuaian pihak tersebut, maka (seperti sekarang ini) ada dualisme dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan yangpada wilayah kabupaten kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil karena pemerintah pusat)(masih tetap) memegang kewenangan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan, dualisme dan penyimpangan dan ketentuan ketentuan yang sangat mendasar (fundamental) yakni:tidak dapat diterima dan tidak dapat dibiarkan berlangsung negara republik indonesia yang adalah negara hukum (vide, uud sebagai asas atau kaidah hukum tertinggi), kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang dasar hukum bagi keberadaan (eksistensi) nya yaitu undang undang nomor tahun tentang ketentuan ketentuan pokok pertambangan lembaran negara r.i. tahun tambahan lembaran negara r.i. pokok pertambangan") telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tidak dapat menyimpang ataupun bertentangan dengan ketentuan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang dinyatakan tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak perjanjian oleh ketentuanimpang ataupun bertentangan dengan ketentuan janganlah kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang tidak mempunyai kekuatan undang undang, semua peraturan perundang undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dan pokok pertambangan saja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam (vide, bukti penyesuaian pihak dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara bukan hal yang luar biasa ataupun tidak pernah dilakukan. dalam sejarah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, penyesuaian pihak dilakukan beberapa kali, dan penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya (penggantian atau perubahan) peraturan perundang undangan bawah undang undang sebagaimana ternyata bawah ini: berdasarkan keputusan presiden r.i.adalah perusahaan negara tambang batubara, (vide, bukti keputusan presiden r.i. tahun berdasarkan peraturan pemerintah tahundisesuaikan menjadi perusahaan perserosero) pt. tambang batubara bukit asam. lihat pula surat menteri pertambangan dan energi r.i. ginanjar kartasasmita), m.djp tanggal april kepada direktur utama persero) tambang batubara bukit asam, (vide, bukti peraturan pemerintah tahun dan bukti surat menteri pertambangan dan energi r.i. m.djp tanggal april berdasarkan keputusan presiden r.i. tahun tentang ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (tanggal september pihak yang memegang penguasaan batubara disesuaikan menjadi pemerintah pusat). lihat pula keputusan menteri pertambangan dan energi(tanggal juni yang menetapkan segala urusan mengenai pengusahaan pertambangan batubara beralih dan kuasa pertambangan tambang batubara bukit asam persero) dikembalikan kepada menteri, (vide, bukti keputusan presiden r.i. tahun dan bukti keputusan menteri pertambangan dan energi m.peemohonlaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah .ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkanpenafsiran mahkamah agung r.i. atas ketentuan hurufyang adalah bahwa penyesuaianyang dinyatakan oleh ketentuan huruf tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhirnya kontrak perjanjian, sebagaimana diharuskan oleh ketentuan huruf mencakup pula penyesuaian, penyesuaian pihak yang merupakan lawan pihak (counterpart) kontraktor dalam kontrak karya. dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang bersangkutan harus didasarkan pada dan mengikuti ketentuan undang undang tahun bab kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan sehingga adalah pihak yang berdasarkan ketentuan dan memegang kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada wilayah dimana usaha pertambangan (yang dilaksanakan berdasarkan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang bersangkutan) beradbukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pertambangan mineral dan batubaraukti fotokopi peraturan pemerintah nomor tahun tanggal oktoberbukti fotokopi surat menteri pertambangan dan energi republik indonesia nomor m.djp tanggal april perihal peralihan hak dan kewajiban kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan batubara dari eks perum tambang batubara kepada (persero) tambang batubara bukit asam bukti fotokopibukti fotokopi keputusan menteri pertambangan dan energi republik indonesia nomorkegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, vide bukti nomor menimbang bahwa permohonan hak uji materiil guo diajukan dengan register pada tanggal mei pada saat itu peraturan mahkamah agung nomor tahun masih berlaku, sehingga dalam melakukan pengujian obyek hak uji materiil guo mempergunakan peraturan mahkamah agung nomor tahun tersebut, menimbang bahwa permohonan hak uji materiil diajukan tanggal mei sedangkan objek permohonan hak uji materiil itis ditetapkan tanggal februari sehingga pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil guo melebihi tenggang waktu yang ditentukelah melampaui tenggang waktu hari, sebagaimana ketentuidak sesuai dengan ketentuan peraturan mahkamah agung nomor tahun tersebut diatas, maka secara formal prosedural permohonpemerintah daerah kabupaten kutai timur tersebut tidak dapat diterimyulius, s.h., m.h., dan marina sidabutaryulius, s.h., m.h., ttd . dr. imam soebechi, s.h., m.h., ttd . marina sidabutar, s.h., m.h., biaya biaya panitera pengganti, meterai . ttd . karno budiyono, s.h., redaksi . administrasi . jumlah . jw, sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh uud bab pemerintah daerah, dan adalah badan hukum publik: bahwa pemohon, sebagai pemerintah daerah, berdasarkan ketentuan uud dan mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban)pemohon, sebagai pemerintah kabupaten, berdasarkan ketentuan bab kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban) dalam, antara lain: mana pemberian iup izin usaha pertambangan dan ipr izin pertambangan rakyat, pembinaan, penyelesaian.karenanya, pemohon mempunyai kewenangan (dan karenanya, hak dan kewajiban) dalam pemberian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara, termasuk untuk operasi produksi, pada wilayah kabupaten. bahwa pemohon merasa kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dan atau pada wilayah kabupaten .e., haknya) tersebut atas dirugikan oleh berlakunya sebagai peraturan pelaksanmerupakan hasil penafsiran pemerintah pusat) atas ketentuan permohonan uji materiel ini diajukan atas dasar ketentuan dan ma. adapun perihal yang menjadi dasar permohonan uji materiel ini, dan dalam rangka itu penafsiran atas ketentuan adalah sebagai berikut: materi muatan: materi muatan bab xiv ketentuan peralihan, yang menyatakan," vide, buktimateri muatan angka dan angka bab xiv ketentuan peralihan, tersebut bertentangan dengan: ketentuan huruf yang tegas." ketentuan huruf yang tegas menyatakan: pada saat undang undang ini mulai berlakul" (vide, bukti undang undang))yebutkan mengatur: kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan. batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan peraturan pemerintah. ini", yakni kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum tanggal februari yaitu tanggal diundangkannya (vide, bukti sedangkan. huruf menyebutkanfmengatur", yakni kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada atau telah ditanda tangani sebelum tanggal januari yaitu tanggal berlakunya diundangkannya (vide, bukti jadi ketentuan angka tersebut sebagai peraturan pelaksana ketentuan huruf telah melampaui, dan karenanya bertentangan dengan, ketentuan yang dilaksanakannyaambahkan kata kata: "yang lebih menguntungkan" dibelakang kata kata "kecuali mengenai penerimaan negara" (vide, bukti sedangkan huruf tegas menyebutkan: "kecuali mengenai penerimaan negara." (jadi, jelas pasti bahwa ketentuan mengenai penerimaan negara dikecualikan, i.e., tidak disesuaikan.) (vide, bukti menambahkan kata kata tersebut, yang menjadikan frasa terakhir angka berbunyi: "kecuali mengenaara halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan negara yang lebih menguntungkan", mengakibatkan penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang diwajibkan berdasarkan ketentuan huruf menjadi penuh dengan ketidak pastikan. apakah ketentuan mengenai penerimaan negara dapat pula (ikut) disesuaikan asalkan "lebih menguntungkan" ataukah hanya ketentuan mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan yang tidak dapat disesuaikan? pengertian maupun pengertian "lebih menguntungkan" itu sendiri tidak jelas pasti, jadi ketentuan angka tersebut sebagai peraturan pelaksana ketentuan huruf telah mengaburkan, dan karenanya bertentangan dengan, ketentuan yang dilaksanakannya, penafsiran ketentuan huruf penafsiran ketentuan huruf yang dilakukan oleh pemerintah pusat) dan tertuang dalam ketentuan sebagaimana diuraikan atas, sangat sederhana (summer) dan tidak tepat. karena nampaknya tidak didasarkan pada kepentingan keadilan (not for the interest justice) namun lebih didasarkan pada kepentingan diri sendiri (for self interest), mahkamah agung mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang undang, dan hasil penafsiran undang undang tersebut mempunyai kekuatan hukum, serta merupakan suatu penemuan hukum (rechtsvinding, legal finding). hasil penafsiran undang undang oleh mahkamah agung juga mempunyai kekuatan moral karena didasarkan pada kepentingan keadilan (for the interest justice) dan tidak didasarkan pada kepentingan diri sendiri (not for self interest). sehingga penafsiran undang undang oleh mahkamah agung sebagai lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan yang memiliki pemahaman penuh atas makna asas atau kaidah hukum, menjamin penerapan atau penegakan hukum secara tepat, benar, dan adil, merujuk pada ketentuan uud yang menyatakan:.", maka penemuan hukum oleh mahkamah agung juga merupakan pertimbangidang hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain, cast, presiden dan wakil presiden (i.e., pemerintah pusat), berdasarkan hat hal tersebut atas, maka dalam rangka memeriksa dan memutus permohonan uji materiel atas (ketentuan terhadap (ketentuan ini, pemohon mohon kepada mahkamah agung yang terhormat untuk melakukan penafsiran atas ketentuan, keharusan penyesuaiandengan berdasarkan ketentuan huruf harus ditafsirkan mencakup pula penyesuaian, atas dasar dasar dan alasan alasan sebagai berikut: bab iii penguasaan mineral dan batubara, menyatakan:.b kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan dengan tegas dan jelas telah membagi penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara tersebut (yakni: kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara) antara pemerintah pusat), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, khusus berkenaan dengan kewenangan pemberian izin pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha pertambangan, berdasarkan menurut (wilayah) jurisdiksi masing masing, yaitu: lintas wilayah provinsi dan atau wilayah laut lebih dari (dua belas) mil dari garis pantai merupakan (wilayah) jurisdiksi pemerintah pusat), lintas wilayah kabupaten kota dan atau wilayah laut (empat) mil sampai dengan (dua belas) mil merupakan (wilayah) jurisdiksi pemerintah provinsi, wilayah kabupaten kota dan atau wilayah laut sampai dengan (empat) mil merupakan (wilayah) jurisdiksi pemerintah kabupaten kota, sebagaimana dengan tegas dan jelas dinyatakan dalam ketentuanketentuan: kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: anas nnnnnnannih anta ( nn ppppnpans eastjup, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan. usaha pertambangan operasi produkslani emang aaaaaa north macan danang ona pena) games nana) saman . dan ulange: lana) nam kang pong ., dan dang danaaadang bara)pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara: indonesian petroleum association (ipa), beralamat gedung bursa efek indonesia, tower ii, lantai jl. sudirman kav. jakarta dalam hal ini diwakili oleh ron aston, selaku presiden selanjutnya memberi kuasa kepada dr. tudung mulya lubis, s.h.,ll.m., celana santosa, s.h., henti setyowati, s.h., ll.m. rain tjahjadi juliana, s.h. ahmad irfan arifin, s.h. candy panjaitan, s.h. leonard aran a., s.h. suar sanubari, s.h. hendra setiawan boen, s.h., m.h. kesembilannya para advokat dari kantor hukum lubis, santosa maulana law offices, beralamat equity tower, lt. sudirman central business district cbd), lot jl. end. sudirman kav. jakartakedudukan jalan medan merdeka jakarta pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, jaksa. agung republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal juli yang disubstitusi kepada dr. ing. evita merawat legowo, pekerjaan direktur jenderal minyak dan gas bumi, direktorat jenderal minyak dan gas bumi, energi dan sumber daya mineral. ir. edi purnomo, pekerjaan sekretaris direktorat jenderal minyak dan gas bumi, sekretariat direktorat jenderal minyak dan gas bumi, direktorat jenderal minyak dan gas bumi, kementrian energi dan sumber daya minertisna prawira, s.h., pekerjaan kepala biro hukum dan humas, biro hukum dan humas, sekretariat jenderal, departemen energi dan sumber daya mineral agus salim, s.h., m.h., pekerjaan kepala bagian bantuan hukum, biro hukum dan humas, sekretariat jenderal, kementrian energi dan sumber daya mineral keempatnya beralamat jl. rasa said kav jakarta selatan. berdasarkan surat kuasa substitusi nomor ku mem tanggal agustus dan suhartono, s.h novada, s.h.,m.h. t.n.la. kusumayudha, s.h., si. henry romana, s.h. tri buono, s.h. sru studi, s.h. carolina novini yunita, s.h. ketujuhnya jaksa pengacara negara, beralamat jalan sultan hasanuddin nomor kebayoran baru, jakarta selatan., membaca surat surat yang bersangkutan, tentang duduk perkara:engan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa alasan alasan pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap berlakunya pemohon uji materiil) adalah sebagai berikut ketentuan ketentuan dalam yang melanggar peraturan perundang yang lebih tinggiyesuaikan kks yang ada dengan itu sendiri pada dasarnya telah memaksakan perubahan sepihak atas kks, mengingat bahwa penghitungan cost recovery berdasarkan kks yang ada saat ini telah diatur mekanismenya dalam ketentuan ketentuan kks itu sendiri .dan. merupakan praktek yang telah puluhan tahun dijalankan (established practice) serta diterima oleh masing masing pihak tanpa keberatan apapun. bahwa dalam kks telah secara tegas menjabarkan definisi biaya biaya operasi' (operating costs) bukti ),terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa lampiran c". selain itu, dalam setiap kks terdapat lampiran (exhibit mengenai prosedur akuntansi" (accounting procedure) yang secara gamblang menguraikan tata cara perhitungan biaya termasuk membedakan antara biaya modal (capital costs) dan biaya bukan modal (non capital costs), penjabaran tata cara menghitung penyusutan, tata cara perhitungan biaya overhead (overhead allocation), perhitungan biaya bunga (interest recovery), biaya pengembangan gas (natural gas costs), biaya inventaris (inventory accounting), biaya asuransi dan penunjukannya (insurance and claims). dengan demikian, jelas bahwa hal hal yang disebutkan dalam huruf. tersebut sebenarnya telah diatur dalam kks masing masing, sebagai perjanjian yang keberadaan dan keberlakuannya dijamin oleh migas. bahwa sesuai dengan bunyi kuh perdata yang menyatakan bahwa hal hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan , maka implementasi dan skema cost recovery sebagaimana dijalankan selama ini berdasarkan kks yang ditandatangani sebelum berlakunya harus dianggap tercantum dalam kks tersebut, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam kks, sehingga mengikat sebagai undang undang bagi para pihak. bahwa huruf (b) yang menghendaki penambahan ketentuan dalam kks terdahulu sehingga sesuai dengan telah melanggar migas, pajak penghasilan dan kuh perdata, yang menjamin keberlakuakn kks yang telah ada saat ini berikut setiap ketentuan didalamnya sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak pada saat penandatanganan kks. selain melanggar undang undang, huruf (b) juga melanggar asas non retroaktif, yang merupakan landasan suatu negara berdasarkan atas hukum, yang diatur dalam uud dan tentang pembentukan peraturan perundangan. ii. .pelanggaran pertama huruf (b) bertentangan dengan huruf (c) migas yang menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan kks yang telah ada sebelumnya. bahwa migas telah melakukan perubahan atas peraturan peraturan terkait dengan kebijakan migas indonesia, salah satunya dengan menetapkan migas badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi) sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan regulasi atas kegiatan usaha hulu migas, sehingga institusi yang berwenang mewakili pemerintah indonesia sebagai pihak dalam suatu kks beralih dari pertamina menjadi migas. sehubungan dengan pengundangan migas yang baru tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap kks kks yang telah ditandatangani sebelum berlakunya migas, khususnya terkait dengan pergantian pihak yang mewakili pemerintah. indonesia dalam kks tersebut. namun demi menjaga adanya kepastian hukum, walaupun menyatakan berubahnya pihak dalam kks terdahulu dari pertamina kepada migas, huruf (c) migas secara tegas menyatakan bahwa kks yang ditandatangani sebelum berlakunya migas tersebut tetap berlaku. untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi migas buktina" migas menunjukkan penghormatan dan perlindungan atas pemberlakuan setiap perjanjian yang dilakukan pemerintah dengan pihak pihak lain. dengan demikian, walaupun pihak pemerintah dalam seluruh kks terdahulu harus dirubah sesuai dengan migas, namun pemberlakuan kks tersebut sebagai suatu perjanjian kontrak antara pemerintah indonesia memohon dengan para kontraktor kks diakui setiap ketentuannya sebagaimana diperjanjikan sejak awal oleh para pihak. hal ini adalah sejalan dengan prinsip yang menghormati kesucian kontrak(sanctity contract), yang selanjutnya telah dilakukan secara konsisten melalui pengundangan ketentuan ketentuan pelaksana bidang migas, yang seluruhnya menyatakan tetap berlaku kontrak kontrak termasuk kks), yang ditandatangani sebelum dikeluarkannya peraturan peraturan perundangan yang baru tersebut. lebih lanjut, penjelasan huruf (a) migas menyatakan bahwa "dalam kontrak." hal ini berarti uu. migas secara tegas menghendaki bahwa pengundangan ketentuan baru di bidang migas tidak boleh mencederai kesepakatan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam kks terdahulu. bahwa telah jelas huruf (c) migas mengakui dan menjamin pemberlakuan kks yang telah ada, sehingga huruf (b) yang memerintahkan perubahan atas ketentuan ketentuan kks yang telah ada sebelum diundangkannya nyata nyata bertentangan dan telah melanggar huruf (c) migas, yang notabene merupakan peraturan yang lebih tinggi dari logikanya, bagaimana mungkin yang merupakan peraturan perundangan yang secara hierarkis berada dibawah migas dapat memerintahkan perubahan kks terdahulu, sedangkan pemberlakuan dan tidak berubahnya ketentuan dalam kks tersebut telah diakui dan dijamin oleh migas itu sendiri? oleh karenanya, sudah sepatutnya huruf (b) dinyatakan batal demi. hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena isinya bertentangan dengan huruf (c) migas, sebagai peraturan perundangan yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari suatu peraturan pemerintah ppi. .pelanggaran kedua: huruf (b) bertentangan dengan migas yang menentukan rezim. pajak yang berlaku atas kks yang telah ada sebelumnya bahwa ketentuan ketentuan dibidang perpajakan yang berlaku dalam suatu kks secara khusus telah diatur dalam migas, yang menyatakan sebagai berikutselanjutnya, penjelasan migas menyatakan sebagai berikut:dan berisiko tinggi." bahwa migas memberikan hak bagi kontraktor kks untuk menentukan rezim pajak yang berlaku selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kks. apabila para pihak telah menyepakati pembayaran pajak dilaksanakan sesuai. dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat kks ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) migas, maka hingga berakhirnya jangka waktu kks tersebut, kontraktor kks akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat kks ditandatangani, meskipun telah diterbitkan peraturan baru bidang perpajakan (vide bukti 2a). dengan demikian, huruf (b) yang memaksakan berlakunya ketentuan ketentuan pajak baru sebagaimana diatur dalam dalam setiap dan seluruh kks yang ditandatangani sebellakunya telah melanggar dan bertentangan dengan huruf (a) migas. dan oleh karena migas merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari maka huruf (b) yang isinya bertentangan dengan huruf (a) migas harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat diberlakukan. it. .pelanggaran ketiga: huruf (b) bertentangan dengan dan yang menyatakan tetap berlakunya ketentuan perpajakan yang diatur dalam kks yang telah ada sebelumnya bahwa selain dilindungi berdasarkan migas, ketentuan perpajakan yang berlaku bagi suatu kks secara khusus juga diatur dalam dan mengenai pajak penghasilan ph) bukti menyatakan sebagai berikut:.menyatakan sebagai berikut:" berdasarkan dan tersebut diatas, jelas bahwa undang undang ini bermaksud menghormati kesucian kontrak bidang pertambangan yang telah ditandatangani sebelum diundangkannya ph, dengan menyatakan secara tegas tidak berlakunya ketentuan perpajakan yang baru (berdasarkan ph) atas kontraontrak bidang pertambangan (termasuk kks) yang ditandatangani sebelum pengundangan ataupun ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam kontrak kontrak tersebut. dalam hal ini, prinsip dasar kebijakan sektor migas melalui pengundangan dan maupun huruf (c) dan migas menghendaki adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum tidak terbatas hanya atas segala kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan dalam kks, namun juga mencakup jaminan atas diberlakukan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat kks ditandatangani, sehingga mengundang suatu ketentuan baru dibidang perpajakan tidak boleh merubah dan harus menghormati berbagai peraturan perpajakan terkait dengan bidang usaha migas yang selama ini berlaku terhadap kks kks tersebut bukti 2b). oleh karena itu, huruf (b) yang memaksakan pemberlakuan ketentuan ketentuan perpajakan baru pada kks yang telah ada dan ditandatangani sebelum diterbitkannya tersebut jelas jelas bertentangan dengan dan melanggar dan yang justru menjamin diterapkannya ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam kks, ataupun ketentuan yang berlaku pada saat kks ditandatangani. ii. pelanggaran keempat huruf (b) melanggar jo. kuh perdata dan yang menghendaki perubahan suatu perjanjian hanya atas dasar kesepakatan para pihak. bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, huruf (b) telah memaksakan perubahan atas kks terdahulu, agar sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam kewajiban untuk melakukan penemuan terhadap ketentuan kks ini pada dasarnya merupakan perubahan sepihak atas suatu kontrak, sehingga melanggar hukum perjanjian indonesia, sebagaimana diatur dalam kuh perdata. bahwa hukum perjanjian indonesia yang diatur dalam buku iii kuh perdata mengakui empat prinsip atau asas yang bersifat universal yang diatur dalam dan kuh perdata, yaitu asas konsensualisme, yang menghendaki terjadinya perjanjian melalui bersesuaian kehendak atau konsensus para pihak, asas kekuatan mengikat perjanjian (pasta sunt pertanda), yang menghendaki para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka terima sebagai kewajiban masing masing, asas kebebasan berkontak, yang menghendaki adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan persetujuan dengan siapa saja dan mengenai apa saja, dan asas itikad baik, yang menghendaki pelaksanaan kontrak dengan itikad baik. sehubungan dengan hal ini, definisi kks atau kontrak kerja sama berdasarkan angka migasdan hasilnya dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. sesuai dengan definisi tersebut, maka kks merupakan suatu perjanjian tak bernama (kontrak inopinata) sebagaimana diatur dalam kuh perdata, yang tunduk pada ketentuan ketentuan hukum perjanjian yang fundamentalnya dibangun atas keempat asas konsensualisme, pasta sunt pertanda, kebebasan berkontak dan itikad baik tersebut diatas. bahwa huruf (b) telah melanggar asas konsensualisme dan pasta sunt pertanda berdasarkan dan kuh perdata, yang menghendaki suatu perjanjian atau kontrak dapat diubah hanya dengan persetujuan para pihak yang membuatnya, persetujuan mana haruslah terjadi secara bebas tanpa didasari adanya paksaan kuh perdata), penipuan kuh perdata) ataupun kekhilafan perdata). selain itu, memohon melalui mengundang (b) pp. juga telah melanggar asas itikad baik berdasarkan kuh perdata, karena dalam peranan ganda yang dijalaninya sebagai pelaku bisnis sekaligus regulator bidang usaha migas, memohon telah mengundangkan ketentuan yang menafikan diberlakukan ketentuan ketentuan dalam kks sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara kontraktor migas dan memohon yang diwakili oleh migas. bahwa memohon juga telah mencampuradukkan asas hukum publik dengan asas hukum perdata, karena melalui huruf (b) memohon telah secara sepihak memaksakan perubahan atas kks yang telah ada sebelum diterbitkannya padahal sesuai dengan hukum perjanjian indonesia yang diatur dalam kuh perdata, perubahan ketentuan ketentuan dalam kontrak (in cast kks) hanya dimungkinkan dan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. bahwa dalam melakukan kerja sama bidang usaha hulu migas melalui penandatanganan kks, pemerintah telah menundukan dirinya dalam status sebagai subjek hukum perdata, karena apabila pemerintah memang menghendaki statusnya tetap sebagai subjek hukum publik, maka ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas akan dituangkan bukan dalam bentuk kontrak, melainkan melalui surat keputusan ataupun izin usaha (vide bukti 2a). perlu diperhatikan bahwa pemohon tidak pernah menolak maupun mengingkari kedudukan memohon sebagai regulator yang berhak menetapkan peraturan dan kebijakan sektor migas, namun pemohon menghendaki agar memohon dalam kedudukannya sebagai regulator dapat menghormati dan menjalankannya dengan itikad baik kontrak yang ditandatangani dalam kedudukannya selaku pelaku usaha yang mengadakan. kontrak kerja sama dengan kontraktor kks (termasuk pemohonhukum perjanjian, meskipun tidak tegas dinyatakan, selalu tersirat adanya itikad baik para pihak dalam setiap perjanjian yang dibuatnya. itikad baik harus ada baik saat melakukan hubungan hukum maupun pada saat melaksanakan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian. itikad baik merupakan sendi yang penting dalam hukum. perjanjian, sehingga selain ada dalam sanubari para pihak, itikad baik harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain. dalam hal ini, sebagaimana memohon mengharapkan agar kontraktor kks termasuk pemohon memenuhi kewajibannya berdasarkan kks, baik kewajiban fiskal maupun janji janji lain seperti prioritas penggunaan produk dalam negeri, alih tehnologi, pembangunan dan pengembangan masyarakat dan lingkungan, kesempatan kerja, dan sebagainya, pemohon juga mengharapkan memohon agar dapat menempatkan peranan gandanya selaku regulator sekaligus pihak dalam kks secara proporsional, sehingga memberlakukan peraturan perundangan yang selaras dengan tujuan dan sasaran kks. bahwa berdasarkan aturan peralihan uud menyatakan bahwa. burgelijke webbook yang diterjemahkan menjadi kuh perdata adalah suatu peraturan perundangan setingkat dengan undang undang yang diberlakukan pada masa kolonial, sehingga mengingat belum ada undang undang baru yang mengatur mengenai hukum perdata indonesia, maka burgelijke webbook kuh perdata diakui keberlakuannya dan harus dianggap tetap memiliki daya laku sebagaimana peraturan tersebut semula diberlakukan, yaitu sebagai undang undang statblaad tahun pemberlakuan kuh perdata sudah diterima secara umum sehingga tidak perlu perlu diperdebatkan lebih lanjut, dan pengadilan pengadilan indonesia serta mahkamah agung secara konsistensi juga telah mengkonfirmasi pemberlakuan ketentuan ketentuan kuh perdata, termasuk dan lain terkait dengan hukum perjanjian, melalui berbagai putusannya. selanjutnya, pengakuan atas prinsip prinsip dalam hukum kontrak juga diatur dalam yang mewajibkan peraturan perundang undangan indonesia untuk mentaati asas yang berlaku dalam hukum perdata, termasuk asas kesepakatan dan kebebasan berkontak. untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi dan penjelasannyperaturan perundang undangan mengandung asas erdasarkan hal hal tersebut diatas, huruf (b) yang memaksa perubahan kks terdahulu walaupun tanpa adanya persetujuan kedua pihak telah melanggar jo. kuh perdata yang menghendaki perubahan suatu kontrak (termasuk kks) hanya atas persetujuan kedua belah pihak. selain itu, karena melanggar prinsip prinsip hukum perjanjian yang berlaku indonesia, maka huruf (b) .dengan demikian juga bertentangan dengan ketentuan sehingga ketentuan yang melanggar undang undang ini harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ii. .pelanggaran kelima: huruf (b) tidak sesuai dengan asas non retroaktif dan kepastian hukum yang fundamental dalam suatu negara hukum. sehingga melanggar huruf (d) dan huruf uud ab. dan terkait dengan pembentukan peraturan perundangan bahwa huruf (bb) bernuansa retroaktif karena menghendaki penyesuaian kks yang ditandatangani sebelum pengundangan dengan ketentuan ketentuan tersebut. adanya kewajiban penyesuaian kks ini jelas merupakan bentuk pemberlakuan undang undang secara surut (retroaktif) karena ketentuan harus diterapkan atas perjanjian yang terjadi sebelum pengundangan bahwa pemberlakuan hukum secara surut retroaktif akan menimbulkan kekacauan karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga retroaktifitas suatu peraturan perundang undangan dilarang oleh ketentuan ketentuan berikut: uud yang"("algemeen berlingen van wetgeving voor indonesie, staatblad ab"), yang menyatakan: tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan. pidana dalam undang undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu." dalam hukum pidana, ketentuan ini disebutkan kembali dalam kitab undang undang hukum pidana webbook van strafrecht, staatsblad selanjutnya, pemberlakuan atas hal hal selain mengenai pembentukan peraturan perundang undangan telah ditegaskan dalam penjelasan umum mengingat bukan terkait dengan pembentukan peraturan perundang undangan, namun lebih kepada perlindungan hak asasi manusia, maka harus dianggap masih berlaku dan mengikat sebagai hukum indonesia. bahwa ketentuan ketentuan tersebut diatas, walaupun secara eksplisit hanya menyatakan larangan terhadap penjatuhan hukuman atau penuntutan atas seseorang berdasarkan hukum yang ada setelah perbuatan tersebut dilakukan, namun maksud dari ketentuan tersebut jelas, yaitu suatu ketentuan. hukum tidak boleh diberlakukan secara surutlretroaktif. sama halnya bahwa seseorang tidak seharusnya dihukum berdasarkan undang undang yang berlaku surut, maka suatu pihak juga tidak seharusnya dibebani kewajiban berdasarkan undang undang yang berlaku surusa paya daur yang dinger huruf (b) mewajibkan penyesuaian bertentangan dengan huruf (c) migas menyatakan klausul klausul dalam uud tetap berlakunya segala ketentuan kks kks yang telah yang telah ada sebelumnya. ditandatangani sebelumnya uu migas migas dengan uup (berlaku surut retroaktif) menyatakan kontraktor kks) kuh perdata berhak memilih peraturan allgemeine perundang undangan bidang berlingen ab) perpajakan bagi kks, termasuk! uun oo. untuk memilih peraturan hal hal yang perpajakan yang berlaku saat disebutkan dalam kks ditandatangani huruf (b) dan telah menyatakan diatur secara jelas tetap berlakunya ketentuan dalam kks peraturan perundang undang bidang perpajakan yang dia dalam kks yang telah ada sebelumnya. jo. kuh perdata menyatakan perubahan suatu perjanjian (dalam hal ini kks) hanya atas dasar kesepakatan para pihak dan uud) serta abi menyatakan suatu ketentuan peraturan perundang undang tidak boleh berlaku surut (asas non retroaktif) huruf (i) menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus mematuhi asas ketertiban kepastian hukum sehingga tida boleh berlaku surut dirjen pajak berwenang bertentangan dengan migas secara tegas menetapkan besaran biaya migas memberikan kewenangan untuk pada tahap eksplorasi menentukan besaran biaya operasi kegiatan hulu migas (yang mencakup tahap eksplorasi dan eksploitasi) kepada migas melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran kks pembayaran pajak bertentangan dengan kup menyatakan penghasilan kontraktor cukup pembayaran pajak dilakukan secara tunai kks dengan volume dengan disetorkan kepada kas negara minyak bumi atau gas bumi huruf (d) menyataal ini, mahkamah konstitusi republik indonesia mk") dalam putusannya nomor puu tanggal juli bukti telah menyatakan bahwa asas non retroaktif bersifat mutlak (absolut) karena merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan uud dengan frasa 'dalam keadaan apapun'. terlebih lagi, hal yang mendasari untuk memutuskan absolutisme asas non retroaktif adalah berdasarkan ketentuan undang undang yang diuji dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga secara arguments contrary berarti undang undang tidak berlaku terhadap peristiwa yang tempus delictinya terjadi sebelum undang undang tersebut diundangkan. dengan logika yang sama, ketentuan juga menyatakan bahwa peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga tidak boleh berlaku terhadap perjanjian yang dilakukan sebelum pengundangan bahwa sifat non retroaktif dari ketentuan hukum disektor usaha migas ataupun bidang hukum perdata lain juga dapat disimpulkan dari peraturan peraturan perundangan yang secara konsisten menyatakan pemberlakuan peraturan tersebut hanya atas perjanjian perjanjian ataupun hal hal yang terjadi setelah peraturan 'itu diundangkan. sebagai contoh adalah dan migas atau dan uup (vide bukti dan bahwa sekalipun suatu undang undang diberlakukan secara surut. retroaktif, pemberlakuan peraturan perundangan secara surut, apabila memang benar benar diperlukan dalam suatu keadaan yang luar biasa dan menuntut pemberlakuan secara surut good non maka pelaksanaan retroaktifitas peraturan tersebut harus dilakukan sesuai dengan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundangan. sehubungan dengan hal ini, berdasarkan suatu ketentuan tidak dapat dilakukan secara surut apabila. ketentuan tersebut "memberikan beban konkret kepada masyarakat." dengan demikian, asas retroaktif hanya dapat berlaku dalam situasi khusus yang mempertaruhkan kepentingan dan hak hak dasar dari seluruh masyarakat, misalnya terkait dengan pelanggaran ham berat. hal ini tentunya berbeda dengan situasi yang dihadapi dimana pemberlakuan ketentuan tersebut secara surut justru akan menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat dan negara akibat menurunnya investasi, dan jelas jelas merugikan kepentingan ekonomis pada kontraktor kkuruf (b) yang diberlakukan secara surut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar asas asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan suatu peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam huruf khususnya asas 'ketertiban dan kepastian hukum," yang pengertiannya adalah .sebagai berikut penjelasan" selain itu, pemberlakuan secara surut suatu ketentuan perundangan juga melanggar asas 'kepastian hukum', yang merupakan salah satu asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam"), yang pengertiannya adalah sebagai berikut:iii. .pelanggaran keenam hal hal yang disebutkan dalam huruf (b) telah diatur secara jelas dalam kks, sehingga tidak ada alasan untuk memerintahkan penyesalannya dengan ketentuan ketentuan dalam bahwa sebagaimana diuraikan diatas, huruf (b) telah melanggar ketentuan migas, ph, kuh perdata serta asas non retroaktif dan kepastian hukum yang diakui dan diatur dalam uud stb. dan yang. seluruhnya merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari peraturan pemerintah (in cast sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh mahkamah agung yang terhormat. namun terlebih dari itu, pada dasarnya tidak ada alasan bagi huruf (b) untuk mewajibkan penyesuaian kks yang telah ada saat ini dengan apabila dicermati, huruf (b) memerintahkan agar hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kks yang ditandatangani sebelum diterbitkannya bahwa kedelapan hal yang diwajibkan untuk disesuaikan dengan tersebut telah diatur secjelas dan kks, sehingga ketentuan huruf (b) harus dibatalkan karena justru akan menimbulkan permasalahan dan kebingungan dalam penerapannya mengenai ketentuan mana yang seharusnya berlaku apakah kks ataukah (perlu ditegaskan bahwa pemohon berpendapat bahwa ketentuan kks harus berlaku karena kks merupakan undang undang bagi para pihak yang membuatnya dan keberlakuannya dilindungi oleh migas dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh migas). kedelapan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut (vide bukti besaran bagian penerimaan negara ketentuan mengenai besaran bagian penerimaan negara telah diatur dalam mengenai pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan' (operating costs vide butir yaitu biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan' (operating costs vide butir penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis ketentuan mengenai 'penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis' telah diatur dalam xiv mengenai pembukuan dan rencana pemeriksaan' penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan ketentuan mengenai penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan! harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat kktandatangani, sebagaimana diatur dalam dan ph. ketentuan mengenai' telah diatur dalam dan pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan atau gas bumi dari bagian kontraktor ketentuan mengenai pajak penghasilan kontraktor. berupa volume minyak bumi dan atau gas bumi dari bagian kontraktor" telah diatur dalam khususnya butir huruf penghasilan luar kontrak kerja sama berupa uplift dan atau pengalihan participating interest ketentuan mengenai 'penghasilan luar kontrak kerja sama berupa uplift dan atau pengalihan. participating interest" telah diatur dalam dan berdasarkan hal hal tersebut diatas, telah jelas dan terbukti bahwa huruf (b) telah bertentangan dengan dan melanggar sejumlah peraturan perundangan, diantaranya uud migas, ph, tentang pajak penghasilan. kuh perdata dan sehingga harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum oleh mahkamah agung yang terhormat. iv. ketentuan ketentuan dalam telah bertentangan dengan migas, pph maupun ketentuan umum perpajakan, yang merupakan peraturan perundangan yang kedudukannya lebih tinggi dari iv. pelanggaran ketujuh: menyatakan kewenangan direktorat jenderal pajak untuk menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi, sehingga bertentangan dengan migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada migas bahwa menyatakan sebagai berikut "@&)belum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada i),badan pelaksana" bahwa telah secara salah mengatur adanya kewenangan direktur jenderal pajak dirjen pajak") untuk menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi, padahal. berdasarkan migas, kewenangan untuk menetapkan biaya operasional pada kegiatan sektor hulu migas (yang mencakup tahapan eksplorasi dan eksploitasi) berada pada migas melalui persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kks. sehubungan dengan hal ini, migas menyatakan sebagai berikut: (l)(dl)tugas badan pelaksana sebagaimana.g.dalam migas dinyatakan bahwa. pengawasan terhadap pelaksanaan kks kegiatan usaha hulu dilaksanakan oleh migas, dimana berdasarkan migas, kegiatan usaha hulu migas mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. selanjutnya migas mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan atas kks oleh migas tersebut, salah satunya melalui persetujuan yang diberikannya atas rencana kerja dan anggaran. dengan demikian, migas adalah satu satunya badan yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh uu migas untuk menetapkan biaya operasional dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas, sehingga yang mengatur bahwa dirjen pajak akan menetapkan besaran biaya eksplorasi jelas jelas melanggar dan bertentangan dengan migas. bahwa sekalipun menyatakan dirjen pajak akan menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh migas, tetap saja ketentuan ini melanggar migas, karena migas tidak hanya sekedar dapat memberikan rekomendasi, namun memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan besaran biaya eksplorasi (dan eksploitasi) dengan demikian, untuk keperluan perhitungan pajak, justru seharusnya dilakukan dengan mengacu pada besaran biaya eksplorasi yang telah ditetapkan oleh migas melalui persetujuan yang diberikannya atas rencana kerja dan anggaran kks, sesuai dengan migas (vide bukti 2a) terlebih lagi, berdasarkan yang memerintahkan agar migas dan auditor pemerintah (atas nama dirjen pajak) agar dapat menyelesaikan perbedaan perhitungan besaran biaya eksplorasi diantara mereka, terlihat bahwa pada dasarnya telah menyatakan adanya kewenangan yang setara antara migas dan dirjen pajak dalam menentukan biaya eksplorasi migas, padahal migas yang menjadi payung hukum kegiatan usaha migas indonesia secara tegas hanya mengakui kewenangan tersebut ada pada migakalipun beralasan penetapan besaran biaya eksplorasi hanya untuk kepentingan perhitungan pajak, tetap saja hal ini keliru untuk ditetapkan demikian, mengingat bahwa migas telah menentukan fungsi pengawasan yang dilakukan migas sektor hulu migas (termasuk untuk menentukan biaya eksplorasi) dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan migasengan demikian, menjaga kepentingan perpajakan industri migas telah tercakup dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh migas tersebut. perlu dipahami bahwa migas tentunya memiliki alasan tersendiri untuk memberikan kewenangan menentukan biaya operasional berdasarkan kks tersebut kepada migas yaitu mengingat migas menjalankan fungsi kontrol atau pengaturan ( management rights ) terhadap pelaksanaan kksonal perminyakan berdasarkan kks, sehinga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya. disamping itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki karakteristik sendiri yang banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh migas, sehingga dalam kks biasanya dimungkinkan untuk kontraktor kks mengajukan usulan perubahan anggaran belanja ( propose revised work program and budget ) dalam tahun berjalan. selain itu, pengaturan jumlah cost recoverable item dalam suatu operasi perminyakan merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam kontrak (dalam hal ini kks) sebagaimana diatur dalam kuh perdata, mengingat atas investasi dan resiko yang ditanggung oleh kontraktor kks, telah dihasilkan produksi minyak dan gas bumi yang menguntungkan komersialnya juga menjadi bagian negara berdasarakan profit shareah bagian produksinya, akan tetapi kontraktor kks dipaksa? profit share pembatasan demikidigantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata lapangan. iv. pelanggaran. kedelapan: mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan kontraktor kks dengan volume minyak bumi, sehingga bertentangan dengan ketentuan umum perpajakan kup) yang menyatakan pembayaran pajak secara tunai bahwaer! kontrak bagi. hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan atau gas bumi dari bagian kontraktor." bahwa tersebut diatas mengatur mengenai kemungkinan pembayaran pajak penghasilan kontraktor kks dilakukan