Datasets:

just-108

/

C2

like 0

peta nia mat xmxmwb undang undang nomor tahun tentang larangan praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat keputusan kesia nomor tahun: tentang komisi pengawas pesaing keputusan presiden kesia nomor tahun keputusan komisi pengawas persaingan usaha nomor 0s kppukepkanan hata, oo. peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor tahun tentang khusus snn ppt terhadap putusan kppu keputusan presiden republik indonesia nomor tahun komisi pengawas persaingan usaha republik indonesia scanned with cam scanner

anta mean arap kaka nia) sta oi) can peran jan san ani dod menteri dalam negeri k.l. per men dari no: kep men dari tahun tentang penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah. pedoman pembinaan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan pemerintah daerah pedoman operasional penyidik pegawai negeri sipil daerah dalam penegakan peraturan daerah pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil daerah khusus produk produk hukum daerah bp. cipta jaya jakarta aj. tata: eta pan scanned with cam scanner

me. 1ocs pra, ban mia meja maa as" ag sila on, ba ata, ken ng, yen karan adi 2am2 iman lan ani km) ken keran maan, maa har ara ran pedoman pengelolaan", (aa k2) a ) barang daerah : snn ka) evi ker ah keran) aan) tae barang daerah yang dipisahkan keputusan menteri dalam negeri nomor nomor tahun dun keran pane. men an) peraturan pemerintah republikandonesia tentang "os pengamanan dan'pengalihan babangmilik kekayaan negara $ ily dari pemerintah,pusat,kepada pemerintah param.il ". dalam rangka pelaku dto dai mara dra dig ayan otoyorn orban waw area snn snn tes panca usaha jakarta na. ema scanned with cam scanner

pa2000 himpunan peraturan aoa vang ika! nge si! pata pajak undang undang bangunan gedung beserta peraturan pelaksanaan. undang undang jalan beserta peraturan pelaksanaan. undang undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. penerbit, cv, eko yaya, jakarta scanned with cam scanner x0o0b peraturan menteri dalam negeri r.i nomor tahun. tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran jenis dan bentuk produk hukum daerah prosedur penyusunan produk hukum daerah lembaran daerah dan berita daerah 'sus standarisasi sarana prasarana kerja pemerintahan "ng perpindahan menjadi pns pusat pns daerah pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu bp. cipta jaya jakarta scanned with cam scanner

soe eka oi. yapen sen pai tae ntt una arie yai. peraturan pemerintah nomor tahun tentang oei beiu. dilengkapi sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan rakyat daerah republik indonesia "ig na, th. tentang perubahan atas aa ari th. tentang pemilihan umum tan anggota dpr. dpd dan dprd mau perjalanan dinas bii per. men. dari tahun tentang: jenis dan bentuk produk hukum daerah m| prosedur penyusunan produk. hukum daerah ", lembaran daerah dan berita daerah bp. cipta jaya jakarta ina scanned with cam scanner

hina peraturan pemecatan lan ia. nomor tart dak dekonsentrasi bak pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (pp nomor tahun tahapan, tata gara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (pp nomor tahun lengkapi peraturan menteri dalam negeri nomor tahun tentang pedoman pelaksanaan revi alas laporan keuangan pemerintah daerahcv, eko yaya, jakarta scanned with cam scanner

suka luna luwu buku luna luka luna luna luna khusu baal mu. tunai tunai kai cikal cikal cikal china (1ikan yai clean cikal cukai cikal cukai cukai bukan cikal cux lai cukai cukai cukai cukai cukai cukai cukai cukai cukai tunai cikal mukalgmikan kai cukai cukai cumi cukai cukai cikal bukan ber climat bukan cukai cukai ikan tunai cukai kai cuka tunai cuka suka cukai cikal cukai cls elia cuikaicuinan ctimai cuma cukai cukai cukai ukn cukai cukai tunai cumi cukai cukai cukai cukai cukai cukancuman cumi (ne awp ara aoa nba ikan gun san) kalclkai cukai cukai 2akan ctimai seikat cukai cukai cukai cukai cukai cukai cukai cukai (fan bah cik chad usa insan clean cukai dilengkapi cukai cukai cukai peraturan pemerintah nomor tahun tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda bidang cikal peraturan pemerintah nomor tahun tentang nomor pokok pengusaha barang kenal cukai peraturan menteri keuangan tahun tentang cukai ikan cukai pelikan cukai cuma tunai cpu eka paya: pakta wiki cukai cukai cukai cuma! ika cuma tunai gua zoom cuka cukai paya scanned with cam scanner

mid lembaran negara republik indonesia piagam. pembentuknyusunan piagam unit audit internnyusunan piagam unit audit internbentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal, maka peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internditerbitkan peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internalnyusunan piagam unit audit internal. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: audit internalperusahaperusahaan. unit audit internal adalah unit kerja dalam emiten atau perusahaan publik yang menjalankan fungsi audit internal. penggunaan nama atau istilah untuk unit audit internal sebagaimana dimaksud dalam angka dapat ditetapkan oleh masing masing emiten atau perusahaan publik. bab unit audit internal bagian kesatu pembentukan emiten atau perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal. bagian kedua struktur dan kedudukan unit audit internal terdiri dari (satu) orang auditor internal atau lebih. unit audit internal sebagaimana dimaksud pada dipimpin oleh seorang kepala unit audit internal. dalam hal unit audit internal terdiri dari (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai kepala unit audit internal. jumlah auditor internal sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik. kepala unit audit internal diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama atas persetujuan dewan komisaris. kepala unit audit internal bertanggung jawab kepada direktur utama. dalam hal kepala unit audit internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam unit audit internal dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, direktur utama dapat memberhentikan kepala unit audit internal dimaksud, setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. auditor internal dalam unit audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala unit audit internal. bagian ketiga persyaratan auditor internal auditor internal dalam unit audit internal wajibmemiliki pengetahuan tentang peraturan perundang undangan bidang pasar modal dan peraturan perundang undangan terkait lainnya:mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal, mematuhi kode etik audit internal, menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan atau penetapan atau putusan pengadilan: h.memahami prinsip tata kelola perusahaanbagian keempat tugas, tanggung jawab, dan wewenang unit audit internal mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit: a.menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, b.rusahaan: manajemen, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan dewan komisaris: memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, bekerja sama dengan komite audit: h.unit audit internal mempunyai wewenang paling sedikit: mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya: melakukan komunikasi secara langsung dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit serta anggota dari direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit: cc. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan direksi, dewan komisaris, dan atau komite audit, dan melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. bab iii piagam audit internal emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam audit internal yang paling sedikit memuat: struktur dan kedudukan unit audit internal, tugas dan tanggung jawab unit audit internal, cc. wewenang unit audit internal, kode etik unit audit internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi audit internal yang ada indonesia atau kode etik audit internal yang lazim berlaku secara internasional, persyaratan auditor internal dalam unit audit internal, pertanggungjawaban unit audit internal, dan larangan penangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam unit audit internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik emiten atau perusahaan publik maupun anak perusahaannya. piagam unit audit internal ditetapkan oleh direksi setelah mendapat persetujuan dewan komisaris. bab pelaporan setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian kepala unit audit internal segera diberitahukanmbentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal ojk. bank. saham. kepemilikpada bank menyebabkan baseltata kelola yang baik. seiring dengan rencana integrasi sektor keuangan association south east asian nations asean) pada tahun yang memungkinkandisamping itu, dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus bank bermasalah indonesia pasca krisis keuangan tahun diindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh (satu) pihak pada bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan penerapan tata kelola diperankan. berdasarkan hal hal tersebut diatas, otoritas jasa keuangan memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan bank dengan menetapkantata kelola pada bank sehinggai. demi cukup jelas.sesuai dengan undang undang mengenai perbankan syariahantara lain perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. contoh lembaga keuangan bukan bank antara lain special purpose vehicle, pengelola dana keuangan (fund management, dan hedge fund. pertimbangan tertentu antara lainyaitu larangan penambahan produk dan atau aktivitas baru. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf pemerintah pusat yaitu pemerintah republik indonesia. kepemilikan saham pemerintah pusat pada bank dapat berupa kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung melalui badan hukum yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. kepemilikan pemerintah pusat pada bank yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan sahamhuruf hubungan kepemilikan terjadi dalam halultimate shareholder. contoh: sdr.sdr. memiliki sebesar dari modal maka antara sdr. danmaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit. huruf cukup jelas. cukup jelas. berupa badan hukum lembaga keuangandan memiliki pemegang saham pengendali yang sama yaitu sdr. maka pta dan merupakan (satu) pihak. sesuai dengan kategori pemegang saham, batas maksimum kepemilikan saham adalah dari modal bank dan adalah dari modal bank dengan demikian batas maksimum kepemilikan saham dan pada bank secara bersama sama sebagai (satu) pihak adalah sebesar dari modal bank dengan batasan kepemilikan saham paling tinggi sebesar contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut: jika memiliki saham dari modal bank maka kepemilikan saham pada bank adalah jika memiliki saham dari modal bank maka kepemilikan saham pada bank adalah atau jika memiliki saham dari modal bank maka kepemilikan saham pada bank adalah yang dimaksud dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali adalah ketentuan yang mengatur mengenai bank umum, bank umum syariah, serta penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. huruf cukup jelas. huruf rekomendasi dimaksudotoritas jasa keuangan. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kewajiban penyediaan modal minimum adalah kewajiban penyediaan modal minimumditempat kedudukan bank tersebut. huruf yang dimaksud dengan modal inti adalah modal intitempat kedudukan bank tersebut. huruf rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bankotoritas jasa keuangan. huruf yang dimaksud dengan pengembangan perekonomianpublic dapat dilakukan melalui penawaran umum atau tanpa penawaran umumotoritas jasa keuangan. cukup jelas. tanggal juli merupakan tanggal pertama kali diberlakukannya ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan saham. huruf yang dimaksud dengan (tiga) periode penilaian berturut turut adalah periode penilaian tingkat kesehatan bank dan atau penilaian tata kelola termasuk periode penilaian tingkat kesehatan bank dan atau penilaian tata kelola sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini. contoh: bank memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dan atau penilaian tata kelola pada (dua) periode penilaian sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini masing masing peringkat atau peringkat untuk masing masing periode. dengan demikian apabila bank memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dan atau penilaian tata kelola untuk (satu) periode penilaian masing masing peringkat atau peringkat setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku maka pemegang saham yang mempunyai saham melebihi batas maksimum kepemilikan saham pada bank dimaksud wajib melakukan penyesuaian sesuai dengan batas maksimum kepemilikan sahamhuruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan bank dalam pengawasan khusus adalah bank dalam pengawasan khusushuruf yang dimaksud dengan bank dalam pengawasan intensif" adalah bank dalam pengawasan intensifcukup jelas. cukup jelas. apabila kondisi dalam huruf atau huruf terjadi dalam periode lebih dari (sepuluh) tahun setelah penggabungan atau peleburan maka pemegang saham bank dimaksud menyesuaikan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimiliki sebagaimana diatur dalam hurufbulan desembermengingat penurunan tingkat kesehatan bank dan atau tata kelolabulanyang dimaksud dengan bank yang memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank dan atau penilaian tata kelola dengan peringkat peringkat atau peringkat adalah salah satu bank atau beberapa bank atau semua bank yang melakukan penggabungan atau peleburan. cukup jelas. pemerintah daerah yaitutata kelola terakhir. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasyang mengatur mengenai penilaian.

dan imbal hasil yang diperoleh sertaketentuan dala: dananya untuk pembiayaan infrastruktur, efek beracun asetreksa dana penyertaan terbatasdan atau instrumen investasi selain instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf yang penggunaan dananya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintahhuruf sampai dengan hurufpaling tinggi (lima puluh persen)sebagaimana dimaksud pada hurufnempatan investasi pada efek beracun aset sebagaimana dimaksud padainvestasi pada reksa dana penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf harus dilakukan pada reksa dana penyertaan terbatas yang telah tercatat ojk. pemenuhan ketentuan memiliki peringkat investment grade sebagaimana dimaksud pada dan dilakukan pada saat penempatan investasidapat melampaui. ketentuan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku untuk bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan. ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada huruf diatur dalam surat edaranefek beracun aset, reksa dana penyertaan terbatas, maupun instrumen investasi lainnya, yang penggunaannya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah menjadi bagian dari pemenuhan batas minimum yang dipersyaratkan. sehubungan dengan hal tersebut, maka ojk menetapkan peraturan ojkyang dimaksud dengan pembiayaan infrastruktur antara lain pembiayaanhuruf cukup jelas. huruf efek beracun asetefek beracun asetreksa dana penyertaan terbatasreksa danayang dimaksud dengan instrumen investasi lainnya antara lain dana investasi real estate dan dana investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal paling rendah (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi paling lambat desember dengan demikian, jumlah maksimum penempatan pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada paling banyak (lima puluh persen) dari (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah investasi, atau (lima belas persen) dari seluruh jumlah investasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. maksud dari ketentuan ini adalah, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, tidak berlaku untuk instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada dengan demikian, bagi perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi umum, dan perusahaan reasuransi, seluruh penempatan investasi pada instrumen dimaksud diakui sebagai aset yang diperkenankan dalam perhitungan tingkat solvabilitas, sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan ojk ini. batasan penempatan investasi bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan tetap mengacu padacukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. akuntansi reksa dana. pelaporporan dan pedoman akuntansi reksa dana, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pelaporan dan pedoman akuntansidan pedoman akuntansidoman akuntansi reksa danyang serupa dengan dividen yang diterima atas saham. pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada wajibdapatan dividen wajib: dicatat pada tanggal tanpa dividen untuk efek yang diperdagangkan bursa atau pada tanggal dividen dibagikan kepada pemegang saham terdaftar untuk efek yang tidak diperdagangkan bursa, dan dibukukan pada piutang dividen dan dilaporkan pada baris nomor dan tercantum dalam lampirankolektibilitas piutang dividen diragukan dan atau gagal bayar wajib dibuat penyisihan atas piutang dividen yang diragukan. laba rugi bersih yang direalisasi dari transaksi penjualan efek wajib ditentukan berdasarkan metode biaya rata rata, yang meliputi: biaya biaya, komisi dan biaya transaksi, dan perbedaan antara biaya rata rata efek yang dijual dan harga jual bersih dibukukan pada akun khusus laba rugi yang sudah direalisasikansetiap pendapatan investasi yang direalisasi dan yang belum direalisasiwajib mencakup sub akun terinci yang mencatat jumlah pendapatan investasi yang direalisasikan atau belum direalisasikan yang menjadi hak setiap pemegang saham atau unit penyertaan dari reksa dana. biaya pengelolaan, biaya kustodian, dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan reksa dana terbuka wajib dibebankan secara harian. bagian ketiga akun saham atau unit penyertaan reksa dana terbuka yang diterbitkan akun individual saham atau unit penyertaan yang diterbitkan wajib dibuat untuk setiap pemodal dalam reksa dana terbuka, dengan ketentuan: dalam hal penerbitan saham atau unit penyertaan, jumlah harga bersih penjualan saham atau unit penyertaan dikredit pada rekening masing masing pemodal pada akun saham atau unit penyertaan yang diterbitkan dan dilaporkan pada baris nomor tercantum dalam lampiran dlam hal pembelian kembali saham atau unit penyertaan, jumlah yang wajib disebut pada rekening masing masing pemodal pada akun saham atau unit penyertaan yang diterbitkan sama dengan saldo rekening sebelumnya dikalikan rasio pembelian kembali, cc. total nilai dari saham atau unit penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang saham atau unit penyertaann perbedaan antara total nilai dari saham atau unit penyertaan yang dijual kembali dengan nilai yang disebut akun saham atau unit penyertaan yang diterbitkan, disebut dengan menggunakan rasio yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf masing masing akun pendapatan yang direalisasikan dan yang belum direalisasikan untuk masing masing pemodal. pembagian uang tunai kepada pemegang saham atau unit penyertaan wajib: dikredit pada akun kas, dan disebut akun saham atau unit penyertaan yang diterbitkan, akun pendapatan investasi yang direalisasikan, dan akun pendapatan investasi yang belum direalisasikan untuk masing masing pemodal dengan proporsi saldo akun setiap individu dibandingkan dengan total distribusi untuk setiap individu pemodal. pembagian uang tunai dan dicerminkan dalam saldo yangpanjang ditentukan dalam kontrak investasi kolektif, atau anggaran dasar reksa dana terbuka, nilai aktiva bersih per saham atau unit penyertaan dapat dinaikkan atau diturunkan dengan memodifikasi secara proporsional jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki oleh masing masing pemegang saham atau unit penyertaan. jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki oleh setiap pemodal dalam reksa dana terbuka wajib dicatat paling sedikit (tiga) angka desimal. berkaitan dengan pembagian uang tunai sebagaimana dimaksud dalam kustodian wajib memberikan konfirmasi kepada pemodal tentang rincian yang sama atas hasil bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruflljakarta,. annnynn manajer investasi bank kustodian nama reksa dana jenis reksa dana tanggal aktiva investasi dalam instrumen pasar uang investasi dalam instrumen utang lainnya investasi dalam saham investasi dalam waran dan right kas piutang dividen piutang bunga piutang efek yang dijual piutang lain aset lain lain pajak bayar dimuka) sifroratasee kewajiban utang efek yang dibeli utang lain lain saromatiuaanatas t sapermasereeram jumlah saham unit penyertaan yang diterbitkan pembelian kembali saham unit penyertaan akumulasi laba rugi sampai dengan tahun sebelumnya pendapatan yang sudah didistribusikan laba rugi bersih belum direalisasikan laba rugi sudah direalisasikan pendapatan investasi bersih total saham unit penyertaan dan laba rugi jumlah saham unit penyertaan yang beredar nilai aktiva bersih per saham unit penyertaanmanajer investasi bank kustodian nama reksa dana jenis reksa dana tanggal bunga investasi biaya pengelolaan investasi biaya kustodian biaya lain lain biaya piutang ragu ragu provisi pajak ntotalbiaya pendapatan investasi bersih laba rugi realisasi bersih investasi laba rugi yang belum direalisasikan manajer investasibab pelaporan reksa dana bank kustodian pada reksa dana terbuka wajib menyampaikan dalam bentuk: laporan aset dan liabilitas reksa dana dengan menggunakan formatlaporan operaperubahan aset bersih reksa danalaporan portofolinformasi operasi dan rasio raslaporan komitmen dan kontingenare bersih pendapatan operasiiii peraturan otoritas jasa keuangan nomor poj. tentang pelaporan dan pedoman akuntansi reksa dana laporan perubahan aset bersih reksa dana manajer investasi bank kustodian nama reksa dana jenis reksa dana tanggal laporan perubahan s d hari aset bersih ini pendapatan investasi bersih laba rugi realisasi bersih investasi penyesuaian atas akumulasi laba rugi sampai dengan tahun sebelumnya perubahan atas kenaikan yang tidak direalisasikan distribusi kepada pemegang saham unit penyertaan penjualan saham unit penyertaan pembelian kembali saham unit penyertaan perubahan kekayaandn: pum sio: suovelo paya hpa pos$ nan jus) ia) uni im) apr uni ses s.d cs? 235p naa pada ie2ga 25u le) la) ran swell nara pers lag s$s3rasio reksa dana manajer investasi bank kustodian nama reksa dana jenis reksa dana tanggal aset bersih bulan ini surat berharga pasar uang terhadap nilai aset bersih efek bersifat utang lainnya terhadap nilai aset bersih saham dari nilai aset bersih waran dan right dari nilai aset bersih kas dari nilai aset bersih total hasil investasi, bulan terakhir biaya bulan terakhir dari rata rata nilai aset bersih jumlah pemegang saham unit penyertaan pada akhir oo) bulan jumlah pemegang saham unit penyertaan asing jumlah pemegang saham unit penyertaan dalam negeri saham unit penyertaan yang dimiliki pemodal asing saham unit penyertaan yang dimiliki pemodal dalam negeri (termasuk manajer investasi saham unit penyertaan yang dipegang oleh besar pemegang saham unit penyertaan selain manajer investasi pada akhir bulan saham unit penyertaan yang dipegang oleh manajer investasi pada akhir bulan jumlah pemegang saham unit penyertaan baru dalam bulan ini pembelian kembali saham unit penyertaan terhadap nilai aset bersih pada awal bulan penjualan saham unit penyertaan terhadap nilai aset bersih pembelian kembali tertinggi bersih harian dari rata rata posisi kas bulan ini db tertinggi saham unit penyertaan yang dipegang oleh manajer investasi dari jumlah saham unit penyertaan yang outstanding com nilai aset bersih per saham unit penyertaan pada akhir bulan aset bersih dari emisi pala dalam bulan ini bulan ini pen aan penanganan bulan ini jumlah komisi perantara pedagang efek yang dibayarkan kepada perantara pedagang efek yang terafiliasi dengan manajer investasi instrumen pasar uang dari portofolio investasi investasi saham dari portofolio investasi portofolio investasi kas dari portofolio investasiip leher fei maa t . uses sira bgerbesresa rel knp be sh. ie) dua a.a s5? dor le) ar) tepi ws leo l20 ppi sbo ta. pr? ini. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan: laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf huruf dan huruf disampaikan setiap hari paling lambat pukul waktu indonesia barat pada hari kerja berikutnya, laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf disampaikan setiap akhir bulan paling lambat pada hari kerja ke (kelima) bulan berikutnya, dan laporan disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bank kustodian dan manajer investasi wajib memastikan kelengkapan data laporan yang tersedia pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam dan akurasi perhitungan data laporan reksa dana yang disampaikan. dalam hal reksa dana tertutup, laporan sebagaimana dimaksud dalam wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan oleh: manajer investasi, bank kustodian yang ditunjuk melakukan perhitungan nilai aktiva bersih reksa dana sesuai dengan kontrak, atau direksi reksa dana berbentuk perseroan. bank kustodian pada reksa dana terbuka wajib menyampaikan informasi keuangan kepada manajer investasi pada setiap awal hari kerja yang memperlihatkan posisi dana pada akhir kegiatan hari kerja sebelumnya. informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada disampaikan dengan menggunak berdasarkan data harian. pada saat membeli kembali saham atau unit penyertaan, bank kustodian pada reksa dana terbuka wajib memberikan konfirmasi kepada pemegang saham atau unit penyertaan dengan informasi: tanggal pembelian kembali, nilai aktiva bersih reksa dana yang digunakan untuk menghitung jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli kembali, cc. jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki sebelum pembelian kembali, jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli kembali, jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki setelah pembelian kembali, rincian hasil bruto dari pembelian kembali, terdiri atas: jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun saham atau unit penyertaan yang diterbitkan, jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan, jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang belum direalisasi, jumlah pembelian kembali bruto yang berkaitan dengan akun laba rugi yang sudah direalisasi, dan biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari pembelian kembali, yang diperkenankan sesuai dengan kontrak investasi kolektif, dan dalam hal terdapat indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf perlakuan perpajakan juga termasuk yang diinformasikan. bank kustodian pada reksa dana terbuka wajib mengirim laporan kepada setiap pemegang saham atau unit penyertaan dengan ketentuan: paling lambat pada hari ke (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pemegang saham atau unit penyertaan, paling lambat pada hari ke (kedua belas) bulan januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal desember, dan laporan memuat paling sedikit informasi: nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang saham atau unit penyertaan, jumlah saham atau unit penyertaan yang dimiliki pada awal periode, tanggal, nilai aktiva bersih reksa dana, dan jumlah saham atau unit penyertaan yang dibeli atau dijual kembali pada setiap transaksi selama periode, tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah saham atau unit penyertaan yang menerima dividen, rincian dari portofolio yang dimiliki, dan rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh pemegang saham atau unit penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf yaitu: total penghasilan selama periode tertentu, baik didistribusikan atau tidak didistribusikan, rincian bagian penghasilan yang telah didistribusikan pada pemegang saham atau unit penyertaan secara tunai, uraian bagian penghasilan yang telah didistribusikan sebagai bagian dari penjualan kembali saham atau unit penyertaan, rincian dari penghasilan termasuk perhitungan pajaknya dan besarnya pajak yang telah dibayar, dan rincian penghasilan yang belum didistribusikan. bab iii pedoman akuntansi reksa dana bagian kesatu akuntansi portofolio efek transaksi efek wajib dibukukan pada tanggal terjadinya transaksi, dengan ketentuan: efek yang dibeli: disebut pada akun investasi dengan harga beli, setelah ditambah biaya transaksi dan dicatat pada baris nomor atau dan dikredit pada akun utangefek yang dijual: dikredit pada akun investasi sebesar harga jual setelah dikurangi biaya transaksi dan dicatat pada nomor 3atau dan disebut pada akun piutang penjualan efek dcc. komisi perantara pedagang efek dibukukan pada buku pembantu dan dicatatinstrumen pasar uang termasuk efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari (satu) tahunlam instrumen utang lainnya termasuk efek yang bersifat utang yang jatuh temponya satu tahun atau lebih, termasuk obligasi dan utang yang dapat dikonversi,sahamwaran dan right mencakup waran dan right yang belum jatuh tempo dan efek lainnyaba rugi bersih periodik yang belum didistribusikan dibukukan dalam akumulasi laba rugi sampai dengan tahun sebelumnyapabila reksa dana melakukan pembelian saham dalam suatu penawaran umum, pembukuan transaksi sebelum tanggal penjatahan disebut pada aset lain lain uang mukakredit pada kas. bagian kedua akuntansi laba rugi akun investasi dari reksa dana wajib disesuaikan dengan nilai pasar wajar setiap hari kerja, yang didasarkan pada evaluasi nilai setiap efek seperti yang ditentukan dalam, dengan ketentuan sebagai berikut: penyesuaian harian atas nilai akun investasi disebut atau dikredit pada masing masing akun investasi dan pada akun yangsebagai laba rugi bersih yang belum direalisasikan: dan buku pembantu dibuat untuk setiap efek yang memperlihatkan harga beli setelah ditambah biaya transaksi. pendapatan bunga dari efek yang bersifat utang wajib diakui secara harian dan disebut pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi bersih yang belum direalisasikan dengan ketentuan: kolektibilitas tagihan bunga diragukan dan atau gagal bayar dibuat penyisihan atas tagihan bunga yang diragukan, potongan harga pembelian dari nilai pokok efek yang bersifat utang tanpa kupon bunga diakui secara harian sebagai pendapatan bunga, cc. perbedaan antara harga beli dan harga jual efek yang bersifat utang yang diperoleh dengan perjanjian pembelian kembali yang tidak dapat dibatalkan diperlakukan sebagai pendapatan bunga dan diakui secara harian, bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga tidak termasuk bunga yang masih harus diterima, dibukukan sebagai berikut: bunga yang masih harus dibayar sebagai tambahan atas harga beli disebut pada piutang bunga dan dikredit pada kas, bunga kupon berjalan diakui secara harian dan disebut pada piutang bunga serta dikredit pada laba rugi investasi bersih,unga yang diterima (dijual) disebut pada kas dan dikredit pada piutang bunga, dan bunga atas obligasi yang diperdagangkan dengan harga termasuk bunga yang masih harus diterima, tidak diakui setiap hari, tapi dibukukan pada tanggal obligasi tanpa bunga, dengan cara

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. akuntansi reksa dana. pelaporpedoman akuntansi reksa dana, dan informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana yaiti. yang merupakan laporannya,menjadi peraturan otoritas jasa keuangan tentang pelaporan dan pedoman akuntansi reksa dana. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. sistem yang ditetapkan ojk untuk menerima laporan secara elektronik saat peraturan ini ditetapkan adalah s inveskontrak investasi kolektif merupakanfek lainnya antara lain unit penyertaan reksa dana luar negeri dan efek beracun aset. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam praktiknya gagal bayar dimaksud biasa disebut juga dengan default. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud bunga yang dijual adalah kupon bunga dari suatu obligasi yang dijual. huruf dalam praktiknya tanggal obligasi tanpa bunga dimaksud biasa disebut juga dengan ex interest date. cukup jelas. dalam praktiknya tanggal tanpa dividen biasa disebut ex dividend date. cukup jelas. dalam praktiknya metode biaya rata rata biasa disebut average cost method. cukup jelas. pembebanan biaya secara harian dimaksudkan untuk mendapatkan nab harian yang fair. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan rasio pembelian kembali adalah perbandingan antara jumlah saham atau unit penyertaan yang dijual kembali dan jumlah saham atau unit penyertaan yang dimilikingganti bank kustodian, perintah untuk mengganti manajer investasi, dan perintah untuk memperbaiki lapormid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek. perusahaan pemeringkat.perusahaan pemeringkat efek, peraturan mengenai laporanlaporan perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan sebanyak satu eksemplar sebagai berikut: perubahan anggota direksi dan atau dewan komisardewan komisaris, pejabat satu tingkat bawah direksi dan analis baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pemeringkatan efek atau keahlian bidang pemeringkatan efek, meliputi: daftar nama, daftar riw hidup yang telah ditandatangani:(jika ada):: fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak npp) bagi anggota direksi, dewan komisaris, pejabat satu tingkat bawah direksi dan analis yang diwajibkan mempunyai nomor pokok wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang perpajakan.::danperubahan terkait dengan analis sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek paling lambat (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan surat pernyataan dari, cc. paling lama (tujuh) hari kerja setelah perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud: perubahan berkaitan dengan: alamatusaha, identitas perusahaan pemeringkat efek, yang meliputi antara lain nama dan logo: anggaran dasar, izin mempekerjakan tenaga kerja asing ita) dan izin kerja tenaga asing ikta):nomor tahun tentang perseroan terbatas, paling lama (empat belas) hari setelah perubahan tersebut, dengan melampirkan dokumen perubahan dimaksud, agenda rapat umum pemegang saham otoritas jasa keuangan paling lama (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham yang terkait dengan perubahan anggaran dasar yang mencakup maksud dan tujuan atau kegiatan usaha, permodalan, anggota direksi dan komisaris, dan perubahan pemegang saham, hasil rapat umum pemegang saham yang sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lama (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: 8g. laporan keuangan tahunan yang disertai laporan akuntpada huruf huruf dan huruf jatuh pada hari libur, laporan dimaksud disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib disertai dengan format digital, antara lain meliputinetapan hasil peringkatprosedur, metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penetapan suatu peringkat. laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. disajikan dalam bahasa indonesia: disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya:dalam huruf wajib memuat informasi yang mencakup paling sedikit: untuk peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu pihak, meliputjangka waktu berlakunya perjanjian pemeringkatan. keterangan untuk peringkat yang dikeluarkan tidak berdasarkan permintaan suatu pihak meliputsumber data dan informasi untuk melakukan pemeringkalaporan perusahaan pemeringkat efek,laporlaporanlaporan perusahaan pemeringkat efek, tanggal juni demi cukup jelas. huruf surat pernyataan anggota direksi dan atau dewan komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan serta surat pernyataan masing masing anggota direksi dan atau dewan komisaris yang menyatakan tidak berkerja rangkap jabatansurat pernyataancukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf akuntan adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar ojknasabah. risiko. manajepada bank umum yangmelakukan layanan nasabah primpersaingan usaha bank, diperlukan peningkatan penyediaan layanan perbankan kepada suatu segmen nasabah dengan keistimewaan tertentu, bahwa dalam praktik penyediaan layananperbankan kepada suatu segmennasabah dengan keistimewaan tertentu terdapat potensi meningkatnya profil risiko industri perbankan, bahwa dengan terdapatnya potensi peningkatan risiko, perlu diupayakan oleh industri perbankan untuk memitigasi risiko yang diakibatkan oleh praktik penyediaan layanan perbankan kepada suatu segmen nasabah dengan keistimewacontoh: surat penegasan otoritas jasa keuangan atas laporan rencana penjualan efek reksa dana yang disampaikan oleh bank dengan menyertakan surat pernyataan efektif untuk produk reksa dana. cc. mekanisme kerjasama dengan perusahaan mitra dalam hal bank melakukan kerjasama dengan perusahaan mitra dalam rangka pemasaran produk produk non bank maka bank perlu memiliki mekanisme kerjasama untuk memastikan bahwa perusahaan mitra memenuhi syarat menjadi mitra kerja baik sebelum maupun selama kerjasama dilakukan. mekanisme kerjasama dengan perusahaan mitra paling sedikit memenuhi: prinsip kehati hatian dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait produk keuangan non bank yang ditawarkan melalui bank, prinsip hubungan kerjasama yang wajar (arm's length principle) khususnya jika mitra merupakan pihak terkait dengan bank, dan prinsip perlindungan nasabah, antara lain diperlukan dalam menentukan tindak lanjut atas kondisi kinerja mitra yang memburuk. risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan bank telah mempertimbangkan risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dengan menghindari potensi risiko yang tidak terbatas, seperti tidak memberikan fasilitas kartu kredit tanpa limit dan atau produk tanpa jangka waktu. cakupan keistimewaan lnp pemberian keistimewaan dalam lnp harus melalui penetapan bank terlebih dahulu. penetapan tersebut memuat antara lain: keistimewaan yang dapat diberikan, waktu pemberian (jangka waktu tertentu atau sewaktu waktu atau selama menjadi nasabah), dan kriteria yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan keistimewaan, dan lain lain. contoh keistimewaan layanan yang terkait dengan transaksi keuangan antara lain: layanan personal dari petugas bank yang menjadi penghubung (relationship manager) antara bank dengan nasabah prima tertentu, layanan antar jemput (pick service), cc. tarif dan perlakuan istimewa atas beberapa layanan seperti produk treasury, transfer dana, bill paying services, automated teller machine, internet banking, safe deposit box, emergency cash, dan atau kredit atau pembiayaan (termasuk kartu kredit). contoh keistimewaan layanan non keuangan antara lain keanggotaan golf, executive lounge dan atau antar jemput bandara. nama layanan (brand name) dan pengelompokan nasabah prima dalam rangka membedakan layanan prima untuk nasabah prima dengan nasabah lainnya secara umum, bank harus menetapkan nama tersendiri (brand name) untuk lnp. selain itu dalam hal bank melakukan pengelompokan nasabah prima dalam beberapa kelompok maka untuk masing masing kelompok, bank menetapkan antara lain nama kelompok, persyaratan nasabah prima, dan cakupan layanan produk dan atau aktivitas. contoh: dalam hal bank memiliki tiga kelompok nasabah prima maka bank menetapkan: penggunaan nama yang berbeda untuk masing masing kelompok, misalnya kelompok kelompok dan kelompok batas minimum dan maksimum total simpanan pada dan atau pinjaman dari bank, dan atau nilai produk keuangan non bank yang dibeli melalui bank secara bertingkat, misalnya untuk menjadi nasabah prima kelompok paling sedikit rp500. (lima ratus juta rupiah), kelompok paling sedikit rp1. (satu miliar rupiah), dan kelompok paling sedikit rp5. (lima miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing. ii. manajemen risiko pada aspek aspek tertentu dalam melakukan lnp, selain menerapkan manajemen risiko secara umum sebagaimana diatur dalam, bank harus menerapkan manajemen risiko pada aspek aspek tertentu sebagai berikut: aspek pendukung keistimewaan layanan penerapan manajemen risiko dalam rangka pemberian keistimewaan lnp, paling sedikit mencakup: ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai karakteristik dan kompleksitas lnp dalam rangka meminimalisasi risiko operasional lnp yang berasal dari faktor manusia, diperlukan pemenuhan sumber daya manusia sdm) yang memadai, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dalam lnp. untuk itu bank harus menetapkan paling sedikit: persyaratan dan kualifikasi jabatan tertentu sdm dalam lnp memenuhi persyaratan dan kualifikasi, baik yang secara umum berlaku bank maupun yang spesifik terkait produk dan atau aktivitas dalam lnp secara memadai, antara lain: memiliki izin sebagai wakil agen penjual efek reksa dana water) untuk dapat memasarkan produk reksa dana, dan atau memahami dan mampu menjelaskan produk atau jasa yang ditawarkan dalam lnp dengan baik. wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam rangka mendukung proses kerja, bank memiliki struktur organisasi yang mendukung efektivitas pengendalian intern. struktur organisasi yang demikian memuat kejelasan tugas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawab sdm dalam lnp, tata cara pelaporan kepada atasan dan penugasan dari atasan (line command), dan evaluasi unit bisnis, yang memungkinkan diterapkannya pengawasan melekat secara berjenjang. penerapan prinsip know your employee kye) dalam rangka pengendalian dan pencegahan atau pendeteksian fraud, prinsip kye diterapkan melalui mekanisme antara lain: prosedur penyaringan (screening) pegawai baru pada lnp: dan pemantauan profil pegawai secara berkala. sistem remunerasi bank menetapkan sistem remunerasi yang jelas dan transparan, misalnya dalam rangka menetapkan formulasi struktur insentif, selain mempertimbangkan pencapaian target finansial, bank juga memperhatikan kualitas layanan. kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen sdm pengendalian risiko yang terkait dengan sistem dan proses bidang manajemen sdm dilakukan antara lain dengan menetapkan kode etik pegawai, peningkatan kompetensi dan integritas sdm, pengaturan dan pengawasan intern yang memadai pada proses rekrutmen, rotasi, mutasi, promosi, dan cuti. kebijakan evaluasi secara berkala dalam rangka menilai tingkat kecukupan dan konsistensi penerapan kebijakan dan prosedur bidang sdm, bank harus melakukan evaluasi secara berkala. prosedur tertulis untuk kegiatan lnp dalam rangka melaksanakan kebijakan lnp yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya prosedur tertulis kegiatan lnp yang telah mempertimbangkan hasil. prosedur kegiatan lnp meliputi setiap produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dalam lnpaspek pengendalian intern dan ketentuan yang mengatur mengenai apu dan ppt. penyusunan prosedur kegiatan lnp perlu memperhatikan: kebijakan dan prosedur serta penetapan limit yang berlaku untuk setiap produk dan atau aktivitas bank, terciptanya pengendalian intern yang efektif, antara lain dengan menerapkan prinsip pemisahan tugas (segregation duties). dalam hal ini, perlu dihindari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang menimbulkan benturan kepentingan (conflict interest). contoh pemisahan tugas antara lain: suatu pekerjaan yang dilakukan oleh unit yang berhubungan langsung dengan nasabah tidak boleh dilakukan oleh unit yang memproses transaksi dan konfirmasi: dan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh unit yang menyampaikan laporan berkala kepada nasabah dan menatausahakan bukti penyampaian tidak boleh dilakukan oleh unit yang berhubungan langsung dengan nasabah, seluruh keistimewaan atau perlakuan khusus dari penyediaan produk dan atau aktivitas dalam lnp: dan kriteria yang harus dipenuhi oleh nasabah prima yang mendapat layanan khusus, dan lain lain. pelaksanaan prosedur kegiatan lnp perlu memperhatikan: program apu dan ppt mengingat lnp merupakan salah satu area berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang dan atau pendanaan teroris. penerapan bank atas ketentuan yang mengatur mengenai apu dan ppt, antara lain dengan melakukan edd secara berkala atas nasabah prima dan transaksi tertentu, penanganan red flags, dan analisis atas transaksi yang berpotensi mencurigakan, efektivitas kebijakan dan prosedur lnp dalam rangka memastikan efektivitas prosedur kegiatan lnp perlu didukung: pengendalian intern yang memadai, antara lain dengan metode seperti surprise audit dan mystery shopping secara berkala, dan evaluasi terhadap kepatuhan atas ketentuan yang berlaku dan perkembangan kegiatan lnp. hasil pemantauan dan koreksi penyimpangan hasil pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain diperoleh dengan melakukan: pemantauan secara terus menerus termasuk diantaranya pemeriksaan oleh internal control mengenai kebenaran pemrosesan setiap transaksi pada akhir hari, pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif dan menyeluruh, dankesesuaian produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dengan karakteristik dan profil risiko nasabah prima dalam menawarkan produk dan atau aktivitas kepada masing masing nasabah prima, selain memastikan bahwa surat penegasan atau surat persetujuan telah diperoleh untuk produkbank juga mempertimbangkanrisiko nasabah prima tersebut. sebelum ditawarkan kepada nasabah prima, produk dan atau aktivitas serta keistimewaan layanan tersebut harus melalui persetujuan pejabat yang berwenang pada lnp yang ditetapkan oleh bank. penawaran produk dan atau aktivitas dilakukan melalui proses sebagai berikut: penyeleksian produk dan atau aktivitas bank melakukan identifikasi kesesuaian spesifikasi produk dan atau aktivitas dengan jenis dan besar potensi risiko sesuai profil risiko nasabah. analisa kesesuaian spesifikasi produk yang akan ditawarkan dengan risiko yang dapat ditoleransi oleh nasabah mencakup antara lain kesesuaian jangka waktu atau durasi dan jenis serta besarnya risiko. contoh: terkait jangka waktu produk, nasabah yang ingin dapat menarik atau mencairkan dana investasinya sewaktu waktu sebaiknya tidak ditawarkan produk yang memiliki jangka waktu panjang. terkait risiko produk dan risk appetite nasabah prima, bank sebaiknya tidak mereferensikan unit link yang ditanamkan pada surat berharga yang memiliki underlying berupa saham kepada nasabah prima yang termasuk kategori risk verse atau risk avoided karena unit link seperti ini termasuk produk yang berisiko tinggi (high risk product). penetapan tarif dan perlakuan istimewa untuk setiap kelompok nasabah prima pemberlakuan tarif dan perlakuan istimewa atas produk dan atau aktivitas tertentu dapat berbeda diantara masing masing kelompok nasabah prima berdasarkan penetapan oleh bank. penerapannya harus disesuaikan dengan masing masing profil nasabah prima. contoh: dasar pemberlakuan tarif istimewa (special rate) yang berbeda beda untuk layanan penukaran uang valuta asing dengan tarif khusus, selain berdasarkan kelompok nasabah prima, juga berdasarkan volume dan frekuensi transaksi yang dilakukan nasabah, dan bisnis nasabah yang mendasari diperlukannya penukaran uang valuta asing, keringanan biaya transaksi, provisi, dan komisi. penetapan kondisi atau syarat untuk layanan istimewa bank harus menetapkan syarat untuk setiap layanan istimewa. dalam hal persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh nasabah prima yang meminta tambahan kenyamanan dan atau kelancaran transaksi maka nasabah prima tersebut dapat menikmati layanan istimewa. contoh kondisi atau syarat yang harus ditetapkan oleh bank: layanan antar jemput (pick service) memperhatikan jumlah setoran, lokasi penjemputan, dan atau klasifikasi nasabah prima tertentu, dan emergency cash memperhatikan kebutuhan nasabah prima dalam kondisi darurat luar wilayah indonesia atau kondisi khusus lainnya yang ditetapkan oleh bank. evaluasi kesesuaian cakupan lnp dalam rangka memaksimalkan penggunaan layanan yang tersedia bagi setiap klasifikasi lnp dan penerapan manajemen risiko, bank melakukan evaluasi secara berkala atas kesesuaian cakupan layanan yang diberikan kepada setiap nasabah prima. tujuan evaluasi secara berkala antara lain untuk meninjau status nasabah sebagai nasabah prima dan kesesuaian profil nasabah prima dengan produk dan atau aktivitas yang telah diperolehnya maupun yang akan ditawarkan oleh bank kepada nasabah prima. evaluasi paling sedikit mencakup sebagai berikut: portofolio simpanan atau investasi pada bank dan pinjaman nasabah dari bank atau yang dibeli melalui bank, tujuan, pengalaman, dan kemampuan menyerap kerugian investasi, dan preferensi, persepsi, dan toleransi terhadap risiko. ketersediaan teknologi informasi yang memadai dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan informasi, perlindungan data nasabah, terjaminnya kerahasiaan data bank, dan untuk mendukung pengelolaan risiko bank, diperlukan sistem teknologi informasi dan pengamanan informasi yang memadai. ketersediaan teknologi informasi yang memadai antara lain tercermin dari kemampuan sistem teknologi informasi menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif dalam aktivitas lnp. contoh: laporan sistem informasi manajemen risiko yang dilaporkan secara berkala kepada direksi, perlu memenuhi paling sedikit mengenai: eksposur risiko lnp, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dan pemantauan perkembangan informasi dan data terkait lnp dilakukan secara bulanan, antara lain meliputi. teknologi informasi mampu mengolah informasi dan data secara terintegrasi sehingga seluruh aktivitas keuangan nasabah prima yang dilakukan pada dan atau melalui bank dapat tersajikan secara tepat waktu dan akurat. contoh data dan informasi yang terintegrasi: tersedianya data keuangan nasabah prima terkait simpanan, pinjaman, dan produk keuangan lain yang dibeli nasabah prima baik yang diterbitkan oleh bank maupun non bank, pemberian tanda atau indikator khusus bagi rekening nasabah prima yang dapat memperlancar penyediaan layanan keistimewaan bagi nasabah prima, dan atau penggunaan sistem aplikasi yang dapat menyimpan spesimen tanda tangan nasabah prima. aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah dalam melaksanakan lnp dan sebagai bagian dari upaya pemenuhan aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah baik yang diatur oleh otoritas jasa keuangan maupun otoritas lain, bank menetapkan paling sedikit: spesifikasi lnp bank harus menjelaskan secara tertulis dan lisan mengenai nama (brand name) dari lnp, masing masing kelompok nasabah prima dalam lnp dan kriterianya (jika ada), cakupan layanan produk dan atau aktivitas yang tersedia untuk ditawarkan kepada nasabah prima. hal hal yang perlu dijelaskan antara lain: spesifikasi dan karakteristik produk dan atau aktivitas, keistimewaan yang dapat diperoleh sebagai nasabah prima: dan risiko, tanggung jawab, hak, dan kewajiban baik untuk pihak bank maupun nasabah prima. dalam hal produk dan atau aktivitas yang ditawarkan bukan produk dan atau aktivitas bank yang bersangkutan maka bank menjelaskan bahwa: produk dan aktivitas non bank yang ditawarkan oleh atau melalui bank bukan merupakan tanggung jawab bank, dan produk dan atau aktivitas tersebut telah memperoleh surat penegasan dan atau persetujuan dari otoritas jasa keuangan dan otoritas terkait. pemberian informasi mengenai produk dan atau aktivitas tidak dapat melebihi kewenangan atau izin yang dimiliki bank. pemberian informasi mengenai produk dan atau aktivitas tidak dapat menggunakan pengaruh atau tekanan untuk kepentingan bank, grup bank atau pegawai bank. bank tidak menyampaikan informasi yang menyesatkan (misleading) dan atau yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku (misconduct) mengenai produk dan atau aktivitas yang ditawarkan. kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah prima hubungan antara bank dengan nasabah prima dalam lnp harus didasarkan pada kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat: hak dan kewajiban bank dan nasabah prima contoh hak bank: mengevaluasi status nasabah prima secara undang undang nomor tahun tentang perbankan syariah. nasabah prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. layanan nasabah prima yang selanjutnya disebut lnp adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. bab penerapan manajemen risiko dalam melakukan layanan nasabah prima bank yang akan melakukan lnp yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru, wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. bank yang melakukan lnp wajib memiliki kebijakan tertulis sebagai acuan. kebijakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris. kebijakan tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: persyaratan nasabah prima, ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank, cc. cakupan keistimewaan lnp, dan nama layanan (brand name) dan pengelompokan nasabah prima. bank dalam menetapkan pengelompokan nasabah prima sebagaimana dimaksud pada huruf harus secara jelas membedakan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok nasabah prima. berkala: dan meminta data pendukung terkait profil nasabah dan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. contoh kewajiban bank: memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah prima kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang undangan, dan segera memberitahukan kepada nasabah prima jika terdapat perubahan prosedur pelaksanaan (standard operating procedures) yang harus dan atau dapat diikuti nasabah prima dalam bertransaksi melalui bank. informasi mengenai perubahan prosedur pelaksanaan (standard operating procedures) dimaksud harus disampaikan sebelum diberlakukan secara efektif dalam waktu yang cukup kepada nasabah prima. contoh hak nasabah prima: memperoleh informasi mengenai aktivitas keuangan nasabah setiap saat diperlukan, dan memperoleh konfirmasi dan notifikasi transaksi dengan metode dan besaran sesuai yang disepakati nasabah dengan bank. contoh kewajiban nasabah prima: memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank untuk melakukan suatu transaksi keuangan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan persetujuan kepada mitra bank untuk memberikan data terkait produk keuangan non bank yang ditransaksikan nasabah prima dengan mitra bank melalui bank dalam rangka penyampaian informasi berkala yang komprehensif. penyelesaian perselisihan dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah prima, untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan antara bank dengan nasabah prima, perlu dicantumkan tata cara penyelesaian perselisihan. hal hal lain yang memerlukan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah prima, antara lain: periodisasi maupun media penyampaian informasi atas laporan berkala kepada nasabah prima sesuai kesepakatan, seperti melalui surat, surat elektronik (e mail), atau diambil sendiri secara langsung oleh nasabah prima: batasan penggunaan layanan keistimewaan yang diberikan bank untuk nasabah prima, hanya untuk digunakan oleh nasabah prima atau dapat diberikan kepada atau dinikmati oleh anggota keluarga atau perusahaan nasabah prima, tata cara konfirmasi dan atau notifikasi transaksi termasuk batasan nilai transaksi yang harus dikonfirmasi dan atau notifikasi, dan pihak yang harus dihubungi jika terdapat situasi darurat pada nasabah prima. cc. mekanisme untuk memastikan kewenangan pelaku transaksi bank harus memiliki suatu mekanisme untuk memastikan bahwa transaksi benar dilakukan oleh nasabah prima yang bersangkutan atau kuasa yang mewakili nasabah prima. hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan: menggunakan metode verifikasi transaksi, misalnya melalui konfirmasi sebelum transaksi diproses (ex ante) dan notifikasi setelah transaksi diproses (ex post), sesuai kesepakatan antara bank dengan nasabah prima, menggunakan batasan besar nilai transaksi yang harus dikonfirmasi oleh bank kepada nasabah prima. unsur yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan batasan besar nilai transaksi tersebut antara lain: kebijakan back office masing masing bank untuk masing masing jenis transaksi, kelompok nasabah prima, dan atau tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) nasabah prima. penyampaian informasi masing masing nasabah prima secara berkala bank menyampaikan informasi mengenai total dana dan investasi beserta rinciannya kepada nasabah prima secara terintegrasi dengan metode dan media penyampaian yang disepakati oleh nasabah prima. informasi tersebut paling sedikit mencakup: laporan mutasi rekening simpanan (statement account), laporan rekening kredit, pembiayaan atau pinjaman, dan laporan transaksi produk keuangan non bankbank wajib menerapkan manajemen risiko secara umum dalam pelaksanaan lnp. bank wajib menerapkan manajemen risiko pada aspek: pendukung keistimewaan layanan, dan transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah. penerapan manajemen risiko pada aspek pendukung keistimewaan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit mencakup: ketersediaan sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas lnp, prosedur tertulis kegiatan lnp yang mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dan ketentuan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme apu dan ppt):nasabah prima, dan ketersediaan teknologi informasi yang memadai. penerapan manajemen risiko pada aspek transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit mencakup: spesifikasi lnp, kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah prima, cc. mekanisme untuk memastikan kewenangan pelaku transaksi, dansecara berkala. bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait transaksi keuangan dan aktivitas nasabah prima dalam lnp. bab iii persetujuan dan pelaporan bank yang akanncanagajukan permohonan persetujuan penerbitan produk dannk yangsanksi bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif sebagaimana diaturnkmaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan, dan atau pemberhentian pengurus bank. bank yang melanggar ketentuan yang terkait dengan transparansi, edukasi, dan perlindungan nasabah sebagaimana dimaksudperaturselain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam bank yang melanggar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan diatur: bagi bank umum konvensional: atau bagi bank umum syariah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalamketentuan lain lain penyusunan kebijakan lnp sebagaimana dimaksud dalam dan penerapan manajemen risiko dalam kegiatan lnp sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit mengacu pada pedoman penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan lnp, yang merupakan lampiran dmanajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah primen lampiranpedoman penerapan manajemen risiko pada bank umum yang melakukan layanan nasabah prima kebijakan layanan nasabah prima kebijakan lnp paling sedikit mencakup sebagai berikut: persyaratan nasabah prima dalam melaksanakan lnp, bank menetapkan persyaratan tertentu bagi nasabah yang harus dipenuhi untuk dapat diperlakukan sebagai nasabah prima, paling sedikit: rata rata jumlah minimum dana nasabah yang harus mengendap bank dalam periode tertentu, termasuk dana yang telah diinvestasikan pada produk yang dipasarkan oleh bank, telah melalui prosedur uji tuntas lanjut enhanced due diligence atau selanjutnya disingkat edd), dan cc. atas dasar pengajuan atau permohonan dari nasabah. sehubungan dengan prosedur edd, bank mengacu pada ketentuan mengenai penerapan program apu dan ppt bagi bank umum. penerapan prosedur edd dalam lnp misalnya pengaturan mengenai pejabat yang berwenang memberikan persetujuan atas hubungan usaha dengan calon nasabah prima yaitu pejabat senior. ruang lingkup produk dan atau aktivitas bank ruang lingkup kebijakan lnp mencakup produk dan atau aktivitas yang ditawarkan bank dalam lnp dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan atau aktivitas bank. produk dan atau aktivitas produk dan atau aktivitas yang dapat ditawarkan dalam lnp mencakup: produk dan atau aktivitas dasar, seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kredit atau pembiayaan, produk derivatif yang bersifat plain vanilla, bank garansi, pembiayaan perdagangan (trade finance), dan atau produk dan atau aktivitasseperti structured product dan produk keuangan non bank seperti reksa dana dan bancassurance. pemenuhan terhadap ketentuan produk dan atau aktivitas yang ditawarkan telah memenuhi kriteria: telah memenuhi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas lain yang terkait dengan penawaran produk dan atau aktivitas oleh bank. contoh: ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas berkaitan dengan reksa dana, ketentuan yang mengatur mengenai pembelian dan transaksi valuta asing terhadap rupiah, ketentuanyang melarang manajer investasi menggunakan agen untuk menawarkan aktivitas tersebut, dan telah mendapat surat penegasan atau persetujuan dari otoritas jasa keuangan dengan mengacu pada ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, kegiatan usaha berdasarkan modal inti bank, produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah serta ketentuan lain terkait produk dan atau aktivitas, seperti ketentuan yang mengatur mengenai bancassurance dan structured product.

nang tambahan lembaran negara r.i nasabah. risiko. manajeumum dengan semakin meningkatnya persaingan usaha industri perbankan,mendorong bank untuk mengembangkan inovasi layanan dalam menyediakan produk dan atau aktivitas yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, khususnya suatu segmen nasabah tertentu yang menginginkan bank dapat memberikan layanan perbankan secara lebih personal dan mendapatkan tambahan layanan keistimewaan tertentu. selama ini upaya bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen tertentu berpotensi meningkatkan profil risiko perbankan, khususnya risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur secara bank wide antara lain mengenai penerapan manajemen risiko, apu dan ppt, transparansi informasi produk bank, serta penggunaan data pribadi nasabah sebagai acuan standar minimal bagi bank dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. mengingat terdapat potensi risiko sebagaimana dikemukakan atas maka atas layanan tersebut dipandang perlu untuk memitigasi risiko antara lain dengan cara merumuskan suatu standar minimal sebagai pedoman penyusunan kebijakan dan penerapan manajemen risiko pada aspek tertentu. standar minimal dimaksud antara lain didasarkan pada ketentuan otoritas jasa keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko, dan memperhatikan pengaturan mengenai apu dan ppt, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. melalui penerapan manajemen risiko, bank diharapkan dapat mengukur risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi dalam praktik penyediaan layanan perbankan dengan keistimewaan tertentu kepada suatu segmen nasabah tertentu. ii. demi cukup jelas. bank yang akan melakukan lnp yang memenuhi kriteria sebagai aktivitas baru mengacu padaatau produk dan aktivitas bank umum syariah dan unit usaha syariah. cukup jelas. cukup jelas. huruf persyaratan nasabah prima berupa kriteria atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk dapat diperlakukan sebagai nasabah prima. huruf dalam menetapkan ruang lingkup produk dan atau aktivitas yang ditawarkan dalam lnp, bank memperhatikan ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan lain yang mengatur mengenai produk dan atau aktivitas bank. huruf cakupan keistimewaan lnp meliputi layanan keuangan dan atau non keuangan. penetapan cakupan keistimewaan lnp memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan lain yang terkait. huruf dalam melakukan lnp, bank menetapkan nama layanan (brand name) tertentu. cukup jelas. penerapan manajemen risiko secara umumhuruf ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dari sisi kualitas dan sisi kuantitas, dengan memperhatikan paling sedikit: penetapan persyaratan dan kualifikasi untuk jabatan tertentu dalam melakukan lnp, penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, penerapan prinsip know your employee, sistem remunerasi yang jelas dan transparan, kebijakan pengendalian risiko yang terkait dengan manajemen sumber daya manusia antara lain rekrutmen, promosi, rotasi, mutasi, dan cuti, dan atau kebijakan evaluasi secara berkala. huruf prosedur tertulis kegiatan lnp mencakup setiap produk dan atau aktivitas yang ditawarkan kepada nasabah primapada aspek pengendalian intern dan ketentuan yang mengatur mengenai apu dan ppt. huruf cukup jelas. huruf teknologi informasi yang memadai antara lain dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif dalam melakukan lnp baik untuk kepentingan bank maupun nasabah prima serta memastikan keamanan data dan informasi yang ada. huruf spesifikasi lnp antara lain mencakup: nama lnp, masing masing kelompok nasabah prima dalam lnp dan kriterianya beserta cakupan keistimewaan layanan yang diberikan, dan karakteristik, termasuk risiko dari produk dan atau aktivitas yang ditawarkan kepada nasabah prima. huruf kesepakatan tertulis paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing masing pihak, serta tata cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan. huruf mekanisme dimaksud bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan oleh nasabah prima atau kuasa yang mewakili nasabah prima sesuai kesepakatan tertulis dengan nasabah prima. hurufdidasarkan pada kesepakatan tertulis dengan nasabah prima. data yang wajib ditatausahakan paling sedikit meliputi: yangselalu didirikan secara berkala. ketatausahaan dilakukan antara lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan, ketentuan yang mengatur mengenai apu dan ppt, serta kebijakan dan prosedur intern bank. cukup jelasantara pedagang efek:, paling direksi dan dewan komisaris:gawai yang melaksanakan masing masing fungsi sebagaimana dimaksud dalam dilarang merangkap untuk melaksanakan fungsi lainnya kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan. pegawai sebagaimana dimaksud pada wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secaraindependen. pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam hurufkebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada: identifikasi dan diversifikasi risiko, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, limit risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan, mitigasi risiko, dan keterbukaan dan budaya sadar risikomanajemen risikoan fungsi kepatuhan dan audit internal sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit mencakup: penyusunan kebijakan kepatuhan dan kebijakan audit internal, pengujian, evaluasi, dan rekomendasi atas kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki perusahaan efek dengan ketentuan peraturan perundang undanganpenyusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai terhadap keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing masing unit kerja, dan pemantauan, identifikasi, pengukuran, dan tindak lanjut terkait hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan audit internal yang memerlukan perhatian direksikepatuh fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal bertanggung jawab kepada direksi. laporan pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal disampaikan kepada direksi dan dihembuskan kepada dewan komisaris. bab vii rencana bisnis perusahaan efek wajib memiliki rencana bisnis yang dan disetujui oleh dewan komisaris atau rups sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat: penetapan sasaran perusahaan efek yang harus dicapai dalam jangka waktu (satu) tahun, strategi pencapaian sasaran perusahaan efek, dan proyeksi keuangan (satu) tahun depan. rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam disusun dengan memperhatikan: rencana strategis perusahaan efek, faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha perusahaan efek, prinsip kehati hatian, dan penerapan manajemen risiko. 9akaryawan pegawai perusahaan efek. dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis. perusahaan efekperusahaan efekperusahaan efeperusahaan efek. perusahaan efeperusahaan efeks5),dimaksud. bab viii kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah perusahaan efekperusahaan efekkebijakan penanganan pengaduan nasabsitus web perusahaan efek wajib memiliki situs web. situs web sebagaimana dimaksud pada harus mencerminkan identitas perusahaan efek dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan. informasi yang wajib dimuat dalam situs web perusahaan efekkantor selain kantor pusat, dan agen perusahaan efek (jika ada) yang dapat dihubungi, riw singkat perusahaan efek, struktur organisasi perusahaan efek, profil direksi, dewan komisaris, komite dan atau unit pendukung (jika ada), informasi mengenai direksi dan pegawai yang memiliki izin sebagai wakil penjamin emisi efek dan atau wakil perantara pedagang efek, dan nomor izin usaha perusahaan efek. informasi bagi nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit memuat: laporan keuangan berkala, keputusan rups, dan cc.edoman kerja direksi dan dewan komisaris, kode etik, fungsi dan kebijakan manajemen risiko, dan fungsi dan kebijakan kepatuhan dan audit internal. bab pelaporan perusahaan efek2g. perusahaan efektransparansi, pengungkapan bentuk penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf huruf huruf d, dan atau pemegang saham perusahaan efekperusahaan efek (jika ada), dan benturan kepentingan dan atau transaksi dengan pihak afiliasi, hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola, dan atau cc. rencana tindak bagi perusahaan efek yang memperoleh peringkat komposit atauperusahaan efekpada wajib disampaikan perusahaan efekperusahaan efekpadapada telah disampaikan melalui sistem pelaporanperusahaan efek wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam hurufhasil penilaian sendiriperusahaan efekperusahaan efek untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan efek dengan target waktu tertentu. dalam hal diperlukan, otoritas jasa keuangan dapat meminta perusahaan efekperusahaan efekkeusahaan efekperusahaan efekerusahaan efekiv ketentuan penutup ketentuan peraturan perundang undangan lain terkait kewajibefek yang merupakan emiten atau perusahaan publik dan atau perusahaan efek yangefek yang wajib memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan inirupakan anggota bursa efek. perusahaan efek sebagaimana dimaksud padaetika bisnis: pengendalian internal, rencana bisnis: kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan kebijakan sistem pengaduan nasabah, j .perusahaan efekapatdan atau operasional perusahaan efek. pemegang saham yang menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris wajib mendahulukan kepentingan perusahaan efek tersebut. bagian kedua rups perusahaan efekperusahaan efekperusahaan efekefekperusahaan efekperusahaan efekperusahaan efekperusahaan efek untuk kepentingan perusahaan efek sesuai dengan maksud dan tujuan

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. penjamin emisi efek. perantara pedagang efekseiring dengan berkembangnya perekonomian nasional, industri pasar modal indonesia menjadi salah satu industri yang memiliki perkembangan yang cukup cepat. perusahaan efek sebagai salah satu pelaku industri pasar modal memiliki peran dalam mendorong perkembangan perdagangan, pelayanan, dan produk investasi pasar modal. dengan demikian, implementasi tata kelola perusahaan efek dapat dijadikan salah satu cara bagi perusahaan efek untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan manfaat jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing untuk perusahaan. tata kelola perusahaan efek, dalam hal inmaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan efek agar memiliki acuan yang digunakan dalam penerapan tata kelola yang baik. penerapan tata kelola bagi perusahaan efek, pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan bidang pasar modal maupun sektor jasa keuangan. namun demikian, dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan efek dan mempertimbangkan perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, baik industri pasar modal, industri jasa keuangan secara lebih luas, dan tata kelola perusahaan dalam konglomerasi keuangan, diperlukan pengaturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan efek yang lebih rinci. peraturan tersebut mencakup ketentuan tata kelola perusahaan efek yang telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada dan praktik keteladanan tata kelola perusahaan yang dibutuhkan, yang dapat diimplementasikan bagi perusahaan efek khususnya dalam hal ini penjamin emisi efek d, surat elektronik dimaksud biasa disebut dengan electronic mail (e mail). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf fungsi kepatuhan dan audit internal dapat dilaksanakan secara terpisah sesuai dengan kebutuhan perusahaan efek. cukup jelas. cukup jelas. huruf pada praktiknya, kebijakan manajemen risiko dimaksud dikenal sebagai pedoman manajemen risikusunan dan pelaksanaan program audit yang memadai antara lain memenuhi independensi, objektivitas, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup internal auditktor internal dapat berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan efek, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan tantangan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. ketentuan terkait dengan kegiatan perusahaan efek antara lain peraturan yang berkaitan dengan perizinan, pengendalian internal, dan permodalanyang mengelola penanganan laporan pelanggaran dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan fungsi kepatuhan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. kebijakan penanganan pengaduan nasabah disusun dengan mengacu pada ketentuan penanganan pengaduan konsumekebijakan penanganan pengaduan nasabah paling sedikit mengacu padaidentitas perusahaan efek paling sedikit mencakup nama perusahaan efek, jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan efek, dan layanan yang diberikan oleh perusahaan efek. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf riw singkat perusahaan efek antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, dan jenis kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir. huruf struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling sedikit sampai dengan (satu) tingkat bawah direksi dan dewan komisaris, termasuk komite (jika ada), disertai dengan nama dan japada praktiknya, penilaian sendiri dimaksud biasa disebut dengan self assessment. huruf yang dimaksud dengan peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaelektronik antara lain penyampaian laporan penerapan tata kelola melalui surat elektronik (email). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud ketentuan pelaporan lainnya, antara lain pelaporan terkait: pembukaan kegiatan yang dilakukan lokasi lain selain kantor pusat, pengaduan nasabah dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah, dan cc. perubahan namakeuangan tahunan dalam rups tahunanrisalah rups dimaksudtidak disyaratkan apabila risalah rups dibuat dalam bentuk akta berita acara rups yang dibuat oleh notaris. cukup jelas. cukup jelas. pada praktiknya, pengambilan keputusan luar rups dimaksud biasa disebut dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution)cukup jelas. cukup jelasdan atau unit pendukung direksi antara lain komite manajemen risiko atau komite sumber daya manusia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah kebijakan perusahaan efek yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan efenasabah, dan atau pihak ketiga. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kehadiran anggota direksisebagai contoh jika perusahaan efek hanya memiliki (satu) anggota dewan komisaris, maka anggota dewan komisaris dimaksud merupakan komisaris independen. jika perusahaan efek memiliki (dua) anggota dewan komisaris, maka salah (satu) anggota dewan komisaris dimaksud merupakan komisaris independen. sebagai contoh jika perusahaan efek memiliki (empat) anggota dewan komisaris, maka paling sedikit (dua) anggota dewan komisaris dimaksud merupakan komisaris independen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pengawasan penerapan tata kelola antara lain dilakukan melalui: pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi atas penerapan tata kelola, pemberian nasihat kepada direksi atas penerapan tata kelola: dan cc. mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait tata kelola, seperti evaluasi atas pedoman kerja direksi dan dewan komisaris. cukup jelas. cukup jelas. fungsi audit yang diatur dalam ketentuan ini merupakan fungsi audit yang dimiliki oleh dewan komisaris. hasil penelaahan fungsi audit yang dilaksanakan oleh komisaris independen menjadi rekomendasi untuk dewan komisaris. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan komite lainnya antara lain komite tata kelola, komite manajemen risiko, dan atau komite nominasi dan remunerasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud kehadiran anggota dewan komisarispenghasilan yang sah yaitu remunerasi yang ditetapkan dalam rups. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tunjangan yaitu termasuk fasilitas yang diberikan kepada direksi dan dewan komisaris untuk menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabperusahaan efek dengan kepentingan ekonomis. kebijakan benturan kepentingan antara lain: definisi benturan kepentingan, identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan, antara lain jenis transaksi benturan kepentingan perusahaan efek dengan, penanganan, mitigasi, dan atau pengelolaan benturan kepentingan, antara lain: sikap profesional direksi, dewan komisaris, karyawan pegawai, dan atau komite fungsi yang dimiliki perusahaan efek apabila terdapat benturan kepentingan dengan perusahaan efek, misalnya larangan melakukan transaksi terlebih dahulu atas suatu efek tertentu atas dasar adanya informasi nasabah yang akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efekprosedur atau mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan pengungkapan secara tertulis apabila memiliki atau berpotensi memiliki benturan kepentingan, misalnya larangan bagi anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris untuk memberikan suara dalam rapat jika memiliki benturan kepentingan, dan administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sistem pelaporan pelanggaran adalah sebuah kebijakan pelaporan pelanggaran yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. pedoman dapat menjadi bagian dari kode etik atau terpisah dari kode etik.

lembaran negara republik indonesia informasi. penawarpendanaan bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal maka perlu memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana, bahwa untuk memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan turun dana, perlu dilakukan penggantian terhadappenawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebutistem elektronik layanan jasa keuangan yang selanjutnya disebutpenyampaian permohonan perizinan penyelenggarasistem perizinan otoritas jasa keuangan. ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permohonan perizinan secara elektronik ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bagian kelima perubahan kepemilikan penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja sejak terjadi perubahan kepemilikan. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf bagian keenam kewajiban dan larangan penyelenggara wajib: melaksanakan penelaahan terhadap penerbit, paling sedikit: pendirian badan hukum atau dokumen yang membuktikan keabsahan pendirian badan usaha, organ atau pengurus badan hukum atau badan usaha: aspek hukum permodalan, batasan penerbit:atau menjadi dasar penerbitan efek melalui layanan urun dana, dan dokumen dan atau informasi yang wajib disampaikan oleh penerbit kepada penyelenggara, mengunggah dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka secara daring melalui situs web penyelenggara paling lambat (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, cc. memastikan pelaksanaan penawaran efek melalui layanan urun dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban pengguna, melaporkan pelanggaran yang dilakukan penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada otoritas jasa keuangan, melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi pengguna, menyimpan dokumen dan atau informasi yang disampaikan penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan undang undang mengenai dokumen perusahaan, memastikan batas penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap penerbit tidak terlampaui, menyediakan fasilitas komunikasi secara daring antara pemodal dengan penerbit, memuat dalam situs web penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit risiko: usaha: investasi, likuiditas: kegagalan sistem elektronik, kelangkaan pembagian dividen dan atau ilusi kepemilikan saham, jika efek yang diterbitkan merupakan saham, dan gagal bayar atas efek bersifat utang atau sukuk, jika efek yang diterbitkan merupakan efek bersifat utang atau sukuk, memastikan pemodal yang akan berinvestasi melalui layanan urun dana telah memiliki rekening efek yang khusus untuk menyimpan efek dan atau dana melalui layanan urun dana, memiliki sistem untuk memastikan hanya pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan pemodal yang dapat berinvestasi melalui layanan urun dana, il. menggunakan nama domain indonesia, menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan pengaduan, memuat dalam situs web penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada pengguna, oo. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran efek melalui layanan urun dana batal demi hukum, dan menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan. dalam hal penerbit melakukan penerbitan efek syariah berupa saham, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas: anggaran dasar penerbit yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah. dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggara wajib mempertimbangkan informasi perkreditan dari lembaga pengelola informasi perkreditan. penyelenggara dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf dan atas penerbit. dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada merupakan pihak yang wajib terdaftar dan atau mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan sektor pasar modal, pihak tersebut wajib terdaftar dan atau mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan. dalam hal penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga, penyelenggara dan pihak ketiga baik sendiri maupun bersama sama bertanggung jawab atas hasil penelaahan yang dilakukan oleh pihak ketiga. dalam hal terdapat perubahan material terkait dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf yang dapat mempengaruhi keputusan investasi pemodal, penyelenggara wajib memuat informasi dalam situs web penyelenggara. pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (dua) hari kerja setelah terdapat perubahan material. dalam hal penerbit menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk, penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas legalitas proyek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk melalui layanan urun dana. dalam hal efek yang diterbitkan merupakan sukuk, penyelenggara wajib memastikan sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal. dalam hal penyelenggara merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada dapat diperoleh dari dewan pengawas syariah. dalam hal penyelenggara melayani penawaran efek bersifat utang atau sukuk oleh penerbit, penyelenggara wajib bertindak selaku kuasa pemodal. penyelenggara selaku kuasa pemodal sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit: memantau perkembangan pengelolaan proyekpenerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, cc. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang efek bersifat utang atau sukuk, jika terdapatdalam hal penyelenggara melakukan perubahan sistem elektronik untuk pengembangan, penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut. laporan sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan informasi secara rinci mengenai perubahan sistem yang akan dilakukan.layanan urun dana, kecuali: sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi yang telah memiliki izin dari otoritas jasa keuangan, dan kegiatan usaha bidang pasar modal yang berdasarkan peraturan bidang pasar modal dapat melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara, memiliki hubungan afiliasi dengan penerbit yang menggunakan layanan urun dana, memberikan bantuan keuangan kepada pemodal untuk berinvestasi pada efek penerbit yang menggunakan layanan urun dana, memberikan nasihat investasi dan atau rekomendasi kepada pemodal dan atau calon pemodal untuk berinvestasi pada penerbit, memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai pemodal potensial, menerima dan atau menyimpan dana pemodal, memberikan perlakuan yang berbeda antara para pengguna, mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait layanan urun dana yang diselenggarakan, melakukan penawaran layanan urun dana kepada pengguna dan atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, dan j . mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan. bagian ketujuh laporan penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan, meliputi: laporan tengah tahunan, laporan tahunan, dan cc. laporan insidentil. laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat paling sedikit: ikhtisar data keuangan penting, laporan kegiatan operasional penyelenggara: untuk penyelenggara yang melakukan layanan urun dana berupa penawaran efek bersifat ekuitas berupa sahamefek bersifat ekuitas berupa saham yang ditawarkan oleh masing masing penerbit, dan jumlah dana yang dihimpun oleh masing masing penerbit, untuk penyelenggara yang melakukan layanan urun dana berupa penawaran efek bersifat utang atau sukuknominal dan jenis efek bersifat utang atau sukuk yang ditawarkan oleh masing masing penerbit, harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk efek bersifat utang atau sukuk untuk masing masing penerbit, dan tanggal jatuh tempo dari masing masing efek bersifat utang atau sukuk yang ditawarkan oleh masing masing penerbit: cc. laporan pengaduan pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan jika terdapat pengaduan, laporan pelanggaran penerbit dan tindakan yang telah dilakukan penyelenggara atas pelanggaran penerbit, jika penerbit melakukan pelanggarengah tahunan. laporan tengahengahpertama setelah tanggal laporan tengah tahunan dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan sesuai dengan format surat penyampaian laporan tengahenyebarkan informasi elektronik bidang layanan jasa keuangan. teknologi informasi layanan jasa keuangan yang selanjutnya disebutayanan urun danaayanan urun dana. pengguna layanan urun dana yang selanjutnya disebut pengguna adalah penerbit dan pemodal. penerbit adalah badan usaha indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana. proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas efek bersifat utang atau suku), atas aset yang mendasaripenyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan untuk periode pelaporan januari sampai desember. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan, laporan kegiatan penyelenggaraan layanan urun dana yang meliputi: laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf dan laporan kerja sama penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan atau penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi, jika terdapat kerja sama penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan atau penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi, laporan pengaduan pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf keterangan mengenai penyelenggara memuat paling sedikit: keterangan manajemen, susunan pemegang saham untuk penyelenggara berbentuk perseroan terbatas, alamat penyelenggara, dan keterangan sumber daya manusia, struktur organisasi penyelenggara, laporan mengenai tata kelola memuat paling sedikit: manajemen risiko, kebijakan penanganan pengaduan, dan peran direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi layanan pengaduahunan. laporankeempat setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan sesuai dengan format surat penyampaian laporandapat menetapkan: laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan, dan batas waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud. penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam huruf jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan layanan urun dana. laporan insidentil(dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan layanan urun dana. bagian kedelapan pengembalian izin oleh penyelenggara penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin dengan mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan. penyelenggara yang mengajukan permohonan pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada wajib menyerahkan layanan urun dana yang dilakukannya kepada penyelenggara lain dan menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait layanan urun dana. permohonan sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan sesuai dengan format surat permohonan pengembalian izin sebagai penyelenggara layanan urunsertai dengan dokumen paling sedikit, bank kustodian, sesuai dengan format surat penyelesaian terkait hak dan kewajiban pengguncabut izin penyelenggara paling lambat (dua puluh) hari kerja setelah penyelenggara memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara yang belum dipenuhi termasuk kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau keputusan otoritas jasa keuangan yang timbul pada saat izin penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada bab iii layanan urun dana bagian kesatu pernyataan penyelenggara dalam layanan urun dana, penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pemodal sebagai berikut: otoritas jasa keuangan tidak memberikan persetujuan terhadap penerbit dnformasi dalam layanan urun dana ini. setiap pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. : informasi dalam layanan urun danaenyelenggara. : dan penerbit dan penyelenggara, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi yang tercantum dalam layanan urun dana ini. . bagian kedua efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana meliputi: efek bersifat ekuitas: efek bersifat utang, atau sukuk. efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa saham atau efek bersifat ekuitas lain yang wajib dikonversikan menjadi saham. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan jenis efek lain yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana selain sebagaimana dimaksud padapenyelenggara dapat menetapkan efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf yang ditawarkan melalui layanan urun dana nya sebagai efek syariah. penyelenggara sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki dewan pengawas syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan efek bersifat ekuitas sebagai efek syariah sebagaimana dimaksud pada serta mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. efek bersifat utang atau sukuk yang ditawarkan melalui layanan urun dana wajib memenuhi ketentuan: diterbitkan dalam mata uang rupiah, memiliki proyek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, tidak dapat diperdagangkan, memiliki jatuh tempo tidak lebih dari (dua) tahun, dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang efek bersifat utang atau sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang efek bersifat utang atau sukuk, dan pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat dilakukan secara berkala atau pada saat jatuh tempo. selain kewajiban sukuk sebagaimana dimaksud pada penerbitan sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. bagian ketiga batasan penawaran efek dan penghimpunan dana penerbit efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa layanan urun dana melalui lebih dari (satu) penyelenggara. penerbit efek bersifat utang atau sukuk wajib memenuhi seluruh kewajiban kepada pemodal setelah melakukan penghimpunan dana melalui layanan urun dana. penerbit efek bersifat utang atau sukuk dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui layanan urun dana sebelum penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada pemodal sebagaimana dimaksud pada kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap. batas penghimpunan dana melalui layanan urun dana oleh setiap penerbit dalam jangka waktu (dua belas) bulan paling banyak rp10. (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam (satu) kali penawaran atau lebih. penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran efek melalui layanan urun dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana. dalam hal penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada penerbit wajib mengungkapkan: rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum, atau sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana. penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada dalam masa penawaran efek. jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada tidak terpenuhi, penawaran efek melalui layanan urun dana tersebut batal demi hukum. dalam hal penawaran efek sebagaimana dimaksud pada batal demi hukum,bagian keempat masa penawaran masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam paling lama (empat puluh lima) hari. penerbit dapat membatalkan penawaran efek melalui layanan urun dana sebelum berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana kepada penyelenggara. bagian kelima pembelian efek penyelenggara wajib menggunakan crow account pada bank yang digunakan untuk menerima dana hasil penawaran efek melalui layanan urun dana. pembelian efek oleh pemodal dalam penawaran efek melalui layanan urun dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada crow account sesuai perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana. seluruh dana yang disetor pada crow account dalam suatu penawaran efek merupakan dana tampungan hasil penawaran efek milik penerbit dan dianggap sudah diterima oleh penerbit, kecuali penawaran efek batal demi hukum atau dibatalkan oleh penerbit. manfaat bersih dari penempatan dana pada crow account sebagaimana dimaksud pada merupakan hak pemodal dan wajib dikembalikan kepada pemodal secara proporsional. penyelenggara wajib menyediakan cara yang bersifat unik untuk setiap penyetoran pada crow account sebagaimana dimaksud pada dana yang disetor pada crow account sebagaimana dimaksud pada dilarang dipindahbukukan selain kepada penerbit atau pemodal. crow account sebagaimana dimaksud pada dilarang digunakan selain untuk penampungan dana pembelian efek oleh pemodal. dalam hal efek yang ditawarkan melalui layanan urun dana berupa sukuk, crow account sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan bank syariah. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan cara penyetoran lain dalam melakukan pembelian efek selain sebagaimana dimaksud dalam bagian keenam penyerahan dana dan efek dalam hal efek yang ditawarkan merupakan efek bersifat ekuitas berupa saham, penerbit wajib melakukan penyetoran melakukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada menteri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar: peningkatan modal, dan pencantuman ketentuan mengenai penitipan kolektif. penerbit wajib menandatangani perjanjian pendaftaran efek dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaianampaikan fotokopi perjanjian pendaftaran efekegiatan layanan urun dana merupakan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal. pihak yang melakukan kegiatan layanan urun dana sebagaimana dimaksud pada dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal. penawaran efek oleh setiap penerbit melalui layanan urun dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai pasar modal jika: penawaran efek dilakukan melalui penyelenggara yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan, penawaran efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama (dua belas) bulan, dan cc. total dana yang dihimpun melalui penawaran efek paling banyak rp10. (sepuluh miliar rupiah). dalam kondisi tertentu otoritas jasa keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada huruffotokopi perjanjian pendaftaran efek sebagaimana dimaksud pada diterima penyelenggara.dalam hal efek yang ditawarkan merupakan efek bersifat utang atau sukuk, penerbit wajib melakukan penyetoran sejumlah total: menandatangani perjanjian pendaftaran efek dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara notaris oleh notaris,erahkan: dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan proyek, dan dokumen sebagaimana dimaksud padapenerbit menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan proyek dan dokumen sebagaimana dimaksud padabagian ketujuh penawaran bertahap dalam hal efek yang ditawarkan melalui layanan urun dana merupakan efek bersifat utang atau sukuk, penawaran efek dapat dilakukan secara bertahap. dalam hal efek bersifat utang atau sukuk akan ditawarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada penawaran secara bertahap wajib memenuhi ketentuan: rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan sejak awal penawaran efek bersifat utang atau sukuk, dan penerbit telah mengadakan perjanjian dengan penyelenggara untuk melakukan penawaran efek melalui layanan urun dana yang dilakukan secara bertahap. penawaran efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada wajib mengikuti batasan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf penawaran efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada dapat menggunakan lebih dari (satu) proyek untuk menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk. dalam hal penawaran efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari (satu) proyek sebagaimana dimaksud pada penerbit harus mengungkapkan seluruh proyek yang akan menjadi dasar penerbitan. sebelum melaksanakan penawaran efek bersifat utang atau sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat (lima) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran efek disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada penyelenggara. penyelenggara wajib: mengumumkan pelaksanaan penawaran efek bersifat utang atau sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui situs web penyelenggara, dan memuat informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam situs web penyelenggara, paling lambat (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran tahap kedua dan seterusnya. informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: uraian mengenai proyek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, jumlah dana yang telah dihimpun, cc. jumlah efek yang ditawarkan: rencana penggunaan dana, masa penawaran, dan pernyataan penerbit yang menyatakan bahwa penerbit tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan. bagian kedelapan pelaksanaan perdagangan efek (1l) penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi pemodal untuk memperdagangkan efek penerbit yang telah dijual melalui layanan urun dana yang diselenggarakannya. pelaksanaan perdagangan efek sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan ketentuan: hanya berlaku bagi efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat (satu) tahun sebelum perdagangan efek, hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada penyelenggara, dalam jangka waktu (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan (dua) kali perdagangan efek, dan jangka waktu pelaksanaan perdagangan efek dengan perdagangan efek lainnya paling singkat (enam) bulan. perdagangan efek sebagaimana dimaksud pada huruf dilarang dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari (sepuluh) hari kerja. sistem sebagaimana dimaksud pada dapat menyediakan: harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli, dan sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pengguna untuk membeli atau menjual efek. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan efek selain sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf serta penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham penerbit kepada otoritas jasa keuangan dan mengumumkannya dalam situs web penyelenggara paling lambat (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan efek sebagaimana dimaksud pada huruf pemindahan hak atas saham sebagai akibat pelaksanaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak. saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan perdagangan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit. bab pengguna jasa layanan urun dana bagian kesatu penerbit dalam melakukan penghimpunan dana melalui layanan urun dana, penerbit dilarang merupakan: badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi, perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka: dan badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari rp10. (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. otoritas jasa keuangan dapat menetapkan batasan sebagai penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada dalam menghimpun dana melalui layanan urun dana, penerbit wajib menyerahkan dokumen dan atau informasi kepada penyelenggara paling sedikit: bagi penerbit yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, berupa akta pendirian badan hukum penerbit, berikutbagi penerbit yang berbentuk badan usaha lainnya, berupa keterangan bentuk badan usaha dan nama badan usaha serta akta pendirian dan anggaran dasar terakhirinformasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana, daftar riw hidup pemegang saham pendiri, direksi dan dewan komisaris, jika penerbit berbentuk perseroan terbatas atau daftar riw hidup pihak yang setara untuk badan hukum selain perseroan terbatas dan badan usaha lainnya, informasi terkait jenis dan jumlah efek yang ditawarkan, jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran efek dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran efek melalui layanan urun dana, jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran efek melalui layanan urun dana, jika penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh, rencana bisnis atau proyek dan proyeksi pendapatannya,melalui layanan urun dana, laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dalam rangka pendaftaran efek dalam penitipan kolektif, informasi material lainnya yang perlu disampaikan kepada calon pemodal, jika ada, risiko utama yang dihadapi penerbit, dan informasi mengenai tidak likuidnya efek yang ditawarkan. penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupapersetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran efek dan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan penitipan kolektif, kebijakan dividen, dan cc. mekanisme penetapan harga saham. penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat utang atau sukukatau sukuk, persetujuan penawaran efek bersifat utang atau sukuk, jika dipersyaratkan, cc. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya, alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang efek bersifat utang atau sukuk, uraian mengenai proyek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan proyek, dan jangka waktu proyek, peringkat efek bersifat utang atau sukuk, jika efek bersifat utang atau sukuk diperingkat, jenis akad syariah dan skema transaksi syariah, jika efek yang diterbitkan adalah sukuk, dan pernyataan bahwa penerbit tidak mempunyai kewajiban pada penyelenggara lain. dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan proyek sebagaimana dimaksud pada huruf dapat disampaikandengan penyampaian fotokopi perjanjian pendaftaran efek dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadiyang wajib dikonversi menjadi saham, tata cara konversi menjadi saham, termasuk harga konversi, proyeksi konversi saham, jadwal konversi, peringkat efek bersifat utang yang wajib dikonversi, jika efek bersifat utang yang wajib dikonversi diperingkat, dan harga dan suku bunga yang ditetapkan untuk efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham. untuk penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan menawarkan efek syariah berupa saham melalui layanan urun dana, selain dokumen dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada dan penerbit wajib menyampaikan dokumen: fotokopi anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah, dan keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan dewan pengawas syariah. persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf disampaikan paling lambat (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan tanggal dimulainya masa penawaran efek paling lama (enam) bulan. bagian kedua bukti kepemilikan efek pemodal yang membeli efek melalui penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan efek yang terdapat dalam rekening efek pada bank kustodian. bank kustodian sebagaimana dimaksud pada wajib menyampaikan laporan kepemilikan efek kepada pemodal (satu) kali dalam setiap bulan. laporan kepemilikan efek sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lambat pada tanggal bulan berikutnya. dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan efek wajib disampaikan paling lambat pada (satu) hari kerja berikutnya. penerbit merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai pasar modal jika: jumlah pemegang saham penerbit lebih dari (tiga ratus) pihak: dan jumlah modal disetor penerbit lebih dari rp30. (tiga puluh miliar rupiah). bab penyelenggara layanan urun dana bagian kesatu perizinan penyelenggara yang akan melakukan layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan. penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam harusbagian kedua kegiatan usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagai penyelenggara, penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. bagian ketiga laporan penerbit penerbit yang melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada penyelenggara paling lambat (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir. penyelenggara wajib memuat laporan tahunan penerbit sebagaimana dimaksud pada dalam situs web penyelenggara. laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada pertama kali disampaikan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat ekuitas berupa saham dengan tutup tahun buku penerbit pada tahun berjalan paling sedikit (tiga) bulan. selain memuat informasi laporan tahunan sesuai dengan undang undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham melalui layanan urun dana. informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham melalui layanan urun dana telah habis digunakan. penerbit yang menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap (tiga) bulan, pada bulan maret, juni, september, dan desember kepada penyelenggara. penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan paling lambat (lima) hari kerja pada bulan berikutnya. penyelenggara wajib memuat laporan penerbit sebagaimana dimaksud pada dalam situs web penyelenggara paling lambat (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut. laporan sebagaimana dimaksud pada pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat utang atau sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit (lima belas) hari. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat informasi mengenai paling sedikit: realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat utang atau sukuk melalui layanan urun dana: dan perkembangan proyek termasuk jabatannya, jika terdapat hambatan. kewajiban penyampaian laporan oleh penerbit sebagaimana dimaksud pada dan kewajiban pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada berlaku hingga efek bersifat utang atau sukuk jatuh tempo dan atau penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemodal. selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan penerbit wajib menyampaikan laporan insidentil jika. laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada penyelenggara serta diumumkan kepada masyarakat melalui situs web penyelenggara paling lambat (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau kejadian penting. dalam hal penerbit tidak lagi memenuhi kriteria harta kekayaan bersih sebagai penerbit sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan paling rendah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. penerbit yang melakukan penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham dapat meminta kepada penyelenggara untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam jika: penerbit telah menyampaikan paling sedikit (tiga) laporan tahunan setelah penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham melalui layanan urun dana dan jumlah pemegang saham kurang dari (lima puluh) pihak, atau seluruh efek bersifat ekuitas berupa saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain. bagian keempat daftar pemegang saham dalam hal efek yang diterbitkan melalui layanan urun dana merupakan efek bersifat ekuitas berupa saham, penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham. bagian kelima pemodal pemodal yang membeli efek melalui layanan urun dana harus: memiliki rekening efek pada bank kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan atau dana melalui layanan urun dana, memiliki kemampuan untuk membeli efek penerbit, dan cc. memenuhi kriteria pemodal dan batasan pembelian efek. dalam hal pemodal melakukan pembelian efek melalui lebih dari (satu) penyelenggara, pemodal wajib menggunakan rekening efek sebagaimana dimaksud pada huruf yang berbeda untuk masing masing penyelenggara. kriteria pemodal dan batasan pembelian efek sebagaimana dimaksud pada huruf meliputi: setiap pemodal dengan penghasilan sampai denganlima persen) dari penghasilan per tahun, dan setiap pemodal dengan penghasilan lebih darisepuluh persen) dari penghasilan per tahun. dalam hal pemodal merupakan: badan hukum: dan pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening efek paling sedikit (dua) tahun sebelum penawaran efek, kriteria pemodal dan batasan pembelian efek oleh pemodal sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku. dalam hal efek yang diterbitkan melalui layanan urun dana merupakan efek bersifat utang atau sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggulangan paling sedikit (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana, kriteria pemodal dan batasan pembelian efek sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku. nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian dari penilai atau berdasarkan acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. penilai sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan pihak yang terdaftar otoritas jasa keuangan. pemodal dapat membatalkan rencana pembelian efek melalui layanan urun dana paling lambat dalam waktu (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian efek sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pemodal membatalkan rencana pembelian efek sebagaimana dimaksud pada penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada pemodal paling lambat (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan pemodal. bagian keenam proyek proyek yang menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk melalui layanan urun dana wajib memiliki manfaat ekonomis. proyek sebagaimana dimaksud pada dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain. dalam hal proyek sebagaimana dimaksud pada menjadi dasar penerbitan sukuk, proyek wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. dalam hal penerbitan efek bersifat utang atau sukuk dijamin dengan kekayaan penerbit atau bentuk penjaminan lainnya atau ditanggung, pembebanan jaminan atau penanggulangan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab perjanjian layanan urun dana dalam menyelenggarakan layanan urun dana, penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit: perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan penerbit, selaku kuasa pemodal, perjanjian penerbitan efek bersifat utang atau sukuk dengan penerbit, dan cc. perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana dengan pemodal. bagian kesatu perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan penerbit perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dangka waktu atau pengakhiran perjanjian, jumlah dana yang akan dihimpun dan efek yang akan ditawarkan, jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh, besarnya komisi dan biaya, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. dalam hal penerbit melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas berupa saham, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada wajib memuat larangan bagi penerbit untuk menawarkan efek bersifat ekuitas berupa saham pada penyelenggara layanan urun dana lain. dalam hal penerbit melakukan penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa pemodalcc.mbelian kembali efek bersifat utang atau sukuk, penggunaan dana, keadaan lalai penerbit, ketentuan mengenai penawaran bertahap jika penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap, dan yang telah dilakukan sebelumnya, kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap. perjanjian penerbitan efek bersifat utang atau sukuk antara penyelenggara selaku kuasa pemodal denglunasan lebih awal efek bersifat utang atau sukuk, penggunaan dana, j . keadaan lalai penerbit, rapat umum pemegang efek bersifat utang atau sukuk, dan il., kecuali penawaran efek bersifat utang atau sukuk dilakukan secara bertahap. penyelenggara wajib memuat pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada dalam situs web penyelenggara paling lambat (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran. bagian kedua perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan pemodal perjanjian penyelenggaraan layanan urun dana antara penyelenggara dan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian baku dengan memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada terjadi pada saat pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang layanan urun dana. dalam hal penyelenggara melakukan penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, perjanjian sebagaimana dimaksud pada dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili pemodal sebagai pemegang saham penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. dalam hal penyelenggara melakukan penawaran efek bersifat utang atau sukuk, perjanjian sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk mewakili kepentingan pemodal sebagai pemegang efek bersifat utang atau sukuk. bagian ketiga tanda tangan elektronik perjanjian sebagaimana dimaksud dalam dan dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses pengguna melalui sistem elektronik penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang undangan. bab mitigasi risiko penyelenggara dan pengguna wajib melakukan mitigasi risiko. penyelenggara wajibsuai dengan peraturan perundang undangan bidang komunikasi dan informatika. bagian ketiga persyaratan paragraf bentuk badan hukum badan hukum penyelenggara merupakan badan hukum indonesia berbentuk: perseroan terbatas, atau koperasi. penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat didirikan dan dimiliki oleh: warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia, dan atau warga negara asing dan atau badan hukum asing. kepemilikan saham penyelenggara oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada huruf baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak (empat puluh sembilan persen). koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf hanya terbatas pada jenis koperasi jasa. paragraf permodalan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki modal disetor paling sedikit penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan urun dana. kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data yang akan diberikan kepada penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi. bab vii tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan urun dana bagian kesatu pusat data dan pusat pemulihan bencana penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana. pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada wajib ditempatkan indonesia. bagian kedua kerahasiaan data penyelenggar penyelenggarmenyediakan media komunikasi lain selain sistem elektronik layanan urun dana untuk memastikan kelangsungan layanan pemodal yang dapat berupa surat elektronik, pusat panggilan, atau media komunikasi lainnya, dan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, penyelenggara. bagian ketiga rekam jejak audit penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan dalam sistem elektronik layanan urun dana. penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem teknologi informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audibab viii edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan pengguna berupa: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data: dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. penyelenggara wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan urun dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. informasi sebagaimana dimaksud pada ditempatkan pada situs web penyelenggara. penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan urun dana. dalam hal penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan urun danaharus menggunakoleh pengguna dalam setiap dokumen elektronik. bahasa indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada dapat disandingkan dengan bahasa lain. dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam bahasa indonesia sebagaimana dimaksud pada bahasa indonesia yang digunakan dalam penafsiran dan atau informasi. penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. penyelenggara wajib mencantumkan dan atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas: nama dan atau logo penyelenggara, dan pernyataan bahwa penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada dilarang: menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada pengguna, dan menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pemanfaatan layanan urun dana oleh pengguna. penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian direksi, pegawai, dan atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap pengguna dalam situs web penyelenggara. penyelenggara dilarang dengan cara apapun memberikan data dan atau informasi mengenai pengguna dan atau calon pengguna kepada pihak ketiga. dalam hal: pengguna dan atau calon pengguna memberikan persetujuan, melaksanakan permintaan polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana, melaksanakan putusan pengadilan, dan atau diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan. penyelenggara dilarang menetapkan persetujuan pengguna dan atau calon pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf sebagai persyaratan penggunaan layanan urun dana. pengguna dan atau calon pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan sebagaimana dimaksud pada hurufdilakukan secara elektronik oleh pengguna dan atau calon pengguna dalam bentuk dokumen elektronik. bab prinsip mengenal nasabah penyelenggarapengguna sesuai denganb ketentuan lain lain penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah diakui oleh otoritas jasa keuangan. penerbitan efek bersifat utang atau sukuk yang dilakukan melalui layanan urun dana sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini tidak tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalams5),nyelenggara yang telah mendapatkan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan iniperaturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. penyelenggara yang telah menyampaikan permohonan perizinan sebagai penyelenggara dan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku belum memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan dapat: tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalamatau menyesuaikan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. dalam hal penyelenggara tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf penyelenggaradiperolehnya.yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya yang akan melanjutkan kegiatan usahanya harus mengajukan izin sebagai penyelenggara sesuaiberlaku. sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku,sebagaimana dimaksud pada tidak diperbolehkan membuat kontrak baru untuk pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya sebelum memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin dalam waktu paling lambat (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada kegiatan usaha penyelenggara dinyatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berizin dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. bab xiii ketentuan penutup ketentumulai berlaku rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan. penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memiliki modal sendiri paling sedikit rp2. (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan. paragraf kualifikasi sumber daya manusia penyelenggara wajib memiliki: sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan atau latar belakang bidang teknologi informasi: dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap penerbit. penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan urun dana. bagian keempat tata cara permohonan perizinansetelah (dua) tahupepon pan pia jabatan pemohon nan iha snn ska anis ana banda kena selang banyak alamat pemohon san ipni ppp kota. provinsi . kode pos. nomor telepon pemohon iss asean bian nias nomor telepon seluler nrewgsn0ya prenansexeeparau nanang nee kasa nsaahanaasa pemohon email pemohon nan angan ank seen lan benar sarana nama perusahaan pt koperasi") .") alamat perusahaan mee nna mae namun maa asa kota . provinsi . kode pos3. telepon fax perusahaan lacoococooooocoo.oo wo.oo.o.o.o.ooo. wo.oo. alamat situs web mee nna maen nan maa asa perusaha: permodalan, kepemilikan:: bj) fotokopi nomor pokok wajib pajak: daftar riw hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4xd:tera: daftar riw hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm:al)fotokopi bukti tanda:: dan proyeksi laporan keuangan untuk (satu) tahun depan: (: fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama penyelenggara:f'), kami mengucapkan terima kasih. hormat kami, direktur pengurus pt koperasi"). meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu sebutkan daftar riw hidup data pribadi tempat tanggal lahir han ega eta naa lbe ann ann maa jenis kelamin kewarganegaraan gmoleiamanelamonenanenn era nation len min kena balada man aaa penanda kena man provinsi . kode pos. . nomor telepon nomor telepon seluler yang dimiliki riw pendidikan formal tingkat jurusan nama) tahun lulus catatan awas mam a non formal bersertifikat) pendidikan keahlian profesi) riw pekerjaan nama jabatan uraian tanggal tanggal alasan keluar perusahaan tugas mulai berhenti pokok bekerja bekerja krnngananaaanan tol. pemohon meterai nama jelas dan tanda tangan) surat pernyataan pemegang saham orang perseorangan kepada yth. kepala eksekutif pengawas pasar modal jakarta saya yang bertanda tangan bawah ini: pekerjaan ohetaah mma mean mop lae aman meh aan ana tanah alamat lengkap kota . provinsi . kode pos. nama perusahaan aan siap tahta ann lan men min ann akn alamat perusahaan ohetaah mma mean mop lae aman meh aan ana tanah alamat situs web| tahun terakhir:meterai nama jelas dan tanda tangan) surat pernyataan pemegang saham badan hukumkota . provinsi . kode pos . alamat situs web been anadan tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh otoritas jasa keuangan?) ao.) meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu sebutkan surat pernyataan anggota direksihehe reggae man lan nona aan nan mantan aka haa alamat lengkap sonontoonoes0nooetansoetonesiookeeisokk esa nnk ena kemana least asas kota . provinsi . kode pos. nama perusahaan nana para alamat perusahaan hehe reggae man lan nona aan nan mantan aka haa alamat situs web been anakan perusahaan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sayag) fo.) meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu sebutkan surat pernyataan anggota dewan komisarisalamat lengkap papa ata ani kota . provinsi . kode pos . nama perusahaan anakan alamat situs web been ana perusahaan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: (anggota dewan komisaris pengawas pt koperasi") eco.) meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu "| sebutkan 9i3 2l 9l sis sl sis sis sja s12 sis sis gl: #ls gis sis sele bea fla als ni ala al3 sis digital arora elo kap li) a1. tiga asia 5ls sls fa) sis sisi sis t | 2l selasa 2else ela fals? #l3a #le sel siselzsl ala dal sebelas sis sil sal olz opal hasil sis ba2 yis #reg ato parents tas e5y als tag pala teman slb ust ops bnn pass3s fe. plus sisi |siz sis 85le sz|s 3le tp? le. ela see sari raga ea: hn: sbn sid kasad egi . pd: gag ilang fee pak peg bln bar sale 5es3 3aral, pipi sag baa jar ana mea bn: etb ala see .lu $ 8ar ze23o #lz pop petit sil ta: edo be353 e3f tita bo. pas per agama yan rrr eia pali bali daa sala sip s | sis sig 3i5 span #i23 2la gag ps, pes #lz is. alm ole sis bis n3 sig els sala alg pi3 sig i3 sig al3 egtanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada lela fef bnn 3s bela sasis slag oo? ela salat ala lela ser. ei3 sala sala sis pg? elz rig ss. ela jas flc pen era era tn: sei asas il, (ls ,2r3 yet #|z ing fan tel taj leo bal pil 1gp 5d ala io. $ alz t aa) tn: 8s r22 mba sja tag lesi las surat penyampaian laporan tengah tahunan laporan tahunan" nomor seesoonesnanens ml. lampiran perihal penyampaian laporan tengah tahunan laporan tahunan . nama penyelenggara)yampaikan laporan tengah tahunan laporan tahunan dari: nama penyelenggara baha nanah aam akan anna alamat penyelenggara kota . provinsi . kode pos. telepon fax penyelenggara locoooococoo woo.ooo.ooo.cocoon.o.oo. w.oo.o. alamat website penyelenggara leooooocooo woo woo woo wo. email penyelenggara demikian, atas perhatian bapak ibu"), kami mengucapkan terima kasih. hormat kami, direktur pengurus pt koperasi") "loo meterai nama jelas dan tanda tangan) tembusan: anggota dewan komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen. coret yang tidak perlu sebutkan surat pernyataan penyelesaian terkait hak dan kewajiban penggunapaniai kota . provinsi . kode pos. alamat situs web pada ann dpn ain perusahaan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pengguna layanan urun dana karena tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan urun dana meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu sebutkan surat permohonan pengembalian izin sebagai penyelenggara layanan urun dana kepada yth. kepala eksekutif pengawas pasar modal jakarta saya yang bertanda tangan bawah ini: nama annakanantanananasa nana naa nana ana naa anakan mana aan ana jabatan bonogioonnsetonooetanosetonesioonesisone esa ena makes ann sasana alamat lengkap bonogioonnsedonooetanosetonesioonesisonesssnonena makes ana asas kota . provinsi . kode pos. nama perusahaan pan ppa alamat perusahaan bonogioonnsetonooetanosetonesioonesisone esa ena makes ann sasana alamat situs web bonogioonnsedonooetanosetonesioonesisonesssnonena makes ana asas perusahaan dengan ini saya mengembalikan izin usaha sebagai penyelenggara layanan urun dana disebabkan tidak akan meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan urun dana. bersama surat ini terlampir kami sampaikan dan bank kustodian. demikian surat permohonan ini dibuat dan atas perhatian bapak ibu"). kami mengucapkan terima kasih. hormat kami, direktur pengurus pt koperasi") meterai nama jelas dan tanda tangan) coret yang tidak perlu "t) sebutkanumum perkembangan teknologi informasi juga telah mempengaruhi perkembangan industri jasa keuangan. pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal melalui penyelenggaraan layanan urun dana penawaran saham berbasis teknologi informasi equity crowdfunding). melalui layanan urun dana tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah ukm) dan pelaku usaha pemula (start up company) untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal. dalam perkembangannya, equity crowdfunding tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah ukm) dan pelaku usaha pemula (start up company) mengingat bentuk badan hukum yang melandasi pendirian ukm tersebut tidak seluruhnya berbentuk perseroan terbatas sehinggabelum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh ukm sebagai salah satu sumber pendanaan bagi ukm. sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperluas cakupan penerbit dalam layanan urun dana serta memperluas cakupan layanan urun dana sehingga dapat mencakup penawaran efek lain selain efek bersifat ekuitas berupa saham, perlu melakukan penggantian. berdasarkan latar belakang atas, untuk memperluas akses pendanaan bagi usaha kecil dan menengah ukm) dan pelaku usaha pemula (start up company) melalui penggalangan dana melalui layanan urun dana, maka perlu diterbitpenawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi selanjutnya disebut dengan securities crowdfunding. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kondisi tertentu antara lain dalam hal dibutuhkan nilai yang lebih besar untuk mengembangkan industri. contoh penerbit merupakan perusahaan publik apabila memiliki jumlah pemegang saham (tiga ratus lima puluh) pihak dan modal disetor rp31. (tiga puluh satu miliar rupiah). contoh penerbit bukan merupakan perusahaan publik apabila: memiliki jumlah pemegang saham (dua ratus delapan puluh) pihak dan jumlah modal disetor rp31. (tiga puluh satu miliar rupiah), atau huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sarana komunikasi pribadi adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan penyelenggara. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. hurufekuitas pada masing masing penerbit melalui layanan urun dana, baik pembelian pada pasar perdana maupun pembelian pada perdagangan efek, dan pemegang saham pendiri penerbit. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas.utang atau sukuk pada masing masing penerbit melalui layanan urunaporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlakumaksudkan agar dalam hal kegiatan usaha sebagai penyelenggara sudah semakin kompleks seiring dengan berkembangnya industri layanan urun dana, jika dipandang perlu otoritas jasa keuangan dapat menetapkan laporan keuangan penyelenggara untuk diaudit oleh akuntan dan menentukan batas waktu penyampaian laporan keuangan yang berbeda. yang dimaksud dengan kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan layanan urun dana adalah informasi atau kejadian penting yang terjadi terhadap penyelenggara dan atau penerbit. contoh:: default nya efek bersifat utang atau sukuk, perubahan sebagian besar anggota direksi penyelenggara, perkara hukum yang dihadapi oleh penyelenggara, kegagalan atau gangguan sistem elektronik penyelenggara yang menyebabkan terganggunya layanan urun dana, dan perubahan alamat penyelenggara. yang dimaksud dengan (dua) hari kerja adalah (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material pada penyelenggara atau (dua) hari kerja setelah penyelenggara menerima informasi dari penerbit mengenai kejadian atau informasi material. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan mekanisme dan prosedur antara lain: mekanisme, prosedur penetapan, dan pengumuman efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai efek syariah, mekanisme, prosedur penelaahan berkala untuk memastikan bahwa efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai efek syariah tetap memenuhi kriteria sebagai efek syariah, dan pengumumannya termasuk pengumuman efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai efek syariah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai efek syariah, dan cc. konsekuensi efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai efek syariah dalam hal penyelenggara yang merupakan entitas syariah mengembalikan izin sebagai penyelenggara. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan memiliki proyek yang menjadi dasar penerbitannya adalah termasuk juga untuk melakukan pembiayaan kembali (financing) proyek yang menjadi dasar penerbitancrow account adalah rekening yang dibuka oleh bankcukup jelas. cukup jelas. tujuan kewajiban penggunaan crow account dalam penyelenggaraan kegiatan layanan urun dana sebagai pemenuhan ketentuan yang melarang penyelenggara menerima dan atau menyimpan dana pemodal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi pemodal yang melakukan pembayaran atas pembelian efek melalui layanan urun dana. cara penyetoran melalui bank yang bersifat unik tersebut antara lain menyediakan virtual account bagi setiap pemodal. dalam hal penawaran efek selesai maka dana akan dipindahbukukan kepada penerbit. dalam hal penawaran efek batal maka dana akan dipindahbukukan kepada pemodal. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh tanggal tertentu yang telah ditetapkan antara lain: tanggal berakhirnya masa penawaran yang ditetapkan oleh penerbit, atau tanggal berakhirnya masa penawaran yang jatuh pada hari ke (keempat puluh lima)kepada penerbit tidak dapat dilakukan sebelum dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan proyek, fotokopi perjanjian pendaftaran efek, dan fotokopi akta pengakuan hutang diterima olehmengungkapkan seluruh proyek yang akan menjadi dasar penerbitan adalah selain mengungkapkan proyek pada penawaran efek bersifat utang atau sukuk tahap pertama, mengungkapkan juga proyek yang direncanakan menjadi dasar penerbitan efek bersifat utang atau sukuk pada tahap kedua dan seterudiakan harga wajar adalah mekanisme penentuan harga yang wajar, konsisten, dan transparan berdasarkan sistem perdagangan penyelenggara. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit adalah sepanjang dalam anggaran dasar penerbit tidak terdapat kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dalam hal terdapat pemindahan hak atas saham. huruf yang dimaksud dengan konglomerasi adalah perusahaan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau pengendalian. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. penetapan dimaksud dilakukan dalam hal kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai penerbit. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan badan usaha lainnya adalah persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan pmiliki jumlah pemegang saham (tiga ratus lima puluh) pihak dan jumlah modal disetor rp29. (dua puluh sembilan miliar rupiah). cukup jelas. cukup jelas. penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan modal sendiri adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah sebagaimana dimaksud dalamekuitas berupa saham dilakukan pada bulan oktober maka penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada tahun buku namun demikian, apabila distribusi efek bersifat ekuitas berupa saham dilakukan pada bulan september maka penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada saat berakhirnya tahun bukujuni namun demikian, apabilamaret cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh pembelian oleh pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham penerbit. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk aset berupa tanah, berdasarkan nilai jual objek pajak pada dokumen pajak bumi dan bangunan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain adalah penerbit memiliki sendiri proyek yang dikerjakannya atau mengerjakan proyek atas perintah pihak lain, sehingga tidak dimungkinkan penerbit merupakan perantara (intermediakanisme penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui internal dispute resolution dan external dispute resolution. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf hak dan kewajiban penyelenggara selaku kuasa pemodal antara lain:okumen terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi keperluan pemberian kuasa oleh pemegang saham penerbit yang merupakan pemodal kepada penyelenggara agar tidak bertentangan dengan undang undang mengenai perseroan terbatas. yang dimaksud dengan pemberian kuasa kepada penyelenggara adalah pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan efek bersifat utang atau sukuk maupun kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang efek bersifat utangatau sukuk. yang dimaksud dengan bentuk lain antara lain dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam sistem elektronik penyelenggara. yang dimaksud tanganyang dimaksud dengan mitigasi risiko adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada layanan urun dana, antara lain risiko usaha, risiko kerugian investasi, risiko kekurangan likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, dan risiko ilusi kepemilikan saham. yang dimaksud dengan andal dan aman adalah memenuhi standar minimum sesuai dengan peraturan perundang undangan bidang komunikasi dan informatika. yang dimaksud dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi adalah pihak yang mendukung penyelenggaraan layanan urun dana. contoh layanan pendukung berbasis teknologi informasi antara lain big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain. yang dimaksud dengan big data analytic adalah layanan analisis berbasis teknologi informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur tidak terstruktur, streaming batch, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan keuntungan lainnya. yang dimaksud dengan aggregator adalah layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. yang dimaksud dengan robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia. yang dimaksud dengan blockchain adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau ledger yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara private maupun public. cukup jelas. yang dimaksud dengan menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dapat dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf dalam praktiknya pusat panggilan dikenal juga dengan sebutan call center. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. alasan penundaan atau penolakan antara lain berdasarkan penelaahan oleh penyelenggara, ditemukan ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kemampuan pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada pengguna. yang dimaksud dengan mudah dibaca dan dimengerti adalah penggunaan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa, dan atau kalimat yang dapat memberikan kemudahan, kejelasan, dan pemahaman bagi pengguna. kewajiban penggunadilakukan atas dokumen yang: memuat hak dan kewajiban pengguna, dapat digunakan pengguna untuk mengambil keputusan, dan memuat persyaratan dan dapat mengikat pengguna secara hukum. bahasa lain meliputi bahasa daerah atau bahasa asing yang mudah dimengerti oleh konsumen. cukup jelas. yang dimaksud dengan mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan adalah ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik langsung maupun tidak langsung. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan terdaftar adalah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, atau pernyataan efektif dari otoritas jasa keuangan. yang dimaksud dengan perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh penyelenggaralayanan kepada pengguna secara massal. huruf contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausul baku yang menyatakan bahwa layanan yang digunakan pengguna bukan merupakan tanggung jawab penyelenggara apabila terdapat permasalahan. huruf contoh pernyataan yang dilarang antara lain penggunaan klausul baku yang menyatakan bahwa pengguna layanan urun danaaplikasiyang dimaksud dengan kesalahan dan atau kelalaian adalah kesalahan dan atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha huruf yang dimaksud dengan keahlian dan atau latar belakang bidang teknologi informasi termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta pengamanan database. huruf yang dimaksud dengan memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap penerbit antara lain: memiliki keahlian bidang hukum untuk melakukan penelaahan atas legalitas penerbit, dan memiliki keahlian bidang akuntansi untuk melakukan penelaahan atas laporan keuangan penerbit. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan layanan urun dana dapat dilakukan antara lain melalui pusat pendidikan swasta atau pada pusat inovasi keuangan digital otoritas jasa keuangan otoritas jasa keuangan innovation centre for digital financial technology)nyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh direksi, pegawai, dan atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. standar prosedur operasional atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan memuat mekanisme pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang diberitahukan kepada pengguna. mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan termasuk juga penyelesaian sengketa antara pengguna dan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terjadi setelah pengaduan dari pengguna diterima. mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan dilakukan dengan mengutamakan prinsip interaktif , yaitu dalam menyelesaikan pelayanan dan penyelesaian bagi pengguna secara aktif dan informatif. contoh standar prosedur operasional antara lain terkait penyampaian dan penyelesaian pengaduan, ilustrasi atau simulasi investasi, serta pemuatan frequently asked questions fao). yang dimaksud dengan calon pengguna adalah pemodal atau penerbit yang membatalkan penggunaan layanan urun dana. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan adalah untuk pemenuhnghentikan kegiatan perdagangan efek bersifat ekuitas oleh penyelenggara untukadalahadalahcc.cukup jelas. yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan adalah perubahan kepemilikan penyelenggara yang mengakibatkan perubahan pengendaliantasan penerbit adalah batasan harta kekayaan penerbit dan kriteria kepemilikan atas penerbit sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan dokumen dan atau informasi adalah dokumen dan atau informasi yang wajib disampaikan oleh penerbit kepada penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi pengguna dapat dilakukan melalui situs web penyelenggara atau menggunakan aplikasi program pendidikan. contoh pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi antara lain menyelenggarakan seminar baik fisik maupun secara webinar bidang investasi, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang lainnya terkait layanan urun dana. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf contoh fasilitas komunikasi secara daring antara lain fitur chat, forum, kolom diskusi, atau fitur komunikasi lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penggunaan domain indonesicukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh pemberian informasi secara rinci antara lain menyampaikan arsitektur dan konfigurasi sistem hasil pengembangan atas sistem elektronik penyelenggara. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan

midperusahaan pemeringkat efek, maka peraturan mengenai pemeliharaan dokumenmeliharaan dokumen setiap perusahaan pemeringkat efek yang mendapat izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya paling sedikit dalam salah satu bentuk dokumen tercetak (hardcore) atau dokumen elektronik (softcopy). dokumen sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri dari tentang: identitas setiap analis yang terlibat dalam penetapan hasil peringkat:atas hasil peringkat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan pihak yang diperingkat atau tidak berdasarkan permintaan pihak yang diperingkat, dan tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil peringkat yang ditetapkan. dokumen tentang pelaksanaan setiap tahap prosedur pemeringkatan, termasuk catatan internal, informasi non publikeksternal dan inpegawainya berkaitan dengan inisiasi, penetapan, pemantauan, perubahan dan pencabutan hasil peringkat: atau dibagikan kepada publik:: antara lain: identitas dan alamat setiap pihak tersebut, dan hasil peringkat yang ditetapkan atau dikaji ulang untuk pihak tersebut, catatan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari setiap pihak yang meminta pemeringkatan dan atau laporan peringkat beserta identitas dan alamat pemesan, dan laporan kepatuhan (compliance officer reports). pengadministrasian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen dalam bentuk dokumen tercetak (hardcore) atau dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud dalam dan wajib memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku. seluruh dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan otoritas jasa keuangmeliharaan dokumen oleh perusahaan pemeringkat efek beserta peraturanpemeliharaan dokumen oleh perusahaan pemeringkat efek, tanggal juni demi cukup jelas. cukup jelas. dokumen terkait tata cara dan prosedur perizinan perusahaan pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam poj terkait dengan perizinanupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pemangku kepentingan bidang pasar modal, otoritas jasa keuangan perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, bahwa untuk efisiensi dan transparansi perizinan oleh otoritas jasa keuangan termasuk layanan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, perlu diselenggarakan suatu sistem penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik, cc. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan bidang pasar modal dalam penyelenggaraan suatu sistem penerimaan dokumen secara elektronik, diperlukan pengaturan terkait penyampaian dokumeemberlakuan ketentuan penyampaian pernyataan pendaftaran perusahaan publik dan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta pengajuan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. pada saat pemberlakuan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud dalam: angka peraturan nomor ix.a. lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modalperaturan pemerintahab penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik dan penyimpanan dokumen penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi kepada otoritas jasa keuangan harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. penyampaian pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada meliputi:: dan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan meta. pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud pada meliputi: pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, cc. pernyataan penawaran tender sukarela, dan penawaran tender wajib. pihak yang menyampaikan pernyataan pendaftaran atau mengajukan aksi korporasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam wajib menyimpan tanda bukti penerimaan penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik beserta seluruh dokumen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi.pihak sebagaimana dimaksud pada wajib menunjukkan dan atau menyampaikan tanda bukti dan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada apabila diminta oleh otoritas jasa keuangan. seluruh dokumen yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam tersimpan dalam pangkalan data (database) otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapat perbedaan dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) otoritas jasa keuangan dengan dokumen yang disimpan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah dokumen yang tersimpan dalam pangkalan data (database) otoritas jasa keuangan. bab iii tata cara penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik bagian kesatu tata cara mendapatkan hak akses penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan & hak akses penggunaan sistem perizinan otoritas jasa keuangan. hak akses penggunaan sistem perizinan otoritas jasa keuangan dapat diperoleh oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam setelah melakukan registrasi melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. pihak sebagaimana dimaksud dalam wajib bertanggung jawab atas: penggunaan hak akses yang dimilikinya, dan atau kebenaran dokumen, data, dan atau informasi yang disampaikan melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. bagian kedua tata cara mengunggah dokumen pihak sebagaimana dimaksud dalamoperasional untuk menggunakan sistem perizinan otoritas jasa keuangan, dan membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan otoritas jasa keuangan dengan berpedoman pada petunjuk operasional. petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diunduh melalui situs web otoritas jasa keuangan. penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam serta tambahan informasi dan atau dokumen dilakukan dengan mengunggah seluruh dokumen pernyataan pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi serta tambahan informasi dan atau dokumen yang diunggah melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan setelah pukul wib dianggap diterima otoritas jasa keuangan pada hari kerja berikutnya. otoritas jasa keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik setelah pihak sebagaimana dimaksud dalam mengunggah: dokumen penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi, atau tambahan informasi dan atau dokumen penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi,.melalui sistem perizinan otoritas jasa keuangan. tanda bukti penerimaan secara elektronik diterbitkan oleh sistem perizinan otoritas jasa keuangan setelah pihak sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan seluruh dokumen pernyataan pendaftaran atau dokumen pengajuan aksi korporasi bagian ketiga gangguan sistem dalam hal otoritas jasa keuangan menyatakan bahwa sistem perizinan otoritas jasa keuangan mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi dilakukan secara manual. bab ketentuan lain lain kewajiban penyampaian pernyataan pendaftaran atau pengajuan aksi korporasi secara elektronik tidak menghapuskan kewajiban penyampaian prospektus yang telah tergabung dengan suplemennya dalam bentuk tercetak kepada otoritas jasa keuangan sebanyak (lima) eksemplar, dalam waktu paling lama (lima belas) hari kerja setelah selesainya penyerahan efek kepada pembeli efekihak yang akan melakukan pernyataan pendaftaran atau aksi korporasi dan telah menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran atau dokumen aksi korporasi dalam bentuk naskah tercetak kepada otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, penyampaian dokumen tambahan informasi terkait pernyataan pendaftaran atau aksi korporasi dimaksud dilakukan melalui penyampaian naskah tercetak. bab vii ketentuan penutup ketentuan penyampaian pernyataan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, kewajiban penyampaian naskah tercetak sebagaimana dimaksud pada ketentuan untuk penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sebagaimana dimaksud padapihak yang akan menyampaikan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat menyampaikan pernyataan pendaftaran secara elektronik. dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada telah menyampaikan pernyataan pendaftaran secara elektronik, pihak tersebut tidak wajib menyampaikan dokumen pernyataan pendaftaran dalam bentuk naskah tercetak.

larumum setiap perusahaan terbuka memerlukan pembiayaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. sumber pembiayaan tersebut dapat diperoleh melalui pendanaan dari sumber internal maupun sumber eksternal perusahaan. sumber pendanaan internal dapat diperoleh melalui hasil operasional perusahaan. sumber pendanaan eksternal dapat diperoleh melalui hutang baik berupa pinjaman secara langsung atau pinjaman tidak langsung melalui penerbitan efek bersifat utang, juga dapat diperoleh melalui penerbitan efek bersifat ekuitas atau saham baru. dalam hal pembiayaan diperoleh melalui penerbitan efek bersifat ekuitas atau saham baru, perusahaan terbuka dapat melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. dalam hubungan dengan penambahan modal tersebut, peraturan otoritas jasa keuangan ini bertujuan untuk mengatur hal hal yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan terbuka apabila akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. seiring dengan semakin banyak perusahaan terbuka yang melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, maka perlu dilakukan penyempurnaan, untuktanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. ii. demihak memesan efek terlebih dahulu adalahpm tanggal juli tentang hak memesan efek terlebih dahulucukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan dokumen pendukung dalam hal antara lain buktiyang dimaksud dengan tanggal penilaian yang lazim dikenal juga dengan sebutan cut off date adalah tanggal pada saat nilai, hasil penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyataadalah peraturan nomor: ix.e. lampiran keputusan ketua bapepambenturan kepentingan adalah peraturan nomor: ix.e. lampiran keputusan ketua bapepamperusahaan terbuka dengan hak memesan efek terlebih dahulu cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

keuangan ojk. non bank. konsultan. akuntan. penilai. pendaftaran danakuntan publik, dan penilai yang profesional:carapendaftaran konsultan aktuaria,akuntan publik, danlembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyauntuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan lebih lanjut mengenaiyang bersangkutantidak sedang dalam perikatan dengan sjkzb,bentuk dan tata cara:: danmbatalanatau penilai tetap tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi, konsultan aktuaria, akuntan publik,atau penilai yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf hb. ketentuan peralihan selama (dua belas) bulan pertama'sayang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam dari konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilaian tidak terdaftar ojk. bagian kedua masa pemberian jasa konsultan aktuariamaka konsultan aktuariajasa yang dipersyaratkan. akuntan publikdilrang memberikan jasa yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam kepada sjkzb yang samalebih dari (lima)tahun buku berturut turut. dalam hal akuntan publiktahun buku berturut turut,maka akuntan publikdilarang memberikan jasa yang dipersyaratkansebagaimana dimaksud dalam kepada sjkzb yang samalebih dari (tiga)tahun buku berturut turut. dalam hal penilaiterbukti melakukan tindak pidana bidang keuangan: fotokopiijazah pendidikan formal terakhir: fotokopi nomor pokok wajib pajak:: cc.:::: laporan perubahan data dan informasi konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai,dan cc.(l)huruf dan program pendidikan berkelanjutanan:bentuk dan tata carapermohonan persetujuan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. non bank. konsultan. akuntan. penilai. pendaftaran danyang dimaksud dengan disertai laranganadalah. perusahaan anak. manajemen risiko. pengendal bankmerupakan salah satu prinsip dari standar internasion terkait dan dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: teguran tertulismenyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam d,belum menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi administratif berupa dendalaporan sebagaimana dimaksud pada tetap diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal bank dikenakan sanksi administratif berupa denda karena dinyatakan belum menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada sanksi administratif berupa denda karena terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada tidak diberlakukan. bab ketentuan penutup ketentuan lebih lanjutorang perseorangan atau perusahaan atau badan, baik secara sendiri maupun bersama sama baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki saham (lima puluh persen), atau kurang dari (lima puluh persen) yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi: terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain, sehingga memiliki hak suara lebih dari (lima puluh persen), mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan atau badan lain berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian, cc. yang setara dan mengendalikan perusahaan atau badan lain melalui direksi dan dewan komisaris atau organ lain, dan atau mampu menguasai suara mayoritas pada rapat direksi dan dewan komisaris atau organ lain yang setara dan mengendalikan perusahaan atau badan melalui direksi dan dewan komisaris atau organ laiommtas maksimum pemberian kredit yang selanjutnya disingkat bpk adalah bp atau restrukturisasi pembiayaandiwajibkan untuk dikonsolidasikan. bab sistem informasi dan pelaporan bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau,yang wajib dimiliki oleh bank sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: sistem informasi akuntansi, dan sistem informasi manajemen risiko. bab iii penilaian kualitas asetset dan membentuk penyisihan penghapusan aset untuk seluruh aset perusahaan anak paling sedikitperhitungan batas maksimum pemberian kredit bank wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum baik untuk penyediaan dana bank secara individudan komponen modal menggunakan modal secara konsolidasi. penyertaan padotoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan paling lama (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan rups. bab penilaian tingkat kesehatan dan profil risiko bank bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatanbank wajib menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank diterapkan bagi bank secara individu dan bagi bank secara konsolidasi. bab viii pelaporan bank wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan anak secara daring (online) sesuai dengan format dan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuanganmelalui sistemlaporan berkala bank umum, atau laporan berkala bank umum syariah dan unit usaha syariah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal penyampaian laporan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada dan belum dapat dilakukan, bank wajib menyampaikan laporan secara luring (offline) setiap triwulanan untuk periode bulan maret, bulan juni, bulan september, dan bulan desember yang meliputi: laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi, laporan perhitungan batas maksimum penyaluran dana bmpd) secara konsolidasi bagi bank umum syariah, dan laporan profil risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam laporan penilaian kualitas aset secara konsolidasi dan laporan perhitungan bmpd secara konsolidasi bagi bank umum syariah sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf disampaikhal tanggal jatuh pada hari sabtu, hari minggu, atau hari libur,pada huruf disampaikan paling lama (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan. batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada bagi bank umum syariahlaporan sebagaimana dimaksud pada disampaidan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan tidak diterapkan.huruf wajib disampaikan secara triwulanan untuk periode bulan maret, bulan juni, bulan september, dan bulan desember, paling lama (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan. penyampaimengacu pada ketentuan dalam bab ketentuan lain lain peningkatan penyertaan karena akumulasi labsebagaimana dimaksud pada tidak diterapkan.

sma tambahan lembaran negara r.i risiko. pengendalusaha bankndalikaniiyanggawasan aktif direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf bagi bank umum syariah termasuk pengawasan aktif dewan pengawas syariah. cukup jelas,2 masing masiset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset. huruf sistem informasi manajemenpersentase bpk untuk bank secara individuank umum,otoritas jasa keuangan dan atau daftar kredit macet. yang dimaksud dengan pengurus yang mengelola perusahaan anak adalah direksi dan dewan komisaris bagi badan hukum perseroan terbatas atau jabatan lain yang setara pada badan hukum lainpenyusunan laporan profil risiko secara konsolidakriteria yang digunakanumum antara lain rasio komm dan rasio kredit bermasalah atau rasio pembiayaan bermasalah yang dihitung secara konsolidasi. cukup jelaspenerapan manajemen risiko perusahaan asuranlembaga jasa keuangan non bank. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. batasan portofolio penyertaan bank mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai prinsip kehati hatian dalam kegiatan penyertaan modal)!? keuangan ojk. perizinan perusahaan pemeringkat menimbang bahwa seiring dengan semakin meningkatnya penerbitan surat utang indonesia, peran perusahaan pemeringkat efek menjadi semakin penting sebagai lembaga penyedia informasi bagi investor atas peringkat surat utang yang diterbitkan oleh penerbit, perlu dilakukan penyempurnaan atas pengaturan perizinan perusahaan pemeringkat efek yang telah ada agar lebih efektif dan efisien serta selaras dengan prinsippemeringkat efekgian kedua pemegang saham pemegang saham perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. setiap pihak dilarangkecuali kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah. pemegang saham perusahaan pemeringkat efek dilarang. rencana perubahan pemegang sahamdan pengajuan rencana perubahan pemegang saham perusahaan pemeringkat efek sebagaimana dimaksud dalam wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang sahampemegang saham, dapat meminta tambahan dokumen pendukung yang berkaitan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan dan bab direksi dan dewan komisaris perusahaan pemeringkat efek wajib mempunyai paling sedikit (tiga) orang anggota direksi. anggota direksi perusahaan pemeringkat efek wajib berdomisili indonesia. anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan pemeringkat efek wajib memenuhian anggota dewan komisaris,dan pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umumnya, dan persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi: bagi anggota direksi: memiliki pengetahuan bidang pasar modal, bidang keuangan, dan atau pemeringkatan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman bidang pasar modal, bidang keuangan, dan atau pemeringkatan paling singkat (tiga) tahun pada jabatan manajerial, dan memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang undangan bidang pasar modal dan bidang keuangan, dan bagi anggota dewan komisaris: memiliki pengetahuan yang memadai bidang pemeringkatan atau pasar modal ataubidang keuangan, dan memiliki pengetahuan yang memadai mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik. perusahaan pemeringkat efek wajib mempunyai paling sedikit (dua) orang anggota direksi yang memiliki keahlian bidang pasar modal atau bidang keuangan. salah satu anggota direksi sebagaimana dimaksud pada wajib memiliki pengalaman kerja bidang pemeringkatan paling singkat (tiga) tahun. anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan hanya dapat merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi riset. anggota direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan, pemasaran, dan atau riset. anggota direksi perusahaan pemeringkat efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain. anggota dewan komisaris perusahaan pemeringkat efek dilarangalam hal anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama (enam puluh) hari sejak adanya anggota direksi atau anggota dewan komisaris perusahaan pemeringkat efek yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud wajib dilaksanakan rapat umum pemegang saham untuk mengganti anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris tersebut. rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisarissampai dengan dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota direksi dan anggota dewan komisarisanggota direksi dan calonbab operasional dan pengendalian intern perusahaan pemeringkat efek wajib: bertanggung jawab atas peringkat yang diberikan, melakukan kegiatan pemeringkat, berdomisili dan melakukan kegiatan operasional indonesia: memiliki pedoman sistem pengendalian mutu, memiliki metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan, memisahkan bagian yang berfungsi atas pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan, pada struktur organisasi perusahaan pemeringkat efek, memiliki komite pemeringkat dalam proses pemeringkatan untuk memastikan adanya proses pemeringkatan yang independen, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki sarana dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional. pedoman sistem pengendalian mutu perusahaan pemeringkat efek sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf meliputi paling sedikit: penerimaan dan penolakan klien, pengendalian mutu pekerjaan pemeringkatan, prosedur operasi standar perusahaan pemeringkat efek tentang profesionalisme dan pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan, prosedur operasi standar tentang pejabat kepatuhan, prosedur operasi standar untuk mencegah penyalahgunaan informasi klien yang tidak dipublikasikan, prosedur operasi standar tentang pemantauan objek pemeringkatan, kode etik yang telah disesuaikan dengan peraturan otoritas jasa keuangan, persyaratan dan kualifikasi analis, jumlah penugasan pemeringkatan atau pemantauan hasil peringkat yang diberikan kepada analis, dan pertimbangan penentuan jumlah penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf bab pencabutan izin usaha izin usaha perusahaan pemeringkat efek dapat dicabut oleh otoritas jasa keuangan berdasarkan hal sebagai berikut: izin usaha dikembalikan oleh perusahaan pemeringkat efek yang bersangkutan kepada otoritas jasa keuangan, atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. perusahaan pemeringkat efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagaimana dimaksud huruf dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha kepada otoritas jasa keuangan disertai dokumen sebagai berikut: keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut: hasil keputusan rapat umum pemegang saham tentang persetujuan atas rencana pengembalian izin usaha tersebut: cc. surat izin usaha perusahaan pemeringkat efek dari otoritas jasa keuangan, usaha lain perusahaan pemeringkat efek yang dimiliki: bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha pada paling sedikit (satu) surat kabar berperedaran nasional dan situs web perusahaan pemeringkat efek, dan laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan pemeringkat efek kepada pihak yang diperingkat diberikan peringkat beserta dokumen pendukungnya. bab vii komite pemeringkat dan analis bagian kesatu komite pemeringkat anggota komite pemeringkat perusahaan pemeringkat efek yang terlibat dalam proses pemeringkatan wajib: berjumlah ganjil, paling sedikit (tiga) orang anggota, terdiri atas paling sedikit: (satu) analis yang terlibat secara langsung dalam proses pemeringkatan, direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan, dan (satu) analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek pemeringkatan dan paling rendah pernah berkedudukan posisi manajerial. bagian kedua analis perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki jumlah analis yang memadai dalam melaksanakan penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas peringkat yang telah diberikan. perusahaan pemeringkat efek wajib memastikan bahwa jumlah penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas: pihak yang mengeluarkan efek yang diberikan peringkat, atau pihak yang diberikan peringkat, yang dilakukan oleh setiap analis mempertimbangkan ukuran dan tingkat kompleksitas penugasan dan pemantauan, serta pengalaman dan keahlian analis. jumlah analis yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana dimaksud pada paling sedikit (dua) analis, dengan ketentuan paling sedikit satu analis untuk sektor finansial dan satu analis untuk sektor nonfinansial. analis sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi ketentuann mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan. persyaratan kompetensi dan keahlian, paling sedikit: memiliki pengalaman paling singkat (tiga) tahun dalam sektor finansial atau sektor nonfinansial, dan memiliki pengalaman paling singkat (tiga) tahun dalam bidang credit assessment atau memiliki pengalaman paling singkat (dua) tahun dalam bidang pemeringkatan. analis dan pejabat satu tingkat bawah direksi perusahaan pemeringkat efek wajib berdomisili indonesia. bab vdapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetaanalis adalah karyawan perusahaan pemeringkat efek, termasuk: informasi yang harus dipertimbangkan dan dianalisis, dan kerangka analisis, termasuk rumus, pengukuran keuangan, asumsi, kriteria, atau faktor kuantitatif atau kualitatif lainnya. perusahaan pemeringkat efek dapat melakukan pemeringkatan atas objek pemeringkatan sebagai berikut: pihak sebagai entitas, dan atau efek bersifat utang, sukuk, efek beracun aset, atau efek lain yang dapat diberikan peringkatizinan perusahaan pemeringkat efekpemeringkat efek. perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan wajib menyesuaikan pedoman sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (enam) bulan setelahzinan perusahaan pemeringkat efek beserta peraturan nomor permohonan izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat efek (tempat), (tanggal, bulan) . nomor lampiran perihal permohonan izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat efekizin usaha sebagai perusahaan pemeringkat efek. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon naanannannanaanannanan nan anna alamat pemohon nanaanannananna nana aan aan (nama jalan nomor) knanannanan aan tujouou (kota kode pos) nama perusahaan ananannanananeaaaa akan nomor pokok wajib pajak naanannannanaanannanan nan anna alamat perusahaan pnanaannana aman ana nana anna (nama jalan nomor) knanaannanan nana ujouou (kota kode pos) modal modal dasar nnnananaan aan nana ana aan modal disetor pnanaannana aman ana nana anna nomor telepon facsimile ankanaaann kanan kan akan aan karyawan penghubung naanannannanaanannanan nan anna (sertakan surat kuasa) melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen sebagai berikut: identitas perseroan yang meliputi antara lain nama, alamat, dan logo dan kepatuhan,jd.gs.fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, dan: daftar riw hidup, dan kartu tanda penduduk paspor yang masih berlaku, badan hukum, meliputi: anggaran dasar,cc.urat pernyataan anggota direksi dan anggota komisaris perseroanj .pemeringkatan yang menyatakan bahwa analis dan pejabat satu tingkat bawah direksi pemeringkatan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili indonesia. saya yang bertanda tangan bawah ini menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan adalah benar adanya dan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari, saya bersedia untuk bertanggung jawab.surat pernyataan pemegang saham pengendali pemegang sahampengendali pemegang saham?) dari . dengan ini menyatakan bahwa saya, (tanggal, bulan, tahun) meterai (nama jelas) coret yang tidak perlu surat pernyataan anggota direksiggota direksi dewan komisaris, calon anggota direksi dewan komisaris ) dari ee, dengan ini menyatakan bahwa sayaewan komisarisyang berlaku dan pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan pasar modal pada umperusahaan pemeringkat efek wajib menginformasikan bahwa peringkat dimaksud bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan atau opini atas nilai kewajaran efek dan atau nilai entitas yang diberikan peringkat.bab permohonan perizinan perusahaan pemeringkat efek bagian kesatu dokumen perizinan permohonan untuk memperoleh izin usaha perusahaan pemeringkat efek diajukan kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan format permohonan izin usaha sebagai perusahaan pemeringkatwajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut: identitas perseroan(nama jelas) coret yang tidak perlu surat pernyataan tanggung jawab kami yang bertanda tangan bawah ini: nama nakanannanananaan nana anna aan aan nana jabatan nnnanananananananannanan anna naa aan anna ana alamat lengkap nnnanananananananannanan anna naa aan anna ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nama doakan anakan aan jabatan alkana akan anna lane aan anna anna alamat lengkap knaananananannan aan ana aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) berdasarkan anggaran dasar perseroan bertindak untuk dan atas nama naa. berkedudukan di. dengan alamat kantor pusat . jena lengan ini menyatakan dengan sesungguhnyakaryawan dan pihak lain yang bekerja untuk perseroan. demikian pernyataan ini kamitanda tangan) surat pernyataan tidak rangkap jabatan direksi saya yang bertanda tangan bawah ini: nama knanannanananan mana aan anna anakan ana ana alamat lengkap kananananananannanana nana aman aan naa aan aan aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) selaku direktur beaanankan anna yang beralamat keke, (tanggal, bulan, tahun) meterai (nama jelas) surat pernyataan tidak rangkap jabatandewan komisaris eekekek. yang beralamat keke lsurat pernyataan analis pejabatalis pejabat satu tingkat bawah direksi) beskatetekkkkaeee yang beralamat ee.dan berdomisili indonesidan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, daftar riw hidup dan fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku: dan badan hukum, meliputi anggaran dasarkerjil.perusahaan pemeringkat efek independensi dan objektivitas proses pemeringkatan oleh perusahaan pemeringkat efek, baik secara langsung maupun tidak langsungesuai dengan format surat pernyataan pengendali pemegang sahesuai dengan format surat pernyataan anggota direksi sesuai dengan format surat sesuai dengan format surat pernyataan tidak rangkap jabatan sesuai dengan format surat pernyataan tidak rangkap jabatans. surat pernyataan dari analis dan pejabat satu tingkat bawah direksi yang menyatakan bahwa analis dan pejabat satu tingkat bawah direksiurat pernyataan analis pejabat satu tingkat bawahelaahan permohonan perizinan dalam memproses permohonan izin usaha perusahaan pemeringkat efek,dapat melakukan pemeriksaan kantor pemohon, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham pengendali dan anggota direksi sertadalam hal permohonan izin perusahaan pemeringkat efeizin usaha perusahaan pemeringkat efek kepada pemohon. dalam hal permohonan izin usaha karena tidak memenuhi persyaratan. pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkdalam dianggap membatalkan permohonan izin usaha yang sudah diajukan. bab iii permodalan dan pemegang saham bagian kesatu permodalan perusahaan pemeringkat efek wajib mempunyai modal disetor paling sedikit sebesar rp500. (lima ratus juta rupiah).

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penyelenggaraan usaha perusahaan asuransigiatan usaha perusahaan perlu didukung pengelolaan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan, bahwauntuk, cc. bahwa penempatelumhinggasebagaimana dimaksud dalam dapat ditempatkan luar wilayah indonesia, dalam hal data digunakan untuk: mendukung analisis terintegrasi untuk memenuhi ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal perusahaan yang bersifat global, termasuk lintas negara,cc., dan atau manajemen internal dalam satu grup perusahaan.sebagaimana dimaksud pada wajib mendapatkan persetujuan dari ojk. persetujuan ojk sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dalam hal perusahaan: menyampaikan hasil analisis country risk, memastikanmengurangi efektivitas pengawasan ojk yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari direksi perusahaan dancc. memastikan bahwa perjanjian tertulis perusahaan denganmemuat klausul paling sedikit: pilihan hukum yang digunakan merupakan hukum indonesia, dan informasi mengenai rahasia perusahaan hanya dapat diungkapkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan indonesia:dan pihak penyedia jasa teknologi informasi bahwa ojk diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak penyedia jasa teknologi informasi pusat data (data center dan pusat pemulihan bencana (disaster recovery center), menyampaikan surat pernyataan bahwa perusahaan atas penerapan manajemen risiko padamemastikan manfaat dariagi perusahaan lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh perusahaan, dan menyampaikan rencana perusahaan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya & manusia perusahaanperusahaan wajib memastikan bahwa data yang ditempatkandigunakan untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ojk berwenang meminta perusahaan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud padaapabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh ojk diketahui: tidak sesuai denganyang disampaikan kepada ojk, berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan ojk, berpotensi berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan wajib memenuhi permintaan ojksebagaimana dimaksud pada ketentuan dan diubah serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:s5),dan dan dan dan dilakukan oleh unit syariah dikenakan:prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan peraturan ojkketentuan dihapusyelenggaraan usaha perusahaan asuransidalam rangkauntuk mendukung efektivitas dalam melakukan penempatan data dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan. selain mendukung pemanfaatan dimaksud diperlukan juga penguatan pengawassehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyempurnaan terhadap ketentu dan perusahaan reasuransi syaridata yang digunakan untuk manajemen internal dalam satu grup perusahaan tidak berkaitan dengan operasional perusahaan dan atau pelayanan kepada pemegang polis, tertanggung dan atau peserta, antara lain data kepegawaian, data remunerasi, dan atau data audit internal. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan analisis country risk adalah analisis terkait paparan risiko dari negara tempat pertukaran data dengan perusahaan. huruf yang dimaksud dengan tidak mengurangi efektivitas pengawasan ojk adalah tidak menimbulkan kesulitan bagi ojkyang memiliki otoritas pengawasan. huruf cukup jelas. huruf manfaat yang diharapkan antara lain peningkatan kualitas layanan kepada pemegang polis, tertanggung, dan atau pesertaangka cukup jelas. angka dihapus. cukup jelas.

keuangan. ojk. reksa dana. penjual. age,:,,,:::,j .:,, dan:cc.,: surat tanda terdaftar sebagai agen penjual efek reksa dana,,cc.:cc.anannanananannaaan tempat), tanggal, bulan) . lampiran? lokannaaannannann aan alamat pemohon dana aan (nama jalan dan nomor) kota dan kode pos) nomor telepon pemohon danaanaaanannann aan nama perusahaan perananananananananananan anna alamat perusahaan derananananananannnaanan anna (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon perusahaan .oooooooo.oo.o ocean nomor pokok wajib pajak: 3n5 5an n(jika ada) gerai) strategi kepatuhan agen penjual efek reksa dana hukum kepatuhan dalam memenuhi pelaksanaan penanggungjawabannaanannaanann tempat), tanggal, bulan) . lampiran! lccoenaanaaadanaanaanaaannanne aan alamat pemohon danaanaaanannann aan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon pemohon danaanaaaaannann aan nama perusahaan dnnnanananannnannannnaan anna anna nana ana anna alamat perusahaan dnananannnannnannnnnnnnnnnnnnnn nana anna (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon perusahaan :.i.ioooooococoooo momo. nomor pokok wajib pajak:: ji:oo,: dananannaanaanaanaaan tempat), tanggal, bulan) . lampiran? lokanaknanaantnanne aan alamat pemohon enaknananaaanannananaan (nama jalan dan nomor) kanakananannnnenana didi (kota dan kode pos) nomor telepon pemohon nnananaanannanana aan nama kantor pusat kaknanantanananna aan anna aan ana aan alamat kantor pusat nnaaanaaanaannaanannana aan naa (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon kantor pusat: .voodoo www wan nomor pokok wajib pajak aaa fini pegawai penghubung nnaanantatan:hnkanaanananaananaan tempat), tanggal, bulan) . lampiran? mencocokkakanaanatelannaanaan?tc..i.i. jo. tanggal nama nomor tanggal nama nomor pendidikan kant pendidik: penanggung swan tenaga tanggal profesi penjualan| vah rotasi masakan!: . periode: . tabel penjualan reksa dana per kantor pemasaran ge. kantor pusat dan atau gerai outstanding nasabah daa daaleo uso laporan profil investor reksa dana nama agen penjual efek reksa dana: .i. periode. tabel profil investor perorangan nama identitas npp investor identitas lahir jenis status peran nano kelamin perkawinan penghasilan alamat kode kota kode pos dana tujuan tabel profil investor institusi nama domisili tipe karakteristik npp investor ad art penghasilan alamat kode kota kode pos dana tuju

enya keuangan. ojk. reksa dana. penjual. agenon bank. jasa keuangan. pencucian uang. pendanaan terorisme. penerapan progr,,:::,: pelaksanaan cdd oleh pihak ketiga:, melakukan hubungan usaha dengan nasabah, cc.: meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon nasabah sebagaimana dimaksud dalam:: tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin: dan kewarganegaraan. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas): nomor telepon (jika ada): status perkawinan, pekerjaan: alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada):: bidang usaha kegiatan, alamat kedudukan, nomor telepon (jika ada):.:menu tusu):::::: calon nasabah dan atau nasabah berupa perusahaan publik::: cc. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas, alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas): nomor telepon (jika ada)::: pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris:: dan cc.::: memiliki kontrak kerja sama dengan pjk dalam bentuk perjanjian tertulis::melaksanakan ketatausahaan dokumen hasil cdd yang dilakukan oleh pihak ketiga:setujuan::negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada,atau cc., mengendalikan transaksi nasabah, cc. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi,: negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba,

mid tambahan lembaran negara r.i pencucian uang. pendanaan terorisme. penerapancukup jelas. cukup jelas. huruf termasuk pemilik manfaat beneficial owner) perorangan):::dengandenganaturan perundang undangandenganyang dimaksud dengan spesimen tanda tangancukup jelas.

sma lembaran negara republik indonesia tunggkelebihan saham atas (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam

sma tambahan lembaran negara r.i tunggal: (iii) investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta (iv) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. ::::::hal lai,: cc.keuangan:er|: akuntansi forensik:mp3 jilid mid dra ahh je: dar man pari ine afi laedan memdtmgaraaanam pandan penddmanpeaudammkesan pama pama pabean imamataan) penurunan penggunaan identitas dan dan data orang, pihak lain, ama pasta pemain member ramag . penghindaran pelanggaran batas maksimum pemberian kredit bpk)|ji:' penggelembungan (mark up|am pasa kantorpusat operasional j0) kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar tatkala sarah bantuan retorutsahtanttmh rantreabangtbalan yara kantor cabang pembantu dari bank yang betetesanattarsera teen gg) kamper cabang pembantu tuartegeh paten tamara tebang kantor bawah kcp dari bank yang berkedudukan lanenyamnaitem taman kantor perwakilan bank umum diluar need pus ceased bar umum seat kantor cabang pembantu dalam negeri) bank umum kantor cabang pembantu luar negeri) bank umum rain bantam sarah oo) payment point bank umum syariah ( |sandi aah maastyttykelemahan penyebab fraud sandi sumber daya manusia imegrtas o o| tot saba baa nama tama sistem pengendalian intern pengendalian intern sistem pengendalian intern pada kebijakan intern sistem pengendalian intern ketidaksesuaian atas magataemaamata sistem pengendalian intern pelanggaran standar kmmantmtant sistem pengendalian intern tidak berjalannya ian mesntar padam penerapan strategi anti fraud belum berjalan ramatindakan untuk penanganan fraud sandi peasaaanuat pemanahemetaan part pebitanaru bernama men sma t tedaanlihindakan perbaikan untuk pencegahan fraud sandi sumber daya manusia) perempuan raman maa amamantahpelaku fraud sandijenis identitas sandi keterangan nba bengkong bean kia pelaku fraud atas jamrasam menrma: kelurahan, kecamatan, kota kabupaten:jabatan sandi keterangan podmromm direktur kepatuhan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. semata memaremar jogerjabatan sandi keterangan besar direktur kepatuhan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. semata emasaam jrotmttatarama malah per mma demam berhenti atas keinginan sendiri berakhir masa kontrak penugasan memaaoaajabatan sandi mawas pihak yang tidak berhubungan langsung dengan bank|(ah olah hah iga dilan gali &tea pmddmgnpdamdaen |solo1. ipelarangan pemberanmomat tndakepdana peranan"ggunaan identitas dan data orang, pihak lain, atau paman pemaantpoantesana amalanjffpusat operasional kantor cabang dari bank yang berkedudukan cattamasaran ata rumor wajah batman kamurcatangbahm fara kantor cabang pembantu dari bank yang eaeaea kanercabang rentan taarteea ramen rekamaratenesteaan kantor bawah kcp dari bank yang berkedudukan luar negeri yang tidak kama parakan nani arteri kantor pai operasional ear umum sarah kantor pusat non operasional bank umum kantor cabang dalam negeri) bank umum kantor cabang luar negeri) bank umum kantor cabang pembantu dalam negeri) bank kantor cabang pembantu luar negeri) bank mmm memeras bank umum sarah tata bak umum saat pama babak umam saman kas keliling kas mobil kas terapung bank mama kantor perwakilan bank umum syariah luar yoo saat tan gamneattnhtis| digit sesuai dengan sandi pelaku fraud. pelaku fraud sandi jaten ijenis identitas sandi keterangan rip nomor india kependudukan pelaku fraud wni paspor nomor paspor) pelaku fraud pelaku fraud atas pameran maa ejenis kelamin sandianta tea karangan diskarttama (oo direktur direktur yang kepatuhan membawakan fungsi kepatuhan. temterstmas |o4 ema dewan pengawas pepem penat jonan rent| sesuai dengan sandi jabatan jabatan sandi keterangan besama direktur kepatuhan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. temaratama pes cc. men dewan pengawajeotattesaama meraba pemeran berhenti atas keinginan sendiri berakhir masa kontrak penugasan memaatbampihak yang tidak berhubungan langsung dengan bankcc.