dengan penyerahan volume minyak bumi, sehingga bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana. terakhir diubah dengan undang undang nomor tahun mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan kup"), yang hanya mengatur pembayaran pajak secara tunai (vide bukti 2a) kup menyatakan sebagai berikut wajib. pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang berhutang dengan menggunakan surat setoran pajakbahwa redaksi kup yang menyatakan pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak kas negara berati penyetoran pajak dilakukan dalam bentuk penyerahan uang tunai. kup sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan melakukan pembayaran pajak dalam bentuk natura atau hasil produksi, sehingga secara langsung bertentangan dengan ketentuan kup, dan selain itu juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki payung hukum yang mendasar dapat dilakukannya pembayaran pajak dengan cara lain selain diatur dalam kup (vide bukti p 2b) bahwa selain bertentangan dengan kup, pembayaran pajak penghasilan dalam bentuk volume migas juga akan menimbulkan permasalahan ketika dilaksanakan, terutama terkait dengan penentuan nilai volume migas tersebut ketika dilakukan konversi dari mata uang volume migas, sehingga berpotensi menggangu pelaksanaan kks dan kegiatan usaha migas sektor hulu hanya kerja berusaha menentukan nilai konversi volume migas yang dapat diterima kedua belahpembayaran dalam bentuk volume migas juga akan merugikan kontraktor kks dari negara negara tertentu, dalam hal pembayaran dalam bentuk volume migas dapat diartikan sebagai pembayaran royalti, sehingga dapat menimbulkan resiko tidak dapat diperlakukan sebagai tax credit negara asal kontrak kks tersebut. iv. pelanggaran kesembilan: huruf (d) mengatur mengenai penghitungan pajak penghasilan kontraktor kks berdasarkan lifting, sehingga bertentangan dengan dan ph, dan itu sendiri, yang menentukan. perhitungan pajak penghasilan berdasarkan entitlement bahwa huruf (d) pp. menyatakan sebagai berikut: setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib: a. b. canterjadi dalam suatu bulan taklim." bahwa berdasarkan definisi yang diberikan dalam angka lifting adalah 'sejumlah minyak mentah dan atau gas. bumi yang dijual atau dibagi titik penyerahan, secara sederhana ketentuan huruf (d) ini dapat diartikan kontraktor kks harus membayar angsuran pajak atas jumlah penghasilan kena pajak kontraktor kks tersebut, yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah berdasarkan nilai produksi minyak (setelah dikurangkan pengembalian biaya operasi dan insentif investasi) yang akan dibagi antara kontraktor dan pemerintah ri. ketentuan ini bermasalah karena menyatakan perhitungan pajak kontraktor kks berdasarkan lifting, padahal lifting tidak merefleksikan penghasilan nyata yang diterima oleh kontraktor kks dalam suatu tahun pajak, mengingat ketika mendapatkan hasil produksi migas, kontraktor kks tersebut belum tentu (dan pada faktanya memang sangat jarang terjadi) dapat menjual seluruh produksi migas bagiannya tersebut, sedangkan penghasilan baru didapatkan ketika penjualan hasil produksi migas terjadhuruf (d) ini pada hakikatnya mewajibkan pembayaran pajak atas sesuatu yang belum menjadi penghasilan (sehingga pada saat itu bukan merupakan penghasilan kena pajak), maka ketentuan ini melanggar dan ph, yang pada prinsipnya menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh oleh wajib pajak tersebut. untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi ph:" dan ph: yang menjadi objek pajak adalah.lebih lanjut, rumusan huruf (d) juga melanggar yang menyatakan bahwa penghitungan pajak penghasilan kontraktor dalam rangka kks dihitung berdasarkan hasil penjualan migas oleh kontraktor (entitlement), sebagai berikut dberdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa huruf (d) telah secara keliru mengatur perhitungan pajak penghasilan berdasarkan lifting, padahal lifting tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan perhitungan pajak, karena penghasilan yang didapatkan kontraktor kks (entitlement) pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan lifting, sehingga selain tidak konsisten dengan ketentuan dari peraturan yang sama, dan juga bertentangan dengan dan yang menghendaki pembajakan atas penghasilan yang telah diperoleh (vide bukti p 2b). iv4. pelanggaran kesepuluh: mengatur tentang dividen bagi kontraktor kks yang berbesuatu peraturan perundang undangan harus mematuhi asas dapat dilaksanakan pembayaran pajak| penghasilan dalam bentuk volume migas sulit dilaksanakan karena (i) tidak jelas parameter nilai konversi yang aka diterapkan (ii) tidak jelas badan yang berwenang menerima pembayaran dalam bentuk natura ini. perhitungan pajak bertentangan dengan dan serta (d) huruf (d) (penghasilan kontraktor uup kks berdasarkan lifting menentukan bahwa perhitungan pajak penghasilan adalah berdasarkan sendiri penghasilan yang diperoleh kontraktor kks (entitlement). dividen bagi kontraktor bertentangan dengan huruf (g) uup kks yang berbentuk badan menyatakan deviden dapat dikecualikan hukum indonesia dari objek pajak. diperlakukan sebagai objek pajak jenis biaya operasi yang bertentangan dengan huruf (b) dapat dikembalikan dalam menyatakan penyusutan atas barang dan perhitungan pajak peralatan (vide huruf (e) penghasilan (tax deducitble yang digunakan bersifat tax item) deductible. huruf (c) menyatakan iuran pensiun (vide huruf (e) pp) bersifat tax deductible huruf (a. menyatakan upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan bersifat tax deductible, termasuk biaya tenaga kerja asing (vide pasa' huruf (g) huruf (a) uu) biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan: dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk| termasuk biaya konsultan pada (vide huruf (i) no: biaya pemasaran minyak dan gas bumi (vide pasa hurufindonesia, sehingga bertentangan dengan huruf yang memberikan prasyarat pengecualian dividen sebagai objek pajak bahwa menyatakan sebagai berikut" bahwa tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan tentang pembagian dividen sebagaimana diatur dalam ph, khususnya dalam huruf (g) dan huruf (f). pertama tama, walaupun huruf (g) menyatakan bahwa pembagian dividen dianggap sebagai objek pajak, namun dalam yang sama, yaitu huruf (f? ph, disebutkan pengecualian atas pengenaan dividen sebagai objek pajak, sebagai berikut yang dikecualikan dari objek pajak adalah (f)kanan usaha milik negara, atau dan usaha milik daerah, dari pernyabang laba yang ditahan,) dari modal yang disetor, dengan demikian, tidak memberlakukan dividen sebagai penghasilan kena pajak terhadap seluruh wajib pajak dalam negeri, namun dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam huruf (f) tersebut diatas, wajib pajak dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atas dividen. ketentuan ini akan menimbulkan konflik jika pemegang saham perusahaan pemegang participating interest adalah perusahaan indonesia dengan penyertaan paling tidak karena huruf (f) menentukan bahwa pembayaran dividen tersebut bukan merupakan penghasilan kena pajak (vide bukti p 2b). iv. pelanggaran kesebelas telah secara salah menentukan. biaya biaya tertentu sebagai komponen biaya yangketentuan ketentuan terkait dengan tax deductible item berdasarkan dan ph. bahwa mengatur mengenai, sebagai berikut. tenaga kerja asing yang.: j . pp. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan.ggtas pengeluaran atas (sepuluh persen) dan nilai otorisasi pengeluaran atas (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran: bonus yang dibayarkan kepada pemerintah, biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak, w.insentif interest recovery, dan xx. biaya audit komersial. bahwa berdasarkan ph, jumlah penghasilan kena pajak ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. biaya biaya ini dengan demikian akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan oleh suatu wajib pajak kepada pemerintah (tax deductible). sehubungan dengan hal ini, dalam kebijakan perpajakan sektor migas, secara umum diakui bahwa biaya biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak harus diartikan sama dengan biaya operasional yang dihitung berdasarkan kks (yang diatur dalam exhibit accounting procedure) (vide bukti dengan demikian, cost oil harus sama dengan cost tax, atau dengan kata lain, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut kks harus samahal ini telah secara tegas diatur dalam surat keputusan menteri keuangan nomor s 443a mk. tertanggal mei yang merupakan penafsiran resmi atas keputusan menteri keuangan nomor kmk. tertanggal juli yang menyebutkan sebagai berikut untuk mengusahakan keseragaman dalam perhitungan tersebut diatas, maka keputusan menteri keuangan mk. harus diinterpretasikan secara pasti bahwa pendapat kotor, biaya yang dapat digolongkan dan pendapatan bersih setelah pajak adalah sama, baik untuk keperluan perhitungan pajak maupun untuk keperluan menghitung hak dan kewajiban masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian bagi hasil. bahwa selain itu, sendiri telah secara tegas menyatakan bahwa jenis jenis biaya yang disebutkan dalam tersebut adalah biaya operasi untuk penghitungan pajak penghasilan, sehingga jelas pengaturannya harus berpedoman dan tidak boleh menyalahi ketentuan ketentuan penghitungan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam ph, termasuk mengenai komponen komponen biaya yang dapat dianggap sebagai tax deductible karena dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan (vide ph). untuk lebih, jelasnya, berikut diikuti bunyi (vide bukti p la dan p 2b).biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, .bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, .biaya pengolahan limbah, .premi asurans.biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, .biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan, b..:.: dan.bahwa telah menyebutkan komponen komponen biaya sebagai berikut sebagai biaya yang tidak boleh dibebankan dikurangkan untuk perhitungan pajak penghasilan (non tax deductible), sehingga bertentangan dengan ph: huruf (e): biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara berdasarkan huruf (b) sebagaimana dikutip diatas, termasuk salah satu tax deductible item adalah pengeluaran pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud serta pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, namun pembebasannya dilakukan melalui penyusutan (amortisasi). selanjutnyae.(dikenal dengan prinsip m(f): insentif, pembayaran iuran pensiun dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus dan pemegang saham bahwa berdasarkan huruf (c) ph, salah satu komponen. biaya yang dapat dikurangkan (tax deductible) adalah "quran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan." dengan demikian telah jelas bahwa memberikan batasan dapat dibebaskannya iuran. dana pensiun sebagai tax deductible item hanya lama iuran tersebut dibayarkan kepada lembaga yang telah disahkan oleh menteri keuangan, sehingga tidak ada alasan bagi untuk menganggapnya sebagai non tax deductible item ketika memang dibayarkan kepada dana pensiun yang. telah disahkan oleh menteri keuangan. batasan yang diatur dalam huruf (c) ini kemudian ditegaskan lagi dalam penjelasan huruf (c) yang menyatakan bahwa "" selanjutnya pembayaran insentif kepada tenaga kerja tidak selamanya merupakan non tax deductible item, yang komponen komponennya dirinci dalam ph. dalam hal ini, huruf (ce) menyebutkan secara tegas bahwaadalah non tax deductible kecuali apabila diberikan dalam bentuk. makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan daerah tertentu. atau yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tertentu sebagai sarana keselamatan kerja atau karena. sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (misalnya seragam untuk petugas keamanan, antar jemput karyawan dll). dengan demikian, mengingat huruf (e) memberikan perkecualian sehingga pembayaran insentif dapat dikategorikan sebagai tax deductible item, maka tidak seharusnya huruf melarang sama sekali kategorisasi pembayaran insentif sebagai non tax deductible iteelain itu, dalam huruf (d) dinyatakan bahwa "premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi." dengan demikian, apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) tersebut diatas, maka premi asuransi seharusnya dapat dianggap sebagai tax deductible item. huruf (g): bahwa berdasarkan huruf (a. sebagaimana dikutip diatas, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang harus dihitung sebagai komponen biaya (tax deductible item), selama benar dibayarkan dan dipenuhi kewajiban untuk melakukan pemotongan huruf (i): biaya konsultan pajak bahwa biaya konsultan pajak jelas merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam huruf (a) ph, mengingat bahwa keberadaan konsultan perpajakan adalah penting bagi kelangsungan usaha sektor hulu migas, agar kontraktor kks dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada gangguan kelangsungan usaha sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan. huruf (j). biaya yang demikian tidak termasuk dalam komponen biaya non tax deductible sebagaimana diatur dalam ph. lebih lanjut, apabila dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan m), maka harus dapat dibebankan, sesuai dengan ketentuan huruf (a) ph. huruf (o): biaya bunga atas pinjaman bahwa huruf (a. sudah dengan jelas menentukan biaya bunga sebagai salah satu tax deductible item, sehingga seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan baduruf (p):. atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di gross ketentuan mengenai tidak boleh dibawakannya pajak penghasilan yang ditanggung melalui tunjangan ataupun gross diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, dimana disebutkan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak. huruf (g:. melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran diatas (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran bahwa pengadaan barang dan jasa dalam kondisi apapun selama benar dikeluarkan (merupakan pengeluaran nyata) dan digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan jelas jelas termasuk dalamu): bonus yang dibayarkan kepada pemerintah bahwa bonus yang dibayarkan kepada pemerintahv): biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak berdasarkan ph, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan melalui amortisasi pada tahun terjadinya pengeluaran huruf (w): insentif interest recovery bahwa insentif interest recoveryil. huruf (x) biaya audit komersial bahwa biaya audit komersial harus dianggap sebagai komponen biaya yang dapat dibebankan (tax deductible item) selama dikeluarkan dalam rangka u, menagih dan memelihara penghasilan, sesuai dengan ketentuan huruf (a) ph. bahwa khususnya pada huruf (e), (?), @), (p).(a), (u),(v),(w) dan xx) telah secara salah menetukan biaya biaya tertentu sebagiaan disebutkan dalam tersebut sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangi (non tax deductible) untuk perhitungan pajak penghasilan kks, sehingga atau setidak tidaknya huruf (e),(?),,@), g),(o),(p), ,(u),(v)(w) dan (x) telah bertentangan dengan dan ph, yang secara hierarkis peraturan perundangan berada dalam urutan yang lebih tinggi, maka atau setidak tidaknya huruf (e),(&),, wh),(g).(o),(p),(a).(u),(v).(w) dan (x) harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. iv. pelanggaran keduabelas huruf (a) dan huruf (b) telah secara salah menentukan biaya biaya tertentu sebagai komponen biaya yang tidak dapatdan ph. bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam butir ke sampai dengan butir ke permohonan uji materiil ago, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut kks harus samabahwa menentukan persyaratan persyaratan salah satu komponen biaya operasional berdasarkan suatu kks tergolong sebagai biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan,huruf (a) dan huruf (bdan ph. huruf (a) dan (b) menyatakan sebagai berikut(a).(b) tidak dapat dikerjakan oleh institusi lembaga dalam negeri tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja indonesia, dan tidak rutiiaya pengadaan barang dan jasa (vide huruf (g) pp. bonus kepada pemerintah (vide huru insentif interest recovery (vide huruf (w) biaya audit komersial (vide huruf (x) huruf (a. uuj menyatakan biaya bunga atas pinjaman (vide huruf bersifat tax deductible menyatakan biaya pendirian perluasan modal dibebankan melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelum penandatangan kks (vide huruf (v) harus dianggap sebagai tax deductible item. biaya penyusutan atas bertentangan dengan jo. huruf huruf (a) (barang dan peralatan yang tidak membatasi biaya penyusutan digunakan untuk operasi berdasarkan kepemilikan. biaya perminyakan yang dapat penyusutan tersebut dapat dikembalikan dikembalikan hanya terbatas selama barang dan peralatan tersebut pada yang menjadi milik digunakan untuk mendapatkan, menagih negara dan memelihara penghasilan. pembatasan biaya langsung bertentangan dengan menyatakan huruf (b) kantor pusat yang dapat selama biaya terkait mendapatkan, dikembalikan menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible) alokasi biaya tidak bertentangan dengan (l) huruf (a) biaya huruf (langsung kantor pusat uup yang secara langsung atau tidak langsung sebagai komponen biaya berkaiatan dengan kegiatan usaha bersifat yang tidak dapat migas tax deductible, termasuk biaya tidak dikurangkan dalam langsung kantor pusat. perhitungan pajak (non tax migas secara tegas deductible) dan besarannya menyatakan kewenangan tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan menentukan biaya operasi kks, menteri keuangan termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada bada undangan harus|a,m). selain itu, pembatasan yang ditentukan dalam huruf (b) tersebut atas biaya langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan ph, biaya(vide bukti 2b). iv. pelanggaran ketigabelas: huruf (f) telah secara salah menentukan alokasi biaya tidak langsung kantor. pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan (non tax deductible item). sehingga bertentangan dengan ph. bahwa huruf (f) menyatakan sebagai berikut:.hwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, komponen biaya operasi yang boleh. dibebankan (cost recoverable) menurut kks harus sam (vide bukti 2b). bahwa huruf (fph. dalam hal ini, pembatasan yang ditentukan dalam huruf (f) tersebut atas biaya tidak langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan ph, biaya tidak langsungm). pelanggaran keempatbelas: huruf (t) telah memberikan kewenangan pada menteri keuangan untuk mengatur besaran biaya operasional dalam kks sehingga bertentangan dengan migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada migas sebagaimana dikutip diatas, walaupun sejatinya hanya berusaha menentukan persyaratan suatu biaya operasional berdasarkan suatu kks, yaitu dalam hal ini biaya tidak langsung kantor pusat, tergolong sebagai 'biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan,"melangkah terlalu jauh dengan menentukan dalam huruf (f) bahwa menteri keuangan akan menetapkan. batasan jumlah yang dapat dikembalikan (cost recoverable) atas. komponen item biaya tersebut. bahwa dengan menyatakan bahwa besaran biaya tidak 'langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan (cost recoverable) akan ditetapkan batasan jumlahnya berdasarkan peraturan menteri keuangan, huruf (f) pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk menetapkan batasan jumlah biaya operasional perminyakan sektor hulu (yang diperjanjikan melalui suatu kks) sehingga bertentangan dengan migas, yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada migas. bahwa sebagaimana dikutip pada butir ke permohonan uji materiil ago, berdasarkan migas, mekanisme kontrol dan pengawasan atas biaya operasional perminyakan sektor hulu (termasuk biaya tidak langsung kantor pusat sebagai salah satu komponen item nya) sebenarnya sudah ditentukan agar dilakukan melalui kewenangan yang diberikan kepada migas dalam menyetujurencana kerja dan anggaran untuk kegiatan usaha hulu migas pada suatu wilayah kerja. persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tersebut pada dasarnya juga merupakan persetujuan jumlah besaran biaya operasional yang dapat dikembalikan recoverable cost dalam suatu kks, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian mengeluarkan ketentuan yang memberikan kewenangan yang sama kepada menteri keuangan perminyakan berdasarkan kks, sehingga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya untuk semua kks wilayah kerja, dan selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran mengalami peningkatan melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh migas pengaturan jumlah suatu cost recoverable item dalam suatu operasi perminyakan, merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam kontrak kks mengingat atas investasi dan risiko kontraktor kks, telah menghasilkan produksi minyak dan gas bumi yang hasilnya juga menjadi bagian negara berdasarkan "profit share"eh bagian produksinya, akan tetapi kontraktor kks 'dipaksa'"profit share"selain itu, pembatasgantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata lapangan. pelanggaran kelimabelas: butir telah melanggar asas 'kelembagaan' sebagaimana diatur dalam huruf (b) karena mengatur pengundangan suatu peraturan perundang undangan oleh lembaga pejabat yang tidak berwenang bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan terhadap menteri keuangan juga melanggar asas 'kelembagaan' yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam huruf. yangdimaksud dengan asas 'pejabat lembaga yang tidak berwenang. berdasarkan asas 'kelembagaan' ini, suatu peraturan perundangan harussehubungan dengan hal ini, huruf (f) telah secara. keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu kks kepada menteri keuangan, karena berdasarkan migas, kewenangan tersebut seharusnya berada pada migas. sesuai dengan bunyi penjelasan diatas, peraturan menteri keuangan yang membatasi cost recoverable item suatu kks tersebut, apabila benar dikeluarkan, nantinya akan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, karena dikeluarkan bukan oleh pejabat lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan terkait. dengan demikian, terlihat bahwa huruf (f) yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk melakukan pembatasan jumlah maksimum suatu komponen recoverable cost dalam kks telah melanggar migas dan sebagai peraturan perundangan yang berada dalam hierarkis peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga patut dibatalkan dan dinyatakan tidakmengikat. iv. pelanggaran keenambelas: telah, sehingga bertentangan dengan migas yang telah memberikan kewenangan tersebut kepada migas dan juga melanggar asas 'kelembagaan' yang diatur dalam bahwa memuat suatu norma atau kaidah hukum yang sebagai salah satu komponen biaya operasional perminyakan sektor hulu yang dapat dikembalikan (cost recoverable item)." bahwa dengan. alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam butir ke sampai dengan ke permohonan uji materiil ago, yang memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk membatasi jumlah suatu komponen biaya yang dapat digantikan cost recoverable item, yang dalam hal ini adalah remunerasi tenaga kerja bertentangan dengan migas, yang memberikan kewenangan tersebut kepada migas. selanjutnya, yang telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan. biaya operasional suatu kks kepada menteri keuangan telah bertentangan dengan asas 'kelembagaan'tujuhbelas: telah memberikan kewenangan kepada menteri keuangan untuk mengatur tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon. sehingga bertentangan dengan migas dan asas kelembagaan' berdasarkan bahwa memuat suatu norma atau kaidah hukum baru yang menentukan besarnya pesangon dalan kegiatan operasional migas berdasarkan suatu kks. berikut kami kutip bunyinya:" bahwa yang memerintahkan menteri keuangan untuk melakukan pengaturan mengenai besaran pesangon tenaga kerja terkait dengan pelaksanaan kks telah bertentangan dengan migas, karena berdasarkan ketentuan tersebut, migas merupakan satu satunya pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol biaya operasional migas, termasuk pesangon terkait dengan hubungan kerja berdasarkan suatu kks, melalui mekanisme persetujuan atas anggaran kks (mohon lihat butir sampai dengan permohonan uji materiil agoyang telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu kks kepada menteri keuangan telah bertentangan dengan asas 'kelembagaan'.delapan,belas: telah menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang bertentangan dengan ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam bahwa pad pokoknya menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari (satu) tahun, sebagai berikut:" bahwa ketentuan tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari (satu) tahun sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam dan ph, yaitu sebagai berikut:penjelasan dan ph apabila harta tersebut dijual atau terbakar,." bahwa berdasarkan ketentuan dan beserta penjelasannya, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun yang tidak dapat digunakan lagi karena rusak dapat ditarik (dari pemakaian) kemudian dialihkan dijual atau diajukan klaim penggantian asuransi. dengan demikian, harta berwujud dimaksud meskipun tidak dapat digunakan rusak memiliki nilai buku yang proporsional mana penarikan dibebankan sebagai kerugian dan harga hasil penjualan atau penggantian asuransi dibukukan sebagai penghasilan. sedangkan, ketentuan memaksakan nilai sisa buku harta berwujud yang sudah tidak dapat digunakan rusak tetap disebutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya. hal ini tentu saja bertentangan dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam dan ph. bahwa perhitungan penyusutan sesuai akan mengakibatkan ketidakproporsionalan nilai buku harta berwujud yang tidak dapat digunakan rusak tersebut, dan selain itu juga dapat menyebabkan pembebanan pajak ulangan saat kontraktor menarik barang tersebut dan kemudian mengalihkan menjual atau mendapatkan penggantian asuransi daripadanya iv. .pelanggaran kesembilanbelas: huruf (e) telah memisahkan komponen biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang. dikeluarkan dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga 'bertentangan dengan ketentuan mimemuat ketentuan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan. sehubungan dengan hal ini, huruf (e) menyatakan bahwa biaya operasi terkait pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dapat dikembalikan dibatasi hanya untuk biaya biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi. berikut kutipan huruf (e) selain itu, dalam yang mengatur jenis jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, disebutkan dalam huruf sebagai salah satu komponen biaya ini adalah. 'biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi." hal ini berarti berdasarkan huruf pp. biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan termasuk dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan (recoverable cost) apabila dikeluarkan hanya pad tahapan eksplorasi. bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjustifikasi adanya pembedaan perlakuan antara pengembangan masyarakat dan lingkungan pada saat eksplorasi dan eksploitasi. terlebih lagi, serta huruf pada dasarnya telah membedakan kegiatan pengembangan masyarakat pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi, dimana berdasarkan ketentuan ketentuan ini yang dianggap sebagai recoverable cost hanyalah biaya yang dikeluarkan pada saat eksplorasi, sehingga bertentangan dengan jo. dan serta migas (vide bukti 2a). bahwa huruf (pp migas menyatakan 'pengembangan masyarakat sekitar' sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam kks, sedangkan dalam migas dinyatakan bahwa kegiatan usaha hulu, yang dilaksanakan dan dikontrol melalui kks, mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. dengan demikian, jelas bahwa pengembangan sosial dan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan berdasarkan kks, dilakukan baik dalam masa eksploitasi maupeksplorasi, sehingga melalui huruf (e) maupun dalam huruf membedakan pembiayaan untuk pengembangan sosial dan masyarakat dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi. bahwa pembatasan yang dilakukan oleh ini harus dilihat dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. perlu dipahami bahwa pada masa eksplorasi hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, karena aktivitas eksplorasi itu sendiri hanya meliputi kegiatan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologis untuk. memperkirakan letak dan potensi migas dalam suatu wilayah kerja. oleh karenanya, biaya biaya untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan justru seharusnya dapat dikembalikan (recoverable) ketika dilakukan dalam tahapan eksploitasi, mengingat pembebanan biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan hanya kepada kontraktor kks saja berpotensi mengakibatkan kontraktor kks tersebut akan meminimalisir jumlah biaya yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, sehingga kontraproduktif terhadap kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan. bahwa dengan demikian, pembatasan yang dilakukan oleh huruf (e) dan huruf juga telah melanggar yang menghendaki penyelenggaraan kegiatan migas berdasarkan yang berwawasan lingkungan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh migas, sebagaimana disebutkan dalam khususnya huruf (f), yaitu untuk "iv. dan telah secara keliru memberikan kewenangan kepada menteri uang secara sepihak menentukan hal hal yang seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam kks, sehingga melanggar migas, serta melanggar asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana ditentukan dalam bahwa pada dasarnya migas telah menentukan secara jelas mekanisme kerja sama antara pemerintah dan kontraktor dalam pelaksanaan aktivitas hulu migas melalui kks, yang dikontrol dan diawasi pelaksanaannya oleh migas, sehingga tidak ada alasan untuk menentukan kemungkinan diatasnya pelaksanaan kks oleh institusi lain, yaitu dalam hal ini kementrian energi dan sumber daya min). pengaturan lebih lanjut atas hal hal yang sudah tercakup dalam kks justru akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, selain itu juga kontraproduktif terhadap kegiatan operasional migas itu sendiri. migas telah menentukan secara jelas lingkup kks yang meliputi dan mengatur hal hal sebagai berikut: pengalihan hak dan kewajiban. pelaporan yang diperlukan rencanapengembangan lapanganunaan tenaga kerja indonesia. berdasarkan migas tersebut diatas, bagian penerimaan negara, kewajiban memasok migas untuk kebutuhan dalam negeri dan rencana pengembangan lapangan telah ditentukan sebagai hal hal yang harus diatur dalam kks. fakta bahwa migas meletakan ketiga hal tersebut diatas sebagai komponen komponen kks harus dibaca sebagai kehendak migas untuk menjadikan hal hal tersebut diatur berdasarkan kesepakatan para pihak. apabila migas bermaksud mengeluarkan peraturan secara umum terkait dengan ketiga hal tersebut diatas, tentunya migas, dan bahkan memerintahkan pengundangan peraturan teknis terkait dengan hal hal tersebut. bahwa alasan mengapa migas mencantumkan ketiga hal tersebut diatas sebagai hal hal yang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (vide migas) tidak lain adalah karenabesaran bagimatuhi asas kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang menteri keuangan bertentangan dengan migas secara tegas menetapkan batasan migas menyatakan kewenangan menentukan maksimum pengembalian biaya operasi kks, termasuk biaya biaya terkait remunerasi (remunerasi tenaga kerja, ada pada badan tenaga kerja asing pelaksana migas) bukan menteri keuangan huruf (an undangan harus mematuhi asas kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga pejabat yang berwenang huruf (tpenyusutan harta berwujud bertentangan dengan dan yang tidak dapat digunakan menyatakan perhitungan penyusutan lagi disebutkan sesuai harta berwujud yang mempunyai masa dengan sisa masa manfaat lebih dari tahun yang tidak manfaatnya dapat digunakan lagi disebutkan dengan cara penarikan dibebankan sebagai kerugian dan hasil penjualan atau klaim asuransi dibukukan sebagai penghasilan, bukan disebutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya. pengembalian biaya bertentangan dengan jo. dan huruf (e) pengembangan masyarakat migas serta migas tidak dan lingkungan hanya pada membedakan biaya pengembangan masa eksplorasi masyarakat dan lingkungan berdasarkan tahap eksplorasi dan eksploruntungan para pihak tidak dapat ditentukan sepihak, apalagi dalam hal ini ditentukan sepihak oleh pemerintah, mengingatbahwa dalam kondisi dimana indonesia membutuhkan peningkatan investasi migas untuk dapat. memaksimalkan potensi migas indonesia dengan mengeksplorasi sumber sumber migas baru terutama yang berada daerah pedalaman atau laut dalam (mohon lihat bagian konteks kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian terhadap dari pemohon uji material ago), sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menggairahkan investasi sektor migas. bahwa penetapan secara baku dan sepihak atas jumlah yang seharusnya diterima oleh negara telah menyimpang dari maksud diadakannya kerja sama dalam kegiatan hulu migas itu sendiri (yang dilakukan melalui penandatanganan kks), yang menghendaki pembagian keuntungan berdasarkan hasil produksi komersial setelah dikurangi dengan biaya operasi. dalam hal ini, yang ditetapkan dalam kks adalah persentase pembagian dari hasil bersih produksi komersial (i.e. setelah dikurangi biaya operasional), dan bukannya ditetapkan sejak awal besaran bagian salah satu pihak, sehingga apabila ternyata hasil produksi tidak sesuai dengan perkiraan saat penentuan besaran pembagian tersebut, maka pihak lainnya akan menanggung kerugian seorang diri. bahwa penetapan secara sepihak hal hal yang seharusnya ditentukan dan disepakati bersama oleh para pihak dalam kks sebagaimana diatur dalam migas kontraproduktif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh uu. migas, sebagaimana disebutkan dalam migas, dan oleh karenanya juga melanggar asas pendayagunaan dan kehasilgunaan' sebagai salah satu asas asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pelanggaran keduapuluh telah secara salah mengatur penentuan imbalan dmo oleh menteri, sehingga bertentangan dengan migas serta asas pendayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam bahwa mengatur penentuan imbalan dmo oleh menteri, sebagai berikuthwa dmo atau domestic market obligation adalah kewajiban kontraktor kks untuk menyerahkan sebagaian minyak dan atau gas bumi untuk memenuhi kebutunegeri, sedangkan imbalan dmo didefinisikan dalam angka sebagai berikutbahwa besaran imbalan dmo' sebagaimana diatur dalam pelanggaran keduapuluhsatu telah secara salah mengatur kewenangan menteri untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan, sehingga bertentangan dengan dan migas serta asas pendayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam menyatakan sebagai berikutbahwa ketentuan mengenai pengembangan lapangan sebagaimana diatur dalam selanjutnya, juga tidak jelas mengatur mengenai kapan dan dalam hal apa menteri dapat mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan. yang lebih penting lagi, migas telah memberikan kewenangan kepada migas untuk memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan. berdasarkan migas, menteri hanya berwenang memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproyeksikan saja. hal ini jelas diatur dalam migas, sebagaimana telah dikutip dalam butir ke dari permohonan uji materiil ago. pelanggaran keduapuluhdua telah secara salah mengatur bahwa menteri dapat menetapkan besaran dan pembagian ftp) untuk menjamin adanya penerimaan negara, menteri menetapkan besaran dan pembagian ftp berdasarkan definisi yang disebutkan dalam angka first tranche petroleum atau." sesuai dengan definisi diatas, maka jelas bahwa besaran maupun pembagian ftp merupakan hal yang harus ditentukan dalam kks berdasarkan kesepakatan para pihak, mengingat jumlah perkiraan dan realisasinya akan berbeda antara satu wilayah kerja dengan wilayah kerja lainnya. sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, besaran ftp merupakan hal yang ditentukan dalam kks (vide migas), mengingatapabila ditentukan secara sepihak,oleh karena. menentukan kewenangan menteri untuk menetapkan besaran dan pembagian ftp, padahal berdasarkan migas, besaran dan pembagian ftp harusnya merupakan hal yang diatur dalam kks (berarti ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), maka bertentangan dengan migas, dan selain itu juga melanggar asas 'pendayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam pelanggaran keduapuluhtiga: telah secara salah mengatur kewenangan menteri untuk menetapkan besaran minimum bagian negaraentukan bahwa menteri dapat menetapkan dan mengeluarkan pedoman terkait dengan besaran minimum bagian negara dalam suatu kks, sebagai berikut (l)ri bahwa telah jelas dalam migas apabila besaran penerimaan negara merupakan hal yang diatur dalam kks, yang berati bahwa besaran penerimaan negara harus ditentukan melalui kesepakatan kedua pihak dalam kks. penentuan secara sepihak besaran penerimaan negara sebagaimana diatur dalam dengan demikian bertentangan dengan migas, dan selain itu juga melanggar asas pendayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam iv. pelanggaran keduapuluhempat jo. serta dan angka telah secara keliru mengatur mengenai pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan kontraktor kks sehingga bertentangan dengan mengatur mengenai besaran pajak penghasilan atas pengalihan participating interest, sebagai berikut: w). atas penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest sebagaimana dimaksud, bd." terkait dengan hal tersebut diatas, menyatakan sebagai berikut:ahun, edidapun dasar pengenaan pajak atas pengalihan participating interest diatur dalam sebagai berikut pengalihan bruto kontraktor terdiri atas: pengalihan dalam rangka kontrak bagi hasil: atau penghasilan dalam rangka kontrak jasa: dan penghasilan lain luar kontrak kerja sama do. nagan pengalih sedangkan definisi participating interest sendiri disebutkan dalam angka sebagai berikutpada suatu wilayah kerja bahwa telah secara keliru menentukan pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan, padahal pengalihan participating interest (yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengalihan ladang minyak dari satu kontraktor kontraktor lain) pada dasarnya merupakan pengalihan pihak dan resiko dalam suatu kegiatan usaha hulu migas, sehingga tidak seharusnya diperlakukan dan dianggap sebagai pengalihan aset atau capital gain yang merupakan objek pajak penghasilan. hal ini mengingat bahwaberarti beralihnya hak suatu kontraktor kks untuk melakukan penambangan migas pada suatu wilayah kerja kepada kontraktor lain, yang tentunya tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan aset (vide bukti 2a) dalam praktek, apabila participating interest suatu kontraktor kks dialihkan kepada kontraktor lain, maka biaya pengalihan participating interest yang dibukukan harus sama. dengan biaya participating interest awal yang disetorkan oleh kontraktor. yang mengalihkan (actual cost). sedangkan, biaya sebenarnya yang dibayarkan oleh penerima pengalihan participating interest tersebut (acquisition cost) tidak dapat dicatatkan atau hanya dapat dicatatkan di kantor pusat sebagai biaya investasi. dengan demikipengalihan participating interest bukan merupakan objek pajak karena tidak dibukukan sebagai penghasilan atau capital gain. selain itu, definisi yang diberikan angka yang menyatakan bahwa pengalihan participating interest "secara tidak langsung" merupakan objek pajak, melampaui yurisdiksi perpajakan republik indonesia karena pengalihan participating interest secara tidak langsung selalu terjadi luar negeri yurisdiksi perpajakan republik indonesia terbatas pada wilayah republik indonesia, hal ini terlihat secara jelas apabila melihat ketentuan dan yang selalu mencantumkan unsur wilayah republik indonesia bagi setiap subjek pajak, baik. subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, sebagai berikut:.di., kecuali unit tertentu dari badan,penerimaannya dimasak ddalam praktek industri hulu migas, kontraktor asing dalam kks biasanya merupakan badan hukum asing yang membentuk bentuk usaha tetap indonesia. pengalihan participating interest secara tidak langsung adalah pengalihan participating interest akibat terjadinya perubahan pengendalian kontrak asing dalam kks karena diakuisisinya badan hukum kontraktor tersebut negara asalnya. dengan kata lain, pengalihan participating interest yang terjadi luar negeri (vide bukti 2b). sebagai contoh, misalkan adalah suatu perusahaan minyak dari dan merupakan badan hukum amerika serikat. kemudian membentuk bentuk usaha tetap dan menandatangani kks untuk wilayah kerja blok dengan migas, disebut sebagai but blok suatu saat, saham amerika serikat diakuisisi oleh perusahaan minyak sehingga menjadi pengendalian dengan demikian, terjadi pengalihan participating interest secara tidak langsung tersebut terjadi amerika serikat dan luar wilayah yurisdiksi perpajakan republik indonesia. bahwa oleh karena angka berusaha mengenakan pajak atas hal yang seharusnya bukan merupakan objek pajak karena berada luar wilayah republik indonesia, maka ketentuan tersebut melanggar dan ph. iv. pelanggaran keduapuluhlima huruf (a) menentukan bahwa kks harus memiliki nomor pokok wajib pajak npp) tersendiri, sehingga bertentangan dengan ketentuan ph. bahwa huruf (a) menyatakan sebagai berikut setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib: mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), .? huruf (a) pada dasarnya menghendaki agar setiap kks harus memiliki nomor pokok wajib pajak npp) yang berbeda dengan npp dari kontraktor kks itu sendiri, sehingga selain dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan ph, dalam prakteknya juga akan menimbulkan kesulitan dalam penerapaiapa siapa saja yang menjadi wajib pajak, sehingga harus memiliki npp, telah diatur secara jelas dalam sebagaimana dikutip dalam butir ke diatas, dimana suatu kks tidak tergolong sebagai wajib pajak sebagaimana disebutkan dalam ph. kewajiban perpajakan kontraktor kks, dilaksanakan oleh kontraktor tersebut sesuai dengan penghasilan dalam tahun berjalan dan sesuai dengan jumlah participating interest yang dimilikinya (vide hal ini juga sesuai dengan ketentuan ph, yang mengatur bahwa kewajiban perpajakan untuk pemotongan dan pemungutan ppn pajak pertambahan nilai) dilaksanakan oleh operator kks dan menggunakan npp operator, karena semua pencatatan biaya yang. menjadi dasar perhitungan pemotongan dan pemungutan ppn ada pada operator, sesuai dengan persyaratan dari migas. bahwa jika npp tetap diberikan kepada kks, akan terjadi ketidakkonsistenan dalam .hal pemeriksaan pajak sehubungan dengan pemungutan dan. pemungutan ppn karena catatan mengenai perawakannya berada pada operator. hal ini juga berlaku dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan spt), dimana akan terjadi ketidak belasan, siapakah yang harus menandatangani spt tersebut, mengingat kks dalam hal ini tidak memiliki pengurus sebagaimana kontraktor kks. akibatnya, hal ini menjadi tidak sesuai dengan azas kesederhanaan dalam pemungutan pajak karena akan memberikan tambahan administrasi bagi dirjen pajak dan tentunya wajib pajak. v.pembentukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku bahwa pemeriksaan uji materiil atas suatu peraturan perundang undangan dapat diajukan atas alasan alasan sebagaimana disebutkan dalam mahkamah agung yang menyatakan sebagai berikut" bahwa kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan telah diatur secara khusus melalui sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam paragraf kelima penjelasan umum sebagai berikut: impr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan." dengan demikian, suatu peraturan perundangan, termasuk harus memenuhi dan tunduk segala ketentuan dalam karena tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam akan mengakibatkan peraturan perundangan tersebut. dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sehingga harus dicabut oleh instansi yang bersangkutan (vide perma bahwa selain ketentuan ketentuan yang bersifat teknis proses pembentukan peraturan perundang undangan, dan mengatur mengenai asas asas yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan, yaitueter muatan, dapat dilaksanakan, pendayagunaan dan kehasilgunaan kejelasan rumusan, dan keterbukaan. lebih lanjut, menyatakan sebagai berikut: (l): bhinneka tunggal ikaselain. asas sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang undangan tertentu dapat, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan. bahwa selain pelanggaran pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, pemohon menemukan beberapa ketentuan ketentuan lain dalam yang juga melanggar asas asas pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam dan tersebut atas, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut. pelanggaran terhadap "asas kejelasan rumusan" sebagaimana diatur dalam huruf (f) bahwa menyatakan sebagai berikut:" terdapat ketidakjelasan dalam rumusan kalimat karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "risiko operasi" bahwa huruf (t) angka menyatakantransaksi yang: merugikan negara," terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "transaksi yang merugikan negara" sebagaimana dimaksud dalam huruf (t) mengingat 'kerugian negara' merupakan terminologi yang biasa digunakan dan dikenal terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi mengakibatkan kriminalisasi pelaksanaan kks yang murni mengatur hubungan kepercayaan, dimana untung rugi merupakan konsekuensi yang lazim dari suatu bisnis usaha. selanjutnya,gas menghendaki penyelengaraan kegiatan migas berwawasan lingkungan. huruf menyebutkan sebagai salah sati tujuan migas adalah untu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adi dan merata, salah satunya melalui biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan menteri menetapkan bertentangan dengan migas imbalan dmo migas menyatakan imbalan dmo ditentukan mn huruf menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus mematuhi asas asas pendayagunaan dan kehasilgunaan , dimana penentuan imbalan dmo secara sepihak kontraproduktif terhadap tujuan migas karena berpotensi menurunkan investasi. menteri dapat mengambil bertentangan dengan migas menyatakan kebijakan terkait migas ketentuan mengenai pengembangan pengembangan lapangan lapangan ditentukan berdasarkan kks uu migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan kebijakan pengembangan lapangan ada pada badan pelaksana migas) huruf menyatakan pembentukan saat peraturan perundang undang harus mematuhi asas asa pendayagunaan' dan kehasilgunaan', dimana penentuan kebijakan pengembangan lapangan yang dilakukan oleh menteri kontraproduktif terhadap tujuan migas karena menganggu kegiatan operasional migas berpotensi menurunkan investepriyait halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id" bahwa yang menghendaki penetapan biaya operasional dalam tahapan eksplorasi oleh dirjen pajak dalam prakteknya berpotensi menimbulkan permasalahan, dalam hal adanya perbedaan pendapat antara dirjen pajak dan migas mengenai besaran biaya eksplorasi yang dibutuhkan. apalagi dalam disebutkan lebih lanjut bahwa: dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan badan pelaksana sebagaimana dimaksud. ketentuan tersebut diatas jelas telah mengambil alih mekanisme yang mengatur penghitungan. biaya operasi antara migas dan kontraktor kks yang pada .akhirnya memutuskan jumlah besaran biaya eksplorasi yang dapat diperhitungkan sebagai cost recovery, yaitu dalam hal terjadi perbedaan pandangan antara pihak kontraktor kks dan migas, maka penyelesaian perbedaan pendapat tersebut diserahkan pada mekanisme post audit dan bukan oleh dirjen pajak. ketentuan yang demikian jelas telah mengambil alih mekanisme penyelesaian antara kontraktor kks dengan migas menjadi kewenangan dirjen pajak sehingga melanggar asas 'kejelasan rumusan. yang menghendakpelanggaran terhadap "asas dapat dilaksanakan" sebagaimana diatur dalam huruf (d) bahwa menyatakan sebagai berikut: (l) kontraktor harus .transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan luar indonesia setelah mendapat persetujuan menteri keuangan. bahwa dan menaikkan sifat lintas negara. dari kegiatan operasi minyak dan gas bumi, sehingga membatasi bahwa transaksi terkait dengan kegiatan operasi migas harus dilakukan indonesia dan melakukan pembayarannya melalui sistim perbankan indonesia tidak masuk aka dan justru akan menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, dan yang lebih penting lagi, mengganggu kegiatan operasional migasitu sendiri (vide bukti 2b). selain itu, ketentuan dalam kontrak kks yang telah disepakati dan dihormati oleh migas telah secara tegas menyatakan all payments which this contract obligat contractors make pertamina (bpmiga the government the republic indonesia shall made united states dollars bank designated each them and agreed upon bank indonesia or, contractor election other currencies acceptable them . aii payments due contract shall made united states dollars or, pertamina's ibpmigas election, other currencies acceptable contract bank designated contractors' berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa kks sendiri. telah menentukan mekanisme pembayaran dan penggunaan. mata uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, kesepakatan mana harus dihormati sesuai dengan migas. selanjutnya, juga mengandung permasalahan karena adanya ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "transaksi" dan "sistem perbankan indonesia" dalam rumusan kalimat "," sehingga menimbulkan penafsiran maupun asas 'dapat dilaksanakan merupakan asas asas umum yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, sehingga pelanggaran terhadap asas asas ini dengan demikian juga bertentangan dengan selanjutnya,ikontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan atau gas bumi dari bagian kontraktor." pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan atau gas bumi akan menimbulkan permasalahan permasalahan pada saat pembayaran, antara lainhitungan nilai harga. volume minyak bumi dan atau gas bumi yang menggunakan mata uang dollar amerika serikat. sedangkan, perhitungan pajak indonesia dilakukan dalam mata uang rupiah. perbedaan mata uang ini dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan sengketa pajak terkait jumlah yang harus dibayarkan. tidak jelas badan yang berwenang menerima pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan atau gas bumi. hal ini mengingat, direktorat jenderal pajak hanya dapat menerima pembayaran pajak dalam bentuk uang. sedangkan, migas sama sekali tidak memiliki wewenang bidang perpajakan. dengan demikian, terbukti pembentukan ketentuan tidak memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturan perundang undangan (in cast sehingga dengan demikian melanggar asas "dapat dilaksanakan"sebagaimana diatur dalam bahwa berdasarkan ketentuan uud telah dirumudemikian, dalam hal dan kondisi apapun, peraturan yang dikeluarkan oleh memohon, termasuk mengeluarkan tidak boleh menganggu perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang telah dengan itikad baik berkontak dengan pemerintah memohon. bahwa substansi dari telah membuat suatu norma atau kaidah hukum baru yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan diberlakukan secara surut sehingga memaksa para kontraktor kks (termasuk pemohon) untuk merubah kesepakatan kesepakatan yang sudah dituangkan dalam kks yang sudah ada dan menyesuaikan dengan sehingga demi hukum harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara umum oleh mahkamah agung yang terhormaterima dan mengabulkan permohonan keberatan permohonan hak uji materiil ago yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya, menyatatau setidak tidaknya berikut dari huruf (b) f. atau setidak tidaknya huruf (e), (?), ,@), ),,(p). h0, (u),(v),(w),dan (x) atau setidak tidaknya huruf (a),(b),(e) dan (f) dan angka bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam hal ini undang undang dasar negara republik indonesia tahun undang undang nomor tahun mengenai minyak dan gas bumi, undang undang nomor tahun jo. undang undang nomor tahun tentang pajak penghasilan, undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, serta pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum. memerintahkan memohon untuk mencabuatau setidak tidaknya berikut dari huruf (btau setidak tidaknya huruf (e),(#),,@), g), (o),(p),(a), (d.(u),(v).(w) dan (x) atau setidak tidaknya huruf (a),(b),(e) dan (f) dan angka atau apabila majelis hakim agung yang terhormat berpendapat lain,peraturan pemerintahukti foto copy pernyataan tertulis (affidavit) dari ahli bidang minyak dan gas bumi, dr. ir. achmad manjadi hasan, mpe, m.h. dalam surat pernyataan ahli. bukti p 2a) pernyataan tertulis (affidavit) dari ahli bidang perpajakan, drs. ahmadi hadibroto, msc, dalam pendapat profesional mengenai ketentuan perpajakan dalam." bukti p 2b) surat ref. b00 tanggal oktober perihalghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, yang ditandatangani oleh. ron aston selaku presiden indonesian petroleum association ditujukan kepada menteri keuangan plt. menko perekonomian r.l, ibu sri mulyani bukti p 3a) surat. ref. b00 tanggal maret perihal pandangan ipa mengenai rppenergi dan sumber saya mineral rl.i., bpk. darwin zayed saleh dan menteri keuangan r.i., ibu sri mulyani indrawi bukti p 3b) surat ref.serta jim taylor dan sammy hamzah selaku dewan direksi ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral r.i., bpk. darwin zayed saleh dan menteri keuangan r.i., ibu dr. sri mulyani indrawi. bukti p 3c) surat refd) surat ref. bod tanggal agustus perihal rancangan peraturan pemerintah rpp) tentang cost recovery dan pajak penghasilan untuk bidang hulu minyak dan gas bumie) surat ref. bod tanggal oktober perihal salinan rancangan peraturan pemerintah rpp) terakhir tentang cost recovery dan pajak penghasilan untuk bidang bukti p 3f) surat ref. bod tanggal november perihal rancangan peraturan pemerintah tentang cost recovery dan pajak penghasilan untuk srpp )peraturan perpajakan ii, bpk. syarifuddin kisah. bukti p 3g) surat ref. boo tanggal januari perihal peraturan pemerintah tentang cost recovery dan pajak penghasilan untuk sektor hulu minyak dan gas bumi. koordinator bidang perekonomian r.i., bpk, hatta bahasa bukti p 3h) surat ref. boo tanggal februari perihal peraturan pemerintahkeuangan republik indonesia, bpk. agus martowardojo bukti surat ref. boo i1 tanggal mei perihal peraturan pemerintah tahunwakil presiden republik indonesia, bpk. prof. boediono bukti p 3j) surat ref. no: bod i1 tanggal juni perihal peraturan pemerintah tahun yang ditandatangani oleh ron ston selaku presiden indonesian petroleum association ditujukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral, bpk. darwin saleh bukti p 3k) global petroleum survey yang dikeluarkan oleh fraser institute, beserta terjemahan resminya bukti p 4a) review south east asia upstream sector, yang diterbitkan pada bulan januari oleh wood mckenzie, beserta terjemahan resminya bukti p 4b) upstream insight south east asia upstream sector, yang diterbitkan pada bulan juni oleh wood mckenzie, beserta terjemahan resminya. bukti p 4c) investor survey the indonesia oil and gas industry yang diterbitkan pada bulan mei oleh pricewaterhousecoopers, beserta terjemahan resminya. bukti p 4d) country overview yang. diterbitkan pada bulan november oleh wood mckenzie, beserta terjemahan resminya. bukti p 4e) anggaran dasar indonesia petroleum association tambahan berita negara bukti model kontrak kerja sama standar production sharing contract).minyak dan gas bumi yang diundangkan pada tanggal november migas). bukti undang undang tahun tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang tahun bukti undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bukti putusan mahkamah konstitusi puu tertanggal juli antara masyhur abdul kadir terhadaprlakuan peraturan pemerintah pengganti undang undang). bukti doktrin hukum dari achmad manjadi hasan, dalam tesis berjudul penerapan akta pasta sunt pertanda dalam kontrak bagi hasil bidang minyak dan gas bumi dalam rangka penanaman modal. yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh magister ilmu hukum pada program pascasarjana universitas pajajaran bandung, bukti doktrin hukum dari dr. ir. achmad manjadi hasan, dalam buku berjudul kontrak minyak dan gas bumi beralas keadilan dan kepastian hukum. , yang diterbitkan oleh penerbit fikahati aneka, jakartajuni sesuai surat panitera muda tata usaha negara mahkamah agung nomor per psg vi 30p hum th. tanggal juni menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, memohon terlambat mengajukan jawaban tertulis yaitu tertanggal agustus (tertulis dalam jawaban agustus sehingga tenggang waktu pengajuan jawaban telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil. tentang pertimbangan hukumnya:tentang substansi permohonan yang.emohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guorupakan(perubahan undang undang nomor tahun oleh karenanya mahkamah agung berwenang untuk menguji sebagaimana dimaksud dalam ketentumenimbang, bahwa pemohon adalah ron aston, dalam kapasitasnya sebagai presiden indonesian petroleum association ipa) berdasarkan akta tanggal november dalam permohonannya menyatakan mempunyai kepentingan dengan mengemukakan dalil dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa pemohon merasa dirugikan kepentingan akibat dikeluarkan peraturan pemerintah nomor tahun mengingat bahwa perusahaan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi anggota pemohon masing masing telah mengadakan kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas dengan pemerintah indonesia memohon. sehubungan dengan hal ini, peraturan pemerintah tahun memuat ketentuan ketentuan baru sehubungan dengan pengembalian biaya operasional sektor hulu migas (cost recovery) yang diajukan oleh perusahaan perusahaan migas selaku kontraktor berdasarkan kontrak kerja sama kks) antara pemerintah indonesia dan perusahaan kontraktor migas tersebut, yang merugikan kepentingan ekonomi anggota anggota pemohon serta berpotensi menggangu kegiatan industri dan investasi migas indonesia. oleh karenanya pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya peraturan pemerintah nomor tahun sehingga layak mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan pemerintah tersebutngajukan permohonan hak uji materiil kepada mahkamah agung agar, yang menjadi objek permohonan guominyak dan gas bumbertentangan denganobyekmenimbang, dari alasan alasan keberatan pemohondan pengembalian ftp migas ketentuan mengenai besaran dan pembagian ftp ditentukan berdasarkan kks| kehasilgunaan, dimana penentuan besaran pembagian ftp. secara sepihak kontraproduktif karena berpotensi menurunkan investasi menteri menetapkan besaran bertentangan dengan migas menyatakan minimum bagian negara migas ketentuan mengenai besaran bagian negara ditentukan berdasarkan kks. kehasilgunaan', dimana penentuan besaran pembagian ftp secara sepihak kontraproduktif terhadap tujuan migas karena berpotensi menurunkan investasi. pengalihan participating bertentangan dengan dan interests dikenakan pajak menentukan objek pajak penghasilan. serta |penghasilan dalam hal ini,tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan aset (yang menjadi objek pajak penghasilan) angka pengalihan participating dan interest secara tidak mengatur bahwa yuridiksi perpajakan langsung dikenakan pajak dirjen pajak terbatas pada wilayah penghasilan republik indonesia, sehingga tidak dapat menjangkau pengalihan participating interests secara tidak langsung yang dilaksanakan luar negeri. kks harus memiliki npp bertentangan dengan secara tegas (l) huruf (a) sendiri menyebutkan siapa siapa saja yang menjadi wajib pajak, kks tidak termasuk dalamnya. kontraktor wajib bertentangan dengan huruf menanggung resiko operasi menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus mematuhi asa kejelasan rumusan' sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud risiko operasi huruf transaksi yang merugikan bertentangan dengan huruf (() dangkal, negara merupakan biaya menyatakan pembentukan suatapa yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun adalah hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama. dalil pemohon hak uji materiil yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah tidak benar menghargai kks, karena huruf peraturan pemerintah tahun menyatakan kontrak kerja sama yang telah tanda tangani sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan. sesuai ketentuan undang undang secara jelas mengamanatkan agar ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas terbukti bahwtidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaituarenanya permohonan hak uji materiil dari pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang dikalahkan pemohon dihukum membayar biaya perkara,mengadili, menolak permohonan hak uji materiil dari pemohon indonesian petroleum association (ipa) tersebut menghukum pemohon hak uji materiiloktober oleh prof. dr. ahmad sukaraja, s.h.,m.h. dan dr. imam soebechi, s.h.,anggota majelis tersebut dan dibantu oleh kaharuddin nasution s.h.,m.h. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para ketua majelis panitera pengganti biaya biaya meterai. rp. redaksi. rp. administrasi perkara. rp. jumlah. rppanitera muda tata usaha negara ashari, sh.,mhperasi yang tidak dapat peraturan perundang undangan harus dikembalikan. mematuhi asas kejelasan rumusan , sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud transaksi yang merugikan negara kontraktor harus bertentangan dengan huruf menyelesaikan transaksi menyatakan pembentukan suatu indonesia dan peraturan perundang undangan harus menyelesaikan mematuhi asas kejelasan rumusan, pembayarannya melalui sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud sistem perbankan indonesia. sistem perbankan indonesia huruf (d). menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang undangan harus mematuhi asas dapat dilaksankan , sangatlah sulit dilaksanakan apabila transaksi terkait kegiatan usaha hul migas yang bersifat internasional harus dilaksanakan indonesia. selanjutnya, pemohon akan menguraikan dengan lebih terperinci alasan alasan permohonan uji materiil terhadap tersebut diatas, sebagai berikut. iii. huruf (b) telah memberlakukan secara retroaktif dengan mewajibkan agar kks yang telah ada disesuaikan dengan sehingga bertentangan dengan ketentuan uud migas, pajak penghasilan, kuhperdata dan melanggar asas non retroaktif serta kepastian hukum, yang diatur juga dalam bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian mengenai konteks kepentingan pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian. terhadap diatas, memuat kaidah hukum baru mengenai syarat syarat dan ketentuan terkait dengan pengembalian biaya operasi (cost recovery) berdasarkan kontrak kerja sama kks) atau kontrak bagi hasil bidang usaha hulu migas. sehubungan dengan pemberlakuan kaidah kaidah baru ini, yang merupakan ketentuan peralihan menyatakanperaturan pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetaeteran halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan, hal hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf untuk ketentuan mengenai: besaran biaya penerimaan negara,,surat ketetapan pajak penghasilan,, dan penghasilan luar 'kontrak kerja sama berupa uplift dan atau pengalihan participating interest dalam jangka waktu paling lambat (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini." ketentuan sebagaimana dikutip diatas mengandung kontradiksi dan janggal, karena disatu sisi menunjukkan penghormatannya terhadap kks yang telah ada ditandatangani sebelum pengundangan dengan menyatakan pemberlakuan kks tersebut dalam huruf (a), namun disisi lain justru menegaskan sikapnya tersebut dengan mewajibkan adanya penyesuaian ketentuan ketentuan dalam kks terdahulu dengan bahwa huruf (b) yang mewajibkan agar kks kks terdahulu disesuaikan isinya dengan ketentuan tidak sah dan melanggar hukum, karena merupakan perubahan sepihak atas kks yang ada saat ini, yang keberlakuannya dan tidak berubahnya telah dijamin berdasarkan undang undang. berdasarkan hukum, perubahan dalam bentuk apapun atas suatu kontrak, termasuk penambahan ketentuan ketentuan tertentu, hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dan tidak dapat dipaksakan keberadaannya oleh salah satu pihak saja. dalam hal ini, huruf (b) memerintahkan agar hal hal terkait dengan cost recovery yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kks terdahulu disesuaikan dengan namun kewajibi, nomor tahun tanggal juni1975, tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat pki golongan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: sandra yati menjaga, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua badan pengurus perkumpulan lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), beralamat jl. siaga ii, paten barat pasar minggu jakarta. mewakili perkumpulan lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) lampiran erna ratnaningsih, sh.,ll.m., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), beralamat jl. diponegoro jakarta pusat. mewakili yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi) lampiran beda untung, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua yayasan peneliti korban pembunuhan beralamat jl. mh. thamrin, gg. mulia kp. warung mangga, kelurahan panggangan, kec. pinang, kota tangerang, banten. mewakili yayasan penelitian korban pembunuhan lampiran suman utomo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan ketua umum lembaga perjuangan rehabilitasi korban rezim orde baru lpr kor), beralamat jl. raya bogor pasar hek kel. kramat jati kec. kramat jati, jakarta timur. mewakili lembaga perjuangan rehabilitasi korban rezim orde baru lpr kor) lampipara pemohon nursyahbani katjasungkana, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan advokat, beralamat jalan melati blok mekarsari permai, manggis, depok, jawa barat. lampiran zumrotin soesilo, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan aktivis sosial, beralamat komp. billy moon ak rt. kel. pondok kelapa, kec. duren sawit, jakarta timur. lampiran haris azhar, sh.,ma, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras), beralamat jl. borobudur menteng, jakarta pusat. lampiran selanjutnya disebut para pemohon v vii taman setyo prawira, kewarganegaraan indonesia, beralamat jl. raya pondok gede jakarta timur. lampiran rianto, kewarganegaraan indonesia, beralamat kp. tengah rt. kel. tengah, kec. kramat jati, jakarta timur. lampiran rusdiarno, kewarganegaraan indonesia, beralamat jl. raya pondok gede no, kramat jati jakarta timur. lampiran ngatemin, kewarganegaraan indonesia, beralamat gg. masjid rt. benteng agung jaksel. lampiran suriah, kewarganegaraan indonesia, beralamat jl. kebon nanas utara kel. cipinang cempedak, jakarta timur. lampiran selanjutnya disebut para pemohon viii xii selanjutnya semuanya memberikan kuasa kepada ali nursahid, sh., crisbiantoro, sh, daud buruh sh, edy halaman burning, sh., feby honesta, sh., mari tua rajagukguk, sh., pratiwi ferry, sh., kesatria hutabarat, sh.,ma., sigung kartu, sh., sri suparyati, sh., llmiskriminatif terhadap warga negara yang menjadi objek dari pemberlakuan objek permohonan ini, bukti bukti bukti bukti bahwa para pemohon v vii adalah seorang warga negara indonesia, yang selama aktif mempromosikan dan mengupayakan pemajuan, permohonan, dan perlindungan hak asasi manusia, dalam aktivitas pekerjaan dan kegiatan sehari harinya, bukti bahwa mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, sangat bernilai penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pemohon i iv dan para pemohon v vii, bahwa hak konstitusional para pemohon viii xii nyata nyata dan faktual telah dirugikan oleh memberlakukan objek permohonan, khususnya hak hak yang telah diatur dalam ketentuan ketentuanlain tidak dipenuhi hak hak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan ketentuan atas, secara umum hak hak konstitusional para pemohon ix xiii, sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan bab uud juga tidak dipenuhi, akibat perlakukan diskriminatif yang disebabkan oleh memberlakukan objek permohonan, bahwa setiap orang berhak untuk menggunakan upaya hukum nasional dan internasional, sebagaimana disebutkan dalam tahun tentang hak asasi manusia, yang menyebutmenjadi hukum nasional . bahwa pemohon viii adalah warga negara indonesia wni) yang bernama taman setyo prawira, bekerja pada pegawai kehutanan jawa tengah, yang semenjak tahun hingga tahun ditahan pulau buru. dalam surat pembebasannya pemohon dinyatakan tidak tersangkut peristiwa g30 namun demikian, akibat memberlakukan objek permohonan, sampai saat ini pemohon tidak dapat hak pensiun dan hak kepegawaian, bukti bukti bahwa pemohon adalah warga negara indonesia wni) yang bernama rianto, bekerja pada pegawai pabrik gula kalibagor sokaraja, banyumas, jawa tengah) sebagai kepala fabrikasi penilik kimia kepala). sejak tanggal juli sampai tanggal januari ditahan denom vii i dan purwokerto. dalam surat pembebasannya pemohon vii i, tidak terbukti keterlibatannya dalam peristiwa g30 dan begitupun menurut bap denom vii i, tidak terbukti keterlibatannya. dalam peristiwa g30 s pki sehingga tidak dapat digolongkan. namun demikian, akibat pemberlakuan objek permohonan, sampai saat ini pemohon tidak mendapat hak pensiun:( bukti bukti bahwa pemohon x.adalah warga negara indonesia yang bernama rusdiarno, yang bekerja pada departemen pendidikan dasar dan kebudayaan, telah ditahan rutan selembar pada tahun kemudian ditahan kembali pulau buru sejak tahun sampai dengan tahun akibat pemberlakuan objek permohonan, sampai saat ini pemohon tidak mendapat hak pensiun, bukti bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang bernama ngatemin, pegawai negeri pada markas besar angkatan laut bal) jakarta. telah ditahan sejak tahun hingga tahun seperti halnya pemohon ix x, dalam surat pembebasannya pemohon xii pun dinyatakan tidak tersangkut peristiwa g30os, akan tetapi akibat memberlakukan objek permohonan, sampai sekarang pemohon xii tidak mendapatkan hak atas pensiunnya, bukti bukti bahwa pemohon xii adalah suriah, bekerja bagian ekspedisi transit departemen kesehatan ri farmasi sebagai juru ketik tingkat sejak tanggal november diberhentikan dari pekerjaannya dikarenakan keterlibatanserikat buruh obat sbo). akibat pemberlakuan objek permohonan, sampai saat ini pemohon xiii tidak mendapat hak pensiun, bukti bukti dengan demikian, atas pemberlakuan objek permohonan, khusus para pemohon viii xii secara faktual telah mengalami kerugian yakni terhambatnya hak atas pensiun, mendiskriminasi, melanggarnya hak hak politik, serta hak hak sebagai warga negara umumnya. oleh karena itu, maka para pemohon mengajukan eksekutif review kepada presiden republik indonesia. latar belakang pengajuan permohonan bahwa dari sudut sejarah dan politik akibat peristiwa yang terjadi pada tahun atau biasa disebut rezim orde baru peristiwa gerakan september partai komunis indonesia pki), sampai saat ini masih menyisakan pertanyaan dan perdebatan. bahwa hal ini terjadi karena pemerintah tidak melakukan upaya upaya pengungkapan kebenaran dan keadilan untuk kasus ini: bahwa dari sisi kemanusiaan akibat peristiwa jutaandibunuh tanpa melalui pembuktian proses hukum, bahwa akibat peristiwa menyebabkan orang orang yang dituduhtelah mengalami sejumlah pelanggaran ham, baik hak hak sipil politik sipil) maupun ekonomi, sosial, budaya ekonom), berupabaik bagi mereka langsung maupun bagi keluarga dan keturunannya, bahwa sampai saat ini belum ada proses hukum, dan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap mayoritas orang orang yang mengalamiakibat peristiwa bahwa akibat dari ketiadaan upaya pemerintah melakukan pengungkapan kebenaran akibat peristiwa pelanggaran ham dalam bentuk stigma sosial, politik dan diskriminasi perundang undangan terhadap orang masih terus terjadi sampai dengan saat inilah satu diskriminasi perundang undangan tersebut tertuang dalam keputusan presiden keppres) tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan undang undang ini menghalangi pemberian hak pensiun bagi orang orang yang diduga terkait dengan pki dan masuk dalam golongan meskipun sampai saat ini tidak ada keputusan pengadilan ataupun hasil pemeriksaan yang membuktikan orang orang tersebut terlibat dalam peristiwa bahwa pada masa pergantian tersebut banyak para pegawai negeri sipil yang 'dianggap' bersalah terlibat dalam gerakan politik sehingga dari hal itu ribuan orang diberhentikan tanpa prosedur hukum dan kepastian hukum, sehingga menimbulkan trauma dan ketidakadilan, bahwa, untuk melegalkan pemberhentian tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan keppres tahun tentang perlaku: bukti bukti bahwa sebelumnya pada tahun telah dikeluarkan beberapa surat keputusan gubernur, seperti halnya surat keputusan gubernur jawa timur yang acuannya adalah instruksi presiden logam yang memberhentikan pegawai negeri sipil tersebut sejak desember dan atau september yang kemudian dikuatkan dengan keppres tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat s pki golongan dan keputusan pangkopkamtib kep. kolam v111 tentang pemulihan keamanan dan ketertiban. kedua peraturan tersebut, terang terang telah melahirkan perlakukan diskriminasi terhadap pegawai negeri sipil yang sudah bertugas dan mengabdi kepada negara bertahun tahun, bahwa sejak dikeluarkannya peraturan tersebut atas, ribuan pegawai negeri sipil telah kehilangan pekerjaan dan pengabdian pada negara, yang dilakukan dengan cara sewenang wenang, menjatuhkan martabat, dan tidak mendapatkan uang pensiun sebagaimana pegawai negeri sipil pada umumnya. adapun beberapa contoh kasus diantaranya ialah: dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil departemen keuangan. dia diinterogasi pada januari oleh team interogator s1. kodirabaya selatan karena diduga terlibat tersangkut 30s pki. hasil interogasi menyebutkan bahwa dia bebas dari segala tuduhan, namun statusnya sebagai pns belum dipulihkan. margot margot adalah mantan pegawai bukti pengadaan ambarawa yang diberhentikan tidak dengan hormat, terhitung mei margot dinilai terlibat dalam peristiwa pemberontakan g.30s pki. karena tindakan margot tergolong dalam golongan maka berdasarkan surat keputusan kepala perjalanan pengadaan no: kp. dia dinyatakan tidak berhak untuk uang pensiun. soemodiwirjo soemodiwirjo adalah seorang bukti pegawai departemen pertanahan yang diberhentikan dengan hormat dari kementerian pertahanan pada tanggal april dan dipindahkan kementerian dalam negeri. beliau telah mengabdi kepada negara selama (tiga puluh enam) tahun, dan pada akhirnya diberhentikan secara tidak hormat dengan dikeluarkannya surat keputusan menteri dalam negeri u.p. tgl. mei adapun alasan pemberhentian yang tertuang dalam surat keputusan tersebut ialah bpk. soemodiwirjo diduga atau indikasi terlibat dilibatkan dalam kegiatan dan beliau tidak memperoleh hak pensiunnya. bahwa dalam pemberhentian ribuan pegawai negeri sipil tersebut, dilakukan tanpa proses hukum yang seharusnya, akan tetapi hanya disandarkan pada interpretasi peraturan atas, yang pada praktiknya lapangan, justru dilakukan sesuai dengan selera pejabat atasannya, sehingga penyimpangan dan kesewenang wenangan terus terjadi, bahwa hingga saat sekarang keppres tahun tentang perlakuk, sampai saat ini masih berlaku dan belum ada ketentuan yang mencabut peraturan tersebut,pada tahun ada perkembangan baru dengan keluarnyabukti dan keppres tahun tentang pencabutan keppres tahun tentang penelitian khusus pegawai negeri bukti bahwa keluarnya kedua keppres tersebut atas, sesungguhnya bertujuan untuk menghilangkan unsur subjektif dalam pemerintahan, sehingga setiap pegawai negeri sipil diperlakukan sama sebagai warga negara depan hukum, sesuai dengan undang undangan dasar bahwa pada intinya keppres tahun tersebut secara substansial sudah menghapus isi yang ada dalam keppres tahun yang mengatur tentang perlakukan pegawai negeri sipil golongan yang terlibat bahwa keppres tahun dan keputusan pangkopkamtib kopkamivhi tersebut secara formal masih berlaku, sehingga menyebabkan terus melanggarnya hak hak pensiun para pemohon ix xiii materi muatan bertentangan dengan asas asas hukum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi undang undang dasar menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum dan konstitusi. hukum dan tidak hanya dimaksudkeadilan bagi semua orang tampa kecuali. artinya, negara hukum (rechtsstaat) yang dikembangkan bukanlah 'jimmy asshiddigie berpendapat bahwa sistem hukum nasional berhubungan dengan konsep indonesia yang diidealkan dan dicita citakan oleh the founding father adalah sebagai negara hukum rechtsstaat the rule law). namun demikian, selanjutnya dikemukakannya bahwa pembangunan hukum indonesia hanya bersifat sektoral oleh karena itu hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. apalagi negara hendak dipahami sebagai suatu konsepitu sebagai negara hukum jimmy asshiddigie, konstitusi dan konstitusionalisme indonesia, halaman objek permohonan melanggar negara hukum, rule law dan prinsip due process law bahwa dalam negara hukum yang demokratis, pelarangan terhadap sesuatu oleh pemerintah, instansi maupun pejabat negara lainnya, pemberhentian secara tidak hormat pegawai negeri, harus menghormati prinsip due process law dimana hanya institusi pengadilanlah yang berwenang untuk melakukannya. bahwa sebagai ilustrasibisa menjadi pemohon berdasarkan ketentuanexecutive heavy) yang melanggar prinsip check and balances. bahwa samping itu, hal hal yang berkaitan dengan penegakkan hukum dan keadilan haruslah dilakukan oleh badan peradilan yang merdeka dan independen, sebagaimana ditegaskan dalam uud yang menyebutkan, "untuk penegakuatu negara hukum seperti indonesia, mutlak adanya due process law yaitu penegakkan hukum dalam suatu. sistem peradilan, dalam kerangka menjamin hak hak warga negaranya, khususnya hak atas kesuatu penghakiman dan atau pemberhentian seseorang pegawai negeri secara sewenang wenang dengan tuduhan masuk dalam golongan berdasarkan keppres tahun tidak dapat lagi diterima tanpa melalui suatu putusan pengadilanii. objek permohonan melanggar asas materi muatan pembentukan peraturan perundang undangan yang baik berdasarkan undang undang nomor tahun dalam membentuk suatu peraturan perundang undangan perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang undangan. dalam asas pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa peraturan perundang undangan. harus memperhatikan:akibat memberlakukan keputusan presiden tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan tidak menunjukan diterapkannya asas pengayoman, karena sejumlah korban tidak bisa mengakses sejumlah haknya untuk mendapatkan hak berupa pensiun atas pengabdian mereka terhadap negara dengan menjadi pegawai negeriterhadapbahwa keputusan presiden tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta harkat dan martabat manusia pada umumnya, karena pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai pns dan dalam proses pengurusnya mendapatkan banyak hambatan dari instansi pemerintah yang berwenang.bahwa penggolongan dalam keputusan presiden tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan bersifat diskriminatif karena tidak melalui proses hukum untuk membuktikan status seseorang apakah dia bersalah atau tidak. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang undangan tidak boleh berisi hal hal yang bersifdakan berdasarkan latar belakang agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. bahwa akibat dari keputusan presiden tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan pemerintah telah menempatkan posisi sejumlah warga negara yang tidak setara depan hukum, dimana dalam proses pemenuhan hak sejumlah pegawai diabaikan. ti. objek permohonan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang ada atasnya. undang undang nomor tahun menyebutkan "kekuatan hukum peraturan perundang undangan adalah sesuai dengan hierarki peraturan perundang undangan". pada penjelasannya disebutri asas ini terlihat pertentangan antara keputusan presiden tahun dengan undang undang atasnya, seperti: dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahunertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pokok pokok kekuasaan kehakiman yang telah diperbaharui oleh undang undang tahun tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan apabila seseorang diduga terkena pidana, maka proses hukum yang harus dilakukan adalah muka pengadilan, sebagaimana disebutkan bawah inl)vide"resumption innocence". seperti ditegaskan dalam penjelasan umum kurap angka huruf yang menyebutertentang: tahun menyebutkan:, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi pemerintah,wahyu bagian, sh., zainal abidin, sh., alghiffari asa, sh., ikana indah sh., indria bernada, sh., agus ahmad. bs, sh., muhammad issue, shi, sidik, shi, nurkholis hid, sh., syamsul alam, sh., tommy albert tobing, sh., wahyudi djafar, sh., yati andriana, shi., putri manusia, sh. mereka adalah komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan kontras), lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), lembaga bantuan hukum lbh) jakarta, yayasan penelitian korban pembunuhan pkp), lembaga perjuangan rehabilitasi korban rezim orde baru lpr kor), dan sejumlah perseorangan warga negara indonesia, yang tergabung dalam tim advokasi hak konstitusional warga negara, yang beralamat jl. borobudur menteng jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juli selanjutnya disebut sebagai para pemohon melawan presiden ri, berkedudukan jl. merdeka selatan kav. jakarta pusat. selanjutnya disebut sebagai memohon mahkamah agung tersebut: membaca surat surat yang bersangkutan: tentang duduk perkara menimbang, bahwa pemohon keberatan dalam surat permohonan tanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah agung pada tanggal agustus dan register dengan p hum telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut pendahuluan dalam sejarah ketatanegaraan indonesia yang dipertegas dengan penjelasan undang undang dasar tercantumtsstaat)." penjelasan undang undang dasar tersebut bermakna bahwa kekuasaan harus tunduk kepada hukum dan hukum menjadi sarana pengendali dan pengawas(abuse power)'ertentangan dengan nomor tahun tentang hak asasi manusia," bertentangan dengan kovenan tentang hak hak sipil dan politik, yang diratifikasi oleh indonesiakovenan hak hak sipil dan politik menyebutkantiv. bertentangan denganpada putusan tersebut, dalam salah satu pertimbangannya dikatakan: mo. terlepas pula dari tetap berlakunya ketetapan mars nomor xxv marsbawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi: . " bahwaseharusnya maka secara otomatis keppres dan keputusan pangkopkamtib kolam vii tentang pelaksanaan keppres harusnya tidak berlaku, karena lembaga yang menjalankan sudah dibubarkan. dengan surat vii1 tanggal agustus kodim surabaya selatan tidak dapat memberikan kutipan asli keputusan penetapan klasifikasi penggolongan dari pelaksanaan khusus pangkopkamtibda bakorstranasda jatim a.n. sdr. much. bakri karena institusi tersebut telah dibubarkan. surat dep. hukum dan ham kepada dpd lpr rob prop. bangka belitung, tanggal oktober j4 pw. perihal permohonan meneadilan guna penyelesaian pensiun para korban g30s klasifikasi c2 c3 memberikan jawaban: berkaitan surat bkn d.ii. kal. p. tertanggal januari patut disadari, bahwa syarat syarat dimaksud sangat sulit diperoleh pada saat ini karena. adanya perubahan organisasi dalam pemerintahan, oleh karena itu hendaknya sdr. dapat menghubungi kembali pihak bkn agar syarat syarat tsb. dapat disubstitusikan dengan kondisi dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang ham dapat terwujud. bukti bahwa dalamhal tersebut dilakukan karena adanya surat dari departemen pendidikan nasional depdiknas ri) . kp pada juli tentang penindakan dan penyelesaian sebagai pns ditujukan kepada sdr muslimin, koordinator eks guru dan penjaga sekolah kabupaten kebumen jawa tengah. bukti dalam putusannya menyatakan tindakan depdiknas menerbitkan surat melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum, dan bersifat sewenang wenang. selain membatalkan surat tersebut, juga mewajibkan depdiknasiv. bahwa dalam menuntut hak atas pensiun pegawai negeri departemen terkait masih memakai keputusan presiden tahun dan keputusan panglima komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban nomor: kep kolam vii bahwa harus adaseperti dalam jawaban lembaga kepegawaian dan departemen perhubungan. bukti bukti beberapa peristiwa lapangan dapat menjelaskan situasi tersebut, antara lain: dalam surat badan kepegawaian negara kepada dpd lpr rob prop. bangka belitung, tertanggal januari ii. kal. p. perihal: penyelesaian status kapel. a.n. nurani bin hasan dkk orang) menyatakan: buktipat tidaknya mempertimbangkan penetapan status kepegawaian sdr. nurani bin hasan dkk orang) agar secara hirarkis melalui instansi pemda masing masing dengan dilengkapi antara lain: pengangkatan pertama s d dalam pangkat terakhir. asli klasifikasi tidak terindikasi terlibat g30s pki yang dikeluarkan oleh lakmus pangkopkamtibda bakorstranasda setempat. kelengkapan lain yang dapat membantu menyelesaikan status kepegawaian yang bersangkutan..bukti berkaitan dengan hal tersebut atas, departemen perhubungan dapat melakukan penyelesaian administrasi dan memberikan hak hak kepegawaian sdr. safari, dengan ketentuan sbb: apabila sdr. dapat menyampaikanysb. atau keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa sdr. tidak terbukti terlibat gerakan g30s pki atau keputusan pemerintah yang menetapkan rehabilitasi terhadap korban peristiwa g30s pki tahun surat badan kepegawaian negara kepada menteri pendidikan nasional, tgl. september ti s. s, perihal penyelesaian status kepegawaian pns a.n supardi. bukti sehubungan dengan surat saudara, supaya mengirim asli tidak terindikasi tidak terlibat g3os pki yang dikeluarkan oleh lakmus pangkopkamtibda setempat. sebelum kelengkapan tersebut dipenuhi tidak dapat memproses status pns ybs. bahwa sudah ada keputusan dari beberapa lembaga negara yang meminta untuk presiden untuk merehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban atas tuduhan cap stigma pki beberapa keputusan tersebut antara laimahkamah agung republik indonesia pada juni telah menyurati presiden dengan nomor: kma v1 tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan cap stigma pki yang isinya adalah menyarankan kepada presiden agar mengambil langkah langkah penyelesaian tuntutan rehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabatnya sebagai warga negara sebagaimana telah diamanatkan dalam uud amandemen keempat.( bukti bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia pada tanggal juli telah menyampaikan surat kepada presiden nomor: ks. dpr ri tentang tindak lanjut surat mahkamah agung yang isinya adalah meneruskan permohonan dan aspirasi para korban peristiwa tahun dan menyarankan kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menjawab permohonan tersebut.