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. strategi anti fraud&

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dukungan reasuransi dalam negeri. retensi sendiryebaran risiko melalui program reasuransi, bahw, cc.beberapadanluar negeri atauatau perusahaan reasuransi luar negeri. dihapus. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: ketentuan mengenai tidak berlakunya: persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana sebagaimana dimaksud dalam dan kewajiban mengikuti besar minimum penempatan dukungan reasuransi otomatis: dan, hanya dapat diterapkan dengan syarat dukungan reasuransi dari reasuradur luar negeri diperoleh dari reasuradur luar negeri yang berdomisili negara mitra yang telah memiliki perjanjian bilateral dengan indonesia. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelanggaran terhadap ketentuan dan dan danperusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memperoleh dukungan reasuransi paling sedikit (lima puluh persen) dari reasuradur dalam negeri untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana setelah juni ketentuan mengenai persentase dukungan reasuransi dari reasuradur dalam negeri sebagaimana dimaksud pada dan tidak berlaku setelah desember ketentuan dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut::rusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib memiliki dukungan reasuransi otomatis untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhanauntuk pertanggungan yang memiliki risiko nonsederhana,&,untuk pertanggungan yang memiliki risiko sederhana dan risiko nonsederhanaseluruhnya dari reasuradur

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. dukungan reasuransi dalam negeri. retensi sendiretensi sendiri dan dukungan reasuransi dalam negeri.selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas penyebaran risiko melalui program reasuransi, sertangka yang dimaksud dengan dukungan reasuransi (ser cukup jelas. angkaangkayang dimaksud dengan perjanjian bilateral adalah perjanjian antar (dua) negara dimana salah satu isi perjanjian mengatur mengenai komitmen indonesia untuk memperkenankan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah memperoleh dukungan reasuransi dari reasuradur yang berdomisili negara mitra. angka cukup jelas. cukup jelas.

ojk. sanksi administratif. denda. penagihberdasarkan huruf undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, otoritas jasa keuangan berwenang untuksetiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan kegiatan sektor jasa keuangan. sektor jasa keuangan adalah sektor yang mencakupsanksi administratif berupa denda adalah sanksi kewajiban membayar sejumlah uang kepada ojk sebagai akibat pelanggaran peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan. bunga adalah sejumlah uang yang timbul dan wajib dibayar oleh setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa dendabab kewajiban pembayaran ojk menetapkan penagihan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ojk ini. setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda wajib melakukan pembayaran kepada ojk dengan cara: penyetoran rekening ojk, atau cara pembayaran lain yang ditetapkan oleh ojk.pelaksanaan pembayaran bagi bagi bank umum yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dilakukan ojk melalui pendekatan rekening giro bank umum untuk untung rekening ojk bank indonesia. bab iii penagihan dan pengurusan piutang macet dalam hal setiap orang kecuali bank umumbank umum yang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dapat mengajukan permohonan keberatan kepada ojk setelah dilakukan pendekatan rekening giro bank umum untuk untung rekening ojk bank indonesiasetiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda dan telah melakukan pembayaran dapat mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalampembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada diperhitungkan dengan nilai sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan ojk. jika pembayaran sebagaimana dimaksud pada melebihi dari nilai sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan ojk, selisih lebih bayar akan dikembalikan oleh ojk. jika pembayaran sebagaimana dimaksud pada kurang dari nilai sanksi administratif berupa denda yang ditetapkan dalam surat tanggapan ojk, selisih kurang bayar wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud padadalam rangka melakukan penagihan sanksi administratif berupa denda dan atau bunga atas sanksi administrasi yang belum dibayar, ojk dapat mengenakan sanksi administratif tambahan dan atau tindakan tertentu kepada setiap orang yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda dan atau bunga atas denda tersebut. dalam hal sanksi administratif berupa denda dan atau bunga tidak dilunasi dalam jangka waktu tahun setelah ditetapkannya sanksi administratif berupa dendadalam hal batas akhir waktu pembayaran sanksi administratif berupa dendpat dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya. dalam hal batas akhir waktu pembayaran sanksi administratif berupa denda dan bungn bunga dapat dilaksanakan paling lambat pada hari kerja berikutnya. dalam hal sanksi administratif berupa denda beserta bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam ojk melimpahkan kepengurusannya kepada panitia urusan piutang negara. bab ketentuan penutup ketentuan mengenai pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sesuai dengan mekanisme pembayaran pungutan yang diatur oleh ojk. ketentuan pelaksanaan lainnya dari peraturan ojk ini akan diatur lebih lanjut dengan surat edaran ojkagustus tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai penagihan sanksi administratif berupa denda sektor jasa keuanganojk. sanksi administratif. denda. penagihdengan berlakunya undang undang republik indonesia nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan ojk) ojk). sedangkansejak tanggal desember selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda yang berlaku selama ini, antara lain pada sektor pasar modal yaitu peraturan bapepam dan nomor xiv.b. tentang tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda, lampiran keputusan ketua badan pengawas pasar modal nomor: kep pm tanggal agustus serta pada sektor industri keuangan non bank iknb) yaitu peraturan menteri keuangan nomor pmkdipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri sehingga perlu disesuaikan dengan ojk. ii. demi cukup jelas penagihan sanksi administratif berupa denda berupa surat pengenaan sanksi administratif berupa denda, dalam surat tanggapan ojk atas permohonan keberatan yang diajukan oleh setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda, dalam surat teguran, atau dalam surat penagihan terpisah. huruf cukup jelas huruf cara pembayaran lain dalam ketentuan ini dapat ditetapkan oleh ojk antara lain melalui pendekatan rekening giro bank umum untuk untung rekening ojk bank indonesia atau melalui pembayaran secara tunai dalam hal rekening ojk bank karena suatu hal tidak dapat menerima pembayaran sejumlah uang dari setiap orang yang dikenakan sanksi administratif berupa denda. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas yang dimaksud dengan sanksi administratif tambahan antara lain dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftarperintah penggantian manajemen, penurunan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan. cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas cukup jelas

keuangan. ojk. tata kelola. bank341isacc.kesesuaian dengan peraturan perundang undangan. dalam rangka penerapan tata kelola,:dan cc. remunerasi dan fasilitas lainnya yang: dan::cc.wajib independendan memenuhi persyaratan paling sedikit: tidak menangani penyaluran dana, dans),hkan(1l)pemegang saham pengendali,adalah tata kelola bpr yang menerapkan prinsip prinsipketerbukaan(transparency),akuntabilitas (accountability),pertanggungjawaban (responsibility),anggota direksi,(l)wajib disusun oleh bpr setiap akhir bulan desember dansetiap akhir tahun. laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada paling sedikit:75sebagaimana dimaksud pada merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penerapan tata kelola(l),(l) dan atau (l)direksi, anggota direksi,lisanksi kewajiban membayarsanksi kewajiban membayar berupa denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiahhdan penurunan tingkat kesehatan bpr. bpr yang menyampaikan laporanidan atau pencantuman dalam daftar pihak pihak yang memperoleh predikat tidak lterlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan ,dan atau (l1),dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan dan atau penghentian sementara kegiatan operasional:rdi:yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan, didasarirapat. seluruhtindakansetiap kegiatan usaha bpr seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

keuangan. ojk. tata kelola. bank341 poj. tentang penerapan tata kelolaaksiks5)undangkomite, maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota dewan komisaris. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rencana bisnis bpr paling sedikit perkreditan rakyat milik pemerintah daerah se indonesia piramida). huruf cukupjelas. cukuptempat tinggal anggota direksi dibuktikan dengankartu tanda penduduk atausurat1l): b.:

ko)yayasan pelestari bangsal catalog alamat jalan alun alun utara nomor kelurahan kedunglumbu, kecamatan pasar kliwon, kota surakarta, yang diwakili oleh, dopamin, beralamat jalan jamsaren nomor serangan, surakarta, dan arif saudi, s.h., m.h., beralamat griya teratai permai, win, kecamatan mojolaban, kabupaten sukoharjo, jawa tengah, sebagai naainnnini pemohon nama mw. agus sudarso, s.h. pekerjaan swasta alamat waringinrejo, kelurahan mojopuro, kecamatan sumberlawang, kabupaten sragen, jawa tengah sebagai n n2n2nen0n0n0 nnnnnnnnlllllllllll. pemohon il, nama sigit nugroho sudibyanto, s.h., m.h. pekerjaan swasta salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman alamat mado, kelurahan desa bolon, kecamatan colomadu, kota karanganyar, jawa tengah sebagai n 2n200020n0020505202 . pemohon ill: nama utomo kurniawan, s.h. pekerjaan swasta alamat jalan sukorejo nomor kelurahan desa nelayan, kecamatan serangan, kota surakarta, jawa tengah sebagai. arl nenek nee pemohon iv: nama untung widayadi pekerjaan swasta alamat pengin, kelurahan desa cangkul, kecamatan mojobalan, kabupaten sukoharjo, jawa tengah sebagai. 000n une una naa mean pemohon nama floridanus pramudijanto pekerjaan swasta alamat mengklik, kelurahan desa nunukan, kecamatan banjarsari, kota surakarta, jawa tengah sebagai n0n0n0 00n n0n mnn pemohon vi: nama silikonsebagai n0n05 n0n0n nnn lam. pemohon vii: nama karuniakan saputro bab pemerintahan daerah angka romawi berbunyi:bahwa dalam penjelasan ini haruslah dimaknai sistem pemerintahan paling kecil seperti desa dan nagari diakui keberadaannya yang bersifat istimewa sehingga karaton surakarta yang jelas jelas bentuk pemerintahan asli produk sejarah nusantara indonesia dan tetap hidup meskipun dijajah belanda maka sistem pemerintahan karaton surakarta haruslah tetap hidup dalam naungan nkri. dengan demikian semangat konstitusi uud haruslah memberikan ruang pemerintahan provinsi daerah istimewa surakarta. bagian memutuskan angka dan undang undang jateng bertentangan dengan pembukaan undang undang dasar bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia . dan seterusnya. termasuk melindungi dan mengakui keberadaan karaton surakarta sebagai lembaga sejarah, budaya dan lembaga adat sehingga dengan bagian memutuskan angka dan undang undang jateng negara menjadi tidak melindungi dan menghapuskan keberadaan karaton surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat. melindungi segenap tumpah darah indonesia ini telah dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi dalam bentuk mengakui legal standing lembaga adat sebagai pemohon pengujian undang undang dan mengabulkan permohonan pengujian undang undang tentang kehutanan dimana dalam putusannya mahkamah konstitusi mengakui keberadaan hutan adat terlampir sebagai bukti) bahwa dalam rangkmaka keberadaan daerah istimewa surakarta yang didalamnya terdapat lembaga sejarah adat budaya karathadiningrat haruslah diakui keberadaannya sebagaimana negara negara lain yang tetap mengakui dan menjamin keberadaan monarki inggris, belanda, spanyol, malaysia, thailand, kamboja dan lain lain): bahwa dengan terbentuknya pemerintahan provinsi daerah istimewa surakarta akan memberikan jaminan diakuinya keberadaan sistem pemerintahan model minimalis sebagaimana pemerintah hindia belanda tetap mengakui keberadaan karaton surakarta meskipun secara kedaulatan telah terjadi penyerahan pada masa bertahannya pake boediono tahun dengan sistem kontrak panjang dan kontrak pendek:ari propp mohammad hatta,:republik indonesia:djawa dan madura luar daerah surakarta dan jogjakarta ,:,erah permusyawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara,cc.:eksistensi kota surakartaala" adalah dusun yang dipilih oleh sunan pakubuwana dari tiga dusun yang diajukan kepadanya ketika akan mendirikan istana yang baru, setelah perang suksesi mataram terjadi kartasura. nama ini berasal dari kepala desa sala pada waktu itu, yaitu kyai sala kyai gedhe sala). nama ini ternyata terus dipakai secara luas sampai sekarang, bahkan memiliki konotasi kultural. nama surakarta", yang sekarang dipakai sebagai nama administrasi yang mulai dipakai ketika kasunanan didirikan, sebagai kelanjutan monarki kartasura. pada masa sekarang, nama surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama sala solo lebih umum penggunaannya. kata sura dalam bahasa jawa berarti "keberanian" dan karta berarti "sempurna" "penuh". dapat pula dikatakan bahwa nama surakarta merupakan permainan kata dari kartasura. kata sala, nama yang dipakai untuk desa tempat istana baru dibangun, adalah nama pohon suci asal india, sala, yang bisa couroupita guianensis atau shore robusta. budaya tercipta atau terwujud merupakan hasil dari interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada alam raya ini. manusia ciptakan oleh tuhan dengan dibekali oleh akal pikiran sehingga mampu untuk berkarya muka bumi ini dan secara hakikatnya menjadi khalifah muka bumi ini. samping itu manusia juga memiliki akal, intelegensi, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi dan perilaku. dengan semua kemampuan yang dimiliki oleh manusia maka manusia bisa menciptakan kebudayaan. pelestarian, perlindungan, pengembangan kebudayaan harus ada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis dan berkesinambungan yang harus dilindungi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian,, oleh sebab itu harus selalu ada jaminbahwa seluruh warga negara berhak mendapat jaminan untuk mengembangkan diri dalam seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia, demikian pula dalam peraturan perundangan lainnya. bahwa nilai budaya surakarta sebagai jiwa nya budaya jawa menjadi penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. orang jawa berprinsip yaitu selalu rumongso menu handarben?, harus merasa ikut memiliki, wajib menu hangrungkebi', wajib ikut membela dengan ikhlas, dan mulai sarira hangroso wani , harus selalu mawas diri dan memiliki sifat berani membela kebenaran. filosofi itulah, menjadikan orang jawa mudah diterima semua pihak. budaya sesungguhnya mampu menjadi pendorong kemajuan. dimana sumber utama kesuksesan adalah mensyukuri apa yang telah ada, karena alam akan memantulkan kembali kebahagiaan, maka orang jawa sudah lama memiliki moto nimo pahing pandum', artinya menerima apa yang diberi tuhan. jika orang lain mengatakan, bahwa sumber kesuksesan adalah terus berusaha, mencoba, dan mencoba, maka orang jawa telah lama memiliki moto tata tutup , yang maknanya siapa yang yakin dan terus mencoba, maka dia akan sampai. oleh karena itu, kebudayaan, jika dimaknai dengan benar akan menjadi pendorong kemajuan demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. bahwa dengan menggabungkan surakarta dengan jawa tengah maka hak atas mengembangkan diri menjadi terhambat bahkan dapat terkikis dan hilang, meskipun filosofi dan budaya jawa yang dengan segala cara tetap ngeri ngeri', jangan sampai hilang ditelan modernisasi dan globalisasi. ada salah satu pesan para leluhur jawa, yaitu ojo nganti wong powo ilang jalan kari jahil , jangan sampai orang jawa hilang kejayaannya, yang tinggal hanyalah kebodohan: karena tidak memahami filosofi jawa. jangan sampai kita kehilangan identitas, yang menyebabkan kita lupa siapa diri kita sebenarurakarta dalam budaya ini merupakan bagian darkarena yang dimaksud dengan istilah jawa sebenarnya telah bergeser atas, tingkat yang lebih tinggi, bukan sekedar bermakna etnis, tetapi sudah dimaknai sebagai sebuah ciri dan karakter yang luhur. orang yang suka bederma disebut now sebagai lawan dari pelit. seorang anak yang patuh kepada orang tuanya disebut now . seorang kakak yang penyayang kepada adiknya dikatakan now marang adi'ne . dengan cara berfikir seperti itu, dapat disimpulkan bahwa menjadi wong powo adalah takdir, tetapi menjadi now adalah pilihan. bagian memutuskan angka dan undang undang jateng bertentangan dengan undang undang dasar,' peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang bagai 200050n0000n0 . pemohon viii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada kurniawan adi nugroho, s.h., dwi ardiansyah santoso, s.h., dan politik ike wibowo, s.h. advokat dan konsultan hukum pada dopamin salman law firm, beralamat jalan budi swadaya nomor kampungrawaiihak terkait pemerintah provinsi jawa tengah, mendengar dan membaca keterangan saksi para pemohon, memeriksa:tersebut, selanjutnya disebut sebagai ijab kabul yogyakarta sebagai daerah istimewa,ebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan nasional indonesia tercantum dalam satu yaitu setelah perubahan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menjadi satu dengan dua yaitu dan rumusan naskah asli undang undang dasar pemerintah memajukan kebudayaan nasional indonesia . perubahan itu dilatarbelakangi olehbahwa. bahwa adanya makna tersirat dalam berupa hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah, serta kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah. bahwa identitas surakarta sebagai jiwa nya budaya jawa kemudian terbentuk daerah istimewa surakarta sudah ada sebelum negara kesatuan republik indonesia diproklamasikan, seharusnya diberikan jaminan agar dimasa mendatang tetap eksis sebagai kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya. dengan adanya jaminan tersebut maka penggabungan surakarta dalam provinsi jateng pada dikarenakan pengaturan lebih lanjut akan dibentuk undang undang oleh pemerintah dan dpr dan para pemohon akan patuh dan tunduk kepada kehendak pembuatntuk karaton merupakan bentuk pemerintahan murni sebagai bagian sejarah, dimana negara belanda masih mengakui bentuk pemerintahan karaton dengan kontrak panjang dan kontrak pendek, sehingga semestinya tetap diakui keberadaannya sebagai bentuk kompromi dari pemerintahan sendiri dan bawah kekuasaan penuh negara kesatuan republik indonesia. dis sebagai implementasi otonomi wakil pusat daerah sehingga untuk menjamin ke lstimewaan maka sewajarnya dan seharusnya berbentuk setingkat provinsi. bahwa latar belakang filosofi, kultur, dan yuridis surakarta dan d.i. yogyakarta, sehingga dis sebagai bentuk persamaan perlakuan bidang hukum semestinya tetap diakui keberadaannya sebagaimana negara mengakui keberadaan daerah istimewa yogyakarta: bahwa secara tertib hukum tidak terjadi dengan terbitnya jateng pada ideologi mahkamah konstitusi, dimana suatu norma yang sudah dianggap sesuai uud harus berlaku semua undang undang, sehingga apabila terdapat suatu undang undang berlawanan, maka akan batal dengan sendirinya,: ::,::p.ippinsi djawa tengah),pihapus lalu kemudian digabung dengan daerah lain sehingga menjadi bagian dari propinsi djawa tengah:c,secara tertib hukum harus ada dalam terbitnya undang undang termasuk jateng yang harus ada undang undang yang menghapus dis terlebih dahulu, baru kemudian sah jateng atau bisa saja jateng ada frase yang menghapus undang undang mengenai dis, namun jelas tidak ada frase menghapusjateng. dengan jateng tanpa menghapus terlebih dahulu dis sehingga tidak sah, maka akan batal dengan sendirinya,edieksistensi kota ini:, bahwa surakarta dan jogjakarta adalah dua daerah istimewa yang kedudukannya setingkat propinsi bersama dengan delapan propinsi lainnya diterbitkannya undang undang nomor tahun dan sebaliknya untuk jogjakarta ,daerah istimewa surakarta amanah sejarah, amanah rakyat dan amanah kesamaan kesatuan hukum dibawah konstitusi. bahwa selama ini dalam praktek anggaran apbd provinsi jawa tengah adalah dengan model pengajuan proposal sehingga sangat memungkinkan proposal ditolak ataupun dikurangi, bahkan dengan alasan terjadi konflik internal anggaran tersebut selama tahun terakhir tidak dicairkan. mestinya pemprov jawa tengah melakukan ketegasan tetap mencairkan anggaran dengan model proyek sehingga pelaksana dan penanggungjawab adalah pihak pemprov jawa tengah jika sistem anggaran hibah tidak dapat dilaksanakan dengan hibah. dengan kembali dan tetap terbentuknya daerah istimewa surakarta maka segala daya upaya termasuk anggaran negara apbn) dan apbd akan lebih fokus dan tepat sasaran sebagaimana amanah uud dalam melestarikan lembaga sejarah, adat, dan budaya serta melindungi segenap tumpah darah indonesia sebagai hak yang memang harus diterima oleh karaton surakarta dibawah naungan nkri, bahwa penghapusan dis include karaton surakarta sebagai akibat pemberontakan tan malaka dengan slogan karaton surakarta kurang berperan dalam perjuangan kemerdekaan indonesia dan mempertahankan keutuhan indonesia, maka tidak semestinya dan sepantasnya dihapusnya keberadaan dis dikarenakan perjuangan kemerdekaan dan menjaga keutuhan indonesia adalan peran semua warga negara termasuk karaton surakarta hadiningrat, dan sebenarnya secara nyata dan tern yang sangat besar dari karaton surakarta hadiningrat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga keutuhan nkri dalam bentuk maklumat karaton surakarta bagian nkri, bahwa keberadaan undang undang daerah istimewa yogyakarta yang terbaru adalah tahun sehingga jika semata mata didasarkan uud amandemen maka keberadaannya menjadi metatable sehingga tuntutan kembalinya dis sekarang ini adalah terkait dan tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjalanan nkri: bahwa keberadaan otonomi khusus papua bukanlah semata mata kehendak pembuat undang undang pemerintah dan dpr), namun harus dipahami sebagai semangat konstitusi melindungi segenap tumpah darah indonesia dalam rangka menjaga nkri terkait keberadaan sejarah bergabungnya papua setelah dekrit juli setelah nkri kembali berlakunya uud bahwa keberadaan aceh berdasar perjanjian helsinki adalah bagian dari kesepakatan internasional dimana dalam perundingan tersebut antara pemerintah indonesia dan unsur gerakan aceh merdeka diprakarsai dan diperankan unsure unsur internasional (tokoh tokoh internasional, finlandia dan supervisi dorongan pbb). dengan demikian pembentukan dan pengaturan pemerintahan provinsi dalam nkri tidaklah semata mata leterlijk uud namun juga berdasar pergaulan dan persahabatan dunia internasional. dengan keberadaan perjanjian helsinki maka dasar pengakuan kembali dis adalah sejalan dengan peradaban dunia internasional yang mengakui dan melestarikan keberadaan monarki, bahwa pengakuan terhadap dis merupakan pengakuan keberagaman yang justru akan memperkokoh keberadaan nkri. mengutip pendapat nyoman quarta yang dimuat koran harian kompas minggu tanggal agustus dengan melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan adat serta sejarah sehingga tidak akan terjadi penyebutan disini dulu pernah ada kerajaan sriwijaya, kerajaan majapahit, negara (maksudnya negara sudah hapus dan tinggal sejarahnya saja). dengan dis yang merupakan bagian kedaulatan nkri maka ini akan meneruskan semangat xii sehari setelah proklamasi langsung membuat maklumat karaton surakarta bagian dari nkri, dimana maklumat ini sangatrtinya karena belanda tidak khawatir dengan rencana proklamasi bung karno, belanda memperkirakan kasunanan surakarta dan kasultanan jogjakarta akan tetap menyatakan setia kepada ratu belanda. dengan maklumat bagian nkri maka serta merta memperkuat proklamasi karena secara hukum pemerintahan belanda yang diakui selama penjajahan belanda adalah hanya dua yaitu surakarta dan jogjakarta. bahwa mahkamah konstitusi telah mengakui keberadapengakuan ini telah menjadi yurisprudensi tetap mk. dengan karaton surakarta sebagai bagian hukum adat yang masih hidup dan sesuai perkembangan jaman dan prinsip nkri dan daerah istimewa juga berlaku jogjakarta, aceh dan otsus papua maka karaton surakarta semestinya dan seharusnya dikukuhkan dan dikuatkan dalam bentuk pemerintahan provinsi daerah istimewa surakarta:erima dan atau mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya:, kemudian berlaku kembali seperti semula sebelum berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi djawa tengah, jika mahkamah berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (et ago bono). menimbang.opamin, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama arif suhani, s.h., m.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama agus sudarso, s.h.: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama untung widayadi: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama floridanus pramudijanto: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama silikon, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama karuniakan saputrkartu tanda penduduk atas nama sigit nugroho, s.h., m.h., bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama utomo kurniawan,utusan mahkamah konstitusi nomor puufotokopi surat keputusan lembaga hukum karaton surakarta nomor lhk kra.ska vii bukti fotokopi surat keterangan karaton surakarta hadiningrat sasana wilaya nomor viii bukti fotokopi penjelasan uud bukti fotokopi akta pendirian yayasan pelestarian bangsal catalog notaris nomor hari jumat, tanggal april dengan notaris hafid, s.h., surakarta, bukti fotokopi pengesahan akta pendirian kementerian hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun bertanggal juli bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang keistimewaan daerah istimewa yogyakarta, bukti fotokopi terjemahan bahasa indonesia perjanjian helsinki antara pemerintah dan gam: bukti fotokopi artikel makalah dengan judul makna amandemen uud bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat indonesia oleh ando zakarputusan pengadilan negeri semarang nomor pdt.g pn.smg. tanggal juni selain itu, para pemohon juga mengajukan duauwardi sekitar masa pemerintahan keraton surakarta yang bertahta pakubuwono telah memberikan tanah pasien keraton surakarta seluas dan sudah dikelola oleh eyang saksi atau kakek saksi bernama yudosemito dan dikelola secara turun temurun. pada tahun eyang saksi yudosemito meninggal usia tahun, asal usul kampung atau dukuh kuburan karena eyang saksi dianggap sesepuh, maka kampung atau dukuh diberi nama kuburan. setelah eyang saksi yudosemito meninggal, tanah pasien keraton tersebut dilanjutkan atau dikelola ayah saksi atau bapak saban mitodinomo. pada awal maret kami sekeluarga kedatangan tamu dari sasonomulyojsic!| baluwerti, bapak purwanto, dan bapak sukarno yang membantu membuat permohonan dikukus keraton. akhirnya, atas petunjuk bapak purwanto dan bapak sukarno, kami mengajukan permohonan tersebut dikabulkan oleh pembesar keraton surakarta, beliau k.r.m.h. daryonegoro dan bagian pertanahan k.r.m.t. tondodiningrat, pada tanggal april (terlampir). oleh karena yang menjadi anak eyang saksi yudosemito itu ibu saksi, dikukus hak anggaduh run temurun atas nama ibu saksi dialiri mitodinomo dan ayah saksi sebagai pendamping dan mengelola tanah saksi tersebut. pada tanggal januari ayah saksi saban mitodinomo meninggal, tanah tersebut saksi kelola, saksi tanami sebagai sumber penghidupan saksi sampai saat ini. kami tidak berkeinginan mengurus sertifikat tanah kepada badan pertanahan kareagago. legal standingadalah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang mahkamah konstitusi yang seluruhantap mendapat amanah dan dikukus dari keraton surakarta, juga kami mengusai tanah tanpa ada yang mengusik. namun demikian, sekitar tahun terdapat pihak lain yang mengaku memiliki sertifikat kepemilikan, yaitu suami istri suharto dan wahyu halimah, yang dalam sertifikat hak milik tertulis berasal dari permohonan tanah bekas tanah negara, bekas eks swapraja. suharto saat itu adalah pejabat kepala dinas tata kota pemerintah kota surakarta. setahu saksi dan semua tetangga, suharto dan istrinya tidak pernah menempati dan menanami tanah tersebut karena memang selama ini tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh kakek run temurun ayah dan ibu, dan turun saksi. saksi sejak masih remaja menggarap tanah tersebut bersama orangtua dan sampai saat ini tetap saksi tanami palawija. mengenai hal hal yang saksi alami, yang bermasalah dengan pak suharto. satu. pada tanggal januari panggilan pertama untuk saksi polres sukoharjo atas laporan pak suharto dengan tuduhan menempati dan menguasai tanah tanpa izin pemiliknya. pada tanggal juli panggilan ketiga polres sukoharjo, saksi datang dengan membawa dikukus dari pihak keraton, akhirnya pemanggilan atau pemeriksaan dihentikan. saksi didatangi rumah oleh ibu wahyu halimah istri pak suharto dengan diantar oleh tetangga saksi ibu martini, yang maksudnya saksi diberi pekerjaan kampus sekolah tinggi ilmu ekonomi surakarta sites) yang dimiliki dan dikelola suaminya suharto. dan akan dikasih uang tunai juta, saksi tidak mau terima uang tersebut. kemudian, ada utusan orang lain lagi kepada ibu saksi akan disajikan oleh pak naruto, namun juga ditolak. mengenai bukti uang juta terlampir dalam putusan pengadilan negeri sukoharjo, terlampir. pada tanggal maret saksi dipanggil lewat polsek kartasura langsung ditahan sampai dengan tanggal maret surat penangkapan terlampir. pada tanggal juli saksi disuruh mengembalikan uang yang sudah diterima sebesar rp3. berasal dari pemberian tali asih drs. prison yang belakangan diketahui sebagai calo. uang itu belakangan dianggap sebagai ganti rugiharto dan diminta oleh polisi bagel susanto yang janji perkara pidana tidak diteruskan atau perkara saksi tidak akan dilanjutkan. namun ternyata bap dilimpahkan kejar sukoharjo, saksi dan ibu saksi menjadi tahanan kota. setelah pelimpahan bap diterima kejar, saksi disuruh membayar jaminan tahanan kota tetapi saksi tidak diberi tanda terima jaminan tahanan kota oleh jaksa penuntut umum, bapak rahmad haris. sampai saat ini, uang tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi. kemudian oleh kejaksaan sukoharjo, perkara saksi dilimpahkan pengadilan negeri sukoharjo dan selama persidangan berstatus tahanan kota. putusan pengadilan negeri sukoharjo, saksi dan ibu saksi divonis penjara percobaan. kemudian jaksa banding pengadilan tinggi, saksi dan ibu saksi divonis bulan penjara. saksi kemudian kasasi dan mendapat vonis bebas, dibebaskan dari penipuan dan dibebaskan dari penguasaan tanah tanpa izin. dalam putusan kasasi pertimbangan hakim agung, saksi dinyatakan menempati tanah dan menguasai secara run temurun berasal dari pemberian keraton surakarta, putusan kasasi terlampir. selain tersebut atas, saksi mengalami beberapa kejadian. usaha usaha pak suharto, istiyanto yang akan memanfaatkan tanah pasien keraton surakarta, namun saksi gagalkan. pada saat dilokasi tanah pasien keraton, saksi didatangi buah mobil dari yayasan peringati dipimpin bapak bambang rudjito, katanya. tanah tersebut akan dibangun gedung yayasan peringati, saksi akan dimasukkan dalam kepengurusan yayasan. saksi suruh saja menghadap keraton. saksi didatangi bapak kusmirin dan ajudannya dari kopassus, katanya tanah tersebut akan dibangun perumahan kopassus, saksi suruh saja menghadap keraton. pada saat dilokasi saksi didatangi kontraktor dari semarang, mengukur mendeteksi tanah tersebut, katanya akan dibangun didirikan sebuah tower. setelah saksi tunjukkan surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi dikerjakan. pada saat saksi dilokasi tanah pasien diukur oleh orang dari klaten, katanya disuruh oleh yang merasa mempunyai tanah dan akan dibangun perumahan. setelah salang bahwa tanah ini tanah pasien keraton surakarta yang dikaveling pejabat, tanah ini sengketa, akhirnya gagal juga. saksi mendengar kabar tanah pasien tersebut akan ditukar guling dengan muhammadiyah. kemudian saksi membawa fotokopi surat data masalah tanah pasien keraton tempat pak noorhadi. beliau juga pengurus muhammadiyah. kebetulan pak noorhadi perlu tahu masalah tersebut karena ada rencana akan tukar menukar dengan tanah muhammadiyah. setelah fotokopi surat pemblokiran, akhirnya tidak jadi ditukar menukar. pak noorhadi ucapkan terima kasih kepada saksi. namun, kemudian belakangan saksi mendapat surat gugatan perdata dari pengadilan negeri sukoharjo yang diajukan oleh wahyu halimah (istri suharto) dengan gugatan untuk mengosongkan lahan karena dianggap menguasai lahan tanpa sertifikat. saksi diputus kalah oleh pengadilan dan banding juga kalah. sekarang ini sedang proses kasasi dan juga saksi mengajukan gugatan perdata baru untuk melawan dan mempertahankan amanah tanah keraton surakarta, terlampir gugatan gugatan. pada tanggal juli saksi tertimpa musibah tersangka pembunuhan anak angkat. dan pada saat polisi menjalankan olah tkp atau reka ulang, saksi sebagai tersangka, dihalangi kardus tulisan tersangka yang disaksikan, ditonton orang banyak, dan juga oleh wartawan dari media cetak dan media elektronik dimana pak suharto juga menyaksikan. mungkin perasaan dia, saksi positif sebagai pelaku pembunuhan atau tersangka puluhan tahun dipenjara. namun setelah ditahan hari, saksi ditangguhkan penahanan oleh polisi dengan alasan kurang bukti dan sampai sekarang perkara pidana ini mengambang tidak jelas. saksi tidak membunuh anak angkat saksi, saksi berani sumpah dan sudah akan disumpah pocong oleh polwan polda jateng. berhubung tidak ada bukti yang kuat dari kepolisian kejar tidak bisa menerima berita acara pemeriksaan, maka sejak tanggal juli sampai dengan september atau hari, saksi dikeluarkan dari sel tahanan. pada saat saksi ditahan polres sukoharjo selama hari, pak suharto membuat pagar tanah sengketa. berhubung tidak ada bukti yang kuat dari kepolisian kejar tidak bisa menerima berita acara, maka sejak tanggal juli sampai dengan september hari), saksi dikeluarkan dari sel tahanan, terlampirkeluar tahanan, pagar tembok yang mengelilingi pasien saksi jebol untuk memelihara tanaman setelah panen, kemudian saksi tanami, kemudian sampai dengan saat ini. demikian riw tanah pasien keraton yang saksi kelola kavling pejabat yang saksi alami, saksi rasakan, perkara ini sejak panggilan pertama tanggal januari sampai dengan saat ini september belum selesai. kemudian kepada yang bersangkutan atau berkepentingan harap menjadikan periksa. soeharto dipo sono bahwa berdasarkan catatan yang ada dan informasi yang saksi dapatkan pantura pada abad silam boleh susuhunan kartasura zaman mataram, tanah sorogan sebagai tanah perdikan yang dengan kewenangan beliau memberikan kepada bupati kendal dengan tujuan ganda agar ada biaya untuk: memelihara makam para bangsawan yang ada desa protowetan dan protokulon, kaliwungu. memelihara masjid kaliwungu. memelihara masjid kendal. bahwa kendal dan kaliwungu terdapat adanya desa desa sorogan, perdikan, pekuncen, pasien adalah hak adat ul. bahwa untuk masjid kendal seluas kurang lebih bau, roe sekitar hektare dan untuk masjid kaliwungu luas tanah sawah bau, roe, sekitar hektare. bahwa sawah sorogan yang diberikan oleh susuhunan kartasura kepada bupati kendal, bukan hak atas tanahnya, melainkan hak untuk tenggaranya saja. bahwa para punggawa masjid harus melakukan tugas rutin yaitu: punggawa masjid kendal bertugas: memelihara masjid dan kerasnya. memelihara makam wali djoko keturunan raja brawijaya yang terakhir dari majapahit. menjalankan salat kubur dan selamatan untuk menghormati arwah leluhur yang telah meninggal dunia. punggawa masjid kaliwungu bertugaselihara masjid dan kerasnya. memelihara semua makam desa proto wetan dan proto kulon. memberikan penginapan bagi utusan dari keraton surakarta dan yogyakarta yang dalam bulan rumah datang berkunjung untuk selamatan bagi arwah leluhur yang telah meninggal dunia. bahwa para sesepuh ahli waris telah berusaha bermusyawarah mengurus hal tersebut, juga telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mengurus tanah sawah dan pemblokiran kantor bpn, namun ternyata oleh badan pertanahan nasional kendal dikeluarkan sertifikat hak milik pribadi, yaitu: shm shm shm shm shm shm shm bahwa perlu kami tambahkan sini kami telah didatangi rombongan para pengurus masjid kendal dirumah orang tua saksi pada waktu itu punya hajat pernikahan adik kami, yang intinya kami tidak usah mengurus tanah sawah kendal kaliwungu dengan imbalan akan diberikan tanah sawah sekitar seluas hektare, namun kami menolak dengan baik. bahwa kami tidak bermaksud untuk menarik tanah sawah tersebut karena kami sebagai ahli waris atau kerabat abdi dalem ingin meluruskan untuk kemaslahatan umat bersama hasil dari sawah sawah tersebut untuk: perbaikan masjid masjid kabupaten kendal yang perlu dikelola. untuk pondok pesantren kabupaten yang perlu dibantu. untuk perbaikan makam makam leluhur kaliwungu. untuk pisowanan keraton surakarta dan keraton yogyakarta tiap tahun sekalmengurus tanah masjid tersebut, saksi bersama mas dopamin dan kanjeng wirabhumi mengurus tanah perdikan makam kanjeng sunan muria kudus. bahwa makam sunan muria kudus sampai dengan tahun dikelola oleh juru kunci secara turun temurun berdasarkan penunjukan dan pengangkatan dari keraton kasunanan surakarta. namun demikian, sejak tahun pengelolaan diambil alih oleh perkumpulan tukang ojek sekitar makam dan didukung oleh oknum pejabat dinas pariwisata kabupaten kudus. setelah diambil alih, maka pengelolaan makam menjadi bisnis dan setiap orang yang masuk makam dikenakan distribusi karcis. selain untuk komplek makam yang tadinya bersih bangunan selain bangunan makam, sekarang ini dibangun banyak ruko sekitar makam yang posisinya lembah gunung yang dari sisi keselamatan sangat membahayakan. peziarah sebelum tahun sewaktu berdoa dipandu oleh juru kunci dengan ritual yang sudah baku. namun, diambil alih pihak lain, maka para peziarah berdoa sendiri sendiri, sehingga mengurangi nilai kesakralan adat ritual yang sudah berlangsung sejak lama dan turun temurun. juru kunci terakhir adalah bapak bambang buono yang sedianya akan hadir pada kesempatan sekarang ini, namun karena umur sudah tahun dan mendadak hari ini sakit samanya kambuh, maka tidak bisa hadir dan kesempatan yang mulia ini sehingga beberapa dokumen pendukung juga belum disiapkan kepada majelis. saksi bersama mas dopamin juga dan kanjeng wirabhumi, mengurus tanah perdikan hutan jatirogo, tuban, seluas sekitar hektare atas dasar hak eigendom van responding atas nama kusen, aslinya bernama pakubuwono dimana hutan tersebut sampai dengan tahun berfungsi menjadi hutan larangan dan keramat, sehingga masyarakat sangat menjaga dan tidak berani menebang pohonnya dengan mitos sebagai hutan milik ratu. namun, sejak tahun hutan tersebut dikuasai dan sebagian ditebang pohonnya oleh perhutani jawa timur. kami bersama tokoh setempat bernaiai noor naskah, sudah mengupayakan mengembalikan fungsi hutan tersebut, namun sampai dengan saat ini, belum berhasil. kyai noor naskah adalah pengasuh pondok pesantren sekitar hutan dan selama ini mengabdikan diri kepada amanat keraton surakarta untuk menjaga hutan tersebut. namun, karena kesibukan dengan sesuatu lain hal, beliau belum bisa hadir pada kesempatan yang mulia ini.p,il. keterangan pemerintah provinsi jawa tengah atas permohonan para pemoho:pinsi djawa tengah ditetapkan menjadi bagian dari wilayah prop,energi dan sumber daya mineral: pariwisata, industri,yayasan bangsal catalog, sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan yang tertuang dalam dan akta pendirian: melakukan penyuluhan tentang hak dan kewajiban mengenai benda cagar budaya terhadap masyarakat. melakukan pendidikan bagi masyarakat segala persoalan tentang benda cagar budaya. memberikan bantuan pelestarian benda cagar budaya. melindungi serta melestarikan benda cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku. maksud dan tujuan tersebut akan tercapai secara maksimal apabila terbentuknya daerah istimewa surakarta sehingga kerugian atas berlakunya undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi djawa tengah yang menghapuskan dan meniadakan daerah istimewa surakarta, maka maksud dan tujuan serta kegiatan yayasan akan terhambat dan terancam kegagalan hingga berpotensi mengalami kepunahan budaya, adat dan sejarah. dengan tidak diberlakukan undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi djawa tengah maka kerugian konstitusional pemohon yayasan pelestari bangsal catalog akan tidak terjadi lagi. bahwa pemohon ii, iii, iv, vi, vii, vii dan viii adalah perorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf undang undang mahkamah konstitusi. para pemohon ini berdomisili karesidenan surakarta yang yang peduli terhadap keberadaan karaton surakarta dalam bentuk menjadi anggota lembaga badan hukum karaton surakarta dan abdi dalem karaton yang berkeinginan melestarikan dan menjaga karaton surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat serta bentuk lembaga pemerintahan asli dalam naungan nkri dan beranggapan pemberlakuan pada sebagian dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan propinsi djawa tengah (untuk selanjutnya disebut jateng) tidak sesuai dengan perintah dan semangat,,,,:pokokalinea keempat pembukaan uud undang undang dasar negara republik indonesia tahun (selanjutnya disebut uud dan penjelasan bab pemerintahan daerah angka undang undang dasar negara republik indonesia tahun (sebelum perubahankonstitusional mahkamah,yang berbentuk yayasan dan pemohon sampai dengan pemohon viii adalah perseorangan warga negara indonesia, yang masing masing mendalilkan mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan uud uud yang menyatakan: uud perhatian konsili republik indonaga, merdeka barat laka te, fax ema selatan makanan mana atburut para pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya yaitu bahwa pemohon adalah badan hukum dan pemohon sampai dengan pemohon viii adalah perseorangan warga negara indonesia sebagaimana dimaksud dalam dan merupakan anggota lembaga hukum keraton surakarta serta abdi dalam keraton surakarta yang berkeinginan melestarikan dan menjaga keraton surakarta sebagai lembaga sejarah danlembaga adat serta beranggapan perlakuan pada sebagian dalam telah merugikan para pemohon. menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut atas, berdasarkan kriteria kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana telah diuraikan atas, menurut mahkamah para pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional. para pemohon benar adalah badan hukum dan warga negara indonesia yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang mahkamah, akan tetapi berdasarkan dalil yang dibuktikan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi dalam persidangan, tidak ternyata para pemohon merupakan penguasa dari keraton surakarta hadiningrat untuk mengajukan permohonan guo dan tidak pula secara formal para pemohon mendapatkan kuasa khusus dari keraton surakarta hadiningrat untuk mengajukan permohonan guo. sekiranya maksud para pemohon mengajukan permohonan guo adalah untuk melestarikan dan menjaga keraton surakarta sebagai lembaga sejarah dan lembaga adat maka dengan berlakunya undang undang tersebut, para pemohon masih dapat melakukan maksud dan tujuan yang diinginkan. berdasarkan pertimbangan tersebut atas makrhatian konsili republik indonaga, merdeka barat laka te, fax ema selatan makanan mana ag, salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman i4.merujuk pada putusanyang terkait dengan pelestarian lembaga sejarah dan kebudayaan karaton surakarta: bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusional atas perlindungan segenap tumpah darah indonesia danperlindungan, kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang dijamin dalamir salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lamgc: diunduh dari lamanaraton sebagai lembaga, tanah sunan ground, dan ataupun tanah pribadi raja dan atau keluarga ka:,ara pemohon:sebagai lembaga sejarah dan lembaga budaya, bahwa dengan demikian, para pemohon memiliki legal standing dalam permohonan pengujian guo dan kerugian konstitusional parapinsi jawa tengahppembukaan dan uud sebagai berikut: pembukaan preambule) alinea berbunybunyi: negara indonesia adalah negara hukumanyang diajukan oleh: nama drs. obednego depparinding, m.h. pekerjaan bupati mamasa yang diberhentikan alamat jalan jenderal ahmad yani nomor kabupaten mamasa dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada either polda barang, sh., dan jonathan, w.s, sh, advokat dan konsultan hukum pada kantor jonathan ws, dan rekan, beralamat perum pdk lambang sari blok nomor tambun selatanketerangan pemerintah,o huruf (a)merintahan selaku bupati mamasa, karena tidak mengatur tentang kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap) . bahwa bertautan dengan tidak jelasnya nomor tahun mengenai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), namun tidak terbukti bersalah oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, makakhal ini berdasarkan putusan peninjauan kembali mahkamah agung (bukti bahwa jika dihubungkan dengan putusan peninjauan kembali (bukti dengan uud maka pemohon sebagai warga negara berhak memperoleh kesempatan kembali menduduki jabatan bupati mamasa. sinkronisasi keduanya terlihat jelas dalam konseptual uud dengan petit putusan peninjauan kembali mahkamah agung (bukti yang merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan pemohon seperti semula (selaku bupati mamasa). bahwainti dari direhabilitasi dan diangkatnya kembali kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara adalah yang teterhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap)berdasarkan hak hak konstitusional warga negara, maka wajib untuk direhabilitasi dan dibahwa norma nomor tahun adabaik,maka berlaku rehabilitasi dan pengaktifan kembali selaku kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sampai akhir masa jabatannyajsecara umum nomor tahun tersebut sepanjang frasa kalimat .terhadap kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan. bahwa nomor tahun meletakkan diskriminasi hukum terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, yangantara yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap). pembatasan rehabilitasi dan pengaktifan kembali hanya pada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, menimbulkan konsekuensi adanya pembedaan perlakukan oleh negara terhadap pemohon selaku bupati mamasa yang diberhentikan (diberhentikan tetap) yang dinyatakan tidak bersalah, dengan demikian tidak didudukkan secara sama dalam hukum dan pemerintahan atau diskriminasi. bahwa diskriminasi hukum ini semakin jelas apabila disandingkan nomor tahun dengan keputusan gubernur provinsi sulawesi barat nomor tahun tanggal maret (bukti yang merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota dprd kabupaten mamasa berdasarkan putusan peninjauan kembali mahkamah agung (bukti pemohon dan anggota dprd kabupaten mamasa, sama sama telah diberhentikan tetap dari jabatan masing masing berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung (bukti bahwa tidak direhabilitasinya dan diaktifkannya kembali pemohon sebagai bupati mamasa karena nomor tahun hanya mengatur kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara. dengan demikiancbahwa untuk itu nomor tahun tentang pemerintahan daerah, konsepsionalnya harus ditaksir lebih adil, karena tidak melindungi hak dan kewenangan konstitusional pemohon selaku kepala daerah yang telah diberhentikan (diberhentikan tetap), namun dinyatakan tidak terbukti bersalah oleh keputusan peninjauan kembali mahkamah agung. bahkan keputusan yang memerintahkan merehabilitasi kedudukan dan martabat pemohon tidak dapat dilaksanakan, karena ketentuan tersebut tidak mengatur kepala daerah yang diberhentikan tetap, tetapi hanya yang diberhentikan sementara. bahwa negara melalui perangkat negara, semestinya memiliki wewenang dalam memberikan rehabilitasi dan pemulihan kedudukan sebagaimana perintah putusan yang berkekuatan hukum tetap, terhadap kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap, namun tidak terbukti bersalah sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. dengan cara melakukan penafsiran konvensional terhadap nomor tahun tentang pemerintahan daerah, agar kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap)bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas sangatlah berdasarkan hukum untuk melindungi hak dan kewenangan konstitusional pemohon. pemohon harus direhabilitasi dan dikembalikan dalam kedudukan selaku bupati mamasa dan segala keberadaannya sebagai warga negara yang dilindungi oleh undang undang. iv. petit berdasarkan uraian permohonan atas, dengan memperhatikan dan nomor tahun pemohon memohon mahkamah konstitusi berkenan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut menerima permohonan uji materiil yang diajukan pemohon, menyatakanyatakan bahwa materi muatan nomor tahun tentang pemerintahan daerah dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,atau mohon keadilan yang seadars. bed nego depparinding, mh: bukti fotokopi surat pengesahan pengangkatan bupati mamasa periode tahun atas nama drs. bed nego depparinding, mh, dengan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal agustus bukti fotokopi surat putusan pengadilan polewali nomor pid. tanggal mei membebaskan mantan anggota dprd mamasa periode bukti fisik tidak ada) bukti fotokopi surat putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus tanggal maret menghukum mantan anggota dprd mamasa periode bukti fotokopi surat petikan menteri dalam negeri nomor tahun tanggal juni tentang memberhentikan drs. bed nego depparinding, selaku bupati mamasa periode bukti fotokopi surat keputusan gubernur sulawesi barat nomor tahun tanggal desember tentang memberhentikan (enam) mantan anggota dprd kabupaten mamasa periode atas putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus bukti fotokopi surat petikan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid. sus tanggal januari tentang membebaskan (dua puluh empat) mantan anggota dprd kabupaten mamasa periode bukti fotokopi surat permohonan fatwa menteri dalam negeri nomor sj, tanggal februari jawaban fatwa ketua mahkamah agung nomor kma hk. tanggal februari bukti fotokopi surat keputusan gubernur sulawesi barat nomor tahun tanggal maret tentang mengangkat kembali (enam) mantan anggota dprd kabupaten mamasa periode atas putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid. sus tanggal januari bukti fotokopi surat dewan ketahanan nasional nomor sekjen tanggal maret untuk disampaikan kepada presiden republik indonesia melalui menteri sekretaris negara dengan suratnya nomor m. setneg dk. tanggal april bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt, tanggal juni bukti fotokopi judicial review undang undang nomor tahun selain itu, pemohon mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal september pada intinya sebagai berikut: ontario lindung mawardi saksi, adalah direktur jenderal otonomi daerah yang mengikuti pembentukan undang undang yang sedang dimohonkan pengujian, yang pertama, proses pembuatan undang undang nomor tahun yang menyangkut materi yang dimohonkan bahwa undang undang nomor tahun memang tidak dirumuskan secara lengkap, dalam arti bahwa pengaturan mengenai kaitannya dengan undang undang pengangkatan kembali ataupun rehabilitasi dalam peninjauan kembali, diatur dalam undang undang kurap yaitu mengenai pk. jadi walaupun prosesnya atau sebelumnya itu sudah ditetapkan mempunyai hukum tetap, seperti dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan pada tingkat mahkamah agung, tapi pada proses peninjauan kembali yang dalam ini dilakukan oleh mahkamah agung diputuskan lain, maka unit unit yang bertalian itu harus mengikuti apa yang telah diputuskan oleh keputusan mahkamah agung yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. yang kedua. dengan demikian, kami memang tidak mencerminkan, merumuskan suatu tata kalimat yang lengkap untuk mengekspresikan bahwa warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum pemerintah maupun dalam hukum sendiri: pemikiran dpr tunduk kepada ketentuan yang mengatur mengenai kurap, khususnya mengenai apa yang disebut dalam keputusan konstitusi, keputusan permohonan untuk peninjauan kembali atau pk. karena diputuskan ditinjau kembali ataupun direhabilitasi, semua institusi harus tunduk pada itu. seandainya sebaliknya untuk melaksanakan, harus dilaksanakan. itu mendapatkan kesepakatan bersama antara pemerintah dan dpr: bahwa semua institusi taat kepada pelaksanaan peraturan atau ketentuan peraturan perundangan dalam hal ini undang undang yang menetapkan mengenai pk, seandainya tidak dilaksanakan harus ada tindakan lain tindakan khusus apalagi dalam praktik itu ada kasus yang sama tetapi mendapat perlakuan yang berbeda. dalam arti ada seperti bupati mamasa dalam waktu singkat diberhentikan, tetapi ada bupati yang lain bupati, bupati yang lain tidak saya sebutkan itu dikembalikan diposisikan kembali. jadi ini dalam hal ini memang kayaknya tidak melakukan suatu kedudukan hukum yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan, rumusan dalam undang undang itu tidak secara lengkap merinci atau mengekspresikan ketentuan hukum itu, tetapi tunduk pada peraturan perundangan yang lain. proses mekanismenya demikian sudah betul, pada masa jabatan saksi tidak pernah mengambil suatu keputusan kalau belum selesai proses hukum sampai pada tingkat sekalipun tidak menentukan pejabat baru kecuali seperti yang terakhir tadi adalah pejabat sementara. karena itu mengantisipasi barangkali dia dimenangkan, artinya sesuai dengan apa yang dikehendaki pendiriannya gampang, saksi tidak pernah mengusulkan atau pun mengganti kepala daerah, baik bupati walikota, maupun gubernur untuk yang mengalami peristiwa semacam itu, untuk serta merta diganti: setelah menghadapi kasus semacam ini, sebetulnya kalau mau terbesar hati, mengakui kesalahannya atau kekhilafannya karena itu dianggap salah atau keliru, lantas bisa mengembalikan yang berhak untuk duduk kembali melalui mekanisme politik, yaitu dpr. kelompoknya, golongannya itu juga sama, kalau disebut bupati yang diberhentikan dahulu adalah ketika dari partai golkar, lantas yang diangkat juga golkar walaupun tingkatannya itu tidak sekuat yang diganti, tapi sama saja, sebetulnya kalau mau diatasi secara kekeluargaan bisa saja. tetapi ada cara lain misalnya, untuk mengantisipasi yang dikatakan oleh pemohon bahwa status hukum undang undang atau dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar sebetulnya tidak perlu bertentangan, tetapi tidak mengekspresikan sepenuhnya kedudukan hukum. jadi itu bisa ditinjau kembali atau disempurnakan undang undang itu, baik melalui tambahan maupun tambahan menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, pemerintah telah menyerahkan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan oktoberbahwa menurut pemohon, ketentuan nomor tahun tentang pemerintahan daerah, khususnya frasa ".yang diberhentikan sementara." bersifat diskriminatif dan menghambat hak hak politik dan hak konstitusional pemohon. bahwa menurut pendapat pemohon, keberadaan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah semestinya memiliki wewenang dalam merehabilitasi dan memulihkan kedudukan sebagaimana perintah putusan yang berkekuatan hukum tetap agar kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan tetapsingkatnya menurut para pemohonmerintahan daerahil. kedudukan hukum (legal standing) pemohonisiartu tanda penduduk, dan kapasitas sebagai bupati mamasa yang diberhentikan oleh menteri dalam negeriii.mahkamah konstitusi telah memberikan putusan atas perkara, pemohon dan objek permohonan yang serupa yaitu mengenai pemberhentian sementara atas perkara nomor puu ix dengan amar putusan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di:xahwa pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah kesulitan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut." serta hak atas "perlakuan yang sama depan hukum" dan "kepastian hukum yang adil" bahwa pengaturan mengenai pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah atur dalam paragraf keempat sampai dengan tahun bahwa nomor tahun menyatakanmenurut pemerintah ketentuan nomor tahun merupakan norma yang mengatur lebih lanjut ketentuan dan tentang pemberhentian sementara kepala daerah dan atau wakil kepala daerah dalam hal: , yang apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah ternyata. ketentuan guo justru telah memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum kepada kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. bahwa terkait pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah, mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu bertanggal maret yang sihir kembali dalam putusan nomor puu viii tanggal aprilsehingga menurut pemerintah pengaturan mengenai pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan norma yang konstitusional dan tidak bertentangan dengan uud sedangkan terkait ketentuan tahun mahkamah konstitusi dalam putusannya nomor puu ix bertanggal maret dalam pertimbangan hukum putusan guo, mahkamah menyatakan bahwa: menimbang bahwa mengenai pengujian konstitusionalitas juncto yang menurut pemohon frasa ". berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ." yang menurut pemohon bertentangan dengan uud jika tidak ditambah dengan frasa "termasuk putusan bebas". menurut mahkamah, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, hamberdasarkan penjelasan tersebut atas maka terkait dengan pelaksanaan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (kasasi) tetapmaka hal tersebut terkait dengan implementasi norma dan bukan isu konstitusionalitas suatu norma, lebih lanjut pemohon juga telah mengajukan hal yang dialami pemohon kepada ptun bahwa pemohon dalam permohonannya meminta agar mahkamah konstitusi menyatakatetap menurut pemerintah walaupun pemberhentian tetap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tidak atur secara eksplisit dalam namun yang maksud dengan pemberhentian tetap adalah apabila kepala daerah dan atau wakil kepala daerah meninggal dunia, atas permintaan sendiri dan telah berakhirnya masa jabaterahda yang berbunyihak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon telah dirugikan oleh berlakunya pemdda dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa keberadaan pemda khususnya frase yang diberhentikan sementara bersifat diskriminatif dan menghambat hak hak politik dan hak konstitusional warga negara khususnya kepala daerah wakil kepala daerah yang telah diberhentikan tetap cast pemohon. (vide halaman permohonan guo). bahwa terjadinya diskriminasi dalam hal merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan tetap merupakan sebuah pelanggaran konstitusi sebagaimana dijamin dalam uud menurut pemohon pemda tidak memberikan kedudukan yang sama terhadap kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan tetap (vide halaman permohonan guo). bahwa berdasarkan uraian diatas ketentuan pemda, dianggap melanggar hak konstitusi dan hak asasi pemohon, dan bertentangan ketentuan dan serta uudpemda terhadap pandangan pandangan pemohon dalam pengujian pemdaketentuan mengenai rehabilitasi serta pengaktifan kembali kada wakandatanggal juni surat nomor oleh karena itu, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang, bahwa dari uraian atas, jelasbahwa berdasarkan ketentuan atas, maka terdapat dua syarat yang telah dipenuhidirugikan dengan berlakunya suatu undang undang tersebut. il. tentang pokok permohonan bahwa pemohon merupakan perorangan warga negara indonesia. pemohonan daerah. pemohon sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewenangan konstitusi yang harus dilindungi oleh undang undang. (vide bukti bahwa pemohon sebagai bupati terpilih pada pemilukada kabupaten mamasa provinsi sulawesi barat periode telah diangkat dan disumpah selaku bupati mamasa berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri nomor tanggal agustus (vide bukti bahwa pemohon bersama mantan anggota dprd kabupaten mamasa periode s d telah didakwa pada pengadilan negeri polewali, perkara tersebut diputus pada tanggal mei dibawah registrasi perkara nomor pid. dalam putusan tersebut pemohon bersama para terdakwa lainnya dinyatakan tidak terbukti bersalah dan bebas dari dakwaan jaksa penuntut umum. (vide buktipemda telah diatur hal hal sebagai berikut:erbukti tidak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahwa ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam pemda memang hanya ditujukan untuk kepala daerah wakil kepala daerah yang berhentikan sementara dan tidak ditujukan untuk kada wakanda yang diberhentikan tetap, mengingat guo jelas merujuk dan pemdayang karena sifatnya sementara.bahwa yang bersangkutan memang telah diberhentikan sebagai kepala daerah wakil kepala daerah. bahwa meskipun dalam pemda tidak mengatur mengenai pengaktifan kembali kada wakanda yang diberhentikan tetap karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah mempuyai kekuatan hukum tetap, namun dikemudian haripemda menjadi inkonstitusional dan bertentangan dengan uud dengan kata lain tidak atau belum diatasnya hal tertentu yang sama sekali tidak terkait dengan yang diuji materiil maka tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa guo inkonstitusional. bahwa ketentuan pemda berlaku kepada semua kada wakanda yang diberhentikan sementara dari jabatannya, dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan bahwa guo bersifat diskriminatif tidak tepat. samping itu status pemberhentian sementara dan status pemberhentian tetap dilihat dari aspek yuridis adalah dua hal yang berbeda, sehingga terhadapnya tidak dapat diatur dalam satu ketentuan yang sama. bahwa berdasarkan uraian diatas dpr berpandangan ketentuan pemda tidak bertentangpemda tidak bertentangan dengan dan serta uud menyatakan ketentuk28i3. menimbang bahwa pemohon adalah perorangan warga negara yang memohon pengujian konstitusionalitas terhadap dan serta uud dengan alasan bahwa pemohon sebagai bupati mamasa yang telah diberhentikan oleh menteri dalam negeri dengan surat nomor tanggal juni menurut pemohon guo hanyasementara akan tetapi tidaktetap, walaupun dalamhal ini telah merugikan hak konstitusional pemohon dengan berlakunya yang dimohonkan pengujian tersebut,dalilkan khususnya frasa ".yang diberhentikan sementara.", bersifat diskriminatif dan menghambat hak hak politik dan hak konstitusional warga negara, khususnya pemohon yang telah diberhentikan sebagai kepala daerah kabupaten mamasamenghadirkan satu orang saksi: i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, mahkamah telah membaca keterangan tertulis pemerintah serta keterangan tertulis dewan perwakilan rakyatketerangan pemerintah dan dpr, mendengar keterangan saksi, serta memeriksauudprinsip negara hukum yang salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan sebagai hukum yang berlakudiatur dalam bab vidalamadapun mengenaimenyatakan, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang undang : bahwa ketentuan dan uud tersebut merupakan landasan konstitusional tentang keberadaan pemerintahan daerah, yang kemudian sebagai landasan operasionalnya dibentuklah sebagaimana telah diubah terakhir: bahwa dalam undang undang guo diatur pula tentangtermuat dalam dan ketentuan mengenai rehabilitasi serta pengaktifan kembali kepala daerah wakil kepala daerahhal mana sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi: bahwa ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara pejabat publik yang diduga melakukan tindak pidana merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, demi menjaga citra positif baik terhadap lembaga negara pemerintah maupun pejabat publik, sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka terdakwa seorang kepala daerah wakil kepala daerah:berpendapat bahwa pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalamdalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan antara laintelah diatur hal hal sebagai berikutbahwa ketentuan pengaktifan kembali kepala daerah wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam memang hanya ditujukan untuk kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara bahwa berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung nomor pid.sus tertanggal maret pemohon bersama para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. (vide bukti bahwa berdasarkan putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal maret tanpa melalui eksekusi oleh jaksa penuntut umum, menteri dalam negeri mengeluarkan surat keputusan(vide bukti bahwa keputusan menteri dalam negeri tentangsangatlah prematur karena belum dilakukan eksekusi putusan kasasi tersebut oleh jaksa penuntut umum, juga pemohon masih mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali). bahwa dalam putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal maret terdapat (enam) anggota dprd kabupaten mamasa periode s d selanjutnya diberhentikan keanggotaannya selaku anggota dprd kabupaten mamasa berdasarkan surat keputusan gubernur provinsi sulawesi barat nomor tahun tanggal desember tentang pemberhentian anggota dprd kabupaten mamasa. (vide bukti bahwa atas putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal maret pemohon bersama para terdakwa menyatakan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). mahkamah agung memutus dalam peninjauan kembali, sebagaimana putusan mahkamah agung nomor pk pid.sus tertanggal januarisetelah keluarnya putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor pk pid.sus tertanggal januari kementerian dalam negeri meminta fatwa mahkamah agung atas putusan peninjauan kembali tersebut. yang dimaksud dengan rehabilitasi kedudukan adalah karena status putusan yang menghukumnya belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak ditujukan untuk kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena status putusan yang menghukumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap. alasannya, guo jelas merujuk dankarena sifat sementaranya,disebabkan yang bersangkutan memang telah diberhentikan tetap sebagai kepala daerah wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. menurut hukum, putusan kasasi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan mengajukan upaya hukum luar biasa melalui peninjauan kembali dan upaya hukum yang dimaksud tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan kasasi atau putusan lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: bahwa meskipun dalam tidak mengatur mengenai pengaktifan kembali kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan tetap karena dinyatakan bersalah berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudianmenjadi bertentangan dengan uud dengan perkataan lain, tidak atau belum diatasnya hal tertentu yang sama sekali tidak terkait dengan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya tidak berarti dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa guo bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa dalil dalil pemohon yang terkait dengan pemberhentian tetap kepala daerah wakil kepala daerah sebelum dikeluarkannya putusan peninjauan kembali telah dipertimbangkan oleh mahkamah sebagaimana tersebut atas, maka dalil dalil pemohon mengenai hal yang sama menjadi tidak perlu dipertimbangkan kembali: i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, maka dalil pemohon bahwa bertentangan dengan uudhartono, muhammad alimakil mochtar ttd. ttd. maria farida indrawi muhammad alim ttd. hamdan zelda panitera pengganti, ttd. fadzlun budi s.n. termasuk jabatan. fatwa mari nomor kma hk. tanggal februari (vide bukti. bahwa berdasarkan putusan peninjauan kembali mahkamah agung nomor186 pk pid.sus yang membebaskan para terdakwa. gubernur provinsi sulawesi barat mengeluarkan surat keputusan nomor tahun tanggal maret tentang pengangkatan kembali (enam) anggota dprd kabupaten mamasa yang diberhentikan. (vide bukti bahwa pemohon telah mengajukan permohonan rehabilitasi kedudukan pemohon sebagai bupati kabupaten mamasa, kepada kementerian dalam negeri republik indonesia, namun hingga sekarang belum ada realisasi, dengan dalil tidak diatur dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah (vide bukti bahwa pendapat senada juga tertuang dalam putusan pengadilan tata usaha negara jakarta (vide bukti bahwa sangatlah jelas dan nyata, eksistensikhususnya frasa kata: ". serta bertentangan dengan jiwa uud dan 28i (vide bukti bahwa bunyi yang dijadikan sebagai batu uji yang termaktub dalam dasar tersebut adalahraian batu uji uud bahwa jika diukur dengan bunyi uud yang menegasnomor tahun tentang pemerintahan daerah, dalam hukum dan pemerintahan. bahwa secara esensial norma nomor tahun membedakan antara kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap) ini hanya mengatur kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, tidak mengatur tentang kepala daerah wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap) ini hanya, dan tidak(diberhentikan tetap), walaupunbahwa terjadinya diskriminasi dalam hal dengan yang diberhentikan (diberhentikan tetap, yang) terbukti tidak bersalah dalam sebuah proses peradilan merupakan sebuah pelanggaran konstitusi sebagaimana uud bahwa seharusnya juga nomor tahun memberikan perlindungan konstitusional terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap), yang terbukti tidak bersalah oleh sebuah putusan peradilan yang berkekuatan hukum dan atau final. bahwa nomor tahun tidak memberikan kedudukan yang sama terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara dan diberhentikan (diberhentikan tetap). karena tidak adanya kedudukan yang sama dalam hukum, maka secara inheren juga terdapat diskriminasi dalam pemerintahan. kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara masih dapat direhabilitasi dan diaktifkan kembali. sedangkan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan (diberhentikan tetap) tidak ada pengaturannya. padahal uud menyatakan .wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali". uraian batu uji uud bahwa jika tolok umurnya adalah uud yang menegasnomor tahun tentang pemerintahan daerah, bertolak belakang dengan prinsip prinsip jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. bahwa mengenai kepastian hukum atas sebuah keputusan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dapat diajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali). upaya hukum luar biasa dilakukan karena pada putusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, masih terdapat kemungkinan adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. bahwa peninjauan kembali adalah untuk menerapkan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum, oleh karena itu peninjauan kembali berorientasi pada tuntutan keadilan. putusan hakim adalah karya manusia yang tidak luput dari kekhilafan hakim secara manusiawi. fungsi mahkamah agung dalam peradilan peninjauan kembali adalah untuk mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. oleh karena itu walaupun pranata peninjauan kembali semata mata didasarkan pada syarat dan pertimbangan hukum tetapi tujuannya adalah demi keadilan bagi terpidana. bahwa upaya hukum luar biasa peninjauan kembali sebagai upaya para pencari keadilan agar putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding (judex active) dan putusan mahkamah agung (judex juris) yang telah berkekuatan tetap mentah kembali. pranata peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, juga mengandung arti kekuatan eksekutorial. bahwa undang undang nomor tahun menentukan bahwasedangkan dalam perkara pidana diatur dalam s d undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana. bahwa koreksi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, secara hakiki bukan terhadap fenomena yuridis yang menjadi sasaran, melainkan koreksi terhadap keadilan yang timbul akibat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut. berdasarkan pandangan ini, maka tidak salah dalam putusan peninjauan kembali mempertimbangkan faktor keadilan dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. bahwa dengan putusan putusan mahkamah agung nomor pk pid.sus tertanggal januari yang membatalkan putusan kasasi mahkamah agung nomor k pid.sus tertanggal maret yang memutuskanberdasarkan putusan peninjauan kembali mahkamah agung (bukti pemohon telah mendapat pengakuan hukum tidak terbukti bersalah dan jaminan hukum untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan pemohon seperti semula (selaku bupati mamasa). namun nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tidak memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama depan hukum, atas pelaksanaan (eksekusi) putusan peninjauan kembali mahkamah agung tersebut. bahwa tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum terhadap diri pemohon, karena nomor tahun tentang pemerintahan daerah hanya mengatur, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara, maka hak konstitusional pemohon yang diberikan berdasarkan uud tidak terpenuhi dan atau dilanggar sebab telah diberhentikan tetapbahwa jika tolak umurnya uudnomor tahun tentang pemerintahan daerah,organisasi advokat indonesia oai), beralamat apartemen sudirman park cc, jalan k.h. mas mansyur kav. jakarta pusat dalam hal ini diwakili oleh mirza roy pizza, s.h., m.h., selaku ketua umum, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada frans aside tobing, s.h., m.h., fadli nasution, s.h., m.h., rm. joko suroboyo, s.h., andi mamoru siregar, s.h., muda sanjaya, s.h., vera ramona samosir, s.h., penari makhrodji, s.h., totok yuli yanto, s.h., abdul haris, s.h., syamsul munir, s.hi., already putra, s.h., sos, adi partai singel simbolon, s.h., starting, s.h., m.h., jansen sitindaon, s.h., m.h., hadi syari, s.h., victor dedy sukma, s.h., johannes sihombing, s.h., kristoper tambunan, s.h., rr. wahyu murni yulianto, s.h., eka fatmawati, s.h., ahmad fauzi, s.h., nasib bima wijaya, s.h., s.f li, dan benny batubara, s.h., kesemuanya adalah advokat dan pembela umum yang tergabung dalam tim advokasi perkara pad , berkedudukan apartemen sudirman park cc, jalan k.h. mas mansyur kav. jakarta pusat yang bertindak bersama sama maupun sendiri sendirimendengar keterangan ahli pemohon dan pemerintah, membaca kesimpulan tertulisegitulah bunyi pembukaan preambule) dalam alinea keempat undang undang dasar uud) yang meletakkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melindungi segenap warga negara indonesia. hal ini dipertegas pula melalui undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menyatakan:penyiaran terhadap uud dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu i tentang undang undorganisasi yang bernama organisasi advokat indonesia oai) dideklarasikan jakarta pada tanggal februari oleh para advokat muda yang memilih berjuang menegakkan keadilan sebagai jalan utama, demi terpenuhinya keadilan bagi semua para pencari keadilan (justiabellen), bahwa oai berjuang berdasarkan motto dharma samsthapanarthaya sambavami yue yue yang artinya demi menegakkan keadilan, aku terlahir dari masa masa, bahwa dalam menjalankan misinya, oai diharapkan mampu menghancurkan kesewenang wenangan dan ketidakadilan dengan tidak memandang orang besar sekalipun, serta akan memerangi siapa saja yang menjadikan hukum sebagai alat penindas demi kekuasaan semata, bahwa pemohon telah terusik rasa keadilannya akibat fenomena penangkapan, penahanan, proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang cacat hukum, sewenang wenang oleh aparat penegak hukum akibat adanya juncto huruf yang multitafsir dan longgar, sebagaimana akan diuraikan pada pokok permohonan ini: bahwa dasar dan kepentingan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian juncto huruf dapat dibuktikan dengan anggaran dasar organisasi: bahwa pemohon sebagai suatu organisasi non pemerintah yang concern bergerak bidang hukum, yang tujuannya sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar adalah: menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam negara hukum indonesia. menegakkan hak hak asasi manusia berdasarkan pancasila dan undang undang dasar dan anggaran dasar nya menyebutkan usaha usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah:tengah masyarakat demi tegaknya hukum. menggunakan langkah langkah advokasi,. maka berdasarkan tujuan dan usaha usahanya yang dituangkan dalam anggaran dasar guo, pemohon memiliki legal standing untuk mewakili masyarakat yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat adanya juncto huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen yang akan pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini, bahwa tugas dan peranan pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan perlindungan dan penegakan hukum indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan: bahwa tugas dan peranan pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan penegakan, perlindungan, pembelaan hukum dan keadilan, dalam hal ini mendayagunakan organisasihukum dan keadilan: bahwa pemohonmenjunjung tinggi hukum, nilai nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya, pemohon telah: (i) melakukan advokasi hukum, secara: (ii) mengadakan pelatihan dan penyuluhan hukum: (ii) memberi bantuan hukum secara cuma cuma kepada yang tidak mampu, (iv) melakukan pengkajian terhadap kebijakan kebijakan dan aturan hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, (iv) mengadakan penerbitan dan riset dalam bidang hukum. bahwa organisasi kemasyarakatan, sesuai undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan, adalah dalam undang undang ini yang dimaksud denganhwa pemohon adalah wadah para advokat indonesia yang merupakan organisasi profesi dan perjuangan, mengemban misi luhur para advokat indonesia untuk membangun hukum nasional. pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan maka dilindungi hak konstitusionalnya dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul sesuai uud yang menyebutkan: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat , dan undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan yang menyebutkan: organisasi kemasyarakatan berhak: melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi , bahwa usaha usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemohon telah dicantumkan dalam uud terutama danadanya sanksi pidana sebagaimana juncto huruf yang inkonstitusional, yang seharusnya tidak perlu ada, karena bertentangan dengan uud dan prinsip prinsip hukum pidana, yang mana tersebut membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang wenangan (abuse power) dan melakukan kesalahan penafsiran dalam due process law, mengkilat terciptanya kondisi ketidakpastian hukum. hal ini sudah merupakan persoalan setiap warga negara sehingga persoalan ini tidak hanya menjadi urusan pemohon yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum, namun juga menjadi persoalan setiap masyarakat indonesia, lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian juncto huruf merupakan wujud dari kepedulian dan upaya pemohon untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penegakan hukum dan keadilan indonesia: bahwa dengan demikian, adanya juncto huruf berpotensi melanggar hak konstitusi darisanksi pidana dalam guo. iv. pokok permohonan hak atas informasi bersifat hubungan privat barangkali kita semua baru mengetahui adanya aturan yang dapat berakibat pidana terhadap seseorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai buku petunjuk dalam bahasa indonesia, semenjak menguatnya kasus pad dian dan randy media. semenjak kasus tersebut masyarakat mulai berhati hati ketika melakukan transaksi jual beli barang, terutama barang elektronik. jangan jangan pembelinya adalah polisi yang menyamar. padahal sangat lazim masyarakat, transaksi jual beli barang tidak perlu menyertai manual bahasa indonesia. apalagi barang yang dijual adalah barang pribadi seperti yang akhir akhir ini marak dipasarkan melalui forum jual beli media internet online. karena yang diutamakan oleh konsumen pembeli bukanlah adanya manual bahasa, akan tetapi kualitas dan kegunaan barang itu yang terpenting, sanksi pidana tersebut memberikan ancaman kepada pelaku usaha sebagaimana menurut yang berbunyi. selanjutnya huruf berbunyi: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang: .kita semua sepakat bahwa semangat adalah untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha, agar konsumen terlindungi dan terhindar dari kerugian kerugian yang mungkin timbul atas kedudukan tersebut. sehingga salah satu hak konsumen berupa hak atas informasi menjadi penting. akan tetapi, memaksakan suatu jenis perbuatan hukum yang lazim dalam ranah kepercayaan menjadi pidana, hal tersebut merupakan langkah yang salah. cast meletakkan pelanggaran hak konsumen atas petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia dalam sarana penal yang saksinya adalah pidana penjara dan denda, tidak sesuai dengan ius constitute maupun ius constituendum itu sendiri: pemberian informasi atas suatu barang jasa tidak hanya dapat dilakukan dengan cara tertulis, namun dapat pula dengan cara lisan. dalam proses penawaran barang jasa, pastilah tercipta kondisi mana konsumen berhak menanyakan informasi atas barang jasa yang kelak akan dipakainya. pada kondisi tersebut, sudah merupakan tugas dari pelaku usaha untuk menjawab dengan memberikan informasi atas kegunaan dan keadaan barang jasa tersebut: selanjutnya jika akses hak atas informasi atas barang yang akan dibeli oleh konsumen tersebut tidak dihalangi oleh pelaku usaha, bahkan telah terpenuhi dengan cara lisan atau cara lain, apakah masih diperlukan buku manual dalam bahasa indonesia? good none . lagipula, seorang calon konsumen tidak akan membeli barang jasa jika dia belum mengetahui keadaan dan kegunaan barang tersebut secara mendetail. ketidaktahuan tersebut dapat berakibat transaksi tidak jadi dilakukan. sarana penal tidak tepat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang sesungguhnya dibenarkan oleh norma dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan. dalam hal ini prinsip jual beli telah diatur dalam buku ketiga kitab undang undang hukum perdata mana melekat unsur perikatan sehingga tidak perlu ada pemindahan terhadap para pihak yang mengingkarinya. iapun upaya upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap kerugian konsumen akibat tidak diberikannya informasi atas barang jasa tidak disertai petunjuk penggunaan berbahasa indonesia, dapat mempergunakan sanksi luar sarana penal seperti sanksi administratif, gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. sanksi pidana jika adanya pelanggaran hak konsumen atas informasi, hanya pantas diberlakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan penawaran dan promosi barang jasa ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan perjanjian. hal tersebut tentunya merupakan ranah pidana karena ada unsur penipuan sana. mengenai jenis perbuatan ini telah recover melalui huruf dan bahwa dengan adanya juncto huruf ternyata tidak sejalan dengan asas manfaat yang tercantum dalam itu sendiri. karena faktanya dengan teknologi yang semakin mudah dan dengan adanya media penawaran bagi konsumen untuk mendapatkan informasi secara lisan, software (perangkat lunak), atau cara lainnya, maka tidak perlu ada penghamburan kertas buku petunjuk penggunaan yang harus tercantum dalam bahasa indonesia. sesuai dengan penggalangan green dan cinta lingkungan yang digalakkan oleh pemerintah, bahwa juncto huruf yang bersifat premium rubidium, menegaskan (meniadakan) penggunaan mekanisme complain yang lazim dalam hubungan kepercayaan bagi seorang yang merasa dirugikan, dalam kasus randy dian, charlie, wiki, maupun calvin, tidak terdapat konsumen sebenarnya. proses pidana terjadi akibat polisi yang menyamar sebagai konsumen. padahal, jika pembeli adalah konsumen yang benar, proses pidana tidak mungkin langsung terjadi. konsumen masih dapat menuntut diserahkannya informasi mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia tersebut dari pelaku usaha, sehingga sarana non penal masih terbuka, bahwaseperti: mengadakan musyawarah, mekanisme complain, somasi teguran dan sanksi administrative. penegasan terhadap sarana sarana non penal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, sebagaimana seharusnya pelaku usaha juga diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak harus dipidana. sebagaimana pelaku usaha berdasarkan juga memiliki hak: hak pelaku usaha adalah:alam penyelesaian hukum sengketa konsumen. bahwa sanksi pidana dalam guo hanya menjadi ketakutan masyarakat untuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sejalan dengan filosofi pembangunan nasional dalam bahwa setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka dengan keberadaan juncto huruf telah bertentangan dengan uud selain itu, dengan menempatkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi memperdagangkan barang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan berbahasa indonesia dalam ranah pidana (yang seharusnya adalah ranah perdata privat), maka juncto huruf bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana menurut uud ketidakpastian hukum pada guo penyebab terjadinya kriminalisasi bahwa juncto huruf merupakan suatu bentuk kriminalisasi yang dilegalkan melalui undang undang. guo telah membuka ruang bagi aparat untuk menangkapi pedagang pad namun sarat terjadi pelanggaran hukumhurufbahwa metode yang digunakan penyidik kepolisian dalam menangkapi para penjual pad tanpa disertai manual bahasa indonesia memiliki pola yang sama. yakni dengan cara menyamar dan berpura pura sebagai calon pembeli, pada kasus dian randy, wiki, dan calvin, penyidik kepolisian berpura pura sebagai pembeli lewat forum jual beli internet kaskus, lalu mengadakan perjanjian untuk bertransaksi. selanjutnya saat bertransaksi mereka langsung ditangkap ketika pad yang ditawarkan tidak disertai buku petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia. sedangkan pada kasus charlie, penyidik polisi langsung mendatangi tokonya mall ambassador dengan cara berpura pura sebagai pembeli dan menanyakan cara cara penggunaan pad. selanjutnya ketika tidak ada manual bahasa indonesia, charlie pun digeledah dan ditangkap, bahwa metode yang diterapkan kepolisian dalam melakukan penangkapan dengan cara penyamaran tersebut tidak ada dasar hukumnya. lain hal jika menangkap pengedar bandar narkotika penyidik memiliki dasar karena disebutkan dalam undang undang narkotika tentang teknik penyelidikan terselubung . mana cara cara menyamar dengan delivery order diperkenankan. bahwa dalam setiap kasus penangkapan guo, laporan kepolisian yang dibuat terjadi kecacatan. laporan merupakan dasar pijakan polisi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. namun dalam kasus dian randy, charlie, wiki, dan calvin, laporan baru dibuat setelah terjadinya penangkapan. selain itu pada laporan tertera laporan berdasarkan dari informasi masyarakat . masyarakat yang mana? sedangkan sebelumnya polisi melakukan pengintaian melalui media internet kaskus secara acak kepada target. beberapa minggu sebelumnya polisi sudah melakukan penyelidikan. jelas mereka ditangkap bukan karena tertangkap tangan. sebagaimana pengakuan penyidik randy dan dian yang hadir dalam persidangan mengakui bahwa beberapa minggu sebelumnya penyidik telah melakukan pengintaian media internet dan sehari sebelum dibuatnya laporan, surat tugas sudah dibuat. sedangkan dalam surat tugas dasarnya adalah laporan yang tanggal esok. terhadap proses ini, penyidik tidak profesional. karena antara laporan dengan surat tugas dan tindakan penangkapan tidak bersesuaian. selain itu penyidik kerapkali membuat laporan belakangan setelah menangkap. cara cara seperti ini bertentangan dengan hukum acara pidana, selain hal atas, yang sangat bertentangan dengan due process law pada tiap perkara pad selama ini adalah, penyidik yang memeriksa para tersangka menjadi saksi yang memberatkan charge). seharusnya penyidik yang menjadi saksi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan atau dianggap sebagai keterangan saksi yang dapat dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti dan berkualitas hanya sebagai verbalisan (vide butir juncto butir juncto butir juncto butir juncto huruf dan kurap), selain itu, penyidik saling bertukar peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekannya yang lain dan atau saksi lain yang mengakibatkan kualitas dari kesaksiannya tersebut sangatlah tidak valid sebagaimana yang dimaksudsinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi negara dan pejabat pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil government laws, not men (pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia). hal ini dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemen uud melalui amandemen ketiga pada tanggal oktober bahwa dengan tegas menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum. negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat subymenjadi ukuran untuk efektifitas hukum dalam masyarakat adalah hukum pidana ,huruf dan kurap: alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan .serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya . karena peran sebagai penyidik jelas memiliki kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan peran sebagai saksi murni . terhadap tindakan penyidik seperti ini, dr. arbijoto llm (mantan hakim agung) ketika dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan terdakwa dian dan randy pengadilan negeri jakarta pusat pada tanggal juli menyatakan: bahwa penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi demikian selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk dalam terjadinya abuse power. hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini penyidik. selain terjadinya abuse power dalam kerangka hukum acara pidana sebagaimana diutarakan atas, ternyata dalam tataran normatif, terjadi penyimpangan penafsiran salah tafsir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap juncto huruf dalam perkara pad. hal ini berakibat terjadinya kriminalisasi terhadap penjual pad yang tidak disertai manual bahasa indonesia: penegak hukum dalam melakukan proses hukum pidana terhadap dian randi, charlie, wiki dan calvin tidak mengindahkan frasa'sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku . selengkapnya huruf menyatakan bahwa: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang: dengan demikian, huruf merupakan ketentuan bersyarat. artinya, untuk ketentuan huruf hanya akan mempunyai daya laku (binding power) bila peraturan perundang undangan yang dimaksud diundangkan. peraturan perundang undangan yang dimaksud adalah permendagri bukti bahwa permendagri merupakan peraturan perundang undangan lebih lanjut dari adalah disebutkannya undang undang perlindungan konsumen dalam konsiderans permendagri berikut kutipannya: mengingat:st. bahwa dalam lampiran permendagri pad tidak tercantum. sehingga jelas pad bukan merupakan produk yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan manual dan kartu jaminan garansi dalam bahasa indonesia antara kategori yang dienumerasikan. hal ini mengacu bunyi permendagri isinya menegaskan bahwa:objek yang multi tafsir bahwa pad tidak termasuk barang yang wajib disertai manual dalam bahasa indonesia ketika diperdagangkan sudah merupakan norma yang berlaku (hukum positif), namun faktanya penegak hukum masih saja salah menafsirkan juncto huruf dengan melakukan proses pidana terhadap tersangka terdakwa menggunakan guo, secara faktual dan aktual, kementerian perdagangan memberikan respon kepada masyarakat atas terjadinya kasus kriminalisasi dian dan randy. kementerian perdagangan mengeluarkan pernyataan melalui konfrensi pers bahwa pad tidak termasuk dalam jenis barang yang wajib disertai manual berbahasa indonesia pada tanggal juli serta telah memberikan surat otentik kepada penasihat hukum dian randy, penasihat hukum charlie sianida, namun faktanya terhadap calvin masih dilakukan penahanan oleh kejaksaan sejak juni hingga permohonan ini diajukan mahkamah konstitusi: bahwa kementerian perdagangan adalah satu satunya lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan dan pemegang amanat berdasarkan huruf untuk mengeluarkan kebijakan sebagai aturan pelaksanaan terkait petunjuk penggunaan (manual) produk telematika dan elektronika dalam bahasa indonesia. lalu kenapa para penegak hukum masih mengingkarinya dan berbeda penafsiran? terhadap fakta ini telah terjadi ketidakpastian hukum akibat tindakan penegak hukum yang menegaskan frasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku , maka dapat ditarik hubungan sebab akibat atau akar permasalahan terjadinya ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran yang menyebabkan kesewenang wenangan dan kriminalisasi terhadap perkara penjual pad adalah akibat adanya juncto huruf yang esensinya tidak memiliki kepastian hukum untuk diterapkan: bahwa keberadaan guo tidak relevan dengan tujuan pembangunan nasional. sehingga dengan sendirinya telah bertentangan dengan lima asas perlindungan konsumen yang dituangkan dalam dan penjelasannya yang meliputi, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. asas kepastian hukum dimaksud agar,hwa ketentuan juncto hurufmenurut prof., bahwa berdasarkan uraian atas, makaguo tidak sesuai dengan teori teori hukum pidana bahwa pembuat undang undang perlindungan konsumen yang telah merumuskan juncto huruf terkesan mengambil langkah pragmatis dengan melakukan kriminalisasi melalui guo. padahal dalam hukum pidana, terdapat asas bahwa sanksi pidana harus digunakan sehebat mungkin oleh masyarakat. penggunaan sanksi pidana hanya sebagai langkah terakhir (ultimatum rubidium), bahwa berdasarkan prinsip null crime, nella pena sine lege certa artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya aturan undang undang yang jelas . maka konsekuensinya adalah setiap rumusan perbuatan pidana harus jelas undang undangnya, tidak multitafsir sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum: bahwa juncto huruf bertentangan dengan asas lex certa. tersebut menimbulkan ketidakjelasan, ketidak pastikan, dan keraguan, atas terjadinya pembedaan (disparitas) antara penegak hukum kepolisian kejaksaan dengan kementerian perdagangan untuk menentukan apakah objek yang dapat dikenakan larangan dijual tanpa manual bahasa indonesia tersebut adalah seluruh barang, ataukah hanya barang barang yang diwajibkan ketika diatur kemudian oleh peraturan perundang undangan yang lain? bahwa bila kita baca dengan seksama lampiran permendagri telah jelas barang jenis pad tidak terdapat dalam jenis barang yang tertera. akan tetapi penyidik tetap saja melakukan penangkapan terhadap penjual pad yang tidak menyertai manual berbahasa indonesia. ini artinya penyidik memakai dasar penafsiran bahwa objek barang sesuai huruf adalah bersifat menyeluruh (menetralisir). maka jika penyidik konsisten terhadap kasus kasus pad yang ditangkapnya dan ada persamaan hukum, seharusnya tidak hanya pad yang wajib disertai bahasa indonesia ketika diperdagangkan, akan tetapi seluruh barang yang ada beredar masyarakat, harus pula memiliki manual bahasa indonesia ketika dijual. dan semua penjual barang harus ditangkap jika tidak menyertakan manual bahasa indonesia. sungguh penafsiran penyidik yang seperti ini bertentangan dengan nalar dan akal sehat kita, bahwa kementerian perdagangan sebagai institusi yang diberikan amanat dan wewenang untuk mengeluarkan suatu aturan mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia, maka peraturan yang dikeluarkannya menjadi hukum positif yang berlaku dan harus ditaati oleh penegak hukum. akan tetapi patut disayangkan penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, persidangan bahkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penjual pad tanpa manual bahasa indonesia, masih saja tidak menyesuaikan dengan permendagri bahwa atas adanya disparitas tersebut, mahkamah konstitusi sebagai penafsir undang undang dapat memberikan tafsir yang benar dan jelas sehingga menyadarkan penegak hukum agar tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya: bahwa iapun frasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam juncto huruf diartikan bahwa sanksi pidana diberlakukan setelah peraturan perundang undangan yang berlaku itu ada, pengertiannya begini: pelaku usaha dilarang memproduksi memperdagangkan jenis jenis barang yang akan ditentukan kemudian , terhadap argumentasi ini bukankah berarti sanksi pidana sebagaimana juncto huruf telah melanggar asas legalitas? terhadap seluruh barang yang ada dijual pasaran, namun belum ada aturan yang mengkategorikan wajib disertai manual bahasa indonesia, bagaimana mungkin sanksi pidana dalam sudah diberlakukan, sementara aturan tersebut masih harus diperbaharui dengan aturan aturan lain yang dibuat kemudian. hal ini tentunya bertentangan dengan asas non retroaktif mana peraturan pidana tidak boleh berlaku surut. juncto huruf sangat membingungkan dan membuka ruang penafsiran yang sangat luas, argumentasi ini ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya sanksi pidana sebagaimana juncto huruf menimbulkan kekacauan sehingga tidak sesuai dengan prinsip lex certa dalam membuat suatu peraturan pidana. terhadap kondisi ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum. sehingga sebaiknya sanksi pidana dalam guo ditiadakan sebelum adanya aturan lain yang lebih kompleks mengenai kewajiban pendaftaran penggunaan petunjuk penggunaan bahasa indonesia ketika diperdagangkan. bahwa terhadap subjek yang dilarang menurut juncto huruf juga tidak jelas sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. apakah sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menjual pad tanpa manual bahasa indonesia dapat dikenakan kepada perorangan? good none . huruf memang menggunakan istilah pelaku usaha . namun pelaku usaha yang dimaksud dalam huruf diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan. sehingga penafsirannya bertambah luas dan berbeda beda antara penegak hukum maupun para pakar, bahwa permendagri merupakan peraturan khusus spesifik berupa penjelasan lebih lanjut tentang larangan memproduksi dan atau memperdagangkan sebagaimana yang dimaksud dengan kata lain, permendagri merupakan pengaturan 'larangan memproduksi dan atau memperdagangkan' khusus untuk produk telematika dan elektronika. kesimpulan ini sesuai dengan judul permendagri yaitu. sedangkan pengaturan untuk barang lain (selain produk telematika dan elektronika) tidak diatur dalam permendagri subjek hukum yang multi tafsir bahwa permendagri mengatur bahwa 'subjek' yang diatur dalam permendagri adalah badan hukum (rechtpersoon) bukan orang perseorangan (natuurlijke persoon). kesimpulan ini dapat dicapai dengan pendekatan interpretasi sistematik, artinya, memahami suatu peraturan perundang undangan berdasarkan konteks dan keseluruhan dalamnya. berikut adalah beberapa contoh dalam permendagri yang bila dibaca secara sistematik membuktikan bahwa permendagri mengatur 'subjek' badan hukum dan bukan orang perseorangan. dalam huruf (a), permendagri hanya menyebutkan: importir adalah perusahaan. , produsen adalah perusahaan. , produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib. . atas menunjukkan bahwa 'subjek' yang diatur dalam permendagri adalah badan hukum, bukan orang perseorangan. bila ditilik dari segi address atau "subjek, maka kutipan kutipan diatas hanya dapat diberlakukan kepada badan hukum dan tidak mungkin diberlakukan kepada orang perseorangan. bahwa oleh karena juncto huruf membuka ruang penafsiran yang sangat luas mengenai subjek hukumnya maupun objek hukumnya yang masih menimbulkan perdebatan, penafsiran yang berbeda beda, maka ini telah bertentangan dengan asas lex certa dalam hukum pidana, dan asas kepastian hukum, bahwa selain itu, juncto huruf hanya menyebutkan misi atau larangan bagi pelaku usaha yang memproduksi memperdagangkan barang jasa tanpa petunjuk penggunaan bahasa indonesia dengan tidak melihat keharusan adanya pihak yang dirugikan dalam rumusan tersebut. dalam guo tidak menyebutkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. sehingga rumusan dalam guo kabur (obscure) mengenai siapa yang menjadi korban yang dirugikan, bahwa juncto huruf tidak sesuai dengan asas relevansi dalam hukum pidana. dari sudut pandang hukum pidana, bagi seorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan tidak relevan dengan suatu yang mensyaratkan adanya unsur niat jahat (mens rea) dalam suatu perbuatan tindak pidana (actus reus). perbuatan tidak memberikan informasi dalam bahasa indonesia tidak ada relevansinya dengan persoalan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi, sanksi dan koreksi dari sudut pandang hukum pidana, serta tidak ada unsur niat jahat dan perbuatan jahatnya. asas ini mendasari pada fungsi umum hukum pidana sebagaimana yang disampaikan oleh vos .hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan kelakuan yang tidak normal (.het strafrecht nicht tegen min meer abnormal gedragingen) : bahwa juncto huruf tidak sesuai dengan asas kepatutan . asas yang dalam hal menguji logika yuridis lebih mengedepankan rasa kepatutan yang berkembang tengah masyarakat. dalam perkara pad tidak patut seseorang dipenjara cuma lantaran tidak menyertai buku petunjuk bahasa indonesia ketika menjual pad. sungguh tidak patut timbul keresahan dan ancaman bagi masyarakat akibat tindakan represif aparat yang mempergunakan yang sebenarnya masih perlu diuji karena bertentangan dengan konstitusi dan norma norma masyarakat. sungguh fenomena penangkapan terhadap para penjual pad tanpa manual bahasa indonesia, tidak masuk akal sehat kita semua dan bertentangan dengan nurani keadilan: bahwa jika dilihat dalam sudut pandang ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif , yang menurut pandangan hidup masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tercela berdasarkan asas asas keadilan atau asas asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. maka perbuatan pelaku usaha menjual barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia tidak dapat dijatuhi pidana, sebagai contoh putusan mahkamah agung nomor kr tanggal januari dalam kasus hanyalah gunakan gula singkawang. selanjutnya buat apa sanksi pidana diadakan sebagaimana guo? guo tidak efektif jika diberlakukan. pelanggaran terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang jasa tanpa manual bahasa indonesia dapat menggunakan mekanisme luar pidana yakni dengan sanksi administrative atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum, bahwa syarat syarat membuat suatu aturan yang dapat dipidana kriminalisasi limiting principles) harus memperhatikan: menghindari penggunaan hukum pidana untuk pembalasan semata mata, menghindari korbannya yang tidak jelas, menghindari jika diberlakukan diperkirakan tidak berjalan efektif (unforceable),selain itu,aspirasi universal masyarakat beradab: bahwa pencantuman sanksi pidana sebagaimana juncto huruf dalam perspektif hukum pidana yang humanis::: hukum pidana harus rasional::. jika dilihat dari perumusan unsur unsur delik dalam juncto huruf yang ancaman pidananya maksimal (lima)idana. akan tetapi, adanya campur tangan negara dalam fungsi penegakan hukum pidana (in cast oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) rentan berbenturan dengan hak hak dan kebebasan kehidupan individu dalam hidup bermasyarakatpidana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang abuse power bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya. oleh karenanya peraturan peraturan yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum (due process law) melalui sarana penal yang saksinya adalah pidana, haruslah diatur secara ketat dan sedemikian rupa sesuai dengan teori teori ilmu hukum pidana serta uud sedangkan aturan berisi sanksi pidana yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu hukum pidana dan uud maka sudah selayaknya dihapuskan. bahwa akhir akhir ini marak terjadinya penangkapan oleh oknum kepolisian terhadap anggota masyarakat yang menjual barang berupa pad tanpa disertai petunjuk penggunaan (manual) bahasa indonesia. penangkapan tersebut telah menimbulkan keresahan dan penurunan aktifitas perdagangan elektronik telematika masyarakat. tindakan aparat tersebut tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam penjelasan umum alinea delapan undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut yang menyebutkan: undang undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional, . . bahwa penangkapan penangkapan tersebut dilakukan dengan cara yang janggal dan melanggar hukum. yakni oknum kepolisian berpura pura sebagai pembeli untuk menjebak pelaku. diantaranya dilakukan melalui media internet online, ataupun aparat mendatangi toko toko yang tersebar mall mall jakarta dengan menyamar sebagai pembeli untuk kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan. tahun penjara, bahwa perumusan larangan dalam guo tidak memenuhi syarat syarat pemidanaan antara lain: pertama, dari segi efektifitas, tidak efektif jika membuat aturan pidana yang sebenarnya tidak layak dikategorikan perbuatan yang harus dipidana. tidak efektif jika terlalu banyak membuat aturan yang melarang yang sebenarnya tidak layak untuk dilarang. cast juncto huruf yang dilarang adalah perbuatan tidak memberikan informasi , sedangkan hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan perikatan yang terdapat kebebasan berkontak sana. sehingga resiko yang akan terjadi sudah dapat diketahui sejak awal oleh konsumen sebelum terjadinya transaksi. jadi atau tidaknya transaksi adalah hak sepenuhnya dari konsumen sebagai pembeli. hubungan tersebut adalah hubungan kepercayaan yang tidak layak untuk dilarang apalagi dipidana, kedua, perumusannya juga sangat sumur karena masih harus mengacu pada frasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku . frasa ini menimbulkan sesuatu yang tidak pasti. ketentuan perundang undangan yang mana tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda beda sedangkan ancaman pidananya sebagaimana telah berlaku. faktanya penegak hukum terlebih dahulu menggunakan ancaman pidananya ketimbang harus menelusuri dengan cermat dan tepat frasa sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku tersebut . berdasarkan uraian atas bahwaguo bertentangan dengan asas persamaan muka hukum bahwa perbuatan yang dilarang dalam juncto huruf adalah: bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah bersifat privat (hubungan pribadi), bukan layaknya warga negara dengan instansi pemerintahan yang merupakan badan hukum publik. maka informasi atas petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia yang wajib diserahkan kepada konsumen dalam huruf adalah informasi yang bersifat privat (pribadi), bukan informasi publik . bahwa berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan informasi bersifat pribadi, memang merupakan hal yang penting dalam segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat. namun beberapa undang undang yang pemohon sebutkan bawah ini mengenai hak memperoleh informasi yang bersifat pribadi, tidak diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran atas tidak diberikannya hak untuk memperoleh informasi tersebut. diantaranya: hak pasien memperoleh informasi atas undang undang nomor tahun tindakan medis dan isi rekam medis tentang praktik kedokteran: pasien, sebagaimana dimaksud dalam mendapatkan isi rekam medis. keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar hak advokat untuk memperoleh undang udang nomor tahun informasi dalam menjalankan profesinya tentang advokat:keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar hak nasabah perbankan atas informasi undang undang nomor tahun kemungkinan timbulnya risiko kerugian tentang perbankan:rangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar hak setiap orang atas informasi undang undang nomor tahun kesehatan dan tindakan pengobatan tentang kesehatan:keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar bahwa benar hak atas informasi merupakan sesuatu yang sangat penting. akan tetapi jika diukur dari skala prioritas mana yang lebih penting dari keempat undang undang atas dengan kepentingan kewajiban pemberian informasi sebagaimana diatur dalam juncto huruf maka jawabannya: yang paling tidak penting adalah kewajiban pelaku usaha memberikan informasi petunjuk penggunaan berbahasa indonesia kepada konsumen sebagaimana dalam huruf apalagi sampai harus dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar karena tidak memberikan hak informasi petunjuk penggunaan bahasa indonesia kepada konsumen. sedangkan keempat hak informasi atas yang jauh lebih penting, tidak dikenakan sanksi pidana, bahkan hak informasi yang begitu penting bagi pasien karena menyangkut nyawa dan keselamatan dirinya, yakni hak pasien atas rekam medis, informasi atas tindakan medis, informasi kesehatan dan informasi tindakan pengobatan, ternyata tidak diatur dan tidak dikenakan sanksi pidana bagi para dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan hak tersebut kepada pasien: bahwauuk telah melanggar asas persamaan muka hukum sebagaimana dan uud guo menegaskan asas kebebasan berkontak menurut hukum perdata yang berlaku indonesia, kebebasan berkontak dapat disimpulkan dari ketentuan kuh perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, bahwa sumber dari kebebasan berkontak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tidaknya adalah kepentingan individu pula. dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontak, berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontak. tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sejawatnya. sepakat yang diberikan dengan paksa adalah contradiction interwikis. adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take leave bahwa dalam setiap transaksi perdagangan atau jual beli, pasti terjadi hubungan perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen bila calon konsumen setuju untuk membeli barang jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut: dalam kasus penjualan pad tanpa manual bahasa indonesia, bagaimana jika konsumen sudah tahu bahwa sebenarnya dalam dus (box) pad yang ditawarkan tersebut tidak dilampirkan buku petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia, lalu calon konsumen tetap saja setuju dan membeli pad tersebut? apakah negara harus terpidana pelaku usaha tersebut sendirian, padahal dalam kondisi terjadinya transaksi tersebut ada tindakan dan keturutsertaan, serta didasari atas keinginan konsumen? good none menurut hukum perjanjian indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. undang undang hanya mengatur orang orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam kitab undang undang hukum perdata: era globalisasi dan perdagangan bebas, persoalan bahasa asing bukan suatu yang menjadi penghalang untuk dilakukannya aktivitas perdagangan. kemajuan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi mudah. barang produk yang sekalipun tidak memiliki petunjuk penggunaan, dengan mudah dan cukup dimengerti dapat dipergunakan dengan hanya melihat wujud fisiknya dan selanjutnya mencobanya. pada keadaan tersebut, penjual pelaku usaha dapat menjelaskan kegunaan dan keadaan barang yang dia tawarkan guna meyakinkan calon pembeli konsumen, selanjutnya jika calon konsumen tersebut merasa yakin dengan produk yang akan dibelinya, maka pilihan keputusan akhir untuk jadi membeli atau tidak merupakan hak dari konsumen. artinya, terjadinya transaksi jual beli merupakan pilihan bagi konsumen. dalam keadaan seperti ini, maka yang berlaku adalah hubungan perikatan sebagaimana syarat syarat yang diatur dalam dan kuh perdata: sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana sebagaimana guo telah melakukan intervensi kepada hak privasi seseorang, dalam hal ini telah menegaskan asas kebebasan berkontak yang seharusnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya: bahwa dalam pokok permohonan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang yang diajukan pemohon.bertentangan dengan dan undang undang dasarperaturan menteri perdagangan republik indonesia nomorukti fotokopi surat kementerian perdagangan nomor spk sd tertanggal september yang ditandatangani oleh direktur jenderal standarisasi dan perlindungan konsumen. perihal pernyataan kementerian perdagangan terhadap perkara pad dan surat kementerian perdagangan nomor spk. sd tertanggal september yang ditandatangani oleh direktur pemberdayaan konsumen surat pengantar atas surat kementerian perdagangan nomor spk sd tanggal september bukti fotokopi surat kementerian perdagangan nomor spk. .tu tertanggal juli yang menerangkan dr. yusuf sofia, m.h., layak menjadi saksi ahli yang menerangkan bahwa pad belum termasuk produk yang wajib menggunakan buku petunjuk manual dalam bahasa indonesia. hal ini didasarkan oleh peraturan menteri perdagangan nomor tahun yang didalamnya telah tercantum (empat puluh lima) produk, bukti fotokopi surat dari box tertanggal juni yang menerangkan bahwa petunjuk penggunaan pad dapat dilihat dan diunduh melalui situs internet dengan alamat: tidak melengkapinya buku petunjuk bahasa indonesia tersebut, memang karena pihak apple tidak mengeluarkan buku petunjuk penggunaan pad dalam bahasa indonesia, karena indonesia berada bawah otoritas apple asia pasifik yang berkedudukan negara singapura: bukti fotokopi laporan polisi nomor lp x1 pmj dit reskrimsus tertanggal november bukti fotokopi surat perintah penyidikan nomor sp. dik x1 dit reskrimsus, tertanggal november bukti fotokopi surat perintah tugas nomor sp. gas x1 dit. reskrimsus, tertanggal november bukti fotokopi surat perintah penahanan tingkat penuntutan nomor ep sp. bukti fotokopi surat dakwaan nomor reg.perk.pdm jkt ps bukti fotokopi penetapan pengadilan jakarta pusat nomor pem. pid pn. jkt. pst, bukti fotokopi berita online yang berjudul panduan pad tak harus berbahasa indonesia tanggal juli melalui website petunjuk ipad tak harus berbahasa indonesia bukti fotokopi berita online yang berjudul randy dian tidak bisa dijerat konsumen tanggal juli melalui website: randy dan dian tidak bisa dijerat undang undang konsumen bukti fotokopi berita online yang berjudul penjual pad tak bisa dipidana karena manual book berbahasa inggris tanggal juni melalui website: bukti fotokopi berita online yang berjudul randy dan dian tak bisa dijerat dengan dua yang dibawakan jaksa tanggal juli melalui website: read randydian tidak bisa dijerat dengan dua yang dibawakan jaksa bukti fotokopi berita online yang berjudul pad yang dijual randy dan dian sah tanggal juli melalui website: pad bukti fotokopi berita online yang berjudul jaksa agung kritik jaksa kasus randy tanggal juli melalui website: jaksa agung heran selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli,rahmat baja bahwa hak atas ekonomi, dan sosial, dan budaya adalah melindungi proses privat yang terjadi antara warga negara dalam suatu negara. teori yang dikembangkan oleh hak ekonomi sosial budaya adalah mengenai respect, protect and fulfill. untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi. dalam kaitannya dengan kasus ini, undang undang ini yang tidak memisahkan antara ranah privat dan pidana. adalah hal yang sangat menyedihkan ketika negara lebih mengutamakan jalan terakhir yang lebih menekankan pada premium rubidium, bukan ultimatum rubidium karena undang undang perlindungan konsumen adalahkemudikemudian, dalam kovenan mengenai ekonomi, sosial, budaya menyatakan bahwa pihak pada kovenan berjanji untuk menjamin hak hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun. seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan, atau sosial kebudayaan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. yang terjadi adalah jual beli yang mewajibkan produk untuk berbahasa indonesia. bahwa sepanjang perjanjian telah mengikuti dan maka, perjanjian tersebut adalah sah, sehingga tidak ada intervensi negara, intervensi negara untuk mewajibkan para institusi senegara mengintervensi proses ini. dalam komentar umum tentang kovenan ekonomi, sosial, budaya. negara harus menjaga warga negaranya dari pihak ketiga yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. saya mengindikasikan bahwa pemerintah dan dpr melalui undang undang ini sedangkan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, dan hukum tentang hak cipta, dan yang lain lain. menurut ahli, mahkamah konstitusi sebagai senegara melakukan tugasnya untuk menjaga hak ekonomi, sosial, budaya yang diajukan oleh pemohon. bahwa kasus yang terjadi adalah kasus kasus yang sengaja untuk menjebak warga negara dalam melakukan proses jual belii. pokok permohonan pemohon pemohon dalam permohonannya menyatakan:, sehingga bertentangan dengan dan uud ketentuandan tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, sehingga bertentangan dengan uud ketentuanketentuantelah melanggar asas persamaan muka hukum sebagaimana dan uud ketentuanpadahal metode penyamaran dan penjejakan lazimnya digunakan terhadap pelaku kejahatan terorganisir seperti pengedar narkotika. metode tersebut tidak layak digunakan terhadap para penjual pad yang merupakan perorangan ataupun pedagang biasa dan bukan menjual barang haram seperti narkotika, karena dalam beberapa kasus faktanya pad tersebut diperoleh secara legal dan memiliki garansi resmi. bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, karena faktanya yang kerap kali dipakai penyidik untuk menjerat tersangka adalah juncto huruf padahal tersebut masih harus merger aturan perundang undang yang lebih khusus yakni(selanjutnya disebut permendagri yang nyatanya menurut peraturan tersebut pad belum termasuk barang yang diwajibkan menggunakan manual book dalam bahasa indonesia ketika diperdagangkan. inilah yang selalu dikesampingkan dan terus menerus dilakukan dalam beberapa kasus oleh penegak hukum, padahal penegak hukum seharusnya tahu hukum (ius curia novi). bahwa dari beberapa kasus, proses penyidikan kepolisian ditindaklanjuti pula oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap para tersangka terdakwa dengan memakai guo. bahkan salah satu perkara yang pemohon ketahui, seorang yang bernama wiki telah divonis bersalah menjadi terpidana atas dakwaan yang memakai guo pengadilan negeri jakarta pusat. berikut ini kasus kasus yang santer terdengar media, beberapa anggota masyarakat yang telah termakan akibat penyalahgunaan guo oleh oknum penegak hukum untuk menyerahnya, antara lain: kasus dian yudha negara dan randy lester samu samu kasus dian dan randy bermula ketika dian menawarkan buah ipad forum jual beli situs lantas, seorang anggota polisi dari polda metro jaya berpura pura menyamar sebagai pembeli dengan cara berkomunikasi lewat handphone, sms, dan black berry messenger. pada saat itu polisi yang menyamar meminta agar disediakan (sepuluh) unit pad. namun dian hanya menyanggupi (delapan) unit itupun karena ada penambahan (enam) unit lagijunctopemohonkegiatan, tugas dan fungsi pemohon sebagai badan hukum privat yang dalam hal ini adalah organisasi advokat indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang advokat. ketentuan juncto huruf bangsa dan negaranya. ketentuan juncto huruf yang menjadi subjek hukum adalah pelaku usaha, dimana pelaku usaha menurut angklain pelaku usaha, subjek hukum lain yang diatur dalam yakni konsumen dan pks. konsumen sesuai angkapks) sesuai angkasehingga pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh undang undang guo dan tidak ada hubungan sebab akibat (causal terbang) denga berlakunya undang undang guorlindungan konsumen sebelum pemerintah menguraikan penjelasan secara rinci atas materi muatan norma dalam yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, pemerintah terlebih dahulu menyampaikan latar belakang lahirnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum sebagai berikut:langsung.enmohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (constitutional review) terhadap ketentuan juncto huruf yang menyatakan: huruf undang undang nomor tahun tentang perlindungan konsumen: atas hal hal tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah merumuskan perbuatan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dalam rangka produksi, distribusi, perdagangan maupun promosi, yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan konsumenproduk barang dan jasa yang beredar masyarakat merupakan produk yang layak edar serta kualitas sesuai dengan informasi atas produk yang diperdagangkan. pelarangan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mematikan bisnis pelaku usaha, namun lebih cenderung untuk melarang pelaku usaha melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau peraturan perundang undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun. ketentuan huruf mengatur mengenai larangan pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau produk dengan harapan agar masyarakat atau konsumen masyarakat atau konsumen dan bagi pelaku usaha, petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia akan mencegah kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan konsumen. perumusan huruf dilatarbelakangi oleh tidak semua konsumen dalam negeri mengerti dan paham bahasa asing khususnya penggunaan bahasa inggris. memperhatikan kondisi tersebut, maka konsumen perlu dilindungi melalui pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia. pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia juga merupakan salah satu media untuk mendidik konsumen indonesia menjadi konsumen cerdas. pengaturan huruf untuk memberikan perlindungan kepentingan publik, untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik, pilihan kebijakanadanya intervensi pemerintah melalui regulasi yang dituangkan dalam 1999mengindikasikan bahwa pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia menjadi termasuk dalam ranah wilayah hukum publik yang bertujuan untuk melindungi konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. untuk memaksakan pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia yang merupakan perbuatan hukum diperlukan adanya sanksi penal bagi subjek hukum yang melanggarnya. perumusan sanksi penal yang tertuang dalam bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum atas implementasi huruf 1999dan untuk memberikan efek jera kepada subjek hukum yang melanggarnya serta merupakan upaya memberikan jaminan pemenuhan hak. menurut pemerintah ketentuan bertujuan untuk penegakan ketentuan huruf iv. tanggapan pemerintah terhadap keterangan ahli dari pemohon dan pemerintah pada persidangan mahkamah konstitusi tanggal januari pemohon menghadirkan (satu) ahli yaitu rahmat baja, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa, teori yang dikembangkan oleh hak ekonomi sosial budaya mengenai respect, protect, and fulfill (untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi), dalam kaitannya dengan kasus ini, ahli melihat bahwa yang tidak mengindahkan antara ranah privat dan pidana adalah hal yang sangat menyedihkan pada premium rubidium, bukan ultimatum rubidium karena merupakanahli mengindikasikan bahwa pemerintah dan dpr melalui uuk. terhadap keterangan ahli pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa perlindungan konsumen dalam 1999bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. bahwa 1999menjunjung tinggi hak hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. ketidak konsisten dalam penegakan hukum (legal enforcement) tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan suatu kebijakan hukum (legal policy) tidak mempunyai kekuatan hukum. dan bahwa tindakan perumusan norma dalam undang undang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya pada dasarnya adalah upaya perlindungan hak asasi manusia (fo protect) khususnya atas potensi pelanggarannya sebagaimana diatur dalam butir undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan uud amandemen ke ll. pemerintah mendukung keterangan ahli prof. dr. bernadette waluyo, sh., mh., cn., dan dr. eva anjani sulfa, sh., mengenai "kriminalisasi perbuatan perdata" yang ada dalam yang disampaikan pada persidangan mahkamah konstitusi tanggal januari mana pada kesempatan tersebut prof. dr. bernadette waluyo, sh., mh., pada pokoknya menyampaikan bahwa: ketentuan juncto huruf mengatur tentang perbuatan perdata pelaku usaha yang dapat mengalami proses kriminalisasi, sehingga pelaku usaha harus bertanggungjawab secara pidana. tindakan mengklar, disebut kriminalisasi perbuatan perdata. dari beberapa definisi, dapat disimpulkan inti dari kriminalisasi: ada perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan biasa yang sah legal tidak melanggar hukum. adanya proses berupa kebijakan hukum pemerintah yang menetapkan perbuatan yang sebelumnya sah legal tidak melanggar hukum menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum perbuatan pidana tindak pidana. alasan mengapa dalam diatur tentang kriminalisasi perbuatan perdata dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu: semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha,posisi konsumen selalu lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, khususnya dalam hal teknologi dan informasi produk. cara memberikan perlindungan kepada konsumen ada beberapa cara, antara lain:. berdasarkan kajian terhadap jelas bahwa dengan carayang mengatur tentang perilaku pelaku usaha lebih banyak dari pada yang mengatur tentang konsumen. filosofibarang atau jasa yang dihasilkanbarang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, bisa menimbulkan akibat tertentu bagi konsumen mulai dari kerugian materia. ketidak konsisten dalam penegakan hukumselanjutnya, pemerintah juga mendukung pendapat ahli lainnya yaitu dr. eva anjani sulfa, sh., mh, yang menyatakan bahwa fungsi dari ketentuan undang undang adalah fungsi penetapan norma, dan fungsi penciptaan norma. dalam hal ini 1999dilahirkan dalam kaitannya dengan fungsi penciptaan norma dimana diharapkan bahwa setiap individu warga masyarakat mampu berperilaku sebagaimana yang diharapkan dalam dapat dengan mudah memahami dan menggunakan sunya diharapkan orang akan menjadi patuh dan mentaati norma tersebut. mengenai pemahaman fungsi hukum pidana sebagai suatu bentuk ultimatum medium, dalam pembahasannya banyak disandingkan dengan asas oportunis. asas legalitas disamping memiliki fungsi melindungi juga memiliki fungsi lainnya,fungsi ini bukan hanya mengikat penuntut umum dalam mempertimbangkan penuntutan atas suatu perkara pidana, akan tetapi juga mengikat hakim dalam kaitannya dengan penjatuhan putusan pemidanaan. karakteristik dan kondisi masyarakat yang terus dari milik randy. transaksi dilakukan dian dan randy dengan polisi yang menyamar, pada tanggal november city walk, tanah abang, jakarta pusat. keduanya langsung ditangkap oleh polisi dan delapan unit tersebut langsung disita dengan memakai juncto huruf karena dian dan randy menjual pad tanpa disertai manual book berbahasa indonesia. ketika proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kejaksaan, dian dan randy ditahan. akibat penahanan tersebut, perkara ini menjadi ramai diberitakan media. banyak tokoh dan ahli yang berpendapat bahwa perkara dian dan randy tidak layak untuk diajukan. bahkan dari institusi kementerian perdagangan sendiri, menyatakan dengan tegas bahwa saat ini untuk produk pad belum termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi purna jual dalam bahasa indonesia . pernyataan tersebut telah dikemukakan melalui konferensi pers pada tanggal juli yang dilakukan kementerian perdagangan, dirjen standardisasi dan perlindungan konsumen. melalui persidangan akhirnya majelis hakim jakarta pusat menangguhkan penahanan dian dan randy. selama penahanan, dian dan randy telah mendekam ruang penjara selama (enam puluh) lima hari lamanya. saat permohonan uji materil ini diajukan mahkamah konstitusi, persidangan dian dan randy masih belum selesai dan diputus pengadilan negeri jakarta pusat. kasus charlie manapun sianida pada tanggal november charlie ditangkap karena menjual pad tanpa dilengkapi buku manual dalam bahasa indonesia. saat itu, charlie menjual pad dengan harga bervariasi sebanyak (empat belas) unit melalui tokonya mal ambassador jalan prof. dr. satrio, kuningan, jakarta selatan. tokonya didatangi dua perempuan yang berpura pura mengaku sebagai calon pembeli pad untuk anaknya. charlie pun melayani mereka dan memberikan penjelasan atas produk pad tersebut secara detail. belakangan, ternyata kedua perempuan tersebut adalah polisi dari polda metro jaya yang sedang menyamar dan menjebaknya. tak lama, polisi lainnya berdatangan. (empat belas) unit pad yang dijual tokonya lalu disita dan charlie langsung ditangkap. saat permohonan uji materil ini didaftarkan, perkara charlie masih berjalan pengadilan negeri jakarta selatan dan belum diputus. proses pidana terhadap charlie memakai juncto huruf berubah dari waktu waktu membuka peluang perubahan perasaan hukum dan keadaan masyarakat. oleh karenanya ajaran dasar penghapus pidana ditempatkan sebagai dasar pembesar yang menghapus sifat melawan hukum berdasarkan pandangan masyarakat. oleh doktrin yang berkembang dalam hukum pidana, halhakim berdasarkan ajaran ini pula, diharapkan secara bijak dapat memutus perkara dengan adil dan proporsional bagi perkara perkara yang ditanganinya. maka, disinilah fungsi ultimatum medium ditempatkan. berkaitan dengan permohonan yang diajukan pemohon dalam rangka pengujian maka permasalahan penggunaan 1999sebagai sarana instrumental dari penegak hukum bukan merupakan alasan yang tepat. ahli menyampaikan bahwa pandangan yang mendasari pemohon untuk mengajukan uji materiil 1999berdasarkan hukum pidana, pada dasarnya tidak tepat, karena: dimungkinkan perumusan undang undang secara umum, sebagaimana yang dirumuskan dalam, sifat melawan hukum materiil dalam fungsijunctoitu prof. dr. bernadette waluyo, s.h., m.h., dan dr. eva anjani sulfa, s.h., m.h., yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan bawah sumpah pada persidangan hari selasa, tanggal januari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: prof. dr. bernadette waluyo, s.h., m.h., huruf juncto menyatakan bahwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak rp. miliar. guo itu mengatur tentang perbuatan perdata dari pelaku usaha yang dapat mengalami proses kriminalisasi, sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab secara pidana. tindakan mengual disebut kriminalisasi perbuatan perdata. kata kriminalisasi berasal dari kata dasar kriminal yang dalam kamus besar bahasa indonesia berarti berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang undang pidana. sementara masih menurut kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. kriminalisasi (criminalisation) dalam bahasa inggris, diambil dari black's law dictionary adalah the instance making previously law full criminal usually passing statute. dari beberapa definisi yang telah dikemukakan atas, dapat disimpulkan inti dari kriminalisasi. yang pertama adalah ada perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan biasa yang sah atau legal, atau tidak melanggar hukum. yang kedua, ada proses berupa kebijakan hukum atau kebijakan pemerintah yang menetapkan bahwa perbuatan yang sebelumnya itu sah atau legal, atau tidak melanggar hukum, menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum atau perbuatan pidana, atau sering disebut tindak pidana. dari pengertian atas, jelas bahwa objek dari proses kriminalisasi bukanlah maupun lembaga tertentu, melainkan sebuah perbuatan. sehingga kriminalisasi bukan tindakan sewenang wenang untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga tertentu sebagai lembaga kriminal karena orang atau lembaga tidak bisa dikriminalisasikan. yang dikriminalisasikan adalah perbuatannya, itu pun masih harus didahului dengan dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut secara spesifik sebagai tindak pidana. alasan mengapa dalam 1999diatur tentang kriminalisasi perbuatan perdata,, dapat dikemukakan beberapa hal. yang pertama, semua pelaku usaha adalah konsumen. sebaliknya, tidak semua konsumen adalah pelaku usaha.yang kedua, posisi konsumen selalu lebih lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, khususnya adalah dalam hal teknologi dan informasi tentang produk. yang ketiga, cara memberikan perlindungan kepada konsumen itu ada beberapa cara, antara lain yang pertama dengannamun ada cara lain yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dengan mencantumkan dalam undang undang yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi. berdasarkan kajian terhadap jelas sekali bahwa cara untuk melindungi konsumen yang saya sebut terakhir, yaitu dengan mencantumkan dalan undang undang yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha. itulahdalam 1999yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha itu lebih banyak dibandingkan dengan yang mengatur tentang konsumen. filosofinya adalah bahwa kalau perilaku pelaku usaha ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan dan pelaku usahanya itu mentaati, maka barang jasa yang dihasilkan pada akhirnyaperlu dikemukakan sini bahwa 1999itu merupakan peraturan umum yang dalam beberapa bagian yaitu tercantum dalam huruf dan huruf akan diatur lebih lanjut atau sesuai dengan peraturan perundangan. barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha itu bisa menimbulkan akibat tertentu bagi konsumen mulai dari kerugian materii untuk tersebut. mengenai kriminalisasi perbuatan perdata itu dapat terjadi melalui dua cara. yang pertama adalah melalui proses legislasi. dalam satu dekade terakhir ini dalam proses pembuatan peraturan perundang undangan indonesia itu terdapat kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana yang secara teoritik memang harus dipandang sebagai upaya terakhir (ultimatum medium) dalam mengatur perilaku manusia dalam masyarakat sebagai sarana untuk menegakkan kaidah hukum kepercayaan. sebagai contoh adalah sanksi pidana dalam huruf 1999yang memberikan sanksi pidana bagi perbuatan perdata,, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. walaupun ini disadari, bahkan bisa dimaklumi sikap bangsa indonesia seperti dikemukakan atas nampaknya itu dilandasi reaksi yang berlebihan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memang telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian terbesar bangsa indonesia. lalu, cara yang kedua untuk melakukan kriminalisasi perbuatan perdata adalah selain melalui proses legislasi adalah melalui proses peradilan. yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana pada perbuatan yang sesungguhnya adalah perbuatan perdata murni yang juga terjadi dalam proses penegakkan hukum indonesia. dari apa yang dikemukakan mengenai sanksi pidana terhadap huruf dapat dinyatakan beberapa kesimpulan, yang pertama adalah bahwa kriminalisasi perbuatan perdata atau pengklasifikasian perbuatan perdata yang menurut peraturan perundangan bidang hukum kepercayaan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum menjadi suatu perbuatan atau tindak pidana melalui dua cara yang pertama adalah melalui proses legislasi dan yang kedua melalui proses peradilan. kesimpulan yang kedua adalah mengenai kedudukan 1999itu merupakan ketentuan umum. lalu yang ketiga bahwa ketidakkonsistenan dalam penegakkan hukum, itudr. eva anjani sulfa, s.h., m.h., ada sejumlah permasalahan yang utamanya ini berkaitan dengan penerapan atas atau pelanggaran sejumlah asas dalam hukum pidana. yaitu asas legalitas, asas lex certa, asas ultimatum medium, asas negative materiil wettelijk wet. dalam banyak literatur para penulis memberikan klaim bahwa maksim ini lahir dari pandangan seorang sarjana hukum jerman, yaitu van verbracht yang dikenal dengan teori psychology uangnya. berdasarkan teori tersebut verbracht menyatakan bahwa tujuan utama dari perumusan satu tindak pidana dan saksinya dalam satu aturan perundang undangan adalah sebagai sarana preventif guna mencegah perbuatan yang dianggap merugikan oleh anggota masyarakat. sekaligus membatasi ruang gerak penggunaannya untuk melakukan tindakan abuse power. ini ditujukan kepada penegak hukum. ada dua tujuan sebetulnya dari satu perumusan perundang undangan yang terkait dengan diberikannya sanksi pidana terhadap perbuatan itu. secara teoritis bahwa maksim ini kemudian melahirkan tiga asas utama dalam hukum pidana yaitu asas null crime sine lege, nulla pena sina crime, dan nulla crime sine lege. makna asas pertama yaitu null crime sine lege adalah bahwa satu tindak pidana harus ditentukan atas dasar aturan perundang undangan. indonesia hal ini dirumuskan dalam kuhp yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan satu ketentuan pidana dalam undang undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu. dari terjemahan dari susilo yang mengatakan bahwa dasar pemidanaan adalah undang undang. tetapi kalau kita mengacu kepada naskah asli dari rumusan ini dalam bahasa belanda yang menggunakan istilah istilah wetteliik bukan wet, maka yang dimaksud sini adalah perundang undangan, bukan undang undang. sehingga satu perbuatan harus dinyatakan dalam satu aturan perundang undangan. kita semua pasti paham makna ini karena menyangkut bukan hanya undang undang dalam produk legislatif, tetapi makna aturan perundang undangan dalam pengertian yang luas. alasan istilah istilah wefttelijk dan bukan wet, didasarkan pada pemikiran yang mengacu adenium les specialis derogat legi generali bahwa pada umumnya aturan perundang undangan khusus dan perundangundangan yang lebih rendah, memiliki fungsi yang lebih besar daripada aturan perundang undangan pada umumnya. makna aturan yang lebih besar yang dimaksud sini pada dasarnya adalah ketentuan ini lebih jelas dan lebih teknis sifatnya. oleh karena itu bisa dipahami bahwa lex specialis kemudian mengesampingkan legi generali. dalam hal ini fungsi dari ketentuan undang undang atau perundang undangan adalah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penetapan norma dan penciptaan norma. jadi, ketika satu perbuatan dirumuskan dalam satu aturan perundang undangan, kiranya kita dapat pahami bahwa tujuan dari perumus undang undang adalah kedua hal itu. undang undang perlindungan konsumen dilahirkan dalam kaitannya fungsi penciptaan norma, mana diharapkan bahwa setiap individu warga negara mampu berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh, sehingga dapat dengan mudah memahami dan menggunakan s aturan perundang undangan tersebut, diharapkan bahwa setiap orang akan patuh dan mentaati norma tersebut. terkait dengan asas lex certa, maka berdasarkan maksim itu makna lex certa adalah bahwa aturan undang undang harus cukup jelas, sehingga merupakan pegangan bagi warga masyarakat untuk memilih tingkah laku mana yang boleh dan tidak boleh, dan memberikan kepastian hukum kepada penguasa tentang batas kewenangannya. namun banyak sarjana, mulai dari yang klasik sampai dengan yang terkini barangkali, yaitu bekerja, basuki, yan merlin, hingga semester mengakui bahwa kesulitan kerap dijumpai oleh pembuat undang undang, tatkala merumuskan satu delik secara rigid. hal ini bisa terjadi bahwa satu jenis perbuatan yang kriminalisasi atau kriminalisasi yang hendak ditanggulangi hanya dapat digambarkan dengan cara yang sangat kabur. misalnya dalam kuhp adanya delik delik tertentu yang hanya disebutkan kualifikasinya saja. penganiayaan, hanya disebutkan barang siapa melakukan penganiayaan, tanpa secara detail dirumuskan apa itu penganiayaan. berdasarkan contoh itu jelas fungsi penjaminan atau kepastian hukum dalam norma tertulis dalam hal ini undang undang, telah menjadi jauh berkurang. itu kita pahami. namun harus diakui bahwa tipologi umum seperti ini tidak dapat dihindari. hal ini karena alasan yang sangat sederhana, yaitu adanya berbagai varian perilaku yang dapat dimasukan dalam rumusan substantif delik, sehingga pembuat undang undang tidak sanggup merinci lebih konkret semua perilaku yang bersangkutan itu. oleh karena itu hukum pidana membuka diri, mana norma norma yang kabur dan terbuka seperti yang diuraikan atas, yang dalam praktik peradilan harus dikonkretkan oleh hakim dalam ranah hukum pidana. oleh karena itu dalam hal ini, pemahaman tentang asas atau ajaran lex certa dalam kenyataannya tidak se rigid yang dituntut oleh pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perumusan undang undang perlindungan konsumen. mengenai pemahaman fungsi pidana sebagai satu bentuk ultimatum medium, dalam pembahasannya banyak disandingkan dengan asas oportunis. sebagaimana dikemukakan atas bahwa asas legalitas samping memiliki fungsi melindungi, juga memiliki fungsi yang laindalam hal ini yang dimaksud sini adalah penegak hukum. asas ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pelanggaran undangundang harus dituntut, makna asas tersebut. beberapa negara seperti jerman, aturan ini dipergunakan secara mutlak. sebaliknya, perancis, belgia, dan belanda sebagaimana suatu bentuk mekanisme atau sistem hukum yang banyak kita rujuk, asas null crime pena legal atau tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang undang, selalu diikuti oleh asas oportunis yang menentukan bahwa pemerintah, yaitu penegak hukum berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang undang untuk menuntut semua tindak pidana. karena alasan alasan oportunis, maka penuntutan dapat juga diabaikan. harus ada pembatasan kepentingan karena perkembangan yang terjadi dalam masyarakat perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi. oleh karena itu, pemahaman saya terkait dengan asas ultimatum medium ini berkaitan bukan, bukan berkaitan dengan bagaimana pencantuman satu sanksi atau rumusan sanksi dalam undang undang, tetapi lebih kepada penerapan hukum lapangan. tetapi tentunya dalam praktek juga penegak hukum kebanyakan melihat bahwa ruang untuk menggunakan oportunitasnya ini menjadi sangat sempit dikaitkan dengan hukum acara pidana. oleh karena itu, fungsi ultimatum medium sini tidak hanya mengikat penuntut umum dalam mempertimbangkan penuntutan seperti yang saya kemukakan tadi, akan tetapi juga mengikat hakim dengan kaitannya dengan penjatuhan putusan pidana. ini menegaskan penggunaan ultimatum medium dalam penerapan satu aturan pidana. karakteristik dan kondisi masyarakat yang terus berubah dari waktu waktu membuka peluang perubahan perasaan hukum dalam masyarakat. sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif dalam ajaran tentang dasar penghapus pidana atau strafuitsluitingsgrond dalam hukum pidana ditetapkan sebagai dasar pembesar yang menghapus sifat melawan hukum berdasarkan pandangan masyarakat. ini merupakan bentuk dasar penghapus pidana yang digunakan dalam upaya pembuktian dalam sidang pengadilan. jadi ini adalah dasar penghapus pidana yang berkembang dalam doktrin. hukum pidana tertulis tidak mengenal asas ini, oleh doktrin yang berkembang dalam hukum pidanaundang undang boleh mengatur tetapi masyarakat bisa saja berubah, tetapi ini harus dibuktikan dalam satu sidang pengadilan. oleh karena itu, tidak serta merta kita menganggap bahwa satu perbuatan yang dirumuskan dalam aturan perundang undang bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat. tidak menjadi alasan sebetulnya untuk mempermasalahkan rumusan undang undang. maka sini proporsionalitas dalam penggunaan sanksi pidana, proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi pidana saya kira lebih banyak berbicara kepada permasalahan penegakan hukum dari sekedar perumusan undang undang. maka sinilah fungsi ultimatum medium ditempatkan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam rangka uji materil undang undang maka permasalahan penggunaan undang undang perlindungan konsumen sebagai sarana instrumental dari penegak hukum bukan merupakan satu alasan yang ahli kira tepat. berdasarkan uraian atas maka pandangan yang mendasari pemohon terhadap uji materil undang undang perlindungan konsumen berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana. pada dasarnya tidaklah tepat karena dimungkinkan perumusan undang undang secara umum sebagaimana yang dirumuskan dalam undang undang perlindungan konsumen yang sifat melawan hukum materil dalam fungsi yangtidak bertanggal bulan desember yang diserahkan persidangan mahkamah konstitusi tanggal januari yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahudan terhadap uud adapun bunyi guo adalah sebagai berikut: huruf": kasus wiki siswanto kasus wiki bermula saat membantu menjual pad milik temannya. penjualan ditawarkan melalui forum jual beli dan ada pembeli yang menawar lewat telepon. namun, saat barang diantarkan pada juni oleh wiki dan temannya, keyword sugandi dalam pertemuan (cash delivery) hotel mulia, keduanya malah ditangkap karena pembeli adalah polisi. sang pembeli yang menyamar adalah penyidik anggota direktorat reskrimsus polda metro jaya. wiki ditahan sejak februari saat berkas dilimpahkan kejaksaan. selanjutnya, kasus ini bergulir pengadilan negeri jakarta pusat. wiki divonis (enam) bulan penjara pada akhir mei lalu oleh ketua majelis hakim pengadilan negeri jakarta pusat. majelis hakim menyatakan wiki bersalah atas dakwaan primaire penuntut umum dikenai juncto huruf menurut hakim, ipad yang dijual terbukti tidak memiliki manual berbahasa indonesia. kasus calvin calvin alias into, ditangkap oleh direskrimsus polda metro jaya dengan cara menjebak dan berpura pura menyamar sebagai pembeli. sebelumnya calvin menawarkan pad tersebut forum jual beli internet kaskus. sebelum pertemuan untuk bertransaksi, polisi yang menyamar menghubungi calvin lewat handphone. polisi hendak membeli unit pad dari calvin. awalnya ketika bertemu lobi hotel grand topic, calvin hanya membawa unit pad sebagai contoh. setelah ada persetujuan, polisi meminta (tujuh) unit lagi agar disediakan, jadi total ada (delapan) unit. setelah polisi meyakini pad tersebut tidak disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia, calvin langsung ditangkap. ketika proses penyidikan kepolisian calvin tidak ditahan, tetapi begitu berkas dilimpahkan kejaksaan, jaksa langsung melakukan penahanan terhadap calvin sejak juni hingga saat permohonan ini diajukan calvin masih ditahan rumah tahanan selembar dan menjalani persidangan pengadilan negeri jakarta barat. calvin dijerat dengan yang sama dengan dian dan randy, charlie, dan wiki dengan menggunakan juncto huruf selain kasus kasus tersebut atas, ternyata masih banyak lagi anggota masyarakat yang tersangkut proses hukum pidana akibat guo, yang tidak diketahui oleh umum. sebagaimana pernyataan kabid humas polda metro jaya pemohon beranggapan ketentuan bertentangan dengan dan uudsai28dalam permohonan pemohon tidak dikemukakan mengenai kerugian konstitusional pemohon atas berlakunya huruf dan pemohon hanya menyampaikan beberapa kasus tindak pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon telah terjadi upaya kriminalisasi kepada dian dan randy, wiki, serta calvin terkait dengan penjualan ipad yang tidak disertai buku petunjuk manual berbahasa indonesia. pada kasus tersebut menurut pemohon tidak terdapat konsumen yang sebenarnya karena proses pidana terjadi akibat polisi yang menyamar sebagai pembeli. (vide: permohonan hal menurut pemohon huruf dan undang undang guo membuka peluang bagi polisi bertindak terlampau jauh tanpa mengindahkan sarana non penal (non pemidanaan) yang dapat dilakukan dengan mekanisme complain, somasi teguran, dan sanksi administratif. (vide: permohonan hal angka menurut pemohonsehingga tidak perlu ada pemidanaan terhadap para pihak yang mengingkarinya. (vide: permohonan guo hal angka bahwa menurut pemohon huruf dan undang undang guo tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil (fair), rumusan delik pemidanaan dalam huruf dan undang undang guo berpotensi disalahgunakan secara sewenang wenang. ketentuan huruf dan undang undang. (vide: permohonan guo hal angka keterangan dpr, adanya hak dan atau kewenangan konstitusionalnyabersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya huruf dan yaitudialami oleh pemohon sebagai akibat berlakunya huruf dan undang undang guo, pemohon hanya mengemukakan beberapa kasus tindak pidana yang saat ini sedang diproses jakarta pusat mengenai penjualan pad tanpa disertai dengan buku petunjuk manual berbahasa indonesia, misalnya yang dialami oleh dian dan randy, wiki, serta calvin. berdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangannomor puu ii1 dan putusan perkara nomor puu vil. pengujian materiilujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan pembukaan undang undang dasar tahun salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan perekonomian. pembangunan perekonomian tidak terlepas dari globalisasi dan perdagangan bebas yaitu memberikan peluang berkembangnya dunia usaha untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang berkualitas. perkembangan dunia usaha hams tetap menjamin adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian mutu, jumlah, serta keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh dari perdagangan (dunia usaha), tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat (konsumen) dari kemungkinan adanya kerugian, dibentuk undang undang perlindungan konsumen.jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usahaagar produk barang dan jasa yang beredar masyarakat merupakan produk yang layak edar secara kualitas sesuai dengan informasi atas produk yang diperdagangkan. ketentuan huruf mengatur mengenai, dengan harapan agar masyarakat (konsumen)masyarakat (konsumen) dan bagi pelaku usaha petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia akan mencegah kemungkinan adanya tuntutan gugatan konsumen. kerugian masyarakat (konsumen) dimungkinkan terjadi dalam proses jual beli. dalam kepercayaan salah satu syarat sahnya persetujuan perikatan adalah suatu sebab yang tidak terlarang. jual beli barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan mengakibatkan jual beli menjadi tidak sah. terhadap hal tersebut negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara konsumen. dengan demikian hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa terjamin. hal inilah yang dimaksudkan dalam pengaturan untuk memberikan perlindungan kepentingan publik. untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik, pilihan kebijakan (legal policy)oleh karena itu dpr tidak sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa(vide: permohonan guo hal angka karena dalam perikatan terdapat satu unsur sahnya perikatan karena suatu sebab yang tidak terlarang. jika terdapat larangan atas jual beli yang akan dilakukan terhadap hal seperti itu dapat dikenakan penal (pemidanaan) sepanjang pengaturannya dalam undang undang terlebih dahulu ada sebelum perbuatannya (null delicatus pula pena sine praevia lege penari) bahwa menurut dpr, guo tegas mengatur mengenai adanyaaturan perundang undangan yang berlaku dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh pelaku usaha. oleh karena itu anggapan pemohon bahwa huruf dan undang undang guo bersifat kabur (tidak pasti), dan berpotensi multitafsir serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam uud adalah tidak tepat. bahwa menurut dpr, huruf dan undang undang guo, bangsa dan negaranya. selanjutnya menurut dpr tidak terdapat pertentangan antara huruf dan undang undang guo dengan dan uud berdasarkan penjelasanrepublik indonesia tahun1945.etap mempunyai kekuatan hukum mengikat. i2.5jjunctojuncto hurufterlebih dahuludalam permohonannya bertanggal oktober halaman dan perbaikan permohonannya bertanggal november juga pada halaman pemohon yaitu organisasi advokat indonesia oai) mendalilkan bahwa pemohon adalah badan hukum privat, yakni seperti yang tersebut dalam huruf mk. menimbang bahwa dari bukti bukti yang diajukan pemohon antara lain akta pendirian organisasi yaitu organisasi advokat indonesia oai) tertanggal februari nomor yang dibuat oleh ming biryani, s.h., notaris kabupaten bekasi, tidak ada bukti bahwa organisasi advokat indonesia oai, pemohon) adalah suatu badan hukum privat yang mempunyai harta kekayaan tersendiri secara pasti jumlahnya, sehingga dalil pemohon bahwa adalah badan hukum privat tidak terbukti, dan oleh sebab itu pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, menimbangkepada media pada tanggal juli yang menyatakan bahwa: kasus randy hanyalah salah satu yang polda tangani. pada ada lima kasus serupa. dari situ, polisi mengamankan barang bukti berupa pad berbagai kapasitas. polda metro jaya juga meringkus beberapa tersangka, antara lain ws, mm, cm, dan randy. adapun pada hingga bulan juni, tercatat ada enam kasus penjualan pad bermasalah. polisi pun mengamankan barang bukti berupa pad dari tiga tersangka yakni bf, alias dan rh. sisanya masih dalam pengembangan, ada pad yang dalam pengembangan. jadi, sebelum kasus randy, ada kasus yang sudah diproses. setelah dia pun ada lagi kasus seperti ini. ada juga yang p21 (berkas perkara telah lengkap). bahwa perbuatan penegak hukum yang telah salah menerapkan guo terus menerus dilakukan. padahal faktanya terdapat permendagri yang merupakan aturan khusus yang tidak mewajibkan penjual pad menyertai manual book bahasa indonesia ketika diperdagangkan. terhadap seluruh rangkaian proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan pidana bagi penjual pad guo oleh aparat penegak hukum, adalah didasari peradilan sesat atas penyalahgunaan dan penerapan hukum yang salah, serta merupakan tindakan sewenang wenang (abuse power) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. bahwa selain itu, guo kerapkali digunakan bagi oknum penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka terdakwa, karena tersebut ancaman pidananya maksimum (lima) tahun sehingga aparat memakainya sebagai alasan untuk menahan. padahal dengan melakukan penahanan didasari kesalahan penerapan hukum dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berarti telah melakukan penahanan sewenang wenang dan merupakan pelanggaran ham. bahwa fenomena sebagaimana diuraikan atas dapat terjadi akibat adanya sanksi pidana sebagaimana juncto huruf yang telah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan tersebut dalam memproses pidana sarana penal. bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum akibat keberadaan guo. guo mendasari penafsiran dan penerapan hukum yang salah oleh penegak hukum, serta membuat aparat penegak hukum dapat bertindak sewenang wenang. padahal jika ditafsirkan dan diterapkan secara benar, masihpada hari senin, tanggal dua puluhahmad fadli semadi ttd. maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas ada permendagri yang secara khusus mengatur sebagai hukum positif yang berlaku berdasarkan asas lex specialis logat lex generale. bahwa selain itu, sanksi pidana maksimum (lima) tahun penjara atau denda paling banyak rp. (dua milyar) terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa indonesia sebagaimana guo, adalah tidak sesuai dengan asas asas dan kaidah hukum pidana, yang mana hukum pidana mensyaratkan aturan ketat dalam pengkategorian suatu pidana (lex certa), yang juga harus mengutamakan prinsip prinsip ultimatum rubidium. oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea kelima pembukaan undang undang dasar maka segala bentuk ketidakadilan dalam haruspemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya dengan baik dalam menegakkabambang mawardi jabatan ketua umum dewan pimpinan pusat asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia dpp api) alamat jalan swasembada timur nomor tanjung priok, jakarta nama aren sitompul jabatan sekretaris umum dpp api alamat jalan swasembada timur nomor tanjung priok, jakarta nama h.m. fuad jabatan kepala bidang organisasi hukum dan otda dpp api alamat jalan swasembada timur nomor tanjung priok, jakarta berdasarkan surat kuasa bertanggal november memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., m.h. dan merlin, s.h., advokat dan konsultan hukum pada dr. muhammad amrun partners map) law firm, beralamat gedung persatuan guru republik indonesia pgri), jalan tanah abang iii nomor jakarta pusat, selanjutnya disebut sebagai . ahli dan saksi dari para pemohon, mendengar dan membaca keterangan dari pemerintah: mendengar keterangan ahli dan saksi dari pemerintah: mendengar dan membaca keterangan dari dewan perwakilan rakyat:dan januari pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut:selanjutnya, bukti adalah untuk menguji undang undang terhadapii.itu: setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.il. bahwa paddalamii.b. bahwa berkenaan tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana yang dimaksud dalam mk, yaitu: (a). adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud (b)hak dan atau kewenangan konstitusional seperti didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. ii.b.ra.,yatakan,. .g. penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang .il.il. rp. , . dengan demikian ada selisih antara kedua sistem pembayaran kontribusi sebesar rp. per metrik ton. throughput dari pbm yang terseleksi dalam tahun: ton rp. per metrik . ilustrasi berikut ini untuk aktivitas satu tahun: opp opt dermaga ret il. bahwa. sehingga ketentuan huruf pelayaran secara lengkap berbunyi: ".g. penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang", bukti fotokopi uud bukti fotokopi surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun bertanggal novemkeputusan menteri perhubungan nomor tahun bertanggal februari bukti fotokopi keputusan menteri perhubungan nomor tahun bertanggal agustus bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang pelayaran, bukti fotokopi peraturan menteri perhubungan nomor tahun bertanggal november bukti fotokopi instruksi presiden nomor tahun bertanggal maret:perusahaan bongkar muat indonesia api), bukti fotokopi surat persero pelabuhan indonesia cabang cirebon nomor hm. c cbn bertanggal februari bukti fotokopi berita acara kesepakatan rapat pembagian kerja pembongkaran batubara kapal) pelabuhan tanjung intan antara pt. pelindo iii persero) dan dpc api cilacap, bukti fotokopi surat keputusan center perhubungan nomor al phb bertanggal oktober bukti fotokopi surat dari pt. pelabuhan indonesia persero) nomor hm608 p1 bertanggal september bukti fotokopi surat dari pt. pelabuhan indonesia persero) nomor hm608 p1 bertanggal november bukti fotokopi surat dari dewan pimpinan wilayah api bandar lampung nomor api lpg bertanggal september bukti fotokopi surat dari dewan pengurus cabang cirebon api nomor dpc.api xi bertanggal november bukti fotokopi tally sheet discharge loading terminal i i ii pt. persero) pelabuhan indonesia cabang tanjung priok: bukti fotokopi surat pernyataan organisasi dan keanggotaan api:, selain itu, pemohon juga mengajukbawah sumpah dalam persidangan tanggal maret dan juni serta satu orang ahli atas nama dr. maruarar siahaan, s.h. yang menyerahkan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah pada tanggal maret masing masipelayaran mengatur mengenai kegiatan pengusahaan pelabuhan. pelayar, yang dilakukan oleh pt. pelindo telah diatur dalam pelayaran mengenai badan usaha pelabuhan, sedangkan pelayaran menyatakanterdapat masalah pemberian jasa dalam pelayanan dan penyediaan, sehingga apabila dihubungkan dengan huruf pelayaran menjadi tidak relevan sama sekali. pt. pelindo seharusnya memfasilitasi agar perusahaan perusahaan dapat melakukan pelayanan jasa pelabuhan bukan sebaliknya, dalam perumusan huruf pelayaran seharusnya ada frasa, penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang . apabila tidak ada, maka ada tendensi pelanggaran ham yang diatur dalam uud yaitu kepastian hukum bagi pelaku bongkar muat barang, kegiatan bongkar muat yang dikuasai oleh pelindo dari hulu sampai hilir akan menciptakan monopoli sehingga bertentangan dengan uud yang mengenai harus diatur secara demokratis dengan usaha bersama , dari segi pembentukan perundang undangan huruf pelayaran tidak memenuhi asas asas yang baik dalam peraturan perundang undangan" (beginselen van behoorlijk regelgeving) khususnya mengenai zuidelijk terminology, yaitu terminologi yang tidak jelas sebagaimana tertuang dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan: keterangan ahli capt. riyanto selain badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional dapat juga melakukan kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikan, kegiatan bongkar muat barang dari dan kapal yang mana dalamnya terkandung pengertian sewa during, cargo during, receiving, dan delivery, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk itu. samping itu, disebutkan pula dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional untuk barang tertentu.demikianpulatersebut atas, mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan perkara guo. il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon il. bahwa pemohonperusahaan bongkar muat (sesuai registrasi bulan november sebagai wadah berhimpunnya perusahaan bongkar muat pelabuhan seluruh indonesia.gupelayaran: sesuai dengan analogi hirarki peraturan perundang undangan, lex superior derogat legi inferior, surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun jika bertentangan dengan keputusan menteri perhubungan nomor tahun maka batal demi hukum: huruf pelayaranundang undang nomor tentang pelayaran, merupakan upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi dalam ministra nasional dan internasional sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha serta otonomi daerah maupun akuntabilitas penyelenggara negara. upaya demikian dimaksudkan dalam kerangka lebih memungkinkan pencapaian tujuan nasional yang tetap berorientasi pada pancasila dan uud antara lain untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan mengukuhkan kedaulatan negara: dasar hukum konstitusi yang relevan yang dirujuk adalah dan uud masing masing tentang indonesia sebagai negara kepulauan dan sistim perekonomian nasional yang bertumpu pada demokrasi ekonomi yang didasarkan pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, terutama penguasaan negara yang dilakukan pada cabang cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. prinsip dan norma konstitusi dalam uud dengan tujuan bernegara yang dimuat dalam alinea keempat pembukaan uud harus merupakan landasan kebijakan dan politik hukum untuk membangun negara dan bangsa: yang berada bawah paragraf "kegiatan pengusahaan pelabuhan, yang terdiri dari (empat) bunyinya secara relevan dikutip sebagai berikut:,bongkar muat barang, masalah utama yang dipersoalkan dalam pengujian ini, apakah implementasi ketentuan tentang pelayanan jasa bongkar muat barang sebagai bagian dari penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang merupakan bagian dari kegiatan segmen usaha persero) pelabuhan indonesia, dengan mana sesuai dengan nomor tahun setiap perusahaan bongkar muat yang akan melakukan kegiatan bongkar muat barang pelabuhan harus mengajukan surat permohonan kerja samauji konstitusionalitas norma huruf dari sekian banyak yang dijadikan ukuran konstitusionalitas norma yang diuji, terlebih dahulu akan dikemukakan uud yang memberi instruksi untuk melakukan penguasaan atas sektor sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang menjadi dasar bagi negara pemerintah melakukan penguasaan tersebut: jelas bahwa kegiatan bongkar muat barang pelabuhan, bukan merupakan salah satu dari bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya, yang disebut oleh sehingga dari sisi jenis atau objek yang diperintahkan konstitusi dikuasai negara tidak termasuk kegiatan jasa bongkar muat barang: sebagai cabang produksi yang penting bagi negara karena merupakan bidang yang strategis dalam mewujudkan wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional dalam sistem transportasi nasional, khususnya barang, maka jasa bongkar muat barang memang sangat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi nasional, penguasaan negara atas cabang produksi penting menguasai hajat hidup orang banyak dalam pembentukan pelindo berdasarkan nomor nomor nomor dan nomor tahun sebagai pengelola pelabuhan, nomor tahun telah dijadikan dasar hukum izin usaha bongkar muat bagi pelindo sendiri pelabuhan dimana pelindo berada, dan sekaligus dianggap sebagai bagian dari implementasi tahun pt. pelindo sebagai penyelenggara pelabuhan melakukan praktik monopoli kegiatan jasa bongkar muat barang, dengan memasukkan usaha bongkar muat barang sebagai salah satu segmen usahanya yang menyebabkan tergusurnya pbm yang sudah ada sejak lama, padahal usaha pokoknya hanya meliputi pelayanan jasa kapal (jasa labuh, jasa penundaan, jasa tambat), pelayanan jasa barang (jasa dermaga, jasa penumpukan barang, jasa peti kemas) serta jasa terminal (penyediaan peralatan bongkar muat), penguasaan negara atas cabang cabang produksi penting dan strategis, yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai mana diamanatkan uud dapat digambarkan secara jelas dari matriks berikut: matriks cabang produksi sda yang dikuasai negara menurut uud no) gema prtiaiton wengusitlsrilicup diisi began negara orang banyak negara strategis hidup menguasai hajat hidup tidak penting bagi negara dikuasai sama tidak menguasai hajat tidak penting bagi negara tidak dikuasai area magang tok (oa dikuasai dalam bumi air dalam sumber kekayaan berupa "berupa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya", penguasaan negara sebagai pemilikan publik oleh kolektivitas rakyat dikonstruksikan oleh uud sebagai mandat untuk mengadakan kebijakan (beleid), tindakan pengurusan (benturan), pengaturan (reguler), pengelolaan (beheeren) dan pengawasan (toezichthouden), sebagaimana telah ditafsirkan oleh dalam putusan perkara nomor puu dalam bidang sumber daya alam demikian itupun, konsepsi penguasaan negara yang dirumuskan toh juga tidak menutup ruang bagi persaingan (kompetisi) dan penanaman modal asing, asal kedua hal tersebut tidak mengesampingkan kedudukan negara sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan kebijakan, sehingga tetap dapat melaksanakan mandat "penguasaan negara": dari tolok ukur penguasaan negara sebagaimana menjadi materi muatan uud jasa bongkar muat barang, bukanlah cabang produksi yang memenuhi salah satu kriteria tersebut, baik dilihat dari sisi penguasaan hajat hidup orang banyak, maupun sifatnya yang strategis bagi negara dalam arti pelaksanaan tugas pokoknya. oleh karena bidang kegiatan demikian bukan berada dalam ruang lingkup dan uud maka amanat yang menyangkutdan menjaga keseimbangan ekonomi nasional, amanat uud hanya member kewenangan bagi negara untuk melakukan tindakan kebijakan (beleid) pengaturan (reguler), pengawasan (toezichthouden), dalam kerangka memberi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perusahaan bongkar muat dalam melaksanakan jasa bongkar muat, sifat monopolistik pelindo dalam usaha jasa bongkar muat barang dalam bentuk pengurusan (benturan) dan pengelolaan sendiri (koheren), sebagaimana yang dilakukan sekarang berdasarkan huruf tidak memberi ruang bagi keikutsertaan swasta secara efisien, dalam prinsip kebersamaan dan berkeadilan untuk memberi lapangan pekerjaan bagi rakyat dalam rangka pemenuhan hak untuk hidup dan hak untuk memperoleh pekerjaan untuk warga negara. persaingan sehat dan efisiensi dalam bidang jasa bongkar muat, merupakan keniscayaan, sedangkan pelindo tidak akan bertindak sebagai operator sendiri atau bertindak seolah olah sebagai pelaku dan penyelenggara jasa bongkar muat tersebut sendiri, meskipun hanya sebagai dalih untuk memperoleh dasar bagi pemungutan biaya biaya supervisi dan kontribusi pelayanan bongkar muat, yang juga tidak sesuai dengan pos tarif jasa kepelahunan baik tentang, jenis dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang ditentukan: berdasarkan uraian dan argumentasi atas, huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran, tidak sesuai dengan amanat uud sebagai mana telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi, dan uud tersebut dipandang inkonstitusional secara bersyarat, jikalau diterapkan sebagai dasar bagi kegiatan usaha pt. pelindo dibidang jasa bongkar muat barang, dan bukan dalam arti regulasi, pengawasan dan perizinan. bidang usaha tertutup dalam kebijakan pemerintah sebagai implementasi kebijakan dan prinsip konstitusi dalam uud diatur bidang bidang usaha yang terbuka dan tertutup bagi penanaman modal dalam nomor tentang penanaman modal, yang didelegasikan kepada presiden sebagai kepala eksekutif untuk menentukan bidang bidang usaha tersebut. bidang bidangnomor tahun menentukan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal ditetapkan dengan peraturan presiden. berdasarkan delegasi kewenangan demikian peraturan presiden nomor tahun sebagaimana diubah dengan peraturan presiden nomor tahun tidak menunjukkan bahwa jasa bongkar muat barang pelabuhan, merupakan bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal, sehingga dengan demikian tafsir yang benar atas uud tidak membenarkan pelindo mengusahakan sendiri usaha jasa bongkar muat barang pelabuhan secara monopoli. jikalau hal demikian terjadi, dan didasarkan pada peraturan yang lebih rendah sebagai tafsir dan implementasi terhadap huruf nomor tahun hal demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan uud kesimpulan. pendiri republik indonesia, juga memberi kesempatan secara luas pada pihak swasta untuk ikut dalam kegiatan ekonomi, dimana. oleh karenanya,yangelindo, melainkan dibuka untuk penanam modal atau pengusaha yang bergerak bidang tersebutelindo seyogianya hanya meliputi regulasi, pengawasan, dan lisensi: berdasarkan pandangan atas, huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran,, keterangan saksi sidik hartono sejak pelayaran ada,, yaitu untuk perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan menyediakan tenaga kerja bongkar muat, menyediakan peralatan, membayar pajak, membayar pegawai, dan biaya biaya yang lainulir atau dokumen perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat harus memakai formulir nya pelindo, pelindo sudah punya unit unit yang berdiri dan memakai izin bongkar muat seperti multipurpose terminal: tanjung priok terdapat tiga terminal, yang mana perusahaan bongkar muat yang tidak lolos seleksi oleh pelindo kalau bekerja, harus menunjuk salah satu dari terminal tersebut, tetapi semuanya harus membayar dulu, menimbang bahwa terhadap permohonanpokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon adalah pengurus dewan pimpinan pusat asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia dpp api) yang merupakan organisasi profesi dari perusahaan perusahaan bongkar muat indonesia, dan. phb tanggal oktober tentang asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia, sehingga api dapat mewakili kepentingan konstitusional para anggotanya, undang undang nomor tahun tentang pelayaran menetapkan (dua) kelompok bidang usaha yaitu tentang usaha jasa terkait dengan angkutan perairan dari beberapa sub bidang usaha, yang salah satunya adalah usaha bongkar muat barang, yang dilakukan oleh perusahaan bongkar muat pbm), danlainnya dengan kepelabuhanan dan dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan bup) yang penyelenggaraannya adalah pt. persero) pelabuhan indonesia pt. pelindo):. para pemohon menganggap surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun sangat keliru memasukkan segmen usaha kegiatan bongkar muat barang sebagai segmen usaha pt. persero) pelindo ii, iii dan iv. karena peraturan pemerintah tentang pendirian pt. persero) pelindo il, il, dan tidak mengatur kegiatan jasa bongkar muat sebagai kegiatan pt. persero) pelabuhan indonesia.: permasalahan bagi perusahaan bongkar muat pbm) adalah bahwa pt. pelindo berdasarkan pendiriannyat. pelindo dan kegiatan bongkar muat tersebut tidak memenuhi ketentuan undang undang nomor tahun tentang pelayaran," pt. pelindoundang undang nomor tahun tentang pelayaran, para pemohon menyatakan sekalipun ada masa transisi tahun bagi pt. pelindo untuk melakukan penyesuaian izin sesuai undang undang nomor tahun tentang pelayaran, tetapi praktik lapangan memperlihatkan pt. pelindoyang disyaratkan dalam juncto undang undang nomor tahun tentang pelayaran. sesungguhnya pt. pelindo tidak dapat menjalankan kegiatan bongkar muat berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun melainkan hanya perusahaan bongkar muat saja. pt. pelindo telah bertindak melebihi kewenangan dengan melakukan seleksi terhadap perusahaan bongkar muat tanpa menyertakan dpp api. dengan demikian, pt. pelindo menjalankan fungsi sebagai operator dan sekaligus sebagai regulator sebagaimana ketentuan undang undang nomor tahun yang telah dicabut dengan undang undang nomor tahun bahwa jika pt. pelindo tetap diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang sebagaimana diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran, maka praktik monopoli yang selama ini dilakukan oleh pt.s.e. tahun tentangyang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi,konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaransecara singkat dapat pemerintah sampaikan bahwa ketentuan pasai huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran tidak menghilangkan hak konstitusional para pemohon untuk melakukan kegiatan bongkar muat, sebagaimana telah diatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang pelayaran, selain itu menurut pemerintah apa yang dialami oleh para pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas pemberlakuan materi muatan norma undang undang nomor tahun tentang pelayaran, akan tetapi terkait dengan implementasi merasionalisasi lapangan antara para pemohon dengan badan usaha dalam kaitannya dengan aspek bisnis (pelaku usaha pelabuhan): berkaitan dengan materi muatan norma tersebut atas'kan dalam ha!ndang undang dasar negara republik indonesia tahun pemerintah berpendapat, bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran mengatur mengenai kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barangnomor tahun tentt. persero)huruf dan undang undang nomor tahun tentang pelayaran,sama yang harmonis dan saling menguntungkan dalam rangka menunjang pembangunan nasional... ill. kepentingan dan kerugian konstitusional pemohon il. kepentingan hukum pemohon ii.andang undang dasar negara tahun adalah tidak benar, karena undang undang nomor tahun tentang pelayaranara pemohon tentang ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang dan iv, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon kurang memahami secara utuh ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran karena ketentuan dalam surat edaran menteri perhubungan nomor se. tahun tidak ada kaitannya dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran. ketentuan surat edaran menteri perhubungan nomor se.nomor tahun tentperaturan pemerintah nomor tahun tentang kepelabuhanan. dari uraian atas, anggapan para pemohon bahwa ketentuanse. tahun secara hukum tidak berlaku lagi. ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran memberikan hak. dengan demikian, ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terhadap keinginan para pemohon akan adanya penafsiran baru dengan menambahkan kata "fasilitas", pada huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak mempunyai pemahaman yang utuh terhadap huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran, karena hal tersebut justru akan melahirkan ketentuan yang berlebihan dengan ketentuan normatif lainnya. ketentuan mengenai. penyediaan fasilitas untuk kegiatan bongkar muat telah diatur dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran." dan huruf undang undang nomor tahun tentara pemohon tidak dapat dijelaskan secara faktual dan potensi kerugian konstitusional para pemohon tidak ada relevansinya terhadap ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran. dengan perkataan lain, parakonstitusional atas ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut: berdasarkan uraian yang telah dikemukakan atas, maka pemerintah berpendapat: bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan sama sekali tidak mengurangi hak konstitusional ataupun membatasi ruang gerak dari para pemohon untuk berusaha, karena kedudukan konstitusionalnya telah diakui dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran, bahwa ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku tanpa harus dilakukan penafsiran baru maupun penafsiran konstitusional bersyarat (conditional constitutional)nyaahli pemerintah ir. sumardi pelayaran disusun dan dilaksanakan untuk membangun kerangka situasi dan kondisi perekonomian depan melalui penataan dan pemantapan jalannya aktivitas angkutan maritim, atau angkutan laut, beserta industri jasa kepelabuhanannya:pelayaran baik karena menempatkan badan usaha pelabuhan dalam posisi yang strategis, posisi ini tepat sekali sebagai respon antisipasi masa depan. dalam pelayaran,pelayaransudut pandang yang kedua yaitu: pada kenyataannya, kegiatan bongkar muat barang itu terkait langsung dengan lokasi mana kegiatan tersebut dilakukan yaitu terminal. sedangkan terminal terminal yang ada pelabuhan pelabuhan yang diusahakan secara komersial sekarang ini, memang sudah sejak lama dikuasai atau dikelola oleh pt. pelindo. oleh karena itu, dengan sendirinya merupakan konsekuensi yang logis bahwa pt.karena menguasai terminal dan juga menguasai alat dan peralatannya, oleh karena itu, persoalannya bukan pada apakah huruf pelayaran: keterangan informandum ir. alfred natsir direktur utama pt. pelindo iv) penyelenggaraan pelabuhan yang semula bentuknya hanya operating port saja dengan pelayar:: untuk dapat mengetahui perbedaan dan persamaan antara terminal operator dan perusahaan bongkar muat, ada empat indikator implementasinya selama ini, yakni jasa pelayanan barang, lokasi kerja, investasi dan kepemilikan aset, dan yang terakhir ialah perizinan dan tanggung jawab: sebelum adanya pelayaran, ada tiga hal yang menjadi dasar atau landasan pt. pelindo melaksanakan kegiatan bongkar muat, yaitu: sebagai konsekuensi menjadi penyelenggara pelabuhan, surat izin usaha perusahaan bongkar muat, dan pt. pelindo juga menjadi atau masuk keanggotaan dalam asosiasi perusahaan bongkar muat, pasca pelayaran, ada dua persyaratan yang diperlukan terminal operator untuk dapat melaksanakan kegiatan bongkar muat, yaitu izin sebagai badan usaha pelabuhan dan perjanjian konvensi dengan otoritas pelabuhan: saksi pemerintah bay hasan bongkar muat barang dari dan kapal meliputi stevedoring, cargo during, dan receiving delivery, peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung priok nomor tahun tertanggal april tentang tata cara pelayanan kapal bongkar muat barang pelabuhan tanjung priok mengatur bahwa pelaksana bongkar muat adalah perusahaan bongkar muat atau badan usaha pelabuhan yang telah memiliki izin untuk itu, mekanisme pelaksanaan atau penunjukan perusahaan bongkar muat dilakukan, pertama, apabila kondisi angkutan bersifat linear term, maka yang berhak menunjuk adalah perusahaan pelayaran. kedua, untuk kondisi angkutan fee in out service atau bios term yang menunjuk bongkar muat adalah pemilik barang, adapun kekhawatiran dari perusahaan bongkar muat terkait dengan adanya konstribusi yang bersifat business business, yang dilaksanakan berasaskan dalam suatu kesepakatan antara perusahaan bongkar muat dan pengelola terminal: i2.5j)pelayaranmateril." hak dan atau kewenangan konstitusional yang dianggap pemohon dirugikan dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang pelayaran menurut pemohon, ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran yang menyatakan bersifat diskriminatif terhadap pelaku ekonomi dan dianggap bertentangan dengan dan uud adapun kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon pada pokoknya yaitu: bahwa, pemohon beranggap, sehingga terkait dengan huruf pelayaranbongkar muat barang dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan dimaksud. menurut pemohon ketentuan huruf pelayaran memiliki potensi munculnya monopoli usaha di(vide: permohonan guo hal. bahwa, menurut pemohon dengapelayartongkatan(vide permohonan guo hal. bahwa, pemohon beranggapanpelayaran, maka praktik monopoli yang selama ini dilakukan oleh persero)tahun dengan demiki(vide permohonan guo hal. pemohon beranggapan ketentuan huruf pelayaran bertentangan dengan dan uud'"': uud yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"dihadapan hukum":uud yang berbunyi"mmii.a. bahwa undang undang nomor tahun menetapkan dua. ii.a. bahwa ketentu, dan (buktimsebagaimana dikemukakan dalam permohonannya, pemohon adalah pengurus dewan pimpinan pusat asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia dpp api), yang. menurut pemohon api bertujuan untuk,api menurut pemohon3014 phb tanggal oktober tentang asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia, sehingga menurut pemohon, api dapat mewakili kepentingan konstitusional para anggotanya, menurut dpr, pemohon selaku wakil dari api sesungguhnya tidak terhalangi dan tidak berkurang hak konstitusionalnya dalam melakukan kegiatan bongkar muat barang dengan berlakunya ketentuan huruf pelayaran, oleh karena jika mencermati substansi" tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan kerugian yang didalilkan oleh pemohon: dalam permohonan guo, sebenarnya yang dipersoalkan pemohon adalah bahwa melalui pengaturan dalam surat edaran menteri perhubungan nomor se. tahun tanggal november tentang pengesahan kegiatan bongkar muat oleh pt. persero) pelabuhan indonesia, maka setiap perusahaan bongkar muat yangterhadap dalil pemohon tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah karena terbitnya surat edaran menteri perhubungan nomor tahun sehingga dpr berpandangan bahwa hal ini bukan persoalan konstitusionalitas norma huruf pelayaran, tetapi merupakan penerapan suatu norma dalam operasionalnya, berdasarkan pandangan tersebut, dpr memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, untuk menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijkeverklaard): namun apabilail pelayaran, pengujian materiil undang undang nomor tahun tentang pelayaran (untuk selanjutnya disingkat pelayaran)pelayaran,elayaran yang merupakan satu kesatuan sistem, terdiri dari angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. oleh karena itu, pelayaran sebagai satu kesatuan sistem tersebut, dalam pembinaannya dilakukan oleh pemerintah yang mencakup pengaturan, pengendalian dan pengawasan. pembinaan yang terkait dengan pengaturan, pemerintah selaku regulator dapat menetapkan kebijakan umum dan teknis mengenai standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. bidang pengendalian, pemerintah memberikan arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi serta bantuan teknis bidang pembangunan dan pengoperasian. sedangkan dalam hal pengawasan, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukantindakan korektif dan penegakan hukum, pelayaran disusun berdasarkan pada pilar utama yaitu pertama,angkutan perairan: kedua, kepelabuhanan, ketiga, keamanan dan keselamatan pelayaran: dan keempat, perlindungan lingkungan maritim. selain itu, pelayaran telah memisahkan secara tegas antara fungsi regulator yang dilakukan oleh pemerintah, dan operator pelabuhan salah satunya dilakukan oleh pt. persero) pelabuhan indonesia pelindo), sehingga dengan pemisahan fungsi ini dapat mendorong minat dan peran serta swasta dalam upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat (fair competitiveness) dan terwujudnya. terkait dengan pengaturan penyelenggaraan kepelabuhanan, pelayaran telah memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan peran serta kepada pemerintah daerah dan swasta secara proporsional sesuai dengan kewenangannya yang diberikan ketentuan peraturan perundang undangan dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. badan usaha pelabuhan yang bertindak sebagai salah satu operator pelabuhan adalah pt. persero) pelabuhan indonesia pelindo). dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan adanya praktik monopoli dalam menyelenggarakan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pt. persero) pelabuhan indonesia pelindo) sama sekali tidak terbukti: mencermati substansi yang terkandung dalam huruf pelayaran dapat dipahami, bahwa ketentuan huruf pelayaran tidak mengatur mengenai perizinan bongkar muat melainkan mengatur jenis kegiatan berupa penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat. ketentuan yang mengatur perizinan kegiatan bongkar muat tersebut diatur dalam ketentuan dan pelayaran. sehingga apabila pemohon dalam memahami pelayaran secara sepotong sepotong atau parsial tentu akan menimbulkan penafsiran yang kontradiktif dalam memahami ketentuan dengan huruf pelayaran. karena itu, dpr berpandangan seyogyanya pemohon dalam memahami pelayaran harus secara komprehensif yang antara nya tidak berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. oleh karena, pelayaran telah mengatur secara komprehensif mengenai kegiatan bongkar muat baik dari sisi pengusahaan maupun kegiatan operasional. dengan demikian alasan pemohon yang menyataki halangi peran perusahaan bongkar muat dalam menjalankan usaha bongkar muat pelabuhan adalah anggapan yang tidak berdasar: selain itu perlu juga dicermati, bahwa ketentuan yang mengatur bongkar muat oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu dan wajib memiliki izin usaha adalah ketentuan pelayaran, sehingga jelas bahwa ketentuan huruf pelayaran tidak mengatur bongkar muat oleh badan usaha. berdasarkan ketentuan ini, sudah sangat jelas keberadaan kegiatan bongkar muat barang dan badan usaha bongkar muat barang, perizinan dan persyaratan perizinan yang diatur dalam pelayaran, sehingga tidak tepat dan berdasar, jika ketentuan huruf pelayaran dipertentangkan dengan dan uud pelayaranterkait dengan ketentuan huruf pelayaran yang dimohonkan pengujian, dpr berpandangan, bahwa sebagaimana telah dikemukakan, bahwa pemohon memahami ketentuan dimaksud secara parsial dan tidak memahami ketentuan terkait lainnya secara komprehensif, sehingga hal ini menimbulkan pemahaman yang keliru dalam menentukan dalam uud sebagai batu uji untuk dipertentangkan dengan ketentuan huruf pelayaran. atas dasar hal tersebut, dapat dijelaskan, memperhatikan ketentuan bongkar muat barang pelabuhan sebagaimana diatur dalam pelayaran, maka kegiatan bongkar muat barang dapat dilaksanakan oleh: pelayaran mengatur perusahaan bongkar muat pbm), terhadap, pelayaran mengatur perusahaan angkutan laut nasional, hanya untuk kegiatan bongkar muat barang tertentu untuk kapal yang dioperasikannya: pelayaran mengatur badan usaha pelabuhan, sepanjang memenuhi persyaratan wajib memiliki izin usaha sebagai badan usaha pelabuhan, berdasarkan pada uraian tersebut, dpr berpandangan bahwa dalil pemohon yang beranggapan bahwa ketentuan huruf pelayaran diskriminatif terhadap pelaku ekonomi sehingga dianggapnya bertentangan dengan uud adalah tidak tepat. oleh karena pemahaman terhadap huruf pelayaran, adalahpelayaran,, menurut dpr dikaitkan dengan dalil pemohon, sesungguhnya tidak ada kepentingan konstitusional pemohon selaku wakil api bertindak untuk dan atas nama badan usaha perusahaan bongkar muat yang mempunyai tujuan dan fungsi yang dituangkan dalam anggaran dasarnya terhadap ketentuan huruf pelayaran. oleh karena, badan usaha pelabuhan dalam melakukan kegiatan bongkar muat pelabuhan didasarkan pada izin usaha pelabuhan yang dikeluarkan oleh menteri perhubungan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, sedangkan gubernur memberikan izin untuk pelabuhan pengumpan regional dan bupati walikota memberikan izin untuk pelabuhan pengumpan lokal. sedangkan bagi perusahaan angkutan laut nasional izinnya melekat pada izin perusahaan angkutan laut. hal ini sama sekali tidak terkait dengan kepentingan hukum pemohon selaku wakil api dalam memperjuangkan anggotanya: dalam permohonan guo, pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara aktual! dan potensi kerugian konstitusional yang dialami pemohon, dan dalam uraiannya pemohon tidak didasarkan pada pemahaman dan penafsiran yang komprehensif bahkan cenderung salah menafsirkan ketentuan huruf pelayaran, tanpa mendalami dan memperhatikan ketentuan terkait lainnya dalam hal pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang. terlebih lagi pemohon menghendaki bahwa ketentuan huruf pelayaran ham, sehingga huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran secara lengkap berbunyi penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang". penambahan frasa baru tersebut menimbulkan norma baru yang tentu akan melahirkan norma yang kontradiktif dengan ketentuan normatif lainnya, bahkan kontra produktif dengan maksud dan tujuan diberlakukannya huruf pelayaran.: berdasarkan pandangan tersebut, maka ketentuan huruf pelayaran yang terkait dengan materi muatan maupun undang undang guo yang dimohonkan pengujian, tidak bertentangan dengan uud serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku tanpa harus dilakukan penambahan frasa baru atau penafsiran baru maupun penafsiran konstitusional bersyarat (conditional constitutional) terhadap huruf pelayaran, berdasarkan pada dalil dalil yang dikemukakan, dpr berpandangan bahwa ketentuan huruf pelayarpelayaran terhadap uud tidak beralasan demi hukum: dpr memohon kiranyahuruf nomor tahun tentang pelayaran tidak bertentangan dengan dan uud menyatakan huruf nomor tahun tentang pelayar (ex ago bono), i2terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan sengketa guo bahwa mahkamah konstitusi berwenang memeriksa permohonan guo sebagaimana dimaksudkan ketentuan uud juncto huruf nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. berdasarkan ketentuan tersebut(legal standing) pemohon bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo bahwa para pemohon adalah para pihak yang(seribu delapan) perusahaan bongkar muat (bukti p 25j. sebagai wadah berhimpunnya perusahaan bongkar muat pelabuhan seluruh indonesia. bahwaag sama yang harmonis dan saling menguntungkan dalam rangka menunjang pembangunan nasional. bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo bahwa, maka para pemohon memiliki kewenangan untuk menjadi pihak dalam perkara guo. ill. kepentingan dan kerugian konstitusional pemohon iia. kepentingan hukum pemohon ilbila. bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo bahwa undang undang nomor tahun menetapkan (dua)menjadi perusahaan perseroan persero) pelabuhan indonesia ii, iii, dan iv)...: bila. bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo, bahwa ketentuan huruf pelayaran merupakan puncak dari upaya yang secar:, dan (bukti p 3j) pelabuhan indonesia ii, iii, dan iv:: bahwa dengan adanya surat edaran menteri perhubungan nomor: sp 12j,bila. bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo,jbahwa dalil tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi pemohon atas nama capt. riyanto s.h.juga menerangkan bahwa: sekarang perusahaan bongkar muat dalam melakukan kegiatannya merupakan sub kontraktor dari pelindo, pt. pelindo, bisa menguasai dari hulu hilir berarti menutup kesempatan kerja perusahaan bongkar, bahwa ketentua:, hm608 p1 1l tanggal november bukticcri iii persero) pelabuhan indonesia, bukti bahwa dalil tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi pemohon atas nama:dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan dalam pemeriksaan perkara guo, bahwabongkar muat oleh pt. muat oleh pt. persero) pelabuhanenyelenggaraan dan pt.(nomor pasal80il , yaitu: setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya :aaaaa:egaskan bahwa: : : :alil tersebut adalah didukung oleh keterangan ahli pemohon yaitu dr. tommy pustaka, yang telah memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan mahkamah konstitusi pada tanggal juni yang pada pokoknya menerangkan bahwa: api adalah jasa, terkait dengan angkutan perairan dan untuk pelindo adalah jasa kepelabuhanan. bongkar muat ada pihak jasa, terkait dengan angkutan perairan, nomor tahun termuat kata jasa angkutan perairan oleh karena itu, pelindo jika ingin bongkar muat maka harus membuat perusahaan khusus, itu sesuai juga dengan bunyi undang undang. dan itu makanya dalam ketentuan umumnya disebutkan ada usaha pokok. yang harus mempunyai izin untuk berbuat bongkar muat. bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam perkara guo,,: .g. penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang: bahwa dengan adanya surat edaran menteri perhubungan nomor s.ii.a.bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam perkara guo,undang undangp 18j:: bahwa dalil tersebut adalah sesuai dengan keterangan ahli pemohon yaitu: prof. ahmad syarifuddin jayabaya, s.h., ll.m,menerangkan: bahwa ketentuan undang undang nomor dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu. kedua selain badan usaha yang didirikan khusus untuk itu sebagaimana dimaksud pada kegiatan, bahwa ketentuan undang undang nomor ini mengatur mengenai kegiatan pengusahaan pelabuh yang dilakukan oleh., dalam hal ini pt. pelindo. bahwa pt. pelindo itu adalah sebetulnya diatur dalam badan usaha pelabuhan. yang dilakukan kegiatan ini adalah penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan jasa terkait. nyaada masalah memberikan jasa dalam pelayanan perkebunan ini dan penyediaan. bahwa yang harus diberikan oleh pt. pelindo itu adalah fasilitas, memfasilitasi daripada perusahaan perusahaan yang hanya untuk itu, yang melakukan itu dalam rangka pelayanan jasa pelabuhan ini, sehingga apabila ini tetap sebagaimana ketentuan huruf undang undang nomor demikian, maka ini ada tendensi untuk pelanggaran ham sebagaimana yang diatur dalam undang undang dasar khususnya ini tidak memberikan kepastian hukum bagi pelaku dalam bongkar muat barang ini, bahwa apabila ini pekerjaan yang demikian dikuasai oleh pelindo, maka pelindo akan menguasai dari hulu sampai dengan hilir dan ini akan terjadi monopoli. hal demikian bertentangan dengan uud yang mengenai, harus diatur secara demokratis dan dengan usaha bersama : dr. maruarar siahaan, s.h, yaitu ahli pemohon yang menyampaikan keterangan tertulisnya tanggal maret mahkamah konstitusi yang pada pokoknya menerangkan bahwa: huruf nomor tahun tentang pelayaran, tidak sesuai dengan amanat uud sebagaimana telah ditafsirkan oleh mahkamah konstitusi dan uud tersebut dipandang inkonstitusional secara bersyarat jika diterapkan sebagai dasar bagi kegiatan usaha pt. pelindo dibidang jasa bongkar muat barang dan bukan dalam arti regulasi, pengawasan dan perizinan, huruf nomor tahun: bahwa terbukti dan tidak terbantahkan dalam perkara guo kerugian yang dialami oleh para pemohon. rp.. rp. , . dengan demikian ada selisih antara kedua sistem pembayaran kontribusi sebesar per metric ton. throughput dari pbm yang terseleksi dalam tahun: ton rp. per metric. ilustrasi berikut ini untuk aktivitas satu tahun: opp opt dermaga retake #bahwa dalil tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi pemohon atas namabahwa dengan: republik indonesiapanjang tidak diatasi'atau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat dan menganggapundang undang nomor tahun tentang pelayaran, dengan menyatakan konstitusional bersyarat (conditional constitutional) diartii2. menimbang bahwa pemerintahdudukan hukum (legal standing) pemohon pemerintah tetap pada pendiriannya, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas permohonan pengujian ketentuan huruf undang undang pelayaran terhadap uud karena berdasarkan seluruh argumentasi sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, penjelasan lisan pemohon, maupun penjelasan pihak terkait serta fakta fakta persidangan, telah jelas bahwa pemohon tidak dapat membuktikan, menjelaskan, utamanya dalam menginstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang merugikan pemohon atas berlakunya ketentuan huruf undang undang pelayaran, dengan penjelasan sebagai berikut: bahwa ketentuan huruf undang undang pelayaran pada kenyataannya tidak dalam posisi keadaan yang menghalangi, menghilangkan hak konstitusional pemohon untuk melakukan kegiatan bongkar muat terminal pelabuhan, terbukti sampai saat ini pemohon masih tetap melakukan aktivitasnya bahkan dari waktu waktu kecenderungannya meningkat. selain itu, sebagian besar pelabuhan komersial indonesia, pangsa pasar pemohon lebih besar jika dibandingkan dengan badan usaha pelabuhan bup) pt pelindo itu sendiri, bahwa menurut pemerintah apa yang dialami olehpelayaran yang dimohonkan untuk diuji tersebut, melainkan hanya terkait dengan implementasi merasionalisasi lapangan dalam kerangka persaingan bisnis semata (business business): berdasarkan uraian pada angka dan tersebut atas, pemohon telah terbukti tidak dalam keadaan posisi yang terganggu, berkurang, atau setidak tidaknya terhalang halangi hak dan atau kewenangan konstitusional untuk melakukan aktivitas pelayanan jasa bongkar muat barang terminal pelabuhan: atas hal tersebut atas, pemerintah berketetapan bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang timbul atas berlakunya ketentuan huruf undang undang pelayaran, sebagaimana ditentukan, baik dalam ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi maupun berdasarkan putusan mahkamah konstitusi terdahulu (sejak putusan nomor puu ii1 dan putusan nomor puu v menurut pemerintah, sudah sepatutnya jika majelis hakim mahkamah konstitusi menyatakan (niet ontvankelijk verklaard): i.penjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon terhadap ketentuan huruf undang undang pelayaran yang oleh pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud pemerintah tetap pada pendiriannya sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan dalam keterangan tertulis maupun keterangan lisan yang telah disampaikan pada persidangan pleno mahkamah konstitusi sebelumnya, yang pada intinya sebagai berikut: terhadap anggapan bahwa huruf undang undrkan dalam halud pemerintah berpendapat: bahwa huruf undang undang pelayaran mengatur mengenai kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang yang merupakan salah satu kegiatan usaha dari badan usaha pelabuhanketentuan huruf dan undang undang pelayaran,ketentuan huruf undang undud adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena undang undang pelayaran justru memberikan hak konstitusional yang sama dan seluas luasnyemohon tentang ketentuan huruf undang undang pelayaran yang merupakan puncak dari upay, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak memahami secara utuh dan komprehensif ketentuan huruf undang undang pelayaran, karena ketentuan dalam surat edaran menteri perhubungan nomor tahun tidak ada kaitannya dengan ketentuan huruf undang undang pelayaran. ketentuan surat edaran menteri perhubungan nomorketentuan peraturan pemerintah nomor tahun tentang kepelabuhanan. dari uraian atas, anggapan pemohon bahwa ketentuan huruf undang undtahun secara hukum tidak berlaku lagi: justru menurut pemerintah, ketentuan huruf undang undang pelayaran telah memberikan hak dan atau kewenangan, dengan demikian, ketentuan huruf undang undang pelayaran tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan uud juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, terhadap keinginan pemohon akan adanya penafsiran baru dengan menambahkan kata "fasilitas" pada ketentuan huruf undang undang pelayaran, pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak mempunyai pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap ketentuan huruf undang undang pelayaran, karena penambahan yang dimohonkan tersebut justru akan melahirkan ketentuan yang berlebihan (redundant) dengan ketentuan normatif lainnya, karena ketentuan mengenai penyediaan fasilitas untuk kegiatan bongkar muat telah diatur dengan jelas dalam ketentuan huruf undang undang pelayaran,ketentuan huruf undang undemohon tidak dapat dijelaskan secara faktual dan potensi kerugian konstitusional pemohon tidak ada relevansinya terhadap ketentuan huruf undang undang pelayaran. dengan perkataan lain,: berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, maka ketentuan huruf undang undang pelayaran tidak bertentangan dan telah sejalan dengan amanat konstitusi, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat tanpa harus dilakukan penambahan kata "fasilitas", penafsiran baru, dan penafsiran konstitusional bersyarat conditional constitutional) sebagaimana dimohonkan oleh pemohon: iii.tanggapan dan klarifikasi pemerintah terhadap keterangan ahli, saksi, dan pihak terkait yang diajukan oleh pemerintah bahwa pemerintah sependapat dengan keterangan ahli yang disampaikan oleh ir. sumardi, hid mao, sh, dan keterangan pihak terkait ir. alfred natsir maupun keterangan saksi bay hasan, yang pada intinya sebagai berikut: keterangan ahli ir. sumardi: undang undang nomor tahun tentang pelayaran disusun dengan merefleksikan kondisi saat ini dan merancang masa depan melalui penataan dan pemantapan jalannya aktivitas angkutan laut beserta industri jasa kepelabuhanannya: bahwa bisnis jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan bup) selaku operator terminal sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pelayaran merupakan ujung tombak terhadap pelayanan angkutan laut pelabuhan. adapun pelayanan jasa kepelabuhanan terminal meliputi: pelayanan kapal bertambah (sandar) dermaga, dan pelayanan bongkar muat barang dari dan kapal yang bertambah dermaga, penataan dan penyusunan barang lapangan gudang, dan penyerahan serta penerimaan dari kepada pemilik barang, bahwa penyelenggaraan jasa kepelabuhanan terminal merupakan kesatuan layanan terminal pelabuhan yang merupakan hasil dari kesatuan investasi terminal pelabuhan sebagai bagian dari kewajiban badan usaha pelabuhan bup) dalam perjanjian konsesi dengan pemerintah otoritas pelabuhan: dengan kesatuan operasional layanan dan kesatuan investasi, maka akan diperoleh: kesatuan tanggung jawab dari operator terminal, baik dari segi mutu layanan maupun kinerjanya: kemudahan bagi pemerintah otoritas pelabuhan untuk pemantauan (monitoring), pengawasan, dan evaluasi kinerja badan usaha pelabuhan selaku operator terminal, kemudahan bagi pemilik kapal (shipping liner) dalam perjanjian transaksi antara pemilik kapal dengan operator terminal bup) untuk kepastian pelayanan, misalnya dalam hal jaminan kinerja bongkar muat dan jaminan ketersediaan fasilitas pelayanan la service level agreement) dan (sl gi service level guarantee), dalam investasi, pada lazimnya dilakukan perhitungan kelayakan (feasibility, cost recovery, misalnya metode cost benefit ratio). sangat lazim dalam hal ini terjadi subsidi silang antara komponen komponen investasi, misalnya antara fasilitas dan peralatan, sehingga diperoleh keyakinan bahwa investasi secara keseluruhan akan menguntungkan dalam jangka waktu tertentu: peluang yang diberikan oleh undang undang pelayaran akan mendorong dan menarik para investor untuk melakukan investasi terminal pelabuhan sehingga terbuka kesempatan yang seluas luasnya untuk sinergi antara pemerintah, bumn, dan swasta,dari seluruh uraian penjelasan ahli atas, menurut pemerintah undang undang pelayaran pada umumnya maupun ketentuan huruf pada khususnya, telah memberikan kepastian hukum dan tanggung jawab dalam berusaha dan berinvestasi serta membuka kesempatan yang seluas luasnya, dan dapat bersinergi antara pemerintah, bumn, dan swasta untuk mengembangkan bisnis dan kinerja terminal pelabuhan yang pada gilirannya dapat menjamin kelancaran pelayanan transportasi laut. keterangan ahli hid mao, sh. sejak jaman kemerdekaan sampai dengan sekarang telah terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai pelaku kegiatan bongkar muat barang pelabuhan, yaitu oleh perusahaan pelayaran sejak berlakunya peraturan pemerintah nomor tahun sampai dengan instruksi presiden nomor tahun oleh perusahaan bongkar muat pasca instruksi presiden nomor tahun sampai dengan undang undang nomor tahun tentang pelayaran), oleh perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat dan badan usaha pelabuhan yaitu pelindo il, ill, dan pasca undang undang nomor tahun tentang pelayaran), serta terakhir oleh perusahaan bongkar muat, perusahaan pelayaran, dan badan usaha pelabuhan yaitu bumn, bumi dan swasta pasca undang undang nomor tahun tentang pelayaran). adanya perubahan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat itu: undang undang nomor tahun tentang pelayaran melihat kegiatan bongkar muat barang dari (dua) sudut pandang, yaitu: sudut pandang transportasi laut, bahwa jasa bongkar muat merupakan kegiatan jasa terkait dengan transportasi laut: sudut pandang kepelabuhanan, bahwa jasa bongkar muat merupakan salah satu segmen kegiatan dari rangkaian proses kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan terhadap kapal dan barang. dengan demikian, kegiatan usaha bongkar muat barang dapat dilakukan selain oleh perusahaan bongkar muat pbm) juga dapat dilakukan oleh badan usaha pelabuhan bup): bahwa kegiatan bongkar muat terkait langsung dengan lokasi dimana kegiatan tersebut dilakukan yaitu terminal yang secara historis telah dioperasikan oleh pelindo. oleh karena itu dengan sendirinya merupakan konsekuensi logis bahwatersebut. namun dalam praktiknya harus dijaga yang mengarah pada persaingan usaha yang sehat dan hal tersebut adalah pada tataran implementasi. dari seluruh uraian penjelasan ahli atas, menurut pemerintah, undang undang pelayaran telah memberikan kesempatan yang sama kepada perusahaan bongkar muat, perusahaan angkutan laut nasional dan badan usaha pelabuhan, untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang pelabuhan, dimana kegiatan bongkar muat barang dari dan kapal berlangsung lokasi tersebut. keterangan saksi bay hasan keterangan saksi sebagaimana disampaikan pada persidangan pleno mahkamah konstitusi, yang bertindak selaku pelaksana fungsi, regulasi, berdasarkan apa yang dialami, didengar, dan dilihatnya sesuai dengan fakta fakta lapangan sebagai berikut: bahwa adanya keikutsertaan bup dalam hal ini pelindo dalam penanganan bongkar muat barang dari dan kapal, baik sebelum maupun pasca terbitnya undang undang pelayaran dalam operasionalnya lapangan tidak terjadi monopoli, diskriminasi dalam pemberian pelayanan, dominasi oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan bongkar muat dalam kenyataannya tidak terjadi, hal ini tercermin dari kegiatan operasional perusahaan bongkar muat, khususnya pelabuhan tanjung priok cenderung meningkat jumlahnya, yakni pada tahun sebanyak perusahaan bongkar muat, pada tahun sebanyak perusahaan bongkar muat, dan pada tahun (sampai dengan mei sebanyak perusahaan bongkar muat: bahwa tidak adanya monopoli dan tidak adanya dominasi dalam kegiatan bongkar muat oleh badan usaha pelabuhan, dalam hal ini pelindo terhadap perusahaan bongkar muat, hal ini didasari oleh aturan main dalam shipping business, dimana penunjukan pelaksana bongkar muat dilakukan berdasarkan kondisi perjanjian pengangkutan laut, yakni untuk kondisi angkutan liner penunjukan pelaksana bongkar muat dilakukan oleh perusahaan pelayaran, sedangkan untuk kondisi angkutan bios free in out service) penunjukan pelaksana bongkar muat dilakukan oleh pemilik barang. selain adanya pengaturan dalam perjanjian pengangkutan laut tersebut atas, juga diatur oleh otoritas pelabuhan sesuai peraturan kepala kantor otoritas pelabuhan tanjung priok nomor uk. op.tpk. tanggal april tentang tata cara pelayanan kapal dan bongkar muat barang pelabuhan tanjung priok: bahwa terkait dengan pengenaan biaya supervisi kontribusi oleh badan usaha pelabuhan pelindo) kepada perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan usahanya pelabuhan c.g. terminal yang dikelola oleh pelindo sebesar rp. per ton dari tarif bongkar muat) sangat membebani perusahaan bongkar muat yang ada saat ini pelabuhan tanjung priok, sehingga sangat khawatir atas kelangsungan hidupnya. untuk hal ini, pembebanan biaya kontribusi, perlu dilakukan evaluasi walaupun hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari adanya interaksi secara business business. perlu dikaji ulang tingkat kerajaannya atau tolok umurnya, sehingga persentase biaya kontribusi yang memerlukan prinsip dasar business business (saling menguntungkan) yang indikator utamanya adalah profit margin dari perusahaan bongkar muat, dan jika hal ini tidak diperhatikan, maka perusahaan bongkar muat melalui asosiasinya akan berupaya untuk menaikkan tarif bongkar muat untuk mendongkrak pendapatannya guna menjaga kelangsungan hidupnya. namun tentunya hal ini akan menimbulkan high cost, yang pada gilirannya akan membebani pemilik barang. sesuai data yang saksi peroleh, sebagai bahan perbandingan bahwa yang berlaku pelabuhan tanjung perak surabaya pelindo iii), pengenaan imbalan jasa dalam bentuk tarif kerjasama penggunaan fasilitas untuk jenis barang general cargo sebesar rp. per ton yang disepakati bersama dengan pimpinan asosiasi profesi semua pihak yang berkepentingan, seperti api, insa, gini, gpe, ali, dan ganda (terlampir berita acara kesepakatan nomor tr. tpr. tanggal april dari uraian saksi tersebut atas, menurut pemerintah dapat disimpulkan bahwa yang terjadi khususnya terminal pelabuhan tanjung priok adalah terkait dengan implementasi atau praktik lapangan dalam menjalankan roda bisnis antara pemohon dengan pelindo dalam kaitannya dengan aspek business business karena pengenaan kontribusi (tarif kerja sama penggunaan fasilitas) masing masing pelabuhan berbeda, sehingga tidak mengurangi, dan tidak menghalangi hak konstitusional pemohon. keterangan pihak terkait ir. alfred natsir (selaku direktur utama pelindo iv) keterangan pihak terkait, pada intinya menyatakan: bahwa undang undang nomor tahun tentang pelayaran merupakan bentuk reformasi pelayaran untuk menyesuaikan kondisi angkutan laut yang ada, termasuk permasalahan pelabuhan indonesia agar lebih efisien dan efektif, bahwa dalam reformasi dimaksud, khusus bidang kepelabuhanan, telah diatur suatu perubahan yang signifikan pada bentuk penyelenggaraan pelabuhan, antara lain: bentuk penyelenggaraan, dari operating port yang bersifat monopoli oleh badan usaha pelabuhan pelindo ii, iii, dan persero) pada pelabuhan yang diusahakan, menjadi bentuk landlord yang memungkinkan badan usaha lain untuk turut berperan aktif dalam industri dan pengelolaan terminal pelabuhan seperti pelindo ii, ill, dan persero), pelindo yang semula sebagai penyelenggara pelabuhan, berubah menjadi hanya salah satu terminal operator. dengan demikian, kedudukan pelindo ii, iii, dan persero) dalam kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan pelabuhan, adalah sama dengan badan usaha lainnya pelabuhan, termasuk perusahaan bongkar muat. bahwa pada kenyataannya, perusahaan bongkar muat belum dapat melaksanakan seluruh kegiatan bongkar muat barang terminal, seperti terminal khusus untuk gas, batubara, dan barang komoditi khusus terminal khusus, bongkar muat petikemas terminal petikemas, bongkar muat sistem barang roll on roll off ro ro), dan sebagainya, dengan demikian apabila badan usaha pelabuhan sebagai terminal operator dilarang untuk melaksanakan kegiatan (barang khusus tersebut), siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut? bahwa persamaan dan perbedaan antara terminal operator dan perusahaan bongkar muat, yakni: terminal operator bekerja hanya terminal yang dioperasikannya, sementara perusahaan bongkar muat dapat bekerja pada semua terminal pelabuhan melalui kerja sama dengan terminal operator, terminal operator wajib melakukan investasi untuk pengadaan tanah, dermaga, gudang, lapangan, jalan, drainase, penerangan, parkir, serta peralatan bongkar muat, sementara perusahaan bongkar muat hanya peralatan bongkar muat, terminal operator berdasarkan konsesi dari bertanggung jawab penuh kepada otoritas pelabuhan atas kinerja pelayanannya terminal tersebut, sementara pbm tidak bertanggung jawab atas kinerja pelayanan terminal kepada otoritas pelabuhan: atas kewajiban investasi dan tanggung jawab kinerja atas konsesi dari otoritas pelabuhan tersebut, memiliki konsekuensi logis bahwa terminal operator bukan hanya sebatas penyedia fasilitas tetapi juga sekaligus memberikan pelayanan seluruh rangkaian pelayanan jasa kepelabuhanan: bahwa dalam hal investasi dan tarif jasa pelayanan barang dikemukakan contoh investasi pembangunan terminal pelabuhan balikpapan (terminal petikemas karangan), sebagai berikut: investasi pembangunan terminal pelabuhan balikpapan, memerlukan biaya # rp. miliar, belum termasuk pembebasan tanah, survei, dan perencanaan. untuk melihat kelayakan investasi ini disajikan juga data tarif sebagai berikut: tarif bongkar muat petikemas rp. teks, tarif dermaga, rp. teks, tarif penumpukan untuk hari, rp. teks. apabila terminal operator tidak otomatis melakukan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang, maka praktis yang diterima oleh terminal operator, hanya sebesar rp. teks rp. rp. . ), sementara perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan (tanpa investasi sebagaimana mana terminal operator), menerima jasa yang lebih besar, yakni sebesar rp. teks, oleh karena itu, dapat dikemukakan, bahwa: dari segi finansial, investasi yang dilakukan terminal operator tidak akan layak: tidaklah adil dalam kegiatan bisnis, karena terminal operator selaku pihak yang melakukan investasi, tetapi tidak memperoleh manfaat bisnis yang layak seimbang dengan investasi yang dilaksanakannya. bahwa pada slide dan terungkap pula fakta data aktual kegiatan pangsa pasar bongkar muat lingkungan pelindo persero) yang pada intinya bahwa selama ini tidak terjadi monopoli dalam kegiatan pelayanan jasa bongkar muat lingkungan pelindo persero), bahwa berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pelayaran, terdapat (dua) alternatif bagi perusahaan bongkar muat untuk dapat melakukan hal yang sama dengan terminal operator sebagai berikut: perusahaan bongkar muat bekerja sama dengan terminal operator dimana saja sesuai izinnya, perusahaan bongkar muat dimungkinkan menjadi badan usaha pelabuhan yang selanjutnya menjadi terminal operator seperti pelindo ii, ill, dan persero): bahwa menjawab pertanyaan majelis hakim, ada dua hal pokok yang disampaikan, yakni: pelindo persero) mengajak perusahaan bongkar muat untuk melakukan kerja sama kawasan timur dalam investasi terminal: dalam sistem angkutan laut, terkait dengan kepelabuhanan, sifatnya jaringan (networking), baik domestik maupun internasional. oleh karena itu, untuk memberikan kepastian jaminan pelayanan (window system), produktivitas, dan tarif, hanya bisa diberikan oleh terminal operator sebagaimana halnya terminal operator luar negeri, dari uraian keterangan pihak terkait tersebut atas, menurut pemerintah dapat disimpulkan bahwa kegiatan bongkar muat pada pelabuhan indonesia dilakukan oleh perusahaan bongkar muat maupun badan usaha pelabuhan secara sinergis, bahkan pelabuhan tertentu pangsa pasar kegiatan bongkar muat lebih besar dilakukan oleh perusahaan bongkar muat daripada yang dilakukan oleh badan usaha pelabuhan. dan pada pelabuhan tertentu juga, tidak terdapat perusahaan bongkar muat, sehingga apabila badan usaha pelabuhan tidak berperan sebagai pelaksana bongkar muat maka akan terjadi stagnasi kegiatan bongkar muat pelabuhan. iv.tanggapan dan klarifikasi pemerintah terhadap keterangan ahli dan atau saksi dari pemohon keterangan ahli prof as. jayabaya, sh, llm yang pada intinya menyatakan bahwa yang seharusnya dilakukan oleh pelindo adalah memberikan fasilitas pada perusahaan bongkar muat untuk melakukan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang, jika tidak maka hal demikian dapat menimbulkan tendensi adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam uud terhadap argumen ahli tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan bahwa adalah tidak tepat dan tidak benar karena apa yang dilakukan oleh pelindo adalah dalam rangka menjalankan melaksanakan pelayanan jasa terminal untuk memperlancar kegiatan bongkar muat barang dari dan atau kapal berdasarkan penunjukan dari perusahaan pelayaran atau pemilik barang. dengan perkataan lain pelindo tidak dalam posisi yang harus hanya menyediakan fasilitas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat barang: bahwa anggapan adanya tendensi pelanggaran hak asasi manusia, pemerintah menyampaikan penjelasan bahwa anggapan tersebut tidak tepat karena perusahaan bongkar muat maupun badan usaha pelabuhan diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pekerjaan bongkar muat. sisi lain apa yang dialami oleh perusahaan bongkar muat khususnya terminal pelabuhan tanjung priok adalah semata mata terkait dengan kegiatan business business, keterangan ahli capt. riyanto h., s.h. yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan undang undang pelayaran dapat menimbulkan perlakuan yang bersifat monopoli yaitu kegiatan bongkar muat yang dikuasai dari hulu hilir, sehingga dapat menutup kesempatan kerja perusahaan bongkar muat yang lain, terhadap argumen ahli tersebut atas, pemerintah dapat menyampaikan penjelasan bahwa apa yang disampaikan oleh ahli tersebut bersifat mengada ada dan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena pada kenyataannya ketentuan guo tidak dalam rangka memberikan hak hak eksklusif kepada satu perusahaan tertentu, artinya ketentuan guo justru memberikan satu kepastian hukum dalam kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang: keterangan saksi sidik hartono yang pada intinya menyatakan bahwa dalam praktiknya pelindo, telah memberlakukan pengenaan biaya semacam kontribusi yang dianggap membebani dan memberatkan perusahaan bongkar muat tanjung priok: terhadap keterangan saksi tersebut atas, menurut pemerintah hal demikian merupakan konsekuensi logis karena pelindo sebagai pihak yang melakukan investasi dalam mengusahakan terminal pelabuhan, sehingga hubungan pelindo dengan perusahaan bongkar muat lebih pada hubungan business business, keterangan ahli tommy hendra pustaka, s,h., ll.m., ph. yang pada intinya menyatakan bahwa undang undang pelayaran memberikan mandat baik kepada perusahaan bongkar muat maupun kepada pelindo. mandatnya pelindo adalah sebagai badan usaha pelabuhan yang berkaitan dengan jasa jasa kepelabuhanan. sedangkan perusahaan bongkar muat mandatnya adalah melaksanakan jasa yang berkaitan dengan angkutan perairan. oleh karena itu, pelindo telah melakukan kegiatan usaha jasa bongkar muat yang tidak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang undang pelayaran. jika masih tetap mau diberlakukan, mohon: terhadap argumen ahli tersebut atas, pemerintah dapat menjelaskan bahwa kegiatan bongkar muat merupakan salah satu bagian dari seluruh rangkaian kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan, sehingga menurut pemerintah argumen ahli tersebut tidak tepat dan salah sasaran. bahkan dalam definisi pelayaran menunjukkan tidak adanya pemisahan antara kegiatan angkutan perairan dengan kegiatan kepelabuhanan karena menurut angka undang undang pelayar: selain hal hal tersebut atas, menurut pemerintah, jikalau seumpamdapat menimbulkan kekacauan, kegaduhan dan adanya ketidakpastian hukum terhadap penyelenggaraan pengusahaan terminal pelabuhan, karena tidak jelasnya penanggung jawab kinerja terminal pelabuhan: dapat menimbulkan ketidakpercayaan dunia internasional kaitannya dengan international ship and port facility security code isis code) terkait dengan keamanan dan keselamatan fasilitas pelabuhan yang diatur dalam amandemen safety life sea solar) dapat menimbulkan terhambatnya kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang pelabuhan yang pada gilirannya dapat mengganggu kelancaran pendistribusian barang antar pulau maupun kegiatan ekspor dan impor karena ketidakjelasan tanggung jawab kinerja pelayanan dan penyediaan fasilitas terminal untuk bongkar muat barang, dapat menimbulkan berkurangnya minat investasi dan bisnis bidang terminal pelabuhan, dengan pertimbangan mendasar bahwa investasi terminal pelabuhan merupakan investasi yang masa mengembalikannya berjangka panjang, yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang saat ini merupakan program prioritas pemerintah: pada pelabuhan tertentu, tidak terdapat perusahaan bongkar muat, maka akan terjadi stagnasi kegiatan bongkar muat barang pelabuhan. dari seluruh uraian tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang pelayaran tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas jika dihubungkan dengan apa yang dialami oleh pemohon itu sendiri, dengan perkataan lain yang terjadi adalah masalah implementasi yang terkait erat dengan kegiatan business business, dan karenanya menurut pemerintah ketentuan guo tidak bertentangan dengan konstitusi, juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, kesimpulan berdasarkan seluruh penjelasa: menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (void)ara pemohon mengajukan permohonan bertanggal november yang diterima kepaniteraan mahkamahakan tetapi perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal januari telah lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang undang, sehingga perbaikan permohonan yang dipertimbangkan mahkamah selanjutnya adalah perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember i3. menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana diperbaiki tanggal desember dan diterima kepaniteraan mahkamah tanggal desember adalah untuk menguji konstitusionalitas huruf undang undang nomor tahun tentang: hm608 p1 li tanggal november bukti p 22j,,kkfdalam permohonan ini adalah bambang mawardi, aren sitompul, dan h.m. fuad yang masing masing adalah ketua umum, sekretaris umum, dan kepala bidang organisasi hukum dan otda dewan pimpinan pusat asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia dpp api) yang mewakili kepentingan organisasi dan para anggota dari api yang beranggotakan perusahaan bongkar muat yang mana tujuan api adalah,(vide bukti bahwa para pemohon mendalilkan, api, tanggal oktober (vide bukti hal ini ditegaskan dalam dictum pertama surat keputusan tersebut yang menyatakan,ahwa para pemohon mendalilkan ketentuan huruf memiliki potensi untuk disalah.ek monopoli yang selama ini berjalan cenderung berkelanjutan sehinggalabuhan indonesia persero) pt. pelindo. dengan demikian, pt. pelindo akan menguasai kegiatan pelabuhan dari hulu sampai hilir. menurut para pemohon,yang menyatakan,:pengujian materiilbanana penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang:dandalam persidangan tanggal maret dan tanggal juni serta keterangan tertulis ahli atas nama dr. maruarar siahaan, s.h. yang diserahkandalam rumusan huruf seharusnya ada frasa fasilitas . apabila tidak ada, maka terdapat tendensi pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam uud yaitu kepastian hukum bagi pelaku bongkar muat barang: kegiatan bongkar muat yang dikuasai oleh pt. pelindo dari hulu sampai hilir akan menciptakan monopoli sehingga bertentangan dengan uud dari segi pembentukan perundang undangan huruf tidak memenuhi asas asas peraturan perundang undangan yang baik khususnya mengenai terminologi yang tidak jelas, keterangan ahli capt. riyanto, huruf,t pendiri republik, juga memberi kesempatan secara luas pada pihak swasta untuk ikut dalam kegiatan ekonomi, sepanjang:t. pelindo, melainkan dibuka untuk penanam modal atau pengusaha yang bergerak bidang tersebut.t. pelindo seyogianya hanya meliputi regulasi, pengawasan, dan lisensi: keterangan saksi sidik hartono sejak. perusahaan bongkar muat hanya atau dokumen perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan bongkar muat harus memakai form pt. pelindo, i3 menimbang bahwa terhadap permohonan paraanggapan bahwa huruf bersifat diskriminatif terhadap pelaku ekonomi dan melahirkan praktek monopoli pelabuhan yang dianggap bertentangan dengan uud adalah tidak benar, karena: ketentuan mengenai penyediaan fasilitas untuk kegiatan bongkar muat telah diatur dalam hurufhuruf": i3 menimbang bahwadirektur utama pt. pelindo iv)keterangan ahli ir. sumardibaik karena menempatkan badan usaha pelabuhan dalam posisi yang strategis. posisi ini tepat sekali sebagai respon antisipasi perkembangan masa depan, dalamketerangan ahlikedua,, persoalannya bukan pada apakah huruf, keterangan informandum ir. alfred natsir penyelenggaraan pelabuhan yang semula bentuknya hanya operating port saja dengt.., keterangan saksi bay hasan kekhawatiran dari perusahaan bongkar muat adalah terkait dengan adanya konstribusi yang bersifat business business, dilaksanakan berdasarkan suatu kesepakatan antara perusahaan bongkar muat dan pengelola terminal,gdiisi persero) pelabuhan indonesia, bukti dengan demikian,dasar hukum kegiatan dasar hukum kegiatan bongkar bongkar muat oleh muat oleh pt. persero) pelabuhan pt.t. penyelenggaraan dan(: i3. menimbang bahwa para pemohon dan pemerintahmasing masinglisan dan tertulis dpr, ahli ahli dan saksi saksi dari para pemohon dan pemerintah, kesimpulan tertulis dari para pemohon dan pemerintahyang menjadi pokok permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas:a. penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa menurut para pemohon, hurufyang ditempuh melalui pengaturan sejak dimuat dalam surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun tentang penegasan kegiatan bongkar muat oleh pt. persero) pelabuhan indonesia ii, iii, dan iv, bertanggal november (vide bukti selanjutnya, para pemohon mendalilkan hal hal sebagai berikut:vide buktit. pelindo didirikan dengan maksud dan tujuan sebagai penyedia pengelola terminal dan fasilitas pelabuhan, padahal pt. pelindo tersebut bukan sebagai perusahaan bongkar muat, sehingga membatasi dan mengurangi kegiatan para pemohon: perusahaan bongkar muat pbm) diharuskan mengajukan surat permohonan kerja sama bongkar muat dengan pt. pelindo serta membayar biaya supervisi atau kontribusi pelayanan bongkar muat, pt. pelindo bahkan bertindak lebih jauht. pelindo: pt. pelindo menjalankan fungsi sebagai operator dan sekaligus sebagai regulator, jika pt. pelindo tetap akan diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang,i3 menimbang bahwa masuk dalam paragraf kegiatan pengusahaan pelabuhan dari bab vii kepelabuhanan. dalam penjelasan, dinyatakan cukup jelas . menyebutkan jenis kegiatan pengusahaan pelabuhan. menyebutkan penyediaan dan atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang. merinci lebih lanjut maksud bahwa"a. penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang , i3. menimbang bahwa huruf merupakan ketentuan yang menyebutkan salah satu jenis kegiatan pengusahaan pelabuhan tanpa sama sekali menyebutkan subjek hukum yang boleh atau tidak boleh melakukan kegiatan tersebut. sebagai jenis kegiatan, menurut mahkamah, penyebutan jenis kegiatan tersebut tidak memiliki masalah konstitusionalitas. tidak ada subjek hukum yang dirugikan maupun diuntungkan dalam penyebutan jenis kegiatan ini: i3. menimbang bahwa yang dijadikan alasan oleh para pemohon untuk menyatakan bahwa huruf bertentangan dengan uud adalah adanya surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun yang memberikan wewenang kepada pt. pelindo untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam huruf sehingga para pemohon dirugikan dengan adanya pt. pelindo sebagai operator yang dianggap mengambil porsi bagian dari pekerjaan para pemohon. para pemohon tidak akan dirugikan jika pt. pelindo hanya diberi hak untuk menyediakan pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang saja, bukan jasa bongkar muat itu sendiri. menurut mahkamah, berlakunya surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun dan pengaturan terkait dengan hal tersebut merupakan permasalahan penerapan hukum belaka: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilk'dan pandangan politik (political opinion): bahwa berdasarkan ukuran diskriminasi sebagaimana diuraikan atas, maka dalil mengenai penyebutan jenis kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam huruf bukanlah diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam konstitusi yang merupakan pendirian mahkamah: bahwa frasa penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang berlaku bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengusahaan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. hal ini diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh dewan perwakilan rakyat bahwa,, tidak ada hal yang diskriminatif terhadap badan usaha sebagai pelaku ekonomi: bahwa mahkamah tidak berwenang menambah kata fasilitas pada frasa penyediaan dan atau pelayanan jasa bongkar muat barang menjadi frasa penyediaan dan atau pelayanan fasilitas jasa bongkar muat barang . sebab dengan melakukan itu berarti mahkamah memasuki ranah legislatif dengan ikut mengatur isi undang undang yang bersifat opened legal policy: i3. menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, jika pt. pelindo tetap akan diberikan hak untuk melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang berdasarkan hurufmenurut mahkamah, uud tidak menolak ide kompetisi antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi(vide putusan nomor puu i bertanggal desember bahwa kondisi pelabuhan indonesia satu sama lain tidak sama, sedangkan para pemohon hanya mempersoalkan kewenangan pt. pelindo sebagai operator bongkar muat pelabuhan yang sudah maju dan berkembang, padahal banyak pelabuhan, khususnya daerah indonesia bagian timur, yang tidak ada pengusaha yang membuka usaha bongkar muat, sehingga pt. pelindo harus menyediakan jasa bongkar muat demi melayani kepentingan masyarakat karena apabila pt. pelindo tidak melakukannya maka akan merugikan masyarakat. oleh karena itu ketentuan huruf yang kemudian dituangkan dalam surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun bahwa pt. pelindo dapat melakukan jasa bongkar muat, dapat dibenarkan: bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan, pt. pelindo merupakan regulator sekaligus operator, mahkamah berpendapat, fungsi tersebut tidak bertentangan dengan uud sebab fungsi pt. pelindo dalam mengimplementasikan tata kelola memang dapat mencakup fungsi regulator sekaligus operator sepanjang fungsi regulator tersebut merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang undang guo. selain itu, oleh karena fungsi regulator dan operator itu merupakan penafsiran para pemohon terhadap surat edaran menteri perhubungan nomor s.e. tahun maka seandainya pun penafsiran para pemohon tersebut benar, good non, hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan lain untuk mengujinya: i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dalil para pemohon yang menyatakan huruf bertentangan dengan uud dan perlu diberi penafsiran oleh mahkamah,muhammad alim panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyonodari harris simanjuntak, pada tanggal mei dan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pada tanggal juni dengan in) nomor puu xiii perihal permohonan pengujian b11 bertanggal juni ketetapan ketua panel hakim mahkamah konstitusi nomor tap.mk tentang penetapan:merdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do id juli telah menerima surat dari pemohon perihal pemberitahuan dan permohonan, bertanggal julimerdeka sarat jakarta telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsilun do santo, dan maria farida indrawimerdeka barat jakarta tol fax emil elretarat omahkamahkonsitsi go d santsitompul ttd. ttd. dewa gede laguna wahiduddin adams ttd. ttd. santo maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. ery satria pamungkas merdeka barat jakarta telo f2x ema seketat@mahkemahkonsitusience dwi wahyuni, s.h tempat, tanggal lahir bengkulu, mei pekerjaan pegawai negeri sipil alamat perumnas padang lekat blok nomor pasar ujung kepahiang, bengkulu dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa kepada arief ariyanto, s.h., supriyadi sebatang, s.h., tatang ali husna, s.h., jardin, s.h., awan ghazali, s.h., gusti randa, s.h., m.h., iwan nurdin, s.ip, miki abe, s.h., jamaah sari, s.ip, kurnia yulianto, s.h., net rusiningsih, s.ip, sushi mayasari hakim, kom, maya tarian, ag, dan iwan rasio, s.h., kesemuanya adalah pembela hak hak konstitusional perempuan yang tergabung dalam 'im advokasi keluarga alumni universitas muhammadiyah yogyakarta kaum) dki jakarta, yang memilih domisili hukum jalan radio dalamite salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari lammahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi telah menyatakan bahwa kebijakan mengenai cita cita kuota perempuan dalam bidang politik adalah konstitusional. bahwa menurut pemohon undang undang guo telah menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan telah menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda padahal menurut pemohon guo justru bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. menurut pemohon adanya berbagai penafsiran yang tidak berlandaskan konstitusi telah menyebabkan pemohon dan juga mungkin kaum perempuan indonesia dirugikan dengan adanya guo karena faktanya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum dengan sangat mudah diabaikan dan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat padahal guo jelas jelas merupakan implementasi dari uud bahwa salah satu yang menjadi alasan pemohon untuk mengikuti seleksi anggota kpu kabupaten kepahiang adalah karena terinspirasi oleh undang undang guo yang menurut pemohon sangat mengakomodir adanya keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan kpu seperti halnya keterwakilan perempuan dalam komposisi keanggotaan legislatif untuk mengisi kursi dpr, dpd dan dprd, akan tetapi faktanya guo justru ditafsirkan lain oleh tim seleksi dan anggota kpu sehingga justru menyebabkan pemohon gagal terpilih menjadi anggota kpu kabupaten kepahiang. oleh karena itu menurut pemohon untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak perempuan indonesia maka mahkamah harus menyatakan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum adalah bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai memenuhi keterwakilan perempuan kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum telah menimbulkan pelanggaran hak asasi bagi kaum perempuan indonesia, menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, menyebabkan kaum perempuan tidadan menimbulkan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif bagi kaum perempumohon,enuhi keterwakilan perempuan menyatadaftar tanda terima persyaratan calon anggota kpu kabupaten kepahiang, tanggal aprukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor pts kpu prov tanggal maret bukti fotokopi berita acara pleno hasil tes tertulis tes kesehatan, tes psikologi calon anggota kpu kabupaten kepahiang nomor timel kpu kph v tanggal mei bukti fotokopi berita acara rapat pleno penetapan nama nama calon anggota kpu kabupaten kepahiang yang lulus administrasi nomor timel kpu kph iv tanggal april bukti fotokopi keputusan komisi pemilihan umum nomor pts kpu tahun tentang pedoman pelaksanaan seleksi anggota kpu provinsi dan kpu kabupaten kota seluruh indonesia, bukti fotokopditetapkan tanggal januaritanggal september bukti fotokopi kliping koran rakyat bengkulu, bukti fotokopi surat komisi pemilihan umum provinsi bengkulu nomor kpu prov vi perihal undangan pelantikan, tanggal juli bukti fotokopi formulir model pemilu legislatif daerah pemilihan kepahiang kecamatan ujan mas kecamatan merigi yang diterbitkan kpu kabupaten kepahiang provinsi bengkulunimbang bahwa karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas terhadap uud makikut dalam proses seleksi sebagai anggota kpu kabupaten kepahiang. pemohon adalah satu satunya perempuan yang lolos seleksi sebagai anggota kpu kabupaten kepahiang yang masuk dalam besar, namun kpu provinsi bengkulu tidak meloloskan pemohon tanpa alasan yang jelas, pemohon beranggapan bahwa hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam dan dan uud dirugikan oleh berlakunya, menurut pemohon komposisi keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekukurangnya (tiga puluh persen): menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tentang kedudukan hukumengan berlakunya yang dimohonkan pengujidengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena frasa memperhatikan dalam undang undang guo kurang jelas, kurang tegas, dan bermakna ganda, sehingga menimbulkan multitafsir. menurut pemohon frasa memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya dalam undang undang guo merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara mutlak, namun kpu provinsi bengkulu memandang tidak ada kewajiban ataupun tidak ada keharusan ada komposisi perempuan dalam keanggotaan kpu: mutlak harus dilaksanakan karena merupakan amanan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam uud yangcc.,, dan dampak,yaitu laki laki memperebutkan dan perempuan memperebutkan deng, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda, padahal menurut pemohon guo bertujuan untuk memberikan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan: berdasarkan alasan tersebut atas, pemohon memohon kepada mahkamah konstitusi agari3pendapatlembaga negara dimaksud:emohon yaitu apakah frasa memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya dalam pengisian anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota bertentangan dengan uud i3ffirmative action adalah hukum dan atau kebijakan yang mensyaratkan diterapkannya kepada kelompok tertentu yang mengalami ketidaksetaraan atau ketidakadilan dengan memberikan perlakuan khusus dalam kasus tertentu guna mencapai kesetaraan dan representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan jabatan. hal tersebut bertujuan agar kelompok golongan tertentu (gender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok golongan lain dalam bidang yang sama. dengan demikian penerapan affirmative action, khususnya memberikan keistimewaan tertentu kepadajabatan tertentu, misalnya mengisi keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota adalah untuk mengakselerasi jumlah anggota perempuan dalam mengisi jabatan tersebut, sehingga setara dengan jumlah anggota laki laki. penerapan affirmative action, khususnya keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu tidak dapat dipaksakan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan itu sendiri, sebab apabila hal itu dilakukan tanpa memperhatikan kemampuan dari perempuan itu sendiri, bukannya dapat menjunjung harkat dan martabat perempuan sebagaimana tujuan awal affirmative action, melainkan dapat mengakibatkan yang sebaliknya, affirmative action merupakan perlakuan diskriminasi positif (positive discrimination) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan yang tindakan tersebut telah dijamin dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam uud yang menyatakan,amun demikian uud tidak memberikan batasan ataupun kriteria tertentu sampai sebatas mana kebijakan hukum affirmative action tersebut dilakukan. pengaturan mengenai affirmative action tersebut, sebelumnya telah diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang menyatakan,, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan . oleh karena konstitusi dan atas tidak memberikan batasan tertentu secara tegas, khususnya keterwakilan perempuan dalam pengisian jabatan tertentu, penentuan persyaratan ataupun batasan tersebut merupakan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) yang merupakan kewenangan pembentuk undang undang untuk menentukannya, mengenai affirmative action sebagaimana diuraikan atas pembentuk undang undang pernah pula mengatur tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian keanggotaan anggota lembaga perwakilan sekurang kurangnya ketentuan tersebut diatur dalam huruf dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilpenyelenggara pemilihan umum terhadap uud maka mahkamah konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang undang dengan uud kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa berdasarkan ketentuanpemohon adalah perseorangan warga negara indonesia, yang berdasarkan ketentuan dan dan uud diberikan hak konstitusionaldapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyara:: kpu adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum pemilu) untuk mengisi jabatan anggota dpr, dpd, dan dprd, presiden dan wakil presiden, serta gubernur wakil gubernur, bupati wakil bupati, dan walikota wakil walikota. penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia (uber), serta jujur dan adil (judul) dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai kemampuan kompetensi, kapabilitas, dan integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak hak sipil dan politik dari warga negara, sebab penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut atas berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang berkualitas, berdasarkan ketentuan tersebut, pembentuk undang undang dalam menerapkan affirmative action keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan lembaga perwakilan telah menerapkan dua kebijakan, yaitu syarat untuk menjadi calon dan penempatan dalam daftar urut calon yang menentukan terpilihnya calon. yang menempatkan sekurang kurangnya satu perempuan diantara tiga orang bakal calon sangat berpengaruh terhadap terpilihnya calon perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan sebab menggunakan sistem nomor urutamun demikian, mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi tanggal desember telah memutuskan bahwa penentuan kursi anggota lembaga perwakilan didasarkan pada sistem suara terbanyak bukan berdasarkan nomor urut calon. putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi tanggal desember tersebut dipertimbangkan kembali dalam putusan nomor puu xi tanggal maret pukul wib yang termuat dalam paragraf angka yang dalam pertimbangannya, antara lain,30y6 . berdasarkan putusan mahkamah konstitusi atas maka keterpilihan perempuan dalam pengisian keanggotaan lembaga perwakilan telah mengubah kebijakan yang menentukan keterpilihan berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan perolehan suara, i3dalil pemohon apakah yang menyatakpermasalahan hukum yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan guo adalah sama dengan permasalahan hukum dalam permohonan yang telah diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal desember yaitu keduanya mempermasalahkan affirmative action, keterwakilan perempuan untuk pengisian suatu jabatan. bedanya, permohonan dalam putusan nomor puu vii tanggal desember adalah untuk pengisian jabatan anggota lembaga perwakilan melalui mekanisme pemilu, sedangkan dalam permohonan guo untuk pengisian jabatan keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota melalui mekanisme seleksi yang dilakukan oleh suatu tim seleksi. oleh karena isu hukum permohonan pemohon guo adalah sama dengan isu hukum dalam putusan nomor puu vi tanggal desember maka mahkamah perlu mengutip dan menjadikannya sebagai pertimbangan mahkamah dalam permohonan guo, yang dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf antara lain, mempertimbangkan: bahwa sepanjang ambang batas kuota 30x : pertimbangan tersebut telah memberikan arah yang jelas bahwa pemberian kuota sekurang kurangnya bagi calon perempuan dalam pengisian anggota lembaga perwakilan sebagaimana diuraikan atas, tidak mutlak berdasarkan faktor hukum untuk mengimplementasikan affirmative action, tetapi juga harus memperhatikan faktor budaya, kemampuan, kedekatan dengan rakyat, agama, dan derajat kepercayaan masyarakat atas seorang perempuan calon anggota lembaga perwakilan, serta kesadaran yang semakin meningkat atas peranan perempuan dalam bidang politik. demikianlah implementasi affirmative action untuk lembaga perwakilan. permohonan guo adalah affirmative action dalam kelembagaan kpu yang bukan lembaga perwakilan, melainkan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang memerlukan kompetensi dan profesionalitas sebagaimana ditentukan atas. dengan demikian, menurut mahkamah, pemberian kuota sekurang kurangnya bagi calon perempuan dalam pengisian keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota didasarkan pada pemenuhan persyaratan dimaksud yang dibuktikan dengan lulus pada seluruh tahapan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi anggota kpu, sehingga apabila yang bersangkutan lulus menjadi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. berdasarkan penilaian hukum atas, menurut mahkamah, kata memperhatikan yang termuat dalam tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisian keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya secara mutlak. namun demikian, oleh karena adanya affirmative action dalam pengisian keanggotaan perempuan dalam jabatan anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota maka apabila terdapat perempuan yang telah lulus semua tahapan seleksi dan memenuhi kualifikasi yang sama dengan calon anggota laki laki, sedangkan anggota perempuan belum ada yang terpilih, maka dalam keadaan tersebut perempuan harus diutamakan untuk menjadi anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kotmenurut mahkamah, dalil permohonan pemohon sepanjang mengenaitiga belas, dan diucapmaria farida indrawi hartono ttd. ttd. muhammad alim anwar usman ttd. ttd. ahmad fadli semadi materialis akbar panitera pengganti, ttd. suwarddan putusan nomor puu v yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut: bahwaada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh uud yaitu hak berdasarkan dan dan uud bahwa dengan diberlakukannya ketentuan undang undang guo yangdimana pemohon yang merupakan satu satunya perempuan dalam proses pemilihan kpu kabupaten kepahiang yang lolos besar tidak diloloskan oleh kpu provinsi bengkulu tanpa ada alasan yang jelas padahal guo telah menentukan bahwa komposisi keanggotaan kpu harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnyangajuan permohonan uji materiil bahwa undang undang guo bertentangan dengan dan dan uud karenbahwa undang undang guobahwa dalam ini, pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh uudfakta hukum, ketentuan undang undang guo sebagai affirmative action telahbahwa ketidakpastian hukum itu terjadi akibat multitafsir pada frasa memperhatikan dalam undang undang guo, pemohon beranggapan bahwa frasa memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang kurangnya itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan secara mutlak, tetapi komisi pemilihan umum propinsi bengkulu memandang itu hanya memperhatikan tidak ada kewajiban atau tidak harus ada perempuan komposisi keanggotaan kpu bahwa pemohon beranggapan mutlak dilaksanakan karena merupakan amanat dan mandat konstitusional yang tercantum dalam termasuk perempuan, perlakuk.al. bahwa mengambil tindakan khusus sementara untuk mewujudkan, cedar). ratifikasi sebuah konvensi internat. bahwa cedar mewajibkan negara pihak untuk menyediakan perangkat dan membuat hasil sebagai instrumen untuk mengatasi masalah gender yang dialami perempun cedar mewajibkan negara pihak untuk menghapus diskriminasi yangnomor tahun merupakan bentuk perlakuan khusus sebagaimana diamanatkan oleh cedar bahwa cedar menyebutkan. bahwa cedar menyebutkansyarat negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki laki, hak untuk memilih dalam semua agenda politik dan agenda publik dan berkemampuan untuk dipilih dalam lembaga lembaga yang dipilih masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan melaksanakan segala fungsi pemerintah semua tingkatan untuk berpartisipasi dalam organisasi organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. bahwa landasan hukum kuota minimum adalah ketetapan mpr nomor vi mpr tentang rekomendasi laporan pelaksanaan putusan mpr oleh presiden, dpr, dpa, bpk, pada sidang tahunan mpr tahun yang merekomendasikan membuat kebijakan, peraturan dan program khusus untugkatkan keterwakilan perempuan lembaga lembaga pengambil keputusan dengan jumlah minimum sebagai tindak lanjut dari undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun bahwa berdasarkan penelitian perserikatan bangsa bangsa pbb karena jumlah minimum (tiga puluh keseratus) merupakan critical mass untuk memungkinkan terjadinya suatu perubahan. dengan demikian ada target yang harus dicapai dan dapat diukur sejauhmana terjadinya bahwa tindakan khusus sementara tidak boleh dianggap diskriminasi, melainkan suatu koreksi, asistensi dan kompensasi terhadap perlakuande factobahwa kuota perempuan diperlukan karenakursi (justice argument),experience argumentinterest group argument)bahwa memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama terjadi dalam proses seleksi dan uji kelayakan serta kepatutan anggota kpu, mana perempuan yang selama ini mendiskriminasi selama berabad abad dan baru masuk dalam dunia politik yang memiliki modal pengetahuan dan wawasan yang masih terbatas harus bersaing dengan laki laki yang telah lama masuk dalam dunia politik dan sudah memiliki pengetahuan dan wawasan lebih dulu tentunya tidak adil bahwadimana laki laki memperebutkan dan perempuan memperebutkan bahwa dikarenak. bahwa tidak semua penyelenggara pemilu memahami maksud perundang undangan yang dibuat sehingga seringkali menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda beda, pemilihan kata kata yang bermakna ganda dalam perundang undangan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda beda penerapannya. bahwa kata frasa memperhatikan dalam undang undang guo dianggap kurang jelas, kurang tegas, bermakna ganda sehingga telah menyebabkan terjadinya multi tafsir pada tersebut yang berakibat adanya ketidakpastian hukum bagierhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama mahendra budianta pekerjaan tukang gigi, ketua perkumpulan tukang gigi pagi) jawa timur alamat bronggalan sawah baru nomor surabaya nama arifin pekerjaan tukang gigi, sekretaris perkumpulan tukang gigi pagi) jawa timur alamat wonorejo timur nomor surabaya dalam hal ini memberi kuasa kepada muhammad sholeh, s.h., imam syafi'i, sh., samuel hendrik pengamanan, sh, se., abdul holl, sh., ahmad sahid, sh., dan adi haryanto, sh., kesemuanya advokat konsultan hukum pada sholeh and partners: beralamat jalan genteng muhammadiyah nomor surabaya. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juemohon: duduk perkara menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan suratdan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal juli dan terakhir bertanggal agustusertanyaannya kenapa wajib dihentikan? bahwa, para pemohon hanya mendasarkan uji materiil peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan nomor menkes per tentang pekerjaan tukang gigi mahkamah agung terhadap dan juncto dan kesehatan nomor tahun tentangjelas hal ini sama sekali tidak berkaitan. kenapa harus dihentikan? bahwayang telah mengatur kewenangan dalam menguji peraturan bawah undang undang. bahwa, jelas telah mengebiri kewenangan dalam menguji peraturan bawah undang undang. seharusnya pembuat undang undang sadar dan memahami kewenangan antara mahkamah konstitusi dan dan kewenangan mahkamah agung berbeda dan tidak boleh tumpang tindih. bahwa, tentang mk, jelas memasang kewenangan mahkamah agung, guo menjadikan tidak independen. menjadikan ketergantungan dengan persidangan mahkamah konstitusi. bahwa, kalau kita baca penjelasan mk, mengatakan cukup jelas, ini semakin membuat para pemohon bingung, sebab yang tidak jelas maksudnya dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas.ud telah menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum. oleh karenanya nyatakan bahwa, asas persamaan kedudukan depan hukum dan menjunjung hukum jelas tidak ada dalam muatan undang undang nomor tahun karena menghalangi para pemohon sebagai warga negara yang sedang mengajukan uji materiil peraturan bawah undang undang mahkamah agung. bahwa, apa yang dilakukan para pemohon dalam mengajukan uji materiil mahkamah agung adalah sebagai wujud para pemohon yang menjunjung tinggi hukum dan hak konstitusional para pemohon yang dijamin undang undang dan uud. namun, sayangnya justru menghalangi hak konstitusional para pemohon. bahwa, materi muatanncerminkan kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam uud argumentasi para pemohon sederhana, tidak pernah menjelaskan sejak kapan pengujian peraturan bawah harus dihentikan oleh ma. apakah sejak didaftarkan ma? atau sejak adanya pengujian yang menjadi dasar uji materiil ma. sebab, frasa kalimat hanya mengmisalnya saat proses uji materiil peraturan bawah sedang berjalan, tiba tiba ada orang mendaftarkan uji materi yang kebetulan undang undang itu juga menjadi dasar pengujian ma, jika mengikuti alur dari mk, maka otomatis pengujian peraturan harus dihentikan sambil menunggu putusan dari mk. padahal bisa jadi pengujian sudah hampir diputus, dan harus dihentikan gara gara ada pengujian mk. sungguh tidak logis dan sangat merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa para pemohon berpendapatrentan dimanfaatkan oleh pemerintah yang mengeluarkan peraturan bawah undang undang atau siapapun yang berkepentingan terhadap peraturan bawah undang undang. misalnya ada peraturan bawah undang undang yang sedang uji materiil mahkamah agung, untuk menghambat proses persidangan mahkamah agung, pemerintah cukup menyuruh orang atau badan hukum mengajukan uji materi salah satu undang undang guo yang menjadi dasar pengujian ma, dengan begitu secara otomatis pengujian uji materiil wajib dihentikan. meskipun faktanya majelis hakim tinggal membacakan putusan. tetapi karena perintah tidak ada alasan hakim membacakan putusan perkara guo. bukankah hal ini menunjukkan jika tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 28d uud bahwa, para pemohon pernah baca putusan mahkamah agung tentang uji materiil yang membutuhkan waktu tahun sejak didaftarkan. padahal pemohon guo dalam kondisi normal. apalagi permohonan para pemohon yang harus dihentikan dulu. butuh waktu berapa tahun para pemohon harus menunggu. jelas sekali tidak mencerminkan kepastian hukum buat para pemohon. bahwa,,setelah dikaji secara seksama, ternyata samjustru mk, memasang hak warga negara, dan menghambat setiap warga negara yang mengajukan uji materiil yang kebetulan yang menjadi batu ujian sedang diuji mk. bahwa, menurut para pemohomberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan diskriminatif terhadap hak konstitusional para pemohon. jelas guo bertentangan dengan undang undang dasar bahwa,ukti pembentuk tidak memahami hak konstitusional warga negara yang berhak mengajukan uji materiil peraturan bawah mahkamah agung. bahwa,jika sudah begitu wajar para pemohon menganggap apabila guo bertentangan dengndang undang dasar sehingga dengan demikian ketentuahendra budianta, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama arifin, bukti fotokopi surat mahkamah agung tanggal juni tentang penghentian sementara permohonan hak uji materiil perkara nomor p humselanjutnya disebut uud yakni:menimbang bahwa para pemohon adalah perorangan warga negara yang saat ini tengah mengajukan permohonan pengujian materiilserta dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan (selanjutnya disebut kesehatan) yang telah didaftarkan mahkamah agung pada tanggal juni dengan register nomor p hum th. selanjutnyabahwa undang undang nomor tahun tentang kesehatan saat ini sedang diuji mahkamah konstitusi. dengan merujuk pada mk, maka mahkamah agung dalam surat tersebut menyatakan wajib menghentikan proses pengujian tersebut sampai dengan adanya putusan mahkamah konstitusi. dengan dihentikannya proses pengujian permohonan para pemohon, para pemohon merasa dirugikan atas berlakunya guo, i3.9sedang mengajukan pengujian, i3. menimbang bahwa: bahwa, para pemohon saat ini mengajukan uji materiiljuncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. bahwa, permohonan guo daftarkan mahkamah agung pada tanggal juni dengan nomor register p hum th. bahwa,jika kesehatan nomor tahun saat ini sedang diuji mahkamah konstitusi. dengan merujuk mahkamahcast terhadap dan uud dengan alasan menyebabkan permohonandan kesehatan yang sedang dimohonkan pengujian oleh para pemohon mahkamah agung menjadi terhambat, karena kesehatan sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya mahkamah konstitusi. terhadap dalil para pemohon guo, mahkamah berpendapat: i3. menimbang bahwa indonesia adalah negara hukum (vide uud sebagai negara hukum maka negara harus diselenggarakan menurut hukum, termasuk pembentukan(vide angka i3. menimbang bahwa peraturan perundang undangan sebagai peraturan yang bersifat resmi kenegaraan merupakan suatu sistem hukum yang dalamnya terdapat hierarki yang menempatkan konstitusi, dalam hal ini uud sebagai hukum yang tertinggi dalam suatu negara (the supreme iaw the land) (vide dengan adanya hierarki tersebut maka peraturan perundang undangan yang lebih tinggi memiliki arti sebagai sumber hukumdanketentuan konstitusionali3. menimbang(vide uud. berdasarkan hierarki peraturan perundang undangan yang berlaku. adanya hierarki peraturan perundang undangan berdampak pula terhadap eksistensi dari suatu peraturan perundang undangan. apabila suatu undang undang dinyatakan tidak berlaku, hal tersebut akan berdampak pula pada eksistensi peraturan perundang undangan bawahkesehatan, bertentangan dengan putusan pengujian kesehatan terhadap tersebut. sebaliknya, dalam hal tidak terdapat pengujian undang undang tertentu mahkamah konstitusi maka mahkamah agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang undangan bawah undang undang tersebut sebagaimana dimaksud uud i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas, dalil dalil para pemohon bahwa bertentangan dengan uud menurut mahkamahrtono muhammad alim ttd. ttd. akil mochtar hamdan zelda panitera pengganti, ttd. fadzlun budi konstitusi maka pengujian mahkamah agung wajib dihentikan dulu, menunggu putusan dari mahkamah konstitusi. bahwa, dalam surat mahkamah agung atas tidak disebutkan berapa dari nomor tahun tentang kesehatan yang sedang diuji mahkamah konstitusi. sehingga para pemohon menjadi kebingungan, karena kaitannya apa antara permohonan para pemohon mahkamah agung dengan pengujian nomor tahun mahkamah konstitusi. tetapi para pemohon bisa menyadari setelah membaca mk. bahwa, akhirnya para pemohon mendaptkan kepastian yang sedang diuji mk. yaitu dan serta nomor tahun tentang kesehatan dengan perkara nomor puu x bahwa, jelas sekali antara tahun yang uji materiil mahkamah agung oleh para pemohon dengan yang uji materiil mahkamah konstitusi tidak sama, artinya sama sekali tidak berkaitan. yang diajukan oleh para pemohon dan juncto dan berkaitan denganbahwa, siapapun yang mengajukan uji materiil mahkamah agung pasti menginginkan permohonannya segera diproses agar mendapatkan keputusan dari mahkamah agung. bahwa, sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor tahun yang menyatakanhwa para pemohon sudah mengajukan pemohon uji materiiloleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan juncto dan undang undang nomor tahun tentang kesehatan. dan telah para pemohon daftarkan pada tanggal juni kepaniteraan mahkamah agung jakarta. padahal para pemohon berkeinginan permohonan para pemohon oleh mahkamah agung segera diperiksa, karena menyangkut pekerjaan para pemohon dan tukang gigi indonesia yang dilarang berpraktik oleh peraturan menteri kesehatan yang digugat oleh para pemohon. padahal pekerjaan adalah hak konstitusional setiap warga negara termasuk para pemohon sebagaimana dimaksudbahwa, dengan diberlaku. secara langsung menteri kesehatan telah membunuh mata pencarian para pemohon dan para tukang gigi indonesia yang berjumlah sekitar orang. karena permohonan para pemohon uji materiil mahkamah agung menyangkut pekerjaan ribuan tukang gigi, idealnya mahkamah agung harus segera menggelar sidang terhadap permohonan para pemohon. akan tetapi dengan adanya undang undang mahkamah konstitusitelah menghambat proses permohonan para pemohon mahkamah agung. bahwa, para pemohon menginginkan permohonan uji materiil para pemohon guo harus segera diproses oleh mahkamah konstitusi. sebab jika tidak maka permohonan para pemohon mahkamah agung akan terus terhenti. tidak itu saja banyak perkara mahkamah agung yang mengalami persoalan yang sama seperti para pemohon. bahwa para pemohon berkeyakinan dengan adanyak hak konstitusional para pemohon telah dilanggarndang undang dasar bahwa, nyatakan jika guo telah memasang hak para pemohon melakukan uji materiil mahkamah agung, padahal para pemohon punya hak konstitusional yang dijamin undang undang mahkamah agung datentang mahkamah konstitusi pokok permohonselanjutnya uud berbunyi: pasapembentukmuda undangan, menegaskan: materi muatan peraturan perundang undangan mengandung asas: a.pengayoman: kemanusiaan: kebangsaan, d.kekeluargaan, e.kenusantaraan, bhinneka tunggal ika: keadilan, h.,, ketentugayomi kepentingan para pemohon sebagai warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan mata hukum sehingga para pemohon punya hak untuk dialami oleh undang undang, agar proses berbicara mahkamah agung bisa cepat, murah dan tidak berbelit belit. bahwa,, setelah ditelaah dan dikaji secara mendalam, materi muatan sebagaimana tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusiara pemohon yang telah dijamin oleh konstitusi. bahwa,. bahwa, setelah dikajiasas keadilan", bagaimana bisa disebut berkeadilan jika hak hak para pemohon yang sudah dijamin oleh undang undang dan uud justru dikebiri oleh undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. bahwa,bahwa, jika dikaji secara mendalamara pemohon yang notabene dijamin oleh undang undang dan uud bahwa, jika dipahami, tampaknya materi muatan (ketentuaniptakan asas ketertiban dhwa, kalau dipahami secara kritis dan cermat, dapat dikatakan,sas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.para pemohon menganggap guo sepanjang penghentian dikarenakan undang undang yang menjadi dasar pengujian dalam proses pengujian mahkamah konstitusi, sama sekali ini tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum buat para pemohon. bahwa, para pemohon dapat memahami keinginan para pembuat mk, maksud adalah supaya tidak terjadi putusan mahkamah agung menyimpang dari putusan mahkamah konstitusi, sebab posisinya lebih tinggi dalam menafsirkan undang undang terhadap uud tetapi karena rumusan frasa tidak jelas menjadikan maksud pembuat undang undang mejadi kabur tidak tercermin dalam tujuan mk. bahwa, idealnya penghentian proses sidang ma, terkait undang undang yang uji mk, bukan terkait undang undang. sebab dalam undang undang jumlahnya banyak dan belum tentu semua dalam undang undang dijadikan dasar batu uji ma. misalnya uji materiil peraturan menteri yang bertentangan dengan kesehatan dan tersebut sedang diuji mk, maka proses harus dihentikan dulu. tapi jika yang dijadikan dasar pengujian jelas tidak ada kaitannya dengrencana pembangunan jangka panjang terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: nama denny k., pekerjaan ketua lembaga swadaya masyarakat konsumen telekomunikasi indonesia alamat taman lantai kawasan mega kuningan, jakarta selatanmenguraikan hal hal sebagai berikut: i. kewenangan mahkamah bahwa undang undang dasar i berikut: adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan olehketua lembaga swadaya masyarakat konsumen telekomunikasi indonesia lsm kti) mendalilkan bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh dan dan uud telah dilanggar dengan berlakunya lampiran dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa lampiran dalam lampiran tentang sarana dan prasarana yang memadai dan maju" pada angka halaman dan yang pada isi pokoktidak ada definisi kalimat tersebut dalam maupun dalam penjelasan dari yang ditetapkan tanggal februari padahal, dalam dan penjelasannya dari undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi yang merupakan undang undang khusus (lex specialis) bidang teknologi telekomunikasi sudah diatur penyelenggaraan telekomunikasi yang harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, sehingga pilihan teknologi tidak dilakukan dan dipergunakan dengan sebebas bebasnya wilayah hukum republik indonesia: adanya lampiran tersebut. jika hal ini dibiarkan maka akan berpengaruh pada masyarakat dan berpotensi besar bagi kerugian negara dalam penerimaan negara bukan pajak pnb):dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh pemoho, pendapat mahkamah menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil dalil permohonan pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai perbaikan permohonan pemohon yang diajukan dan diterima persidangan pada tanggal desember terhadap perbaikan permohonan pemohon tersebut, mahkamah berpendapat bahwa berdasarktenggat (empat belas) hari tersebut dihitung hari berikut sejak pemeriksaan pendahuluan. pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan guo dilaksanakan pada tanggal november sehingga tenggat (empat belas) hari jatuh pada tanggal november berdasarkan ketentuan tersebut, menurut mahkamah, perbaikan permohonan pemohon yang diajukan dan diterima pada tanggal desember telah lewat tenggang waktu, sehingga mahkamah hanya akan mendasarkan pertimbangan pada permohonan pemohon bertanggal september yang diajukan oleh pemohon dan diterima oleh kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober dalam provisi i3 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar mahkamah memerintahkanmembuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada khususnya padarhadap permohonan putusan provisi tersebut, mahkamah berpendapat bahwa permohonan putusan provisi tersebut tidak dapat dikabulkan sebab berdasarkan di selama belum ada putusan, ketentuan guo masih tetap berlaku. selain itu, mahkamah juga tidak berwenang untuk memerintahkan kepadasebagaimana dimohonkan oleh pemohon. oleh karena itu, permohonan provisi yang dimohonkan oleh pemohon tidak beralasan hukum,idakpemohon pada pokoknya menguji konstitusionalitasrmohonan pemohon dan keterangan lisan pemohon yang disampaikan pada sidang pendahuluan serta bukti bukti surat tulisan yang diajukan sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah menilai permohonan pemohon guo akan merujuk pada huruf yangdan huruf mk, menyatakan, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam i3. menimbang bahwa dengan memperhatikan petit yang diajukan oleh pemohon dalam permohonan guo, menurut mahkamah: pemohon mendalilkan tidak ada definisidalam menurut mahkamah, perihal pemberian definisi pada frasa tersebut dalam merupakan kewenangan dari pembentuk undang undang (legislative review). mahkamah tidak berwenang untuk mengubah dan atau memberikan definisi terhadap frasa dalam lampiran sesuai dengan dalil pemohon, mahkamah hanya berwenang untuk menyatakan, apakah materi muatan dan atau bagian dari undang undang bertentangan dengan uud pemohon mendalilkan hak hak konstitusional pemohon, yang ditentukan dalam dan dan uud dirugikan, namun pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai hak konstitusional dimaksud dan kerugiannya dengan berlakunya lampiran dalam yang dimohonkan, sehingga mengakibatkan permohonan pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, hak konstitusional pemohon yang didalilkan oleh pemohon, yakni dan dan uud tidak jelas melanggar ataupun dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam lampiran dengan demikian, kendatipun, namun karena permohonan pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan pengujian undang undangprima face memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo, i4. permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum: i4. permohonan pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonprovisi: menolak permohonan provisi p.ketua lembaga swadaya masyarakat konsumen telekomunikasi indonesia lsm kti)telah memenuhi kualifikasibahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon, yakni:".bunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".dengan berlakuberbunyi, pembangunan pos dan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge based society) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan pos dan telematika dalam lingkungan multioperator, pengantisipasian implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi, penerapan hak kekayaan intelektual, peningkatan legalitas yang nantinya dapat mengakibatkan konvergensi pasar dan industri,peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju next generation network aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan industri dalam negeri, dan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi. bahwa pemohon selaku ketua lembaga swadaya masyarakat konsumen telekomunikasi indonesia merasa telah dirugikan atastidak ada definisi kalimat tersebutbahwa dalam undang undang nomor tahun tentang telekomunikasi dalam dan dan dan yang merupakan undang undang lex specialis derogat generalis bidang telekomunikasi mengatur adanya persyaratan dan atau pembatasan penggunaan teknologi. bahwa dengan dan jika hal ini dibiarkan maka akan berpotensi besar terhadap masyarakat khususnya kerugian negara dalam penerimaan negara bukan pajak pnb): padahal dalam undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak dan yang merupakan undang undang lex specialis derogat generalis bidang pnb mengatur atau dihitung sendiri oleh wajib bayar. meningkat sistem pemungutan penerimaan negara bukan pajak mempunyai ciri dan corak tersendiri dan dalam hal ini sudah ada pengaturan jenis dan tarif atas jenis yang berlaku pada pnb departemen komunikasi dan informatika, maka pembiaranakan berpotensi besar terhadap masyarakat serta kerugian negara dalam penerimaan negara bukan pajak:telekomunikasi dalam dan penjelasannya yang merupakan undang undang lex specialis derogat generalis bidang teknologi telekomunikasi sudah membahas bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal hal sebagai berikut mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global: sehingga semua teknologi harus diantisipasi dan bukan untuk dipilih sebebas bebasnya dan digunakan sebebas bebasnya wilayah hukum republik indonesiaperlindungan konsumen yang merupakan undang undang lex specialis derogat generalis bidang teknologi perlindungan konsumen sudah menimbang tentang "n perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen", sehingga semua teknologi harus diantisipasi dan bukan untuk dipilih sebebas bebasnya dan untuk digunakan sebebas bebasnya wilayah hukum republik indonesia. ildengan putusan yang kamarnya sebagai berikut: iv. dalam provisi memerintahkan pemerintahkementerian komunikasi dan informatika membuat penyesuaian yang diakibatkan karena perubahan pada undang undang nomor tahun khususnya pada lampiran undang undang nomor tahun tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun dalandalam pokok perkara menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. menguatkan putusan provisi yang dimohonkan pemohodan dan uudyang mengikatserta penjelasanlembaga swadaya masyarakat konsumen telekomunikasi indonesia: bukti fotokopi undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukti fotokopi lampirantelekomunikasi, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang penerimaan negara bukan pajak pnbdari permohonan pemohon adalah menguji lampiran tentang sarana dan prasarana yang memadai dan maju pada angka halaman dan halamanlampiran tentang sarana dan prasarana yang memadai dan maju pada angka halaman dan halamansugianto saran, warga negara indonesia: pekerjaan anggota dpr ri: alamat jalan tebet dalam j 9b, tebet barat, jakarta selatan. selanjutnya disebut sebagai . pemohon nama eko soemarno, s.h, warga negara indonesia: pekerjaan notaris: alamat jalan jenderal sudirman sidorejo arut selatan, kotawaringin barat: selanjutnya disebut sebagai . pemohon il: berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal oktober memberi kuasa kepada arab paprika, s.h, ari nizam, s.h, muhammad iskandar, s.h, mira stephanie, s.h, dan rida khasnatahar, s.h. pengacara penasihat hukum kantor hukum vbl law firm, yang berkedudukan gedung bank artha graha lt. jalan melawan raya biji kebayoran baru, jakarta selatan baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama, selanjutnya disebut sebagai . . para pemohon,bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan warga negara indonesia lainnya, bahwa para pemohon selaku warga negara dijamin sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara indonesia lainnya dalam konstitusi undang undang dasar bahwa para pemohon selaku warga negara dijamin akan hak untuk hidup sekaligus hak mempertahankan hidup dan kehidupanlebih lanjut para pemohon dijamin untuk mengembangkan diri, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk dalamnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah: bahwa atas dasar hak hak tersebut dalam konstitusi atas, para pemohon mendaftarkan diri selaku pasangan calon bupati wakil bupati kabupatenndang undang dasar menyatakan bahwabertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional pemohon yang telah dipilih secara demokratis:naskah komprehensif perubahan undang undang dasar republik indonesia tahun bab perubahan undang undang dasar republik indonesia tahun mengenai mahkamah konstitusi), bukti fotokopi putusan nomor php.d viii (tentang putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pilkada) kabupaten kotawaringin barat:menyangkut masalah tanggal pada angka tanggal juli diganti dengan tanggal juli dalam putusan mahkamah konstitusi. hal yang serupa dalam halaman tujuh butir bahwa terdapat perubahan berkenaan dengan petit dua yang menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan, bahwa juga terdapat perubahan berkenaan dengan petit pada angka tiga yang menyatakan mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa serta mengadili permohonan ini, bahwa perubahan petit pada angka empat yang menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi yang melahirkan nama baru dapat disamakan dengan undang undang: bahwa untuk perubahan petit pada angka limadengan uud bahwa perubahan petit yang keenamud dan melanggar hak konstitusional para pemohon yang telah dipilih secara demokratialah agar mahkamah konstitusi melakukan pengujian terhadapsebagaimana termaktub dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php d viii bertanggal juli bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia (selanjutnya disebut uud dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional para pemohon yang telah dipilih secara demokratinomor tahun tentang pemerintahan daerah,mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam uud hak konstitusional tersebut menurut para pemohon dirugikan oleh berlakunya norma undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang ditafsirkan secara luas oleh mahkamah dalam putusan nomor php d viii bertanggal juli berdasarkan dalil dalil para pemohon tersebut, mahkamah berpendapatundang undang guo terhadap uud pokok permohonan.memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitukonstitusional para pemohon dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial olehngan demikian isu hukum yang harus dijawab ialah apakah benar bahwa para pemohon telah dirugikan hak hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang undang guo. i3 menimbang bahwa hak konstitusional para pemohon dalam uud dirugikan oleh berlakunya yakni apabila tersebut ditafsirkan sebagaimana putusan mahkamah konstitusi nomor php d viii bertanggal juli i3. menimbang bahwa dalam permohonannya, para pemohon mengajukan alasan alasan sebagai berikut: bahwa permohonan pengujian undang undang guo dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para pemohon atas putusan mahkamah konstitusi nomor php d vi. bahwa mahkamah dianggap telah melampaui wewenangnya yang secara limitation telah disebutkan dalam secara contrary hal tersebut juga bertentangan denganputusan mahkamah konstitusi nomor php d viii bertanggal juli telah menambah kaidah dan atau norma dan secara contrary yakni: mengubah sifat putusan mahkamahuntuk menguatkan dalilnya, para pemohon mengutip pendapat ggemann yang dikutip dari soedarsono sebagai berikut: bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembentuk undang undang,isi.ndengar keterangan pemerintah dan dpr dalam perkara guo, sehingga mahkamah dapat langsung membuat putusan, menimbang bahwa, mahkamah setelah memeriksa permohonan dan bukti bukti tertulis para pemohon berpendapat sebagai berikut: bahwa telah lama ditinggalkan pendapat montesguieu yang menyatakan bahwa tugas hakim hanyalah to pronounce the words the law atau buche loi atau corong undang undang. oleh karena itu pula telah ditinggalkan suatu pendapat bahwa suatu undang undang adalah sempurna atau tidak mengandung cacat sebagai pengaruh rasionalisme yang berkembang dunia barat abad ke luar undang undang tidak ada hukum, satu satunya sumber hukum adalah undang undang (regime). hakim dilarang menafsirkan undang undang. sejarah hukum membuktikan bahwa undang undang ternyata tidak sempurna, bahkan mengandung cacat. hal ini menjadi salah satu alasan dibolehkannya hakim menafsirkan undang undang dan menggali nilai nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan saja untuk melengkapi undang undang secara materiil tetapi juga melakukan koreksi jika undang undang mengandung kekeliruan yang melanggar hak lembaga atau hak seseorang yang harus dilindungi (ekuitas est correction legis generalized latar gua parte deficit. pada masa pemerintahan hindia belanda banyak diterbitkan peraturan perundang undangan yang diskriminatif, sehingga hakim wajib mengoreksinya lewat putusan putusannya. dalam praktik hukum (civil law system) hal ini telah diterima kalangan peradilan, oleh sebab itu mahkamah tidak sependapat dengan para pemohon apabila mahkamah hanya diposisikan terbatas sebagai corong undang undang, sehingga tidak dapat melakukan penafsiran hukum apabila ternyata terdapat undang undang yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. hal ini telah sesuai dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa agar hakim dalam putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. telah banyak putusan mahkamah yang merupakan terobosan hukum yang disambut dengan baik oleh masyarakat karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu.d vi bertanggal desember nomor php.d vi bertanggal desember putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal juli putusan mahkamah konstitusi nomor php.a vii bertanggal september bahwa1 bertanggal juli yang menyatakan, menimbangsuatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan kotawaringin barat priode dan setelah melalui tahapan yang seharusnya dilalui, para pemohon kemudian ditetapkan selaku peserta pesta demokrasi pemilukada kabupaten kotawaringin barat periode oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten kotawaringin barat sebagaimana tertuang dalam surat keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten kotawaringin barat nomor kpu ktb iv tanggal april bahwa pada pemilukada kabupaten kotawaringin barat periode yang dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum daerah kabupaten kotawaringin barat pada tanggal juni para pemohon memenangkan perolehan suara pemilukada tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam surbahwa terhadap keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupaten kotawaringin barat tersebut, pasangan calon yang kalah telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta kepada mahkamah konstitusi agar: pertama, menyatakan tidak sah dan tidak mengikkedua, menyatakan agar komisi pemilihan umum daerah kabupaten kotawaringin barat melakukan pemungutan suara ulang, ketiga, menyatakan tidak sah dan batal penetapan pemohon sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum bupati dan wakil bupati kotawaringin barat berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum daerah kabupatei3. menimbang bahwa keberatan para pemohon tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati, terkait dengan pemilukada kabupaten kotawaringin barat (vide putusan mahkamah nomor php.d viii bertanggal juli tidak perlu dijelaskan lagi, apalagi hal tersebut merupakan kasus yang tidak masuk dalam ranah pengujian undang undang, karena putusan pengujian undang undang sifatnya era omnes, menimbang bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor php d v bukan merupakan penambahan norman tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi divide uud 1945j, dan nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat , bahkan juga institusi yang terkait pemilu.,inihal demikian tidak bertentangan dengmahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal desember nomor php.d vi bertanggal desember nomor php.a vii bertanggal september dan nomor puu vii bertanggal julerdasarkan alasan alasan tersebut atas maka pada hari selasa tanggal dua puluh dua bulan maretkamis tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu sebelas, oleh kami,atau pertama,calon nomor urut atas nama sugianto dan eko sukarno dengan perolehan sebanyak suara, kedua,go bono, dan terhadap permohonan ini dikenal dalam register perkara mahkamah konstitusi nomor php d viii bahwa terhadap perkara nomor php d viii ini, mahkamah konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, mahkamah konstitusi (vide telah menjadi yurisprudensidengan syarat pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan secara:yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, mahkamah: bahwa mahkamah berdasarkan pertimbangan atas, dengan mendasarkan diri kepada ketentuan undang undang nomor tahun juncto huruf peraturan mahkamah konstitusi nomor tahun telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: menolak eksepsi memohon: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkanb.h.: mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut atas nama sugianto dan eko soemarno, s.memerintahkan komisi pemilihan umum daerah.t., si., dan bambang purwanto, s.st., sebagai bupati dan wakil bupati kepala daerah kotawaringin barat tahun bahwa dalam undang undang dasar telah disebutkan dengan jelasmahkamah konstitusi berwenang untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar menurut ketentuan dalam undang undang dasar dan oleh karenanya ini sebagai landasan hukum kompetensi mahkamah konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, bahwa karena kewenangan ini memberi pemahaman dari sudut pandang penjabaran, dapat disimpulkan bila kewenangan mahkamah konstitusi bersifat limitation, sehingga dengan demikian tidak dapat ditambah maupun dikurangi oleh siapapun termasuk hakim konstitusi, kecuali penambahan dan pengurangan itu melalui suatu amandemen konstitusi yang baru atau legislative review, bahwa kewenangan mahkamah konstitusi mengadili sengketa pemilukada adalah didasarkanubahan kewenangan untuk mengadili sengketa pemilukada tersebut atas harus dipahami secara konstitusional bahwa undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah (tidak ikut diubah) yang menyatakankonsekuensi yuridis dari putusan mahkamah konstitusi nomor php d.viii bertanggal juli undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah harus dibaca dan atau dipahami terjadi perubahan redaksionalmeliputi: hasil penghitungan suara, dan proses penyelenggaraan pemilukada, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon , bahwa dalam yang disebutkan atas, dapat dilihat betapa pembentuk undang undang secara konkrit memberi pemahaman kepada seluruh anak bangsa bahwa bila pembentuk undang undang menyampaikan kehendak akan pengertian hasil pemilihan yang dapat diwewenangi oleh mahkamah konstitusi dahulu mahkamah agung, adalah dijelaskan dalam dengan kalimat hanya berkenan dengan hasil penghitungan suara , bahwa dalam konteks normlogisch maka aplikasi klausul hasil penghitungan suara ini dikemukakan secara iimitative dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa terhadap putusan yang berisi mengabulkan permohonan pemohon untuk sengketa pemilu, sich pemilukada ,, bahwa apa yang secara konkrit terlihat dalam putusan putusan mahkamah konstitusi seperti tersebut dalam putusan nomor php d viii bertanggal juli atau dalam putusan nomor php d vi bertanggal desember telah melampaui wewenang yang diberikan oleh undang undang dasar karena telah menambah wewenang secara inkonstitusional dengan cara memberikan penafsiran luas dari wewenang yang diberikan berdasarkan kehendak pembuat undang undang : bahwa putusan putusan yang dikemukakan atas pada dasarnya telah menguji sendiri secara contrary ketentuan oleh karena mahkamah konstitusi secara terang dan jelas menjatuhkan keputusan mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan kpu menerbitkan surat keputusan yang lebih bersifat condemnation', sedangkan secara legal constitution keputusannya hanya bersifat declaration' walaupun sifatnya memaksa dan secara hukum hakim konstitusi terikat dengan hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan, bahwa oleh karena putusan mahkamah konstitusi memaksa secara konstitusional untuk ditaati serta dipandang dari segi bentuk dan lembaga yang berwenang menetapkannya, putusan mahkamah konstitusi secara filosofis dan historis bersifat negative legislative sehingga tidak dapat disetarakan dengan undang undang, akan tetapi berdasarkan prinsip undang undang dasar pasca amandemen, sistem hukum dan ketatanegaraan republik indonesia, maka putusan mahkamah konstitusi dapat disejajarkan dengan undang undang, yaitu: pertama, karena sifatnya memaksa maka dapat dikategorikan sebagai wet materiel zin , dan putusan ini harus dimuat dalam berita negara republik indonesia untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan dalam undang undang: kedua, berdasarkan ajaran begriffsjurisprudenz sebagai salah satu metode penemuan hukum yang mengajarkan putusan hakim itu adalah undang undang karena dalam putusan hakim itu ada penemuan hukum yang didasari oleh pemikiran intelek atas hukum hukum yang rasional dan logis: bahwa berkaitan dengan uraian atas, maka berdasarkan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh mahkamah dengan cara penafsiran dan atau konstruksi terhadap ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, juncto undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi telah menambah dan memperluas objek sengketa pemilukada dengan cara, mengubah sifat putusan mahkamah konstitusimahkamah konstitusi memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga terhadap putusannya tidak dapat dimintakan banding dan kasasi. oleh karena itu, sini tidak dimaksudkan untuk mengajukan langkah banding terhadap putusan tersebut atas, bahwa putusan hakim guo putusan mahkamah konstitusi nomor php d viii bertanggal juli telah menambah kaidah dan atau norma undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah dan secara contrary undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, bahwa berdasarkan teori penemuan hukum, putusan hakim itu adalah hukum dan menurut teori fiksi dianggap semua orang tahu akan adanya penambahan kaidah dan atau norma karena putusan dibacakan dalam sidang terbuka dan dimuat dalam berita negara, maka putusan guo patut diskualifikasi sebagai bagian materi muatan dalam dan atau bagian undang undang dalam hal ini undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, bahwa dengan adanya penambahan kaidah dan atau norma dalam materi muatan dalam dan atau bagian undang undang dalam ketentuan undang undang nomor tahun juncto undang undang nomor tahun tersebut sangat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon (ada causal terbang) oleh karena telah mengabaikan kehendak para pemilih sebesar orang atau dari total suara sah agar pemohon dapat memimpin mereka selaku bupati dan wakil bupati kepala daerah kabupaten kotawaringin barat periode bahwa berkaitan dengan substansi uraian tersebut atas, mungkin ada baiknya pemohon mengutip beberapa kalimat dari ucapan ggemann: bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembentuk undang undang(catatan seorang bernama soedarsono), berdasarkan hal hal tersebut atas, para pemohon menyampaikan permohonan kepada mahkamah konstitusi agar menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan permohonan ini dengan amar sebagai berikut: menerima serta mengabulkan permohonan para pemohon: menyatakan bahwa para pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini, menyatakan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa serta mengadili permohonan ini, menyatakan bahwa putusan mahkamah konstitusi yang melahirkan norma baru dapat dipersamakan dengan undang undang,