( bukti bahwa komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) republik indonesia pada agustus telah menyampaikan surat kepada presiden nomor. tua viii tentang rehabilitasi terhadap korban s.pki yang isinya ialah meminta kepada presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada para korban s.pki mengingat bahwa mahkamah agung telah memberikan rehabilitasi terhadap korban s.pki lewat surat mahkamah agung nomor kma vi tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban.( bukti vi. bahwa sudah ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap k tun antara sekjen depdiknas melawan sakitan edi prayitno dkk, yang pada pokoknya memutuskan: bukti menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat tertanggal juli nomor: kp melanggar asas kepastian hukum, asas negara hukum dan bersifat sewenang wenang. membatalkan surat tertanggal juli nomor: kp mewajibmenghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar menimbang,erima dan mengabulkan permohonan ini secara keseluruhanobjek permohonan keputusan presiden nomor tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan c), yang dikeluarkan pada tanggal juni beserta seluruh peraturan bawahnya batal atau tidak sah dan tidak berlaku secara umum: memerintahkan presiden untuk. apabila majelis hakimsurat kuasa pemohon (elsa), foto copy ktp pemohon lampiran a), surat kuasa pemohon (ylbhi), foto copy ktp pemohon lampiran b): surat kuasa pemohon iii (pkp foto copy ktp pemohon iii lampiran coc), surat kuasa pemohon (lpr kor), foto copy ktp pemohon lampiran d), surat kuasa pemohon nursyahbani foto copy ktp pemohon lampiran e), surat kuasa pemohon zumrotin), foto copy ktp pemohon lampiran f), surat kuasa pemohon vii haris azhar), foto copy ktp pemohon lampiran g), surat kuasa pemohon viii taman) lampiran h), surat kuasa pemohon rianto) lampiran i), surat kuasa pemohon rusdianto) lampiran j), surat kuasa pemohon ngatemin) lampiran k): surat kuasa pemohon xii suriah) lampiran l)pres tahun tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan (bukti fotokopi ad art pemohon elsa) (bukti fotokopi ad art pemohon ylbhi) (bukti fotokopi ad art pemohon pkp (bukti fotokopi ad art pemohon lpr kor) (bukti fotokopi ktp para pemohon keseluruhan (bukti fotokopi surat pembebasan pemohon taman) (bukti fotokopi surat pembebasan pemohon rianto) dan lampiran (bukti fotokopi surat pembebasan pemohon xii ngatemin) dan lampiran (bukti fotokopi surat pemecatan pemohon xiii suriah) dan lampiran (bukti fotokopi keputusan pangkopkamtib kep. kolam viii tentang pemulihan keamanan dan ketertiban (bukti fotokopi kasus pemberhentian much. bakri sebagai pns surat much. bakrie kepada sekjen biro kepegawaian bagian umum departemen keuangan perihal status kepegawaian sdr. much. bakrie, mantan pegawai departemen keuangan surabaya) (bukti fotokopi kasus pemberhentian secara tidak hormat margot sebagai pegawai pengadaan ambarawa surat departemen keuangan kp. perihal jawaban atas permohonan peninjauan kembali surat keputusan pemberhentian hak pensiunan terhadap sdr. hal. dari hal. put. pahrgot, bekas pegawai pada cabang pegadaian ambarawa semarang) surat margot kepada komnas ham perihal tuntutan pengembalian nama baik dan hak sipilnya (bukti fotokopi kasus pemberhentian secara tidak hormat soemodiwiryo surat departemen dalam negeri) surat istri alm. soemodiwiryo kepada ketua komnas ham tanggal september yang berisi surat departemen dalam negeri kepada ketua komisi ombudsman nasional perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm soemodiwiryo. surat departemen dalam negeri kepada kepala badan kepegawaian negara tanggal april tentang permohonan pensiun janda alm. soemodiwiryo ex. pegawai negeri sipil departemen dalam negeri. surat departemen dalam negeri dan otonomi daerah surat komisi ombudsman nasional kon lang. vi1 dm kepada kepala badan kepegawaian negara perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm. soemodiwiryo. surat komisi ombudsman indonesia kepada menteri dalam negeri kon lapor vii perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiun janda alm. soemodiwiryo surat badan kepegawaian negara kepada kepala biro kepegawaian sekretariat jenderal departemen dalam negeri nomor c.i. n. tanggal agustus perihal permohonan pensiunan janda alm. soemodiwiryo surat istri dan putri alm. soemodiwiryo kepada komisi ombudsman nasional tertanggal oktober perihal hak pensiun bapak soemodiwiryo. surat komisi ombudsman nasional kepada kepala badan kepegawaian negara kon lang. vi1 dm perihal permohonan bantuan penyelesaian hak pensiunan janda alm. soemodiwiryorat departemen dalam negeri kepada kepala badan kepegawaian negara perihal permohonan pensiun janda alm. soemodiwiryo surat departemen dalam negeri kepada kabir kepegawaian departemen dalam negeri no: rhs. sosial dv pp t1 perihal surat keterangan tidak terlibat s pati (bukti fotokopi(bukti fotokopi keppres tahun tentang pencabutan keppres tahun tentang penelitian khusus pegawai negeri ri. (bukti fotokopi kovenan hak hak sipil dan politik (bukti fotokopi(bukti fotokopi surat dep. hukum dan ham. kepada dpd lpr rob prop. bangka belitung, tanggal oktober j4 pw. perihal permohonan mendapat keadilan guna penyelesaian pensiunan para korban g30s klasifikasi c2 c3 (bukti fotokopi(buktibadan kepegawaian negara kepada dpd lpr rob prop. bangka belitung, tertanggal januari d.ii. kal. p. perihal penyelesaian status kepe. a.n nurani bin hasan dkk orang) (bukti fotokopi.c.(bukti fotokopi surat badan kepegawaian negara kepada menteri pendidikan nasional, tgl september d.ii s. s, perihal penyelesaian status kepegawaian pns. a.n supardi (bukti fotokopi surat mahkamah agung republik indonesia kepada presiden pada tanggal juni nomor kma vi tentang permohonan rehabilitasi terhadap mereka yang menjadi korban dengan tuduhan cap stigma pki (bukti fotokopi surat dewan perwakilan rakyat republik indonesia kepada presiden pada tanggal juli nomor: ks. dpr ri tentang tindak lanjut surat mahkamah agung. (bukti fotokopi surat komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) republik indonesia pada agustus kepada presiden nomor tua viii tentang rehabilitasi terhadap korban s.pki.urut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. konstitusi dan konstitusionalisme indonesia, halaman negara indonesia adalah negara hukum rechsstaat) bukan negara kekuasaan machtsstaat). dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsiprangka menjamin keadilan tersebut maka menurut prof. jimmy, mahkamah kehakiman dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus (a) permohonan kasasi, (b) sengketa kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), (c) permohonan peninjauan kembali pk) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan (d) permohonan pengujian peraturan perundang undangan (judicial review). berdasarkan ketentuan undang undang tahun tentang mahkamah agung, lembaga tersebut berhak melakukan pengujian atas peraturan bawah undang undang terhadap undang undang atau peraturan yang lebih tinggi, sesuai prinsip hierarki hukumoleh karena tidak tertutup kemungkinan dan atau terdapat kecenderungan penyelenggara negara untuk menyalahgunakan kekuasaan dan atau menggunakan kekuasaannya secara sewenang wenang dalam bentuk peraturan peraturan hukum dan perundang undangan yang bertentangan dengan konstitusi undang undang dasar maka harus terdapat suatu fungsi untuk mengawasi, mengontrol dan mengoreksi hal tersebut, yang negara negara hukum diserahkan kepada wewenang dan kekuasaan mahkamah agung, yang merupakan "the last cornerstone" atau "et laatste blower" atau benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukum dan keadilan, melalui hak uji materiil atau hak judicial review, yaitu hak dan kewenangan mahkamah agung untuk menguji secara materiil apakah suatu peraturan perundang undang sebagai produk legislasi bertentangan dengan undang undang. apabila kewenangan dan hak yang diberikan kepada mahkamah agung hanya untuk menguji peraturan hukum bawah undang undang, maka hak uji tersebut pada hakekatnya merupakan hak uji materiil secara terbatas33p hum th. tanggal mei menimbang, bahwa terhadap permohonan para pemohon tersebutobyek permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon iyek keberatan hak uji materiil itis. berlakunya peraturan perundang undangan yang menjadi obyek permohonan castterhadap pemohon sampai dengan adalah subjek yang beraktifitas lembaga yang pada umumnya bergerak dibidang pembelaan, bahwa terhadap pemohon sampai dengan adalah advokat perorangan yang menyatakan dirinya aktivis pembela bahwa berdasarkan pertimbangan atas maka pemohon sampai dengan tidak berkualitas dan tidak mempunyai kepentingan serta tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo oleh karenanya permohonan pemohon ago secara formal tidak dapat diterima, menimbang, bahwa terhadap pemohon sampai dengan adalah warga negara indonesia dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan hak konstitusionalnya atas diberlakukannya keputusan presiden nomor tahun tanggal juni tentang perlakukan terhadap mereka yang terlibat g.30s pki golongan yaitu para pemohon sampai dengan sampai saat ini tidak mendapatkan hak pensiun. oleh karena itu terhadap pemohon sampai dengan berkepentingan mengajukan keberatan kepada mahkamah agung agarnya tidak sah dan tidak berlaku umum menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas mahkamah. agung berpendapat, pemohon sampai dengan mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan guo, karena telahsampai dengan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti pemohon sampai denga menimbang, bahwa secara substansial mahkamah agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan hak uji materiil, yaitu apakah benar dalil pemohon sampai dengan yang menyatakan objek keberatan hak uji materiil berupertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, castcara materiil seharusnya keputusan presiden r.i. nomor tahun tanggal juni tentang perlakuan terhadap mereka yang terlibat .s pki golongan objek hak uji materiil bukti harus sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabutartinya dengan keputusan presiden tersebut maka keputusan presiden nomor tahun yang menjadi objek hak uji materiil cast dan keputusan pangkopkamtib kolam vii sebagai peraturan pelaksanaannya secara otomatis tidak berlaku lagi. demikian juga dengan adanya keputusan presiden nomor tahun tentang pencabutan keputusan presiden tentang penelitian khusus pegawai negeri, secara substansial juga menghapus isi keputusan presiden nomor tahun yang mengatur perlakuan pegawai negeri sipil golongan yang terlibat .s pki putusan mahkamah agung nomor k tun yang sudah berkekuatan hukum tetap terkait dengan gugatan pegawai negeri sipil kebumen jawa tengah kepada departemen pendidikan nasional, yang menuntut penyelesaian nasib pegawai negeri sipil yang diberhentikan secara tidak jelas. menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi cast adalah itu harus dibatalengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon sampai dengan. menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon sampai dengan yaitu sandra yati menjaga, erna ratnaningsih, sh.,ll.m, beda untung, suman utomo, nursyahbani katjasungkana, zumrotin soesilo, haris azhar, sh.,ma tersebut tidak dapat diterima mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon sampai dengan yaitu taman setyo prawira, rianto, rusdiarno, ngatemin, suriah tersebut untuk sebagian. menyatakanseluruh peraturan dibawahnya bertentangan dengan peraturan perundanganhal. dari hal. put.ovenan tentang hak hak sipil dan politik yang diratifikasi dengan undang undang nomor tahun dan karenanya batal serta tidak berlaku umum. memerintahkan kepada presiden untuk mencabuttersebut,. menyatakan petit tuntutan) yaitu agar presiden. tidak dapat diterima karena tidak termasuk kewenangan hak uji materiil mahkamah agung, menghukum memohon untuk membayar biaya perkara sebesar rp. satu juta rupiah) demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan mahkamah agung pada hari rabu tanggal agustus oleh prof. dr. paulus tulung, sh. ketua mudaprof. dr. ahmad sukaraja, sh., haruddin nasution, sh.,mh., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak, anggota anggota ketua: ttd dr. sugandi, s.h., hum. ttd prof. dr. paulus tulung, s.h. ttd prof. dr. ahmad sukaraja, sh., ma. biaya biaya panitera pengganti meterai. rp. redaksi. rp. administrasi perkara. rp. jumlah. rp. oleh karena hakim agung prof. dr. paulus effendi tulung, s.h. sebagai ketua majelis telah meninggal dunia pada hari kamis, tanggal agustus maka putusan ini ditandatangani oleh hakim agung pembaca dr. sugandi, s.h., hum. dan hakim agung pembaca prof. dr. ahmad sukaraja, sh., maakarta, desember ketua mahkamah agung dr. hatta ali, s.h.,m.hpanitera mahkamah agung jakarta, desember panitera mahkamah agung soros ono, s.h.,m.h. untuk salinan mahkamah agung panitera mahkamah agung r.i., soros ono, s.h.,m.h. nipengan diberikannya kewenangan untuk melakukan hak uji materil kepada mahkamah agung, maka mahkamah agung sebagai salah satu pengawal konstitusi harusengan kewenangannya ini, mahkamah agung menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti mengoreksi peraturan peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah melalui penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang wenang. hal tersebut menjadikan dan atau menunjukkan bahwa mahkamah agung. ada dua jenis hak uji, yaitu hak uji formil dan hak uji materiil. hak uji formil adalah "undang undangan yang berlaku ataukah tidak". selanjutnya hak uji materiil sebagai "". pengaturan mengenai hak uji materiil terhadap suatu peraturan perundang undangan bawah undang undang telah ditentukanlebih lanjut upaya dalam melakukan hak uji materiil atau judicial review oleh mahkamah agung telah dijabarkan perihal prosedur maupun tata caranya dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil. kewenangan mahkamah agung dalam menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang bahwa bahwa ketentuan peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil."" bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang dimaksud peraturan bawah undang undang adalah peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah.." bahwa sampai saat ini objek permohonan dan keputusan pangkopkamtib kolam viii tanggal agustus tentang pelaksanaan objek permohonan, masih berlaku, berdasarkan ketentuan pada tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang isinya mengatur sebagai berikutksud dalam yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang undang ini. berlaku, harus dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini." bahwa objek permohonan guo adalah peraturan perundang undangan bawah undang undang yaitu berbentuk peraturan presiden tahun sehingga permohonan keberatan terhadap berlakunya objek permohonan guo yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi merupakan kewenangan dari mahkamah agung untuk memeriksanya dan memberikan putusan. pengajuan permohonan dilakukan atas keputusan presiden tahun atas dasar prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bahwa para pemohon secara keseluruhan telah mengajukan permohonan keberatan atas objek permohonan secara bersamaan atau tidak sendiri sendiri. hal ini didasarkan pada asas umum peradilan, yaitu undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: "". bahwa warga negara republik indonesia, para korban yang terkena dampak dari peraturan ini, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lsm) yang bergerak dalam perjuangan pembelaan hak asasi manusia ham) dan anggota masyarakat lainnya yang menyatakan penolakannya atas objek permohonan guo jumlahnya sangat besar dan tersebar beberapa daerah dari seluruh wilayah indonesia, dan bila masing masing secara langsung mengajukan permohonan, maka proses pengajuan permohonan menjadi tidak sederhana, tidak cepat, dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan prinsip prinsip yang ditetapkan dalam jo. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman atas. bahwa undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa dan menghadirinya" bahwa selanjutnya dalam undang undangberdasarkan sejumlah alasan tersebut atas, dan berdasarkan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku sepantasnyalah mahkamah agung menyatakan permohonan keberatan tentang hak uji materiil atas objek permohonan guo dikabulkan undang undang tentang mahkamah agung). pengajuan permohonan sesuai dengan perma tahun bahwa pengaturan mengenai tenggat waktu mengajukan uji materiil awalnya diatur dalam peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materiil. dalam dinyatakan sebagai berikut permohonan keberatan diajukan dalam tenggatnamun berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil yang menyatakan: pada saat mulai berlakunya peraturan mahkamah agung inlrepublik indonesia tahun tentang hak uji materiil dinyatakan tidak berlaku." dengan demikian sejak berlakunya peraturan mahkamah agung tahun pengaturan mengenai tenggat waktu untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil pada mahkamah agung tidak berlaku lagi. sehingga meskipun objek permohonan telah berlaku sejak masa orde baru dan dapat dipastikan telah berlaku lebih dari hari, berdasarkan ketentuan peraturan mahkamah agung tahun masih dimungkinkan untuk dilakukannya uji materiil terhadapnya oleh mahkamah agung, dan upaya uji materiil tersebut sah secara hukum. bahwa berdasarkan konsideran poin dan yang terdapat dalam perma tahun dinyatakan bahwa:dengan demikian pengajuan permohonan uji materiil ini adalah sah karena sesuai dengan peraturan mahkamah agung tahun tentang hak uji materiil, oleh karena itu sudah sepatutnya lah mahkamah agung menerima permohonan uji materiil ini. kedudukan dan kepentingan hukum para pemohon selanjutnya sebelum sampai pada alasan alasan diajukannya permohonan keberatan hak uji materiil pada mahkamah agung, terlebih dahulu para pemohon secara keseluruhan hendak mengajukan dasar dan kepentingan hukum para pemohon secara keseluruhan dalam mengajukan permohonan ini, yaitu sebagai berikut bahwa para pemohon i iv sebagai lembaga swadaya mayarakat yang selama aktif mempromosikan pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, dan para pemohon v viii serta para pemohon ix xiii sebagai perorangan warga negara indonesia, berpendapat bahwa pemberlakuan objek permohonan telah bertentangan dan atau tidak sesuai dengan amanat konstitusi uud maupun peraturan perundang undangan lain bawahnya, bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon, khususnya para pemohon dan para pemohon v viii telah dirugikan, atau setidak tidaknya potensial dirugikan oleh memberlakukan objek permohonan. hak konstitusional tersebut, terutama yang diatur dalam uud yang berbunyi:lain penegasan melalui konstitusi, keturutsertaan warga negara dalam pembanguan dan pemajuan negara juga ditegaskan, disebutkan: (l)"kemudian dalam tahun disebutkan bahwa peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam dapatan negara, hak untupenegasan serupa, dalam konteks peran serta masyarakat sipil dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia, juga dikemukakan pada tahun tentang hak asasi manusia, disebutkan: "berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia". bahwa para pemohon i iv adalah lembaga swadaya masyarakat, yang berdasar pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta kegiatan yang dilakukannya, dimaksudkan sebagai upaya pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. termasuk upaya penghapusan perp hum demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa mahkamah agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan hak uji materiil terhadap peraturan pemerintah pp) tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan terhadap undang undang tahun tentang penyiaran pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonan keberatan antara denny k., sh., kewarganegaraan indonesia, pekerjaan karyawan advokat, bertempat tinggal jl. manunggal rt. rw. kecamatan makassar, kelurahan cipinang melayu, jakarta timur dahulu kantor taman lt. kawasan mega kuningan, jakarta selatan,, jakarta pusat selanjutnya disebut sebagai memohon mahkamah agung tersebut membaca surat surat yang bersangkutan tentang duduknya perkara menimbang, bahwa pemohon keberatan dalam surat permohonannya tanggal agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah agung pada tanggal september dan register dengan nomor p hum telah mengajukan keberatan dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut bahwa berdasarkan doktrin stufenbau theories" oleh hans kersen, yang juga diadopsi kedalam undang undang tahun bahwa norma hukum yang diatur dalam suatu peraturan yang secara hierarkis berada dibawah dan tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan diatasnya bahwa disamping harus memperhatikan undang undang, setidaknya terdapat elemen filosofis, politis, sosiologis, hal. dari hal. put. pahadibidang penyiaran dan telekomunikasi indonesia berdasar pada peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun yang berbunyi, suatu peraturan perundang undangan tingkat lebih rendah dari undang undang bahwa permohonan hak uji materiil yang diajukan pemohon, berkaitan langsung antara undang undang tahun desember dengan peraturan pemerintah tahun november sehingga peraturan pemerintah pp) dimaksud telah melanggar prinsip lex superior derogat legi inferior, dengan penjelasan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah pp) tahun yang berbunyi . bukti dan dalam penjelasan peraturan pemerintah pp) tahun terhadap menerangkan. bukti bahwa hal tersebut membuktikan, bahwa tahun dalam bertentangan dengan undang undang tahun yang berbunyi." . bukti dan dalam penjelasan undang undang tahun terhadap menyatakan cukup jelas", na. bukti bahwa berdasarkan ketentuan undang undang tahun menerangkan jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,batman halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.id lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan, . bukti bahwa dengan demikian peraturan pemerintah tahun khususnya dan penjelasannya dalam tahun bertentangan dengan undang undang tahun dalam juncto bahwa berdasarkan pertentangan yang sangat nyata dan tidak dapat ditolerir antara makna yang cukup jelas dalam juncto yang intinya sedangkan dalam peraturan pemerintah tahun dalam mempunyai maknabahwa jelas hal tersebut bertentangan dengan undang undang tahun dalam yang tidak membolehkan adanya tambahan dalam bentuk apapun selain jasa penyiaran ber langganan" bahwa dalam hal ini pemohon meminta dengan hormat kepada mahkamah agung republik indonesia berkenan untuk menguji peraturan pemerintah tersebut dari segi tata cara atau prosedur penerbitannya, dengan mempergunakan juncto undang undang tahun tentang penyiaran" sebagai patokan dasar pengujian dengan ini pemohon meminta dengan hormat agar kiranya mahkamah agung republik indonesia dalam memeriksa dan menyelesaikan permohonan hak uji materiil ini, tidak hanya terbatas menyangkut kewenangan yang berkenan dengan permasalahan isi atau substansi antara peraturan pemerintah tahun serta penjelasan peraturan pemerintahnya dengan undang undang tahun juncto tetapi harus pula sekaligus menguji secara formil apakah produk peraturan pemerintah tahun yang diterbitkan presiden pada tanggal november itu memenuhi persyaratan yang ditentukan juncto undang undang tahun bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon kepada mahkamah agung republik indonesia untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan putusan sebagai berikut dalam penghentian sementara provisional handling)mohon agar mahkamah agung republik indonesia mengeluarkan ketetapan agar pelaksanaan peraturan pemerintah tahun tentang "penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan" untuk dihentikan sementara sampai adanya putusan dari mahkamah agung republik indonesia yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam pokok perkara mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya menyatakan pada batang tubuh peraturan pemerintah pp) tahun tanggal november tidak sah dan tidak berlaku untuk umum memerintahkan pemerintah presiden republik indonesia untuk segera mencabut yang terdapat dalam batang tubuh peraturan pemerintah pp) tahun dengan ketentuan apabila dalam tempo hari setelah putusan dikirimkan (disampaikan) ternyata tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum peraturan pemerintah pp) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum menghukum pihak pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan hak uji materiil hum) apabila mahkamah agung republik indonesia berpendapat lain, maka, ditetapkan pada tanggal november foto copy penjelasan atas foto copy undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran foto copy tentang penjelasan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran foto copy undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penyiaran menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan hak uji materiil tersebut memohon telah mengajukan jawaban tertanggal januari dengan demikian jawaban tersebut telah diterima setelah permohonan hak uji materiil tersebut telah diputus oleh mahkamah agung disclaimer belum hal anda menemukan chakras informasi yang mua pada stub tau informasi yang seharusnya sda, namun blum prodi, maa harap segera pubuvor kepanikan mana agunan pagan,timbangan hukumnya menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon keberatan hak uji materiil dari pemohon adalah sebagaimana tersebut atas menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan hak uji materiil adalah peraturan pemerintah pp) tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan (vide olehdangan yang menjadi wewenang mahkamah agung untuk mengujinya dan apakah pemohon berkualitas dan mempunyai kepentingan serta kedudukan hukum level standing) untuk mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam dan peraturan mahkamah agung ri. tahun tentang hak uji materiil juncto undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang tahun tentang mahkamah agung menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan hak uji materiil guo adalah peraturan pemerintah pp) nomor tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan (vide bukti adalah termasuk jenis peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam undang undang tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan juncto peraturan mahkamah agung tahun dengan demikian mahkamah agung berwenang untuk menguji obyek keberatan hak uji materiil itisyek permohonan cast peraturan pemerintah pp) tahun tanggal november tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan menimbang,bidang penyiaran dan telekomunikasi indonesia, dalam permohonannya mendalilkan bahwa peraturan pemerintah tahun khususnya dan penjelasannya bertentangan dengan undang undang tahun dalam juncto namun pemohon tidak menjelaskan apa kepentingannya dan tidak jelas apa kepentingannya dan tidak jelas apa yang dimohonkan serta tidak jelas kerugian apa yang dialaminyatelah mempelajari dengan seksama permohonan pemohon tersebut diatas, mahkamah agung berpendapat bahwa dalam hal ini pemohon hanya mempersoalkan tentang tambahan jasa penyiaransehingga tidak terdapat hal yang dipertentangkan, dengan demikian pemohon keberatan tidak memenuhi persyaratanjuncto peraturan mahkamah agung tahun menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka per pohonan keberatan hak uji materiil tersebut harus ditolak menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon ditolak, maka pemohon haruslah dibebani membayar biaya perkara ini mengingatperma tahun serta peraturan perundang undangan lain yang ber angkutan mengadili: menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon denny k., sh. tersebut menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini ditetapkan sebesar rp.desember oleh prof. dr. ahmad sukaraja, s,rafmiwan murianeti, sh. mh., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak hakim hakim anggota ketua: ttd. ttd. dr. sugandi, sh. hum. prof. dr. ahmad sukaraja, sh. ttd. dr. imam soebechi, sh. mmenimbang, bahwa para pemohon keberatan adalah .o.oo woo yang tergabung dalam . yang beralamat jakarta, oleh karena itu termasuk kelompok masyarakat yang dapat mengajukan permohonan keberatan hakmemenuhi legal standing sebagaimana dimaksud dalam angka perma tahun tentang hak uji materiil menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkandalam peraturan mahkamah agung nomor tahun sebagai aturan dasarnya menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan mahkamah agung tahunmenimbang, bahwa peraturan pemerintah tahun tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan yang dijadikan obyek permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara ini ditetapkan pada tanggal november dan didaftarkan mahkamah agung pada tanggal september menimbang, bahwa selanjutnya mahkamah agung mempertimbangkan alasan permohonan keberatan pemohon sebagai berikut bahwa legal standing pemohon dan apa kepentingannya tidak jelas serta apa yang dimohonkan juga tidak jelas kabur dalam hal ini pemohon hanya mempersoalkan tambahan jasa penyiaran,menimbang, bahwa selanjutnya mahkamah agung akan member timbangan substansi materi permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah benar dalil pemohon yang menyatakan obyek keberatan hak uji materiil berupa peraturan pemerintah pp) tahun (vide bukti bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi cast undang undang. dan mengadili perkaraada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: hanan suharto, s.h., malik maharani, s.e., s.h., m.h., arb., kewarganegaraan indonesia, tempat. tinggal jalan kunir nomor pinangki, jakarta barat, pekerjaan advokat: august pasaribu,sdalam. hal ini baik sendiri sendiri maupun bersama sama mewakili lbh setia bhakti justicia (lbh sby): nomor jakarta, selanjutnya memberi kuasa dengan hakkementerian dalam negeri republik indonesia, tempat kedudukan jalan medan merdeka utara nomor jakartamemberi kuasa dengan hak substitusi kepada prof. dr. sudan arif fakrulloh, s.h., m.h., drs. dodi riyatmadji, m.m., era wahyuni, s.h., si., wahyu chandra kusuma, s.h., m.h., dr. patrick rondonuwu, si., persela fabyanne, s.h., m.h., shell. nila kresna, s.h., mudah kamariah, s.h., berdasarkan surat kuasa khusus nomor sj, tanggal oktober selanjutnya disebut sebagai memohon ii: kementerian hukum dan ham, tempat kedudukan jalan hr. rasa said kav. kuningan, jakarta selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada dr. wahiduddin adams, s.h.,m.a., dr. muslimin abdi, s.h.,m.h., berdasarkan surat kuasa khusus nomor m.hh.pp. tanggal november selanjutnya disebut sebagai memohon iii: sekretariat negara republik indonesia, tempat kedudukan jalan veteran nomor jakarta selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepadaivhum telah mengajukandalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah agu(vide bukti karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon harus ditolak: menimbang, bahwa karena permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon ditolak, maka para pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya.anan suharto, s.h.,m.h., alik maharani, s.e.,s.h.,m.h.,aci arb., august pasaribu, s.h. yang mewakili lbh setia bhakti justicia (lbh sby) tersebut, menghukum para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar (satu juta rupiah): demikianlah.ary jatmiko, s.h.,m. ms., s.h.,imam soebechi, s.h.,m.h. ttd. dr. hary jatmiko, s.h.,m.s. biaya biaya panitera pengganti, meterai. ttd. redaksi . subur ms., s.h.,m.h. jumlah untuk pen kami iyamerujuk pada ketentuan uud juncto ), bahwa salah satu kewenangan mahkamah agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang: uud antara laidan antara lainini undang undang , bahwa peraturan mahkamah agung perma) nomor tahun tentang hak uji material dalam bab juga mengatur tentang wewenang mahkamah agung tentang pengujian materi peraturan perundang undangan yang menyatakan: hak uji materiil adalah hak mahkamah agung untuk menilai. materi muatan peraturan perundang undangan bawah. undang undang terhadap peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi : bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan uji materiil ini adalerdasarkan hal hal tersebut atas, maka mahkamah agung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian peraturan perundang undangan inilam undang undang dasarbahwa mengatur bahwapada undang undang , ill. pokok permohonan bahwa para pemohon adalah kelompok warga negara indonesia sebagaimana dimaksud yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya huruf (h) yang mengatur(h.) mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, bahwa menurut. dpr, dpd dan dprd yang berbunyi):pengerti. instansi pelaksana yang berlaku seluruh wilayah negara republik kesatuan indonesia hal ini tercantum dalam undang undang administrasi kependudukan nomor tahun jadi penjelasan huruf sangat membingungkan dan bertentangan karena ktp berlaku nasionaluji materiil huruf berikut penjelasannya: memutuskmerintahkan amar putusan majelis hakim dari mahkamah agung republik indonesia yang mengabulkan permohonan penguji:39p hum th. tanggal oktoberppara pemohon tersebut, memohon dan memohon telah mengajukan jawaban, namun tenggang waktumenimbang, bahwa sebelum.objek permohonan keberatan hak uji materiil berupaberdasarkan urutan peraturan perundang undanganhanan suharto, s.h.,m.h., alik maharani, s.e., s.h., m.h., arb., august pasaribu, s.h. dalam kapasitasnya sebagai rakyat indonesia yang merasaoleh karenanya bertindak untuk dan atas nama lembaga bantuan hukum setia bhakti justicia lbh sby): menimbang, bahwa dalam permohonannya, para pemohon. telah mendalilkan bahwa para pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan pada pokoknya,atas pemberlakuan huruf berikut penjelajadi objek permohonan guoobyek permohonan guo dinyataka, menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan para pemohon tersebut, mahkamah agung berpendapat bahwamerasa dirugikan atas berlakunya peraturyang menjadi objek permohonan guoobjek. diajukan oleh para pemohon yang mempunyai legal standing, maka permohonan guosecara formal dapat diterima:, apakah peraturan yang menjadi objek permohonan yaitu huruf .h,nimbang, bahwa dalam. permohonannya para pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal hal sebagai berikut: bahwa menurut. dpr, dpd dan dprd yang berbunyi:: menimbang, bahwa dari alasan keberatan para pemohon yang kemudianalasan yang dapat digunakan dalam permohonan hak uji materiil adalah karena materi muatan dari peraturan perundang undangan yang tingkatnya bawah undang undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang tingkatnya lebih tinggi: bahwa akan tetapi dalam permohonan guo para pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana yang bertentangan antara (dua) jenjang peraturan perundangan tersebut, tetapi hanya memuat pendapat para pemohon belaka terhadap objek hak uji materiil yang diajukan: bahwa dengan demikian alasan permohonan para pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka secara yuridis cukup alasan bagi mahkamah agung untuk menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon, dan oleh karenanya peraturan yang menjadi obyek permohonan para pemohon yaitu ketentueraturan yang lebih tinggi seperti yang didalilkan para pemohon yaitu undang undang nomor tahun (vide bukti undang undang nomor tahunada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gaki), tempat kedudukan jakarta, bukan sudirman park, blok jalan k.h. mas mansyur, kav. karet tenesin, jakarta, diwakili oleh jelly bahroeny, selaku ketua umum dan joko supriyanto, selaku sekretaris umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada: dr. radio, sh.,mh., dr. hotman sitorus, sh.,mh., muhamad zainal arifin, sh., iwan budisantoso, sh., kesemuanya para advokat pada dr. radio partners , berkantor gedung manggala swarabakti blok iv, lantai room 910b, jalan jenderal gatot subroto, senayan, jakarta pusat, berdasarkan surat kuasa khusus brief arief, jabatan jaksamemberi kuasa substitusi kepada: farida, sh.,mh. budiyahningsih, sh. yenny orphan berita, sh.,m. hum. erik meta nusantara, sh.,mh. mira eka marissa, sh.engan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah agung bahwa merujuk pada ketentuan undang undang dasar (.". bahwa berdasarkan ketentuan huruf dan undang undang nomornya yang menganut prinsip keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat: bahwa kewajiban ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan telah menimbulkan pungutan berganda dan menciptakan administrasi pengenaan pungutan yang tidak sederhana (kompleks) karena objek kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara berkali kali dikenakan pungutan, bahwyang secara tegas menjadikan ganti rugi tegakan huruf dan penggantian nilai tegakan huruf sebagai komponen jenis dan tarif yang masing masing berdiri sendiri dengan pengenaan tarif sesuai butir lampiran peraturan pemerintah nomor tahun ganti rugi tegakan dengan tarif per 1009o harga patokan, dan butir lampiran peraturan pemerintah nomor. tahun penggantian nilai tegakan dengan tarif per harga patokan, maka setiap kayu hasil produksi akan terkena pungutan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan yang totalnya sebesar harga patokan, sehingga apabila sebelumnya untuk setiap kayu bulat telah dikenai pungutan pdh dan dr, maka total pungutan yang wajib untuk dibayarkan adalah sebesar harga patokan) pdh apabila nilai pungutan ini ditambahkan dengan beban biaya produksi sesuai standar biaya produksi yang ditetapkan maka total beban biaya yang harus disediakan oleh pemegang izin untuk memproduksi setiap kayu bulat sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran pnb kepada negara adalah sebesar harga patokan) pdh dr) standar biaya produksi per m3, bahwa sebagai contoh perhitungan, dengan menggunakan harga patokan kayu sebagaimana lampiran peraturan menteri perdagangan nomor m dag per tanggal april tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk penghitungan provisi sumber daya hutan, maka untuk kelompok meranti kayu yang berasal dari wilayah sumatera, kalimantan, sulawesi dan maluku) harga pasokannya adalah sebesar rp600. m3, maka beban biaya produksi dan sekaligus kewajiban membayar pnb sesuai nomor tahun akan menjadi sebesar: ((2009c rp600. pdh sebesar harga patokan rp60. diameter sebesar us$ara dengan rp166. pada kurs us$ rp11. standar biaya produksi sesuai peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tanggal april tentang standar biaya produksi pemanfaatan kayu pada izin pemanfaatan kayu untuk wilayah kalimantan dan sulawesi) sebesar rp310. adalah sebagai berikut: ganti rugi tegakan harga patokan penggantian nilai tegakan harga patokan pdh senilai harga patokan senilai us$ (kurs us$ rp11. biaya produksi wilayah kalimantan dan sulawesi total rp1. bahwa kewajiban yang harus ditanggung pengusaha sebesar rp1. tentunya menjadi sangat tidak wajar mengingat harga pasaran kayu tidak lebih dari rp1. m3, sehingga apabilmaka para pelaku usaha kalimantan dan sulawesi akan menderita kerugian kurang lebih sebesar rp736. m3. oleh karena itu huruf dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun dan butir dan butir lampiran peraturan. pemerintah nomor tahun adalah sangat tidak mungkin untuk diimplementasikan karena akan membuat kerugian kepada para pelaku usaha, bahwa dengan adanya penerapan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan dengan masing masing tarif sebesar dari harga patokan, maka akan sangat memberatkan pelaku dunia usaha khususnya bagi pengusaha perkebunan dan hutan tanaman industri, karena kewajiban yang dibayarkan lebih besar dari nilai intrinsik kayu yang diperoleh, bahwa apabila huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun tetap akan diimplementasikan sebagaimana mestinya dan sebagaimana adanya saat ini terutama yang menyangkut tentang penggantian nilai tegakan dan atau ganti rugi tegakan , maka hampir dapat dipastikan bahwa kegiatan pembukaan lahan dan atau kegiatan izin pemanfaatan kayu ipk) pasca pelepasan kawasan hutan dalam rangka pembangunan perkebunan akan berhenti karena nilai pnb plus biroduksi yang harus dibayarkan sangat memberatkan dan jauh sekali dari nilai keekonomian yang berlaku saat ini. dengan demikian, ketentuan (d) huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun bertentangan dengan jiwa undang undang nomor tahun yang memberikan pengaturan bahwa tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak perlu ditetapkan dengan memenuhi aspek keadilan, agar beban yang wajib ditanggung mayarakat adalah wajar, dan tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat, bahwa sebagai tambahan informasi bahwa pungutan berganda berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat khususnya pelaku usaha kehutanan tuphhk hti) karena menyebabkan ekonomi biaya tinggi. saat ini dari unit iuphhk hti yang aktif beroperasi hanya sekitar unit) yang disebabkan oleh tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi harga kayu yang kurang memadai. pemberlakuan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan akan mengakibatkan tambahan biaya produksi bagi iuphhk hti yang pada akhirnya akan berdampak pada semakin banyaknya iuphhk hti yang tidak beroperasi. pemegang ipk, hgu dan pelepasan kawasan hutan juga akan berhenti beroperasi mengingat biaya produksi akan naik berkali kali lipat jika kewajiban penggantian nilai tegakan dan ganti rugi tegakan tetap diterapkan, bahwa huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang kehutanan. undang undang nomor tahun tentang kehutanan:sebagaimana dimaksud dalam dan hanya dikenakan provisisebagaimana dimaksud pada diatur dengan peraturan pemerintah. penjelasan iura. izinmerasionalisasi lembaga tersebut bahwa ketentuan huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun khususnya yang mengatur ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan, bertentangan denghutanan, mengingatundang undang nomor tahun tentang kehutanan, bahwa keberadaan huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahun bertolak belakang dengan undang undang atasnya antara lain undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun dengan demikian, ketentuan huruf lampiran dan peraturan pemerintah nomor tahun telah menyimpang dari undang undang dan tidak menjalankan undang undang atasnya sebagaimana mestinya. padahal materi muatan peraturan pemerintah seharusnya berisi materi untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya vide uud bahwa dalam perkara yang sejenis yakni dalam perkara nomor hum dengan majelis hakim prof. dr. ahmad sukaraja, sh., ma. dr. sugandi, sh., hum. dan dr. imam soebechi, sh.,mh. yang diajukan oleh asosiasi pengusaha hutan indonesia api) telah membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada hutan tanaman industri karena dianggap prematur mengingat: bahwa pertimbangan majelis hakim perkara nomor p hum dapat dilihat dalam putusan halaman yang selengkapnya sebagai berikut: menimbang, bahwa implisit hal tersebut diakui oleh menteri kehutanan dalam jawabannya pada poin yang pada pokoknya menyatakan: dalam rangka menindaklanjuti terbitnya peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii dan nomor menhub memohon dengan surat nomor menhub ii keu tanggal juli dan nomor menhub ii keu tanggal agustus telah mengajukan dengan memasukkan penggantian nilai tegakan dari pemegang izin pemanfaatan kayatau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman dalam perubahan peraturan pemerintah dimaksud, menimbang, bahwa kalau dilihat dari jawaban menteri kehutanan sebagaimana dikutip di. atas, sebenarnya apa yang diatur dalam objek hak uji materiil peraturan menteri kehutanan ri. nomor menhub il tanggal maret tentang izin pemanfaatan kayu dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub i1) khususnya mengenai kewajiban pembayaran penggantian nilai tegakan dijadikan kewajiban yang wajib dibayar oleh pemegang iuphhk ht, adalah pengaturan yang prematur karena masih dalam pengmenimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terbukti bahwa peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tanggal maret tentang izin pemanfaatan kayu dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii(vide bukti p.1a dan bukti p.ib) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi cast undang undang dasar jo. undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak jo. peraturan pemerintah nomor tahun tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak jo.jo.barang milik negara daerah, sehingga harus dibatalkan , bahwa dalam amar putusan mahkamah agung nomor ip hum selengkapnya sebagai berikut:mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon: letjen. purn.) sugiana tersebut untuk sebagian: menyatakan angka dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tentang izin pemanfaatan kayu yang diundangkan melalui berita negara republik indonesia tahun nomor tanggal maret dyang diundangkan melalui berita negara republik indonesia nomor tanggal oktober sampai dengan beserta lampiran bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yakni undang undang dasarmenyatakan angka dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tentang izin pemanfaatan kayu dan sampai dengan beserta lampiran peraturan menteri kehutanan nomor menhub i1menteri kehutanan mencabut angka dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub il tentang izin pemanfaatan kayuampai dengan beserta lampirbahwa dalam perkara sejenis dalam perkara nomor p hum yang diputusdengan majelis hakim yulius, sh.,m, sh.,cn. dan dr. sugandi, sh.,m. hum., sebagai anggota majelis, telah membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan kepada pelaku usaha perkebunan, karena, bahwa pertimbangan majelis hakim dalamsebagaimana termuat dalam putusan halaman yang selengkapnya sebagai berikut: menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut atas, terbukti bahwa sepanjang mengenai pungutan nilai tegakan yang merupakan objek permohonan hak uji materiilyaitu angka dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub il tentang perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor menhub ilengan peraturan yang lebih tinggijuncto peraturan pemerintah nomor tahun tentang jenis dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak:oleh karena itu, permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dari peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil guo harus dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum , bahwa dalam amar putusan mahkamah agung nomor p hum selengkapnya sebagai berikut: mengadili mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon: gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gaki tersebut, menyatakan angka d1akan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunan, memerintahkan kepada menteri kehutanan untuk mencabut angka dbahwa berdasarkan dalil dalil dan bukti bukti tersebut atas, maka hurufundang undangan yang lebih tinggi cast. oleh karena itu, pemohon memohon kepada majelis hakim agar permohonan keberatan hak uji materiil dikabulkan dan objek hak uji materiil dinyatakan tidak sahaturan perundang undangan yang lebih tinggi yaituresiden untuk mencabut huruf butir dan lampiran peraturan pemerintah nomor tahunbahwa ketentuan undang undang nomorselengkapukti fotokopi akta tanggal desember nomor tentang perubahan gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia gaki) bukti fotokopi undang undang dasar bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak bukti fotokopi undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kehutanan bukti fotokopi salinan putusan perkara hak uji materiil nomor p hum bukti . fotokopi salinan putusan perkara hak uji materiil nomor p hum bukti agro indonesia, pungutan baru hantam bisnis hutan , maret diakses dariokok permohonannggapan berlakunya huruf dan dan butir dan lampiran nomor tahun telah,fhum dan nomor p hum tentang pengujian terhadap peraturan menteri kehutanan nomor menhub i1 tentang izin pemanfaatan kayu dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii(l) huruf dan dan butir dan lampiran nomor tahun seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan undang undang dan bukan diatur dalam peraturan pemerintahbeban kepada masyarakat,: sebelum memohon menjawab, permohonan keberatan hak uji materiil terhadap nomor tahun memohon menyatakan menolak seluruh dalil alasan permohonan pemohon, dengan uraian argumentasi sebagai berikut: permohonan pemohon kabur (obscura libels) permohonan pemohon error persona. bahwa peraturan mahkamah agung nomor tahun tentang hak uji materil (selanjutnya disebut peraturan mahkamah agung nomor tahun mengaturhwa angka undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, mengatursuatu permohonan setidaknya harus memuat nama dan identitas para pihak, tidak hanya nama dan identitas pemohon akan tetapi harus pula memuat siapa yang dijadikan sebagai pihak memohon. dalam permohonan uji materil yang menjadi pihak memohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang tepat yang mengeluarkan peraturan perundang undangan. dalam perkara guo pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan dengan tegas kedudukan hukum presiden sebagai pihak memohonerbitkan peraturan pemerintah dengan demikian permohonan uji materil yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil dari suatu permohonan uji materil. dengan tidak disebutkan dengan tegas kedudukan hukum memohon yang bersengketa subject itis) telah menimbulkan ketidak belasan kabur obscura libels) terhadap seluruh permohonan pemohon. putusan mahkamah agung tidak dapat menerima, mengabulkan dan menolak permohonan uji materiil. memohon tidak sependapat dengan anggapan argumentasi pemohon sebagaimana diuraikan dalam petit permohonan pemohon yang menyatakkarena: bahwa peraturan mahkamah agung nomor tahun mengatur: (d) mahkamah agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut,, berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan pemohon yang memohon kepada mahkamah agung untuk adalah tidak tepat, mengada ada, dan tidak berdasar hukum karena majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan bahwa peratur dan bukanoleh karena permohonan pemohon kabur (obscura libelspenjelasan memohon terhadap kedudukan hukum (legal standing berkenaan dengan legal standing (persona stand judicial) dan kepentingan hukum pemohon keberatan dalam perkara guo, memohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut: pemohon tidak syarat sebagai badan hukum untuk mengajukan permohonan uji materil. bahwa undang undang nomor tahun tentang perubahan kedua. undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung (selanjutnya disebut sebagai nomor tahun mengatur: jl): bahwa il undang undang nomor tahun tentang organisasi masyarakat (selanjutnya disebut nomor tahun mengaturormas sebagaimana dimaksud dalam dapat berbentuk: badan hukum, atau tidak berbadan hukum, ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat berbentuk: perkumpulan,peraturan mahkamah agung nomor tahun mengaturbahwakonsideran menimbang huruf angka dan(selanjutnya disebut peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tahun mengatur: menimbang:(l)4 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan dari menteri. bahwa pemohon dalam permohonan uji materiil tidak dapat membuktikan bahwa pemohon adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum sebagaimana diatur dalam nomor tahun jo. konsideran menimbang huruf angka dan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor tahun dimana pemohon selaku perkumpulan gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia belum mendapatlam hal ini menteri hukum dan ham. berdasarkan uraian dan dasar hukum atas, pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam nomor tahun jo. peraturan mahkamah agung nomor tahun pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing). bahwa nomor tahun mengatur. bahwa ketentuan nomor tahun mensyaratkan permohonan keberatan..point d'internet point d'action). sehingga berdasarkan uraian tersebutdalam permohonan guo. oleh sebab itu, memohon berpendapat bahwa permasalahan mengenai penerapan coronemohon: oleh karena pemohon. tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing, persona stand judiciallandasan filosofis terbithuruf butir dan lampiran nomor tahun memohon akan menyampaikan nilai nilai filosofi atas lahirnya peraturan pemerintah guo, yaitu sebagai berikut:(selanjutnya disebut nomor tahun: bahwa ketentuan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku kementerian kehutanan sebelum berlakunya nomor tahun didasarkan pad: berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lhp) semester tahun anggaran nomor lhp xvii tanggal januari hasil temuan badan pemeriksa keuangan bpk) terdapat potensi kerugian sebesar rp290. yang ditimbulkan akibat tidak terpungutnya penerimaan negara dari hasil tegakan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk kegiatan pembangunan perkebunan dan merekomendasikan kepada kementerian kehutanan untuk memerintahkan kepada kepala dinas kehutanan kabupaten agar: memberikan surat peringatan kepada wajib bayar agar segera melunasi spp gnt masing masing sebesar menginstruksikan kepada pejabat penerbit surat perintah pembayaran ganti rugi tegakan p2spp gnt) segera menerbitkan spp gnt kepada para wajib bayar sebesar sehubungan dengan hal tersebut angka atas dan adanya perubahan struktur organisasi pada kementerian kehutanan serta, perluguna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan hal tersebut atas, maka pemerintah menerbitkan nomor tahun yang didalamnya mengatur jenis pungutan baru antara lain: penggantian nilai tegakan pnt) berdasarkan huruf dan nomor tahun dan ganti rugi tegakan grt) berdasarkan nomor tahun dengan demikian, ketentuan huruf dan dan butir dan lampiran nomor tahun merupakan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi, yaitu huruf dan nomor tahun dan nomor tahun sehingga baik secara formil maupun materiil nomor tahun tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. jawaban memohon terhadap pokok permohonan pemohonketentuan guo, telahterhadap alasanjanggapan pemohon atas, memohon memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pnt merupakan konsekuensi logis dari pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk sektor luar kehutanan (seperti kegiatan perkebupublik atau badan hukum privatmohon atau permohonannya memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan:tambangan), dimana pada areal tersebut masih terdapat tegakan kayu yang dimanfaatkan dengan mekanisme izin pemanfaatan kayu ipk), izin pemanfaatan kayu yang selanjutnya disebut ipk sesuai ketentuan angka peraturan menteri kehutanan nomor menhub i1 tentang izin pemanfaatan kayu adalah izin untuk menebang kayu danjatau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain, bahwa terhadap pemegang izin pemanfaatan kayu ipk) untuk penyiapan lahan areal kebun, terhadap hasil hutan kayu yang ditebang dikenakan jenis pnb penggantian nilai tegakan, tidak dikenakan jenis pnb ganti rugi tegakan, sedangkan untuk ganti rugi tegakan dikenakan terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana kehutanan yang mengakibatkan kerusakan hutan yang menimbulkan kerugian bagi negara, dengan maksud untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kehutanan), pengenaan tarif pnt harga patokan didasarkan dalam pelaksanaan penyiapan lahan areal kebun, terdapat hasil hutan kayu yang belum diperhitungkan berupa tegakan pohon yang berdiameter dibawah (diluar kayu bulat kecil) yang justru berpotensi sebagai pendapatan negara, sehingga potensi tersebut dijadikan dasar perhitungan penerimaan yang akan datang dari penerimaan), selain itu pengenaan pnt didasarkan adanya potensi kerugian lain berupa, dengan demikian, pengenaan pnt terhadap ipk sebesar telah memenuhi asas keadilan dalam pengenaan pnnaan grt sebesar harga patokan, perhitungannya didasarkan pada hasil penyidikan atas tindak pidana kehutanan yang dilakukan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang kehutanan), memohon. tidak sependapat dengan anggapanjargumentasi pemohon dalam permohonannya yang menyatakan:t. terhadap alasanjanggapan pemohon atas, memohon memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan dana reboisasi dr) adalah dana yang dipungut dan diperuntukkan untuk kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan dan lahan berupa kegiatan pemulihanbahwa yang dimaksud denganhwa yang dimaksud dengan penggantian nilai tegakan pnt) adalah pungutan yang dikenakan terhadap pemegang ipk atas pelaksanaan penyiapan lahan akibat belum diperhitungkannya nilai potensi pnb dari kayu berdiameter dibawah dan. dengan demikian terdapat perbedaan antara pengenaan pdh, dr, dan pnt, sehingga tidak terdapat pungutan berganda (double counting double tax)um dan nomor p hum tentang pengujian terhadap peraturan menteri kehutanan nomor menhub ii tentang izin pemanfaatan kayu dan peraturan menteri kehutanan nomor menhub i1: danketentuan guo, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan dengan dan bukan diatur dalamterhadap alasan anggapan pemohon atas, memohon memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa putusan mahkamah agung nomor p hum dan nomor p hum tidak ada relevansinya lagi dengan permohonan guo, karena telah terbit peraturan pemerintah nomor tahun tentang jenis dan tarif atas jenis pnb yang berlaku kementerian kehutanan, yang menjadi dasar hukum pengenaan pnb berupa penggantian nilai tegakan pnt) dan ganti rugi tegakan grt):, bahwa pengaturan jenis dan tarif pnb berupa pnt dan grt dengan peraturan pemerintah guo, sejalan dengan pertimbangan hukum putusan mahkamah agung nomor ip hum (halaman dan nomor hum (halaman alinea terakhir sid halaman yang pada intinya menyatakan pada prinsipnya setiap pungutan yang bersifat memaksa oleh negara termasuk pnb ditetapkan dengan undang undang atau peraturan pemerintah videnomor tahun tentang pnb: berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pnb di: d. berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang pnb diatur bahwuraian tersebut atas, maka pengaturan pnb dengan peraturan pemerintah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku@d). terhadap alasan anggapan pemohon atas, memohon memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa terbitnya tahun didasarkan pada ketentuan (dl) huruf undang undang nomor tahun tentang pnb yang mengatur bahwa kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pnb mengmaksud pada ditetapkan dengan peraturan pemerintah: bahwa sesuai ketentuan undang undang nomor tahun tentang pnb,hal tersebut atas, maka pengaturan jenis dan tarif pnb berupa pnt dan grt dengan peraturan pemerintah tidak bertentangan dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang kehutanan. kesimpulan dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, jelas bahwa ketentuan huruf dan danwarna sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak dan nomor tahun tentang kehutanan sebagaimana didalilkan para pemohon dalam permohonannygung daleh karena terhadapmasih dalam proses pemeriksaan mahkamah konstitusi bawah register nomor puu xii maka dengan merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, maka terhadap permohonan hak uji materiil yang diajukan pemohon bersifat prematur untuk diperiksa oleh mahkamah agung, sehingga permohonan hak uji materiil tersebutabungan pengusaha kelapa sawit indonesia (gakihakim agungirfan fachruddin, sh.,cn. ttd dr. imam soebechi, sh.,mh. ttd dr. h.m. hary jatmiko, sh.,ms. panitera pengganti, ttd rafmiwan murianeti, sh.,mh. biaya biaya: meterai . redaksi. administrasi. jumlah . rp41: untuk salinan mahkamah agung r11:nomor tahun tentang hak uji materiil, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil adalah huruf dan huruf sertaganti rugi tegakan, penggantian nilai tegakan, butir dan butirganti rugi tegakan harga patokan per harga patokan xi. penggantian nilai tegakan per bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil guo adalo. peraturan mahkamah agung nomor tahun dengdemikian mahkamah agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil itis: ii. kedudukan hukum legal standing pemohon. bahwa undang undang nomornomor tahun yang menyebutka.: bahwa berdasarkan huruf undang undang nomorperkumpulan organisasi yakni gabungan pengusaha kelapa sawit indonesia selanjutnya disebut sebagai gaki ) yang terbentuk pada tanggal februari berkedudukan jakarta merupakan suatu organisasi bidang perkebunan kelapa sawit mempunyai tujuan untuk mempersatukan para pelaku bidang usaha berkelana sakitan indonesia dan menjadi mitra pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka membuat kebijakan usaha berkelana sakitan indonesia untuk meningkatkan daya saing usaha kelapa sawit pasar internasional. kegiatan gaki antara lain mengembangkan kegiatan dalam bidang penelitian, penyuluhan, pelatihan, informasi, promosi, pemasaran, konsultasi dan diskusi serta segala kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja anggotanya, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kekuatan usaha berkelana sakitina hubungan kerjasama dengan institusi institusi dalam dan luar negeri vide bukti bahwa pemberlakuan ketentukewajiban ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan telah menimbulkan pungutan berganda karena objek kewajiban pnb berkali kali dikenakan pungutan. padahal ketentuan tentang kewajiban pembayaran nilai tegakan sudah (dua) diuji materi dan telah dibatalkan oleh mahkamah agung sesuai salinan putusan perkara hak uji materiil nomor ip hum tentang permohonan hak uji materiil terhadap peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor menhub i1 tentang izin pemanfaatan kayu dan peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor menhub. selanjutnya juga telah diputuskan permohonan uji materiil sesuai salinan putusan mahkamah agung republik indonesia nomor p hum mengenai permohonan hak uji materiiltentang izin pemanfaatan kayu, dan peraturan menteri kehutanan republik indonesia nomor menhub ii tentang tentang izin pemanfaatan kayu. dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya dinyatakan bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi, yaitu undang undang dasar dan undang undang nomor tahun. tentang penerimaan negara bukan pajak, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan guo, karena telmempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti permohonan pemoho, iii. alasan alasan permohonan. bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon ditujukan terhadap norma atau dan bagian peraturan perundang undangan yang terkandungtidak memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam tata cara penentuan tarifnya karena cenderung menyimpang dari undang undang yang mengatur penerimaan negara bukan pajak pnb), bahwa ketentuan dalam huruf butir dan lampiran peraturan.yang dibebankan kepada pemegang hgu dan pelepasan kawasan hutan serta pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri tuphhk hti) telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi antara lain: undang undang dasahutanan. bahwa ketentuansebesar dari harga patokan, telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi antara lain undang undang dasar dan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak, undang undang dasatentang penerimaan negara bukan pajakbahwa berdasarkan undang undang dasar, maka setiap pungutan yang bersifat memaksa termasuk penerimaan negara bukan pajak pnb) diatur dengan undang undang. dengan mengacu undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak khususnya ketentuan maka jika ingin memasukkan ganti rugi tegakan dan penggantian nilai tegakan sebagai jenis pnb, terlebih dahulu jenis pnb tersebut ditetapkan dengan undang undang, dan apabila kemudian ditetapkan dengan peraturan pemerintah maka harus selaras dan sejalan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak di: bahwa pengenaan penggantian nilai tegakan dan ganti rugi tegakan masing masing sebesar dari harga patokan, merugikan dan membebani pemegang izin pemanfaatan kayu, pemegang hak guna usaha hgu) dan pelepasan kawasan hutan serta penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman karena terjadi double counting double tax dalam pemungutan terhadap objek hasil hutan kayu yang sama, padahal sebelumnya telah dipungut provisi sumber daya hutan pdh) dan dana reboisasi dr), bahwa negara telah memungut pnb berbasis tegakan yang terdiri dari provisi sumber daya hutan pdh) sebagai pungutan pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara, dan dana reboisasi dr) sebagai vide penjelasan undang undang nomor tahun tentang kehutanan), sehingga apabila akan dikenakan kembali ganti rugi atas objek yang sama maka akan terjadi double atau multi counting, yang dalam hal ini tidak diperkenankan dalam undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak khususny pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara front pembela islam, berkedudukan jalan mampang prapatan jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh: habib muhammad risiko shihab, ma., kewarganegaraan indonesia, jabatan ketua umum dpp front pembela islam, beralamat jalan petamburan rt. tanah abang, jakarta pusat kh. ahmad sabri lubis, kewarganegaraan indonesia, jabatan sekretaris jenderal dpp front pembela islam, beralamat kp. ponsel rt. babakan iseng, bogor, jawa barat selanjutnya memberi kuasa kepada sulit, s.h.: ari yusuf amir, s.h.,m.h. suparman, s.h. yanto ariyanto, s.h. novanto sumantri, s.h. elly mudzalifah, s.h. ikhwan tuankotta, s.h. margono suryo, s.h. fahri apriliansyah, s.h. ahmad hanafi, s.h. .m. haryadi nasution, s.h. .m. yusuf sembiring, s.hhmad fahmi, s.h. nagori do' achmad, s.h. syamsul bahri radja, s.h. aan noor kumar, s.h. kesemuanya kewarganegaraan indonesia, pekerjaan para advokat pengacara dari bantuan hukum front pembela islam , beralamat jalan mampang prapatan jakarta selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor bh fpi skk ix tanggal september jakarta pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada dr. amir syamsudin, s.h.,m.h., kewarganegaraan indonesia, jabatan menteri hukum dan hak asasi manusia ri. dr. naskah mbox, sp. a.,m.p.h., kewarganegaraan indonesia, jabatan menteri kesehatan ri. brief arief, s.h.,m.h., kewarganegaraan indonesia, jabatan jaksa agung ri. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal januari selanjutnya menteri hukum dan hak asasi manusia r.i. memberi kuasa substitusi kepada dr. wahiduddin adams, s.h.,m.a., kewarganegaraan indonesia, jabatan direktur jenderal peraturan perundang undangan, kementerian hukum dan hak asasi manusia r.i. dr. muslimin abdi, s.h.,m.h., kewarganegaraan indonesia.i. berdasarakan surat kuasa substitusi nomor m.hh.pp. tanggal januari selanjutnya jaksa agung r.i. memberi kuasa substitusi kepada: arifin bachroedin, s.h. budiyahningsih, s.h. andi. arti wijaya, s.h.,m.hpenyakit dan cedera lebih banyak, dan semakin mempengaruhi generasi muda dan peminum negara berkembang termasuk negara indonesia. dalam publikasinya situs who (lihat factsheets fs349 en ) terdapat fakta fakta mengenai bahaya dan akibat konsumsi miras dan minuman alkohol bukti bahwa sebanyak jiwa seluruh dunia dari golongan remaja dan pemuda usia produktif antara usia dan meninggal akibat konsumsi alkohol pada setiap tahun, sehingga mencapai (persen) dari semua angka kematian berbagai kelompok usia. bahwa alkohol adalah factor ke (tiga) terbesar dunia yang menyebabkan timbulnya penyakit dan kematian. bahwa alkohol menimbulkan banyak masalah sosial dan pembangunan yang serius, termasuk kekerasan, penelantaran anak dan pelecehan, dan bolos kerja. bahwa berdasarkan data resmi world health organization who) yang dipublikasikan melalui global status report alcohol and health tahun terdapat fakta fakta sebagai berikut ini bukti profil negara republik indonesia bahwa berdasarkan tabel iv.i. negara negara(vide: bukti halaman bahwa berdasarkan tabel iv.iii. pada tahun indonesia merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi lower middle dalam hal pendapatan perkapita tiap tahunnya. (vide bukti halaman data konsumsi alkohol indonesia berdasarkan usia. bahwa berdasarkan figure jumlah konsumsi alkohol murni setiap orang untuk usia tahun keatas indonesia mencapai liter perkapita (dari penduduk), data ini diluar dari konsumsi alkohol turis asing yang berwisata atau menetap indonesia. (vide bukti halaman bahwa berdasarkan tabel jumlah konsumsi alkohol pada pelajar untuk usia tahun mencapai laki laki dan perempujangka waktu hari semenjak tahun sampai dengan tahun hal ini menunjukkan bahwa distribusi minuman beralkohol sudah tidak terkontrol dan mengkhawatirkan mengingat pelajar adalah tunas bangsa. (vide: bukti halaman berdasarkan jenis minuman keras atau minuman beralkohol bahwa berdasarkan tabel jenis minuman keras yang paling banyak dikonsumsi oleh warga negara indonesia adalah jenis bir minuman keras golongan yaitu hal ini berarti jumlah penduduk indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol jenis bir mencapai lebih dari orang. (vide bukti halaman data akibat konsumsi alkohol yang menyebabkan kematian bahwa menurut riset who penyakit yang ditimbulkan akibat konsumsi minuman keras atau minuman beralkohol mencapai lebih dari jenis penyakit yang merupakan efek jangka panjang dari konsumsi alkohol, selain itu kecelakaan, serta kejahatan dengan kekerasan. berdasarkan figure didapat fakta fakta sebagai berikut (vide bukti halaman sampai dengan kematian karena penyakit yang timbul akibat konsumsi alkohol mencapai (persen). kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat konsumsi alkohol mencapai (persen). kejahatan dengan kekerasan mencapai (persen). keracunan mencapai (persen). epilepsi mencapai (persen). berdasarkan hasil riskesdas tahun jumlah mengkonsumsi alkohol seluruh indonesia berjumlah dimana jumlah penduduk saat itu berjumlah jiwa yang berarti jiwa mengkonsumsi alkohol dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia yakni adapun dampak konsumsi alkohol dapat menimbulkan jenis penyakit yang merupakan efek jangka panjang, yang fatal adalah penyakit sirosis hati, kanker hati, bunuh diri dan dementia. bukti menurut penulis studi charlotte cordonnier, md, dengan university lille nord de. france lille, prancis sebagaimana dikutip dari bahwa mengonsumsi alkohol telah konsisteidentifikasi sebagai factor resiko untuk jenis stroke yang disebabkan oleh pendarahan otak akibat pembekuan darah. bukti penelitian yang dilakukan oleh oxford university, inggris, bahwa jangan meminum anggur lebih dari gelas kecil dalam sepekan dapat menyelamatkan sekira nyawa pertahun dan nyawa dalam tahun kemudian karena berbagai penyakit yang disebabkan oleh alkohol. bukti dampak dari konsumsi alkohol tidak hanya menyebabkan berbagai penyakit, tetapi juga menyebabkan kematian, berikut beberapa contoh kasus dari beberapa provinsi yang diambil dari berbagai sumber jakarta bukti pada agustus jarakarna, jakarta selatan orang tewas akibat minum minuman beralkohol, pada april sebanyak orang warga jakarta barat meninggal usai pesta miras jenis mansion, pada mei sebanyak orang tewas pondokgede akibat minuman keras dan juli orang tewas taman sari jakarta barat setelah meminum minuman keras diskotik. sebagaimana kutip dari tribunnews.com, humas polda metro jaya mengatakan, bahwa dari data yang ada jumlah kasus perkosaan jakarta selama januari hingga september mencapai kasus yang pemicunya didominasi pengaruh minuman keras. jawa barat bukti korban tewas cianjur akibat menenggak minuman keras (miras). sera satu dari orang korban pesta miras akhirnya meninggal rsud cianjur, mei tahun nyawa pemuda cirebon melayang setelah meminum jenis miras mission yang mengandung alkohol murni, juni bogor orang meninggal. dunia akibat menenggak minuman keras, juni ciamis orang meninggal dunia akibat minuman keras, agustus sebanyak orang meninggal dunia majalengka akibat minuman keras. keterangan kasual humas polresta bekasi akp dewi setyowati sebagaimana dikutip dari radar bekasi.com, bahwa jumlah kejahatan pada tahun tercatat kasus, sebagian besar kasus dipicu karenangaruh minuman keras dan tahun polresta bekasi mencatat korban tewas akibat minuman keras berjumlah orang. banten orang remaja memperkosa seorang siswi secara bergilir akibat pengaruh minuman keras. jawa tengah bukti kapolda jawa tengah dalam laporan akhir tahun mengatakan bahwa sebanyak warga jawa tengah tewas akibat miras. salatiga, mei sebanyak orang meninggal dan ratusan lainnya sekarat akibat miras, probolinggo, januari (dua) orang meninggal dunia usai pesta miras, semarang akibat pengaruh minuman keras pemuda mengamuk jalan dan melukai seorang pengguna jalan, september seorang anak usia tahun semarang meninggal setelah meminum miras. jawa timur bukti blitar sebanyak orang meninggal usai pesta miras dan januari sebanyak orang meninggal dan orang kritis akibat konsumsi minuman keras. bali bukti mei sebanyak orang meninggal dan orang kritis usai mengkonsumsi miras, hal tersebut menurut kepala idr sanalah, dr. kuning atmajaya dikarenakan korban mengalami mati batang otak yang memiliki sedikit peluang hidup setelah konsumsi miras. september korban miras kembali terjadi sebanyak orang dirawat saat merayakan gabungan kintamani, diantaranya meninggal. sulawesi bukti pernyataan wakapolri kanan sukarno sebagaimana dikutip dari manadonews.com bahwa sulawesi utara menempati posisi kesembilan tingkat kerawanan kamtibmas yang dipicu oleh minuman keras. data polda sulut tahun dari ratusan kasus kriminalitas yang terjadi sebagian besar diakibatkan karena minuman keras dan selain itu pula minuman keras menjadi salah satu penyebab banyaknya angka kecelakaan lalu linolda sulawesi tenggara sepanjang tahun menangani tindak kejahatan sebanyak kasus yang dipicu sebagian besar karena minuman keras. papua bukti mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat memicu kdrt, seperti manokwari sebagaimana pernyataan kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana manokwari yang dikutip dari kompas.com, bahwa selama tahun tercatat laporan kasus kdrt yang penyebabnya adalah kebiasaan suami mengkonsumsi minuman keras. agustus beberapa orang melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia dan pengrusakan, para pelaku melakukan hal tersebut dalam keadaan mabuk akibat minuman keras. ambon terjadi bentrok antar oknum tni yang juga dipicu akibat minuman keras. bahwa berdasarkan dari kepolisian republik indonesia dalam operasinya terkait miras adalah sebagai berikut bukti hasil anti mabuk dan kegiatan operasi malam hari tahun jumlah tsk orang: tkp pasar, terminal, pertokoan, dll: pekerjaan pns orang, swasta orang, pelajar mahasiswa orang sampai dengan orang, tingkat smp orang: sma orang, barang bukti minuman keras botol cap tikus, hasil operasi kemandirian kewilayahan pekat sarat waktu november sampai dengan desember jumlah kasus kasus jumlah korban orang barang bukti keping vcd dvd buah, spm unit senjata tajam buah, uang rp. , , ayam ekor, cap tikus liter cap tikus, miras botol berbagai merktahun akibat minuman beralkohol atau minuman keras adalah sebagai berikut bukti bahwa dalam kasus african yaitu pada tanggal januari sekitar pukul wib saat mobil xena melintas jalan ridwan rais, african yang menyetir mobil kehilangan kendali akibat tidak konsentrasi efek dari miras dimana mobilnya melaju hingga per jam dan langsung oleng kiri menghantam pejalan kaki. delapan orang meninggal seketika, satu orang meninggal rumah sakit, dan beberapa lainnya luka berat, bahwa pada tanggal april terjadi insiden penabrakan ini diduga dilakukan dua anggota geng motor dalam keadaan mabuk dan akibat aksi tabrak ini dua anggota plantas polresta mojokerto yakni brick arik susanto dan brick aris setiawan harus dirawat rumah sakit. brick erik aris susanto mengalami patah tulang pangkal lengan sehingga harus dirujuk bhayangkara, bahwa kemudian keonaran berdarah yang terjadi convenience store eleven selembar, jakarta pusat pada selasa tanggal mei dini hari yang dipicu ulah pemuda yang sedang mabuk minuman beralkohol atau miras, dampak pasca konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras (external effect) bahwa peredaran miras menimbulkan banyak ekses negatif, hal yang ditimbulkan adalah berikut ini meningkatkan jumlah kriminalitas. meningkatkan jumlah kecelakaan lalu lintas. mempercepat penyebaran virus hiv aids. menurunkan pendapatan pemerintah dari pajak dan retribusi. bahwa berdasarkan data kepolisian pada tahun tercatat beberapa kasus akibat meminum minuman keras yaitu pemerkosaan karena pelakunya mengkonsumsi minuman beralkohol miras), modus perkosaan yang banyak terjadi jakarta yakni pelaku membujuk korban untuk jalan jalan terlebih dahulu, kemudian diajak menenggak miras, dan setelah perempuannya mabuk kemudian diperkosa, selanjutnya dari data yang ada jumlah kasus perkosaan jakarta selama januari hingga septembepai kasus. sebagian besar korbannya dicekik miras kemudian diperkosa dalam rumah dan kasus didalam angkot. a4.larangan konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras oleh semua agama bahwa semua ajaran agama yang terdapat indonesia sangat jelas melarang baik bagi yang memproduksi, menjual, maupun yang mengkonsumsinya dan hal ini tercermin dari hal hal berikut ini menurut ajaran islam bahwa didalam islam terdapat ketentuan hukum. yang melarang mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol yang didasarkan yaitu os. al bayaran mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya os. an nisa' hai orang orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan os. al kaidah: hai orang orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jadilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan hr. muslim setiap minuman yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. barang siapa minum khamar dunia lalu mati dalam keadaan masih tetap meminumnya (kecanduan) dan tidak bertobat, maka tidak akan dapat meminumnya akhirat (di surga) at thabrani, ad daraguthni dan lainnya, dihasilkan oleh al albania khamir itu adalah induk keburukan (umbul hobbits) dan barangsiapa meminumnya maka allah tidak menerima salatnya hari. maka apabilai sedang khamir itu ada dalam perutnya maka mati dalam keadaan bangkai jahiliyah menurut menurut ajaran budmenurutkeonaran, perkelahian dan sebagainya, karena itu waspadalah terhadap minuman keras . secara filosofengan pancasila dan undang undang dasar negara republik tahun bahwa didalam ketentuan keppres tahun telah membuat klasifikasi minuman beralkohol dalam (tiga) jenis yai(dua puluh persen) sampai dengan (lima puluh persen). bahwa produksi dan klasifikasi minuman beralkohol tersebut diatasbahwa kemudian hal tersebut menyatakegara berdasar atas ketuhanan yang maha esa bahwa sebagai negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa maka substansi atau muatan keppres tahun yang mengatur produksi dan klasifikasi jenis minuman beralkohol sangat bertentangan dengan nilai nilai religi yang hidup dan terkandung didalam pancasila dan uud tahun karena tidak satupun dari agama yang ada indonesia membolehkan atau menghalalkan minuman beralkohol jenis apapun. bahwaada faktany. bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka oleh karena isi muatan (substansi) dari keppres tahun bertentangan dengan pancasila dan uud tahun maka sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. c.secara medkesehatan. buktiabdur kadir, s.h.,m.h. anton afifullah, s.h.,m.h. rolling mumpuni, s.h. kesemuanya kewarganegaraan indonesia, jabatan jaksa pengacara negara, beralamata ja tanggal januari dan selanjutnya menteri kesehatan r.i. memberi kuasa substitusi kepada arsip rusli, s.h.,m.h., jabatan kepala biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. cici sri suningsih, s.h.,m. kes., jabatan kepala bagian hukormas setditjen bina kefarmasian dan alat kesehatan kementerian kesehatan r.i. purwanto, s.h.,m.h., jabatan ka. subbab pertimbangan hukum pada biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan rl. rahmat, s.h., jabatan ka. subbab bantuan hukum pada biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. novice mutiara, s.h., jabatan kepala subbab penyusunan pada biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. amien gelael, s.h., jabatan staf biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. bayu koli nugroho, s.h., jabatan staf biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. sri hastutik ekawati, s.h., jabatan staf biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. dr. tina annisa, jabatan staf biro hukum dan organisasi setjen kementerian kesehatan r.i. kesemuanya kewarganegaraan indonesia, beralamat jalan h.r. rasa said blok kav. jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus nomor hk menkes iv tanggal april selanjutnya disebut sebagai memohotujuan tersebut diatas ternyata didalam ketentuan undang undang republik indonesiabahwa melanjutkan aturan yang ada pada ketentuan kesehatan maka kegiatan dalam penyelenggaran upaya kesehatan tersebut diatur dalam yang berbunyi sebagai berikutbahwa dari kegiatan yang terkandung dalam ketentuan yang paling efektif untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi tingginya adalah sebuah tindakan preventif (pencegahan). bahwa keppres tahun bukan merupakan suatu tindakan preventif karena dengan adanya klasifikasi golongan dan tempat peredarannya justru menyebarluasberdasarkan uraian diatas maka keppres tahun bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi sehingga sudah seharusnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. d.secara sosiologperlindungan konsumen. buktkeputusan presiden republik indonesia nomor tahun lokasi peredaran minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi sebagai berikutkeppres yang berbuny penjelasan butir ke ke asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan. bahwa berdasarkan azas tersebut diatas dan dibandingkan dengan efek yang timbul yang parah dari pengaturan proses produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol atau minuman keras sangat jelas terlihat tidak adanya jaminan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. bahwa oleh sebab keppres tahun dinyatakan bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen itu maka sudah seharusnya keppres tahun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. secara ekonomundang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan. buktidan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan, yaitu sebagai berikut ini" bahwa definisi minuman beralkohol atau minuman keras miras) adalah sebagaimana yang dimaksud didalam ketentuyaitubahwa oleh sebab itu, maka minuman beralkohol atau minuman keras miras) adalah bukan termasuk pangan sebagaimana yang dimaksud didalam undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan, karena mengandung ethanol yang secara kimia telah dibukti,,miras)bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya keppres tahun dinyatakan bertentangan dengan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan sehingga demi hukum harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.gabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tidak berlaku karena dasar hukum pembentukan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku: menyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tidak berlaku karena pertimbangan pembentukannya secara nyata tidak. dapat menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat indonesia, menyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahunmenyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bertentangan dengan undang undang kesehatan nomor tahun tentang kesehatan:keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bertentangan dengan undang undang negara republik indonesia nomor tahun tentang perlindungan konsumen, menyatakan keputusan presiden republik indonesia nomor tahun bertentangan undang undang republik indonesia nomor tahun tentang pangan, atau jika majelis hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ago bono). menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil. permohonannya, pemohon telah mengajukan surat surat bukti berupa bag |(kaprresp ge3 tahun secara formil tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. hwn keppres tahun bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yakni undang undang tentang kesehatan, tentang perlindungan konsumen dan tentang pangan. tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol mend resiko mma pebalitran who dari negara termasuk indonesia menyebutkan bahwa alkohol menyebabkan kematian juta orang per tahun, menyebabkan penyakit dan cedera lebih banyak, dan nehiakin mempengaruhi generasi muda dan peminum negara berkembang termasuk negara indonesia. dan jiwa mati dalam usia produktif yakni usia tahun. dan alkohol peringkat ke dunia yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan kematian. tentang alcohol int out dari mediacentre factsheets fs34 y en meh neg eselondan indonesia merupakan negara yang d@rasuk dalam klasifikasi lower middle dalam hal pendapatan per kapita tiap tahunnya. hal ini adalah termasuk sangat mengkhawatirkan. tentang global status report alcohol and healthint out dari website resmi who pra karan per hoi indon mio ris dak jiwa) dan jumlah terbanyak peminum alkohol adalah usia produktif usia yakni jumlah tersebut b@fgigatlah berdampak negatif bagi pembangunan indonesia mengingat usia produktif tersebut adalah generasi penerus bangsa. bubwummi alkohobaraiiyeibabttapaf trade, dbalskamstdake yang disebabkan oleh pendarahan otak akibat pembekuan darah. int out dari tadinya mam mumgmpgur (alkohol) dapat menyebabkan kematian yang disebabkan karena timbulnya berbagai macam penyakit. alkohol int out dari health.okezone.com brktewapakibatahdugkendulnkarikokdahanynk pemudrsidalladaoia meninggal dan juga pemicu tindak kriminal seperti perkosaan. ambil dari berbagai media online erdlewapakibatohdugkendulayia kotaohhalngtampegkodsdnfa ik6aoh meninggal dan juga pemicu sebagian besar tindak kriminal. ambil dari berbagai media line erdlewapakibatohdugkenkulayaakotgihbakihak pemgkandulnyiaa kotbah meninggal dan juga pemicu sebagian besar tindak kriminal. ambil dari berbagai media online hrdiewepakibatohdegkenkurnyiaa dohot hanya inpargkdnsdiniaiwal kibor meninggal. ambil dari berbagai media line hrdiewapakibatohdagkenku basi akkibhohbemgkdmpamsilaldp bali meninggal dan puluhan orang kritis dirawat rumah sakit. ambil dari berbagai media online hrdiewep wadutpbliiamengntakan kamtibmas sulawesi utara mendapat peringkat ke yang dipicu oleh minuman keras. sulawesi akibat mengkonsumsi alkohol. halaman dari halaman put.mbil dari berbagai media online hrdiewepkajohothrk kdr papua meningkat tiap tahunnya akibat miras. papua dan ambon akibat mengkonsumsi alkohol. ambil dari berbagai dia online damai retatirdhns kepehasampdag depanpangari het20tb iresemunjukkan bahwa tingkat kejahatan yang dipicu oleh minuman keras hampir mencapai tersangka. ww.polri.go.id bekitsatarkabtkkihansnsfigkonsusabraluh?padatan. kaki yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan sebagian luka berat. ww.kompas.com bidang bandara rbprdiks hokapepim golongannya jelas sangat membahayakan kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. oleh karenanya keppres tahun adalah bertentangan dengan kesehatan.yang mengamanatkan upaya preventif bagi kesehatan. ahun tentang kesehatan. bidang dhudahgr repattihk dnekinesila konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari negara atas kepastian hukum dan kesehatan dari pemakaian mengkonsumsi segala jenis barang atau makanan dan minuman, sebagaimana yang dimaksud dalam dan penjelasan butir ke dan ke ahun tentang perlindungan konsumen. wiitangad dan bbophibdik ihdonossu genus pangan minuman yang telah diolah, dimana pangan mengamanatkan segala jenis pangan harus aman bagi kesehatan manusia. dari banyak riset yang dilakukan oleh para ahli dan fakta yang terjadi terbukti bahwa minuman beralkohol miras tidak aman bagi kesehatan karena dapat menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit yang mengakibatkan kematian. tentang pangan sehodamengetela dalispbhtkfin diatas beahlkohoinuman beralkohol berdampak buruk bagi kesehatan fisik, gangguan jiwa, bagi orang tua dan keluarga dan berdampak sosial. damdbhgdawanita yang mengkonsumsi alkohol lebih cepat terserang penyakit daripada pria. ww.ninik.webr xtertanggal mei yang diterima pada tanggal juni yang pada pokoknya atas dalil dalil sebagai berikut pokok permohonan pemohon bahwa para pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan atas (dua) kerugian konstitusional yaitu: secara formil pembentukan keputusan presidensecara materiilpara pemohon dalam uraiannya menyebutkan alasan alasan yang lebih jelas dalam pokok permohonannya, yaitu: para pemohon menguraikan secara umum tentang pengertian minuman beralkohol atau minuman keras, efek samping konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras terhadap tubuh, dampak pasca konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras, larangan mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman keras oleh semua agama, para pemohon beralasansehingga adanya ketentuan tersebut, telah bertentangan dengan sila ke pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab", alinea ke pembukaan uud "negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa", dan ajaran ajaran agama indonesia. para pemohon beralasantersebut membaca surat surat yang bersangkutan tentang duduk perkara menimbang, bahwa pemohon didalamdidaftar dibawah register nomor p hum telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap keputusan presiden r.i. nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut kewenangan mahkamah agung'b undang undang republik indonesia nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menuangkan mengenai kewenangan mahkamah agung tersebut yang satu diantaranya yaitu yait.para pemohon beralasan.para pemohon beralasanhal ini karena apa yang termuat dalam. berdasarkan uraian alasan alasan tersebut, para pemohon menyatakan bahwa keputusan presiden tahun telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. sebelum memohon menjawab permohonan keberatan hak, memohon menyatakan menolak seluruh dalil alasan permohonan para pemohon. ii. tentang kewenangan mahkamah agung mengujikenaan dengan kewenangan mahkamah agung dalam melakukan uji materiil sebuah peraturan perundang undangan diatur sebagaimana berikut undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunyi (ldundang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, yang berbunyiraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun yang berbunyi: (l), bahwa apa yang dimaksud dengan "peraturan perundang undangan dibawah undang undang" adalah semua peraturan perundang undangan yang berada dibawah hierarki undang undang sebagaimana yang diatur dalam (l) undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berbunyi (d) jenis dan hierarki peraturan perundang undangan terdiri atas, bahwa keputusan presiden sebagai sebuah peraturan perundang undangan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang undangan. sebagaimana yang diatur dalam undang undang nomor tahun akan tetapi keputusan presiden adalah peraturan perundang undangan yang diakui keberadaannya berdasarkan perluasan penafsiran dari bunyi (l) undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwasebuah pengujian materiil terhadap sebuah peraturan perundang undangan dibawah undang undang yang menjadi kewenangan mahkamah agung haruslah diajukan dengan menyajikannya terhadap undang undang. hal ini merupakan sebuah syarat materiil pengajuan permohonan uji materiil sebuah peraturan perundang undangan dibawah undang undang, yang apabila suatu permohonan uji materiil sebuah peraturan perundang undangan dibawah undang undang tidak menyebutkan secara tegas undangundang yang dijadikan sebagai patokan pengujiannya maka hal tersebut menyebabkan permohonan uji materiil tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan, bahwa dalam permohonan guo yang diajukan oleh memohon tidak menyebutkan dengan tegas undang undang yang dijadikan sebagai patokan pengujiannya. hal ini terlihat dari perihal surat permohonan guo yang hanya tertulis permohonan pengujian materiil keputusan presiden republingawasan dan pengendalian minuman beralkohol". yang seharusnya dalam perihal tersebut pemohon haruslah dengan tegas mencantumkan undang undang yang dijadikan sebagai patokan dalam pengujiannya, berdasarkan uraian dari butir s d diatas adalah sebuah fakta bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan uji materiil dan sudah sepantasnya untuk tidak dilanjutkan pengujiannya, ii(paraara pemohon dalam permohonannya (vide halaman permohonan para11. tanggal februari bahwa para pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukumnya tidak jelas (obscura libels), satu sisi para pemohon menyebutkan mewakili front pembela islam, dan disisi lain para pemohon tidak menguraikan kedudukan hukum para pemohon sebagai apa dalam organisasi front pembela islam, sehingga dengan demikian apakah paraararaara pemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas bentuk organisasi apa yang paraara pemohon mengalami kerugian dengan berlakuara. pengendalian minuman beralkohol. juga apakah pemohon mengalami kerugianara pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscura libels), utamanya dalam. menguraikan menjelaskan dan menginstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan atau kewenangan paraaradengan demikian secara formilar. adalah undang undang nomor tahun tentang kesehatan dan undang undang nomor tahunj0) menurut memohon, antara petit dan pokok permohonan para pemohon, terdapat ketidak belasan maksud dan tujuan para:(niet ontvankelijk verklraad). iv. pendahulkeputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol pada dasarnya adalah sebagai berikut: pertimbangan filosofredaran minuman beralkohol indonesia perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian. pengendalian tersebut meliputi. pertimbangan sosiologindonesia. pertimbangan yuridis penerbitan keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol didasarkan bahwa keputusan presiden ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. tentang pokok perkarancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia. memohon tidak sependapat dengan anggapan argumentasi para pemohon yang menyatakan:.(dua puluh persen) sampai dengan (lima puluh lima persen)." sehingga adanya klasifikasi minuman beralkohol tersebut, dianggap telah bertentangan dengan sita ke pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab", alinea ke pembukaan uud disebut.disebutkan negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa", dan ajaran ajaran agama indonesia. terhadap alasan anggapan para pemohon diatas, memohon memberikan penjelasan sebagai berikut bahwa keputusan presiden tahun merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. ketentuan dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun". selanjutnya ketentuan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan mengenai "jenis dan hiedibawah "tentang uji materiil peraturan perundang undangan yang lebih rendah dari undang undang bahwa didalam teori pengujian (testing) terdapat suatu klasifikasi antara uji materil (materiil testing) dan uji formil (formerly testing), klasifikasi tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan halaman dari halaman put.ahwa dalam ketentuan undang undang nomor tahun terkait dengan kedudukan keputusan presiden yang sudah ada sebelum undang undang ini berlaku, maka terhadap keputusan presiden tersebut dinyatakan harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini. undang undang nomor tahun disebut. dengan merujuk pada ketentuan undang undang nomor tahun maka kedudukan. dengan demikian bahwa anggapan para pemohon yang menjadikan pancasila dan uud sebagai batu uji dalam pengujian keputusan presiden tahun merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat karena kedudukan pancasila dan uud bukan sebagai norma hukum teknis yang bersifat mengatur akan tetapi sebagai sumber segala sumber hukum atau norma dasar (grundnorm), sehingga tidak tepat dijadikan sebagai batu uji. menurut memohon, bahwa anggapan para pemohon tidaksert, bukan menguji peraturan terhadap undang undang dasarkesehatan. memohon tidak sependapat dengan anggapan argumentasi para pemohon yang menyatakan::keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tegas disebutkan:bahwa berdasarkan konsideran "menimbang" dan keppres tahun telah nyata secara jelas bahwa dikeluarkannya keppres tahun tujuan utamanya adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian", tidak hanya meliputi tindakan preventif atau pencegahan saja, namun pengaturan dalam keppres tahun itu meliputi pula pengaturan perizinan, standarisasi muturedaran, dan penjualan atau penyajian minuman beralkohol khususnya minuman keras. bahwa dengan tujuan utama dikeluarkannya keputusan guo, maka eksistensi keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagai pelaksanaan undang undang kesehatan, termasuk sebagai peraturan preventif yang bertindak dalam rangka pengawasan dan pengendalian utamanya terhadap dalam pengawasan dandan secara umum sangat mendukung kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan apa yang dimaksud dalam pasat undang undang". dengan demikian bahwa dalil para penggugat yang menyatakan, merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepaterlindungan konsumen. memohon tidak sependapat dengan anggapan argumentasi para pemohon yang menyatakan:secara umum pengaturan dalam keputusan presiden tahun itu meliputi pengaturan mengenaisecara umum pengaturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: pengaturan mengenai perizinan produksi atau pembuatan minuman beralkohol dalam negeriindustri, sedangkan pengawasan terhadapdan menteri perindustrian dan perdagangan. klasifikasi terhadap minuman beralkohol dalam ketentuan ditentukan berdasarkan kadar etanol c2h5soh) yang terkandung dalam minuman beralkohol. penentuan pengawasan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol ditentukan atas besarnya kadar etanol c2h5oh) yang terkandung dalam minuman beralkohol. penetapan standard mutu minuman beralkohol dilakukan oleh menteri kesehatan setelah produksi minuman beralkohol sesuai dengan standard mutu yang telah ditentukan. pembatasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dibatasi hanya pada tempat tempat tertentu seperti hotel, bar, restoran, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati walikota dan gubernur kepala daerah khusus ibukota jakarta untuk daerah khusus ibukota jakarta. pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diberlakukan bagi tempat tempat umum, tempat peribadatan, rumah sakit, sekolah, dan lokasi lainnya. pengaturan mengenai impor, pengedaran dan penjualan, penimbunan himpunan serta jenis atau produk produk yang dapat dijual atau diperdagangkan dalam negeri diatur oleh menteri perindustrian dan perdagangan. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkoholbahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, secara umum pengaturan mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dalam keputusan presiden tahun telah sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen, yaitukonsumen. bentuk perlindungan kepada konsumensehingga dengan adanya pengaturan tersebut, merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap konsumen dan atau masyarakat pada umumnya agar terlindung dari penyalahgunaan produk produkyang tidak sesuai dengan standarisasi mutu dan peredaran maupun penjualannya. dengan demikian keputusan presiden tahun secara hukum sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan penjelasan butir ke dan butir kebahwa dengan demikian anggapan para pemohon yang menyatakan secara sosiologis keputusan presiden tahun bertentangan dengan ketentuan dan penjelasan butir ke dan butir ke undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, dan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa keputusan presiden tahun merupakan suatu bentuk kebohongan publik dan penghianatan terhadap rakyat merupakan anggapan yang tidak berdasarkan pada fakta fakta yang terjadi dimasyarakat (fakta social), bahwa keputusan presiden tahun sampai dengan saat ini tahun keberlakuannya tidak pernah mengalami masalah (belum pernah dilakukan uji materiil)angan. memohon tidak sependapat dengan anggapan argumentasi para pemohon yang menyatakan:berdasarkan uraian sebelumnya dan pertimbangan diterbitkannya keputusan presiden tahun baik dari segi filosofis, sosiologis, maupun yuridis, serta tujuan utamanya adalah dalam rangka pengawasan dan pengendalian baik itumaka tentunyamasyarakat. bentuk perlindungan kepada masyarakatpengaturandalam keputusan presiden tahun tersebut sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pangan yang berbunyi:dengan demikian bahwa anggapan para penggugat yang menyatakan keputusan presiden tahun terkait proses produksi, distribusi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud dalam huruf konsideran menimbang undang undang nomor tahun merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, dengan adanya pengaturan yang termuat dalam keputusan presiden guo merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. dengan demikian dari seluruh uraian tersebut diatas, jelas bahwa pembentukan keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, sama sekali tidak bertentangan baik secara formil maupun materiildan undang undang nomor tahun tentang pangan. bahwakeberat. menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohonadalah sah dan berlaku umum terhitung sejak tanggal dikeluarkannyaeraturan perundang undangan yang lebih tinggi diatasnya. menyatakan menolak permohonan keberatan hakdari membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon menurut menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil pemohon adalah (vide bukti menimbang, bahwa obyek permohonan guo meskipun berbentuk keputusan tetapi memuat norma norma yang bersifat mengatur (regulasi) mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dlakukan pengujian atas obyek permohonan.a guo sesuai undang undang tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah pemohon mempunyai kepentingan dan legal standing maka dapat diuji dari ada tidaknya hak para pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan yang menjadi obyek permohonan yaitu keputusan presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol menimbang, bahwa dalam permohonannya,sehingga pemohon berkepentingan untuktahun tentang kesehatan, undang undang tahun tentang perlindungan konsumen, undang undang tahun tentang pangan, dan oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku menimbang, bahwa memohon dalam jawabannya telah mendalilkanngertian antara undang undang dalam arti materiil (wet materiil zin) serta undang undang dalam arti formal (wet formel zin). bahwa yang dimaksud dengan diklasifikasikan adalah mengenai pengertian secara istilah yaitu pembentukan (prosedur) undang undang dan materi muatan (substansi) undang undang itu sendiribahwa pengujian terhadap keduanya dapat kita lihat melaluikewenangan uji materi dan uji formil tersebut yaitu mahkamah agung menyatakan tidak sah peraturan perundang undanganbahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan diatas maka mahkamah agung selain berwenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang yang bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi dan menguji mengenai pembentukannya yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. kedudukan dan kepentingan hukum pemohonemohon dalam permohonannya (vide halaman permohonani1. tanggal februari bahwa pemohon dalam menguraikan posisi kedudukan hukumnya tidak jelas (obscura libels), satu sisi pemohon menyebutkan mewakili front pembela islam, dan disisi lain pemohon tidak menguraikan kedudukan hukum pemohon sebagai apa dalam organisasi front pembela islam, sehingga dengan demikian apakahemohon dalam permohonannya tidak menyebutkan secara jelas bentuk organisasi apa yangemohon mengalami kerugian dengan berlakunya pengendalian minuman beralkohol. juga apakah pemohon mengalami kerugiemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscura libels),. utamanya dalam menguraikan menjelaskan dan menginstruksikan.engan demikian secara formil keputusan presiden. adalah undang undang nomor tahun tentang kesehatan dmenurut memohon, antara petit dan pokok permohonan pemohon, terdapat ketidak belasan maksud dan tujuan,nimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, mahkamah agung sependapat dengan dalil pemohon bahwa sesuai anggaran dasar dan eksistensinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang diakui negara kesatuan republik indonesia nkri) pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan guo karena haknya dirugikan atas berlakunya keputusan presiden republik indonesia nomor tahun yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohokeputusan presiden republik indonesia nomor tahun sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam undang undang nomor tahun peraturan mahkamah agubyek permohonan hum guo diterbitkan oleh memohon didasarkan pada peraturan perundang undangan sebagaimana yang termuat dalam konsideran mengingat , yaituga. menimbang, bahwa ternyata sebagian dari peraturan perundang undangan yang dipergunakan dasar penerbitan obyek permohonan hak uji materiil tersebut, yaitu undang undang nomor tahun tentang pokok pokok pemerintahan daerah telah tidak berlaku lagi dengan adasehatan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan undang undang nomor tahun tentang kesehatan: peraturan pemerintah nomor tahun tentang perdagangan barang barang dalam pengawasan, telah dilakukan perubahan dengan diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahuntelah dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang standardisasi nasional, menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang undangan yang dipergunakan dasar penerbitan obyek permohonan hum guo tersebut, maka keputusan presiden guo telah kehilangan dasar hukum kekuatan berlakunya, sehingga beralasan hukum obyek permohonan hum guo dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku umum: menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hendaknya pemerintah ataupun pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat sebagai upaya kesehatan secara terpadu dan menyeluruh serta dalam upaya menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi sebagai prasyarat dalam menyelenggarakan sistem pangan yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan nilai nilai keagamaan, adat budaya, nilai nilai kearifan lokal serta kultur masyarakat indonesia yang luhur. hal mana dalam pembentukannya harus(vide undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan) menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa keputusan. presiden nomor tahun tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol telah bertentangan dengan, dan peraturan menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun jo. peraturan mahkamah agung nomor tahun memerintahkan kepada panitera mahkamah agung mengirimkan petikan putusan ini kepada sekretariat negara untuk dimuat dalam berita neg mengadili mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon front pembela islam tersebut menyata memerintahkan kepada presiden republik indonesia untuk mencabutmemerintahkan panitera mahkamah agung mengirim petikan putusan ini kepada sekretariat negara untuk dimuat dalam beritayulius, s.h.,m.h. dan dr. h.m. hary jatmiko, s.h.,m.sm.h., panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak. anggota majelis, ketua majelis, ttd . yulius, s.h.,m.h. ttd . dr. sugandi, s.h.,m. hum., ttd . dr. h.m. hary jatmiko, s.h.,m.s. biaya biaya panitera pengganti, meterai . rp. ttd . fitriamina, s.h.,m.h, redaksi. rp. administrasi secara materiil: bukti. bahwa oleh karena permohonan keberatan pemohon sudah.tahun tentang hak uji materil maka sudah seharusnya permohonan guo diterima. pokok perkara. bahwa untuk alasan alasan yang lebih jelas dan detailnya akan kami uraikan dibawah ini tentang minuman beralkohol atau minuman keras a1.pengertian minuman beralkohol atau minuman keras bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dibidang kimia terdapat (dua) macam cara dalam menamai alkohol yaitu sebagai berikut nama umum biasanya dibentuk dengan mengambil nama gugus alkil, lalu menambahkan kata "alkohol". contohnya, "metil alkohol" atau "etil alkohol". nama iupac dibentuk dengan mengambil nama rantai alkananya, menghapus "a" terakhir, dan menambah "ol". contohnya, "metanol" dan "etanol". bahwa secara kimiawi (dua) alkohol paling sederhana adalah metanol dan etanol (nama umumnya metil alkohol dan etil alkohol) yang strukturnya sebagai berikut eco. h c c o h metanol etanol bahwa etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut, atau alkohol saja, adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunahidupan sehari hari. senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat ditemukan pada minuman beralkohol dan termometer modern. bahwa metanol juga dikenal sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus, adalah senyawa kimia dengan rumus kimia ch3oh. merupakan bentuk alkohol paling sederhana. pada "keadaan atmosfer" berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, pelarut, bahan bakar dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri. bahwa alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja secara selektif, terutama pada otak, yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. sedangkan adisi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat tertentu. seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang tidak stabil dari kondisi yang ringan sampai berat. bahwa alkohol juga merupakan zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi umbian. bahwa mengenai nama yang populer alkohol indonesia untuk konsumsi adalah minuman keras (miras) seperti kampus, topi miring, raja jemblung, cap tikus, balo, dan lain sebagainya. minuman beralkohol mempunyai kadar yang berbeda beda, misalnya bir dan soda alkohol 107o alkohol), martini dan anggur alkohol), dan minuman keras import yang biasa disebut sebagai whisky dan brandy alkohol). .efek samping konsumsi minuman beralkohol atau minuman keras terhadap tubuh (internal effect) bahwa efek samping bagi orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol atau miras terbagi menjadi (dua) yaitu berdasarkan jangka waktu dan kuantitas (jumlah) pemakaian. bahwa berdasarkan jangka waktu pemakaian terdapat juga terbagi menjadi (dua) yaitu sebagai berikut ini dalam jangka pendek mulut akan terasa keringupil mata membesar, jantung beregu lebih kencang, timbul rasa mual, pada awalnya timbul kesulitan bernafas (untuk itu diperlukan sedikit udara segar), selebihnya akan timbul perasaan seolah olah kita menjadi hebat dalam segala hal: segala perasaan malu menjadi hilang: kepala terasa kosong, rileks dan "asyik fly": dalam waktu sampai jam setelah itu kita akan merasa sangat lelah dan tertekan, jangka panjang pemabuk atau pengguna alkohol dalam jangka panjang dapat terancam masalah kesehatan yang serius seperti kerusakan hati, ginjal, paru paru, jantung, radang usus, penyakit liver, dan kerusakan otak bahkan hingga gangguan jiwa. berdasarkan kuantitas pemakaian terdapat juga terbagi menjadi (dua) yaitu sebagai berikut ini dalam jumlah yang kecil menimbulkan perasaan relax. cepat timbul rasa senang, rasa sedih dan kemarahan. bahwa jika dikonsumsi lebih banyak lagi, akan muncul efek) muncul akibat fungsi fisik motorik yaitu cara berbicara menjadi cadel, pandangan menjadi kabur, sempoyongan, koordinasi motorik, tidak sadarkan diri: kemampuan mental mengalami hambatan, gangguan untuk memusatkan perhatian, daya ingat terganggu, badan kesehatan dunia world health organization who) penggunaan berbahaya alkohol menyebabkan kematian juta orang per tahupada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara: reino bin adi kimono, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal dusun panggang rt. rw. desa bumirejo, kecamatan rendah, kabupaten kulon progo, jogjakarta, pekerjaan petani, drs. abd. hamid, pd. i., kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal dusun. panyiburan, desa panyepen, kecamatan renik, kabupaten sampang, pekerjaan wiraswasta, jumat, kewarganegaraan indonesia, tempat tinggal jalan pakeliran, desa slogan, rt. rw. kecamatan pakeliran, kabupaten probolinggo, jawa timur, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya memberi kuasa kepada: prof. dr. yusril iha mahendra, hid akhyar, sh., jamaluddin karim, sh., mpekerjaan advokat dan konsultan hukum, dan dibantu oleh: sururudin, sh., yusmarini, sh., roy fahmi, sh., bayu nugroho, sh., kesemuanya kewarganegaraan indonesia, beralamat kantor gedung citra graha, lantai jalan jenderal gatot subroto, kav. jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal maret selanjutnya disebut sebagai paramemberi kuasa kepada: menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia dan jaksa agung republik indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus dengan hak substitusi, tertanggal juli dan berdasarkan: surat kuasa substitusi dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia nomor mhh.pp. tanggal juli kepada: dr. wahiduddin adams, s.h., m.a.: dr. muslimin abdi, s.h., m.h.: budijono, s.h.: tony prayoga, s.h. kesemuanya adalah pegawai pada kementerian hukum dan hak asasi manusia, penerima kuasa substitusi menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia yang beralamat jalan h.r. rasa said kav. kuningan, jakarta selatan, surat kuasa substitusi dari jaksa agung republik indonesia nomor sk a ja tanggal juli kepada: farida, s.h., m.h. susdiyarto agus pramono, s.h., m.h.: budiyahningsih, s.h.: maria erna s.h., m.h.: taufik effendi, s.h.: yanti widya, s.h.: mira eka marissa, s.h. kesemuanya jaksa pengacara negara pada.engan asas yang terkandung dalam norma undang undang nomor tahun serta dalam norma kuhp yang berbunyi jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut turut pidana itu dianggap sebagai satu pidana , dalam memberikan pelepasan bersyarat , dan kuhp, dijelaskan bahwa semua narapidana yang sudah menjalani masa pidana diberikan pembebasan bersyarat tanpa adanya pembedaan tindak pidana dan tidak mengatur mengenai tentang hukuman tambahan subsider) yang dapat mempengaruhi membatalkan menghapus hak seorang narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, kalau lah didalam norma peraturan pemerintah nomor tahun mengkhususkan pengetatan syarat pada tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam peraturan pemerintah yang dimaksud itu 'kategorikan sebagai tindak pidana yang tergolong extraordinary crimes atau tindak pidana kejahatan luar biasa dari tindak pidana kejahatan lainnya, maka tidak ada suatu sandaran landasan yang kuat untuk mengkategorikan tindak pidana yang dimaksud dalam aturan tersebut, mengacu pada statuta royal international criminal court tahun bahwa yang dikategorikan sebagai extraordinary crimes adalah kejahatan genosida (the crime genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime aggression). dengan demikian,idaklah mengandung kejelasan tujuan, yuridis dan keadilan yang dalam hal apa memberikan suatu pembedaan kategori tentang ketentuan syarat syarat pemberian hak hak para pemohon narapidana) sebagaimana diatur dalam huruf (a) dan huruf (g) undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undadahal, seharusnya negara menjamin dan memberikan atas pemenuhan hak hak dasar warga negaranya, bukan sebaliknya yang membatasi suatu hak yang sudah seharusnya warga negaranya narapidana) dapatkan. artinya pembatasan mengenai syarat syarat dalam norma peraturan pemerintah tersebut yang tidak jelas mengenai landasan filosofis dan yuridisnya, walaupun didalam ketentuan itu ada memuat norma bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan akan tetapi hak hak seorang narapidana tetap harus dijamin dan diberikan yang dimana itu merupakan suatu kemerdekaan juga. ketika badan instansi pejabat terkait melanggar ketentuan tersebut, pepatah dikatakan bahwa itu merupakan suatu tindakan perampasan hak kemerdekaan seseorang sebagaimana unsur unsur norma tindak pidana tersebut yang dijelaskan dalam kuhp., telah menghilangkan kepastian hukum dan keadilan atas norma dan undang undang nomor tahun yang telah menjamin asas dan norma mengenai hak hak para pemohon narapidana), telah menghilangkan kepastian hukum dan asas keadilan atas suatu norma undang undang adalah bertentangan dengan asas ketertiban, kepastian hukum,uraian sebagaimana dikemukakan dalam angka sampai dengan angka atas, nyatakanhuruf (d), gg), w),.sehingga terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah agung republik indonesia untuk menyatakan bahwa norma peraturan pemerintah tersebut secara materiil bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, dan secara formilyatakan bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan ini, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnyhuruf (.norma pembentukan peraturan perundang undangan sebagaimana diatur dalam danundang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: menyatakan norma huruf (a) dan (b) dan huruf (cemempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah dan tidak berlaku umum : memerintahkan agar petikan putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia, demikianlah permohonan ini kami ajukan. apabila majelis hakim agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, para pemohon mohon putusan yang seadil adilnya ex ago bono emasyarakatan bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. per psg vi p hum th. tanggal juntentang ketidakjelasan para pemohon dan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing"), menyatakan: permohonan sekurang kurangnya harus memuat: nama dan alamat para pemohon. bahwa berdasarkan permohonan keberatan yang disampaikan para pemohon kepada ketua mahkamah agung republik indonesia melalui kuasa hukum tertanggal juni dituliskan bahwa para pemohon adalah reino, abd. hamid, jumat, dkk. penyampaian identitas para pemohon yang demikian: frase "dkk" menunjukkan adanya ketidakjelasan para pemohon, mengingat tidak semua para pemohon namanya disebutkan dalam permohonan keberatan: permohonan keberatan juga tidak mencantumkan sama sekali alamat para pemohon. kalaupun ada alamat yang dicantumkan adalah alamat kantor kuasa hukum, bukan alamat para pemohon: sehingga permohonan keberatan nyata nyata tidak memenuhi syarat yang seharusnya memuat "sekurang kurangnya nama dan alamat para pemohon" sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun bahwa, ketentuan undang undangbahwa para pemohon sangat tidak jelas menyampaikan alasan menjadi pihak yang haknya dirugikan oleh peraturan pemerintah nomor tahun dalam permohonan keberatan, tidak dijelaskan sama sekali dalam kasus apa para pemohon dijatuhi hukuman, sehingga para pemohon mendalilkan peraturan pemerintah nomor tahun merugikan mereka padahal tidak (good non). terlebih, yang diujikan nyata nyata tidak berlaku dan tidak mengikat bagi para pemohon, utamanya setelah surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .pk. tahuyang pada intinya menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor tahun "diberlakukan bagi narapidana yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal november bukti memohon bahwa dari tiga nama para pemohon yang disebutkan namanya dalam keberatan karena para pemohon yang lain tidak disebutkan, sehingga tidak jelas kabur semua putusan ma nya (berkekuatan hukum tetap) sebelum november dengan demikian, peraturan pemerintah nomor tahun nyata nyata tidak berlaku bagi para pemohon, dan karenanya para pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang haknya dirugikan. untuk lebih jelasnya, putusan mahkamah agung bagi para pemohon yang namanya disebutkan adalah sebagai berikut: reino bin adiwiyono, putusan nomor pid. sus ma.ri, tanggal agustus bukti memohon drs. abdul hamid pd. putusan nomor pid. sus ma.ri, tanggal juni bukti memohon dan drs. jumat bin ahmad (alm.), putusan nomor pid. sus ma.ri, tanggal juni bukti memohon bahwa dengan tidak memenuhi sebagai pihak yang haknya dirugikan, maka para pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing, persona stand judicial) sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan uraian argumentasi atas, dapat disimpulkanaka memohon dengan ini meminta kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah agung untuk menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, sebagaimana diatur dengan jelas dalam undang undang nomor tahun ii. tentangmengajukan keberatan atas huruf dan serta huruf angka juncto huruf dan peraturan pemerintah nomor tahun terhadap huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan (selanjutnya disebut undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut undang undang nomor tahun sert": bahwa huruf angka peraturan pemerintah nomor tahun mengatur: angka adalah telah menjalani (dua per tiga) masa pidana"njalani sekurang kurangnya (dua per tiga) masa pidana dengan ketentuan (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan) bulan,bahwa yang diujikan para pemohon adalah terkait dengan untuk mendapatkan pengurangan hukuman, para pemohon mendalilkan bahwa syarat tersebut bertentangan dengan tiga undang undang, yaitu undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun iii. tentang kekhususan tindak pidana bahwa sebelum menjawab satu demi satu dalil para pemohon, perlu ditegaska. hal tersebut antaranya tergambar dari hal hal sebagai berikut: tindak pidana dimaksud diatur dalam undang undang khusus luar kitab undang undang hukum pidana kuhp). misalnynarkotika dan undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, memiliki hukum acara yang berbeda. misalnya, komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk) tidak mempunyai kewenangan sp3, memiliki lembaga khusus dalam penegakan hukumnya, seperti kpk untuk kasus korupsi, bnn untuk kasus narkotika, bnpt untuk kasus terori bentuk komitmen indonesia untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, indonesia menjadi negara yang meratifikasi beberapa konvensi internasional, antara lain: united nations convention against corruption konvensi pbb antikorupsi, unca)onvensi psikotropika convention psychotropic substances yang telah diratifikasi indonesia melalui undang undang nomor tahun tentang pengesahan convention. psychotropic substances), yang telaherkait penegasan komitmen pemberantasan korupsi, narkotika, terorisme, kejahatan hak asasi manusia yang berat, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, lebihkhusus lagi pengaturan terkait whistle blower dan justice collaborator, dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa guna mendukung pengungkapan tindak pidana, mahkamah agung pun telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap eksistensi whistle blower dan justice collaborator melalui penerbitan surat edaran mahkamah agung sama justice collaborator) bukti memohon bahwa selain mahkamah agung, lingkungan instansi penegak hukum lainnya juga telah ditandatangani peraturan bersama tentang perlindungan whistle blower dan justice collaborator yang ditandatangani oleh menteri hukum dan hak asasi manusia, ketua komisi pemberantasan korupsi, kepala kepolisian republik indonesia, jaksa agung, dan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban bukti memohon bahwa terkait pemberian remisi dan pembebasan untuk narapidana korupsi, hasil review implementasi united nations convention against corruption! unca konvensi perserikatan bangsa bangsa menentang korupsi) oleh komunitas internasional menyatakan bahwa indonesia diragukan komitmen pemberantasan koreksinya karena terlalu longgar memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor bukti memohon bahwa sebagai negara anggota unca, indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib mempertimbangkan berat ringannya hukuman sebelum memberikan keringanan hukuman kepada nara sebagaimana tercantum dalam: konsidersosial dan hak ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perl. dengan dalil dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah agung memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini, bahwa undang undang dasar negara tahun menyatakan bahwa mahkamah agung antara lain memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang terhadap undang undang , bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman menyataka. sementara penjelasan atas ketentuan ini mengatakan ketentuan ini mengatur. sementarabahwa undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung republik indonesia menyatakan bahgolongkan sebagai kejahatan yang pemberontakannya harus dilakukan secara luar biasa." penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan korupsi menyatakan: tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. begitu" bahwa berdasarkan fakta fakta atas jelasiv. jawaban memohon terhadap pokok permohonan pemohonbagaimana disampaikan para pemohon dalam permohonannya, bahwa peraturan pemerintah nomor tahun bertentangan dengan undang undang nomor tahun karena mengandung norma yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. padahal, undang undang nomor tahun menempatkan peraturan pemerintah pp) secara hierarki berada bawah undang undang. terhadap dalil tersebut,undang undang nomor tahun mengatur hak hak narapidana, yaitu: narapidana berhak: melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya:akan tetapi perlu dipahami undang undang nomor tahun yang menyata" dengan demikian, tidak hanya tata cara pelaksanaan hak hak narapidana yang didelegasikan untuk diatur dalam peraturan pemerintah, melainkan pula syarat syarat pemberiannyasehingga, setiap bentuk persyaratan dan cara yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang diberikan oleh undang undang serta justru dalam rangka melaksanakan perintah undang undang, misalnya, terkait dengan tindak pidana korupsi, dalam bagian menimbang halaman putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt tanggal april antara arthur pelupesiepublik indonesia, dinyatakan bahwa: "bahwa terkait upaya pengetatan pemberian hak kepada narapidana korupsi, maka akan lebih tepat apabila sebelum diberlakukan kebijakan itu terlebih dahulu dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan, dan selanjutnya barulah peraturan perundang undangan tersebut dijadikan dasar hukum dalam hal tidak menerbitkan dan atau menerbitkan suatu keputusan pembebasan bersyarat bukti memohon )." bahwa putusan ptun atas justru telah dilaksanakan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor tahun putusan itu juga dengan jelas tidak mempersoalkan upaya pengetatan pemberian hak narapidana korupsi.sehingga dalilohon, tidaklah tepat. berdasarkan undang undang nomor tahun ditegaskan bahwa: dalam rangka.in itudalam angka peraturan minimum tentang standar perlakuan terhadap narapidana tersebut dinyatakan bahwa: sistem hak hak istimewa yang sesuai dengan kelas kelas narapidana yang berbeda dan cara cara pembinaan yang berbeda harus diadakan setiap lapas agar dapat mendorong perilaku yang baik, dalam rangka pengembangan sikap bertanggung jawab dan menjamin kepentingan dan kerjasama dengan narapidana lainnya dalam pembinaan. dengan demikian, pembedaan pemberian hak hak narapidana (termasuk remisi, dan hak hak lainnya) sebenarnya terkait dengan pembinaan yang memang harus dilakukan secara berbeda, tergantung dengan tindak pidananya sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun yang lebih jauh dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan bukti memohonsamping perbedaan pola pembinaan berdasarkan jenis pidana sebagaimana dijelaskan atas, banyak aturan pemasyarakatan yang dapat dijadikan contoh bahwa pembinaan narapidana memang harus dibedakan berdasarkan jenis pidananya. misalnya, terhadap narapidana terorisme pengamatannya tentu lebih ketat (maximum security) jika dibandingkan dengan narapidana pencurian biasperaturan pemerintah sebelumnya,mengatur juga mengenai pengetatan pemberian hak hak narapidana tersebut (selanjutnya disebut peraturan pemerintah nomor tahun misalnya, dalam peraturan pemerintah nomor tahun untuk memperoleh remisi, selain harus berkelakuan baik,juga diharuskan telah menjalani (satu per tiga) masa pidana.dalil para pemohon yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah nomor tahun telah menutup kemungkinan para pemohon (narapidana) untuk mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan asimilasi sama sekali tidak benar dan menyesatkanpabila para pemohon konsisten dengan argumentasinya bahwa perbedaan syarat penerimaan hak hak narapidana tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun maka seharusnya para pemohon tidak hanya mengajukan keberatan terhadap peraturan pemerintah nomor tahun tetapi juga mengajukan argumentasi dan keberatan yang sama kepada peraturan pemerintah nomor tahun bahwa faktanya para pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atas perbedaan syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun tersebut. sehingga, selain tidak konsisten, dapat pula diargumentasikan bahwa pada dasarnya para pemohon telah menerima perbedaan syarat dan tata cara pemberian hak hak narapidana tersebut. bahwa, sebagaimana telah ditegaskan dalam angka undang undang nomor tahun bahwa: "halaman direktori putusan mahkamah agung republik indonesia putusan.mahkamahagung.go.idbahwa, sekali lagi,memohon, tidaklah tepat. berdasarkan undang undang tahun ditegaskan bahwa:njutnya, sekali lagisehingga, pembedaan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat sebenarnya terkait dengan pembinaan narapidana yang memang harus dilakukan secara berbeda tergantung dengan jenis tindak pidananya)lagipula, untuk menentukan tindak pidana mana saja yang memerlukan perlakuan khusus, sebuah negara tetap bebas menentukan dan mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang undangan dengan mempertimbangkan tingkat kejahatan yang terjadi negara yang bersangkutan yang dapat dilihat dari rumusan ".dapat diberikan pelepasan bersyarat". ketentuan tentang pembebasan bersyarat berlaku secara lex specialis dan diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun sehinga ketentuan dalam kuhp tersebut tidak bisa berdiri sendirjustru tidak adil apabila syarat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat antara narapidana kasus pencurian sandal dan kasus korupsi diperlakukan sama. bahwa untuk kasus korupsi misalnya, adalah sangat wajar jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan pembayaran uang denda dan atau uang pengganti. atau, untuk kasus teroris, sudah seharusnya jika syarat pemberian hak narapidana dikaitkan dengan program deradikalisasi. tentu saja syarat syarat itu tidak berlaku umum atau sama dengan narapidana lainnya. perbedaan syarat demikian justru diperlukan agar hukum menjadi adil, serta sama sekali bukan perbedaan yang sifatnya diskriminatif. bahwa dengan mengatur perbedaan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana saja bukan berarti peraturan pemerintah nomor tahun menjadi bersifat diskriminatif dan karenanya bertentangan dengan undang undang nomor tahun singkatnya, berbeda saja bukan berarti diskriminatif. terlalu banyak contoh yang menunjukkan perbedaan justru harus ada agar hukum itu adil. beberapa contoh perbedaan dalam hukum kita, yang bukan berarti diskriminatif adalah: bahwa masa penahanan tersangka dan terdakwa kasus pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari penyidikan sampai putusan mahkamah agung, adalah yang paling lama, hingga hari lihat undang undang nomor tahun tentang pengadilan hak asasi manusia). sengaja memohon memberi contoh perbedaan masa penahanan bidang hak asasi manusia, untuk meneguhkan bahwa perbedaan demikian sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia, bahkan menurut undang undang pengadilan hak asasi manusia sekalipun, bahwa, masih terkait masa penahanan, tindak pidana khusus seperti korupsi, teroris, narkotika berbeda dan lebih lama jika dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. tetapi perbedaan demikian, sekali lagi, tidak dapat dinyatakan sebagai aturan yang diskriminurap diatur bahwa salah satu syarat penahanan adalah untuk tindak pidana yang ancamannya atas tahun. hal demikian bukan berarti diskriminasi bagi tindak pidana yang ancaman hukumannya bawah tahun. justru kalau tidak ada perbedaan syarat penahanan, berlaku juga untuk tindak pidana ringan, misalnya, justru menjadi tidak adil, bahwa dalam hak politik kepemilikan misalnya, sangat banyak aturan yang membatasi hak dipilih bagi mantan narapidana yang pernah diancam hukuman atas tahun. perbedaan demikian juga tidak dapat dimaknai sebagai aturan yang diskriminatif. bahwa masih banyak aturan lain yang membedakan hak, tetapi bukan berarti diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan aturan hak asasi manusia, demikian pula halnya dengan perbedaan syarat dan tata cara hak narapidana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahunperbedaan dilakukan sejak status tersangka dan terdakwa berdasarkan jenis kejahatannya, termasuk misalnya dalam lamanya masa penahanan sebagaimana dijelaskan atas. oleh karena itu, ketika pun peraturan pemerintah nomor tahun membedakan syarat dan tata cara pemberian hak narapidana, hal demikian harus dilihat secara konsisten bukan sebagai perbedaan yang sifatnya diskriminatif. bahwa peraturan pemerintah nomor tahun tidak hanya mengatur mengenai pengetatan pemberian hak hak warga binaan, tetapi juga mengatur kewenangan menteri hukum dan hak asasi manusia untuk memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun narapidana dimaksud terdiri atas: narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama (satu) tahun, narapidana yang berusia atas tahun, atau narapidana yang menderita sakit berkepanjangan. perbedaan demikian justru sejalan dengan konsep restoration justice, yang justru sangat adil karena berpihak kepada kelompok masyarakat marjinal. konsep perlakuan berbeda demikian tentunya sama sekali bukan pelanggaran hak asasi manusia, tidak pula perbedaan yang sifatnya diskriminatiftentang dalil para pemohon terkait justice collaboratorseseorang meskipun telah menjadi narapidana masih dapat menjadi justice collaborator. sebagai contoh adalah vincentius amin sutanto, yang meskipun menjadi terpidana masih dapat membantu penegak hukum (penyidik pajak) untuk membongkar tindak pidana pajak yang dilakukan asian agri grup aag) yang telah divonis bersalah oleh mahkamah agung dalam putusan kasasi. sebagai bentuk penghargaan atas jasa vincent tersebut, yang bersangkutan mendapatkan reward berupa hak pembebasan bersyara,reward pada tahap penuntutan dapat diberikan oleh penuntut umum, sebagaimana hakim dapat memberikan reward dengan menjatuhkan vonis yang lebih ringan. sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan tersangka terdakwa kasus korupsi tidak mengakui dan mati matian membela diri karena masih berharap bisa divonis bebas oleh pengadilan. sehingga, banyak informasi penting yang disembunyikan. setelah harapan bebas tidak tercapai dan justru mendapatkan vonis pidana penjara, barulah terpidana korupsi bersedia bekerjasama dengan memberikan informasi secara jujur karena berharap mendapatkan remisi sebagai alternatif pengurangan hukum. menyatakmenyatakantingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada mahkamah agung . sementarmengatakan bahwa dan dibuat secara tertulis dalam bahasa indonesia, bahwa dari uraian dalam angka sampai dengan atas, maka kami berkesimpulan bahwa mahkamah agung berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian permohonan pengujian(k), dan ()) undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan dan juncto undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia.sebagaimana diuraikan dalam angka atas, permohonan ini kami ajukan langsung pada mahkamah agung republik indonesia, ii. kedudukan hukum atau legal standinguntuk mendukung dalil dalil jawabannya, memohon telah melampirkan beberapa pendapat para ahli yang secara akademi sangat relevan dengan materi permohonan yaitu sebagai berikut: pendapat hukum tata negara htn) dan hukum administrasi ha) menyangkut perkara permohonan uji materi nomor p hum th. oleh prof. dr. philips hadron, sh. guru besar hukum administrasi, universitas tarumanegara, jakarta), pendapat hukum mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat melalui peraturan pemerintah nomor tahun oleh prof. dr. saudi isra, s.h., m.pa. guru besar hukum tata negara, universitas andalas, padang), legal opini mengenai pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat oleh prof. dr. edward omar sharif diaries, sh, hum eddy o.s. diaries) guru besar hukum pidana, universitas gajah mada, yogyakarta): legal opinion pengujian huruf (a) dan (b), serta huruf (c) angka juncto huruf (a), (b), danhadap huruf h)), dan .