kj) yang diajukan oleh: nama miranda utama, s.h., yang bertindak untuk dan atas nama yayasan maharnya pati tempat, tanggal lahir banda aceh, desember alamat jalan beo indah nomor kelurahan sei kambing kecamatan medan sunggal, kota medan, provinsi sumatera utaradan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal september yang pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon bahwa, pemohon adalah yayasan yang menjalankan asas, sifat, dan tujuan sebagaimanakhususnya bahwa, pemohon adalah badan hukum berdasarkan akta pendirian yayasan maharnya pati oleh notaris flora criminal sari, s.h. nomor tanggal februari yang telah mendapat pengesahan dari direktorat jenderal administrasi hukum umum, kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor ahu .ah. tahun tanggal mei serta memiliki anggaran dasar anggaran rumah tangga sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitasnya, pengakuan bahwa hak setiap warga negara indonesia untuk mengajukanxxxiii mars tanggal maret tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden soekarno, terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun ii. kewenangan mahkamah konstitusi perubahan uud khususnya perubahan ketiga uud mengenai kekuasaan kehakiman,yang untuk selanjutnya disebut mk , sebagaimana tertuang dalamuntuk selanjutnya disebut mk . perubahan mengenai kekuasaan kehakiman ini menegaskan bahwa adalah court law, dan mahkamah agung, yang untuk selanjutnya disebut ma , adalah court justice , sebagai court justice mengadili ketidakadilan dari subjek hukum untuk mewujudkan keadilan, sedangkan sebagai court law' mengadili sistem hukum untuk mencapai keadilan itu sendiri. judicial review itu termasuk dalam ranah court law' karena tidak mengadili orang per orang, lembaga, organisasi, atau subjek hukum melainkan mengadili sistem hukum (perundang undangan) demi mencapai keadilan: bersamaan dengan pembentukan mk, perubahan ketiga uud juga telah merubah status dan kedudukan majelis permusyawaratan rakyat mpr) sebagaimana rumusan dan perubahan ketiga uud mana mpr bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan dewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan daerah dpd), presiden, badan pemeriksa keuangan bpk), dan mk, serta dengan kewenangan yangubahan perubahan tersebut ternyata kemudian hari, berpotensi menimbulkan kevakuman fungsi kontrol terhadap berbagai jenis peraturan perundang undangan, yang salah satu diantaranya adalah ketetapan mpr, sebagai akibat dari upaya penegasan kewenangan lembaga negara yang terkait secara eksplisit tanpa adanya penjelasan yang menyertainya, termasuk penjelasan mengenai tujuan dan fungsi pembentukan lembaga tersebut secara umum. selanjutnya, dalam pembentukan undang undang dan atau peraturan perundang undangan lain yang merupakan turunannya, kewenangan tersebut diterjemahkan secara an sich dan digunakan sebagai acuan bagi penjabaran ketentuan tersebut secara lebih spesifik: namun demikian, kondisi tersebut atas tidak menyurutkan semangat dan harapan pemohon untuk mengajukan permohonan guo karena, samping mengingat demikian besarnya dampak kepastian hukum dan pemulihan nama baik dr. ir. soekarno bagi kepentingan bangsa dan negara indonesia sebagaimana telah diuraikan pada bagian kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon" sebelumnya, pemohon juga meyakini independensi, imparsialitas, objektivitas serta kejernihan dan komprehensivitas kerangka pemikiran mahkamah konstitusi dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menjamin tegak dan dilaksanakannya uud dalam hal ini, pemohon berpandangan bahwa kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji permohonan guo merupakan hal yang sangat vital dalam upaya mendapatkan kepastian hukum dan pemulihan nama baik dr. ir. soekarno karena sebagaimana telah dijelaskan pada bagian kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon sebelumnya dan uraian lebih rinci dalam fakta peristiwa pada bagian pokok perkara , bahwa: penetapan status eenmalig untuk tap mars nomor xxxiii mars pada tap mpr nomor i mpr alih alih memberikan kepastian atas status hukum dr. ir. soekarno yang sudah dicap sebagai penyandang permasalahan hukum", hal tersebut justru cenderung membuat stempel tersangka pada dr. ir. soekarno bersifat abadi serta tidak dapat dipulihkan, dan penganugerahan gelar pahlawan proklamator melalui keppres nomor tk tanggal oktober dan gelar pahlawan nasional melalui keppres nomor tk tanggal november tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk pemulihan nama baik karena tidak adanya penegasan, baik pada bagian.upun putusan, bahwa status hukum dr. ir. soekarno sudah dipastikan bersih. selain itu, untuk proses rehabilitasi nama baik, sesuai undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, diperlukan adanya pertimbangan hukum dari mahkamah agung, selanjutnya, pemohon akan menjelaskan dasar dasar pertimbangan yang melandasi keyakinan pemohon bahwa berwenang untuk menguji permohonan guo sebagai berikut: bahwa sebagaimana dan uud indonesia telah menyatakan diri sebagai negara hukum yang demokratis konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum: bahwa mk, dalam pertimbangan hukum pada putusannya nomor puu ixrepublik indonesia tahun menyatakan bahwa:padaerupakan penafsir tertinggi undang undang dasar (the ultimate interpreter the constitution) ,lam hal ini jelas bahwa posisiategori badan peradilan lain yang berada bawahnya mahkamah agung , tetapi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman lain yang kedudukannya setara dengan mahkamah agung, bahwa perubahan ketigadangkmudian sesuai hierarki peraturan perundang undangan menurut nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, kedudukan dan kekuatan hukum ketetapan mpr berada atas undang undang. sehingga sesuai dengan perubahan ketiga uud dan undang undang nomor tahun uji materi terhadap ketetapan mpr tidak termasuk dalam kewenangan mahkamah agung. sementara pihak lain, sesuai perubahan ketiga uud dan undang undang nomor tahun mahkamah konstitusi hanya dinyatakan berwenang menguji undang undang terhadap uud sehingga apabila ketentuan tersebut diterjemahkan secara an sich maka tidak ada kekuasaan kehakiman indonesia yang berwenang menguji ketetapan mpr. oleh karenanya, terdapat kemungkinan terjadinya kondisi ketiadaan fungsi kontrol terhadap peraturan perundang undangan indonesia yang nota bene merupakan negara hukum, mana salah satu fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif) adalah untuk menguji dan menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) maupun legislatif,urut kamus black black's law dictionary, 7th ed., west, st. paul, min, judicial review: court's power review the actions other branches levels government, esp. the court's power validate legislative and executive actions being unconstitutional . berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwa judicial review merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji dan menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif: mahmud aziz dalam artikel pengujian peraturan perundang undangan dalam sistem peraturan perundang undangan indonesia pada jurnal konstitusi, vol. nomor oktober mengutip p.j.p tak p.j.p. tak, rechtsvorming nederland (een inleiding), open universitet, samson h.d. teen willing, eerste druk, hal. bahwa pengertian undang undang dalam kata pengujian undang undang dibagi dalam dua pengertian, yaitu undang undang dalam arti format' dan undang undang dalam arti material . undang undang dalam arti formal adalah keputusan atau peraturan yang dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen. adapun undang undang dalam arti material adalah suatu keputusan atau peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang undangan yang isinya mengikat umum. sehingga kata undang undang dalam hal ini, dapat dimaknai memiliki pengertian sebagai peraturan perundang undangan yang dibuat oleh suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu? sebelum perubahan ketiga, uud menyatakan bahwa kedaulatan adalah tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. sehingga kekuasaan majelis permusyawaratan rakyat, yang selanjutnya disebut mpr , sebagai satu satunya lembaga yang memegang dan melakukan kedaulatan rakyat, merupakan sentra kekuatan negara, bahwa sebelum perubahan ketiga uud tertanggal november sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan diatur melalui ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, yang untuk selanjutnya disebut tap mpr , nomor iii mprgustus yang dalam menetapkan tata urutan peraturan perundang undangan adalah: undang undang dasar ketetapan mpr:, peraturan daerah: selanjutnya ketetapan mpr nomor iii mpr menetapkan bahwa: mpr berwenang menguji undang undang terhadap uud dan ketetapan mpr, mahkamah agung berwenang menguji peraturan perundang undangan bawah undang undang, pengujian dimaksud bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan kasasi: keputusan mahkamah agung mengenai pengujian sebagaimana dimaksud dan bersifat mengikat: sehingga dengan ketetapan mpr nomor iii mpr tersebut jelas terlihat bahwa sebelum perubahan ketiga uud fungsi kontrol terhadap seluruh jenis peraturan perundang undangan, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian (review), terbagi habis melalui mekanisme: legislative review mpr (sebagai lembaga tertinggi pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat), dan judicial review mahkamah agung (sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi): kemudian melalui perubahan ketiga uud pada tanggal november rumusan diganti menjadi: kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . dengan perubahan rumusan uud tersebut, maka mpr tidak lagi sebagai pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. mpr juga bukan lagi sebagai sentra kekuasaan negara, karena kekuasaan yang awalnya terpusat mpr telah didistribusikan berbagai lembaga negara lainnya yang bersama sama mpr menjalankan fungsi fungegara dan kedaulatan rakyat. bahkan melalui perubahan mpr tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan garis garis besar haluan negara dan atau membuat ketetapan yang bersifat mengatur (revealing). mpr pasca perubahan uud hanya diberikan kewenangan membuat ketetapan yang bersifat keputusan (beshickking), bahwa kedudukan majelis permusyawaratan rakyat, atau mpr, berdasarkan perubahan ketiga uud tersebut bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, tetapi sejajar dengan dpr, dpd, presiden, bpk, dan mk. kewenangan mpr kemudian terbatas hanya pada hal hal sebagai berikut: mengubah dan menetapkan undang undang dasar, melantik presiden dan atau wakil presiden: dan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas usulan dpr dan keputusan mk, sehingga selain uud yang merupakan hukum dasar negara, maka produk lain dan atau keputusan mpr yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dapat dimaknai dan dipandang setara dengan produk hukum dan atau keputusan lembaga lain yang sejajar, bahwa pada perubahan ketiga uud tersebut, kekuasaan kehakiman tidak lagi hanya dilakukan oleh mahkamah agung, tetapi juga dilakukan oleh lembaga baru bernama mahkamah konstitusi sebagaimana yang telah diuraikan pada butir il. atas, yang kewenangannya diatur dalam 24c uud selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan pada butir sebelumnya, perubahan ketiga uud mengatakan. dst', dan mengatakan bahwa: mk.dst : sehingga dengan perubahan ketiga uud sebagaimana diuraikan pada butir dan ii. atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa selain terjadinya pendistribusian (pendelegasian sebagikuasaan mpr dan perubahan status mpr (yang semula sebagai lembaga tertinggi) menjadi lembaga yang setara dengan dpr, dpd, presiden, bpk, dan mk, terjadi pula perubahan dalam kekuasaan kehakiman, termasuk dalam hal fungsi kontrol (check and balances) terhadap jenis jenis peraturan perundang undangan: dengan memperhatikan tap mpr nomor iii mpr serta perubahan ketiga uud sebagaimana diuraikan pada butir serta butir ii. sampai dengan 1l. atas, maka setelah perubahan ketiga uud (dan bahkan sampai setelah perubahan keempat) berlaku kondisi sebagai berikut: tata urutan peraturan perundang undangan masih tetap sebagaimana pada tap mpr nomor iii mpr mpr bukan lagi sebagai lembaga tertinggi atau sentra kekuasaan negara tetapi setara dengan dpr, dpd, presiden, bpk, dan mk, serta tidak lagi berwenang menetapkan garis garis besar haluan negara dan ketetapan ketetapan yang bersifat mengatur, termasuk dalam hal ini kewenangannya dalam hal pengujian peraturan perundang undangan. dengan perubahan status mpr dan kehadiran tersebut, maka sistem legislative review (pengujian oleh lembaga legislatif) yang diatur melalui tap mpr nomor iii mpr tidak lagi berlaku, dan beralih sistem judicial review', mana fungsi kontrol terhadap peraturan perundang undangan sepenuhnya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu oleh mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. sehingga kewenangan mpr untuk menguji peraturan perundang undangan terhadap uud sebagaimana tercantum dalam tap mpr nomor iii mpr sepenuhnya didelegasikan mahkamah konstitusi, dan dengan demikian: kemudian pada perubahan keempat uud tanggal agustus pada ditambahkan yang mengatakan". dalam hal ini jelas bahwbadan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. pada ini mengacu pada .badan peradilan yang berada bawahnya. pada samping itu, aturan peralihan pada perubahan keempat uud mengatakan bahwa. sehingga dalam hal ini jelas bahwa kedudukan dan substansi tap mpr nomor iii mpr masih akan tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan uud berikutnya atau sampai dengan terbentuknya peraturan perundang undangan yang diamanatkan oleh uud selanjutnya sesuai amanat aturan tambahan pada perubahan keempat uud mpr mengeluarkan ketetapangelompokkan ketetapan ketetapan mars dan mpr yang ada dalam (enam) atau kategori sesuai dengan materi dan status hukumnya, sebagai berikut: kategori) tap mars dan tap mpr yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (total ketetapan): kategori ll) tap mars dan tap mpr yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan (total ketetapan), kategori iii) tap mars dan tap mpr yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu tahun (total ketetapan), kategori iv) tap mars dan tap mpr yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang undang (total ketetapan), kategori tap mars dan tap mpr yang dinyatakan masih berlaku sampai denganaturan tata tertib oleh mpr hasil pemilu tahun (berjumlah ketetapan), kategori vi) tap mars dan tap mpr yang di(berjumlah ketetapan): kemudian, dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan pada ketetapan mpr tidak lagi masuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang undangan. namun status dan hierarki tap mpr ini kemudian dikembalikan lagi posisi semula melalui undang undang nomor tahun meskipun demikian, penjelasan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ketetapan mpr adalah tap mars dan tap mpr yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam dan tap mpr i mpr sementara itu kewenangan mahkamah konstitusi dan mahkamah agung dalam pengujian materi peraturan perundang undangan dalam undang undang yang dibentuk kemudian, baik undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung dan perubahannya melaluikonstitusi juncto undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, tetap mengacu pada ketentuan perubahan ketiga uud sehingga berdasarkan uraian pada butir dan butir atas dan perkembangan yang telah terjadi (terutama dalam hal pembentukan undang undang) sampai dengan saat ini, maka: ketetapan mpr (s) yang masih berlaku meliputi (dua) ketetapan dari kategori (yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan) dan (empat) ketetapan dari kategori (yang dinyatakan. tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang undang)dan hukum publik dan privat, atau lembaga negaradalam judicial review perspective, ) : bahwa pemohon adalah perkumpulan yang diberi nama yayasan maharnya pati yang dalam kepengurusan dan anggotanya terdiri dari keluarga, pengagum, dan anak ideologis dr. ir. soekarno yang ingin mewujudkan cita cita kemerdekaan sesuai pokok pokok pikiran pembukaan undang undang dasar yang dibentuk pad, tap mpr nomor xvi mpr tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi ,: tap mpr nomor v mpr tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional , tap mpr nomor vi mpr tentang etika kehidupan berbangsa : dan tap mpr nomor ix mpr tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam , kedudukan dan hierarki keenam ketetapan mars dan mpr tersebut sesuai undang undang nomor tahun berada bawah uud dan atas undang undang, sedangkan ketetapan ketetapan mars dan mpr lainnya (yang memuat norma hukum yang mengikat seperti halnya tap mpr nomor i mpr dan tap mars nomor xxxiii mars sesuai penjelasan butir butir .b, dan butir atas secara umum dapat dipandang setara dengan produk hukum dan atau keputusan lembaga lain yang sejajar, atau paling tinggi setara dengan undang undang: pengujian terhadap keenam ketetapan mpr tersebut terhadap uud dalam hal diduga bertentangan dengan uud kecuali mengikuti alur pemikiran sebagaimana uraian butir dan atas (yaitu didelegasikan sepenuhnya mk), tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak ada satupun lembaga negara, termasuk mpr sendiri, yang secara eksplisit diberi kewenangan oleh uud untuk melakukan hal tersebut. suatu ironi bagi sebuah negara hukum, karena masih terjadi kevakuman dalam fungsi kontrol terhadapmasih berlakunya (empat) ketetapan mpr dari kategori (karena masih belum terbentuk undang undangnya sampai saat ini), maka tidak tertutup kemungkinan adanya jenis peraturan perundang undangan yang status dan hierarkinya berada bawah undang undang (sebagaimana dimaksudkan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan ), yang baik secara formalitas pembentukan ataupun substansinya bertentangan dengan uud sehingga dalam hal ini, karena pengujian peraturan perundang undangan tersebut terhadap uud bukan merupakan kewenangan ma, maka untuk menghindari terjadinya kevakuman fungsi kontrol, kembali dituntut untuk berani bersikap sebagai pengawal konstitusi dan satu satunya penafsir uud serta konstitusionalitas atas formalitas dan substansi suatu peraturan perundang undangan: bahwa mahkamah konstitusi mk)sebagai majelis kehormatan hikmah dan lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) seharusnya memiliki kewenangan penuh memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan peraturan perundang undangan agar bersesuaian dengan nilai nilai konstitusi. tafsir terhadap konstitusionalitas peraturan perundang undangan tersebut merupakan tafsir tertinggi (the ultimate interpreter thek. namun demikian, dalam hal undang undang yang terkait dengan ketentuan tersebut sudah ada dan diyakini kesesuaiannya dengan uud maka kewenangan untuk pengujian ketentuan atau peraturan perundang undangan dimaksud, yang jenis dan hierarkinya berada bawah undang undang, cukup dilakukan terhadap undang undangnya dan diserahkan kewenangannya kepadlah seharusnya sebuah majelis kehormatan hikmah (atas) konstitusi dipahami. bahwa adalah lembaga negara yang kekuasaan dan kewenangannya ditentukan oleh undang undang dasar.an dimaksud sudah seharusnya dipahami dalam arti sepanjang tidak bertentangan dengan uud bahwa mk, dalam pertimbangan hukum pada putusannya nomor puu dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, menyatakan: bahwa keberadaan , dan'. kemudian, dalam pertimbangan hukum pada putusannya nomor puu 1x dalam perkara pengujimenyatakan bahwa: salah satu tujuan pembentukanserta : sehingga untuk menjaga konsistensi mahkamah konstitusi sebagai the guardian the constitution, dan untuk mencegah terjadinya kevakuman kewenangan pengujian dalam hal terjadinya suatu peraturan perundangan yang diduga bertentangan dengan uud dan hierarkinya berada atas undang undang, dan atau suatu peraturan perundangan yang diduga bertentangan dengan uud dan hierarkinya berada bawah undang undang tetapi tidak bertentangan dengan undang undang yang ada (atau bahkan belum dibentuk undang undangnya),, dan frasa .suatu undang undang. pada undang undang nomor tahun dibaca sebagai .suatu peraturan perundang undangan. . sehingga dengan demikian, secara konsisten menempatkan mahkamah konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dan lembaga penafsir tertinggi konstitusi (the ultimate interpreter the constitution), bahwa melalui permohonan ini, pemohon mengajukrepublik indonesia tahun sampai dengan tahun dan bab tap mars nomor xxxiii mars tanggal maret tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden soekarno terhadapserta keserasian dan keselarasan antar peraturan perundang undangan sesuai penjelasan pada butir atas serta sebagaimana kontradiksi yang terjadi antara: bab tap mars nomor xxxiii mars dan angka tap mpr nomor i mpr atau antara bab tap mars nomor xxx(hc. bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon, diyakini bahwa ketidakpastian hukum dan kevakuman kewenangan pengujian peraturan perundang undangan terhadap konstitusi negara, uud, bahwa mengacu kepadaguo, baik dalam hal pengujian materiil substansi) ataupun menetapkan lembaga yang berwenang serta memerintahkan lembaga tersebut menguji permohonan guo, iii. pokok perkara dalam permohonan ini adapun yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah angka ketetapan mpr nomor i mpr tentang peninjauan. terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyatnggal agustus dan bab negara dari presiden soekarno tanggal maret yang bertentangan dengan dan undang undang dasar pendahuluan masa lampau merupakan unsur yang sangat penting dalam sejarah dan konteks waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. dalam kenyataan, masa lampau selalu mengikuti dan melekat pada setiap aktivitas manusia masa kini. disadari atau tidak, disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung, masa lampau senantiasa menjadi memori yang akan memberikan pengalaman, pembelajaran, kesan dan peringatan bagi manusia dalam bersikap dan beraktivitas masa kini dan mendatang: bahwa pada tahun tepatnya pada tanggal maret majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia menetapkan ketetapan mars nomor xxxii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden sekar ketetapan mars ini mengakhiri kedudukan dr. ir. soekarno sebagai presiden republik indonesia yang dipercayakan kepadanya sejak tanggal agustus dalam konsiderans menimbang huruf presiden soekarno dituduh telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan s pki dan melindungi tokoh tokoh s pki. selanjutnya, bab tap mars nomor xxxiii mars itu menyatakan pula,": secara 'expresses verbs' mengamanatkan agar permasalahan hukuselesaikan oleh pejabat presiden menurut ketentuan hukum dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. namun demikian, penyelesaian persoalan hukum dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh jenderal soeharto, baik selama menjabat sebagai pejabat presiden, maupun sebagai presiden republik indonesia selama masa pemerintahan orde baru, serta oleh presiden presiden republik indonesia selanjutnya sampai dengan pemerintahan presiden susilo bambang yudhoyono saat ini. sehingga, asumsi perihal (tanpa adanya penegasan status hukum dan pemulihan nama baik dr. ir. soekarno), dengan adanya ketetapan mars nomor xxxiii mars itu, reputasi dr. ir. soekarno sebagai bapak bangsa tergerus secara mendasar. yang bersangkutan diberhentikan dan mandat kekuasaannya sebagai presiden mandataris mpr dicabut oleh mars dengan alasan hukum dan politik yang kemudian menciptakan stigma negatif terhadap nama baik dr. ir. soekarno, baik sebagai individu maupun sebagai bapak dan tokoh bangsa. bahwa selain mencerminkan ketidakadilan dan ketiadaan kepastian hukum bagi yang bersangkutan, kondisi dan status hukum dr. ir. soekarno tersebut pada kenyataannya telah membelenggu akses finansial yang telah dibangunnya untuk menyejahterakan bangsa dan negara, sehingga secara tidak langsung juga telah membatasi dan bahkan menyandera hak hak sosial bangsa indonesia, yang secara keseluruhan dinyataka dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasikemudian olehpada angka ketetapan mars nomor xxxiii mars tersebut dimasukkan dalam kelompok kategori vi, yaitu ketetapan mars dan dua, ketiga dan keempat pendahuluan atas, sangat jelas bahwa status ketetapanmpas v mars dan bahwa penyelesaian persoalan hukum sebagaimana butir diatas tidak pernah atau belum selesai dilaksanakan oleh pejabat pihak yang diberi amanat untuk hal tersebut. sekiranya ketetapan mars nomor xxxiii mars dimaksud dinyatakan dicabut melalui tap mi mpr tersebut, maka seharusnya dimasufakta peristiwa melalui keputusan presiden nomor tk tanggal oktober presiden jenderal soeharto pada saat itu) memberikan gelar pahlawan proklamator kepada dr. ir. soekarno dan drs. mohammad hatta, selanjutnya melalui keppres nomor tk tanggal november presiden bapak. dr. susilo bambang yudhoyono) menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada (hc), ir. soekarno, penganugerahan kedua gelar pahlawan tersebut secara tidak langsung merupakan pembuktian dan fakta bahwa dr. ir. soekarno tidak menyandang permasalahan hukum, serta diyakini memiliki integritas moral dan keteladanan, berkelakuan baik, dan setia tidak mengkhianati bangsa dan negara, sesuai persyaratan untuk memperoleh gelar pahlawan nasional sebagaimana diatur dalam dan undang undang tahun tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. mengingat bahwa sebelumnya, dalam tap mars tanggal juli dinyatakan ada bagian bagian dari ajaran pemimpin besar revolusi bung karno yang dikaitkan dengan gerakan kontra revolusi s pki, dikeluarkannya tap mars nomor xxxiii mars guo, telah menimbulkan stigma negatif bukan hanya terhadap nama baik dan kehormatan pribadi, keluarga dan kerabat bung karno tetapi juga terhadap karya karya dan hasil hasil pemikiran bung karno selama lebih dari tiga dekade, stigma negatif yang timbul akibat ketetapan mars nomor xxxiii mars guo selama beberapa dekade telah menimbulkan kekhawatiran sebagian anak bangsa untuk mempelajari ajaran dan pemikiran pemikiran dr. ir. soekarno, khususnya mengenaiarhaenisme, trisakti dan berdikari"tigma negatif tersebut bahkan masih terlihat jelas dari pemberitaan media massa pada saat dr. mahfud mantan ketua mk) membuat pernyataan tentang isu pelanggaran ham yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru dan orde lama pada peresmian kantor mmd initiative wilayah barat bengkulu tanggal juni hampir seluruh media cetak dan elektronik pada tanggal dan juni memberitakan bahwa presiden soekarno bertanggung jawab atas pelanggaran ham masa pemerintahannya sehubungan dengan terjadinya pembantaian para kyai sebelum terjadinya peristiwa s pki: sementara sisi lain, semangat berdikari dan trisakti pada waktu belakangan ini telah kembali mengemuka dan bahkan melandasi visi misi kedua calon presiden yang bersaing dalam pemilihan presiden tahun ini. hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa ajaran dan pemikiran dr. ir. soekarno secara umum diakui dan diyakini kemanfaatan dan relevansinya untuk bangsa dan negara sampai dengan saat ini: bahwa kontradiksi yang terjadi, baik antara ketetapan mars nomor xxxiii mars dan ketetapan mpr nomor i mpr maupun antara ketetapan mars nomor xxxiii mars dengan keppres nomor tk dan keppres nomor tk tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undanganhuruf kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta huruf ketertiban dan kepastian hukum" dan huruf keseimbangan, keserasian, dan keselarasan". fakta hukum sebagai alasan pengajuan bahwa bahasa hukum memiliki kekhasan seperti harus baku, taat azas, tidak multitafsir, dan seterusnya. sehingga apabila bahasa yang dierdasarkan akta pendirian yayasan nomor tertanggal februari yang dibuat oleh notaris plat kabupaten bogor oleh notaris flora criminal sari, s.h.: bahwa pemohon mendapatkan hibah aset yang telah dipersiapkan oleh dr. ir. soekarno, atas nama negara dan bangsa, untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan segenap tumpah darah negara republik indonesia: bahwa pemohon memiliki kepentingan konstitusional akibat ketentuan angka tap mpr nomor i mpr dan ketentuan bab tap mars nomor xxxiii mars karena keduabangsa indonesia yang telah dijamin oleh: yang berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum",?: bahwa selanjutnya pemohon ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional pemohon dan bangsa indonesia akibat belum adanya keputusan hukum yanguatu peraturan perundang undangan memiliki cacat atau mengandung kekeliruan, bisa berakibat fatal. berangkat dari hal tersebut, pemohon guo akan menguraikan fakta hukum sebagai alasan uji materi terhadap angka tap mpr nomor i mpr tanggal agustus dan tap mars nomor xxxiii mars tanggal maret karena bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud uud sehingga tidak menabrak rasionalitas dan menimbulkan kekacauan yang berkepanjangan: bahwa tap mars nomor xxxiii mars serta konsiderans menimbang huruf adalah pendapat mars yang masih memerlukan pembuktian kebenarannya serta harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. adapun pembuktian atas kebenaran pendapat mars tersebut belum pernah dilakukan dan juga belum ditindaklanjuti. namun oleh tap mpr nomor i mpr dalam angka dinyatakan bahwa tap mars nomor xxxiii mars tersebut tidak memerl. padahal tidak satupun dari ketiga kondisi tersebut yang dipenuhi, sehingga penempatan status tap mars nomor xxxii mars dalam angka tap mpr nomor i impr tersebut cenderung mengabadikan status tersangka dr. ir. soekarno, dan oleh karenanya bertentangan dengan adapun hal hal yang masih harus dibuktikan kebenarannya tersebut adalah sebagai berikut: konsiderans menimbang huruf tap mars nomor xxxiii mars yang mengindikasikan bahwa presiden soekarno telah membuat kebijakan yang dianggap berpihak dan melindungi tokoh tokoh s pki. sehingga berdasarkan ketentuan bab dan bab tap mars nomor xxxiii mars melarang presiden soekarno melakukan kegiatan politik sampai dengan pemilihan umum dan sejak berlakunya ketetapan tersebut menarik kembali mandat marsresiden soekarno serta segala kekuasaan pemerintahan negara yang diatur dalam uud serta, dengan masuknya tap mars nomor xxxiii mars dalam angka tapharus dapat dibuktikan bahwa memang ketetapan nomor xxxii mars tersebut sudah memenuhi salah satu dari ketiga kondisi yang disebutkan, yaituenam (terakhir) dari bab ill. pendahuluan, tidak satupun dari ketiga kondisi tersebut yang dipenuhi dan atau berlaku untuk tap mars xxxiii mars dimaksud, karena sesuai substansi dan kondisinya, bahwa tapvwmprs wv mars dan bahwa penyelesaian persoalan hukum sebagaimana butir atas tidak pernah atau belum selesai dilaksanakan oleh pejabat yang diberi amanat untuk hal tersebut, apabila pencabutan ketetapan mars nomor xxxiii mars tersebut memang dimaksudkan dilakukan dengan tap mpr nomompr itu sendiri, maka seharusnya tap mars nomor xxxiii mars tersebut dimasukcenderung membuat stempel tersangka pada dr. ir. soekarno bersifat abadi dan tidak dapat dipulihkan, mana hal ini tidak mencerminkan prinsip yang dianut negara indonesia sebagai suatupada dan undang undang dasar bahwa ketidakpastian status hukum dr. ir. soekarno akibat tap mpr nomor i mpr tersebut dan stempel tersangka yang masih tetap melekat sebagai akibat dari tap mars nomor xxxiii mars bab berpotensi merugikan hak hak pemohon dan sebagian masyarakat indonesia yang ingin menerapkan ajaran dan hasil pemikiran dr. ir. soekarno, khususnya trisakti dan berdikari sebagai cermindan uud bahwa stempel tersangka yang masih tetap melekat tersebut, selainkeluarga, pada kenyataannya juga telah membelenggu akses finansial yang telah dibangunnya untuk kepentingan umum dan sebesar seben untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggaldalam uud bahwadankeserasian dan keselarasan antar peraturan perundang undangan sebagaimana kontradiksi yang terjadi antara: bab tap mars nomor xxxiii mars dan angka tap mpr impr atau antara bab tap mars nomor xxxidr. h.c.dengan dikabulkannya permohonan pemohon, secara konsisten membuktikan diri sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian the constitution) dan atau merupakan lembaga penafsir tertinggi konstitusi (the ultimate interpreter the constitution) yang memiliki kekuatan hukum. sehingga diyakini bahwa ketidakpastian hukum serta kekosongan kewenangan pengujian peraturan perundang undangan terhadap konstitusi negara, uud tidak terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga. dengan demikian tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak hak warganya dapat tercapai,nerima, memeriksa dan mengadili permohonbab tap marsguo, danangka ketetapan mpr republik indonesianomor xxxiii mars bertentangan dengan uud menyatakan bahwa angkaxxxiii mars tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan bahwa status hukum dan pemulihan nama baik dr. ir. soekarno sebagai bapak bangsa indonesia harus diselesaikan oleh presiden republik indonesia paling lama hari sejak putusan ini, dengan memperhatikan ketentuan bab ketetapan mars nomor xxxiii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden soekarno, keputusan presiden nomor tahun tentang pemberian gelar pahlawan proklamator kepada soekarno, keputusan presiden nomor tahun tentang pemberian gelar pahlawan nasional, dan undang undang nomor tahun tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan:berpendapat lain, maka terhadap perkara guo diberikan amar putusan yang seadil adilnya (ex ago bono) demi tegaknya konstitusi serta pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam persidangan tanggal septemberrepublik indonesia nomor xxxii mars tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari presiden soekarno: bukti fotokopi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor xiv mars tentang pengangkatan pengemban ketetapan mars. nomor ix mars sebagai presidenfotokopi, bukti fotokopiukti p & fotokopi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia,fotokopi keputusan presiden republik indonesia nomor tahun tentang penetapan gambar pahlawan nasional dr. hc)blr. soekarno dan dr. hc) drs. mohammad hatta dalam rupiah kertas negara kesatuan republik indonesia, bukti fotokopi akta pendirian yayasan maharnya pati nomor tertanggal februari yang dibuat oleh notaris dan plat kabupaten bogor oleh flora criminal sari, s.h. menteri hukum dan hak asasi manusia(selanjutnya disebut tap mpr nomor i mpr dan babuyang dimohonkan oleh pemohon adalah pengujian konstitusionalitas angkaan negara dan presiden soekarno dan bab tap mars nomor xxxiii mars yang menyatakan,, i3.6j menimbang bahwa menurut mahkamah, permohonan guo pernah diajukan sebelumnya dan diputus oleh mahkamah dalam putusan nomor puu x1 bertanggal september dalam putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan,ii mp(vide putusan nomor puu xi bertanggal september halaman paragraf pada bagian lain dalam putusan tersebut mahkamah mempertimbangkan, menimbang bahwa berdasarkan lampiran iia tap mars nomor xx ma (vide putusan nomor puu xi bertanggal september halaman paragraf menimbang bahwa oleh karena permasalahan yang diuji dalam permohonan ini adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut atas maka pertimbangan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam putusan guo, sehinggab tap mars nomor xxxiii mars atau penegasan status hukum dan pemulihan nama baik dr. ir. soekarno sebagaimana dimaksud angka ketetapan mpr nomor i mpr sebagai berikut: bahwa tap mars nomor xxxiii mars yang ditetapkan tanggal maret selain mengakhiri kedudukan dr. ir. soekarno sebagai presiden republik indonesia, dalam bab juga menyatakan: secara 'expresses verbs mengamanatkan agar permasalahan hukum tersebut diselesaikan oleh pejabat presiden. namun penyelesaian persoalan hukum dimaksud tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh pejabat presiden saat itu maupun oleh presiden presiden republik indonesia selanjutnya sampai dengan saat ini. sehingga, mengenai karena terkait dengan bab tap mars nomor xxxiii mars dalam hal ini, tidak ada satupun dari ketiga kriteria tap mpr nomor i mpr yang telah dipenuhimembuat stempel tersangka pada dr. ir. soekarno bersifat abadi dan tidak bisa dipulihkan, hal ini tidak mencerminkan prinsip yang dianut negara indonesia adalah8pemohon guomaterialis akbar, ahmad fadli semadi, anwar usman, dan wahiduddin adamsahmad fadli semadi, anwar usman ttd. hamdan zelda anggota anggota ttd. ttd. arief hid maria farida indrawi ttd. ttd. muhammad alim santo ttd. ttd. ahmad fadli semadi anwar usman ttd.ndang undang dasar bahwa stempel tersangka yang masih tetap melekat tersebut,bangsa, pada kenyataannya juga telah membelenggu akses finansial" yang telah dibangun untuk kepentingan umum dan untuk dipergunakan bagi sebesar bes,pada uud bahwa penganugerahan gelar pahlawan proklamator melalui keputusan presiden nomor tk tanggal oktober dan penganugerahan gelar pahlawan nasional melalui keputusan presiden nomor tk tanggal november kepada. almarhum dr. h.c.) ir. soekarno, akan tetap menjadi paradoks paradoks soekarno) selama stempel tersangka masih tetap melekat pada diri dr. h.c.) ir. soekarno: bahwa ketentuan bab tap mars nomor xxxiv mars serta pemberlakuan angka tap mpr nomor i mpr guo yang diuji tersebut, berpotensi merugikan hak hak pemohon serta berpotensi merugikan hak hakketidakpastian status hukum yang terjadi akibatserta merugikan hak hak anak bangsa yang ingin menerapkan ajaran dan hasil pemikiran dr. ir. soekarno, khususnya marhanenisme, trisakti dan berdikariuud bahwa yayasan merupakan transformasi dari kegiatan kegiatan yang telah dilakukan oleh para pendiri yayasan, mana kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: program pertanian lahan pasir, yang dilaksanakan pantai pandan simo, desa wonosari, kecamatan sandakan, kabupaten bantul, yogyakarta: bertanam pohon lahan batu (perhutanan kembali, bekerjasama dengan universitas gajah mada, yang saat ini dikenal dengan nama hutan sanggama. sanggama pertama kali dibutakan pada tahun oleh prof. demi hani'in suseno: melakukan ruwatan yang dikemas dalam bentuk sajian seni budaya wayang kulit diantaranya: ruwatan pancasila melalui gerakan moral pikul dubur mendes jero , yaitu gerakan penyadaran untuk membangun kedaulatan politik melalui penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. format pergelaran wayang kulit lakon wisanggeni gugat spirit pemuda dan generasi pendobrak tempat solo waktu februari ruwatan pembukaan uud melalui semangat yang dikobarkan oleh gerakan moral kader pancasila saformat pergelaran wayang kulit lakon bima suci spirit ksatria pinandhito tempat solo waktu februari ruwatan ibu pertiwi, format pergelaran wayang kulit lakon sri menara spirit kembalinya kemakmuran tempat solo waktu: mei melakukan kerjasama dengan lembaga pengembangan teknologi pedesaan lpt) solo untuk studi pemetaan pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia dalam perspektif heritage melalui riset aksi dengan konsentrasi hinterland (eks karesidenan) surakarta serta mitra kerja dan jaringan lpt nusantara, melaksanakan pilot project, program desa dan masyarakat pancasila. program desa dan masyarakat pancasila lokasi kelurahan cigugur, kecamatan cigugur, kabupaten kuningan, jawa barat waktu sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan serta guna menjalankan kegiatan yayasan, sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian yayasan, maka yayasan memiliki visi sebagai berikut: mewujudkan masyarakat hidup sehat, mandiri dan berdaya saing: mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat indonesia sejahtera yang berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, turut memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia, dan misi yayasan, yaitu: tercapainya standar kehidupan layak bangsa indonesia, tercapainya role model masyarakat pancasila yang sehat, mandiri, dan berdaya sadapun visi dan misi yayasan yang juga dituangkan dalam program desa dan masyarakat pancasila, akan diwujudkan melalui (lima) program prioritas, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan dan teknologi, bidang ekonomi: bidang sumber daya alam: bidang sumber daya manusia, social, dan budaya, pelaksanaan program yayasan sebagaimana dimaksud, belum dapat dilaksanakan dalam skala besar dengan mengambil satu daerah setiap provinsi seluruh indonesia atau satu daerah setiap kabupaten kota seluruh indonesia, akan tetapi masih terbatas dalam lingkup kecil, yaitu sebatas pilot project kelurahan cigugur. hal ini disebabkan karena akses finansial terhadap kemakmuran bangsa masih terkunci lembaga lembaga keuangan internasional. terkininya akses finansial tersebut disebabkan karena masih terbelenggunya dr. h.c.) ir. soekarno dengan status hukum yang masih melekat sebagaimana dinyatakan dalam bab tap mars nomor xxxiii mars selama akses finansial dimaksud terkunci, maka selama itu pula terdapat potensi kerugian yayasan yang berakibat pada potensi kerugian bangsa mana kesejahteraan dan kemakmuran bangsa akan sulit untuk diwujudkan, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan uudoleh sebab itu,pemerintah penggantii dan nomor puu v serta putusan nomor puu vi.putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal oktober halamanuntuk pengujian angka tap mpr nomor i mpr dan bab tap mars nomor xxxiii mars khususnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemohon pada angka huruf alinea kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon, bahwa berdasarkan uraian atas, jelas pemohon sudah memenuhi kualifikasi dan kapasitas pemohon sebagai badan hukum publikngka tap mpr nomor idan pengujian bab tap mardrs. zulkarnain jabar pekerjaan anggota komisi viii dpr periode alamat kompleks antelop, jalan cendrawasih rw o7, jatiwaringin, bekasi dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal juni memberi kuasa kepada: dr. muhammad amrun, s.h., m.h: bidat, s.h: zar ibrahim, s.h: heru pradijonrika, s.h., m.h: nathan taman, s.h, mukhlis muhammad masduki, sos., s.h.: nurul afifah, s.h:ruko ar tower menteng square, jalan mataramanoagustus yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan tanggal septembervide,vide bukti p 6jcu konstitusi diunduh dari lamankarawll. 12a dan 12b menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan. ii.b. bahwa dengan euforia pemberantasan korupsi dan dimenangkannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa, maka tidak jarang penegak hukum dan masyarakat menutup mata dan telinga terhadap kebenaran. tidak jarang timbul keputusan keputusan aneh tanpa dasar hukum, tanpa dasar filosofis selain ingin dianggap sebagai bagian peserta dan pegiat yang ikut melakukan pemberantasan korupsi. dengan keadaan seperti ini, setiap orang yang diumumkan oleh penyidik sebagai tersangka dalam perkara korupsi, maka serta merta semua telunjuk akan menuding tersangka telah melakukan korupsi. semua jempol akan diagungkan sebagai pujian terhadap penegak hukum yang dikatakan sangat serius memberantas korupsi. keadaan seperti ini sesungguhnya tidak layak terjadi pada negara hukum republik indonesia ini. il. bahwa dan telah menjelma menjadi suatu norma tanpa batas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena diintrodusirnya frasa patut diduga dalam ketentuan persoalan utama yang dihadapi terdakwa dalam pemeriksaan perkara korupsi adalah bagaimana kondisi psikologis patut diduga itu? karena suatu hubungan antar individu warga negara senantiasa dibanggakan sebagai suatu hubungan baik, bukan hubungan saling menjebak sehingga menimbulkan kerugian kemudian hari bagi individu yang berhubung konstitusi diunduh dari laman il. dalam kaitan dengan fakta diri pemohon, maka pemoho, ataupun tidak punya niat untuk melakukan tindak pidana korupsi,pr ri . il. bahwa pemohon telah dijatuhi hukuman dengan ketentuan yang menggunakan frasa patut diduga sebagaimana dimuat dalam 12a dan 12b oleh karena itu, norma 12a dan 12b dengan merujuk yurisprudensi tetapka telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud mk. bahwa penerapan yang merupakan salinan kuh pidana yang ancaman pidananya tertinggi seumur hidup sebagai dasar penerapan hukum kepada pemohon adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan pemeriksaan perkara pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, karena pemohon patut diduga mengetahui terjadinya perkara korupsi proyek pengadaan gurun kementerian agamaguo. itu dua kali disalin, yaitu pertama pada dan yang kedua pada dengan ancaman hukumannyaoleh karena itu, terjadilah ketidak adilan dan melanggar kepastian hukum, karena jika seseorang dipidana berdasarkan yang ancaman pidananya maksimum tahun akan lebih untung, seperti kasus martini dan arafat yang karena menerima suap dari gabus dipidana tahun penjara, sedangkan zulkarnain jabar didakwa menerima suap dipidana tahun penjara karena yang diterapkan adalah bukan yang kedua itu disalin dari kuhp. jadi, sangat tidak adil. bahkan zulkarnain sebenarnya bukan penerima suap, karena penunjukan rekanan cerun bukan wewenang dia, tetapi wewenang pejabat kementerian agama. seharusnya, paling jauh zulkarnain didakwa memperdagangkan pengaruh (trading influence) sebagaimana diatur unca, tetapi belum ada rumusan detiknya indonesia. menurut pemohon, elemen. seharusnya istilah patut diduga harus disertai dengan circumstances evident supaya tidak terjadi, atau pro parte dolls , pro parte cula . bahwa menurut pemohon, ancaman hukuman yang dimuat dalam menjadi jauh lebih tinggi dari ancaman hukuman yang diatur dalam berikut ini perbandingan ketentuan dengan yaitu sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara dipidana dengan pidana penjara paling singkat (satu) tahun dan paling seumur hidup atau pidana penjara lama (lima) tahun dan atau pidana paling singkat (empat) tahun dan denda paling sedikit rp. paling lama (duapuluh) tahun dan (ima puluh juta rupiah) dan paling pidana denda paling sedikit banyak (dua ratus (dua ratus juta rupiah) lima puluh juta rupiah) setiap orang dan paling banyak ang: rp. , : memberi atau menjanjikan sesuatu pegawai negeri atau penyelenggara kepada pegawai negeri atau negara yang menerima hadiah atau penyelenggara negara dengan maksud janji, padahal diketahui atau patut supaya pegawai negeri atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut penyelenggara negara tersebut berbuat diberikan untuk menggerakkan agar atau tidak berbuat sesuatu dalam melakukan atau tidak melakukan jabatannya, yang bertentangan dengan sesuatu dalam jabatannya, yang kewajibannya, atau bertentangan dengan kewajibannya: memberi sesuatu kepada pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negeri atau penyelenggara negara negara yang menerima hadiah, padahal karena atau berhubungan dengan diketahui atau patut diduga bahwa sesuatu yang bertentangan dengan hadiah tersebut diberikan sebagai akibat kewajiban, dilakukan atau tidak atau disebabkan karena telah dilakukan dalam jabatannya. melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya: bagi pegawai negeri atau| hakim yang menerima hadiah atau penyelenggara negara yang menerima janji, padahal diketahui atau patut pemberian atau janji sebagaimana diduga bahwa hadiah atau janji tersebut dimaksud dalam huruf atau diberikan untuk mempengaruhi putusan huruf dipidana dengan pidana yang perkara yang diserahkan kepnasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung,as umum tersebutang berhak, padahal diketahui bahw. ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. bahwa unsur patut diduga , yang menurut pemohon bernuansa ketidakpastian, telah menghantar majelis hakim menghukum pemohon dengan hukuman yang sangat tinggi tanpa disandarkan pada mekanisme pembuktian yang memadai. bahwa elemen diketahui dengan elemen patut diduga satu sama lain bersifat berbeda dan bahkan bertolak belakang satu sama lain, yaitu elemen diketahui adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan dari pelaku tindak pidana korupsi dan elemen patut diduga diartikan sebagai ketidaktahuan ataupun bisa dipadankan dengan sesuatu yang tidak disengaja atau tidak diketahui atau tanpa pengetahuan terhadap suatu masalah'atau keadaan . sebagai contoh lainnya adalah pengaturan delik kesengajaan pada kuh pidana dengan delik keadaan sebagaimana diatur dalam kuh pidana. pengaturan dua delik tersebut dipisahkan dalam dua yang berbeda, dengan ancaman hukuman yang juga berbeda. dengan demikian memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa atas pemeriksaan dakwaan yang dikenakan kepada pelaku. hukuman dalam delik pembunuhan bertambah berat karena unsur perencanaan sebagaimana diatur dalam kuhp. kuh pidana mengatakan: barangkuh pidana mengatakan:h pidana mengatakan: barangsiapa dengan sengaja dmati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun . berikut ini perbandingan substansi dan kuh pidana: barangsiapa dengan barangsiapa dengan barangsiapa karena sengaja merampas sengaja dan rencana kesalahannya nyawa orang lain, terlebih dahulu merampas (keadaannya) diancam karena nyawa orang lain, menyebabkan orang lain pembunuhan dengan diancam karena mati, diancam dengan pidana penjara paling pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. rencana, dengan pidana lama lima tahun atau mati atau pidana pidana kurungan paling penjara seumur hidup lama satu tahun. atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun . bahwa elemen diketahui dengan elemen patut diduga dua sisi yang satu sama lain bertolak belakang, tetapi rumusan ancaman hukuman menjadi tinggi dalam rumusan ancaman hukuman yang tinggi tersebut sebagaimana diatur dalam telah melahirkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang dibawa pengadilan atas dugaan tindak pidana korupsi, yang secara fundamental dapat dikatakan norma bertentangan dengan uud yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam atau lebih khusus lagi 12a dan 12b, telah menimbulkan keragu raguan dalam penegakan hukum atau telah terjadi in dubia pro reo , yang menimbulkan multi tafsir atau penegakan hukum diskriminatif atau penegakan hukum sesuai selera penegak hukum. bahwa oleh karena penerapan 12a dan 12b dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana terhadap diri pemohon pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat, yang mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon, oleh karena itu, pemohon memohon aca konstitusi diunduh dari laman mahkamah menyatakan 12a dan 12b bertentangan dengan uud dan karena itu menyatakan 12a dan 12b tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ilbertentangan dengan uud menyatakan danid. susu tpk pn.jkt.pst, bukti fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak nomor reg bukti fotokopi ktp atas nama drs. zulkarnaen jabar, m.a selain itu, pemohon mengajukan (tiga) orang ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal oktober dan untuk menguatkan keterangannya mengajukan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: pro. dr. andi hamzah, s.h bahwa huruf sampai dengan huruf yang semuanya disalin dari bermacam macam delik tetapi semuanya pidananya sama penjara seumur hidup, sebenarnya semuanya overdosis ancaman pidananya. dapat dibayangkan bagaimana kuhp yang disalin menjadi 12i, yaitu pegawai negeri yang menjadi pemborong, leveransir atau achter (menebas penyewa) langsung atau tidak langsung, diancam pidana penjara seumur hidup, yang dalam khu itu ancaman pidananya hanya sembilan bulan. samasekali tidak ada unsur kerugian negara, dipidana karena pegawai negeri itu jangan jadi pemborong, leveransir atau menebas penyewa proyek yang dia sendiri menjadi pengawas. jadi walaupun hasil golongannya lebih baik daripada jika orang lain mengerjakan, tetap dipidana, ini delik formil mengapa sampai pidana penjara seumur hidup? mengapa lebih berat daripada ancaman pidana salinan dari kuhp yaitu pegawai negeri atau pejabat menggelapkan yang disimpan karena jabatannya, walaupun milyaran rupiah maksimum tahuhli sebagai ketua penyusun ruu pemberantasan korupsi yang baru sudah menghilangkan semua kerancuan dan telah mengikuti sepenuhnya united nation convention against corruption yang antara lain telah memasukkan delik perdagangan pengaruh trading influence ada konvensi itu ada delik memperdagangkan pengaruh trading influence yang sekarang didakwahkan kepada beberapa orang yang undang undangnya belum ada, ahli menyerahkan rancangan tersebut kepada menteri andi mattalatta pada tahun dan setelah menjelaskan bahwa undang undang pemberantasan korupsi yang sekarang berlaku khususnya undang undang nomor tahun rancu dan keliru akan menyebabkan ketidakadilan dan ternyata benar benar dan beliau diganti dan sampai sekarang ahli tidak tahu mana rancangan tersebut. dr. chairul huda, s.h., m.h bahwa huruftelah menimbulkan silang pendapat dalam stadia akademik maupun kalangan praktisi dalam penerapannya. hal ini menyebabkan terlihat berbagai kerancuan dan kekeliruan perumusan undang undang nomor tahun khususnya huruf dan huruf apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang lain dalam undang undang yang sama. kerancuan dan kekeliruan ini korupsi, padahal melakukan perbuatan yang kurang lebih sama, bahwa huruf dan huruf undang undang nomor tahun dimatikan dan mempertahankan undang undang nomor tahun sebagai pasangan active koping yang dirumuskan dalam undang undang nomor tahun dari segi teknis perundang undangan, hal itu lebih memudahkan, dalam ranah praktik hukum disinyalir keadaan perundang undangan yang demikian itu, telah banyak terjadi jual beli dalam hal ini, karena penegak hukum dapat menggunakan dua ketentuan pidana ini tanpdikontrol. bahwa tersangka terdakwa yang dipandang tidak kooperatif" diterapkan huruf atau huruf undang undang nomor tahun padahal sesungguhnya yang dilakukan adalah sekedar menggunakan hak sebagai tersangka terdakwa, yaitu membela diri . undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi telah mengundang terjadinya korupsi baru. dalam hal ini undang undang mendorong atau membuka peluang timbulnya pemerasan jabatan atau korupsi baru dikalangan penegak hukum, dalam hukum pidana negara negara common law system, perbuatan mereka yang menerima suap bisa dipandang sebagai akibat provocation memberinya, yang justru menjadi piringan atau penghapus pidana, huruf dan huruf undang undang nomor tahun merupakan delik yang berisi pertanda kesalahan (indicator blame) yang berupa kesengajaan dan keadaan sekaligus (pro parte dolls pro par culpa). yang ditandai dengan istilah padahal diketahui atau patut diduga . dalam: hal ini delik dapat terjadi karena penggunaan pengetahuan secara salah oleh pelaku atau tidak menggunakan pengetahuannya ketika seharusnya digunakan. perumusan demikian merupakan hal biasa dalam hukum pidana, seperti ternyata dari ketentuan dan dan kuhp. persoalannya justru timbul ketika satu perbuatan dirumuskan dalam delik kesengajaan undang undang nomor tahun dan perbuatan yang sama dirumuskan pro parte dolls pro par culpa, dan dengan perbedaan ancaman pidana dalam rentang yang sangat jauh (paling lama lima tahun atau seumur hidup). dalam hal ini perumusan delik yang demikian itu bertentangan dengan asas pemberian yang ditujukan padanya, dipidana dengan pidana yang lebih berat daripada pelaku lain yang melakukan delik yang nyata nyata bertentangan dengan kewajibannya. padahal tingkat ketercelaan terhadap dua perbuatan ini sangat berbeda, mana yang satu timbul karena keadaan sedangkan yang lain karena kesengajaannya. dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun merupakan pasangan yang sangat membahayakanuterapkannya 12a dan 12b dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang kemudian dipergunakan dalam putusan hakim. bahwa 12a dan 12b berbunyiuntuk, yang bertentangan dengan kewajibannya, bahwa pemohon menilai norma yang dikandung dalam 12a dan 12b mengandung norma hukum yang bersifat keragu raguan (dubious), karena secara substansi 12a dan 12b undang undang guo hanyalah berbeda dari sudut pengaturan sanksi pidana penjara dan pidana denda yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan sanksi pada karena disebabkan diintrodusirnya frasa patut diduga dalam 12a dan 12b undang undang guo. frasa patut diduga menjadi unsur pemberat hukuman yang diatur dalam 12a dan 12b undang undang guo, padahal frasa patut diduga itu sendiri mengandung pemahamhuruf dan huruf undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum membuat mahkamah konstitusi dapat mewujudkan slogannya mana pada akhirnya keadilan yang lebih utama dari apapun juga. dr. mudzakir, s.h., m.h frasa patut diduga sejajar dengan kata diketahui dalam huruf dan huruf tersebut berarti memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dalam rumusan hukum pidana dengan ancaman pidana yang sama. cara mengancam seperti itu tidak lazim, karena umumnya bentuk kesalahan atau sikap batin pelaku dipertimbangkan dalam merumuskan ancaman yang berbeda, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sikap batin dalam bentuk sengaja atau kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dengan perbuatan pidana yang dilakukan dengan sikap batin dalam bentuk alpa atau keadaan dengan ancaman pidana yang lebih ringan atau meringankan: rumusan kesalahan dalam huruf dan huruf tersebut yang menggunakan keadaan sebagai faktor memperberat ancaman pidana dengan bobot ancaman pidana yang luar biasa berat (seumur hidup) tidak sesuai dan bertentangan dengan asas asas hukum pidana dan asas asas pemidanaan dalam merumuskan kesalahan dalam bentuk gabungan antara kesengajaan dengan keadaan dalam norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, norma hukum pidana dalam huruf dan huruf memiliki gradasi kesalahan yang sama, yaitu dilakukan dengan sengaja atau karena keadaan sama sama diancam dengan ancaman pidana sama. distribusi penggunaan kesalahan dalam bentuk gabungan kesengajaan dan keadaan dalam undang undang nomor tahun sebanyak norma hukum pidana dengan ancaman pidana yang sama dan semuanya dipergunakan untuk pemberat ancaman pidana dari delik genus suap sebagaimana dimuat dalam norma hukum pidana yang rumusan kesalahannya dalam bentuk sebagian kesengajaan dan sebagian keadaan (property dolls pro porte culpa) dipergunakan untuk delik yang berdiri sendiri yaitu untuk perbuatan pidana yang menurut sifatnya menuntut diadakannya perluasan sikap basengajaan dan keadaan. namun demikian, sifat keadaan yang dapat disandingkan digabungkan dengan kesengajaan dalam satu norma hukum pidana harus bentuk keadaan yang tinggi yaitu keadaan yang disadari yang beralaskan kepada adanya keharusan atau kewajiban hukum (moral hukum) dengan menggunakan frasa sepatutnya harus menjaganya dan ada alasan kuat untuk menjaganya , rumusan norma hukum pidana dalam huruf dan huruf dalam undang undang nomor tahun yang rumusan kesalahannya menggabungkan antara kesengajaan dengan keadaan (pro parte dolls pro parte culpa) dengan menggunakan frasa diketahui atau sepatutnya diduga yang berfungsi untuk memberatkan ancaman pidana dengan ancaman pemberkatan yang termasuk kategori luar biasa berat menurut ahli, bertentangan dengan prinsip atau asas asas hukum pidana dalam perumusan norma hukum pidana (perbuatan pidana) dan prinsip atau asas asas pemidanaan dalam merumuskan ancaman pidana dalam sistem hukum pidana indonesia. rumusan norma hukum pidana dan pemidanaan yang bertentangan dengan prinsip prinsip atau asas asas hukum pidana dan pemidanaan tersebut dapat mengancam penghormatan terhadap hak hukum seseorang yang dijadikan tersangka, terdakwa dan terpidana, norma hukum pidana yang bertentangan dengan prinsip prinsip atau asas asas hukum pidana dan pemidanaan tersebut bertentangan norma hukum konstitusi dalam hal mana seseorang memiliki hak konstitusionaluat dalam uud menimbang bahwa presiden telah memberikan keterangan pada persidangan mahkamah tanggal september dan telah menyerahkan keterangan tertulis kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember yang pada pokoknya sebagai berikut: pokok permohonan pemohon bahwa menurut pemohon norma yang terkandung dalam huruf dan huruf nomor tahun mengandung normayang bersifat keragu raguan (dubious), karena secara substansi dan nomor tahun yang merupakan penulisan ulang kuhp memiliki perbedaan dari sudut pengaturan sanksi disebabkan diintrodusirnya frasa patut diduga dalam ketentuan nomor tahun elemen diketahui dengan elemen patut diduga bersifat berbeda dan bertolak belakang satu dengan lainnya. elemen diketahui berkenaan dengan kesengajaan dari pelaku tindak pidana dan elemen patut diduga diartikan ketidaktahuan atau tidak sengaja atau tidak diketahui atau tanpa pengetahuan terhadap suatu masalah atau keadaan , mengakibatkan ancaman hukuman nomor tahun menjadi lebih tinggi. seharusnya istilah patut diduga disertai dengan circumtancesevidence supaya tidak terjadi atau pro parte dolls pro parte culpa. bahwa menurut pemohon, frasa sebagaimana dijamin dalam dan uud ii.: bahwa pemohon dalam permohonannya menganggaphuruf dan huruf undang undangapabila terdapat pertentangundang undang dengan uud undang undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang undang yang pengujiannya dilakukan oleh mahkamah konstitusimempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus terhadapconstitutional complaint dan bukanhuruf dan huruf tipikor yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud bahwa kelemah, karena apabila hal tersebut dilakukan akan cast norma dalam tipikor, yang menyebabill. tentang kedudukan hukum (legal standing)kerugian konstitusional yang dialami pemohon dengan pemberlakuan huruf dan huruf tipikor antara lain: bahwa pemohon telah dijatuhi hukuman selama (lima belas) tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan @uran kementerian agama dengan ketentuan yang menggunakan frasa patut diduga sebagaimana diuruf dan huruf tipikor meskipu ataupun tidak pernah punya niat untuk melakukan tindak pidana korupsiewan perwakilan rakyat: seharusnya terhadap pemohon diterapkan tipikor yang ancaman pidana lebih rendah yaitu maksimum (lima) tahun penjara karena pemohon tidak penerima suap dan tidak berwenang atas penunjukan rekanan cetakan pada proyek pengadaan aturan kementerian agama. bahwa penerapan huruf dan huruf tipikor tidak sesuai dengan pemeriksaan perkara pengadilan negeri jakarta pusat karena konstruksi unsur patut diduga mengetahui terjadinya tindak pidana korupsi telah dipaksakan oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim perkara guo mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. unsur patut diduga yang bernuansa ketidakpastian menghantarkan majelis hakim menghukum pemohon dengan hukuman sangat tinggi tanpa disandarkan pada mekanisme pembuktian yang memadai. terhadap kedudukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa dalam permohonan guo tidak ditemukan adanya hubungan sebab akibat (clausa terbang) antara kerugian yang dialamihuruf dan huruf tipikor untuk diuji serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan guo kerugian konstitusional akan dialami oleh pemohon. pemerintah berpendapat bahwa dalil pemohon mengenai kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon bukanlahonstitusional sebagaimana diatur dalam nomor tahun juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu juncto putusan mahkamah konstitusi nomor puu v karena dalil pemohon hanya menguraikan peristiwa konkrit yang melatarbelakangi pengujian undang undang yaitu penerapan huruf dan huruf tipikor sehingga tidak terdapat kerugian konstitusionalyang dialami oleh pemohon. bahwa berdasarkan ketentuan huruf nomor tahun menyatakan: huruf. dengan demikian. (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal septembergatakan permohonan pemohon.an konstitusi diunduh dari lamanv. penjelasan pemerintah terhadap materi yang dimohonkanatakanketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun terhadap anggapan pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: tindak pidantetapi juga telahrumusan huruf dan huruf tipikor sebagai pokok materi yang diujikan khususnya frase padahal diketahui atau patut diduga dalam konstruksi rumusan hukum pidana dikenal sebagai unsur kesalahan. unsur kesalahan dalam huruf dan huruf terdapat dua bentuk yaitu: diketahui pengertian diketahui adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara telah mengetahuipatut diduga pengertian patut diduga adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara telah patut mendugafrasa patut diduga sejajar dengan kata diketahui yang memiliki kedudukan yang sama dalam rumusan hukum pidana dengan ancaman pidana yang sama. bahwa frasa patut diduga sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo sebenarnya telah lazim diatur dalam kuhp misalnya bis bis bis bis bis selain itu,juga terdapat norma mengenai frasa patut diduga dari keseluruhan tersebut, unsur dugaan atau sangkaan merupakan unsur yang biasa dirumuskan sebagai unsur delik. bahwa unsur patut diduga diperlukan dalam rangka melindungi baik masyarakat maupun individghadapi perbuatan tindak pidana yang membahayakan atau tindak pidana luar biasa. dengan demikian terkait dengan ketentuan 12a undang undang guo, dimaksudkan untuk: mendidik masyarakat untuk tidak melakukan pemberian hadiah, penyuapan, dan gravitasi kepada pejabat, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi: cc. memberantas perbuatan persiapan , d. mendorong orang untuk berpikir supaya tidak lalai: meningkatkan pengetahuan orang untuk bertindak teliti dan cermat: meningkatkan sikap orang untuk berhati hati, waspada, curiga sehingga tidak terjadi kelalaian keadaan cula. norma hukum pidana dalam huruf dan huruf memiliki gradasi yang sama, yaitu dilakukan dengan sengaja atau karena keadaan diancam dengan ancaman pidana sama. mengenai mengapa dalam rumusan terjadi antara kesengajaan dan keadaan ancaman pidananya sama, hal itu menjadi kewenangan legislator yang memiliki otoritas untuk menentukannya dan masih ada ruang bagi hakim untuk menentukan secara pasti yang tepat dan pantas untuk terdakwa yang diduga melanggar huruf dan huruf artinya, jaksa dan hakim tidak secara otomatis bahwa ancaman pidana dalam pasti akan dijatuhkan dengan pidana yang sama persis (maksimum pidana), ketika terdakwa terbukti mengetahui (kesengajaan) dan terdakwa yang terbukti melakukan keadaan, melainkan pertimbangan secara komprehensif faktor yang memperberat dan faktor yang memperingati penjatuhan pidana. bahwa adanya frasa patut diduga tidak bertentangan dengan uud tetapi merupakan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (presume innocence) sebagaimana dalam rumusan penjelasan umum kurap butir yang, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap . bahwa pemohon diajukan pengadilan dengan dakwaan antara lainyang tidak pasti (uncertainty). subtansi dan merupakan penulisan ulang kuh pidana, yang seharusnya juga mengikuti logika hukum pidana bila bermaksud membuat pemberkatan hukuman dalam pengaturan suatu norma pidana, seperti halnya pengaturan sanksi pidana penjara yang diperbesar dalam kuh pidana yang disebabkan adanya unsur berencana dalam delik pembunuhan yang berbeda dengan delik pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam kuh pidana. disebabkan adanya penerapan norma yang bersifat keragu raguan dengan ancaman hukuman yang tinggi dalam 12a dan 12b dikenakan kepada diri pemohon dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada, sehingga pemohon merasa dirugikan dengan penerapan 12a dan 12b dengan penerapan 12a dan 12b tersebut, makpersamaan muka hukum sebagaimana dijamin dalam uud penerapan 12a dan 12b melanggar uud yaitu: negara indonesia adalah negara hukum : bahwa cita negara hukum memberikan perlindungan hukum bagi seorang warga negara dari proses hukum yang tidak berkeadilan dan berkepastian hukum sebagaimana dialami pemohon akibat penerapan 12a dan 12b dalam proses perkara pidana korupsi yang dibawakan kepada diri pemoholanggar huruf juncto tipikor juncto ke kuhp juncto kuhp, subsider melanggar huruf juncto tipikor juncto ke kuhp juncto kuhp dan lebih subsider melanggar huruf juncto nomor tahun juncto ke kuhp juncto kuhp. dalam praktik peradilan bentuk dakwaan subsidi subsidiary ten last legging) merupakan suatu dakwaan mana terdapat beberapa tindak pidana dengan perumusan secara bertingkat mulai dari dakwaan yang paling berat hukumannya sampai yang paling ringan hukumannya dan mensyaratkan cukup adanya satu dakwaan terbukti yang menjadi dasar menjatuhkan hukuman atas terdakwa. putusan pada pengadilan negeri yang akan dijatuhkan merupakan hasil musyawarah majelis hakim berdasarkan hasil pembuktian yang diperoleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan alat bukti berdasarkan fakta persidangan dengan pertimbangan unsur unsur yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan serta mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan yang memberatkan. apabila suatu putusan dianggap tidak adil maka terdakwa dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, bukanlah menguji norma atas yang diterapkan sistem peradilan pidana (criminal justice systemtipikorpada persidangan tanggal september dan telah menyerahkan keterangan tertulis kepada kepaniteraan mahkamah tanggal maret yanghuruf tipikor tahun yang berbunyi sebagai berikut: huruf dan?dan huruf tipikordan huruf tipikor, dengan alasan yang pada pokoknya pemohon beranggapan guo secara materil bertentangan dengan asas negara hukum, asas kepastian hukumyang menjadi hak konstitusionalhuruf dan huruf tipikor terhadap permohonan pengujian huruf dan huruf tipikor, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa penggunaan frase diketahui atau patut diduga dalam huruf dan huruf tipikor tidak mengandung norma hukum yang bersifat keragu raguan, karena penggunaan kata atau diantara frase tersebut untuk menyatakan sifat alternatif, digunakan kata atau. dalam hal ini kedudukan frase diketahui atau patut diduga adalah sejajar karena merupakan pilihan alternatif. jadi tidak perlu adanya pemisahan pengaturan yang berkaitan dengan penggunaan frase diketahui atau patut diduga . bahwa frase patut diduga dalam huruf dan huruf tipikor dimaksudkan untuk memperjelas unsur unsur delik dalam tersebut bukan untuk menimbulkan keragu raguan, karena unsur unsur delik dalam oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara baru terjadi apabila pemberian atau kesanggupan tersebut diterima, baik oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan. bahwa frase diketahui atau patut diduga merupakan sifat kesengajaan (dolls). menurut sifatnya dapat digolongkan sebagai kesengajidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begin). kesengajaan ini dalam praktik pengadilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan menurut gradasi kesengajaan yang terdiri atas: kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yaitu terjadinya suatu ti'adakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang undang hukum pidana), adalah betul betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (omzet bij zekerheids noodzakelijkheids bewustzijn), yaitu seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat akibat lainya yang pasti atau harus terjadi. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolls eventually), kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah bahkan sering sukar membedakan dengan keadaan (culpa). yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainya) yang mungkin akan terjadi. termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat syarat tertentu. bahwa landasan pengaturan mengenai gratifikasi dan penyuapan dalam tipikor dapat dijabarkan sebagai berikut: landasan filosofis gratifikasi merupakan tindakan atau perbuatan seseorang yang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. pada awalnya perbuatan tersebut diperbolehkan, namun seiring perkembangan waktu, budaya dan pola hidup,pemberian atau gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan, mencapai kesepakatan, terlebih jika pembermaksudkan untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang akan diambil oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara. landasan sosiologis pelaku korupsi dewasa ini mengalami perkembangan dengan munculnya praktik praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang undangan yang ada. pemberian hadiah seringkali dianggap hanyalah sebagai suatu ucapan selamat kepada seorang pejabat. tetapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut. dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran. apakah pemberian tersebut tidak mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. jika pemberian tersebut dilakukan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terimakasih semata. secara sederhana itu bisa dimana sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektifitasnya. maka perbuatan demikian bisa disebut sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk pengertian dari gratifikasi. contoh contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi: pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat disaat hari raya keagamaan, oleh rekan atau bawahannya: hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat rekanan kantor pejabat tersebut, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma cuma, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan: pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabmberian hadiah ulang tahun atau pada acara acara pribadi lainya dari rekanan: pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja, dan pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu. seluruh pemberian tersebut atasjabat yang menerima, dan atau semata mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat tersebut. dari beberapa contoh atas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan atau semata mata karena keterkaitan dengan jabatan atas kedudukan pejabat pegawai negeri dengan pemberi. melihat kondisi demikian yang nyata dalam masyarakat, dan telah menjadi masalah sosial maka dalam undang undang nomor tahun dipandang perlu diatur mengenai gratifikasi tersebut. dimana dalam undang undang nomor tahun pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. landasan yuridis lahirnya undang undang nomor tahun dimaksudkan untuk menggantiefektif setiap bentuk tindak pidana korupsi. oleh sebabmenjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas didalam undang undang nomor tahun sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai prosesngan upaya yang sungguh sungguh memberantas korupsi dan dengan memakan waktu yang relatif panjang dan pembahasan yang cukup keras antara pemerintah dan dpr tentang ruu perubahan undang undang nomor tahun akhirnya pada rapat paripurna dpr hari selasa oktober seluruh fraksi dpr sependapat ruu perubahan undang undang nomor tahun itu disetujui untuk diundangkan menjadi undang undang. salah satu materi pokok yang diatur dalam nomor tahun adalah bahwa diantara dan disisipkan baru yakni 12a, 12b dan 12c. dalam undang undang terahir ini, untuk kali pertama diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru, yang sebelumnya sudah ada sebagaimana terselip dalam tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun tidak diuraikan dengan rinci dan jelas. tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam 12b undang undang nomor tahun dirumuskan sebagai berikut: unsur unsurnya: gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas tugasnya. yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan adalah pemberian dalam arti luas , yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman,ibertentangan dengan dan uud dantap mempunyai kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa pemohon telah menyerahkan kesimpulan yang diterima kepaniteraafrasa patut didugaterhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun selanjutnya disebut uud khususnya yang selengkapnya masing masing menyatakan: negara indonesia adalah negara huku12a dan 12b terhadap uud kedudukan hukum legal standing) pemohon il1pemohon telah dijatuhi pidana dengan ketentuan yang menggunakan frasa patut diduga sebagaimana dimuat dalam huruf dan huruf menurut pemohon merupakan salinan kuhp yang ancaman pidana tertingginya adalah pidana seumur hidup. penerapan tersebut adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan pemeriksatindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusattersebut. kuhp dua kali disalin yaitu pertama dan kedua dengan ancaman hukumanmenurut pemohon frasa patut diduga telah menghantar, i3 menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut atas, menurut mahkamah, pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang memiliki hak konstitusional dan menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya huruf dan huruf sepanjang frasa patut diduga mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut: bahwa ini merupakan perubahan atas perubahan tersebut dilatarbelakangi keadaan yang terkait dengan korupsi, terutama yang dilakukan oleh pegawai negeri. pertama, korupsi telah terjadi secara sistematik dan meluaskedua,.( penjelasan umum bahwa berdasarkan latar belakang keadaan yang menjadi pertimbangan tersebut dapat diartikan bahwa pembentuk undang undang telah melakukan evaluasi mengenai pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan berdasarkan dan dari hasil evaluasi tersebut dikonstatasi bahwa tindak pidana korupsi bukannya menurun, baik kuantitas maupun kualitasnya, melainkan dari pertimbangan tersebut dapat dibaca bahwa secara kualitas tindak pidana tersebut mengalami kenaikan, terjadi secara sistematik dan meluas, sehingga akan berdampak serius pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. menyadari keadaan tindak pidana korupsi yang demikian, adalah wajar manakala pembentuk undang undang mengubah yang dinilai tidak atau kurang efektif dan diubah karena dibutuhkan, sebab undang undang merupakan instrumen yang sangat penting dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. terkait dengan efektivitas pemberantasan korupsi, perubahan undang undang tersebut selain untuk mencapai kepastian hukum yang adil, yang lebih penting adalah untuk menghilangkan keragaman penafsiran, karena keragaman penafsiran akan menimbulkan berbagai macam akibat dalam penegakan hukum dan dengan demikian efektivitas penegakan hukum tidak tercapai, yang pada gilirannya sebagaimana dipertimbangkan atas justru tindak pidana korupsi tidak dapat diberantas: bahwa salah satu yang diubah adalah huruf dan huruf yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon. tersebut semula menyatakan, . tersebut masing masing selengkapny,elainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya::hwa secara umum substansi huruf sampai dengan huruf tersebut adalah mengenai tindak pidana yang pelakunya merupakan subjek yang berada dalam struktur kenegaraan, atau dengan perkataan lain sebagaimana disebutkan dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp) adalah kejahatan yang dilakukan dalam jabatan. orang yang berada dalam struktur kenegaraan atau yang menduduki jabatan tersebut, apalagi dalam posisi sebagai penentu kebijakan seharusnya menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam tugas tugas kenegaraan sebaik baiknya. terkait dengan hal tersebut, pada umumnya bila tidak dapat dikatakan seluruhnya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan yang memadai. tindak pidana yang terdapat dalamnya adalah tindak pidana yang terkait dengan fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas utamanya, yaitu pelayanan negara kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan tujuan negara, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. tindak pidana dimaksud bukan saja kontra produktif terkait dengan fungsi yang bersangkutan, akan tetapi lebih dari itu justru sebagaimana diuraikan atas. bahkan telah melanggarasyarakat. seharusnya dalam negara kesejahteraan seperti indonesia diupayakan kondisi sejahtera atau adil makmur, bukan justru sebaliknya, kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran tersebut makin jauh, sehingga ibarat peribahasa mengatakan jauh panggang dari api. berdasarkan hal yang dipertimbangkan tersebut maka bangsa dan negara indonesia, mengambil sikap tiada maaf (zero tolerance) terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi, i3 menimbang bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan atas mahkamah secara khusus mempertimbangkan dalil pemohon, yang secara lengkap telah diuraikan pada bagian duduk perkara, sebagai berikut. menurut mahkamah, permasalahan konstitusional permohonan pengujian konstitusionalitas dimaksud adalah apakah frasa patut diduga dalam huruf dan huruf bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin uud prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan prinsip kepastian hukum yang adil sesungguhnya merupakan bagian dari prinsip negara hukum. berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya secara garis besar dalil pemohon tersebut adalah bahwa frasa patut diduga dalam huruf dan huruf bertentangan dengan prinsip negara hukum: menimbang bahwa huruf dan huruf mengandung unsur unsur: pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji (khusus untuk huruf a), dan hadiah (khusus untuk huruf b): khusus untuk huruf hadiah atau janji tersebut, atau khusus untuk huruf hadiah tersebutmahkamah, unsur yang pertama dalam rumusan tersebut jelas mengandung substansi mengenai subjek atau pelaku tindak pidana, sebagaimana dipertimbangkan atas, namun dalam huruf dan huruf tersebut secara khusus adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. unsur yang kedua mengenai tindak pidananya, yang meskipun antara huruf dan huruf bersifat sama, pasif, yaitu sama sama menerima, namun dalamnya terdapat sedikit perbedaan. pada huruf tindak pidananya adalah menerima hadiah atau janji, sementara itu unsur pada huruf adalah menerima hadiah saja. unsur yang ketiga dalam rumusan tersebut adalah mengenai hubungan antara subjek atau pelaku dengan tindak pidana yang dilakukan, yang dalam tersebut dirumuskan, untuk huruf dengan frasa dan untuk huruf dengan frasa, i3. menimbang bahwa khusus unsur yang ketiga pada huruf menurut mahkamah, hal yang menghubungkan antara pelaku atau subjek dengan tindak pidananya, yaitu menerima hadiah atau janji, yang terletak pada pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh pelaku atau subjek melalui panca benderanya atau sekurang kurangnya pelaku atau subjek patut menduga. keduanya sama sama merupakan pengetahuan dan pemahaman. pengetahuan dan pemahaman yang pertama adalah diperoleh melalui pengalaman (empirik). pengetahuan dan pemahaman yang kedua adalah diperoleh melalui dugaan yang patut. dengan demikian dugaan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut bukan sembarang dugaan, melainkan dugaan yang patut. kata patut dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki (empat) arti. pertama, berarti baik: layak: pantas, senonoh. kedua, berarti sesuai benar (dengan): sepadan (dengan), seimbang (dengan). ketiga, berarti masuk akal: wajar. keempat, berarti sudah seharusnya (sepantasnya, selayaknya). memperhatikan pada pengertian kata patut menurut bahasa tersebut maka menurut mahkamah, untuk menafsirkan kata patut tersebut adalah pengertian yang ketiga, sehingga tafsir dari frasa patut diduga adalah pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui proses penalarasionalitas yang wajar. pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf adalah mengenai tujuan pemberian hadiah atau janji, yaitu. jadi, pemberian hadiah atau janji tersebut sebelum pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan. pengetahuan dan pemahaman yang terdapat pada huruf adalah bahwa pemberian hadiahjadi, pemberian hadiah tersebut terjadi setelah pelayanan yang menjadi tugas pelaku atau subjek tersebut dilakukan, i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan atas maka pelaku atau subjek tersebut ketika melakukan tindak pidana, menerima hadiah atau janji, mengetahui, baik secara empirik maupun berdasarkan penalaran yang wajar, bahwa tujuannya adalah untuk menggerakkan agar pelaku melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya (vide huruf 2001j atau(vide huruf i3. menimbang bahwa mengenai apakah sesungguhnya secara hukum pelaku atau subjek tersebut mengetahui, berdasarkan pengalaman empirik atau berdasarkan penalaran yang wajar, adalah soal bagaimana proses pembuktian yang melibatkan penuntut umum sebagai pihak yang terbebani keharusan untuk membuktikan dengan alat bukti dan atau barang bukti menurut hukum dan hakim yang secara hukum sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menilai dan menetapkan terbukti atau tidak terbukanya, serta meyakini atau tidak meyakini pengetahuan tersebut bagi pelaku atau subjeknya, sesuai dengan salah satu prinsip negara hukum yaitu due process law. selain itu, berdasarkan pertimbangan tersebut atas, frasa patut diduga dalam huruf dan huruf juga tidak menimbulkan ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan serta ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena norma tersebut berlaku untuk semua orang (subjek hukum), sehingga tidak bertentangan dengan dan uud dengan demikianhuruf dan huruf tersebut juga sesuai dengan maksud dan tujuan diubahnya dengan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf j3.10j atas, yaitu supaya tidak menimbulkan keragaman tafsir yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut.won konstitusi diunduh dari lam adalah para pembayar pajak (tax player) yang dibuktikan dengan fotokopi npp divide bukti p 8jdu konstitusi diunduh dari laman1. bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia vide bukti p 9j sebagaimana dimaksud dalam huruf yang hak hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya 12a dan 12bi1bahwa bila 12a dan 12b dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka pemohon tidak akan mengalami kerugian konstitusional masa datang. ill. pokok pokok permohonan ilb). senjata pamungkas ultimatum medium), yaitu bahwakonstitusi dan undang undang menempatkan badan badc). penjaga kemerdekaan masaleven when its content just and fails benefit the people, unlessthe conflict between statute and justice reaches such intolerance degreethat the statute, flawed law', must yield justice. impossible drama sharper line between cases statutory lawlessness and statutes that arevalid despite their flaws. one line distinction, however, can drawithutmost clarity: where there not even attempt justice, where equality,the core justice, deliberately betrayed the issuance positive law,then the statute not merely 'flawed law?" (procedural rule law) dengan thick concept dicek, introduction the study the law the constitution (10th edn., oleh karena ituambahan lembaran negara r.i investasi kolektifberbentuk kontrak investasi kolektif hingga saat ini, perkembangan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektifberbentuk kontrak investasi kolektifselain itu, dalam rangka memudahkan pelaku dalam memahami regulasi terkait dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, maka peraturan otoritas jasa keuangan ini mengkodifikasi atau menggabungkan beberapa peraturan terkait dana investasi real estat sebelumnya, yaitu peraturan nomor x.c.patan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif yang signifikan yaitu pendapatan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif sebesar (dua puluh persen) atau lebih dari total keseluruhan pendapatan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi&ontoh keterangan singkat tentang special purpose company antara lain pendirian, maksud dan tujuan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham pada special purpose company, serta susunan anggota direksi dan komisarialokasi biaya antara lain: biaya yang menjadi beban manajer investasi, biaya yang menjadi beban dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, biaya yang menjadi beban pemodal, dan biaya yang menjadi beban manajer investasi atau dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif. huruf contoh informasi perpajakan antara lain uraian status pajak dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan peraturan perpajakan indonesia. huruf contoh faktor risiko yang utama antara lain: risiko yang berkaitan dengan pembayaran sewa dari real estat, risiko yang berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan, risiko likuiditas unit penyertaan bagi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bersifat terbuka: risiko likuiditas bagi dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif bersifat tertutup transaksi penjualan unit penyertaan oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut bursa efek: dan risiko berkurangnya nilai unit penyertaan yang diterima oleh peperubahan fakta material antara lain perubahan laporan keuangan, pergantian anggota direksi manajer investasi, perubahan biaya, dan perubahbel kinerja dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektiflaporan. permintaan. informasi debitur. si, diperlukan pengaturan kembali pihak yang wajib menjadi pelapor dan pihak yang dapat menjadi pelapor, bahwa otoritas jasa keuangan mengembangkuntuk memperluas cakupan pelapor dan pengembangan sistem layanan informasi keuangan perlu menyesuaikurat pemberitahuan tertulis kepada ojk disertai dokumen pendukung. dihapus. pelapor yang mengalami keadaan kahardan secara luringyang menjalankan fungsiketentuan dan diubah, serta ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:melalui sik. permintaan informasi debitur secara daringcc. mengidentifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan ojk atau pihak lain yang berwenang, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor, dan atau verifikasi untuk kerja sama pelapor dengan pihak ketiga. pelapor wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan informasi debitur sebagaimana dimaksud pada untuk verifikasi penggunaan informasi debitur. antara dan disisipkan (dua) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor hanya dapat mengakses data informasi debitur paling banyak (seratus persen) dari jumlah debitur yang dilaporkan pada posisi data (dua) bulan laporan sebelumnya. dalam hal pelapor membutuhkan informasi debitur melebihi batas paling banyak permintaan informasi debitur sebagaimana dimaksud pada pelapor mengajukan permohonan persetujuan kepada ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permintaan informasi debitur sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk. pelapor dilarang memberikan dan atau memperjualbelikan informasi debitur yang diperoleh dari sik kepada pihak lain. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:sebagaimana dimaksud pada diajukan dengan cara:, atau permohonan secara daring melalui sistem informasi ojktetapkan oleh ojk. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: spip sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat memperoleh informasi debitur untuk pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan ojk mengenai lembaga pengelola informasi perkreditan. ojk dapat menghentikan akses informasi debitur oleh spip sebagaimana dimaksud pada dengan pertimbangan tertentu. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:. bagi pelapor berupa ljk, penanganan dan penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan ojk mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor wajib melakukan audit intern terhadap pelaksanaan sik paling sedikit (satu) kali dalam setahun. audit intern pelaksanaan sik sebagaimana dimaksud pada paling sedikit mencakup pelaporan dan permintaan informasi debitur. bagi pelapor yang tidak memiliki satuan kerja audit intern, kegiatan audit intern dapat dilaksanakan oleh organ yang melaksanakan fungsi audit intern. ketentuan dan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:melakukan pengamanan data informasi debitur, dan melakukan supervisi terhadap permintaanmelakukan fungsi sebagaimana dimaksud huruf kepada ojk dalam jangka waktu paling lambatkepada ojk perubahan pegawai pelaksana dan atau pejabat yang melakukan fungsi administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna sik internal pelapor, paling lambat (tujuh) hari kerja setelah terjadi perubahan, dan melakukan penyesuaian hak akses pengguna sik internal pelapor. ketentuan dan diubah dan ditambahkan (tiga) yakni dan sehingga berbunyi sebagai berikut:jk yang menjadi pelapor.embaga lain bukan ljk yang menjadi pelapor.ojk dapat menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan sik berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu. ojk berwenang membatalkan persetujuan kepada lembaga lain bukan ljk yang menjadi pelapor. ojk dapat menambahkan keterangan tautan mengenai informasi tertentu pada sik. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:atau peringatan tertulis. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor yang tidak menyampaikan laporan debitur setelah batas akhir penyampaian laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam dikenai dan paling banyak rp30. (tig, dan penundaan pemberian informasi debitur sampai dengan laporan debitur diterima olehhuruf dilakukanyang tidak menyampaikan koreksi laporan debitur setelah batas akhir penyampaian20. (du2. (dua juta rupiah), jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi pada posisi bulan data ketika pelapor menyampaikan koreksi laporan debitur. kesalahan informasi yang disampaikan dalam laporan debitur berdasarkan temuan ojk50. (lima puluh juta rupiah10. (sepuluh juta rupiah), jumlah paling banyak sanksi merupakan akumulasi per pemeriksaandan dilakukan berdasarkan jumlah aset posisi tanggal desember pada tahun sebelumnya. pelapor yang tidak menyampaikan koreksi laporan debitur sebagaimana dimaksud pada sampai dengan akhir bulan dari batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf dikenai sanksi administratif berupadikecualikan dari pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada dan apabila keterlambatan koreksi laporan debitur disebabkan program peningkatan kualitas data yang dilaksanakan oleh ojk. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: dalam hal terdapat kesalahan isian pada laporan debitur yang mengakibatkan terjadinya kesalahan isian pada laporan lain yang disampaikan ojk, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian pada laporan lain dimaksud. pelapor yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau tetap wajib menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur. pelapor. dalam pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau ljk yang memiliki unit usaha syariah diperhitungkan sebagai (satu) entitas pelapor.beberapa ketentuan dalam, yakni angka dan angka 6b, serta angkaetentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:an dikenai sanksi administratif berupa denda sebagai berikut: bagi pelapor dengan aset lebih dari. (lima miliar rupiah), bagi pelapor dengan aset rp500. (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan00. (lima ratusjuta rupiah) untuk setiap informasi debitur dan paling banyak rp100. (seratus juta rupiah)berupa lj dan atau pejabat eksekutif pelapor berupa ljkdalam hal pelapor merupakan lembaga lain bukan ljk yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau dapat dikenai sanksi administratif selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam dan atau ojk merekomendasikan pengenaan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud pada berkoordinasi dengan otoritas pengawas pelapor lembaga lain bukan ljkdan atau mulai berlaku (sembilan) bulan sejak batas waktu kewajiban penyampaian laporan debitur untuk pertama kalilain lain antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban menjadi pelapor bagipaling lambat tanggal februari kewajiban menjadi pelapor bagi lembaga pendanaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf paling lambat tanggal desemberyang belum dapat menyampaikan cakupan laporan debitur sebagaimana dimaksud dalam secara lengkap, memenuhi kelengkapan laporan sesuai dengan surat edaran ojk yang menjadi ketentuan pelaksanaan peraturan ojk ini, paling lambat untuk posisi data bulan november perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan menjadi pelapor paling lambat tanggal desember kewajiban menjadi pelapor bagi pegadaianpaling lambat tanggal desember kewajiban bagi pelapor berupa perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk menyampaikan laporan debitur berupa transaksi membina ekonomi keluarga sejahtera paling lambat untuk posisi data bulan desember ketentuan dihapus. pelapor yang, pemeriksaan dan atau keputusan atas pelanggaran didasarkan padapelaporsebagaimana dimaksud dalam dan atau peraturan ojk ini. dalam hal pelapor yang ditemukan oleh pelapor atau ojk setelah berlakunya peraturan ojk ini, pelapor dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud66b. lembaga pendanaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek. dihapus,atauketentuan dan diubah dan ditambahkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pihak yang wajib menjadi pelapor meliputi: bank umum: bpr: 'bars, lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, lembaga pendanaan efek, ljk lainnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana meliputi lembaga pembiayaan ekspor indonesia, pegadaian, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan ljk yang diwajibkan menjadi pelapor sesuai dengan peraturan ojktetapkan oleh ojk. unit usaha syariah wajib menjadi pelapor dalam hal pihak yang wajib menjadi pelapor sebagaimana dimaksud pada huruf huruf huruf dan huruf memiliki unit usaha syariah. ketentuan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: ljk yang memberikan fasilitas penyediaan dana selain pihak sebagaimana dimaksud dalam kecuali ljk lainnya yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dapat menjadi pelapor dengan mengajukan permohonan dan memperoleh persetujuan ojk dengan memenuhi persyaratan. (la) persyaratan sebagaimana dimaksud pada meliputi: memiliki infrastruktur yang memadai, dan memiliki data yang diperlukan dalammberikan fasilitas, memiliki kondisi keuangan yang sehat, memiliki aset paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah) dan atau merupakan lembaga yang menyalurkan fasilitas penyediaan dana untuk pelaksanaan program pemerintah, dan bersedia menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada ojk, paling lambat akhir bulan ke (enam) setelah periode tahun buku berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk menjadi pelapor bagi ljk yang memberikan fasilitas penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada dan lembaga lain bukan ljk sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk. antara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor sebagaimana dimaksud dalam dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pelapor kepada ojk. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pengunduran diri sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh ojk. ketentuan dan diubah dan antara dan disisipkan (satu) yakni (4a) sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor. ya) bagi pegadaian, laporan debitur sebagaimana dimaksud pada huruf mencakup fasilitas penyediaan dana berupa pinjaman jaminan diduniatetapkan oleh ojk. ketentuan diubah dan penjelasan dan diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan demi sehingga berbunyi sebagai berikut:sesuai dengan batas waktu komitmen pelapor dalam pemeriksaanketentuan dihapus. ketentuan dan diubah dan dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: pelapor harus menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara daring

tambahan lembaran negara r.i informasi debitur. sdalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ojk telah mengembangkan sik sebagai sarana pertukaran informasi debitur antar ljk. dalam perkembangan pelaksanaan sik, terdapat perluasan untuk menambah. sik dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko edit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor, verifikasi untuk kerja sama pelapor dengan pihak ketiga, dan meningkatkan disiplin industri keuangan. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sik serta mitigasi penyalahgunaan informasi debitur, perlu penyesuaian terkait penyampaian dan penggunaan informasi debitur baik oleh pelapor maupun pihak lain yang menggunakan sik. sehubungan dengan hal tersebut atas, diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan siksahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah antara lain permodalan nasional madani persero). huruf peraturan ojk yang dimaksud antara lain peraturan ojk mengenai kegiatan dan aktivitas ljk. cukup jelas. pelaporan yang disampaikan oleh unit usaha syariah dilakukan secara tersendiri dan terpisah. pelapor melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, konversi, dan pemisahan. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. hurufhuruf cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. pertimbangan tertentu antara lain jika terdapat kondisi yang serius sehingga mengganggu keberlangsungan kegiatan usaha spip. angka cukup jelas. angka cukup jelas. audit pelaksanaan sik dapat berupa audit khusus maupun audit umum dengan ruang lingkup pemeriksaan mencakup sik, baik yang dilakukan melalui pemeriksaan fisik maupun melalui sistem informasi. cukup jelas. angka cukup jelas.angkakebijakan terkait pelaksanaan sik berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu antara lain penyesuaian cakupan informasi laporan debitur yang disebabkan ketidaklengkapan dokumen pelapor untuk kredit atau pembiayaan yang dihapus buku, tujuan penggunaan informasi debitur, dan waktu operasional permintaan informasi debitur. pertimbangan pembatalan persetujuan menjadi pelapor dilakukan antara lain karena lembaga lain bukan ljk tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pelapor atau pertimbangan lain. cukup jelas. angka cukup jelas. angka huruf angka contoh: pelapor dengan aset paling sedikit. (satu juta rupiah) rp4. (empat juta rupiah). angka contoh: pelapor dengan aset kurang dari00. (seratus ribu rupiah) rp400. (empat ratus ribu rupiah). huruf contoh: pelapor sebagaimana dimaksud pada contoh angka dan angka selain dikenai sanksi administratif berupa denda juga dikenai sanksi administratif berupa penundaan pemberian informasi debitur dari tanggal april sampai dengan april contoh: perhitungan sanksi administratif berupa denda atas laporan debitur posisi data bulan agustus mengacu pada jumlah aset posisi tanggal desember angka bulan penyampaian koreksi laporan debitur yaitu posisi data pelapor menyampaikan koreksi pada sik. debitur dihitung sebagai (satu) debitur apabila data yang dikoreksi adalah data debitur pada periode yang sama meskipun pelapor melakukan beberapa kali koreksi data dimaksud pada bulan tertentu. contoh: pelapor pada bulan agustus menyampaikan (dua) kali koreksi atas debitur a , debitur b , debitur c , debitur d , dan debitur untuk laporan debitur posisi data bulan maret untuk perhitungan sanksi debitur dihitung sebanyak (lima) meskipun koreksi dilakukan sebanyak (dua) kali pada periode bulan yang sama. contoh perhitungan sanksi administratif berupa denda untuk koreksi laporan:(tiga puluh lima) debitur pada laporan debitur posisi data bulan desember atas pelanggaran dimaksud, pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (tiga puluh lima) debitur rp50. (lima puluh ribu rupiah) rp1. (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).agustus untuk beberapa posisi bulan data laporan debitur sebagai berikut: laporan debitur posisi data bulan agustus (lima puluh) debitur, laporan debitur posisi data bulan juni (seratus) debitur, laporan debitur posisi data bulan juli (delapan puluh) debitur, laporan debitur posisi data bulan september (lima puluh) debitur, laporan debitur posisi data bulan desember (lima puluh) debitur, laporan debitur posisi data bulan januari (seratus) debitur, laporan debitur posisi data bulan maret (enam puluh) debitur, dan laporan debitur posisi data bulan juni (dua puluh) debitur. jumlah debitur yang dilaporkan pada koreksi laporan debitur yang disampaikan bulan agustus adalah (lima ratus selima ratus sepuluh) debitur rp50. (lima puluh ribu rupiah) rp25. (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian, pelapor dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka laporan lain antara lain laporan restrukturisasi kredit dan laporan tindak lanjut debitur non performing loans terbesar. batas waktu penyampaian laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur sebagaimana ditetapkan oleh ojk. cukup jelas. contoh bank dengan aset rp700. (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki unit usaha syariah dengan aset rp50. (lima puluh miliar rupiah). pada bulan agustus terdapat koreksi laporan debitur untuk posisi data bulan juni sebagai berikut: bank melakukan koreksi laporan debitur atas (tiga ratus delapan puluh) debitur, dan unit usaha syariah melakukan koreksi laporan debitur atas (lima tiga ratus delapan puluh) debitur (lima puluh) debitur) rp50. (lima puluh ribu rupiah) rp21. (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian, bank dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak rp20. (dua puluh juta rupiah). contoh bank dengan aset rp700. (tujuh ratus miliar rupiah) memiliki memiliki unit usaha syariah dengan aset rp50. (lima puluh miliar rupiah). pada bulan agustus unit usaha syariah melakukan koreksi laporan debitur terhadap (lima puluh) debitur pada laporan debitur posisi data bulan juni atas pelanggaran dimaksud, bank dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar (lima puluh) debitur rp50. (lima puluh ribu rupiah) rp2. (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan debitur unit usaha syariah o . angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. sanksi administratif selain sanksi administratif berupa denda dan penundaan pemberian informasi debitur antara lain penurunan tingkat kesehatan. cukup jelas. angka contoh: ljk ditetapkan menjadi pelapor pada bulan desember selanjutnya, pelapor wajib menyampaikan laporan debitur pertama kali paling lambat tanggal april untuk posisi data bulan maret dengan demikian, pelapor mulai dikenai sanksi untuk pelanggaran penyampaian laporan debitur posisi data bulan desember yang dilaporkan paling lambat tanggal januari angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. perusahaan modal ventura dan perusahaan pembiayaan infrastrukturangka cukup jelas. cukup jelas. angka ljk yang dimaksud antara lain lembaga keuangan mikro. (la)cukup jelas.kondisi keuangan yang sehat yaitu kondisi keuangan pada saat pendaftaran minimum selama (dua) semester terakhir secara berturut turut dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan rekomendasi dari otoritas pengawas pelapor lembaga lain bukan ljk. contoh: koperasi yang mengajukan diri sebagai pelapor harus memperoleh rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang melakukan pengawasan terhadap koperasi yang menyatakan koperasi memiliki kondisi keuangan yang sehat selama (dua) semester terakhir. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. huruf informasi mengenai debitursurat elektronikdan penghasilan debitur, dan transaksi partisipasi risiko. transaksi partisipasi risiko yang dilaporkan mencakup transaksi partisipasi risiko yang termasuk kewajiban bank umum lainnya dalam valuta asing, yaitu transaksi partisipasi risiko yang memenuhi persyaratan: dilakukan oleh bank umumumum sebagai kantor saat transaksi mulai berlaku (funded), dan cc. tanpa pengalihan hak tagih dari bank umum sebagai kantor kepada pihak lain bukan penduduk sebagai participant, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan mengenai utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing. penetapan kualitas penyediaan dana sesuai dengandan jenis pengikatan agunan. huruf informasi mengenai penjamindan, danlaporan posisi keuangandan atau sejenisnya yang memberikan fasilitas penyediaan dana. (4a) pinjaman jaminan didunia sesuai dengan peraturan ojk mengenai usaha pegadaian. cukup jelas. cukup jelas. angka contoh: laporan debitur posisi data bulan februari disampaikan paling lambat tanggal maret huruf contoh: koreksi laporan posisi data debitur untuk bulan februari disampaikan paling lambat pada tanggal maret huruf cukup jelas. yang termasuk hari libur yaituposisi data bulan mei yang disampaikan paling lambat tanggal juni adalah hari sabtu, batas akhir penyampaian laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur posisi data bulan mei adalah hari senin tanggal juniatau masa pandemi wabah penyakit yangyaitumaupun secara luring. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan menyampaikan laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur secara daringakram padat atau diska lepas. laporan debitur dan atau koreksi laporan debitur yang disampaikan secara luring oleh pelapor dan diunggah oleh ojk tetap menjadi tanggung jawab pelapor. dihapus.angka$pelapor. huruf pihak lain yang berwenang antara lain otoritas pengawas pelapor lembaga lain bukan ljk.pelapor. huruf contoh: penggunaan informasi debitur untuk seleksi rekanan, agen, merchant, maupun vendor pelapor. contoh: dokumen proses pemberian fasilitas penyediaan dana antara lain mencakup dokumen pengajuan aplikasi permohonan kredit atau pembiayaan kepada pelapor. angka contoh: apabila pada posisi data bulan februari pelapor menyampaikan laporan (seribu) debitur, pelapor dapat mengakses data informasi debitur paling banyak (seribu) debitur bulan april kebutuhan informasi debitur yang melebihi batas paling banyak permintaan informasi debitur antara lain jika: terdapat kebutuhan pelapor untuk memahami debitur akhir dalam proses penyaluran kredit atau pembiayaan channing atau pembiayaan atau investasi sekuritisasi sesuai dengan kegiatan bisnis pelapor, pelapor merupakan pelapor baru, dan atau

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek beracun aset. kontrak investasi kolektif. penerbitan dan pelaporcc. menetapkan ketentuan tentang pembubaran dan likuidasi kik eba, termasuk pembagian aset keuangan kepada beberapa atau semua kelas pemegang efek beracun aset, pada saat atau dalam kondisi tertentu, dan menetapkan ada atau tidak adanya: asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio kik eba atas berbagai macam risiko, pemeringkatan atas beberapa atau semua kelas efek beracun aset, jaminan dari pihak ketiga, sarana peningkatan kredit, arus kas tertentu yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam portofolio kik eba, dan tambahan penerbitan efek beracun aset yang dapat dimiliki oleh pemodal selain pemegang efek beracun aset yang diterbitkan sebelumnya. setiap kik eba wajib diberi nama dan nama tersebut terdiri dari nama manajer investasi, didahului dengan kata kontrak investasi kolektif efek beracun aset dan nomor yang diberikan oleh manajer investasi, dengan ketentuan sebagai berikut: dalam hal terjadi pergantian manajer investasi, nama kik eba wajib berubah sesuai nama manajer investasi baru, dalam hal terdapat lebih dari (satu) kelas efek beracun aset tertentu, kik eba wajib menyebutkan masing masing kelas dengan huruf kapital dan ditambah uraian::::y,cc.j .:l3a pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun aset tempat), (tanggal) (bulan (tahun) nomor lampiran perihal pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun asetefek beracun aset . (nama), sejumlah . dengan nilai sejumlah . manajer investasi nama donganaaanaanan aan alamat donaaaannan nan nanaaanan nana aan nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran aar: . voodoo woman nomor dan tanggal persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia donanaannnan nan anna nana nna nana nomer dan tanggal pengumuman dalam berita negara indonesia donnannanananan nana aan aan anna nomor dan tanggal izin usaha dari otoritas jasa keuangan donanaannnan nan anna nana nna nana nomor pokok wajib pajak perusahaan dan knnnaanna nan anna naa aan ana nana anggota direksi dan dewan komisaris ponnanannananannan kanan nana nana naa n a elo daftar nama pegawai yang mempunyai pengalaman sebagaimana diatur. ii. bank kustodian nama daan aan nan anna anna ana nana naa alamat upn pen pun pun pen pen pen neon nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar ananananannananananaanann nana nomor dan tanggal persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia dana naa ana ana maa banana nomor dan tanggal pengumuman dalam berita negara indonesia: kanan nan kanan naas aan nomor dan tanggal persetujuan dari otoritas jasa keuangan knaanaanna anna nana nana ana aan nomor pokok wajib pajak perusahaan annannnnanaanananan aan nanas aaaaaa anggota direksi dan dewan komisaris dnanaananananannananan anna kana iii. kreditur awal nama kanan anna nana aan anna aan alamat kanananaannan aan nana nana nana anna nomor pokok wajib pajak pnanaaenan nan nan kanan kan ran kan kanan rana iv. akuntan nama nun nun panen neon pen dede seni alamat kanananaannan aan nana nana nana anna nomor pokok wajib pajak dianna nana nan nana naa nan nan kana aan nomor pendaftaran otoritas jasa keuangan banana nan nana kran aan nana anna konsultan hukum nama kanan anakan nana anakan aan alamat kanananaannan aan nana nana nana anna nomor pokok wajib pajak kanan anan nan anna maan akan nana nomor pendaftaran otoritas jasa keuangan anakan nana anna anna aan aaaaaa vi. notaris nama bana anakan anna rana alamat kanananaannan aan nana nana nana anna nomor pokok wajib pajak anakan nana anna anna aan aaaaaa nomor pendaftaran otoritas jasa keuangan anakan nana anna anna aan aaaaaa vii. penyedia jasa nama knananenanan naa near anna nana aan alamat kanan anan aan laa nomor pokok wajib pajak anakan nana anna anna aan aaaaaa viii. biro administrasi efek (jika ada) nama pak aaaaaa nana anna anna kananix. penjamin emisi efek (jika ada) nama banana anakan akanperusahaan pemeringkat efek nama kanan nananaana aan annaxi. daftar dokumen yang dilampirkandan .rancangan akhir prospektus (diberi meterai dan ditandatangani para pihak), nama manajer investasi kik eba . direktur yang bertanggung jawab . nama kik eba .set nama kreditur awal nama penyedia oman nama bank mma oramapemeimat (mamapenisi nama penyedia sarana peningkatan kredit nama pihak terkait mamasa mamaatstewar jangka waktu jatuh tempo eba" ) demitagian jumlah kelas efek jenis pendapatan arus kas tetap kelas arus kas tidak aan tingkat suku arus kas tetap kelas arus kas tidak bunga ap) tetap kelas b) ") dividen ) arus kas tetap kelas arus kas tidak a73) tetap kelas b)"" non non peringkat eba arus kas tetap kelas arus kas tidak a3) tetap kelas bj") sarana peningkatan kredit persentase nilai kepemilikan kreditur awal originator) terhadap total nilai eba jumlah pemegang arus kas tetap kelas arus kas tidak eba a73) tetap kelas b)"" nilai pasar wajar arus kas tetap kelas arus kas tidak eba ap) tetap kelas b) ") aset awal jumlah debitur |. pihak awal jumlah total nilai non rp ) rata rata tertimbang jatuh tempo tagihan jera ata sea total nilai agunan (ap ear eng aset periode pelaporan jumlah debitur sampai dengan akhir periode laporan nilai tagihan sampai dengan akhir periode laporan (lai agunan dana sampai dengan akhir periode laporan persentase rata |. rata tertimbang nilainon rp ) pembayaran dipercepat (prepaymenitagihan yang timbul kemudian hari, tagihan yang timbul dari pemberian kredit, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit, arus kas masa mendatang atau surat berharga hak atas arus kas masa mendatang, pendapatan masa mendatang atau surat berharga hak atas pendapatan masa mendatang, dan atau aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. sarana peningkatan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa: subordinasi dari kelas efek beracun aset tertentu terhadap kelas efek beracun aset lainnya sehubungan dengan kontrak investasi kolektif yang sama, letter credit l c): danajaminan, penyisihan piutang ragu ragu, asuransi, jaminan atas tingkat bunga,bunga yang tertatih sampai dengan akhir periode laporan akumulasi tagihan denda yang tertatih sampai dengan akhir periode laporan(akumulasi nilai non rp ) tagihan bunga debitur yang terlambat sampai dengan akhir periode laporan akumulasi nilai tagihaninformasimm yyyy) akumulasi pembayaran kelas a"") kelas bunga deviden, pokok, hasil non non investasi, dan rp ) rp ) denda akumulasi bunga dividen dibayarkan kepada pemegang eba akumulasi pokok dibayarkan kepada pemegang kena akumulasi hasil investasi dibayarkan kepada pemegang eba"informasi investor kik eba nama investor individu institusijika ada disesuaikan dengan kelas efek beracun aset yang adapengawasanditawarkan kepada masyarakat. jangka waktu jatuh tempo efek beracun asetfek beracun aset. jenis tagihan adalah jenis tagihan yang mendasari penerbitan efek beracun aset. (contoh: tagihan kredit pemilikan rumah, tagihan kartu kredit dll). jumlah kelas efek beracun aset adalah jumlah kelas yang ditawarkan dalam efek beracun asetso) adalah tingkat suku bunga yang menjadi dasar perhitungan pembayaran bunga kepada pemegang efek beracun aset. dividen adalah nilai keuntungan yang diterima pemegang efek beracun aset arus kas tidak tetap. peringkat efek beracun aset adalah skala peringkat efek beracun aset yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat efek. sarana peningkatan kredit adalah jenis sarana peningkatan kreditersentase nilai kepemilikan kreditur awal originator) terhadap total nilai efek beracun aset adalah persentase nilai efek beracun aset yang dimiliki oleh kreditur awal terhadap total nilai efek beracun aset. jumlah pemegang efek beracun aset adalah jumlah pemegang efek beracun aset untuk setiap kelas pada saat pelaporan. nilai pasar wajar efek beracun asetfek beracun asetybe0informasi pendapatan kik eba dan pembayaran kepada pemegang febfek beracun aset. jaminan atas tersedianya likuiditas pada jatuh tempo, jaminan atas pembayaran pajak, opsi, atau swap atas tingkat bunga atau atas nilai tukar mata uang asing. persyaratan aset keuangan dalam portofolio investasi kik eba: berupa aset keuangan yang memiliki atau menghasilkan arus kas, aset keuangan secara hukum sah dimiliki atau dalam pengendalian kreditur awal originator), dan cc. aset keuangan dapat dipindahtangankan secara bebas kepada kik eba. aset keuangan yang membentuk portofolio kik eba diperoleh dari kreditur awal originator) melalui jual beli atau tukar menukar putus lepas secara hukum dengan kik eba. jual beli atau tukar menukar putus lepas sebagaimana dimaksud pada wajib memenuhi kriteria sebagai berikut: aset keuangan harus dipastikan terpisah dari aset kreditur awal originator) dan harus terdapat upaya dari, kreditur awal originator) harus mengalihkan semua hak serta kewajiban (jika ada) yang terkait dengan aset keuangan kepada kik eba dan dilarang untuk menahan setiap manfaat dari aset keuangan tersebut, kreditur awal originator) tidak lagi bertindak sebagai pemegang hak atas aset keuangan tersebut, akumulasi bunga dividen dibayarkan kepada pemegang efek beracun aset adalah penjumlahan koleksi tagihan bunga dividenpokok dibayarkan kepada pemegang efek beracun asetfek beracun aset adalah total nilai hasil investasi efek beracun asetkoleksi denda efek beracun aset dibayarkan kepada pemegang efek beracun aset adalah total nilai koleksi denda tagihan yang telahdibayarkan kepada pemegang efek beracun aset sampai dengan akhir periode laporan. akumulasi pembayaran biaya biaya adalah penjumlahan biayafek beracun aset setelah dikurangi distribusi biaya yang dibebankan. informasi investor kontrak investasi kolektif efek beracun aset nama efek beracun aset adalah nama produk kik eba. nama investor individu institusi adalah nama dari masing masing pemegang kik eba. jenis investor adalah individu atau institusi pemegang kik eba. adapun kategori jenis investor institusi yaitu perusahaan corporate, yayasan foundation, lembaga keuangan financial institution, asuransi insurance, dana pensiun pensiun fund, reksa dana mutual fund, perusahaan efek securities company, dan perusahaan lainnya others. kewarganegaraan adalah status warga negara pemegang kik eba. total investasi awal adalah total nilai investasi awal investor kik eba pada saat pembentukannya. total investasi akhir adalah total nilai investasi yang masih dimiliki oleh investor dalam kik eba sampai dengan akhirreditur awal originator) tidak boleh berada dalam posisi sebagai pengendali kik eba dalam transaksi sekuritisasi aset keuangan, kik eba tidak mempunyai hak untuk meminta kembali (course) kepada kreditur awal originator) atas kerugian yang ditimbulkan dari aset keuangan tersebut, dalam hal kreditur awal originator) juga bertindak sebagai penyedia jasa service), jasa sebagai penyedia jasa service) harus diberikan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length basis), dalam hal kreditur awal originator) juga bertindak sebagai agen pembayar (paying agent), tidak boleh terdapat kewajiban yang dikenakan kepada kreditur awal originator) untuk memberikan dana kepada kik eba kecuali sampai dengan dana tersebut diterima dari debitur, dan meskipun telah ditetapkan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dalam perjanjian jual beli dari kreditur awal kepada kik eba diatur hak kreditur awal originator) paling sedikit mencakup: dalam hal aset keuangan kik eba telah menurun skala yang tidak ekonomis, kreditur awal originator) memiliki hak pertama untuk melakukan pembelian kembali atau menolak pembelian kembali aset keuangan dalam kik eba tersebut pada nilai yang wajar, atau kreditur awal originator) dapat membeli kembali aset keuangan dari kik eba dalam hal kreditur awal originator) berdasarkan transaksi sekuritisasi memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian kembali akibat adanya pelanggaran persyaratan atau jaminan dalam transaksi sekuritisasi. pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus lepas secara hukum sebagaimana dimaksud pada wajib didukung dengan pendapat konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan. pengalihan aset keuangan dari kreditur awal originator) kepada kik eba sebagaimana dimaksud pada dapat disertai dengan pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus lepas secara akuntansi. dalam hal pengalihan aset keuangan dari kreditur awal originator) kepada kik eba disertai dengan pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus lepas secara akuntansi sebagaimana dimaksud pada perlakuan akuntansi atas pemenuhan jual beli atau tukar menukar putus lepas tersebut wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan. kreditur awal originator) hanya dapat membeli atau tukar menukar putus lepas paling banyak (sepuluh persen) dari nilai aset keuangan yang telah dikalahkannya kepada kik eba. aset keuangan yang membentuk portofolio kik eba yang diperoleh manajer investasi dicatat atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemegang efek beracun aset. bagian kedua pedoman kik eba kik eba wajib dibuat dalam bentuk akta notaris oleh notaris yang terdaftar otoritas jasa keuangan. kik eba paling sedikit memuat: nama manajer investasi, nama bank kustodian, cc. nama dan kewajiban penyedia jasa service) yang memberikan jasanya atas aset keuangan tertentu dalam portofolio kik eba, nama lembaga pemeringkat efek dalam hal efek beracun aset ditawarkan melalui penawaran umum, nama akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, nama konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan yang ditunjuk untuk membuat pendapat hukum mengenai peralihan aset keuangan yang menjadi portofolio kik eba, ketentuan tentang jangka waktu kik eba, kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi, kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian, hak pemegang efek beracun aset, ketentuan tentang larangan penjualan kembali efek beracun aset kepada manajer investasi dan atau bank kustodian yang mewakili pemegang efek beracun aset, il. ketentuan tentang penggantian manajer investasi, bank kustodian, akuntan, penyedia jasa service), lembaga pemeringkat efek, konsultan hukum, notaris, dan pihak lain yang berkaitan dengan kik eba, imbalan jasa yang akan diterima oleh pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf pembubaran dan likuidasi kik ebik eba dapat: memuat ada atau tidak adanya kelas efek beracun aset dengan hak berbeda, dimana pembedaan tersebut dapat didasarkan pada hal sebagai berikut: urutan dan jadwal pembayaran kepada pemegang efek beracun aset, kelas dari efek beracun aset arus kas tetap, penetapan pembayaran atas efek beracun aset tertentu yang berasal dari bunga atau dari arus kas lainnya, penetapan pembayaran atas efek beracun aset tertentu yang berasal dari pinjaman pokok, penetapan pembayaran yang dipercepat untuk kelas efek beracun aset tertentu karena adanya kondisi tertentu, penetapan pembayaran yang berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga atau ukuran lain pasar, penetapan tingkat jaminan atau prioritas hak atas aset keuangan atau arus kas dari kontrak investasi kolektif: dan penetapan tanggung jawab terbatas atas pelunasan efek beracun aset kelas tertentu, menetapkan persyaratan bahwa efek beracun aset dari kelas tertentu dapat dialihkan kepada pihak lain,

tambahan lembaran negara r.i keuangan ouk. efek beracun aset. kontrak investasi kolektif. penerbitan dan pelaporcukup jelas. cukup jelasik eba yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. cukup jelas. cukup jelasfontoh asuransi atas aset keuangan yang membentuk portofolio kik eba antara lain asuransi atas risiko kreditnyebutan masing masing kelas dengan menggunakan huruf kapital dan menambahkan uraian yang menjelaskan masing masing kelas efek beracun aset tersebut yaitu apakah efek beracun aset tersebut berbentuk efek beracun aset arus kas tetap atau efek beracun aset arus kas tidak tetap. huruf sebagai contoh nama kik eba yang dikelola oleh manajer investasi xyz yang ditambahkan jenis aset keuangan dapat & diberi nama kontrak investasi kolektif efek beracun aset xyz future cash flowterangan singkat mengenai kik eba antara lain aset keuangan yang membentuk portofolio kik efaktor risiko antara lain: risiko likuiditas dan risiko pasar efek beracun aset, risiko nilai tukar mata uang dan risiko suku bunga, risiko kredit aset keuangan dalam portofolio kik eba, risiko pembayaran atas aset keuangan dalam portofolio kik eba sebelum jatuh tempo, risiko operasional dalam pelaksanaan kegiatan manajer investasi, bank kustodian, dan penyedia jasa service), dan risiko yang berkaitan dengan segi hukum. huruf cukup jelas. huruf contoh hak pemegang efek beracun aset termasuk antara lain: laporan keuangan secara periodik, informasi mengenai pajak yang wajib dibayar oleh pemegang efek beracun aset, dan pembayaran kepada pemegang efek beracun ase identitas pengguna biasa disebut juga dengan sebutan user id. pada praktiknya kata sandi biasa disebut juga dengan sebutan password. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pada praktiknya surat elektronik biasa disebut juga dengan sebutan e mail. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

lembaran negara republik indonesia huk:konsultan hukum yang melakukan kegiatan pasar modal permohonan pendaftaran konsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal nomor dandanan tanu tanaman tempat) tanggal, bulan, tahun) lampiran? ooh perihal permohonan pendaftaran konsultan hukumonsultan hukumnnanaannnanannn anna anna tempat dan tanggal lahir pnnanaannnanannn anna anna alamat tempat tinggal pennaanannannan anna (nama jalan nomor) kota kode pos) alamat surat menyurat sesuai ktp sesuai kantor alamat lain pnnanaannnanannn anna anna (nama jalan nomor) 2g. (kota kode pos) nomor telepon faksimili ponnanananan nana annanaan nana nana alamat e mail dadakan nana aan aan ana nomor kartu tanda penduduk dkagaanana anakan nomor pokok wajib pajak donnanananan nana annanaan aan nana nomor dan tanggal keanggotaan kedudukan kkh dnanannanan tenan ena ana ijazah perguruan tinggi hukum fakultas jurusan dkagaanana anakan universitas kasunanan nenek nana ena nomor ijazah donnanananan nana annanaan nana sertifikat pendidikan profesi judul kasunanan nenek nana ena penyelenggara ponnanananan nana annanaan nana nana tanggal penyelenggaraan donanananaannannaana naa nana aan anna anna jumlah satuan kredit profesi perkataan anna kanan tanggal sertifikat donnanananan nana annanaan aan nana data kantor konsultan hukum nama kantor nnnnanana kanan nana aan aan alamat kantor dnanannanan tenan ena ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili .oooeaaln alamat email kantor panen tara aaaaankan kanan nomor pokok wajib pajak kantor . ion nama pimpinan kantor donnanananan nana annanaan aan nana untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkanaterai cukup:jk:okumen yang menyangkut kantor konsultan hukumsatu orang rekan konsultan hukum:, dan surat pernyataan dengan maperaturan perundang undangan pasar modal dan peraturan lain yang berlaku! bulan, tahun) pemohon, nama jelas dan tanda tangan) surat pernyataan konsultan hukum saya yang bertanda tangan bawah ini: nama banakananenanaanana naa anna alan alamat tempat tinggal padakananananannnna naa ana nomor kartu tanda penduduk pekakkanatankananake nana nomor telepon dnawamananananananana nana ana ana e mail donankananenanananeaa anna aan dengan ini menyatakan bahwa saya: pernahf bulan, tahun) pemonnanananannanaananaa tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran locoj. tanggal keenam. atas nama loonnananaanananananaann anna nanasdonnnaananananananannn anna naas nomor kartu tanda penduduk ponnnaannnnananana anna kanan nomor pokok wajib pajak dannnnannnnana nana kananaaa nana nana ana ana alamat kantor dana anna ana aan aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili . ocean alamat email kantor donaknanatana naik nomor pokok wajib pajak kantor . nama pimpinan kantor donnnaananananananannn anna naas demikian permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar konsultan hukumkonsultan hukum pasar modal periode januari sampai dengan desember . nama konsultan hukum onnnanananaanan anna nan aaaaaa nana makanan nomor std dnnnnenannnnnn ana nan nan anna nana kantor konsultan hukum dkkennaanannasna nan aaaa sana nomor uji tim kerja peran uji tanggal laporan uji hama icon tujuan dasar tuntas pendapat hukum tuntas pendapat hukum penunjukan penunjukan nama lolkonsultan hukummengetahui, pelapor, materai (tanda tangan) (tanda tangan) (nama pimpinan kkh) nama jelas) permohonan aktif kembali nomor donnanananannanaananaa tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran? loco perihal permohonan aktif kembali dari nonaktif sementara pejabat negara"ponnananaanananananaann anna nanas (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon faksimili ponnnaannnnananana anna kanan alamat e mail knakaananana aan aan anawww. nama pimpinan kantor donnnaananananananannn anna naas dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari nonaktif sementara pejabat negara"tanggal . atas nama . ceseanenanannan tatanan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran? .ooooaaeaaan perihal permohonan pembatalan surat tanda terdaftar atau pengunduran diriknakaananana aan aan ana nomor dan tanggal keanggotaan kedudukan kkh dnknkaa kanan anama pimpinan kantor donnnaananananananannn anna naasyaitutanggal . atas nama lookkonsultan hukum sebagai profesi penunjang pasar modal nomor penaanaannanannananan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran? loco perihal pendaftaran ulang sebagai konsultan hukumkonsultan hukum yang melakukan kegiatan pasar modal tanggal ., dengan ini saya: data konsultan hukum nama lengkap donnaaanannananananaannn annanomor telepon faksimili ponnaaanananna nana naa alamat e mail dianna kanan ana nomor kartu tanda penduduk penaaaaaantnna nana naa nomor pokok wajib pajak penaaaaaantnna nana naa nomor dan tanggal keanggotaan kedudukan kkh knakaananannanan anna data kantor konsultan hukum nama kantor nuansa anakan naa nna naa ana alamat kantor knakaananannanan anna (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili . ocean alamat email kantor knakaananana aan aan ana nomor pokok wajib pajak kantor . oom nama pimpinan kantor ponnnaannnnananana anna kanan mengajukan permohonan pendaftaran ulang sebagai konsultan hukumfotokopi kartu keanggotaan dalamatau:&

tambahan lembaran negara r.i huk:,notaris yang melakukan kegiatan pasar modal permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal tempat), (tanggal) (bulan) (tahun) nomor lampiran . perihal permohonan pendaftaran notarisnotarisnama lengkap penaanaannannanannaann anna nana tempat dan tanggal lahir pannanaaananan nana aan alamat tempat tinggal penaanaannannanannaann anna nananaanannnaa nan nan naan anna ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon faksimili dananaaaannannnaanan ana aan alamat e mail donnnnanaanannnaa nan nan naan anna ana nomor kartu tanda penduduk dana tangan nana akan kaka nomor pokok wajib pajak dnnannnnnnan anakan nana nan ana kan nana nomor dan tanggal keanggotaan organisasi notaris denaanannanananannanan anna aan ijazah perguruan tinggi hukumananaaaannannnaanan ana aan ijazah pendidikan kenotariatannnannnnnnan anakan nana nan ana kan nana sertifikat pendidikan profesi judul donnnnanaanannnaa nan nan naan anna ana penyelenggara donnnnanaanannnaa nan nan naan anna ana tanggal penyelenggaraan dnnannnananeanea kanan kanan jumlah satuan kredit profesi dananaaaannannnaanan ana aan tanggal sertifikat dananaaaannannnaanan ana aan alamat kantor notaris donnnnanaanannnaa nan nan naan anna ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili danknaaaanaananaa nana aan nomor, tanggal pengangkatan, dan berita acara pelantikan denannannannannanan aan nana aan untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini saya lampirkankartusurat pernyataan notaris saya yang bertanda tangan bawah ini: nama donkanaanananaa kan banana kanan kanan anna alamat tempat tinggal penanganan kanan keamanan aan aaaaaa nomor kartu tanda penduduk ponnnnnnnnanana nanas anna ana mana aaaa nomor telepon penkannananannn nana aan dengan ini menyatakan bahwa saya: pernahjnnananananannanananan tempat), tanggai, bulan, tahun) lampiran? look tanggal lea atas nama loc. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama lengkap donkanannan ena nan anna naa tempat dan tanggal lahir donnnannananananannanan naa nana nana alamat tempat tinggal denannnanaanananannan nannaananenanannanan naa nana nana (nama jalan nomor) (kota kode pos) s5. nomor telepon faksimili denannnanaanananannan nana anna alamat e mail ponanaanannananaananna nana aan nomor kartu tanda penduduk donkaanannka kanan kan kan aaaaaa nomor pokok wajib pajak pennnaanaanananaananna nana nomor dan tanggal keanggotaan organisasi notaris donkaanannka kanan kan kan aaaaaa alamat kantor notaris pannananaanan nenek sana lan ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili pennaaanannananaanananan kan ana aan nomor, tanggal pengangkatan, dan berita acara pelantikan pnnanananannanna ana kanannotaris pasar modal periode januari sampai dengan desember . nama notaris donaanaananannanan nana ana nomor std donaanaananannanan nana ana alamat notaris denaanananennanan anakan tanggal sifat nama menghadap dan atau yang urut bulanan akta akta diwakili dikuasainotarisnotaris, lo. meterai nama jelas dan tanda tangan) catatan: urut adalah nomor urut pencatatan. bulanan adalah nomor akta setiap bulan. nomor bulanan ini diisi dengan nomor akta yang diurutkan setiap bulan. apabila terjadi pergantian bulan maka nomor bulanan pada buku daftar akta dapat disesuaikan kembali dari nomor awal dan berlaku untuk bulan bulan berikutnya. tanggal akta adalah tanggal akta disahkan atau ditandatangani oleh notaris. sifat akta adalah nama atau judul dari akta tersebut. nama menghadap dan atau diwakili kuasa merupakan nama para pihak yang menghadap notaris dalam melakukan perbuatan hukum atau membuat akta. permohonan aktif kembali nomor pnnananaannaaaanaaaa tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran lokal perihal permohonan aktif kembali dari cuti pejabat negara dnnaanannanana nan kanan nana aan nana nan alamat tempat tinggal donnaandnnanana kanan (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon faksimili denaanaanaananannn sana asa ana nomor dan tanggal keanggotaan organisasi notaris donnaanannanana nan kanan banana nana nana alamat kantor notaris dan anak nana anna aan nana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili pennaanaananananan aan nomor, tanggal pengangkatan, dan berita acara pelantikan nanananaananannananan aan anan aan dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari cuti pejabat negara . tanggal . atas nama keeeeeeeeeeeannanananannaa nana tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran? lokalpnnaanaanannan nana alamat tempat tinggal pnnaanaanannan nana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon faksimili pnnaanaanannan ana nomor dan tanggal keanggotaan organisasi notaris pennanaanannnn nanas nan nana aan ana alamat kantor notaris donnnanaananaaa anna anna aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili donnnanaananaaa kan ana kanan nomor, tanggal pengangkatan, dan berita acara pelantikan donna nara nan nan akan akanoo. tanggal . atas nsebagai notaris yang melakukan kegiatan pasar modal nomor ponnanaanananaananaaaan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran perihal pendaftaran ulang sebagai notarisww. tentang notaris yang melakukan kegiatan pasar modal tanggal . dengan ini saya: nama lengkap penaananannnnnan nana anna ana tempat dan tanggal lahir penaananannnnnannan nana aan alamat tempat tinggal pennananannnnnan nana ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon faksimili pennananannnnnan nana ana alamat e mail donaanaananannanannanana nana aan nomor kartu tanda penduduk dannannnn nan nnn nana nna nana akan lan nomor dan tanggal surat pennananannnnnan nana ana tanda terdaftar nomor dan tanggal keanggotaan organisasi notaris penaananannnnnannan nana aan alamat kantor notaris donaanaananannanannanana nana aan anna (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan faksimili penaaaanannnaa nana nomor, tanggal pengangkatan, dan berita acara pelantikan dnanaannan nana ana ena aan nana mengajukan permohonan pendaftaran ulang sebagai notaris

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. kegiatan. notar&.9gdaftarannyallepenilai yang melakukan kegiatan pasar modal permohonan pendaftaran penilai sebagai profesi penunjang pasar modal nomor pnnanatana asean tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran? look perihal permohonan pendaftaran penilaipenilai sebagai profesi penunjang pasar modal yang melakukan kegiatan penilaian properti bisnis properti dan bisnis)onananean anna nana ena anna tempat dan tanggal lahir oncanatananaanana kanan kanan kanan alamat tempat tinggal penaananaannanananananaaanannnan kanan nana nana ana (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon telepon genggam enanananaannananananana nana nomor dan tanggal keanggotaan asosiasi profesi penilai ponnnananannanananaanaa anna aan nomor dan tanggal izin penilai dari menteri keuangan prana kareena enna anna asa apaan kedudukan jpp bnanatanakana kans tekanan kanan nomor kartu tanda penduduk ponnnnanannnanananaanaa anna anna aan nomor pokok wajib pajak nnnnanannnananananaa ana naa anna sertifikat pendidikan profesi judul penanaman anna penyelenggara nnnnanannnananananaa ana naa anna tanggal penyelenggaraan donna karena ane ana ena aan jumlah satuan kredit poin donnaakan tenan anakan aan nana tanggal sertifikat pennaanananana nanas alamat e mail donnkannnannnan aan ana nana data jpp nama jpp nnanananaanaa anakan ana alamat jpp nannananannanan nana aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan facsimile: .ooo woo alamat website dan e mail kantor .iooooooooo. s5. nomor dan tanggal izin usaha dari menteri keuangan diadakan tanaka anakan nomor pokok wajib pajak kantor: .ieooonnaanaa susunan penilai dalam jpp nama pemimpin kantor donna karena ane ana ena aan nama penilai yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan donnkannnannnan aan ana nana nama penilai yang belum terdaftar otoritas jasa keuangan donakannananan anna nana ana jumlah karyawan dalam jpp penilai nama pendidikan kelulusan dalam terakhir ujian standar profesi pan banana pen asu non penilai anna jenenerrenenterssiratesaan deretntorerierirne last.n bean pena (ea pena pena penataan las.jika dipersyaratkan) nama penilai nakanananankaaana anna nama jpp pnnananananna ena anna nomor std pennannanaananannanaananaana jangka waktu kerjasama pnantanakan kanan kerjasama afiliasi dengan jpp asing atau organisasi penilai asing (jika ada) nama jpp asing dinaikan akan aaaaaa jangka waktu kerjasama pennannanaananannanaananaana nomor tanggal surat keterangan dari menteri keuangan ponanananananan naterbaru dengan ukuran 4x6 berwarna sejumlah (dua) lembar, fotokopi izin penilai dari menterikartu:surat pernyataan penilai saya yang bertanda tangan bawah ini: nama gunakan ena anne kana anna nana alamat tempat tinggal bonankankanaana anakan aan aan anna nomor kartu tanda penduduk ponnakannananaan anna ana nomor telepon telepon genggam penanaananannananananan aan aan anna alamat e mail donkaantanan akan akan akan.ec. sanggup bersikap independen, objektif, dan profesional dalam melakukan kegiatan pasar modal, tanggal, bulan, tahun) pemohon, meterai! nama jelas dan tanda tangan) keterangan: coret yang tidak perlu surat pernyataan pemimpin rekan jpp saya yang bertanda tangan bawah ini: nama pnnanannan antar angan ana alamat tempat tinggal pennnaananannanan anakan aan nomor dan tanggal keanggotaan nomor kartu tanda penduduk pennnakannannananaenan anna alan aan nomor telepon telepon genggam penananananannanananaana anna alamat e mail denananananannananananana ana aan selaku pemimpin rekan jpp ., dengan ini,impin rekan jpp, meterai! nama jelas dan tanda tangan) permohonan penambahan ruang lingkup kegiatan penilai sebagai profesi penunjang pasar modal nomor donnaanannanaenanaaan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran perihal penambahan ruang lingkup kegiatan penilai sebagai profesi penunjang pasar modal penilai properti penilai bisnisambahan ruang lingkup kegiatan penilaian properti bisnis?. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya sampaikan data dan dokumen sebagai berikut: data penilai nama lengkap nnananananaananananan anna alamat tempat tinggal pennnanannananannnan aan ana anna (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon telepon genggam nnananananaananananan anna nomor dan tanggal surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal denakanannananana aman nan maan aan s5. nomor dan tanggal keanggotaan asosiasi profesi penilai donakannaanean aman naaaaaanaaaanaaa nomor dan tanggal izin penilai dari menteri keuangan onnnanannanannanannanan anna kedudukan jpp donakannaanean aman naaaaaanaaaanaaa nomor kartu tanda penduduk denakanannananana aman nan maan aan nomor pokok wajib pajak onnnanannanannanannanan anna sertifikat pendidikan profesi judul penanaman mana nana aman mana penyelenggara onnnanannanannanannanan anna tanggal penyelenggaraan ongnntatanaanana kanan naa anna jumlah satuan kredit poin nnananananaananananan anna tanggal sertifikat onnnanannanannanannanan anna alamat e mail donakannaanean aman naaaaaanaaaanaawebsite dan e mail kantor? woo. s5. nomor dan tanggal izin usaha dari menteri keuangan pennanannananannnan aan aan nomor pokok wajib pajak kantor .o.cocoon woo. susunan penilai dalam jpp nama pemimpin kantor pennnanannananannannanan anna ana nama penilai yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan ponnananananannanan akan aan aan nama penilai yang belum terdaftar otoritas jasa keuangan ponnananananannanan akan aan aanna era ann eneeanenanan pena bee ast| non penilai onerenesesasernatetaserantn doseseneeetneenateannsn jen, gigita pena nan asv|enakananaanannanann anna nama jpp dngnnaaeanaa aan nomor std penaganaananananan anananaan jangka waktu kerjasama onnknnanaananaanaanaananaan kerjasama afiliasi dengan jpp asing atau organisasi penilai asing (jika ada) nama jpp asing donknnntn nana anna ana jangka waktu kerjasama penakananaanannanann anna nomor tanggal surat keterangan dari menteri keuangan dona kanannya ansurat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal, fotokopi izin penilaiformulir permohonan pendaftaran kembali surat tanda terdaftar profesi penunjangembali surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalann nun pun pen one tenun pen tni tempat dan tanggal lahir pennnanannananannnan aan ana anna alamat tempat tinggal nkananeaneannanaaan kanan anna aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) alamat surat menyurat sesuai ktp sesuai kantor alamat lain penanaman mana nana aman manannananananaananananan anna alamat e mail onnnanannanannanannanan annemail kantor donakannaanean aman naaaaaanaaaanaaa nomor pokok wajib pajak kantor: .iooooooooo oo. nama pemimpin kantor onnnanannanannanannanan anna,properti"! profesional tahun ke tanggal tanggal nama jabatan mulai berakhir pt, mengetahui, (domisili,. (tanggal (tanda tangan dan cap) pelapor, (nama jelas pemimpin jpp) tanda tangan) nama jelas) keterangan pengertian properti", laporan berkala kegiatan penilai bidang jasa penilaian bisnis periode januari sampai dengan desember.bisnis"! profesional tahun ke tanggal tanggal nama jabatan mulai terakhir na, ptb pt. dst menyall mengetahui, domisili,. (tanggal) (tanda tangan dan cap) pelapor, (nama jelas pemimpin kjp tanda tangan) nama jelas) keterangan pengertian bisnisdalam hal tidak mencukupi dapat diuraikan dalam lembar terpisah untuk setiap penugasan dalam hal terdapat kolom yang belum dapat diisi, maka wajib diberi keterangan formulir permohonan aktif kembali nomor pnanaannanananananaan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran loka perihal permohonan aktif kembali dari nonaktif sementara pejabat negara pembekuan stdsurat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal nomor donakantenan akan anakan tanggal donnkananannnaannena aan aan anna aan ruang lingkup kegiatan penilaian donakantenan akan anakan nomor telepon telepon genggam pennaananaananannanan nana nana anna alamat e mail danke akan mana anna data jpp nama jpp anak ena nana tanaka anna ana alamat jpp ann pun lan non pen pon one kep enn doank kti (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan facsimile .ooooooooo nama pemimpin kantor nnananananaananananan anna dengan ini mengajukan permohonan untuk aktif kembali dari nonaktif sementara pejabat negara pembekuan std! sebagai profesi penunjang pasar modal dengan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modalr&formulir permohonan pembatalan surat tanda terdaftar nomor pnananannanananananaan tempat), tanggal, bulan, tahun) lampiran cooknomor telepon telepon genggam onnnanannanannanannanan anna alamat e mail danke akan mana anna surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal nomor dana tanaman anna anna tanggal pnp nan pen pan non edo net uni ruang lingkup kegiatan penilaian donakannaanean aman naaaaaanaaaanaaa data jpp nama jpp pekan anakan rana ana anna alamat jpp pnp nan pen pan non edo net uni (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan facsimile .cbooo nama pemimpin kantor pan nun pun pun pen pun der one uno pen dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal nomor cc. tanggal . atas nama keeeaeeeeman yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau mengundurkan diriformulir pendaftaran ulang sebagai penilai yang melakukan kegiatanndaftaran ulang sebagai penilaipenilai yang melakukan kegiatan pasar modal tanggal . dengan ini saya: data penilai nama lengkap pennnanannananannnan aan ana anna tempat dan tanggal lahir nkananeaneannanaaan kanan anna aan alamat tempat tinggal ann nun pun pen one tenun pen tnionnnanannanannanannanan anna nomor dan tanggal izin penilai dari menteri keuangan panakaaannanaananaan aan naa kedudukan jpppennnanannananannannanan anna ana alamat e mail donakannaanean aman naaaaaanaaaanaaa data jpp nama jpp anak ena nana tanaka anna ana alamat jpp donnkananannnaannena aan aan anna aan (nama jalan nomor) (kota kode pos) nomor telepon kantor dan facsimile loco. alamat e mail kantor nganannnananananan naa nomor dan tanggal izin usaha dari menteri keuangan katakana tanaka akan makanan nomor pokok wajib pajak kantor .o.cocoon woo. susunan penilai dalam jpp nama pemimpin kantor nkananeaneannanaaan kanan anna aan nama penilai yang telah terdaftar otoritas jasa keuangan kanna nana tanna ena aan akan nama penilai yang belum terdaftar otoritas jasa keuangan knkanananananaa anakan nana ak(ang jean las. non penilai ngan annaonkanattana tanaka nama jpp pennananaananaanann anna nomor std pakan nanas ara jangka waktu kerjasama pennananaananaanann anna kerjasama afiliasi dengan jpp asing atau organisasi penilai asing (jika ada) nama jpp asing penakananaanannanann anna jangka waktu kerjasama pnnanannnanaanananananaaaan nomor tanggal surat keterangan dari menteri keuangan pogananananananaaan aan melaporkan bahwa saya saat ini adalah penilai yang terdaftar. tanggal.ij. atas nama.slip bukti pembayaran denda fotokopi sertifikat ppl a laporan berkala kegiatan penilaian properti bisnis ) slip bukti pembayaran pungutanberi tanda pada dokumen kewajiban yang dipenuhi penugasan dalam kurun waktu (tiga) tahun terakhir, atau penilai yang bersangkutan dalam kurun waktu (dua puluh empat) bulan terakhir telah mengikuti

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. kegiatan. penila&

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. perusahaan. asuransi. reasuransibased): kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf angka dan huruf hanya dapat dilakukan pada: administrative service only aso) dalam rangka employee benefit, dan pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari ojk dan bukan merupakan produk asuransi atau reasuransi, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dikecualikan bagi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dari produk perusahaan asuransi syariah hasil spin off paling lama (dua) tahun sejak dilakukannya spin off. rencana perluasan ruang lingkup usaha yang akandicantumkan dalam rencana bisnis perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariahtkan persetujuan dari ojk. untuk memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usahamenuhi ketentuan: tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi, tidak sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi, dan berdasarkan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh ojk memiliki tingkat risiko rendah atau sedang rendah. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalammelakukan perluasan ruang lingkup usaha pada padi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk perusahaan asuransi umum, memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar rp150. (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum, memiliki aktuaris: memiliki pengelola investasi, memiliki sistem informasi yang memadai, dan memiliki sumber daya pendukung yang memadai padi yang memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut: menanggung risiko kematian akibat kecelakaan diri, dan jangka waktu polis paling singkat (lima) tahunsudah memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha padi dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan atau dalam wajib menghentikan pemasaran padi. persetujuan dari ojk sebagaimana dimaksud dalam bagi perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi umum syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi umum diberikan dalam bentuk surat persetujuan padi. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada harus juga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ojk mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan peraturan pelaksanaannya. ketentuan lebih lanjut mengenai padi sebagaimana dimaksud pada sampai dengan diatur dalam surat edaran ojk mengenai padi. selain memenuhi ketentuanwajib memenuhi ketentuan: memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bidang produk yang akan dipasarkan: memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (fee based), dan cc. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulisdan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan atau dalam wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based). dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sampai dicabutnya sanksi pembatasan kegiatan usaha. sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada tidak membatalkan kewajiban perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjanggiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) wajib memiliki sistem pengendalian internal secara tertulis terhadap produk berbasis imbalan jasa (fee based) yang akan dipasarkan,rosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan produk berbasis imbalan jasa (fee based): dan cc. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. untuk mendapatkan persetujuan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sebagaimana dimaksud dalam huruf 4d,surat permohonan kepada ojk dengan melampirkan spesimen perjanjian kerja sama. ojk memberikan persetujuan, penolakan, atau permintaan kelengkapan dokumen terhadap permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis jasa (fee based) paling lama (dua puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkaptidak melengkapi dokumen, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi dianggap membatalkan permohonan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (fee based). apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi tetap bermaksud melakukan perluasan ruang lingkup usaha berbasis imbalan jasa (fee based) setelah melewatikembali permohonannya kepada ojk. total pendapatan jasa yang diperolehdua puluh lima persen) total pendapatan premi bruto yang diperoleh perusahaan asuransiperusahaan asuransi syariahperusahaan asuransi syariah yang diterima dari kegiatan usaha asuransi umum syariah atau usaha asuransi jiwa syariahunit syariah padadalam satu periode tahun buku berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan asuransi umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan bidang penyelenggaraan usaha asuransi kredit dan suretyship serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan bidang penjaminan. bab iii standar perilaku usaha bagian kesatu pra penjualan, keagenan, dan pialang perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding terkait produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan. dalam melakukan promosi atau iklan, perusahaan atau unit syariah wajib melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan dalam promosi atau iklan tersebut disampaikan secara akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. perusahaan atau unit syariah wajib menarik materi iklan yang. dalam hal ojk menilai materi iklan yang disampaikan, ojk dapat meminta perusahaan atau unit syariah untuk menarik materi iklan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan ojk. informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan dalam bentuk brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: mudah dimengerti, memuat manfaat yang akan diperoleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding dari produk yang ditawarkan, cc. memuat proses pembayaran pengajuan klaim, memuat pengecualian yang berpengaruh terhadap proses persetujuan dan pembayaran klaim, tidak menyembunyikan, mengurangi, atau menghilangkan pernyataan penting, dan memuat pernyataan mengenai syarat dan ketentuan. informasi yang diberikan untuk promosi atau iklan selain brosur atau leaflet wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan hurufwajib memastikan bahwa agen asuransi: memiliki sertifikat keagenan sesuai dengan bidang usahanya, dan terdaftarpaling sedikit wajib: melaporkan agen akurasinya kepada asosiasi yang sesuai dengan bidang usahanya, dan membuat perjanjian secara tertulis dengan agen asuransi yang memasarkan produk akurasinya yang paling sedikit mencantumkan: kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan bidang usahanya dalam perjanjian keagenan, kewajibsuai dengan bidang usahanya berikut sanksi yang dikenakan pada setiap pelanggaran yang dilakukan agen asuransi, dan jangka waktu penyerahan premi atau kontribusi,berikan kewenangan kepada agen asuransi untuk menerima premi atau kontribugunbersangkutanngikat perjanjian dengan agen asuransi yang masih terikat perjanjian keagenanmasitidakdimaksud tempat agen dimaksud bekerja sebelumnyaberpindah daridimaksud menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan: telah menyelesaikan seluruh kewajibannya padanya, dan tidak melakukan twinting yaitu tindakan yang membujuk dan atau mempengaruhi pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk merubah spesifikasi polis yang ada atau mengganti polis yang ada dengan polis yang baru pada, dan atau membeli polis baru dengan menggunakan dana yang berasal dari polis yang masih aktif pada suatuunakan agen asuransi dalam memasarkan produknya wajib memastikan bahwa dalam kegiatan pemasarannya, agen asuransi paling sedikit telah melakukan tindakan sebagai berikut: menyampaikan identitas sebagai wakil sah dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,atau unit syariah pada perusahaan asuransi dengan menunjukkan lisensi keagenan yang berlaku untuk perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi yang diwakilinya, menyampaikan informasi mengenai produk asuransi yang ditawarkan dan informasi penting yang terkait dengan syarat dan ketentuan polis dengan memperhatikan ketentuan peraturan ojk mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, cc. menyampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas penerimaan atau penolakan surat penutupan asuransi dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta paling lama (lima) hari kerja sejak ada keputusan penerimaan atau penolakan pertanggungan, menginformasikan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan penutupan asuransi, meminta dokumen yang diperlukan untuk pengajuan formulir permohonan dan dokumen lainnya yang dimintuntuk penutupan asuransi, dan memastikan pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengisi seluruh formulir surat permohonan pertanggungan asuransi secara lengkap sesuai dengan dokumen yang disampaikan. dalam hal agen asuransi tidak lagi menjadi agen asuransi dari sebuah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan wajib: memberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang penutupan akurasinya dilakukan melalui agen asuransi tersebut, dan memberikan informasi agen asuransi pengganti atau petugas pelayanan pelanggan (customer service officpengetahuan secara berkelanjutan paling sedikit (dua) kali dalam (satu) tahun mengenai produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim kepada agen asuransi. penyelesaian sengketa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi sebagai akibat dari penggunaan agen asuransi dalam rangka kegiatan pemasaran produk asuransi, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa. dalam hal tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui asosiasi yang sesuai dengan kegiatan usahatau unit syariah dapat menerima penutupan pertanggungan dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. dalam hal perusahaan atau unit syariah menerima bisnis dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi luar negerreasuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari otoritas perasuransian luar negeri. dalam hal perusahaan atau unit syariah menutup risiko atas objek asuransi dalam negeri dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang asuransasuransi dimaksud telah memiliki izin usaha dari ojk. bagian kedua polis, premi, atau kontribusi dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui agen asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dan ataupemegang polis, tertanggung, atau peserta telah menerima polis dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja setelah pembayaran premi atau kontribusi dan pertanggungan dinyatakan diterima. dalam hal produk asuransi atau produk asuransi syariah memiliki jangka waktu pertanggungan lebih dari (satu) tahun atau bukan merupakan produk asuransi mikroesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta untuk mempelajari polis dalam jangka waktu paling singkat (empat belas) hari sejak pemegang polis, tertanggung, atau peserta menerima polis.investasi terhadap premi yang diterima dari pembayaran polis yang dikaitkan dengan investasi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menyatakan bahwa pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memahami risiko investasinya. dalam hal pemegang polis, tertanggung, atau peserta membatalkan pertanggungan atau asuransi syariahpaling sedikit sejumlah premi atau kontribusi yang telah dibayarkan dikurangi biayatertulis dari pemegang polis, tertanggung, atau pesertabagian premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta diterima secara lengkapinformasikan mengenai rincian biaya polis kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. dalam hal tertanggung atau peserta sebagaimana dimaksud pada merupakan tertanggung atau peserta dari produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dikaitkan dengan penyaluran kredit atau pembiayaan syariah rincian biaya polis dapat diinformasikan hanya kepada pemegang polis kecuali atas permintaan tertanggungyampaikan rincian mengenai bagian dari premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi dalam polis atau dokumen yang merupakan kesatuan dengannya.mberikan persetujuan kepada agen asuransi melalui perjanjian keagenan atau peraturan internal lainnya untuk menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung,telah memberikan bukti penerimaan pembayaran premi atau kontribusi kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal agen asuransi menerima pembayaran premi atau kontribubertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat. perusahaan atau unit syariah dapat membuka kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding untuk melakukan. dalam hal pembayaran premi atau kontribusi yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi telah diserahkan kepada perusahaan atau unit syariah, pembayaran klaim atau manfaat yang timbul merupakan tanggung jawab perusahaan atau unit syariah. pembayaran klaim atau manfaat yang timbul sebagaimana dimaksud pada berlaku apabila: pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding membayar premi atau kontribusi dalam jangka waktu pembayaran premi atau kontribusi yang ditentukan dalam polis atau perjanjian reasuransi, dan risiko yang terjadi dijamin dalam polis atau perjanjian reasuransi. dalam hal perusahaan atau unit syariah belum dalam jangka waktu paling lama (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam polis, perusahaan atau unit syariah dapat menerbitkan surat pembatalan polis atau perjanjian reasuransi kepada pialang asuransi untuk disampaikan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding dan perusahaan atau unit syariah tidak bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul. dalam hal perusahaan atau unit syariah tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi danperusahaan atau unit syariah dan tidak melakukan pembatalan polis atau perjanjian reasuransi dalam jangka waktu (tiga) hari sejak premi dan kontribusi diterimaterjadi klaim sebelum perusahaan atau unit syariah, perusahaan atau unit syariah wajib membantu pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding dalam penyelesaian klaim kepada perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. dalam hal penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud pada menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi, biaya yang timbul dapat dibebankan kepada perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. dalam hal penutupan asuransi melalui perusahaan pialangoff set antara premi atau kontribusi dengonfirmasi kepada perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi terhadap rincian pembayaran masing masing polis atau perjanjian reasuransi yang disampaikan perusahaan pialang masing masing polis atau perjanjian reasuransi diterima.wajib memberikan konfirmasi atau verifikasi kepada perusahaan pialang reasuransi terhadap rincian pembayaran yang disampaikan perusahaan pialang rediterima. perusahaan atau unit syariah wajib membayar imbalan jasa perantaraan atau komisi yang menjadi hak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi paling lama (tujuh) hari kerja setelah konfirmasi atas rincian pembayaran diterima oleh perusahaan atau unit syariah, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja sama. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi hanya dapat memberikan bagian dari premi atau kontribusi yang merupakan imbalan jasa perantaraan atau komisi kepada pihak yang terlibat dalam proses pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah. bagian ketiga perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariahreasuransi syariah otomatis. perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah wajib atau reasuradur. perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud pada wajib memuat pernyataan bahwa dalam haldilikuidasi, hak dan kewajibanbagian keempat underuwriting perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman underwriting untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan proses seleksi risiko dilakukan secara hati hati dan sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum. melakukan penutupan asuransi wajib memastikan bahwa seluruh risiko yang ditanggung sudah ter coverbersangkutan dan atau penanggung ulang reasuradur. bagian kelima penyelesaian klaim perusahaan atau unit syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum. perusahaan atau unitterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. perusahaan atau unit syariah dapat menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk melakukan penilaian terhadap klaim yang diajukan. dalam hal perusahaan atau unit syariah menggunakan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada perusahaan atau unit syariah dilarang mengabaikan hasil penilaian kerugian tanpa didasari argumen yang kuat. perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah,adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha reasuransicoding adalah: perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada perusahaan reasuransi atau perusahaan asuransi umum lain, perusahaan asuransi umum syariahhanya dapat meminta dokumen sebagai persyaratan pengajuan klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. dalam hal polis mencantumkan dokumen dan atau syarat lain sebagai persyaratan pengajuan klaim, dokumen dan atau syarat lain tersebut harus: relevan dengan pertanggungan, dan wajar dalam proses penyelesaipembayaran klaim asuransi melalui pihak ketiga, kecuali perusahaan pialang asuransi, pihak penyedia layanan klaim, atau pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari penerima manfaaunjuk perusahaan penilai kerugian asuransiunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi yang telah mendapat izin usaha dari ojk. penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi sebagaimana dimaksud pada wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antaraperusahaan penilai kerugian asuransi. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuat: hak dan kewajiban perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi, jangka waktu pembayaran imbalan jasa penilaian kerugian dan atau imbalan jasa konsultasi terkait dengan kerugian yang terjadi atas objek asuransi, dan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap pelaksanaan penilaian kerugian atas objek asuransi oleh perusahaan penilai kerugian asuransi harus didasari penugasan tertulis atau surat perintah kerjapenugasan tertulis atau surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada huruf mengatur kinerja, atau tahapan penyelesaian penilai kerugian. perusahaan atau unit syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau pesert, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. dalam hal perusahaan atau unit syariah diwajibkan membayar klaim berdasarkan putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait, perusahaan atau unit syariah pada perusahaan wajib membayar klaim tersebut paling lama (tiga puluh) hari sejak putusan ditetapkan atau ditetapkan lain dalam putusan lembaga alternatif penyelesaian sengketa terkait. dalam hal proses penyelesaian klaim telah dilimpahkan kepada pengadilan, perusahaan atau unit syariah wajib membayar klaim paling lama (tiga puluh) hari setelah adanya putusan pembayaran klaim yang berkekuatan hukum tetap (eintracht) atau ditetapkan lain dalam putusan pengadilan. perusahaan atau unit syariah dilarang melakukan pembayaran klaim melalui perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding. bagian keenam keahlian bidang perasuransian perusahaan atau unit syariahpeserta, atau perusahaan coding. perusahaan atau unit syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki tenaga ahli dan aktuaris yang sesuai dengan bidang usahanyawriting repenyelesaian klaim perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi, turut serta dalam penerapan manajemen risiko perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi, dan tugas dan tanggung jawabwewenang sebagai berikut: menerima atau menolak penutupan asuransi dalamdan wewenanguwriting reasuranretrospekpenyelesaian klaimturut serta dalam penerapan manajemen risikodan tugas dan tanggung jawabwewenang sebagai berikut: menerima atau menolak pengajuan bisnis reasuransi dalam: dan wewenangaktuaris perusahaan atau unit syariah memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: memastikan kualitas data statistik perusahaan atau unit syariah, melakukan evaluasi atas tingkat kesehatan keuangan dan kecukupan modal perusahaan atau unit syariah, cc. merancang produk asuransi termasuk menentukan tarif premi dan profitabilitas atas produk asuransi dimaksud: melakukan perhitungan cadangan teknis perusahaan atau unit syariah, turut serta dalam penerapan manajemen risiko perusahaan atau unit syariah, melakukan evaluasi atas aspek aktuaria dalam proses reasuransi perusahaan atau unit syariah, menyusun perkiraan kemampuan perusahaan atau unit syariah untuk memenuhi kewajiban masa depan, dan tugas dan tanggung jawab lain yang ditetapkan oleh perusahaan atau unit syariah. aktuaris perusahaan atau unit syariah memiliki wewenang sebagai berikut: menandatangani laporan aktuaris perusahaan atau unit syariah, menandatangani laporan operasional perusahaan atau unit syariah, cc. menandatangani pengajuan pelaporan produk asuransi, dan wewenang lain yang ditetapkan oleh perusahaan atau unit syariah. dalam melaksanakan tugasnya, aktuaris perusahaan atau unit syariah wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi indonesia. bagian ketujuh penanganan keluhan atau pengaduan perusahaan atau unit syariah wajib menyelesaikan setiap keluhan atau pengaduan terkait produk asuransi yang diajukan oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding. perusahaan atau unit syariah wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding. mekanisme pelayanan dan penyelesaian keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib diberitahukan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding. mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan diadministrasikan dan atau didokumentasikan secara elektronik, dan dimuat dalam situs web perusahaan. perusahaan atau unit syariah wajib memiliki unit kerja dan atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan yang diajukan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding. perusahaan atau unit syariah dilarang mengenakan biaya apapun kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding terhadap pengajuan keluhan atau pengaduan. tata cara penyelesaian keluhan atau pengaduan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamsektor jasa keuangan. bagian kedelapan sarana komunikasi dan teknologi informasi perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan berbagai sarana komunikasi dan informasi yang mudah untuk diakses oleh pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding, yang paling sedikit meliputi alamat surat, surat elektronik, telepon, facsimile, dan situs web. situs web perusahaan atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam wajib memuat informasi paling sedikit: profil perusahaan atau unit syariah yang secara lengkap antara lain mencantumkan: izin usaha dari ojk atau otoritas lain sebelum terbentuknya ojk, struktur organisasi dan nama pejabat perusahaan atau unit syariah paling sedikit memuat direksi, dewan komisaris atau yang setara, dewan pengawas syariah, dan pejabat satu tingkat bawah direksi, dan jaringan, alamat, nomor telepon kantor luar kantor pusat, dan nama pejabat kantor luar kantor pusatasuransi yang masih aktif memasarkan produk perusahaan atau unit syariah, penerapan tata kelola perusahaan atau unit syariah yang termuat dalam laporan tahunan, informasi lainnya baik yang telah diwajibkan oleh peraturan lainnya maupun kebutuhan dari perusahaan atau unit syariah, dan kinerja masing masing sub dana investasiasarkan padi. perusahaan atau unit syariah wajib melakukan pengisian informasi yang disajikan dalam situs web perusahaan atau unit syariah paling lama (dua puluh) hari kerja setelah terjadi perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dalam hal perusahaan atau unit syariah merupakan emiten atau perusahaan publik, informasi yang dimuat dalam situs web perusahaan atau unit syariah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ojk mengenai situs web emiten atau perusahaan publik. kegiatan usaha perusahaan atau unit syariah wajib didukung dengan sistemperusahaan atau unit syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terintegrasi dalam menggunakan sistem pengelolaan data., perusahaan atau unit syariah wajibdata sebagaimana dimaksud dalam wajib paling sedikit terdiri atas: data dan informasi terkait data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, data dan informasi yang berkaitan dengan transaksi pembayaran premi atau klaim, data dan informasi kependudukan, dan data dan informasi bidang administrasi badan hukum. perusahaan atau unit syariahdalam hal perusahaan atau unit syariah menggunakan pihak penyedia jasa teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada perusahaan atau unit syariah wajib: bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyedia jasa teknologi informasi, dan cc. memberikan akses terhadap data, informasi dan database kepada ojk serta auditor internal dan eksternal perusahaan atau unit syariah sewaktu waktu apabila dibutuhkan. perusahaan atau unit syariah dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya secara digital atau elektronik. bab penerapan prinsip syariah dalam penyelenggaraan usaha asuransi umum syariah, usaha asuransi jiwa syariah, dan usaha reasuransi syariah perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dalam menyelenggarakan kegiatan usahanyaketidakpastian ataupolis asuransi syariah dan perjanjian reasuransi syariah wajib mengandung akad barru' dan akad dijarah. polis entitas syariah untuk program pensiun wajib mengandung akad hibah tanah dan akad dijarah. akad dijarah sebagaimana dimaksud pada dan dapat berupa akad makalah bil umrah, akad mudharabah, dan atau asuransi syariahasuransi syariah yang baru. lain atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum, unit syariah pada perusahaan asuransi umumumum lain, perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi jiwa syariahunit syariah pada perusahaan asuransi jiwaperusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada perusahaan reasuransi, atau perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminandalam hal perubahan akad dijarah sebagaimana dimaksud pada terjadi untuk pengelolaan investasi dana barru' atau dana tanah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah wajib memisahkan dana barru' atau dana tanah yang dikelola berdasarkan akad dijarah yang lama dari dana barru' atau dana tanah yang dikelola berdasarkan akad dijarah yang barudijarah dalam rangka pengelolaan investasi dari dana barru' atau dana tanah yang berbeda dengan akad dijarah dalam rangka kegiatan lain. berdasarkan akad makalah bil umrah, akad mudharabah, dan akad mudharabah musytarakah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah wajib asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariahselain sebagaimana dimaksud dalam dan dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah atau usaha reasuransi syariah. penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan berdasarkan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari ojk. akad barru' atau akad hibah tanah yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau entitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi akad dijarah. akad barru' yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (ta'agung), dalam kelompok, cara dan waktu pembayaran kontribusi, cara dan waktu pembayaran santunan klaim, ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta, ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underuwriting, dan ketentuan lain yang disepakati. dalam akad barru' harus dibentuk dana barru' dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. akad hibah tanah sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:: hak dan kewajiban perusahaan sebagai pengelola entitas syariah untuk program pensiun, cara dan waktu pembayaran kontribusi tanah, cara dan waktu pembayaran manfaat entitas syariah untuk program pensiun, dan ketentuan lain yang disepakati. akad makalah bil umrah digunakan dalam kegiatan meliputi: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, cc. pembayaran klaim, undertwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi dana barru, dana tanah, dan atau dana investasi peserta, dan atau kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam polis. akad makalah bil umrah wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: objek kegiatan yang dikatakan pengelolaannya,muwakkil (pemberi kuaswakil (penerima kuasa): batasan kuasa atauesaran, cara, dan waktu pemotongan hijrah (fee): dan ketentuan lain yang disepakati. dalam hal pengelolaan investasi dana barru', dana tanah, atau dana investasi peserta didasarkan akad makalah bil umrah, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi. akad mudharabakad mudharabah musytarakmusytarakcara dan waktu penentuan besar kekayaan pemegang polis atau peserta dan kekayaanbab pengalihan sebagian portofolio pertanggungan pengalihan sebagian portofolio pertanggungan oleh perusahaan atau unit syariah hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan ojk. pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan bahwa pengalihan dimaksud: tidak mengurangi hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding, dilakukan kepada perusahaan atau unit syariah yang memiliki bidang usaha yang sama, dilakukan kepada perusahaan atau unit syariah yang telah memiliki produk sejenis atau jenis perjanjian reasuransi yang sejenis, dan tidak menyebabkan perusahaan atau unit syariah yang menerima pengalihan dimaksud melanggar ketentuan peraturan perundang undangan bidang perasuransian. ojk memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio sebagaimana dimaksud pada paling lama (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima ojk, dalam hal ojk tidak memerlukan pemeriksaan langsung. dalam hal ojk menganggap perlu melakukan pemeriksaan langsung terkait dengan pengalihan portofolio dimaksud, ojk akan menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan langsung paling lama (empat belas) hari kerja setelah surat permohonan persetujuan pengalihan portofolio diterima ojk. dalam hal ojk melakukan pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ojk memberikan surat persetujuan atau penolakan atas pengalihan portofolio paling lama (empat belas) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan langsung final ditetapkan. setelah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam perusahaan atau unit syariah yang akan mengalihkan portofolio pertanggungan wajib terlebih dahulu: memberitahukan secara tertulis kepada setiap pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio, dan mengumumkan pengalihan tersebut pada situs web perusahaan atau unit syariah dan surat kabar harian indonesia yang berperedaran nasional paling singkat selama (tiga) hari berturut turut, paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan pengalihan portofolio. pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada wajib paling sedikit memuat: jangka waktu penolakan pengalihan portofolio, akibat yang timbul dari penolakan pengalihan portofolio, dan mekanisme penyelesaian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding yang menolak pengalihan portofolio. perusahaan atau unit syariah wajib memberikan kesempatan kepada pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan atau unit syariah lain dalam jangka waktu (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan atau unit syariah lain, pertanggungan menjadi berakhir dan perusahaan atau unit syariah wajib mengembalikan hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan codingreasuransi atau reasuransi syariah sebesar jumlah yang dihitung sesuai perjanjian reasuransi atau perjanjian reasuransi syariah pada tanggalreasuransi dan atau komisi lainnya, cc. untuk polis asuransi atau polis asuransi syariah yang memiliki unsur tabungan adalah sebesar nilai tunai, atau untuk polis asuransi padi: untuk premi risiko atau kontribusi risiko berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalama huruf dan untuk dana investasi adalah sebesar nilai tunai neto pada tanggal diterimanya penolakan pengalihan pertanggungan yang disampaikan oleh pemegang polis, tertanggung, atau pesertapada tidak dapat dibebankan dengan biaya administrasi termasuk biaya pengakhiran polis atau surrender charge. perusahaan atau unit syariah wajib menyelesaikan pengalihan portofolio pertanggungannya dan atau pengembalian hak pemegang polis, tertanggung, peserta, atau perusahaan coding paling lama (tiga) bulan sejak tanggal surat persetujuan dari ojk. perusahaan atau unit syariah wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengalihan portofolio pertanggungan kepada ojk paling lama (tiga puluh) hari kerja sejak pengalihan portofolio selesai dilakukan. bab kerja sama perusahaan dalam rangka perolehan bisnis dan kerja sama dalam melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya perusahaan atau unit syariah dapat melakukan kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalamagen asuransi, bank, badan usaha selain bank, atau badan usaha yang mempekerjakan agen asuranengan badan usaha yang mempekerj: memastikan badan usaha dimaksud tidak sedang terikat dalam perjanjian kerja sama dengan perusahaan asuransi yang sejenis, perusahaan asuransi syariah yang sejenis, atau unit syariah yang sejenis pada perusahaan asuransi: memastikan bahwa agen asuransi telabekerja sama dengan badan usaha yang mempekerjakan agen asuransi dimaksud: cc. memastikan agen asuransi yang dipekerjakan oleh badan usaha dimaksud telah memenuhi ketentuan mengenai agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam dan melaporkan perjanjian kerja sama dengan badan usaha dimaksud kepadarja sama dengan bank atau badan usaha selain bank sebagaimana dimaksud dalam wajib memastikan bahwa pegawai bank atau badan usaha selain bank yang secara aktif memberikan penjelasan mengenai produk asuransi, memiliki sertifikasi agen asuransi yang diterbitkan oleh asosiasi industri asuransi terkaialam rangka memperoleh bisnis sebagaimana dimaksud dalam keputusan menerima atau menolak pertanggungan tetap menjadi kewenangan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dalam hal produk yang dipasarkan adalah produk asuransi mikro dan terhadap produk asuransi yang dipasarkan melalui bancassurance dengan model bisnis referensimberikan imbalan jasa perantaraan selain kepada agen asuransi atau pihak lain yang memiliki perjanjian secara tertulis mengenai kerja sama pemasaran dalam memperoleh bisnis. kerja sama dalam rangka memperoleh bisnis wajib dilakukan dengan perseorangan dan atau institusi yang memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan atau perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. &,. sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransiankerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud dalam dilakukan kepada penyedia jasa dengan perjanjian alih daya. bentuk perjanjian alih daya dilakukan perusahaan atau unit syariah melalui perjanjian: pembohongan pekerjaan, dan atau penyediaan jasa tenaga kerja. perusahaan atau unit syariahentuk memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya, memiliki standar kompetensi sesuai dengan standar bisnisnya, dan tidak memiliki benturan kepentingan. perusahaan atau unit syariah dapat melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum asing pada kegiatan: penelitian dan pengembangan produk, sistem informasi, dan atau bidang lain yang belum dapat dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa indonesia. dalam hal perusahaan atau unit syariah melakukan perjanjian alih daya dengan perusahaan penyedia jasa berbadan hukum asing sebagaimana dimaksud pada wajib dilaporkan kepada ojk paling lambat (empat belas) hari sebelum perjanjian kerja sama ditanda tangani. perjanjian alih daya sebagaimana dimaksud pada wajib memuat ketentuan yang mengatur paling sedikit mengenai jenis, nilai, dan jangka waktu pengalihan fungsi penyelenggaraan usaha. perusahaan atau unit syariah wajib melakukan pengendalian atas sebagian fungsi penyelenggaraan usaha yang dialihkan kepada pihak lain yang levelnya sama dengan pengendalian yang dilakukan internal perusahaan atau unit syariah. perusahaan atau unit syariah tetap bertanggung jawab terhadap fungsi yang dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa. kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi penyelenggaraan usahanya sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: dilakukan dengan perintah langsung dari perusahaan atau unit syariah, tidak menghambat kegiatan perusahaan atau unit syariah, dan dituangkan dalam perjanjian tertulis. dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada perusahaan atau unit syariah wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas. perusahaan atau unit syariah wajib memastikan bahwa kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dibuat dan ketentuan peraturan perundang undangan. perusahaan atau unit syariah dilarang melakukan kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi pada kegiatan: persetujuan underwriting, aktuaria: dan persetujuan klaim. bab vii penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi)lakukan penutupan pertanggungan melalui mekanisme penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi). mekanisme penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi) dapat dilakukan terhadap produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama sama atau produk asuransi lainnya dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan kasus per kasus.kakas sebagaimana dimaksud padasebelumnya telah memasarkan produk asuransi pada lini usaha yang sama dengan yang akan dilakukan penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi)telah memiliki lini usaha yang sama namun belum memiliki produk yang sama, penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi) dapat dilakukan sepanjangretensi sendiri yang cuku kasus sebagaimana dimaksud dalam wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: ketua (leader) penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi) menanggung porsi risiko terbesar, proses pembayaran klaim dilakukan oleh ketua (leader) atau anggota (member) lain dengan persetujuan ketua (leader): dan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan atau dokumen lainnya. perjanjian tertulis dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua (leader) dan anggota (member), ketua (leader) memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan underwriting dan persetujuan klaim, cc. cara pembayaran premi dan atau kontribusi oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan prosedur penerimaan dan penerusan premi dan atau kontribusi antara ketua (leader) dan anggota (membcantumkan nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi dan porsi pertanggungan dari setiap anggota penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi) dalam polis. penerbitan polis asuransi dilakukan oleh ketua (leader). ketua (leader) wajib menjelaskan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mengenai keanggotaan penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi) sebelum penutupan pertanggungan.wajib dibayarkan secara keseluruhan sesuai dengan jumlah klaim yang telah disepakati tanpa harus menunggu pembayaran porsi pertanggungan dari masing masing anggota penutupan asuransi secara bersama sama (ko asuransi). dalam halsebagaimana dimaksud pada telah dibayar oleh ketua (leader) atau salah satu anggota (member), anggota (member) lainnya wajib membayar kewajiban sesuai porsinya paling lama (lima belas) hari kerja sejak seluruh klaim dibayarkan. bab viii fraud bagian kesatu anti fraud dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya fraud, perusahaan atau unit syariah wajib melaksanakan fungsi pengendalian fraud dan menerapkan strategi anti fraudcc. pengendalian dan pemantauan, dan edukasi dan pelatihan. dalam rangka melaksanakan aspek pengendalian dan pemantauan fraud sebagaimana dimaksud pada huruf perusahaan atau unit dan sanksi, dan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. perusahaan atau unit syariah wajib menyampaikan laporan strategi anti fraud kepada ojk sebagai berikut: laporan penerapan strategi anti fraud setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember, paling lama (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan, laporan setiap fraud yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap perusahaan atau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta dan atau perusahaan coding termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lama (tiga) hari kerja sejak manajemen perusahaan menandatangani dokumen pelaporan fraud, dan cc. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat: nama pelaku, bentuk atau jenis penyimpangan, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian fraud dan penerapan strategi anti fraud bagi perusahaan atau unit syariah sebagaimana dimaksud pada dan laporan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran ojk. bagian kedua anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme perusahaan atau unit syariah wajib menerap sebagaimana dimaksud pada perusahaan atau unit syariah wajib mengacu pada peraturan ojk mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. bab program asuransi wajibnyelenggarakan program asuransi wajib. program asuransi wajib sebagaimana dimaksud pada ditujukan untuk melayani seluruh masyarakat atau golongan masyarakat tertentu. program asuransi wajib yangilaksanakan secara kompetitif. program asuransi wajib dapat dilakukan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau unit syariah pada perusahaan asuransi sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: memiliki kantor luar kantor pusat yang dapat mendukung program asuransi wajib kecuali program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memiliki tingkat solvabilitas (risk based capital) (dua ratus persen), cc. memiliki tingkat likuiditas (seratus lima puluh persen), dan memiliki pegawai yang telah memperoleh pelatihan terkait pengelolaan risiko program asuransi wajib. program asuransi wajib sebagaimana dimaksud dalam dapat diselenggarakan secara individual maupun secara konsorsium.secara individual maupun konsorsium yang menyelenggarakan program asuransi wajib sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari ojk. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada mengacu kepada ketentuan mengenai persetujuan dan pencatatan produk asuransi sebagaimana diatur dalam peraturan ojk mengenai produk asuransi dan pemasaran asuransi. babketentuanlakukan oleh unit syariah dikenai,sebagaimana dimaksud dalam peraturan ojk ini. dalam hal perusahaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan peraturan ojk ini dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif.tanah, hasil investasi dana tanah, garde dari perusahaan kepada dana tanah, dan atau dana tanah dari reasuradurakad hibah tanah adalah akad hibah sejumlah dana dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif untuk membentuk dana tanah pada produk entitas syariah untuk program pensiun. dana investasi peserta adalah dana investasi yang berasal dari kontribusi peserta pada padi, yang dikelola perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransiasuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah untuk penggunaan setiap agen asuransiketentuan peralihan perusahaan asuransi umum yang telah menyelenggarakan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship sebelum berlakunya peraturan ojk ini,dalam hal peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship belum ditetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha asuransi kredit dan suretyship tunduk padakegiatan usaha berbasis imbal jasa (fee based) pada administrative service only aso) sebelum peraturan ojk ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian administrative service only aso) dimaksudpenutupan asuransi dalam rangka penyebaran risiko untuk satu objek pertanggungan yang dilakukan secara kasus per kasus sebelum peraturan ojk ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya pertanggungan dimaksud. perusahaan atau unit syariah yang telah melakukan kerja sama dalam rangka perolehan bisnis atau kerja sama dalam rangka melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya sebelum peraturan ojk ini diundangkan, tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama dimaksudperusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang telahpada saat peraturan ojk ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan peraturan ojk ini dalam jangka waktu paling lambat tanggal oktober bab xakad mudharab asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariahprogram asuransi wajib adalah program yang diwajibkan ketenturr sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang perasuransiausaha bagian kesatu ruang lingkupdan unit syariah pada perusahaan asuransi umumatau unit syariah pada perusahaan asuransi umum lain. perusahaan asuransi jiwa syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi jiwadan unit syariah pada perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syariah. bagian kedua, perusahaan asuransi umum syariah dandan atau kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. perusahaan. asuransi. reasuransipenerbitan undang undang nomor tahun tentang perasuransian merupakanhal hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri asuransi.ingkatan peran industri asuransi dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri asuransi dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya. selain hal tersebut, upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapanperaturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada. dalam rangka mengoptimalkan perrupakan bagian dari industri asuransi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan ojk adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuanganii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angkadana atau produk lain yang merupakan produk lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari ojk. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan imbalan jasa perantaraan adalah imbalan yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau menjadi bagian dari premi. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menjanjikan keuntungan pasti adalah adanya klausul yang dapat diartikan bahwa penanggung ulang atau reasuradur pasti mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. cukup jelas. yang dimaksud dengan pedoman undertwriting adalah pedoman yang memuat atau mempertimbangkan hal hal antara lain: kemungkinan terjadinya risiko masa yang akan datang, langkah langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, dan cc. jenis risiko yang akan ditanggung. yang dimaksud dengan seluruh risiko yang ditanggung sudah ter cover adalah bahwa permohonan atau proposal calon tertanggung telah melalui proses underwriting dan sudah mendapat persetujuan penutupan pertanggungannya termasuk dukungan reasuransi atau ko asuransi yang diperlukan. cukup jelas. yang dimaksud dengan tindakan yang dapat dikategorikandari penutupan asuransi dalam (satu) polis yang sama,,yang dimaksud dengan perusahaan penilai kerugian asuransi adalah perusahaaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian klaim dan atau jasa konsultasi atas objek asuransi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak penyedia layanan klaim antara lain rumah sakit yang bekerja sama dalam asuransi kesehatan dan bengkel rekanan dalam asuransi kendaraan bermotor. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan tertulis adalah adanya surat pernyataan atau surat kuasa dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada pialang asuransi. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan aspek teknis antara lain: pengembangan strategi dan konsep produk, perancangan dan analisis identifikasi pasar, pengelolaan operasional underuwriting, dan verifikasi klaim. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud denganadalah jumlahhuruf yang dimaksud denganadalah jumlahhuruf yang dimaksud dengan data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta adalah yang mencakup sebagai berikut: perseorangan: nama, alamat: cc. tanggal lahir dan atau umur, nomor telepon, dan atau nama ibu kandung, dan korporasi: nama: alamat: cc. nomor telepon, susunan direksi dan komisaris atau yang setara termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk paspor izin tinggal, dan atau susunan pemegang saham. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan data dan informasi kependudukan antara lain: kartu tanda penduduk ktp): dan paspor. huruf yang dimaksud dengan data dan informasi bidang administrasi badan hukum antara lain: tanda daftar perusahaan tdp): nomor pokok wajib pajak (npp): surat izin usaha perdagangan, dan legamempekerjakan agen asuransi adalah perusahaan agen asuransi. cukup jelas. yang dimaksud dengan aktif adalah kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai informas atau kontribusi, dan biaya yang dibebankan kepadaasuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama sama adalah produk asuransi bersama. yang dimaksud dengan produk asuransi pada lini usaha yang sama adalah produk asuransi yang menjamin penyebab risiko yang samaatau unit syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga perusahaan, unit syariah, pemegang polis, tertanggung, pesertaanti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. yang dimaksud denganyang dimaksud dengancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kompetitif adalah tidak diselenggarakan oleh satu perusahaan atau satu unit syariah saja. angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah antara lain penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat kur). huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka yang dimaksud dengan administrative service only aso) dalam rangka employee benefit adalah pemberian layanan jasapengelolaan fasilitas kesehatan atau program pensiun suatu perusahaan bagi karyawannya. angka yang dimaksud dengan pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan antara lain adalahgkat solvabilitas termasuk tingkat solvabilitas dana barru' dan dana tanah dan tingkat solvabilitas dana perusahaan bagi perusahaan asuransi syariah dan unit syariah pada perusahaan asuransi. huruf yang dimaksud dengan tingkat likuiditas adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar sebagaimana dimaksud pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar ojiliki aktuaris adalah perusahaan telah mempekerjakan tenaga aktuaris. huruf yang dimaksud dengan pengelola investasi adalah tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dan telah berpengalaman bidangnya selama (tiga) tahun. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan sumber daya pendukung yang memadai adalah sumber daya pendukung yang sesuai dengan jenis perluasan ruang lingkup usaha yang akanantara lain sumber daya manusia dan sistem informasi. cukup jelas. yang dimaksud dengan penghentian pemasaran produk padi adalah menghentikan penerbitan polis padi baru. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (fee based) adalah pegawai perusahaan, unit syariah, dan atau tenaga pemasar (agen perusahaan) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus bidang produk yang akan dipasarkan dan memiliki bukti kepesertaan, sertifikat dan atau izin kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai produk yang dipasarkan. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. yang dimaksud dengan menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) antara lain: untuk administrative service only aso) adalah tidak membuat perjanjian baru atau memperpanjang perjanjian yang telah berakhir, dan untuk adalah menghentikan pemasaran produk reksa dana. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan lengkap adalah dokumen dan isinya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratdah dimengerti adalah menghindarkan bahasa asing dan istilah teknis yang belum diterima secara adalah: perusahaan asuransi umum syariah sejenis dengan perusahaan asuransi umum syariah lain dan perusahaan asuransi umum yang memiliki unit syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah sejenis dengan perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah, cc. perusahaan asuransi umum sejenis dengan perusahaan asuransi umum: atau perusahaan asuransi jiwa sejenis dengan perusahaan asuransi jiwa. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan informasi mengena, dan biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta. yang dimaksud dengan informasi penting antara lain: kondisi pertanggungan menjadi batal, dan kondisi lapse dan pemulihannya. huruf penerimaan atau penolakan dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik atau nonelektronik lainnya. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi antara lain: surat pemberitahuan, sms, media masa, email, faksimili: atau situs web. huruf cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan sengketa adalah sengketa dalam hal twinting (pemindahan polis) atau poaching (pembajakan agen asuransi). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menerima polis adalah menerima polis dalam bentuk hard copy atau soft copy (penyampaian melalui digital atau elektronik). cukup jelas. yang dimaksud dengan biaya adalah sebagai berikut: bea meterai: biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan dan atau biaya survei (jika ada), premi risiko yang sudah berjalan (sejak terbit sampai dengan pengajuan pembatalan), dan kerugian investasi (jika ada). cukup jelas. yang dimaksud dengan rincian biaya polis adalah biaya administrasi, dan biaya lain yang dibayarkan dalam rangka penutupan polis. cukup jelas. yang dimaksud dengan bagian dari premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada perusahaan pialang asuransi adalah imbalan jasa perantaraan. yang dimaksud dengan memberikan persetujuan adalah untuk memberikan batasan bahwa agen asuransi hanya dapat menerima pembayaran premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta sentu tertanggung dalam penyelesaian klaim antara lain melakukan penagihan klaim kepada perusahaan pialang asuransi atau mendalangi pembayaran klaim terlebih dahulu. yang dimaksud dengan off set adalah rekonsiliasi antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memiliki piutang untuk melakukan penyesuaian atau pelunasan hutang piutang.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. bursa efekbursa efek, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pemeliharaan dokumebursa efek bursaemiten yang efek nya tercatat bursa efek, status dan kegiatan para anggota bursa efek, cc. penyelenggaraan perdagangan dan penyelesaian transaksi bursa, dan pengelolaan administrasi dan manajemen bursa efek sebagai perseroan. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: anggaran dasar emiten beserta semua perubahannya, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan mutasi kepemilikan efek, dan laporan lain yang diwajibkan oleh bursa efek untuk dipenuhi oleh emiten, dan hal yang menyangkut pemenuhan persyaratan pencatatan efek, kriteria pembekuan, dan pembatalan pencatatan efek. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: daftar anggota bursa efek dan anggaran dasar anggota bursa efek serta perubahannya, daftar nama dan alamat anggota direksi dan dewan komisaris, serta wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi, cc. penerimaan, pengunduran diri, pembekuan, pemberhentian, dan penerimaan kembali sebagai anggota bursa efek, catatan kegiatan anggota bursa efek dan wakilnya termasuk kesulitan keuangan perusahaan yang dihadapi dan pelanggaran yang pernah dilakukan, dan catatan pemeriksaan terhadap anggota bursa efek dan wakilnya serta tindakan disiplin yang pernah diambil. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit terdiri atas: daftar transaksi efek harian dengan merinci nama efek yang diperdagangkan, harga, dan jumlah unit setiap efek, indeks harga saham, laporan mengenai penyelesaian transaksi bursa yang tidak tepat waktu atau gagal, transaksi yang dibatalkan disertai alasan pembatalannya, perubahan jam perdagangan bursa efek serta usulan diberlakukannya hari libur bursa, penghentian sementara perdagangan suatu efek, pembatalan transaksi bursa, kegiatan atau kecenderungan transaksi bursa secara luar biasa yang terjadi bursa efek, informasi bersifat rahasia yang menurut bursa efekanggota bursa efekbursa efek21euangan. ojk. lembaga peminjaman. pemeriksmbinaan dan pengawasan terhadap lembaga penjaminan, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap lembaga penjaminan guna meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bidang lembaga penjamiotoritas jasa keuangan tentang pemeriksmeriksaan lembaga penjaminanembaga penjaminan, yang disampaikan kepada lembaga penjaminan yang akan diperiksapemeriksaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, otoritas jasa keuangan melakukan pemeriksaan terhadap lembaga penjaminan. pemeriksaan bertujuan untuk: memperoleh keyakinan mengenai kondisi lembaga penjaminan yang sebenarnya, meneliti kesesuaian kondisi lembaga penjaminan dengan peraturan perundang undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha penjaminan atau penjaminan ulang yang sehat, dan memastikan bahwa lembaga penjaminan telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan. pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap lembaga penjaminan dilakukan: secara berkala paling sedikit (satu) kali dalam (satu) tahun, atau setiap waktu bila diperlukan. pemeriksaan berkalaembaga penjaminan. pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada hurufberkala lembaga penjaminenerima jaminan dan atau terjamin dalam kegiatan penjaminan atau penjaminan ulang: berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh otoritas jasa keuangara penerima jaminan, atau cc.lembaga penjaminpemeriksaan sebagaimana dimaksud pada dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangembaga penjaminanketentuan dikecualikan apabila diduga bahwa penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaansanakan berdasarkan pedoman pemeriksaan yang diatur lebih lanjut dalam peraturan dewan komisioner otoritas jasa keuangembaga penjaminan atau pemeriksaan kantor otoritas jasa keuangan atau pemeriksaan tempat lain yang ditentukan oleh otoritas jasa keuanganembaga penjaminandalam lembaga penjaminan yang akan diperiksa wajib menolak dilakukannya pemeriksaan. dalam hal pemeriksa telah menunjukan surat pemberitahuan pemeriksaan, surat perintah pemeriksaanlembaga penjaminan yang diperiksa, cc.lembaga penjaminan yang diperiksa,dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lembaga penjaminlembaga penjaminan yang diperiksa berkewajiban untukselama pemeriksaan,danlembaga penjaminanlembaga penjaminan dianggap menghambat kelancaran proses pemeriksaan, maka akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan. tanpa mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, dalam hal lembaga penjaminan menolak dan atau menghambat dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada maka pemeriksa menetapkan berita acara penolakan pemeriksaan dengan atau tanpa ditandatangani oleh direksi lembaga penjaminan. direksi lembaga penjaminan yang menolak dan atau menghambat dilakukannya pemeriksaan sebagaimana dimaksud diwajibkan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. setelah pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir, pemeriksa wajibporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ditandatangani pemeriksa dan ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sementara kepada direksi lembaga penjaminan paling lambat (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan pemeriksaan. lembaga penjamintoritas jasa keuangan paling lambat (dua puluh) hari setelah tanggal ditetapkannya laporan hasil pemeriksaan sementara. dalam hal setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada lembaga penjaminan tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan sementara secara tertulisberakhir. dalam hal lembaga penjaminlembaga penjaminan yang diperiksa. dalam hal lembaga penjamin, maka otoritas jasa keuangan mengundang lembaga penjaminlembaga penjaminan yang diperiksa. bab iimeriksuangan. ojk. lembaga peminjaman. pemeriksaan.lembaga penjaminandalam bentuk pemeriksaan langsungeriksaan lembaga penjaminan. ii. demi cukup jelas cukup jelas huruf bagi perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang yang memiliki unit usaha syariah, maka pemeriksaan secara berkala paling kurang meliputi (satu) kali pada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan ulang selaku entitas induk, serta paling kurang (satu) kali pada unit usaha syariah yang dimiliki dalam (satuketiga adalah meliputi pihak kreditur selaku penerima jaminan, agen penjamin, nasabah debitur selaku terjamin dan atau pihak pihak yang terkait sehubungan dengan penempatan investasi dari lembagaaling lama (limabelas) hari sudah termasuk waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil pembahasan antara otoritas jasa keuangan dengan lembaga penjaminan yang diperiksa. cukup jelas cukup jelas cukup jelas

keuangan. ojk. sanksi. administratifkeuangan. ojk. sanksi. administratif. penagihan.

mid :menjaga kepercayaan:pemerintah republik indonesia atau pemerintah negara lain: bank indonesia atau bank sentral negara lain:ketentu: dan telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit (dua belas) bulan berturut turut.: jangka waktu, tanggal efektif, penyelesaian transaksi (transaction settlement):: prosedur untuk melakukan penghentian sebelum jatuh tempo:aturan perundang undangan::, dan memastikan data pendukung sebagaimana dimaksud dalam::dalamay : profil risiko nasabah: kesesuaian:cc. bank indonesia atau bank sentral negara lain::' product yang mencakup::: profil keuangan nasabah, yang meliputi: karakteristik usaha, sumber dana (source of'funds) dan karakteristik dari sumber dana yang dimiliki: aset atau kekayaan yang dimiliki:.:: dan

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. bank. structured product. kehati hati:"": manfaat dari produk yang akan dibeli atau diinvestasikan oleh nasabah:::, paling sedikit (sepuluh) serta tidak melebihi (empat) halaman.atas:

sma lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. efek. bersifat ekuitas, utang, dan atau sukuk. penawaran umumasar yang dinamis dengan mengurangi duplikasi proses penawaran umum dan menyederhanakan dokumen pernyataan pendaftaran, perlu menyempurnakan peraturan terkait pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum denganyang telah mengajukan pernyataan pendaftaranbeserta peraturan nomor ix.c. yang merupakan laporannya, kecuali angka huruf surat edaran badan pengawas pasar modal nomor se bl tanggal februari tentang penyampaian laporan keuangan dalam rangka keterbukaan informasi, dan surat edaran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor se bl tanggal september tentang prospektus dalam rangka penawaran umum obligasi dan sukuk yang dilakukan secara bersamaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa bursa efek sebagaimana dimaksud dalam angka hurufdicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah (enam) bulan terhitung sejak tanggalringkas adalah ringkasan dari isi prospektus awalwali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku bagi emiten yang mengajukkecuali ditentukan lain oleh otoritas jasa keuangan. dalam menyusun pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) atau pihak lain yang mewakili emitenbab dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka pengajucc. prospektus ringkas, prospektus awal (jika ada), dan dokumen lain yang harus disampaikan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran. emiten yang melakukan penawaran umum lebih dari (satu) jenis efek dalam waktu yang bersamaan dapat menyampaikan prospektus dalam rangka penawaran masing masing efek secara terpisah atau dalam (satu) prospektus. dalam hal emiten menyampaikan dalam (satu) prospektus sebagaimana dimaksud pada prospektus tersebut harus memuat atau mengungkapkan semua informasialam hal terdapat perbedaan pengaturan mengenai pengungkapan informasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada prospektus harus memenuhi persyaratan yang lebih ketat. ketentuan mengenai penyampaian prospektus dalam hal penawaran umum dilakukan bersamaan untuk lebih dari (satu) jenis efek sebagaimana dimaksud dalam mutasi mutans berlaku bagi penyampaian prospektus ringkas dan prospektus awal. prospektus dan prospektus ringkas sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf wajib disusun sesuai dengan ketentuanokumen lain sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: jadwal penawaran umum, contoh surat efek, fotokopi anggaran dasar terakhir yang telah mendapat persetujuan dari menteri atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum:surat dari akuntan publ, yang dibuat oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan terakhilaporan keuangan prospektif berupa prakiraan keuangan beserta laporan akuntan publik atas prakiraan keuangan dimaksud, laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum, riw hidup dari para anggota dewan komisaris dan direksi, perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada), struktur yang menggambarkan posisi emiten secara vertikal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan perusahaan anak pada tingkat paling akhir dan posisi emiten secara horizontaloo.dalam hal emiten, kontrak perwaliamanatan, dan cc. perjanjian penanggulangan (jika ada). dalam hal emitenlaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: untuk emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas,emiten yang akan melakukan penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, meliputi data keuangan (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud dalam hurufuntuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya: (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (tigekuitas: atauutang dan atau sukukemiten atau pihak terafiliasi meliputi: surat pernyataan bermeterai cukup dari emiten, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum:

sta tambahan lembaran negara r.i dan atau sukuk. penawaran umumbaik untuk efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau sukuknamun, dalam perkembangannya perlu menyederhanakan dokumen pernyataan pendaftaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis. penyempurnaan peraturan nomor ix.c. tersebut dilakukan untuk tujuan mengurangi duplikasi proses penawaran umum dan menghilangkan duplikasi dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum yang disampaikan oleh emiten kepada otoritas jasa keuangan dan bursa efek dan menyederhanakan dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. adapun penyempurnaan yang dilakukan terhadap peraturanantara lain: menghilangkan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan bursa efekmenambahkan ketentuan terkait prospektus, prospektus awal, dan prospektus ringkas, yaitu untuk emiten yang melakukan penawaran umum lebih dari (satu) jenis efek dalam waktu bersamaan, dapat menyampaikan dokumen prospektus, prospektus awal, dan prospektus ringkas tersebut dalam (satu) dokumen atau terpisah, dan cc. menyederhanakan laporan keuangan yang disampaikan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk, yaitu hanya menyampaikan data keuangan (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari (dua) tahun. adapun pemberlakuan ketentuan penghilangan dokumen mengenai perjanjian pendahuluan pencatatan efek dengan bursa efek, diberikan masa peralihan selama (enam) bulan sejak berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dengan pertimbangan diperlukan waktu bagi bursa efek untuk menyesuaikan peraturan pencatatan yang mensyaratkan adanya perjanjian pendahuluan dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini, beserta peraturan nomor ix.c. yang merupakan laporannya, dengan menerbitii. demi cukup jelas. cukup jelas.. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh pemenuhan persyaratan yang lebih ketat sebagai berikut: emiten melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang secara bersamaan. berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan ini, laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas adalah laporan keuangan (tiga) tahun terakhir, sedangkan laporan keuangan yang harus disampaikan dalam rangka penawaran umum efek bersifat utang adalah laporan keuangan (dua) tahun terakhir, maka laporan keuangan yang harus disampaikan adalah laporan keuangan:dalam praktiknya, surat dari akuntan publik dimaksud dikenal juga dengan sebutan comfort lettercomfort letter. batasan yang dicakup dalam comfort letter sesuai dengan periode penugasan akuntan publik terakhir. huruf yang dimaksud dengan manajemen adalah direksi emite individu adalah ultimate shareholder. huruf cukup jelas. hurufontoh keterangan laidapat berupa laporan dari tenaga ahli bidang pertambangansistem pelaporan elektronik emiten. perusahaan publik. penyampaianlaporan melalui sistem pelaporan elektronikefisiensi penyampaian laporan dan keterbukaan informasi oleh emiten atau perusahaan publik kepada otoritas jasa keuangan, perlu menyempurnakan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai penyampaian laporan dan keterbukaan informasi melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaaporan adalah laporan, keterbukaan informasi, atau dokumen yang wajib disampaikan oleh emiten atau perusahaan publi. sistem pelaporan elektronik yang selanjutnya disingkat spe adalah sistem informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik kepada otoritas jasa keuanganata cara penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publib kewajiban penyampaian laporan emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan melalui spe. spe sebagaimana dimaksud pada dapat diakses melalui situs web dengan alamat atau alamat lain yang ditetapkan otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi laporan yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal sebagai berikut: peraturan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, peraturan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, peraturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, peraturan mengenai penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik, peratur, peraturan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten atau perusahaan publik: peraturan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, peraturan mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, peraturan mengenai kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka: peraturan mengenai sekretaris perusahaan emiten atau perusahaan publik: il. peraturan mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam unit audit internal, peraturan mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, peraturan mengenai komite nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, peraturan mengenai direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik: peraturraturaturan mengenai penambahan modal perusahaan terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu: ss. peraturan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik: peraturan mengenai saham bonus, uu. peraturan mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk, per, peraturan mengenai penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond), xx. peraturan mengenai laporan dan pengumuman emiten penerbit obligasi daerah dan atau sukuk daerah: dan laporan lain yang wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal. batas waktu penyampaian laporan melalui spe sebagaimana dimaksud dalam mengikutibagi emiten atau perusahaan publik. emiten atau perusahaan publik wajib menyimpan laporan sebagaimana dimaksud dalamemiten atau perusahaan publik wajib menyediakan seluruh laporan sebagaimana dimaksud pada apabila diminta oleh otoritas jasa keuangan. laporan yang disampaikan emiten atau perusahaan publik melalui spe wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang dimuat dalam laporan yang disimpan oleh emiten atau perusahaan publik. dalam hal terdapat perbedaan informasi dalam laporan yang tersimpan dalam pangkalan data otoritas jasa keuangan dengan informasi dalam laporan yang disimpan oleh emiten atau perusahaan publik, informasi yang digunakan sebagai acuan yaitu laporan yang tersimpan dalam pangkalan data otoritas jasa keuangan. bab iii tata cara penyampaian laporan emiten atau perusahaan publik hanya dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada otoritas jasa keuangan melalui spe setelah mendapatkan hak akses penggunaan spe dari otoritas jasa keuangan. hak akses penggunaan spe sebagaimana dimaksud pada berupa identitas pengguna dan kata kunci dari otoritas jasa keuangan. emiten atau perusahaan publik harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan spe sebagaimana dimaksud pada paling lambat pada tanggal penjatahan. emiten atau perusahaan publik wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan spe. emiten atau perusahaan publikpengguna spe, dan membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan spe dengan berpedoman pada petunjuk pengguna. petunjuk pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf dapat diunduh situs web otoritas jasa keuangan. emiten atau perusahaan publik dianggap telah menyampaikan laporan melalui spe kepada otoritas jasa keuangan apabila emiten atau perusahaan publik telah menerima tanda bukti penerimaan secara elektronik. tanda bukti penerimaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh spe melalui surat elektronik pemberitahuan penerimaan laporan oleh otoritas jasa keuangan kepada emiten atau perusahaan publik. emiten atau perusahaan publik dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan melalui spe sebagaimana dimaksud dalam dalam hal: otoritas jasa keuangan menyatakan bahwa spe mengalami gangguan, dan atau terjadi suatu keadaan luar kemampuan dan kekuasaan emiten atau perusahaan publik, dan atau peristiwa lai yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada penyampaian laporan dilakukan dengan cara: diserahkan atau dikirimkan langsung alamat korespondensi kantor pusat otoritas jasa keuangan dalam bentuk dokumen elektronik, atau dikirimkan melalui surat elektronik yang ditujukan alamat surat elektronik dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada sudah dapat diatasi, emiten atau perusahaan publik harus menyampaikan kembali laporan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada melalui sppernyataan pendaftarannya telah efektif sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dan belum memiliki hak akses penggunaan spe harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak akses penggunaan spe paling lambat (enam) bulan sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan. bab ketentuan penutup ketentuan penyampaian laporan melalui spe kepada otoritas jasa keuang: kewajiban penyampaian laporan dalam bentuk dokumen cetak kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalampada otoritas jasa keuangan, dan kewajiban penyampaian laporan dalam bentuk asli dan kewajiban penyampaian salinan dokumen elektrondan laporan tahunan emiten atau perusahaan publik,emiten atau perusahaan publik dapat menyampaikan laporan melalui spe. dalam hal emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada telah menyampaikan laporan melalui spe, emiten atau perusahaan publik tidak wajib menyampaikan laporan dalam bentuk tercetak.

lembaran negara republik indonesia efek. publiomosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepadamosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau alat komunikasi lainnya kepada publik, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modalalat komunikasi lainnya kepadakomunikasi lainnya kepada publi emitenmosi pemasaran efek dalam rangka penawaran umum oleh emiten atau pemasaran efek oleh perusahaan efek, promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik, yang bukan merupakan prospektus, prospektus ringkas, prospektus awal, atau info memo, dilarang: memuat informasi yang tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material, sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan, dan atau memberikan gambaran yang menyesatkan, karena isi dan atau metode penyajiannya memberikan kesan bahwa efek tertentu tepat bagi pihak tertentu yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menanggung risiko yang ada pada efek tersebut. promosi pemasaran efek wajib: memuat informasi bahwa efek tertentu yang dipromosikan hanya cocok untuk kelompok pemodal tertentu, dan mengungkapkan risiko yang berhubungan dengan investasi atas efek tertentu dimaksud. dalam hal promosi pemasaran efek memuat rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan efek tertentu, promosi pemasaran efek wajib paling sedikit memuat informasi: tanggal rekomendasi, harga pasar pada saat rekomendasi dibuat, pihak yang memberikan rekomendasi, dan keterangan apakah pihak yang memberikan rekomendasi atau pihak terafiliasinya telah memperdagangkan efek tersebut untuk rekeningnya secara reguler atau memiliki efek tersebut dengan nilai paling sedikit rp25. (dua puluh lima juta rupiah). dalam hal promosi pemasaran efek memuat pendapat, proyeksi, atau ramalan mengenai efek tertentu, pendapat, proyeksi, atau ramalan mengenai efek tertentu tersebut wajib diungkapkan secara jelas. dalam rangka penawaran umum, promosi pemasaran efek wajib memuat informasi bahwa pemodal hanya dapat melakukan pemesanan pembelian efek setelah pemodal dimaksud memperoleh prospektus atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif. bab ketentuan sanksi setiap pihakmosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau komunikasi lainnya kepada publik)' keuangan ojk. denominasi mata uang. penawaran umumefek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain rupia, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modalsertaawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain rupinformasi tambahan informasi tambahan terkait penawaran umum efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah yang harus diungkapkan dalam prospektus paling sedikit: jumlah, nilai, dan jangka waktu efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah serta kesetaraan nilainya dalam rupiah pada saat efek tersebut ditawarkan, risiko yang dihadapi, cc. ada atau tidak ada sarana lindung nilai serta manfaat yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan berkaitan dengan lindung nilai tersebut, ada atau tidak ada dana pelunasan utang serta ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang tersebut: ada atau tidak ada aset tertentu emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan efek yang ditawarkan, dan pendapatan emiten baik dalam rupiah maupun dalam mata uang selain rupiah. bab iii kewajiban pelaporan emiten wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga efek bersifat utang dan atau sukuk dalam denominasi mata uang selain rupiah kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal emiten menggunakan penjamin emisi efek, laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh penjamin emisi efek dimaksud. laporan sebagaimana dimaksud pada dan wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lambat (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan dan dihembuskan kepada bank indonesia&umum. efek bersifatituil. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf dalam praktiknya kesetaraan nilai disebut juga dengan equivalent. huruf risiko yang dihadapi antara lain yang berkaitan dengan selisih kurs bagi investor dan emiten serta dampak selisih kurs pada kondisi keuangan emisecara global telah memberikan: bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf masih berpotensi terjadi pada tahun bahwa dinamika dalam penanganan pandemi covid dapat menimbulkan volatilitas bagi industri pasar modal yang harus disikapi dengankebijakan bidang: mengurangi tekanan dan menjaga stabilitas pasar modal, memberikan relaksasi kepada pelaku industri bidang pasar modal, dan cc. mempermudah proses permohonan perizinan, pendaftaran, dan atau persetujuan serta penyampaian laporan dan informasi, untuk menangani dan atau mengantisipasi dampak akibat covid terhadap industri pasar modal serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada melalui kepala eksekutif pengawas pasar modal. kebijakan sebagaimana dimaksud dalam meliputi: penetapan tata cara pelaksanaan kegiatan pasar modal, penetapan tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri pasar modal, penetapan tata cara pemberian izin, persetujuan, dan atau pendaftaran bidang pasar modal, penetapan jangka waktu berlakunya izin, persetujuan, pendaftaran, dan penggunaan dokumen bidang pasar modal, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama pelaku industri pasar modal, pemberian perintah kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian untuk menetapkan peraturan dan atau kebijakan yang mendukung terwujudnya stabilitas pasar modal, dan atau penetapan kebijakan lainnya. penerapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapdalam rangka pengambilan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengantisipasi dampak akibat covid otoritas jasa keuangan berwenang meminta data dan informasi tambahan kepada pelaku industri bidang pasar modal luar kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal. bab masa berlaku kebijakanbab ketentuan peralihan kebijakan yang telah ditetapkan otoritas jasa keuangan dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran covid sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum dica. menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia, ttd madonna lalu

tag tambahan lembaran negara r.ipandemi corona virus disease covid telah berdampak pada terganggunya aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara seluruh dunia, termasuk indonesia. pembatasan sosial untuk mengantisipasi semakin meluasnya penularan covid memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat sehingga memberikan dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja perusahaan, termasuk pelaku industri bidang pasar modal. hal tersebut juga memberikan tekanan terhadap stabilitas pasar modal dan pertumbuhan ekonomi indonesia. dampak pandemi covid terhadap kinerja perusahaan dan tekanan terhadap stabilitas pasar modal serta pertumbuhan ekonomi masih berpotensi terjadi pada tahun seiring dengan penanganan covid oleh pemerintah, program vaksinasi diharapkan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemulihan ekonomi nasional. otoritas jasa keuangan selaku regulator sektor keuangan, khususnya sektor pasar modal perlu merespon permasalahan tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang memberikan relaksasi dengan tujuan mendorong optimalisasi kinerja perusahaan serta menjaga stabilitas pasar modal, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. untuk menjaga tata kelola yang baik dalam menetapkan kebijakan serta mempercepat proses penetapan kebijakan, diperlukan pengaturan yang memberikan ruang bagi otoritas jasa keuangan untuk meningkatkan kinerja pelaku industri pasar modal, menjaga stabilitas pasar modal dan pertumbuhan ekonomi indonesia dengan tetap memperhatikii. demi cukup jelas. cukup jelas. huruf kebijakan terkait tata cara pelaksanaan kegiatan pasar modal antara lain: tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham rups) berupa penetapan kondisi yang memungkinkan rups dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, penyesuaian peringkat efek bersifat utang dan atau sukuk sebagai portofolio kontrak investasi kolektif, jangka waktu penyesuaian portofolio dan pembubaran kontrak investasi kolektif, perpanjangan waktu penawaran awal dalam rangka penawaran umum, dan atau kondisi yang dapat dijadikan dasar penundaan dan atau pembatalan penawaran umum. huruf kebijakan terkait tata cara dan batas waktu penyampaian laporan berkala dan insidentil pelaku industri pasar modal antara lain: batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan, batas waktu penyampaian laporan perubahan data dan atau informasi, penundaan penerapan serta penyampaian laporan keuangan berkelanjutan, dan pemanfaatan sistem informasi elektronik dan penetapan surat elektronik (surel) untuk penyampaian laporan dan informasi menggantikan dokumen salinan cetak (hardcore). huruf kebijakan terkait tata cara pemberian izin, persetujuan, dan atau pendaftaran bidang pasar modal antara lain pemanfaatan tanda tangan elektronik pada pemberian izin, persetujuan, dan atau pendaftaran bidang pasar modal. huruf kebijakan terkait jangka waktu berlakunya penggunaan dokumen bidang pasar modal antara lain jangka waktu berlakunya laporan keuangan, laporan penilai, dan laporan studi kelayakan yang digunakan dalam proses penawaran umum atau aksi korporasi emiten. huruf cukup jelas huruf perintah otoritas jasa keuangan kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan atau lembaga penyimpanan dan penyelesaian antara lain berupa perintah untuk: melarang transaksi short selling bagi semua anggota bursa, menyesuaikan batas atas dan atau batas bawah auto rejection pada peraturan perdagangan bursa efek, menyesuaikan peraturan bursa efek mengenai penghentian perdagangan (trading halt) selama waktu tertentu jika indeks harga gabungan indonesia hsg) mengalami penurunan dengan batas tertentu, menyesuaikan nilai haircut saham untuk perhitungan agunan dan modal kerja bersih disesuaikan (kbd) anggota kliring, peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (pre opening) bursa efek, dan atau menyesuaikan waktu perdagangan bursa efek. huruf cukup jelas cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

remas damian agama queens pemohon i): rangga sujud widigda pemohon ii): anbar jadi pemohon iii): luthfi saputra pemohon iv): dan ryan pemohon v):ngujian ml: eng angka huruf dan huruf undang undang nomor purn tahun tentang hukum acara pidana terhadap undang aaa1bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal april telah menerima surat tanpa tanggal dari pemohon. iii yang pada pokoknya menyatakan menarik permohonan perkara nomor puu xii merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitusi god bahwa mahkamah konstitusi telah menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan pada tanggal mei yang pada persidangan tersebut para pemohon secara lisan menyatakan menarik permohonannya: bahwa kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal mei telah menerima surat tanpa tanggal yang pada pokoknya para pemohon menarik permohonan perkara nomor puu x111nomor puu xiii perihal permohonan pengujian angka huruf dan hurufangkamerdeka bari jakarta tel fax ema elretarsi@maka mahkonsul gaiakbar ttd. ttd. wahiduddin adams santobari jakarta tel fax ema elretarsi@maka mahkonsul gai

salinan say. nama doni suyanto hari mahdi ara im) tempat, tanggal lahir surabaya, oktober tee sat alamat jalan palem timur cc39 nomor pondok pekan indah, rw pet bekasi selatan nama muhammad umar, s.h. tempat, tanggal lahir lamongan, november alamat dusun delik, desa rejo tengah rw kecamatan deket, lamongan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal februari memberi kuasa kepada dwi istiadat, s.h., budi siswanto, s.h., riyanto, s.h., jogja a.p. poli, s.h., dan movie edi sword, s.h., yakni para advokat dan konsultan hukum yang memilih domisili hukum adn law firm, yang beralamat gedung jiwasraya lantai suit jalan raya arjun surabayano6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlunsuratmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldmasukan pendapatan negara adalah sumber perbendaharaan negara utama yang diperuntukkan bagi pengeluaran belanja negara yang antara lain diperuntukkan bagi pemenuhan hak hak konstitusional warga negara termasuk hak hak konstitusional para pemohon untuk mendapatkanhingga telah terbukti dengan berlakunymerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoidl hal konstitusional yang dijamisalah satu harapan dari keberadaan tipikor dan penerapannya adalah agar pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi demi melindungi keuangan dan perekonomian negara dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana korupsi: bahwa penjelasan tipikor jika diterapkan tidak mampu menimbulkan efek jera sekaligus tidak mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana mati, malah penjelasan tipikor melindungi pelaku tindak pidana korupsi dari pidana mati karena sepanjang perbuatan pelaku tidak masuk dalam rumusanskipun terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang luar biasa besar, pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak dapat dijatuhkan pidana mati, sedangkan terhadap jumlah kerugian negara yang luar biasa besar tersebut, jika dana tersebut tidak korupsi sehingga dapat diselamatkan dapat digunakan untuk pemenuhan hak hak konstitusional warga negara termasuk hak hak konstitusional para pemohon, dengan demikian adalah beralasan jikak hak konstitusional yang dijamin uud dan uud bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu lrdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoidsepanjang frasa "dan pengulangan tindak pidana korupsi mengakibatkan ketidakjelasan pengertian dari penjelasan tipikor karena bersifat multi tafsir, apakah yang dimaksud adalah: sebelum dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi, seorang pelaku tindak pidana korupsi juga dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana korupsi lebih dari satu kalis ataukah setelah dijatuhi pidana atas suatu tindak pidana korupsi dan setelah selesai menjalani hukuman pidananya, kemudian pelaku tersebut mengulangi perbuatan tindak pidana korupsi lagi: ataukah seorang pelaku tindak pidana korupsi harus memenuhi (dua) syarat keadaan tertentu secara kumulatif, yaitu yang pertama memenuhi salah satu unsur unsurkemudian harus ditambah dengan yang kedua , dan pengulangan tindak pidana korupsi . hal ini merupakan konsekuensi hukum formil karena terdapat kata dan yang merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold berada diantaradengan frasa pengulangan tindak pidana korupsi , sehingga rumusan syarat keadaan tertentu' memiliki konsekuensi hukum formil sebagai suatu rumusan perbuatan secara kumulatif, hal berbeda dengan kata atau yang memiliki konsekuensi hukum sebagai suatu rumusan perbuatan secara alternatif, jika demikian keadaannya, makatipikor menimbulkan ketidakjelasan, sehingga memiliki sifat menghambat (prohibition) terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan demikian para pemohon merasa dirugikan atau setidak tidaknya potensial akibat perbuatpanjang frasa "dan pengulangan tindak pidana korupsi bertentangan dengan hak konstitusional warga negara termasuk hak konstitusional para pemohon terhadap norma kepastian hukum untuk dapat dijatuhkannya pidana mati, harus dianggap cukup jika perbuatan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan satu kali, sehingga tidak perlu ada suatu perubahan terselubung berisi norma baru yang meniadakan kepastian hukum jika pidana mati dapat dijatuhkan dalam satu kali perbuatan tindak pidana korupsi, bahwa sepanjang frasa "dan pengulangan tindak pidana korupsi dalam penjelasan membuka peluang dilakukannya tindak pidana korupsi secara berulang sehingga menyebabkan hilangnya norma kepastian hukum, dengan demikian para pemohon merasa dirugikan atau setidak tidaknya potensial dirugikan hak hak kensftusionalnya tik mendapatkan merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid kepastian hukum yang adil dari pemberantasnorma pemberkatan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu secara formil tidak boleh dibatasi hanya terhadap peruntukan dana dana yang korupsi semata, tetapi harus kembali mengacu kepada unsur unsur tindak pidana yang ada pada tipikorbahwa rumusan tipikor ditujukan untuk menjangkau perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain luar pegawai negeri secara luas. dalam kondisi sosial ekonomi pegawai negeri pada umumnya yang sangat terbatas, maka mereka (swasta) yang telah melakukan perbuatan tercela dan melibatkan pegawai negeri sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela. sedangkan posisi pegawai negeri yang memiliki keterbatasan tersebut merupakan posisi yang terpojok dengan iming iming untuk menyalahgunakan kewenangan. atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk menganggap sangat layak terhadap aktivitas aktivitas perbuatan yang dilakukan oleh mereka yang bukan pns merupakan perbuatan yang sangat tercela dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pns, sehingga ancaman pidana minimum yang lebih rendah, terdapat pada yaitu selama (tiga) tahun dibandingkan tipikor dengan ancaman pidana minimum selama tahun, bahwmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid pidana korupsi terus diberlakukan, maka perbuatan tindak pidana korupsi terhadap segala pendapatan negara tidak dapat dijangkau dengan pidana mati, padahal telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar segala pendapatan negara jika tidak korupsi dan masuk dalam perbendaharaan negara sebagai pendapatan negara,rumusantidak dapat menjangkau perbuatan pemilik dan atau pimpinan perusahaan yang melakukan rangkaian perbuatan sedemikian rupa mulai dari perencanaan proyek, dengan memberikan janji dan atau sesuatu kepada para penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil pns), sebagaimana terjadi pada proyek sarana olah raga hambatan pada kementerian pemuda dan olah raga kemenpora) perbuatan mana tindak pidana korupsi tersebut berada diluar rumusnamun demikian telah nyata merugikan keuangan negara lebih dari rp. (empat ratus miliar rupiah), tidak dapat dijangkau oleh penjelasan tipikor, sehingga menusuk rasa keadilan masyarakat, padahal jika dana tersebut tidak korupsi, makaapabila diambil suatu perbandingan berlandaskan rasa keadilan, pemberkatan hukuman sampai pada pidana mati juga diterapkan terhadap tindak pidana terorisme dan pembunuhan berencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lebih dari orang. demikian pula jika kita mengambil merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold perbandingan terhadap penghasilan potensial rakyat indonesia sebagai buruh dengan standar upah minimum provinsi dki jakarta sebagai acuan, maka penghasilan seorang buruh seumur hidup adalah: bulan gaji yang terdiri dari bulan thr) umr tahun (maksimal masa kerja seorang buruh dan atau karyawan) didapatkan angka juta rp. (penghasilan seorang buruh selama tahun) tahun rp. (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) penghasilan seumur hidup satu orang buruh dki jakarta selama tahun masa kerja, sehingga jika tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara setara dengan minimal penghasilan seumur hidup (enam) orang buruh dki jakarta yaitu sebesar: rp. (orang buruh) rp. seharusnya sudah dapat dipidana mati, namun demikian karena adanya laju inflasi yang selalu terjadi setiap tahun maka agar nominal kerugian negara relevan dalam jangka panjang, agar seorang pelaku dapat dijatuhkan pidana mati harus terbukti merugikan negara sebesar: rp. rp. atau setara dengan penghasilan orang buruh dki jakarta yang seumur hidup bekerja selama tahun, dengan demikian jika seorang pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud tipikordapat dijatuhkan pidana mati: bahwa penerapan hukuman secara maksimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud tipikor, merupakan kehendak nyata pembentuk undang undang yang menyadari, selain dapat menyebabkan secara materi yaitu kerugian keuangan dan perekonomian negara, tindak pidana korupsi juga memiliki akibat lain yang tidak dapat dinilai secara materi yaitusehingga beralasan hukum jika sebagai suatu pemberkatan hukuman tipikor sepanjang frasa keadaan tertentu juga dimaknai hal yang. merdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoiuntuk mengadili permohonan para pemohon: menyatakan para pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo:, atau partai politik,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldhinggamenjadi yang dimaksud dengan : merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlundemi kesetaraan keadilan dan kebaikan (ex ago bono):identitas para pemohomerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold undang undang dasar negara republik indonesia tahun . : bahwa parpenjelasan tipikor (vide bukti yang bertentangan dengan uud pada:of. the constitution merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldkeadaan merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldbarat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun golrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold menurut para pemohon, hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ppk, yaitu ppk sepanjang frasa keadaan tertentu , yang selengkapnyapenjelasan ppk, yang selengkapnyaengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan keadaan tertentu dalam ppk dan penjelasannya. sebagai perseorangan warga negara indonesia, para pemohon merupakan wajib pajakyang menyatakan,. para pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidak tidaknya para pemohon mengalami kerugian yang mereka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi karena rumusan keadaan tertentu tersebutara pemohon, mahkamah mempertimbangkan bahwa para pemohon sebagai perseorangan warga negara indonesia yang menjadi wajib pajak secara potensial dirugikan oleh rumusan keadaan tertentu dalam ppk dan penjelasannya karena rumusan tersebut tidak mencakup pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian terhadap pendapatan negara yang juga bersumber dari pajakmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoiddalam bagian duduk perkara pada paragrafn gold::i3.,merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldmenimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukumnhmad fadli semadipada hari jumat, tanggal delapan ttd. arief hid merdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold anggota anggotapanitera pengganti ttd. dewi nurul safitri merdeka barat jakarta elo fax ema sekretanst@mahkemahkonsilusi gold:ini:terkait dengan syarat "perseorangan warga negara indonesia" sebagaimana diatur dalam huruf mk, paramerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoid akibat dari pemberlakuan syarat "keadaan tertentu dalam tipikor terhadap penerapan pidana mati sebagaimana dijabarkan dalamfrasa keadaan tertentu sebagaimana terdapat pada tipikor dimaksudkan sebagai bentuk pemberkatan hukuman secara maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman pidana mati, dengan demikian jika pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat direalisasikan maka diharapkan mampu menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi dan memberantas tindak pidana korupsi, demi melindungi keuangan dan perekonomian negara baik terhadap pemasukan pendapatan dan pengeluaran belanjamerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldup yang berbunyiberlakunya penjelasan tipikor guo menyebabkan tiadanya perlindungan terhadap pendapatan negara yang merupakan sumber penerimaan perbendaharaan negara utama dan diperuntukkan membiayai pengeluaran belanja negara demi pemenuhrdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold bahwa pemberlakusebagai rumusan tindak pidana yang bersifat akumulatif penjelasan tipikor, sehinggalam permohonan pengujian undang undang ini, sebagaimana diatur dalam: atas hal hal tersebut, paratipikor yang diajukan oleh para pemohon, yaitu pada: tipikor yangmerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun gold pengujian materiil undang undang terhadap uud khususnya terhadap muatan sepanjang frasa yang berbunyi: keadaan tertentu penjelasan tipikor yang": pengujian materiil undang undang terhadap uud khususnya terhadap muatuudokok perkaramerdeka barat no6, jakarta teh, fax empat: sekretariat omahkamahkorstlun goldbentuk konkrit upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap para pelaku tindak pidana korupsi terdapat dalam tipikor yang berbunyibahwa pidana mati sebagaimana dikehendaki tipikor merupakan suatu ukuran pemidanaan (straafmat) paling tinggi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diskualifikasi lebih berat dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud tipikor, bahwa tipikor sebagai suatu pemberkatan pemidanaan tipikor menyatakan pidana mati sebagai suatu bentuk pemidanaan maksimum yang penerapannya harus dijatuhkan secara bersyarat, yaitu apabila dilakukan dalam keadaan tertentu : bahwa dalam penjelasan tipikor dinyatakanmerdeka barat jakarta tol fax emil sekretariat omahkamahkonstitsigoidperlindungan terhadap keuangan dan perekonomian negara harus bersifat menyeluruh, baik terhadap pengeluaran belanja maupun pemasukan pendapatan negara: namun demikian jika kita cermati rumusansebagaimana terdapat dalam penjelasan tipikor hanya mengacu pada dana dana yang berada pada pos pengeluaran belanja negara semata, sehinggghasilan pendapatangf eng berbunyi: mereka barat jakarta te, fax email sekretariat@mahkamahkonsitusi gold

sen atempat, tanggal lahir medan, mei pekerjaan pensiunan pns.h., advokat yang berkantor andika's law firm, jalan cipinang jaya jakartpada tanggal mei yang pada pokoknya sebagai berikut: kewenangan mahkamah konstitusi uud tentang kekuasaan kehakimfrasa setiap orang bahwa, seorang aparatur negara pemerintah selalu dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugas khususnya hukum positif dan terhadap yang melakukan tugas berdasarkan hukum negatif antara lain perintah atasan, menjadi tim dalam suatu kelompok kerja dan lain lain. dan akibat keadaan tersebut maka seorang aparatur negara pemerintah ada kalanya dipidana dengan ppk dengan demikian pengertian setiap orang dalam norma perlu diuji agara konstitusional tidak dilanggar. bahwa, apakah yang disebut setiap orang tersebut termasuk aparatur negara pemerintah? contoh yang mewakili seorang aparatur pemerintah negara antara lain: pilot tni yang mengalami kecelakaan membawa pesawat tempur, apakah termaksud? supir mobil kendaraan dinas (milik pemerintah negara) yang mengalami kecelakaan? pegawai keuangan kasir yang mengambil gaji pegawai bank umum dan dirampok? pemohon yang sudah melakukan tugas dan tanggung jawabnya (bukti dan bukti menyatakan kelima koperasi tidak layak untuk diberikan dana bergulir dikarenakan kadar carbon melebihi karena membahayakan manusia sehingga tidak dapat dibuat menjadi briket batu bara dan selanjutnya (bukti atas arahan menteri secara lisan yang dihadiri oleh deputi, asisten deputi, dan pengurus koperasi (kuasa atau yang mewakili) dan pemohon agar ke koperasi tersebut dibantu, dan beberapa waktu setelah arahan tersebut maka atasan pemohon diperintahkan kabupaten lebak untuk mengambil administrasi permohonan dana bergulir dari (lima) koperasi dan terhadap ke dokumen administrasi (bukti yang ternyata dikemudian hari adalah fiktif. pemohon yang menjadi bagian dari suatu sistim bantuan dana bergulir (bukti dan oleh rangkasbitung dinyatakan bebas tetapi oleh mahkamah agung dinyatakan terbukti berdasarkan pertimbangan halaman dari (bukti menimbang, bahwa sesuai dengan alat alat bukti yang sah terdakwa ir. samad singarimbun bersama anggota tim yang melakukan verifikasi pengecekan yang kedua lapangan atas (ima) ksu, terdakwa hanya melaporkan dalam rapat tim kelengkapan administrasi secara formal belaka dan tidak melaporkan fakta yang ada dilapangan bahwa (lima) ksu tersebut tidak ada dan tidak lengkap secara administrasi paragraf menimbang .: dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan sebagaimana dibawakan. paragraf menimbang .mengingat terdakwa tidak terbukti memperoleh uang dan atau harta benda dati tindak pidana korupsi tersebut paragraf dan dalam kutipan dakwaan terhadap tidak ada yang menyatakan pemohon melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa dan pertimbangan hakim kasasi mahkamah agung, karena ke koperasi tersebut adalah pembobol uang negara dengan membuat ktp fiktif, membuat akta pendirian koperasi palsu, menggunakan kedekatan menteri koperasi dan lain lain. dakwaan yang dikutip dalam permohonan uji materiil ini adalah: (bukti kutipan dakwaan terhadap drs. fahri hid, bin safe kepala dinas koperasi kabupaten lebak) pidana penjara tahun berikut denda pada perkara nomor pid. pn.rkb, nama ir. samad singarimbun tidak disebut dalam dakwaan ini (bukti kutipan dakwaan terhadap drs. arifin pardede asisten deputi kementrian koperasi dan ukm) selaku pejabat pembuat perikatan kontrak deputi bidang produksi, kementerian negara koperasi dan ukm sebagai atasan pemohon dan yang memerintahkan pemohon untuk kunjungan lapangan, dinyatakan bebas pada putusan nomor pid pt.btn dan jpu mengajukan kasasi mari, nama ir. samad singarimbun disebut dalam dakwaan ini (bukti kutipan dakwaan terhadap drs. lili goals alias afifullah alias lili bin goyang jayawijaya pidana penjara tahun berikut denda pada perkara nomor pid. pn. rkb, nama ir. samad singarimbun tidak disebut dalam dakwaan ini frasa secara melawan hukum bahwa, dalam suatu kejahatan tindak pidana korupsi makna frasa secara dalam norma dapat dimaknai merupakan suatu perbuatan yang sengaja dengan maksud atau omzet als oogmerk (kemauan sendiri dengan sadar) atau direncanakan secara sendiri dan atau bersama. bahwa, makna secara melawan hukum akan tidak ada batasnya karena hukum yang dimaksud akan termaksud hukum negatif dan hukum positif dengan demikian secara menjadi strategi terhadap perbuatan memperkaya dan seterusnya. oleh karena itu frasa "secara perlu berikan conditional constitutional agar tidak terjadi kerugian konstitusional kepada pemohon dan aparatur pemerintah negara lainnya, seorang pilot tni yang mengalami kecelakaan dikarenakan tidak menurut perintah radar menara pengawas akan berbeda maknanya dengan pilot tni yang mematuhi perintah radar menara pengawas dan mengalami kecelakaan pemohon yang telah menyatakan ke koperasi tidak layak diberikan dana bergulir dan oleh atasan diperintahkan melakukan survey ke untuk mengambil dokumen administrasi (akta pendirian dan lain lain), dengan demikian ada unsur pemaksaan untuk melakukan, sementara terhadap kebenaran isi dokumen administrasi bukanlah menjadi kewenangan pemohon untuk menyatakan palsu atau asli sepanjang dokumen administrasi tersebut telah melalui proses dari kepala dinas koperasi kabupaten lebak: jika pemohon tidak melakukan perintah atasan maka unsur melawan hukum akan terjadi sementara dengan mematuhi perintah atasan unsur melawan hukumnya bergeser karena tidak melaporkan fakta yang ada lapangan bahwa (lima) ksu tersebut tidak ada dan tidak lengkap secara administrasi. bahwa, frasa secara melawan hukum melakukan perbuatan memberikan makna yang berbeda dengan melakukan perbuatan secara melawan hukum . harus ada melawan hukumnya terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan melakukan perbuatan sedangkan, harus ada perbuatannya terlebih dahulu baru dibuktikan melawan hukumnya. perbedaan makna dari ke frasa tersebut mengakibatkan bertentangan dengan hak konstitusional pemohon yang terkandung dalam norma pada frasa secara melawan hukum melakukan perbuatan karena dapat diartikan sewenang wenang oleh kejaksaan, kpk, kepolisian dan hakim menetapkan melawan hukumnya sebelum menguji perbuatannya artinya orang sudah dinyatakan bersalah pada hal perbuatannya belum diuji: bahwa, unsur melawan hukum ini sangat ditentang oleh sebagian ahli hukum dan sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum sekarang. alasan dari pihak yang menolak perluasan unsur melawan hukum ini adalah jika unsur melawan hukum ini diartikan secara luas, maka pengertian melawan hukum secara materiil (materiel wederrechtteliikeheid) dalam hukum pidana diartikan sama dengan pengertian melawan hukum (onrechtmatige dead) dalam kuh perdata dan ini sangat bertentangan dengan asas legalitas yang dalam bahasa latin, disebut: null delicatus nulla pena lege pravde penal yang dalam hukum pidana indonesia pengertiannya telah diadopsi dan dituangkan dalam kuhp yang berbunyi: suatu perbuatan tidak dapat dihukum dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan yang telah ada . bahwa, berdasarkan batu uji maka frasa secara melawan hukum melakukan perbuatan menjadikan tidak adanya kepastian hukum karena penentuan hukum sepenuhnya oleh kekuasaan kejaksaan, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kpk dan kekuasaan kehakiman terhadap pemohon dalam hal ini pemohon yang tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak memiliki daya melawan kekuasaan tersebut dan oleh karena itu perlu diuji materialnya dengan uud agar kerugian pemohon tidak akan terjadi karena norma hukum yang bertentangan dengan konstitusional uud menyatakan negara indonesia adalah negara hukum dan pada kenyataanya frasa tersebut tidak membuktikan juga adanya hukum disebabkan tidak terjadi suatu keseimbangan sebagaimana hak konstitusional uud dan dengan sendirinya akan terjadi diskriminatif hak konstitusional uud bahwa, pada akhirnya tidak ada lagi warga negara indonesia takut untuk menjadi aparatur pemerintah negara dan atau tidak ada lagi yang mau bekerja atau melakukan tugas kewajiban yang perbuatannya akan dinyatakan melawan hukum dikemudian hari karena tidak adanya ketentuan hukum negatif dan hukum positif yang diuraikan oleh norma hukum ppk dan atau secara menyeluruh pada ppk sementara hak konstitusional sehingga warga negara berhak mendapat imbalan dan perlakukan yang adil: berdasarkan alasan alasan yang terebut atas maka norma hukum yang diterhadap batu uji uud dan cukup untuk diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim konstitusi.dan kesimpulan tersebut atas maka kami mohon kepada majelis hakim konstitusi memutuskan sebagai berikut: mengabulkan permohonan uji materiil seluruhnya,bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang dimaknaimempunyai hukum mengikat sepanjang dimaknai tidaksetiap aparatur negara pemerintah yang divonis dengmerupakan surat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana huruf dan juncto nomor tahun tentang kitab undang undang hukum pidana, demikianlah permohonan uji materiil ini diajukan,agung nomor pid. sus tanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan negeri rangkasbitung nomor pid. pn. rkb., tanggal oktober bukti fotokopi keputusanukti fotokopi, tanggal agustus bukti fotokopi surat perintah deputi menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah bidang produksi nomor sp dep. viii tentang perubahan surat deputi menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah bidang produksi nomor sp dep. viii tanggal agustus tentang pelaksanaan penilaian administrasi usulan koperasi calon penerima bantuan perkuatan yang telah diseleksi oleh dinas instansi yang membidangi pembinaan koperasi dan ukm tahun anggaran bukti fotokopi memorandum asisten deputi urusan industri, kerajinan dan pertambangan nomor mem dep. vii perihal hasil peninjauan lapangan koperasi calon penerima bantuan mesin pencetak briket batubara, tanggal juli bukti fotokopi laporan tim penilaian kelengkapan administrasi koperasi nomor lap dep. x1 perihal hasil rapat pleno tim, tanggal november bukti fotokopi putusan pengadilan negeri rangkasbitung nomor pid. pn.rkb, bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi banten nomor pid pt.btn, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri rangkasbitung nomor pid. pn. rkb.: bukti fotokopi ktp atas nama ir. samad singarimbupenjelasan ppk terhadap dan sertaputusan nomor puu iiierdasarkan kartu tanda penduduk ktp) nomor (vide bukti p 13j yang juga merupakan pensiunan pegawai negeri sipil pns) kementerian koperasi dan usaha kecil menengah: bahwa pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diatur dalam dan serta uud menurut pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya beserta penjelasan ppk dikarenakan adanya ketidakpastian hukum mengenai penafsiran guo beserta penjelasannya yang dapat mengakibatkan jaksa, polisi, kpk, dan hakim dalam lingkup peradilan pidana khusus salah menerapkan hukum: bahwa pemohon telah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait surat keputusan deputierdasarkan putusan kasasi mahkamah agung nomor pid. sus tanggal mei i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalamdan penjelasan ppkppkyang dimaksud dengan secara melawan hukummahkamah telah memeriksa dengan saksama bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti selengkapnya terrmohonan pengujian konstitusionalitas dan penjelasan ppk, mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal juli mempertimbangkan, antara lain, bahwa: menimbang bahwa ppk mengandung unsur unsur sebagai berikut: (a) unsur perbuatan melawan hukum: (b) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi: (c) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . . menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata dapat sebelum frasa 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'''.'barang siapa' oleh mahkamah dalam putusan nomor puu iv tanggal juli sehingga permohonan tersebut adalah bis idem, i3. menimbang bahwa terhadap petit pemohon angka yaitu agar mahkamah menyatakan setiap aparatur negara pemerintah yang divonisrat putusan pemidanaan yang batal demi hukum sebagaimana huruf dan juncto undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana, menurut mahkamah, hal tersebut tidak berkait dengan pengujian norma terhadap uud i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, menurut mahkamah, permohonan pemohon bis idem dan bukan persoalhartonomuhammad alimpemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh pemohon atau kuasanyaahmad fadli semadi muhammad alim ttd. ttd. anwar usman arief hid ttd. materialis akbar panitera pengganti, ttd. rizki amalsebagai seorang warga negara indonesia setelah lulus dari institut teknologi banding langsung bekerja sebagi abdi negara yaitu pegawai negeri sipil kementerian koperasi dan usaha kecil menengah dengan jabatan terakhir sebagai kepala bagian dan pada akhir kariernya sebelum pensiun harus menjalani vonis dari mahkamah agung terhadap putusan bebas yang telah diterimanya pada saat pengadilan negeri rangkasbitung (bukti dalam dakwaan jpu primaire kebahwa, pemohon tidak memiliki keterkaitan dengan pemohon sebelumnya yang telah mengajukan uji materiilbaik yang putusan dikabulkan atau dikabulkan sebagian, atau ditolak atau tidak diterima atau berdasarkan penetapan sehingga demikian legal standing pemohon tidak akan menyebabkan upaya uji materiil ini menjadi bis idem, sehubungan batu ujiihak konstitusi sama dengan permohonan sebelumnya good non: bahwa, pemohon sebagai pegawai negeri sipil (sekarang pensiun karena usia) telah disebutkan menurut nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan pegawai negeri meliputi: pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam undang undang kepegawaian nomor tahun pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kuhp. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara. keempat.berdasarkan penjelasan tersebut atas maka legal standing pemohon memenuhi sebagai pemohon . hak konstitusional pemohon yang dirugikan pemohon adalah warga negara indonesia asli yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh uud terbatas pada permohonan uji materiil ini sebagai berikuterdasarkan hak hak konstitusional dari seluruh dan yang terkandung dalam uud maka pemohon memilih hak konstitusional yang dapat membuktikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonan uji materiil norma ppk. norma hukum yang diuji materiil bahwa, pemohon adalah warga negara indonesia yang paling dirugikan hak konstitusional olehorupsi (selanjutnya disebut ppk) sebagaimana materialnya, untuk dapat menemukan fundamental nomor tahun sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang undangan (historische wet interpretative) pembentukan pemberantasan tindak pidana korupsi sejak diberlakukannya prp nomor tahun sampai dengan perubahan terakhir dengan nomor tahun pemberantasan korupsi (sejak perpu nomor tahun yang dicabut dengan nomor tahun dan dicabut dengan nomor tahun terakhir diubah dengan nomor tahun memiliki sasaran utama (adresaat) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam nomor tahun tentang penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa juncto nomor tahun tentang kpk. pada mulanya undang undang pemberantasan korupsi seluruh negara memiliki sasaran yang sama yaitu hanya ditujukan terhadap pejabat pemerintah. sasaran tsb sangat masuk akal karena korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki wewenang atau sedang menjalankan jabatan pemerintah. pergantian perpu nomor tahun dengan nomor tahun antara lain, disebabkan masih ada cara cara melakukan korupsi yang tidak dapat dijangkau oleh nomor tahun sebagaimana disampaikan dalam keterangan pemerintah dihadapan dpr gr pada tanggal agustus oleh menteri kehakiman, gemar senoadjai, sebagai berikut: ternyata sekarang, walaupun diberikan sifat khusus pada undang undang nomor prp. tahun peraturan ini kurang memadai perkembangan masyarakat yang menemukan cara cara lain dalam melakukan perbuatan korupsi, yang tidak tercakup oleh undang undang tersebut. kadang kadang terdapatlah hal hal yang sangat jelas tercela dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara yang menurut nomor prp. tahun tidak diliput olehnya . (kutipan dari prof. dr. romli atmasasmita melalui uu nomor tahun yang telah diubah dengan uu nomor tahun bahwa, bila dibandingkan dengan ppk akan memberikan makna yang sangat berbeda khususnya frasa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dibandingkan frasa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi makna memperkaya menurut ppk, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan dan undang undang nomor tahun, . rumusan korupsi pada nomor tahun pertama kali termuat dalam huruf nomor tahun dan undang undang nomor tahun adalah alat bukti petunjuk dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa sebagai pelaku korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum dibawakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. sehingga, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. ketentuan undang undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun . namun menurut ketentuan hukum, hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara saja yang dapat dikenakan uang ganti rugi dari perampasan harta benda tersebut (oleh pengadilan). adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah: memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung. memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. makna menguntungkan adanya sarana atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik (sumber daya yang digunakan untuk kepentingan umum) akan memiliki potensi besar untuk melakukan korupsi. bahwa, dikarenakan tidak ada border antara memperkaya dan menguntungkan terhadap dan ppk tersebut akan mengakibatkan hakim bisa salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (vide huruf nomor tahun tentang mahkamah agung) sebagaimana hal ini akan dipergunakan oleh hakim kasasi mahkamah agung dalam membatalkan suatu putusan bebas dari pengadilan negeri terhadap dakwaan primaire ke ppk dan dakwaan primaire ke ppk terhadap seorang aparatur negara pemerintah: bahwa, terhadap memperkaya dan menguntungkan memberikan peluang kepada kekuasaan kejaksaan kepolisian dan kekuasaan kehakiman menjadikan suatu norma hukum menjadi kabur akibat kekuasaannya yang melekat kepada institusi maupun kepada acaranya sehingga pemohon yang telah diberikan hak konstitusional akan mengalami kerugian konstitusional yang akan berdampak pula kepada materil dan material pemohon sehingga isi materiil dari norma perlu berikan persyaratan conditional constitution dan atau dibatalkan demi keberlangsungan hak konstitusional pemohon beserta aparatur negara pemerintah lainnya, bahwa, pada bagian penjelasan atas undang undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur memperkaya dan atau unsur menguntungkan sehingga dapat berdampak mutltitafsir saat interpretasinya. pada bagian penjelasannya hanya menyatakan bahwakorupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati: bahwa, seutuhnya norma ppkunsur elemen yang terkandung dalam ini dan harus dibuktikan berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah: adanya pelaku dalam hal ini setiap orang. adanya hukum yang dilawan secara melawan hukum adanya perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. akibat perbuatan tersebut adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