() dan dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan oleh dr. zainal arifin mochtar, s.h., ll.m. dosen hukum administrasi negara, universitas gajah mada, yogyakarta), analisis ekonomi, sosial dan politik menyangkut perkara permohonan uji materi nomor ip hum oleh dimakan pradiptyo, sc, ph. dosen fakultas ekonomi dan bisnis, universitas gajah mada, yogyakarta), menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya, memohon telah mengajukan bukti berupa: surat edaran menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.hh .pk. tahun tanggal juliputusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal agustus terkait dengan perkara pidana khusus pada tingkat kasasi dengan terdakwa reino bin adi kimono bukti petikan putusan mahkamah agung nomor pid. sus tanggal juni terkait dengan perkara pidana korupsi dalam tingkat kasasi dengan terdakwa drs. abdul hamid, pd. bukti putusan mahkamah agung nomor pk pid. sus tanggal mei terkait dengan perkara pidana dalam tingkat kasasi dengan terdakwa jumat bukti surat mahkamah agung nomor bua. hs sp viii tanggal agustus yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi dan ketua pengadilan negeri seluruh indonesia berisi tentang surat edaransama justice collaborators) dalam perkara tindak pidana tertentu bukti peraturan bersama menteri hukum dan hak asasi manusia ri, jaksa agung ri, kepala kepolisian negara ri, komisi pemberantasan korupsi dan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban nomor m.hh .hm. .th. nomor per a ja nomor tahun nomor kept dan nomor tahun tentang pelindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama tanggal desember bukti out come the desk review state party under review: indonesia bukti putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt. tanggal april terkait sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa antara: arthur pelupessyi. bukti peraturan standar minimum perlakuan terhadap narapidana diadopsi oleh kongres pbb pertama tentang pencegahan tindak pidana dan perlakuan terhadap pelaku pidana, diselenggarakan jenewa pada dan disetujui oleh dewan ekonomi dan sosial melalui resolusi (xxiv) pada tanggal juli dan xii) pada mei bukti pertimbanganserta. warga binaan pemasyarakatara pemohon adalah reino, abd. hamid, dan jumat, dalam kapasitasnya sebagai narapidana (warga binaan) yang sedang menjalankanadalah narapidana (warga binaan)ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, narapidana tetap mempunyai hak antara lainbahwa hak para pemohon atas nyata nyata telah dirugikan dengan berlakunya norma huruf (a) dan (b),bab keinginan para pemohon untuk mendapatkan hak haknya sebagai.danbahwa dengan demikianhuruf h)), k), dan ()) undang undang nomormemohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa permohonan keberatan hak uji materiil para pemohoenimbang, bahwa sesuai dalilnya, para pemohon adalah narapidana (warga binaan) yang sedang menjalanimenimbang, bahwa sesuai ketentuan huruf dan undang undang nomor tahun narapidana mempunyai hak yaitumenimbang, bahwa dengan adanya ketentuan huruf (a) dan (b): huruf angka huruf peraturan pemerintah nomor tahun mengakibatkan hak para pemohon telah dirugikan karena adanya pengaturan dan pelaksanaan yang berbeda terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkotika,dangkan pada aspek lain salah satu landasan atas terbentuknya undang undang nomor tahun adalah adanya persamaan perlakuan dan pelayanan serta penghormatan harkat dan martabat manusia tanpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dengan demikian para pemohon berkepentingan untukhuruf (a) dan (b) dan huruf (c) angka juncto (l) huruf (a), (b), (c) peraturan pemerintah republik indonesiaatau tidak dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yaitu huruf @), g), wdalam permohonannya para pemohon telah mendalilkan hal hal pada pokoknya sebagai berikut:residen dimaksudkan untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya . peraturan. pemerintah tidaklah menjalankan undang undang sebagaimana '.huruf (j7), (k), menimbang, bahwa atas permohonan para pemohon tersebut, memohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:,bahwa.dari pendelegasian yang diperintahkan undang undang nomor tahumpa adanya pembedaan tindak pidana yang dilakukannya, menurut memohon, tidaklah tepatbahwakepada mahkamah agung untuk menguji(menyatakan bahwa para pemohon pengujian peraturan perundang undangan terhadap undang undang adalah antara lain perorangan warga negara indonesia yang menganggap hak haknya dirugikan dengan berlakunya norma peraturan perundang undangan bawah undang undang: bahwa para pemohon, atas nama reino, abd. hamid, jumat, dkk, adalah narapidana warga binaan: bahwa sebagai narapidana warga binaan, para pemohon yang sedang menjalani masa pidana meskipun hilang kemerdekaannya lapas tidak berarti hilangnya hak secara keseluruhan akan tetapi terhadap narapidana dengan lahirnya undang undang nomor tahun walaupun kehilangan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan (vide huruf ( ) undang undang nomor tahun oleh dan atau narapidana tetap mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam antara lain,. bahwabahwamenimbang, bahwa keberadaan peraturan pemerintah nomor tahun merupakan perintah undang undang nomor tahun yang secara khusus ditentukan dalam undang undang nomor tahun yang menentukan hak hak narapidana. lebih dari itu, undang undang nomor tahun menentu, menimbang, bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara peraturan pemerintah nomor tahun dengan undang undang nomor tahun karena tujuan utama dari peraturan pemerintah nomor tahun adalah pembinaan narapidana. pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dirapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing masing narapidana, menimbang, bahwa keberadaan peraturan pemerintah nomor tahun memperketat syarat pemberian remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. sehingga menunjukkan pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh negara dan atau rakyat indonesia. dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis. untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing masing narapidana, menimbang, bahwa postulat moral yang melatarbelakangi undang undang terorisme nomor tahun karena terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, postulat moral undang undang nomor tahun karendikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, postulat moral undang undang pengadilan hak asasi manusia nomor tahun menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. dan mengembalikan keamanan dan perdamaian indonesia, postulat moral dikeluarkannya undang undang korupsi undang undang nomor tahun yang telah diperbarui dengan undang undang nomor tahun karena korupsi indonesia telah merampas hak hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), menimbang, bahwa konstruksi hipotesis yang tertuang dalam rumusan hukum pidana mengandung misi penanggulangan kejahatan, sehingga ada politik kriminal atau strategi penanggulangan kejahatan dalam setiap undang undang pidana, seperti undang undang terorisme, korupsi, narkotika. dengan adanya peraturan pemerintah nomor tahun justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat extra ordinary crimes, agajahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa indonesia, menimbang, bahwa yang dimohonkan adalah merupakan syarat bagi para terpidana tertentu (ir lainnya), untuk mendapatkan pengurangan hukuman remisi menimbang, bahwa tindak pidana mempunyai kekhususan oleh karena itu berbeda dengan tindak pidana biasa, menimbang, bahwaoleh karena itu dalam kasus ini tidak dapat dipertentangkan, menimbang, bahwa pengetatan pemberian remisi sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun bukanlah yang baru, karena juga sudah pernah diatur dalam peraturan pemerintah nomor tahun yang juga mengatur tentang perubahan peraturan pemerintah nomor tahun menimbang, bahwa pada hakekatnya peraturan pemerintah nomor tahun tentang pengetatan pemberian remisi justru sesuai dengan konsep restoration justice, oleh karena itu sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dan tidak pula bersifat diskriminatif, menimbang, bahwa tentang justice collaborator bagi seorang narapidana masih bisa mendapatkan reward berupa pembebasan bersyarat, menimbang, bahwa ketentuan yang diatur didalam objek hak uji materiil tersebut adalah derivasi (pengejawantahan) berjenjang kebawah terhadap norma norma yang diatur dalam peraturan yang lebih tinggi tingkatnya, dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, khususnya dan menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia . narapidana berhak mendapat: remisi, kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan lain lain: menimbang, bahwa rejim undang undang pemasyarakatan adalah rejim pelaksanaan pemidanaan dan pemasyarakatan pembinaan. cast, objek hak uji materiil ternyata tidak menghilangkan hak hak narapidana dalam rangka menjalani pidana yang dijatuhkan oleh rejim pengadilan, melainkan melaksanakan proses pelaksanaan pemidanaan tersebut secara efektif dan pembinaan yang tepat agar tujidanaan tersebut dapat tercapai maksimal. oleh sebab itu, antara undang undang dan peraturan pemerintah objek hak uji materiil tidak terdapat relevansi ideolistik hukum didalamnya, dan tidak pula terdapat pelanggaran terhadap asas keberadaan penentangan peraturan perundang undangansecara normatif, hak narapidana telah ditentukan dalam huruf dan undang undang nomor tahun yaitu, berhak mendapatkan cuti menjelang bebas: menimbang, bahwa namun demikian, terhadap persyaratan dan tata cara pelaksanaan hak narapidana tersebut tidak diatur dalam undang undang nomor tahun tetapi pengaturannya didelegasikan kepada peraturan pemerintah sesuai ketentuan undang undang nomor tahun menimbang, bahwa pada dasarnya keberadaan peraturan pemerintah nomor tahun bukanlah bertujuan untuk menghilangkan hak hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam huruf dan undang undang nomor tahun tetapi peraturan pemerintah dimaksud hanya memberikan pengetatan pengaturan mengenai syarat syarat dan tata cara pemberian hak narapidana sebagaimana yang termuat dalam huruf huruf angka huruf peraturan pemerintah nomor tahun yang ditujukan pada tindak pidana tertentu dalam penegakan hukum, menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, peraturan pemerintah nomor tahun juga tidak bertentangan dengan ratio legis undang undang nomor tahun dalam rangkaian penegakan hukum, yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan.pat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawabyang diatur dalam undang undang nomor tahun merupakan hak narapidana yang dalam batas batas tertentu hak tersebut dapat dianggap sebagai pemberian bagi mereka yang menjalani hukumnarapidana dapat menjalani hukuman kurang dari putusan hakim. jika hak hak tersebut tidak ada, maka narapidana harus menjalani hukuman sesuai putusan hakim, menimbang, bahwa adanya pengaturan pengetatan pemberian hak tersebut terhadap kejahatan tertentu yang memang menjadi prioritas untuk diberantas adalah dapat diterima. khusus terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sebenarnya merupakan pihak yang berpotensi merusak kemungkinan warga negara untuk mendapatkan segala macam jaminan hak ekonomi, sosial dan budaya yang termuat dalam ketentuan dunam. hal tersebut sudah menjadi masalah serius yang telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai nilai demokrasi dan keadilan serta membahayakan pembangunan dan penegakan hukum: menimbang, bahwa peraturan pemerintah nomor. tahun tidak bertentangan dengan dan undang undang nomor tahun menimbang, bahwa dalam pembentukan peraturan pemerintah nomor tahun telah mendasarkan pada dan undang undang nomor tahun karena keberadaan peraturan pemerintah nomor tahun merupakan perintah undang undang nomor tahun dan dalam pembentukannya telah memenuhi asas, menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwabertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu huruf @), (. perundang undangan,reino bin adi kimono, drs. abd. hamid, pd. i., dan jumat, tersebut:uhammad saleh, sh., mh., hakim agung yang ditetapkan oleh ketua mahkamah agung sebagai ketua majelis, dr. artid allstar, sh., llm., dr. imam soebechi, sh., mh., dr. sugandi, sh., humartid allstar, sh., llm. ttd. dr. muhammad saleh, sh., mh. ttd. dr. imam soebechi, sh., mh. ttd. dr. sugandi, sh., hum. ttd. yulius, sh., mh. biaya biaya perkara panitera pengganti, meterai. rp. ttd. sumartanto, sh. redaksi. rp. administrasi hum. rp. untuk salinan jumlah . rp. mahkamah agung a.n. panitera panitera muda tata usaha negaradihak para pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka atas nyata nyata telah dirugikan dengan berlakunytata syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. padahal,dserta apa yang dimaksud dalamketentuan norma syarat pada huruf (a) tersebut menjadi batasan syarat yang mengada ada bagi para pemohon. ketentuan mengenai huruf (a) dan (b) dan huruf (c) angka juncto huruf (a),(b),(c), peraturan pemerintah nomor tahun ini telah menutup kemungkinan bagi narapidana:nyata nyata telah merugikan kepentingan para pemohon, sebab keinginan para pemohon untuk mendapatkan hak haknya sebagaisementara didalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia tidaktasi dan memberlakukan pembedaan yangberdasarkan uraian uraian sebagaimana para pemohon kemukakan dalam angka sampai angka atas,(b), (c),mahkamah agung. argumentasi yuridis permohonanpresiden dimaksudkan untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya . peraturan pemerintah tidaklah menjalankan undang undang sebagaimana .norma pada huruf (a) mengartikan bahwa salah satu pemenuhan syarat itu adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkarnorma syarat pada huruf (a) tersebut menjadi suatu ketentuan syarat yang menurut para pemohon hanya mengada ada untuk dapat diberikan mengenai hak hak yang dimaksud sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon narapidana). dengan diberlakukannya ketentuan mengenai syarat syarat yang diberlakukan dalam norma guo ini telah menutup kemungkinan bagi para pemohon narapidana) serta secara tidak langsung merugikan hak hak dasar (konstitusionalitas) yang sepantasnya para pemohon dapatkan. karena itu norma guo dalam peraturan pemerintah nomor tahun adalah bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi. norma tersebut juga bertentangan dengan perintah undang undang dasar negara tahun yang mewajibkan materi muatan norma peraturan pemerintah haruslah berisi norma pengaturan untuk menjalankan undang undang sebagaimana mestinya, bukan menciptakan norma baru, apalagi norma baru itu bertentangan dengan undang undang yang harus dijalankan sebagaimana mestinya itu. karena dalam undang undang guo khususnya pada memberikan jaminan, perlindungan, perlakuan hukum, hak asasi manusia, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. merujuk pada undang undang nomor tahun tentang pemasyarakatan, ketentuan norma dan asas asas didalamnya telah jelas menyatakan hak hak yang dimiliki narapidana. kemudi , sesualembaran negara republik indonesia kontrak investasi kolektifindonesia serta meningkatkan daya saing industri dana investasi real estat secara internasional perlu:dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif hak pemegang unit penyertahak untuk menjual unit penyertaan bursa efek, jika unit penyertaan ditawarkan melalui penawaran umum dan tercatat bursa efek, hak untuk mendapatkan distribusi pendapatan dari dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika ada, hak suar: dan hak atas hasil likuidasi. bagian kelimaj .dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu nama dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif nama dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menggambarkan: kata dana investasi real estat: nama manajer investasireal estat berbentuk kontrak investasi kolektif dilarang: sama dengan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: cc. mengandung ungkapan manajer investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar, atau tidak konsisten dengan kebijakan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. nama dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dapat mencerminkan aset real estat dan atau aset yang berkaitan dengan real estat tertentu dalam hal investasi pada aset real estat dan atau aset yang berkaitan dengan real estat tertentu tersebut paling sedikit (tujuh puluh persen) dari nilai aktiva bersih. bagian kedua investaset real estatdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. kepemilikan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifportofolio investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat berupa: aset real estat paling sedikit (delapan puluh persen) dari nilai aktiva bersih, dan aset lainnya paling banyak (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih, yaitu: aset yang berkaitan dengan real estat, instrumen pasar uang:dana investasi real estat wajib ditetapkan paling banyak (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih. investasi pada aset real estat sebagaimana dimaksud pada huruf dapat dilakukan: secara langsung melalui pembelian fisik aset real estat, dengan ketentuan: aset real estat berada wilayah negara kesatuan republik indonesia, dan berupa aset real estat yang memenuhi ketentuan: telah menghasilkan pendapatan sebelum aset real estat dialihkan kepada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: atau aset real estat berupa real estat dalam proses penyelesaian konstruksi yang menghasilkan pendapatan paling lambat (enam) bulan sejak dialihkan kepada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: atau secara tidak langsung melalui kepemilikan saham perusahaan yang merupakan pemilik, penguasa, dan pengendali atas aset real estat, sehingga dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif menjadi pemegang saham pengendali dari perusahaan tersebut. dalam hal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berinvestasi pada aset real estat berupa real estat dalam proses penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf angka huruf b), manajer investasi wajib: memastikan total nilai investasi paling banyak (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: memastikan tidak terjadi ilusi pendapatan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang signifikan selama periode konstruksi, cc. memastikan tidak terdapat permasalahan kontruksi yang dapat menyebabkan tidak selesainya pembangunan real estat, memastikan akuisisi real estat dalam proses penyelesaian konstruksi dilakukan untuk kepentingan terbaik dari pemegang unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan menyampaikan informasi tambahan dalam prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berkaitan dengan investasi pada aset real estat berupa real estat dalam proses penyelesaian konstruksi. dalam hal investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif baik secara langsung dan atau tidak langsung pada aset real estat sebagaimana dimaksud pada dilakukan pada real estat dengan, manajer investasi wajib memastikan aspek legalitas dari yang akan dialihkan menjadi aset real estat kepada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dalam melakukan pengelolaan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif manajer investasi wajib memastikan bahwa paling sedikit (lima puluh satu persen) pendapatan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif diperoleh dari investasi pada aset real estat. aset yang menjadi portofolio dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib memiliki alas hukum yang kuat dan sah. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang atau meminjam dana hanya untuk kepentingan pembelian aset real estat yang telah menghasilkan pendapatan. nilai efek bersifat utang yang dapat diterbitkan atau besaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada paling banyak (empat puluh lima persen) dari nilai aset real estat yang akan dibelipertama kali wajib dimuat dalam prospektusyang kedua dan seterusnya wajib memperolehyang beredar dan disetujui oleh lebih dari (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh unit penyertaan yang hadir. manajer investasi untuk kepentingan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dapat melakukan pembelian aset real estatataureal estatdalam prospektus, meminjamkan dan atau menjadikan aset real estat yang dimilikinya untuk kepentingan pihak lain: cc. terlibat dalam penjualan efek yang belum dimiliki (short sale), terlibat dalam pembelian efek secara margin, berinvestasi pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau aset lain luar wilayah indonesia, berinvestasi pada aset real estat, aset yang berkaitan dengan real estat, dan atau aset lain yang masih dalam sengketa, atauo0 (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) dari modal disetoryang melakukan penilaian aset properti yang terdaftar otoritas jasa keuangan. portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak. manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah individualsebagaimana dimaksud pada wajib dimuat dalam kontrak investasi kolektif dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. manajer investasi atau bank kustodian dariatau mengalihkan kepada manajer investasi atau bank kustodian lain.pengambilalihan: kepemilikan real estat secara langsung, atau hak atas pengelolaan real estat,kepemilikan pengendareal estat dilakukan dengan memastikan aspek pengendalian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dalam perusahaan yang diambil alih termasuk pengendalian atas distribusi pendapatan kepada dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, cc. aset real estat yang dimiliki baik secara langsung ataupun secara tidak langsung manajer investasi dan bank kustodian secara bersama sama telah saling menyetujui pengalihan, dan aset real estat yang dimiliki baik secara langsung ataupun secara tidak langsung yang pendapatannya signifikan terhadap pendapatan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifmendapat persetujuan dalam rapat umum pemegang unit penyertaan, dan aset telah mendapat penilaian dari penilai. aset real estat yang dimiliki baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam kurun waktu kurang dari (dua) tahun. bab pedoman kontrak dan pedoman prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu pedoman kontrak investasi kolektifreal estat berbentuk kontrak investasi kolektif paling sedikit wajib, jika ada, alokasi biaya yang menjadi beban manajer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, jika ada, kebijakan mengenai pembagian hasil secara berkala kepada pemegang unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif,: kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi, kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian, j . hak pemegang unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, il. tata cara penjualan dan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, nilai aktiva bersih awal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, penyampaian laporan keuangan tahunan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif:dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, beban biaya atas dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang dibubarkan dan dilikuidasi, penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan ss. penitipan kolektif atas unit penyertaan. bagian kedua..., jika ada. dalam hal terjadi perubahan nilai aset berupa real estat dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang sifatnya material, dimaksud, paling lambat (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan dimaksud. bagian ketiga bentuk dan isi prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif paragraf ketentuan umum prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif prospektus wajib. prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material,prospektus wajib dibuat sedemikian rupa sehingga memuat informasi yang lengkap, cukup, objektif, jelas, dan mudah dimengerti. fakta dan pertimbangan yang paling penting wajib dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus dan urutan penyampaian fakta pada prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menjaga agar penyampaian informasi penting, masyarakat. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan kondisi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, sehingga prospektus tidak menyesatkan.prospektus, serta diungkapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan prospektus dapat memuat informasi lebih dari satu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dalam hal manajer investasi yang mengelolanya menawarkan unit penyertaan yang diterbitkan oleh lebih dari satu dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. dalam pemasaran dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, prospektus dengan informasi terkini wajib disediakan untuk pemodal. paragraf isi prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifprospektus, yang meliputi: nama lengkap dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dasar hukum dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, alamat, logo, nomor telepon, dan faksimili manajer investasi dan bank kustodian, tanggal efektif: batas masa penawaran, jika ada, batas minimal dan atau maksimal jumlah unit penyertaan yang ditawarkan, jika ada, tanggal akhir penjatahan, jika ada, tanggal pengembalian uang pemesanan, jika ada, nama bursa efek dan tanggal pencatatan yang direncanakan, jika ada, penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifprospektuinformasi yang wajib disajikan atau diungkapkan pada bagian dalam kulit muka prospektus: dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifprospektus dan dokumen penawaran lainnya. isi dari prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari segi bisnis, hukum, maupun pajak aftar isi: istilah dan definisi, yang paling sedikit memuat hal sebagai berikut: pengertian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, bentuk hukum dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, pengertian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang sedang ditawarkan, yaitu kontrak investasi kolektif tertutup atau terbuka, pengertian manajer investasi, pengertian bank kustodian, pengertian special purpose company, jika ada, pengertian penilai, pengertian aset real estat, pengertian aset yang berkaitan dengan real estat, pengertian unit penyertaan sebagai bukti kepemiliyang meliputi: pendirian dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, penawaran unit penyertaan, penjelasan imbal hasil sewa (rental yield)dan atau imbal hasil dari aset yang berkaitan dengan real estat, dan pengelola dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, yang mencakup: komite investasi, danyang meliputiinformasi mengenai special purpose company, jika ada, yang meliputi: keterangan singkat tentang special purpose company, ijin usaha dari pihak yang berwenang, dan pihak yang terafiliasi dengan special purpose company, informasi mengenai penilai, yang meliputi: keterangan singkat tentang penilai, pengalaman penilai, dan pihak yang terafiliasi dengandana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan penerbitan unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dimaksud: tujuan dan kebijakan investasi, yang mencakup: uraian tujuan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifdan uraian ini wajib mencakup kebijakan yang mendasar, termasuk jenis aset real estat dan atau aset yang berkaitan dengan real estat, dan uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala kepada pemodal, jika ada, il. metode penilaian aset real estat dan aset yang berkaitan dengan real estat, alokasi biaya, perpajakan, oo.real estat, ss. persyaratan dan tata cara pemesanan atau pembelian unit penyertaan, yang meliputi: tata cara pembelian unit penyertaan, jika ada, tata cara transaksi pembelian unit penyertaan bursa efek, jika ada, batasuntuk pembelian, jika ada, pembatalan pemesanan, jika ada, pengembalian uang pesanan, jika ada, penyerahan unit penyertaan, jika ada, dan persyaratan atau hal lain, jika ada, informasi mengenai penyebarluasan prospektusdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bursa efek, jika ada, jenis aktivitas bisnis real estat yang menjadi tujuan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: struktur dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: xx. perjanjian yang terkait dengan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, peraturan perundang undangan yang terkait dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: zz. perkiraan dan proyeksi keuntungan dari aset dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: aa. rapat umum pemegang unit penyertaan, bb. hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal, jika ada, dan cc. pembubaran dan likuidasi, yang mencakup: hal yang menyebabkan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dapat dibubarkan, proses pembubaran dan likuidasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: pembagian hasil likuidasi, dan hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi. dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib menerbitkan pembaruan prospektus apabila terdapat perubahan fakta material. pembaruan prospektus dapat berupa sisipan perubahan terhadap prospektuspenilaian aset dalam dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu penilaian aset berupa real estat secara langsung dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifkali dalam (satu) tahun. seluruh penilaian aset berupa real estat sebagaimana dimaksud dalam. penilai yang melakukan penilaian aset real estat sebagaimana dimaksud dalam wajib: bersikap objektif, direktur, komisaris, dan semua pegawai pihak sebagaimana dimaksud pada angka angka dan angkabagian keduakali dalam (satu) bulan. babdalam hal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif melakukan penawaran umum atas unit penyertaan nya,kepada otoritas jasa keuangan.nyertayang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya. dalam rangka pernyataan pendaftaran dana investasi real estatnya, salinan perjanjian yang berkaitan dengan aset real estat: cc. dokumen penilaian aset real estat, jika adadana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dan aset real estat: hasil uji tuntas atas aset real estat yang ditandatangani oleh direksi manajer investasi, perjanjian pengelolaan real estat, perjanjian pendahuluan antara manajer investasi dengan bursa efekrospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnya, salinan perjanjian sewa menyewa yang terkait dengan real estat, jika ada, ilwajib menyertakandalam memprosesdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, otoritas jasa keuangan berwenang: meminta manajer investasi pengeloladan atau cc. melakukan pemeriksaan setempat atas aset real estat yang akan menjadi aset dasar dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. bab vii pelaporan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifbulan berikutnya. dalam hal dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki portofolio investasi berupa aset real estat secara langsung,pada menggunakan nilai pasar wajar portofolio investasimengenai penyampaian laporan secara elektronik kepada otoritas jasa keuangan adalahbab pedoman penerbitan unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bagian kesatu pedoman penawaranyertaan nya kepada masyarakat pemodal. penawaran umum unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif hanya dapat dilakukan setelah pernyataan pendaftaran,lam melakukan penawaran unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasireal estat berbentuk kontrak investasi kolektif dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umumnyampaikan laporan keuangan tahunan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. tahun buku dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif dimulai sejak tanggal januari dan ditutup pada tanggal desember.sebagaimana dimaksud pada paling sedikit wajibaset real estat dari penilai, laporan penilaian atas aset yang berkaitan dengan real estat, kas setara kas, dan instrumen pasar uangdan jatuh pada hari libur, penyampaian dimaksud wajib dilakukan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. bab viii pembubaran dan likuidatau manajer investasi dan bank kustodian telah sepakat untuk membubarkepada seluruh pemegang unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifreal estat berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian,sebagaimana dimaksud dalam alasan pembubaran, dan kondisi keuangan terakhir dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifdan dilikuidasi, beban biaya pembubaran dan likuidasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif termasuk: kep bl: kep bltempat), (tanggal) (bulan) (tahun) nomor . lampiran perihal, sejumlah . dengan nilai sejumlah . manajer investasi nama knanannnanaannaan nana kanan anna anna alamat knannananananenan ana nanas aan nana kolektifdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif wajib: memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait penawaran unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif melalui pihak lain, menyediakan prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, brosur, dan materi pemasaran lain terkait dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan, dan cc. memastikan bahwa penawaran unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif oleh pihak lain tidak termasuk dalam penawaran umum, dalam hal unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan merupakan produk yang tidak ditawarkan melalui penawaran umum.dapat dicatatkan bursa efek. dalam hal unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tidak dicatatkan nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar kanannya anakan kanan nana nomor dan tanggal persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia manan kanan mna s5. nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia kanannya anakan kanan nana nomor dan tanggal izin usaha dari otoritas jasa keuangan knannaana anna nakal nomor pokok wajib pajak perusahaan ananananaana anna naa anna anggota direksi dan dewan komisaris ananaanananna kana ana anna ana nanas sar naa aan bank kustodian nama knanananaana anna aan nana ana aan alamat knaanannaanaanann nenek aan nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar hanananna anna nana aan nomor dan tanggal persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia ananaanananna kana ana anna ana nanas nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara republik indonesia hanananna anna nana aan nomor dan tanggal persetujuan dari otoritas jasa keuangan hanananna anna nana aan nomor pokok wajib pajak perusahaan kanan banana anna nan aan aan nana nana anggota direksi dan dewan komisaris manna nana arena aan iii. akuntan nama kan nannanna nana kanan anna aan nana alamat knnnnanan anna anna anna nana nana anna nan nomor pokok wajib pajak banana ena nan nana kena kan ran kana kanan nomor dan tanggal pendaftaran dari otoritas jasa keuangan ancaman anna aan iv. konsultan hukum nama kanaaannananakan nana aan alamat manna nana aan aan aan nana nana nomor pokok wajib pajak ananaanananannannanan anna aan anna nomor dan tanggal pendaftaran dari otoritas jasa keuangan knanaananana nana anna aan ana penilai nama kakanananananaaa nanas alamat knanannanananaan anna nana aan anna nomor pokok wajib pajak knaanananannanannan anna aan ana nomor dan tanggal pendaftaran dari otoritas jasa keuangan ananaananana nana anna nana anna vi. jumlah halaman pernyataan pendaftaran ini adalah . halaman. vii. daftar dokumen yang dilampirk(diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalnyaursa efek, sesuai dengan ketentuan penjualan kembali yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif. bagian kedua persyaratan manajer investasimiliki komite investasi yang bertugas untuk: menetapkan kebijakan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: dan mengawasi seluruh kegiatan investasi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif: dan memiliki paling sedikit. bagian ketiga kewajiban manajer investasi dan bank kustodiannyimpan semua kekayaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif pada bank kustodian, melakukan uji tuntas atas real estat dan aset yang berkaitan dengan real estat yang akan menjadi portofolio dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, mengelola serta kontrak investasi kolektif, prospektus dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan kontrak lainnya terkaitnunjuk bank kustodian pengganti bila diperlukan,ruan prospektusdan memastikan bahwa semua uang pembelian daridana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan il.manajer investasi pengelola dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifpasarcc.yang terpisah dari pembukuan dan pelaporan dari bank kustodian itu sendiri:, pendapatan lain, atau biayadana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sesuai dengan kontrak investasi kolektif::