k8) nj adapun undang undang dimaksud adalahkhusus yang mengatur: mahkamah agung memeriksa dan memutus sekurang kurangnya (tiga) orang hakim. samping itu juga mengadakan pengujian atas: undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana, khusus kurap. undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, khusus yang mengaturagung juncto undang undang nomor tahun khusus yang menguraikan: permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya (satu) kali maupun undang undang lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali adalah mengatur tentang putusan terakhir dalam suatu perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur: kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan kenamun demikian dalam meneliti dan mempelajari putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali kiranya akan ada putusan yang tepat dalam penegakan hukum dan keadilan tetapi tidak sedikit putusan dalam peninjauan kembali tersebut tidak menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana pemohon uraikan dalam permohonan tanggal april bahwa putusan dalam peninjauan kembali dapat berupa putusan yang telah tepat dalam penegakan hukum akan tetapi juga dapat berupa putusan yang bertentangan dengan hukum undang undang dan keadilan sebagaimana contoh perkara pidana atas nama made sama sebagaimana diuraikan mulai halaman dan seterusnya dan dalam perkara perdata mulai halaman dari permohonan menghindari jangan terjadi penyelesaian perkara berlarut larut, seperti sekarang ada perkara peninjauan kembali sampai tahunan belum putus. berdasarkan uraian alasan pemohon tersebut atas memohon kehadapan mahkamah konstitusi untuk berkenanhukum dengan diumumkannya undang undang nomor tahun secara sumur tidak sempurna dapat bertentangan dengan undang undang dasar karenanya perlu disempurnakan. menyatakan hukum perumusan undang undang nomor tahun perlu disempurnakan dalam hubungannya dengan susunan majelis yang akan menyilangkan perkara sebab perumusan undang undang nomor tahun terlalu sumur sehingga bisa bertentangan dengan undang undang dasar atas putusannya yang diterapkan oleh majelis hakim yang menyilangkan secara negatif dalam perkara peninjauan kembali, namun sangat sulit untuk membuktikan. menyatakan hukum sebelum perkara peninjauan kembali disidangkan terlebih dahulu supaya dieksaminasi oleh majelis dari unsur unsur yang sama dengan yang menyilangkan perkara tersebut tetapi orang orangnya yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif atas perkara peninjauan kembali yang akan disidangkan. menyatakan hukum, atas perkara peninjauan kembali yang telah putus dapat diajukan peninjauan kembali hanya lagi sekali untuk lebih mencerminkan keseimbangan dan peradilan, sehingga tidak berlarut larut penyelesaian suatu perkara. untuk menghindari penyelesaian perkara peninjauan kembali berlarut larut dalam (enam) bulan setelah diterima majelis yang akan menyilangkan supaya sudah disidangkan sebagaimana halnya dalam perkara banding. atausurat kepada bapak ketua mahkamah agung, dengan alamat jalan medan merdeka utara nomor perihal laporan atas putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali nomor pk pid tertanggal maret bukti fotokopi surat kepada ketua pengadilan negeri denpasar, nomor tu pk pid perihal permohonan peninjauan kembali dari made sama, tanggal juli bukti fotokopi surat kepada ketua pengadilan negeri denpasar, nomor tu 728k pid perihal permohonan kasasi dari made sama, tanggal september bukti fotokopi putusan nomor pid pn. dps, tanggal januari bukti fotokopi surat kepada ketua mahkamah agung jakarta melalui ketua pengadilan negeri denpasar, tertanggal desember bukti fotokopi putusan pengadilan negeri denpasar nomor pdt. pn. dps, tanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi denpasar nomor pdt pt. dps, tanggal november bukti fotokopi putusan mahkamah agung jakarta nomor pdt pt. dps, tanggal juli bukti fotokopi putusan nomor pid pn. dps, i3.3j4j menimbang bahwa dalam permohonannya, pemohon menguji konstitusionalitas undang undang cast dan terhadap uud oleh karena itu mahkamah berwenang mengadili permohonan guo, i3.5j menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan pemohon sebagai berikut: i3.6j menimbang bahwa permohonan pemoho, menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon terdapat hal yaitu: pemohon tidak mencantumkan uud yang dijadikan batu uji, hubungan antara polita dan petit permohonan tidak jelas, pemohon memohon untuk disempurnakan dengan mengkaitkan kasus konkret: i3.8j menimbang bahwa dengan mendasarkan uud dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusii3.9j menimbang bahwa oleh karena itu, mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak jelas (obscura libel) dan pokok permohonan tidak relevan untu(obscura libel)maria farida indrawi, ahmad fadli semadi, dan hartonokil mochtar ttd. ttd. muhammad alim ahmad fadli semadi ttd. hartono panitera pengganti, ttd. eddy purwanto terdahulu tersebut dan seterusnya yang menurut pemohon putusan atas perkara tersebut dari tingkat pengadilan negeri sampai tingkat peninjauan kembali dari mahkamah agung adalah bertentangan dengan undang undang yang mengatur atas perkara tersebut sehingga dengan sendirinya bertentangan dengan angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sehingga hal tersebut merugikan hak dan atau kewenangan konstitusi pemohon, sebagai kuasa khusus dari made sama dan rencana kuasa khusus dari gst. putu kota surat kuasa khusus sudah ditandatangani) dengan sendirinya juga merugikan pihak lainnya. dengan dinyatakannya putusan pengadilan terdahulu oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali bertentangan dengan undang undang yang mengaturnya jelas secara langsung tidak langsung merugikan pemohon dan klien pemohon. bahwa atas putusan mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali tersebut atas sesuai dengan kurap undang undang nomor tahun dan lainnya dari undang undang yang mengatur tentang peninjauan kembali tersebut terutama atas putusan peninjauan kembali karena pengaruh pihak ketiga sebagaimana diuraikan atas bagaimana cara mengatasi supaya perkara dalam peninjauan kembali tersebut bisa diungkapkan kembali, sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan bahwa dalam hubungannya dengan undang undang nomor tahun tersebut atas sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman dalam angka mengaturlam angka nya mengatur: mahkamah agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam uud dengan demikian angka dan angka dari undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman adalah sebagai pelaksanaan dari uud yang menguraikan: kekuasaan kehakiman diadakan oleh sebuah mahkamah agung dan lain lain badan kehakiman menurut undang undang. untuk hal tersebut dalam pelaksanaan uud sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menguraikdan seterusnya dan penjelasan umum atas undang undang nomor tahun tentangkelengkapan hukum acara menurut undang undang ini. dengan sendirinya menurut pemohon untuk mengubah rumusan hukum acara tersebut untuk melengkapi hukum acara tersebut. bahwa untuk menguji undang undang terhadap uud dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk tanggal juni dalam nya antara lain menguraikan: perorangan warga negara indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. dan seterusnya.ioooooooooco w om selanjutnya dalam nya mengatur: permohonan pengujian undang undang meliputi pengujian formil dan atau pengujian materiilalam hal ini pemohon adalah perorangan mengajukan pengujian undang undang terhadap uud sebagaimana diuraikan atas. bahwa sehubungan dengan pengujian undang undang tersebut sesuai dengan peraturan mahkamah konstitusi nomor pmk sebagaimana diuraikan atas pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung khusus yang menguraikan mahkamah agung memeriksa dan memutus dengan sekurang kurang (tiga) orang hakim. dalam penjelasan dari tersebut atas hanya menguraikan dalam nya apabila majelis bersidang dengan lebih dari (tiga) orang hakim jumlahnya harus selalu ganjil dan nya menguraikan putusan yang tidak memenuhi ketentuan dan ini batal menurut hukum dan tidak lagi ada penjelasan lainnya. tersebut atas adalah sangat sumur terlebih untuk penyerangan dalam perkara tingkat peninjauan kembali. hal tersebut akan memberi makna kembar yaitu apabila dalam memutus suatu perkara majelis hakimnya semuanya jujur dalam menerapkan undang undang atas perkara yang disidangkan maka akan tercapai tujuan dari undang undang. sangat sedikit kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum dan keadilan, tetapi apabila terjadi sebaliknya apabila majelisnya tidak jujur, kena pengaruh pihak ketiga apalagi ada janji janji, sehingga terjadilah putusan yang bertentangan dengan undang undang yang mengatur perkara tersebut namun sangat sulit dibuktikan seperti menangkap angin terasa ada tetapi tidak bisa ditangkap sebagaimana perkara yang pemohon uraikan dalam permohonan terdahulu tertanggal april mulai halaman (perkara pidana) dan mulai halaman (perkara perdata) tersebut, apalagi dihubungkan dengan berita dalam koran koran sebagaimana diuraikan halaman dari permohonan pemohon tersebut atas sehingga tidak terdapat tercapai apa yang diuraikan angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sehingga bertentangan dengan uud terjadinya peluang pelanggaran penyimpangan tersebut menurut pemohon adalah karena kurang ketatnya diatur dan atau kurang sempurnanya pengaturan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung samping moral para pejabat yang menyilangkan suatu perkara terlebih dalam perkara peninjauan kembali. oleh karena itu majelis hakim peninjauan kembali karena menyilangkan perkara yang bersifat khusus, karena atas perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. majelis hakimnyapun sepatutnya bersifat khusus pula sehingga perumusan undang undang nomor tahun yang akan disempurnakan akan meliputi: majelis hakim yang menyilangkan: bahwa majelis hakim yang menyilangkan perkara terutama dalam tingkat peninjauan kembali yang mempunyai sifat khusus tersebut yaitu atas perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian pula majelis hakimnya yang menyilangkan adalah juga sepatutnya bersifat khusus yaitu anggota anggotanya terdiri seorang anggota hakim mahkamah agung, seorang anggota hakim mahkamah konstitusi dan seorang anggota lagi dari hakim komisi yudisial dan apabila anggota majelisnya lebih dari (tiga) supaya selalu ganjil ditambahkan dari advokat perawi) senior dan seorang lagi dari fakultas hukum senior yang memenuhi syarat formil dan mempunyai dedikasi mantap dalam penegakkan hukum. hal ini penting, apabila majelis hakim terdiri dari orang yang kantor yang telah bergaul akrab tahunan, akan lebih besar kemungkinan bisa saling mempengaruhi dalam suatu penyerangan perkara dalam tingkat peninjauan kembali apalagi ada bujukan dari pihak ketiga dengan janji janji kiranya akan lebih mudah untuk berbuat negatif dalam penyerangan perkara tersebut. apabila dengan anggota majelisnya dari instansi yang berbeda beda antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya akan ada rasa malu akan membicarakan ada campur tangan pihak ketiga yang ingin mencampuri putusannya tersebut dengan janji janjinya tersebut, mereka akan merasa malu diketahui benangnya instansi lain. sistem persidangannya bahwa terutama atas perkara peninjauan kembali dalam persidangannya, sebelum dibagikan kepada majelis yang akan menyilangkan, terlebih dahulu supaya dieksaminasi atau diadakan bedah perkara untuk tes pendahuluan, apakah atas perkara tersebut yang dimohonkan peninjauan kembali persidangannya oleh majelis hakim yang sebelumnya kasasi) apakah putusannya telah sesuai dengan undang undang yang mengaturnya atau apakah menyimpang, menyalahi ketentuan hukum, undang undang yang diterapkan dalam memutus perkara tersebut. perkara yang telah dieksaminasi tersebutlah diteruskan untuk dibagikan kepada majelis yang akan menyilangkan dalam tingkat peninjauan kembali. hal ini penting untuk mencegah supaya sesedikit mungkin penyimpangan pelanggaran dalam membuat putusan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan dalam angka undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan atas sehingga dengan supirnya dan kurang sempurnanya perumusan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, dapat terjadi pembentukan undang undang nomor tahun tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan uud karenanya terjadi tidak menegakkan hukum dan keadilan. demikian pula majelis hakim tingkat kasasi dalam membuat putusannya akan lebih berhati hati sebab ada kemungkinan putusannya akan ditolak dibatalkan oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali. penyempurnaan undang undang nomor tahun formalnya kiranya bisa diputuskan oleh mahkamah konstitusi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menguraikan:enurut pemohon berarti pula mengubah rumusan undang undang nomor tahun tersebut sebagaimana tujuan melengkapi hukum acaranya. bahwa dengan adanya penyempurnaan dalam perumusan undang undang nomor tahun untuk formalnya, dalam hal inipun telah terjadi penyempurnaan materi untuk undang undang nomor tahun tersebut. bahwa dengan adanya putusan dalam tingkat peninjauan kembali sebagaimana pemohon uraikan dalam contoh perkara dalam permohonan tanggal april dimana pemohon selaku perorangan anggota masyarakat (fotokopi ktp pemohon dilampirkan) yang kini sebagai penasehat hukum dari terpidana made sama dan rencananya juga sebagai penasehat hukum dari gst. putu kota (sudah menandatangani surat kuasa) baik sendiri maupun secara bersama merasa sangat keberatan dengan perumusan undang undang nomor tahun yang dapat menimbulkan indikasi negatif, ada penyimpangan dalam penegakkan hukum undang undang, lebih lebih dihubungkan dengan kurap undang undang nomor tahudiuraikan atas yang pada pokoknya menguraikan atas perkara yang telah diputus dalam peninjauan kembali, tidak dapat diadakan peninjauan kembali. atas adanya tersebut atas pemohon sudah tidak dapat berbuat apa apa lagi pintu untuk mengadakan upaya hukum telah tertutup rapat dan terkunci sehingga harus menerima apa adanya walaupun dengan hati sangat berat sebab atas perkara yang dimohonkan permohonan peninjauan kembali tersebut ada petunjuk positif bahwa pihak pemohon adalah pihak yang benar. sebagai contoh sebagaimana diuraikan dalam putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi, tanggal agustus nomor lipid halaman bawah angka dimulai dari kalimat: bahwa dalam membuktikan unsur unsur dalam kurap judex facts tidak merinci satu persatu, tetapi dilakukan secara berkaitan dan yang pertama tama harus dibuktikan adalah unsur membujuk seseorang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang menghapuskan piutang. bahwa pengertian membujuk harus pula ditafsirkan secara limitation sesuai kurap tersebutidak terbukti membujuk saksi korban sehingga korban harus dibebaskan dari dakwaan kuhp. bahwa judex facts dalam membuktikan kuhp telah mengambil fakta hukum dari kuhp. bahwa dalam hubungannya dengan menguraikan unsur unsur dari kuhp dan kuhp unsur barang siapa tidak diuraikan dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat kasasi. bahwa kesalahan yang paling fatal dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat kasasi bahwa setelah menyatakan tidak terbukti atas dakwaan kesatu utama (dakwaan kesatu primaire) kuhp seharusnya majelis hakim tingkat kasasi membuktikan dakwaan kesatu atau (subsidi) melanggar kuhp dan kenyataannya majelis hakim tingkat kasasi tidak pernah membuktikan dakwaan kesatu atau (subsidi) melanggar kuhp tersebut. samping itu sebagaimana diuraikan atas unsur barang siapa baik untuk dakwaan kesatu utama (primaire) kuhp dan dakwaan kedua utama (primaire) kuhp tidak diuraikan dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat kasasi dalam menguraikan unsur unsur kuhp dan kuhp. sehingga dengan demikian putusan majelis hakim tingkat kasasi dihubungkan dengan huruf dan huruf kurap yaitu untuk huruf kurap yang menguraikan: surat putusan pemidanaan menurut peraturan perundang undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan d. dalam hal intidak lengkap diuraikan sebab untuk dakwaan kesatu atau (subsidi) kuhp tidak pernah dibuktikan oleh majelis hakim tingkat kasasi, demikian pula dalam hubungannya dengan huruf dalam menguraikan pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. dalam hal ini dalam menguraikan unsur unsur dari kuhp dan kuhp tidak diuraikan unsur barang siapa dalam pertimbangan putusan majelis hakim tingkat kasasi sehingga pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam perumusan tindak pidana tidak terpenuhi bahkan unsur barang siapa atas tersebut dalam pertimbangan putusan majelis hakim pengadilan negeri dalam pertimbangan putusannya juga tidak diuraikan sehingga sesuai dengan ketentuan huruf dan huruf kurap, tidak dipenuhinya ketentuan huruf dan huruf ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. bahwa atas putusan seperti tersebut atas oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali diperkuat, dengan amar putusan: menolak permohonan peninjauan kembali terpidana made sama tersebut dan menetapkan bahwa putusan mahkamah agung, nomor pid tanggal agustus yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. perlu juga pemohon jelaskan bahwa cacat hukum dalam surat dakwaan, putusan pengadilan negeri, putusan pengadilan tinggi, putusan mahkamah agung tingkat kasasi dan putusan mahkamah agung dan tingkat peninjauan kembali sebagaimana pemohon telah uraikan dalam lampiran permohonan tertanggal april yang diuraikan dalam fotokopi terlampir dengan laporannya yang berfungsi sebagai alat bukti dalam lampiran fotokopi bertanda. bahwa putusan tersebut atas pemohon kutip untuk menunjukkan bahwa terdapat putusan yang diperkuat oleh mahkamah agung dalam tingkat peninjauan kembali dan dengan putusan tersebut walaupun ada indikasi banyak cacat hukumnya tetapi tidak ada upaya hukum yang bisa ditempuh karena dihadang oleh kurap maupun lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali yang menguraikan bahwa peninjauan kembali hanya dapat dilakukan hanya sekali saja. bahwa dengan adanya aturan yang mengatur bahwa putusan peninjauan kembali hanya dapat diajukan sekali sebagaimana diuraikan dalam kurap dan lainnya yang mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga pemohon tidak ada lagi upaya hukum lebih lanjut, sehingga pemohon merasa dirugikan, dalam mencari keadilan sepertinya dibatasi sehingga hal tersebut rasanya seperti bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam uud angka undang undang nomor tahun akan tetapi apabila permohonan peninjauan kembali sebagai upaya hukum yang bersifat khusus tidak dibatasi juga akan menimbulkan rasa tidak ada kepastian hukum sebab terus ada upaya hukum atas putusan tersebut sehingga akhirnya atas perkara tersebut tidak putus putus karena terus ada upaya hukumnya. dengan demikian menurut pemohon upaya hukum untuk peninjauan kembali untuk keseimbangan antara kedua hal tersebut atas kiranya dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya saja. namun pemohon juga berpendapat bila majelis hakim peninjauan kembali sebagaimana pemohon memohonkan sudah disempurnakan, pemohon yakin kiranya sesedikit mungkin terjadi perkara peninjauan kembali. bahwa untuk perkara peninjauan kembali dalam (enam) bulan setelah perkara tersebut diterimanya pemohon juga memohon supaya disidangkan untukbdul zen, hum pekerjaan swasta alamat perumahan politeknik unsur nomor kelurahan bukit lama, kecamatan ilir barat kota palembang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juni memberi kuasa kepada bahru ilmi yaku, s.h., m.h., cgl., sutiyoso, s.h., m.h., m.m., dan salim gunawan, s.h. yang semuanya adalah advokat pada palembang international law office yang berkedudukan hukum jalan demang lebar daun nomor dan dewan perwakilan rakyat, memeriksa bukti bukti dannomor puu viiiobyek pengujian dengan ini, pemohon mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap huruf berikut penjelasannya dan huruftahun (selanjutnya disebut uud huruf yang"2008norma huruf undang undang nomor tahun berikut penjelasannya dan huruf (selanjutnya disebut: norma obyek pengujian nop): menentukan bahwa seorang caleg dewan perwakilan daerah dpd) yang berstatusharus mengundurkan diri dari kedudukannya. pengunduran diri guo tidak dapat ditarik kembali, serta harus telah diterima dan diproses diteruskan oleh instansi terkait tempat caleg dpd bekerja. oleh karena itu, caleg dpd guo sudah pasti diberhentiktanpa mempertimbangkan apakah caleg dpd guo terpilih atau tidak sebagai anggota dpd. nop guo jelas bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) uud sebab, norma guo hanya ditujukan kepada empat kelompok masyarakat, yaitumengundurkan diri dari kedudukan guo hanya dituntut kepada pns, tentara, polisi, dan pengurus bumn bumi sehingganya merupakan syarat tambahan yang bersifat memberatkan bagi caleg dpd yang berasal empat kelompok masyarakat tersebut. berbeda dengan syarat lain yang diatur dan yang berlaku untuk semua caleg dpd tanpa membedakan latar belakang jabatan kedudukan yang sedang mereka sandang. syarat mengundurkan diri guo tidak diberlakukan untukdpd, gubernur, bupati, walikota, kepala desa, komisioner dari komisi komisi negara, dan seterusnya. padahal, anggaran rumpun jabatan tersebut juga bersumber dari keuangan negara. ketentuan nop justru bertentangan dengan huruf dan huruf yang masih berada dalam yang sama. huruf menormalkan, "", sedangkan huruf menormalkan, "". ratio legis huruf dan huruf jelas dan equal, yaitu: syarat mengundurkan diri dari jabatan yang disandang caleg dpd, setelah caleg dpd guo terpilih menjadi anggota dpd. syarat mengundurkan diri bertujuan agar anggota dpd tidak terlibat konflik kepentingan (conflict interest) dengan kedudukannya sebagai anggota dpd. sedangkan ratio legis nop huruf berikut penjelasannya dan huruf sama sekali tidak jelas, selain sebagai beban tambahan yang bersifat diskriminatif untuk caleg dpd yang berkedudukan sebagai pns, tentara, polisi, dan pengurus bumn bumi. fakta bahwa ratio legis huruf berikut penjelasannya dan huruf sama sekali tidak jelas, sementara norma good non telah mengakibatkan pemohon kehilangan kedudukannyajuga kehilangan kewenangan dan penghasilan sebagai pegawai negeri sipil guo, secara yuridis menurut prof. dr. asep waran yusuf, menyebabkan pemberhentian pemohon guo tidak sah. menurut pendapat prof. dr. asep waran yusuf yang menjadi bagian pertimbangan putusan mahkamah nomor puu vii., agar kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak terjadi sesuai bunyi mk. fakta demikian telah sangat jelas membuktikan bahwa huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) uud bukti putusan mahkamah nomor puu vii iv. huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan dalam pemerintahan (to have access, general terms equality, public service) uud juncto uud bahwa, adany, syarat tambahan yang dituntut nop guo. padahal, belum tentu mereka terpilih menjadi anggota dpd. lebih lanjut, secara substansial syarat mengundurkan diri yang diminta huruf berikut penjelasannya dan huruf undang undang guo bukan hanyalebih dari itu merupakan syarat yangsyarat harus mengundurkan diri guo secara manusiawi tentunya membuat pns, tentara, polisi, dan pengurus bumn bumi takut enggan mencalonkan diri sebagai caleg dpd. sebab harus mencerna peribahasa mengharap hujan dari langit, air tempayan dibuang". padahal, dari aspek potensi sumber daya manusia, pns, tentara, polisi,adanya syarat yang bersifat pembatasan dan penghukuman yang ditentukan huruf berikut penjelasannya dan huruf undang undang guo sejatinya telah ditolak mahkamah dalam pertimbangan putusan nomor puu i yang berbunyi:b:otale part the conduct public affairs, directly through freely chosen representatives, .. bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu adanya fakta bahwsangat terang membuktikan bahwa huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan uud juncto uud yang menormalkan setiap warga negara bersamaan kedudukan dalam pemerintahan (to have access, general terms equality, public service) iso constitution, huruf berikut penjelasannya dan huruf undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud jo. uud sehingganya tidak mengikat umum. iv. huruf berikut penjelasannya dan huruf berikut penjelasannyabahwa, huruf berikut penjelasannya dan huruf. norma huruf berikut penjelasannya dan huruf yang hanya membebankan syarat mengundurkan diri berikut kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilanjelas bertentangan dengan uud yang membe. memperkuat norma dan uud melindungi warga negara indonesia agardalam doktrin hukum yang bersifat universal, uud memuat dua norma dasar (fundamental norm), yaitu norma kepastian hukum (legal certainty rechtzekerheids), dan norma perlakuan yang sama depan hukum (equal treatment non discrimination treatment). norma huruf dan huruf tidak memberi kepastian hukum (onrechtzekerheids norm). bila dicermati dengan seksama, huruf dan huruf memuat norma artikel yang berbunyi, "., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,.". artikel "., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,." bersifat tidak pasti (indefinite article). akibatnya, tidak dapat ditentukan secara pasti bentuk dan jenis badan lembaga yang dimaksud huruf huruf undang undang guo. salah satu interpretasinya adalah temasuk lembaga dpr, dpd, gubernur, bupati, walikota, dan semua jabatan publik lainnya. hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan norma guo bertentangan dengan uud yang menuntut agar setiap norma memberi kepastian hukum (rechtzekerheids). semakin menjadi tidak memiliki kepastian hukum, bila dikaitkan dengan artikel ".anggarannya bersumber dari keuangan negara,." sebab, sampai saat ini beberapa undang undang mengatur definisi dan pengertian keuangan negara secara berbeda. perbedaan definisi dan pengertian keuangan negara tersebut dapat ditemukan antara undang undang nomor tahun tentang keuangan negara dengan perundang undangan lainnya. bukti pendapat jerman rajaguguk makalah). dengan demikian, ada artikel "., serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,." dalam huruf dan huruf menyebabkan norma guo bersifat ambigu (ambiguous norm) bahkan bersifat multitafsir, sehingganya tidak memberi kepastian hukum (legal certainty). fakta demikian sangat jelas membuktikan bahwa huruf dan huruf sehingga merupakan norma yang bersifat onrechtzekerheids, yang tidak memberi kepastian hukum, sehingganya bertentangan dengan uud yang menurut setiap norma undang undang memberi kepastian hukum (rechtzekerheids). iso constitution, seyogyanyalah mahkamah menyatakan huruf dan huruf bertentangan dengan konstitusi sehingganya tidak mengikat umum. norma huruf berikut penjelasannya dan huruf bersifat diskriminatif bertentangan dengan uud yang memuat norma equal treatment non discrimination treatment bahwa, syarat mengundurkan diri berikut kehilangan kedudukan, kewenangan, dan penghasilan hanya dibebankan huruf berikut penjelasannya dan hurufyang sama tidak dibebankan huruf berikut penjelasannya dan huruf kepada, dst. meskipun semua rumpun jabatan tersebut juga menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara, seperti pns, tentara, polri, dan pengurus bumn bumi. tabel syarat undang undang mencalonkan diri untuk jabatan publik syarat mengatur publik keterangan harus mengundurkan diri huruf berikut anggota dpd bersifat dari kedudukan bagi pns, penjelasannya dan diskriminatif tentara, polri, dan pengurus huruf pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah tidak harus mengundurkan huruf berikut anggota dpd bersifat diri dari kedudukan bagi penjelasannya dan diskriminatif caleg dpd yang memangku huruf jabatan publik lain tidak harus mengundurkan butir dan komisioner tidak diri dari kedudukan semula, butir undang pimpinan bersifat tapi harus melepaskan undang nomor komisi diskriminatif jabatan struktural dan atau tahun tentang memberantas jabatan lainnya selama komisi pemberantasan menjadi anggota komisi korupsi korupsi pemberantasan korupsi dan tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota komisi pemberantasan korupsi. tidak harus mengundurkan undang | komisioner tidak diri dari kedudukan semula. undang nomor komisi bersifat tahun tentang yudisial diskriminatif komisi yudisial hanya mengundurkan diri juncto kepala tidak dari jabatan semula juncto daerah bersifat undang dan wakil diskriminatif undang nomor kepala tahun tentang daerah pemerintahan daerah hanya mengundurkan diri undang presiden dan tidak dari jabatan semula undang nomor wakil bersifat tahun tentang presiden diskriminatif pemilu presiden dan wakil presiden tidak harus mengundurkan hakim tidak diri dari jabatan dan undang undang nomor konstitusi bersifat statusnya semula tahun tentang diskriminatif mahkamah konstitusi perumusan norma huruf berikut penjelasannya yang sedemikian rupa, menurut dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm. tidak benar menurut substansi norma persamaan kedudukan hadapan hukum uud menurut dr. abdul hakim garuda nusantara, s.h., llm. yang menjadi bagian pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu viianggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,berikut penjelasannya dan huruf terhadap uud menursebagaimana diubah denganpengujian materi huruf berikut penjelasannya dan hurufhuruf berikut penjelasannya dan huruf tidak dibatasi hanya menyangkut kontradiksinya dengan batang tubuhhuruf berikut penjelasannya dan hurufmahkamah melalui pertimbangan putusan nomor puu vii telah menguraikan pendiriannya perseorangan,. norma yang sama juga dianut instrumen instrumen hak asasi manusia internasional yaitu universal declaration human rights udh), yang menormal") memperkuat penjelasan atas, mahkamah melalui putusan nomor puu vi terhadap konstitusionalitas syarat mengundurkan diri secara tetap yang diatur huruf telah mempertimbangkan pula bahwa syarat mengundurkan diri secara tetap merupakan syarat yang inkonstitusional seraya melanggar hak konstitusional pejabat, sebagaimana bunyi pertimbangan mahkamah berikut:."2004jdapat dikatakan bertentangan dengan uud bukti putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi fakta demikian jelas membuktikan bahwa huruf telah memuat norma diskriminasi negatif, yaitu membuat perlakuan berbeda untuk kondisi yang sama, yang bertujuan merugikan kelompok masyarakat yang diperlakukan berbeda. norma yang bersifat diskriminasi negatif bertentangan dengan uud yang menggariskan bahwa setiap norma undang undang memberi perlakuan yang sama (equal treatment non discrimination treatment). oleh karena itu, sudah selayaknya mahkamah menyatakan huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan konstitusi, selanjutnya menyatakan huruf tidak mengikat umum. iv. huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan uud sebagaimana telah diuraikan dalam butir atas, bahwa huruf berikut penjelasannya dan huruf telah menyebabkan munculnya perlakukan diskriminatif bagi caleg dpp yang berasal dari rumpun jabatanebab ketentuan yang sama tidak diberlakukan untuk caleg dpd yang berasal dari rumpun jabatan publik lain, seperti menteri, gubernur, walikota, bupati, anggota dpd incumbent, anggota dpr incumbent. fakta ini membuktikan bahwa huruf berikut penjelasannya dan huruf merupakan norma yang bersifat diskriminatif yang bertentangan (contra legum) dengan norma uud yang menjamin hak warga negara bebas dari perlakuan diskriminatif dan melindungi warga negara dari terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. oleh karena itu seyogyanyalah mahkamah menyatakan huruf berikut penjelasannya dan huruf tidak mengikat umum. iv. pertentangan horizontaln bahwa bila diteliti secara seksama, selain bertentangan (kontradiktif) dengan norma uud uud dan serta uud norma objek pengujian huruf berikut penjelasannya dan huruf secara horizontal juga bertentangan dengan normaetapkan bahwamenurut hurufanggota dpd merupakan pejabat negara yang bagi pegawai negeri sipil yang memangku ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah tidak harus kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil huruf junctoketentuan guo dipertegas lagi dengan ketentuan dan yang berbunyi'"bahwa dalam ranah akademik,galahkan (overpowered) ketentuan undang undang yang bersifat umum (lex generale) itis huruf berikut penjelasannya dan huruf seharusnya pembentukan undang undang (wet ever) cast dpr, ketika merumuskan norma huruf berikut penjelasannya dan huruf melakukan harmonisasi yang mengakomodircalonkan diri bagi caleg dpd atau yang diangkat menjadi pejabat negara. iso jure, seyogyanyalah, secara konstitusional norma huruf berikut penjelasannya dan huruf haruslah dimaknai bahwa pegawai negeriiv. dalam pemulihan kedudukan pemohon bahwa, berlakunya huruf berikut penjelasannya dan huruf secara faktual telah menimbulkan kerugian konstitusional pemohon sejak akhir juli sejak juli pemohon tidak lagi berkedudukaidak lagi memiliki kewenangan sebagai dosen, serta tidak lagi menerima gaji. penderitaan pemohon seharusnya tidak perlu terjadi jika mendikan menaati dan melaksanakan ketentuan dormalkan:" iso jure, seyogyanyalahipulihkan secara tune. hal ini sesuai dengan substansi dan jiwa pertimbanganyang menegaskan bahwa mahkamah berpendiri, putusan mahkamah konstitusi dalam perkara ini baru lengkap bilapa memuat pemulihan guo, putusan mahkamah tetap membiarkan hak konstitusional pemohon dirugikan. sebab hak konstitusional pemohon baru utuh jika putusan mahkamah. secara teoritis akademis, konsep bahwa mahkamah konstitusi merupakan the guardian constitution yang bertugas menegakkan keadilan substantif dalam kerangka restoration justice memang mengharuskan mahkamah konstitusi memuat putusan yang memulihkan kedudukan, kewenangan dan serta gaji pemohon. untuk itu, kiranya majelis hakim mahkamah yang mulia berkenan memulihkerhitung sejak juli sampai putusan mahkamah dibacadalam pokok permohonan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.ikat umum dengan segala akibat hukumnya sejak putusan mahkamah dibacakan. mengumumkan putusan perkara ini dalam berita negara. dalam konstitusional bersyarat conditional constitution)maknai: pegawai negeri sipil". dalam pemulihan kedudukan pemohon menyatakan tidak mengikat secara hukum pemberhentiberdasarkan norma hurufmulihkan mengembalikan keduduengan segala hak dan akibat hukumnya. dalam hal majeliskartu tanda penduduk atas nama pemohon, bukti fotokopi lampiran keputusan komisi pemilihan umum kpu) bulan september bukti fotokopi hasil perolehan suara peserta pemilu tahun dpd provinsi sumatera selatan tanggal april bukti fotokopi print out face book kampanye pemohon: bukti fotokopi community caleg dpd dapil provinsi sumatera selatan: bukti fotokopi kartu pegawai pemohon nomor kep karpet bukti fotokop: bukti fotokopi surat keputusan mendikbud nomor sk ed kop. il tanggal meisk ed kop. i1fotokop, bukti fotokopi surat pengunduran diri tanggal juli bukti fotokopi lembar disposisi kopertis wilayah ii: bukti fotokopi surat keterangan penerimaan surat pengunduran diri pemohon tanggal juli bukti fotokopi surat pengantar kopertis wilayah nomor kp tanggal juli bukti fotokopfotokopi putusan mahkamah nomor puu vii bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu bukti fotokopi pendapat jerman rajaguguk makalah)juga mengajukan seorang ahli, dr. zen zanzibar z., s.h., m.h., yang telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada persidangan hari rabu, tanggal maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: dewan perwakilan daerah dpd) adalah lembaga negara yang ditentukan diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud khususnya dan serta lainnya yang berkaitan dengan pengisian jabatan. oleh karena itu keanggotaan dalam dpd adalah jabatan dalam pemerintahan negara republik indonesia yang dikualifikasikan sebagai jabatan negara, sehingga anggota dpd adalah pejabat negara. dalam lingkup pengaturan oleh uud terdapat jabatan jabatan negara lainnya: presiden, wakil presiden, ketua wakil ketua dan anggota mpr dpr dpd, hakim agung, hakim konstitusi, anggota bpk, anggota komisi yudisial, menteri negara, gubernur, bupati walikota. pengaturundang undang pemilu terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan calon anggota dpd yang berstatus pns mengundurkan diri ketika yang bersangkutan mencalonkan diri huruf dan pengunduran diri dimaksud bersifat permanen penjelasan huruf danpenjelasanpengujian terhadap huruf berikut penjelasannya dan hurufmperhatikan secara cermat ketentuan dalam atas jelaslah yang menjadi dasar pemikiran pembentuk undang undang pemilu hanya semata mata kekhawatiran kemungkinan pejabat negara yang berstatus pns, anggota tni, polri dan pengurus bumn bumi menerima gaji atau tunjangan yang bersumber dari keuangan negara.atau tunjangan sebagai pns, anggota tni, polri maupun pengurus bumn bumi. dengan kata lain tidak perlu begitu mencabut hak yang bersangkutan untuk kembali menyandang statusnya sebagai pns, anggota tni, polri atau pengurus bumn bumi. memperhatikan ketentuan dalam undang undang pemilihan presiden dan wakil presiden undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden) khususnya tidak terdapat ketentuan tentang keharusan bagi pasangan calon untuk mengundurkan diri dari pns pegawai negeri sipil). demikian juga dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tidak terdapat ketentuan mengharuskan hakim konstitusi mengundurkan diri dari pns, kecuali boleh merangkap sebagai pns. demikian pula dalam undang undang nomor tahun tentang komisi yudisial tidak terdapat ketentuan mengharuskan calon dan atau komisioner mengundurkan diri dari pns. dengan demikian terdapat perbedaan pengaturan bagi calon anggota anggota dpd dengan calon anggota lembaga lain hakim konstitusi, komisioner ky). pengaturan yang berbeda tersebut berarti telah terjadi diskriminasi perlakuan bagi calon anggota anggota dpd. diskriminasi dimaksud makin terlihat jelas apabila diperhatikan ketentuan dalam undang undang kepegawaian yang memberi ruang bagi pejabat pejabat negara yang sebelumnya berstatus sebagai pns dan kembali menjadi pns setelah habis masa jabatan sebagai pejabat negara. pejabat negara versus pejabat administrasi mempertegas argumentasi atas dapat pula dikemukakan ketentuan yang tegas dalam undang undang kepegawaian nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun pokok pokok kepegawaian terdapat ketentuan sebagai berikut: pegawai negeri yang menjadi pejabat negara:nur dan wakil gubeundang undangdengan pengertian jika yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun kembali menjadi pejabat administrasi. ketentuan undang undang kepegawaian tersebut sekaligus memperlihatkan kesungguhan menghormati hak pejabat organik dan pns,dengan kata lain undang undang kepegawaian sendiri sudah tepat memperlakukan pns sebagai pejabat administrasi secara adil dalam hal yang bersangkutan memiliki peluang untuk menjadi pejabat negara. sebaliknya undang undang pemilu memperlakukan pns termasuk anggota tni, polriprinsip negara hukum yang mewajibkan perlakuan yang sama bagi warga hadapan hukum maupun pemerintahan prinsip negara hukum republik indonesia dimaksud sebagaimana ditegaskan uud kesimpulan pengaturan dalam huruf juncto huruf undang undang pemilu dasar pemikirannya hanya kekhawatiran anggota dpd menerima macam gaji atau tunjangan dari satu sumber apbn atau keuangan negara. ketentuan dalam huruf undang undang pemilu tahun bersifat diskriminatif bagi pns, anggota tni, polri dan pengurus bumn bumi. tidak ada larangan bagi pns, anggota tni, polri dan pengurus bumn bumi untuk menduduki jabatan negara atau menjadi pejabat negara dengan status diberhentikan sementara dari jabatan administryang dibacakan pada persidangan hari rabu, maret dan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari rabu, maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pokok permohonan pemohon mengajukan permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd (uu terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud karena menurut pemohon dengan berlakunya guo dianggap telah menimbulkan kerugian konstitusional karena dengan adanya guo menyebabkan pemohon kehilangan kedudukan sebagai pns. bahwa pemohon mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd dapil provinsi sumatera selatan. il. tentang kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa pemohon pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota dpd nomor urut dapil sumatera selatan dalam pemilu bahwa pemohon mengundurkan diri dari kedudukan sebagai pns untuk memenuhi persyaratan agar dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota dpd pada pemilu tahun berkenaan dengan fakta hukum atas, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah konstitusi, apakah pemohonerintah dapat memahami kegalauan pikiran pemohon dengan keberadaan norma huruf undang undang guo beserta penjelasannya yang pada intinya menyatakan bahwa untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd harusfrasa keuangan negara dalam norma ini meliputi pula uang uang yang bersumber dari apbn apbd. pemerintah berpendapat bahwa alasan pemohon mengajukan constitutional review terhadap huruf beserta penjelasannya dan huruf undang undang guo,bahwa ketentuan undang undang kementerian pendidikan nasionapemerintah juga dapat memahami logika hukum dan argumentasi yang dibangun oleh pemohon melalui kajian filosofis maupun perbandingan hukum antar norma yang ada dalam berbagaihuruf beserta penjelasannya dan pasa!dewan perwakilan rakyat menyerahkan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada hari kamis, tanggal agustus yang menyataberikut penjelasannya dan undang undang pemilu bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun huruf dan penjelasan undang undang pemiluundang undang pemiluberikut penjelasan dan undang undang pemilu yaitu pada pokoknya sebagai berikut: bahwa agar memenuhi syarat sebagai caleg dpd nomor urut dapil provinsi sumatera selatan dalam pemilu sebagaimana disyaratkan dalam undang undang pemilu huruf berikut penjelasan danaksa pemohon mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil pns) dan tanggal juli menyebabkan pemohon diberhentikan sebagai pns sehingga secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional pemohon syarat tambahan yang dituntut ketentuan tersebut, padahal belum tentu terpilih menjadi anggota dpd. syarat tersebut menurut pemohon(vide permohonan guo halaman bahwa pemohon beranggapan pegawai negeri sipil pns), tentara, polisi(vide permohonan guo halaman pemohon beranggapan ketentuan huruf berikut penjelasan dan bertentangan dengan dan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang berbunysetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"huruf berikut penjelasannya dan huruf terhadap uud bahwa,(vide bukti fotokopi kartu tanda penduduk). bahwa, hak konstitusional pemohon telah dirugikan karena berlakunya norma norma undang undang itis, huruf berikut penjelasannya dan huruf terhadap uud dengan uraian sebagai berikut: sesuai bukti kartu tanda penduduk nomormemperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud uud hakiluberikut penjelasan dan undang undang pemiluterhadap alasan pemohon mengajukan constitutional review terhadap huruf berikut penjelasan dan undang undang pemilu, dpr berpendapat karena pemohon tidak terpilih menjadi anggota dpd dari dapil sumatera selatan, akan tetapi apabila pemohon terpilih maka tentunya tidak akan mengajukan constitutional review terhadap undang undang pemilu. kerugian yang diderita pemohon menurut dpr bukanlah sebagai akibat hukum dari pemberlakuan undang undang pemilu akan tetapi merupakan akibat hukum dari pilihan hukum yang telah diambil oleh pemohon. bahwa menurut dpr ketentuan undang undang pemilupemilupada dirinya. bahwa pegawai negeri sipil pns), tentara, polis maka dpr berpendapat bahwa semuanya dilandasi pertimbanganerdasarkan pada dalil yang telah dikemukakan, dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf berikut penjelasan dan undang undang pemilu tidak mengakibatkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusionalberpendapat bahwa ketentuan huruf berikut penjelasan dan undang undang pemilu sama sekali tidak bertentangan denghuruf berikut penjelasan dan undang undang pemilu tidak bertentangan dan dan uud menyatakan huruf berikut penjelasan dan undang undang pemilu tetap mempunyai kekuatan hukum mengimaretberikut: pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia yang menyatakan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya huruf beserta penjelasannya dan huruf nomor hurufpenjelasan huruf menyatakan,'keuangan negara' termasuk apbn apbd ': huruf menyatakan: pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yaitu hak perhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud |), dan rangka melaksanakan hak konstitusionalnya yang diatur dalam dan uud pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) dari daerah pemilihan dapil) provinsi sumatera selatan, yangrut calon anggota dpd dapil provinsi sumatera selatan (vide bukti sesuai huruf beserta penjelasannya dan huruf pada saat pemohon mendaftar sebagai calon anggota dpd, harus golongan iii, nomor induk pegawai nip) (vide bukti bukti bukti bukti bukti bukti dan bukti yang berakibat hukum bahwa pemohon kehilangan status sebagai pns berikut hak dan kewenangan yang melekat pada jabatannya, seperti hak atas gaji, asuransi kesehatan, pensiun, dan seterusnya. pengunduran diri dilakukan pemohon guna memenuhi syarat menjadi calon anggota dpd dapil provinsi sumatera selatan. oleh karenanya, menurut pemohon, huruf beserta penjelasannya dan huruf telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional pemohon karena harus mengundurkan diri dari pns. kerugian konstitusional tersebut karena adanya ketentuan guo yang bertentangan dengan dan uud berdasarkan ketentuan dan syarat syarat kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional serta dalil dalil pemohon sebagaimana dinyatakan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara indonesia, sebagai perorangan warga negara indonesia,cc. pemohon mengalami kerugian hak yang bersifat spesifik berupa hilangnya hak atas gaji, asuransi kesehatan, pensiun, dan hak terkait lainnya akibat hilangnya status sebagai pns: terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian dimaksud pemohon berupa hilangnya hak menjadi pns karena adanya syarat mengundurkan diri bagi pns yang mendaftar menjadi calon anggota dpd sebagaimana diatur dalam huruf beserta penjelasannya dan huruf bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi: menimbang bahwa berdasarkan dan pendirian mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf sampai dengan paragrafngujian materiil huruf beserta penjelasannya dan huruf yang pada pokoknya mengatur tentang keharusan mengundurkan diri bagi pns yang mendaftar menjadi calon anggota dpd, dianggap bertentangan dengan uud i3 menimbang bahwa mahkamah telah memeriksa bukti bukti tertulis yang diajukan olehselain itu, mahkamah juga telah mendengar keterangan ahli yang diajukan pemohon yaitu dr. zen zanzibar z., s.h., m.h. yang pada pokoknya menerangkan: dasar pemikiran huruf juncto huruf adalah berupa kekhawatiran anggota dpd menerima dua macam gaji atau tunjangan dari satu sumber apbn atau keuangan negara,dan tunangannya sebagai pns, anggota tni polri maupun pengurus bumn bumi dan tidak perlu mencabut hak yang bersangkutan untuk kembali menyandang statusnya sebagai pns, anggota tni polri atau pengurus bumn bumi: terdapat diskriminasi berupa perbedaan pengaturan bagi calon anggota anggota dpd dengan calon anggota lembaga lain seperti hakim konstitusi dan komisioner komisi yudisial, yang tidak mengharuskan bagi para calon pemegang kedua jabatan dimaksud untuk mengundurkan diri sebagai pns. diskriminasi dimaksud makin terlihat jelas apabila diperhatikan ketentuan dalam kepegawaian yang memberi ruang bagi pejabat pejabat negara yang sebelumnya berstatus sebagai pns, dapat kembali menjadi pns setelah habis masa jabatan sebagai pejabat negara. oleh karenanya, huruf bersifat diskriminatif bagi pns, anggota tni polri dan pengurus bumn bumbahwa, dalam rangka melaksanakan hak konstitusionalnya untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan uud hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan uud dan untuk ikut dalam pemerintahan (equal access participate the government) uud pemohon telah mendaftarkan diri sebagai calon anggota dewan perwakilan daerah calon dpd) dari daerah pemilihan dapil) provinsi sumatera selatan,nit calon dpd dapil provinsi sumatera selatan. bukti lampiran keputusan komisi pemilihan umum kpu) bulan september bukti hasil perolehan suara peserta pemilu tahun dpd provinsi sumatera selatan tanggal april bukti print out face book kampanye pemohon. bukti community caleg dpd dapil provinsi sumatera selatan. bahwa huruf berikut penjelasannya dan huruf menetapkan salah satu syarat menjadi caleg dpd bagi bakal caleg dpd yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil pns) seperti pemohon, adalah harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil pns). lengkapnya huruf terhadap uud huruf lengkap., jika yang bersangkutan belum memasuki usia pensiun, dapat kembali menjadi pejabat administrasi, ketentuan kepegawaian tersebut sekaligus memperlihatkan kesungguhan menghormati hak pejabat organik dan pnssebaliknya, pemilu memperlakukan pns, anggota tni polri,uud yang mewajibkan perlakuan yang sama bagi warga negara hadapan hukum dan pemerintahan. i3 menimbang bahwa pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang uraian lengkapnya terdapat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan: uji materiil huruf beserta penjelasannya dan hurufguo. kerugian yang diderita pemohon sesungguhnya bukanlah sebagai akibat hukum dari pemberlakuan guo tetapi merupakan "akibat hukum dari pilihan hukum" yang telah diambil oleh pemohon. ketentuanns kementerian pendidikan nasional dengan tidak mencalonkan diri sebagai anggota dpd, mengapa pns, tni, polri,ny ri. i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) memberikan keterangan tertulis yang uraian lengkapnya terdapat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sama dengan keterangan pemerintah,untuk menentukan apakah keharusan mengundurkan diri bagi pns yang mendaftar menjadi calon anggota dpd bertentangan dengan uud mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukankonsiderans menimbang) huruf dan huruf menyatakan sebagai berikut:: adapun menyatakan(vide penjelasan angka ketentuan umum 1999j: dalam permohonan guo,putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii bertanggal desember mahkamah pada pokoknya berpendapatgunaan hak hak sipil dan politik, dalam hal ini, hak untuk dipilih menjadi anggota dpd, ketentuan huruf beserta penjelasannya dan huruf tersebut berlaku kepada setiap warga negara indonesia yang berprofesi sebagai pns, dan hak untuk memilih dan dipilih harus dikaitkan dengan kewajibannya ya. dengan demikian keharusan mengundurkan diri itu bukanlah mengurangi hak asasi sebagaimana diatur dalam uud yaitu untuk menjadi anggota dpd, i3.i3 menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, dalilnwar usman maria farida indrawi ttd. akil mochtar panitera pengganti, ttd. wiki budi wasitsewaktu mencalonkan diri menjadi caleg dpd nomor urut dapil provinsi sumatera selatan dalam pemilu pemohon adalahkarier pemohon sebagai pegawai negeri sipil dimulai sejak tahun dengan status calon pegawai negeri sipil, berikutnya diangkat sebagai pegawai negeri sipil dengan pangkat iii, lalu naik pangkat iii tahun dan naik pangkat iii tahun bukti kartu pegawai pemohon nomor kep karpet bukt. bukti surat keputusan mendikbud nomor sk ed kop. ii tanggal meisk ed kop. ii. agar memenuhi syarat sebagai caleg dpd nomor unit dapil provinsi sumatera selatan dalam pemilu sebagaimana disyaratkan ketentuan huruf berikut penjelasannya dan hurufimplikasi hukumnya, pemohon membuat surat pengunduran diri tanggal juli yang ditujukan kepada menteri pendidikan nasional. surat guo disampaikan pihak kopertis wilayah tanggal juli bukti surat pengunduran diri tanggal juli bukti lembar disposisi kopertis wilayah ii. bukti surat keterangan penerimaan surat pengunduran diri pemohon tanggal juli selanjutnya kopertis wilayah meneruskan surat pengunduran diri pemohon guo mendikan dengan surat pengantar nomor kp tanggal juli bukti surat pengantar kopertis wilayah nomor kp tanggal juli tindak lanjut surat pengunduran diri pemohon yang diteruskan oleh kopertis wilayah mendikan guo, mendikan memberhentimelaluakibat hukumnya, pemohon kehilangan statusc. nomor induk pegawai nip) berikut hak dan kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut, antara lain, hak atas gaji, pensiun, asuransi kesehatan akses) dst. sebagai implikasi ketentuan huruf berikut penjelasannya dan huruf yang bersifat diskriminatif dan membatasi hak pemohon untuk ikut dalam pemerintahan uud bahwa perbuatan hukum pemohonyang membawa akibat pemohon diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil: merupakan tindakan yang terpaksa dilakukan pemohon yang semata mata hanya ditujukan guna memenuhi syarat menjadi caleg dpd nomor urut dapil provinsi sumatera selatan dalam pemilu untuk memenuhi ketentuan huruf berikut penjelasannya pengunduran diri guo harus dibuat pemohon sebagai kewajiban hukum, tanpa ada pilihan lain sebagai alternatif sebagai ketentuan guo bersifat imperatif (memaksa). oleh karena ketentuan huruf berikut penjelasannya dan huruf telah memaksa pemohomenyebabkan pemohon diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil pns) kementerian pendidikan nasional. pemohon menganggap, huruf berikut penjelasannya dan huruf telah secara spesifik dan aktual merugikan hak konstitusional pemohon, khususnyajunctobebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif uud iso constitution, huruf berikut penjelasannya dan huruf haruslah dinyatakan bertentangan dengan (contra legum) norma dan dan uud oleh karena huruf berikut penjelasannya dan huruf secara faktual telah merugikan hak konstitusional pemohon, yaitu memaksa pemohon mengundurkan diri darpemohon kehilangan status, kewenangan, dan penghasilan sebagai pegawai negeri sipil guo: pemohon secara nyata memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan uji materiil (constitutional review) huruf berikut penjelasannya dan huruf tehadap uud itis terhadap norma uud dan serta uud iv. pokok permohonan tentang pertentangan huruf berikut penjelasannya dan huruf terhadap uud iv. huruf berikut penjelasannya dan huruf bertentangan dengan hak bersamaan kedudukan depan hukum (equality before the law) uud bahwa, huruf terhadap uud berbunyira. notes boediono tempat tanggal lahir jakarta, maret pekerjaan ibu rumah tangga alamat jalan hang lebih blok kelurahan gunung, kecamatan kebayoran baru, jakarta selatan dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor kh.m&m k iv tertanggal april memberi kuasa kepada rusdianto matulatuwa, s.h., oktan maka, s.h., m.h., dan ferdinand robot, s.h., advokat dari kantor hukum matulatuwa maka, yang beralamat wisma nugra santana 14th floor, suite jalan jenderal sudirmanahli pemohon, memeriksa bukti pemohon: membaca kesimpulmahkamah konstitusi untuk melakukan uji materiiluud bahwa sebagaimana diatur dalam uud juncto angkmkrketentuan angka huruf nomor tahun yang menyatakan: perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: putusan tentang praperadilan, maka penetapan praperadilan yang menguatkan surat ketetapan oleh polresta surakarta atas laporan polisi nya pemohon tidak boleh diajukan kasasi. sehingga tertutupnya peluang untuk mengkasasikan penetapan praperadilan tersebut mari telah menutup harapan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.nomor tahun khususnya angka huruf yaitu yang berkaitan dengan kasasi tidak bisa dilakukan oleh pemohon mari. hal ini.jelas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia, karena angka huruf nomor tahun tersebut bertentangan dengan uud hal ini mengakibatkan laporan polisi nya pemohon secara pro justicia tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan sehingga menyebabkan kehormatan, nama baik diri dan keluarga pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum untuk dipulihkan kembali. jelas hak konstitusional pemohon telah diatur dan diakui dalam uud kenyataannya sejak keluarnya penetapan praperadilan yang menguatkan surat ketetapan atas laporan polisi nya pemohon, pemohon telah kehilangan peluang mendapatkan kepastian hukum dan diperlakukan tidak adil upayanya memperjuangkan keadilan. berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka mkri berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara permohonan uji materiil angka huruf nomor tahun terhadapjelis hakim pemeriksa perkara guo mkruji materiil pemohontidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnyasurat ketetapan nomor tap b x bareskrim tentang penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh polresta surakarta, jawa tengah, bukti fotokopi putusan praperadilan nomor pra. per. pn. ska,uhammad arif setiawan isi ketentuan angka huruf undang undang tentang mahkamah agung adalahterdiri atas putusan tentang praperadilan. sedangkan isi undang undang dasar adalahohon dalam hal ini mendalilkan bahwa angka huruf undang undang tentang mahkamah agung tersebut tidaklah senapan dan sejalan sertapadahal untuk mengajukan upaya hukum bandingkan juga tertutup karena dibatasi oleh undang undang yaitu undang undang tentang hukum acara pidana. bahwa sejak awal pembentukannya, praperadilan memang dimasukkan sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum pidana tingkat pemeriksaan pendahuluan, yaitu terhadap penyelidik, penyidik, serta jaksa penuntut umum. pengawasan tersebut bersifat horisontal yaitu pengawasan yang dilakukan sesama aparat penegak hukum yang sederajat dalam sistem peradilan sederhana. jadi bukanlah pengawasan oleh atasan terhadap bawahan yang bersifat vertikal. sejarah lahirnya praperadilan tidak dapat dilepaskan dari sejarah lahirnya kurap itu sendiri. munculnya praperadilan agaknya dapat disebut sebagai satu terobosan yang bersifat kebetulan. bermula dari diajukannya rancangan undang undang hukum acara pidana oleh pemerintah pada tahun yang ternyata mendapat reaksi penolakan dari berbagai kalangan, terutama dari pers, akademisi, praktisi hukum, dan lain sebagainya. penolakan tersebut lebih disebabkan karena materi muatannya dipandang lebih buruk dibandr, terutama dalam melindungi tersangka, terdakwa, dan orientasinya pun masih pada pembelaan terhadap posisi kekuasaan, yaitu penegak hukum. dalam situasi seperti itulah, menurut adnan buyung kemudian muncul komite aksi pembela pancasila dalam kurap. draf versi pemerintah yang diajukan oleh menteri kehakiman pada waktu itu bapak mulyono, s.h., tidak mengajukan lembaga praperadilan, tetapi mengajukan model hakim komisaris yang sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh prof. gemar senoadji dalam draf tahun tidak ada catatan resmi mengenai siapa sebenarnya penggagas awal praperadilan dalam kurap. penulis sendiri pada awalnya meyakini bahwa praperadilan adalah modifikasi dari usulan hakim komisaris yang pernah diintroduksi oleh menteri kehakiman sebelumnya pada tahun namun, ternyata berdasarkan penelitian tersebutlah bahwa penggagasnya sebenarnya adalah adnan buyung nasution. menurut pengakuan narasumber, mulyono menerima usulan agar model hakim komisaris diganti saja dan menyetujui usulan adnan buyung merumuskan secara tertulis dibantu oleh beberapa ahli yang antara adalah gregory churchill, seorang pengacara amerika yang sedang mengajar secara volunteer ui. gagasan praperadilan diakui oleh adnan buyung diilhami oleh habis corpus dalam sistem hukum anglo saxon. jadi, berbeda dengan gagasan hakim komisaris yang diilhami oleh keberadaan richter commissaris dalam sistem hukum pidana belanda. belajar dari sejarah berlakunya hukum acara pidana peninggalan belanda yang tidak menyediakan sarana pengawasan terhadap kerja penyelidik dan penyidik, para perancang kurap kemudian mengajukan gagasan untuk menyediakan sarana pengawasan melalui lembaga pengawasan terhadap aparat penegak hukum pidana tingkat pemeriksaan pendahuluan yang dinamakan sebagai praperadilan, yang kita kenal sekarang dalam kurap tersebut. berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa praperadilan sebenarnya memang bukan satu badan peradilan yang berdiri sendiri, namun merupakan perluasan fungsi dari pengadilan negeri yang didesain mempunyai kewenangan yurisdiksi yang sangat terbatas sebagaimana tersebut dalam ketentuan angka kurap atas, yang antara lain hanya memeriksa sah tidaknya penangkapan penahanan, sah tidaknya penghenidikan penuntutan, permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi terhadap tersangka, atau keluarganya, atau pihak lain, atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan sidang pengadilan. hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh bpn tentang pelaksanaan praperadilan beberapa daerah indonesia, seperti daerah khusus ibukota jakarta, bandung, surabaya, balikpapan, dan samarinda, kalimantan timur, serta manado, sulawesi utara, menunjukkan bahwa sejak tahun hingga penyidik polri yang diajukan sebagai memohon praperadilan adalah sebanyak kasus. jadi, tidak banyak. intinya dari data tersebut adalah hanya sebagian kecil dari perkara praperadilan yang dikabulkan. penelitian menunjukkan bahwa banyaknya putusan praperadilan yang menolak prapraperadilan seringkali diakibatkan oleh belum bagusnya putusan yang diberikan oleh hakim dalam memahami tentang apa itu praperadilan. sehingga, orientasinya adalah bukan orientasi yang berkaitan dengan sejarah latar belakang munculnya praperadilan sebagai lembaga untuk melindungi kepentingan tersangka dan atau saksi korban. berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kalangan kepolisian sendiri menunjukkan bahwa praperadilan terhadap polri yang terbanyak adalah mengenai empat hal. satu, mengenai penangkapan yang tidak sah, penanganan yang tidak sah, penyitaan dengan cara ilegal, dan yang keempat adalah dikeluarkannya produk surat perintah penghentian penyidikan yang tidak sah. dari kasus yang pernah diteliti tahun sampai perkara antaranya ditolak, dan yang diterima, dan dikabulkan hanya sebesar perkara saja. demikian juga penelitian yang pernah dilakukan oleh ahli wilayah daerah istimewa yogyakarta. dengan kurun waktu tahun sampai tahun hanya terdapat kasus provinsi daerah istimewa yogyakarta, mana hanya empat buah yang pernah dikabulkan. pembahasan permasalahan terhadap kurap yang berkaitan dengan masalah praperadilan yang bersifat kritik, evaluatif, praperadilan menunjukkan bahwa praperadilan tidak berdaya untuk melindungi kepentingan tersangka dan korban atau saksi terlahir yang dilanggar hak haknya oleh aparat penyidik sekaligus menunjukkan bahwa orientasi perlindungan kepentingan yang diberikan oleh kurap lebih condong kepada perlindumum yang diwakili oleh negara, dibandingkan kepada tersangka, terdakwa, atau korban. sesuai dengan falsafah peradilan pidana yang dianut indonesia yang mengutamakan falsafah keselarasan atau keseimbangan antara aspek perlindungan kepentingan umum dengan individu, semestinya kurap khususnya ketika mengatur masalah praperadilan dan menempatkan praperadilan sebagai penyeimbang dari kewenangan kewenangan besar yang dimiliki oleh penegak hukum pidana khususnya tingkat pemeriksaan pendahuluan. kritik, evaluatif terhadap kelemahan praperadilan yang memerlukan pembaharuan untuk memperbaiki dalam rangka perlindungan yang lebih baik terhadap hak tersangka dan saksi pelapor setidaknya meliputi beberapa masalah sebagai berikut, tidak akan saya bacakan semuanya, salah satunya yang berkaitan dengan pokok perkara dalam pengujian dalam perkara mahkamah adalah mengenai akses upaya hukum yang dibatasi. dari kesembilan permasalahan kelemahan praperadilan tersebut atas, terdapat satu masalah yang relevan dengan perkara pengujian dalam persidangan mahkamah ini, yaitu yang menyangkut diatasnya akses untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan dan atau penetapan hakim praperadilan. kurap, membatasi bahwa putusan perkara praperadilan yang dapat dimintakan putusan akhir, kurap tidak memakai istilah banding, tetapi memakai istilah yang dapat dimintakan putusan akhir untuk perkara praperadilankan upaya hukum kepada pihak penyidik dan atau penuntut umum yang dikalahkan oleh praperadilan dalam kasus tidak salahnya penghentian penyelidikan atau penuntutan karena dalam ditegaskan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. ketentuan tersebut jelas terlihat tidak seimbang, para pihak dalam perkara praperadilan selain penyidik atau penunjuk umum dapat juga diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga berkepentingan, jika mereka tidak puas dengan putusan praperadilan, mengapa tidak diberi akses yang sama untuk melakukan upaya hukum? ketentuan tersebut jelas sangat diskrimmenurut ahli bertentangan dengan konstitusi undang undang dasar karena hanya memberikan akses banding kepada penyidik dan atau penuntut umum sebagai pihak memohon, sedang pihak yang lain tidak diberikan hak upaya hukum banding. namun demikian berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix ketentuan kurap telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. namun demikian menurut ahli permasalahan tidaklah selesai dengan pencabutan kurap yang bersifat diskriminatif tersebut karena dengan dicabutnya tersebut berarti putusan praperadilan justru menjadi sama sekali tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, banding, kasasi, ataupun luar biasa kasasi demi kepentingan hukum peninjauan kembali putusan yang sudah berkekuatan hukum. menurut ahli yang perlu diadakan pengaturannya sebenarnya adalah adanya upaya hukum baik yang bersifat biasa maupun luar biasa baik dari pihak pemohon maupun memohon yang belum puas terhadap putusan praperadilan tingkat pertama. sebagaimana telah disebutkan dalam permohonan pemohon bahwa upaya hukum kasasi telah ditutup kemungkinannya berdasarkan ketentuan diluar kurap, yaitu berdasarkan ketentuan angka huruf undang undang mahkamah agung, sedang upaya peninjauan upaya hukum peninjauan kembali juga tertutup kemungkinannya untuk diajukan mengingat ketentuan kurap telah secara jelas membatasi pihak yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali yaitu hanya diberikan kepada terpidana atau ahli warisnya. dengan demikian apabila ada yang berargumentasi seperti halnya dapat dilihat dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu v bahwaalahan, dan atau kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak konstitusionalnyaliruan putusan yang berkekuatan hukum tetap. pertimbangan tersebut berkaitan dengan pengujian yang sama untuk persoalan kasus tun. dalam pertimbangan hukum ketika mahkamah konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap ketentuan yang sama tentang mahkamah agung yang menentukan tidak dapat dikuasainya putusan perkara tata usahakandalam bagian pertimbangan hukumnya halaman telah menyatakan bahwa? oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama dikatakan sebagai judex active dan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya bertugas menjawab persoalan, pengadilan tingkat banding, samping berperan sebagai judex active. lebih lanjut dalam pertimbangannya, mahkamah berpandangan bahwa perlunya perkara dibawa sampai. sehingga persoalannya tinggal menjawab, apakah benar putusan praperadilan cast dalam perkara ini telah mencerminkan nilai nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat?. ada yang berpandangan bahwa tidak perlunya ada upaya hukum untuk putusan perkara praperadilan didasari argumentasi bahwa perkara praperadilan yang sejak semula didesain sebagai perkara yang serba cepat dengan ketentuan harus selesai dalam waktu hari persidangya hukum hanya akan memperlambat waktu penyelesaian yang mungkin dapat menghambat pemeriksaan pokok perkaranya. terhadap argumentasi seperti ini, ahli tidak sependapat bahwa praperadilan itu merupakan instrumen praperadilan yang berfungsi mengontrol kekuasaan penegak hukum pidana agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. apalagi ada ketentuan bahwa apabila perkara pokok dalam perkara pidananya diajukan, secara otomatis perkara praperadilan akan gugur. dengan demikian, meskipun ada upaya hukum sekalipun, apabila perkara pokoknya diajukan, secara otomatis praperadilannya akan gugur. dengan demikian, meskipun upaya hukum memakan waktu, namun tidak akan mengganggu pemeriksaan pokok perkaranya. ada juga yang berargumentasi bahwa perkara praperadilan tidak perlu ada ketentuan yang mengatur diperbolehkannya upaya hukum adalah untuk mengurangi beban perkara yang ada mahkamah agung yang setiap tahun meningkat yang menimbulkan kekhawatiran nantinya mahkamah agung akan kewalahan yang pada akhirnya justru akan merugikan para pencari keadilan. terhadap argumentasi seperti ini, ahli berpendapat bahwa hal itu juga tidak benar mengingat dalam beberapa kasus, dimana hukum acara pidana membatasi perkara untuk tidak dapat diajukan kasasi seperti kasasi terhadap putusan bebas atau tidak dapatnya peninjauan kembali dilakukan oleh selain terpidana atau ahli warisnya ternyata mahkamah agung justru membuka diri untuk menerima permohonan kasasi atas putusan bebas dan permohonan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh kurap. demikian juga, apabila dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh bpn dalam waktu tahun yaitu tahun sampai seluruh polda indonesia hanya terdapat kasus. yang dengan demikian, jumlah tersebut sangat tidak signifikan dipakai sebagai alasan berkumpulnya jumlah perkara pengadilan mengingat kecilnya jumlah perkara praperadilan. dalam penelitian ahli, terhadap masalah penerapan praperadilan, ahli telah menemukan banyak kelemahan sebagaimana tersebut dalam bagian yang tadi disebut sebagai kritik evaluatif terhadap praperadilan yang direkomendasikan untuk diperbaiki. salah satunya yang direkomendasikan adalah mengenai masalah tertutupnya kemungkinan upaya hukum bsemua pihak dan juga kasasi dan juga buruknya kualitas putusan hakim praperadilan yang tidak mencerminkan nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa selama kualitas putusan hakim praperadilan belum mencerminkan nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat, maka selayaknyalah tetap harus ada hak untuk melakukan upaya hukum sehingga putusan praperadilan yang hanya diputus melalui hakim tunggal tersebut, dapat dikoreksi kalau terdapat kesalahan oleh pengadilan tingkat banding yang berfungsi sebagai judex facts dan sekaligus sebagai judex juris dan atau tingkat kasasi sebagai judex juris, atau kalau sudah berkekuatan hukum tetap juga masih dimungkinkan untuk dikoreksi melalui upaya hukum peninjauan kembali. terakhir sebagai penutup, ahli justru merasa perlu untuk mengutip pandangan pemerintah dalam perkara ini, yaitu, pertama dapat kami sampaikan sekali lagi pemerintah mengapresiasi. nikmat hudprinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi, negara indonesia berdasar atas hukum (rechstaat) tidak berdasar atas kekuasan belaka (machstaat). samping itu ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan, pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasan negara dan pembatasan kekuasaan, tidak absolute dengan kekuasaan yang tidak terbatas. dengan ketentuan baru ini maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif bukan sekedar asa belaka. sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara huku,, maka mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan uji materiil undang undang ini. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwa angkangkaadalah warga negara indonesia wni) yang berupaya memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan demi menjaga kehormatan dan nama baik dirinya beserta keluarganya sebagai pelapor untuk suatu tindak pidana yang tidak dilakukannya tetapi justru dilakukan oleh orang lain. bahwa melalui pemohon telah membuat laporan polisi nomor pol. b lp vii jateng tabel ska, tertanggal juli laporan polisi), dengan terlahir ir. agung hari purnomo, mba. kepolisian resor kota surakarta, jawa tengah polresta surakarta). seiring waktu berjalan laporan polisi tersebut telah dihentikan pendidikannya berdasarkan surat ketetapan nomor tap b x bareskrim tentang penghentian penyidikan, tertanggal oktober surat ketetainan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdekaamping itu prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam undang undang dasar meletakan satu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi yang dengan demikan mewajibkan orang lain termasuk dalamnya negara untuk menghormatinya. bahkan secara konstitusionalsebagaimana yang dimuat dalam pembukaan undang undang dasar oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan terhadap ham. prinsip sebagaimana diuraikan atas terutama telah. suatu kebenaran yang dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. kalau tidak demikian, maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah melanggar ham. padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi ham. ini saya kutip dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu xiundang undang dasar hal demikian sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yaitu due process law.ndang undang dasar maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah yang adil sebagaimana tertuang dalam undang undang dasar yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan termasuk ketika menjalani proses peradilan. praperadilan yang tadi sudah dijelaskan oleh ahli yang pertama, saya ingin melewatinya untuk masuk halaman dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung huruf mengecualikan putusan tentang praperadilan tidak dapat diajukan kasasi. pembatasan kasasi menurut penjelasan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung semata mata dimaksudkan pembentuk undang undang untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan mahkamah agung. sekaligus dimaksudkan untuk mendorong meningkatkan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sesuai dengan nilai nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat. akan tetapi dalam praktik pembatasan tersebut justru dapat membawa akibat hukum konstitusional yang merugikan hak konstitusional para pencari keadilan karena dalam perkara praperadilan yang diajukan oleh pemohon, yang dipermohonannnya ditolak oleh hakim tunggal pengadilan negeri surakarta, tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi karena ada pembatasan ketentuan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung tersebut. dalam perkara tersebut, pemohon sama sekali tidak diberi jalan keluar upaya hukum oleh peraturan perundang undangan. putusan hakim tunggal dalam perkara praperadilan, seolah menjadi kebal hukum karena tidak bisa diperiksa oleh siapapun. sungguh kekuasaan yang luar biasa yang diberikan oleh mahkamah agung kepadanya, sementara dalam perkara yang lain masih dapat ditempuh upaya hukum biasa maupun yang luar biasa. bagaimana mungkin kualitas putusan hakim tunggal praperadilan dapat diketahui kualitasnya, kalau jalan upaya hukum untuk menilainya tidak diberikan oleh pembentuk undang undang kepada pencari keadilan termasuk pemohon. dalam praktik, kewenangan yang dimiliki oleh aparat penyidik dan penuntut umum ternyata tidak diimbangi dengan kewenangan praadai. kewenangan praperadilan hanya sebatas pada pemeriksaan sah tidaknya upaya paksa, penghentian penyidikan atau penuntutan, beserta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, padahal kewenangan aparat penyidik yang perlu mendapat pengawasan sebenarnya jauh lebih luas daripada itu. ini ahli kutip dari disertasi dr. arief setiawan. apalagi karena tidak ada ketegasan dalam mengatur acara pemeriksaan praperadilan, maka muncul adanya kecenderungan hakimpemohon dalam praperadilan. undang undang dasardalam undang undang dasar jugagaimana jaminan dan perlindungan ham yang diberikan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut akan dirasakan oleh pemohon, jika undang undang nomor tahun tentang ma, huruf sudah membatasinya? ketentuan undang undang dasar tersebut akan menjadi yang beku atau mati jika tidak dapat diterjemahkan oleh pembentuk undang undang dan diimplementasikan oleh penegak hukum secara benar. memang benar bahwa justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, juga terkait pada persyaratan formal,lan dengan pertimbangan hakim dalam perkara nomor puu x1 yang membolehkan peninjauan kembali ovum lebih dari satu kali, demikian pula dengan adanya pembatasan atas pengajuan kasasi untuk putusan praperadilan huruf undang undang nomor tahun dapat dipandangrta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum. pembatasan undang undang yang membelenggu hak asasi warga negara untuk memperoleh keadilan substantif tidak boleh didiamkan, jaminan keadilan yang ditawarkan undang undang dasar akan menjadi hambar jika dalam implementasinya bisa disandera oleh ketentuan undang undang yang justru menghalangi pemenuhan keadilan masyarakat. untuk itu menjadi relevan permohonan ini diajukan kepada mahkamah konstitusi, untuk ditinjau kembali apakah pengaturan dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung tidak bertentangan dengan undang undang dasar sebagaimana yang diajukan oleh pemohobahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berupaya memperjuangkan adanya kepastian hukum dan keadilan demi menjaga nama baik dirinya beserta keluarganya sebagai pelapor untuk satu tindak pidana yang tidak dilakukannya, tetapi justru dilakukan oleh orang lain. pemohon dalam hal ini tidak diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi karena sebagaimana ditentukan dalam angka huruf undang undang mahkamah agung membatasinya, sehingga pemohon dalam hal ini merasa terhalangi untuk mendapatkan keadilan yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon itu sendiri karena dalam hal ini laporan polisinya yang dalam hal ini polresta surakarta menjadi terkatung katung dan tidak jelasurut pemohon bahwa ketentuan huruf undang undang mahkamah agung yang mengatur tentang praperadilan yang tidak bisa dilakukan kasasi, maka dianggap bertentangan dengan ketentuan undang undang dasar terkait dengan kedudukan hukum, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkannyajug, pemerintah mengapresiasi.. putusan tentang pra peradilan. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tahun dan atau diancam dengan pidana dendasebagai salah satu alasan diberlakukannya pencabutan, pembentukan, maupun perubahan satu undang undang sebagaimana kita ketahui dalam konstitusi dinyatakan bahwa dalam undang undang nomor tahun sana dikatakan bahwa salah satu perubahan undang undang dasar adalah salah satunya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau undang undang yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan undang undang atau sesuai dengan kebutuhan. hukum masyarakat. oleh karena itu, maka sebagaimana diatur atau dijelaskan dalam penjelasan umum undang undang nomor tahun sana. syarat syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung,bahwa perubahan yang sebagaimana ditentukan dalam undang undang tentang mahkamah agung adalah hal hal yang terkait agar dalam masyarakat perkara perkara itu tidak selalu diadakan atau dilakukan kasasi mahkamah agung, sekaligus juga mendorong agar pengadilan bawah mahkamah agung itu memiliki nilai atau kualitas dalam putusan putusannya. oleh karena itu, bahwaterkait dengan hal tersebut bahwa ketentuan yang dimaksudkan yang terkait dengan pembatasan juga agar asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah dapat diimplementasikan. kedua adalah juga dalam rangka agar kepastian hukum segera dapat diwujudkan. ketiga, sebagaimana sudah disampaikan bahwa agar ada kualitas dalam putusan putusan oleh peradilan bawahnya. sebagaimana kita ketahui bahwa pengecualian putusan yang diatur dalam undang undang mahkamah agung tentang kasasi, maka ini adalah terkait dengan kewenangan atau sebagian kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang perkara yang terkait dengan sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penghentian penyidikan, maupun permintaan ganti rugi. kewenangan demikian juga sudah diatur secara limitation dalam ketentuan sampai dengan undang undang nomor tahun tentang kuhp, juga dikaitkan dengan ketentuan dan kurapbahwa hal hal yang terkait dengan pra peradilan telah diatur secara rinci dalam ketentuan undang undang mahkamah agung maupun kitab undang undang hukum acara pidana. terhadap ketentuan atau permohonan pengujian tersebut juga pernah dilakukan pengujian mahkamah konstitusi yang amar pertimbangannya sebagaimana tersebut dalam putusan perkara puu xii oleh karena itu, pemerintah menyatakan bahwa segala pertimbangan maupun keterangan pemerintah yang bisa disampaikan pada permohonan pengujian undang undang atau kurap tersebut menjadi satu kesatuan dan menjadi keterangan pemerintah yang saling mengikat. berdasarkan penjelasan tersebut atas menurut pemerintah bahwa hal hal yang dialami oleh pemohon semata mata adalah terkait dengan masalah implementasi dari permohonan itu sendiri. oleh karena itu, apabila terjadi pembatasan maupun hal hal yang memang pemohon tidak dapat melakukan upaya hukum semata mata adalah dalam rangka yang pemerintah sudah sampaikan ataskedudukan hukum legal standing) pemohon terkait legal standingpengujian atas terhadappr terlebih dahulu menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa tujuan dari lembaga praperadilan adalah sebagai pengawasan horizs. bahwa fungsi lembaga praperadilan adalah sebagai wujud pengawasan terhadap perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh hakim. sifat aktif dari hakim dalam peradilan pidana merupakan tuntutan zaman, sehingga dalam pelaksanaanya praperadilan ini (diharapkan hakim dapat bertindak secara adil dan benar serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana. bahwa dalam huruf kurap menyebutkan penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan menghentikan penyidikan. begitu pula dengan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam kurap untuk menghentikan penuntutan. penghentian penyidikan atau penuntutan dapat terjadi karena kurang cukup bukti: atau apa yang dibanggakan terhadap tersangka atau terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana, atau dapat juga karena alasan nobis idem: atau perkara telah kadaluarsa untuk menuntut. fungsi praperadilan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut yaitu memutuskan apakah sudah tepat dan benar menurut ketentuan undang undang penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut? atau apakah penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut telah ditafsirkan secara tidak benar sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang (abuthority). lembaga praperadilan disini berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja lembaga penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan, penangkapan, penahanan, menghentikan penyidikan maupun penghentian penuntutan. bahwa ketentuan huruf adalah salah satu upaya untuk menghindari penumpukan perkara mahkamah agung. praperadilan merupakan upaya hukum cepat. materi perkara yang diperiksa juga berbeda dengan perkara umum. semuanya terbatas pada proses administrasi dan mekanisme dari sebuah penyidikan dan penahanan yang dilakukan aparat dari instansi penegak hukum. pokok perkara dari penyidikan atau penunjukannya, sama sekali tidak masuk dalam praperadilan. bahwa praperadilan bukan mekanisme mengadili, memeriksa dan memutus mengenai masalah pokok yang dibanggakan atau dituduhkan (objek perkara), maka pemeriksaannya dalam praperadilan harus dilakukan secara cepat, karena proses pemeriksaan pokok perkara mengenai pelanggaran pidananya sendiri sedang berjalan, bahkan bisa terkejar kejaran. kurap sendiri membangun praperadilan sebagai peradilan yang cepat dengan bukti sebagai berikut: paling lambat tiga hari setelah permohonan hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang harus menetapkan hari sidang, paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan,putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. bahwa berdasarkan lampiran keputusan menteri kehakiman nomor .pw. tahun angka dengan judul putusan praperadilan dalam hubungannya dengan kasasi" menyatakan: untuk putusan praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi. alasan tidak dikenakannya putusan praperadilan dibanding atau kasasi, adalah adanya keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara perkara praperadilan, yang jika hal tersebut (upaya hukum) dimungkinkraperadilan akan berlarut larut dan tidak akan diselesaikan secara cepat. alasan lainnya karena wewenang pengadilan negeri yang dilakukan dalam praperadilan hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan. bahwa ada beberapa syarat syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut: diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi, diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi: putusan atau penetapan dan pta ptu ptn, menurut hukum dapat dimintakan kasasi, membuat memori kasasi, dan membayar panjar biaya kasasi. berdasarkan syarat syarat diatas putusan praperadilan tidak dapat diajukan kasasi karena tidak memenuhi syarat syarat dalam pengajuan kasasi yaitu terkait dengan syarat putusan atau penetapan dan pta ptu ptn, menurut hukum dapat dimintakan kasasi sedangkan putusan praperadilan merupakan salah satu putusan yang tidak dapat diajukan kasasi. bahwa putusan praperadilan itu tidak memuat pertimbangan hakim, tetapi ditolak karena sudah memasuki pokok perkara, atau digugurkan karena pokok perkara sudah dilimpahkan pengadilan negeri. sehingga bagi pencari keadilan mengenai syah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, itu selalu syah karena apabila praperadilan ditolak berarti penangkapan dan penahanan syah, apabila digugurkan penangkapan dan penahanan juga syah. mengingat putusan praperadilan itu final, tidak dapat dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. bahwa huruf merupakan salah satu upaya dalam pembatasan perkara yang dapat diajukan mahkamah agung ma) dalam menyelesaikan atas permasalahan tunggakan perkara (case back log) mahkamah agung ma). upaya upaya dalam pembatasan perkara bertujuan untuk memastikan proses peradilan yang cepat dan murah sehingga lembaga peradilan dapat menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya, serta mengantisipasi peningkatan jumlah perkara masa depan yang diduga kuat akan semakin besar dan semakin penting untuk diputus oleh ma. bahwa dalam kaitannya dengan asas peradilan pidana yang sederhana, cepat, biaya ringan, maka pemeriksaan praperadilan yang belum itu pemohon telah mengajukan permohonan praperadilan terhadap surat ketetapan yang dikeluarkan polresta surakarta tersebut pengadilan negeri surakarta pn. surakarta) dengan register nomor pid. pra. pn. ska. bahwa setelah menjalankan persidangan permohonan praperadilan, diputuskan permohonan praperadilan pemohon ditolak dan hakim tunggal pemeriksa perkara guo memperkuat surat ketetapan yang dikeluarkan polresta surakarta tersebut. bahwa karena merasa penetapan praperadilan tersebut tidak adil, maka pemohon berupaya melawannya dengan mengajukan upaya hukum terhadap penetapan praperadilan itu, tetapi tidak dapat karena tidak ada upaya hukum banding yang disediakan oleh hukum acara dalam perkara guo mengacu pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu 1x bahwa dikarenakan tidak ada upaya banding terhadap putusan praperadilan itu maka pemohon berupaya menempuh upaya hukum kasasi tetapi kembali hal yang sama menghalangi upaya pemohon dikarenakan berdasarkan angka huruf nomor tahun terhadap putusan praperadilan tidak dapat dikuasai.? syarat kesatu adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam angkatelah dijelaskan terdahulu, pemohon adalah wni yang sedang memperjuangkan keadilan dan merupakan perorangan warga negara indonesia , sebagaimana dimaksud dalam uuk beserta penjelasannya juncto putusan nomor puu iii junctokarenanya, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan uji materiil ini, putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii juncto putumateri kasus, sebaiknya hanya sampai tingkat pengadilan negeri saja, agar tidak berlarut larut. sehingga putusan tentang praperadilan tidak perlu dimintakan banding, kasasi ataupun peninjauan kembalierkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: putusan tentang praperadilan enganggap huruf merugikan hak konstitusionalnya yang ditentukan dalam uud dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: pemohon merupakan pihak yang secara langsung mengalami kerugian hak konstitusional dengan diundangkannya terutama huruf tersebut menghalangi pemohon untuk mendapatkngakibatkan kerugian bagi pemohon terkait dengan laporan polisi polresta surakarta, yang dikuatkan dengan penetapan praperadilan oleh pengadilan negeri surakarta, menjadi terkatung katung dan tidak jelas: pemohon tidak dapat melakukan kasasi (termasuk banding) terhadap penetapan praperadilan tersebut karena terhalang oleh ketentuan huruf pemohon berharap dapat melakukan upaya hukum kasasi demi kepastian hukum dan keadilan. oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil huruf terhadap uud norma yang diterapkan dalam hurufengadilan negeri surakarta, hak konstitusional pemohon telah dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin dalam uud berdasarkan ketentuan uud tersebut maka pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan untuk laporan polisi polresta surakarta yang telah dihentikan pendidikannya.ahli pemohon danermohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh pemohon adalah huruf terhadap uud menurut pemohon, hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam uud telah dilanggar dengan adanya ketentuan huruf berdasarkan ketentuan uud pemohon mendalilkan berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam menggunakan upaya hukum kasasi terhadap penghentian penyidikandr. ni'atul huda, s.h., hum., dan dr. muhammad arif setiawan, s.h., m.h., yang keterangannya telah dimuat pada bagian duduk perkara: terhadap permohonan guo, presiden memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi kepada mahkamah agungsesuai dengan nilai nilai hukum dan keadil. perubahan sebagaimana ditentukan dalam agar dalam perkara tertentu tidak selalu dimohonkan kasasi mahkamah agung, sekaligus juga mendorong agar pengadilan bawah mahkamah agung memiliki nilai atau kualitas dalam putusannya. oleh karena itu,ketentuan tersebut (adanya pembatasan) juga dimaksudkan agar asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan diimplementasikan, sehingga kepastian hukum dan keadilan segera dapat diwujudkan. bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pemohon, mahkamah perlu mengutip pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x bertanggal september yang menguji huruf terhadap uud antara lain menyatakan: .(vide paragraf bahwa praperadilan adalah bagian dari sistem peradilan pidana indonesia yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hukum acara pidana kurap). praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap penegak hukum atas kemungkinan adanya tindakan sewenang wenangatausisi lain, praperadilan juga dimaksudkan untuk memberi jaminan perlindungan atas hak hak konstitusional tersangka atau terdakwa, bahwa praperadilan pada dasarnya merupakan mekanisme pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara. hal ini selaras dengan istilah pra peradilan yang secara literal (letterliik) merupakan gabungan dari kata pra dan peradilan yang dapat dimaknai sebagai sebelum peradilan . sebagai acara pemeriksaan yang dilakukan sebelumkaranya memiliki konsekuensi bahwa pemeriksaan praperadilan harus dilakukan secara cepat. kurap menetapkan secara rinci jangka waktu yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan pendaftaran, pemeriksaan hingga putusan perkara praperadilan. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan praperadilan hakim tunggal yang ditunjuk harus segera menetapkan hari sidang dan selambat lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusan (vide huruf dan huruf kurapkurap. dalam putusan mahkamah nomor puu ix bertanggal mei mahkamah, antara lain, mempertimbangkan bahwa kurap yang mengatur mengenai pengecualian atas putusan praperadilan yang dapat dimintakan banding adalah bertentangan dengan uud mahkamah berpendapat bahwa (vide putusan mahkamah nomor puu ix tersebut paragraf )). dengan demikian, terhadap tiap putusan praperadilan tidak dapat diajukan banding: bahwa pemohon menjadikan uud sebagai dasar pengujian konstitusionalitas huruf uud secara tegas memberi jaminan atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. meskipun hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil merupakan kelompok hak sosial politik dari setiap warga negara tidak berarti bahwa negara kemudian lepas tangan dalam pemenuhan hak sosial politik tersebut. dalam rangka memberi perlindungan akan hak warga negara untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan, negara juga wajib menyediakan upaya hukum bagi warga negara untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. bila negara tidak hadir dalam penyelesaian masalah hukum warga negaranya maka sama artinya negara telah lalai dalam melindungi warga negara untuk mencari keadilan: bahwa lembaga praperadilan dibentuk sebagai upaya untuk memberi jaminan bagi warga negara atas perlakuan yang sama hadapan hukum, terutama perlindungan bagi hak hak tersangka atau terdakwa. praperadilan merupakan mekanisme kontrol atas tindakan yang dilakukan oleh penegakperadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana ditetapkan dengan acara pemeriksaan cepat. oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme praperadilan pun disusun secara rinci dalam peraturan perundang undangan. norma pengaturan dalam huruf merupakan konsekuensi dari praperadilan sebagai acara pemeriksaan cepat. bahwa guo bukan merupakan pembatasan bagi warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. guo justru harus diartikan sebagai suatu bagian dari sebuah sistem tatanan hukum yang memberikan kepastian bagi pemeriksaan pokok perkara yang harus dihadapi oleh tersangka atau terdakwa. pengaturan demikian bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan. dengan membuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum atas putusan praperadilan hanya akan membuat pemeriksaan pokok perkara menjadi berlarut larut. menurut mahkamah, seandainya pun hal tersebut dinilai sebagai pembatasan hak asasi maka pembatasan dengan undang undang, dalam hal ini kurap, adalah hal yang wajar sesuai dengan uudsantou v dan putusan putusan selanjutnya, yang harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut:engan berlakunya norma yang terdapat dalam nomor tahun menyatakan: . perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: putusan tentang praperadilan: . maka telah menghilangkan peluang pemohon untuk memperjuangkan keadilan atas penetapan praperadilan yang menutup celah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang telah melakukan kejahatan atas perbuatan hukum yang tidak pernah dilakukan oleh pemohon. maka norma yang terdapat dalam angka huruf nomor tahun bertentangan dengan uud hal ini mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon sebagai warga negara indonesia yang sedang memperjuangkan kepastian hukum dan keadilan karena tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi (termasuk upaya hukum sebelumnya paling awal yaitu banding) atas laporan polisi nya. norma dalam undang undang organik ini tidak sesuai dengan norma yang termuat dalam uud yang menjamin kepastian dan keadilan muka hukum bagi siapapun. sebagaimana termaktub dalam uuduud tersebut jelas melahirkan dan mencerminkan norma konstitusi bahwa pemohon dalam hal apapun tanpa pandang bulu serta tidak ada pembatasan dan pengurangan berhak memperoleh perlindungan dan jaminan demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan. sebaliknya, justru norma yang termuat dalam ini bertentangan dengan norma yang termuat dalam angka huruf nomor tahun yang menyebabkan hak hak konstitusional pemohon selaku pelapor dalam laporan polisi nya yang telah dihentikan pendidikannya polresta surakarta berdasarkan surat ketetapan, untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang dijamin oleh uud jelas terhalang dan telah dirugikan. halangan dan kerugiannya adalah pemohon tidak dapat mengajukan kasasi atas penetapan praperadilan yang menolak permohonan praperadilan pemohon dan menguatkan surat ketetapan yang dikeluarkan polresta surakarta. merujuk pada ketentuan uud ini maka angka huruf nomor tahun tidaklah senapan dan sejalan serta telahbahwa sebagai sebuah undang undang, maka angka huruf nomor tahusebagaimana tersebut. dengan demikian, norma dalam undang undang organik ini telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon, dan secara spesifik akanyang secara mutasi mutans mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi. ini. alasan alasan permohonan uji materiil nomor tahun bahwa segala hal yang telah dikemukakan pada bagian kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan alasan permohonan uji materiil ini.nomor tahun terutama berkaitan angka huruf ini menghalangi pemohon untuk mendapatkan keadilan, yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan laporan polisi nya polresta surakarta (yang dikuatkan dengan penetapan praperadilan oleh pn. surakarta) menjadi terkatung katung dan tidak jelas. bahwa pemohon telah melaporkan saudara ir. agung hari purnomo, mba. polresta surakarta dengan dugaan pemalsuan dokumen yang berkaitan kepemilikan tanah pemohon solo yang tidak pernah dilakukannya. bahwa pemohon menolak dan menyangkal serta sama sekali tidak pernah menandatangani dokumen berupa surat kuasa untuk pelepasan hak miliknya terhadap sebidang tanah notaris surabaya berdasarkan alat bukti paspor yang diajukannya saat dididik oleh polresta surakarta ketika penandatangan surat kuasa saat itu pemohon berada singapura. bahwa alat bukti paspor pemohon tersebut diabaikan polresta surakarta, dan setelah berjalan sekitar (dua) tahun laporan polisi nya pemohon dinyatakan telah dihentikan pendidikannya oleh polresta surakarta. karenanya, pemohon mengajukan permohonan praperadilan pn. surakarta tetapi hasil penetapan praperadilan justru menguatkan surat ketetapan yang dikeluarkan polresta surakarta meskipun pemohon mengajukan alat bukti paspor untuk mematahkan semua argumentresta surakarta, tetap saja pengadilan negeri surakarta pn. surakarta) mengabaikannya. bahwa laporan polisi merupakan rangkaian proses penyelidikan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan status bersalah atau tidak seseorang berdasarkan hukum. tentu saja dalam proses hukum tersebut kedudukan siapapun dianggap sama muka hukum. tidak ada perbedaan sama sekali! dalam proses hukum pidana berkaitan tindak pidana senantiasa diberikan upaya hukum atas putusannya. pada dasarnya, pemberian upaya hukum ini diberikan adalah untuk mengkoreksi kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan oleh hakim hakim sebelumnya. artinya, dalam proses pemidanaan diakui kecenderungan dan kemungkinan terjadinya kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan meskipun seorang hakim berkewajiban menjalankan pemeriksaan suatu perkara berdasarkan prinsip kehati hatian dan ketelitian, tapi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan, kekhilafan dan kekeliruan. untuk itu, maka diberikan pintu hukum untuk memperbaiki putusan hakim tersebut melalui upaya hukum biasa yaitu banding, kasasi bahkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. kesempatan upaya hukum ini juga dimiliki oleh negara melalui jaksa penuntut umum, terdakwa atau pihak ketiga yang berkepentingan, termasuk dalam hal ini pemohon yang berstatus sebagai pelapor atas tindak pidana yang dilakukan terlahir. bahwa sangatlah wajar pemohon diberikan kesempatan melakukan upaya hukum kasasi, karena untuk melakukan upaya hukum banding memang tidak bisa dilakukannya karena tidak diperbolehkan oleh aturan hukumnya. jika ini diberikan maka hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam pendapat mahkamah konstitusi yang menyatakan: . pertanyaannya adalah apakah pemohon sudah diberikan kesempatan pertama untuk melakukan upaya hukum banding? tidak! apa lagi untuk melakukan upaya hukum kasasi, jelas sudah tertutup peluangnya!, jadi pemohon sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk mengambilbiasa, ini tentu berbanding terbalik dengan cerminan daripada suatu negara hukum adalah memberikan akses yang sebesar besarnya kepada warga negaranya untuk mengambil upaya hukum dalam rangka mencari keadilan. dilakukannya upaya hukum kasasi bermaksud dan bertujuan tidak sekedar keinginan yang hendak dicapai oleh pemohon kasasi, tetapi lebih luas daripada itu. maksud dan tujuan kasasi erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang mahkamah agung sebagai badan peradilan tertinggi, dalam memimpin dan mengawasi pengadilan bawahan, demi terciptanya kesatuan dan keseragaman penerapan hukum dalam wilayah negara kita. hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan sebenar benarnya. pendek kata, pemohon tidak dapat melakukan (termasuk banding) kasasi karena terhalang oleh ketentuan dalam angka huruf nomor tahun mengingat kondisi dunia peradilan indonesia baik mari dan mkri yang tertimpa skandal skandal hukum saat ini yang dipertanyakan kredibilitasnya, serta mengingat perilaku para aparat penegak hukumnya yang amburadul mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan dan peradilan akan sangat berbahaya bagi penegakan keadilan apabila penetapan praperadilan tidak dapat dijangkau oleh peradilan yang lebih tinggi selaku pengawas bahkan hal ini bila tetap dipertahankan akan dijadikan kesempatanoleh pemohon maupun memohon praperadilan untuk melakukan mafia peradilan karena penetapan pra peradilan tersebut bersifat one way ticket maka sangatlah wajar jika pemohon mengharapkan diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi demi kepastian hukum dan keadilan. permasalahan sesungguhnya adalah sangat sederhana, mengapa pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini, dikarenakan alat bukti berupa paspor yang selalu diajukan oleh pemohon sebagai pendukung laporan polisi nya senantiasa ditolak oleh penyelidik penyidik polresta surakarta, kejaksaan negeri surakarta serta hakim pemeriksa perkara praperadilannya pn. surakarta. mengapa mereka semua menolak alat bukti tersebut? apakah dunia peradilan dengan situasi dan kondisinya saat ini dapat dipercaykarenakan norma yang diterapkan dalam nomor tahunn. surakarta tersebut karena terhalang angka huruf nomor tahun yaitu dikarenakan perkara pemohon merupakan penetapan praperadilan yang dikecualikan (tidak termasuk dan tidak dapat dikuasai) dari perkara perkara yang diperbolehkan untuk di kasasi mahkamah agung mari).engan norma yang terkandung dalam uud berdasarkan ketentuan uud tersebut, maka pemohon berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan untuk laporan polisi nya polresta surakarta yang telah dihentikan pendidikannya melalui surat ketetapan yang secara yuridis formal dikuatkan dengan penetapan praperadilan oleh pn. surakarta. konsekuensi dari ketentuan uud tersebut adalah mengenai norma bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan termasuk haknya untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas laporan polisi yang dibuatnya institusi kepolisian republik indonesia. sebagaimana telah diketahui bahwa keadilan itu menurut aristotle dapat dibedakan berdasarkan norma norma yang dikehendakinya menjadi dua bagian yaitu justicia distribution (distribution justice, verdelende atau begevende gerechtigheid) yang lebih mengedepankan bahwa setiap orang mendapatkan yang menjadi hak atau jatuhnya, sedangkan justicia commutative (remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid menganggap setiap orang diberikan dengan porsi yang sama. dengan demikian, merujuk pendapat tersebut maka norma yang timbul dari uud merupakan percampuran dari justicia distribution dengan justicia commutative adalah dengan memberikan jaminan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi siapapun republik indonesia dalam setiap sendi kehidupan termasuk ketika berjuang memperoleh keadilan institusi peradil units. dan dengan demikian bertentangan dengan varian cita hukum kepastian dalam hukum: huruf juncto undang undang parpol, memberlakukan anggota partai politik kategori yang berbeda secara sama dan karena itu bertentangan dengan asas proporsionalitas. dan dengan demikian, juga bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan cita hukum keadilan dalam pengertian equity. saksi para pemohon tri kurniawan, s.t. saksi menjabat selaku wakil sekjen dpp partai penegak demokrasi indonesia: untuk menyelamatkan anggota dan kader padi agar dapat mengikuti pemilu khususnya sebagai calon legislatif, maka dpp mengambil langkah strategis dengan melaksanakan rapat pimpinan nasional rapinmas tanggal september dengan merekomendasikan: kepada kader yang ingin menjadi calon anggota legislatif diberikan kesempatan bergabung kepada partai partai lain, khusus kepada anggota dprd provinsi dan anggota dprd kabupaten kota padi periode yang mencalonkan diri melalui partai lain tidak akan paw. statis tema s.h. saksi selaku ketua dpd partai pelopor provinsi nusa tenggara timur. berdasarkan hasil keputusan rapat kerja nasional partai pelopor jakarta tanggal sampai dengan april yang dipimpin oleh ibu hj. rachmawati soekarnoputri pendiri utama partai pelopor. rakernas memberikan mandat penuh kepada dpp partai pelopor untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi pemilu ditetapkan dengan keputusan dpp partai pelopor nomor sk dpp pp tanggal januari tentang kelanjutan perjuangan pengurus, kader, serta anggota partai pelopor pada pemilu dilanjutkan melalui partai nasdem dan bagi kader partai yang adalah anggota dprd tetap menjadi anggota dprd sampai dengan akhir masa jabatan, tidak dilakukan paw. karena tidak melanggar ad art partai, tetapi melaksanakan tugas partai. denial liu saksi selaku ketua dewan pimpinan cabang partai kedaulatan. berdasarkan ketetapan kpu hak dan tanggung jawab dari partai dalam mengikuti pemilihan umum dengan meloloskan salah seorang anggota legislatif atas nama saudara sulaiman seo, s.e., dengan sendirinya akan mengundurkan diri. hal ini semata mata dari masyarakat kabupaten timur tengah selatan, yang berjumlah orang yang telah memberikan tanggung jawab atas pundak saudara sulaiman seo akan tersangka selama tahunni dan mengajukan keterangan tertulis yang diserahkan melaluibahwa menurut para pemohon permohonan nomor puu xi ketentuan huruf penyelenggara pemilihan umum yang memberi kewenangan kepada kpu untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis tahapan peserta pemilu telah melampaui kewenangannya dalam menilai syarat keanggotaan dalam verifikasi partai politik peserta pemilu dan bertentangan dengdi.alamat tanete, rt rw. kelurahan desa menopang salo, kecamatan marioriawa. kabupaten topeng nama h.m. tahir arifin, s.h., m.m., m.h. tempat' tanggal lahir campalagian, juli pekerjaan anggota dprd kabupaten polewali mandar, provinsi sulawesi barat warga negara indonesia alamat suparman nomor wonomulyo, kelurahan sidodadi, kecamatan wonomulyo, kabupaten polewali mandar, provinsi sulawesi barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal april memberi kuasa kepada athens manage, s.h: john fredrik hengstz, s.h., m.h: candy august desert, s.h: dan kabur ahmad, s.h: kesemuanya advokat pengacara pada kantor hukum athens manage, s.h rekan, beralamat canadian broadway, ruko canadian kota wisata cibubur, bogosaksi para pemohon: memeriksa bukti bukti surat tulisan para pemohon, membaca kesimpulan para pemohonpartai politik haruslah pahami secara salmengundurkan diri secara tertulis nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan. menurut pemerintah proses penyusunan partai politik danemohon dalam permohonannya tidak secara spesifik dan jelas pada proses manakah pembentukan partai politik dan penyelenggara pemilu tidak bertentangan dengan ketentuan dpenyelenggara pemilu dyelenggara pemilu dan huruf dan partai politik para pemohon beranggapan ketentuan huruf penyelenggara pemilu dan huruf danenyelenggara pemilu dan huruf dan partai politik yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa berlakunya ketentuan penyelenggara pemilu tanpa ada klausul pencegah ultra vires sebagaimana ditentukan dalam uud menyebabkan hak konstitusional para pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil telah dirugikan. bahwa dengan berlakunya ketentuan huruf dan partai politik, maka pemberhentian dari keanggotaan partai politik yangpemenuhan hak konstitusional para pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dan kewajiban para pemohon untuk menyelesaikan masa bakti sebagai anggota dprdnomor puu v pengujian atas penyelenggara pemilu dan partai politik terhadap permohonan pengujian penyelenggara pemilu dan partai politik dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: pengujian huruf penyelenggara pemilu bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan huruf penyelenggara pemilu tanpa disertai adanya klausul pencegahan ultra vires sebagaimana ditentukan dalam uud telah menyebabkan hak konstitusional para pemohon untuk dipilih dalam pemilihan umum yang adil dirugikan, dpr berpendapat sesungguhnya yang dipersoalkan para pemohon adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma ketentuan huruf penyelenggara pemilu, melainkan persoalan penerapan norma guo oleh kpu yang mendapatkan delegasi kewenangan dari untuk membuat pedoman teknis dalam penyelenggaraan pemilu. bahwa ketentuan penyelenggara pemilu yang mengatur pendelegasian kewenangan kepada lembaga negara tertentu (dalam hal ini kpu) untuk membuat peraturan perundang undangan yang bersifat lebih teknis (vide huruf dimaksudkan agar undang undang guo dapat dengan mudah dan lebih efektif dalam pelaksanaannya. hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang menyebutpr, dpr, dpd, ma, mk, bpkatau pemerintah atas perintah uu, dprd provinsi, gubernur, dprdpr berpendapat seandainyapun kpu membuat peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu diluar batas batas kewenangannya (ultra vires) dan dianggap merugikan para pemohon sebagaimana didalilkan oleh para pemohon, menurut dpr ketentuan huruf penyelenggara pemilu yang mengatur pendelegasian kewenangan tersebut tidak serta merta bertentangan dengan konstitusional. bahwa menurut dpr, para pemohon jika merasa dirugikan dengan pemberlakuan peraturan perundang undangan yang dibuat oleh kpu terkait dengan penyelenggaraan pemilu, dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan judicial review mahkamah agung. oleh karenanya dpr berpendapat bahwa ketentuan huruf penyelenggara pemilu yang mengatur pendelegasian kewenangan tersebut tidak bertentangan dengan uud il. pengujian huruf dank otomatis berhenti pula dari keanggotaan dpr atau dprd. bahwa huruf danpemohon telah mengajukan kesimpulan tertulisnya melalui kepaniteraan mahkamah pada tanggal jul, huruf yang menyatakan, anggota partai politik diberhentikan keanggotaannya dari partai politik apabila: . menjadi anggota partai politik lain , danserahkan melaluihuruf danadalahperseorangan warga negara indonesia yang sedang menduduki jabatan anggota dprd masing masing kabupaten timor tengah selatan, kabupaten bone, kabupaten bombana, kabupaten kolaka, kabupaten sabu raijua, kabupaten buton, kabupaten topeng, dan kabupaten polewali mandar yang berasal dari partai politik yang tidak dapat lagi ikut menjadi peserta pemilihan umum tahun para pemohon pada pokoknya mendalilkan, hak konstitusionalnya dirugikan karena berlakunya huruf dan huruf dengan alasan alasan pokok bahwa komisi pemilihan umum kpu) tidakdengan menambah syarat syarat baru, karenasyarat syarat pencalonan anggota dpr dprd tersebut telah ditetapkan secara limitation dalam huruf sampai dengsyarat kelengkapan administrasinya telah ditentukan dalam huruf sampai dengan huruf undang undang guo. penambahan syarat tersebut secara material tidak taat asas sebagaimana dimaksud oleh huruf undang undang nomor tahun yaitu tidak mencerminkan asas keadilan dan bersifat ultra vires, i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil para pemohon tersebut atas, menurut mahkamah parapara pemohomengenai pengujian konstitusionalitas huruf para pemohonpada pokoknya menyatakan komisi pemilihan umum telah menyalahgunakan kewenangannya ketika menetapkan pedoman teknis pencalonan anggota dpr atau dprd berupatanggal maret yang kemudian2013pkpu tanggal april dengan menambah syarat adanya surat pei3. menimbang bahwa huruf adalah merupakan norma yang mendelegasikan kewenangan kepada kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum. menurut mahkamah, ketentuan yang demikian adalah ketentuan yang sangat lazim dan diperlukan, karena tidak mungkin aturan teknis setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diatur semuanya dalam undang undang. teknis pelaksanaan suatu norma harus diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih rendah dan bersifat teknis yaitu peraturan komisi pemilihan umum pkpu). jika dalam peraturan peraturan dan pedoman teknis tersebut ditemukan hal hal yang melanggar undang undang maka untuk mengujinya adalah kewenangan mahkamah agung dan bukan menjadi kewenangan mahkamah. walaupun demikian, dengan merujuk putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi tanggal juli yang diputus pada pukul wib, mengenai pengujian menurut mahkamah syarat pengunduran diri sebagaimana termuat dalam pkpu yang diikuti dengan surat edaran nomor kpu v tentang temuan hasil verifikasi administrasi pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon anggota dprd, tanggal mei yang mengharuskan adanya surat permenjadi tidak relevan serta tidak dapat diberlakukan lagi. berdasarkan ketentuan yang maknanya telah berubah menurut putusan mahkamah tersebut. seorang anggota dpr atau dprd yang berasal dari partai politik peserta pemilihan umum tahun yang partainya tidak dapat ikutpada pemilihan umum tahun tidak harus berhenti sebagai anggota dpr atau dprd yang sedang dijabatnya dengan syarat syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam putusan mahkamah tersebut. dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon terhadap pengujian huruf tidak beralasan menurut hukum, i3 menimbang bahwa pada pokoknya para pemohon mendalilkan huruf dan bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan tersebut dapat mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena pada satu sisi seorang anggota dpr atau dprd menurut ketentuan undang undang (vide (1b) dan (1c) menjamin posisi keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi verifikasi partai politik dpr atau dprd sampai dilantiknya anggota dpr atau dprd hasil pemilu berikutnya. pada sisi lain, ketentuan huruf dan dapat dimaknai sebaliknya, yaitu anggota dpr atau dprd dari partai politik yang masih eksis dan tidak dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya harus diberhentikan sebagai anggota partai politik dan sebagai anggota dpr atau dprd apabila mencalonkan diri sebagai anggota dpr atau dprd melalui partai politik yang lain. menurut mahkamah substansi permohonan pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan oleh para pemohon mengenai pengujian guo adalah sama dengan substansi permohonan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xi yang telah diputus pada tanggal juli pukul wib. walaupun dasar pengujian permohonan dalam permohonan ini adalah dan uud akan tetapi karena alasan permohonannya pada pokoknya sama dengan alasan permohonan dalam perkara nomor puu xi yang telah diputus sebelumnya, maka pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xi tersebut, mutasi mutans berlaku pula untuk permohonanntang huruf dan huruf tidak beralasan menurut hukum: i4. permohonan para pemohon tentangpermohonan para pemohon tentangmuhammad alim, ahmad fadil semadi, hartonomuhammad alim ttd. ttd. ahmad fadli semadi hartono ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. ida ria tambunanketentuan peraturan perundang undangan yang hendak dimohon oleh pemohon untuk diuji adalahyelenggara pemilihan umum), yang:pol)jadi anggota partai politik lain. parpol,hwa jenis dan hirarki ketentuan perundang undangan guo adalah undang undangbahwa dengan demikian peradilan terhadap permohonan pemohon berada dalam yurisdiksi mahkamah konstitusi. il. legal standing para pemohon bahwa nomor tahun tentang mahkamah konstitusisebagai perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktp dan merupakan anggota legislatif'dprd yang terpilih melalui pemilihan umum legislatif tahun dan tempat masing masing dilantik untuk menjadi anggota dprd masa bakti s.d. dan juga sama sama bermaksud mencalonkan diri lagi dalam pemilihan umum anggota legislatif tahun namun partai partai politik pengusung para pemohon pada pemilu tidak memenuhi syarat, lembaran negara tahun nomor tambahan pembayaran negara nomor (selanjutnya disebut pemilu lembaga perwakilan rakyat) dan juga tidak lolos verifikasi partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam juncto juncto pemilu lembaga perwakilan rakyat tersebut, dan karena itu bukan sebagai partai politik peserta pemilu tahun dengan demikian, para pemohon adalah perorangan warga negara indonesia dalam hal ini kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama dan karena itu memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf mahkamah konstitusi. bahwa beberapa dalam uud yang merupakan hak hak konstitusional parauntuk dipilih dalam pemilihan umum adalah salah satu perwujudan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana salah satu butir pertimbangan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu i tanggal februari yang menyatakan bahwakewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dprd sampai dengan berakhirnya masa bakti merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban konstitusional pemohon baik sebagaimana dimaksud dalam uud maupun sebagaimana dimaksud dalam konvensi antara pemohon dengan konstituen pemohon. bahwa pemenuhan hak hak konstitusional para pemohon secara konstitusional dibatasi sebagaimana ditentuketentuan huruf tentang penyelenggara pemilihan umum yang menyatakan bahwadapat dimaknai sebagai pendelegasian pembuatan peraturan perundang undangan yang sesuai dengan ketentuan nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan maka pedoman teknis guo mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan karena itu, sesuai dengan ketentuan satu sisi mesti dipatuhi oleh setiap orang sepanjang frasnamun, disisi lainnya pembatasan hak dan kebebasan dalam peraturan perundang undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan tersebut seharusnya dibatasi pula dengan klausul konstitusional pencegah ultra vires, yaitu hanya sepanjang sesuai denganberlakunya ketentuan huruf tentang penyelenggara pemilihan umum tanpa klausul pencegah ultra vires sebagaimana ditentukan dalam uud telah menyebabkan hak konstitusional pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan sepanjang frasa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan , dan dan serta juncto uud khususnya terkait denganemohon sebagaimana dimaksud dalam uud sepanjang frasa wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu

syserikat buruh indonesia alamat kolang rw, rawa melati, rw kelurahan tegal alur, kecamatan kalideres, jakarta barat dalam hal ini: ii) bachtiar dipanggang, s,h.: iii) dobel amir, s.h., kn.: iv) nurul afifah, s.h.: dan jodi santoso, s.h., yaitu advokat dan asisten advokat pada dr. muhammad amrun and partners map) law firm" yang beralamat gedung gurukanbukti ii.a. ichsanuddin doors, pengamat ekonomi dilansir oleh liputan6.com, berpendapat: dampak dari harga bbm naik ini adalah inflasi harga harga yang dapat melambung tinggi, tetapi ada lima hal yang bisa ditempuh pemerintah untuk tidak menaikkan harga bbm. pertama adalah memastikan relokasi anggaran bisa dilakukan. lalu kedua adalah menaikkan pajak kendaraan bermotor. lantas yang ketiga adalah mengoptimalkan soal subsidi silang. kemudian memperbaiki transaksi beli dan yang paling penting adalah berhenti korupsi , il. dr. kutub, pengamat perminyakan, sebagaimana dilansir seputar indonesia tanggal april yang menyatakan: pemerintah harus ikut campur melakukan pengendalian dalam penentuan harga bbm, caranya dengan menentukan acuan berdasarkan biaya pokok produksi, bukan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas : ii.a. prof. dr. made kembar sri budhi m.p., pengamat ekonomi universitas udayana, sebagaimana dimuat bali post tanggal april mengatakan: adanya penundaan kenaikan harga bbm secara esensial tidak berbeda dengan kenaikan langsung karena pada intinya akan naik juga. padahal sisi lain, belum ada perbaikan struktur pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat baik sekarang, dua bulan atau empat bulan lagi dan seterusnya tidak berbeda, intinya sama saja akan memberatkan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat, il. revrisond bashir, ma, pengamat ekonomi dari universitas gajah mada yang dimuat artikel inilah.com tanggal maret yang berpendapat: indikasi kepentingan kapitalis dari kenaikan harga bahan bakar minyak bbm) itu juga tampak pada agenda pemerintah yang mencanangkan indonesia bebas subsidi bbm pada konsekuensi yang terjadi secara otomatis adalah masyarakat akan dipaksa untuk konversi dari premium pertamax , ii.a. dr. firdaus muhammad, pengamat politik dari universitas islam negeri alauddin seperti yang dilansir oleh fajar online, berpendapat: banyak opsi untuk menyelamatkan apbn, misalnya memberikan stimulus investasi. kenaikan harga bbm hanya akan menyebabkan daya beli masyarakat rendah. harusnya kita meniru malaysia. minyak dunia naik, mereka tidak menaikkan harga bbm nya malah subsidi ditambah. ini menyebabkan sektor riil, pajak, dan subsidi meningkat: rencana kenaikan harga jual bbm kepada rakyat yang akan dilakukan pemerintah sepanjang kurun waktu tanggal hingga maret telah juga telah mengakibatkan: iii.a. lebih dari peserta unjuk rasa ditangkap dan dijerat dan kuhp, dengan ancaman hukuman hingga tahun penjara, seperti dilansir tribunnews.com tanggal maret ii.a. sebanyak peserta beserta aparat kepolisian mengalami luka luka, seperti dimuat suara merdeka tanggal april ii.a. sedikitnya kantor polisi, mobil patrol, dan sepeda motor polisi dibakar berdasarkan catatan neta pane selaku ketua presidium indonesian police watch ipw) kota, il. alasan yuridis il. dalam permohonan ini, yang para pemohon memohonkan untuk pengujian formil dan materiil huruf undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun apbnpil. pengujian konstitusionalitas huruf apbnp secara formal dilatarbelakangi alasan bahwa penyusunan guobukti memuat asas yang harus dicerminkan dalam materi muatan peraturan perundang undangan, yaitu: pengayoman,apbnp terutama huruf karena bertentangan dengan asas keadilan , asas ketertiban dan kepastian hukum, dan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. penjelasan huruf menjelaskan makna asas keadilan ini, yaitu bahwa yang dimaksud dengan 'fesional bagi setiap warganegara. bila menyimak kehadiran huruf apbnp maka bukan keadilan yang muncul, tetapi ketidakadilan yang terjadi terutama bagi kelompok masyarakat miskin akibat harus menanggung beban kenaikan harga harga kebutuhan pokok sebelum harga bmm dinaikkan pemerintah. masyarakat miskin harus menanggung akibat dari rencana pencabutan subsidi bbm dengan kemampuan daya beli menjadi lebih menurun. penjelasan huruf menjelaskan makna asas ketertiban dan kepastian hukum ini, yaitu bahwaila menyimak kehadiran huruf apbnp maka bukan ketertiban yang muncul, tetapi keseramwutan terutama dalam kaitan dengan distribusi bbm baik disebabkan oleh tindakan penimbunan bbm oleh para spekulan tetapi juga oleh ketidakmampuan pemerintah dan pertamina menjamin pasokan secara terjadwal dan pemenuhan kuota distribusi setiap daerah, yang justru yang muncul adalah kelangkaan bbm sejumlah daerah indonesia. terkait asas pembentukan peraturan perundang undangan ini, yusril iha mahendra mengatakan, asas asas hukum dan asas asas pembuatan peraturan perundang undangan yang baik baca prof. dr. yuliandri, s.h.,m.h., asas asjakarta: p.t. raja grafindo persada, halaman bukti il. dari sudut filosofis, bahwa pembentukan peraturan perundang undangan seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. bila melihat reaksi masyarakat terhadap huruf apbnp tidak lah dapat dipandang bahwa peraturan guo tidak membawa kesejahteraan bagi bangsa indonesia. oleh karena itu, huruf apbnp tidak memenuhi syarat filosofis pembentukan peraturan perundang undangan. il. dari sudut sosiologis, maka peraturan perundang undangan yang dibentuk harus lah diterima oleh masyarakat, tetapi bercermin dari protes yang dilancarkan secara masif oleh kelompok mahasiswa, buruh dan aktivis politik terhadap huruf apbnp sebagai payung hukum kenaikan harga bbm bahan bakar minyak), maka huruf apbnp tidak diterima oleh masyarakat. il. bercermin dari sudut sosiologis dan filosofis, huruf apbnp dari perspektif politis tidak dapat diterapkan oleh pemerintah. dengan cerminan tersebut, maka pembentukan huruf apbnp tidak memenuhi standar pembentukan peraturan perundang undangan yang baik menurut doktrin dan asas asas yang dikandung dalam oleh karena itu, para pemohon sangat beralasan menurut hukum untuk meminta mahkamah konstitusi menyatakan huruf apbnp bertentangan dengan uud dan karenanya huruf apbnp tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. il. dari sudut pengujian formil, ketentuan huruf apbnp telah melanggar putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang membatalkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang minyak dan gas bumi karena dianggap bertentangan dengan uud akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. il. pembentukan huruf apbnp juga melanggar setidaknya asas keadilan dan asas ketertiban dan kepastian hukum yang diintroduksi dalam huruf apbnp secara materiil bertentangan dengan dan dan uud ii.b. bahwa ketentuan uud menyatakan bahwa, negara indonesia adalah negara hukum. bahwa ketentuan muatan huruf apbnp bertentangan dengan uud karena salah satu asas negara hukum adalah asas keadilan dan kepastian hukum tidak diberi tempat dalam huruf apbnp akibat penentuan harga minyak digantungkan secara spekulatif pada harga minyak bulan depan, sehingga tidak saja harga bbm yang menjadi tidak pasti, tetapi pengaruh ketidakpastian harga bbm juga berimbas pada harga kebutuhan bahan pokok (sembako) yang sangat memberatkan para buruh dan masyarakat indonesia secara umum. ii.bi.b.sarat dengan politis (bukti pernyataan presiden sby itu membuktikan bahwa proses pembentukan huruf il.i.b.untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. illii.b. bahwa huruf apbnp jelaslah tidak memuat. il. pertentangan konstitusional keberadaan huruf apbnp bertentangan dengan semangat konstitusi uud dengan alasan alasan sebagai berikut: il. huruf apbnp menyatail. bahwa hak untuk hidup atas kesejahteraan lahir dan batin merupakan hak setiap orang tanpa terkecuali, termasuk masyarakat buruh. kehidupan sejahtera lahir dan batin mengandung makna kehidupan layak yang meliputi kecukupan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sehat, yang pelaksanaannya dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan. il. bahwa untuk menjamin hak rakyat mendapatkan kehidupan sejahtera lahir dan batin, maka sumber daya alam yang dikuasai negara haruslah dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk pula masyarakat buruh denga menciptakan lapangan kerja formal. il. bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan hak hidup sejahtera lahir dan batin bagi masyarakatnya. contoh yang paling kasatmata adalah buruknya infrastruktur dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. serta masih banyak ditemui sarana jalan dalam kondisi rusak berat, sehingga mengganggu pergerakan kegiatan ekonomi, termasuk distribusi komoditas pangan untuk kebutuhan masyarakat. il. bahwa indonesia sebagai produsen minyak bumi harus membayar mahal untuk biaya energi. jika dibandingkan dengan negara penghasil minyak bumi lainnya (bukti harga bbm iran yang hanya per liter, nigeria meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara namun harga bbm hanya sekitar per liter, turkmenistan hanya sekitar per liter. bahkan rakyat venezuela menikmati harga bbm sekitar per liter, sementara indonesia kita harus membeli dengan harga per liter, sekitar delapan kali lipat dari ongkos produksi. il. bahwa kekayaan alam indonesia, seharusnya dapat dinikmati oleh juta penduduk, yang apabila dioptimalkan maka seluruh produk baik dari industri perumahan sampai industri berat bisa dihasilkan sendiri oleh negeri ini. karena indonesia mempunyai lautan terluas dunia dan dikelilingi oleh dua samudera dengan jutaan spesies ikan yang tidak dimiliki oleh negara lain, hutan tropis terbesar dunia mencapai h.a., dengan keanekaragaman dan plasma nutfah terlengkap, cadangan gas alam terbesar dunia tepatnya blok natuna yang memiliki triliun kaki kubik cadangan gas, serta pertambangan emas terbesar dengan kualitas emas terbaik yang telah menghasilkan juta ton tembaga dan juta ton emas senilai rp. triliun, namun sumber daya alam negeri ini telah dikuasai oleh asing. il. bahwa pemerintahan sby,dan sebagai pengganti kenaikan harga jual bbm, pemerintahan sby merumuskan kebijakan dana kompensasi seperti yang pernah diterapkan pada tahun lalu, dimana dana kompensasi sebagai pengganti subsidi bbm melalui skema bantuan langsung tunai blt), ternyata tidak mampu menghambat keterpurukan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin seperti yang dianalisis lembaga kajian ekonomi terkemuka indonesia, tetapi justru meningkatkan jumlah orang miskin sekitar juta jiwa. hal itu terjadi karena pemerintah terlalu percaya dengan statistik bahwa kenaikan harga minyak sekian ribu rupiah hanya akan meningkatkan inflasi sekian persen. faktanya, inflasi yang terjadi bisa dua sampai tiga kali lipat dari yang kalkulasi. fakta lain yang tidak bisa disembunyikan adalah ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam sda), termasuk minyak. rakyat tidak bodoh untuk mengerti bahwa sda itu dikupas dan dirampok oleh segelintir pelaku ekonomi, baik asing maupun domestik, dengan sistem bagi hasil yang sangat tidak adil. khusus minyak dan gas, sekitar persen eksplorasi ladang minyak dan gas dilakukan oleh korporasi asing dalam bingkai praktik kontrak yang tidak adil. pola yang sama terjadi pada sda lainnya seperti batu bara, emas, perak, tembaga. kenyataan ini mengusik rasa keadilan yang terpatri dada rakyat. tidak mungkin rakyat terus menerus diminta memaklumi dengan kenaikan harga bbm, sementara rakyat tahu dengan pasti adanya praktik penginapan sda yang sedemikian masif oleh pelaku asing dan para kompradornya. il. bahwa rencana kenaikan harga jual bbm telah mendongkrak ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa serta dirasakan seluruh golongan. bedanya, orang orang kaya dapat mengalihkan tingkat kerugian mereka kepada kalangan miskin. kendati harga jual bbm masih dalam rencana, pedagang besar telah menaikkan harga barang dan jasa sekitar persen. bahkan, ada rencana kenaikan ongkos transportasi sebesar persen dari harga semula. seluruh kenaikan harga barang dan jasa atas, telah memicu inflasi sebesar persen seluruh sektor barang dan jasa. masyarakat menengah kebawah dipaksa menanggung kerugian yang harus diderita oleh pengusaha dan pedagang besar. il. bahwa kenaikan harga jual bbm akan dijadikan pembenaran untuk menaikkan produk barang, memecat buruh sewenang sewenang. dari berbagai sumber, kenaikan harga jual bbm telah mendorong pertambahan angka pemecatan dari buruh pada tahun menjadi buruh pada tahun kontrol terhadap besaran kenaikan harga jual bbm haruslah tetap melalui fungsi kontrol dewan perwakilan rakyat, tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar yang akan sangat berpotensi merugikan masyarakat buruh serta komponen rakyat lainnya. sehingga ketentuan huruf apbnp telah disharmonis dengan ketentuan d. menyatakan pembentuenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan berdasarknegara tahun anggarfisi, bukti fotokopi ktp atas nama komarudin, bukti fotokopi ktp atas nama muhammad hafidz: bukti fotokopi undang undang apbhalaman bukubukti fotokopi pidato presiden susilo bambang yudhoyono tentang huruf apbn perubahan sarat dengan politis : bukti fotokopi website harga harga bbm beberapa negara. selain itu, para pemohonni dan juli yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. dr. rizal ramli pemerintah memberi gambaran bahwa sektor migas merugi, padahal keuntungan dari gas cukup tinggi sehingga secara keseluruhan migas tidak merugi, jika rakyat dipaksa menggunakan pertamax, hal tersebut adalah juga pemborosan. premium biasa sebenarnya secara teknis dapat diubah menjadi pertamax dengan menambah zat adiktif tertentu, jika harga bbm naik, perusahaan migas asing akan senang karena konsumen akan beralih kepada perusahaan asing (yang bermain sektor hilir), migas disusun oleh usaid yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia, dan kemudian disetujui oleh dpr, kepentingan asing dalam kenaikan harga migas sesuai harga internasional adalah agar perusahaan asing memiliki peluang lebih besar untuk bermain sektor hilir: jika pemerintah membandingkan (untuk menyamakan) harga bbm dengan patokan harga bbm new york (internasional), maka pendapatan masyarakat indonesia harus disamakan dengan pendapatan masyarakat new york (internasional) terlebih dulu: pada zaman pemerintahan soeharto, setiap impor minyak mentah akan memberikan keuntungan dalam persentase tertentu kepada kroni soeharto: pasca soeharto, habibie dan gus dur menghapus keberadaan perantara perdagangan: saat ini muncul lagi jaringan perantara (mafia perdagangan) yang memperoleh untung dari impor minyak mentah oleh indonesia. hal ini seharusnya diberantas dulu sebelum pemerintah memilih opsi menaikkan harga bbm, terdapat minyak mentah indonesia yang diekspor luar negeri, diolah kilang luar negeri, kemudian diimpor lagi indonesia. hal demikian membuat biaya naik, antara lain biaya transportasi sekitar dan biaya pengolahan. sehingga masyarakat dibebani harga bbm yang sangat tinggi: seharusnya model pengolahan minyak mentah yang seperti ini diperbaiki dulu sebelum pemerintah memilih menaikkan harga bbm, sebelum opsi menaikkan harga bbm terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu antara lain membersihkan korupsi, ii) menghapus ppn dan diganti sales tax, iii) menaikkan royalti pertambangan yang dikuasai asing freeport): iv) menghemat biaya perjalanan dinas, menghilangkan subsidi yang tidak tepat antara lain bunga obligasi untuk bank capital yang sudah sehat, vi) dan berbagai mismanagement lainnya: penghapusan mafia migas, akselerasi penggunaan gas dalam negeri dengan diikuti negosiasi ekspor gas: kemudian memecah pertamina. dr. dian puji simatupang, s.h., m.h. uud mengatur bahwa apbn ditetapkan setiap tahun dengan undang undang, karakter hukum (rechtkarakter) apbn sebagai undang undang penetapan yang berisi tindakan kepemerintahan dalam merencanakan keuangan tahunan pemerintahan negara: sejak reformasi, undang undang tentang apbn tidak hanya menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, tetapi juga mengatur ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara, perubahan demikian membutuhkan penafsiran konstitusional berkaitan dengan ketentuan uud yang menyatakan apbn ditetapkan dengan undang undang sebagaimana karakter undang undang pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa uud atau undang undang yang mengatur hal lain mengenai keuangan negara uud (6a) merupakan ketentuan yang membuat hak (rechtscheppende). menurut donner dalam buku rechtskracht, ketentuan yang demikian tidak hanya menetapkan, tetapi juga mengatur, sehingga mengabaikan ketentuan yang ada pada peraturan perundang undangan yang menjadi dasarnya: karakter hukum apbn adalah uud ii) fungsi anggaran, iii) hak budget, iv) satu tahun, tindakan kepemerintahan yang mendapatkan persetujuan dpr. sedangkan karakter hukum non apbn adalah uud ii) fungsi legislasi, iii) hak legislatif, iv) tidak tentu, dan tindakan pembentukan peraturan perundang undangan yang mendapatkan persetujuan dpr. implikasi pengaturan dalam apbn: tujuan keuangan negara yang inkonsistensi, perencanaan yang tidak sinkron dengan penganggaran karena perencanaan tidak menjadi dasar alasan pengambilan keputusan dalam penganggaran: latar belakang keputusan keuangan negara dalam apbn menjadi kurang memiliki latar belakang rasionalitas yang dipertanggungjawabkan legitimasinya, pengaturan dalam apbn yang tidak sejalan dengan kehendak konstitusional menyebabkan penyelenggaraan kesejahteraan umum (bestuurszorg) dalam apbn menjadi terhambat karena banyaknya kepentingan politik dalam pembicaraan anggaran, terjadi ketidakteraturan hukum (ill structured problems) akibat adanya pengaturan dalam apbn, yang mengakibatkan apbn tidak diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara dan sinkronisasi dengan semua peraturan perundang undangan, tetapi menjadi instrumen (alat) untuk mengatur ketentuan lain yang seharusnya menjadi materi muatan suatu undang undang yang bersifat mengatur, apbn yang persemakmuran rakyat dalam konsep ideal bukanlah nilai efisien dalam proses yang dikejar, tetapi suatu wujud apbn yang berkeadilan sosial (social equity budget) dimana ada tiga pertanyaan, yaitu bagaimana apbn dapat menyediakan pelayanan yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia, baik dari pajak, non pajak, dan utang? bagaimana apbn mempertahankan pelayanan publik dengan biaya yang lebih kecil? adakah pelayanan publik yang dibiayai apbn meningkatkan keadilan sosial (social equity)? apbn harus dapat secara optimal mengatasi kesenjangan kebutuhan sosial masyarakat (social need gap): kebijakan apbn harus mempunyai komitmen mendasarkan pada keadilan sosial (social equity) yang berusaha untuk mewujudkan pos belanja dalam anggaran negara secara sistematis untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, semua pertimbangan tersebut seharusnya menjadi dasar penetapan rencana apbn menjadi apbn menjadi apbn, khususnya berkaitan dengan persetujuan terhadap (6a)agustus yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal agustus menyatakan sebagai berikut.ber"dan"il."l. penjelasan pemerintah atas ketentuan (6"l(bukti bahwa fisi adalah badan hukum privat yang didirikan pada tanggal januari sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan telah terdaftar departemen tenaga kerja dan transmigrasi nomor men sj um serta telah tercatat suku dinas tenaga kerj123.dengan, penjelasan ataslerersentase dari anggaran belanja, hal tersebut tidaklah serta merta bertentangan dengan uud karena pererer,puukonstitusi pada tanggal agustus yang pada pokoknya .alamnya telah dirugikan dengan berlakunya &a) apbn yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bbm hanya dengan ukuran kenaikan rata rata minyak mentah indonesia indonesian crude oil price l cp) lebih dari tanpa memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan dan uud seluruh komponen masyarakat termasuk kaum buruh tidak dapat memperjuangkan haknya melalui wakil rakyat dalam hal ini melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat, yang berakibat langsung terhadap pengaturan keuangan rakyat untuk mendapatkan hidup yang sejahtera lahir dan batin dari pendapatan negara atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung bumi indonesia"sarat dengan politis". pernyataan presiden sby itu membuktikan bahwa proses pembentukan huruf apbnp tidak melalui proses ". secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat"untuk sebesar besar kemakmuran rakyat.dan transmigrasi kota administrasi jakarta timur, nomor v p sebagai serikat buruh yang mempunyai anggota lebih dari buruh kepengurusan serikat buruh pada tingkat perusahaan yang telah tercatat masing masing dinas tenaga kerja sembilan kota kabupaten pada empat propinsi indonesia, mempunyai kepedulian untuk menjalankan aktivitasnya dalam perlindungan dan penegakkan hak hak konstitusi masyarakat buruh indonesia, yang tugas dan peranan federasi ikatan serikat buruh indonesia adalah melaksanakan kegiatan kegiatan perlindungan, pembelaan dan penegakan keadilan terhadap hak hak konstitusi masyarakat buruh indonesia, tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, dan agama, dengan tujuan untuk menggalang persatuan masyarakatserta kebijakan pemerintah yang tidak menjamin hak hak konstitusi masyarakat buruh. bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii yang memberikan pengakuan terhadap kedudukan hukum badan hukum privat, baik itu organisasi buruh dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan pengujian konstitusionalitas undang undang terhadap uud, yaitu: adanya hak konstitusional yang diberikan uud yaitu pendapatan dan belanja negara yang didapat dari pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, yang pada kenyataannya negara cg. pemerintah tidak mampu. adanya kerugian konstitusional yaitu pemerintah berwenang menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak sebagaimana diatur dalam ketentuan uud bahwa terkait kedudukan hukum fisi sebagaimana pemohon permohonan guo juga dapat disandarkan pada dan uud yaitu berhak memperjuangkan hak secara kolektif atas kebebasan berserikaturuf apbnp jelaslah tidak memuat prinsip .berdasarkan penjelasan pada huruf dan tersebut, (6a) memiliki kepastian hukum pemberlakuan semenjak undang undang guo diundangkan.agustus dan pemerintah menyampaikan kesimpulan tertulis tanpa tanggal bulan agustus keduanya diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal agustussecara formil dan, yaituuntuk hidup sejahtera lahir dan batin yang didapat dari penggunaan kekayaan alam yang terkandung dan dikuasai negara berdasarkan uudidalamnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan huruf apbnptersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak bbm) hanya dengan ukuran kenaikan harga rata rata minyak mentah indonesia indonesian crude oil price cp) lebih dari (limabelas keseratus), tanpa memerlukan persetujuan dewan perwakilan rakyat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan uud sehingga, seluruh komponen masyarakat termasuk pula kaum buruh tidak lagi dapat memperjuangkan haknya melalui wakil rakyat, dalam hal ini melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya untuk kepentingan rakyat, yang dapat berakibat langsung terhadap perubahan pengaturan keuangan rakyatdalam putusan nomor puu vii mengenaiertanggal juni mahkamah dalam pertimbangan hukum paragraf menyatakan,fpermohonan para pemohon adalah untuk menguji secara formil dan menguji (6aara pemohon mendalilkan diri sebagai perorangan warga negara indonesia sekaligus kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, yang tergabung dalam bentuk badan hukum privat, dan beraktivitas bidang perlindungan, pembelaan, serta penegakan keadilan terhadap hak buruh indonesia. para pemohon mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud dan dirugikan oleh disahkannya (secara formil) atau dirugikan (secara materiil) oleh (6a) yang mengatur bahwa pemerintah berwenang menaikkan harga jual eceran bahan bakar minyak (: menimbang bahwa dengan memperhatikan potensi akibat yang dialami oleh para pemohon, dalam hal ini adalah potensi dampak kenaikan harga jual eceran bbm yang ditanggung oleh para buruh karena adanya kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga jual eceran bbm bersubsidi tanpa persetujuan dpr, yang dikaitkan dengan hak konstitusional para pemohon: tenggang waktu pengajuan permohonan i3 menimbang bahwa permohonan yang diajukan para pemohon meliputi juga pengujian formil, maka permohonan guo harus memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. dalam putusan nomor puu vii bertanggal juni mahkamah memberikan pertimbangan hukumerdasarkan pertimbangan tersebut, untuk selanjutnya pengajuan permohonan pengujian formil harus memenuhi syarat tenggang waktu (empat puluh lima) hari setelah undang undang yang dimohonkan pengujian formil dimuat dalam lembaran negara. i3sahkan jakarta pada tanggal maret dan diundangkan jakarta pada tanggal maret i3 menimbang bahwa permohonan pengujian formil yang diajukan parangujian formil yang diajukan para pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. pokok permohonan pendapat mahkamah dalam pengujian formil i3 menimbang bahwa para pemohon memohonkan pengujian formmenurut para pemohon, ketentuan tersebut. para pemohon mendalilkan bahwa pada maret dpr menyetujui rancangan perubahan apbn yang diajukan oleh pemerintah menjadi apbnp selanjutnya presiden mengesahkan menjadidiundangkan pada maretsebanyak anggota walk out, yaitu dari fraksi partai hanura dan fraksi pdi perjuangan. sebanyak anggota, yaitu dari fraksi pks, fraksi partai gerindra, dan anggota fraksi pkb, keberatan atau menolak penambahan satu dalam ruu tersebut. sebanyak anggota setuju terhadap penambahan satu dalam ruu apbnp yaitu fraksi partai demokrat, golkar, ppp, pan dan pkb. i3 menimbang bahwa setelah mencermati permohonan pengujian formil yang diajukan para pemohon, menurut mahkamah, para pemohon tidak menguraikan bentuk pelanggaran prosedur dalam pembentukan atau setidaknya dalam pembentukan (6a) para pemohon hanya menguraikan mengenai kehadiran anggota dpr pada rapat paripurna dpr untuk pengambilan keputusan persetujuan rancangan undang undang guo, namun para pemohon tidak menguraikan dan menjelaskan serta tidak pula membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi, baik melalui alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. seandainya pengujian formil yang dimaksudkan oleh para pemohon adalah mengenai proses pengambilan keputusan pengesahan atau setidaknya dalam pembentukan (6a) mahkamah menilai proses pengambilan keputusan dalam pengesahan atau undang undang guo telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai pembahasan dan penetapan rancangan undang undang menjadi undang undang, sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu x terutama paragraf berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, permohonan pengujian formil terhadap atau setidaknya terhadap (6a) yang diajukan para pemohon tidak terbukti menurut hukum. dalam pengujian materiil i3. menimbang bahwa para pemohon memohonkan pengujian materiil (6a)ara pemohon mendalilkan bahwa penyusunan (6a) apbnpmenyatakan,keseimbangan, keserasian, dan keselarasan . menurut para pemohon apbnp terutama (ba), bertentangan dengan dan atau bertentangan dengan serta dan uud (6a) apbnp bertentangan dengan uud yaitu melanggar asas keadilan dan kepastian hukum (yang merupakan salah satu asas negara hukum) karena penentuan harga minyak digantungkan secara spekulatif pada harga minyak enam bulan depan, yang mengakibatkan ketidakpastian. &a) apbnp bertentangan dengan uud karena pembentukan (6a). bahwa (6a) apbnp bertentangan dengan uud yaitu tidak mengakomodasimendasarkan pada harga minyak pasar dunia. para pemohon mendalilkan ketentuan &a) apbnp karena bertentangan dengan uud sebagai akibat menyerahkan harga minyak untuk ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. rencana kenaikan harga jual bbm telah mendongkrak ekspektasi kenaikan harga barang dan jasa yang dirasakan seluruh golongan, dan kenaikan harga jual bbm akan dijadikan pembenaran untuk menaikkan harga barang dan memecat buruh sewenang sewenang. para pemohon juga membandingkan bahwa harga bbm indonesia jauh lebih mahal dibanding harga iran, nigeria, turkmenistan, dan venezuela (vide bukti selain itu, menurut para pemohon, pemerintahan sbysebagai pengganti kenaikan harga jual bbm, pemerintah merumuskan kebijakan dana kompensasi pengganti subsidi bbm melalui skema bantuan langsung tunai blt), yang ternyata tidak mampu menghambat keterpurukan ekonomi dan menurunkan jumlah penduduk miskin. i3. menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian materiil tersebut, mahkamah telah memutuskan dalam perkara nomor puu x walaupun antara perkara nomor puu x dengan perkara guo didasarkan pada batu uji berbeda yakni perkara nomor puu x diuji berdasarkan dan dan uud dan perkara guo diuji berdasarkan serta dan uud namun mahkamah menilai substansi yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah sama dengan substansi putusan nomor puu x bertanggal desember pukul wib, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu x sepanjang mengenai (6a) terutama pertimbangan hukum paragraf paragraf dan paragraf mutasi mutans berlaku sebagai pendapat mahkamah dalam pengujian materiil (6a) yang dimohonkan oleh para pemohon. i3 menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut, menurut mahkamah,ik secara formil pembentukannya maupun secara materiil,dalam pengujian formil dan pengujian materiilmd.hartono ttd. ttd. muhammad alim anwar usman panitera pengganti, ttd. martian wibowo bumi indonesia. oleh karenanya, ketentuan huruf apbnp sangat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon secara langsung, karena buruh terbebani atas segala kenaikan biaya sandang, pangan, papan, dan transportasi atas penyesuaian harga jual bbm kepada rakyat yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memerlukan persetujuan dpr sebagai wakil rakyat. berdasarkan uraian tersebut atas, pemohon berpendapat bahwa pemohon bukti dan buktii. alasan alasan permohonan pengujian undang undang ii.a. fakta fakta bila. pada tanggal oktober dewan perwakilan rakyat dpr) telah menyetujui rancang menjadi undang undang anggaran pendapatan dan belanja negaranovemapbn bukti bila. pada tanggal maret dpr telah menyetujui rancangan perubah, menjadi undang undang anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.bila. dalam rapat paripurna tersebut, ada anggota dpr yang walk out yaitu dari fraksi partai hati nurani rakyat dan fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan, serta anggota dpr yang berkeberatan atau menolak yaitu dari fraksi partai keadilan sejahtera, fraksi partai gerakan indonesia raya dan anggota fraksi partai kebangkitan bangsa terhadap penambahan satu dalam ruu tersebut, karena dianggap bertentangan dengan atasnya serta melanggar putusan mahkamah konstitusi nomor puu i dan sangat berpotensi melanggar uud sedangkan sebanyak anggota dpr setuju terhadap penambahan satu dalam ruu apbnp yaitu fraksi partai demokrat, golongan karya golkar), partai persatuan pembangunan, partai amanat nasional, dan partai kebangkitan bangsa. bila. dengan diberlakukannya undang undang guo, maka terdapat beberapa tambahan serta yaitu khususnya dalam ditambah huruf yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jual bbm bersubsidi kepada rakyat. bila. sejak awal pengajuannya oleh pemerintah kepada dpr mengenai rancangan perubahan apbn pada akhir bulan februari hingga adanya pembahasan ruu apbnp dpr, telah mendapatkan penolakan yang keras dari masyarakat buruh, mahasiswa, tani, nelayan, sopir, politisi, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, hingga ibu ibu rumah tangga, karena dianggap semakin memberatkan pemenuhan kecukupan kebutuhan hidup dan dunia usaha, akibat kenaikan harga jual bbm kepada rakyat yang dapat mendongkrak angka harga harga lainnya, baik sebelum maupun sesudah kenaikan harga jual bbm kepada rakyat. selain itu, rencana pemerintah menaikkan harga jual bbm kepada rakyat mendapatkan tentangan dari dewan perwakilan daerah dpd) dan kepala daerah sebagaimana diungkapkan oleh: ii.a. laude ida, wakil ketua dewan perwakilan daerah, yang dimuat kompas tanggal maret yang mengatakan: argumentasi pemerintah untuk menaikkan harga bbm itu lemah. dpd menolak kenaikan harga bbm , ii.a. joko widodo dan hadi rudyatmo, walikota serta walikota solo, yang dimuat forum kompas tanggal maret yang mengatakan: jika memang pemerintah telah merencanakan menaikkan harga bbm, semestinya kepala daerah diberi tahu sejak jauh hari. dengan demikian, kami bisa mempersiapkan diri lewat anggaran daerah untuk membantu memberdayakan masyarakat kami", ii.a. kholillurahman, bupati pamekasan, yang dimuat pelitaonline tanggal maret yang mengatakan: demi masyarakat pamekasan, kami siap mendukung gerakan penolakan bbm in? ii.a. made bangku pastikan, gubernur bali, yang dimuat detiknews tanggal april yang mengatakan: dalam setiap kesempatan saya mengatakan bahwa semua orang pasti tidak setuju dengan naiknya harga bbm , ii.a. peni suharto, walikota malang, yang dimuat suara pembaruan tanggal maret yang mengatakan: segala sesuai dan apapun yang kebijakan maupun sikap pasti ada risikonya, termasuk ditegur mendagri, bahkan kemungkinan juga dipecat. saya sudah memperhitungkan apa yang bakal saya terima ketika saya menentang kebijakan kenaikan harga bbm , ii.a. fuad amin imron, bupati bangkalan, yang dimuat kompas tanggal maret yang mengatakan: kami tahu kalau masyarakat sangat keberatan dengan rencana kenaikan bbm dan saya prihatin, dan ikut menolak rencana tersebut": ii.a. hm. bukhari, walikota probolinggo, yang dimuat surabaya post tanggal maret yang mengatakan: kemarin saya menyatakan sikap, secara pribadi saya tidak sejalan dengan pemerintah pusat. saya menolak kenaikan bbm : ii.a. amin dan yuni widyaningsih, bupati dan wakil bupati ponorogo, yang dimuat tempo tanggal maret yang mengatakan: kami dipilih rakyat. kalau keputusan pemerintah pusat tidak prorakyat, kami turut menolak, ii.a. budi sulistyono, bupati ngawi, yang dimuat lawu post tanggal maret yang mengatakan: saya mendukung aksi penolakan kenaikan harga bbm yang dilakukan teman teman seperjuangan ini , ii.a. sumantri, bupati magetan, yang dimuat magetan komandan tanggal maret yang mengatakan: saya atas nama bupati magetan terkait penolakan kenaikan bbm akan saya sampaikan pemerintah pusat : ii.a. bambang dwi hartono, wakil walikota surabaya, yang dimuat republika tanggal maret yang mengatakan: pemerintah telah tuli, buta dan bisu akan kepentingan rakyat. kalau bbm naik maka rakyat akan pasti bakal memakai bensin campur, tapi campur penderitaan. sementara para pejabat pemerintah juga pakai bensin campur, tapi campur korupsi. saya akan terus bersama rakyat untuk menolak kebijakan ini, karena saya bukan pelacur politik. kenaikan bbm sudah jelas membuat rakyat makin sengsara , ii.a. wardoyo wijaya, bupati sukoharjo, yang dilansir oleh rri, yang mengatakan: kami menolak rencana kenaikan harga bbm pada april mendatang, dan jauh lebih baik jika blm untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya , kenaikan harga jual bbm kepada rakyat yang dapat dilakukan oleh pemerintah hanya karena kenaikan icp atas juga mengundang pendapat para pengamat ekonomi karena tidak akan menyelesaikan masalah apapun, sebagaimana diungkapkan olehflorian meleset, ag, jabatan ketua komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai, alamat desa sabagai batu, kecamatan morotai selatan, kabupaten pulau morotai, nama iskandar dari dari, s.p di,junaidi deni, spdan manga, jabatan anggota komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai, alamat desa aruba pante, kecamatan morotai selatan, kabupaten pulau morotai: nama sama ruang, soshi. assad saran, s.e., hut: pekerjaan pns calon bupati kabupaten pulau morotai, alamat desa aruba, kecamatan morotai selatan, kabupaten pulau morotai: nama pdt. demands ice, mth, pekerjaan pendeta, alamat desa loumadoro, kecamatan selatan barat, kabupaten pulau morotai: berdasarkan surat kuasa khusus tanggal juni memberi kuasa kepada dr. muhammad amrun, s.h., mh., bachtiar dipanggang, s.h., merlin, s.h., abdullah kahar, s.h., dan dobel amir, s.h., adalah para advokat dan konsultan hukum beralamat map law firm, gedung guru, jalan tanah abang iiix yang telah diperbaiki dan diterima pasangan calon nomor urut assad saran, s.h.,s. hut dan pdt. demands ice, th., memperoleh (tujuh ribu seratus dua) suara, pasangan calon nomor urut umar hasan, sip. dan drs. sepatu pinoy, si.h dan dr. saat powo, si., memperoleh (tiga ratus enam belas) suara: pasangan calon nomor urut anthony ranking, dan arsyad haya, ma, memperoleh (tujuh ribu enampuluh dua) suara: memerintahkan memohon untuk melaksanakan putusan ini bahwa mahkamah konstitusi membuat putusan nomor php.d ix melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon keberatan terhadap keputusan memohon nomor kept kpu pm (ultra pelita), yang bertentangan dengan prinsip dan praktik peradilan secara universal dasebagaimana termuat dalam yang me". bahwa mahkamah konstitusi telah menggunakan data pemohon keberatan guo terkaitpemohon pengujian undang undang guo kpu kabupaten pulau morotai) telah melaporkan drs. rusli sibuk, dan weni paris pemohon nomor php.d ix polda maluku utara atas dugaan tindak pidana pemalsuan datatelah terjadi beberapa dugaan pengajuan data palsu dan kesaksian palsu dalam pemeriksaan sengketa pemilukada dan atau pemilihan umum calon anggota legislatif sebagaimana diberitakan media massa, yaitu: penggunaan kesaksian palsu dalam pemeriksaan sengketa pemilukada kotawaringin barat tahun mahkamah konstitusi (bukti bukti p 8a| (catatan: pemeriksaan dugaan keterangan palsu dalam pemeriksaan mk). penggunaan keterangan palsu dalam pemeriksaan sengketa pemilukada kabupaten teluk wondama, papua barat tahun (bukti bukti p 10a). bahwa sesuai dengan undang undang pemilukada yang menentukan bahwa calon bupati dan calon wakil bupati harus menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan penyalahgunaan obat obat terlarang narkoba), sebagaimana yang tercantum dalam huruf undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah juncto penjelasan undang undang nomor tahun huruf yang menyatakan: yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" pecandu narkoba, dan zina. bahwa calon bupati dan wakil bupati teluk wondama, tidak diperiksa tentang penyalahgunaan narkoba, sebagaimana keterangan kpu kabupaten teluk wondama dalam sidang mahkamah konstitusi tanggal september sebagaimana termuat dalam risalah sidang perkara nomor php.d viii halaman (bukti p 10bj. sehingga dengan mulus dan melengganglah drs. albert hnok tory menjadi bupati teluk wondama, papua barat. tempat beberapa bulan kemudian dia tertangkap bersama istrinya sedang menggunakan narkoba, dan saat ini bupati terpilih, drs. albert hnok tory telah dan sedang menjalani pemeriksaan sidang pengadilan negeri manokwari, dengan perkara nomor pid nmkj, tanggal juni karena tertangkap basah menggunakan narkoba. bahwa pada tangggal agustus oleh jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutannya. yang bersangkutan telah diberhentikan sementara sebagai bupati teluk wondama dengan mendagri nomor tahun tanggal juni (bukti p 10c| bahwa mengenai bukti palsu yang terdiri dari keterangan palsu dan bukti tertulis palsu yang telah diproses secara hukum, akan tetapi masih belum eintracht, pemohon memohon agar majelis yang terhormat dapat tetap konsisten sebagai mahkamah yang mengedepankan keadilan substansial, maka tidaklah adil kalau sampai menunggu suatu perkara pemalsuan bukti sidang mahkamah konstitusi tersebut yang sedang ditangani aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan atau mahkamah agung) eintracht baru diputus oleh mahkamah konstitusi. sebab masa jabatan kepala daerah yang dipersengketakan hanyalah (lima) tahun, dan mengingat proses hukum negara kita yang cukup lama dan memakan waktu yang kadangkala kurang lebih tahun, maka ada kemungkinan putusan mahkamah konstitusi tidak akan berguna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan apabila menunggu sampai putusan eintracht. bahwa oleh karenanya, pemohon memohon agar majelis pro aktif memanggil saksi tentang kebenaran mengenai apa yang dimohonkan pemohon terutama telah terjadinya pemalsuan bukti bukti persidangan mahkamah konstitusi yang mengakibatkan mahkamah konstitusi mengeluarkan suatu putusan sehingga perlu dan penting dimohonkan peninjauan kembali atas suatu keputusan terdahulu. bahwa persoalan dugaan penggunaan data dan atau kesaksian palsu dalam permohonan pemeriksaan sengketa pemilukada mahkamah konstitusi yang diketahui setelah mahkamah konstitusi memberikan putusan terhadap permohonan pemeriksaan sengketa pemilukada guo telah melahirkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. oleh karena itu, mahkamah konstitusi perlu untuk membuka pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali mahkamah konstitusi terhadap putusan yang lahir dari penggunaan alat bukti palsu dalam pemeriksaan sengketa pemilukada. bahwa pemeriksaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dikenal dalam praktik peradilan baik untuk perkara yang diperiksa peradilan umum maupun peradilan khusus, sehingga dapat dipahami dan memiliki pijakan teoritik penerapan pemeriksaan tingkat peninjauan kembali mahkamah konstitusi. peninjauan kembali dimohonkan oleh pihak berperkara yang merasa dirugikan akibat salah penerapan hukum terutama dalam kaitan penggunaan alat bukti palsu dalam persidangan. bahwa para pemohon pengujian undang undang guo merasa kiranya mahkamah konstitusi perlu memberi penafsiran terhadaphingga dipahami sebagai." bilamanditaksir sesuai dengan penjelasannya, maka hal itu bertentangan dengan uud yaituv. petit berdasarkan uraian dan alasan alasan hukum dimemeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo: menyatakanmutuskan dan menyatakan harus ditafsirk"ara pemohon fotokopi surat tanda penerimaan laporan nomor tpl .vi skt, tanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor php.d 1x tanggal juni bukti p 6a fotokopi permohonan keberatan terhadap suratkabupaten morotai tahun tanggal mei bukti p 6b fotokopi perbaikan permohonan perkara php nomor php.d ix bukti fotokopi artikel dpr sahkan perubahan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi : bukti fotokopi artikel putusan final . sumber: harian umum tabungan, bukti p 8a fotokopi artikel kesaksian palsu dalam putusan sengketa pemilukada kotawaringin barat . sumber: primaironline .com, agustus bukti p 8b fotokopi artikel akan pertimbangkan saksi palsu . sumber: republika.co.id, rabu, agustus bukti fotokopi artikel kesaksian palsu dalam sengketa pemilukada kabupaten sumbawa mahkamah konstitusi , sumber: oktober bukti fotokopi artikel sengketa pilkada teluk wondama diputus tengah duka , sumber: tribunnews.com, oktober bukti p 10a fotokopi artikel lagi nya polisi tangkap bupati teluk wondama , sumber: papua post, april bukti p 10b fotokopiwondama, tanggal september bukti p 10c fotokopi berita bupati teluk wondama dicopot sumber: kotabogor.co. bukti fotokopi putusan nomor pid.b pn.jkt.pst, tanggal maret bukti fotokopi putusan perkara nomor php.tersebut, menurut para pemohon, bertentangan dengan) menimbang bahwa, oleh karena permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf yaitu mengenai kewenangan mahkamah makakemudian memberi pertimbanga. uud yang berarti mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi uud . bahwa permohonan para pemohon adalah menguji konstitusionalitas huruf mk, yaitu kewenangan mahkamah yang diberikan oleh uud oleh karena permohonan guo memiliki kesamaan pokok permohonan dalam putusan mahkamah nomor puu vii tanggal februari dan putusan mahkamah nomor puu ix tanggal agustus maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan nomor puu vii tanggal februari dan putusan nomor puu ix tanggal agustus mutasi mutans berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan guo, sehingga mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara guo: i3.kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan paraguo:rhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun il. kedudukan hukumakil mochtar panitera pengganti, ttd. eddy purwantoorangan warga negara indonesia"ka kedudukan hukum para pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut: pemohon sampai pemohon adalah pejabat penyelenggara pemilihan umum pada komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai, yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (bukti p 3j, selanjutnya disebut pemohon sampai pemohon juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan sekaligus mempertahankan keputusan lembaga mereka (kpu kabupaten pulau morotai) terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara ketika keputusan guo digugat mahkamah konstitusi. dalam konteks kelembagaan, pemohon sampai pemohon tanpa atau melalui penasehat hukumnya harus dapat mempertahankan keputusan guo dengan mengajukan bukti bukti tertulis dan saksi saksi untuk membantah permohonan keberatan yang diajukan pasangan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hadapan mahkamah konstitusi. dalam kaitan dengan putusan nomor php.d ix tanggal juni muncul pertanyaan dari pemohon sampai pemohon mengapa mahkamah konstitusi menjadikan bukti bukti hasil rekapitulasi tingkat tps, ppkbukti bahwa pemohon sampai pemohon telah melaporkan pemohon nomor php.d ix dalam perkara perselisihan pemilukada kabupaten pulau morotai drs. rush (buktiterkait putusan mahkamah nomor php.d ix maka telah memunculkan persepsi masyarakat bahwa kpu kabupaten pulau morotai tidak bekerja berdasarkan asas asas pemilu sebagaimana diamanatkan yaitu penyelenggara pemilu berpedoman kepadail. profesionalisme: akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. bahwa terkait penggunaan data dan atau keterangan palsu dalam memutus sengketa pemilukada pulau morotai, maka kpu kabupaten pulau morotai jelas menderita kerugian konstitusional karena hak untuk melakukan pekerjaan secara profesional telah tidak dinilai atau telah dinaikan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor php.d ix oleh karena itu, pemohon sampai pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo. bahwa munculnya sengketa pemilukada untuk diselesaikan dalam persidangan mahkamah konstitusi membuktikan dugaan adanya pelanggaran terhadap asas asas penyelenggaraan pemilu baik oleh pihak penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan atau kabupaten kota maupun oleh pihak peserta pemilukada itu sendiri. pemeriksaan sengketa pemilukada mahkamah konstitusi membuka jalan bagi tercapainya penyelesaian sengketa pemilukada melalui jalur hukum yang diharapkan putusannya bijaksana dan memberi kepastian hukum. tenggat waktu (tiga) hari untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap keputusan kpu tentang rekapitulasi hasil perolehan suara sejak tanggal pengumuman rekapitulasi tersebut sangatlah singkat, sehingga kadang para pihak yang mengajukan sengketa mahkamah konstitusi relatif tidak siap untuk mengajukan dokumen dokumen dan saksi saksi penunjang pembuktian sengketa. lebih dari itu, kadang muncul dugaan adanya memanipulasi data ataupun kesaksian palsu dalam persidangan untuk memutus perselisihan pemilu guo mahkamah konstitusi. oleh karena putusan mahkamah konstitusi bersifat pertama dan terakhir serta mengikat, maka bilamana terbukti melalui pemeriksaan peradilan pidana dugaan bahwa ada manipulasi bukti bukti ataupun kesaksian palsu dalam pemeriksaan gugatan pemilukada, maka tertutup sudah upaya bagi para pihak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. terkait dugaan penggunaan data palsu dalam pemeriksaan mahkamah konstitusi oleh pemohon pemeriksaan keberatanvide bukti atas nama drs. rusli sibuk, dan weni paris, komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai telah melaporkan drs. rusli sibuk, dan weni paris polda maluku utara tentang dugaan pemalsuan dokumen (vide bukti p 5j. oleh karena itu, mahkamah konstitusi perlu membuka kemungkinan adanya pemeriksaan tingkat peninjauan kembali terhadap putusan sebelumnya. pemohon sampai pemohon vii adalah pasangan calon bupati daan juga sebagai pihak terkait dalam pemeriksaan permohonan keberatan mahkamah konstitusi terhadap surattertanggal mei nomor registrasi php.d ix bukti p 6j. bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerahrs. rusli sibuk, dan weni paris| mengajukan keberatan mahkamah konstitusiguopulau morotai nomor kept kpu pm tanggal meiadalah sebagai berikut: hi. assad saran, s.e.,s. hut dan pdt. demands ice, mth hi. umar hi. hasan, sip dan drs. willie sepatu pinoy, msi drs. rusli sibuk, msi dan weni paris, y6) drs. hi. faisal tjan dan drs. lukman sy. bajak hi. decay sha, dan dr. saat powo, se, msi anthony tanjung, dan hi. arsyad haya, a.ma bahwa kemudian mahkamah konstitusi dalam putusan nomor php.d ix tertanggal juni telah membatalkan surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai nomor kept kpu pm pemohon dan pemohon vii dalam permohonguo menilai majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa permohonatelah salah menerapkan hukum dengan membuat putusan yang melebihi petit (ultra pelita) pemohoputusan yang bersifat ultra pelita demikian itu melampaui kewenangan hakim sebagaimana lazimnya dikenal dalam praktik hukum dan putusan ultra pelita tersebut dilarang dalam undang undang nomor tahun yang telah direvisi dan telah disahkan revisi undang undang nomor tahun oleh dewan perwakilan rakyat pada tanggal juni bukti dengan demikian, pemohon dan pemohon vii dirugikan dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut. oleh karena itu, pemohon dan pemohon vii memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum serta kedudukan hukum untuk mengajukguo. putusan nomor php.d ix telah merugikan pemohon dan pemohon vii, karena melalui putusan guo telah dirampas hak pemohon dan pemohon vii sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten pulau morotai sebagaimana telah dinyatakan dalam keputusan kpu kabupaten pulau morotai surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pulau morotai nomor kept kpu pm padahal pemohon dan pemohon vii telah ikut serta berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan kpu dalam pemilukada pulau morotai tahun terlepasnya hak pemohon dan pemohon vii sebagai bupati dan wakil bupati terpilih kabupaten pulau morotai jelas merupakan kerugian konstitusional yang diderita pemohon dan pemohon vii pasca putusan nomor php.d ix tanggal juni mahkamah konstitusi telah mempertimbangkan secara tidak adil dan tidak benar terhadap fakta fakta persidangan. mahkamah konstitusi menjadikan bukti bukti hasil rekapitulasi tingkat tps, ppk,vide bukti pemohon sampai pemohon telah melaporkan pemohon dalam perkara perselisihan pemilukada kabupaten pulau morotai drs. rusli.undang undang nomor tahun para pemohon merasa memiliki kepentingan untuk memohon penafsiran terhadapakan diuraikan dalam bagian petit dalam permohonan guo.ii. alasan pemohon mengajukan pengujian para pemohon mengajukan pengujiengan alasan sebagai berikut: ilmorotai nomor kept kpu pmtertanggal mei adalah sebagai berikut: hi. assad saran, s.e.,s. hut dan pdt. demands ice, mth hi. umar hasan, sip dan drs. wicliif sepatu pinoy, msi drs. rusli sibuk, msi dan weni paris, drs. hi. faisal tjan dan drs. lukman sy. bajak hi. decay silva, dan dr. saat powo, se, msi anthony ranking, dan hi. arsyad haya, a.ma bahwa mahkamah konstitusi pada tanggal juni telah membuat putusan nomor php.d 1x divide bukti p4) yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

&gi1.2j nama hj. aisyah mochtar alias machina binti mochtar ibrahim tempat dan tanggal lahir ujung pandang, maret nama muhammad iqbal ramadhan bin boediono tempat dan tanggal lahir jakarta, februari. berdasarkan surat kuasa nomor kh.m&m k viii bertanggal agustus memberi kuasa kepada rusdianto matulatuwaj ii) oktan maka, dan iii) miftahul i.a.a., yaitu advokat pada kantor hukum matulatuwa maka yang beralamat wisma nugra santana floor,pada rabu tanggal juni denganbahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia: bahwapemohon diklasifikasikan sebagai perorangan warga yang berfaedah saja. hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak banyaknya pada orang sebanyak banyaknya. kelemahannya adalah hanya memperhatikan hal hal umum, dan terlalu individualistis, sehingga tidak memberikan kepuasan bagi perasaan hukum. teori selanjutnya adalah campuran dari kedua teori tersebut yang dikemukakan oleh para sarjana ini. bellefroid menyatakan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. utrecht menyatakan hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam pergaulan manusia. dalam tugas itu tersimpan dua tugas lain, yaitu harus menjamin keadilan serta hukum tetap berguna. dalam kedua tugas tersebut tersimpan pula tugas ketiga yaitu hukum bertugas posisional (politionele tak van het recht). hukum menjaga agar dalam masyarakat tidak terjadi main hakim sendiri (eigenrichting). sedangkan, wirjono prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan bahagia dan tertib dalam masyarakat ribuan syahrini, rangkuman intisari ilmu hukum, pustaka kartini, cet. pertama, hal. berdasarkan penjelasan tersebut, norma hukum yang termaktub dalam perkawinan telah melanggar hak konstitusional yang seharusnya didapatkan oleh pemohon, berdasarkan semua hal yang telah diuraikan tersebut, maka berwenang untuk mengadili dan memutuskan perkara permohonan uji materiil dan perkawinan terhadap dan sertadan perkawinan, bertentangan dan serta uud menyatakan dan perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya,. bukti fotokopi penetapan pengadilan agama tangerang nomor pdt. pa. trs. bukti fotokopi rekomendasi komisi perlindungan anak indonesia nomor kpai vii bukti fotokopi surat tanda penerimaan pengaduan komisi perlindungan anak indonesia nomor kpai i1 bukti fotokopi surat nomor kh.m&m k x perihal somasi tertanggal oktober bukti fotokopi surat nomor kh.m&m k perihal undangan dan klarifikasi tertanggal januari selain itu, pemohon juga mengajukan ahli, yaitu dr. h.m. nurul irfan, ag.,mei yang pada pokoknya sebagai berikut: perkawinan telah jelas mengakui bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, namun keberadaan perkawinan yang menyebutkan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, mengakibatkan adanya dua pemahaman. satu sisi, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing masing, sisi lain perkawinan dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatat: dari perspektif hukum islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi lima rukun, yaitu ijab gaul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak mempelai wanita: perkawinan tidak jelas, kabur, dan kontradiktif dengan perkawinan, serta berdampak pada pernikahan seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun secara islam tetapi karena tidak dicatat kua maka pernikahannya menjadi tidak sah: karena perkawinan tersebut tidak sah, lebih lanjut perkawinan mengatur bahwa anak dari perkawinan tersebut hanya memiliki nasab dan hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibu. pada akta kelahirannya, anak tersebut akan ditulis sebagai anak dari ibu tanpa bapak, anak tersebut juga akan mengalami kerugian psikologis, dikucilkan masyarakat, kesulitan biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lahiriah lainnya, keharusan mencatatkan pernikahan yang berimplikasi pada status anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan uud karena anak yang seharusnya dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi akhirnya tidak terlindungi hanya karena orang tuanya terlanjur melaksanakan perkawinan yang tidak dicatat: dalam hukum islam, anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. islam tidak mengenal konsep dosa turunan atau pelimpahan dosa dari satu pihak pihak lainnya: pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam bersifat individu. seseorang tidak dapat menanggung beban dosa orang lain, apalagi bertanggung jawab terhadap dosa orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam @uran surat al isra surat al an'am surat fair surat az kumar dan surat an nam islam mengenal konsep anak zina yang hanya bernazar kepada ibu kandungnya, namun ini bukan anak dari perkawinan sah (yang telah memenuhi syarat dan rukun). anak yang lahir dari perkawinan sah secara islam, meskipun tidak dicatatkan pada instansi terkait, tetap harus bernasib kepada kedua bapak dan ibunya, bahkan dalam islam dilarang melakukan adopsi anak jika adopsi tersebut memutus hubungan nasab antara anak dengan bapak. jika anak yang akan diadopsi tidak diketahui asal muasal dan bapak kandungnya, maka harus diakui sebagai saudara seagama atau aula anak angkat, dan bukan dianggap sebagai anak kandung, dalam high, tidak pernah disebutkan bahwa pernikahan harus dicatat, tetapi terdapat perintah dalam @uran surat an nisa' untuk menaati lil amri (dalam hal ini undang undang sebagai produk lil amri), dengan demikian, dan perkawinan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan dan uud jika dan perkawinan mengandung madara, tetapi menghapusnya juga menimbulkan madara, maka dalam kaidah hukum islam, harus dipilih madara nya yang paling ringan:bertanggal februari dan diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal maret yang menyatakan sebagai berikut. pokok permohonan bahwa para pemohon yang berkedudukan sebagai perorangan warga negara indonesia mengajukan permohonan pengujian ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang perkawinan (selanjutnya disebut perkawinan), yang pada intinya sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon ketentuan dan perkawinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon, khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan pemohon bahwa hak konstitusional para pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalam undang undangrukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh perkawinan, akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anak pemohon ii)undang undang perkawinan. disingkatnya menurut pemohon, ketentuan guo telah menimbulkan perlakuan yang tidak sama hadapan hukum serta menciptakan perlakuan yang bersifat diskriminatif, karena itu menurut para pemohon ketentuan guoarara pemohon, menurut pemerintah anggapan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalitas yang terjadi terhadap diri para pemohon, bukanlah karena berlakunya dan atau sebagai akibat berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian tersebut, karena pada kenyataannya yang dialami oleh pemohon dalam melakukan perkawinan dengan seorang laki laki yang telah beristri tidak memenuhi prosedur, tata cara dan persyaratan sebagaimana diatur dalam dan perkawinan serta nomor tahun tentang pelaksanaan perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan poligami yang dilakukan oleh pemohon tidak dapat dicatat. seandainya perkawinan pemohon dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam undang undang guo, maka pemohon tidak akan mendapatkan hambatan dalam melakukan pencatatan perkawinan, dan dijamin bahwa pemohon akan memperoleh status hukum perkawinan yang sah dan mendapat hak status anak yang dilahirkannya. karena itu, pemerintah melalui ketua majelis hakimtersebut atas, menurut pemerintah permasalahan yang terjadi terhadap paraketidakpatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang dilakukan secara sadar dan nalar yang sepatutnya dapat diketahui resiko akibat hukumnya dikemudian hari. berdasarkan uraian tersebut atasperkawinanf, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam uudskipun pengaturan yang dituangkan dalam uudud " . ,udud,,perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan karenanya tidak bertentangan dengan uud karena perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang halpenjelasan terhadap materi muatan norma yang dimohonkan untuk diujidan perkawinan, yaitu: yang menyatakan: tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku yangketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan dan uud yang menyatakan sebagai berikutketentuan undang undang guo dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalamtuk itu suami ist. kemudian pada undang undang guo menyatakan , dan pada dinyatakan bahwa tiap tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku . bahwa menurut undang undang guo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk: tertib administrasi perkawinan: memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak, dan cc. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain lain: negara indonesia yang dirugikan hak konstitusionalnya disebabkan diperlakukan berbeda muka hukum terhadap status hukum perkawinannya oleh undang undang, ini? syarat kesatubahwa telah dijelaskan terdahulu, pemohon adalah warga negara indonesia yang merupakan perorangan warga negara indonesia , sebagaimana dimaksud dalam mk. karenanya, pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon dalam permohonan uji materiil ini, bahwa sesuai deng, sehingga oleh karenanya pemisahan yang telah dilakukan oleh pemohon adalah sah dan hal itu juga telah dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas perkara nomor pdt. pa. trs., tanggal juni halaman ke alinea ke yang menyatakan: ". bahwa pada tanggal desember jakarta telah berlangsung pemisahan antara pemohon hj. aisyah mochtar alias machina binti mochtar ibrahim) dengan seorang laki laki bernama drs. boediono, dengan wali nikah almarhum mortar ibrahim, disaksikan oleh orang saksi, masing masing bernama almarhum kh. yusuf usman dan risma, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang riyal (mata uang arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan gobel diucapkan oleh laki laki bernama drs. boediono, pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa telah bertentangan dengan dan dan uud karena pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak anaknya. bahwa undang undang guo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang undangan. hal ini dimaksudkan agar hak hak suami, istri, dan anak anaknya benar benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam dan perkawinan, dan peraturan pemerintah nomor tahun tentang pelaksanaan perkawinan khususnya sampai dengan bahwa benar perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak berarti bahwa undang undang ini melarang seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (poligami). apabila dikehendaki, seorang suami dapat melakukan poligami dengan istri kedua dan seterusnya, akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam undang undang guo khususnya sebagaimana ditentukan dalam dan serta nomor tahun apabila suatu perkawinan poligami tidak memenuhi ketentuan undang undang perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan kantor urusan agama atau kantor catatan sipil, dengan segala akibat hukumnya antara lain: tidak mempunyai status perkawinan yang sah, dan tidak mempunyai status hak waris bagi suami, istri, dan anak anaknya. bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan poligami yang diatur dalam perkawinan berlaku untuk setiap warga negara indonesia dan tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para pemohon. samping itu ketentuan tersebuturaian tersebut atas, tergambar dengan jelas dan tegas bahwa pencatatan perkawinan baik kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil menurut pemerintah tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas pemberlakuan materi muatan norma yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon. dengan demikian maka ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan dan serta uud terhadap ketentuan undang undang perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut:, menurut pemerintah, karena suatu perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada, sehingga anak yang lahir luar perkawinan yang tidak dicatat menurut undang undang guo dikategorikan sebagai anak yang lahir luar perkawinan yang sah. ketentuan dalam ini merupakan konsekuensi logis dari adanya pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur perkawinan yang sah atau sebaliknya yang tidak sah berdasarkan undang undang guo, karenanya menjadi tidak logis apabila undang undang memastikan hubungan hukum seorang anak yang lahir dari seorang perempuan, memiliki hubungan hukum sebagai anak dengan seorang laki laki yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah ketentuan undang undang guo justru. oleh karena itu menurut pemerintah undang undang perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan dan serta uud karena apabila perkawinan tersebut dilakukan secara sah maka hak hak para pemohon sebagaimana dimaksud dalam dan serta uud dapat dipenuhiraian tersebut atas ketentuan dan perkawinan tidak bertentangan dengan ketentuan dan serta uudperkawiperkawinan tidak bertentangan dengan dan sertafebruari dan menyampaikan keterangan yang diterima kepaniteraan mahkamah konstitusi pada tanggal februari yang menguraikan sebagai berikut:perkawinan terhadap uud negara republik indonesia tahun terhadap dalil para pemohon yang menyatakan bahwa berlakunya ketentuan dan perkawinan telah menghalang halangi pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak dalam perkawinan, dan kepastian hukum atas status perkawinannya sebagaimana diatur dalam dan serta uud telah dirugikan. dpr menyampaikan penjelasan sebagai berikut: bahwa perlu dipahami oleh para pemohon, bahwa untuk memahami perkawinan terkait dengan ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian, dipandang perlu untuk memahami dahulu pengertian dari perkawinan yaituetentuan ini mengandung makna bahwa perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita berhubungan erat dengan agama kerohanian. jika dilihat dari pengertiannya maka setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama adalah sah. namun jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta keturunan, maka akibat dari perkawinan memunculkan hak dan kewajiban kepercayaan. bahwa untuk menjamin hak hak kepercayaan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup kepercayaan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak kepercayaan dan kewajibannya. oleh karena itu pencatatan tiap tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak hak kepercayaan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. bahwa tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut: untuk tertib administrasi perkawinan, jaminan memperoleh hak hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, membuat kartu tanda penduduk, membuat kartu keluarga, dan lain lain), cc.memberikan perlindungan terhadap hak hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan, bahwa atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan perkawinan yang berbunyi tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. dengan demikian dpr berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan ketentuan perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum adalah anggapan yang keliru dan tidak berdasar. bahwa terhadap anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa para pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinannya karena perkawinan pada prinsipnya berasaskan monogami sehingga menghalang halangi para pemohon untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam uud dpr merujuk pada putusan mahkamah konstitusi perkara nomor puu v dalam pertimbangan hukum halaman menyebutkan: bahwa yang tercantum dalam perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang akan berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. oleh karena itu penjabaran persyaratan poligami tidak bertentangan dengan uud negara republik indonesia tahun dengan demikian alasan para pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena perkawinan pada prinsipnya berasas monogami adalah sangat tidak berdasar. pemohon tidak dapat mencatatkan perkawinannya karena tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam perkawinan. oleh karena itu sesungguhnya persoalan para pemohon bukan persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum yang tidak dipenuhi oleh para pemohon. bahwa oleh karena itu, dpr berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak hak kepercayaan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang undangan. bahwa selain itu, perlu disampaikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat berimplikasi terhadap pembuktian hubungan kepercayaan anak dengan ayahnya. dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut, tentu hanya mempunyai hubungan kepercayaan dengan ibu dan keluarga ibunya. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut dpr justru dengan berlakunya ketentuan perkawinan akan menjamin terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status kepercayaan anak dan hubungannya dengan ibu serta keluarga ibunya. apabila ketentuan perkawinan ini dibatalkan justru akan berimplikasi terhadap kepastian hukum atas status kepercayaan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat. dengan demikian ketentuan perkawinan tidak bertentangan dengan dan sertaperkawinan tidak bertentangan dengan dan serta uud menyatakan dan)bahwa perkawinan menyatakan: tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. dengan berlakunya perkawinan, maka hak hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia yang dijamin oleh dan serta uud telah dirugikan:uud ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon yang merupakan warga negara indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara indonesia lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama hadapan hukum, sedangkan uudetentuan uud ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa anak pemohon juga memiliki hak atas status hukumnya dan diperlakukan sama hadapan hukum. artinya, uud mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. tetapi, perkawinan berkata lain yang mengakibatkan pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. secara konstitusional, siapapun berhak melaksanakan perkawinan sepanjang itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing. dalam hal ini, pemohon telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu islam, serta sesuai dengan rukun nikah sebagaimana diajarkan oleh islam. bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. akibat dari diredusirnya norma agama oleh norma hukum, tidak saja perkawinan pemohon statusnya menjadi tidak jelas tetapi juga mengakibatkan keberadaan eksistens : yangtersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan dan, adalah pengujian konstitusionalitas yang menyatakan, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku , dakhususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak, i3 menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka huruf tentang asas asas atau prinsip prinsip perkawinan menyatakan, yang juga dimuat dalam daftar pencatatan . berdasarkan penjelasan atas nyatakan bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan: dan (ii)adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat syarat yang ditentukan oleh agama dari masing masing pasangan calon mempelai. diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang undangan merupakan kewajiban administratif. makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang undangan (vide dan uud sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan undang undang dankedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal usul anak dalam yang mengatur bahwa bila asal usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya: i3. menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa yang dilahirkan luar perkawinan . untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (situs) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. lebih lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki laki tertentu. akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki laki, adalah hubungan hukum yang dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertambah balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. berdasarkan uraian atas, hubungan anak dengan seorang laki laki sebagai bapak tidak semata mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki laki tersebut sebagai bapak. dengan demikian, terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya luar kehendaknya. anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma tengah tengah masyarakat. hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan, i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas makai3 menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut tidak beralasan menurut hukum. adapuadalah bertentangan dengan uud secara bersyarat (conditional unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang tersebut sebagai ayamenolak permohonan paraalasan berbeda (concerning opinion), sebagai berikut: perkawinan menurut adalah ., sedangkan mengenai syarat sahnya perkawinan menyatakan bahwamentara menyatakan, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku . keberadaan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan karena pencatatan yang dimaksud oleh undang undang guo tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara dengan yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh pemberlakuan yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. jika dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan uud karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. seturut dengan itu, kata perkawinan dalam undang undang guo juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak hak kepercayaan istri, suami, dan atau anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan memaksa. pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong sepotong untuk melegitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh. esensi pencatatan, selain demi tertib administrasi, adalah untuk melindungi wanita dan anak anak. syarat pencatatan perkawinan dimaksud dapat diletakkan setidaknya dalam dua konteks utama, yaitu (i) mencegah dan (ii) melindungi, wanita dan anak anak dari perkawinan yang dilaksanakan secara tidak bertanggung jawab. pencatatan sebagai upaya perlindungan terhadap wanita dan anak anak dari penyalahgunaan perkawinan, dapat dilakukan dengan menetapkan syarat agar rencana perkawinan yang potensial menimbulkan kerugian dapat dihindari dan ditolak. negara mengatur (mengundangkan) syarat syarat perkawinan sebagai upaya positivisasi norma ajaran agama atau kepercayaan dalam hukum perkawinan. syarat syarat perkawinan yang dirumuskan oleh negara, yang pembunuhannya menjadi syarat pencatatan nikah sekaligus syarat terbitnya akta nikah, dapat ditemukan dalam undang undang nomor tahun tentang perkawinan dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait dengan perkawinan dan administrasi kependudukan. saya berharap adanya upaya sinkronisasi peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dengan konstruksi hukum negara mengenai perkawinan dan administrasi kependudukan. anaknya muka hukum menjadi tidak sah,berdasarkan perkawinan, maka anak pemohon hanya mempunyai hubungan kepercayaan ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam islam. hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum perkawinan menyatakan seorang anak luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. begitupun dalam islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan al gurun dan sunnah, dalam hal ini, perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan islam. perkawinan pemohon bukanlah karena perbuatan zina atau setidak tidaknya dianggap sebagai bentuk perzinahan. begitu pula anaknya adalah anak yang sah. dalam pandangan islam hal yang berbeda dan sudah barang tentu sama dengan ketentuan dalam perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya. jadi, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin perkawinan yang sah menurut norma agama, tetapi norma hukum meredusirnya menjadi tidak sah? dengan berlakunya perkawinan, maka hak hak konstitusional pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemisahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh dan serta uud telah dirugikan,ketentuan uud ini maka dan saya berharap adanya upaya sinkronisasi hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya dan masalah yang menyangkut administrasi kependudukan. tidak dapat dipungkiri bahwa dalam prakteknya, hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan perkawinan yang mengabaikan dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak hak wanita sebagai istri dan hak hak anak anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut. para pemohon menyatakan bahwa yang menyatakan, tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku , adalah bertentangan dengan dan serta uud saya menilai, tidak bertentangan dengan uud karena undang undang guo yang mensyaratkan pencatatan, meskipun faktanya menambah persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun keadaannya tidak menghalangi adanya pernikahan itu sendiri. kenyataan ini dapat terlihat adanya pelaksanaan program kegiatan perkawinan massal dari sejumlah pasangan yang telah lama melaksanakan perkawinan tetapi tidak dicatatkan. selain itu hak anak yang dilindungi oleh dan uud tidak dirugikan oleh adanya yang mensyaratkan pencatatan perkawinan. perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur oleh dan uud justru akan dapat dimaksimalkan apabila semua perkawinan dicatatkan sehingga dengan mudah akan diketahui silsilah anak dan siapa yang memiliki kewajiban terhadap anak dimaksud. pencatatan perkawinan adalah dimensi sosial yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas status dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum seperti juga pencatatan tentang kelahiran dan kematian. berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut saya tidak ada kerugian konstitusional yang dialami para pemohon sebagai akibat keberadaan walaupun jika pencatatan ditafsirkan sebagai syarat mutlak bagi sahnya perkawinan, guo potensial merugikan hak konstitusional pemohon harus diakui bahwa praktek hukum sehari hari menunjukkan adanya pluralisme hukum karena adanya golongan masyarakat yang dalam hubungan kepercayaannya sehari hari berpegang pada hukum agama, atau secara utuh berpegang pada hukum nasional, maupun mendasarkan hubungan kepercayaannya kepada hukum adat setempat. pluralisme hukum ini diatur dan secara tegas dilindungi oleh uud selama tidak bertentangan dengan cita cita negara kesatuan republik indonesia. sebagai implikasi pluralisme hukum, memang tidak dapat dihindari terjadinya friksi friksi, baik yang sederhana maupun yang kompleks, terkait praktek praktek hukum nasional, hukum agama, maupun hukum adat dimaksud. dengan semangat menghindarkan adanya friksi friksi dan efek negatif dari friksi friksi dimaksud, negara menghadirkan hukum nasional (peraturan perundang undangan) yang berusaha menjadi payung bagi pluralisme hukum. tidak dapat dihindarkan jika upaya membuat sebuah payung yang mengayomi pluralisme hukum, satu sisi harus menyelaraskan tafsir bagi pelaksanaan hukum agama maupun hukum adat. praktek pembatasan semacam ini mendapatkan kebenarannya dalam paham konstitusionalisme, yang bahkan uud menyatakan dengan tegasenyataannya, indonesia masih banyak terdapat perkawinan yang hanya mendasarkan pada hukum agama atau kepercayaan, yaitu berpegang pada syarat syarat sahnya perkawinan menurut ajaran agama atau kepercayaan tertentu tanpa melakukan pencatatan perkawinan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dari negara atas akibat dari suatu perkawinan. kenyataan ini dalam prakteknya dapat merugikan wanita, sebagai istri, dan anak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. terkait dengan perlindungan terhadap wanita dan anak anak sebagaimana telah diuraikan atas, terdapat perbedaan kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada dari sisi subjek hukumnya, yaitu (i) akibat bagi wanita atau istri, dan (ii) akibat bagi anak anak yang lahir dari perkawinan dimaksud. secara teoritis, norma agama atau kepercayaan memang tidak dapat dipaksakan oleh negara untuk dilaksanakan, karena norma agama atau kepercayaan merupakan wilayah keyakinan transendental yang bersifat privat, yaitu hubungan antara manusia dengan penciptanya: sedangkan norma hukum, dalam hal ini merupakan ketentuan yang dibuat oleh negara sebagai perwujudan kesepakatan warga (masyarakat) dengan negara sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya oleh negara pemerintah). potensi kerugian akibat perkawinan yang tidak didasarkan pada bagi wanita (istri) sangat beragam, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah apakah kerugian tersebut dapat dipulihkan atau tidak. sinilah titik krusial terutama pengaturan mengenai pencatatan perkawinan. dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan oleh negara pemerintah) terhadap pihak pihak dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (vide konsekuensi lebih jauh, terhadap perkawinan yang dilaksanakan tanpa dicatatkan, negara tidak dapat memberikan perlindungan mengenai status perkawinan, harta gong gini, waris, dan hak hak lain yang timbul dari sebuah perkawinan, karena untuk membuktikan adanya hak wanita (istri) harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan antara wanita (istri) dengan suaminya. i6 .6j perkawinan yang tidak didasarkan pada juga memiliki potensi untuk merugikan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. potensi kerugian bagi anak yang terutama adalah tidak diakuinya hubungan anak dengan bapak kandung (bapak biologis) nya, yang tentunya mengakibatkan tidak dapat ditutupnya kewajiban bapak kandungnya untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan hak hak kepercayaan lainnya. selain itu, dalam masyarakat yang masih berupaya mempertahankan kearifan nilai nilai tradisional, pengertian keluarga selalu merujuk pada pengertian keluarga batik atau keluarga elementer, yaitu suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak (anak anak). keberadaan anak dalam keluarga yang tidak memiliki kelengkapan unsur keluarga batik atau tidak memiliki pengakuan dari bapak biologisnya, akan memberikan stigma negatif, misalnya, sebagai anak haram. stigma ini adalah sebuah potensi kerugian bagi anak, terutama kerugian secara sosial psikologis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan tetap mengakui hubungan anak dengan bapak biologisnya. dari perspektif peraturan perundang undangan, pembedaan perlakuan terhadap anak karena sebab sebab tertentu yang sama sekali bukan diakibatkan oleh tindakan anak bersangkutan, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang diskriminatif. potensi kerugian tersebut dipertegas dengan ketentuan yang menyatakan,. keberadaan guo menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan kepercayaan dengan bapak kandungnya. hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah dosa turunan . dengan kata lain, potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan merupakan risiko bagi laki laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. dengan demikian, menurut saya, pemenuhan hak hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya. panitera pengganti, ttd. martian wibowo perkawinan tidaklah senapan dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional pemohon sekaligus anaknya. ditilik berdasarkan kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dalamnya sesuatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. akibat dari bentuk memaksa yang dimiliki norma hukum dalam perkawinan adalah hilangnya status hukum perkawinan pemohon dan anaknya pemohon. dengan kata lain, norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama: bahwa sementara itu, dan perkawinan menyebabkan kerugian terhadap hak konstitusional pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan dan uud serta uud yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pemisahan sekaligus status hukum anaknya pemohon. sebagai sebuah peraturan perundang undang, maka dan perkawinadan sertasecara spesifik akan diuraikan dalam uraian selanjutnya yang secara mutasi mutans mohon dianggap sebagai satu kesatuan argumentasi,, alasan alasan permohonan uji materiil perkawinanperkawinan terutama berkaitan dengan dan ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan:alam dan uud berdasarkan ketentuan dan uud tersebut, maka pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan dan status hukum anaknya. hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon telah dicederai oleh norma hukum dalamdengan rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh perkawinan. norma hukum yang mengharuskan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku telah mengakibatkan perkawinan yang sah dan sesuai dengan rukun nikah agama islam (norma agama) menjadi tidak sah menurut norma hukum. kemudian hal ini berdampak status anak yang dilahirkan pemohon ikut tidak menjadi sah menurut norma hukum dalam perkawinan. jadi, jelas telah terjadi pelanggaran oleh norma hukum dalam perkawinan terhadap perkawinan pemohon (norma agama). hal senada juga disampaikan oleh van kan: kalau pelaksanaan norma norma hukum tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tata hukum akan memaksakan hal lain, yang sedapat mungkin mendekati apa yang dituju norma norma hukum yang bersangkutan atau menghapus akibat akibat dari pelanggaran norma norma hukum itu. van kan, pengantar ilmu hukum (terjemahan dari including tot rechtswetenshap oleh mr. moh. masduki), pt. pembangunan, jkt, cet. iii, hal. bahwa konsekuensi dari ketentuan dan serta uud tersebut adalah setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama termasuk haknya untuk mendapatkan pengesahan atas pemisahan dan status hukum anaknya. norma konstitusi yang timbul dari dan serta adalah adanya persamaan dan kesetaraan hadapan hukum. tidak ada diskriminasi dalam penerapan norma hukum terhadap setiap orang dikarenakan cara pernikahan yang ditempuhnya berbeda dan anak yang dilahirkan dari pemisahan tersebut adalah sah hadapan hukum serta tidak diperlakukan berbeda. tetapi, dalam praktiknya justru norma agama telah diabaikan oleh kepentingan memaksa yaitu norma hukum. perkawinan pemohon yang sudah sah berdasarkan rukun nikah dan norma agama islam, menurut norma hukum menjadi tidak sah karena tidak tercatat menurut perkawinan. akibatnya, pemberlakuan norma hukum ini berdampak terhadap status hukum anakperkawinan. padahal, dalam uud dinyatakan anak terlantar saja, yang status orang tuanya tidak jelas, dipelihara oleh negara. dan, hal yang berbeda diperlakukan terhadap anak pemohon yang dihasilkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan rukun nikah dan norma agama justru dianggap tidak sah oleh perkawinan. konstitusi republik indonesia tidak menghendaki sesuatu yang sudah sesuai dengan norma agama justru dianggap melanggar hukum berdasarkan norma hukum. bukankah hal ini merupakan pelanggaran oleh norma hukum terhadap norma agama,kawinan, khususnya dan yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai warga negara republik indonesia, karena dan perkawinan tersebut bertentangan dengan dan serta uud hal ini mengakibatkan pemisahan pemohon yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan pula anak hasil pemisahan pemohon juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula: jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam uud kenyataannya sejak lahirnya anak pemohon telah mendapatkan perlakuan diskriminatif yaitu dengan dihilangkannya asal usul dari anak pemohon dengan hanya mencantumkan nama pemohon dalam akta kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan kepercayaan dengan ibunya menyebabkan suami dari pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak pemohon. tidak ada seorang ataupun yang dilahirkan muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif karena cara pemisahan yang ditempuh kedua orang tuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. dan, anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama hadapan hukum, kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya perkawinan berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup masyarakat, sehingga merugikan pemohon, kelahiran anak pemohon dunia ini bukanlah suatu kehadiran yang tanpa sebab, tetapi sebagai hasil hubungan kasih sayang antara kedua orang tuanya pemohon dan suaminya), namun akibat dari ketentuan perkawinan, menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal usulnya. juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya dunia. tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya masyarakat: bahwa pemohon secara objektif mengalami kerugian materi atau finansial, yaitu pemohon harus menanggung biaya untuk kehidupan pemohon serta untuk membiayai dalam rangka pengasuhan dan pemeliharaan anak. hal ini dikarenakan adanya ketentuan dalam perkawinan yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas pernikahan pemohon dan anak yang dihasilkan dari pemisahan tersebut. akibatnya, pemohon tidak bisa menuntut hak atas kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin serta biaya untuk mengasuh dan memelihara anak. tegasnya, perkawinan dan terbebas dari rasa cemas, ketakutan, dan diskriminasi terkait pernikahan dan status hukum anaknya. bukankah van apeldoorn dalam bukunya including tot rechtswetenschap nederland menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. hukum menghendaki kedamaian. kedamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan kepentingan manusiakepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekacauan satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum untuk menciptakan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, mana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya van apeldoorn, pengantar ilmu hukum, terjemahan including tot studie van het nederlandse recht oleh mr. ontario radio, noordhoff kali n.v. jkt. cet. iv, hal. norma konstitusi yang termaktub dalam uud salah satunya mengandung tujuan hukum. tujuan hukum dapat ditinjau dari teori etis (ische theories) yang menyatakan hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. kelemahannya adalah peraturan tidak mungkin dibuat untuk mengatur setiap orang dan setiap kasus, tetapi dibuat untuk umum, yang sifatnya abstrak dan hipotetis. dan, kelemahan lainnya adalah hukum tidak selalu mewujudkan keadilan. sisi lain, menurut teori utilitas (utilities theories), hukum bertujuan mewujudkan semata mata aptempatitanggal lahir kediri, agustus agama budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan kusuma bangsa nomor surabaya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada soeharmono bahari, s.h. dan mario wijnand tanasale, s.h., masing masing advokat pada kantor advokat hns , yang beralamat patra office tower, ruang jalan gatot subroto kav. jakarta, selanjutnya disebut sebagai . iii pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar dan membaca keterangtahun junctoyaitu pada tanggal oktober sedangkan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, diundangkan pada tanggal januari dengan demikian mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili menguji permohonan yang diajukan oleh pemohon. sehubungan dengan kewenaal atas undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, sehubungan dimaksudmahkamah konstitusi nomor tahun tidak membedakan pengujian undang undang, oleh karena itu, maka undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara dapat diuji. apakah bertentangan dengan uudud perbendaharaan negara, yang merupakan diskriminasi terhadap masyarakat termasuk pemohon, dan tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga merugikan kepentingan masyarakat termasuk pemohon. dengan adanya dualisme antara undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara dengan uud dan tidak akan mendapatkan titik penyelesaian, jika terjadi sengketa guo, kecuali undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara diubah atau dibatalkan guna melindungi dan menjamin hak konstitusional masyarakat termasuk pemohon. dengan demikian maka berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, telah melukai rasa keadilan masyarakat termasuk pemohon yang bertentangan dengan uudmi menegakan kepastian hukum atas uud dalam rangka memberi keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat termasuk pemohon, kiranya hakim mahkamah konstitusi yang menguji permohonan pemohon berkenan memberi keputusan yang seadil adilnya., demi memberi keadilan dan menegakan hukumperbendaharaan negara bertentangan dengan undang undang dasar dan menyatakan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sebagai undang undbukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama tejo buwono, bukti fotokopi surat penetapan ketua pengadilan negeri surabaya tanggal april nomor eks pn. sby juncto nomor pdt. pn. sbyjuni yang ditujukan kepada walikota surabaya: bukti fotokopi surat ketua pengadilan negeri surabaya tanggal juni nomor ui' yang ditujukan kepada walikota surabaya dan tembusan surat juga disampaikan kepada pemohon: bukti fotokopi: bukti fotokopi surat menteri dalam negeri tanggal pebruari nomor yang ditujukan kepada walikota surabaya, perihal permohonan eksekusi kolam renang brantas, bukti fotokopi surat menteri sekretaris negara tanggal oktober nomor yang ditujukan kepada walikota surabaya, perihal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht), bukti fotokopi surat sekretaris jenderal depdagri atas nama menteri dalam negeri tanggal oktober nomor yang ditujukan kepada walikota surabaya, perihal pengaduan dan mohon perlindungan hukum atas penguasaan walikota surabaya tanpa hak atas persil jalan irian barat nomor surabaya setempat dikenal sebagai kolam renang brantas: bukti fotokopi surat menteri sekretaris negara tanggal januari nomor yang ditujukan kepada menteri dalam negeri, perihal perlindungan hukum terhadap saudara tejo buwono atas tanah dan bangunan kolam renang brantas, jalan irian barat surabaya, bukti fotokopi putusan pengadilan negeri surabaya nomor pdt. pn.sby tanggal september bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi jawa timur nomor b pdt tanggal juni bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor k pdt tanggal januari bukti fotokopi putusan mahkamah agung nomor pk pdt tanggal januari bukti fotokopi berita acara eksekusi pendorong dan penyerahan perkara nomor eks pn.sby juncto nomor pdt. pn.sby tertanggal januari atas persil jalan irian barat nomor surabaya, setempat dikenal sebagai kolam renang brantas, bukti fotokopi surat pemohon tejo buwono) tanggal februari yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya, perihal mohon pelaksanaan eksekusi ganti rugi ataspdt juncto putusan mari nomor pk pdt bukti fotokopi surat pemohon tejo buwono) tanggal juni yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya, perihal mohon pelaksanaan sita aset pemkot surabaya berdasarkank pdt juncto putusan mari nomor pk pdt bukti fotokopi keputusan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor vi11 tanggal juni tentang penolakan pemberian ijin pembelian bangunan kolam renang dan pemberian sesuatu hak atas tanah atas nama pemerintah kotamadya daerah tingkat surabaya, bukti fotokopi surat menteri dalam negeri, tanggal februari nomor e u yang ditujukan kepada gubernur kepala daerah tingkat jawa timur, perihal kolam renang brantas jalan irian barat nomor surabaya, bukti fotokopi surat menteri dalam negeri, tanggal juni nomor b.iii ij yang ditujukan kepada walikota surabaya, perihal pelaksanaan putusan mahkamah agung nomor k tun tanggal agustus yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, belum dilaksanakan oleh walikota surabaya, bukti fotokopi surat ketua dprd kota surabaya tanggal september nomor yang ditujukan kepada walikota surabaya, perihal penanganan masalah kolam renang brantas, bukti fotokopi surat menteri sekretaris negara, tanggal juni nomor m. setneg yang ditujukan kepada kepala kepolisian negara, perihal perlindungan hukum terhadap tejo buwono untuk pelaksanaan pengosongan kolam renang brantas, jalan irian barat nomor surabai3.5jundang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tejo buwono)melakukan pengujian terhadap undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negarpemohon mendalilkan bahwa undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara yang berbunyi, pihak mana telah menimbulkan kerugian bagi pemohon: kerugian yang dialami pemohon sehubungan dengan penolakan dari walikota surabaya berdasarkan guo yang tertuang dalam surat walikota surabaya kepada ketua pengadilan negeri surabaya bertanggal juli (bukti untuk membayar ganti kerugian atas kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai. i3. menimbang bahwa apabila dalil pemohon dikaitkan dengan uud yang dijadikan batu uji oleh pemohondemikian mahkamah akan mempertimbangkan apakah hak hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, sebagaimana didalilkan pemohon: i3. menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama tentang dalil dalil dan keterangan pemohon dalam persidangan dan tentang kerugian konstitusional yang diajukan oleh pemohon yang dindukung dalil dalil pemohon, maka mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa seandainya benar telah terjadi kerugian yang diderita oleh pemohon karena belum sepenuhnya terpenuhi eksekusi yang berkaitan dengan masalah ganti rugi sebagaimana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eintracht van gewisjde), namun permasalahan pemohon adalah berkaitan dengan penerapan hukum. dengan demikian, kerugian guoyang didalilkan oleh pemohon bertentangan dengan ketentuan dalam dan uud bahwaketentuan dalam undang undang guo, oleh karena tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara hak hak konstitusional yang tertuang dalam uud dan ketentuan dalam undang undang yang dimohonkan pengujiannya, karenanya hal tersebut bukan merupakan kewenangan mahkamah, i3. menimbang bahwa oleh karena kedudukan hukum (legal standing) pemohonguo tidak memenuhi syarat syarat hukum sebagaimana dimaksud oleh mk, karenanya mahkamah tidak perlu mempertimbangkan dan menilai lebih lanjut pokok permohonan dalam permohonan guo, bahwa pemohon tidak memenuhi ketentuan dalampada hari jumat, tanggal dua puluh tiga, bulan januari,dua puluh delapan, bulan januari,dan atau yang mewakili. ketua sidang, ttd. abdul mukti fadjarmenyiaturcabutanggota anggota, ttd. ttd. maria farida indrawi arsyad sanusi ttd. ttd. achmad nowiki akil mochtar ttd. ttd. maruarar siahaan muhammad alim panitera pengganti ttd. eddy purwant, pengujian undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negaraud danyang mengawal atau menjaga konstitusi. bahwa pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesia,bendaharaan negara terkait dengan peristiwa sebagai berikut: bahwa walikota surabaya menolak untuk membayar ganti rugi sebagai kewajibannya atas,, (dua puluh juta rupiah). sebagaimana yang dituangkan dalam surat walikota surabaya tanggal juli nomor yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya (bukti bahwa pada tanggal januari eksekusi pengosongan telah terlaksana, sehingga berdasarkan amar putusan nomor pdt. pn. sby juncto pdt pt.sby juncto nomor k pdt juncto nomor pk pdt pemerintah kota surabaya berkewajibanpdt pt.sby juncto nomor k pdt juncto nomor pk pdt dengan perincian ganti rugi kewajiban pemerintah kota surabaya sebagai berikut: sampai dengan bulan juni tahun uang ganti baginya sebesar rp. , (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah bulan juni tahun sampai dengan terlaksana eksekusi pengosongan januari bulan per bulan rp. rp. , (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah). total rp. , (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). bahwa berdasarkan kriteria kriteria dan pemohon merupakan pihak yang memilikkarena undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara bertentangan dengan dan uud keberadaan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara hanyalah memberi peluang kepada pejabat tata usaha negara aparatur negara) yaitu walikota surabaya yang tidak mematuhi dan melaksanakan putusan pengadilan negeri surabaya tanggal september nomor pada. pn. sby juncto putusan pengadilan tinggi jawa timur tanggal juni nomor pdt pt. sby juncto putusan mahkamah agung tanggal januari nomor k pdt juncto putusan mahkamah agung tanggal januari nomor pk pdt yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atas amar putusan kewajiban membayar ganti rugi, karena berlindung pada undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. sedangkan amar putusan pengosongan telah terlaksana pada tanggal januari berdasarkan berita acara pengosongan dan penyerahan perkara nomor eks pn.sby juncto nomor pdt. g1999 pn.sby. berdasarkan hal hal. ill pokok permohonan dictum undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. pihak manabertentangan dengan hak konstitusional masyarakat termasuk pemohon yang dijamin oleh undang undang dasar tahunpemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, berdasarkan(bukti yang menolak untuk membayar ganti rugi atas kewajibannyabersama ini pemohon menyampaikan kronologi atas fakta fakta dan uraian sebagai berikut:(dua puluh juta rupiah). namun tidak ditaatberita acara eksekusi pengosongan tertanggal januari atas persil sengketa jalan irian barat nomor surabaya setempat dikenal sebagai kolam renang brantas. surat permohonan pemohon tejo buwono) tanggal februari yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya perihal: mohon pelaksanaan eksekusi ganti rugi atas putusan nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdt pt. sby juncto nomor pdt juncto nomor pk pdt surat penetapan ketua pengadilan negeri surabaya tanggal april nomor eks pn.sby juncto nomor pada. pn.sby. penetapan eksekusi atas kewajiban pemkot surabaya untuk membayar ganti rugi. juga tidak dipatuhdua) nomor eks pn. sby juncto nomor pdt. pn. sbytiga) nomor eks pn. sby juncto nomor pdt. pn. sby, tanggal junsurat permohonan pemohon tejo buwono) tanggal juni yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri surabaya perihal:tidak dapat dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri surabaya selaku eksekutorterhalang oleh berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara. ketua pengadilan negeri surabaya melalui suratnya tanggal juni nomor uian tembusan surat disampaikan pemohon, inti isi suratnya sebagai berikut:undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara atas objek tersebut tidak dapat disita, namunomor pdt juncto nomor pdt juncto nomor pk pdt karena terhalang berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, sehingga ketua pengadilan negeri surabaya selaku eksekutor dalam putusan nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdt juncto nomor pdt juncto nomor pk pdt hanya dapat menghimbau saja., intinya menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa sebagaimana surat kami terdahulu nomor tanggal mei perihal tanggapan, pada prinsipnya pemerintah kota surabaya keberatan atas putusan dari mahkamah agung nomor pk pdt dan eksekusi terhadap kolam renang brantas, yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri surabaya pada tanggal januari dan telah menyampaikan keberatan dimaksud kepada komisi yudisial yang saat ini masih dalam proses komisi yudisial. bahwa berdasarkan hal atas, maka pemerintah kota surabaya belum dapat menindaklanjuti surat saudara ketua pengadilan negeri surabaya) tersebut atas. dalam surat tersebut tersirat bahwa, walikota surabaya tidak mau menaati dan melaksanakan amar putusan guo tentang kewajibannya atas pembayaran uang ganti rugi, atas putusan nomor pdt. pn. sby juncto nomor pdtperistiwa demi peristiwa tersebut atas merupakan bukti nyata bahwa berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara telah melukai rasa keadilan masyarakat termasuk pemohon dan merugikan hak konstitusi masyarakat termasuk pemohon serta menimbulkan sikap arogan, oportunis konspirasi dan transaksi politik terhadap masyarakat termasuk pemohon yang berlebihan. misalnya masyarakat termasuk pemohon mempunyai kewajiban hutang kepada negara daerah tentunya akan dilakukan sita jaminan asetnya oleh aparatur pemerintah, sebaliknya aparatur pemerintah yang menyelenggarakan negara daerah kalau mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, tidak mau melaksanakan kewajiban ganti rugi, tidak bisa disita aset negara daerah, karena terhalang undang undang nomor tahun tentangisah) nama fadli, ap., si. pad alamat jalan nagahuta blok gg. nadi kanan tengah nomor kelurahan setia negara, kecamatan siantar dea ma) sepi sitalasari, kota pematangsiantar, provinsi sumatera utara pekerjaan pegawai negeri sipilketerangan dewan perwakilan rakyatmerdeka barat jakarta tel fax email selkepada mahkamah konstitusi, yang selanjutnya disebut mk" agar melakukan pengujian terhadap nomor tahun yang bertentangan dengan uud bahwa terbentuknya sebagai lembaga pengawalketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur ppp dengan yang dijadikan landasan uji formil adalah sebagai berikut yaitu ppppp bahwa materi muatan peraturan perundang undangan harus mencerminkan asas: pengayoman, b.ahwa nomor tahun merupakan perubahan nomor tahun tidak sekadar merevisi, namun secara materi nomor tahun telah merubah norma pokok dalam nomor tahun adapun perubahan norma tersebut adalah sebagai berikut: norma peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yaitu angka lampiranmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid diubah menjadilampiran nomor tahundiubah menjadilampiran nomor tahundiubah menjadilampiran nomor tahun: dan atau calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. diubah menjadi angka perubahan nomor tahun berbunyi: peserta pemilihan adalah: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinnorma prosedur tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota angka lampiran nomor tahundiubah menjadi angka perubahan angka nomor tahun berbunyi: dihapus lampiran nomor tahun, penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota,diubah menjadi angka perubahan nomor tahun berbunyi:merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid: pelaksanaan pemungutan suara: i.lampiran nomor tahunrdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god memperoleh surat keterangan telah mengikuti uji publik dari panitia uji publik. diubah menjadi angka perubahan nomor tahun berbunyi: dihapus norma persyaratan peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota lampiran nomor tahuelah mengikuti uji publik:merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god)(berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. diubah menjadimerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godlampiran nomor tahuntigiubah menjadi angka perubahan nomor tahun berbunyerdasarkan norma yang diubah baik norma peserta, prosedur maupun persyaratan peserta pemilihan jelas bahwa nomor tahun tidak sekedar merevisi nomor tahun untuk itu sebelum pembahasan nomor tahun harus dilakukan kajian akademis terlebih dahulu terkait norma norma yang akan diubah tersebut. bahwa revisi nomor tahun dilakukan berdasarkan pada alasan yang kurang objektif sehingga menjadikan nomor tahun tidak konsisten antara judul dengan isinya. salah satu alasan yang terungkap danmengingat alasan yang tidak objektif tersebut, menjadikan nomor tahun tidak konsisten antara judul dengan isi. nomor tahun berjudulisi nomor tahun justeru berisi tentang pemilihan gubernur dan merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttualanjutnya disebut ppp (buktielanjutnya, pppoleh karena itu, permohonan pengujian pilkada terhadap uud ini telah diajukan pemohon kepada lembaga yang berwenang (in cast mk). untuk itu sudah selayaknya jika permohonan pengujian undang undang ini diterima dan diputus oleh mk. ii. kedudukan hukum (legal standing)wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. perbedaan antara judul dan isinya menjadikan nomor tahun tidak konsisten. ketidakkonsistenan nomor tahun antara judul dengan isi dapat menimbulkan pertentangan antara keduanya dan ketidakpastian hukum. hal ini seyogianya harus dihindari dalam pembentukan peraturan perundang undangan dalam negara yang berdasarkan hukum. bahwa proses pembahasan nomor tahun sebagai revisi atas nomor tahun dilakukan dengan tergesa gesa sehingga mengabaikan syarat pengajuan rancangan undang undang. bahwa nomor tahun dalam proses pembahasan berhasil mengubah nomor tahun yang mengatur pemilihan gubernur, atau bupati dan atau walikota secara tunggal menjadi bahwa pemilihan gubernur, atau bupati dan atau walikota dengan wakilnya secara berpasangan sebagaimana format lama sesuai dengan nomor tahun demikian juga proses pembahasan perubahan terhadap norma norma lainnya yaitu norma tahapan pelaksanaan dan norma persyaratan peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota. proses pembahasan ini sepengetahuan pemohon dilakukan hanya melalui kali pembahasan selama hari kerja tanpa ada kajian akademis sehingga terkesan dilakukan tergesa gesa. adapun kali pembahasan ruu perubahan nomor tahun tersebut sebagai tindak lanjut paripurna tanggal februari yaitu: rapat pembahasan panitia kerja tanggal februari rapat kerja komisi dpr dengan agenda laporan hanja dilanjutkan dengan pandangan mini fraksi, dpd dan pemerintah tanggal februari rapat paripurna dpr ri pengesahan ruu perubahan tahun bahwa secara tujuan perubahan nomor tahun kurang mencerminkan prinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai amanat ppp. mengingat putusan nomor puu xi mengamanatkan pemilu serentak sesuai konstitusi, maka indonesia akan mengenal pemilihan yaitu pemilihan nasional dan pemilihan daerah atau lokal. dan sudah harus pemilihan gubernur, bupati dan walikota menganut prinsip keseimbangan, keserasian, dan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god keselarasan terhadap pemilu nasional. dimana pemilihan nasional serentak dilakukan pada tahun maka setidaknya pemilihan daerah dilakukan tahun dimana pemilihan daerah serentak pertama dilaksanakan dengan perhitungan perlu persiapan yang lebih matang untuk pertama kalinya dan dilanjutkan untuk tahap dua sehingga dapat dilakukan serentak secara nasional. tidak seharusnya pemilihan daerah dilakukan tergesa gesa awal namun diujung serentak nasional mengulur hingga tahun menurut pemohon bahwa pemilihan daerah belum dapat dijadikan landasan evaluasi terhadap pemilihan nasional serentak demikian selanjutnya evaluasi pemilihan daerah serentak tahun dapat dijadikan evaluasi pemilihan nasional prinsip tujuan undang undang yang berprinsip keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yang miliki oleh lampiran nomor tahun dan angka perubahan nomor tahun untuk mengukur keseimbangan, keserasian, dan keselarasan tersebut perlu kajian yang lebih mendalam melalui kajian akademis. bahwa pembentukan undang undang yang diawali oleh ruu yang harus disertai naskah akademik. aturan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota sesuai perpu nomor tahun yang kemudian disahkan menjadi nomor tahun merupakan undang undang yang dibentuk berdasarkan kajian akademis (bukti yang telah dilakukan sejak tahun sebagai syarat pengajuan undang undang sebagaiementara nomor tahun sebagai perubahan nomor tahun yang telah menyentuh norma pokoknya diyakini pemohon tidak disertai naskah akademik yang meliputi norma alasan, proses dan tujuan penyelenggaraan pemilihan gubernur bupati dan walikota. dimana keberadaan naskah akademik merupakan keharusan dan pengecualian hanya berlaku untuk aturan sebagaimana diatur dalam pppmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat omohkamahkonslituterkait hal ini pengamat politik lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), siti euro telah mengingatkan bahwa pengesahan revisi undang undang pilkada tidak mengacu pada perbaikan pilkada sebelumnya bahwa revisi undang undang pilkada seharusnya merupakan revisi perbaikan dari kali pilkada yang dilaksanakan. semoga bisa lebih baik. bahwa berdasarkan landasan, norma baik alasan, proses dan tujuan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tidak terangkum dalam nomor tahun sebagai perubahan nomor tahun akibat tidak didasari pada kajian akademis. berdasarkan uraian diatas jelas bahwa dapat dinyatakan bahwa nomor tahun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. pengujian materil terhadap yang bertentangan dengan uud bahwa walaupun pemohon mengajukan pengujian formil nomor tahun pemohon juga mengajukan pengujian materil nomor tahun hal ini mengingat bahwa dari materi diajukan pemohon merupakan materi nomor tahun yang tidak diubah dengan pbw. adapun materi tersebut adalah sebagai berikut:sebagai perubahan nomor tahun angka perubahan huruf huruf dan huruf nomor tahun sebagai materi huruf huruf dan huruf lampiran nomor tahun angka perubahan nomor tahun sebagian materinya merupakan materi lampiran nomor tahun secara terperinci pengujian materi yang diajukan pemohon adalah sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinan angka perubahan angka angka dan angka angka perubahan huruf nomor tahun telah bertentangan dengan uud bahwaanangka perubahan nomor tahun berbunyisecara litterliik (norma yang tertulis) jelas bertentangan dengerdasarkan aturan diatas jelas bahwa uud mengamanatkan yang dipilih secara demokratis hanyalah gubernur, bupati dan walikota tidak termasuk wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. uud telah memberikan norma secara tegas tanpa perlu penafsiran lebih jauh. ketegasan ini juga dapat dilihat dalam kasus pemilihan presiden dan wakil presiden. wakil presiden secara tegas dan jelas disebutkan dalam merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid yang berbunyi presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. oleh karenaberpasangan sesuai nomor tahun jelas tidak mempunyai pijakan hukum yang mendasar. bahwa pertentangan nomor tahun terhadap uud dapat melemahkan pondasi negara indonesia sebagai negara hukum uud 1945j. dimana undang undang yang dibentuk dapat memberi makna tersendiri saat konstitusi telah memberikan pengertian yang jelas dan tegas. konstitusi telah tegas dan jelas menyatakan bahwa yang dipilih secara demokratis adalah gubernur, bupati dan walikota, namun nomor tahun justeru mengikutsertakan wakilnya untuk dipilih secara demokratis. padahal sudah seharusnya negara menjalankan prinsip prinsip negara hukum dan aturan hukum yang dibuat harus memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan. bahwa sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii pemilihan gubernur, bupati dan walikota bersama wakilnya secara berpasangan tidak dapat diterima. dimana dalam permohonan nomor puu xii disampaikan pokok permohonan bahwa perpulaksanaan pemilukada tanpa melibatkan wakil sungguh memberatkan pemohon yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik dari sisi politis maupun materi. bahwa dengan pemberlakuan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket yang dipilih bersama wakilnya telah melanggar hak konstitusional pemohon untuk memperoleh kepastian hukum sebagaimana diaturpastian hukum yang adil ini sangat diperlukan mengingat pemohon telah melakukan sosialisasi sejak tahun awal pembahasan naskah akademik ruu gubernur, bupati dan walikota. setelah pilkada gubernur sumatera utara dan pemilu, pemohon kembali melakukan sosialisasi sebagai kandidat merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.id bakal calon bupati simalungun secara tunggal tanpa wakil melalui konvensi rakyat simalungun keras). pada saat tersebut, peraturan yang berlaku adalah perpu nomor tahun yang dikeluarkan presiden sby akhir masa jabatannya yang kemudian disahkan menjadi nomor tahun bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket yang dipilih bersama wakilnya telah menyebabkan disharmonisasi dlam kepemimpinan daerah antara kepala daerah kdh) dan wakil kepala daerah hampir diseluruh provinsi, kabupaten dan kota seluruh indonesia. hal ini sebagaimana disampaikan: mendagri kabinet bersatu jilid gamawan fauzi telah pernah menyatakan bahwa daerah terjadi disharmonisasi dalam kepemimpinan daerah. bahkan berdasarkan catatan gamawan fauzi juga menyatakan bahwa dari pilkada yang digelar pada hanya persen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kembali maju bersama, dan selebihnya keduanya maju sendiri sendiri dan bertarung sengit dalam pilkada. sekretaris ppp, arwana romawi menyatakan ppp berpandangan hanya kdh yang dipilih langsung oleh rakyat karena persen hubungan kdh dengan wakilnya tidak harmonis setelah menjabat jadi kdh dan wakil. itu fakta bukan dikarang karang dan konstitusi juga mengamanatkan tidak ada pemilihan wakilnya kdh. yang ada hanya kdh yang dipilih langsung oleh rakyat. berdasarkan pandangan tersebut, terlihat bahwa selain bertentangan dengan konstitusi, pemilihan gubernur, bupati dan walikota bersama wakilnya secara berpasangan juga telah menyebabkan disharmonisasi kepemimpinan hampir seluruh daerah indonesia. bahwa saat pemilihan, posisi wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota lebih berorientasi pada pengembangan dukungan politik, bukan berorientasi pada kemampuan dan kompetensi saat akan menjabat. dalam kondisi ini wakil mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan gubernur, bupati dan walikota sebagai vote getter (mendulang suara). namun setelah calon menang pemilihan dan dilantik sebagai pejabat. wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota berposisi sebagai sub ordinat gubernur, atau bupati dan atau walikota. hal ini yang sering menjadi konflik dan titik persinggungan. gubernur, atau merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinan bupati dan atau walikota dengan wakilnya. hingga terjadi disharmonisasi kepemimpinan daerah yang pada akhir akan mengganggu roda pemerintahan daerah. dan menjadi lebih baik ketika sang wakil mengalah untuk mengundurkan diri seperti yang dilakukan wakil gubernur riyanto dki jakarta dan wakil bupati dicky chandra kabupaten garut. bahwa konstitusi uud telah jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak ada jabatan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota. oleh karenanya jika jabatan tersebut diadakan, maka ketentuannya tidak boleh melanggar konstitusi atau uud oleh karenanya perpu nomor tahun yang disahkan menjadi nomor tahun telah meletakkan posisi yang tepat terhadap kedudukan wakil gubernur, wakil bupati dan wakil walikota sebagai penopang keberhasilan gubernur, bupati dan walikota ketika menjabat selama tahun kedepan masa periodenya. hal ini menjawab permasalahan yang terjadi selama lebih tahun dalam pemilihan kepala daerah sejak tahun dan sesuai dengan konstitusi serta sejalan dengan aturan perundang undangan lainnya yang berlaku dalam gambar tingkatan pemerintahan sebagaimana dalam gambar bawah ini: tingkatan pemerintahan negara republik indonesia lbhevkavevvr avicii uud gubernur, bupatiuud wakil opsionalisa www desa merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god bahwa sepengetahuan pemohon ada beberapa alasan yang dijadikan dpr ri sebagai dasar mengubah aturan tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi berpasangan bersama wakil seperti periode nomor tahun yaitu: alasan yanghal ini terungkap dari alasan yang diungkapkan oleh anggota fraksi partai sebelum pembahasan revisi nomor tahun1ketakutan sebagian pihak seperti disampaikan titi antrean direktur prelude dimana pencalonan tunggal berpotensi menimbulkan konflik khususnya daerah yang masyarakatnya telah terbelah secara agama atau etnis. sehingga para parpol sering mengajukan calon kombinasi (muslim kristen atau kristen muslim). padahal jika dikaji lebih jauh bahwa pengajuan calon secara berpasangan dan kombinasi bukan dilakukan untuk menjaga konflik namun lebih untuk menjaga peluang kemenangan pada pemilihan. hal ini menjadikan calon gubernur, atau calon bupati dan atau calon walikota yang tidak mempunyai jiwa nasionalis justeru dapat tersamarkan dengan kehadiran wakilnya saat pemilihan. namun jika terpilih justeru calon yang tidak berjiwa nasionalis dengan kewenangan yang luas akan berbahaya bagi keragaman etnis, agama dan golongan itu sendiri. hal ini karena merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god calon yang terpilih akan lebih mementingkan kepentingan pribadi, etnis, agama dan golongannya sendiri. hal yang berbeda jika pemilihan gubernur, atau bupati dan atau walikota dilakukan secara tunggal, masyarakat cast pemilih akan memilih calon gubernur, atau calon bupati dan atau calon walikota yang dianggapnya dapat berdiri semua kalangan dan golongan serta dapat berlaku adil bagi semua kelompok agama, etnis dan golongan. untuk hal ini pemilihan pemimpin pada tingkat pemerintah terendah dapat dijadikan contoh yakni desa. walaupun banyak desa heterogen penduduknya, kepala desa telah jauh jauh hari dipilih secara tunggal tanpa ada wakil dan kurang mengemuka masalah sara. disharmonisasi antara gubernur, bupati dan walikota dengan para wakilnya dapat dilakukan pembagian tugas secara jelas. posisi pemerintah daerah berada ditengah antara pemerintah pusat dan pemerintah desa. hal ini menjadikan pemerintah daerah menjadi satu satunya tingkatan pemerintahan yang dipengaruhi oleh kepentingan kekuatan yaitu kepentingan pemerintah diatas, sejajar dan dibawahnya. hal ini akan terus menjadi gesekan tersendiri antara kdh dan wakilnya, walaupun masing masing diberi tugas dan wewenang yang jelas. hal yang berbeda dengan kondisi presiden dan wakil presiden yang lebih dipengaruhi oleh kepentingan sejajar bawah. samping itu filosofis tidak ada dua matahari dalam satu instansi dapat dijadikan landasan berpikir. berdasarkan uraian atas jelas bahwa pemberlakuan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan wakilnya secara berpasangan telah bertentangan dengan uud dan mengabaikan putusan sebelumnya serta melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, dan mengabaikan disharmonisasi yang terjadi lebih daerah serta kajian kajian akademis yang berkaitan dengan pembentukan nomor tahun sebagai evaluasi atas pilkada sejak tahun dan sekiranya mahkamah konstitusi memutus bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara paket bersama wakilnya telah bertentangan dengan uud dan tidak bermuatan hukum, maka hal ini akan menyelamatkan masa depan pemerintahan daerah dari kisruh merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berkepanjangan antara para gubernur, bupati dan walikota dengan para wakilnya. angka perubahan huruf huruf dan huruf nomor tahun bertentangan dengan dan dan dan uud bahwa persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota disebutkan dalamrdeka barat jakarta telp fax email sekretanal@mahkamahkonsltsigo.derdasarkan persyaratan calon sesuai latar belakang pekerjaan dan jabatan terdapat dalam angka perubahan huruf huruf dan huruf nomor tahun bertentangan dengdan uud yang berbunyi: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinpertentangan syarat yang menurut pemohon sebagai sumber diskriminasi dan ketidakadilan bagi para calon dapat dilihat melalui latar belakang masing masing calon gubernur, bupati dan walikota sebagaimana berikut: calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana atau incumbent tidak diatur dalam pbw namun telah diputus melalui putusan nomor puu vi sehingga dapat tetap secara pekerjaan dan atau jabatan. calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang anggota dpr dpd dan dprd hanya memberitahukan pencalonannya sehingga tetap secara pekerjaan dan jabatan. calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang pegawai bumn bumi hanya dituntut mundur secara jabatan sedangkan pekerjaan tetap sebagai pegawai bumn bumi. calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang pegawai negeri sipil pns) dituntut mundur baik secara jabatan dan pekerjaan. adapun diskriminasi dan ketidakadilan masing masing calon tersebut dapat digambarkan melalui tabel sebagaimana berikut: perbandingan kedudukan calon gubernur, bupati dan walikota dalam pilkada sesuai nomor tahun syarat calon latar belakang calon sesuai tahun pekerjaan jabatan pekerjaan jabatan profesi profesi politisi, pengusaha, gubernur, bupati dan walikota aktif (incumbent tetap tetap advokat, atau petahana) notaris, dan lain lain gubernur, bupati dan pns walikota aktif (incumbent mundur tetap atau petahana angka politisi, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid salinan poin artis, ss) advokat, notaris, dan lain lain angka jab admin perubahan jabatan administrasi pns jabatan fungsional mundur mundur poin jabatan pimpinan tinggi angka pegawai perubahan bumn struktural fungsional tetap mundur poin bumi berdasarkan latar belakang masing masing calon atas dapat dilihat bahwa calon yang paling mendapatkan diskriminasi dan ketidakadilan adalah calon yang berlatar belakang pns, dimana selain dituntut berhenti dari jabatan juga diwajibkan mengundurkan diri dari pekerjaan. bahwa peluang penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari pns dan pegawai bumi!n jauh lebih kecil dibandingkan dengan calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana (incumbent) dan anggota dpr dpd dprd. seorang calon gubernur, bupati dan walikota dengan latar belakang petahana (incumbent) dapat menggunakan kewenangan kekuasaan untuk menggunakan apbd untuk membangun kekuatan politiknya dan bahkan dapat menggerakkan pns sebagai mesin politik pemenangan. berkaitan dengan ini seperti sudah lumrah ketika seorang calon gubernur, bupati dan walikota menggunakan kewenangan dan dan kekuasaan yang dimiliki, sehingga kita hanya mampu mewaspadainya tanpa tindakan bagaimana mencegahnya. senada hal ini para tokoh bangsa yang menyampaikan opininya antara lain: joko widodo presiden kita saat ini telah pernah mengingatkan untuk mewaspadai gerakan incumbent pada pilkada kota tangerang pada tahun mahfud mantan ketua pernah menyampaikan statement terkait sengketa pilkada bahwa lebih dari kasus (masuk mk), semua yang incumbent terbukti curang dengan menggunakan jabatan, kata mahfud dalam acara pertemuan dengan komisi iii dpr jakarta. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god ketua fraksi pks dpr hid nur wahid mengkhawatirkan gerakan incumbent dalam pilkada dengan mengakui pengaruh gubernur jawa tengah bibit waluyo teramat besar birokrasi. bahwa dengan pemberlakuanterjadi ironi dimana calon yang merupakan gubernur, bupati dan walikota petahana (incumbent) yang berlatar belakang pns dituntut harus mengundurkan diri secara pekerjaan namun secara jabatan tetap. contoh kasus adalah walikota surabaya tri rismaharini, jika mengajukan diri kembali sebagai calon walikota, maka harus mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pns. namun disisi lain jabatannya sebagai walikota surabaya tetap. sehingga jika diperbandingkan mana yang lebih berpotensi mempengaruhi pemilih atau lebih berpotensi penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan untuk dapat terpilih kembali sebagai walikota surabaya. tentu jujur kita mengatakan bahwa posisi jabatannya yang lebih berpotensi untuk mempengaruhi pemilih untuk pemenangan dibandingkan pekerjaannya sebagai pns (berhenti sementara cuti diluar negara). demikian halnya pemohon adalah pns dengan jabatan staf biasa atau dalam bahasa asn sebagai pejabat administrasi tidak mempunyai kekuatan mempengaruhi pemilih yang sesuai pekerjaannya dengan pemohon yakni pns. bahwa pns dituntut untuk mengundurkan diri ketika mendaftarkan diri sebagai calon gubernur, bupati dan walikota selain tuntutan angka huruf juga merupakan tuntutan nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn). namun dari beberapa yang mengatur hal tersebut, justeru makna antar dalam asn justeru saling bertentangan. asnasn merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pegawai asn dapat menjadi pejabat negara assnimana arti pns sesuai angka bahwrdasarkan tersebut jelas dapat dinyatakan bahwa aturan pns harus mengundurkan diri saat mendaftar sebagai calon terlihat mengambang. hal ini sesuai dengan asn bahwa pns harus mengundurkan merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god diri baik pekerjaan sebagai pns maupun jabatan karirnya adalah yang mempunyai jabatan karir pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama, sedangkan menyamaratakan seluruh pns tanpa melihat jabatan karir pemerintahannya. samping itu juga menyamaratakan antara jabatan politik dengan jabatan politik pemerintahan. hal ini dapat dibandingkan dengan keterangan saksi dpr, anggota dpr ri rasul sani saat sidang perkara nomor puu xiii tanggal februari yaitu sebagai berikut: sesuai keterangan saksi dpr, anggota dpr ri rasul sani bahwa pejabat negarahal ini dengan landasan asn yang menyatakan, pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. bahwa jabatan negara yang tepat menurut pemohon adalah jabatan politik dan jabatan politik pemerintahan. jabatan politik adalah jabatan negara proses seseorang terdaftar sebagai keanggotaan suatu partai politik (ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat), sedangkan politik pemerintahan adalah jabatan negara yang diperoleh tanpa terdaftar sebagai anggota partai politik. presiden dan wakil presiden: gubernur dan wakil gubernur, bupati walikota dan wakil bupati wakil walikota, dan jabatan negara lainnya). hal ini berdasarkan asn bahwa pns diberhentikan tidak dengan hormat karena:.c. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik: atau . cc. bahwa jika jabatan negara didasarkan jabatan yang dipilih langsung rakyat dan tidak langsung oleh rakyat dengan dasar pegawai asn harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik menjadi dipertanyakan. karena intervensi seperti apa yang dimaksudkan dan intervensi justeru lebih besar ketika seseorang dipilih melalui mekanisme tidak langsung dpr) daripada langsung dari rakyat. berkaitan dengan ini pemohon merangkumnya dalam gambar sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god cetak biru pengisian jabatan negara petahana) ngnggsis nagara indonesia swasta) latar belakang calon syarat berhenti sementara berhenti pekerjaan pasi alat2 uuo man ini ban tidak memiliki hak memilih dan dipilih bahwa sikap diskriminatif terhadap pns juga terungkap dalam pada sidang paripurna dpr ri tanggal februari bahwa fraksi gerindra telah menyampaikan pandangannya tentang ketidakadilan terhadap pns yaitu huruf yang menyebut calon kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai anggota tni, polri dan pns sejak mendaftarkan diri sebagai calon. hal itu dinilai terlalu kejam. harusnya calon kepala daerah hanya mengundurkan diri sementara saat mendaftar sebagai calon kepala daerah. bahwa menempatkan pns bersama dengan anggota tni dan polri dalam satu poin yaknimelanggar hak pns atas pekerjaan dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil sebagaimana disebutkan dalam uudns memiliki hak dipilih dan memilih, sementara anggota tni dan polri tidak memiliki hak memilih dan dipilih. hal ini dijelaskan nomor tahun tentang aparatur sipil negara asn) pegawai asn dapat menjadi pejabat negara. sementara anggota tni diatur dalam merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god nomor tahun tentang tentara nasional indonesia tni)dangkan anggota polri nomor tahun tentang kepolisian negara republik indonesia kepolisian)itu pns masih tetap memiliki hak dipilih dan memilih walaupun masih aktif sebagai pns dan untuk netralitas dapat diberlakukan opsi berhenti sementara sebagaimana diatur dalam asn. berbeda halnya dengan anggota tni dan polri yang harus melepaskan kediamannya untuk dapat memiliki hak memilih dan dipilih. hak memilih dan dipilih ini merupakan hak asasi sebagai warga negara. oleh karena itu menempatkan pns bersama dengan anggota tni dan polri dalam satu poin yakni angka perubahan huruf nomor tahun menjadikan hak hak pns terabaikan yaitu pns sebagai pegawai asn tetap dapat menjadi pejabat negara tanpa harus melepaskan diri dari pekerjaan sebagai pns. dengan demikian jelas bahwa pemberlakuan syarat syarat gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan angka huruf pbw telah melanggar hak konstitusi pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. sekiranya yang mulia hakim konstitusi memutus bahwa angka huruf pbw telah menyebabkan ketidakadilan bagi calon gubernur, bupati dan walikota yang berlatar belakang pns dan bertentangan dan undang undang dasar dimana menurut pandangan pemohon bahwa beberapa alternatif perubahan persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota sebagai berikut: mewajibkan agar seluruh kandidat calon mengundurkan diri dari jabatan dan berhenti sementara pekerjaan pada saat pendaftaran sebagai calon gubernur, bupati dan walikota, atau setidak tidaknya menambahkan huruf tersendiri khusus untuk calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari pns dengan persyaratan tersendiri dengan berhenti dari jabatan dan berhenti sementara dari pekerjaan atau sekurang kurangnya, merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinan cc. menyatukan aturan persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari pns dalam satu huruf bersama persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota yang berasal dari pegawai bumn dan bumi, angka perubahan nomor tahun bertentangan dengan uud bahwa angka perubahan nomor tahun menyatakan bahwkoma tujuh koma limakoma tujuh koma limabertentangan dengan uud berbunyi, merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoid setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. hal tersebut didasarkan pada alasan alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut: bahwa terjadi kenaikan sebesar dukungan sebagai syarat menjadi calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan setelah perubahan nomor tahun menjadi nomor tahun hal ini tentu akan menambah beban tersendiri bagi calon perseorangan. walaupun penambahan ini merupakan kewenangan legislatif sebagai open legislatif. namun setidaknya perlu penjelasan dasar dan alasan kajian ilmiah berupa naskah akademik sebagai landasan formalnya sesuai amping kajian dasar dan alasan melalui naskah akademik sebagai landasan formal pembentukan undang undang. kajian tersebut juga sebagai pijakan hukum yang menyatakan bahwa nomor tahun tidak dibentuk untuk menghalangi para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan untuk dapat berkompetisi dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota. bahwa ketua dpd ri irman gusman menyampaikan bahwa bakal calon independen harus mengumpulkan dukungan sepuluh persen dari jumlah penduduk wilayah calon tersebut. ini memberatkan," kata irman saat menjelaskan tentang persiapan pilkada, minggu ada calon independen akan menyaring calon berkualitas lainnya . bahwa sesuai dengan nomor tahun untuk dapat terdaftar sebagai calon bupati simalungun, pemohon harus didukung oleh orang usia pemilih. disebutkan usia pemilih karena amanat nomor tahun dukungan disertai ktp mengingat angka perubahan nomor tahun bahwajumlahdidasarkan bukti kartu tanda penduduk ktp) (bukti sekaligus sebagai bakal calon bupati simalungun dengan bukti bahan sosialisasi pemohon menuju pemilihan bupati simalungun (bukti dan dokumentasi sosialisasi (bukti serta pemohon berlatarbelakang pekerjaan sebagai pns yang dibuktikan dengan kartu pns elektronik (bukti sebagaimana dimaksud huruf mk. bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh uud sebagai berikut:. kerja serta hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk dipilih menjadialam wadah negara indonesia yang berdasarkan hukum sesuai dan dan serta uud yang berbunyi:lvetanat@mahkamahkonsitua god dukungan orang pemilih dihubungkan dari jiwa penduduk kabupaten simalungun (data bps hal ini tidak objektif dan tepat karena dalam jumlah jiwa penduduk kabupaten simalungun tersebut terdapat masyarakat bukan usia pemilih. oleh karena itu mengunakan data jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan dukungan minimal yang dimiliki para calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan tidak tepat dan objektif. bahwa jika syarat dukungan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota melalui jalur perseorangan menggunakan data jumlah pemilih, maka akan terjadi penurunan jumlah dukungan yang diperlukan. dengan menggunakan data pemilih dpt pilpres sebanyak dengan persyaratan maka dukungan yang diperlukan hanya menjadi sebanyak orang. sehingga terdapat selisih sebanyak dukungan masyarakat yang harus dipenuhi pemohon saat pendaftaran sebagai calon bupati simalungun. bahwa dengan menggunakan dpt sekalipun hal tersebut belum sepenuhnya objektif mengingat dalam dpt masih terdapat beberapa kelompok masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan melalui ktp yaitu: pns kepala desa beserta seluruh perangkat desa kpu, kpud, ppk, pps hingga nantinya calon kpps bawaslu hingga pengawas lapangan pengurus dan anggota partai politik. berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang ikut dihitung sebagai dasar perhitungan syarat dukungan calon perseorangan namun tidak dapat memberikan dukungan dalam bentuk ktp. bahwa terjadi ketidakadilan dimana calon perseorangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk namun disaat yang lain anggota legislatif dipilih sesuai suara sah dan partai politik dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati dan calon walikota berdasarkan perolehan suara sah pada pemilu. angka perubahan nomor tahumerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota dprd daerah yang bersangkutan. dengan demikian jelaslah bahwa persyaratan calon gubernur, bupati dan walikota melalui jalur perseorangan sesuai angka perubahan nomor tahun tidak objektif dengan menggunakan jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan persyaratan calon. hal ini melanggar hak konstitusi para calon gubernur, bupati dan walikota cast pemohon sebagai bakal calon bupati simalungun melalui jalur perseorangan untuk dapat berkompetisi pada pemilihan kepala daerah yakni uud setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. dan sekiranya yang mulia hakim konstitusi memutus bahwa angka perubahan nomor tahun perlu ditambahkan dari jumlah pemilih . iv. provisi bahwa mengingat yang menyatakan bahwa putusan mahkamah tidak berlaku surut, dimana pendaftaran calon bupati melalui jalur perseorangan sesuai dengan peraturan bukti bahwa pendaftaran calon bupati dan walikota adalah tanggal juni bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional pemohon untuk mendaftar sebagai calon bupati simalungun. pemohon memohon agar yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya dapat menerbitkan putusan sela yang memerintahkan komisi pemilihan umummerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god pemohon menyadari bahwa putusan provisi menurut ketentuan yang tersurat dalamhal hal pokok yang dapat mempengaruhi pendaftaran pemohon sebagai calon bupati simalungun tanggal juni dan konstelasi pelaksanaan pemilihan gubernur bupati dan walikota serentak tahap pada desember yang meliputi pemilihan gubernur bupati dan walikota secara tunggal, persyaratan dukungan untuk calon perseorangan dan pengabaian hak pns sebagai warga negara. bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota tidak akan berhenti hanya karena penundaan pemilihan kepala daerah. mengingat pengisian jabatan gubernur yang kosong dilakukan berdasarkan angka perubahsedangkan pengisian jabatan bupati dan walikota yang kosong dilakukan berdasarkan angka perubahhwa mengingat masa depan stabilitas pemerintahan daerah yang akan melaksanakan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahap pada desember sangat tergantung pada harmonisasi antara gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati dan walikota dengan wakil walikota. fakta kepala daerah dan wakilnya tidak akur telah mengganggu roda pemerintahan sejak tahun harus dijadikan pelajaran yang berharga untuk memperbaiki sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota. merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god berbagai pihak meragukan kesiapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak tahun baik secara anggaran maupun personil, bahkan ada dua partai yang masih berkutat dengan permasalahan internal. dengan memberikan waktu sampai putusan keputusan yang final mengikat akan memberikan waktu kepada seluruh pihak agar lebih siap dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. bahwa tertanggal februari pemohon telah pernah menyampaikan surat usul saran dan masukan terkait permohonan pengujian nomor tahun ini saat pembahasan kepada dpr ri untuk tidak mengubah hal hal pokok yang merupakan penekanan presiden susilo bambang yudhoyono saat mengeluarkan perpu nomor tahun surat tersebut juga dihembuskan kepada presiden dan kementrian terkait serta kpu ri sebagai pelaksana pemilihan gubernur bupati dan walikota dengan harapan agar nomor tahun benar benar sesuai dengan konstitusi uud dan dapat dilaksanakan dengan baik lancarpemohon adalah pelaku langsung dengan segala keterbatasan ikut merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan melalui berpartisipasi sebagai kandidat bakal calon bupati simalungun. bahwa jika yang mulia hakim konstitusi berkenan menerima permohonan pengujian undang undang ini. maka akan dapat menyelamatkan masa depan pilkada serentak tahap provinsi kabupaten kota sebagai barometer pilkada serentak selanjutnya. dan semoga kiranya mahkamah konstitusi dapat menyelamatkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah melalui pengawalan konstitusi akan membuat masyarakat menyadari bahwa masih ada kekuasaan kehakiman sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif, dimana mahkamah konstitusi the guardian constitution yang dipimpin oleh nawa garda tata nagara) sebagai (sembilan) hakim konstitusi republik indonesia yang mengamankan kedaulatan hukum sebagai pondasi negara. berdasarkan uraiamerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman serta harapan untuk indonesia yang lebih baik, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan provisi ini. petit berdasarkan seluruh uraian atas dan bukti bukti terlampir, jelas bahwa dalam permohonan pengujian nomor tahun pemohon mohon kepada para yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut: dalam provisi menerima permohonan provisi pemohon memerintahkan komisi pemilihan umum republik indonesia kpu ri)formil menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji formil nomor tahun menyatakan bahwa pembentukan nomor tahunppw tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. menyatakan nomor tahun berlaku kembali, sepanjang tidak bertentangan dengan putusan mahkamah konstitusi dalam pokok perkara materil a guo. dalam pokok perkara materil menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji materil nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god perubahan nomor tahun bertentangan dengan undang undang dasartidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan angka perubahan huruf huruf dan huruf nomor tahun bertentangan undang undang dasar menyatakan angka perubahan huruf huruf dan huruf nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan angka perubahan dan nomor tahun bertentangan undang undang dasar atau tidak bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang ditafsirkan menggunakan data jumlah pemilih sebagai dasar perhitungan dukungan calon perseorangdalam provisi, dalam pokok perkara formil dan dalam pokok perkara materil apabila yang mulia majelis hakimmeidli bukti bahan sosialisasi pemohon menuju pemilihan bupati simalungun bukti fotokopi dokumentasi sosialisasi merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godaskah akademik rancangan undang undang tentang pemilihan kepala daerah, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara: bukti fotokopi tulisan, opini dan gambar, bukti fotokopi kartu pegawai negeri sipil elektronik atas nama fadlerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god20xmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godindonesia yang berdasarkan hukum bahwa hak konstitusi pemohon telah dirugikan karena ketidakpastian hukum tentang pemilihan kepala daerah. jika nomor tahun mengatur pemilihan gubernur bupati dan walikota secara tunggal lalu diubah dengan nomor tahun menjadi pemilihan gubernur, bupati dan walikota berpasangan dengan wakilnya sementara konstitusi dalam uud mengamanatkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara tunggal. hak dipilih pemohon selaku pns terabaikan atau hak pemohon atas pekerjaan terabaikan dengan hadirnya nomor tahun sebagai calon bupati melalui jalur perseorangan hak pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan dihambat nomor tahun bahwa dengan berlakunya nomor tahun akan mengakibatkan: hilang atau berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemohon yang sejak november telah bersosialisasi bahwa pemohon mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati simalungun tanpa wakil. dan dari awal sosialisasi pemohon secara khusus tidak menyiapkan diri untuk berpasangan mengingat konstitusi dan perpu nomor tahun sebagai rujukan. hilangnya hak dipilih pemohon selaku warga negara yang berprofesi pns padahal pns masih tetap memiliki hak dipilih walaupun masih aktif, atau hilangnya hak pemohon selaku warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak karena mendaftar sebagai calon bupati simalungun berdasarkan nomor tahun pemohon selaku calon bupati simalungun melalui jalur perseorangan dipersulit dengan penambahan jumlah dukungan sebanyak dan atau,merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godangka angka dan angka huruf huruf dan huruf huruf dant jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons(vide bukti yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (vide bukti yang hendak mencalonkan diri sebagai bupati dalam pemilihan kepala daerah kabupaten simalungun tahun pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan ketentuan pemilihan kepala daerah berpasangan, karena selama ini pemohon telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati simalungun tanpa wakil, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemohon akan berkurang. pemohon juga merasa dirugikan dengan ketentuan kewajiban mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil pns), karena pemohon akan kehilangan pekerjaannya jika mencalonkan diri sebagai bupati. pemohon yang akan mengajukan diri sebagai calon bupati dari jalur perseorangan juga mendalilkan dirinya dipersulit dengan ketentuan jumlah dukungan yang ditetapkan dalamdalam karena menyebabkan pemohon kehilangan kepercayaan masyarakat, pemohon harus kehilangan pekerjaannya sebagai pns jika hendak menjadi bupati, dan pemohon sulit memenuhi syarat dukungan bagi calon perseoranganformil dan pengujian materiil angka angka dan angka huruf huruf dan huruf huruf dan yang selengkapnya menyatakdsmerdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidhurufyang menurut pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan dan dan uud yang menyatakan: negara indonesia adalah negara hukut jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons. menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dalam persidangan keterangan dari dewan perwakilan rakyat, pada persidangan mahkamah tanggal mei yang pada pokoknya menerangkandanuntuk menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi yang kuat, merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons adanya tambahan sebanyak dukungan ktp yang seharusnya tidak perlu ada karena nomor tahun menggunakan data jumlah penduduk sebagai dasar perhitungan jumlah persyaratan calon gubernur bupati walikota melalui jalur perseorangan. bahwa apabila permohonan pemohon atas perkara guo dikabulkan maka kerugian tidak terjadi lagi karena: pemohon dapat kembali bersosialisasi dalam pencalonan bupati simalungun secara konstitusional. pemohon selaku pns dapat tetap memiliki pekerjaan sebagai pns dengan opsi berhenti sementara dan tetap memiliki hak dipilih saat akan mencalonkan diri sebagai calon bupati simalungun. pemohon dapat maju sebagai calon bupati simalungun dengan dukungan persyaratan sebagaimana menurut nomor tahun dan atau tidak memerlukan dukungan tambahan ktp sebanyak pemilih. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut telah sangat dirugikan dengan berlakunya nomor tahunyang diakibatkan berlakunyanomor tahun terhadap uud bahwa permohonan pengujian ini dilakukan terhadap aturan dalam nomor tahun yang bertentangan dengan uud mengingat uud adalah konstitusi indonesia, maka setiapterhadap uud mahkamah telah memiliki pendirian sejak putusan nomor puu bertanggal maret yang salah satu pertimbangannya sebagaimana dikutip sebagai berikut", dengan demikian sejak putusan mahkamah nomor puu tersebut kemudian ditegaskan pada putusan putusan mahkamah selanjutnya, mahkamah berpendirian bahwa ketentuan tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dengan undang undang, dengan demikian menjadi pilihan kebijakan pembentuk undang undang untuk mengatur tata cara pemilihan kepala daerah. selanjutnya sejak putusan mahkamah nomor puu iii bertanggal mei mahkamah juga telah berpendirian bahwa pilihan sistem yang merupakan kebijakan (legal policy) tidak dapat diuji dan dinyatakan bertentangan dengan uudkemudian dalam putusan nomor puu ix bertanggal agustus mahkamah menegaskan bahwa sebagai pilihan politik hukum merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam onssetelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, terdapat empat permasalahan yang pemohon memohonkan pengujian yaitu: apakah pembentukan secara formil bertentangan dengan uud apakah ketentuan mengenai peserta pemilihan kepala daerah dipilih secara berpasangan bertentangan dengan uud apakah ketentuan mengenai persyaratan pengunduran diri bagi anggota dpr, anggota dpd, anggota dprd, anggota tni, anggota polri, pns, pejabat bumn bumi yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah bertentangan dengan uud apakah ketentuan mengenai meningkatnya persentase syarat dukungan bagi calon perseorangan bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap pengujian formil yang pemohon ajukan dengan dalil bahwa tidak hanya merevisi tetapi mengubah substansi pokok adanya ketidakkonsistenan materi dalam perubahan yangsehingga didalilkan cacat formil, mahkamah berpendapat sebagai berikut: mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal juni telah memberikan batasan waktu pengujian formil yaitu hari setelah undang undangdimuat dalam lembaran negara republik indonesia pada tanggal maret dan pemohon mengajukan permohonan guo kepada mahkamah pada tanggal maret sehingga permohonan pengujian formil oleh pemohon belum melewati tenggang waktu yang ditentukan: merdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god selanjutnya mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pengujian formil yang diajukan pemohon, terhadap dalil bahwa tidak hanya merevisi tetapi mengubah substansi pokok dan adanya ketidakkonsistenan materi dalam menurut mahkamah hal ini memang tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam (uu pembentukan peraturan perundang undangan), namun hal ini tidak menyebabkan cacat formil, karena menurut mahkamahpembentukan peraturan perundang undangan, tidak dengan serta merta menyebabkan undang undang tersebut batal. sebagaimana pendirian mahkamah dalam putusan putusan sebelumnya, menurut mahkamah,good non,pembentukan peraturan perundang undangan. terhadap dalil bahwa perubahan menjadi dilakukan denganmahkamah berpendapat bahwa berasal dari adanya peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun perpu dan perpu merupakan produk legislasi yang dikeluarkan dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, oleh karenanya dalam konteks demikian, pembentukan perpu dan yang menetapkannya sebagai undang undang, serta yang merevisinya merupakan rangkaian regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang telah diagendakan pada akhir tahun sehingga kesiapan produk hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak segera dibentuk sehingga terwujud adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem ketatanegaraan untuk kepentingan nasional. merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons terhadap dalil lain yang terkait dengan norma dalam yang dinilai tidak konsisten, maupun tidak objektif, menurut mahkamah hal demikian adalah pengujian materiil yang oleh pemohon dimohonkan pengujian pula dalam pengujian materiil, yang pertimbangannya akan mahkamah uraikan pada pertimbangan pengujian materiil, dengan demikian, menurut mahkamah terhadap pengujian formil permohonan pemohon tidak belasan menurut hukum, menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai peserta pemilihan kepala daerah dipilih secara berpasangan sebagaimana ditentukan dalam angka angka dan angka dan huruf yang menurut pemohon ketentuan demikian bertentangan dengan dan uud karena uud hanya menentukan bahwa gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis. terhadap dalil pemohon guo mahkamah berpendapat sebagai berikut: ketentuan uud yang tidak mengatur pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan atau tidak secara berpasangan justru memberikan ruang bagi pembuat kebijakan, dalam hal ini pembentuk undang undang diberi kewenangan untuk mengatur dan menentukannya. pemilihan kepala daerah secara berpasangan atau tidak berpasangan menurut mahkamah bukan merupakan permasalahan konstitusional namun merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy) yang menjadi kewenangan pembentuk undang undang, yang sewaktu waktu jikamaka pembentuk undang undang akan dapat menyesuaikan, i3. menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi bagi calon peserta pemilihan kepala daerah, yang diatur secara berbeda dalam huruf huruf dan huruf yaitu memberitahukan pencalonannya kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat bagi anggota dewan perwakilan rakyat, kepada merdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkarmahkonsttuago.idyang pemohon dialihkan bertentangan dengan dan dan uud mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa oleh karena terhadap pengujian huruf mahkamah telah memutus dalam putusan nomor puu xiii bertanggal juli maka pertimbangan mahkamah terkait pengujian huruf dalam putusan nomor puu xiii mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam permohonan guo, bahwa oleh karena terhadap pengujian huruf mahkamah telah mempertimbangkannya dalam putusan nomor puu xiii bertanggal juli paragraf paragraf dan paragraf sehingga pertimbangan tersebut mutasi mutans menjadi pertimbangan pula dalam permohonan guo. dengan demikian permohonan pemohon terkait hurufnorma yang terdapat dalam huruf yang menetapkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah yaitumenurut mahkamah secara substansi norma guo memiliki kesamaan dengan norma yang terdapat dalam undang undang nomor tahun tentang aparatur sipil negara (selanjutnya disebut asn), yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam onsdan terhadap norma dalam asn guo, mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam putusan nomor puu xii bertanggal juli pada paragraf dan paragraf putusan nomor puu xii tersebut kamarnya menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. mahkamah kemudian menegaskan kembali pendiriannya dalam putusan nomor puu xiii bertanggal juli yang dalam pertimbangan pada paragraf paragraf dan paragraf putusan guo, mahkamah mempertimbangkan huruf dengan demikian pertimbangan hukum yang terkait persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam putusan nomor puu x11 dan putusan nomor puu xiii mutasi mutans menjadi pertimbangan. pula dalam permohonan guo, oleh karenanya permohonan pemohoni3. menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai meningkatnya prosentase syarat dukungan bagi calon perseorangan yang ditentukan dalam yang menurut pemohon ketentuan guo bertentangan dengan uud terhadap dalil pemohon guo mahkamah berpendapat sebagai berikut: adanya hak perseorangan untuk mengajukan diri sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah merupakan sebuah kebijakan hukum yang dipilih oleh pembentuk undang undang sebagaimana diamanatkan oleh uud pembentuk undang undang membuka jalur perseorangan tersebut pada pemilihan kepala daerah provinsi aceh, sebagaimana tertuang dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan aceh. selanjutnya mahkamah dalam putusan nomor puu v bertanggal juli memutuskan bahwa agar terdapat persamaan hak warga negara maka jalur merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons perseorangan seharusnya juga dibuka pada pemilihan kepala daerah luar provinsi aceh, dengan demikian sejak saat itu warga negara indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, dapat mengajukan diri sebagai kepala daerah tanpa dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yaitu melalui jalur perseorangan: dalam putusan nomor puu v mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut:, i3. , i3merdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons. dengan demikian, sejak putusan terdahulu, mahkamah telah berpendirian bahwa untuk menentukannya, sehingga permohonan pemohon terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak beralasan menurut hukum, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum atas, permohonan pemohon sepanjang mengenai pengujian formil tidak beralasan menurut hukum, permohonan pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas huruf tidak dapat diterima,, dan permohonan pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas angka angka dan angkasepanjang mengenai pengujian formil tidak beralasan menurut hukum,: i4. pokok permohonan pemohon sepanjang mengenai angka angka dan angka hurufmerdeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua godpermohonan pemohon sepanjang mengenamerdeka bat jakarta tel fox ema sekretaris@makam ons salinan lebih rendah harus dibuat bersesuaian dan tidak boleh bertentangan dengan uud hal ini sebagaimana diatur secara jelashierarki peraturan perundang undangan yang berlaku negara republik indonesia diatur dalam ppp, yaitu dalam dan dan penjelasan sebagaimana berikut: ppppppoleh karena uud adalah konstitusi negara republik indonesia sebagai sumber hukum bagi peraturan dibawahnya, maka uud harus menjadi pedoman bagi undang undang yang akan diberlakukan negara republik indonesia. dan undang undang dibentuk juga tidak diperkenankan bertentangan dengan uud bahwa perjalanan nomor tahun cukup berliku dan panjang mulai dari penyusunan naskah akademik dan ruu pertama pada tahun untuk itu pemohon hanya menjabarkan berdasarkan judul nomor tahuanjutnya disebut perpu nomor tahun perpu nomor tahun dikeluarkan oleh merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstistgoidkretaris@makam ons presiden sby tanggal oktober perpu nomor tahun telah digunakan dalam pengangkatan dan pelantikan basuki tahya purnama ahok) sebagai gubernur dki jakarta menggantikan joko widodo yang menjadi presiden ri. demikian juga pengangkatan wakil gubernur dki jakarta djarot syaiful hid tanggal desember diangkat menggunakan perpu disebut nomor tahun nomor tahun ditandatangani presiden joko widodo dan diundangkan tanggal februaromor tahun ditandatangani presiden joko widodo dan diundangkan tanggal februari walaupun nomor tahun telah ditandatangani tanggal maret pemohon belum mendapatkan nomor dan tanggal pengundangannya dalam lembaran negara pada saat mengajukan permohonan pengujian ppw pada tanggal maret oleh karena itu pemohon tetap berinisiatif untuk mengajukan permohonan pengujian nomor tahun tanpa nomor lembaran negara dan hanya berdasarkansampaikan pada paripurna dpr ri tanggal februari hal ini mengingat uud menyatakan bahwardeka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god salinan sehubungan dengan hal tersebut, pemohon melalui permohonan ini telah mengajukan pengujian formil terhadap proses pembentukan nomor tahun dan secara materil terhadap beberapa ketentuan nomor tahun yang bertentangan dengan uud dan dirasakan telah melanggar hak konstitusional dan hak asasi manusia pemohon selaku bakal calon bupati simalungun. adapun permohonan pengujian yang dilakukan pemohon adalah sebagai berikut: pengujian formil dalam pembentukan nomor tahun yang secara formil tidak memenuhi ketentuan uud bahwa pengajuan formil dilakukan pemohon mengingat nomor tahun masih dalam tenggat waktu hari sejak disahkan dan dimuat dalam lembaran negara pada tanggal maret hal ini mengacu pada putusan nomor puu vii bertanggal juni telah memberikan batasan waksedangkan dasar konstitusi yang digunakan pemohon sebagai landasan pengujian formil dalam pembentukan nomor tahun adalah sebagai berikut: uud menyatakanuud menyatakan, anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang.deka barat jakarta tel fax email selvetanat@mahkamahkonsitua god

sa. se(prelude), dalam hal ini diwakili oleh: nama titi anggiani jabatan direktur eksekutif prelude alamat gedung dana graha, lantai ruang jalan gondangdia kecil nomor jakarta pusat perkumpulan indonesian parliamentary center (ipc), dalam hal ini diwakili oleh: nama sulastio jabatan direktur ipc alamat jalan teuku cik ditiru, nomor pav. menteng jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h.,m.h., erik kurniawan, s.h., jamil burhan, dan wisman bachtiar, s.h.,m.h., advokat dan pengabdi bantuan hukum, berdomisili hukum jalan teuku cik ditiru nomor pav. menteng jakarta pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, baik bersama sama ataupun sendiri sendiri: selanjutnya disebut sebagai .septemberkepulauan bangka belitung gorontalo bahwa demi menegakkan prinsip kesetaraan keterwakilan sebagaimana dimaksud undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan mempertahankan kesepakatan nasional mana setiap provinsi mendapatkan minimal kursi, maka pengalokasian kursi dpr provinsi dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, setiap provinsi mendapatkan sedikitnya kursi: kedua, sisa kursi yang belum teralokasikan dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dengan menggunakan metode kuota murni atau metode divisor webster. apabila cara penghitungan tersebut diterapkan terhadap jumlah penduduk indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk maka alokasi kursi dpr provinsi tampak terlihat pada tabel tabel perbandingan alokasi kursi dpr secara proporsional dengan ketentuan minimal kursi setiap provinsi dengan metode kuota murni dan metode divisor webster serta pemilu dan lampiran sensus metode kuota metode divisor dan lampiran jawa barat jawa timur jawa tengah sumatera utara banten dki jakarta sulawesi selatan lampung sumatera selatan riau sumatera barat nusa tenggara timur nanggroe aceh darussalam nusa tenggara barat kalimantan barat bali kalimantan selatan kalimantan timur diy jambi papua sulawesi tengah sulawesi utara sulawesi tenggara kalimantan tengah bengkulu kepulauan riau maluku bangka belitung sulawesi barat gorontalo maluku utara papua barat total kursi kuota bahwa tabel atas menunjukkan hasil pengalokasian kursi dpr provinsi dalam pemilu dan lampiran undang undang nomor tahun tidak sesuai dengan hasil pengalokasian kursi yang menggunakan metode kuota murni atau divisor webster dengan ketentuan setiap provinsi minimal mendapatkan kursi. dengan demikian, pengalokasian kursi dpr provinsi dalam pemilu dan lampiran undang undang nomor tahun tidak memenuhi prinsip kesetaraan, karena tidak dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. bahwa setelah pengalokasian kursi dpr provinsi sebagaimana tersebut dalam tabel maka selanjutnya dilakukan pembentukkan daerah pemilihan dengan tetap berpedoman pada prinsip kesetaraan ditambah prinsip integritas wilayah, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas penduduk. berdasarkan undang undang nomor tahun mana setiap daerah pemilihan memiliki kursi minimal dan maksimal maka pengalokasian kursi dpr provinsi dan pembentukkan daerah pemilihan dalam lampiran undang undang guo setidak tidaknya mengacu pada hasil penghitungan, sebagaimana tampak pada tabel selanjutnya, tabel sampai 3hh menjelaskan pembentukan daerah pemilihan pada setiap provinsi. tabel pengalokasian kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan kursi peowssi kura daomawonei sejptasakata (tampung |o0a8o (sumatera selatan semai kalimantan selatan kalimantan timur lag jon loh sulawesi telah lo. tabel 3a: daerah pemilihan provinsi jawa barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi jabar kota bandung kota cimahi jabar bandung jabar iii kab. bandung barat jabar kota bogor bogor jabar bogor jabar cianjur jabar vii sukabumi kota sukabumi jabar viii purwakarta karawang jabar kota depok kota bekasi jabar bekasi jabar cirebon kota cirebon indramayu jabar xii majalengka sumedang subang jabar xiii ciamis kuningan kota banjar jabar xiv garut jabar tasikmalaya kota tasikmalaya kabupaten bogor bogor alokasi kecamatan penduduk kursi cibinong gunung putri cileungsi citeureup sukaraja jonggol cisarua babakan madang ciawi megamendung kelapa tunggal sukamakmur tanjungsari cari sub total bogor alokasi kecamatan penduduk kursi bojong gede ciomas cikampek pemijahan rumpun cibungbulang gudeg caringin leuwiliang parung panjang parung gunung sindir drama iseng tajuk halang masing tamansari kemang gombong nanggung jeruk leuwisadeng tejo sukajaya tenjolaya rana bungur . sub total total tabel 3b: daerah pemilihan provinsi jawa timur dapil kab. kota penduduk alokasi kursi jatim kotasurabaya jatim sidoarjo jatim iii pasuruan kota pasuruan kota probolinggo probolinggo jatim bondowoso situbondo banyuwangi jatim lumajang jember jatim malang kota malang kota batu jatim vii tulungagung kota blitar blitar kota kediri kediri jatim viii jombang nganjuk madiun kota madiun kota mojokerto mojokerto jatim pacitan ponorogo trenggalek magetan ngawi jatim bojonegoro tuban jatim lamongan gresik jatim xii bangkalan sampang pamekasan sumenep tabel 3c: daerah pemilihan provinsi jawa tengah dapil kab. kota penduduk alokasi kursi jateng semarang kota semarang kota salatiga kendal jateng demak kudus jepara jateng iii pati rembang blora grobogan jateng sragen karanganyar wonogiri jateng sukoharjo kota surakarta klaten boyolali jateng magelang kota magelang temanggung purworejo wonosobo jateng vii kebumen banjarnegara purbalingga jateng viii banyumas cilacap jateng brebes tegal kota tegal jateng pemalang batang pekalongan kota pekalongan tabel 3d: daerah pemilihan provinsi sumatera utara dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sumut kotamedan sumut deliserdang kota tebing tinggi serdang bedagai sumut batubara asahan kota tanjungbalai kota pematang siantar simalungun karo kota binjai langkat dairi pakpak bharat sumut tapanuli tengah kota sibolga tapanuli utara humbang hasundutan samosir toba samosir kota padang sidempuan padanglawas padanglawas utara mandailing natal tapanuli selatan niastdan lampiran undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprdnias barat nias selatan nias utara gunung sitoli labuhan batu labuhan batu selatan labuhan batu utara tabel 3e: daerah pemilihan provinsi banten dapil kab. kota penduduk alokasi kursi banten pandeglang lebak banten kota cilegon serang kota serang banten tangerang kota tangerang selatan banten kota tangerang tabel 3f: daerah pemilihan provinsi dki jakarta dapil kab. kota penduduk alokasi kursi dki kota jakarta timur dki kota jakarta pusat kota jakarta barat dki kota jakarta selatan kota jakarta utara kepulauan seribu tabel 3g: daerah pemilihan provinsi sulawesi selatan dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sulsel kotamakassar gowa takalar jeneponto bantaeng selayar bulukumba sinjai bone sulsel maros pangkajenekepula yam barru soppeng kotaparepare wajo sidenrengrappang enrekang pinrang tanatoraja toraja utara luwu luwuutara luwutimur kotapalopo tabel 3h: daerah pemilihan provinsi lampung dapil kab. kota penduduk alokasi kursi lampung kota bandar lampung pesawaran tanggamus pringsewu lampung barat lampung selatan lampung way kanan tulang bawang tulang bawang yaaa mesuji lampung utara lampung tengah lampung timur kota metro tabel 3i: daerah pemilihan provinsi sumatera selatan dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sumsel kotapalembang banyuasin musi banyuasin musi rawas kota lubuk linggau sumsel empat lawang lahat kota pagar alam muaraenim kota prabumulih ogan komering ulu ogan komering ulu selatan ogan komering ulu tua ogan ilir ogan komering ilir tabel 3j: daerah pemilihan provinsi riau dapil kab. kota penduduk alokasi kursi riau kotapekanbaru kampar kuantan singingi pelalawan indragiri hilir indragiri hulu riau siak bengkalis kepulauan meranti kota dumai rokan hulu rokan hilir tabel 3k: daerah pemilihan provinsi sumatera barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sumbar kotapadang pesisir selatan kepulauan mentawai solok solok selatan kota solok dharma raya sawahlunto sijunjung kota sawahlunto tanah datar kota padang panjang sumbar limapuluh koto kota payakumbuh kota pariaman padang pariaman pasaman barat pasaman agam kota bukittinggi tabel daerah pemilihan provinsi nusa tenggara timur dapil kab. kota penduduk alokasi kursi inti kotakupang kupang sabu raijua timortengahutara timortengahselatan belu rotendao sumbabarat sumba tengah sumbatimur sumba barat daya ntt manggarai maggaraibarat manggarai timur ngada ende nagekeo sikka florestimur lembata alor tabel 3m: daerah pemilihan provinsi nanggroe aceh darussalam dapil kab. kota penduduk alokasi kursi nadi acehbarat aceh barat daya aceh besar aceh jaya aceh selatan aceh singkil tubulus salam kota banda aceh nagan raya simeulue gayo lues kota sabang aceh tenggara pidie pidie jaya nad aceh tamiang bener meriah aceh tengah aceh timur aceh utara bireuen kota langsa kota lhokseumawe aa86, tabel 3n: daerah pemilihan provinsi nusa tenggara barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi ntb kotamataram om lombok barat lombok utara lombok tengah lombok timur sumbawabarat sumbawa dompu bima kota bima ma,m16, tabel daerah pemilihan provinsi kalimantan barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi kalbar kotapontianak pontianak kubu raya bengkayang sambas kotasingkawang landak kayong utara ketapang melawi kapuashulu sintang sekadau sanggau tabel 3p: daerah pemilihan provinsi bali bali kotadenpasar gianyar klungkung karangasem bangli badung tabanan buleleng jembrana tabel 3g: daerah pemilihan provinsi kalimantan selatan dapil kab.l kota penduduk alokasi kursi kalsel kotabanjarmasin banjar kotabanjarbaru baritokuala tanahlaut tanahbumbu tapin hulusungaiselatan hulusungaitengah hulusungaiutara tabalong balangan kotabaru ' . tabel 3r: daerah pemilihan provinsi kalimantan timur kaltim kotasamarinda kutaikertanegar kotabalikpapan kotabontang penajampaserut ara paser hutabarat malinau kutaitimur berau bulungan tana tidung kotatarakan nunukan tabel 3s: daerah pemilihan provinsi yogyakarta dapil kab. kota penduduk alokasi kursi diy kotayogyakarta sleman kulonprogo bantul gunung kidul tabel 3t: daerah pemilihan provinsi jambi dapil kab. kota penduduk alokasi kursi jambi kotajambi muaro jambi tanjung jabung timur tanjung jabung barat batanghari sarolangun merangin tebo bungo kerinci kota sungai penuh tabel 3u: daerah pemilihan provinsi papua dapil kab. kota penduduk alokasi kursi papua kotajayapura jayapura keerom pegununganbintang yahukimo sarmi tolikara jayawijaya mamberamo raya mamberamo tengah yalimo lanny jaya nduga puncak puncaknya waropen yapenwaropen kep. yapen nabire dogiyai paniai deiyai intan jaya mimika asmat mappi bovendigoel supiori biaknumfor meraukeundang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dantabel 3v: daerah pemilihan provinsi sulawesi tengah dapil kab.l kota penduduk alokasi kursi sulteng banggai banggaikepulauan tojouna una morowali poso kotabaru parigimoutong donggala sigi buol tolitoli n633420 tabel 3w: daerah pemilihan provinsi sulawesi utara dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sulut kotamanado minahasautara siau tagulandang biaro kepulauansangihetalud kepulauantalaud kotabitung kotatomohon minahasaselatan minahasa tenggara minahasa bolaangmongondow bolaangmongondow utara kotamobagu bolaangmongondow selatan bolaangmongondow timur tabel 3x: daerah pemilihan provinsi sulawesi tenggara dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sultra bombana kota kendari kolakautara konaweselatan konawe konawe utara kolaka kotabaubau muna wakatobi buton utara buton n230, tabel 3y: daerah pemilihan provinsi kalimantan tengah dapil kab. kota penduduk alokasi kursi kalteng kotapalangkaraya pulangpisau kapuas baritoselatan baritotimur baritoutara gunungan murungraya katingan kotawaringinbarat kotawaringintimur lamandau seruyan sukamara tabel 3z: daerah pemilihan provinsi kepulauan riau dapil kab. kota penduduk alokasi kursi kepri karimun bintan natuna lingga batam tanjung pinang kepulauan anambas tabel 3aa: daerah pemilihan provinsi bengkulu dapil kab. kota penduduk alokasi kursi bengkulu bengkulu selatan bengkulu utara kaur kepahiang kota bengkulu lebong mukomuko rejang lebong seluma bengkulu tengah tabel 3bb: daerah pemilihan provinsi maluku dapil kab. kota penduduk alokasi kursi maluku buru kepulauanaru kotaambon malukutengah malukutenggara malukutenggarabarat serambagianbarat serambagiantimur kota tual maluku barat daya buru selatan tabel 3cc: daerah pemilihan provinsi bangka belitung dapil kab. kota penduduk alokasi kursi babel bangka bangka barat bangka selatan bangka tengah belitung belitung timur kota pangkalpinang tabel 3dd: daerah pemilihan provinsi sulawesi barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi sulbar majene polewali mandar mamasa mamuju mamuju utara tabel 3ee: daerah pemilihan provinsi gorontalo dapil kab. kota penduduk alokasi kursi gorontalo boalemo bonebolango gorontalo kotagorontalo pohuwato gorontalo utara tabel 3ff: daerah pemilihan provinsi maluku utara dapil kab. kota penduduk alokasi kursi malut halmaherabarat halmaheraselatan halmaheratengah halmaheratimur halmaherautara kepulauansula kotaternate kotatidorekepula uan pulau morotai a4035478 tabel 3gg: daerah pemilihan provinsi papua barat dapil kab. kota penduduk alokasi kursi papuabarat fakfak kaimana kotasorong manokwari rajaampat sorong sorongselatan telukbintuni telukwondama tambrauw maybrat bahwa berdasarkan argumentasi atas, berlakunya lampiran tentang pembagian daerah pemilihan anggota dpr undang undang guo telah secara tegas dan nyata bertentangan dengan uud ketiadaan kepastian hukum dalam penggunaan data bahwa undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprd selengkapnya berbunyibahwa ketentuan atas berpotensi melanggar erah pemilihan. bahwa terkait dengan jenis data dalam pengalokasian kursi dpr provinsi dan pembentukkan daerah pemilihan, mestinya undang undang guo menpastian akan data yang digunakan dalam pengalokasian kursi dpr provinsi dan pembentukkan daerah pemilihan akan menjamin akurasi data dan kepastian perolehan kursi setiap provinsi dalam mengalokasikan kursi berdasarkan asas kesetaraan. kepastian penggunaan jenis data tertentu dapat memengaruhi hak setiap warga negara untuk dapat terwakili dalam kursi dpr secara adil, bahwa pemohon menganggap penggunaan data sensus penduduk dinilai lebih netral, kredibel, periodik serta lazim digunakan banyak negara. (al netral: sebab data dikeluarkan oleh lembaga yang secara politik bersikap netral, (b) kredibilitas: data diproduksi oleh lembaga kompeten yang biasa dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, periodik: data diperbarui secara berkala melalui sensus penduduk yang dilakukan secara rutin setiap tahun sekali, dan (dj lazim:carabahwa penetapan lampiran dalam undang undang guo tidak didasarkan pada mekanisme penetapan yang benar namun justru mengambil secara serta merta lampiran dalam undang undang nomor tahun pemilu (bukti p 5j bahwa berdasarkan argumentasi atas, berlakunya dan undang undang guo telah secara tegas dan nyatundang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd dan dprdengan syarat: menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan daerah pemilihan. menyatakan lampiran undang undang nomor tahun tentang pemilu anggota dpr, dpd, dan dprd bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menetapkan pengalokasian kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan yang disampaikan pemohon sebagai lampiran yang sah dan tidak terpisahkan daribono, pemohon prinsipal prelude, diwakili oleh ketua prelude yaitu didik supriyanto, juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal november yang dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan sebagai berikut: jauh hari sebelum dpr dan pemerintah mengesahkan undang undang pemilu sebagai pengganti kami sudah mengingatkan bahwa undang undang yang mengatur penyelenggaraan pemilu harus menegakkan prinsip kesetaraan suara, atau one man one person one vote, atau povo, dalam menentukan jumlah dan alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan dpr dan dprd. jika tidak, masalah ini akan berujung persidangan sengketa mahkamah konstitusi, karena ini menyangkut hak konstitusional warga negara, dalam perspektif hak warga negara, kesetaraan suara adalah perwujudan asas persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. uud mengakuikonstitusi menegaskan bahwa dewan perwakilan rakyat atau dpr mewakili rakyat, sedang dewan perwakilan daerah atau dpd mewakili daerah. huruf dalam dpr menunjukkan, dpr mewakili penduduk atau orang, sehingga setiap anggota dpr harus mewakili jumlah penduduk yang sama. sedang huruf dalam dpd menunjukkan bahwa dpd mewakili daerah atau ruang, sehingga setiap daerah provinsi memiliki wakil yang jumlah dan kedudukan sama dengan daerah provinsi lain. dengan kata lain, untuk memilih anggota dpr berlaku prinsip kesetaraan suara nasional, sedang untuk memilih anggota dpd, berlaku prinsip kesetaraan suara provinsi, oleh karena uud telah mengatur eksistensi lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah, maka undang undang harus menerapkannya secara konsisten dengan segala konsekuensinya. balik keberadaan dpr dan dpd dengan posisi dan fungsi masing masing, uud sebetulnya memberikan solusi atas ketidakseimbangan politik jawa dan luar jawa sebagai akibat konsentrasi penduduk jawa dan potensi sumber daya alam luar jawa. penerapan prinsip keterwakilan, memang akan menyebabkan dominasi dpr oleh wakil wakil penduduk jawa. namun hal ini akan diseimbangkan oleh dominasi dpd oleh wakil wakil provinsi luar jawa: memang wewenang dpd masih kalah kuat dari dpr. namun hal ini bukan berarti harus mengabaikan prinsip perwakilan, bahwa dpr mewakili orang dan dpd mewakili wilayah. justru dengan konsisten menerapkan prinsip perwakilan itu, maka dpr dan dpd akan terdorong untuk bersama sama menemukan solusi atas berbagai permasalahan daerah dan nasional, karena masing masing berkedudukan sebagai lembaga perwakilan. penyelesaian atas persengketaan wewenang antara dpr dan dpd selama ini harus dimulai dari akarnya, yakni menerapkan prinsip perwakilan: dpr mewakili orang, dpd mewakili wilayah. jika akar perwakilan ini selesai, maka masalah berikutnya akan lebih gampang diurai dan dicari jalan keluarnya. pada titik inilah mahkamah konstitusi punya peran strategis menyelesaikan persengketaan dpr dengan dpd melalui putusan yang memastikan bahwa masing masing lembaga tersebut harus diposisikan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah secara konsisten: sejenak melihat belakang. dalam rangka menjaga stabilitas politik nasional, rezim orde baru menerapkan konsep politik keseimbangan jawa dan luar jawa untuk menghasilkan wakil wakil rakyat dpr. menyatakan bahwa anggota dpr dari jawa dan luar jawa yang dipilih melalui pemilu, jumlahnya seimbang. artinya undang undang itu menetapkan bahwa jumlah kursi perwakilan dpr dari jawa yang dipilih melalui pemilu, dan dari luar jawa konsep dan desain keseimbangan perwakilan politik pada zaman orde baru tersebut, dapat kita pahami karena saat itu dpr satu satunya lembaga perwakilan tingkat nasional, yang dalamnya juga terdapat anggota abri yang ditunjuk. dari sinilah konsep keseimbangan perwakilan jawa dan luar jawa terus didengungkan, meskipun uud kini menetapkan ada dua lembaga perwakilan, yakni dpr dan dpd, yang masing masing anggotanya harus dipilih melalui pemilu. satu pihak, usaha usaha untuk terus melanjutkan konsep keseimbangan perwakilan politik jawa dan luar jawa dpr, merupakan bentuk ketidaksadaran bahwa konstitusi telah berubah, lain pihak merupakan bentuk dari permainan politik untuk mempertahankan kekuasaan, jika konsep keseimbangan politik jawa dan luar jawa ini dipertahankan (dengan asumsi bahwa konsep itu tidak bertentangan dengan konstitusi), maka konsep itu harus diterapkan secara konsisten, yakni membagi kursi dpr untuk jawa dan kursi lainnya untuk luar jawa. selanjutnya alokasi kursi dihitung berdasarkan prinsip kesetaraan suara jawa dan luar jawa, agar "pengorbanan" penduduk jawa dinikmati secara merata oleh penduduk luar jawa. namun kenyataan, apabila hal itu kita hitung secara konsisten, lampiran menunjukkan adanya ketidakadilan perwakilan dpr antara provinsi provinsi luar jawa: apabila kursi dpr dibagi city fifty jawa dan luar jawa, maka masing masing mendapatkan kursi. jika kursi itu dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk hasil sensus penduduk maka masih terdapat provinsi yang kursinya kelebihan, yaitu sulawesi selatan (mestinya mendapat kursi, kenyataannya sekarang memiliki kursi) dan kalimantan selatan (mestinya mendapatkan kursi, kenyataannya sekarang memiliki kursi), sebaliknya sumatera utara seharusnya mendapatkan kursi, kenyataannya sekarang hanya memiliki kursi, kalimantan timur seharusnya mendapatkan kursi, kenyataannya kini hanya memiliki kursi. dengan demikian jika pun konsep keseimbangan politik jawa dan luar jawa diterapkan (dengan asumsi tidak melanggar konstitusi), maka penerapannya saat ini sebagaimana tertera dalam lampiran tetap mengabaikan prinsip kesetaraan suara kalangan provinsi provinsi luar jawa: jadi alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan sebagaimana diatur dalam lampiran tidak saja menyalahi prinsip kesetaraan suara sebagaimana diatur oleh uud tetapi juga tidak konsisten menerapkan konsep keseimbangan politik jawa dan luar jawakarena antara provinsi provinsi luar jawa juga terdapat ketidakadilan pengalokasian kursi. dengan demikian nyata sekali, bahwa alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan pemilu dpr saat dilakukan demi menjaga keseimbangan politik jawa dan luar jawa, hanya bagian dari permainan politik belaka, prinsip pertama alokasi kursi perwakilan dan pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu demokratis adalah kesetaraan, artinya harga kursi setiap provinsi dan daerah pemilihan kurang lebih sama. para ahli pemilu masih mentolerir kekurangan dan kelebihan harga kursi dalam kisaran y6. misalnya, jika satu kursi dpr harganya sama dengan penduduk, maka harga kursi setiap provinsi dan derah pemilihan harganya antara penduduk sampai dengan penduduk. kenyataannya, lampiran menyalahi formula tersebut, selain prinsip kesetaraan suara, alokasi kursi perwakilan dan pembentukan daerah pemilihan harus berdasarkan prinsip integritas wilayah, kesinambungan wilayah dan kohesivitas penduduk. prinsip integritas berarti satu daerah pemilihan harus integral secara geografis. prinsip kesinambungan berarti satu daerah pemilihan harus utuh dan saling berhubungan secara geografis. sedang prinsip kohesivitas berarti satu daerah pemilihan hendaknya dapat menjaga kesatuan unsur sosial budaya penduduk. lampiran jelas jelas menyalahi prinsip tersebut, sebagaimana terlihat pada daerah pemilihan jawa barat iii yang menyatukan kota bogor dengan kabupaten cianjur, padahal kedua wilayah itu dipisah oleh kabupaten bogor yang bergunung. hal yang sama juga terjadi pada daerah pemilihan lampung yang menyatukan kota metro dengan beberapa kabupaten sebelah selatan: tidak dipenuhinya prinsip pembentukan daerah pemilihan tersebut, tidak saja menyulitkan partai politik dan calon calon anggota legislatif melakukan kampanye dan menyulitkan pemilih dalam mengenali calon calon dan partai politik yang (hendak) didukungnya, tetapi juga mengaburkan tujuan pembentukan daerah pemilihan. sebagaimana diketahui tujuan pembentukan daerah pemilihan adalah memudahkan komunikasi dan interaksi pemilih dengan para calon (terpilih), sehingga pemilih dapat mengalamatkan aspirasinya dan mengontrol perilaku wakil wakilnya, sebaliknya para calon (terpilih) dapat mengidentifikasi kepentingan pemilih sehingga lebih mudah untuk memperjuangkan aspirasi pemilih: pemilu adalah proses mengubah suara menjadi kursi. jumlah kursi perwakilan ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah suara ditentukan oleh jumlah penduduk yang memilih hak pilih. untuk memastikan jumlah kursi dan jumlah suara, maka diperlukan data penduduk yang akurat. pada wilayah inilah kita masih menghadapai banyak masalah. hampir tidak ada penyelengaraan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah yang tidak menghadapi masalah akurasi data penduduk dan data pemilih: dalam rangka alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, masalahnya tidak hanya akurasi data, tetapi juga kejelasan sumber data. berdasarkan penelusuran kami, alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan seperti dalam lampiran menggunakan data yang tidak jelas sumbernya. beberapa pihak menyebutkan, sumber data alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan adalah data penduduk kemendagri, namun tetap tidak jelas data penduduk kemendagri yang mana yang dipakai, sebab sepanjang proses penyusunan undang undang itu kemendagri memiliki banyak data, baik yang dikemas dalam bentuk keputusan menteri maupun yang tidak. oleh karena itu data (jika ada) yang digunakan untuk menyusun lampiran tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai pihak yang berkompeten bisa menunjukkan adanya data resmi yang digunakan untuk alokasi kursi dan pembentukan daerah pemilihan tersebut, mengenai data dari pemerintah dalam hal ini kemendagri, akurasinya selalu dipertanyakan, karena metode administrasi kependudukan yang digunakan kemendagri dan pemerintah daerah tidak bisa serta merta mampu menghitung jumlah penduduk secara akurat. permasalah dpt dalam pilkada dan pemilu adalah contoh nyata yang akan selalu terulang karena sampai sejauh ini belum ada tanda tanda akan adanya perbaikan kualitas data penduduk. contoh terakhir, kpu sulawesi selatan yang tahun depan akan menggelar pilkada, mendapatkan dp4 yang tidak masuk akal dan diragukan akurasinya, karena tingkat pertambahan penduduk melampaui perkiraan normal. setelah diteliti ternyata banyak nama dobel dan banyak nama orang mati dicatat masih hidup, sehubungan dengan fakta fakta tersebut, akan lebih menjamin kepastian hukum apabila data penduduk yang digunakan untuk alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan adalah data sensus penduduk yang dilakukan setiap tahun sekali. penggunaan data sensus penduduk atas pertimbangan: netralitas, sebab data dikeluarkan oleh lembaga yang secara politik bersikap netral, kredibilitas, sebab data diproduksi oleh lembaga kompeten, yang biasa dijadikan rujukan oleh berbagai pihak, periodisitas, sebab sensus penduduk dilakukan secara rutin setiap tahun sekali, dan: kelaziman, sebaboleh karena itu, pembentukan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dengan sendirinya juga menggunakan data sensus penduduk sebagai basis penghitungan: implikasi atas penggunaan data sensus penduduk sebagai basis penghitungan alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan adalah evaluasi terhadap alokasi kursi dpr provinsi dan daerah pemilihan dilakukan secara periodik setiap dua kali pemilu, karena siklus pemilu adalah lima tahunan sedangkan siklus sensus adalah sepuluh tahunan. demikian juga evaluasi pembentukan daerah pemilihan dprd provinsi dan dprd kabupaten kota dilakukan setiap dua kali pemilu dalam satu siklus sensus penduduk, demi menegakkan prinsip kesetaraan suara nasional, maka penghitungan alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, dipergunakan metode penghitungan yang secara matematik hasilnya proporsional. dua metode proporsional yang dikenal dan digunakan, yaitu metode kuota dan metode divisor, metode kuota dikenal sebagai metode kuota hamilton hare nemeyer atau disebut metode kuota (largest remainder) atau kuota murni. varian lain adalah metode kuota drop. untuk alokasi kursi dpr provinsi akan digunakan metode kuota murni menghitung perolehan kursi dengan cara:. jika terdapat sisa kursi,, metode divisor atau metode rata rata tertinggi memiliki dua varian utama, yaitu: metode jefferson d' honda dan metode webster st. lagu6. untuk mengalokasikan kursi dpr provinsi, metode ini menggunakan cara: membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi atau divisor. hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi tersebut dirancang, metode divisor merupakan respons atas metode kuota yang cenderung menguntungkan provinsi provinsi berpenduduk menengah kecil. semula honda menetapkan bilangan pembagi . dan seterusnya. namun bilangan pembagi ini cenderung menguntungkan provinsi berpenduduk besar. lalu webster st. lague menyempurnakan dengan bilangan pembagi . dan seterusnya. dengan bilangan pembagi ganjil ini hasilnya lebih netral: terhadap kursi berjumlah kecil, hasil penghitungan metode kuota murni dengan metode divisor webster st. lague cenderung sama. namun untuk kursi berjumlah besar kadang kadang terjadi perbedaan. hasil penghitungan dua metode itu dapat dipertandingkan, sehingga para pembuat undang undang dapat memilih sesuai dengan tujuan pemilu yang ditetapkan undang undang. oleh karena itu, dalam alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan, lebih baik undang undang menggunakan metode kuota murni yang dipertandingkan dengan metode divisor webster st. lague: pemilu demokratis memberlakukan prinsip kesetaraan, itu pula yang dijamin konstitusi. pemilu demokratis membutuhkan kepastian hukum, kepastian hukum memerlukan akal sehat, itu pula yang dijamin konstitusi. penyelenggaraan pemilu yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan, mengabaikan kepastian hukum dan akal sehat, tidak saja melanggar konstitusi, tetapi juga mengancam masa depan demokrasi:yayasan prelude: bukti buku hasil penelitian prelude tentang alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan kursi, kursi, dan kursi,ara pemohon mengajukan bukti tambahan tertulis luar persidangan, sebagai berikut: bukti buku seri demokrasi elektoral berjudul menyetarakan nilai suara: jumlah dan alokasi kursi dpr provinsi : selain itu, para pemohon juga menghadirkan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal desember dan februari serta telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: ahli para pemohon drs. didi achdijat, sc., usai, aaj hon) undang undang nomor tahun mengatur mengenai asas proporsionalitas, daerah pemilihan provinsi kabupaten kota, dan ketetapan jumlah kursi dpr sebanyak kursi mana setiap daerah pemilihan anggota dpr paling sedikit kursi dan paling banyak kursi. oleh karena itu, pemilu beberapa negara dipecahkan secara matematis: pemecahan dalam cabang matematika terapan yang dikhususkan riset operasi atau operation research yang mempunyai fungsi objektif, yaitu mengoptimalkan alokasi kursi sebanyak kursi terkendala dengan ketentuan dalam undang undang. hasil terapan adalah penentuan bilangan bulat tidak negatif untuk alokasi kursi setiap daerah pemilihan. yang terjadi dalam masalah terapan ini adalah bagaimana mentransformasi bilangan riil atau pecahan menjadi bilangan bulat tidak negatif dan jumlah keseluruhan bilangan bulat tidak negatif harus sama dengan jumlah kursi, dalam perjalanannya terdapat dua metode alokasi besar, yang pertama adalah disebut kuota, yang kedua disebut pembagi. metode kuota dikembangkan oleh hamilton atau alexander hamilton bersama harry. adapun metode pembagi dikembangkan oleh (lima) orang, yaitu jefferson dengan victor font, adams, webster bersama sentilague, huntington bersama hill, dan dean: metode kuota adalah metode yang termudah, yaitu membagi kursi dalam masing masing provinsi dengan kuota adalah sebesar populasi dibagi dengan jumlah kursi. apabila diperoleh bilangan pecahan maka hamilton atau harry membulatkan angka pecahan bawah, artinya kalau misalnya menjadi juga menjadi jumlah dari kursi sudah pasti lebih kecil dari pada jumlah alokasi yang disediakan karena pembulatan bawah. sisanya dibagikan lagi dalam daerah yang mempunyai sisa pecahan terbesar. sebagai contoh, misalnya ada dari jumlah semua pembulatan, berbeda kursi dengan jumlah kursi yang dibagikan, berarti kursi ini harus dibagikan dalam daerah dengan jumlah sisa pecahan yang terbesar, masalah yang muncul adalah apabila jumlah pecahan terbesar dengan jumlah pecahan terbesar hanya berbeda sedikit. contoh, jumlah pecahan terbesar yang adalah sedangkan jumlah pecahan terbesar berarti yang tidak mendapat tambahan kursi, yang mendapatkan tambahan kursi. sini muncul istilah paradoks dalam metode hamilton, metode pembagi mencari satu pembagi yang memungkinkan jumlah pembulatan sama dengan jumlah kursi. ada (lima) orang yang menganut metode pembagi, jefferson bersama victor font, yang membulatkan bawah semua pecahan. dalam konteks ini, semua pecahan dibulatkan bawah kemudian dijumlahkan, lalu dicari sampai jumlah memenuhi jumlah atau jumlah kursi yang akan dibagi. kerugiannya adalah karena pembulatan bawah untuk daerah pemilihan yang jumlah pecahannya atau jumlah kursi pembagian besarnya bawah maka tidak mendapatkan kursi, adams, presiden ke amerika serikat, yang metodenya hampir sama dengan jefferson dan victor font. adams melakukan pembulatan atas, yang menjadi yang juga akibatnya adalah populasi yang besar merasa dirugikan. dengan demikan, ada keuntungan kerugian. metode yang dianut adams lebih menguntungkan daerah dengan populasi kecil. untuk mengatasi hal itu muncul webster bersama sentilague, yang rata rata aritmetika dari dua bilangan pembulatan bawah dan pembulatan atas. bahasa sederhana adalah tengah tengah, semua bilangan yang bawah setengah pecahannya dibulatkan bawah, yang sama dengan setengah atau atas dibulatkan atas. sebagai contoh, hasil pembagian adalah pembulatan bawah dan pembulatan atas maka tengah tengahnya adalah oleh karena lebih kecil dari maka daerah ini mendapatkan alokasi kursi huntington dan hill menggunakan hal yang sama sama rata rata, tetapi mengeluarkan rata rata geometric, karena dianggapnya populasi manusia bersifat geometris, yaitu akar perkalian dari pembulatan bawah dan atas, dean menggunakan metode yang lebih rumit. dean menganggap bahwa komposisi masyarakat adalah memenuhi rata rata harmoni, yaitu perkalian dari dua bilangan, pembulatan bilangan atas dan bawah, dibagi dengan jumlah bilangan bawah, pembulatan bilangan bawah dan atas. hal yang sama ini hasilnya sama dengan hasil yang dilakukan oleh huntington dan hill: metode yang paling baik digunakan adalah yang paling sesuai. cara mengetahui metode yang satu lebih baik dari metode lainnya maka dilakukan pengukuran. pengukuran ini disebut pengukuran proporsionalitas, yang terbagi dalam hal: ukuran proporsionalitas, yaitu membandingkan proporsi dari populasi dengan rasio dari alokasi, kemudian rasio alokasi dengan rasio populasi. istilahnya mungkin sama, namun sebenarnya berbeda: ukuran kelebihan keterwakilan atau disebutnya over representations, yang dilakukan oleh louis moore dan henry: kestabilan atau keadilan, yaitu apabila satu kursi dipindahkan dari satu daerah daerah lain, apakah proporsi ini akan berubah karena indonesia menganut prinsip proporsionalitas, ahli mencoba membandingkan proporsionalitas dalam lampiran undang undang nomor tahun daerah sumatera, nanggroe aceh darussalam, sumatera barat, bangka belitung, kepulauan bangka belitung terjadi over representations atau kelebihan keterwakilan. adapun daerah yang mengalami kekurangan keterwakilan adalah riau, kepulauan riau, jambi, dan sumatera selatan. hampir seluruh wilayah jawa mengalami kekurangan, kecuali jawa tengah yang mengalami kelebihan keterwakilan. daerah jawa yang paling besar kekurangan keterwakilan adalah jawa barat: daerah bali, nusa tenggara barat, kalimantan barat, dan kalimantan timur mengalami kekurangan keterwakilan, sedangkan yang kelebihan keterwakilan adalah nusa tenggara timur dan kalimantan selatan: daerah sulawesi, yang memiliki kelebihan keterwakilan adalah sulawesi utara, gorontalo, sulawesi selatan, dan sulawesi barat, sedangkan yang mengalami kekurangan keterwakilan adalah sulawesi tengah dan sulawesi tenggara. adapun daerah papua barat dan maluku utara dapat dianggap tidak diperhitungkan, namun papua mengalami kelebihan keterwakilan: perbandingan rasio antara metode alokasi dengan penduduk hampir selaras dibanding dengan penerapan dalam lampiran undang undang nomor tahun sehingga penyimpangan yang besar dapat terlihat daerah jawa barat dan sulawesi selatan, namun banten mengalami kekurangan: penyimpangan pada lampiran undang undang lebih besar dibanding dengan yang dilakukan oleh metode alokasi, termasuk daerah nanggroe aceh darussalam, dalam metode webster, hamilton, maupun dean, jika satu kursi dipindah maka struktur proporsionalitasnya berubah seluruhnya, sedangkan pada undang undang tidak semuanya berubah. secara angka bahwa akibat dari itu terdapat dislokasi kursi, sehingga menurut perhitungan, terjadi jumlah penduduk sebesar yang tidak menikmati hak proporsionalitasnya karena tidak mengetahui mana pilihannya ditempatkan. hal ini terjadi pada undang undang nomor tahun penyimpangan tersebut tidak hanya terjadi jawa, tetapi seluruh daerah sumatera, jawa, maupun luar jawa lainnya, dalam lampiran undang undang nomor tahun jumlah kursi yang terkecil dipilih oleh orang, sedangkan pada metode metode alokasi, hanya mencapai orang: ahli menyimpulkan bahwa dari lampiran undang undang nomor tahun ahli tidak mendapat informasi data kependudukan yang digunakan. samping itu, penetapan alokasi kursi pada lampiran undang undang nomor tahun tidak ditetapkan secara sistematik, sehingga penetapan jumlah kursi tampak dilakukan secara acak dan tidak menunjukkan ada satu metode yang digunakan. seandainya menggunakan metode sekalipun, namun tidak stabil, karena perubahan kursi, pemindahan kursi, tidak mengakibatkan perubahan proporsi dan perubahan rasio dari alokasi terhadap alokasi kursi. oleh karena itu, ahli menyarankan sebaiknya dilakukan penghitungan ulang dengan menggunakan satu metode, mungkin yang termudah adalah metode webster. namun demikian, metode hamilton dan hill juga dapat dipertimbangkan. setelah itu, dilakukan penetapan ulang alokasi kursi untuk daerah pemilihan kabupaten dan kota: penerapan ilmu matematika terapan dalam operation research menyebutkan fungsi objektif sebagai fungsi yang akan memaksimalkan atau mengoptimalkan satu masalah, dalam hal ini mengoptimalkan alokasi kursi yang akan dicapai. berkaitan dengan konteks tersebut, terdapat constraint dan kendala dalam undang undang nomor tahun menyangkut proporsionalitas. daerah pemilihan dibatasi menurut provinsi, jumlah anggota sebanyak dan jumlah kursi para matematikawan yang bergerak bidang operation research masih dapat menerima beberapa constraint lainnya, misalnya mengenai pembedaan antara jawa dan luar jawa. ahli berpendapat seharusnya dalam undang undang ditetapkan bahwa daerah jawa, misalnya mempunyai alokasi sebesar sekian persen dari sekian kursi atau dengan kuota untuk jawa sekian ratus ribu. begitu pula dengan daerah daerah lainnya seperti jawa, sumatera, kalimantan, indonesia timur, dan seterusnya: menurut ahli, yang penting adalah hal tersebut tertuang dalam undang undang yang menjadi bagian dari constraint, kemudian menjadi bahan perhitungan dengan melakukan metode metode, antara lain metode kuota hamilton, metode pembagi, metode pembagi jefferson, metode pembagi adams, metode pembagi webster, metode pembagi huntington hill), dan metode pembagi dean. ahli yakin dapat menerapkan berapapun constraint yang dikehendaki, ahli berpendapat semua constraint seharusnya dituangkan, dan semua keinginan dapat dituangkan secara kuantitatif. misalnya kuota untuk jawa adalah sebanyak atau kuota untuk luar jawa sebanyak kuota untuk kalimantan sebanyak dan kuota untuk nusa tenggara sebanyak pembagian kuota tersebut menurut ahli dimungkinkan, dan hal tersebut perlu dituangkan secara nyata sepanjang sifatnya kuantitatif: dalam lampiran undang undang nomor tahun terjadi keanehan. semestinya perlu dipahami apa yang diinginkan dari asas proporsionalitas. metode digunakan untuk menjaga ketaatan perhitungan dan penetapan. hal yang penting untuk penetapan adalah keadilan dan kejujuran (fairness), ahli tidak bisa mendeteksi metode yang semestinya digunakan. jika ahli mencari suatu metode maka ahli harus menghitung balik. lagipula keterangan dalam undang undang nomor tahun tidak disebutkan dasar perhitungannya, ahli mencoba melakukan simulasi. misalnya ada satu constraint atau satu kendala dalam penghitungan yang dapat dimasukkan, contohnya adalah hasil pemilu tahun ini tidak boleh berbeda atau tidak boleh kurang dari pemilu yang lalu. dalam hal ini, satu constraint dapat digunakan, namun perkiraan jumlah kursi yang harus dibangun minimal menjadi jika ingin stabil maka perkiraan jumlah kursi sebanyak kursi, sehingga metode yang disampaikan ahli bisa stabil untuk semua situasi. namun demikian, simulasi ahli tidak dapat dipublikasikan meskipun sudah dicoba: semua pemilu anggota dpr didasarkan pada jumlah penduduk. menurut ahli, seharusnya yang mendapat alokasi kursi adalah berdasarkan jumlah pemilih. dengan demikian, setelah hasil pemilu, kemudian dihitung dengan metode metode penghitungan, bukan dari data yang ada kemudian dialokasikan. dengan kata lain, jumlah pemilih dihitung suatu daerah, sehingga yang dihitung adalah pemilih yang menggunakan haknya. perhitungan ini dilakukan setelah pemilu dilaksanakan, dalam lampiran undang undang nomor tahun alokasi terlebih dahulu provinsi kemudian dibagi. misalnya, satu daerah pemilihan jumlahnya adalah provinsi dapat alokasi maka harus dipecah menjadi dua. dua daerah pemilihan bentuknya adalah kabupaten kota. gabunganperkumpulan indonesian parliamentary center ipc) nomor tertanggal juli yang merupakan anggaran dasar dari pemohon ii, ipc memfokuskan diri pada kajian dan membantu parlemen dalam rangka memperkuat posisi dan peran kelembagaan mewujudkan parlemen yang mampu merepresentasikan kepentingan publikbahwa aktivitas pemohon atas merupakan wujud pelaksanasebagaimana tercantum dalam ketentuan uud bahwa pemohon dalam rangka melaksanakan ketentuan uud secara khusus telah melakukan kajian dan menerbitkan buku tentang alokasi kursi dpr provinsi dan pembentukan daerah pemilihan kursi, kursi, dan kursi: berdasarkan prinsip kesetaraan suara kabupaten kota dilakukan dalam lampiran undang undang nomor tahun ahli berpendapat kebijakan dimulai dari provinsi, kecuali apabila kabupaten menjadi otonom yang dijadikan daerah pemilihan, namun perhitungannya akan berbeda. kira kira terdapat sekitar daerah kabupaten kota yang harus dihitung untuk alokasi tersebut: pemilihan dapil induknya adalah provinsi, seperti papua dan papua barat. jumlah penduduk papua barat sekitar yang jika diperhitungkan hanya dapat kursi, namun papua barat mendapat hak minimum kursi, begitu pula daerah maluku utara. dengan demikian tidak terjadi penggabungan provinsi, menyangkut deviasi data daerah atau pusat, ahli berpendapat sebaiknya pemilihan dilakukan terlebih dahulu, berapa jumlah pemilihnya baru dialokasikan, sehingga proses pemilu lebih baik: menurut ahli, hal yang penting adalah proporsionalitas berdasarkan data yang sama. metode yang digunakan harus jelas dipublikasikan bahwa sistem pemilu proporsional menggunakan metode atau agar dikenali dan dipahami oleh masyarakat. apapun namanya, metode yang digunakan adalah untuk menjaga konsistensi dan kejujuran, hasyim asy'ari, s.h.,m. si., ph. penduduk dan pemilu apa kaitan jumlah penduduk dengan pemilu indonesia? jawabnya adalah sangat berkaitan. jumlah penduduk menjadi dasar bagi sejumlah kegiatan pemilu: pada awalnya jumlah penduduk digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah anggota minimal tingkat kabupaten kota yang harus dipenuhi oleh partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. demikian juga jumlah penduduk digunakan untuk menentukan jumlah minimal dukungan bagi calon perseorangan calon anggota dpd dan pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan: dalam kegiatan penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi, jumlah penduduk juga menjadi dasar utama. termasuk dalamnya alokasi kursi dpr untuk setiap provinsi, daerah pemilihan, dan alokasi kursi dprd provinsi dan dprd kabupaten kota ditentukan oleh berapa besar jumlah penduduk, penetapan jumlah pemilih juga didasarkan pada data penduduk potensial pemilih pemilu dp4) yang disediakan pemerintah. akurasi daftar pemilih pada gilirannya juga sangat dipengaruhi oleh seberapa akurat dp4 yang tersedia, dari semua itu ujungnya yang paling penting adalah soal keterwakilan politik. jumlah penduduk tertentu akan dikonversi menjadi jumlah kursi, dan jumlah kursi menunjukkan derajat keterwakilan politik itu sendiri, data tidak akurat namun hingga kini akurasi jumlah penduduk masih menjadi persoalan tersendiri yang tidak kunjung mendapat penyelesaian. pada pemilu lalu misalnya, satu masalah besar yang sering dituding sebagai penyebab tidak akibatnya daftar pemilih adalah data penduduk, lembaga yang memiliki otoritas melakukan pendataan jumlah penduduk indonesia adalah kementerian dalam negeri kemendagri) dan badan pusat statistik bps). data jumlah penduduk dari dua lembaga tersebut sering berbeda. perbedaan data penduduk itu dapat disebabkan dua hal, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data: data penduduk ada dua jenis, yaitu penduduk berdomisili secara facto dan penduduk domisili jure. berdasarkan dua jenis data itu, kemendagri mendata berdasarkan data penduduk domisili jure dengan dibuktikan identitas kependudukan ktp dan kk). sementara bps berdasarkan data penduduk domisili facto, tanpa memperhatikan identitas kependudukan setiap orang yang secara facto berdomisili suatu tempat dicatat dalam data jumlah penduduk, dengan demikian, metode yang digunakan oleh kemendagri dan jajarannya pemerintah daerah adalah mendata jumlah penduduk berdasarkan identitas kependudukan yang ada. atau dengan kata lain, kemendagri lebih bersifat pasif terhadap data penduduk atau pemutakhiran data penduduk sangat bergantung kepada laporan peristiwa kependudukan (kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi) dari masyarakat kepada aparat desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi secara berjenjang: sementara bps menggunakan metode sensus, yaitu mencatat data penduduk secara aktif dengan melibatkan petugas sensus menemui orang dalam suatu wilayah tertentu, kedua lembaga itu, kemendagri dan bps, pernah bekerja sama bawah koordinasi kpu dalam kegiatan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan p4b) tahun untuk penyusunan data penduduk dan pemilih pemilu saat itu kpu berperan sebagai leading sector p4b, pemerintah sebagai fasilitator, dan bps sebagai pelaksana lapangan melakukan pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan: yang menarik diperhatikan adalah data jumlah penduduk berdasarkan beberapa kegiatan pada tahun dan pada april pemerintah melalui menteri dalam negeri menyerahkan data agregat penduduk indonesia untuk keperluan pemilu mana data jumlah penduduk indonesia adalah pada awal hingga pertengahan tahun dilakukan kegiatan sensus penduduk oleh bps yang hasilnya pada agustus jumlah penduduk indonesia adalah berdasarkan data penduduk kemendagri dan bps atau dalam selang dua tahun, terdapat selisih penambahan jumlah penduduk sebesar orang. menurut bps angka pertumbuhan penduduk indonesia selama tahun terakhir adalah persen. dengan kata lain penduduk indonesia selama dua tahun bertambah jiwa merupakan hal yang tidak rasional dan perlu dipertanyakan. pada tanggal desember kemendagri menyerahkan data agregat kependudukan kecamatan dak2) kepada kpu dengan jumlah sebesar penduduk indonesia. data dak2 bila dibandingkan dengan data sensus penduduk bps tahun jumlah penduduk indonesia bertambah dalam tahun terakhir, berdasarkan perbandingan data penduduk kemendagri dengan bps yang menarik diperhatikan adalah jumlah penduduk provinsi jawa tengah. tengah tengah pertumbuhan jumlah penduduk indonesia yang cukup tajam, justru jumlah penduduk jawa tengah berkurang sangat mencolok, yaitu sebanyak menurut data kemendagri dan sebanyak menurut sensus bps artinya dalam kurun waktu hanya dua tahun saja, berdasarkan data dari dua lembaga yang berbeda, jumlah penduduk jawa tengah merosot berkurang sebanyak orang. padahal pada kurun dua tahun terakhir tidak ada peristiwa bencana alam atau peperangan yang mengurangi jumlah penduduk jawa tengah, lebih lanjut bila ditelusuri data jumlah penduduk jawa tengah hasil p4b tahun data kemendagri dan sensus bps diperoleh gambaran bahwa jumlah penduduk jawa tengah tahun adalah orang, sedangkan tahun sebanyak orang (naik dan tahun sebesar orang (turun pada desember dak2 kemendagri menunjukkan jumlah penduduk jawa tengah sebesar keanehan data tersebut menjadi lebih rumit lagi karena untuk keperluan pemilu gubernur pilgub) jawa tengah pemerintah provinsi jawa tengah berdasarkan keputusan gubernur jawa tengah nomor menyerahkan data penduduk kepada kpu provinsi dengan jumlah sebesar jiwa. dengan demikian data jumlah penduduk berdasarkan dak2 kemendagri bila dibandingkan dengan data jumlah penduduk yang bersumber dari pemerintah provinsi jawa tengah berbeda signifikan yaitu bertambah sekitar jiwa: berdasarkan data penduduk dari kemendagri (serta jajaran pemerintah daerah) dan bps tersebut, jelas terlihat bahwa data jumlah penduduk memang sejak awal tidak akurat. salah satu penyebabnya adalah minimnya koordinasi antarlembaga, bahkan koordinasi internal antara kemendagri dengan pemerintah daerah berkaitan data jumlah penduduk menjadi sumber tidak akibatnya data jumlah penduduk, padahal keberadaan data jumlah penduduk tingkat nasional pastilah bersumber dari data jumlah penduduk tingkat daerah: beberapa waktu lalu direktorat jenderal administrasi kependudukan dan catatan sipil ditjen dukcapil) kemendagri mensinyalir terdapat sekitar juta data penduduk ganda. bila sinyalemen itu benar, maka keanehan angka jumlah penduduk jawa tengah dapat dijelaskan, yaitu sesungguhnya yang bertambah bukan jumlah penduduk, namun jumlah identitas kependudukan ktp atau kk): ini masih menyisakan pertanyaan apakah naik turunnya jumlah penduduk terdapat indikasi kepentingan politik untuk menaikkan atau menurunkan jumlah alokasi kursi daerah tertentu? sekedar contoh apa yang terjadi kabupaten jawa tengah kabupaten banjarnegara, boyolali, wonogiri, sragen, semarang, kendal, pekalongan). berdasarkan data dak2 kemendagri desember jumlah penduduk kabupaten tersebut berjumlah lebih dari namun kurang dari sehingga alokasi kursi dprd kabupaten adalah kursi. sementara berdasarkan keputusan gubernur jawa tengah nomor jumlah penduduk kabupaten tersebut lebih dari sehingga alokasi kursi dprd kabupaten adalah kursi. sinyalemen ini juga patut ditelusuri lebih jauh kemungkinan terjadi daerah lain sebagaimana temuan laporan tim penyelidikan pemenuhan hak sipil dan politik dalam pemilu legislatif yang dibentuk komnas ham, keterbukaan dan tanggung jawab untuk keperluan pemilu agar depan menjamin data penduduk yang akurat, harus diambil sikap tegas mengenai lembaga mana yang memiliki otoritas melakukan pendataan penduduk, dan pada gilirannya data lembaga mana yang akan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pemilu. penentuan sikap ini penting untuk menghindari data penduduk yang tidak akurat dan konsisten, serta menjamin ada kepastian akurasi data penduduk, dalam konteks ini depan perlu adanya kesepakatan antar unit pemerintah, kemendagri ataukah bps, mengenai lembaga yang menjadi penyedia data kependudukan. sumber data ini penting mengingat bisa jadi sumber data yang berbeda akan berpengaruh terhadap akurasi data pemilu. sebaiknya dibangun kesepakatan (data sharing agreement) antara kpu kemendagri bps dalam penyediaan data kependudukan sebagai dasar pedoman serangkaian kegiatan pemilu. perlu dipertimbangkan mengadopsi kembali model p4b yang pernah dioperasionalkan pada pemilu demikian pula diperlukan keterbukaan kemendagri, terutama berkaitan dengan metode kerja dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan pemutakhiran data kependudukan (sistem informasi administrasi kependudukan). selain itu, diperlukan kejelasan parameter tertentu dalam pemutakhiran data kependudukan, yaitu derajat cakupan (comprehensive), pemutakhiran (up date), dan akurasi (accuracy)penyempurewan perwakilan rakyat dpr), dewan perwakilan daerah dpd), dan dewan perwakilan rakyat dprd) dan sebagai hak setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih dan hak dipilih, sehingga dapat melaksanakan hak haknya sesuai dengan peraturan perundang undangan, pemerintah bersama dpr terus menerus melakukan perbaikan dalam kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagai upaya penguatan dan pendalaman demokrasi, serta sebagai upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. dengan penyempurnaan undang undang nomor tahun diupayakan agar proses demokratisasi tetap berlangsung melalui pemilihan umum yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan, proses demokratisasi berjalan dengan baik, terkelola, dan melembagakan, pada pemilu kompleksitas bertambah karena jumlah daerah pemilihan bertambah, terutama untuk pusat karena alokasi kursi pada setiap daerah pemilihan disederhanakan menjadi tiga sampai dengan sepuluh kursi. jumlah peserta pemilu juga meningkat menjadi partai pada pemilu nasional dan enam partai untuk pemilu lokal aceh. kompleksitas ini tergambar secara jelas dalam bentuk salah satunya surat suara yang ukurannya sangat lebar (selebar kertas koran), sehingga sangat menyulitkan bagi pemilih. apalagi cara menandainya juga diubah, tidak lagi mencoblos, tetapi menjadi mencoreng: berdasarkan dinamika politik indonesia, serta peningkatan populasi penduduk, maka jumlah kursi untuk dpr pada pemilu adalah kursi atau meningkat kursi dari sebelumnya, yaitu kursi. hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan derajat keterwakilan seluruh wilayah indonesia yang sangat heterogen, tetapi tetap dengan memerhatikan komposisi jawa dan luar jawa yang proporsional. oleh karena itu, alokasi kursi untuk tiap dapil untuk memilih anggota dpr berkisar antara tiga sampai dengan sepuluh kursi, pemerataan alokasi kursi sebuah dapil untuk anggota dpr menjadi pertimbangan sejak pemilu penyusunan jumlah kursi dan perwakilannya disusun tidak semata mata menganut prinsip equality, karena jika prinsip ini diterapkan secara penuh, maka simulasi yang pernah dilakukan, menunjukkan bahwa perwakilan anggota dpr hanya akan diwakili oleh sekitar dari penduduk pulau jawa, jumlah anggota dpr yang disepakati dalam undang undang nomor tahun adalah sama dengan jumlah anggota dpr pada pemilu jumlah anggota dpr ini merupakan konsensus politik karena jumlah tersebut dipandang cukup mewakili keseluruhan penduduk indonesia. samping itu, pertimbangan pertimbangan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan juga mendorong keputusan atas jumlah anggota dpr sebanyak pemerintah sangat memahami bahwa jumlah penduduk dalam kurun tahun ini sudah berkembang pesat dan secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah perwakilan dpr. namun dalam menetapkan jumlah anggota dpr sebagaimana ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tidak semata mata mempertimbangkan jumlah penduduk, tetapi juga didasarkan atas pertimbangan stabilitas nasional dan efisiensi: sebagaimana ketentuan bahwa penentuan dapil anggota dpr dilakukan dengan mengubah ketentuan dapil pada pemilu terakhir. hal ini didasarkan bahwa penghitungan pembentukan dapil berdasarkan prinsip kesetaraan nasional, integritas sic wilayah, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas penduduk, penentuan alokasi kursi setiap dapil untuk pemilu dpr dalam undang undang nomor tahun ditetapkan sama dengan alokasi kursi pada pemilu secara faktual, dipahami bahwa alokasi kursi setiap dapil seharusnya mengacu kepada jumlah penduduk dengan mengacu pada prinsip one person, one vote, one value. namun karena alokasi kursi pada pemilu setiap dapil sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga dikhawatirkan jika terjadi perubahan besar dalam alokasi kursi setiap dapil, akan menimbulkan gejolak politik yang dapat menganggu pelaksanaan tahapan tahapan pemilu pemerintah sangat memahami bahwa sesuai dengan prinsip one person, one vote, one value, maka jumlah alokasi kursi setiap dapil pemilihan disesuaikan dengan jumlah penduduk dapil tersebut. namun, ada pertimbangan stabilitas nasional dan stabilitas politik, sehingga pemerintah bersama dpr dalam menentukan alokasi kursi setiap dapilnya. prinsip tersebut diakomodasi dalam bahwa jumlah kursi setiap dapil paling sedikit kursi dan paling banyak kursi. tentu saja ini untuk seluruh indonesia tidak dapat diberlakukan secara mutlak, penerapan tersebut merupakan salah satu bentuk affirmative policy dan affirmative action yang diterapkan untuk provinsi gorontalo, maluku, dan papua barat. apabila dengan standar yang sama, maka sesungguhnya provinsi tadi masing masing hanya mendapatkan dua kursi, pemberian tiga kursi untuk provinsi gorontalo, maluku, dan provinsi papua barat sebagai bentuk affirmative policy dilakukan untuk mencegah kecenderungan munculnya kecemburuan sosial antarprovinsi yang jumlah penduduknya sedikit, tetapi wilayahnya luas dengan jumlah penduduknya yang banyak, tetapi wilayahnya kecil atau wilayahnya sempit: oleh karena itu, undang undang nomor tahun memberikan jaminan bahwa setiap daerah pemilihan mendapat jatah alokasi minimal tiga kursi. konsekuensi logonya adalah jaminan minimal tiga kursi ini mengurangi alokasi kursi beberapa daerah pemilihan lainnya, pemerintah berpendapat bahwa penentuan alokasi kursi setiap dapil ini sudah adil dan tidak bertentangan dengan mana asas keadilan dengan penentuan alokasi kursi setiap dapil mempertimbangkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama hadapan hukum, pemerintah sangat menghargai usaha usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran untuk membangun pemahaman atas makna keterwakilan dan konstruksi dapil, besertakualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu masa yang akan datang. pemerintah sangat menghargai pemikiran ini dan akan menjadi rujukan yang berharga. atas dasar pemikiran tersebut, pemerintah memohon kepada yang mulia majelisdengan memberika: adapun bunyi yaitu: daerah pemilihan anggota dpr adalah provinsi, kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kot:, para pemohon beranggapan ketentuan dan lampiran undang undang nomor tahun tentang pemilulampiranbeserta lampiran undang undang nomor tahun yang pada pokoknya sebagai berikut: bukan keterwakilan wilayah sebagaimana dpd, bahwa uud,luar pulau jawaluar pulau jawa karena uud dan berbasis data sensus penduduk (bukti bahwa berdasarkan kajian tersebut, dalam penentuan daerah pemilihan anggota dpr harus memenuhi kaidah kaidah tertentu dan bukan semata mata atas dasar argumentasi politik. kaidah yang dimaksud yakni didasarkan pada data kependudukan tertentu yang melandasi pengalokasian kursi dpr provinsi yang didasarkan pada prinsip kesetaraan suara (equality):tegas menyalahi prinsip diatas. dengan demikian, ketentuan tersebut tegasadalah sebagai berikut: terhambatnya hak konstitusional pemohon dalam melakukan kajian terhadap mekanisme pengalokasian kursi dpr secara benar akibat ketidaktaatan dan ketidakpastian hukum dasar pengalokasian kursi dpr dengan berlakunya guo, sehingga menghambat pencapaian tujuan organisasi para pemohon dan kebenaran hasil kajian pemohon:alasan alasan permohonan penyimpangan terhadap prinsip kesetaraan bahwa salah satu prinsip pemilu demokratis adalah equality, yaitu kesetaraan suara sebagaimana lazim disebut dengan istilah povo: one person, one vote, one value. maknanya, nilai suara setiap pemilu adalah sama dalam suatu jumlah penduduk pulau jawa memang lebih banyak daripada jumlah penduduk luar pulauluar pulau jawa lebih banyak daripada jumlah kursi dpd yang mewakili provinsi pulau jawa, sebab jumlah provinsi pulau luar jawa lebih banyak daripada jumlah provinsi pulau jawa: bahwa kesepakatan nasional yang menetapkan setiap provinsi minimal mendapatkan kursi dpr, perlu dipertahankan dengan pertimbangan pertama, keduabisa mengarah kepada sistem pemilu mayoritas dan ketiga pengurangan, bahwa lahirnya dan frasa dalam undang undang guo, sangat menggansecara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sesuai dengan prinsip kesetaraan. lampiran tersebutu anggota dpr, dpd dan dprd dalam pemilu bahwa daerah pemilihan dan pengalokasian kursi dpr dalam pemilu menunjukkan tidak digunakannya prinsip kesetaraan secara konsisten sehingga, oleh karenanya pembentukan daerah pemilihan dan pengalokasian kursi tersebut menyebabkan ketidaksetaraan harga kursi antar daerah pemilihan. harga kursi daerah pemilihan dalam provinsi yang over represented lebih murah dibandingkan harga kursi daerah pemilihan dalam provinsi yang under represented: bahwa penetapan penentuan daerah pemilihan dpr dalam undang undang guo menimbulkan ketidakpastian hukum terkait jenis data yang digunakan dalam penentuan daerah pemilihan anggota dpr dan pengalokasian kursi dpr, karena tidak ditii., maka ketentuan tersebutlampiran undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: salah satu prinsip demokrasi yang dilakukan melalui pemilu adalah adanya sifat kesetaraan. hal itu diakui oleh kita bersama termasuk dpr sebagai pembentuk undang undang bersama pemerintah dalam merumuskan sebuah undang undang tentang pemilu. sebagaimana dikemukakan oleh pemohon bahwa salah satu wujud kesetaraan adalah dalam hal kesetaraan suara dari setiap rakyat setiap daerah pemilihan, sehingga lazim disebut one person, one vote, one value, bahwa secara konseptual lembaga perwakilan merupakan representasi orang dan ruang (wilayah), namun pada sebuah negara yang sangat plural atau majemuk dari sisi etnis, suku, ras, dan agama, serta golongan harus memperhatikan prinsip integrasi bangsa. demikian halnya dalam proses pembahasan ruu ini pembentuk undang undang tidak hanya melihat satu sisi semata yaitu kesetaraan suara, namun juga melihat prinsip integrasi bangsa guna mengurangi potensi konflik, bahwa ketentuan guo, kiranya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dalam kurun waktu (lima) tahun sejak pemilu sebelumnya (baca: pemilu mana terjadi pemekaran daerah khususnya untuk daerah kabupaten kota. pemekaran suatu daerah menimbulkan konsekuensi alokasi kursi daerah tersebut harus disesuaikan dengan kondisi terkini. sebagai contoh, pada lampiran undang undang nomor tahun daerah pemilihan banten iii terdiri atas kabupaten tangerang dan kota tangerang. perkembangan saat ini, daerah pemilihan banten iii terdiri atas kota tangerang, kabupaten tangerang, dan kota tangerang selatan (sebagai daerah pemekaran dari kabupaten tangerang). dengan demikian perlu penyesuaian daerah pemilihannya dalam lampiran undang undang nomor tahun ini, dalam proses pembahasan panitia khusus, perdebatan terkait alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan menjadi materi lobi antar fraksi dengan prinsip bagaimana mengarahkan agar wakil rakyat semakin dekat dengan konstituennya. oleh karena itu pilihan atas alokasi kursi antara kursi untuk tiap daerah pemilihan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kondisi yang ada lapangan. pilihan lain yang muncul adalah antara antara dan bahkan antara namun demikian yang terpenting dari proses pembahasan itu adalah mengatur tentang pembentukan daerah pemilihan untuk pemilu berikutnya ketika terjadi pemekaran suatu daerah: samping itu, alokasi kursi untuk tiap daerah pemilihan khususnya yangterhadap prinsip kesetaraan suara, dpr berpendapat bahwa pembentuk undang undang berusaha agar setiap provinsi dialokasikan minimal kursi. meskipun disadari terdapat beberapa provinsi yang alokasi kursinya berdasarkan jumlah penduduk tidak mencapai kursi seperti, maluku utara sulawesi barat papua barat sementara gorontalo berada pada angka dan bangka belitung pada angka dengan melihat data dan fakta tersebut atas, maka tidak dapat serta merta bahwa provinsi provinsi tersebut dialokasikan kursinya hanya (dua). oleh karena itu ketentuan ditegaskan secara eksplisit: dpr berpendapat bahwa argumentasi atas pentingnya prinsip integrasi bangsa juga dapat dilihat dari sisi yang lebih luas yakni perbandingan antara jawa (termasuk bali) dan luar jawa. dalam arti, pertimbangan tersebut harus menjadi dasar mekanisme pengalokasian kursi tiap provinsi. meskipun diakui bahwa jumlah pemilih jawa dan bali mencapai sekitar pemilih. kondisi yang telah ada sejak masa orde baru adalah adanya ketimpangan (terutama dari sisi distribusi pembangunan) antara jawa dan luar jawa yang kemudian berimplikasi terhadap majunya satu wilayah (termasuk etnisnya) dan adanya wilayah lain (dengan etnis yang lain) yang tidak signifikan kemajuannya, bahkan tertinggal: pertimbangan lain dari pembentuk undang undang adalah pertimbangan untuk mencegah situasi tidak kondusif ketika satu daerah provinsi berkurang alokasi jumlah kursinya. pertimbangan tersebut sangat beralasan dengan melihat kondisi faktual lapangan baik saat kunjungan kerja maupun berdasarkan masukan dari berbagai daerah dalam forum rapat dengar pendapat umum rdp). oleh karena itu meskipun tidak muncul secara eksplisit dalam perdebatan tentang jumlah kursi dpr pansus tahun ini, namun hal itu tetap menjadi salah satu pertimbangan oleh pembentuk undang undang dalam menentukan bagaimana cara mengalokasikan kursi setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan. pada pembahasan undang undang tentang pemilu tahun persoalan tentang jumlah kursi dpr menjadi sesuatu yang krusial dibicarakan pada pembahasan undang undang nomor tahun lalu: terkait dengan sumber data kependudukan yang menjadi acuan dalam menentukan alokasi kursi setiap daerah pemilihan, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan berasal dari pemerintah, namun jika mengacu pada undang undang nomor tahun yang menyatakan bahwa pemerintah menyediakan data kependudukan sebagai bahan bagi pembuatan daerah pemilihan dprd, maka acuan untuk daerah pemilihan dpr juga berasal dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menyiapkan dan menyediakan data kependudukan. namun demikian, disadari pula bahwa tidak sepenuhnya alokasi kursi (kuota) untuk setiap daerah pemilihan khususnya atau setiap provinsi itu berdasarkan jumlah penduduk secara murni. hal itu disebabkan karena pertimbangan integrasi nasional sebagaimana disebutkan muka, sebagai gambaran ketika pembahasan atas undang undang nomor tahun lalu, jumlah kursi dpr yang meningkat dari sebelumnya menjadi terjadi perdebatan dan usulan apakah jumlah kursi dpr tidak perlu fixed seats? apakah harus tergantung kepada kebutuhan? ataukah dengan menggunakan povo murni? pilihan kebijakannya adalah tetap mempertahankan alokasi kursi untuk setiap provinsi (apalagi hingga disahkannya undang undang nomor tahun belum ada penambahan provinsi baru) dengan memperhatikan prinsip integrasi nasional serta keberlanjutan atas daerah pemilihan pada pemilu sebelumnya (tahunpemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd berikut laporannya dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahunb.dan lampirilihan. oleh karena itu, pengalokasian kursi perwakilan provinsi dan daerah pemilihan, harga kursi perwakilan nilainya kurang lebih sama. para ahli pemilu sepakat batas toleransi harga kursi lebih kurang dari harga kursi. misalnya, jika kursi dpr mewakili penduduk maka setiap kursi harus bernilai penduduk atau sekurang kurangnya atau sebanyak banyaknya penduduk. bahwa dalam rangka menjamin prinsip kesetaraan,, bukan keterwakilan wilayah sebagaimana dpd. bahwa undang undang dasar negara republik indonesia tahunpulau luar jawa (sebagaimana pernah diatur olesaat itu hanya mengenal satu lembaga perwakilan tingkat nasional yakni dpr)pulau luar jawa karena jumlah penduduk pulau jawa memang lebih banyak daripada jumlah penduduk pulau luarpulau luar jawa lebih banyak daripada jumlah kursi dpd yang mewakili provinsi pulaubadan hukum privat yang mempunyai hak konstitusional yangara pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya yaitu: yang selengkapnya menyatakanlampiran yang menentukan pembagian daerah pemilihan dapil) anggota dpr seluruh wilayah republik indonesia, dengan alasan alasan yang pada pokoknya bahwa para pemohon mengalami hambatan untuk berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum pemilu) yang jujur dan adil serta melakukan pengkajian mekanisme pengalokasian kursi dpr secara benar akibat ketidaktaatan pengalokasian kursi dprbahwa prelude yang diwakili oleh titi anggiani adalah badan hukum privat berbentuk yayasan yang dibuktikan dengan akta notaris gunawan budilaksono, s.h.,m. kn. bertanggal november mengenai pendirian yayasan prelude (vide bukti sedangkan ipc yang diwakili oleh sulastio adalah badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang dibuktikan dengan akta notaris hannywati gunawan, s.h. bertanggal juli mengenai pendirian perkumpulan pusat parlemen indonesia yang dalam bahasa inggris disebut indonesian parliamentary center (vide bukti bahwa berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, para pemohon adalah badan hukum privat yang peduli untuk mewujudkan pemilu yang demokratis indonesia dengan melakukan aktivitas sosial dan pengkajian yang berkaitan dengan pemilu: menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dan lampiranpil, serta mengambiljadi lampiran menurut pemohon, seharusnya menentukan apakah akan menggunakan data agregat kependudukan setiap kecamatan sesuai dengan penyusunan dapil anggota dprd provinsi dan kabupaten kota yang tertuang dalam atau menggunakan data sensus kependudukan yang dikeluarkan oleh badan pusat statistik bps). para pemohon berpendapat penggunaan data sensus penduduk lebih netral, kredibel, periodik, dan lazim digunakan oleh banyak negara. oleh karena itu, menurut para pemohon, dan lampiran bertentangan dengan dan uuds. didi achdijat, sc., usai, aaj hon) dan ahli hasyim asy'ari, s.h.,m. si., ph. yang pada pokoknya mengemukakan bahwa jumlah penduduk sangat berkaitan dengan pemilu yang digunakan sebagai dasar penentuan jumlah anggota minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta pemilu. namun demikian, data jumlah penduduk indonesia tidak akurat sampai saat ini. terlebih lagi, menggambarkan disproposionalitas alokasi kursi yang tidak sejalan dengan yang menyebuthal ini dikarenakan terdapat sejumlah daerah indonesia yang mengalami kelebihan keterwakilan, sementara daerah lainnya mengalami kekurangan keterwakilan, i3. menimbang bahwa pemerintah menolak dalil dalil para pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dan lampiran tidak bertentangan dengan uud menurut pemerintah, penyempurnaanpr, dpd, dan dprd. oleh karena itu, jumlah alokasi kursi setiap dapil disesuaikan dengan jumlah penduduk yang penerapannya merupakan salah satu bentuk affirmative policy dan affirmative action. keterangan pemerintah secara lengkap telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, i3. menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) juga menolak dalil dalil para pemohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa alokasi kursi untuk setiap dapil sebagaimanapentingnya prinsip integrasi bangsa juga mempertimbangkan dua hal, yakni perbandingan antara jawa dan luar jawa (termasuk bali) yang menjadi dasar mekanisme pengalokasian kursi tiap provinsi dan upaya pencegahan situasi yang tidak kondusif ketika satu daerah provinsi dikurangi alokasi jumlah kursinya. keterangan dpr secara lengkap telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, pendapat mahkamah i3.para pemohon menciptaperlindungan hak kebebasan berkeyakinan, berpendapat, dan berserikat, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagai dasar pemerintahan demokratis,ntara lain, asal usul, bahasa, dan kepercayaanuntuk mengimplementasikan hak pilih warga negara dalam suatu mekanisme pemilu, dibentuk undang undang yang mengatur pemilu anggota dpr dan dprd dengan sistem proporsional. lebih lanjut, sistem proporsional menerapkan pembagian daerah pemilihan yang mempertimbangkan kesetaraan nilai suara, integrasi wilayah, kondisi geografis, dan kohesivitas penduduk. prinsip kesetaraan suara memiliki arti bahwa harga kursi setiap daerah pemilihan kurang lebih sama atau jumlah kursi antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan lain yang berdekatan kurang lebih seimbang. prinsip integrasi wilayah memiliki makna bahwa pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah secara geografis. prinsip kesinambungan wilayah berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan tidak boleh memisahkan satu daerah pemilihan dengan daerah pemilihan lainnya, sedangkan prinsip kohesivitas penduduk berarti bahwa pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan kesamaan kondisi sosial budaya masyarakat dalam satu daerah pemilihan:dan lampiran yang didalilkan oleh para pemohon sebagai berikut: para pemohon mendalilkan bahwa dan lampiran bertentangan dengan dan uud karena melanggar prinsip kesetaraan suara. menurut para pemohon, sepengalokasian kursi dan pembentukan daerah pemilihan semestiserta kelas ekonomi dan sosial karena prinsip perwakilan dpr adalah keterwakilan orang atau penduduk, bukan keterwakilan wilayah sebagaimana halnya dpd. lebih lanjut, pemohon berpendapat bahwa penentuan dapil dpr dipersyaratkan untuk menggunakan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan dapil, terhadap dalil permohonan tersebut, menurut mahkamah, substansi dan lampiran yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah ranah kewenangan pembentuk undang undang sebagaimana diamanatkan oleh uud yang menyatakan, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang undang . dengan perkataan lain, kebijakan hukum (legal policy) penentuan dapil secara nasional sesuai dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan bangsa dan negara merupakan amanat uud untuk diatur dengan undang undang. pembentuk undang undang bebas menentukan metode penentuan dapil sepanjang tidak mencederai prinsip prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh uud i3. menimbang bahwa dapil merupakan salah satu unsur sistem pemilu. dari dapil tersebut suara pemilih akan dikonversi menjadi kursi. proses pemilu perlu menyesuaikan kesesuaian metode pembagian wilayah nasional dengan prinsip kesetaraan suara setiap warga negara, dimana satu orang memiliki satu suara dan satu nilai, yang dikenal pula dengan prinsip povo (one person, one vote, one value). prinsip ini menegaskan bahwa nilai suara yang dimiliki setiap pemilih adalah sama dalam satu dapil, walaupun pertimbangan integrasi wilayah, kondisi geografis, serta kohesivitas penduduk sebagaimana dipertimbangkan atas tidak dapat diabaikan. lebih lanjut, menurut mahkamah, persyaratan penggunaan data sensus penduduk sebagai basis data dalam penentuan dapil merupakan urusan teknis pembentukan peraturan perundang undangan yang diserahkan kepada pembentuk undang undang. ketika menentukan pilihan kebijakan tersebut, pembentuk undang undang mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif kriteria penyusunan dapil, dengan memperhatikan kesetaraan alokasi kursi antar dapil agar tetap terjaga perimbangan alokasi kursi setiap dapil: i3. menimbang bahwa subtansi dapil sebagaimana ditentukan dalam dan lampiran tidak mengandung permasalahan konstitusionalitas norma. seandainya ketentuan guo menyebabkan suatu daerah memiliki kelebihan keterwakilan atau kekurangan keterwakilan sebagaimana dikemukakan oleh pemohon, menurut mahkamah, persoalan tersebut merupakan permasalahan implementasi alokasi kursi dpr yang merupakan ranah kewenangan pembentuk undang undang untuk mengaturnya, i3. menimbang bahwa dalam penentuan alokasi kursi anggota dpr terdapat beberapa metode yang digunakan, sebagaimana ditemukan oleh ahli pemohon drs. didi achdijat, sc., usai, aaj hon), yang menyatakan bahwa penentuan alokasi kursi setiap dapil dapat menggunakan metode kuota dan metode pembagi. namun demikian, penggunaan metode pengalokasian kursi yang diterapkan dalam dapil tidak dengan sendirinya menjadi keharusan konstitusional untuk digunakan. hal ini dikarenakan undang undang hanya akan menentukan salah satu atau gabungan dari berbagai alternatif metode yang ada. pemilihan atas suatu metode pembentukan dapil sebagaimana tersebut atas adalah kewenangan dari pembentuk undang undang yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan konstitusionalitashartono, muhammad alim, arief hidaria farida indrawi, hartonohartonojawa, sebab jumlah provinsi pulau luar jawa lebih banyak daripada jumlah provinsi pulau jawa. bahwa kesepakatan nasional yang menetapkan setiap provinsi minimal mendapatkan kursi dpr perlu dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut: pertama,: kedua,dapat mengarah sistem pemilu mayoritarian, dan, ketiga, pengurangan kursi perwakilan terhadap provinsi yang memiliki. ketidakjelasan metode pengalokasian kursi bahwa untuk mendapatkan pembagian kursi perwakilan secara proporsional sesuai jumlah penduduk setiap provinsi dan daerah pemilihan, sejauh ini dikenal dua metode: pertama, metode kuota yang memiliki varian kuota murni dan kuota drop, kedua, metode divisor yang memiliki varian divisor font dan divisor webster. para ahli pemilu menyimpulkan bahwa metode kuota murni dan divisor webster lebih proporsional dibandingkan dengan metode lain. cara mengalokasikan kursi dpr provinsi dengan menggunakan metode kuota murni: pertama,, kedua, jika terdapat sisa kursi. adapun cara mengalokasikan kursi mengalokasikan kursi dpr provinsi dengan menggunakan metode divisor webster: pertama, membagi jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi bilangan ganjil dan seterusnya), kedua, hasil pembagian jumlah penduduk setiap provinsi dengan bilangan pembagi tersebut diperingkat.. lampiran inibahwa pengalokasian kursi dpr provinsi dan daerah pemilihan dalam pemilu yang mengabaikan prinsip kesetaraan dan tidak menggunakan metode yang jelas, mengakibatkan. sebagai contoh, jika dihitung secara proporsional menggunakan metode kuota murni atau divisor webster dan berdasarkan data penduduk hasil sensus penduduk sulawesi selatan seharusnya hanya mendapatkan kursi, tetapi dalam pemilu mendapatkan kursi. sebaliknya, kepulauan riau seharusnya mendapatkan kursi, tetapi pada pemilu hanya mendapatkan kursi. selengkapnya lihat tabel tabel kondisi keterwakilan pemilu pemilu kursi kuota kursi provinsi kursi provinsi kursi jawa tengah papua diy papua barat kalimantan barat kalimantan selatan kepulauan riau sulawesi barat sumatera barat kalimantan tengah nusa tenggara timur maluku utara sulawesi selatan nanggroe aceh darussalam maluku