lembaran negara republik indonesia '!' keuangan ojk. perusahaan pembiayaaperusahaan pembiayaan, penanganan berbagai permasalahan perusahaan pembiayaan memerlukan mitigasi risiko yang efektif dan efisien untuk memastikan pemenuhan aspek prudential, bahwa untuk pemenuhan aspek prudential agar menciptakan ekosistem industri perusahaan pembiayaan yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai investasi pembelian saham olehbiayaan dilaranguntuk tujuan: investasi jangka pendek, jual beli, cc. manajemen arus kas, dan atau penyertaan modal selain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan. larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk kepemilikan saham melalui penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:i&bagi perusahaan pembiayaan yang telahsebagaimana dimaksud dalam sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan harus mengalihkan kepemilikan saham dan atau surat berharga dengan underlying berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham paling lambat (satu) tahunran tersebagai salah satu upaya meningkatkan pendalaman pasar modal, diperlukan alternatif produk yang dapat menjadi alternatif investasi, mekanisme lindung nilai sekaligus meningkatkan likuiditas perdagangan, bahwa waran terstruktur merupakan salah satu produk terstruktur yang dapat dikembangkan sebagai alternatif investasi, menjadi sarana lindung nilai dan meningkatkan likuiditas perdagangan saham bursa efek, bahwa untuk memberikan landasan hukum atas penerbitan, perdagangan, dan pengawasan waran terstruktur, perlu diatur peraturan mengenai waran terwaran terstrukturran terstrukturgian kedua efektifnya pernyataan pendaftaran pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum waran terstrukturpenerbithuruf dalam waktu paling lamapenerbitpenerbitwaran terstruktur. penerbit wajib mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum untuk seri perdana waran terstruktur beserta term sheetpaling lambat (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada penerbit yang menyatakanpernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berarti bahwa otoritas jasa keuangan telah menyetujui waran terstruktur yang bersangkutan atau menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan cukup atau benar. setiap pernyataan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada merupakan perbuatan melanggar hukum. bagian ketiga penerbitan seri baru waran terstruktur penerbit dapat menerbitkan seri baru waran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam dengan mengajukan term sheet kepada otoritas jasa keuangan. jika terdapat surat perjanjian antara penerbit dan liquidity provider waran terstruktur, penerbit wajib menyampaikan surat perjanjian antara penerbit dan liquidity provider waran terstruktur kepada otoritas jasa keuangan. sebelum melaksanakan penawaran umum seri baru waran terstruktur, paling lambat (empat belas) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran yang direncanakan, penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum untuk seri baru waran terstruktur yang disertai term sheet atas seri baru waran terstruktur kepada otoritas jasa keuangan. penerbit wajib mengumumkan pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum untuk seri baru waran terstruktur beserta term sheet atas seri baru waran terstrukturapabila jangka waktu penyampaian pemberitahuan pelaksanaan penawaran umum untuk seri baru waran terstruktur sebagaimana dimaksud pada telah terpenuhi dan otoritas jasa keuangan tidak memberikan tanggapan, penerbit dapat melakukan penawaran umum atas seri baru waran terstruktur. dalam hal penerbit akan menerbitkan seri baru waran terstruktur, informasi yang dimuat dalam term sheet untuk seri baru waran terstruktur wajib sesuai dengan informasi yang terdapat pada prospektus, kecuali atas:cc.dan underlying waran terstruktur. bab dokumen penawaran umum bagian kesatu bentuk dan isi dokumen penawaran umum prospektus, term sheet, dan dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum waran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf wajib memuat rincian informasi atau fakta material. rancangan prospektus sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat informasi paling sediki penerbit, alamat, logo, nomor telepon teks faksimili dan kotak pos alamat kantor penerbit, tanggal efektif, batasan masa penawaran, tanggal akhir: nama lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai tempat penitipan kolektif waran terstruktur, penjelasan mengenai waran terstruktur paling sedikit terkait dengan underlying waran terstruktur, nilai total penerbitan, periode penerbitan, dan rencana penerbitan seri waran terstruktur dalam periode (dua) tahuwaran terstruktur ini anda harus terlebih dahulu mempelajari halaman. (yang menunjuk pada halaman dalam prospektus mengenai term sheet: daftar isi: istilah dan definisi paling sedikit memuat: pengertian waran terstruktur, pengertian penerbit, pengertian underlying waran terstruktur, pengertian term sheet, pengertian metode penyelesaian, pengertian masa berlaku dan jatuh tempo waran terstruktur, pengertian jaminan, pengertian jenis penyelesaian, dan hal lain yang dianggap material untuk dijelaskan, riw dan informasi umum penerbit, meliputi keterangan: pendirian penerbit, paling sedikit tanggal akta pendirian, susunan pemegang saham, nama penerbit, dan kegiatan usahanya serta termasuk riw singkat mengenai pendirian, informasi umum mengenai penerbit meliputi alamat, direksi dan dewan komisaris, logo, nomor telepon, situs web, dan faksimili penerbit: dan struktur permodalan penerbit, meliputi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh, rencana dan tahapan penerbitan yang berisi informasi dan penjelasan secara detail atas waran terstruktur, ikhtisar data keuangan penting, pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan, informasi mengenai risiko waran terstruktur bagi pemodal, dan informasi mengenai manfaat dari waran terstruktur. term sheet sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat informasi paling sedikit: jadwal penawaran umum, underlying waran terstruktur yang dilengkapi dengan surat persetujuan bursa efek atas underlying waran terstruktur, seri waran terstruktur yang akan diterbitkan, jenis waran terstruktur berupa waran terstruktur jenis call dan atau waran terstruktur jenis put,jumlah waran terstruktur yang akan dicatatkan bursa efek, rencana penerbitan waran terstruktur tambahan untuk memfasilitasi aktivitas liquidity provider waran terstruktur,il. jenis penyelesaian waran terstruktur secara fisik atau secara tunai, penyesuaian atas waran terstruktur jika perusahaan tercatat yang efeknya menjadi underlying waran terstruktur melakukan tindakan korporasi tertentu, prosedur penukaran waran terstruktur menjadi underlying waran terstruktur jika penyelesaian waran terstruktur dilakukan secara fisik, oo. informasi mengenai pihak yang akan bertindak sebagai liquidity provider waran terstruktur, perhitungan penyelesaian pelaksanaan hak dari pemegang waran terstruktur jika penyelesaian waran terstruktur dilakukan secara tunai, prosedur dan perhitungan penyelesaian hak dari pemegang waran terstruktur jika: pencatatan waran terstruktur dihapus oleh bursa efek, underlying waran terstruktur mengalami suspensi, atau terdapat kondisi lain atas underlying waran terstruktur yang dapat memengaruhi penyelesaian waran terstruktur, informasi mengenai risiko dari waran terstruktur bagi pemodal, dan informasi mengenai manfaat dari waran terstruktur bagi pemodal. dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit: laporan keuangan tahunan penerbit yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan paling sedikit (dua) tahun buku terakhir atau sejak berdirinya apabila kurang dari (dua) tahun, nomor pokok wajib pajak, surat perjanjian antara penerbit dan liquidity provider waran terstruktur, jika terdapat surat perjanjian antara penerbit dan liquidity provider waran terstruktur, rencana pemasaran dan operasional waran terstrukturpersetujuan prinsip pencatatan antara penerbit dan bursa efek, dokumen yang berisi informasi tentang profesi penunjang meliputi: notaris, konsultan hukum: kantor akuntan publik, dan profesi lain, jika terdapat profesi lain, pernyataan dari penerbit dalam bentuk dan isi sesuai dengan format pernyataan penerberiksaan hukum dan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mencakup semua aspek hukum penerbit, kecuali: anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir, dapabila kurang dari (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. apabilabab masa penawaran umum, penjatahan, dan laporan hasil penawaran umum waran terstruktur dalam rangka penawaran umum, waran terstruktur dapat ditawarkan oleh penerbit sendiri atau dengan menggunakan agen penjualan efek. penerbit wajib melaksanakan penawaran umum paling lambat (dua) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. penerbit melaksanakan penawaran umum sebagaimana dimaksud pada paling singkat (satu) hari kerja dan paling lama (lima) hari kerja. apabila terjadi penghentian perdagangan underlying waran terstruktur bursa efek selama paling singkat (satu) hari bursa dalam masa penawaran umum waran terstruktur, penerbit dapat melakukan: perpanjangan masa penawaran umum waran terstruktur untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud, atau pembatalan penawaran umum waran terstruktur. pembayaran atas pemesanan waran terstruktur harus dilunasi paling lambat pada saat dilakukannya penyerahan waran terstruktur. jika jumlah permintaan waran terstruktur selama masa penawaran umum melebihi jumlah waran terstruktur yang ditawarkan, penjatahan atas waran terstruktur wajib dilakukan secara proporsional. penjatahan waran terstruktur untuk suatu penawaran umum waran terstruktur wajib diselesaikan paling lambat (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum. jika persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas waran terstruktur batal demi hukum dan pembayaran pesanan waran terstruktur dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan. dalam hal: suatu pemesanan waran terstruktur ditolak sebagian atau seluruhnya, atau penawaran umum menjadi batal, uang pesanan waran terstruktur yang sudah dibayar wajib dikembalikan oleh penerbit kepada para pemesan paling lambat (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. persyaratan dan tata cara penggantian kerugian untuk pemesan apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang sehingga menjadi lebih dari (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada harus diungkapkan dalam prospektusunderlying waran terstruktur adalah efek yang menjadi dasar transaksi waran terstruktur. waran terstruktur adalah efek yang diterbitkan oleh penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual underlying waran terstruktur pada harga dan waktu tertentu. penerbit adalah pihak yang menerbitkan waran terstruktur melaluitercatat adalah emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat bursa efek. perantara pedagang efek adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli efek untuk kepentingan penyerahan waran terstruktur beserta bukti kepemilikan efek wajib dilakukan kepada pembeli efek paling lambat (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. pencatatan waran terstruktur bursa efek wajib dilaksanakan paling lambat (satu) hari kerja setelah tanggal penyerahan waran terstruktur. penerbit wajib menyerahlaporan hasil penawaran umum sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan menggunakan format laporan hasiltelah selesainya penawaran umum, penerbit wajib menyimpan dokumen pernyataan pendaftaran yang telah dinyatakan efektif oleh otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai dokumen perusahaan. bab perdagangan atas waran terstruktur pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan perdagangan waran terstruktur wajib merupakan bursa efek yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan kliring dan penjaminan transaksi waran terstruktur dan penjaminan penyelesaian waran terstruktur pada saat jatuh tempoihak yang dapatrupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. transaksi waran terstruktur pada pasar sekunder yang diperdagangkan bursa efek dan penyelesaian transaksi waran terstruktur pada saat jatuh tempo merupakan transaksi bursa yang wajib dijamin oleh lembaga kliring dan penjaminan sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penjaminan penyelesaian transaksi bursa. dalam melakukan penjaminan atas waran terstruktur pada saat jatuh tempo, lembaga kliring dan penjaminan wajib melakukan penguasaan atas agunan yang ditempatkan oleh penerbit. anggota bursa efek dilarang memberikan pembiayaan penyelesaian transaksi waran terstruktur bagi nasabahnya. anggota bursa efek yang juga merupakan liquidity provider waran terstruktur dapat melakukan transaksi short selling atas underlying waran terstruktur. anggota bursa efek yang melakukan transaksi waran terstruktur untuk kepentingan nasabah wajib melakukan edukasi dan sosialisasi atas setiap produk waran terstruktur. harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan bursa efek. bab vii penyelenggaraan transaksi atas waran terstruktur bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian wajib mengatur perdagangan, penjaminan, hingga penyelesaian waran terstruktur. bursa efek yang menyelenggarakan perdagangan waran terstruktur wajib mengatur paling sedikit: pencatatan waran terstruktur, persyaratan underlying waran terstruktur, ketentuan umum mengenai agunan atas waran terstruktur, masa berlaku waran terstruktur, persyaratan atas anggota bursa efek yang dapat menjadi liquidity provider waran terstruktur, mekanisme transaksi waran terstruktur, penyesuaian harga pelaksanaan, jumlah dan tanggal pelaksanaan waran terstruktur dalam hal terjadi tindakan korporasi oleh perusahaan tercatat yang menjadi underlying waran terstruktur, ketentuan umum kliring, penjaminan, dan penyelesaian waran terstruktur termasuk penyelesaian waran terstruktur pada saat jatuh tempo, pengawasan atas perdagangan waran terstruktur, tindakan yang diambil atas perdagangan waran terstruktur jika perdagangan underlying waran terstruktur dihentikan, sanksi yang dikenakan terhadap penerbit dan atau anggota bursa efek yang melakukan transaksi waran terstruktur, il. pelaporan oleh penerbit, dan ketentuan umum mengenai penyelesaian dipercepat. lembaga kliring dan penjaminan yang menyelenggarakan penjaminan dan penyelesaian transaksi waran terstruktur wajib mengatur paling sedikit: penjaminan penyelesaian waran terstruktur dalam pasar sekunder, penjaminan dan penyelesaian waran terstruktur pada saat jatuh tempo, cc. mekanisme perhitungan risiko dan pengelolaan agunan atas waran terstruktur, dan kriteria dan mekanisme penyelesaian dipercepat. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yangngatur paling sedikit: tata cara penyimpanan waran terstruktur dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian, tata cara penyelesaian transaksi waran terstruktur pada pasar sekunder, dan cc. tata cara penyelesaian perdagangan waran terstruktur pada saat jatuh tempo baik secara fisik maupun tunai. bab vih kewajiban pelaporan bagi penerbit waran terstruktur penerbit wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan meliputi: perubahan informasi dalam prospektus dan term sheet paling lambat (dua) hari kerja setelah terjadinya perubahan, laporan keuangan tengah tahunan penerbit disampaikan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, laporan keuangan tahunan penerbit disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan, dan perhitungan penyesuaian atas rasio konversi dan harga pelaksanaan sesuai dengan kebijakan penyesuaian yang telah ditetapkan pada saat penerbitan waran terstruktur, dalam hal terdapat rencana tindakan korporasi dari perusahaan tercatat yang efek nya menjadi underlying waran terstruktur yang telah diumumkan publik yang mengakibatkan perubahan atas harga dan jumlah saham dari underlying waran terstruktur, paling lambat (dua) hari kerja sebelum penyesuaian menjadi berlaku. penerbit wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangdapat disampaikan kepada otoritas jasa keuangwaran terstruktur surat pengantar pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum waran terstruktur nomor tempat, tanggal lampiran perihal:waran terstruktur sejumlah . seri dengan nilai per seri rp. para pihak yang terlibat dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum waran terstruktur ini yaitu: penerbit nama alamat nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar nomor dan tanggal pengesahan persetujuan pemberitahuan menteri hukum dan ham nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara indonesia nomor dan tanggal izin usaha dari ojk nomor pokok wajib pajak perusahaan anggota direksi dan dewan komisaris semen akar (ban ii. notaris nama alamat nomor pokok wajib pajak nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari ojk ih. konsultan hukum nama alamat nomor pokok wajib pajak nomor dan tanggal surat tanda terdaftar dari ojk iv. daftar dokumen yang dilampirkan: rancangan terakhir prospektus waran terstruktur (untuk seri perdana waran terstruktur), rancangan term sheet, dan dokumen lain dalam media digital cakram padat atau lainnya sendiri atauliquidity provider waran terstruktur adalah anggota bursa efek yang merupakan penerbit atau anggota bursa efek yang menandatangani perjanjian dengan penerbit untuk melakukan penjualan atau pembelian waran terstruktur baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan penerbit dan mempunyai kewajiban melakukan penawaran jual dan permintaan beli waran terstruktur pada setiap hari perdagangan guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan waran terstruktur.term sheet adalah dokumen yang berisi spesifikasi waran terstruktur berkaitan dengan penawaran umum. agunan adalah dana, efek, dan atau instrumen keuangan lainnya milik anggota kliring sebagai pernyataan penerbiterbit benaanannantaan kanan nana ana ana anna ana kegiatan usaha dewkananana nana anne ana alamat benannanaanananne anna aan aan aan aan aan aan telepon dan faksimili woman dalam rangka penawaran umum (sebutkan waran terstruktur yang ditawarkan). waran terstruktur) yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada tanggal . jieeeekk. (sebutkan waran terstruktur yang ditawarkan)waran terstruktur, membatalkan penawaran umum waran terstrukturwaran terstruktur ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan:angku kepentingan. knananen (tempat),fan) #l nan rig sig six (gp olw jas ala pa: tas) ki: ps! ala boi el3 kal asi. cp8 te: sis rp: ela lek a83 c283 s2? suu s3e5 tee mil tiki tg. psu (ta esia jam) a18 |(o kal :ir dg: : & (gs isa a53 aoi . beef sad .alo igi i |s ren ka) (3g gal m3. epu asasi penta nas hmd tan han ng) pernyataan profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum pemeringkat efek' kami yang bertanda tangan bawah ini: nama profesi penunjang pasar modal . women nama direksi rekan .oooooooco woo wka ala mat sn. anakan nomor std .anoooc ocean bertindak sebagai profesi penunjang pasar modal akuntan publik notaris konsultan hukum pemeringkat efek dalam rangka penawaran umum erekeekekeee (sebutkan efek yang ditawarkan) sejumlah cc. yang dilakukan oleh pt. (pama penerbit),penanananaan akuntan publik notaris konsultan hukum pemeringkat efekpenerbitpenerbitpenerbit(sebutkan jenis efek yang ditawarkan))la. waran terstruktur yang ditawarkanneeean materai untuk notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya. ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santosopenerbitan waran terstruktur wajib melalui penawaran umum. penerbit yang melakukan penawaran umum waran terstruktur wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan. penawaran umum waran terstruktur dilarang dilakukan kecuali pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada telah menjadi efektif. penerbit dapat menerbitkan seri baru waran terstruktur dalam periode (dua) tahun setelah penerbitan waran terstruktur seri perdana efektif tanpa mengajukan pernyataan pendaftaran baru. penerbitan waran terstruktur oleh penerbit harus memenuhi kriteria: nila minimum penerbitan setiap seri waran terstruktur sebesar rp5. (lima miliar rupiah), waran terstruktur yang diterbitkan oleh penerbit berupa waran terstruktur dengan agunan, waran terstruktur yang diterbitkan oleh penerbit dicatatkan dan diperdagangkan bursa efek, dan waran terstruktur disimpan dalam penitipan kolektif lembaga penyimpanan dan penyelesaian. efek yang dapat menjadi underlying waran terstruktur berupa: efek bersifat ekuitas berupa saham perusahaan tercatat, atau efek lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi kriteria: saham dari perusahaan tercatat yang memiliki pengendali, termasuk dalam daftar efek yang memenuhi kriteria efek bersifat ekuitas berupa saham yang dapat menjadi underlying waran terstruktur yang dikeluarkan oleh bursa efek, dan jumlah keseluruhan waran terstruktur yang diterbitkan dan ditransaksikan maksimal berjumlah (lima puluh persen) dari total kepemilikan saham tanpa warkat bawah (lima persen), tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan tercatat. pemodal yang akan melakukan transaksi atas waran terstruktur harus memiliki: single investor identification, subrekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan cc. rekening dana nasabah. keharusan memiliki rekening dana nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf dapat digantikan dengan penggunaan subrekening efek lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menyimpan dana pesanan nasabah. bab penerbit pihak yang dapat menjadi penerbit yaitu perusahaan efek yang merupakan anggota bursa efek. perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam harus memenuhi kriteria: memiliki modal kerja bersih disesuaikan paling sedikit rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah) berdasarkan pemeriksaan bursa efek, memiliki laporan keuangan dengan ketentuan tidak mencatatkan ekuitas negatif dalam (satu) tahun buku terakhir, dan menjadi liquidity provider waran terstruktur untuk setiap seri waran terstruktur yang diterbitkan. penerbit wajib: menyampaikan informasi dalam prospektus dan term sheet dalam hal terdapat hubungan afiliasi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan penerbit efek yang efeknya menjadi underlying waran terstruktur, memiliki sistem manajemen risiko atas waran terstruktur yang diterbitkan, cc. memiliki direktur yang bertanggung jawab atas waran terstruktur yang diterbitkan, memiliki pejabat yang bertanggung jawab atas manajemen risiko, pemasaran, dan pengelolaan benturan kepentingan atas waran terstruktur yang diterbitkan, memiliki prosedur operasi standar terkait pelaksanaan kegiatan penerbitan, perdagangan, dan penyelesaian waran terstruktur, memiliki pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memahami produk dan mekanisme transaksi waran terstruktur, melakukan publikasi laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar otoritas jasa keuangan dalam situs web penerbit, dan melakukan edukasi dan sosialisasi atas waran terstruktur yang diterbitkan. penerbit dilarang menjadikan saham yang diterbitkannya sebagai underlying waran terstruktur. sistem manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan bagian dari manajemen risiko penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan mengenaiiii tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran bagian kesatu penyampaian dokumen pernyataan pendaftaran pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum waran terstruktur sebagaimana dimaksud dalam disampaikan penerbit kepada otoritas jasa keuangan dalam rangkap (dua) dengan memuat dokumenwaran terstruktuancangan prospektus waran terstruktur yang diberi meterai dan ditandatangani oleh para pihak, rancangan term sheet, dan dokumen lain dalam media digital cakram padat atau lainnya. penerbit wajib membuat, menyimpan dan mengadministrasikan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada penyampaian pernyataan pendaftaran waran terstruktur kepada otoritas jasa keuangan dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, penyampaian pernyataan pendaftaran waran terstruktur dimaksud dapat disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam bentuk dokumen cetak. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian pernyataan pendaftaran waran terstruktur secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. penerbit dan setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya, bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian, kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam pernyataan pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. setelah disampaikannya pernyataan pendaftaran, penerbit dan setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam dilarang untuk mengumumkan prospektus dan term sheet sebelum memperoleh efektifnya pernyataan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan. dalam memproses pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum atas waran terstrukturnyataan pendaftaran. untuk mendukung penelaahan sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan berwenang: meminta penerbit dan para pihak yang terlibat dalam penawaran umum waran terstrukturwaran terstruktur kepada penerbit, melakukan evaluasi atas ketahanan perusahaan efek sebagai calon penerbit waran terstruktur dalam memelihara kecukupan nilai modal kerja bersih disesuaikan sesuai dengan persyaratan penerbit, dan atau menolak permohonan untuk menjadi penerbit waran terstruktur jika terdapat potensi perusahaan efek tidak memiliki ketahanan untuk memelihara nilai modal kerja bersih disesuaikan.

lembaran negara republik indonesiasistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan lembaga jasa keuangan nonblok yang sehat, bahwa sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul sektor lembaga jasa keuangan nonblok perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan nonblok sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatmembatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan atau penyediaan dana baru, menjual sebagian atau seluruh aset dan atau mengalihkan liabilitas sjkzb kepada sjkzb dan atau pihak terkait, mengalihkan portofolio produk kepada sjkzb lain yang sejenis, tidak melakukan penerbitan surat utang tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan, il. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor, tidak melakukan kegiatan tertentu, melakukan penggabungan (merger) atau peleburan (konsolidasi) dengan sjkzb lain yang sejenis, mengganti anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris sjkzb, menempatkan pengelola statutes, dan atau tindakan pengawasan lain. tindakan pengawasan yang diberiermasalahan yang dihadapi oleh sjkzb. sjkzb dengan status pengawasan intensifsjkzb dengan status pengawasan khususcc. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap, menyampaikan laporan keuangan terkini, menyampaikan rincian aset yang dikelompokkan berdasarkan tingkat likuiditas, menyampaikan peringkat komposit tingkat kesehatan sjkzb yang terkini, menyampaikan laporan struktur terkini kelompok usaha terkait sjkzb, termasuk badan hukum pemegang saham sjkzb sampai dengan kepemilikan terakhir, menyampaik, dan melakukan tindakan lain dan atau menyampaikan informasi dan dokumen lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. rencana tindaka (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status pengawasan oleh otoritas jasa keuangan paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sjkzbsejak rencana tindak diterima secara lengkap. dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh otoritas jasa keuangan, sjkzb wajib mengajukan penyesuaian rencana tindak paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (tiga) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan sjkzb dengan status pengawasan khusus. dalam hal sjkzb dengan status pengawasan normal dinilai memiliki potensi atau permasalahan signifikan, otoritas jasa keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam kepada sjkzb. tindakan pengawasan yang diperintahotensi atau permasalahan yang dihadapi oleh sjkzb. sjkzb wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada yang diperintahkan otoritas jasa keuangan. sjkzb sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. tata cara penyampaian rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada mengacu dalam dan dalam hal sjkzb ditetapkan status pengawasan intensif atau status pengawasan khusus yang disebabkan adanya permasalahan permodalan pendanaan, selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sjkzb dan atau psp, pengendali perusahaan perasuransian, atau pemberi kerja wajib menyampaikan rencana perbaikan permodalan pendanaan. rencana perbaikan permodalan pendanaansjkzb ditetapkan dalam status pengawasan intensif dan status pengawasan khusus. rencana perbaikan permodalan pendanaan sebagaimana dimaksud pada harus menggambarkan kemampuan sjkzb untuk memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas, kualitas pendanaan, dan atau modal sendiri terhadap modal disetor yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. rencana perbaikan permodalan pendanaan dinilai oleh otoritas jasa keuangan sejak rencana perbaikan permodalan pendanaan diterima secara lengkap. dalam hal rencana perbaikan permodalan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ditolak, sjkzb dan atau psp, pengendali perusahaan perasuransian, atau pemberi kerja wajib mengajukan penyesuaian rencana perbaikan permodalan pendanaan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan. sjkzb wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan: realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta dan atau realisasi rencana perbaikan permodalan pendanaandan atau realisasi rencana perbaikan permodalan pendanaan sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit: permasalahan sjkzb, tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh sjkzb, dan waktu pelaksanaan perbaikan. dalam hal otoritas jasa keuangan menilai: kondisi sjkzb semakin memburuk, terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi sjkzb, dan atau terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh: direksi: dewan komisaris: dewan pengawas syariah, dan atau psp, pengendali perusahaan perasuransian, dan atau pemberi kerja, otoritas jasa keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap sjkzb dengan status pengawasan khusus. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan kepada sjkzb dan atau psp, pengendali perusahaan perasuransian, atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu. pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap sjkzb sebagaimana dimaksud dalam diumumkan pada situs web otoritas jasa keuangan. pengumuman pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentusjkzb dan atau larangan yang diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan. sjkzb yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam wajib: menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan, dan. penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal kondisi sjkzb membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dan sjkzb ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan intensif dan pengawasan khusus. penetapan perubahan status pengawasan sjkzb sebagaimana dimaksud pada diberitahukan secara tertulis oleh otoritas jasa keuangan kepada direksi dan dewan komisaris sjkzb. ita sjkzb dengan status pengawasan khusus ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan tidak dapat disematkan, jika berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan diketahui bahwa: batas waktu status pengawasan khusus berakhir, dan sjkzb masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam dalam hal sjkzb dengan status pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan tidak dapat disematkan sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha sjkzb. pencabutan izin usaha sjkzb sebagaimana dimaksud pada disampaikan secara tertulis kepada: direksi, dewan komisaris: dan psp, pengendali perusahaan perasuransian, dan atau pemberi kerja. pencabutan izin usaha sjkzb sebagaimana dimaksud pada diumumkan pada situs web resmi otoritas jasa keuangan. bab tata cara penyampaian laporan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan dan dan kepada otoritas jasa keuangan dilakukinformasikan kepada sjkzbperusahaan dinyatakan telah menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada dengan ketentuan: penyampaian secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data otoritas jasa keuangan, atau penyampaian secara luar jaringan dibuktikan dengan tanda terima dari otoritas jasa keuanganetap tidak memenuhi ketentuan dan ataurasuransian atau lembaga pembiayrasuransian atau lembaga pembiayperasuransian atau lembaga pembiayaan, baik secara langsung maupun tidak langsungatau dewan komisaris, dan atau memengaruhi tindakan direksi atau dewan komisaris pada perusahaan perasuransiandan lembaga pembiayaan, terdiri atas: perusahaan pembiayaan, dan perusahaan pembiayaan syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai lembaga pembiayaan. status pengawasan sjkzb ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. status pengawasan sjkzbpenetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas faktor: peringkat komposit, peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, dan atau cc. parameter kuantitatif. penetapan status pengawasan sjkzb sebagaimana dimaksud pada dilakukan setiap saat sesuai penilaian otoritas jasa keuangan dengan memperhatikan kondisi sjkzb yang didasarkan atas faktor sebagaimana dimaksud pada bab kriteria status pengawasan sjkzb bagian kesatu sjkzb dengan status pengawasan intensif penetapan sjkzb dalam status pengawasan intensifempat) atau peringkat komposit (lima), tingkat kesehatan sjkzb ditetapkan pada peringkat komposit (tiga) dengan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat (empat) atau peringkat (lima), atau cc.besar atau sama dengan (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari (seratus duarasio kecukupan investasi lebih besar atau sama dengan (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari (seratusbesar atau sama dengan (lima puluh persen) dan lebih kecil dari (delapan puluh persen)untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari (tiga) tahun memiliki aset neto lebih kecil dari rp10. (sepuluh miliar rupiah): dan atau rasio penurunan peserta selama (satu) tahunbesar atau sama dengan (nol persen) dan lebih kecil dari (lima puluhyo0 (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan (dua puluh lima persen). bagian kedua sjkzb dengan status pengawasan khusus penetapan sjkzb dalam status pengawasan khususlima) dengan penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat (lima), ataukecil dari (delapankecil dari (delapan puluh persen), dan atau rasio kecukupan investasi lebih kecil dari (delapan puluhkecil dari (lima puluh persen),kecil dari (delapan puluh persen), untuk dana pensiun yang telah berdiri lebih dari (tiga) tahun, selama dua tahun berturut turut memiliki aset neto lebih kecil dari rp10. (sepuluh miliar rupiah), dan atau rasio penurunan peserta selama (dua) tahun berturut turutkecil dari (nol(dua puluh lima persen). bagian ketiga jangka waktu status pengawasan sjkzb dengan status pengawasan intensif ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan untuk jangka waktu paling lama (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. apabila jangka waktu status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada berakhir dan sjkzb masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan sjkzb paling banyak (satu) kali dengan jangka waktu paling lama (satu) tahun. penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan sjkzb sebagaimana dimaksud pada disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh sjkzb. apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada berakhir, otoritas jasa keuangan menetapkan peningkatan status pengawasan sjkzb. bagi sjkzb dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu status pengawasan ditetapkan otoritas jasa keuangan paling lama (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. apabila jangka waktu sjkzb dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada berakhir, otoritas jasa keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus. penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada didasarkan atas penilaian otoritas jasa keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui. bab iii tindak lanjut status pengawasan otoritas jasa keuangan menyampaikan surat pemberitahuan status pengawasan sjkzb sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepada direksi dan komisaris sjkzb, dengan disertai: alasan penetapan status pengawasan, dan tindakan pengawasan. sjkzb dengan status pengawasan intensif dan pengawasan khusus wajib melaksanakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf yang diperintahkan otoritas jasa keuangan. tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada yaitu: menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian lembaga pembiayaan dengan modal lembaga pembiayaaanggota dewan komisaris, dan atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait, cc. menunda atau tidak melakukan distribusi laba: memperkuat permodalan melalui setoran modal, meminta komitmen pendiri dana pensiun untuk melakukan pembayaran iuran kepada dana pensiun, tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak terkait yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru,

walikota lhokseumawe provinsi aceh peraturan walikota lhokseumawe nomor z3tahun tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumaweendapatan dan belanja kota:peraturan walikota lhokseumawe nomor tahun tentang pokok pokok pengelolaan keuangan memutuskan: menetapkan peraturan walikota lhokseumawe tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumawe. bab ketentuan umum dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan: pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan kota lhokseumawe yang terdiri atas walikota dan perangkat daerah. walikota adalah walikota lhokseumawe. wakil kepala daerah adalah wakil walikota lhokseumawe sekretaris daerah yang selanjutnya disebut sekda adalah sekretaris daerah kota lhokseumawe. s5lhokseumawemerupakan rencana keuangan tahunan pemerintah kota lhokseumawe, satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat pada pemerintah kota lhokseumawe. satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disingkat skpd adalah perangkat pemerintah kota lhokseumawepada pemerintah kota lhokseumawe. tim anggaran pemerintah kota yang selanjutnya disingkat takasuktak adalah sekretariat yang dibentuk oleh ketua tak untuk membantu tdaerah yang telah ditetapkan dalam dpa skpd perubahan dpa skpd dan atau dpa skpd perubahan dpa skpd. organisasi adalah unsur pemerintahan aceh yang terdiri dari dprk, walikota wakil walikota dan skpd. unit organisasi adalah bagian ska yang melaksanakan (satu)penjelasan dari rincian obyek belanjanekewalikota ini meliputi: kriteria pergeseran anggaran, mekanisme pergeseran anggaran: tanggung jawab:dan larangan. bab kriteriakelompok belanja: antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, dan atau dalamkelompok belanja dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf dapat dilakukan sepanjang: terdapat: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan apbd. keadaan darurat dan atau mendesak sebagaimanrurat. simwalikota tentang penjabaran apbd. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf dilakukan dengan qanun kota tentang perubahan apbd. pergeseran anggaran antar obyek belanja, sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan sepanjang: pergeseran obyek belanja dilakukan pada jenis belanja berkenaan: tidak mengubah maksud substansi awal jenis belanja, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas persetujuan sekda selaku ketua tak. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan atau dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf dan dapat dilakukan sepanjang, pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dan atau dalam rincian obyek belanja berkenaan: dan tidak mengubah maksud substansi awal antar rincian obyek belanja dan atau dalam rincian obyek belanja. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dilakukan .atas persetujuan kepala bpk selaku ppid. bab ill mekanismeerubahan dpa skpd sebagaimana dimaksud pada dituangkan dalam rancangan perubahan peraturan walikota tentang penjabaran apbd, kecuali pergeseran uraian dalam rincian obyek belanja berkenaan.canon kota lhokseumawe tentang paha apbd. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf merupakan kewenangan sekretaris daerah, yang dilakuk untuk selanjutnya dituangkan dalam rancanganmerupakan kewenangan bersama antara walikota lhokseumawe dengan dprk lhokseumawe dengan cara merubahdalam hal terdapat regulasi pemerintah pusat dan atau keadaan darurat dan mendesak yang dilakukan denguntuk selanjutnya dituangkan dalam rancangan gaun kota lhokseumawe tentang perubahan apbd. persetujuan pergeseran anggaran dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan walikota tentang penjabaran apbd dan pemberitahuan kepada dprk untuk selanjutnya ditampung dalam qanun kota lhokseumawe tentang perubahan apbd, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran, dalam hal pemerintah kota lhokseumawe telah menetapkan perubahan apbd atau tidak melakukan perubahan apbd. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan sepanjang belanja tersebut belumubahan peraturan walikota tentang penjabaran apbd. perubahan peraturan walikota lhokseumawe tentang penjabaran apbd sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan lebih dari (satu) kali dalam hun anggaran berkenaan. kepala skpd selaku pengguna anggaran menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis kepada sekda kota lhokseumawe selaku ketua tak setelah memperoleh surat pemberitahuan pergeseran anggaran dari sekda kota lhokseumawe: daftar kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja serta revisi perubahan redaksi pada uraian rincian obyek belanja: perubahan dpa skpd yang menggambarkan pergeseran anggaran antar rekening obyek belanja, obyek belanja, jenis belanja dan atau perubahan redaksi uraian pada rekening obyek belanja. ppid mengevaluasi dan memberi persetujuan penolakan atas usulan pergeseran uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan. ppid mengevaluasi usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan menjadwalkan pembahasan bersama tak.k. hasil pembahasan takk sebagaimana dimaksud pada disampaikan sekda kota lhokseumawe selaku ketua tak kepada walikota untuk mendapatkan persetujuan usulan pergeseran anggaran. persetujuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan dengan cara merubah peraturan walikota tentang penjabaran apbd. apabila pergeseran anggaran setelah penetapan peraturan walikota tentang penjabaran perubahan apbd, dilakukan dengan cara merubah peraturan walikota tentang penjabaran perubahan apbdlarangan kepala skpd:. bab ketentuan lain lain anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang dan jasa hanya dapat dilakukan pergeseran uraian rincian obyek belanja dan atau rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan akibat kekeliruan pengetikan penginputan dengan tidak mengubah substansi perencanaan awal. terhadap pergeseran yang disebabkan oleh terbitnya regulasi dari pemerintah pusat yang ditetapkan setelah penetapan apbd, skpd wajib menyampaikan dokumen penetapan persetujuan dari pemerintah pusat. bab viipedoman pergeseran anggaran pendapatan dan belanja kota lhokseumawe dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuhokseumawe. ditetapkan lhokseumawe padatanggal juni walikota lhokseumawe aid yahya diundangkan lhokseumawe pada tanggal juni 2020m sekretaris daerah! kota lhokseumawe, t.adnan berita kota lhokseumawe tahun nomor .