jja: amin| nama wisnu sakti buana, s.t. tempat,tanggal lahir surabaya, oktober apa agama islam pekerjaan calon wakil walikota surabaya warga negara indonesia alamat lagu indah a 17a, surabaya sebagai . pemohon nama syarifuddin zuri, sos tempat,tanggal lahir surabaya, april agama islam pekerjaan anggota dprd kota surabaya warga negara indonesia alamat jawab rt. surabaya sebagai ll. pemohon il: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juli memberi kuasa kepada edward dewaruci, s.h., m.h., dwi istiadat, s.h., dan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id jogja a.p. poli, s.h., kesemuanya adalah konsultan hukum pada kantor adn law firm yang berkedudukan jiwasraya building, 5th floor suite jalan raya arjuna surabaya jawa timur, yang:1dalam hal ini bertindak sebagai para pemohon dalam kedudukannyail terhadap uud bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengujian materiilbahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang memiliki hak asasi secara konstitusional yang dijamin dalam dan uud dalam hal ini dapat berbentuk hak memilih dan hak dipilih atau bisa mencalonkan dan bisa dicalonkan dalam suatu pemilihan gubernur, bupati dan walikota: bahwa proses pemilihan itu sebagai sarana demokrasi yang seharusnya dapat menjamin hak konstitusi warga negara dan itu sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam berpolitik: bahwa pemohon sejak tanggal juli yang lalu, telah didaftarkan dpc pdiseharusnya sesuai tahapan pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan pada tanggal desember namun sebagaimana apa yang telah terjadi kota surabaya dan beberapa kota lain indonesia terancam dibatalkan pelaksanaannya dikarenakan hanya ada (satu) pasangan calon pendaftar komisi pemilihan umum: bahwa dengan ketentuan dan yang mensyaratkan paling sedikit (dua) pasangan calon ternyata berpotensi membatasi dan membelenggu hak politik warga negara indonesia khususnya dalam hal ini, hak untuk dapat dicalonkan sebagai peserta pemilihan dalam arti mengikuti proses pencalonan dan pemilihan sebagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan: pendaftaran pasangan calon: verifikasi persyaratan pencalonan: penetapan hasil verifikasi, penetapan sebagai peserta pemilihan: pemungutan suara. bahwa dari tahapan proses pencalonan tersebut khusus tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilihan, maka hak konstitusi. pasangan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id calon ini ternyata akan terganjal terbelenggu dengan ketentuan dan pilkada, sedangkan diperoleh keadaan semua kewajiban formil dan materiil persyaratan pencalonan sudah dipenuhi oleh pasangan calon tersebut, bahwa pilkada ini tidak mengantisipasi adanya keadaan yang ternyata menyebabkan situasi pasangan calon peserta pemilihan itu kurang dari (dua) pasangan calon, sedangkan timbulnya situasi itu bukan karena kesalahan dari pasangan calon yang sudah memenuhi persyaratan, sehingga menjadi tidak adil bagi pasangan calon tersebut karena situasinya menjadi tidak jelas tidak pastinya status pemohon sebagai peserta pemilihannya, bahwa kerugian materiil dan materil yang dialami akibat perlakuan tidak adil dari ketentuan paling sedikit (dua)' itu, akan diderita oleh pasangan calon manakala untuk dapat diusulkan sebagai calon dari partai politik atau gabungan partai politik atau selaku calon perseorangan, mereka harus mengeluarkan biaya,tenaga dan pikiran yang tidak sedikit diantaranya, untuk melakukan survey elektabilitas, meminta rekomendasi partai atau gabungan partai atau pengumpulan dukungan calon perseorangan, bagaimana rasa kecewa calon dan pendukung jika kemudian tidak jadi peserta pemilihan, bahwa ketentuan paling sedikit (dua) tersebut telah bertentangan dengan konstitusi karena didalam aturan pemilihan secara demokratis uud tidak mensyaratkan harus ada paling sedikit (dua) pasangan calon, artidengan demikian frasa paling sedikit (dua) dalam ketentuan dan pilkada yang bertentangan dengan uud sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, bahwa pemohon selaku bagian dari juta warga surabaya akhirnya juga kecewa dan akan dirugikan hak konstitusionalnya karena ketentuan dan pilkada menghambat penggunaan hak pilih yang seharusnya secara aje berkesinambungan silima) tahun sekali bisa dirasakan untuk terlibat aktif dalam proses politik menentukan pergantian kepemimpinan kepala daerah disuatu wilayah indonesia, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa para pemohon merasa jaminan dari konstitusi akan penggunaan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan yang demokratis harus mampu diwujudkan dalam sebuah perangkat pengaturan pemilihan yang adil dan tidak diskriminatif, sehingga ukuran keberhasilan pelaksanaan pemilihan tidak hanya dalam hal formalitas pelaksanaannya saja tapi secara substansi hasil pemilihan harus mampu menjawab keinginan rakyat atas pilihan calon kepala daerah wilayahnya yang akan memberikan harapan terhadap kesejahteraan rakyat diwilayah tersebut: bahwa ternyata ketentuan dan pilkada dalam pelaksanaannya dapat disalahgunakan untuk menghilangkan hak konstitusi para pemohon karena nyata nyata mereka menjadi korban permainan politik berlindung dalam ketentuan paling sedikit (dua) tersebut: bahwa nyata telah terjadi, sebagaimana peraturan komisi pemilihan umum pkpu) nomor tahun didalam ketentuan dan membatalkan penyelenggaraan pemilihan pilkada serentak menjadi dikarenakan hanya ada (satu) pasangan calon peserta pemilihan, meskipun hal itu disebabkan adanya pengakuan dari partai partai politik lain yang secara tidak langsung telah membuat pilihan politik atas nama konstituennya tidak mengajukan calon peserta pemilihan, hal itu tampak jelas bagaimana pernyataan politik itu sudah diumumkan dalam media massa: bahwa meskipun kpu telah melakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan, ternyata kesempatan itu tidak digunakan semaksimal mungkin sehingga masih tersisa (empat) daerah wilayah indonesia yang benar benar hanya memiliki (satu) pasangan calon, namun ada setidaknya (delapan puluh) daerah lainnya yang memiliki (dua) pasangan calon pendaftar yang tetap berpotensi hanya memiliki (satu) pasang calon karena mungkin saja pasangan lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta pemilihan: bahwa pemohon saat ini telah mengalami perbedaan perlakuan dengan pasangan calon peserta pemilihan daerah lainnya, karena kpu surabaya telah memperpanjang masa pendaftaran dengan mengurangi jadwal pelaksanaan kampanye, yang seharusnya serentak bersamaan dengan daerah lainnya menjadi tidak bersamaan: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa upaya persiapan untuk melaksanakan pemilihan secara serentak ini sudah dilakukan jauh jauh hari dengan cara membangun dukungan warga masyarakat secara gradual dari waktu waktu membangun kepercayaan kepada pemohon yang merupakan bagian dari juta warga surabaya untuk memberikan dukungan dan akan memilih pasangan calon ini, bahwa kemudian pemohon beserta juta warga surabaya akan mengalami perbedaan pelaksanaan pemilihan dan kehilangan penggunaan hak pilihnya jika ternyata pemilihan tidak dilaksanakan desember ini akibat terjadi hanya ada (satu) pasangan calon peserta pemilihan: bahwa para pemohon menilai ketentuan dan pilkad oleh karenanya harus diatur konstitusional bersyarat, bahwa ketentuan penundaan yang diatur pilkad, bahwa pengertian gangguan lainnya dalam pilkada itu tidak boleh diartikan selain daripada keadaan yang sudah diatur dalam pilkada termasuk proses dan tata cara pelaksanaannya kembali sebagai pemilu lanjutan dan pemilu susulan, bahwa penetapan penundaan pada pilkada penekanannya hanya pada suatu keadaan yang menimbulkan gangguan teknis pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga penundaan yang didasarkan pada adanya (satu) pasangan calon bukan termasuk dalam jenis gangguan yang dapat menyebabkan penundaan pelaksanaan pemilihan,pilkada tegas hanya mengatur tentang penundaan waktu pendaftaran pasangan calon bukan penundaan merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang membatalk, pasangan calon dan rakyat suatu wilayah pemilihan, serta merupakan pembentukan norma baru yang bukan merupakan kewenangan kpu selaku penyelenggara pemilu,ilkada ini misalnya untuk walikota surabaya, bupati banyuwangi dan daerah lainnya harus tetap dilaksanakan desemberildan akhirnya harapan untuk mensejahterakan rakyat tidak dapat terpenuhi: bahwa wajar jika para pemohon ini tidak boleh membiarkan hak konstitusionalnya dihilangkan dengan adanya ketentuan dan pilkada sepanjang penerapannya digunakan sebagai alasan menunda pelaksanaan pemilihan karena hanya ada (satu) pasangan calon, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami para pemohon adalah manakala terjadi penundaan penyelenggaraan sebagai penerapan ketentuan tersebut yang disebabkan peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota hanya (satu) pasangan calon, sehingga tidak ada kesempatan yang adil bagi partai politik, pasangan calon dan rakyat bisa ikut serta dalam proses pemilihan yang demokratis, bahwa untuk menghindari kerugian hak konstitusional para pemohon maka komisi pemilihan umum selaku penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak boleh diijinkan melakukan penundaan dan harus tetap menyelenggarakan pilkada serentak melanjutkan tahapan pemilihan meskipun hanya ada (satu) pasangan calon peserta pemilihan: bahwa pelaksanaan pemilihan itu bisa dilakukan dengan menyatakan bahwa (satu) pasangan calon terdaftar ini telah sah sebagai peserta pemilihan satu satunya dan akan langsung dilantik oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam sidang paripurna, bahwa alasan konstitusional yang melandasi proses ini adalah perlindungan dan penghargaan terhadap hak warga negara mendapatkan kepastian hukum siklus pergantian kepemimpinan kepala daerah secara aje berkesinambungan (lima) tahun sekali, selain itu partai politik lainnya (yang tidak mengajukan pasangan calon) telah menyatakan pilihan politiknya atas nama konstituennya untuk mendukung memilih satu satunya pasangan calon terdaftar ini: bahwa dengan adanya ketentuan ini diakomodir menjadi sistem pemilihan gubernur, bupati dan walikota indonesia maka secara hukum terdapat pengakuan konstitusional atas sistem contested election yaitu the election which were not held due there only being single candidate who could assume the position without they need for election, bahwa pemilihan secara demokratis sebagaimana dimaksudkan uud seharusnya melindungi seluruh warga negara dari praktik politik yang merugikan dalam keseluruhan proses pemilihan, jika sistem contested election ini diakui dan digunakan, maka praktik pembelengguan nasib dan calon boneka atas peserta pemilihan dapat dihindari, karena ketentuan ini akan menjadi semacam sanksi hukuman tidak langsung bagi partai politik untuk tidak main main lagi dalam proses pemilihan umum agar selalu mencari merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id kader terbaiknya menjaga kesinambungan siklus (lima) tahunan pergantian kepemimpinan jabatan politik disuatu daerah: bahwa sistem ini akan menjadi solusi menghemat anggaran pemilihan yang cukup besar disuatu wilayah karena kemudian dengan adanya pilihan sikap politik dari partai untuk tidak menjadi kontestan peserta pemilihan itu, benar benar demi kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya: bahwa pada dasarnya hak konstitusi dari para pemohon harus tetap terjamin sebagaimana ketentuan dan uud bahwa bisa juga jaminan pelaksanaannya itu dilakukan dengan tetap menyelenggarakan pemilihan secara langsung dengan modifikasi surat suara pemilihan yang disediakan oleh kpu, dimana formatnya sebagai berikut: surat suara berisi gambar foto dan nama satu satunya pasangan calon yang sudah ditetapkan secara sah sebagai peserta pemilihan oleh kpu, dibawah gambar foto pasangan itu dibuatkan dua kolom berisi pernyataan tertulis setuju atau tidak setuju, dan pemilih yang hadir tempat pemungutan suara tps) nantinya diminta untuk memilihnya, dan sepanjang jumlah pilihan tidak setuju persentasenya tidak melebihi (lima puluh proses) jumlah suara sah dari pemilih yang hadir, maka pasangan calon tersebut bisa dilantik: bahwa model pemilihan ini hanya untuk membuktikan dukungan nyata dan bisa menjadi pedoman seberapa besar pemilih itu ikut berpartisipasi menentukan pemimpinnya secara demokratis melalui sebuah pemilihan langsung, dan pasangan calon juga akan mendapatkan bukti bahwa ada berapa prosentase dari pemilih yang hadir yang setuju atau tidak setuju dengan mereka, bahwa apapun sistem yang akan digunakan nantinya para pemohon mempercayakan keputusan terbaik kepada mahkamah, dengan tetap memohon perlindungan hak konstitusionalnya dijamin agar penyelenggaraan pemilihan tetap dilaksanakan serentak desember ini, meskipun hanya ada (satu) pasangan calon, sehingga tidak ada daerah yang ditunda pelaksanaannya oleh karenanya putusan mahkamah dapat dilaksanakan menjadi dasar hukum mengikat seketika untuk mencabut keputusan penundaan pemilihan oleh kpu: petit merdeka sarat zakaria telplegal standing yang sah sebagai pemohon, menyatakan bahwa dalam ketentuan paling sedikit (dua) pasangan calon bertentangan dengan undang undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, menyatakdalam frasa gangguan lainnya adalah bertentangan dengan undang undang, menyatakan bahwaadalah bertentangan dengan undang undang merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: memerintahkan kepada komisi pemilihan umum kpu) selaku penyelenggara pemilihan untuk mencabut penetapan penundaan pemilihan dan tetap melanjutkan tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak pada bulan desemberekomendasi pencalonan atas nama pemohon bukti fotokopi hasil survei elektabilitas atas nama pemohon bukti fotokopi tanda terima pendaftaran calon walikota dan wakil merdeka barat jakarta telp fax email sekretariat@mahkamahkonsitusigo d walikota surabaya tahun bukti kliping koran,ilkada (bukti kewenangan mahkamah konstitusi dan kedudukan hukum legal standing) para pemohon i. kewenangan mahkamah"terhadap:. pemohon merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id. konstitukemudbertanggal september yang menerangmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id yang penyelenggaraannya ditunda sampai dengan tahun yaitu kabupaten blitar, kabupaten tasikmalaya,merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id: menimbang bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis masing masing berpara pemohon tetap padaemohon adalah untuklart jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgohendak mencalonkan diri sebagai calon wakil walikota surabaya berpasangan dengan dr. ir. tri rismaharini, (sebagai calon walikota surabaya) pada pemilihan kepala daerah tahun dan telah didaftarkan oleh dpc pdi perjuangan kota surabaya pada tanggal juli komisi pemilihan umum kpu) kota surabaya. dengan demikian, telah nyata bahwa secara spesifik hak konstitusional pemohon yaitu hak untuk dipilih, dalam hal ini hak untuk dipilih sebagai calon wakil walikota surabaya, secara potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan dirugikan oleh dan merupakan akibat langsung dari berlakunya norma undang undang yang dimohonkan pengujian, dimana kerugian tersebut tidak akan terjadi jika permohonan guo dikabulkan. oleh karena itu, pemohon prima face, dikarenakan argumentasi tentang kerugian hak konstitusionalemohon telah berubah, mana merdeka art jakarta telo f2x ema sekretanst@mahkemahkonsilusgo) maka dalil kerugian hak konstitusional pemohon menjadi tidak berlaku lagi. oleh karena itu, hak konstitusional pemohon untuk dipilih sebagai calon wakil walikota surabaya tidak lagi dirugikan oleh norma undang undang yang dimohonkan pengujian, sehingga pemohon kehilangan kedudukan hukum (legal standing) nya sebagai pemohon dalam permohonan guo. menimbang bahwa pemohon mendalilkan dirinya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota surabaya. telah menjadi pendirian mahkamah bahwa anggota dpr, dprd provinsi, dprd kabupaten kota tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pemohon dalam pengujian undang undang dengan argumentasi bahwa sebagai anggota dpr (termasuk anggota dprd, baik dprd provinsi maupun kabupaten kota) yang bersangkutan adalah bagian dari partai politik yang telah turut serta dalam proses pembentukan undang undang. oleh karena itu,7j menimbang bahwa oleh karena baik pemohon maupun. suwardi, sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon, presiden yang mewakili, merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id dan dewan perwakilan rakyat yang mewakili, pihak terkaikedudukan hukum (legal standing) dari para pemohon akan diuraikan pada bagian bawah ini. bahwa berdasarkisebutkan, sebagai berikut: yang menyebutkan,: yang menyebutkan,: yang menyebutkanmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idbahwa para pemohon adalah warga negara yang dalam kedudukannya sebagai warga surabaya yang memiliki hak pilih dan hak untuk dipilih agar dapat terlibat aktif menjadi pemilih atau peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota indonesia, yang merupakan hak konstitusional (bukti bahwa pemohon sebagai kader partai politik memiliki hak mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, untuk melakukan perbuatan hukum mencari dukungan baik secara internal maupun eksternal sebagaimana diatur terakhir dalam undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang partai politik parpol), bahwa pemohon sejak tanggal juli yang lalu, telah didaftarkan dpc pdi.menurut ketentuan angka parpol maka yangmohon sebagai bagian dari juta warga surabaya berhak terlibat aktif sebagai pemilih yang akan menentukan pilihan dan menggunakan hak pilihnya terhadap walikota dan wakil walikota surabaya selama (lima) tahun sekali, sebab hal ini sebagai bentuk perwujudan kedaulatan rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan dalam menentukan arah pembangunan kota surabaya: bahwa dengan kedudukan sebagai perseorangan warga negara yang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan baik sebagai peserta pemilihan dan atau sebagai pemilih yang akan menggunakan hak merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id pilihnya namun ternyata hak dan kewajiban konstitusional para pemohon tersebut akan dirugikan dengan berlakunya suatu materi muatan dan atau bagian dari undang undang yang akan dijelaskan berikut ini, bahwa parpol telah memberikan amanat kepada seluruh partai politik yang keberadaannya diakui wilayah republik indonesia sebagaimana telah diatur dalam yang menyatakan sebagai berikut:b.guna menjalankan fungsi sebagaimana tersebut atas, khususnya partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, maka sudah menjadi hak konstitusional anggota partai politik untuk ikut serta dalam proses pemilihan gubernur, bupati dan walikota diseluruh wilayah indonesia: bahwa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota diatur dalam undang undang nomor tahun danpilkada), merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dalam ketentuan dan pilkada diatur mengenai peserta pemilihan paling sedikit (dua) pasangan calon, bahwa ternyata terdapat juga dalam ketentuan dan pilkada mengatur ketentuan tentang pemilihan susulan dan pemilihan lanjutan yang mana dalam undang undang itu tidak ada penjelasan dan definisi khusus mengenai hal ini dan dalam ketentuan penjelasannya juga telah dikatakan cukup jelas : bahwa oleh sebab itu, dengan berdasarkan ketentuan tersebut atas para pemohon akan mengalami atau setidak tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional, jika ternyata pelaksanaan ketentuan dan pilkada akan digunakan sebagai alasan penundaan karena hanya ada (satu) pasangan calon dalam pemilihan suatu wilayah karena berbagai sebab yang tidak melanggar hukum, misalnya karena semua partai politik daerah itu memberikan persetujuan baik langsung tidak langsung hanya kepada (satu) pasangan calon yang disukai dan dikehendaki oleh masyarakatnya, bahwa ketentuan dan pilkada ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat penafsiran yang salah terkait ketentuan penundaan pemilihan: bahwa dalam pilkada kali ini jelas sekali tidak mengatur jika ternyata hanya ada (satu) pasangan calon dalam penyelenggaraan pemilihan, dan dalam undang undang ini ternyata hanya sekedar mengatur penundaan waktu tahapan pendaftaran calon peserta pemilihan bukan penundaan penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan, sebab jika penundaan penyelenggaraan itu terjadi, maka jelas sekali ketentuan itu berpotensi merugikan partai politik, pasangan calon dan rakyat wilayah tersebut, bahwa pilkada telah diatur pelaksanaanya terhadap gubernur, bupati dan walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun dan bulan januari sampai dengan bulan juni akan dipilih dalam pemilihan serentak desember para pemohon adalah penduduk kota surabaya yang akan menggunakan hak politiknya pada waktu tersebut: merdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.id bahwa dengan berhentinya seluruh tahapan jika dikarenakan hanya ada (satu) pasangan calon peserta pemilihan dan hal itu digunakan sebagai alasan penundaan, nyata nyata telah merugikan hak hak konstitusional dari para pemohon sebagaimana telah dijamin oleh dan uud bahwa dengan diberlakukannya dan pilkada untuk alasan penundaan makanya yang dijamin uud bahwa kerugian konstitusional yang dialami para pemohon adalah manakala dan pilkada,, bahwa dengan demikian, dari uraian atas, para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang benar untuk bertindak sebagai pemohon: dalam permohonan pengujian undang undang ini, sebagaimana diatur dalam uuki. norma norma yang diajukan untuk diuji norma materiilmerdeka sarat zakaria telp fax mat: sekretariat omahkamahkonsitus do.idterhadap permohonan materi bahwa sebagaimana diatur dalam uud kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar" bahwa dalam melaksanakan kedaulatan yang berada tangan rakyat tersebut dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah dengan ikut serta memilih gubernur, bupati dan walikota, undang undang dasar telah mengaturnya dalam:bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota telah diatur melalui undang undang nomor tahun terakhirsupriyadi widodo eddyono warga negara indonesia pekerjaan advokat hak asasi manusia pada institute for criminal justice reform dan indonesian institute for constitutional democracy alamat jalan teratai blok nomor tanjung barat indah, jarakarna, jakarta selatan sebagai n0n 0000n 00n0n nen nan. pemohon nama nilai budiharga warga negara indonesia pekerjaan pengurus pada organisasi semerbak perang nusa scn) alamat bukit pulang indah rt rw pulang tangerang selatan, banten sebagai 50n200050n0050005200n0 . pemohon il: nama indriaswati saptaningrum warga negara indonesia pekerjaan direktur eksekutif lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa) alamat jalan pesona nomor kaisar rt. pasar rebo, jakarta timur sebagai 5n0n0 n0n00en na. pemohon ilnama ulin n'am fusion warga negara indonesia pekerjaan wartawan alamat jalan marissa rt rw pondok jagung timur, serpong utara, tangerang. sebagai nn0n0 ll. pemohon iv, nama anton alibaba, si. warga negara indonesia pekerjaan dosen universitas pertahanan indonesia dan direktur program rider institute alamat jalan mayjen. setyo, gg. abdullah nomor kelurahan kota baru, kecamatan tanjung karang timur, kota bandar lampung sebagai 20n00 ll. ll. pemohon nama antarwiki pratiwi, s.h., ll.m., warga negara indonesia pekerjaan peneliti alamat taman manggis permai blok rt rw kelurahan suka maju, kecamatan cilodong, depok, jawa barat, indonesia sebagai m2000 ll. pemohon vi, international ngo forum indonesian development infin) yang diwakili oleh: nama sugeng bahagia jabatan direktur eksekutif perkumpulan berkedudukan jalan jatibarang raya kav. nomor pasar minggu jakarta selatan sebagai n 20n00n0 lll.lll. pemohon vii, koalisi perempuan indonesia kpi), yang diwakili oleh: nama dian kartika sari jabatan sekretaris jenderal berkedudukan jalan siaga nomor rt rw paten barat, pasar minggu, jakarta selatan sebagai 2m. pemohon verupa monitoring dampak kebijakan bidang pembangunan dan hak hak ekonomi, social dan budaya yang tidak menguntungkan bagi masyarakat serta secara bersamaan merumuskan dan mempromosikan kebijakan alternative untuk kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat miskin, bahwa selain itu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai demokrasi, pemohon vii juga menginisiasi kegiatan lain seperi diskusi, kampanye, jaringan kerja, publikasi dan dokumentasi serta penguatan kapasitas anggota. pemohon viii berdasarkan anggaran dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu mendorong partisipasi perempuan dalam pemberdayaan hak politik perempuan, yang tercermin dalam hak memilih dan dipilih, bahwa pemohon viii aktif untuk memperkenalkan demokrasi bagi perempuan yang diharapkan berdampak pada peningkatan harkat dan martabat perempuan. pemohon berdasarkan anggaran dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu memberikan bantuan hukum cuma cuma, melakukan penelitian, kampanye dan pengembangan jaringan serta melakukan upaya upaya kritis terhadap kebijakan terhadap keterbukaan informasi, kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, yang pada dasarnya merupakan ciri dari negara hukum demokrasi. pemohon berdasarkan anggaran dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu penelitian, kampanye, pendidikan kepada masyarakat dan ikut serta mengambil inisiatif dalam pemajuan dan kepedulian hak asasi manusia dalam bingkai demokrasi indonesia. bahwa upaya upaya dan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemohon vii s.d.ketentuan guo, yang diujikan materiil oleh para pemohon pada dasarnya juga merupakan persoalan bagi setiap setiap warga negara karena sifat universally, yang bukan hanya urusan pemohon vii s.d. pemohon terutama menyangkut pemajuan demokrasi dan pemenuhan serta perlindungan hak.ketentuan guo merupakan wujud kepedulian dan upaya pemohon vii s.d. pemohon untuk memastikan tegaknya demokrasi indonesia dketentuvii s.d.vii s.d. pemohon dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya untuk mendorong demokratisasi indonesia, penguatan partisipasi perempuan, sertawakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian nomor . tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap uud alasan alasan permohonan ruang lingkup yang diuji ketangan ant mua gubernur dipilih oleh anggota dprd provinsi secara demokratis berdasar asas bebas, rahasirahasia, jujur, dan argumentasi konstitusional yang digunakan netaptuan mom barusan oo kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan aan pendepemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, dansetiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalamdprd bukanlahpemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana diatur oleh uud oleh karena itu ketentuan guo bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan uu: bulat dan tak terbagi (indivisibilite): tidak dapat dialihkan (inalienabilite), dan tidak dapat berubah (impresra . bahwa uud pra amandemen menyebutkan, kedaulatan adalah tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat. ketentuan ini merupakan hasil sidang ke bucki, pada juli naskah aslinya berbunyi, sowvereniteit berada tangan rakyat, yang dilakukan oleh badan permusyawaratan rakyat. dalam penjelasan umum mengenai pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan uud disebutkan bahwa pemilihan terhadap paham kedaulatan rakydasarkan atas kesesuaian paham ini dengan sifat masyarakat indonesia, bahwa dalam penjelasan uud pra amandemen, khusus mengenai sistem pemerintahan negara, pada poin tiga menyebutkan bahwa, kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama majelis permusyawaratan rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat indonesia vertretungsorgan des bilmens des staatsvolkes). penjelasan memberikan pengulangan bahwa mpr adalah penyelenggara negara yang tertinggi, yang merupakan penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. namun demikian, meskipun mpr berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, namun bukan berarti kedaulatan berada tangan mpr. mpr sekedar menjadi instansi politik tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat, sedangkan kedaulatan tetap berada tangan rakyat. bahwa dalam perubahan ketiga uud yang ditetapkan oleh mpr pada november rumusan mengenai prinsip kedaulatan rakyat dalam konstitusi berubah menjadi kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . perubahan ketentuan ini menurut jimmy ashiddigie membawa implikasi dilepaskannya kewenangan mpr sebagai lembaga tertinggi negara. artinya mpr tidak lagi menjadi pelaku kedaulatan rakyat, melainkan menjadi setara dan sejajar dengan lembaga lembaga tinggi negara yang lain, bahwa konsekuensi dari amandemen ini, diantaranya adalah mpr tidak lagi memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden. pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi diakukan secara langsung oleh rakyat sebagai perwujudan dari kedaulatan berada tangan rakyat. inilah yang dikatakan sebagai hak fundamental rakyat dimana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, bahwa sepanjang konstitusi tidak mengatur pelimpahan kewenangan atas kedaulatan rakyat kepada dprd untuk memilih kepala daerah, maka kedaulatan tetap berada tangan rakyat dan tidak bisa dilimpahkan begitu saja. sebagaimana uud sebelum amandemen yang telah memberikan pelimpahan kewenangan kepada mprilih presiden dan wakil presiden sebagai mandataris mpr, tanpa harus melibatkan keikutsertaan rakyat dalamnya, bahwa landasan berpikir dalam merumuskan ketentuan guo juga tidak disertai dengan dalil konstitusi yang memadai, bahkan secara contrary bertentangan, jika dikaitkan dengan pemilihan presiden. mengapa pemilihan presiden dan wakil presiden oleh mpr pada masa lalu, harus berlandaskan dan uud (pra amandemen) yang memberi kewenangan kepada mpr. padahal nyata nyata mpr terdiri dari anggota dpr yang juga terpilih melalui pemilu, bahwa dalam skema ketentuan guo pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui dprd, dieliminir pengertiannya hanya sebatas perkara mekanisme formal belaka. padahal hal ini menyangkut pelimpahan hak fundamental rakyat kepada lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukannya, bahwa jika pemilihan kepala daerah dilakukan oleh dprd, maka sejatinya telah terjadi pelimpahan kewenangan hak fundamental rakyat. hak rakyat ini suatu yang sifatnya prinsipil dan merupakan salah satu pondasi kebangsaan kita, oleh karenanya maka pengaturannya diletakkan pada pertama uud hak yang memberi ruang partisipasi politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan, bahwa menurut hemat para pemohon hak fundamental rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, hanya bisa dilimpahkan kepada lembaga negara lain, asalkan diatur oleh uud sebagaimana frasa dalam uud dilaksanakan menurut undang undang dasar . oleh karena itu jika akan melakukan pelimpahan kewenangan hak fundamental rakyat dalam hal memilih kepala daerah haruslah eksplisit dimandatkan dalam uud, bukan dalam ruang undang undang, , bahwa dalam putusan tersebut juga mengatakankasasi manusia yang membentuk dan menjadi dasar harkat dan martabat manusiafthe dignity man) : bahwa berdasarkan pada putusan tersebut dapat ditafsirkan bahwa kedaulatan rakyat memiliki arti kedaulatan tertinggi berada tangan rakyat, yang secara mekanis dimaknai segala pemilihan dalam rangka penunjukan pemimpin politik, baik legislatif maupun eksekutif presiden dan kepala daerah) haruslah dilakukan secara langsung. besarnya perolehan suara pilihan rakyat, akan menentukan besarnya legitimasi politik dari pemimpin politik tersebut, bahwa mahkamah konstitusi juga menegaskan jika prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, dan merupakan salah satu dari moralitas konstitusi yang haruslah terintegraseluruhan undang undang bidang politik, termasuk dalam tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota, bahwa kaitannya dengan dewan perwakilan rakyat daerah dprd), uud hanya menyebut (secara nomenklatur)satu kali dalam uud ,ini masuk dalam bab tentang pemerintah daerah. oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan penafsiran gramatikal maupun sistematis ketentuan itu berarti kedudukan dprd tidak lain dan tidak bukan, sebagai bagian dari pemerintah daerah. oleh karena itu posisinya juga setara dengan kepala daerah yang disebut dalam bahwa berdasar pada model penafsiran tersebut jelaslah bahwa kedudukan dprd adalah berbeda dengan dewan perwakilan rakyat dpr) dan majelis perwakilan rakyat mpr), meskipun memiliki nama kelembagaan yang sama, dewan perwakilan rakyat daerah): bahwa konstitusi secara jelas telah pendudukan dpr sebagai lembaga tinggi negara dalam pengaturan bab tersendiri bab vii, sampai b), yang secara khusus sebagai lembaga lembaga legislatif. sedangkan dprd adalah merupakan bagian dari pemerintah daerah, yang dalam kedudukannya sebagai lembaga legislatif, bahwa ada logika keliru yang dipergunakan oleh para pembuat undang undang terkait dengan diumumkannya ketentuan guo. para pembentuk undang undang menganalogikan karena anggota dprd adalah wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat, maka menjadi tidak salah jika dprd memilih kepala daerah, yang artinya juga itu pilihan wakil wakil rakyat. menurut para pemohon logika ini sangatlah tidak tepat, dengan memberikan kedudukan yang sama antara dpr dan dprd sebagai wakil rakyat (lembaga legislatif), padahal dprd tidak lain bagian dari pemerintah daerah, bahwa logika yang digunakan para pembentuk undang undang tersebut atas juga tidak sejalan dengan pertimbangan dalam putusan nomor puu viii yang menyatakan bahwawarga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara tidak serta merta hilang, atau beralih kepada para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota dpr, dpd maupun dprd . berdasar pertimbangan tersebut dapat dikatakan bahwa pemilihan secara langsung terhadap anggota dprd bukan berarti pula terjadi pelimpahan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, bahwa oleh karena itu maka tidak tepat jika dprd diberikan mandat untuk melakukan pemilihan kepala daerah, sedangkan posisi dan kedudukan dprd dan kepala daerah setara dalam cakupan bab sebagai bagian dari pemerintah daerah. apabila kewenangan pemilihan kepala daerah dipaksakan pada dprd, maka situasi ini akan mengganggu fungsi chess and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: bahwa oleh karena dprd bukan pemegang kedaulatan tertinggi dan juga tidak diberi kewenangan pelimpahan hak fundamental rakyat yang diatur dalam konstitusi, maka pelimpahan hak kedaulatan rakyat dprd merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu moralitas dari uud ketentuan guomenciptakan situasi ketidakpastian hukum yang merupakan salah satu mandat dari prinsip negara hukum, oleh karenanya ketentuan guo:adilan (gerechtigkeit), dan legal certainty kepastian hukum (rechtssicherheit),menurut barry haber setidaknya terdapat sembilan ciri negara hukum. salah satunya adalah hukum yang diterapkan harus berjalan secara adil dan konsisten. bahwa konsistensi penerapan pemilihan kepala daerah secara langsung serta merta merupakan ciri negara hukum dalam bentuk kepastian hukum. disaat malembaga bantuan hukum pers lbh pers), yang diwakili oleh: nama nawawi bahrain, s.h., jabatan direktur eksekutif berkedudukan jalan kalibata timur nomor kalibata, pancoran, indonesia sebagai nnn2nn0n0 ll. pemohon ix, perkumpulan inisiatif masyarakat partisipatif untuk transisi berkeadilan imperial), yang diwakili oleh: nama hengky hindari, s.h., ll.m., jabatan direktur eksekutif berkedudukan jalan tebet utara iic nomor tebet, jakarta selatan sebagai ane lae lae lae aaaaemen pemohon dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal september memberi kuasa kepada anggara, s.h., wahyudi djafar, s.h., erasmus napitupulu, s.h., robert sidauruk, s.h., rully novia, s.h., zainal abidin, s.h., wahyu bagian, s.h., alves jabatan, s.h., adi contro buwono, s.h., ade novita, s.h., ariyanto putra, s.h., indri estreia mandarin, s.h., asep komarudin, s.h., dan andi muttagien, s.h. kesemuanya,embangan ketatanegaraan indonesia dan demokrasi yang masih dalam masa perkembangan, pergantian dalam waktu yang sangat singkat dan belum merata akan mengakibatkan ketidak pastikan hukum itu sendiri: bahwa dalam konteks politik elektoral, baik dalam pemilihan anggota legislatif dpr, dpd, dan dprd), juga pemilihan presiden dan wakil presiden (eksekutif), yang diatur dalam pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, seluruh mekanismenya dilakukan secara langsung oleh rakyat. oleh karena itu, dinamika politik demokrasi hari ini sesungguhnya dapat ikatan bahwa model pemilihan pemimpin politik menghendaki adanya pemilihan secara langsung: bahwa lahirnya ketentuan undang undang guo yang mengatur pemilihan pemimpin politik (kepala daerah) melalui dprd, telah mengakibatkan terjadinya situasi ketidakpastian hukum dalam pengaturan maupun praktik politik elektoral indonesia. pada beberapa undang undang menegaskan model pemilihan secara langsung, sementara undang undang guo justru mengatur hal yang berbeda, bahwa ketidakpastian hukum akibat lahirnya undang undang guo juga terjadi karena pada waktu yang bersamaan juga berlangsung pemilihan kepala daerah secara langsung seperti yang dilakukan aceh dan dki jakarta. hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berikut: nomor tahun nomor tahun tentang pemerintahan tentang pemerintahan aceh lead gesta pemerintah provinsi dki jakarta gubernur wakil gubernur, dipimpin oleh satu orang gubernur bupati wakil bupati, dan dibantu oleh satu orang wakil gubernur walikota wakil walikota dipilih yang dipilih secara langsung melalui dalam pemilihan umum kepala daerah dan satu pasangan secara langsung wakil kepala oleh rakyat setiap (lima) tahun daerah. sekali melalui pemiliakibat adanya ketentuan yang berbeda atas telah berakibat adanya dualisme dalam tata cara pemilihan kepala daerah indonesia. khusus untuk wilayah aceh dan dki jakarta pemilihan dilakukan secara langsung, sementara wilayah lainnya dipilih oleh dprd. situasi tersebut juga berakibat pada adanya perbedaan kesempatan dari warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, antara warga negara indonesia wilayah aceh dan dki jakarta dengan warga negara indonesia wilayah lainnya, bahwa munculnya ketidakpastian hukum tersebut juga ditegaskan dalam putusan nomor puu v menurut hubungan antara pemerintah aceh dan pemda juga bukan hubungan antara hukum yang khusus satu pihak dan yang umum pihak lain. maka jika kedua ketentuan tersebut berlaku bersama sama tetapi untuk daerah yang berbeda akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan uud bahwa lebih lanjut mengatakan, dualisme tersebut adalah tidak ada kedudukan yang sama antara warga negara indonesia yang bertempat tinggal aceh dan yang bertempat tinggal propinsi lain. artinya pula tidak ada persamaan depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin oleh dan (3jud agar tercapai persamaan hak warga negara,maka yang harus dilakukan bukan mencabut ketentuan yang ada dalam pemerintahan aceh, melain, ketentuan guo membatasi hak hak politik rakyat serta mengingkari prinsip prinsip pemilihan secara demokratis, sehingga bertentangan dengan ketentu: bahwa mahkamah konstitusi dalam pendapatnya pada putusan nomor puu xi menyebutkan: menurut mahkamah, makna frasa "dipilih secara demokratis" . namun demikian dalam putusan tersebut juga menegaskan,: bahwa merujuk pada putusan tersebut atas nampak mahkamah konstitusi menekankan pada prinsip pemaknaan dipilih secara demokratis dalam bentuk penentuan sistem pemilihan yang digunakan harusbahwa sistem demokrasi yang nantinya berimplikasi pada sistem pemilihan tersebut tidak terlepas dari sejarah bangsa, prinsip negara demokrasi dan bermuara pada prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum indonesia saat ini, bahwa penekanan yang menghendaki adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan bangsa dalam penentuan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat adalah sejalan dengan penafsiran dari uud yang apabila ditafsirkan dengan pendekatan teleologis (futuristik) menghendaki adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. hal tersebut terbukti setidaknya dalam satu dekade terakhir, dimana seluruh pemilihan pemimpin politik, baik untuk legislatif maupun eksekulakukan secara langsung oleh rakyat, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, bahwa hal tersebut atas juga sejalan dengan perdebatan selama proses perubahan pertama uud khususnya dalam perdebatan mengenai tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden. dalam perdebatan yang berlangsung pada tanggal oktober juru bicara fraksi partai bulan bintang, hamdan zelda mengusulkan: tata cara pemilihan presiden perlu adanya pemikiran baru tentang tap mpr nomor i mpr yang intinya tata cara pemilihan presiden yang menghasilkan legitimasi yang luas. tata cara pemilihan presiden yang memberikan gambaran hasil pemilu dengan hasil pemilihan presiden. perlu dipikirkan presiden dan wakil presiden dibuat satu paket untuk menggambarkan kesatuan politik dalam menyongsong pemerintahan yang baru. untuk masa depan dan menciptakan checks and balances maka presiden dapat dipilih langsung dalam pemilu sehingga kepala kepala daerah dapat dipilih langsung juga oleh rakyatnya daerah masing masing. bahwa dari argumentasi tersebut nampak terang benderang jika pembentuk undang undang dasar pada saat perubahan uud juga menghendaki adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dalam periode reformasi, sebagaimana pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga dilakukan secara langsung, bahwa menggunakan model penafsiran sistematis, ketentuan uud juga harus dimaknai sebagai pemilihan yang dilakukan secara langsung. merujuk pada pendapat dari maruarar siahaan menyebutkan bahwa ketentuan merupakan hasil perubahan kedua yang berada dalam bab tentang pemerintah daerah sedangkan merupakan hasil perubahan ketiga yang diletakkan dalaman baru yaitu bab vii tentang pemilu. sesuai dengan asas perundang undangan yang berlaku, juga dalam uudditaksir laiilkada secara demokratis dalam adalah pemilu yang dimaksud uud bahwa lebih jauh maruarar siahaan menegaskan, meskipun pilkada diatur dalam bab uud tentang pemda, namun pemilihan pejabatnya sama dengan bab iii tentang kekuasaan presiden dan bab vii tentang dpr dan bab via tentang dpd.u. selanjutnya maruarar berpandangan bahwa konsekuensi dari pilkada masuk rezim pemilu maka penyelenggara pilkada adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. artinya kpu beserta kpud yang telah ditetapkan menjadi penyelenggara pemilu adalah menjadi penyelenggara pilkada. konsekuensi lain adalah peserta atau partisipan dalam pilkada tersebut tidak ikut serta dalam penyelenggaraan dan pengaturan pilkada, bahwa sebagai the sole interpreter constitution, mahkamah konstitusi haruslah melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat dalam menafsirkan konsitusi sebagai hukum yang hidup, sepanjang terkait dengan pencabutan hak konstitusional warga negara untuk memilih kepala daerahnya secara langsung: ketentuan guo tidak sejalan dengan asas asas pemilihan umum yang mengharuskan dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga bertentangan dengan ketentuan uud bahwa dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu menyebutkan bahwa konstitusionalitas pemilihan kepala daerah adalah terletak pada kesesuaiannya dengan asas asas pemilu yang berlaku secara umum. menurut mk, asas asas penyelenggaraan pemilu harus tercermin dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta diselenggarakan oleh lembaga yang independen, bahwa dalam putusan tersebut juga menekankan meskipun pemilihan kepala daerah bukanlah termasuk dalam kategori pemilu sebagaimana dimaksud uud1945an badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, namun secara materil pelaksanaannya harus didasarkan atas asas asas pemilu yang berlaku umum: bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan tersebut jelas menghendaki dilakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, agar kaidah materinya sejalan dengan asas asas pemilihan umum, yang menghendaki pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil: bahwa mekanisme pemilihan secara langsung juga sejalan dengan mandat kovenan internasional hak hak sipil dan politik yang telah disahkan oleh indonesia melalui nomor tahun ketentuan dispbahwa dalam menjamin pelaksanaan dari kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana diatur dalam tersebut, negara terikat untuk menjamin hak hak tersebut dihormati, seperti diatur dalam ketentuan disp, yang menyatatau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, bahwa lebih lanjut dalam komentar umum nomor ditegaskan bentuk partisipasi yang diatur dalam (a) dengan melalui jaminan hak untuk memilih baik dalam pemilihan tingkat lokal atau bentuk pemilihan jabatan publik lainnya komentar umum paragraf diuraikan pula bahwa frasa ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. merupakan konsep yang bersifat umum yang harus mencakup pelaksanaan kekuasaan politik baik kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang mencakup formulasi kebijakan tingkat internasional, nasional, regional dan tingkat lokal, bahwa selain itu ketentuan (b) secara tegas menjamin partisipasi langsung warga negara dalam pelaksanaan urusan pemerintah tersebut diatas. jaminan partisipasi langsung ini dapat dilihat dalam beberapa bentuk keterlibatan politik seperti referendum, pengambilan keputusan untuk isu isu publik atau proses electoral, bahwa meskipun bentuk sistem pemilihan tidak secara eksplisit ditentukan dalam kovenan, setiap sistem yang berlaku dalam negara pihak harus sesuai dengan hak yang dijamin dalam tersebut atas dan harus menjamin dan memberi dampak pada ekspresi dan kehendak bebas dari pemilih. prinsip satu pemilih satu suara haruslah diterapkan dalam setiap kerangka kebijakan elektoral negara pihak komentar umum paragraf bahwa dengan demikian kebijakan yang berpotensi menghambat ataupun menyebabkan hilangnya kesempatan dari pemilih untuk mengekspresikan kehendaknya haruslah dianggap bertentangan dan melanggar prinsip dasar dari pelaksanaan hak (memilih dan dipilih) yang dijamin dalam kovenan, bahwa ketentuan undang undang guo dalam rujukannya tidak sepenuhnya mengakomodasi asas asas dalam pemilihan hukum, yang harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. oleh karena itu, jelas bahwa ketentuan undang undang guo bertentangan dengan asas asas dalam pemilihan umum, yangrupakan kaidah kaidah yang tidak dapat disimpan oleh pembentuk undang undang, bahwa merujuk pada putusan mk, dalam konteks penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (open legal policy), hanyalah menyangkut regulator, penyelenggara dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, namun secara materil pelaksanaannya harus didasarkan atas asas asas pemilu yang berlaku umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. oleh kerana itu jelas bahwa ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan uud ketentuan guo berakibat pada tidak terpenuhinya prasyarat bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri, sehingga bertentangan dengan ketentuan uud bahwa frasa mandiri sebagaimana diatur dalam menurut putusan nomor puu ix adalah merujuk pada konsep non partisan. artinya, kemandirian yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu adalah kemandirian yang tidak memihak kepadapartai politik atau kontestan manapun. konsep mandiri atau non partisan menegaskan bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak kepada salah satu peserta pemilu: bahwa dalam putusan tersebut juga menegaskan adanya beberapa alasan mengapa penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak pada peserta pemilu. pertama, keberpihakan itu akan mengakibatkan ketidakpercayaanfdistrust) dan proses yang tidak adil (unfair), sehinggamenghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilu yang uber dan judul. kedua, keterlibatan partai politik sebagai peserta pemilu secara langsung dalam organisasi penyelenggara pemilikan membuka peluang keberpihakan atau konflik kepentingan penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan. keterlibatan secara langsung ini bisa terjadi dalam bentuk anggota parpol menjadi anggota penyelenggara pemilu atau orang yang bukan anggota parpol tetapi memiliki kepentingan politik yang sampol tertentu. ketiga, tidak ada pembenaran secara etika. secara teleologis, keterlibatan parpol sebagai penyelenggara pemilu hanya mungkin dengan mengandaikan anggota parpol yang memegang jabatan publik tersebut tidak berpihak kepada parpol asalnya. akan tetapi ini mensyaratkan tingkat kedewasaan berpolitik dan sifat kenegarawanan serta berada atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. kenyataannya netralitas atau kemandirian tersebut tidakdengan sendirinya terjadi begitu saja. secara deontologistetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan: bahwa mengenai siapa penyelenggara pemilihan kepala daerah menyatakan perihal tersebut merupakan kewenangan pembentuk undang undang. ketika pembentuk undang undang menetapkan kpud sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah, maka menurut yang terpenting adalah jaminan independensi kpud. meski demikian, ditegaskan depan pembentuk sebaiknya menetapkan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara sebagaimana dimaksud oleh uud dengan segala perangkat kelembagaan dan pranalanya. independensi kpud ini bisa dilihat dari kewenangan dan mekanisme pertanggungjawabannya. kpud bertanggungjawab kepada publik baik menyangkut keuangan maupun pelaksanaan tugasnya: bahwa ketentuan undang undang guo yang mengubah tata cara pemilihan kepala daerah, dari pemilihan secara langsung menjadi dipilih oleh dprd, telah berimplikasi pada perubahan penyelenggara pemilihan kepala daerah, dari yang semula diselenggarakan oleh kpud menjadi diselenggarakan oleh panitia pemilihan undang undang guo): bahwa panitia pemilihan kepala daerah yang berasal dari fraksi fraksi dprd, tentunya akan sangat dipertanyakan kemandirian, netralitas dan independennya, dikarenakan mereka berasal dari anggota partai politik. hal tersebut tentunya sangat tidak sejalan dengan prinsip kemandirian yang dikehendaki oleh ketentuan uud maupun pertimbangan hukum putusan mk: bahwa lebih jauh merujuk pada putusan mk, panitia pemilihan yang berasal dari partai politik akan berakibat pada: keberpihakan itakibatkan ketidakpercayaan (distrust) dan proses yang tidak adil (unfair), dan keterlibatan partai politiksecara langsung panitia pemilihan akan membuka peluang keberpihakan atau konflik kepentingan penyelenggara kepada salah satu kontestan, bahwa mendasarkan pada sejumlah argumentasi atas, lahirnya undang undang guo, jelas jelas menyimpang prinsip kemandirian lembaga dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, oleh karenanya ketentuan guo bertentangan dengan ketentuan uud ketentuan guo menghalangi hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sehingga bertentangan dengan ketentuan uud bahwa merujuk pada pertimbangan hukum putusan nomor puu dikatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right voteselain itu merujuk pada putusan nomor puu v adanya dualisme pengaturan dalam pemilihan kepala daerah, dimana pada daerah tertentu aceh dan dki jakarta) dipilih secara langsung, sementara pada daerah lainnya dipilih oleh dprd telah menjadikan terjadinya pembedaan kesempatan bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang bertentangan dengan uud bahwa meskipun ketentuan undang undang guo mengakomodasi keterlibatan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah melalui dprd, namun tentunya mekanisme pemilihan yang hanya melibatkan para anggota dprd akan berakibat pada ketimpangan posisi antara kandidat yang meja secara perseorangan dengan kandidat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politidengan mekanisme pemilihan melalui dprd, akan terbuka potensi perbedaan preferensi pilihan politik antara masyarakat yang memberikan dukungan pada calon perseorangan dengan calon yang dikehendaki oleh para anggota dprd, yang tentunya berasal dari partai partai politik dprd. situasi ini tentunya berseberangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, yang menghendaki keputusan tertinggi berada tangan rakyat, sekaligus juga menutup hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, bahwa berdasarkan pada sejumlah argumentasi atas, keberadaan undang undang guo, jelas mengingkari mandat konstitusi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, sehingga ketentuan guo bertentangan dengara pemohon, menyatakan nomor . tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bertentangan dengan uud menyatakan nomor . tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota,utipan undang undang nomor . tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikottanpa nomorresiden pada tanggal oktoberdalam menyataki3.5j) menimbang bahwa pada hari senin, tanggal oktober mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan dalam persidangan tersebut, mahkamah telah memberikan nasihat yaitu dua opsi sehubungan dengan telahuntuk menarik permohonan para pemohon oleh karena objek permohonan pemohon sudah tidak ada atau tetap melanjutkan permohonan para pemohon. para pemohon dalam persidangan tersebut kemudian menyerahkan kepada mahkamah untuk mempertimbangkannya: menimbang bahwa oleh karena yang menjadi objek permohonan sudah tidak ada sebagaimana dipertimbangkan atas, mak jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran mk, bahwa permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang undang, cast nomor . tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terhadap dananggal mei dan putusan mahkamah konstitusi. nomor.orangan warga negara indonesia bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang bekerja sebagai advokat, yang, termasuk juga dalam pemajuan dan perlindungan hak hak politik warga negpemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang memiliki aktifitas sebagai pengurus pada sebuah lembaga non profit yang selama ini memperjuangkan hak hak politik perempuan, termasuk juga transformasi sosial dalam masyarakat kepada situasi yang lebih demokratis, bahwa pemohon iii adalah perorangan warga negara indonesia, yang bekerja pada sebuah lembaga non profit yang selama ini memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia indonesia, termasuk hak hak politik warga negara, yang menghendaki partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, . bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang bekerja sebagai wartawan dan selama ini aktif dalam memperjuangkan demokrasi indonesia, khususnya melalui berbagai tulisannya media massa, bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang bekerja sebagai dosen dan juga merupakan direktur program pada sebuah lembaga non profit yang selama ini memperjuangkan hak hak politik dan hak asasi manusia. sebagai dosen, pemohon aktif dan berkewajiban memberikan pemahaman terkait pentingnya penjaminan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, terkhusus dalam perkembangan negara hukum indonesia yang demokratis: bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia, yang bekerja sebagai peneliti yang fokus pada isu hak asasi manusia dan hukum terutama mendedikasikan dirinya dalam isu isu hak perempuan dan anak, dimana isu demokrasi sangat berkaitan erat dengan perjuangan dan penjaminan pada hak hak anak dan perempuan: bahwa berlakunya ketentuan undang undang guo secara faktual atau setidak tidaknya potensial telah berakibat pada terjadinya kerugian hak hak konstitusional pemohon s.d. pemohon vi. keberadaan undang undang guo mengancam usah usaha yang telah dilakukan oleh pemohon s.d. pemohon dalam pemajuan demokrasi indonesia, bahwa pemohon s.d. pemohon adalah juga warga negara yang memiliki hak pilih baik pasif maupun aktif, sebagaimana diatur dalam ketentuan uud juga sejumlah peraturan peran lainnya, sehingga memiliki keterkaitan langsung dan sebab akibat (causal terbang) dengan undang undang yang diuji, bahwa keberadaan guo baik secara aktual maupun potensial telah mengurangi atau membatasi hak hak politik pemohon s.d. pemohon vi, khususnya hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang merupakan mandat dari ketentuan uud sehingga ketentuan undang undang guo jelas telah merugikan hak hak konstitusional pemohon s.d. pemohon vi: bahwa dalam posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, keberadaan ketentuan guo,.telah mengakibatkan hilangnya hak memilih secara langsung terhadap gubernur, bupati, dan walikota, karena dalam ketentuan guo mengatur prosedur pemilihan kepala daerah harus lewat dprd. sementara itu ketentuan uud yang seharusnya menjadi acuan dalam pemilihan umum mengatur sebaliknya: dimana kedaulatan berada tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut uud: bahwa pemohon pemohon ii, pemohon iv, dan pemohon adalah juga pembayar pajak (tax player) yang dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak npp). sebagai tax player pemohon pemohon ii, pemohon iv, dan pemohon menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah melanggar dengan keberadaan undang undang guo, karena membatasi hak hak politik para pemohonbahwa sebagai tax player, para pemohon telah berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dimana dalam proses pemilihan kepala daerah, yang salah satu pembiayaannya berasal dari apbn mana salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh para pemohon sebagai warga negara indonesia. oleh karena itu para pemohon memiliki alasan untuk menggunakan legal standing pembayar pajak dalam pengujian undang undang guo, pemohon badan hukum privat bahwa pemohon vii s.d. pemohon adalah organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat lsm) yang tumbmemajukan demokrasi serta perlindungan dan penegakan hak asasi manusia indonesia, bahwa tugas dan peranan pemohon vii s.d. pemohon dalam melaksanakan kegiatan kegiatan dalam upaya pemajuan demokrasi indonesia, termasuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk memastikan demokrasi dan tegaknya perlindungan hak asasi indonesia. bahwa tugas dan peranan pemohon vii s.d.demokratisasi sertavii s.d. pemohon (bukti bahwa dasar dan kepentingan hukum pemohon vii s.d. pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian nomor . tahun tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat dibuktikan dengan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga lembaga para pemohonvii, perkumpulan infin, dinyatakan bahwa perkumpulan infin menganut nilai nilai universal yang diantaranya adalah nilai hak asasi manusia dan demokrasi. dalam anggaran dasar pemohon viii, visi misi dari organisasi kpi yakni terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. menuju masyarakat yang demokratis sejahtera dan beradab. bahwawujudkan visi tersebut pemohon memiliki misi menjadi . dalam juncto anggaran dasar dari pemohon ix, perkumpulan lbh pers, dinyatakan bahwa perkumpulan lbh pers berpedoman pada penghormatan pada prinsip negara hukum dan bertujuan memperjuangkan prinsip prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya pemohon vii s.d.i berdasarkan anggaran dasar dan kegiatan yang memang terus menerus dilakukan yaitu menginisiasi peneliidakserasian negatif bagi kebersamaan. termasuk dalam pemaksaan kehendak itu ialah pemungutan suara (voting) yang biasanya menghasilkan kemenangan bagi pihak mayoritas. bahwa demokrasi pancasila dengan musyawarah mufakat tidak mengenal kalah atau menang. kehendak atau pendapat yang timbul dan berkembang dalam proses musyawarah harus senantiasa dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi dengan sikap akhir bahwa semua kehendak atau pendapat yang ada semuanya member corak kepada kesepakatan yang dihasilkan oleh musyawarah tersebut. bahwa dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, hans kersen mengemukakan teori, dalam arti,aiasky dalam bukunya yang berjudul allgemeine rechtsleh ,ompok staatsgrundgesetz aturan dasar negara aturan pokok negara). kelompok iii formel geser undang undang formal). kelompok verordnung autonomy tabung aturan pelaksana dan aturan otonom). bahwa jika dikaitkan dalam peraturan perundang undangan indonesia dapat dikatakan sebagai berikut: pancasila dikategorikan dalam kelompok sebagai norma fundamental negara staatsfundamentalnorm).esersoleh (democratische rechtsstaat). lihat: jimmy asshiddigie, konstitusi dan konstitusionalisme indonesia, sinar grafika, bahwa hukum menurut resedikitpun adadalam uud menegaskan tentang kewenangan mahkamah konstitusi dikpenyelenggaraan pemilihan umum telah ditegaskan dalam konstitusi. dewan perwakilan rakyat daerah . tidak ada frasa tentang kepala daerah yang masuk dalam proses penyelenggartentang pemilihan kepala daerah diletakan pada bab yang terpisah yaitu pada bab pemerintahan daerah uud yang mengbahwa pemisahan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknai bahwabahwa proses perjalanan masuknya penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kedalam ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi adalah dimulai dengan beberapa proses perubahan ditingkat undang undang. bahwa bagaimanapun aturan hukum yang lebih rendah harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan norma norma aturan hukum yang lebih tinggi sebagaimana sesuai dengan asas hukum yang berbunyi yex superior derogat lex inferior? .(amandemen) yang berbunyi negara indonesia adalah negara hukum . karena tidak mengindahkan dan memenuhi kaidah kaidah dan asas asas hukum yang berlaku yang sudah selayaknya tegakkan sebagaimana sebuah norma hukum. bahwa nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah yanghuruf nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang dan dalam penjelasannya yang berbunyi:bertentangan dengan uuddalam hal penyelesaian sengketa pemilukada nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah tidak mengubah nomor tahun yang merupakan dasar kewenangan mahkamah agung untuk menangani sengketa pemilukada.erlu kita pahami bahwa sebuah dalam undang undang akan tetap dinyatakan berlaku apabila dalam undang undang perubahannya tidak secara tegas dinyatakan telah dihapus atau diubah dengan rumusan yangjika kita kembali melihat awal pembentukan mahkamah konstitusi, sangat jelas bahwa yang menjadi tugas utama mahkamah konstitusi adalah menguji undang undang uu) yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud dan kewenangan kewenangan lainnya ialahseperti yang atur dalam uud kewenangan mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum berdasarkan amanat konstitusi pada bab vii tentang pemilihan umum, uud dikatakan bahwa, dalam hal ini penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam konstitusi tidak menyebutkan untuk memilih kepala daerah. sementara tentang pemilihan kepala daerah dalam uud dituliskan pada bab yang berbeda, yaitu bab tentang pemerintahan daerah, padaartinya konstitusi sendiri tidak memasukkan pemilihan kepala daerah kedalam bab yang mengatur tentang pemilu. dapat dikatakan pemilihan kepala daerah pemilukada) tidak tergolong dalam rezim pemilu. itu sebabnya dalam uud tidak memasukan frasa) atau wet undang undang) kepada suatu lembaga negara pemerintahan. kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakasa sendiri setiap waktu yang diperlukan, sesuai dengan batas batas yang diberikan. bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diberikan oleh uud tidak dimungkinkan mendapatkan penambahan kewenangan lain selain yang diberikan oleh konstitusi tidak seperti lembaga mahkamah agung yang dimungkinkan adanya penambahan kewenangan pada dengan adanya frasa dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang undang . bahwa hurufkarena konstitusi sudah memisahkan secara jelas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilukada) bukan termasuk didalam ruang lingkup pemilihan umum. sehingga penanganan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bukanlah menjadi ruang lingkup mahkamah konstitusi, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas lex superior derogat lex inferior . karena uud sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak mengatur dan konstitusi. kerugian konstitusional para pemohontap diberlakukan. dengan alasan bahwa tersebut telahdengan peralihannya fokus mahkamah konstitusi dalam menjalankan tugas utamanya sebagai penjaga konstitusi yang diakibatkan banyaknya perkara pemilukada yang harus ditangani oleh mahkamah konstitusi, sehingga pemohon suatu negara menganut pahamsejalan pendapat william andrews bahwa terdapat tiga konsensus pilar pilar untuk menjamin tegaknya suatu konstitusionalisme, yakni: the general goals society general acceptance the same philosophy government yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita cita bersama, the basis government yaitu kesepakatan tentang the rule law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara: the form institutions and procedures yaitu kesepakatan tentang bentuk institusi institusi dan prosedur prosedur ketatanegaraan jimmy asshiddigie, konstitusi dan konstitusionalisme indonesia, sekretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi ri, hlm. pemohon yang aktif memperjuangkan dan giat melakukan perlindungan dan pelaksanaan nilai nilai konstitusionalisme melalui upaya yang selama ini dilakukan telah mengalami kerugian konstitusional yang bersifat potensial terhadap pemberlakuan nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tahun tentn penjelasan huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman. eksistensi ketentuan kedua undang undang ini mencerminkan pengingkaran nilai konstitusionalisme sebagaimana ketentuan dan uud jika petit permohonan judicial review ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka kerugian konstitusional pemohon iii tidak akan terjadi lagi pemohon dan pemohon iii bahwa pemohon dan pemohon iii merasa dirugikan dengan berlakuitu kewenangan mahkamah konstitusi yang tidak diberikaninkonstitusional dan mencederai nilai nilai konstitusionalisme serta berpotensi berimplikasi kepada terganggunya tugas pokok mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi, terbukti dengan prosentase kasus sengketa hasil pemungutan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dominan dibandingkan dengkarena berlakunya undang undang tersebut kemudian ingin mengajukan pengujian terhadap undang undang tersebut menjadi sedikit terhambat karena mahkamah konstitusi disibukkan dengan perkara perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. bahwa pemohon dan pemohon iii sebagaimana yang dijelaskan dalam poin (satu) bagian kerugian konstitusional para pemohon berpotensi dirugikan denganmengingat pemohon dan pemohon iii concern dan memiliki kewajiban dalam penegakkan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme serta aktif dalam mengaseperti seminar dan diskusi ilmiah penegakkan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme, sebagaimana yang termaktub pada dan ad art keluarga besar fakultas hukum universitas esa unggul. bahwa apabiln kehakiman dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka kerugian konstitusional pemohon dan illtidak akan terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (satu) pada bagian kerugian konstitusional para pemohon dan mahkamah konstitusi akan kembali menjalankan tugas utama sebagai suatu lembaga negara yang perannya sangat penting yaitu menjaga konstitusi, sehingga penegakan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme tercapartentangan dengan undang undang dasarud untuk dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu selambat lambaga puluh hari kerja sejak putusan diucapkannomor tahun mengenai pendirian perkumpulan forum kajian hukum dan konstitusi, bukti fotokopi surat keputusan menteri hukum dan ham nomor ahu .ah. tahun tentang pengesahan badan hukum perkumpulan, bukti fotokopi identitas pemohon berupa ktp pengurus forum kajian hukum dan konstitusi khk), bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ad art) forum kajian hukum dan konstitusi khk), bukti fotokopi identitas pemohon berupa ktp pengurus badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul, bukti fotokopi ketetapan dpm kbm ueu, nomor sk tap dpm kbm ueu tentang pengangkatan jabatan gubernur mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul: bukti fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul periode bukti p11 foto kegiatan badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas esa unggul periode bukti fotokopi identitas pemohon iii, gerakan mahasiswa hukum jakarta mhj) periode beru: bukti fotokopi struktur organisasi gerakan mahasiswa hukum jakarta nomor sk forum mhj periode bukti fotokopi surat pendelegasian, nomor sp mhj bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) gerakan mahasiswa hukum jakarta mhj), selain itu para pemohon mengajukan satu orang ahli yaitu muktamar syamsuddin yang didengar keterangannya depan persidangan pada tanggal tanggal maret dan dua orang ahli yaitu dewa gede laguna dan benny nurbaningsih menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: muktamar syamsuddinkalau kita pasarkan pada pancasila, masyarakat yang sejahtera adil dan makmur berdasarkan pancasila. maka negara hukum yang kita dirikan atau yang kita sedang tempati sekarang ini adalah negara hukum yang dibangun dan dikelola atas dasar pancasila. dengan demikian maka negara indonesia yang kemudian dinyatakan secara konstitusional dalam yang ditegaskan bahwa negara indonesia adalah negara hukum adalah negara yang dibangun atas dasar atau prinsip yang sesuai dengan pancasila.oleh sebab itu, maka negara hukum indonesia adalah negara yang mengakui ketuhanan dengan tidak mengesampingkan nilai nilai kemanusiaan, menjaga persatuan, dan menjalankan kehidupan bernegara berdasarkan demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai nilai kelima atau prinsip kelima dari pancasila itu. dalam pandangan ini, bahwa ada kecenderungan dalam praktik kehidupan bernegara sekarang ini menjadikan dekorasi sebagai tujuan kehidupan bernegara. padahal sesungguhnya yang menjadi tujuan. oleh karena itu kalau kita menggunakan teori teori filsafat politik, maka hidup bernegara kita sekarang ini terlihat sedang mempraktikan perannya sebagai negara yang pasif dalam membawa aspirasi rakyat yang berdaulat negeri ini. oleh karena itu sesungguhnya kita tidak hanya berhenti pada demokrasi, demokrasi bukan sebagai tujuan, demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan negara yang hakiki, yaitu menciptakan masyarakat adil, yang sejahtera, yang dikenal dalam teori politik, yaitu masyarakat yang welfare state, masyarakat yang hidup dalam negara sejahtera. nampaknya dalam praktik perundang undangan yang seharusnya mengimplementasikan nilai nilai pancasila untuk mewujudkan welfare state ini masih sangat jauh dalam kehidupan bernegara kita sekarang karena nampak kecenderungan berhenti pada bagaimana mewujudkan demokrasi dan demokrasi itu sendiri sayang sekali tidak mencerminkan semangat atau prinsip pancasila. demokrasi pancasila tentu saja bukan demokrasi yang kita adopsi dari luar negeri, atau dari bangsa lain. demokrasi pancasila adalah demokrasi yang didasarkan pada nilai nilai yang tumbuh dan berkembang dalam diri bangsa indonesia sendiri, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan yang kita lebih kenal dengan nilai musyawarah, dan selanjutnya nilai keadilan sosial. demokrasi pancasila adalah demokrasi yang bertumpu pada hakikat manusia yang bersifat mono pluralis, yaitu manusia yang tidak hanya bersifat individual, tetapi manusia yang bersifat sosial. dari segi ini, maka demokrasi pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang menekankan aspek individualitas. bukan juga bahwa demokrasi pancasila yang tidak sama dengan demokrasi individual itu sehingga menjauhi atau tidak melindungi hak hak privat, tetapi demokrasi pancasila adalah demokrasi yang menjaga keseimbangan antara hakikat manusia sebagai individu dan hakikat manusia sebagai masyarakat. pada sisi lain, dalam pengertian manusia sebagai mono pluralis itu manusia indonesia adalah manusia yang bertuhan, tetapi sekaligus adalah makhluk yang mandiri sehingga dalam upaya untuk mencapai cita cita tujuan kita bernegara yang kita sebut tadi masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang lahir, yang sejahtera, tetapi batinnya jugapada sisi yang ketiga, manusia itu terdiri atas jiwa tetapi juga dilengkapi dengan raga. kedua hal yang sangat berbeda ini dalam pancasila menjadi dua hal yang seimbang, tidak mengutamakan aspek jasmaniah semata, dan juga tidak mengutamakan aspek spiritual saja, tetapi aspek jasmaniah dan rohaniah menjadi seimbang dalam pancasila. oleh karena itu, maka demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dibangun atas dasar hakikat manusia yang serba plural itu yang tidak monolitik hanya individual, tapi juga sosial, tidak hanya makhluk tuhan, tapi juga makhluk yang mandiri, tidak hanya makhluk yang jasmaniah, tapi juga rohaniah. inilah dalam ilmu kami disebut sebagai ontologis negara hukumsana tidak hanya kepentingan individual, tetapi juga kepentingan masyarakatbawah dari pada citrgaimanakah sistem demokrasi pancasila diimplementasikan kebajikan. maka, demokrasi pancasila tidak hanya bersifat rasional. demokrasi pancasila juga bersifat moral. demokrasi yang sangat menekankan rasionalitas jelas sekali adalah demokrasi yang diadopsi dari sistem barat, yang bersifat liberal kapitalistik, individual. tetapi demokrasi pancasila yang selain memperhatikan aspek rasionalitas, juga memperhatikan moralitas, yaitu untuk mewujudkan kebajikan dalam kehidupan rakyat indonesia: oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan sistem demokrasi pancasila dalam kehidupan berbangsa negeri ini tidak dapat berhenti pada sila keempat, yaitu dalam proses berdemokrasi itu saja, tetapi selanjutnya proses demokrasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan atau mencapai sila yang kelima dari pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia,,dan yangoleh karena itu, kami memberikan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon bahwa keterangan ini untuk menguatkan bahwa apa yang dilakukan sekarang dengan kewenangan mahkamah konstitusi untuk memberikan atau menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu harus ditempatkan pada struktur peraturan perundang undangan yang terendah, yang mencerminkan sila sila pancasila yang ada pada pembukaini kami tidak dapat memberikan pertimbangan sejauh mana manfaat keadilan, kesejahteraan yang dapat diperoleh oleh rakyat dengan kewenangan yang diberikan kepada mahkamah konstitusi oleh undang undang tersebut. tetapi berdasarkan struktur pembuatan dan pemberlakuan undang undang, masih tidak dapat dikatakan sudah konsisten dalam mengamalkan atau menjadikan pancasila sebagai rechts tersebut keterangan tertulis ahli para pemohon: dewa gede laguna keberadaan pemdukanlah diturunkan dari huruf kekuasaan kehakiman. sebab, kekuasaan kehakiman baru lahir (diundangkan) pada tahun artinya pemda lebih dahulu lahir. karena itu tidak mungkin undang undang yang lahir belakangan dijadikan rujukan, apalagi dasar hukum, bagi undang undang yang lahir lebih dahulu, lahirnya pemda adalah berkorelasi dengan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). dalam ketentuan umum pemilu dimaksud, yaitu dimuat ketentuan tentang pengertian pemilihan umum pemilu), yang memasukkan pemilihan kepala daerah dalam ruang lingkup pemilu, dalam angka pemilu dikpemilihan kepala daerah dikonstruksikan sebagai bagian dari pemilu. selanjutnya, karena yang berwenang memutus sengketa hasil pemilu menurut uud adalah mahkamah konstitusi, kalau terjadi sengketb pemilihan umum. sehingga pada awal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pemilukada) kewenangan untuk menangani sengketa pemilukada diserahkan kepada mahkamah agung, dan saat itu mahkamah konstitusi masih terus fokus pada kewenangannya dalam menguji terhadap uud baru kemudian, setelah munculnya nomor tahun sebagaimana telah dirubah dengan nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum, menggolongkan pemilihan kepala daerah dalam rezim pemilu yang terdapat pada ketentuan umum berbunyi: pemilihan kepala daerah dan wakil.mudian dilakukanlah perubahan hingga munculah nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang pemerintahan daerah. dalam undang undang ini penanganan sengketa pemilukada telah dialihkan dari mahkamah agung mahkamah konstitusi. peralihan kewenangan penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam yang menyatayang ditindaklanjuti dengan dibuatnya nota kesepahaman pada tahun tentang pelimpahan kewenangan penanganan penyelesaian sengketa pemilukada dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi. sementara dalam mahkamah konstitusi nomor tahun dan perubahannya nomor tahun tidak ada frasa yang menambahkan kewenangan mahkamah konstitusi dalam mengadili terhadap perkara sengketa pemilihan kepala daerah. namun penambahan kewenangan itu diatur dalam huruf nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, dikatakan bahwa kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang . kemudian terdapat frasa tentang penambahan kewenangan mahkamah konstitusi dalam penjelaerah maka yang berwenang memutus adalah mahkamah konstitusi. karena itulah lantas, oleh pembentuk undang undang, dibuatkan "saluran" untuk "memindahkan" kewenangan memutus sengketa pemilihan kepala daerah itu mahkamah konstitusi (yang sebelumnya berada tangan mahkamah agung), yaitu lewat pemda atas, dengan demikian persoalannya, pada awalnya, bukanlah terletak pada pemda melainkan pada angka pemilu. artinya, apakah angka pemilu yang memasukkan pemilihan kepada daerah dalam ruang lingkup pemilu bertentangan dengan uud atau tidak? menurut saya, jawabannya adalah ya, bertentangan dengan uud argumentasi saya bukan bertolak dari penafsiran original intent pembentuk uud (yang memang tidak bermaksud memasukkan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilu) melainkan dari penafsiran sistematis dan teleologis dalam membaca uudjadi, tidak termasuk pemilihan kepala daerah,,sedangkansementara terhadap pertanyaan apakah huruf kekuasaan kehakiman bertentangan dengan uudsaya adalah ya", bertentangan. hal ini pernah saya bahas dalam salah satu bagian dari disertasi saya, yang intinya adalah sebagai berikut: bagian ketiga kekuasaan kehakiman, yang mengatur tentang mahkamah konstitusi, pada nya diktampaknya ketentuan dalam huruf dari kehakiman atas dimaksudkan sebagai pembenaran atau landasan hukum pemberian "tambahan" kewenangan yang diberikan kepada mahkamah konstitusi untuk mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. hal itu terbukti dari penjelasan huruf kehakiman tersebut yang berbunyi, dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa" secara teoretik, ada dua persoalan yang timbul dari ketentuan atas. pertama, secara substansial, jelas bahwa huruf kekuasaan kehakiman atas telah menambahkan kewenangan baru kepada mahkamah konstitusi. dikatakan "kewenangan baru" karena kewenangan itu sama sekali bukan merupakan turunan atau derivasi dari kewenangan yang telah secara eksplisit disebutkan dalam uud dalam hal ini dalam dan pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah undang undang dapat menambahkan kewenangan baru yang sama sekali tidak disebut dalam rumusan dan uud yang secara limitation mengaturkonstitusi? menurut penulis, jawaban terhadap pertanyaan ini adalah tidak." sebab, dengan cara demikian berarti telah terjadi perubahan terhadap uud yang dilakukan tidak oleh lembaga negara dan menurut prosedur sebagaimana diatur dalam uud kedua, bahkanhal itu tetap dapat dipersoalkan karena "penambahan" kewenangan kepada mahkamah konstitusi itu, yaitu untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah, sudah dilakukan sejak tahun yakndangkan kekuasaan kehakiman baru diundangkan oktober menyatakan: penanganan sengketa bdengan demikian, sekali lagi,maka ketentuan tersebut hanya berfungsi menjelaskan pemberian "tambahan" kewenangan kepada mahkamah konstitusi bukan sebagai dasar hukum pemberian kewenangan itu. tentu sangat berbeda halnya jika frase "kewenangan lain yang diberikan oleh undang undang" dalam huruf dari kehakiman itu muncul atau menjadi bagian dari uud sehingga dengan demikian jika suatu undang undang, termasuk kekuasaan kehakiman, memberi kewenangan lain selain yang secara eksplisit disebut dalam uud kewenangan itu adalah derivasi atau diturunkan dari uud bukan menambahkan kewenangan baru. dengan kata lain, undang undang hanya menjaeksplisit suatu kewenangan yang secara implisit sudah disebutkan dalam undang undang dasar. jadi, dalam hal yang disebut terakhir ini, secara substansial undang undang tidak menyerobot materi muatan yang merupakan materi muatan undang undang dasar dan, dengan demikian, secara prosedural pun tidak melakukan pelanggaran prosedur perubahan undang undang dasar yang ditentukan dalam uud dan kewenangannya ada tangan pembuat undang undang dasar, yaitu mpr, bukan tangan pembuat undang undang. jika ada pertanyaan apakah uud dapat dijadikan landasan konstitusional untuk memasukkan pemilihan kepada daerah dalam pengertian pemilihan umum pemilu) ? jika yang yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah "apakah pemilihan kepada daerah adalah pemilu, dan karena itu jika terjadi sengketa maka menurut uud yang berwenang mengadili dan meletusnya adalah mahkamah konstitusi", dengan mengacu pada keterangan saya atas (point pertama), maka jawaban terhadap pertanyaan ini adalah tidak." benny nurbaningsihperlu dilihat dari (dua) aspek, yaitu: kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi mk), dan penyelesaian hasil pemilukada depan. kewenangan perubahan ketiga uud menetapkan kewenangpasai ini sajal(vervasunganderung).sama sekali tidak menyebutkan ataupun memasukkan pemilihan kepala daerah pemilukada) sebagai bagian dari pemilu. artinya secara konstitusional pemilukada tidak dimasukkan sebagai rezim pemilu. jika akan dimasukkan sebagai bagian dari pemilu seharusnya dilakukan perubahan uud pada waktu perubahan ketiga dilakukan, karena, pengaturan mengenai pemilukada merupakan hasil perubahan kedua uud yang dalam menyebutgaturan proses pemilukada sejak indonesia merdeka merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. oleh karena itu pengaturannya derivasi dalam undang undang pemerintahan daerah sebagaimanasusunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang." artinya keseluruhan pengaturan terkait dengan hingga dari uud didedikasikan dalam undang undang. undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara lengkap. hal ini merupakan konsekuensi pemerintahan daerah adalah sub pemerintah pusat. segala hal ihwal tentang pemerintahan daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, yang dicirikan antara lain dengan kedudukan dprd dan kepala daerah sama sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, serta produk hukum daerah berupa peraturan daerah perda) dapat dibatalkan oleh presiden melalui jalur executive review. undang undang nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang kemudian diganti dengan undang undang nomor tahun yang memasukkan pemilukada sebagai rezim pemilu. ketentuan ini tidak sejalan dengan uud yang secara eksplisit. sebagai implikasi dimasukkannya pemilukada dalam rezim pemilu terjadi pelimpahan kewenangan terhadap perselisihan tentang hasil pemilihan umum dari mahkamah agung ma) mahkamah konstitusi mk). namun demikian, tidak ada kejelasan disain konstitusional mengenai pengalihankewenangan itu. kewenangan ini hanyasumber legitimasi kewenangan hanya berdasarkan ketentuan peralihan sangat tidak sejalan dengan putusan mk: haruslah dimengerti bahwa mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang kekuasahli berpendapat bahwa bukan berarti ketentuan peralihan" tidak penting dalam suatu sistematika peraturan perundang undangan, tetapi hal ini harus dikaitkandengan makna ketentuan peralihan menurut butir nomor lampiran undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan:dalam konteks penyelesaian hasil pemilukada tidak ada sama sekali kekosongan hukum dengan sendirinya ada kepastian hukum karena penyelesaian tersebut sebelumnya merupakan kewenangan c.g pengadilan tinggi pt). demikian kewenangan yang didapat karena pengalihan dari hanya karena "mengatur hal hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara". alangkah tidak tepatnya jika memberikan kewenangan tambahan bagi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi yang merupakan hukum dasar tertinggi negeri ini hanya melalui politik legislasi ketentuan peralihan", apalagi hal tersebut jelasejalan dengan bunyi yang secara eksplisit mengatur batas kewenangan mk. jika pembentuk undang undang masih merasa belum jelas dengan bunyi ketentuan maka sebagai lembaga penjaga gawang dan penafsir konstitusi perlu menafsirkan dengan jelas apa batas, kewenangan tersebut dalam rangka menegakkan uud. lebih dari itu jika merujuk pada putusan nomor puu xii (halaman yang juga merujuk pada putusan sebelumnya, menyatakan bahwa:pendapat mahkamah konstitusi ini menjadi dasar penguat bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi kewenangan mahkamah konstitusi yang sudah sangat eksplisit ditentukan dalam uud oleh karena itu ketentuan huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, jelas bertentangan dengwenangan lain yang dimaksud oleh huruf ini, dapat menambah yang menyebabkan dapat menurunkan wibawa kelembagaan sebagai organ konstitusi uud. akibat diberikannya kewenangan tambahan oleh undang undang ini, maka kebanjiran perkara penyelesaian hasil pemilukada, yang kadang kadang sampai menyentuh sengketa pemilukada. hingga akhir september lalu, perkara perselisihan hasil pemilukada masih mendominasi perkara perkara yang ditangani yang jumlahnya sekitar perkara. dan jumlah itu, perkara telah diputus dan perkara masih dalam proses pemeriksaan. kondisi ini menyebabkan terpaksaundang undang. dapat dibayangkan betapa berat dan lawannya kedudukan akibat menjalankan kewenangan yang bukan bersumber pada kewenangan pokok dalam konstitusi. penyelesaian hasil pemilukada apakah jika tidak menyelesaikan perkara hasil pemilukada, akan menyebabkan terganggunya roda pemerintahan? proses pemilukada melibatkan kelembagaan kpu, bawaslu, dan dkpp. ketiga lembaga inilah yang semestinya dioptimalkan fungsinya sesuai dengan paket pemilu, salah satunya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, yang dengan jelas disebutkan fungsi ketiga organ tersebut. kpu (provinsi kabupaten kota) sebagai penyelenggara pemilu, bawaslu menjalankan tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, dan dkpp bertugasyang mengatakan bahwayang menjadi legal standing para pemohon perselisihan hasil kepala daerah. implikasi dari pengalihan kewenangan itulah yang kemudian memaksa mahkamah konstitusimahkamah konstitusi. awalnya mahkamah konstitusi hanya cukup menangani sengketa pemilu presiden dan dpr, dpd dan dprd untuk (lima) tahun sekali, semenjak dilimpahkannya kewenangan terhadap penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut, saat ini mahkamah konstitusi jadi disibukkan oleh penanganan penyelesaian php secara rutin terus menerus. banyaknya gugatan yang masuk, akibat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak serentak yang membuat mahkamah konstitusi disibukkan oleh perkara pemilukada dan sempitnya waktu sidang (empat belas) hari membuat mahkamah konstitusi tidak dapat maksimal secara cermat memeriksa kasus sengketa pemilukada, dan menjadi celah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memainkan kepada kepala daerah yang berambisi untuk bisa menang mahkamah konstitusi, karena itu akan menjadi upayanya yang pertama dan yang terakhir dalam mencari keadilan. uraian tentang kewenangan penyelesaian perselisihan tentang pemilihan kepala daerah yang kemudian masuk dalam ruang lingkup mahkamah konstitusipenambahan ruang lingkup kewenangan mahkamah konstitusi terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah akibat munculbertentangan dengan uudrubahan nomor tahun yang sedang dalam proses yang diikuti dengan pembentukan pemilukada, merupakan momentum untuk merekonstruksi hukum sistem pemilukada sehingga dapat mengurangi munculnya sengketa. artinya jika tidak melanjutkan kewenangan transisional tersebut tidak akan menyebabkan pemilukada tidak berjalan, justru akan menghasilkan putusan yang jauh lebih baik karena terfokus pada kewenangan yang diberikan oleh uud. menimbang bahwa pemerintah pada persidangan tanggal februari telah memberikan keterangan lisan (opening statement), dan telah memberikan keterangan dan kesimpulmerintah memohon melalui1 dan putusan nomor puu v sistem kelembagaan negara pada mulanya menurut undang undang dasar mengenal adanya dua jenis lembaga negara yaitu majelis permusyawaratan rakyat sebagai lembaga tertinggi negara dan ada lima lembaga tinggi negara yaitu presiden, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, badan pemeriksa keuangan, dan dewan pertimbangan agung. kekuasaan kehakiman hanya dilakukan oleh satu lembaga negara yaitu mahkamah agung yang membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. namun, setelah orde baru berganti dengan orde reformasi, diadakanlah bahwa undang undang dasar perlu dilakukan perubahan atau biasa dikenal dengan amandemen, yang tentunya disesun perkembangan zaman terutama karena adanya rumusan dalam undang undang dasar yang perlu disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan yang lebih demokratis untuk lebih menjamin keadilan dan menegakkan prinsip negara hukum. sampai sekarang undang undang dasar telah mengalami empat kali perubahan. perubahan atau amandemen terhadap undang undang dasar dimaksud terutama perubahan ketiga dan keempat ternyata telah membawa dampak yang sangat penting dalam sistem kelembagaan negara, yaitu tidak lagi mengenal adanya lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara seperti sebagaimana kita kenal dalam undang undang dasar pra amandemen: perubahan undang undang dasar, undang undang dasarwujud nyata kedaulatan dimaksud diantaranya adalah pemilihan umum, baik untuk memilih anggota dpr, dpd, dan dprd,akan atas hukum danilaksanakan secara langsung oleh rakyat, atau setidak tidaknya ada pemahaman haruslah setidak tidaknya analog apa yang dikerjakan pada negara juga dikerjakan pula pada tingkat pemerintah daerahlebih transparan, dan bertanggung jawab, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas,secara yuridis,yang menyatakan bahwa, gubernur, bupati, dankepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. bahwa berdasarkan amandemen keempat undang undang dasar dimaksud, rumusan yang dipilih adalah dipilih secara demokratis, berarti ada frasa yang menyebut sebagai dipilih secara demokratis. yang maksudnya adalah memberi kewenangan kepada pembuat undang undang, untuk mempertimbangkan cara yang cepat dalam pemilihan kepala daerah.ndang undang dasar telah menetapkan pemilukada secara demokratis,setelah lahirnya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara. pemilu, pada, artinya dengan terbitnya undang undang nomor tahun ini, maka pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum, bukan seperti sebelumnya yang menjadi bagian dari rezim pemerintahan daerah. pada undang undang nomor tahun memang tidak dibantah bahwa pemilihan kepala daerah atau biasa dikenal dengan pemilukada masuk sebagai bagian rezim penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun dengan undang undang nomor tahun berubahlah latar belakang dan pemikirannya: pemilukada langsung adalah pemilundang undang dasarhal tersebut kemudian dipertegasihan kepala daerah dialihkan dari mahkamah agung menjadi kewenangan mahkamah konstitusi: perubahan penanganan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum atau biasa dikenal dengan php dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi didasari karena putusan sengketa pemilihan kepada daerah oleh mahkamah agung beberapa daerah menuai kontroversi. sebagai contoh putusan sengketa pemilukada sulawesi selatan, pemilukada maluku utara, dan pemilukada depok, padahal putusan tersebut seharusnya mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pemilukada. harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit dicapai. putusan mahkamah agung yang memerintahkan dilakukannya pemilukada ulang atau penghitungan ulang hasilnya digugat lagi, hal ini mengingat prosedur berbicara mahkamah agung berjenjang dan putusan yang diambil masih memungkinkan dilakukan upaya hukum yang lain. hal inilah yang melatarbelakangi agar penyelesaian sengketa pemilukada dialihkan kepada mahkamah konstitusi, sebagaimana sengketa hasil pemilihan umum lainnya. agar putusan penyelesaian perkara pemilihan umum kepala daerah tersebut cepat terselesaikan dengan putusan yang bersifat final dan mengikat, sifat putusan mahkamah konstitusi yang final diartikan bahwa tidak ada upaya hukum lagi. oleh karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum mana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut. bahwa samping hal tersebut atas dalam amandemen kedua dan ketiga undang undang dasar lahir satu lembaga negara yang baru yaitu yang kita kenal sebagai mahkamah konstitusi. sebagai salah satu pelaksana kekuatan, kekuasaan kehakiman indonesia, samping mahkamah agung dengan empat kewenangan, yaitu. melakukan. memutus pembubaran partai politik. memutus perselisihan tentang hasilnomor tahun kewenangan ini ditambah dengan satu kewenangan baru yaitu memutus sengketa mengenai hasil pemilihan umum kepala daerah pemilukada). sebagai upaya penyelesaian permasalahan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang lebih efektif dan efisien, dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat. harapan tersebut akhirnya menjadi kenyataan setelah lahirnya undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu.. artinya dengan terbitnya undang undang nomor tahun ini, pemilihan kepala daerah secara langsung sudah dengan tegas dimasukan sebagai bagian dari rezim pemerintahan daerah. hal tersebut kemudian dipertegas lagisuara pemilihan kepala daerah dialihkan dari mahkamah agung menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dengan demikian walaupun baru dibentuk pada era reformasi namun lembaga negara ini mempunyai kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara yang lain yang telah ada sebelumnya. seperti presiden, dpr dan mpr, serta mahkamah agung. dengan kedudukan yang sederajat atau sama dengan lembaga negara lain dan adanya kesederajatan atau kesamaan kedudukan antar lembaga negara, maka pelaksanaan tugas konstitusional menjadi jauh lebih mudah dan lancar dalam memperkuat system check and balances antar cabang kekuasaan negara: untuk melaksanakanpada tanggal oktober ketua mahkamah agung dengan ketua mahkamah konstitusi telah secara resmi menandatangani berita acara tentang alihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah atau wakil kepala daerah dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi. sebagai tindak lanjut dari ketentuan dimaksud, undang undang nomor tahun dan berita acara pengalihan kewenangan mengadili perkara sengketa hasil pemiluri kepada mahkamah konstitusi, kemudian mahkamah konstitusi menerbitkan peraturan mahkamah konstitusi atau pmk nomor tahun tentang pedoman berbicara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah: pmk nomor tahun dengan tegas menentukan bahwa objek perkara yang menjadi kewenangan untuk mengadili adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah antara yang ditetapkan komisi pemilihan provinsi dan atau kabupaten kota dengan salah satu pasangan calon. dengan demikian, maka kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu kepala daerah sudah jelas merupakan kewenangan mahkamah konstitusi dengan objek perkara adalah sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah: berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah jelaslah mengenaiatau dikenal dengan open legal.policy. dalam melaksanakan ketentuan undang undang dasar yang. ketentuan ini mengandung arti mengharuskan kepala daerah harus dipilih secara demokratis yang harus memiliki ukuran ukuran tertentu. seperti adanya pengakuan dan perlindungan ham, adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemilukada langsung yang bisa menghasilkan pemerintahan daerah yang legitimate,yang capable, yang dapat dipercaya, yang dapat mengemban aspirasi dan amanat rakyat. dan tentunya dalam pemilukada langsung dimaksud terdapat persaingan yang adil dari para peserta pemilukada langsung. ukuran ukuran ataupun syarat dan seterusnya, haruslah tercermin dalam yang kita kenal sebagai electoral law, seperti asas, sistem, hak pilih, penyelenggara, dan lain lain. begitu juga yang dikenal dengan electoral process, seperti peserta, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, penentuan hasil, dan penyelesaian sengketa lainnymerintahan daerah, dan undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman,hurufewenangan lain yang diberikan oleh undang undang. terhadap dan uud yang menyatakan: negara indonesia adalah adalah negara hukumhuruf: pemohon adalah suatu badan hukum perkumpulan bernama forum kajian hukum dan konstitusi khk) yang bukan merupakan suatu organisasi kemasyarakatanmuda yang fokus pada bidang pengkajian dan pembangunan hukum dan konstitusi serta berperan aktif dalam melakukan upaya hukum dalam rangka menjaga konstitusi, pemohon adalah organisasi badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum masa periode yang dalam program kerjanya memfokuskan kepada kajian hukum dan konstitusi serta aktif dalam melakukan kajian terhadap perlindungan nilai nilai konstitusionalisme: pemohon iii adalah gerakan mahasiswa hukum jakarta yaitudan dalam rangka mengkaji dan memahami nilai nilai konstitusi secara utuh, serta concern terhadap penilaiannurut para pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan. berlakunya kedua undang undang guo dengan alas: negara indonesia adalah negara hukumhingga permohonan terhadapitujukan terhadap undang undang dasar dalam hubungan itu maktidak dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai badan hukum perkumpula. eksistensi kedua ketentuan tersebut juga mencerminkan pengingkaran nilai konstitusionalisme yaitu ketentuan dan uud para pemohon yang concern dan memiliki kewajiban dalam penegakan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme serta aktif dalam mengadakan seminar dan diskusi ilmiah penegakan perlindungan nilai nilai konstitusionalisme merasa kewenangan mahkamah konstitusi yang diberiketentuan yang inkonstitusional dan mencederai nilai nilai konstitusionalisme serta berpotensi mengganggu tugas pokok mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi. terbukti dengan prosentase kasus sengketa hasil pemilihan. umum kepala daerah dan wakil kepala daerah lebih dominan dibandingkdengan berlakunya suatu undang undang dan ingin mengajukan pengujian undang undang tersebut terhadap uud menjadi terhambat karena mahkamah konstitusi disibukkan dengan perkara sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah mahkamah berpotensi dirugikan dengan berlakunyaduara pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitasdan huruf memberikan kewenangan kepada mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilukada, padahal dalam dan uud tidak memberikan kewenangan tersebut, pemilukada bukan termasuk dalam ruang lingkup pemilihan umum, sehingga penanganan perselisihannya bukanlah menjadi ruang lingkup mahkamah. hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyalahi asas 'lex superior derogat legi inferior , karena uud sebagai norma hukum yang lebih tinggi tidak: bahwa pemisahan pemilihan kepala daerah dalam konstitusi dapat dimaknaioleh karena itu, telah menyalahi pengertian pemilihan umum yang telah ditentukan dalam uud yang kemudian diakomodasi oleh huruf dengan memberikan ketentuan kewenangan lain darienurut mahkamah persoalan pokok konstitusional yang disalahkan oleh para pemohon adalah apakah kewenangan mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah bertentangan dengan uud i3. menimbang bahwa terhadap persoalan konstitusional tersebut, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa kewenangan dan kewajiban mahkamah telah ditentukan secara limitation oleh uud sebagaimana diatur dalam dan uud kewenangan mahkamah tersebut meliput. adapun kewajiban mahkamah adalah memberikan putusan atas pendapat dpr mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang undang dasar. berdasarkan ketentuan uud ketentuan lebih lanjut mengenai mahkamah konstitusi hanya dapat diatur dengan undang undang yaitu khusus mengena. dari segi original intent, penggunaan kata dengan undang undang dalam tersebut dimaksudkan bahwa harus diatur dengan undang udang tersendiri. adapun maksud frasa ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi adalah ketentuan mengenai organisasi atau hal hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang mahkamah konstitusi. oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuklah yang dalam menentukan kembali salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalahhasil pemilihan umum, bahwa menurut mahkamah, kewenangan mahkamah konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam uud harus dikaitkan makna pemilihan umum dalam uud yang secara khusus dengan mengatur mengenai pemilihan umum. paling tidak terdapat empat prinsip mengenai pemilihan umum dalam uud yaituii) pemilihan umum diselenggarak, serta dewan perwakilan rakyat daerah dprd), iii) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dpr dan dprd adalah partai politik dan pemilihan umum untuk memilih anggota dpd adalah perseorangan, dan iv)erdasarkan ketentuan uud tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud pemilihan umumoleh karena itu, sudah tepat ketentuan yang menegaskan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan mahkamah yaitu perselisihan hasil pemilihan umum anggota dpr, dprd, dpd, serta presiden dan wakil presiden. tersebut menentukan bahwa permohonan penyelesaian hasil pemilihan umum: dan penyelesaian, bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi bermula dari putusan mahkamah konstitusi nomor puu tanggal maret dalam halaman angka putusan tersebut, mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut,meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut atas mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam uud namun mahkamah memberi ruang kepada pembentuk undang undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. dalam putusan mahkamah tersebut, terdapat tiga hakim konstitusi yaitu h.m. lica marzuki, mukti fadjar dan maruarar siahaan memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum pemilihan umum. berdasarkan putusan mahkamah itulahkepala daerah dalam rezim pemilihan umum. kemudian berdasarkan mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari mahkamah agung mahkamah konstitusi. selain itu, huruf menambahkan satu kewenangan lain dari mahkamah konstitusi yaitu untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah: bahwa walaupun mahkamah telah memberikan ruang kebebasan bagi pembentuk undang undang untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari rezim pemilihan umum berdasarkan putusan mahkamah tersebut atas, akan tetapi mahkamah perlu mempertimbangkan kembali segala aspek yang terkait dengan pemilihan kepala daerah baik dari segimenurut mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan dalam uud dan kewenangannya masing masing harus secara rigid mengikuti norma konstitusi. dalamuu xii tanggal februari paragraf alinea kedua, mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikutdalam bagian dari putusan tersebut yaitu dalam paragraf antara lain, menegaskan, .makna tersebut dipegang teguh dalam putusan mahkamah nomor puu xi tanggal januari antara lain, mempertimbangkan, pada bagian lain putusan tersebut mahkamah mempertimbangkan, . uud yang menentuerat jakarta te. fox empat: sekretariat@mahkamahkorstlusi gold salinan putusan mahkamah konstitusi diunduh dari laman:dengan demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana telah diuraikan atasmahkamah dalam pertimbangan putusannya nomor puu xii tanggal februari sebagaimana telah dikutip atas,ahkamah: bahwa samping berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut atas, dari segi original intent latar belakang pembentukan mahkamah konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas undang undang. oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu mahkamah konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar. kemudian dalam perkembangan pembahasan, mahkamah juga diberikan wewenang lain dalam rangka mengawal konstitusi dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme, yaitu: memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikiankonstitusional yaitu menyangkut penafsiran atas konstitusi: ii) memutus pembubaran partai politik, karena pembubaran partai politik adalah terkait dengan hak asasi manusia bidang politik dan tegaknya negara demokrasi konstitusional yang dikehendaki oleh uud partai politik adalah condition sine gua non dalam negara demokrasi, dan iii) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, karena pemilihan umum yang dimaksud adalah pemilihan umum nasional sebagai agenda ketatanegaraan rutin yang dilaksanakan sekali setiap lima tahun. dalam kerangka fungsi dan wewenangnya yang demikianlah uud mendesain mahkamah konstitusi sebagai mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangannya yang spesifik pula, yaitu mengadili perkara perkara konstitusional sebagaimana disebutkan atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang dilakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang (full bar). dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental: i3.', i3.hartono, masing masing sebagai anggota, pada hari kamis, tanggal enam, bulan maretterhadap putusan mahkamah ini, terdapat tiga orang hakim konstitusi yaitu hakim konstitusi arief hid, hakim konstitusi anwar usman, dan hakim konstitusi ahmad fadli semadidapat berbeda (d penting opinion) hakim konstitusi arief hid memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: terkait dengan pemilihan kepala daerahmenurutlebih lanjut dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu tersebut juga menyatakan,ri pertimbangan hukum atas, secara jelas mahkamah telah memberi tafsir bahwa terkait, pembuat dapat memasukkan pilkada sebagai rezim pemilu atau bukan. dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat memilih memasukkan pilkada pada rezim pemilu. hal tersebut terlihat dengan lahirnya tahun tentang penyelenggara pemilu. dalam angka tersebut atau lazim disingkat pemilukada. dengan demikian, maka pilkada langsung adalah pemilu, yang itu berarti masuk dalam ranah pengaturan dasarilihan memasukkan pilkada dalam rezim pemilu lebih dipertegas lagi dengan diterbitkannya tahun tentang perubahan tahun tentang pemerintahan daerah yang mana pada ditegasengan demikian, ketentuan tersebut tidak seketika ada, tetapi merupakan praktek ketatanegaraan panjang yang bermula dari putusan mahkamah puu karena bermula dari putusan mahkamah, maka seyogianya mahkamah dalam perjalanannya juga mengawal pelaksanaan dari putusan tersebut. artinya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada pembentuk (opened legal policy) tanpa harus membuat tafsir baru yang akan mengambil peran dari pembentuk uu. terhadap dalil pemohon yang mempertanyakan original intent dari uud yang secara nyata tidak memasukkan penanganan sengketa pemilukada sebagai bagian dari kewenangan mahkamah, saya berpendapat mahkamah tidak wajib berpegang pada original intent semata dalam memutus suatu perkara. sebab sangat sulit untuk memahami bagaimana original intent yang sebenarnya. menurut robert justin linkin dalam bukunya constitutional revolutions: pragmatis and the role judicial review american constitutionalism originals such obsession. originals contents that constitutional meaning derived from the original intenhe authors the ratifiers the constitution and its amendments. therefore, constitutional meaning authoritative because past act constitutional creation. but how identify the appropriate intentions? pendapat ini menyatakan sulitnya mengidentifikasi maksud atau ruh dari konstitusi sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatnya. kesulitan itu muncul karena ada jarak waktu yang terlalu lama antara waktu pembuatan konstitusi dengan waktu penggunaannya sekarang. bahkan meyakini, tidak ada satu pun metodologi pasti yang bisa diterapkan untuk mengetahui niat dan maksud para pembuat konstitusi. oleh karenanya tugas dan kewenangan mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masa kini dan masa depan. selain itu, mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa masa (the living constitution) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada tiap zamannya. menurut maruarar siahaan merujuk pada original intent para perumus sebagaimana dimaksud dari teks yang umumnya merupakan gagasan yang asalnya individual, setidaknya dari sekelompok kecil penggagas yang memiliki pandangan tertentu, akan sulit merujuk pada karya kelompok besar yang harus didasarkan pada konsensus atau voting, sebagai gambaran final satu original intent bersama para perumus. meskipun risalah pembicaraan tentang satu norma sebagai salah satu bukti yang dapat ditelusuri, banyak dinamika yang mempengaruhinya yang tidak dapat diidentifikasi untuk memahami bagaimana suasana kebatinan yang sesungguhnya hidup saat merancang dan memperperdebatkan satu norma konstitusi karena biasanya risalah juga sudah ditaksir ketika editor melakukan editing. walaupun tidak selalu disetujui, original intent yang dalam kebanyakan hal bersifat umum, abstrak, dan formal, akan lebih sulit ditemukan maknanya oleh para penafsir, apalagi jika dokumen dan risalah yang diperlukan tersebut tidak lengkap. hal demikian akan semakin mempersulit hakim mencari makna yang dimaksud oleh para perumus konstitusi. tanpa bermaksud mengabaikan aspek historis dalam pembentukan norma konstitusi, maka pandangan yang mengandalkan pada original intent sebagai metode penemuan makna hukum konstitusiitu tidaklah cukup untuk menjadikan konstitusi yang hidup untuk menjawab tantangan zaman. pandangan atas sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh david strauss dalam bukunya, the living constitution menurutnya, sebuah konstitusi dikatakan hidup jika bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. juga menolak pandangan originals yang ingin selalu mengacu pada original intent. dengan demikian, saya berpendapat menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. hakim konstitusi anwar usman memiliki pendapat berbeda sebagai berikut: bahwa maksud dari permohonan para pemohon yang berkeinginan untuk menyatakan penyelesaian php kada bukan merupakan kewenangan untuk menyelesaikannya, karena tidak diatur dalam uud melalui pengujian materiil pemda dan huruf kekuasaan kehakiman, menurut saya adalah hal yang tidak tepat, sebab kedua norma guo, bukan merupakan dasar kewenangan mahkamah yang utama, untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa php kada. bahwa pemda, pada prinsipnya hanyalah memuat norma yang bersifat administratif semata, yaitu pengalihan sengketa php kada oleh mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi paling lama (delapan belas) bulan sejak berlakunya guo. hal ini sesuai dengan pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor php.d vi angka dan angka yang menyatakanudisnya, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan tersebut . demikian pula untuk pengujian konstitusionalitas huruf kekuasaan kehakiman, juga bukanlah merupakan norma yang memberikan dasar kewenangan bagi mahkamah dalam memutus sengketa pemilukada, melainkan norma yang merujuk kepada lain, yaitu nomor yang telah mengubah paradigma bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi masuk rezim pemda akan tetapi masuk dalam rezim hukum pemilihan umum, sehingga memberikan dasar kewenangan kepada mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa php kada. jika ditinjau dari aspek historis lahirnya peraturan perundang undangan yang menyebabkan beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa php kada dari mk, maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum tentang pemilukada tersebut bermula sejak lahirnya pemda nomor tahun yang mengadopsi pemilihan kepala daerah secara langsung pilkada langsung) dengan menggunakan asas asas pemilihan yang terdapat dalam pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide pengadopsian pilkada langsung ini berbeda dengan konsep pemilihan kepala daerah sebelumnya yang diatur dalam pemda nomor tahun yang menggunakan cara pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh anggota dprd. dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan menggunakan asas asas pemilu yang bersifat uber judul muncul pendapat bahwa apabila pilkada dilakudan menggunakan asas asas pemilu, maka berarti menjadi bagian dari rezim pemilu. ditambah lagi bahwa pilkada yang dilakukan secara langsung tersebut, juga menggunakan instrumen organ penyelenggara pemilu yaitu komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud perdebatan akan masuknya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dalam rezim pemilu ataukah masuk dalam rezim pemerintahan daerah tak terelakkan. hingga akhirnya mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu ii secara jelas mempertimbangkan dalam halaman alinea kedua dan ketiga menyatakan ,ajuan bagi penguatan prinsip prinsip negara hukum, bahwa: (d)rtimbangan tersebut atas telah nyata bahwa sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan uud khususnya frasa dipilih secara demokratis bagi kepala daerah gubernur, bupati, dan walikota) adalah merupakan opened legal policy bagi pembentuk undang undang. dengan demikian pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian dari kewenangan pembentuk untuk menentukannya. berdasarkan uraian atas, beralihnya pilkada secara langsung menjadi bagian dari pemilu justru bermula sejak disahkannya nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu yang diundangkan pada tanggal april melalui ketentuan angka guo yang secara eksplisit menyebutkanimasukkannya pilkada langsung menjadi bagian dari pemilu melalui nomor tahun tentang penyelenggaraan pemilu (selanjutnya disebut pemilukada), maka konsekuensi ikutan yang menyertainya adalah penyelesaian sengketa terhadap pemilukada menjadi beralih kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam uud yakni mahkamah konstitusi. dengan demikian, lahirnya nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor tentang pemerintahan daerah, pada hakikatnya merupakan penyempurnaan bangunan proses demokrasi pilkada langsung) yang bersifat administratif dan merupakan tindak lanjut dari lahirnya yang telah mengubah paradigma pilkada langsung masuk dalam pengertian pemilu sebagaimana saat ini lazim disebut sebagai pemilukada. begitu pula halnya dengan huruf kekuasaan kehakiman, pada hakikatnya tidak semata merujuk kepada pemda sebagai dasar kewenangan mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilukada, melainkan juga merujuk kepada peraturan perundang undangan lain sebagaimana telah diuraikan atas. bahwa dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus memperhatikan tiga asas yang menjadi kandungan sebuah putusan, yaitu asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. keadilan yang menjadi perhaselama ini tidak hanya keadilan prosedural semata, melainkan juga keadilan substantif. hal tersebut sejalan dengan amanatjak tahun hingga tahun mahkamah telah menerima dan memutus php kada sebanyak perkara. sebanyak itu pulalah mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara php kada. adalah sungguh sebuah kenaifan jikalau dalam perkara guo mahkamah justru menyatakan bahwa serta huruf bertentangan dengan uud dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat , padahal sisi lain, mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara php kada. keberadaan guo pun menjadi bagian yang selalu dipertimbangkan oleh mahkamah dan dihubungkan pula dengan uud dalam setiap putusan php kada. artinya, guo konstitusional. bahwa apabila mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa pemilu kada dengan pertimbangan tidak diatur dalam uud seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilu kada pada tahun sebab hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri. berdasarkan seluruh uraian atas, saya berpendapat bahwa pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan mahkamah harus menyatakan permohonan pemohon ditolak. hakim konstitusi ahmad fadli semadi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: ada dua permasalahan konstitusional yang harus dijawab dalam permohonan guo, yaitu apakah kewenangan mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, atau walikota kepala daerah) secara langsung oleh rakyat bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud untuk menjawab permasalahan tersebut harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan apakah pemilihanmerupakan pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksud uud sebelum menjawab kedua permasalahan konstitusional perlu dikutip beberapa uud yang menjadi dasar pendapat berbeda.bertujuan memilih anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah manakala mencermati yang dalam uud dimasukkan dalam suatu bab dengan judul pemilihan umum (pemilu) dikaitkan dengan yang dimasukkan dalam bab dengan judul pemerintahan negara, jelas dapat dirinci unsur unsur dari pengertian pemilu, yaitu:, tujuan, yaitu bahwa pemilu bertuju dan dewan perwakilan rakyat daerah dprd). secara substansial jabatan tersebut merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah: peserta, yaitu bahwa peserta pemilu adalah parpol dan perseorangan, masing masing untuk lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah. dikaitkan dengan dan peserta pemilu untuk pemimpin pemerintah, pasangan calon presiden dan wakil presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol, penyelenggara, yaitu bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang dalam aras undang undang uu) lembaga penyelenggara tersebut nomenklaturnya juga komisi pemilihan umum kpu) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. selain unsur unsur tersebut, uud mengamanatkan supaya ketentuan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dengan uu. dengan perkataan lain, pembentuk uu, dalam hal ini dpr dan presiden, diberikan ruang kebijakan yang sangat luas (opened legal policy) untuk mengatur secara teknis penyelenggaraan pemilu. dengan demikian, pemilu adalah sistem dan mekanisme rekrutmen dalam pengisian jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state) republik indonesia. kepala daerahtentukan oleh uud itulah sistem dan mekanisme yang disebut pemilu berdasarkan uud uud menentukan sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah hanya dalam aras prinsip, dalam aras teknis merupakan kebijakan pembentuk uud menentukan sistem dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan kepala daerah dengan menetapkan norma konstitusional yang hanya dalam aras prinsip, yaitu supaya dipilih secara demokratis. artinya, norma tersebut menunjuk kepada suatu prinsip sistem dan mekanisme pemilihan, bukan teknis pemilihan. dengan demikian, dalam perspektif prinsip hanya ada satu pilihan, yaitu dipilih secara demokratis. prinsip merupakan suatu skema besar, yang dalam perspektif teknis tentu terdapat pilihan yang lebih dari satu cara. oleh karena itu, dalam perspektif teknis norma konstitusional tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai cara yang tunggal. demokrasi mengenal adanya cara yang bersifat langsung (direct democracy) dan cara yang tidak langsung (indirect democracy). selain dua cara tersebut, masih dapat digali cara yang lain, yaitu cara yang didasarkan pada prinsip prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. dari ketiga cara tersebut, dalam pengalaman empiriknya telah dipraktikkan indonesia adalah kedua cara yang pertama dan bersifat seragam untuk seluruh daerah. belum pernah digali cara yang ketiga, misalnya dengan menerapkan sistem dan mekanisme rekrutmen dengan mempergunakan pilihan lain, selain dari dua cara yang pertama, seperti cara yang lain secara asimetris, yaitu cara yang tidak sama untuk seluruh daerah, yang disesuaikan dengan keadaan sosial budaya dan tingkat kemajuan serta keadaan lain yang nyata nyata ada dalam masyarakat. oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah merupakan kebijakan yang terbuka (opened legal policy) bagi pembentuk sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam uud dari kedua cara pertama tersebut atas, yang mula pertama dipilih oleh pembentuk dalam kebijakannya adalah cara yang tidak langsung, yaitu dipilih oleh dprd sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu, sesuai tingkat pemerintahannya: provinsi, kabupaten, atau kotembangannya, pilihan cara tersebut berubah menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung sebagai pemilik kedaulatan. ketika mula pertama terjadi perubahan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung, pertanyaannya adalah siapa penyelenggaranya. untuk itu ditemukanlah komisi pemilihan umum daerah kpud) sebagai lembaga penyelenggara yang dipinjam. karena itulah maka sebagai penyelenggara pemilihan, kpud ketika itu masih harus mempertanggungjawabkan kepada dprd. sementara itu, kpud sendiri ketika itu bersifat tidak permanen (ad hoc). keadaan tersebut mulai berubah berseling dengan dinamika sosial politik, beberapa putusan mahkamah, dan perubahan uu, seperti tentang kpu sebagai penyelenggara pemilu yang menentukan bahwa struktur kelembagaan kpu bersusun secara hierarkis dari tingkat nasional, regional, dan sampai pada tingkat lokal, yang kesemuanya itu kemudian diikuti dengan perubahan paradigmatik dalam pemda tentang sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah, sampai dengan dan pengalihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari mahkamah agung kepada mahkamah konstitusi juu jo. terjadinya beberapa perubahan tersebut dalam perspektif sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi melibatkan lembaga perwakilan daerah, sebagai unsur pemda, sebagai subjek penyelenggara pemilihan, melainkan diselenggarakan sepenuhnya oleh kpu sebagai organ negara yang secara konstitusional, berdasarkan perubahan uud didesain secara khusus untuk menyelenggarakan fungsi rekrutmen pengisian jabatan politik anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah, yang secara normatif berdasarkan perubahan uud adalah presiden dan wakil presiden. oleh karena itu subjek penyelenggara tersebut didesain bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagai karakternya. selain itu, terjadinya perubahan tersebut merupakan perkembangan demokrasi yang dilihat dari perspektif kualitas demokrasi lebih bersifat substantif. hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu bahwa yang menjadi subjek peserta kontestasi dalam pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, melainkan pasangan calon dari perseorangan pun dapat menjadi peserta kontestasi dan yang menjadi penyelenggara adalah lembagakonstitusional didesain untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkarakter mandiri. sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dan secara teknis mempergunakan adalah pemilu apakah perubahan kebijakan pembentuk dalam sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah secara langsung adalah pemilu, hal tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan unsur unsur dalam uud tersebut sebagaimana diuraikan atas memiliki unsur unsur terkait dengan ketentuan konstitusional mengenai pemilu. pertama, mengenai. pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan berdasarkan asas yang demikian (vide jo. 2008j. berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur yang pertama ini kedua, tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota dpr, dpd, presiden dan wakil presiden dan dprd, yang sesungguhnya secara substansial jabatan tersebut merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah. kepala daerah, sebagaimana diuraikan atassebagaimana ditentukan oleh uud kepala daerah merupakan unsur pemerintahan daerah yang terdiri atas lembaga perwakilan rakyat, yaitu dprd, dan kepala daerah sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam dan uud kedua unsur pemerintahan daerah tersebut, setelah pemimpin pemerintah daerah dipilih secara langsung, semuanya dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. oleh karena itu, pemilihan kepala daerah secara langsung memenuhi unsur yang kedua ini. ketiga, peserta, yaitu bahwa peserta pemilu terkait dengan pemimpin pemerintah, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol dan uud partai politik adalah pilar negara demokrasi. sama haltersebut, maka kontestan dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diajukan pula oleh partai politik atau gabungan sebagai pilar negara demokrasi jo. berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur ketiga ini. keempat, penyelenggara, yaitu bahwa pemilu diselenggarakan oleh kpu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. dalam perspektif struktur, kpu adalah penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh uud penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah kpud yang secara hierarkis kelembagaan merupakan bawahan kpu. dengan perkataan lain maka penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah kpu tingkat daerah yang juga merupakan bagian dari lembaga yang secara hierarkis bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tidak seperti sebelumnya, penyelenggaranya adalah dprd sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah. berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur keempat ini. berdasarkan seluruh uraian tersebut atas maka pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam perspektif paradigmatik sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan dapat dikonstruksikan sebagai pemilu. sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah, dalamnya terdapat beberapa subjek dan bagian yang kait mengait satu sama lainnya dalam proses pemilihan yang sama dengan pemilu dengan tujuan, antara lain, terpilihnya pemimpin pemerintah. oleh karena itu, sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud uud kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilu kepala daerah adalah tidak bertentangan dengan uud oleh karena sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksud dalam maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan uraian atas adalah perselisihan hasil pemilu (php). perselisihan hasil merupakan bagian daripada sistem. perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan. untuk itu haruslah ada forum yang menyelesaikannya. php adalah perselisihan hukum konstitusi terkait dengan pemilu sebagai mekanisme dalam pelaksanaan hak konstitusionalnya hak untuk memilih (right vote) dan hak untuk dipilih (right voted candidate). mahkamah konstitusi merupakan penyelenggara peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. oleh karena itu berdasarkan maka mahkamah konstitusi berwenang mengadili php kepala daerah dan dengan demikian maka permohonan pemohon seharusnya ditolak.diatas (lampiran identitasperkara permohonan pengujian undang undang terhadap undang undang dasar mungkin saja badan hukumbaik yang bersifat privat maupun publik mengalami kerugian yang dan penegakan konstitusiirin yamin, s.e., si. pekerjaan kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat agama islam alamat jalan abdul malik pattaya ending mamuju, kabupaten mamuju, provinsi sulawesi barat nama drs. hasrat zainuddin pekerjaan kepala bidang pendapatan lain lain dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat agama islam alamat btn masuk blok nomor mamuju, kabupaten mamuju, provinsi sulawesi barat nama drs. andi jalil andi rebbe pekerjaan kepala bidang pajak dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat agama islam alamat btn auri blok nomor mamuju, provinsi sulawesi barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal september memberi kuasa kepada muhammad hatta, s.h., imran eka saputra, s.h., dan achmad hamzah, s.h., kn., pengacara atau advokat yang tergabung dalam lbh lembaga bantuan hukum) mamuju, yang beralamat jalan haji andi dai nomor mamuju, sulawesibahwa kata pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan pada pajak daerah dan retribusi daerah, membuat para pemohon tidak dapat menarik atau menikmati pajak air permukaan dari pln sulsebarata pada hal penjelasan atas jelas sumber air berada wilayah kabupaten mamasa das mamasa), historis pembagian dana bagi hasil plta bakar pemerintah kabupaten polewali mamasa dan kabupaten mamasa pernah menikmati dana bagi hasil dimaksud, bahwa kata dipungut diwilayah daerah tempat air berada pada pajak daerah dan retribusi daerah menjadikan para pemohon tidak dapat memungut, menarik dan menikmati pajak air permukaan dikarenakan ini hanya menekankan pada tempat air berada bukan sumber air berasal, mana jelas daerah hulu dan hilir berada daerah kabupaten mamasa provinsi sulawesi barat sedangkan muara berada kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan, bahwa dengan penjelasan pada pajak daerah dan retribusi daerah menjadikan para pemohon tidak dapat menikmati dan memungut pajak air permukaan mengingat plta bakar yang berada wilayah provinsi sulawesi selatan dialiri oleh air das mamasa yang bersumber dari wilayah provinsi sulawesi barat, bahwa kiranya mahkamah konstitusi dapat menilai dan mempertimbangkan uraian uraian permohonan para pemohon mana hal ini menjadi penting terkait pengaturan sistem perpajakan lintas daerah. petit berdasarkan uraian uraian para pemohon tersebut atas kiranya majelis hakim konstitusi berkenaan untuk memutus hal hal sebagai berikut: mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnyatau apabila majelis hakim konstitusi berpendapat lain mohon majelis hakim menyatakan pajak daerah dan retribusi daerah adalah sesuai dengan uud secara bersyarat (conditional constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga sebagai sumber air atau lokasi tempats institutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga dipungut ditempat sumber institutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai juga wilayah dua provinsi, memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara republik indonesia, atauperaturan gubernur sulawesi selatan nomor tahun tentang penetapan: bukti berita website pln berjudul pln mamuju tanam pohondsidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, yakni pada sidang tanggal oktober para pemohon yakni mirin yamin, s.e., si. kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat), drs. hasrat zainuddin kepala bidang pendapatan lain lain dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat), drs. andi jalil andi rebbe kepala bidang pajak dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat), mengajukan surat kuasa khusus bertanggal september yang memberikan kuasa khusus kepada muhammad hatta, s.h., imran eka saputra, s.h., dan achmad hamzah, s.h., kn., i3.9j menimbang bahwa panel hakim mahkamah konstitusi memberikan nasihat nasihat kepada para pemohon antara lain,juga menasihatkan bahwa undang undang guo menyatakan:,: keputusan sebagaimana dimaksud pada dan bersifat final: i3. menimbang bahwa baik para pemohon prinsipal maupun para pemohon formil sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya surat kuasa dari gubernur provinsi sulawesi barat kepada mirin yamin, hasrat zainuddin dan andi jalil andi rebbe untuk mengajukan permohonan guo: i3. menimbang bahwa pada sidang tanggal oktober para pemohon mengajukan surat kuasa nomor tertanggal agustus yakni pemberian kuasa dari anwar adnan saleh gubernur sulawesi barat) kepada mirin yamin, s.e., si. kepala dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat): i3. menimbang bahwa atas adanya dua surat kuasa tersebut, mahkamah mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: dalam surat kuasa nomor tertanggal agustus hanya seorang yang diberi kuasa yakni mirin yamin, s.e., si., sedangkan dalam surat kuasa bertanggal september ada tiga orang pemberi kuasa yaitu mirin yamin, s.e., si., drs. hasrat zainuddin, dan drs. andi jalil andi rebbe. dalam surat kuasa nomor tertanggal agustus yang diterima oleh panel hakim pada tanggal oktober ada hal yang tidak lazim, yakni nomor biasanya maksudnya bahwa surat tersebut agenda pada bulan oktober x), padahal bertanggal agustus baik para pemohon prinsipal maupun para pemohon formil, sebagaimana telah dipertimbangkan atas, sama sekali tidak menyebut atau menyinggung tentang adanya surat kuasa dari gubernur provinsi sulawesi barat kepada para pemohon prinsipal pada waktu menasihatkan bahwa yang berwenang mewakili daerah dalam dan luar pengadilan adalah kepala daerah dalam hal ini gubernur provinsi sulawesi barat, padahal, pokok permohonan pemohon adalah menyangkut kepentingan pemerintah daerah provinsi sulawesi barat, cc. surat kuasa bertanggal september tidak menyebutkan bahwa surat kuasa tersebut adalah surat kuasa substitusi. apabila surat kuasa tersebut dimaksudkan sebagai surat kuasa substitusi maka seharusnya surat kuasa tersebut hanya ditandatangani oleh mirin yamin, s.e., si., karena hanya dia yang diberi kuasa oleh gubernur provinsi sulawesi barat, sedangkan dalam surat kuasa bertanggal september tiga orang sebagai pemberi kuasa dan menandatangani surat kuasa tersebut yakni mirin yamin, s.e., si., drs. hasrat zainuddin, dan drs. andi jalil andi rebbe, dalam perbaikan permohonan yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal oktober tercantum bahwa para pemohon prinsipal tetap tiga orang tersebut atas: i3. menimbang bahwa oleh karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusional oleh para pemohon adalah berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang berarti yang berkepentingan adalah daerah, maka berdasarkan ketentuan huruf juncto yang menyatakan kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: . ffmaka, dalam permohonan guo, yang seharusnya bertindak sebagai pemohon adalah gubernur provinsi sulawesi barat, atau kuasanya yang sah: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf atas, menurut mahkamah para pemohon tersebut tidak dapat mewakili pemerintah daerah provinsi sulawesi baratmoh. mahfud anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki muhammad alim ttd. ttd. anwar usman hartono ttd. ttd. hamdan zelda ahmad fadli semadi ttd. ttd. akil mochtar maria farida indrawi panitera pengganti, ttd. yunita ramadanbahwa berdasarkan kewenangan mahkamah konstitusi tersebut atas para pemohon mengajukan permohonan agar mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mahkamah) melakukan pengujian terhadap dan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya disebut pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa oleh karena objek permohonan para pemohon adalah dan pajak daerah dan retribusi daerah maka berdasar hal hal tersebut atas mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian pajak daerah dan retribusi daerah, selengkapnya tersebutara pemohon adalah warga negara indonesia yang berdomisili wilayah provinsi sulawesi barat dan dalam kesehariannya bertugas melakukan penagihan atas potensi pendapatan asli daerah baik itu pajak daerah maupun retribusi daerah sesuai kewenangan pemerintah provinsi: bahwa para pemohon adalah pejabat dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat (in cast didenda sulawesi barat) adalah badan hukum (badan hukum publik) karena merupakan pengemban hak dan kewajiban, memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat muka pengadilan:makalah badan hukum publik dan badan hukum privat) adalah badan hukum publik dinas pendapatan daerah adalah satuan kerja perangkat daerah skpd) yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi mana para pemohon mendapatkan pendelegasian wewenang dari gubernur provinsi sulawesi barat berdasarkan surat kuasa nomor tertanggal agustus bahwa untuk itu dinas pendapatan provinsi sulawesi barat yang terbentuk berdasarkan peraturan daerah tentang kelembagaan pemerintah provinsi sulawesi barat adalah sebagai badan hukum publik maka berdasarkan undang undangpajak daerah dan retribusi daerah cast dan bahwa berdasarakan tugas dan fungsinya dinas pendapatan daerah provinsi sulawesi barat adalah lembaga berwenang mengatur regulasi sektor pendapatan asli daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah utamanya pajak air permukaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi dalam hal ini menjadi yurisprudensi tetap yakni putusan nomor puu iii juncto putusan nomor puu v dan putusan selanjutnya memberikan arti tentangberlakunya undang undang yang akan diuji: kerugian konstitusionaljualan yang wajar dan dipastikan dapat terjadi, adtidak akan atau tidak akan terjadi lagi. ketentuan dalam undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah: pajak daerah dan retribusi daerah yang berbunyi objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan , mana dalam aturan penjelasan dari ini dianggap cukup jelas, pajak daerah dan retribusi daerah yang berbunyi pajak air permukaan yang terutang dipungut dari wilayah tempat air berada , mana dalam aturan penjelasan dari ini dianggap cukup jelas, terkait bab iii pajak daerah dan retribusi daerah tentang pengaturan bagi hasil pajak air permukaan mana dalam aturan penjelasan dari ini dianggap cukup jelas: bahwa tersebut atas jelas melanggar hak konstitusional para pemohon untuk menarik dan mendapatkan sumber pendapatan atas potensi alam yang dimiliki oleh para pemohon: bahwa perlu dijelaskan pajak daerah dan retribusi daerah adalah perubahan atas undang undang nomor tahun yang mana, undang undang ini merupakan revisi dari undang undang nomor tahun artinya ada kali perubahan atas undang undang yang diuji yakni undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun bahwa hal pokok yang dipersoalkan oleh para pemohon atas berlakunya pajak daerah dan retribusi daerah terkait pajak air permukaan mana dalam undang undang ini dalam butir dan butir dijelaskan sebagai berikut: pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan, air permukaan adalah semua air yang terdapat dalam permukaan tanah tidak termasuk air laut baik yang berada laut maupun yang berada darat. bahwa secara historis, sebelum berlakunya pajak daerah dan retribusi daerah tingkat kabupaten sulawesi barat yakni dan kabupaten mamasa mendapatkan pembagian pajak air permukaan berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian dikuatkan dengan perda provinsi sulawesi selatan nomor tahun dengan rincian sebagai berikut: tahun berjumlah rp. juta, tahun berjumlah rp. juta, tahun berjumlah rp. juta, bahwa setelah terbentuknya provinsi sulawesi barat dan berlakunya pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah provinsi sulawesi barat sudah tidak mendapatkan pembagian pajak air permukaan plta bakar dari pln dikarenakan lokasi plta bakar berada daerah kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan: bahwa dalam pajak daerah dan retribusi daerah tidak diatur bahwa daerah pemilik sumber daya air mendapatkan pajak bagi hasil, namun hanya diatur pajak bagi hasil hanya diberikan kepada daerah yang mengelola sumber daya air artinya wilayah yang memiliki sumber air tidak mendapatkan kontribusi: bahwa dalam pajak daerah dan retribusi daerah tidak diatur tentang bagi hasil mengenai pajak air permukaan lintas provinsi mana ada wilayah provinsi tempat dan sumber air berada dalam hal ini provinsi sulawesi selatan dan provinsi sulawesi barat, hal ini terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah: bahwa dalam pajak daerah dan retribusi daerah, dasar pengenaan pajak air permukaan adalah nilai perolehan air, mana nilai perolehan air dihitung dengan pertimbangan faktor lokasi sumber air, volume air dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air sehingga jelas faktor tersebut atas memperjelas das mamasa yang berada wilayah sulawesi barat wajib diperhitungkan, bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan data dari kementerian kehutanan direktorat jenderal bina pengelolaan das dan perhutanan sosial balai pengelolaan daerah aliran sungai larang, mamasa luas catchment area plta bakar untuk provinsi sulawesi barat sebesar sedangkan provinsi sulawesi selatan sebesar dengan tabel sebagai berikut: kamintstrasi uas kesetaraan provinsi sulawesi barat kabupaten mamasa kabupaten polewali mandar provinsi sulawesi selatan kabupaten pinrang kabupaten tato en) riw data: proses pengelolaan dan analisa data sistim informasi geografis sig) dilakukan oleh bodas larang mamasa sulawesi barat tahun bahwa plta bakar yang airnya sumbernya dari das mamasa kabupaten mamasa provinsi sulawesi barat) berlokasi wilayah kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan mana dalam proses pemungutan pajak air permukaan pemerintah provinsi sulawesi selatan mendapatkan hak mutlak atas pemakaian air das mamasa dimaksud: bahwa pihak pt. pln sulselbarata selaku subjek pajak air permukaan menganggap pajak air permukaan sudah mereka bayarkan kepada pemerintah provinsi sulawesi selatan dikarenakan dalam aturan pajak daerah dan retribusi daerah, pemanfaatan dan pengambilan air berada wilayah provinsi sulawesi selatan. upaya upaya yang dilakukan para pemohon sebelum melakukan uji materi mahkamah konstitusi bahwa para pemohon selama ini melakukan upaya upaya bersama dengan dprd sulawesi barat, pihak pln sulselbarata, pemerintah provinsi sulawesi selatan dprd sulawesi selatan untuk membicarakan tentang hak memungut pajak air permukaan plta bakar dan meminta adanya pembayaran terhadap penggunaan air dari das mamasa, upaya tersebut tidak terwujud dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa objek pajak air permukaan adalah pemanfaatan dan pengambilan air berada wilayah provinsi sulawesi selatan, bahwa para pemohon juga melakukan konsultasi pihak departemen dalam negeri dalam hal ini direktur pajak daerah namun hal ini tidak mendapat penyelesaian mengingat dalam pajak daerah dan retribusi daerah menjadi penghalang pihak pemerintah provinsi sulawesi barat melakukan penagihan, saran pihak kementerian dalam negeri adalah lakukan uji materi terkait dimaksud. bahwa sangat tidak adil dan diskriminatif para pemohon tidak bisa menikmati pembayaran pajak air permukaan pada hal jelas air yang digunakan untuk menggerakkan turbin plta bakar berasal dari das mamasa yang masuk wilayah sulawesi barat, artinya ada provinsi yang dialiri oleh air dari das mamasa, bahwa sangat tidak fair kemudian pajak daerah dan retribusi daerah tidak mengatur tentang pajak air permukaan lintas provinsi (ada wilayah yang menjadi sumber dan tempat pajak air tersebut dipungut) hal ini jelas membuat para pemohon tidak dapat menarik, memungut, dan mendapatkan pajak air permukaan dari pln sulsebarata, bahwa pemerintah provinsi sulawesi selatan dalam perda nomor tahun tentang pajak dan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan menjadi dasar yuridis kabupaten mamasa (daerah asal das mamasa) yang sekarang masuk wilayah sulawesi barat mendapatkan bagi hasil dari penerimaan pajak air permukaan: bahwa peraturan gubernur sulawesi selatan nomor tahun tentang penetapan alokasi (bukti jelas dalam konsideran menimbang huruf mengakui bahwa kabupaten mamasa adalah penerima bagi hasil pajak air permukaan plta bakar hanya dikarenakan kabupaten mamasa sudah masuk wilayah sulawesi barat maka sudah tidak menikmati dana bagi hasil tersebut: bahwa pajak daerah dan retribusi daerah terkait frasa pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan jelas menghambat para pemohon untuk mendapatkan dana bagi hasil dari plta bakar dan pajak daerah dan retribusi daerah terkait frasa pajak air permukaan yang terutang dipungut dari wilayah tempat air berada, dan tidak adanya yang mengatur tentang pembagian hasil pajak air permukaan lintas provinsi dalam pajak daerah dan retribusi daerah. uud yang tidak sejalan dengan dan serta undang undang nomor tahun tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa uud memperjelas bahwa pemerintahsertenjelasan tersebut atas jelas memberi ruang kepada para pemohon untuk mendapatkan dana bagi hasil pajak air permukaan bakar mana dalam implementasi uud para pemohon dapat mendorong adanya perda atau peraturan gubernur untuk memungut pajak air permukaan plta bakar, implementasi dari uud adanya ruang pemanfaatan sumber daya alam mana jelas das mamasa berada wilayah provinsi sulawesi barat, sedangkan implementasi dari uud jelas memberikan ruang kepada para pemohon untuk melakukan pemungutan pajak air permukaan kepada pihak pln wilayah sulselbarata. hal hal yang lain yang berkaitan dengan das mamasa bahwa hulu das mamasa terdapat desa tambahan, kecamatan mamasa, kabupaten mamasa, provinsi sulawesi barat, hilir berada daerah desa membawa dan desa ripping, kecamatan membawa, kabupaten mamasa provinsi sulawesi barat yang bermuara waduk plta bakar wilayah kabupaten pinrang provinsi sulawesi selatan, bahwa untuk menanggulangi terjadinya sedimentasi akibat erosi yang tentunya mempengaruhi volume waduk yang akan menggerakkan turbin plta bakar yang menentukan proses pasokan listrik dilakukan oleh bodas larang yang berkedudukan mamuju, dinas kehutanan kabupaten mamasa, dinas kehutanan provinsi sulawesi barat dalam bentuk program penghijauan dan rehabilitasi hutan, dan penyuluhan kepada masyarakat setempat yakni wilayah kabupaten mamasa: bahwa sangat tidak adil ketika proses pelestarian dan penjagaan ekosistem daerah hulu dan hilir yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi sulawesi barat, pemerintah kabupaten mamasa dan masyarakat mamasa para pemohon tidak dapat menikmati pajak air permukaan dari pln wilayah sulselbarata: bahwa pada tanggal desember pln cabang mamuju melalui pkl program kemitraan dan bina lingkungan) melakukan penanaman pohon serentak desa balabatu kecamatan tandukalau kabupaten mamasa hal ini bertujuan mencegah erosi ketika musim hujan dan menciptakan daerah resapan air disekitar das mamasa dalam menyimpan pasokan air ketika musim kemarau yang pada akhirnya dapat menjaga kelangsungan pasokan listrik dari plta bakar yang memanfaatkan debit air sungai mamasa, kerugian konstitusional dari para pemohon atas pemberlakuan dan serta undang undang nomor tahun bahwa para pemohon tidak dapat menarik dan menikmati pajak air permukaan untuk kepentingan menambah pendapatan asli daerah provinsi sulawesi barat, yang tentunya akan mempengaruhi proses percepatan pembangunan provinsi sulawesi barat: bahwa para pemohon sebagai penduduk wilayah provinsi sulawesi barat berkewajiban menjaga seluruh ekosistem lingkungan terkhusus das mamasa namun sisi lain tidak mendapatkan keuntungan ekonomi atas pemanfaatan das mamasa oleh pihak pln sulselbarata, bahwa pendapatan asli daerah sulawesi barat menjadi berkurang sehingga dana perimbangan sangat minim tertuang dalam neraca apbd provinsi sulawesi barat: bahwa pemerintah provinsi sulawesi barat dalam tiap tahun anggaran menganggarkan kegiatan atau program dalam batang tubuh apbd proses pelestarian lingkungan sekitar das mamasa. mengenai frasa dan serta frasa undang undang nomor tahun

, alwarga negara indonesia hana pekerjaan advokat ane ery alamat perumahan harapan indah blok rf, jalan markisa iii nomor kota bekasi, jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal juli memberi kuasa khusus kepada munathsir musiman, s.h. dan sari maria jalani, s.h., m.h., advokat dari lembaga bantuan hukum lbh) pelopor berkedudukan gedung area cikini blok jalan cikini rayajakarta teb.merdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahudaniv. pokok permohonan uji materiil bahwa negara indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur uud hukum dalam konteks indonesia adalah keadilan, hal mana tercermin dari sila pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia . oleh karena itu setiap persoalan harus diselesaikan secara hukum sesuai dengan peraturan hukumnya, setiap bentuk ketidak adilan harus bisa diselesaikan secara hukum. bahwa simbol hukum itu sendiri adalah patung dewi thesis dengan mata tertutup kain hitam dengan tangan kiri membawa neraca timbangan dan tangan kanannya yang membawa pedang. arti atau makna dari lambang tersebut yakni neraca timbangan ditangan kiri berarti keadilan bagi seluruh rakyat dan kedudukan yang sama didalam hukum. pedang ditangan kanan menandakan kekuatan untuk menegakkan hukum serta patung mata dewi thesis yang ditutup bahwa didalam hukum setiap ketidak adilan harus dimusnahkan, tidak peduli besar atau kecilnya ketidak adilan tersebut. bahwa nomor tahun'.inti dari ketentuan tersebut adalah pembatasan pengajuan pembatalan hasil penghitungan suara oleh kpu provinsi kabupaten kota yang hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar:::. dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu propinsi, kpu kabupaten kota. bahwa dengan demikian bagi calon kepala daerah seperti. bahwa faktanya selama ini sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada langsung memang ada calon kepala daerah yang dicurangi dimana terdapat perbedaan yang tidak sesuai ketentuan huruf merdeka barat jakarta tol fax email sekrotanat omahkarmahkonsttrgo.id. bahwa contoh konkrit adanya calon kepala daerah adalah dalam kasus pemilihan bupati kotawaringin barat tahun bahwa perkara sengketa perolehan suara pemilihan bupati kotawaringin barat diperiksa dengan perkara nomor php.d viii dengan pemohon pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ujang iskandar, s.t., si. dan bambang purwanto st. bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ujang iskandar, s.t., si. dan bambang purwanto st. menurut penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu kotawaringin barat memperoleh suara sebanyak bahwa pasangan calon bupati dan calon wakil bupati ujang iskandar, s.t., si. dan bambang purwanto mengklaim suara mereka sebenarnya adalah yang artinya terdapat perbedaan sangat jauh lebih dari dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu kotawaringin baratujang iskandar, s.t., si. dan bambang purwanto terbukti kebenarannya sehingga mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh gugatan mereka dan menyatakan mereka sebagai pemenang pemilihan gubernur kotawaringin barat. bahwa faktanyamerdeka barat jakarta tol fax email sekrotanat omahkarmahkonsttrgo.id persen selisih perolehan suara mereka yang seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu, hal ini jelas terjadi pada kasus pemilihan bupati kerinci tahun bahwa perkara pilkada kerinci diperiksa mahkamah konstitusi dalam perkara nomor php.d xi dengan pemohon pasangan calon bupati dan calon wakil bupati adi royal dan zainal abidin, s.h.,m.h. bahwa dalam permohonannya pasangan calon bupati dan calon wakil bupati adi royal dan zainal abidin, s.h.,m.h. tidak mendalil, akan tetapi mereka menuntut agar dilaksanakan pemungutan ulang dua kecamatan yaitu ditinjau laut dan siulak mukaiadi royal dan zainal abidin, s.h.,m.h. terbukti kebenarannya sehingga mahkamah konstitusi mengabulkan seluruh gugatan mereka dan memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang kecamatan ditinjau laut dan siulak mukai. bahwa setelah dilakukan pemungutan suara ulang kecamatan ditinjau laut dan siulak mukai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati adi royal, dan zainal abidin, s.h., m.h. terpilih sebagai pemenang pemilihan bupati kerinci tahun bahwa secara logika sangat mungkin terjadi situasi adanya kecurangan yang merugikan salah satu calon kepala daerahsecara logika sangat mungkin terjadiperolehan suara mereka yang merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god seharusnya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu. bahwa jika terjadiataupun sementara calon kepala daerah yang dicurangi tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu maka hak calon kepala daerah untuk mencari keadilan telah hilang, dan dipaksa menerima ketidakadilan tersebut. bahwa akan menjadi cara baru bagi oknum anggota kpu provinsi kpu kabupaten kpu kota untuk melakukan kecurangan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah sekaligus menghindari adanya gugatan perselisihan perolehan suara yaitu dengan menaikkan perolehan suara calon kepala dearah yang ingin dimenangkan sehingga perolehan suara calon kepala daerah tersebut lebih tinggi lebih dari atau jiwa) atau atau dari suara calon kepala daerah lainnya. merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa rumusan dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahun ini adalah sebuah kemunduran dibanding rumusan dalam nomor tahun tentang pemerintahan daerah khususnyabahkan pengaturan dalam nomor tahun yang lebih maju dibanding pengaturan dalam huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahun pada prakteknya telah diperluas dengan digunakannya doktrin tsm terstruktur, sistematis, massif) yang legendaris tersebut oleh sendiri dalam memutuskan sengketa pilkada. bahwa sebelum digunakannya doktrin tsm, ketentuan telah membuat lebih seperti mahkamah kalkulator ketimbang mahkamah konstitusi karena hanya menentukan berapa jumlah suara yang benar secara kuantitatif. bahwa dengan doktrin tsm, kualitas pilkada juga dipertimbangkan dalam putusan mk. bahwa amat aneh jika nomor tahun yang lahir belakangan justru lebih kaku, lebih moderat dan lebih rendah kualitasnya dari dua model pengaturan terdahulu yaitu pengaturan pada nomor tahun dan doktrin tsm. bahwa seharusnya ketentuan pada justru mengakomodir ketentuan nomor tahun dan juga doktrin tsm yang memang sudah dipraktikkan oleh mahkamah konstitusi. bahwa hak untuk mencari keadilan adalah hak konstitusional yang diatur uud merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa oleh karena itu nomor tahun jelas bertentangan dengan uud bahwa oleh karena itu. kesimpulan bahwa berdasarkan seluruh uraian atas, dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan uji materiil ini karena hak konstitusional pemohon untuk mencari keadilan sebagaimana diatur dan dijamin uud menjadi terhalangi oleh huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahun ketentuketenturdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godnyataka god i311)agustus kemudian pada tanggal september mahkamah telah menyelenggarakan sidang pemeriksaan perbaikan permohonan namunagustus oleh karena itu, mahkamah menilai bahwuud dan undang undang tersebut atas, maka mahkamah konstitusi berwenang pada hari rabu, tanggal duttd. materialis akbar menahan m.p sitompul panitera pengganti ttd. achmad edi subianto merdeka barat jakarta teb, fax email seretarst omahkamahkonstihstenuhi syarat untuk menjadi calon gubernur calon bupati dan calon walikota. bahwa pemohon adalah anggota, kader sekaligus pengurus dewan pimpinan pusat sebuah partai politik. bahwa pada tahun pemohon berencana untuk menjadi calon gubernur dki jakarta pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun atau menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota daerah lain. bahwa jika pemohon mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta tahun atau pemilihan gubernur, bupati, walikota daerah lain terbuka kemungkinan pemohon mendapat perlakuan curang sehingga terdapat perbedaan berapapun selisihnyadari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu propinsi dki jakarta atau kpu provinsi kabupaten kota daerah lain. bahwa jikalau pemohon mendapat perlakuan curangberapapun selisihnya dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh kpu provinsi dki jakarta atau kpu provinsi kabupaten kota daerah lain, pemohon mempunyai hakbahwa akan tetapi ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf hurufuta),merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godakan menghalangi pemohon menggunakan haknyajikhak pemohonmerupakan hak konstitusional yang diatur dan dijamin oleh uud yaitu: hak untuk mendapatkan kesamaan kedudukan dalam hukum sebagaimana dijamin uud yang berbunyi.a, huruf huruf merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhak untusecarsangatcc. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamirdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua gobahwa jika tidak ada ketentuan huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahunetapbahwa berdasarkan uraian atas dapat disimpulkan: ada hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon untuk mencari keadilan yang diberikan oleh uud yakni hak untuk mencari keadilan sebagaimana diatur dan dijamin dalam uud hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon telah dirugikan oleh berlakunya huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahunmempergunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan dengansuara mahkamah konstitusi. ada hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian pemohon dengan berlakunya huruf huruf huruf huruf dan huruf huruf huruf huruf nomor tahunnorma dalam uud yang menjadi batu uji bahwa norma uud yang menjadi batu uji permohonan uji materiil ini adalah: uud yangsetiap negara hukum, setiap bentuk ketidak adilan harus bisa diselesaikan secara hukum. adalah tidak adil dan tidak mencerminkan jika indonesia adalah negara hukum jika pemohon yang menderita ketidak adilan karenayang.untuk melakukan upaylebih rendah dari calon kepala daerah lain yang menjadi korban kecurangandalam hal ini gubernur dki jakartamerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god., m.h. selaku ketua mahkamah partai nasdem alamat jalan majapahit nomor kompleks majapahit permai blok jakarta pusat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa nomor sk.ix bertanggal september memberi kuasa kepada dr. purwaning januar, s.h., m.cl., cn., dr. rico pandeirot, s.h., ll.m., andika yoedistira, s.h., m.h., rocky kawilarang, s.h., gajah bharat ramadhan, s.h., ll.m., disana, s.h., m.h., nadya halida, s.h., m.h., meta fatmawati, s.h., sarah chairunnisa, s.h., murina tri wahyuni, s.h., ll.m., stephanie tanja damme, s.h., jeff ratio, s.h., dan nadia saphira anie, s.h., ll.m., advokat pengacara, berkantor kantor advokat,pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai 0n . pemohon,pada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: i. pendahuluan sehubungan dengan pengujian undang undang kami mengacu kepada permohonan yang diajukan oleh yusril iha mahendra atas pengujian undang undang apbn yang sudah diajukan tetapi belum dikeluarkan nomor undang undang, namun sudah diterima oleh panitera mahkamah konstitusi dan mengacu kepada pengujian undang undang tentang verifikasi partai politik oleh pemohon partai nas dem juga pernah diajukan kepada mahkamah konstitusi sebelum ada nomor undang undang tersebut yang diterima juga oleh panitera mahkamah konstitusi. bapak susilo bambang yudhoyono selaku ketua umum partai demokrat sadar betapa nikmatnya pilkada langsung tanpa syarat, saya yakin setelah merenungkan kembali pasti syarat yang dimajukan bapak sby pasti ditarik kembali dan setuju dengan pilkada tanpa syarat. pilkada langsung tanpa syarat adalah telah sesuai dengan undang undang dan konstitusi sedangkan tidak langsung adalah melanggar hak asasi manusia, sehingga akhirnya melanggar konstitusi sebagaimana diuraikan bawah, undang undang nomor .ngabaian terhadap prinsip negara hukum dan pengabaian terhadap hak asasi manusia proses pembentukan: kemunduran kualitas demokrasi demokrasi merupakan jalan pencapaian tujuan negara welfare state (negara kesejahteraan), demokrasi dalam konsepsi perkeihan kepala daerah juga perlu diterapkan sebagaimana prinsip secara umum tersebut diatas. dalam hal prinsip keadilan, pemilihan kepala daerah dengan cara dipilih oleh anggota dprd yang mencerminkan masing masing partai politik secara riil dibuktikan dengan komposisi jumlah anggota dprd yang secara faktual mewakili partainya masing masing, sehingga hak partai politik untuk memajukan calon calon kepala daerah berpotensi tidak bisa diselenggarakan secara jujur dan adil, karena bisa jadi sebelum diadakan pemilihan maka anggota dprd bisa memprediksi secara riil siapa pemenang untuk menjadi kepala daerah. oleh karena itu sebagai partai politik nas dem) dirugikan dalam hal prinsip pemilihan umum secara jujur dan adil. dan menurut partai nas dem apabila diselenggarakan secara langsung yang dipilih oleh rakyat maka terjadi kompetisi yang adil, karena partai nas dem sangat menghormati kedaulatan rakyat bahwa selain memperjuangkan hak konstitusional partai untuk mengantarkan seorang pemimpin dalam hal ini kepala daerah, tetapi juga dengan mekanisme pemilihan yang diserahkan kepada rakyat sebagaimana hak untuk memilih. partai nas dem menjunjung tinggi prinsip norma hukum yang melindungi hak konstitusional warga negara dalam rangka menyelenggarakan sistem demokrasi yang berkembang suatu negara. sebagaimana yang tertuang pad. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwa undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah guo menyatakan, gubernur dipilih oleh anggota dprd provinsi secara demokratis berdasar asas langsungundang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah adalah bertentangan dengan uud bahwa undang undang guo inkonstitusional bertentangan dengan uud karena menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serta bertentangan dengan hak konstitusional setiap warga negara: bahwa norma dalam undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah guo telah memberikan keistimewaan bagi partai politik tertentu sehingga memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat diprediksi secara riil melalui sistem mayoritas partai politik yang ada dprd masing masing seluruh indonesia tingkat provinsi. secara otomatis tanpa melewati proses demokratisasi bahkan cenderung terjadi transaksional ditingkat elite partai politik masing masing dengan cara melalui sistem mayoritas partai. vi. kesimpulan bahwa apa yang telah dijelaskan atas tersebut dapat disimpulkan bahwa undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah adalah cacat hukum karena menimbulkan ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia yang mengakibatkan pemilihan kepala daerah bertentangan dengan uud oleh karena itu, mohon mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana kami uraikan dalam petit. vi. tahun tentang pemilihan kepala daerahmenyatakan undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah. tahun tentang pemilihantanpa nomor tahun tentang pemilihan.li semadi, masing masing sebagai anggotauhammad alim ttd. ttd. santo maria farida indrawi ttd. ttd. anwar usman wahiduddin adams ttd. ttd. materialis akbar ahmad fadli semaditatanegaraan menjadi perdebatan akademis ketika berhadapan dengan kepentingan politik. sebuah makna demokrasi sering kali diartikan bagian dari prinsip prinsip ketatanegaraan yang bersifat fundamental oleh karena itu perlu pendekatan filosofis dan historis agar mendapat rumusan yang sejalan sesuai dengan nilai nilai yang ideal das pollen lus constituendum). makna kedaulatan berada tangan rakyat (daulat rakyat) memiliki arti yang filosofis bahwa negara diciptakan dan diselenggarakan atas legitimasi rakyat. oleh karena itu prinsip kedaulatan rakyat tak terbantahkan dalam perkembangan negara hukum yang demokratis salus populi supreme lex suara rakyat adalah hukum yang tertinggi: vox populi vox dei suara rakyat adalah suara tuhan). kedaulatan rakyat merupakan bagian yang memberikan arti hak constitutional rights sebuah norma hukum tertinggi konstitusi sebagai refleksi sistem filsafat yang dijadikan grand design untuk menata sistem ketatanegaraan baik secara kelembagaan maupun secara edukasi kepada masyarakat yang memiliki hak konstitusional berupa rights candidate maupun hak memilih terhadap lembaga main states organ sebagai bagian dari democracy partisipatoris. keutamaan dari democracy partisipatoris lebih mengutamakan keterlibatan peran serta masyarakat yang memiliki hak untuk memilih karena sejatinya negara itu dibangun from the people, the people, dan for the people yang artinya lembaga eksekutif sebagai the administration law pelaksana undang undang) harus memperhatikan suasana kebatinan (geistlichen hintergrund) dalam praktiknya maupun pertanggungjawaban kepada konstituen maupun masyarakat dalam arti luas. oleh karenanya level pembuatan kebijakan yang dikeluarkan eksekutif meskipun dapat diuji sesuai cara legitimate melalui institusi peradilan administrasi, namun merujuk kepada pendapat ahli hukum kenamaan gustav radburch bahwa hukum tidak hanya bicara kepastian hukum (rechtszekerheid) tetapi tidak hanya bicara nilai keadilan namun secara sosiologis harus dirasakan manfaatnya. manfaat yang dirasakan kepada masyarakat harus memenuhi kearifan lokal sehingga ada hubungan hak dan kewajiban konstitusional antara pemilih (masyarakat rakyat) dengan pemimpin (eksekutif) berdasarkan adenium bahwa yang m meminta pertanggungjawaban kepada yang dipilih, dan yang dipilih mengemban kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada yang memilih . dengan demikian penyelenggaran negara dibutuhkan check and balance tidak hanya secara vertically checks maupun secara horizontal checks, namun pendekatan pengawasan langsung dari rakyat (democracy partisipatoris) justru memberikan alternatif pilihan dalam rangka menguatkan asas check and balance pengawasan langsung dari rakyat yang tidak hanya dibutuhkan pada saat pengisian jabatan melalui proses pemilihan calon pemimpin. rakyat dengan hak konstitusional untuk memilih yang tidak hanya difungsikan untuk memilih calon pemimpin eksekutif tetapi juga dapat memberikan sanksi atau punishment untuk tidak memilihnya pencalonan periode berikutnya, apabila kebijakan kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan untuk kepentingan rakyatbahwa keberadaan undang undang ruu pilkada) yang disahkan oleh dpr pada tanggal septempilkadadi. negara republik indonesia yakni pada persoalan pemilihan kepala daernyata belum menjadi perhatian penting wakil rakyat dpr). suara rakyatilkada masih terdapat pengabaian hak konstitusional warga negara sebagai rights candidate. hal ini terlihat dengan adanya kepentingan parpol yang hanya mengedepankan keinginan dan atau kekuasaan yang bersifat masif dengan cara memanfaatkan sebesar besarnya kontrol kelembagaan baik secara institusional lembaga perwakilan tingkat daerah maupun terhadap peran pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah dengan cara melalui kontrol pengisian jabatan kepala daerah yang dipilih melalui mekanisme oleh anggota dprd. sistem pemilihan kepala daerah sebagaimana hasil keputusan rapat paripurna dpr tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam memajukan diri pemerintahan. bahwa pemilihan kepala daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki potensi dan kualitas serta memahami kearifan lokal berdasarkan kemandirian daerah dalam rangka memajukan otonomi daerah yang dinamis. berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa pemilihan kepala daerah perlu mendapatkan jaminan agarerintahan daerah terkait sistem pemilihan kepala daerah yang diperbarui melalui undang undang pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan suasana kebatinan masyarakat yang menghendaki dijaminnya hak konstitusional untuk dipilih dan memilih didalam pemerintahan serta memastikan tujuan pemilu tercapai. dengan demikian pembentukan pilkada telah melenceng jauh dari cita cita yang diinginkan. pengabaian terhadap prinsip negara hukum pilkada ini merupakan contoh konkret pengabaian prinsip prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip dalam negara hukumnyatakan dalam undang undang dasarundang undangan yang ditetapkan dan diharapkan benar benar mencerminkan perasaan keadilan yang berada dikelompok partai politik yang bersumber kedaulatan rakyat sebagaimana dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum. undang undang dasar menyatakan bahwa untuk menetapkan dan membentuk peraturan perundang undangan yangakan semua orang dan menjamin kepastian hukum. jaminan dalam uud tentang pembentukan peraturan perundang undangan terkait dengan tata cara penyelenggara diatur dalam undang undang sebagaimana dituangkan dalamil setiap lima tahun sekali , sertut. konstitusi, menyatakan para pemohon adalah pihak yang menganggap hak.republik indone bahwa undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah telah berpotensi untuk menghalangi pemohon dalam rangka menjalankan visi dan misinya. ketentuan pemilihan kepala daerah sebagaimana dalam undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah guo sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk diberikan kesempatan yang sama untuk memajukan diri pemerintahan mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. visi misi yang dimaksudpemilihan langsung oleh rakyat dengan menjadikan konstitusi uud sebagai kontrak politik kebangsaan. iv. fakta hukum bahwa adanya keinginan dari partai partai politik tertentu yang menghendaki arah kebijakan sistem pilkada untuk gubernur yang dipilih melalui anggota dprd sebagaimana tercantum dalam undang undang guo. bahwa pada tanggal september pemilihan kepala daerah disahkan melalui rapat paripurna dpr. bahwa setelah ruu tentang pemilihan kepala daerah disahkan menjadi undang undang nomor . tahun tentang pemilihan kepala daerah, partai nas dem menilai ketentuan yang terdapat dalam telah merugikan hak konstitusional partai, sementara dalam menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. bahwa prinsipalamat jalan pancoran barat nomor pancoran, jakarta selatan sebagai . pemohonpemohon il, serikat petani indonesia spi), dalam hal ini diwakili oleh: nama henry saragih jabatan ketua umum alamat jalan mampang prapatan xiv nomor jakarta selatan sebagai n5 . pemohon ill, konsorsium pembaruan agraria kpa), dalam hal ini diwakili oleh: nama iwan nurdjabatan sekretaris jenderal alamat komplek liga mas indah, jalan pancoran indah blok nomor pancoran, jakarta selatan sebagai nnn nnn0n anne kunaununurnr e pemohon iv, perserikatan solidaritas perempuan sp), dalam hal ini diwakili oleh: nama wadah rustam jabatan ketua badan eksekutif nasional alamat jalan siaga nomor kelurahan paten barat, kecamatan pasar minggu, jakarta selatan sebagai lee aaa teen pemohonalamat perumahan sindang barang grande nomor bogor sebagai 2nn nnen nnn0n kanan naa anne enurnree pemohon vi: perkumpulan sawit watch, dalam hal ini diwakili oleh: nama: jefri gideon saragih jabatan koordinator badan pengurus alamat perumahan bogor baru blok nomor bogor, jawa barat sebagai all lalu pemohon viialamat jalan teluk peleng komplek tni rawa bambu, pasar minggu, jakarta selatan, sebagai nn 25200050n005050 . . pemohon viii: wahana lingkungan hidup indonesia walhi), dalam hal ini diwakili ol.panama nana ununnannanunnanann fungsi sea nnn nan nana bahwa keberadaan undang undang nomor tahun tentang pangan akan melanggengkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas pangan., nelayan dan pelaku usaha kecil sebagai produsen pangan serta masyarakat konsumen akan terhalangi terhadap pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan. aliansi petani indonesia api) bahwa dalam anggaran dasar pemohon ii, menyebutkan visi organisasi dari adalah terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dbahwa pemberlakuan undang undang guo juga akan menghalangi tujuan pemohon tentang terwujudnya masyarakat petani yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar pemohon ii. serikat petani indonesia spi) bahwa pemohon iii#anuuununnnunnnunnnnnn kegiatan .berdasarkan ad art organisasi tersebut, pemohon masyarakat:,: non sekretariat: non partisan,:sehingga melanggengkan ketidakadilan agraria dan ketidakberdaulatan pangan.ikhtiar tersebut, pemohonangan merugikan perempuan sebagai produsen pangan utama dan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus, khususnya ibu hamil dan menyusui. ketidakpastian pengaturan hak atas pangan mengakibatkan ketidakpastian hak atas pangan perempuan apa saja yang dilindungi dan tidak adanya affirmative action terhadap pelaku usaha pangan skala kecil yang digerakan oleh perempu dibahwa pemberlakuan undang undang guo berpotensi menghalangi tujuan pemohon sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar pemohon vi. perkumpulan sawit watch bahwa pemohon v, meningkatkan kapasitas petani, buruh, dan masyarakat adat: memfasilitasi resolusi konflik antara petani, buruh, masyarakat adat perkebunan besar kelapa sawit: d.berdasarkan ad art organisasi tersebut, pemohon vlebih lanjut, petani, buruh, dan masyarakat adat sebagai sasaran advokasi pemohon vii adalah warga negara y"" akan dirugikan denganmer initiatives for ecological livelihoodsbetnego tarigan jabatan direktur eksekutif nasional alamat jalan tegal parang utara nomor jakarta selatan, sebagai nnn nnn0n anne kanan una rare pemohon ix, indonesia for global justice igj), dalam hal ini diwakili oleh: nama muhamad riza adha damanik jabatan direktur eksekutif alamat jalan tebet barat xiii nomor tebet, jakarta selatan sebagai nun ll. pemohon koalisi rakyat untuk keadilan perikanan kiara), dalam hal ini diwakili oleh: nama abdul halim pekerjaan: sekretaris jenderal alamat jalan manggis blok nomor perumahan kalibata indah jakarta selatan, sebagai ningen nnn0n kanan uun unurnr e pemohon xalamat jalan saleh abad nomor iskandardinata jakarta sebagai non nn0nn nnn enam nan lana keep ear xii: dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus masing masing bertanggal september oktober oktober oktober oktober dan oktober memberi kuasa kepada,yudha mahoni, s.h., simon fernando tambunan, s.h., mundur, s.h., ariska kurniawan, s.h., abdullah khumaidi wijaya, s.h., rio arif wicaksono, s.h., janes sihaloho, s.h., ridwan darmawan, s.h., rando tambunan, s.h., priadi, s.h., arif suherman, s.h., dona fusberdasarkan ad art organisasi tersebut pemohon vviii tentang terwujudnya masyarakat petani masyarakat tani yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar pemohon viii.:: dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang panganmenyalurkan akurasinya dalam lingkup nasional dan diinginkannya rekayasa genetika yang merusak ekosistem pertanian yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lingkungan hidup yang baik. indonesia for global justice bahwa pemohon,iberlakukannya undang undang guo, akan merugikan pemohon karena tidak adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu melindungi dan menjamin hak atas pangan rakyat indonesia akibat substitusi kedaulatan pangan nasional dengan pangan impor sebagai dampak dari liberalisasi ekonomi. sehingga hal ini berpotensi menggagalkan peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak hak setiap warga negara seperti yang telah diamanatkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia sehingga pemohon memandang.h., nomor akta: tanggal maret yang telah diperbaharui dengan akta notaris ardiansyah, s.h.sampai dengan akta tersebut yaitu: bahwa menyatakan: visi kiara adalah rakyat berdaulat mengelolccaan ann nnnlnlnn tujuan n5n55pulau kecillindungan dap kesejahteraan yang layak dari pemerintah republik indonesia. bahwa menyatakan: an unn nnllnl. kegiatan untuk mencapai tujuan, kiara melakukan kegiatan sebagai berikut:: bahwa dengan adanya undang undang nomor tahun tentang panganang khususnya hak atas pangan dan hak asasi nelayan sebagai produsen panganhal ini disebabkan undang undang guo tidak cukup memberikan perlindungan kepada nelayan tradisional dan petambak pemudi daya kecil selaku produsen pangan dan tidak cukup kebijakan yang menjadikan sumber daya perikanan sebagai sarana untuk menunjang kedaulatan pangan, sehingga banyak kebijakan terkait nelayan tradisional dan petambak pembudidaya skala kecil terabaikan, yayasan bina desa sadajiwa bina desa) bahwa pemohon xii berdasarkan akta pendirian yayapetani sebagai produsen dan konsumen pangan akan semakin banyak yang menjadi korban. salah satu bentuk advbijakan publik adalah judicial review, untuk itu pemohon xii memandang perlu untuk melakukan uji materi undang undang guo mahkamah konstitusi. bahwa produsen pangan mayoritas bekerja pedesaan, berdasarkan ad art organisasi tersebut, pemohon xxxii sebagaimana dinyatakan dalam anggaran dasar pemohon xii fakta hukum bahwa hak atas pangan adalah hak yang tidak terpisahkan dari martabat manusia yang inheren, serta tidak bisa ditinggalkan dalam pemenuhan hak asasi manusia lainnya yang tercantum dalam deklarasi universal hak asasi manusia. hak ini juga tidak bisa dipisahkan dari keadilan sosial, membutuhkan pembuatan kebijakan ekonomi lingkungan dan sosial yang layak, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk menghapuskan kemiskinan serta pemenuhan seluruh hak asasi manusia bagi semua. instrumen internasional yang mengatur secara komprehensif adalah kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya yang sudah disahkan oleh indonesia melalui undang undang nomor tahun kewajiban umum indonesia sebagai negara pihak adalah untuk mengambil langkah langkah termasuk, khususnya langkah langkah legislasi untuk memaksimalkan sumber daya yang tersedia, untuk merealisasikan secara penuh hak atas pangan dan juga untuk memastikan tidak adanya diskriminasi. kovenan ekonom telah mengadopsangka analitis untuk deskripsi kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas pangan. bahwa organisasi masyarakat telah melakukan serangkaian dialog dan berbagai konsultasi yang melahirkan naskah akademik dan draf rancangan undang undang pangan dan telah dikirim pihak dpr dan pemerintah. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan undang undang perubahan undang undang nomor tahun tentang pangan, para pemohon yang merupakan organisasi organisasi yang bekerja untuk pemajuan dan pembelaan hak atas pangan tidak pernah dilibatkan dalam prosesnya. bahwa pada hari kamis, oktober dpr mensahkan ruu perubahan undang undang nomor tahun tentang pangan menjadi undang undang nomor tahun tentang pangan. pengesahan ini mengabaikan masukan masyarakat tentang tema hak atas pangan, keadilan gender, dan tanggung gugat pelanggaran hak atas pangan. alasan alasan pengajuan permohonan uji materiil bahwabahwa undang undang guodasarundang undang guo pada bagian menimbang menyatakan pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh undang undang dasar bahwa meskipun telah menyatakan pangan sebagai hak asasi manusia, pada bagian mengingat undang undang guo tidak menjadikan undang undang nomor tahun tentang pengesahan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai konsideran, padahal kovenan tersebut telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia. bahwa pada bab undang undang guo tentang ketentuan umum" tidak ada definisi tentang hak atas pangan. bahwa undang undang guo mencantumkan ataubahwabahwa jika merujuk pada definisi atau pengertian tentang kebutuhan dasar manusia yang terdapat . bahwa pengesahan kovenan ekonom sama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela. bahwa dalam pengesahan kovenan ekonom juga dinyatakan tentang standar pemenuhan hak atas pangan, yaitu: negara pihak pada kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah langkah termasuk program program khusus yang diperlukan untuk: meningkatkan cara cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa (reforming agrarian system), sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien: memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah masalah negara negara pengimpor dan pengekspor pangan. bahwa selanjutnya kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya, dalam juga memberikan pengakuan bahwasannyadan adalah hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan. komentar umum nomor hak atas bahan pangan yang layak dari komite persatuan bangsa bangsa untuk hak hak ekonomi sosial dan budaya , yang merupakan penjelasan otoritatif atas kovenan ekonhak asasi manusia atas pangan yang layak mempunyai arti yang penting yang krusial untuk pemenuhan dari semua hak asasi. bahwa sekjen pbb perserikatan bangsa bangsa) pada sidang umum perserikatan bangsa bangsa tahun menyatakan, konsep hak atas pangan lebih kuat dari pada konsep ketahanan pangan. hak atas pangan memasukkan juga elemen ketahanan pangan termasuk ketersediaan, aksesibilitas, dan stilisasi penggunaan pangan tetapi juga jauh melampaui konsep ketahanan pangan karena ada tekanan pada akuntabilitas. pendekatan berdasar hak (right based approach) memfokuskan perhatian pada suatu kenyataan bahwa membuat kemajuan dalam mengurangi kelaparan adalah suatu kewajiban legal, bukan sekedar pilihan yang lebih baik (preference) atau pilihan belaka. bahwa menurut pelapor khusus hak atas pangan special rapporteur the right food) olivier shutter, hak atas pangan adalah hak asasi manusia yang diakui menurut hukum internasional yang melindungi hak semua manusia untuk memenuhi kebutuhan makanannya sendiri secara bermartabat, baik dengan memproduksi makanan mereka atau dengan membeli. untuk menghasilkan makanan sendiri, seseorang membutuhkan lahan, bibit, air dan sumber daya lainnya, dan untuk membelinya, orang perlu uang dan akses pasar. hak atas pangan karena itu memerlukan negara untuk menyediakan lingkungan mana orang dapat menggunakan potensi penuh mereka untuk memproduksi atau mendapatkan makanan yang cukup bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. untuk membeli makanan, seseorang perlu pendapatan yang memadai hak atas pangan akibatnya membutuhkan serikat untuk memastikan bahwa kebijakan upah atau jaring pengaman sosial memungkinkan warga untuk mewujudkan hak mereka atas pangan yang memadai. bahwa dengan tidak mengacu kemengakibatkan tidak jelasnyai., ganti alamsyah, s.h., machi berganti, s.h., m.h., dan achmad martin adiwiyata, s.h., advokat dan pembela hak hak konstitusional yang tergabung dalam tim advokasi hak atas pangan, yang memilih domisili hukum jalan pancoran barat nomor pancorsurat tulisundang undang dasar dan peraturan perundangan yang berlaku indonesia, maupun instrumen instrumen hak asasi manusia, telah memberikan mandat kepada negara untuk bertanggungjawab dan berkewajiban dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan segenap warga negara indonesiindikator apa saja kewajiban dan tanggung jawab negara? apa saja hak atas pangan yang dilindungi? bagaimana realisasi progresif pemenuhan hak atas pangan dilakukan? dan bagaimana tanggung gugat pelanggaran hak atas pangan? bahwa dengan tidak mengacu, indikator keterjangkauan pangan undang undang guo tidak mencantumkan keterjangkauan ekonomi dan fisik. tidak melindungi hak atas pangan perempuan secara komprehensif sebagaimana yang dimandatkanperempuan dan tidak dimandatkannya pembaruan agraria reforming agrarian system) sebagai jalan pemenuhan hak atas pangan. bahwa oleh karena itu, undang undang guo menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana diamanatkka masih dalam bentuk rancangan undang undang ruu), para perancang undang undang guo yaitu dpr menjadikan pengesahan kovenan ekonom sebagai salah satu konsiderannya. namun diletakkan pada bagian menimbang bukan dibagian mengingat . sehingga dalam dim daftar isian masalah) pemerintah dinyatakan tidak tepat. kesalahan meletakkan konsideran ruu ini menyebabkan kemudian hari justru hilangnya teks pengesahan kovenan ekonom sebagai salah satu konsiderannya. bahwa dengan tidak dijadikannysebagai konsideran danfinisi yang jelas tentang frasa kebutuhan dasar manusia , menjadikan undang undang guo tidak jelas standar dan indikator dari pemenuhan hak tersebut, sehingga menyebabkan ketidak belasan tentang kewajiban negara dan hak warga negara yang terkait pangan serta cara pembunuhannya. bahwa ketidakpastian hukum tersebut terjadi karena undang undang guo tidak menjadikan undang undang pengesahan kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya yang merupakan dasar dari peraturan perundangan tentang hak asasi manusia sebagai konsiderannya padahal pemenuhan hak asasi manusia bidang hak ekonomi sosial dan budaya khususnya hak atas pangan telah diatur dalam undang undang pengesahan kovenan hak ekonomi sosial dan budaya. artinya undang undang guo menimbulkan ketidak kelarasan dengan peraturan lainnya yang lebih dahulu. bahwa hak atas pangan sebagai salah satu prinsip paling dasar dari standar kehidupan yang layak harusnya menjadi dasar undang undang guo, sehingga ketidakjelasan frasa kebutuhan dasar manusia tidak bisa secara sederhana diatur dalam aturan pelaksana teknis semisal peraturan pemerintah: bahwa ketidakjelasan definisi atau indikator kebutuhan dasar manusia sebagaimana telah kami uraikan atas, makaii. bahwa undang undang guondang undang dasar bahwaaik dalam ketentuan umum, penjelasan maupunbahwa faktanya, selama ini dalam kebijakan impor pangan telah terjadi pertentangan (sengketa kewenangan) dan saling lempar tanggung jawab dalam menentukan kebijakan impor pangankementerian kelautan dan perikanan. bahwa faktanya selama ini, kebijakan impor pangan telah ditentang oleh petani dan nelayan selaku produsen pangan. ketika petani dan nelayan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan impor pangan para menteri sebagaimana dimaksud dalam atas saling lempar tanggung jawab. bahwa dengan adanya saling lempar tanggung jawab.nterian kelautan dan perikanan mengakibatkan tidak adanya jaminan dan perlindungan serta tidak adanya kepastian hukum. bahwa menteri atau lembaga bertanggung jawab atas kecukupan cadangan pangan pemerintah, padahalsebagaimana disebutkan dalam undang undang guo, oleh karenanya kebijakan impor pangan seharusnya melibatkan masyarakat sebagai pengelola cadangan pangan masyarakat. terlebih lagi undang undang guo dalam undang undang guo mengakomodir tentang cadangan pangan masyarakat. bahwa berdasarkan ketentuan dan undang undang guo impor pangan hanya dilakukan apabila kecukupan pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. cadangan pangan nasional sendiri terdiri dari cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah. cadangan pangan pemerintah akan diatur oleh menteri atau lembaga sedangkan cadangan pangan masyarakat tidak dijelaskan bagaimana aturan keuskupannya dan siapakah yang bertanggungjawab untuk menentukan kecukupan tersebut? bahwa hal ini menunjukan bahwa impor pangan ditentukan sepihak oleh pemerintah dengan mengabaikan masyarakat selaku pengelola cadangan pangan masyarakat, hal ini mengakibatkan penilaian kecukupan pangan nasional tidak seimbang karena hanya dilihat dari sudut cadangan pangan pemerintah dan mengabaikan penilaian masyarakat terkait kecukupan cadangan pangan masyarakat, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagaimana menentukan cadangan pangan nasional. bahwa dengan ketidak belasan siapa yang bertanggung jawab menjadi tidak jelas pula berapa kebutuhan impor tangannya, dengan ketidak belasan kebutuhan tersebut, maka kuota impor pangan rawan dengan praktek supenanggung jawab impor pangan harus diatur dalam undang undang dengan mengingat hirarki kewenangan menteri yang diatur melalui undang undang. bahwa berdasarkan uraian yang telah para pemohon uraikan atas, maka menyebabkan ketidak pastikan hukum karena ketidak bndang undang dasar ilbahwa berdasarkan angka undang undang.bahwa selanjutnya dalam angka undang undang guo menyatakan. bahwa kegiatan menimbun ataupun menyimpan pangan pokok yang berakibat pada sanksi pidana sebagaimana dinyatakan dalam undang undang guo mensyaratkan dua hal penting yaitu: untuk memperoleh keuntungan, dan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi. bahwa dalam prakteknya pelaku usaha pangan skala kecil dan perseorangan memang menyimpan pangan pokok demi mendapatkan keuntungan akan tetapi tidak menimbulkan gejolak harga, sehingga guo beresiko untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku usaha pangan kecil dan pelaku usaha pangan perseorangan. bahwaudi daya ikan adalah tindakan diskriminatif secara tidak langsung. bahwa mahkamah konstitusi menafsirkan tersebut dalam putusan mahkamah konstitusi nomor: puu x menyatakan: "." bahwa selanjutnya dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusimahkamah juga telah memisahkan antara produsen yang berbadan hukum dengan perorangan petani kecil. bahwa ketidakjelasan tentang pembedaan jenis jenis pelaku usaha pangan selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga mengandung tindak pemberlakuan diskriminatif (memberlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda), yang pada ujungnya berpotensi untuk menimbulkan kerugian dan tindak kriminalisasi terhadap pelaku usaha pangan skala kecil dan pelaku usaha pangan perseorangan. seharusnya pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melindungi penyimpanan cadangan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha pangan skala kecil dan perseorangan karena meskipun untuk mencari keuntungan namun tidak menimbulkan gejolak harga. terlebih lagi dengan mengingat bahwa pelaku usaha pangan skala kecil faktanya melakukan penyimpanan cadangan pangan pokok demi menghindari kerugian yang lebih besar. bahwa mengingat posisi rentan pelaku usaha pangan skala kecil dan pelaku usaha pangan perseorangan, maka dibutuhkan suatu pembedaan perlakukan dalam rangka melindungi pelaku usaha pangan skala kecil dan pelaku usaha pangan perseorangan (affirmative action). bahwa hal tersebut sejalan dengan dalam hal ini pelaku usaha pangan besar dan pelaku usaha pangan kecil perseorangan justru harus ada perlakuan khusus agar ketidaksamaan ini mendapat curaian yang telah para pemohon sampaikan atas, maka undang undang guo berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan diskriminatif sehingga bertentangan dengan dan undang undang dasar ivikarenak(c) undang undang nomor tahun tentang pangan bertentangan dengan undang undang dasar bahwa huruf (c)rekayasa genetika adalah sebuah proses bioteknologi modern yang mengubah karakter sebuah organisme (hewan tumbuhan) dengan mentransfer gen dari satu spesies spesies lainnya atau bisa juga hanya mengubah gen yang ada dalam spesies itu sendiri. nama lain istilah ini adalah genetically modified gm), genetically modified organism gmo) atau transgenik. bahwa rekayasa genetikapetani lokal lainnya. belum ada jaminan keamanan dalam mengkonsumsi pangan produk rekayasa genetik. temuan lapangan rekayasa genetika mengakibatkan: bagi petani semakin miskin semakin terbebani semakin ketergantanian hasil panen lebih sedikit biaya produksi lebih mahal peningkatan penggunaan bahan kimia kontrak untuk hak paten gmo kehilangan varietas tanaman lokal membuat pertanian non kultur tidak berkesinambungan kehilangan bakteri bacillus thuringiensis) untuk pertanian organik. tidak bukunya tanah untuk menghindari kekebalan hama hama menjadi resisten karena terus disemprot, selanjutnya hama menjadi kebal atau resurgence. bagi kesehatan beracun resiko meningkat terkena kanker alergi terhadap makanan kerusakan pada kualitas makanan dan nutrisinya kekebalan terhadap antibiotic peningkatan residu pestisida bagi lingkungan polusi genetika pengaruh buruk pada ekologi tanah rumput super hama super virus baru dampak buruk bagi binatang yang bukan target gmo kehilangan keanekaragaman pengaruh buruk bagi ekologi hutan penggusuran varietas lokal bahwa dengan tidak adanya definisi yang jelas mengenai pelaku usaha pangan, maka sesungguhnya pemerintah telah membuka ruang kepada pelaku usaha pangan skala besar untuk menguasai hulu sampai hilir dari produksi dan distribusi pangan, mana rekayasa genetik pangan merupakan bagian dari proses produksi. hal ini merupakan wujudhak atas pangan warga negara indonesia dapat kita lihat ketika pada bulan november pemerintah republik indonesia mengikuti konferensi tingkat tinggi pangan sedunia yang diselenggarakan oleh fao food and agricultural organization), ini adalah sebuah pertemuan yang mengakui pangan sebagai hak yang paling asasi. waktu yang sama, pemerintah indonesia mengesahkan undang undang nomor tahun tentang pangan, sebuah undang undang yang mengakui bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pembunuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat indonesia. sekarang, kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya international covenant economic, social and cultural rights) yang mengakui hak atas pangan dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak atas pangan warga negaranya telah diratifikasi oleh pemerintah republik indonesia lew. setelah sekian tahun undang undang pangan diberlakukan, masih banyak korban gizi buruk (malnutrition) dan busung lapar (hunger) yang membawa kematian, yang justru terjadi daerah produsen pangan, yaitu pedesaan dan daerah pesisir, serta juga melanda ibu kota negara. persoalan persoalan pangan semakin diperparah dengan kelangkaan minyak goreng dan minyak tanah, naiknya harga susu untuk anak balita, kekeringan, bencana alam, semakin rendahnya kemampuan beli masyarakat, pangan yang tercemar zat kimia berbahaya dan virus. artinya petani, nelayan serta pembudidaya ikan dan peternak wilayah pedesaan dan pesisiran sebagai produsen sekaligus konsumen pangan dan masyarakat perkotaan sebagai konsumen pangan sama sama mengalami kendala akses kepada kecukupan pangan yang layak. bahkan krisis pangan saat ini telah menjadi krisis yang menglobal. dewan ham pbb telah menyelenggarakan sesi khusus pada tanggal mei untuk membicarakan tanggapan dewan ham pbb mengenai krisis pangan dunia sumber: langkah ini tentunya sangat krusial sebagai upaya kolektif level internasional untuk menempatkan pangan bukan hanya sebagai prabaian pemerintah terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak hak petani pemulia benih. bahwa rekayasa genetika mengakibatkan pangan dimonopoli oleh perusahaan perusahaan pangan dunia. negara berkembang tergantung impor pangan, negara maju menguasai produksi dan perdagangan pangan dunia, mana: perdagangan pangan dikuasai oleh multi national corporation mnc), tiga diantara perusahaan tersebut beroperasi indonesia yaitu archer daniels midland amd), carroll, dan bunga. pasar benih dan input pertanian dikuasai oleh mnc, benih transgenik dikuasai mnc, dengan monsanto menguasai bahwa dalam laporan sekjen pbb depan majelis umum pbb tahun berdasarkan temuan dari pelapor khusus hak atas pangan dewan ham pbb: perdagangan bebas dan bioteknologi pada dirinya sendiri amat sulit untuk memecahkan masalah kelaparan dunia, dan dapat seringkali menciptakan rintangan bagi realisasi hak atas panganselanjutnya pangan produk rekayasa genetika adalah politik dominasi produk dari luar negeri terhadap bahan pangan dalam negeri yang justru mengakibatkan tersingkirnya para petani pemulia tanaman, yang tentunya menjadi ancaman bagi terwujudnya hak hidup sejahtera bagi para petani dalam negeri.sehingga bertentangan dengan undang undang dasar vi. bahwabahwa undang undang guo menyatakan:sebagaimana telah kami nyatakan dalam dalil dalil terdahulu terkait rekayasa genetik dan pangan produk rekayasa genetikrekayasa genetikmanusia, mengakibatkan hilangnya varietas lokal, menciptakan ketergantungan petani terhadap benih pabrik yang memberatkan perekonomian petani dan belum ada kepastian keamanannyalarangan terhadap rekayasa genetik bidang pangan adalah suatu keharusan yang bersifat mutlak sebagai wujud konsistensi negara dalam melindungi dan memenuhi para petani kecil, utamanya petani pemulia tanaman sebagai produsen pangan skala kecil sebagaimana juga telah dipertimbangkan dan diputus oleh mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu x bahwa berdasarkan hal hal yang kami uraikan atas, makndang undang dasar kesimpulan bahwa berdasarkan uraian atas, dapat disimpulkan bahwa:dakpastian hukum dan tidak menjamin hak hidup sejahtera lahir dan batin. bahwa undang undang nomor tahun tentang pangan menyebabkan ketidakjelasan kewenangan penanggungjawab kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukummenimbulkan ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan diskriminatifsehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan diskriminatif,. bahwangan sepanjang frasa kebutuhan dasar manusijawab kecukupan produksi dalam negeri dan cadangan pangan pemerintahhuruf undang undang nomor tahun tentang pang jawab kecukupan produksi dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang pangan lembaran negara republik indones nomor tidaktau apabila majelis hakimakta notaris ny. nurul muslimah mati, s.h, dengan nomor akta tanggal februari ad art indonesian human rights committee for social justice, ihas, selaku pemohon bukti fotokopi ad art aliansi petani indonesia api), selaku pemohon ii: bukti fotokopi akta notaris ny. sejati mochtar, s.h, dengan nomor akta: tanggal april dan ad art serikat petani indonesia, spi, selaku pemohon iii: bukti fotokopi akta notaris doktor tirani ahmadi, sh, dengan nomor akta: pada tanggal mei serta ad art konsorsium pembaharuan agraria, kpa, selaku pemohon iv: bukti fotokopi akta notaris gde kertayasa, s.h, dengan nomor akta tanggal januari serta ad art solidaritas perempuan, selaku pemohon bukti fotokopi ad art koalisi rakyat untukkp) selaku pemohon vi: bukti fotokopi ad art perkumpulan sawit watch selaku pemohon vii: bukti fotokopi akta notaris zarkasyi nurdin, s.h, dengan nomor akta tanggal juni serta ad art farmer initiativesfor ecological livelihoods and democracy, field, selaku pemohon viii: bukti fotokopi akta notaris arman lang, s.h, dengan nomor akta tanggal juni serta ad art wahana lingkungan hidup, walhi, selaku pemohon ix: bukti fotokopi akta notaris abu jusuf, s.h, dengan nomor akta tanggal april serta ad art indonesia for global justice, igj, selaku pemohon bukti fotokopi akta notaris dana ashita, s.h, dengan nomor akta: tanggal maret serta ad art koalisi rakyat untuk keadilan perikanan, kiara, selaku pemohon xi: bukti fotokopi akta pendirian yayasan nomor: tanggal april serta ad art yayasan bina desa sadajiwa, bina desa, selaku pemohon xii: bukti fotokopi pernyataan dewan ham pbb mei sumber: http. b6fd112cb2c12574510071c1f7 ?opendocument), diakses oktober bukti fotokopi berita gula impor ditahan bea cukai, salin lempar tanggung jawab , sumber: impor ditahan bea cukai saling lempar tanggung jawab , diakses oktober bukti fotokopi berita lempar tanggung jawab soal impor daging sapi , sumber: &k politician&i diaksespemerintah saling lempar tanggung jawab banjir kentang impor , sumber: pemerintah saling lempar tanggung jawab banjir kentang impor diakses oktober bukti fotokopi berita bahaya besar produk pangan rekayasa genetik , sumber: diakses oktober bukti fotokopi notice decision, special thirteenth division the court appeals manila, republic the philippines, greenpeace southeast asia philippines),et.al., petitions), versus environmental management bureau the department environment and natural resources, et.al., respondents): bukti fotokopi decision commercialisation bt ginjal, ministry environment and forests, india february bukti fotokopi reglamento ley ley gue establece moratorium ingles production organisms vivo modificados territorio nacional por periodo anos, bukti fotokopi review the moratorium genetically modified organisms os) tasmania, department primary industries, parks, water and environment final report, decemberiii xix, bukti fotokopi rekayasa genetik impian atau petakaii xxxivi xxxvviii,: mae wan ho, diterjemahkan dari bahasa inggris, judul asli: genetic engineering: dream nightmare, penterjemah: satoehoe, diterbitkan pertama kali oleh insist press, cetakan pertama, novemberrisalah keamanan hi, biosafety briefing, januari informasi keamanan terkini untuk (jagung) mon810, mon863, nk603 dan (kedelai), gts bukti buku: lumbung pangan, menata ulang kebijakan hira hamdani, penerbit: insist press, september isbn halaman selain itu, para pemohon mengajukan tujuh ahli dan tiga saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal februari februari dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli para pemohon khudori ahli menjelaskan perbedaan mendasar antara undang undang pangan yang lama, yakni undang undang nomor tahun dengan undang undang pangan baru, yakni undang undang nomor tahun berbeda dengan undang undang lama yang lebih bersifat teknis, undang undang pangan yang baru mengadopsi konsep kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. konsep tersebut disandingkan dengan konsep ketahanan pangan, yaitu konsep yang diadopsi oleh undang undang pangan yang lama. meskipun undang undang pangan yang baru ketika konsep tersebut didefinisikan secara jelas, ahli ingin menjelaskan perbedaan hakikat dari kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. ketahanan pangan secara umum bisa dimaknai sebagai security yang menyiratkan the condition being protected, yaitu melindunginya sesuatu, misalnya terlindungi dari rasa ta pembangunan negara negara dunia, terutama negara berkembang dan negara miskin, melainkan juga menegaskan bahwa pangan adalah hak dari seluruh umat manusia. melihat skala krisis yang cukup besar, tentunya butuh solusi mendasar untuk mengubah itu semua. dalam konteks internasional, resolusi pada sesi khusus dewan ham serta seruan kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak atas pangan (the right food) yang telah dibahas jenewa pada mei akan menjadi salah satu instrumen yang signifikan dalam proses menghormati (to respect), memenuhi (to fulfil) dan melindungi (to protect) ham pernyataan dewan ham pbb mei sumber: http: c1f7?opendocument). dengan ini, diharapkan mekanisme dalam isu ham bisa menyelesaikan krisis melalui kerjasama internasional. mencermati uraian penjelasan atas, maka pemenuhan hak atas pangan tidak saja terkait ketersediaan bahan pangan, tetapi juga soal akses, kualitas, penerimaan secara budaya, cadangan pangan dan kebijakan bantuan pangan kepada kelompok khusus (rentan) dan untuk situasi khusus (rentan) serta penyadaran tentang gizi. maka guna mengatasi situasi rawan pangan seperti tersebut atas adalah diperlukannya sinkronisasi antara kebijakan pangan dengan kebijakan pertanian, perikanan, peternakan, pertanahan, industri, perdagangan, keuangan, kesehatan, dan pendidikan serta jaminan sosial. kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya telah memberikan arahan bagaimana pemenuhan dan perlindungan hak atas pangan itu harus dilakukan, untuk itu menjadi penting agar undang undang nomor tahun disinkronkan atau direvisi dengan mengacu kepada kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya. pengesahan kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya, membawa konsekuensi hukum bagi negara republik indonesia. sebagaimana dinyatakan dalam kovenan tersebut bahwa segera setelah negara pihak melakukan ratifikasi kovenan ini maka negara pihak dikenakan kewajiban untuk meninjau berbagai produk per undang undangan nasional untuk memastikan bahwa produk per undang undangan tersebut sesuai dengan prinsip prinsip pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusiaya, sakit, dan lapar. subjek pelindungnya menjadi tidak penting, sedangkan kedaulatan bermakna exclusive power and right atau hak dan kekuatan untuk mengambil keputusan, untuk menentukan diri sendiri. jadi subjek pemilik hak dan kekuatan amat jelas, yaitu diri pribadi, perorangan, keluarga, kelompok, komunitas, masyarakat luas, dan negara. terkait pangan, ada perbedaan mendasar antara kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. ketahanan pangan tidak mempersoalkan bagaimana pangan diproduksi, siapa yang memproduksi dan bagaimana pangan diperoleh. sebaliknya, kedaulatan pangan mempersoalkan ketiganya. dalam konsep ketahanan pangan, tidak menjadi persoalan besar apabila pangan diproduksi secara industrial, monokultur, dan secara kimia intensif, walaupun cara cara tersebut menyingkirkan petani kecil, mengerti plasma nutfah dan merusak lingkungan. liberalisasi dan orientasi produksi ekspor juga tidak dipersoalkan. padahal, liberalisasi yang berarti meniadakan proteksi, seringkali memukul petani dan orientasi ekspor hanya menguntungkan para eksportir. dalam ketahanan pangan, bukan persoalan walaupun pangan diperoleh dari impor. padahal impor selain membuat sumber data lokal tidak optimal dimanfaatkan, juga bakal menguras devisa negara. dalam kedaulatan pangan, pangan diproduksi secara agroekologi, multikultural, dan sistem pertanian berkelanjutan. jadi, keberlanjutan dan faktor lingkungan menjadi hal utama. pelaku utama produksi pangan adalah petani kecil, bukan industri. selain itu, kedaulatan pangan menghindari liberalisasi dengan mendorong pasar lokal dan bersifat proteksionis, antipati, dan menghindari penggunaan genetic modified organism. apabila pada ketahanan pangan lebih menekankan kebutuhan dasar populasi kurang pangan, kedaulatan pangan melampaui kebutuhan dasar dan yang paling penting adalah mengakui hak berproduksi, seperti diatur dalam kovenan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya. untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan, akses dan kontrol petani terhadap sumber daya penting, seperti tanah, air, benih, teknologi, dan finansial harus dijamin. pasar pangan pertama tama untuk manusia, guna memenuhi kebutuhan gizi dan bukan untuk barang dagangan, dan menerapkan proses produksi secara berkelanjutan, melalui praktik agroekologi yang tidak menyebabkan erosi, keanekaragaman hi, berikut pengetahkearifan lokal. terakhir, untuk tegaknya kedaulatan pangan, perlu keterlibatan secara demokratis, petani kecil dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pada semua tingkatan dan adanya lembaga atau organisasi yang memungkinkan terjamin dan terpenuhinya hak hak atas pangan. persoalannya, hakikat kedaulatan pangan yang menjadi roh undang undang pangan nomor tahun terancam sulit ditunaikan karena empat alasan berikut. sebagian besar dari dalam undang undang yang baru, undang undang nomor tahun mengatur merasionalisasi ketahanan pangan dengan tiga elemen utamanya, yaitu, ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. tidak ada yang mengatur tentang akses dan kontrol pada sumber daya produksi penting, baik tanah, air, benih, teknologi, maupun finansial. dan memang menyinggung tentang sumber daya, tapi tidak diatur sumber daya itu untuk siapa. tidak ada yang mengatur tentang petani kecil, termasuk mengecualikan mereka dari persaingan dengan korporasi. tidak ada yang mengatur tentang penataan ulang pasar pangan. dan justru menjadikan pangan sebagai barang dagangan. selain itu, ada ciri menonjol undang undang pangan nomor tahun yaitu state atau government sentris, sebagai berikut: dari undang undang pangan, sebagian besar mengatur domain pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. masyarakat sebagai subjek hanya diatur dan disebut dalam yaitu dan tidak ada keharusan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ataupun evaluasi. sebaliknya pemerintah baik pusat maupun daerah, mendominasi penyelenggaraan pangan. dominannya peran pemerintah ini berpotensi menimbulkan conflict interest. mengatur pengawasan, tetapi pengawas diangkat pemerintah dan sama sekali tidak ada keharusan melibatksifat state sentris, undang undang pangan juga sama sekali tidak mengatur mekanisme tanggung gugat yang jelas dalam banyak hal penting, terkait tegaknya kedaulatan pangan. tidak ada tanggung gugat terhadap pemenuhan hak atas pangan. tidak ada tanggung gugat terhadap keharusan menyerap produksi dalam negeri untuk mengisi cadangan pangan nasional. dan yang mengatur tentang cadangan pangan, hanya menyebut diutamakan bukan harus. tidak ada kriteria untuk menilai pemerintah sudah optimal, bahkan maksimal dalam mengutamakan produksi dalam negeri sebelum memutuskan impor (lihat karena mekanisme tanggung gugat tidak diatur dalam undang undang pangan nomor tahun apabila pemerintah gagal dalam pemenuhan hak atas pangan, penyerapan produksi pangan dalam negeri untuk cadangan pangan, dan tidak optimal dalam mengusahakan produksi pangan dalam negeri menjadi tidak ada saksinya. pengaturan mekanisme tanggung gugat menjadi penting karena selama ini ada kecenderungan pemerintah menempuh cara pintas dan cara mudah. ketika terjadi kenaikan harga pangan misalnya, serta merta pintu impor dibuka lebar lebar, bahkan pada saat surplus pun pintu impor tetap dibuka. salah satu contohnya adalah beras. produksi padi tahun adalah juta ton gabah atau setara juta ton beras. dengan angka konsumsi beras per kapita per tahun, total kebutuhan beras penduduk kita sebesar juta ton beras. jadi, masih surplus sekitar juta ton beras, seharusnya bukan impor, tapi bisa ekspor. pertanyaannya, mengapa pada tahun itu impor beras mencapai juta ton senilai us$ miliar lebih. bahkan pada tahun total impor beras mencapai juta ton. jika benar surplus, seharusnya pemerintah mengoptimalkan penyerapan produksi dalam negeri untuk memperkuat cadangan beras, bukannya mengisi cadangan beras dari impor. atau balik kecenderungan impor ini didorong untuk meraih rente besar dengan cara mudah. tegaknya kedaulatan pangan membutuhkan kelembagaan yang power full, pangan adalah persoalan multidimensi dan multispektral. untuk mengurus persoalan yang multidimensi dan multispektral memerlukan lembapolitik yang memadai, apalagi untuk menegakkan roh kedaulatan pangan seperti garis politik undang undang pangan nomor tahun dalam undang undang pangan, kelembagaan pangan diatur bab yang terdiri dari yaitu sampai kelembagaan diatur lewat peraturan presiden, berada bawah presiden, dan memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan bidang pangan, selain mengusulkan pada presiden untuk memberikan penugasan khusus bumn bidang pangan guna melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. menurut ketentuan undang undang, lembaga pangan harus terbentuk paling lama tahun setelah undang undang disahkan. seperti tercermin dari tugasnya, yakni melaksanakan tugas pemerintah bidang pangan. kelembagaan pangan yang dimaksud undang undang pangan nomor tahun berbentuk lembaga pemerintah non kementerian lpnk). layaknya lpnk, hanya ada pusat dan dipimpin seseorang yang ber eselon ia. sementara lembaga ini bertugas menyusun kebijakan pangan, mulai mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyelaraskan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pangan nasional dan daerah, hingga melaksanakan tugas tugas tertentu bidang pangan secara nasional. cakupan fungsinya amat luas, mulai dari ketersediaan distribusi, harga, konsumsi, keamanan, hingga penanganan kerawanan pangan dan gizi. ini hanya mungkin dan bisa diurus lembaga super body, bukan lpnk. ditilik dari bentuknya, lpnk ini hanya sedikit berbeda dari badan ketahanan pangan kementerian pertanian, lembaga yang mengurus soal pangan saat ini. sebagai lpnk, kelembagaan pangan yang baru harus memiliki kementerian induk. dari sisi kedekatan, amat mungkin lembaga pangan yang baru akan menginduk kementerian pertanian. ini sama seperti badan ketahanan pangan yang dipimpin eselon saat ini. jadi, perubahan tersebut sama sekali tidak menyentuh aspek aspek powerless kelembagaan pangan yang menjadi jantung kartu marut pangan negeri ini. karena itu, terlalu berlebihan mengharapkan lembaga pangan baru membawa negeri ini berdaulat bidang pangan, seperti tujuan undang undang pangan. dibentuk pada tahun enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun menteri negara urusan pangan dibubarkan. sejak itu hingga kini tidak ada lagi lembaga yang mengurus, yang bertugas merumuskan kebijakan, mengkoordinasgarahkan pembangunan pangan. otonomi daerah membuat produksi pangan domestik diurus daerah. padahal elit daerah tidak menjadikan pertanian dan pangan sebagai driver pencitraan. bahkan peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahkan beragam oleh daerah. mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian pangan lahir dari daerah. ini memperparah produksi pangan domestik yang ujung ujungnya memengaruhi kinerja pangan secara keseluruhan. agar hal tersebut tak berlanjut, pangan harus diurus dan diserahkan kepada lembaga yang powerful. ini menjadi keharusan karena sampai saat ini, kinerja akses pangan dan gizi warga masih menjadi persoalan besar. indonesia memang berhasil mencapai target sasaran pembangunan milenium poin yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. proporsi kelaparan menurun dari tahun sampai dan tinggal pada tahun sampai ini lebih rendah dari target pembangunan milenium, yakni target sasaran pembangunan milenium poin ini adalah menekan kemiskinan dan kelaparan tinggal separuh atau pada tahun prestasi ini membuat indonesia dihadiahi penghargaan dari organisasi pangan dan pertanian pbb pada tahun lalu, yaitu secara absolut, jumlah kelaparan juga menurun dari juta orang tahun menjadi juta orang tahun pencapaian ini masih bawah target, yaitu juta. secara absolut, juta orang kelaparan bukan jumlah kecil karena berarti dari ada warga kelaparan. selain itu, prevalensi anak pendek karena kurang gizi dan miskin juga masih tinggi, yaitu sekitar mutu konsumsi pangan masyarakat juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan pola pangan harapan. mutu konsumsi pangan terlalu tinggi konsumsi padi padian, sangat rendah konsumsi pangan hewani, kacang kacangan, sayuran, dan buah. akibatnya, kinerja skor pola pangan harapan merosot pada tahun skor pola pangan harapan hanya menurun drastis dari dalam tahun yaitu menurut global food security index tahun indeks keamanan pangan indonesia berada bawah dari negara, indonesia berada diurutan dibandingkan malaysia, thailand, vietnam, dan filipina, posisi indonesia lebih buruk. kita memang sering terkecoh teori negara maju dan industri meninggalkan pertanian. dalam praktik, ini tidak pernah terjadi, ini bisa dilihat dari skor indeks keamanan pangan negara negara maju yang sangat tinggi. amerika serikat misalnya, berada punckor jepang dengan skor level dan korea selatan skor level selain itu, menurut global hunger index pada tahun indonesia tidak naik kelas dari tahun sebelumnya. indonesia berada kelompok negara dengan indeks kelaparan serius, yaitu indeks sampai indonesia ada bersama dengan negara seperti mongolia. dibandingkan dengan negara negara asia tenggara, selama tahun terakhir, yaitu tahun sampai tahun kinerja penurunan kelaparan indonesia paling buruk, yaitu hanya asia tenggara, secara indeks, indonesia hanya lebih baik dari kamboja dan laos. tanpa kelembagaan yang powerful, kedaulatan pangan kian tergerus dan kian rentan menghadapi fluktuasi harga pangan dunia dan perubahan iklim yang ekstrem. tahun ini jumlah penduduk indonesia mencapai juta jiwa. tahun jumlah penduduk masih juta dan tahun diperkirakan juta atau naik kali lipat. depan, permintaan pangan akan terus naik, baik didorong oleh pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan, maupun jumlah kelas menengah. laju permintaan pangan indonesia mencapai per tahun atau sekitar padahal, tidak mudah meningkatkan produksi pangan atas y4. sisi yang lain, menggantungkan pada pangan impor selain akan menggadaikan kedaulatan, juga akan menguras devisa. saat ini era pangan murah sudah berakhir. bagi indonesia, tidak bisa tidak, kedaulatan pangan berbasis pangan tropis adalah keharusan. kalau tidak, negara akan jadi terdakwa tunggal pelanggar hak atas pangan. oleh karena itu, yang mengatur tegaknya kedaulatan pangan dalam undang undang nomor tahun harus dirumuskan ulang dengan mekanisme tanggung tugasnya dan kelembagaan pangan harus dibatalkan karena tersebut tidak menjamin tegaknya kedaulatan pangan dan hak atas pangan, seperti dijamin undang undang dasar lutfiyah hakim berkaitan dengan permohonan undang undang nomor tahun tentang pangan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. ahli perlu mengingatkan kejadian tahun mengenai pengalaman indonesia melakukan komersialisasi tanaman hasil rekayasa genetika, yaitu kapas bt bacillus thuringiensis) beberapa daerahhukum dari introduksi kapas transgenik jenis ballard tersebut adalah keputusan menteri pertanian nomor dan tahun kemudian juga ada menteri nomor dan menteri nomor dan seterusnya. ketiga surat keputusan menteri tersebut dikeluarkan berdasarkan pertimbangan pemerintah bahwa introduksi atau komersialisasi kapas sulawesi selatan. hal itu akan menguntungkan bagi petani karena produktivitas yang tinggi dan minimnya penggunaan pestisida. namun demikian, setelah berapa bulan dilakukan uji coba, penanaman lahan tanam, sebelumnya ahli jelaskan dulu bahwa sebagian besar petani indonesia, termasuk petani gurem, dengan pemilikan lahan yang rata rata hanya hektare, termasuk dalamnya adalah petani kapas sulawesi selatan. sini petani dilibatkan untuk mengadopsi teknologi tanpa pengetahuan yang memadai tentang dampak apa yang akan mereka tanggung. kemudian ada monopoli untuk pengadaan benih kapas transgenik dilakukan oleh distributor benih. belakangan, harga benih juga naik kali lipat tanpa pengumuman lebih dulu, dengan tiba tiba dan yang berikutnya adalah benih kapas nontransgenik juga sulit ditemukan, sehingga petani tidak punya pilihan pada saat itu, pilihannya menjadi sangat sedikit, hanya kapas transgenik. promosi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga akademisi, peneliti dan juga regulator yang semuanya difasilitasi oleh perusahaan. angka produktivitas dan keuntungan bagi petani atas kertas yang dihasilkan dari kajian yang dilakukan oleh peneliti yang difasilitasi perusahaan, ternyata sangat jauh berbeda kenyataannya lapangan. dalam satu tahun dalam diskusi satu tahun transgenik siapa yang untung yang diselenggarakan makassar pada tanggal maret salah satu pembicara adalah pejabat dinas pertanian provinsi sulawesi selatan, ir. makarasang memaparkan data bahwa sekitar lahan memiliki produktivitas kurang dari ton per hektare. padahal, klaim ketika mereka dinding iming supaya dapat menanam kapas transgenik, mereka bisa naik haji, produktivitasnya lebih dari ton per hektare. tetapi apa yang terjadi? dari total luasan penanaman hektare, hanya yang menghasilkan ton per hektare. menghasilkan sampai ton per hektare dan sebagian besar, itu menghasilkan sampai setengah ton per hectare. kemudian yang lebih parah lagi adalah ada sekitar itu hanya menghasilkan setengah ton per hektare. jadi kegagalan dan rendahnyen, ini mengakibatkan banyak petani yang berhutang pada perusahaan pemilik benih kapas transgenik. berikutnya adalah masalah pencemaran hi. pada november, proses penanaman dilakukan pada tahun pada november berdasarkan riset mahasiswa ipb menyimpulkan telah terjadi penyebaran gen secara horizontal dari kapas transgenik kepada kapas lokal nontransgenik, dan tidak ada respons apa pun yang dilakukan oleh para pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyebaran genetik yang telah terjadi. ketidakpedulian atas dampak terhadap memberlakukan sebuah kebijakan, terkait dengan pelepasan kapas transgenik, memperlihatkan betapa dengannya sistem perlindungan terhadap keanekaragaman dan perlindungan kepada petani yang lapangan. berikutnya adalah pada tahun perusahaan yang bertanggung jawab, hengkang dari sulawesi selatan dan menghentikan semua aktivitas komersialisasi kapas transgenik tanpa harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang dialami petani dan pencemaran yang telah terjadi. para pejabat dan pemerintahan dan juga para petani yang awalnya mendukung perusahaan, diam diam berbalik melawan perusahaan. lain negara, perusahaan juga didenda oleh otoritas berwenang amerika serikat, dia adalah perusahaan amerika, berkaitan dengan dugaan suap dalam proses komersialisasi kapas transgenik tersebut. karena sebagai perusahaan multinasional, mereka dilarang memberikan suap kepada pemerintah lokal, tetapi mereka terbukti melakukan dugaan suap pada beberapa pejabat pemerintahan dan juga mungkin tempat yang lain dalam proses ini. pengalaman tersebut perlu menjadi perhatian agar tidak menjadi hal yang merugikan lebih masif masyarakat, apalagi terkait dengan introduksi produk pangan. penelitian rekayasa genetika telah banyak dilakukan banyak tanaman seluruh dunia, tetapi komersialisasi terbanyak itu dilakukan, difokuskan hanya pada empat tanaman saja, yaitu kapas, kanola, kedelai, dan jagung. kalau kita kebetulan tidak banyak menanam kanola dan juga kapas. sejauh ini, tanaman rekayasa genetika telah ditanam berbagai negara dalam jumlah yang sedikit persentasenya. hanya negara yang telah banyak menanam dari sisi persentase lokal areanya, yaitu argentina dan paraguay 65xhannya serta menurut data fao tahun fao statistik negara tersebut mengalami kenaikan orang kurang gizi dan mengalami penurunan suplai pangan. artinya apa? negara yang memproduksi tanaman transgenik terbesar juga tidak menjamin kebutuhan pangan. argentina dan paraguay itu memproduksi kedelai, kebanyakan kedelai. negara yang lainnya adalah amerika serikat, uruguay, dan juga brazil, afrika selatan, dan juga kanada isu berikutnya adalah penggunaan pestisida. klen awalnya adalah tanaman bisa menurunkan penggunaan pestisida. karena itu, dia dirakit supaya hama target tidak menyerang tanaman. tetapi, fakta lapangan, hama target lapangan, mungkin tidak memakannya pada penanaman awal, tetapi hama nontarget yang menyerang karena alam itu tidak hanya satu hama yang menyerang satu tanaman, tetapi ada lebih dari satu hama yang dengan beragam jenisnya yang menyerang bisa membuat tanaman terganggu. pengalaman sulawesi, tanaman kapas bahkan sudah dilaporkan oleh wartawan terkena hama sejak penanaman awal. karena proses penanaman itu cukup tertutup, sehingga orang orang yang dianggap mengkritik tanaman transgenik, bahkan melihatnya pun tidak bisa. kemudian berkaitan dengan isu resistensi. hal tersebut juga terjadi negara negara lain, termasuk amerika serikat. dalam setiap penanaman tanaman transgenik, sebenarnya pemerintah amerika serikat mewajibkan petani untuk menyediakan lahan yang disebut sebagai refuge untuk ditanami tanaman nontransgenik sebesar lahan tersebut diharapkan dapat mengurangi kesempatan dua serangga yang resisten ini saling kawin dan menurunkan resistensi tersebut generasi berikutnya. namun, temuan yang dilakukan oleh peneliti universitas negeri low memberikan hasil yang berbeda. misalnya, pada tahun yang lalu, tanaman jagung hasil rekayasa genetika yang banyak ditanam oleh monsanto untuk mengatasi hama justru diserang hama beberapa lahan pertaniannya low, amerika serikat. dan ini adalah pertama kali tanaman pengganggu utama tanaman jagung itu semacam kumbang. hal tersebut menyerang membangun resistensi atas tanaman jagung transgenik daerah midwest dan juga pertanian daerah yang lain juga melaporkan problem yang serualisasi penelitian universitas pada tahun lalu menjadi berita koran koran yang terbit amerika serikat. bahkan salah satu koran menyebutkan turunnya saham monsanto bursa saham new york sebesar setelah penelitian tersebut. isu yang berikutnya adalah isu monopoli. indonesia adalah negara megadiversity. berkaitan dengan keanekaragaman hi. ini berarti bahwa bahan serta pengetahuan yang terkait dalamnya akan dimonopoli oleh hanya sekelompok pihak. pemanfaatan keanekaragaman yang sudah menjadi hak kelompok tersebut akan menjadi terbatas dan juga mungkin tidak terjangkau. artinya, keragaman dan pengetahuan yang terkait tidak bisa dipertukarkan lagi, dikembangkan, dan dilestarikan secara bebas. industri bea teknologi menggunakan keragaman hanya sebagai bahan baku yang kemudian menghasilkan produk produk yang diakui sebagai pengetahuan dan inovasi, sehingga dilindungi oleh hak paten. dan ini membuat pihak lain sulit memanfaatkan keragaman yang sudah diberi perlindungan paten. apalagi dengan berkembangnya teknologi rekayasa genetika memungkinkan paten dilakukan pada tingkat sel yang paling kecil. dan kepemilikan ekslusif ini, ini akan menghambat tidak hanya pemanfaatan, tetapi yang lebih penting juga menghambat penelitian tentang keanekaragaman itu sendiri. masalah monopoli, ini kemudian melahirkan beberapa implikasi lain, seperti yang jadi salah satu implikasi penting adalah bahwa paten atas gen dan genom tanaman akan melemahkan ketahanan pangan banyak negara negara seperti indonesia menjadi megadiversity karena hak paten meningkatkan kepemilikan monopoli atas gen dan genom tanaman. walaupun indonesia secara resmi belum ada komersialisasi tanaman transgenik setelah kegagalan kapas sulawesi selatan, paten atas tanaman tanaman transgenik ini sudah banyak didaftarkan indonesia. jika kita melihat saya mengecek berita paten pada tahun tercatat padi transgenik, kedelai, timun, dan berbagai tanaman, dan pohon telah mendapatkan paten indonesia. lalu apa dampaknya? mungkin kita dapat melihat berbagai pengalaman negara lain seperti amerika serikat dan kanada. introduksi tanaman dan pangan transgenik bisa menyebabkan kepemilikan atas tanaman pada perusahaan pengembang bioteknolo negara pihak dalam kovenan ini akan mengambil langkah langkah, baik secara sendiri sendiri maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, baik ekonomi maupun teknis, guna memaksimalkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai realisasi progresif hak hak yang diakui dalam kovenan ini dengan berbagai cara yang sesuai, termasuk secara khusus dengan mengadopsi tindakan tindakan legislasi. selain itu, komentar umum hak hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagai penjelasan otoritatif atas kovenan internasional hak ekonomi sosial budaya, menggariskan perlunya peninjauan hukum atas kebijakan kebijakan yang terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya, tentunya termasuk hak atas pangan, sebagaimana tersebut dalam komentar umum (kutipan kutipan) laporan laporan negara peserta. sasaran yang pertama, yang sangat relevan dengan laporan awal yang harus diserahkan dalam waktu dua tahun sejak kovenan diberlakukan untuk negara terkait, adalah memastikan diadakannya suatu peninjauan yang menyeluruh dan berkenaan dengan berbagai per undang undangan, peraturan, dan prosedur administratif nasional, dan dalam upaya untuk memastikan kemungkinan yang paling sesuai dengan kovenan. penggantian undang undang nomor tahun tentang pangan dengan undang undang pangan yang berbasis hak menjadi kebutuhan mendesak mengingat undang undang tersebut secara substansial tidak mengatur mengenai mekanisme penuntutan maupun mekanisme pengaduan manakala hak hak atas pangan tidak dipenuhi oleh negara maupun oleh pihak ketiga. dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan hak, tersedianya mekanisme penuntutan dan mekanisme pengaduan yang jelas akan mendorong terpenuhinya hak warga negara atas pangan apabila dipadu dengan tersedianya kelembagaan yang memiliki mandat khusus untuk memastikan pemenuhan hak hak warga negara atas pangan. penyederhanaan penyederhanaan yang dilakukan dalam undang undang pangan nomor tahun tentang pangan berupa, membatasi tanggung jawab negara terkait dengan pangan semata mata untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan status gizi pembatasan tanggung jawab negarahanya dimiliki oleh segelintir perusahaan. pencemaran juga terjadi banyak negara. ada aturan amerika, seperti tadi saya sebutkan bahwa tanaman transgenik harus ditanam terpisah dengan menanam tanaman lain. tapi bahkan amerika serikat, dimana petani lahannya sangat sangat luas, ratusan hektare, mereka banyak yang tidak mentaati peraturan tersebut. karena itu berarti, lahannya dia harus dikurangi sehingga tidak maksimal penggunaannya. keuntungannya menurun karena dianggap mengosongkan area atau menanam tanaman lain tidak akan menurunkan keuntungannya. jika tanaman itu diintroduksi indonesia, bagaimana mungkin dia kemungkinan terjadinya pencemaran genetik akan semakin besar karena lahan petani indonesia yang sangat sangat kecil. bahkan mereka tidak cukup menyisakan lahan kosong. mengenai pencemaran ini, pada tahun yang lalu, mahkamah agung meksiko itu telah melakukan keputusan pelarangan tanaman tanaman jagung transgenik meksiko karena pencemaran genetik yang telah terjadi meksiko. perlu diketahui bahwa meksiko adalah ibu dari atau sumber dari keragaman tanaman jagung. pencemaran genetik ini juga meresahkan para petani petani organik yang karena ketidaksengajaan terjadi perkawinan silang antara transgenik dengan tanaman organik, sehingga petani organik tidak mendapatkan sertifikat label organik karena tanamannya mengandung transgenik, sehingga ini juga merugikan. bahkan juga produsen madu. karena lebah lebarnya mengisap bunga bunga, dimana bunga bunga itu telah tercemar transgenik. jadi, tidak hanya pencemaran lapangan, tetapi juga terjadi pencemaran mungkin setelah panen karena mungkin penanganan yang sama dilakukan seperti pada hasil panen yang nontransgenik. walaupun negara maju itu memiliki regulasi yang lebih baik dan lebih dulu mereka sudah menerapkan regulasi dan memiliki kapasitas monitoring yang terbaik, tetap terjadi apa namanya, pelarian. dimana misalnya tanaman jagung transgenik dari produsen, yaitu yang ditanam khusus untuk obat obatan, kepentingan obat obatan hewan ditemukan dalam bahan pakan jagung amerika serikat. dan pemerintah amerika serikat karenanya kemudian mendenda dia untuk pembersihan dan us$ juta untuk denda untuk pembersihan. masih banyak pertanyaan pertanyaan yang belum terjawab, termasuk dalam undang undang ini. seperti misalnya, siapa yang akan diuntpenerapan teknologi ini? kemudian aksesibilitas teknologi, misalnya, kemudian dampak pada pendapatan petani. siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi pencemaran genetik? siapa yang akan membayar kompensasi kalau misalnya ternyata panen yang tiga ton hektare itu tidak terjadi? kemudian isu isu yang lain seperti isu subsidi dan dumping produk rekayasa genetika. dwi andreas santosa ahli menyampaikan bahwa salah satu hal yang sangat penting menurut henry kissing adalah bahwa control all and you control nation, control food and you control the people. pangan adalah hal yang luar biasa dan pangan sebuah negara bisa runtuh ataupun tidak runtuh karena pangan. ada satu hal yang sangat penting masuk dalam undang undang nomor tahun tentang pangan yang menjadi perjuangan perjuangan ahli dan juga petani petani jaringan. pada bab penyelenggaraan pangan dilakukan berdasarkan asas (a) kedaulatan. dalam sana juga ada penegasan dalam penyelenggaraan pangan berdasarkan. kedaulatan pangan. kemandirian pangan. ketahanan pangan. adapun tujuan undang undang nomor tahun tentang pangan memproduksi pangan, meningkatkan kemampuan memproduksi pangan. menyediakan pangan. keanekaragaman pangan yang sangat beragam yang bisa kita nikmati. menjaga harga pangan yang wajar dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. masyarakat memperoleh akses atas pangan, selanjutnya, sekaligus juga meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan tersebut. menurut ahli, ketika perdagangan pangan awalnya mengakomodir ribuan pengusaha dunia yang bergerak bidang perdagangan pangan, sekarang ini perdagangan pangan dikuasai hanya oleh lima transnational corporation. ketika ribuan, mungkin puluhan ribu perusahaan kemudian sekarang mengerucut hanya menjadi beberapa perusahaan yang tentu berdampak terhadap petani kecil indonesia padahal dalam tujpangan tersebut tercantum bahwa petani kecil melalui undang undang tersebut meningkat kesejahteraannya. hal ini terjadi sebaliknya bahwa petani kecil indonesia saat ini dihadapkan dengan sistem perdagangan pangan internasional yang sama sekali tidak adil. karena price yang terbentuk adalah artificial price. harga pangan impor lebih rendah dibanding biaya produksi indonesia. bukan berarti eksportir amerika atau yang lainnya produktivitasnya tinggi, sama sekali tidak tetapi karena subsidi pemerintah yang sedemikian besar dari mereka, sehingga mereka bisa menjual pangan tersebut dengan harga yang sangat rendah negara lain. dan ini menghancurkan sistem pangan negara negara yang lainnya. jika mencermati undang undang nomor tahun masih mengandung beberapa kelemahan yaitu mengenai kedaulatan pangan yang belum ada dalam undang undang pangan terkait tidak adanya reforma agraria sejati penempatan sistem kendali sumber daya produktif, ketahanan petani tidak ada, pengarustamaan gerakan agro ekologi, pengembangan pasar dan perdagangan lokal dan perlindungan petani kecil dari perdagangan pangan yang tidak adil, hanya semata pertimbangan ekonomi kapitalistik. rimba heroeputri ada empat hal utama dalam produksi pangan yang menurut hemat kami penting untuk dilihat dalam sebuah sistem, yaitu: akses terhadap lahan atau agraria itu memberi jaminan bagi produsen pangan baik petani, nelayan, maupun peternak sebenarnya. distribusi pangan itu sendiri. pengolahan pangan. konsumsi pangan. dari mulai akses sampai distribusi, sampai pengolahan oleh konsumsi memang intervensi perusahaan besar, transnasional yang melakukan monopoli itu sangat besar, semakin lama lahan lahan untuk menjadi produksi lahan yang dikuasai oleh petani dan milik petani maupun nelayan dan atau nelayan dan atau peternak itu makin berkurang, dan itu lahir memang lagi sebuah kebijakan pemerintah, misalnya lewat izin hph, izin hti. sekarang adalah yang menjadi masalah berbagai macam tempat adalah industri sawit, dan itu menggusur produsen pangan besar besaran. ketika terjadi penggussen pangan besar besaran timbul kemiskinan, sehingga salah satu dampaknya yang sampai sekarang masih belum bisa hadapi adalah pekerja migran. henry thomas simasmata menurut ahli, pangan dapat digunakan sebagai alat politik, tapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan bangsa dan negara, hal ini tertuang dalam pembukaan undang undang dasar alinea keempat. dalam kenyataannya hal ini sulit diwujudkan karena relasi antara negara dan warga negara sangat lemah. perlunya dikaji ulang mengenai beberapa hal seperti soal spekulasi. spekulasi bisa berbagai bentuk, bisa yang sifatnya nasional bisa yang sifatnya transnasional. soal bentuknya bisa dipertimbangkan diakses informasinya dari sumber sumber informasi yang lain. kemudian yang kedua yang juga perlu diangkat lagi adalah soal kerjasama. dalam undang undang tersebut konteks perdagangan itu dapat memperkuat kerjasama, padahal kerjasama tidak harus mengenai perdagangan. tanggung jawab itu tidak pernah lepas dari tanggung jawab negara, sehingga hukum internasional meminta supaya itu tidak diberikan kepada pihak nonnegara, maka jaring pengaman itu kembali lagi harus diemban oleh pihak negara. fadil kirim ada tiga logika dasar sebenarnya yang harus kita pahami dan saya kira semua orang paham bahwa jika kementerian pertanian menyatakan surplus beras dari tahun sampai sekarang, menteri pertanian selalu menyatakan surplus beras, maka seharusnya kementerian perdagangan tidak melakukan impor beras karena kita tahu bahwa yang tahu betul tentang situasi suplai beras itu adalah kementerian pertanian, tetapi dari tahun sampai tahun akhir impor selalu jalan walaupun laporannya itu selalu surplus kementerian pertanian. kedua, logika yang harus dipahami bahwa harga beras pasaran tidak selalu terkait dengan jumlah produksi. jadi kalau kita mengikuti harga yang paling sederhana dan paling sering dibahas adalah harga beras, itu ketika musim panen raya bulan maret sampai april harga jatuh, tapi ketika kemudian mulai bulan mei, juni, juli biasanya memasuki momentum puasa, dan panen kedua, sama musim paceklik panen ketiga itu harga naik terusng natal dan tahun baru. hal ini tidak terkait dengan produksi semata, tetapi yang disampaikan oleh sebelum saya bahwa dimungkinkan adanya semacam spekulasi harga. yang ketiga, logika yang sangat dasar. bahwa cadangan beras pemerintah selama ini tidak lebih dari jika yang terbaru juta ton jadi sekitar sampai dari pertama kali ada perubahan kebijakan dari dulu harga dasar dan harga maksimal, kemudian era reformasi ini berubah menjadi harga pembelian pemerintah atau semacam harga referensi, itu cadangan beras tidak lebih dari sampai menurut ahli yang harus bertanggungjawab atas persoalan tersebut adalah pemerintah. pemerintah tidak mengatur soal distribusi pangan karena sesungguhnya permasalahan tingginya impor tidak semata mata berkaitan dengan kekurangan produksi dan semua importir berorientasi pada keuntungan yang sebanyak banyaknya. yang kedua adalah bahwa tidak ada lembaga pemerintah atau menteri yang bertanggung jawab dalam penetapan produksi pangan negeri dan cadangan pangan pemerintah. hal ini menunjukkan pemerintah lepas tangan. yang ketiga yang terakhir adalah bahwa setiap kebijakan impor itu faktanya akan menurunkan harga dalam negeri. hira hamdani ahli memberikan perumpamaan dengan menyampaikan bahwa jika seseorang ingin menguasai dunia, maka dia akan menguasai pangan dan kalau dia ingin menguasai pangan, maka dia akan menguasai benih. karena itu urusan kedaulatan pangan dimulai dari benih dan yang ingin menguasai pangan luar sana adalah perusahaan perusahaan multinasional yang besar, yang menggunakan pangan sebagai alat kekuasaan dan alat menumpuk kekayaan. maka, jika sebuah negara berdaulat ingin mencapai kedaulatan pangan, maka yang perlu dilakukan adalah mencegah penguasaan pangan absolut dan penguasaan benih secara absolut oleh perusahaan dan kemudian meletakkan kedaulatan atas pangan dan benih negara dengan bekerja sama dengan warga negaranya. indonesia sendiri, kontrol terhadap tanaman rekayasa genetik sangat lemah dan saling bertumpang tindih dan bertolak belakang. contohnya begini, kementerian lingkungan hidup adalah salah satu proponen protokol cartagena untuk keamanan hi. pada tahun sampaimenjadi penasihat kementerian lingkungan hidup untuk negosiasi protokol tersebut bawah konvensi keanekaragaman hi, tetapi baru baru ini, kita melihat badan pom itu meloloskan beberapa pangan rekayasa genetik, padahal beberapa dari pangan rekayasa genetik ini sudah terbukti berbahaya, kebanyakan adalah kedelai dan jagung untuk pakan ternak maupun untuk manusia. hal lain yang juga menjadi kekuasaan para perusahaan ini berkaitan dengan transgenik yang membantu menyelesaikan urusan kecukupan pangan. hal itu yang sering didengungkan. pada faktanya dari tanaman ini dibuat agar bertoleransi terhadap herbisida. dan perusahaan yang membuatnya itu adalah juga perusahaan yang menjual herbisida itu. jadi, double profit, ya, dapat laba dari benihnya dan dari menjual herbisidanya. jika perusahaan perusahaan besar mencoba menawarkan bantuan untuk memperkuat pangan negara indonesia, maka hal ini perlu diteliti lebih dalam lagi karena pada kenyataannya ada percobaan percobaan lapangan yang ilegal yang tidak diketahui pemerintah dilakukan banyak negara, hal itu dilakukan agar terjadi kontaminasi, sehingga mau tidak mau kita kemudian dipaksa menggunakan tanaman transgenik. saksi para pemohon jitu saksi beralamat desa tanduk, rw kecamatan angkatan, kabupaten indramayu, provinsi jawa barat. pekerjaan saksi adalah petani yang pernah tergabung dalam anggota kelompok tani nelayan andalan kena) dan kini bergabung dengan ikatan petani pengendalian hama terpadu atau ipphti. saksi menerangkan berdasarkan pengalaman ayahnya bahwa sebelum tahun an revolusi hijau) petani tidak mengenal pupuk urea dan pestisida yang sekarang ini menimbulkan pencemaran lingkungan dan menyebabkan para petani gagal panen. saksi juga menyampaikan bahwa produk impor yang didatangkan dari luar negeri belum tentu cocok dengan kondisrid saksi beralamat dusun cikarang rt. rw. desa ciptakarya, kecamatan parigi, kabupaten pangandaran. pekerjaan saksi adalah petani. saksi merupakan anggota pemuda tani dari komunitas belajar salad. menurut saksi, pertanian yang ekologis dan organik lebih aman digunakan daripada metode transgenik. saksi menyampaikan pendapat dari para ahli negara perancis yang mengujicoba transgenik dengan tikus dan kelinci, dari uji coba tersebut banyak menimbulkan kecelakaan. saksi berpendapat dengan adanya unsur pengawasan dan kematian hatian dalam undang undang guo justru menimbulkan celah negatif. joharipin saksi adalah petani dari desa bengkok, kecamatan kertasemaya, kabupaten indramayu. saksi menyampaikan bahwa penggunaan transgenik akan menimbulkan kontaminasi dan bahaya pada produk pertanian yang ditanam, khususnya jagung. saksi menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika sampai benih benih transgenik beredar indonesia, maka akan sangat merugikan petani. i2enjelasan pemerintah terkait dengan materi muatan atau yang dimohonkan untuk diuji. bahwa undang undang tentang pangan tentunya pada saat pembahasan maupun pemberlakuannya memiliki landasan landasan tertentu.. sebagaimana dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahunmpu karena undang undang dasar juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. pemeliharaan oleh negara termasuk dalamnya adalah pemenuhan atas hakasasi manusia yang harus dijamin oleh negara bersama masyarakatdeterminanmanfaatan potensi sumber daya. alam, pengembangan komoditas unggulan, dukungan institusi perdangangan yang efisien, dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat. untuk mewujudkan hal tersebut undang undang pangan menjadi condition sine gua non untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. ruang lingkup penyelenggaraan pangan dalam undang undang pangan, meliputi yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataankedaulatan dan kemandirian pangan merupakan roh yang melandasi penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang merupakan ukuran kinerja dalam mewujudkan perseorangan yang hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan. berkaitan dengan hal tersebut, undang undang pangan menyajikan sistem ketahanan pangan yang terdiri dari tiga subsistemsediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan konsumsi pangan dan gizi itu sendiri. subsistem ketersediaan pangan mengatur produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, ekspor, dan impor pangan, penganekaragaman pangan, serta penanganan krisis pangan. subsistem keterjangkauan pangan mengatur distribusi pangan, pemasaran, dan perdagangan pangan, stabilisasi pasokan, dan harga bahan pokok, serta bantuan pangan. kemudian, subsistem konsumsi pangan dan gizi mengatur konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, serta perbaikan gizi itu sendiri. penjelasan filosofis maupun ruang lingkup yang diatur dalam undang undang pangan, maka nampak jelas bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan perseorangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif berdasarkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan, dan oleh karenanya undang undang tentang pangan menurut pemerintah telah sejalan dengan amanat konstitusi. terkait dengan materi muatan yang dimohonkan oleh para pemohon, yang pertama, para pemohon mengajukan permohonan pengujian undang undang pangan karena menurut para pemohon dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar khususnya sepanjang frasa kebutuhan dasar manusia. karena menurut para pemohon mestinya frasa itu atau itu tidak diartikan sebagai standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya termasuk pangan, sandang dan perumahan dan atas perbaikan kondisi hidup yang terus menerus maka terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. undang undang pangan yang menyatabahwa dalam penjelasan umum undang undang pangan sangat jelas bahwaritual tentunya berdasarkan pancasilnorma norma agama, keyakinan, dan budaya masyarakat yang berlaku indonesia. untuk mencapai semua itu perlu diselenggarakan suatu sistem pangan untuk atau guna memberikan perlindungan baik bagi yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan itu sendiri dan tidak dapat didikte oleh pihak manapun.ngesahan kovenan internasional tentang hak hak ekonomi sosial dan budaya semestinya dijadikan dasar mengingat dalam undang undang pangan. karena menurut pemerintah sesuai dengan ketentuan atau undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan bahwa dasar mengingat pada suatu undang undang tidak dikenal atau tidak mencantumkan undang undang hasil gratifikasi. menurut pemerintah, para pemohon dapat mempelajari secara lebih cermat undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam undang undang nomor tahun itu sendiri. untuk pencantuman definisi dalam suatudapat dilakukan apabila frasa tersebut berulang kali digunakan dalam atau beberapa berikutnya. oleh karena itu, menurut pemerintah adalah tidak tepat jika frasa hak atas pangan diberikan definisi dalam undang undang pangan karena frasa hak atas pangan hanya disebutkan satu kali saja dalam undang undang tersebut. terkait dengan ketentuan undang undang pangan yang dianggap bertentangan dengan karena menurutberbagai aspek seperti memberikan perlindungan akses atas sumber daya produktif (sarana produksi, lahan, air, plasma nutfah, kawasan tangkap, kawasan budidaya, tenaga kerja, dan jaminan sosial), perlindungan akses distribusi pangan (sarana dan prasarana distribusi, akses pasar, perlindungan atas mekanisme pasar) tidak diatur. penekanan pengaturan dalam produk kebijakan pangan tersebut pada perlindungan atas aspek aspek konsumsi (sanitasi pangan, keamanan pangan, kualitas pangan, label dan iklan pangan) menyebabkan undang undang pangan nomor tahun tidak dapat menjadi rujukan yang utuh untuk menjamin pemenuhan hak atas pangan warga negara indonesia. ketentuan ketentuan dalam undang undang pangan nomor tahun juga tidak memberikan rujukan mengenai mekanisme pengaturan hubungan horizontal para pihak tetapi lebih menekankan pada pengaturan hubungan vertikal antara para pihak dengan negara. perebutan akses dan kontrol atas sumber daya produktif rentan memicu konflik apabila mekanisme legal untuk menjamin. terjadinya relasi horizontal para pihak yang harmonis tidak dirumuskan. hal ini merupakan salah satu kelemahan mendasar yang dapat mendorong terjadinya eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sehingga menghambat pemenuhan hak atas pangan bagi pihak yang lemah, yang tentunya diharapkan dapat dikoreksi melalui undang undang nomor tahun tentang pangan. bahwa setelah mencermati ketentuan yang berlaku dalam undang undang nomor tahun tentang pangan, nampak jelas bahwa undang undang guo belum menjamin hak atas pangan warga negara yang tercermin dari ketidak belasan tentang frasa kebutuhan dasar manusia , tentang rekayasa genetika bidang pangan dan ketidakjelasan kewenangan penanggungjawab kecukupan produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan, sehingga menurut para pemohon undang undang nomor tahun perlu dilakukan uji materiil mahkamah konstitusi. kewenangan mahkamah konstitusinggap ketentuan tersebut menimbulkan ketidakjelasan institusi atau lembaga yang menentukan kecukupan produksi pangan dalam negeri. terhadap anggapan tersebut, pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut. menurut pemerintah, para pemohon kurang teliti dan kurang cermat dalam memahami secara utuh atau secara keseluruhan dari undang undang pangan, utamanya adalah maksud dan tujuan dari undang undang pangan. karena para pemohon menurut pemerintah, hanya menitikberatkan atau memahami secara sepotong sepotong. karena lembaga pemerintah yang dimaksud dalam undang undang pangan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan undang undang pangan yang mengatur tentang kelembagaan pangan. kemudian tersebut juga mengatur antara lain, pembentukan kelembagaan pangan dan tersebut juga mengatur tugas dan kewenangan lembaga pangan dan batas waktu pembentukan lembaga pangan. lebih lanjut diamanatkan akan diatur dalam peraturan presiden atau peraturan presiden sesuai dengan amanat dari undang undang pangan. oleh karena itu, berdasarkan uraian atas menurut pemerintah kekhawatiran para pemohon mengenai pembentukan lembaga pangan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan menurut pemerintah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. dalil para pemohon yang menyatakan ketentuan undang undang pangan dianggap bertentangan dengan dan undang undang dasar khususnya sepanjang frasa pelaku usaha pangan, yang dianggap atau menurut para pemohon yang tidak mengecualikan pelaku usaha pangan dalam skala kecil. terhadap anggapan tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut. bahwa pemerintah berkewajiban mengatur perdagangan pangan dengan tujuan untuk mengendalikan harga pangan yang berdampak pada inflasi, manajemen cadangan pangan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat untuk setiap orang. dalam undang undang pangan memang tidak membedakan pelaku usaha pangan berdasarkan skala usaha karena hal demikian telah diatur secara jelas dalam definisi pelaku usaha pangan. dapat dilihat dalam angka undang undang pangan. peraturan tersebut menurut pemerintah justru untuk menghindari pelaku usaha skala kecil dimanfaatkan atau dieksploitir oleh pbesar. untuk melakukan penyimpangan yang melebihi batas yang diperbolehkan atau yang seringkali dalam praktik disebut sebagai upaya untuk melakukan penimbunan. oleh karena itu mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan pemerintah. dengan demikian menurut pemerintah jika skala usaha besar dan skala usaha kecil dikelompokkan secara tegas maka menurut pemerintah dapat mengganggu stabilitas, pasokan, dan harga pangan secara nasional. untuk menghindari pelaku usaha pangan melakukan penyimpanan yang melebihi batas atau penimbunan, maka diperlukan ketentuan untuk meletakkannya. sebagaimana diatur dalam undang undang pangan itu sendiri. terkait dengan anggapan para pemohon yang menyatakan huruf undang undang pangan dianggap bertentangan dengan undang undang dasar karenakarena teknologi rekayasa genetika sendiri belum bisa dikontrol oleh pemerintah. terhadap anggapan tersebut, pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut.yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dengan dan tidak merugikan kesehatan manusia dan lingkungannya itu sendiri. pemanfaatan keanekaragaman melalui bioteknologi modern dengan hasil berupa produk rekayasa genetik atau yang disingkat dengan prg memberi peluang untuk menunjang produksi pertanian ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup manusia. bioteknologi modern yang digunakan dalam menghasilkan prg meliputi teknik asam nukleat vitro dan fusi sel. ini teknik teknik atau istilah istilah dalam rekayasa genetika. asam nukleat deoksiribosa yang selanjutnya disebut dna adalah molekul yang terdiri dari empat macam basa. yaitu, kerangka gula fosfat yang membawa informasi genetik organism. penggunaan teknologi ini memberikan manfaat antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan produksi.. namun demikian penggunaan teknologi ini mungkin dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan keanekaragsehatan manusia. namun demikian, kemungkinan timbulnya risiko tersebut perlu diminimalkan melalui pendekatan kehati hatian. kemungkinan adanya risiko dalam penerapan dan pengembangan prg tersebut atau rekayasa genetika tersebut telah dibahas sejak negosiasi rancangan naskah perjanjian internasional mengenai keanekaragaman hi, yaitu sejak tahun yang kemudian diadopsi dalam konvensi keanekaragaman hi, yaitu yang telah disepakati atau disahkan pada tahun pada tahun konvensi tersebut telah diratifikasi dengan undang undang nomor tahun dalam konvensi tersebut diatur, antara lain ketentuan mengenai keamanan penerapan bioteknologi modern,, dan melaksanakan peraturan perundang undangan mengenai keamanan yang mencakup juga keamanan pangan dan atau keamanan pakan. dalam undang undang nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengatur hal hal yang sama sebagaimana pemerintah sudah sebutkan atas. seperti misalnya dalam dan yang menyatakan, setiap orang, setiap usaha, dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, terhadap ekosistem dan kehidupan, dan atau kesehatan, dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup . yaitu,mudian huruf menyatakan, setiap orang dilarang melepaskan prg'. kemudian setiap orang yang melepaskan dan atau mengedarkan prgaling singkat tahun dan paling lama tahun dan denda paling sedikit rp1 miliar dan paling banyak miliar . undang undang nomor tahun tentang pengesahan protokol cartagena yang mengatur perpindahan produk rekayasa genetik dari satu negara negara lain didasarkan atas pendekatan kehati hatian dan didasarkan hasil pengkajian keamanan yang berbasis pada kajian ilmiah yang dilaksanakan kasus per kasus. guna melaksanakan ketentuan yang terkait dengan perlindngkungan hidup tersebut, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang keamanan produk rekayasa genetik, perpres nomor tahun tentang komisi keamanan hi, peraturan kepala badan pom nomor sekian tahun tentang pedoman pengkajian keamanan pangan produk rekayasa genetik dan keputusan ketua komisi keamanan nomor tahun tentang tim teknis keamanan produk rekayasa genetik. berdasarkan uraian tersebut atas, menurut pemerintah, kekhawatiran para pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena prg telah diatur dalam beberapa peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan kehati hatian. jadi istilah prg atau rekayasa genetik itu tidak hanya dikenal dalam undang undang pangan itu sendiri. artinya sebelum undang undang pangan itu berlaku, prg sudah diatur dalam peraturan perundang undangan yang lain dan masih berlaku negara republik indonesia. terhadap anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan dan undang undang pangan yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar sepanjang yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. karena menurut para pemohon, ketentuan tersebut dianggap inkonstitusional karena menjadi peluang praktiitu sendiri. terhadap anggapan para pemohon tersebut, pemerintah sudah memberikan argumentasi sebagai diuraikan atas. oleh karena itu, terhadap anggapan ketentuan dan yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar maka keterangan pemerintah bersifat mutasi mutans sebagaimana yang telah dibacakan atas, artinya pemerintah tidak akan menguraikan lebih lanjut yang terkait dengan materi muatan dan undang undang pangan tersebut. dapat ditarik satu kesimpulan bahwa menurut pemerintah apabila permohonan para pemohon dianggap benar adanya, good non dan permohonannya dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah dapat mengakibatkan dan menimbulkan hal hal sebagai berikut. ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup bermutu, beragam, bergizi, seimbang, dan aman baik pada tingkaerah hingga perseorangan dikhawatirkan tidak dapat diwujudkan dengan baik. pelaku usaha kecil akan dimanfaatkan atau akan dieksploitir oleh pelaku usaha besar untuk menyimpan yang melebihi jumlah yang disyaratkan, atau jumlah maksimal, atau yang seringkali dikenal melakukan penimbunan yang ditetapkan oleh pemerintah. prg diperlukan untuk meningkatkan produksi pangan yang pemanfaatannya dilakukan melalui pendekatan kehati hatian. jika prg dilarang sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka menurut pemerintah akan menghilangkan kesempatan, utamanya petani indonesia untuk memanfaatkan dan menikmati teknologi baru yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan petani, dan hal ini dapat berakibat terganggunya pencapaian ketahanan pangan nasional, dan pada gilirannya, menurut pemerintah, hal demikian kalau prg dilarang, maka tidak sejalan dengan amanat konstitusi itu sendiri, utamanya yang terkait dengan amanat ketentuan undang undang dasar berdasarkan seluruh uraian tersebut atas, sampailah kepada petit yang dimohonkan oleh pemerintah. oleh karena itupemerintah memohon kiranya menerima secara keseluruhan keterangan pemerintah. pemerintah memohon agar ketentuan huruf dan dan undang undang nomor tahun tentang pangan,mengajukan dua ahli dan satu saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan mahkamah tanggal februari dan maret yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ahli presiden bahagiwati amir husin bioteknologi adalah suatu teknik yang mempergunakan organisme atau bagian dari suatu organisme untuk merakit dan memuliakan suatu organisme lain untuk tujuan tertentu. tantangan indonesia depan dalam masalah memberi makan kepada penduduknya adalah sangat besar, penduduk indonesia pada saat ini diperkirakan telah mencapai lebih kurang juta jiwa. jika laju kenaikan penduduk indonesia hanya saja per tahun, maka tahun depan, yaitu pada nanti penduduk indonesia akan mencapai juta jiwa sehingga untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut maka produksi pertanian harus ditingkatkan selaras dengan laju kenaikan penduduk itu. oleh sebab itu, ahli mengatakan bahwa perlunya teknologi dan inovasi baru yang mana bioteknologi atau rekayasa genetik dapat membantu untuk merakit varietas unggul guna dijadikan benih tanaman. bioteknologi sudah terbukti berpotensi untuk merakit varietas unggul komoditas tertentu yang tidak bisa dicapai jika hanya menggunakan teknologi pemuliaan konvensional, bioteknologi bukanlah hal yang baru. bioteknologi telah lama dipergunakan oleh manusia. penggunaan bioteknologi dilakukan pada tanaman hewan ternak dan mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang diinginkan. oleh karena itu, jika permohonan pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan tidak berlanjutnya penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi rekayasa genetik yang dilakoni oleh berbagai lembaga riset indonesia sehingga mengakibatkan investasi triliunan rupiah selama sekita tahun oleh pemerintah dalam hal sumber daya manusia, fasilitas lab, dan rumah kaca, serta lapangan menjadi mubazir. muhammad herman ahli menyampaikan ketentuan yang ada dalam nomor tahun tentang keamanan produk rekayasa genetik, keamanan terdiri atas keamanan lingkungan, keamanan pangan, dan keamanan pakan. tanaman prg baik yang berasal dari dalam negeri atau luar negeripersyaratan aman lingkungan, aman pangan, dan aman pakan. sehubungan dengan itu, diperlukan pendekatan kehati hatian guna mewujudkan keamanan dengan mempertimbangkan kaidah agama, etika, sosial, budaya, dan estetika. dari hasil beberapa penelitian indonesia tentang weirdest, invasiveness, serta dampak tanaman prg terhadap organism nontarget baik laboraturium, rumah kaca, dan lut menunjukkan bahwa tanaman prg tidak bersifat seperti gulma, apalagi menimbulkan gulma super dan tidak berdampak terhadap organisme nontarget. semua tanaman prg yang telah memperoleh sertifikat aman pangan dan aman pakan aman untuk dikonsumsi oleh manusia dan hewan., maka tanaman prg, dalam rangka penerapan pendekatan kehati hatian, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang undangan yang terkait dengan prg. sehingga kekhawatiran terhadap prg yang dianggap akan mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan dapat mencemari lingkungan tidak terbukti dan tidak berdasar secara ilmiah. saksi presiden muhammad arsyad saksi adalah petani dari kabupaten bantaeng, sulawesi selatan, desa keliling. saksi menyampaikan pengalamannya menanam kapas transgenik bt) yang tidak mengandung pestisida, dilakukan selama tiga tahun berturut sampai mendapat keuntungan yang besar bagi para petani. berdasarkan hal tersebut, saksi mendukung rencana pemerintah indonesia menggunakan transgenioleh kepaniteraan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan pangan yang dimohonkan pengujiana pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil terhadap huruf dan dan panganundang undang nomor tahun tentang pangan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa undang undang guo mencantumkan atau menyebutkan tentang kebutuhan dasar manusia, akan tetapidefinisi kebutuhan dasar manusitidakjelasan definisi atau indikator dari kebutuhan dasar manusia tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan undang undang guo adalah inkonstitusional sepanjang frasa "kebutuhan dasar manusia", dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus, yakni bertentangan dengan dan uud bahwahal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum karena ketidakjdalam serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa dikarenakan undang undang guo adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganundang undang guo, sehingga bertentangan dengan uud bahwa dan undang undang guo adalah inkonstitusional sepanjang frasa "yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan"mahkamah konstitusi nomor puisi dan nomor puu pengujian pangan sepanjang frase "kebutuhan dasar manusia" terhadap permohonan pengujian pangan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa benar yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar manusia" dalamatau sering disebut kovenan ekonom tidak hanya menyangkut pangan, tetapi juga meliputi sandang dan perumahan: bahwa mengacu pada judul undang undang guo yaitu undang undang pangan, undang undang inimemenuhi kebutuhan dasar manusia. sehingga secara mutasi mutans apabila bicara "kebutuhan dasar manusia" dalam undang undang guo pastilah berbicara mengenai pangan. untuk itu tidaklah diperlukan penjelasan mengenai "kebutuhan dasar manusia" baik itu dalam ketentuan umum atau penjelasan karena mengacu pada judul undang undang guo, untuk menyediakan perumahan telah diaturtelah atau harus diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya, bahwa salah satu urgensi dari perubahan undang undang nomor tahun tentang pangan adalah untuk menindaklanjuti. bahwa dengan tidak dimuatkan definisi mengenai "kebutuhan dasar manusia" dalam undang undang guo tidaklah berarti akan menyulitkan pemen , karena dalam undang undang guo telah diatur secara sistematis dan komprehensif bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan ini. hal ini tercermin dari ketentuan undang undang guo yaitu: lingkup pengaturan penyelenggaraan pangan meliputi: f . label dan iklan pangan: pengawasan, sistem informasi pangan: penelitian dan pengembangan pangan: kelembagaan pangan, peran serta masyarakat: dan penyidikan." bahwa undang undang guo baik maupun kesatuan konsep undang undang secara keseluruhan telah mengatur, mengakui, menjamin, melindungi, dan memberikan kepastian hukum bahwa "kebutuhan dasar manusia"terhadap permohonan pengujian pangan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut: bahwa disadari pengertian pangan itu sangat luas, seperti yang tercantum dalam angka undang undang guo, yaitu" dari pengertian pangan atas tampaklah keluasan dari pengertiannya, karena pangan mencakup beberapa kriteria yaitu pangan pokok, pangan segar, dan pangan olahan. sehingga tidaklah memungkinkan untuk mencakup semua lingkup pangan dalam satu kementerian tertentu. bahwa mengacu kepada ketentuan undang undang nomor tahun tentang kementerian negara menyatakan:" jadi sangatlah tidak mungkin kewenangan bidang pangan bawahi oleh suatu kementerian tertentu, karena selain lingkup tugasnya yang terkait pangan sangat luas, undang undang undang nomor tahun tentang kementerian negara juga tidak memungkinkan. akan tetapi terkait dengan siapa menteri yang bertanggung jawab menetapkan kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan panganhal ini telah diatur pembagiannya dalam peraturan presiden tentang tugas dan fungsi masing masing kementerian negara, bahwa dari penjelasan atas tidak benar pemberlakuan, sehingga ketentuan guo tidak bertentangan dengan ketentuan uud dan sepanjang frase "pelaku usaha pangan": terhadap permohonan pengujian dan panganmengenai subyek hukum dalam undang undang guo oleh pembentukan undang undang dilakukan untuk membedakan orang orang yang yang langsung terkait dengan pengusahaan lahan pertanian (on farm). adapun subjek hukum yang langsung mengusahakan lahan pertanian (on farm) dalam undang undang guo adalah "petani", seperti yang tercantum dalam angka yang menyatakan:" sedangkan subjek hukum dalam undang undang guo adalah "pelaku usaha pangan", seperti yang tercantum dalam angka undang undang guo, yang menyatakan:" bahwa pembedaan subyek hukum dalam undang undang guo antara "petani" dan "pelaku usaha pangan" adalah agar pemerintah dapat lebih fokus untuk melakukan pembinaan antarkriminalisasi terhadap pelaku penimbunan atau penyimpanan pangan pokok yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang guo ditujukan kepada "pelaku usaha pangan" tanpa membedakan apakah pelaku usaha pangan tersebut berskala besar atau kecil, serta tidak ditujukan kepada petani, karena sebagai besar petani indonesia adalah petani kecil yang hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga tidak akan mungkin dapat melakukan penimbunan atau penyimpanan pangan pokok yang melebihi ketentuan. selain itu subyek hukum dibedakan antara "petani" dan "pelaku usaha pangan" untuk melindungi petani yang karena adat atau menurut budaya lokalnya memiliki kebiasaan melakukan penyimpanan dalam lumbung lumbung adatnya dengan maksud untuk menjaga cadangan bahan makantuk undang undang tidak membedakan pelaku usaha pangan baik itu skala usaha kecil atau besar, tetapi lebih menitikberatkan kepada perbuatan berupa penimbunan atau penyimpanan bahan pangan pokok yang dapat mengganggu ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, karena tindakan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha pangan dalam skala besar, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan oleh pelaku usaha skala kecil, sehingga tidak dimaksudkan untuk diskriminatif, tetapi lebih kepada upaya pencegahan terhadap suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha pangan, baik itu berskala besar maupun kecil: bahwa ketentuan dan undang undang guo memang ditujukan kepada pelaku usaha pangan, baik pelaku usaha pangan besar maupun pelaku usaha dilarang untuk menyimpan pangan pokok selama jumlahnya tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah: bahwa agar ketentuan dalam undang undang guo dapat dilaksanakan secara terukur maka dalam undang undang guo diatur bahwa: bahwa maksud dari diatasnya ketentuan dalam dan undang undang guo mengenai larangan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal, sebagaimana yang tercantum dalam risalah rapat hanja pada tanggal februari adalah sebagai berikut: dpr: ". barangkali kami memberi gambaran sepintas kenapa kemudian ini ada. pertama didasarkan kepada maraknya spekulan mengatur harga, sekitar bulan lalu kalau nggak salah, menteri pertanian menemukan hampir titik penimbunan. titik penimbunan yang itu tidak bisa ditindak karena tidak ada dasarnya, tidak ada dasarnya untuk menindak para spekulan yang pada waktu tukan kemarau panjang, sehingga masa tanam itu mundurtuasi seperti itulah spekulan bermain menimbun seluruh barang dan kemudian menjualnya ketika harga itu merambah naik. menteri sudah mendapatkan beberapa titik yang itu bagian dari penimbunan, ternyata tidak ada dasarnya untuk menindak penimbunan itu. sehingga dalam hanja kami menginginkan sekali adanya yang tentunya bagi siapapun yang menimbun atas jumlah tertentu, dulu tidak bisa menentukan itu nanti diserahkan kepada pemerintah bagaimana cara membatasinya. ." bahwa sifat pemberlakuan dan undang undang guo adalah menganut delik materiil, artinya ketentuan larangan dalam undang undang guo baru terpenuhi apabila akibat yang ditimbulkan atau dipersyaratkan dalam ketentuan undang undang guo terpenuhi, yaitu "mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi" terpenuhi. apabila akibat yang disyaratkan tidak terpenuhi, maka ketentuan undang undang guo tidak dapat diberlakukan, seperti yang tercantum dalam undang undang guo, yang." sehingga tidak akan berisiko mengkriminalisasi para pelaku usaha pangan, karena ketentuan dan undang undang guo menganut ketentuan pidana materiil, atau lebih menitikberatkan kepada akibat perbuatannya bukan hanya kepada jenis perbuatan yang dilarangnya saja: bahwa dari penjelasan poin poin atas pemberlakuan dan undang undang guo tidak akan menimbulkan ketidakpastian hukum apalagi bersifat diskriminatif, karena ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kerawanan pangan akibat kegiatan menimbun atau menyimpan pangan pokok tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan harga pangan pokok mahal dan melambung tinggi, yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pangan baik pada skala kecil atau besar. adapun petani tidak akan terkena ketentuan ini karena oleh pemmembedakan pendifinisiannya untuk menghindari kriminalisasi, karena pembentuk undang undang menyadari ada kebiasaan atau kearifan lokal yang menyimpan pangan pokok dengan maksud sebagai cadangan pangan mereka, huruf dan dan pangan sepanjang frase "yang belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan untuk diedarkan" terhadap permohonan pengujian huruf dan dan pangan, dpr menyampaikan keterangan sebagai berikut:m uud bahwadi: bahwa negara dalam usahanya menjamin dan mewujudkan ketahanan wajib menjaga kemanan pangan yang diselenggarakan untuk menjaga pangan agar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud undang undang guo: bahwa kebagaimana dimaksud dalam pangan: bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan, sekaligus membina dan mengawasi kemanan pangan setiap rantai pangan secara terpadu, dengan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria kemanan pangan sebagaimana dimaksud dalam pangan, bahwa penyelenggaraan keamanan pangan salah satunyadapat merupakan salah satu sumber pangan bagjamin ketahanan pangan bagi warga negara sekaligus juga menjaga keamanan pangan khusus dari pangan produk rekayasa genetik, pemerintah melarang produksi pangan yang dihasilkan daan pangan: bahwa untuk menjamin kemanan pangan khususnya dari produk rekayasa genetika, pemerintah memberikan persetujuan keamanan pangan,, serta menetapkan persyaratan bagi pengujian pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan, serta memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam dan pangan bahwa pemerintah menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan dari produk rekayasa genetika, tetapi sisi lain pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersedian pangan bagi warganya, maka pemerintah mengatur penggunaan bahan pangan dari produk rekayasa genetika melalui perlindungan, prosedur, tata cara, bahkan sanksi yang ketat terhadap penggunaan pangan produk rekayasa genetika untuk menjamin pangan tersebut agar tetap aman untuk dikonsumsi, )bahwa dari beberapa poin atas tidak benar pemerintah tidak menjamin dan tidak mengontrol keamanan pangan dari produk rekayasa genetika sehingga mengakibatkan , yang terjadi sebaliknya pemerintah telah mengatur keamanan penggunaan pangan hasil rekayasa genetika melalui pengaturan persyaratan dan prinsip pengembangan, penelitian, pemanfaatan, serta metode sampai dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar pengaturan mengenai pemanfaatan pangan hasil produk rekayasa genetika, sehingga ketentuan huruf dan dan pangan tidak bertentangan dengan uud .5j menimbang para pemohon danggal maret dan maretdan d"dan , hak atas penghidupan yang layak, hak atas perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam dan dbadan hukum privat yang menganggap huruf dan dtentang definisi kebutuhan dasarunymudian dalam ketentuan umum, penjelasan maupun dalam sehingga berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan., dan perseorangan sehingga apabila dikaitkan ketentuan dan larangan yang terdapat dalam sangat berpotensi mengandung kriminalisasi terhadap pelaku usaha kecil dan perseorangan.budidaya ikan adalah tindakan diskriminatif secara tidak langsung.bahwa, sehingga dengan tidak adanya kepastian keamanan terhadap rekayasa genetika bidang pangan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melarang rekayasa genetika bidang pangan dan bukan memberikan pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik. bahwa menurut para pemohonsaksi dan ahli para pihak, sertasebagaimana telah diuraikan atas yang pada intinya adalah ketidakjelasan (i) definisi kebutuhan dasar manusia, (ii) kecukuduksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan, (iii) pelaku usaha pangan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum sebagaimana ditentukan olehtujuh ahli dan tiga saksi yang keterangannya telah termuat pada bagian duduk perkara, terhadap permohonan guo, presiden telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, antara lain, sebagaimana dijamin oleh uudmampu karena uud juga menyatakan bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara. oleh karena itu, pemeliharaan oleh negara tersebut termasuk dalamnya pemenuhan hak atassosial ekonomi yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara terutama oleh pemerintahngembangan komoditas unggulan, dukungan institusi yang efisien, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya secara optimal, dewan perwakilan rakyat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwabutuhan dasar manusia, sehingga secara mutasi mutans apabila bicara kebutuhan dasar manusia dalam pastilah berbicara mengenai pangan. untuk itu tidaklah diperlukan penjelasan mengenai kebutuhan dasar manusia baik itu dalam ketentuan umum atau penjelasan karena mengacu pada judul. untuk menyediakan perumahan telahdiatur dalam peraturan perundang undangan lainnya, i3. menimbang bahwa menurut para pemohon,serta atas perbaikan kondisi hidup terus menerus, sehingga bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangkan, pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat yang dilaksanakan secara terus menerus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan uud dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pangan, sandang, dan papan (perumahan)menurut mahkamah, frasa "kebutuhan dasar manusia tidak perlu ditafsirkan lain karena dengan sendirinya yang dimaksud dalam frasa "kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan dan papan (perumahan). hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan dalam covenant economic, social, and cultural right, sebagaimana telah disahkanyang pada pokoknya menyatakan kebutuhan dasar manusia tidak hanya menyangkut pangan, tetapi juga meliputi sandang dan perumahan.atnya definisi mengenai kebutuhan dasar manusia dalam tidaklah berarti akan menyulitkan pemenuh. menurut mahkamah, secara tegas mengakui, melindungi, menjamin, mengatur, dan memberikan kepastian hukum bahwa kebutuhan dasar manusiamenimbang bahwa menurut para pemohon,ud bahwa menurut mahkamah,bahwa pemberlakuan menurut mahkamah, tidakmasyarakat. bahwa pengertian pangan sangatlah luas sehingga tidak mungkin kewenangan bidang pangan dikelola oleh suatu kementerian tertentu saja, karena selain lingkup tugasnya yang sangat luas, soal pangan juga diatur dan menjadi tanggung jawab kementerian lainnya. atas dasar pertimbangan tersebut maka menurut mahkamah, ketentuan tidak bertentangan dengan ketentuan uud i3. menimbang bahwa menurut para pemohon,bahwa, menurut mahkamah,bahwa pengaturan mengenai subjek hukum dalam dilakukan untuk membedakan orang orang yang langsung terkait dengan pengusahaan lahan pertanian. menurut mahkamah, pembedaan subjek hukum dalam antara petani dan pelaku usaha pangan adalah agar pemerintah dapat lebih fokus untuk melakukan pembinaan kepadpelaku usaha pangan mencakup pelaku usaha kecil, menengah dan besar. dalam setiap jenis usaha tidak membedakan perlakuan terhadap para pelaku usahanya, demikian pula terhadap pelaku usaha bidang pangan sehingga frasa pelaku usaha pangan memang tidak mengecualikan pelaku usaha kecil, hal demikian merupakan resiko dari adanya suatu usaha. kalaupun pelaku usaha kecil tidak dikecualikan maka justru akan memberikan ketidakadilan bagi pelaku usaha lainnya, karena dapat dimungkinkan justru pelaku usaha kecil yang akan menimbun pangan pokok tersebut atau justru diperalat oleh pelaku usaha besar agar dapat menimbun dikarenakan adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil, sehingga menurut mahkamah, konstitusional demi memberikan rasa keadilan bagi semua pelaku usaha: i3. menimbang bahwa menurut para pemohoterhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwabahwa menurut mahkamah, memang ditujukan kepada pelaku usaha pangan, baik pelaku usaha pangan besar maupun pelaku usaha pangan, dilarang untuk menyimpan pangan pokok yang jumlahnya melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah: menimbang bahwa menurut para pemohon,terhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangoleh uudseluruh warga negara secara merata . menurut mahkamah, telahbahwa maka tanaman dalam menerapkan prinsip kehati hatian demi melindungi masyarakat, negara dalam hal ini pemerintah wajib melakukan peneli, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha pangan, dan masyarakat. bahwa banyak tanaman yang dihasilkan harus diseleksi dan disesuaikan dengan yang diinginkan serta diikuti dengan proses pemuliaan, sehingga dihasilkan tanaman atau varietas unggul. proses penelitian dan pengkajian tersebut harus dilakukan dengan sangat teliti berdasarkan kajian ilmiah oleh yang berkompeten bidangnya dan dilakukan secara terus menerus (berkesinambungan), bahwa tersedianya teknologi pertanian inovatif modern dapat mengatasi dampak negatif pemanasan global dan perubahan iklim pada ketersediaan pangan. teknologi inovatif modern tersebut menjadi alternatif solusi masalah yang tidak dapat diatasi melalui pendekatan teknologi konvensional. petani indonesia belum mendapat kesempatan untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi baru yang telah terbukti meningkatkan kesejahteraan petani banyak negara lain divide keterangan ahli presiden bahagiwati amir husin): dalam mewujudkan keberlanjutan keamanan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap produk rekayasa genetik bidang pangan untuk melindungi masyarakat agar memperoleh pangan dan pemenuhan konsumsi yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. berdasarkan pertimbangan atas, menurut mahkamah, dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum: menimbang bahwa menurut para pemohon, karena menjadi peluang praktibahwmenurut mahkamah,bahwa menurut mahkamah, untuk mewujudkan keamanan pangan diperlukan upaya pencegahan kemungkinan terjadinya pen, antara lain,merupakan salah satu sumber pangan bagi warga negara, i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan ataskaryanya dharmasaputra, pekerjaan jabatan pemimpin redaksi media online beralamat kantor menara standard chartered, lt. jalan prof. dr. satrio nomor casablanca, jakarta selatan: heru hendratmoko, pekerjaan jabatan, pemimpin redaksi kantor berita radio beralamat jalan utan kayu nomor jakarta, fx. rudi gunawan, pekerjaan jabatan pemimpin redaksi vhr media, beralamat kantor jalan tebet dalam nomor tebet, jakarta selatan: endi bayi, pekerjaan jabatan, pemimpin redaksi the jakarta post, beralamat kantor jalan palmerah selatan nomor jakarta, sri malala mahargasari, pekerjaan jabatan pemimpin redaksi koran tempo, beralamat kantor kebayoran center blok nomor jalan kebayoran baru, majestic, jakarta, ramadhan pohan, pekerjaan jabatan pemimpin redaksi jurnal nasional, beralamat kantor jalan pemuda nomor rawamangun, jakarta timur, storia hadad, pekerjaan jabatan pemimpin redaksi majalah tempo, beralamat kantor jalan proklamasi nomor jakarta pusat. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal mei memberikan kuasa kepada hendrayana, s.h., sholeh ali, s.h., advani vivian, s.h., arief ariyanto, s.h., nita catarina, s.h., andy oktriawan, s.h., margono, s.h., asep komarudin, s.h., dan edar sumasono, s.h. kesemuanya dalah advokat dari lembaga bantuan hukum pers dan divisi advokasi aliansi jurnalis indonesia, berkedudukan hukum jalan prof. dr. soepomo, s.h., kompleks bier nomor menteng dalam, jakarta pusat, untuk selanjutnya huruf pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui:cc.setiap warga negara indonesia dan negara berhak untuk mendirikan perusahaan pers setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum indonesi, cc. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokokdan::: jika dikaji dengan saksamalain itu pula yang diujikan dalam perkara guo tidak selaras dengan undang undang pers ketidaksetaraan tersebut berakibat tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi undang undang yang satu dengan yang lainnya karenanya pula terlah terjadi pelanggaran atas asas hukum yang berakibat pada kerugian hak konstitusional para pemohon: dengan demikian,harusnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena selain bertentangan dengan uud ternyata juga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pers khususnya butir butir butir huruf dan huruf dan dan sepanjang kata "oleh para pemohon telah jelas bertentangan dengan sejumlah dari uud serta undang undang nomor taun tentang pers, apabila tidak dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pemohon sangat dirugikan hak konstitusionalnya. hak konstitusional yang dilanggar antara lain: tidak mempunyai persamaan kedudukan hukum dalam hukum dan pemerintahan, tidak mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak mempunyaiadanya perlindungan hukum ataspunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak mempunyai hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu dan bernegara: akan terjadinya ketidakpastian hukum kalangan pers khususnya media cetak dan elektronik, tidak adanya perlindungan hak mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan yang sudah dijamin dan uud pertentangan pertentangan dan serta dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan uud yakni bertentangan dengan dan uud selain itu guo juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pers terutama butir butir butir huruf dan huruf dan dan dengan demikian pemberlakuan yang dimohonkan pengujian tersebut berakibat tidak adanya kepastian hukum bagi para pemohon: pada dasarnya ada perbedaan yang mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur dalam undang undang nomor tahun dan media cetak yang diatur dalam undang undang nomor tahundan dapat menimbulkan berbagai kerancuan dalam tafsir dan penerapannya sebagaimana yang terjadi dengan pengaturan dalam undang undang nomor tahun yang berkaitan dengan undang undang penyiaran dan undang undang pers. (vide bukti pertentangan antara undang undang yang satu dengan undang undatau ditiadakan begitu saja oleh undang undang nomor tahun karena apabila hal ini terjadi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengancy applied berry haber, the rule law: lexicon for policy makers, selain yang dimohonkan pengujian dalam permohonan guo bertentangan secara langsung dengan beberapa dari uud secara jelas dapat dilihat bahwaterkait dengan pemberlakuan ketentuan sepanjang kata "berita secara jelas akan mengakibatkan melanggarnya hak para pemohon dalam hal mendapatkan kepastian hukum serta kebebasan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi berita melalui pers. rumusan tersebut yang salah satu intinya melarang penyiaran berita yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon pada masa tenang kampanye, hal ini secara nyata merupakan bentuk pelarangan pemberitaan yang menjadi hak para pemohon, tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu. sifat menguntungkan atau merugikan ini tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifat sangakan dapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan maupun dirugikan atas adanya berita, tergantung subjektivitas penilaiannya. jelas, pemberlakuan ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan melanggarnya hak para pemohon selaku insan pers untuk melaksanakan fungsi dan peran persnya yakni menyampaikan informasi pemberitaan yang berguna untuk masyarakat. dengan demikian pemberlakuan guo bertentangan dengan uud yakni menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga melanggar uud rumusan undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang menggunakan kata 'undang undang nomor tahun tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada pers, khususnya media cetak:. dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama, maka undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang merupakan turunan dari juga tidak lagi relevan keberadaannya oleh karenanya harus dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. rumusan undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presidenrumusan tersebut merupakan sanksi yang tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang jelas karena bertentangan dengan undang undang nomor tahun terutama butir dan dan sehingga penerapan undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan uud terutama dan rumusan ketentuan tersebut yang mencampuradukkan kedudukan hukumdapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. dengan demikian, ketentuan guo bertentangan dengan uud karenanya undang undang guo harus dihapuskan karena tidak relevan lagi untuk dipertahankan keberadaannya. terkait dengan pengaturan iklan kampanye apabila terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam yang menyebutkandan iklan kampanye pemilu untuk waktu tertentu: atau denda, pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaransanksi berupa pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak, bertentangan dengan uud terutama dan undang undang nomor tahun tentang pers terutama dan butir dan pengaturan pencabutan izin sebagaimana undang undang nomor tahun bertentangan dengan semangat reformasi yang sudah tidak memberlakukan lagi dan menurut undang undang nomor tahun tentang pers tidak lagi memberlakukan penyensoran dan pembredelan. yang berbunyi, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran. hak konstitusional para pemohon telah dilindungi dengan atas, akan tetapi hak ini dilanggar oleh yang dimohonkan pengujian sebagaimana perkara guo sehingga hak konstitusional para pemohon dirugikan. menurut ahli pers atmakusumah astraatmadja dalam bukunya berjudul tuntutan zaman kebebasan pers dan ekspresi (penerbit: spasi dan vhr, yang berbunyi, sejak masa penjajahan belanda dan jepang sampai masa pemerintahan presiden soekarno dan presiden soeharto pembredelan dan sensor pers hampir terus menerus terjadi negeri ini. dengan demikian baik pada masa penjajahan maupun selama indonesia merdeka, tidak satu pemerintahan pun memberikan jaminan hukum yang benar benar mengukuhkan kebebasan pers negeri in. surat kabar kedua setelah bataviase nouvelles, yaitu het sendu nieuws berita lelang, yang pernah hidup tahun sampai disensor ketat dan tidak boleh memuat keterangan dalam negeri . pemerintah hindia belanda mengeluarkan drukpersreglemen undang undang pers) pada untuk mengawasi pers secara preventif dengan mengirimkan karya pra cetak pers kepada kepala pemerintahan setempat, pejabat musisi, dan algemeen sekretaris (sekretaris umum) untuk disensor. undang undang pers penggantinya pada memang menghentikan pengawasan preventif itu, tetapi sebaliknya masih mengenakan pengawasan represif karena tetap mengharuskan pengiriman terbitan pers kepada ketiga pejabat tersebut selambat lambatnya jam setelah terbit. pemerintah hindia belanda kemudian juga mengeluarkan pers dreidel ordonansi undang undang pembredelan pers), yang kelak pada masa indonesia merdeka dicabut kembali oleh parlemen melalui undang undang nomor tahun undang undang atau ordonansi itu menyatakan: pembredelan oleh gubernur jenderal karena "menggangu ketertiban umum" berlaku paling lama hari. apabila masih "mengganggu" juga, pembredelan bisa lebih lama, tetapi tidak lebih lama dari hari berturut turut untuk terbitan berkala maksimal tiga kali terbit. dengan demikian, masa pembredelan oleh pemerintah penjajahan belanda diberi batas waktu sedangkan pada masa indonesia merdeka tidak ada batas waktu yang jelas dalam setiap peristiwa pembredelan karena tidak tercantum dalam putusan pemerintah untuk menghentikan penerbitan media pers. pada masa pendudukan militer jepang, dikeluarkan undang undang nomor dengan memberlakukan surat izin terbit, sensor preventif, dan penempatan "penasehat" jepang kantor surat kabar. pada masa itu juga diberlakukan larangan terbit bagi surat kabar belanda, surat kabar indonesia yang anti jepang, dan surat kabar tionghoa yang sebelum perang dunia diketahui menentang agresi jepang terhadap cina. baik pada tahun tahun awal kemerdekaan maupun pada masa pemerintahan parlementer yang "liberal", pembredelan pers tetap berlangsung. pembredelan terakhir kali oleh pemerintah terhadap media pers umum majalah berita tempo, majalah berita editor, dan tabloid politik detik terjadi bulan juni tahun sejak kelahiran surat kabar pertama negeri ini dan empat tahun sebelum pemerintahan orde baru berakhir. akan tetapi, penutupan media massa cetak mahasiswa kampus oleh pimpinan perguruan tinggi masih berlangsung sedikitnya sampai tahun berikutnya, pembredelan internal ini dialami tahun itu oleh sas, tabloid mahasiswa fakultas sastra universitas jember, dan aspirasi, majalah universitas pembangunan nasional upn) veteran jakarta, yang berada dalam pembinaan departement pertahanan dan keamanan" (vide menurut gita laksmatni dalam bukunya yang berjudul menyelesaikan perkara tanpa prahara penggunaan pers nomor dalam sengketa pers penerbit: aji indonesia, yang kutipannya berbunyi: baik buku maupun pelatihan ini berangkat dari sebuah perenungan panjang tentang kebebasan pers pasca rezim orde baru . sejak pemerintahan soeharto tumbang tanggal mei rantai yang selama ini membelenggu pers seolah putus berantakan. amandemen kedua uud menyi berarti kebebasan pers mendapatkan jaminan yang sangat kokoh dalam konstitusi. kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional yang tidak bisa ditawar tawar lagi. pers indonesia juga mengalami terobosan yang sangat progresif. pemerintahan habibie memutuskan untuk menghapuskan surat izin usaha penerbitan pers supp) era sebelumnya, supp merupakan salah satu mekanisme manjur untuk membatasi ruang gerak pers. pada masa pemerintahan soeharto pemerintah dapat mencabut supp setiap saat tanpa perlu menyertakan alasan yang jelas. langkah tersebut mujarab untuk membuat sebuah perusahaan pers tutup bahkan gulung tikar lantaran pailit. pencabutan supp ini diikuti langkah maju lainnya. langkah maju tersebut adalah lahirnya undang undang nomor tahun undang undang tersebut menggantikan undang undang nomor tahun mengenai ketentuan ketentuan pokok pers, yang ditambah dengan undang undang nomor tahun dan diubah dengan undang undang nomor tahun presiden b.j. habibie menandatangani pokok pers nomor tahun pada tanggal september dan mengesahkan instrumen hukum tersebut. oleh berbagai kalangan khususnya dari insan pers, golongan masyarakat sipil tingkat nasional dan internasional menganggap bahwa undang undang pokok pers nomor tahun adalah salah satu undang undang terbaik bidang pers kawasan asia bahkan dunia.perubahan ketiga uud juncto mknovember oleh karenanya mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh para pemohon guo. il. kedudukan hukum legal standing) para pemohon para pemohon adalah tujuh or yang kesemuanya berarti penduduk warga negara indonesia dan bertempat tinggal indonesia. para pemohon juga adalah para(vide bukti alasannya adalah bahwa perangkat hukum tersebut dirancang secara penuh pertimbangan dengan mengikutsertakan konsultasi luas serta kesepakatan antara pemerintah, parlemen dan orang orang pers. oleh karena itu, undang undang pers nomor tahun diakui secara internasional sebagai sebuah model yang baik (vide bukti undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden yang intinya berisi jenis jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kpi atau dewan pers, seolah olah hanya relevan untuk lembaga penyiaran, karena hanya merupakan "copy paste dari ketentuan dalam undang undang nomor tahun dan tidak relevan untuk media massa cetak sedangkan huruf undang undang tentang pemilu presiden dan wakil presiden bagi lembaga penyiaran berdasarkan undang undang nomor tahun memang dimungkinkan, namun bukan oleh kpi melainkan oleh pemerintah menkominfo). sanksi ini jelas tidak dapat diberlakukan kepada media cetak karena undang undang nomor tahun tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak. lebih jauh, hal ini bertentangan dengan uud dengan menggunakan logika hukum dan dasar hukum yang sama maka demikian pulaterhadap ketentuan ini juga harus dihapuskan karena tidak relevan lagi untuk dipertahankan keberadaannya. sehingga pemberlakuan nomor tahun ini jelas jelas mengakibatkan tidak terciptanya tertib kehidupan bagi para pemohon dpara pemohon mengingatkan keberadaan dan fungsi dewan pers telah secara jelas diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pers telah secara jelas diatur dalam dan:es, masyarakat, dan pemerintah:. oleh sebab itu, ketentuan sepanjang kata "berita , dan serta dan undang undang nomor tahuoleh karenanya, terhadap guo harus dicabut atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hak konstitusional yang dijamin uud dalam buku berjudul melawan ketertutupan informasi menuju pemerintahan terbuka jose katrina dkk, koalisi untuk kebebasan informasi, dalam kutipannya yang berbunyi, sebenarnya indonesia pun sudah menunjukkan kemajuan dalam mengakomodasi soal pengakuan atas hak informasi ini, karena dalam konstitusinya, terutama dalam perubahan uuddengan demikian, hak atas informasi tidak saja merupakan hak asasi melainkan juga hak konstitusional rakyat indonesia. esensi dari pengakuan ini adalah bahwa hak atas informasi sebenarnya merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi (vide penerapan sejumlah dalam undang undang dimohonkan pengujian guo yang oleh para pemohon telah secara langsung merugikan hak hak konstitusional para pemohon yaitu tidak mempunyai hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana dijamincara jelas dapat dilihat, penerapan undang undang guo telah menghilangkan jaminan yang seharusnya diperoleh para pemohon dalam hal perlindungan dan kepastian hukum sesuapula hak para pemohon untuk mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia sesuaiiberlakukannya dalam undang undang pemilu presiden dan wakil presiden yang dimohonkan pengujian telah menghilangkan kesempatan para pemohon untuk mencapai persamaan dan keadilan sesuaitas uraian dalil hukum dan alasan alasan atas telah jelas bahwa dan serthak konstitusional para pemohon maka layak untuk dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. petitmenyatakan47nyiaran: bukti fotokopi buku atmakusumah astraarmadja tuntutan zaman kebebasan pers dan ekspresi bukti fotokopi buku gita laksmatni soerjoatmodjo menyelesaikan perkara tanpa prahara penggunaan pers dalam sengketa pers. bukti fotokopi buku jose katrina dkk, melawan ketertutupan informasi menuju pemerintahan terbuka, koalisi untuk kebebasan informara pemohon adalah warga negara indonesia y,sepanjang kata berita yang,,, danan kampanye , sertdan: yang berbunyikarena adanya pembatasan dalam hal pemberitaan dan atau penyiaran dan atau ancaman berupa sanksi yang akan memberedel, padahal dalam era reformasi secara tegas tidak berlaku lagi: yang dimohonkan pengujian guo berbunyiahkamah konstitusi telah dinyatakan bertentangan dengan uud dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,isu hukum yang dimohonkan dalam undang undang guo sama dengan isu hukum dalam dan dan dan undang undang nomor tahun yang telah diputus oleh mahkamah, mahkamah memandang tidak perlu mendengar lagi keterangan pemerintah dan atau dewan perwakilan rakyat selaku pembentuk undang undang karena keterangan kedua lembaga tersebut telah diberikan dalam persidangan mahkamah konstitusi dan dituangkan dalam putusan mahkamah dalam perkara nomor puu vimenurut para pemohon, ada perbedaan yang sangat mendasar antara lembaga penyiaran yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang penyiaran dan media cetak yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pers,dari menkominfo dan komisi penyiaran indonesia kpi)karena akan menimbulkan berbagai kerancuan, penafsiran dan penerapannya hal mana dapat terjadi karena guo mengandung kontradiksi dalam dirinya sendiri (contradiction terminus) yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum: menurut para pemohon, pertentangan antara undang undang yang satu dasasbegitu saja oleh undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena ketidakkonsistenan dalam pengaturan hukum akan merusak sendi sendi negara hukum: menurut para pemohon, sepanjang kata berita , dan serta dan melanggar hak hak konstitusional para pemohon karena: tidak menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan: tidak memberberi hak untuberi hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan tidak memberi hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, tidak memberi perlindungan hak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan yang sudah dijamin dalam uud@d. lembaga negara. penjelasan menyatakan, para pemohon berkepentingan pada sejumlah dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena para pemohon adalahguo, khususnya terhadap(vide bukti ketentuan tersebut atas telah jelas sangat merugikan para pemohon berupa dianggapnya hak hak konstitusional para pemohon sebagaimana dijamin oleh uud ketentuan tersebut secara jelas bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin oleh uud sebagaimana bawah ini: pendapat mahkamah menimbang bahwa setelah mempertimbangkan dalil dalil para pemohon dalam permohonannya, keterangan para pemohon dalam persidangamahkamah perlu menegaskan bahwa norma dalam yang dimohonkan pengujian adalah sama dengan norm sehingga mahkamah cukup merujuk pada pendapat mahkamah dalam perkara nomor puu vi tanggal februari yang pada pokoknya sebagai berikut:undang undang nomor dan pers undang undang nomordengan alasan nomor sebagai lex specialis.yaitu dan) . oleh karena isu hukum yang diajukan para pemohon sama dengan isu hukum dalam perkara nomor puu vi dan mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan pemerintah dan atau dewan perwakilan rakyat karenanya mutasi mutans pendapat pemerintah dan dewan perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang undang yang diberikan dalam perkara nomor puu vi adalah juga harus dianggap sama dalam perkara guo. mahkamah perlu menegaskan kembali .tidak sependapat dengan pemerintah dan dpr yang menerangundang undang dan undang undangundang undangsejalan dengan pendapat ahli dari pemerintah dalam perkara nomor puu vi yang menyatakan tidak semua institusi dapat mengklaim sebagai penegak hukum, mahkamah dalam putusan nomor puu. menimbang bahwa berdasarkan empat hal tersebutepanjang kata berita yang lengkapnyapara pemohon mendalilkan bahwa tidak mungkin dapat dibuat suatu pemberitaan yang secara terukur bersifat netral, tidak menguntungkan atau tidak merugikan pasangan calon tertentu sebab sifat menguntungkan atau merugikan tidak memiliki parameter yang jelas dan bersifdapat menerbitkan pemberitaan dimaksud. hal ini karena siapa pun dapat merasa diuntungkan ataupun dirugikan atas adanya berita tergantung pada subjektivitas penilaiannya. menurut mahkamah, menyiarkan berita adalah bagian dari hak asasi setiap orangyang dilindungi oleh konstitusi. penyiaran berita mengenai pasangan calon presiden wakil presiden justru akan membantu memberikan informasi seluas luasnya kepada calon pemilih mengenai rekam jejak dan kualitas dari pasangan calon presiden wakil presiden yang semuanya terulang pada penilaian subjektivitas dari pendengar atau pembaca berita yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dari pesta demokrasi yang merupakan hak dari rakyat. dengan kata lain, berita mengenai pasangan calon presiden wakil presiden adalah hak setiap orang atau warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. oleh karena itu, dalil dalil para pemohon bahwa sepanjang kata berita bertentangan dengan uud adalah cukup beralasan. bahwa, menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang undang ini, mahkamah tetap berpendapat .kata atau' dalam rumusan guo ,angka atas, guo tidak lagi relevan keberadaannya dan mutasi mutans dalil dalil para pemohon juga cukup berdasar dan beralasan hukum., oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan dan uud menurut mahkamah rumusan ketentuan tersebut telah sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. oleh karena itu, dalil para pemohon cukup beralasan dan mutasi mutans pertimbangan pada angka dan angka juga berlaku untuk angka ini: bahwa berisi jenis jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kpi atau dewan pers (vide menurut mahkamah,penyalinan secara keseluruhan dari ketentuan dalam dan tidak relevan untuk media massa cetak sedangkan untuk huruf bagi lembaga penyiaran berdasarkan memang dimungkinkan untuk dijatuhi sanksi, tetapibertanggal juli adapun terhadap media massa cetak, sanksi sebagaimana tersebut tidak mungkin dijatuhkan karena tidak lagi mengenal lembaga perizinan penerbitan media massa cetak, sehingga guo merupakan norma yang tidak diperlukan karena telah kehilangan kekuatan hukum dan raison d' tre nya. lagi pula hal itu bertentangan dengan uud yakni telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar prinsip kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam uud sehingga oleh karenanya dalil para pemohon cukup beralasanoleh karena semua dalil para pemohon, utamanya sejak perubahan uud negara telah memberikan jaminan yang sangat kuattigpenilaian mahkamah terhadap semua dalil para pemohon dalam permohonan guo beralasan, namun hal demikian tidak berarti bahwa apabilserta dan sebab jika hal itu terjadi masih dapat diterapkan dan yang memuat penjatuhan sankssepanjang kata berita dan serta dan menimbuljululan juli ttd. mahfud undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, sepanjang kata berita.verbal) antara kerugian konstitusional yang dideritanya dengan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian karena dan serta dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden jelas jelas bertentangan dengan uud yaitu dan dengan demikian, para pemohon secara yuridis. ill. pokok permohonan sepanjang kata "berita , dan serta dan nomor taun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden bertentangan dengan uud yaitu dan selain bertentangan dengan uud ternyata dan serta dan undang undang guo bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pers yang selama ini menjadi dasar hukum para pemohon dalam menjalankan tugas yang hak konstitusionalnya telah dijamin oleh dalam undang undang pers tersebut, khususnya (butir ke (bumi ke (butir ke dan dan huruf dan dan dan dan (vide bukti dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bunyi dari dimaksud yang bertentangan dengan uud adalah sebagai berikut. sepanjang kata beritapenjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada diberitahukan kepada kpu dan kpu provinsi',yang dimohonkan pengujian guo yakni dan serta dan undang undang nomor taun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, telah bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon karena pembatasan dalam hal pemberitaan dan atau penyiaran dan atas ancaman terhadap sanksi yang akan memberedel padahal secara tegas, secara hukum pada zaman reformasi tidak berlaku lagi yang berakibat kerugian atas hak konstitusional para pemohon. selain itu, yang dimohonkan pengujian bunyinyatelah diputus oleh mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu vi yang kamarnya berbunyi,tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide namun ternyata dalam undang undang nomor tahun tentang pemilu presiden dan wakil presiden masih terdapat yang telah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum oleh mahkamah konstitusi maka adalah wajar jika para pemohon mengajukan permohonan uji materiil atas dan serta dan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden karena merugikan hak konstitusional para pemohon. tersebut atas melanggar hak konstitusional para pemohon sebagaimana yang djamilebih jauh dalam undang undang nomor tahun tentang pers diatur sebagai berikut: butirbutirbutir penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang aka pun, dan atau kewajiban melapor, serta mengeluarkan izin dari pihak berwajib dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik., dan pelarangan penyiaran,, hasil analisis aspek hukum, uraian sistem informasi akuntansi:.ooo woooaaa alamat kantor pusat bank: . nomor telepon: oo. nama pelapor: .deccan kantor divisi bagian pelapor: . alamat pelapor: .oooooooooo nomor telepon! tanggal otak: .ooooooooococowu 9)lion alamat kantor pusat bank: . nomor telepon: .voodoo.ooooocoo nama pelapor: .oo kantor divisi bagian pelapor: . alamat pelapor: .oooooocoooooocoooo nomor telepon: oom canaan tanggal laporan: sea anna nasa mena nen nasa nasa naga nanas5cc.2g.iiooooonennnnnnnan alamat kantor pusat bank: . nomor telepon: oo. nama pelapor: .o been kantor divisi bagian pelapor: . alamat pelapor: .oooooooooooo nomor telepon: .ooooooooooooooooooo tanggal otak: .ooooooooooooeslampiran laporan realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum nama bank: ee alamat kantor pusat bank: . nomor on! l.o.oo nenek nana nenas nama pelapor: .i kantor divisi bagian pelapor: . alamat gelap ot! .ooooooooo nomor telp on: eren erna anakan tanggal lap oral: sesali sana lampiran realisasi penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum tanggal realisasi, masalah yang terjadi beserta solusi atau eskalasi atau langkah penyelesaian yang dilakukan, e.ttd simbol santoso&cc.:

keuangan ojk. sistem pelaporan ojk. pelaporaporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh bank kepada otoritas jasaposisi option kan (2g jaran 20m |otak tag son s s s d s s s t s d s t t tabel perhitungan attr untuk risiko pasar bank secara individu total ekuivalen iso postid| risiko umum ann) bank secara konsolidasi ah) tabel risiko spesifik eksposur surat berharga trading book) bank secara konsolidasi yg, surat berharga dan instrumen derivatif dengan surat berharga sebagai tag sen torainstrumen yang memenuhi kriteria sebagai pemerintah negara tan pte): r': o@oee yoh peringkatatsdp dangan: ., .rew sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari sinan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari nn.) bulan t''' pace yo peringkatkurangdai jane oo tampaperingkat pace yoo instrumen yang memenuhi kriteria sebagai kualiikasidengan:)oo a sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dar bulan east aa papan instrumen yang memenuhi kriteria sebaga lainnya ' j pipa diterbitkan deh korporasi, degan ojo tea aaa e peinglaijangkapendek oo peingkatjangkapendek oo peingkatjangkapendek pace s3 peingkatjangka pendek karangan oo i20on oo (oo peringkat makalah, pace yo (oo peringkat atau aa, yao . ng moore (ema o se, tanpaperingkai spoon oo. dierbitkandch rank oo ? r'71riri rt tepian jangka pendek eeeeee' peringkat jangka pendekkurangdai oo loo ji20o0 2peinkarbtsdh oo oo . dreingkatkurangdai oo oo simpapeingai oo loo yao to. tehan jangka panjang ' o) ) j pee :.a.a. aro peringkat jangka pendekkurangdai oo o | oo areindaiketsd oo loo lose apengkakurangdai boo @tampaperingkai loop odore yoo diterbitkan oleh entitas sektor publik dan bank pembangunan pendeta besar oo tao pengkaikurngdari oo iso tanpaperingkat poo yoo laras www. perahu ran.go.perda aa aan boa ea ana o eww sesi e l ape tar meet awam an bnn game dewan semur sena paras metana wan s p fee i se r . posisi option ema dae dam pam sps. bulan bulan tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun tahun loo bag non door bebe dena danpee fee fee she eeeeeeeeeeeeee segan sepak pl: bad saat a akan ben mena men men men men medan hee posisi option skala waktu tee att merk dengan utan 4g umum mencari ban mean tan (si an dengan tahuntea posisi option neto mita uang asing ian tempe ingkang posisi (keita eenivetent) dermarew lola leo lo lao log it ll to t toe k20 t toe k20 to beban modal (capital charg#) untuk risiko option www. perahu ran.go. posisi option mena oo w men w w tabel eksposur ekuitas trading book bank secara konsolidasi total beban modal sek (cabinet share) jenis ekuitas posisilor www bola tao : bb in men in jae ou. :s kia j total beban modal k(ibsmmatmanterimamumetaemas beban modal (capital, charge) untuk risiko option beban modal simplified approach)k11beb jenis komoditas spot price untuk posisi untuk posisi untuk posisi untuk posisi total neto bruto neto bruto short oo. lala tua tulo los los los aro los po los emban man amtateametamt halo pembatas beban modal (capital charge) untuk risiko option www. perahu ran.go.meri ena sang skala waktu watched sta diperhitungkan tea bete lao lola onta gulden bulan tahan beban modal (capital charge) diperhitungkan skala waktu berikutnya beban modal (capital charge) unt risiko option www. perahu ran.go. tabel perhitungan attr untuk risiko pasar bank secara konsolidasi risiko ekuitas total4c|)la bola level.|2 surat berharga yang memenuhi kriteria huruf poj lcr diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah negara lain diterbitkan atau dijamin oleh bank sentral negara lai|# dan paling rendah bbb jumlah bola sebelum penyesuaian b4(e4#f) net cash outflow arus kas keluar bersih) arus kas keluar |rumah simpanan nasabah perorangan manan sapa s crossta perorangan perorangan mikro dan usaha kecil dan usaha kecil: pendanaan stabil dari nasabah yang memenuhi kriteria (l)ry gemsawo2 mikro dan usaha kecil meme usaha kecil nan korporasi joumanperdamangammamentepesan simpananoperasionak ' |iakdiaminoentes diisi oleh bank yang beroperasi simpanan operasional yang secara lintas memenuhi kriteria so)batan pan penjaminan border). run off rate mengikuti host copy diisi oleh bank yang beroperasi tidak dijamin oleh lembaga secara lintas map atas (gross penjaminan border). run off rate mengikuti host count korporasi simpanan non operasional dan atau kewajiban yang bersifat non operasional asam saakdiaminotentes a06gross kriteria poj border). run lcr: off rate mengikuti host count diisi oleh bank yang beroperasi hat secara lintas dijamin oleh lembaga batas (cross penjaminan border). run rate mengikuti host country diisi oleh bank yang beroperasi tidak dijamin oleh lembaga secara lintas batas (cross penjaminan border). run off rate mengikuti host country dan atau kewajiban yang bersifat non operasional yang berasal dari entitas lainnyaaa secured funding nan aaa indonesia aaa level transaksi dilakukan dengan agunan bola juara nan dea kek25y0 berupa eba selain eba nan aaa bola secured funding peta maa bae ana page derivatif taruna tas kenartanmyatenatrenmeetan kejutan kaming atau transaksi lainnya disajteratentettartanyatemamntemtangan berdandan berasal dari eba, covered bonds, dan instrumen pembiayaancommercial paper, conducts, cacian securities investment vehicles dan aset yang fasilitas pembiayaan lain yang berpotensi untuk dilunasi serupa dalam hari kedepan walaupun belum jatuh tempo arus kas keluar lainnya terkait dengan kewajiban komitmen dalam bentuk fslltas kredit)eee dan atau lembaga jasa keuangan aaa lainnya tangan ketan nya era dengan kera kamen dalam ken sites tertuapas tarian kapas ban fasilitas diberikan kepada lembaga jasa keuangan dan atau entitas lainnya kematian kemana nya waru menyuarakan kepada 'embagajasakeuanganteen boneka pengaman dmelalui ready marketabiliterasa tuan kontaktuaainya lainnya additional requirement) lending) pebaumoi cetakan menutupi posisi short nasabah agama berupa erat tosemamberupa utara persyaratan bola level eba namun agunan berupa selain bola waimanatemenataatas sebagaimana tersebut diatas nan aaidiemoaga ara kenangan tee me berasal dari transaksi derivatiftuah gta jumlah net cash out flow terc) bola level terdiri atas: (l)aj)(l),(h)(s5)|analisis secara individu analisis secara konsolidasice)ii), dan pelaporan periode tabel yang cakupan sdm yang kalitempat tanggal jenis keluarga rumah jenjang program telepon sesuai pendiri lahir lahir kelamin negarawan saat ini studi identitas pun kan domisili stat ket tanggal peta atus status keterangan bidang keterangan mulai pelanggaran tenaga jabatan bidang internal kerja kepada jabatan tugas bekerja kerja tugas bank wajan bank ta4atsbata ketenanganpengisian dki jakartakoo kabupaten atau kotaahjenis pegawai dokumen nomor identitas identitasj uomoriaenuas pengisian?koj oamaperi tenan pada dokumen identitas tertulis nama putra ganda wijaya pegawai putra ganda wijaya, se., mm. (se?tag na.juni jenis kelamin diisi dengan karakter ilref ems keamanan pia tak akitog ouo kererganegaaan engtol padam tenga aama dan manajemen komputer e vip pertanian dan kehutanan |. ilmu sosial dan politik psikologina sandi keterangan tenaga kerja lokal tenaga kerja wni,referensi pengisian data: status keterangan kepegawaian pegawai organik.(moj jabatan sani keterangan jpiormr tama direktur kepatuhan direktur yang membawakan fungsi kepatuhan(mo bidang tugas sempatone gga yng antara bertahan| (no, pada sandi bank jabatan keulaaefektif berlakunya pengangkatan penggantian. contoh pengisian data: cd i1 dir tanggal januari tercantum bahwa keputusan berlaku sejak saat ditetapkan. pada surat keputusan pengangkatan fee tercantum bahwa surat tersebuttanggal efektif pengisiaus surat surat efektif surat nomor induk sendi keterangan bidang angan ana omer pu! soba suk nge nomor saekcngeantian pemberhentian group heal sk redir wilayah jakarta dos group head sk kredit wilayah jakarta pas semreksadana bidang usaha perusahaan sandi tanya dagang non kenangan badan usaha milik negara lembaga pemerintahan lembaga pendidikan tanggal mulai diisi angka sebanyak (delapan) digit dengan format yyyymmdddmannasa 5b data riw pelatihan sertifikasi nomor induk nomor jenis pelatihan pena nama institusireetaseataa pelatihan technical ski arema sesama keenan kemananrentan sebagai sad temon managemen umam samaemenabanan mpsamansarsa kesan engan keputusan stoner remmorsmpsaat tateadesmp atasan tan emas katanya gnpeamai senmastamaatato orsertttasi genera banting series' adem bank seriitasi lebih managemen (fo situasi tuning series sentai (ja serimtasi kepatutan tekankan (in serimtasi pesilat perankan semmaskettretanan posermastaifungsi kepegawaian waktu pengisian jabatan kosong, untuk bidang tugas: resmi bvanjemeask kreditatau pembiayaan teknologi informasi pemasaran bunga keuangan kepatuhan aha personalia who operasional audit intern a siang easpetananamma amat baya rekrutmen, pose apik ewan kemas ( hewan pengawas paman akibat eksekaah berat2 dun angkatan bawang tenagaanidankonsuan pegawai selain huruf a), b), c), d), e), dan sampai semata fungsi evaluasi kinerja produktivitas pegawai pendapatan per pegas tapa bersihper pegawai seiya tenaga kerja rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya rasio biaya jasa alih daya outsourcing cost) ketat tenaga kerataan pergantian pegawai loyalitas) oo oo rasio pergantian pegawai secara sukarela '')') ) | ' | rasio pergantian pegawai tidak secarasukarla ' | ' rata rata masa kerja pegawai, untuk posisijabatan: ' ' | pejabat eksekutif ' ' pejabat (dua) tingkat bawahdireksi tenaga aliran konsultan pegawai selain angka dan sampai pegawai memang promosi rawat waktu promosi mtk pessiataan ( gabat eksekutor kabar2 tingkaraibawandreki pegawai selain angka dan sampai pegawai promosi fekemaam ntuk bidang tags ame aman eeatatau pembiayaan biologi informasi masakan abang mangan aepauha aesonama ore yanatmte bidang tugas perbankan tama rotasi pekerjaan perencanaan pegawai rasiopensun fungsi pelatihan dan pengembangan ratedata waktupelatihamperpegawa katadata biaya pelatihan perpegawai rasio tore dana pendidikan tehadap deyatenagakem tatarstan jumlah debitur per relationship manager atau account ena semenkomea ( r segmenmonkomoasi 5saban cuti raih, data kinerja manajemen sdm bank diisi dengan data riilpawusawat menerima tawaran untuk mengisi posisi tersebut. diisi dalam satuan hari. bh) rata rata biaya rekrutmen il)sawat. rumus perhitungannya yaitu: rata rata biaya rekrutmen total biaya rekrutmen peria| diisi sesuai dengan pendapatan per pesawattotal pendapatan papa per perawan malah pegawai (tetap dan tidak tetap) ibj diisi dalam satuan rupiah. laba bersih per pegawai isawat, rumus perhitungannya yaitu: laba bersih total laba bersih brain per pegawai jumlah pegawai (tetap dan tidak tetap) ib| diisi dalam satuan rupiah. bj) biaya tenaga kerja (l) rasio biaya tenaga kerja terhadap total biaya operasional iatu lava karya kara lebar ibis: tenaga kerja rasi biaya tenaga kerja terhadap lula biaya operasional total biaya operasional ibj) diisi dalam satuan persen dengan (dual pecahan desimal, rasio biaya jasa alih daya terhadap total biaya tenaga kerja tetap ibiaya jasa alih daya ona biayajasa mater biaya tenaga kerja total kerjatetap ib) diisi dalam satuan persen dengan (duaselama periode tertentu secara sukarela x10056 jumlah pegawai awal periode jumlah pegawai akhir periode)asia pergantian pegawai secara a35 selama periode tertentu perang tidak karel jumlah pegawai aek serta kini pesta (b) diisi dalam satuan persen dengan (dua) pecahan desimal. rata rata masa kerja pegawai lhl pecahan desimal, (bj rasio promosi pekerjaan diisi sesuai dengan rasio jumlah pesawat yang dipromosikan naik jabatan tingkat) dibandingkan dengan total jumlah pesawat dalam periode tertentu, rumus perhitungannya yaitu: rasio promosi pekerjaan jean kena mom isikan ii. diisi dalam satuan persen dengan (dua pecahan desimal. fediisi dalam satuan tahun, dengan (dual pecahan desimal, s5) perencanaan pegawai rasio pensiun ja) diisi sesuai dengan rasio jumlah pegawai pensiun karir dibandingkan dengan jumlah pesawat (tetap dan tidak tetap) dalam periode tertentu, rumus penshitunsannya yaitu: rasiopensiun (bj) diisi dalam satuan persen dengan (dua| pecahan desimal. fungsi pelatihan dan pengembangan rata rata waktu pelatihan per pegawai (il) diisi sesuai dengan rata rata waktu pelatihan yang dibutuhkan setiap pesawat selama periode tertentu. iz|)iz) diisi dalam satuan rupiah. cc) rasio total dana pendidikan terhadap biaya tenaga kerja il)dua) pecahan desimal. dj) lain lain jumlah debitur per relationship manager atau account officer jer. ib|) diisi dalam satuan penuh dengan pembulatan pecahan desimal, kewajiban cuti wajib iinul). (bjstatus jabatan tenaga tahun tahun tahun tugas pendidikan ben prediksi prediksi prediksi lgi pengisian tabel yaitu: bidang jenjang status tahun tahun tahun jabatan tenaga tugas pendidikan pegawai prediksi prediksi prediksi caps asi kesatu kedua ketiga sas sae tabel data remunerasi sdm bank format laporan tabel data remunerasi sdm bank sengat00000jabatan sangat (rada minimal maksimal rata rata minimal maksimal rata rata jos fesoonono ssoooooo 3soooooo eooooooo ton o0000 s0000000 esooovoo as000000 so000000 tetakakg tanah00 sooooooo to000000 bo00000 ooooooo so00000 s000000 eooooooo s000000 tabel data pemegang saham format laporan tabel data pemegang saham dam klasik jenis temen nama naa alamat ketemu penitinomor akta tanggal akta tanggal nama induk badan pendirian pendirian perubahan perubahan pendirian usaha terakhir terakhir badan hukum nomor surat keputusan pan tanggal awal efektif tanggal akhir efektif porsi kepemilikan kepemilikan kepemilikan rapat umum pemegang5y6no| klasifikasi pemilik sandi kepemilikan (psp) bagi pemegang saham bukan psp dengan kepemilikan kurang daripementasxej t(ojoama pemegang sahamtanknantaa ag perusahaan daerah perusahaan umum daerah perusahaan perseroan daerah po00006 badan usaha asing oo daan hanya diisi untuk pemegang saham berupa badan hukum. contoh pengisian: (mo| mama pemegang saham pengisian abc tbk bank xyz persero) def ltd.ferdinanddj)dj)dj) contoh pengisian data: kepemilikan kepemilikan yo0: tabel 3a, dewan pengawas syariah, dan tabel 4a, pelpendekatan standar sebagaimana telah diubah deng ons nana ana nana anna jenis dan periode laporan icon enam bank umum konvensional. aan bank umum syariah loan kran pejabat penanggung jawab dan petugas pelaksana pelaporan penyampaian laporan soon penyampaian pertanyaan .cbooo wooomanann nana bab laporan bank umum konvensional .oooocooocoooooooo.ooooooi laporan publikasi bulanan eco kanktennekannnknel il2 laporan publikasi triwulanan conan il3 laporan suku bunga dasar kredit loc wonaketant nana format lap tan.coooomnkan akal pedoman pengisian. il4 laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko oom nee perhitungan rasio komm order format laporan .ooo woooooooo woo jak bank secara individu .ooo woo woo womalo. waka bank secara kong solida .okk aan tabel perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum bank secara konsolidasi. pedoman pengisian .ooooeanannnann perhitungan attr untuk risiko edit . j.oeenenea format laporan .o.o.ooooconenennnnnnnannnnn nana bank secara individu . oom tabel data eksposur perhitungan attr risiko kredit pendekatan standar bank secara individu . w. tabel rincian perhitungan attr risiko kredit pendekatan standar bank secara individu. j. tabel rekapitulasi hasil perhitungan attr untuk risiko kredit bank secara individu. jiwa bank secara konsolidasi . j.ooocooooanaajj. tabel rekapitulasi hasil perhitungan attr untuk risiko kredit bank secara kon solida . pedoman pengisian . enam perhitungan attr untuk risiko . jeceeennn format laporan . j.oeeeennnnnanannnnlnlnannannnana bank secara individu. mana tabel risiko spesifik eksposur surat berharga trading book) bank secara individutabel eksposur nilai tukar banking book dan trading book) bank secara individu. ce) tabel perhitungan attr untuk risiko pasar bank secara individu. oco woo woo woo wommennalnnalanaa bank secara konsolidasi si. weeeeeennelnnn tabel risiko spesifik eksposur surat berharga trading book) bank secara konsolidasi si. jokesi.coor woo wom makananooo woo wom manakala tabel eksposur nilai tukar banking book dan trading book) bank secara kon lida si.i nana ec) tabel eksposur ekuitas trading book) bank secara konsolidasi.i.o one bananmakna na tabel perhitungan attr untuk risiko pasar bank secara kon solid si.ooocooo comma pedoman pengisian .ooeannnnnn pengungkapan dan penjelasan tambahan . jaan format otak . wana pedoman pengisian .eeknenennnnlnannnannn laporan kualitas aset dan pembentukan ppa bank secara laporan liquidity coverage ratio (lcr) .ooooooooeennan informasi kuantitatif. j.ooo woo wooannaa format otak .ooekenaa nana pedoman eng .j.ooooeennana nana informasi kualitatif. jookknan nana format laporan . j.oeeennnnnannnnnnlanlnalnannnan pedoman pengisian . j.eeknenannnnlnannnan kertas kerja, laporan, dan rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio (user) .ooooooonnnnaana anna laporan data sumber daya manusia (sdm) perbankan tabel la 1b: data pokok sdm. nana format laporan . joon pedoman pengisian . eka tabel 2a 2b: data riw jabatan . joo wooooooco format laporan . j.oeeennnnnnnnnnnnlanlnannannln pedoman pengisian . jeeenannnnlnlnanlnnanln tabel 3a 3b: data riw pekerjaan . j.ooceekn format otak . mena pedoman pengisian . jeeenennnnnanlnnann tabel y4a 4b: data riw pendidikan formal. format laporan .i.oeeenennnnnnannnnnlnlnananln pedoman pengisian . jeeeenannnnnanlanannn tabel sa 5b: data riw pelatihan sertifikasi si. j.ek format otak . mean pedoman pengisian . jeeeenennnlnanlanann tabel kinerja manajemen sdm bank. yi2 format otak .ooooco woo oom pedoman pengisian . eka tabel prediksi kebutuhan tenaga kerja. jian format laporan .i.oeeenennnnnnannnnlnlnallnann pedoman pengisian . jeeeekenennnnnnannnanln tabel data remunerasi sdm bank. format laporan . aan pedoman pengisian . eka tabel data pemegang saham . jesannnnnnnn format lap otak . oom pedoman pengisian . jeekeannnnanananlnn bab iii laporan bank umum syariah dan unit usaha syariah. ii. laporan publikasi bulanan oo ii. laporan publikasi triwulanan oo. cone not 1i1. laporan kualitas aset dan pembentukan ppa bank secara konsolidasi. cocoa 1gb laporan penyediaan dana dan bmpd bank secara konsolidasi. laporan kewajiban penyediaan modal minimum dan aset tertimbang menurut risiko. oom laporan data sumber daya manusia (sdm) perbankan 2g.bej ampar rena titrasirisiko dan secara konsolidasi permodalan laporan periode kelompokjenis laporanperiode jenis laporan penyetefektif per tahun komponen kredit kredit kredit korporasi ritel mikro kpr non harga pokok dana untuk kredit hpd) owl (it biaya dama o biaya dana pihak ketiga oo prianya dana bukan pihak ketiga oo biaya dana liabilitas kepada bank lam lo biaya dana liabilitaskepada bank indonesia oo ) ojo www biaya dana pinjaman yang diterima ' )) o o o o )3o iis biaya dana liabilitas antar kantor ooh ooh biaya dana liabilitas keuangan permodalan too biaya danalainnya wb ? ? biaya jaa ho ole biaya regulasi biaya giro wajib minimum cwm) ' oo3ja biaya premi penjaminan lembaga penjamin simpanan m (oa mpprtainnya j biaya kuasa oo $ (oi tanya ww biaya overhead juan j an d ant biaya pendidikan dam pelatihan anu v d biaya penelitian dan pengembangan ' o " w vi biaya sewa lhv wol biaya promosikan pemasaran javana m mm . m hadiah ole ( idandanfromosi vd sponsorship entetammei jo hvwvwowle aaaaaa biaya pemeliharaan dan perbaikan wbv biaya penyusutan aset tetap dan inventaris oo ) ooh ni biaya overhead lainnya oo ana an biaya barang jabatan administrasi 'o)) o o o o o ) )b3b3bv3j3o aci i lainnya marjin keuntungan profit marga) yeo na v d iii suku bunga dasar kredit sdk)echcaj)ce)rencana tindak pemenuhan net stable funding ratio bank secara individu, untuk bank secara individu tabel risiko umum eksposur suku bunga trading book)jmeat kesra untuk melengkapi pengisian tabel lainnyapart penetapan sama dang secara tonsntastabel risiko spesifik eksposur surat berharga jenang ang kas tabel risiko umum eksposur suku bunga trading book metode jatuh tempo maturity method) bank secara konsolidasitabel eksposur komoditas banking book dan trading bookpatacup wa, mma megan jo, jojo (oo modal disetor setelah dikurangi sahamtresai) o u u u too sshampreeren ini cedangantambahanmodal oo akan lol aektorpenambah u v v i' xii pendapatan komprehenattanya ebi penjabaran epoch tata untuk dijual meet ane. cadangan tambahan modal lainnya (otherdischosed reserse) oo) taj asiodariinstrumen modalinti utama oo yoo p cadangan umum joo | '" ya poem eenaeamga out'o loh tatammaberaaa jo wu u uo p u batahan bemaanseieah gpertungkanpaek o peningkatan loo) ooh tel danasetoran modal uj tanya pamen ooilljojo perapian empat uut selisih kurang penjabaran laporan keuangan aan dijual cadangan tambahan modal lainnya (otherdischosed reserse) oo) disagodariinstmmen medal intima o p asitahuntahualak jj www nanfo) rugitahunberjalan juni o u u smk uuu peningkatan penurunan mila maaratsekematban kemanan i keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi ) (dj selisih kurang antara penyisihan penghapusan aset ffa) atas aset produktif dan cadangan setontomman pemamamamaaa ane pol ama pemetaan mandar meme termandaam tet ast tahan mea ny. 'jyjywa gg. uu pp(p'pvppaa en. penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang kekurangan modal pada perusahaan anakasuransi ' ) nekorpengurang modalinti ramalannya oo ||) penempatan dana pada instrumen modal inti tambahan dan atau modal pelengkap padabanklain aaa ana hibah wasiat www. perahu ran.go. (ora berharga subordinasi (pereealnen kumulatif sah kuang kempen tema zaman subordinasi (perpetual nonkumulati) seidahdikurang pembelankembah jojo pengarang modal ini tambahan penempatan sana pada ramen mera ambang eat pagar adat aaa wasiat obat rumen modal bentuk aan tan ang memeras mean l i restoran (perpetual kumulatif, non perpstusi sean dilarang perjalan tampah (oa berharga subordinasi perpetual katai men terkenal seolah kurangipembean kerah (oo benaman subordinasi perpetual kumulatif non perpetual seed dikurangi pembelankemtah ternate dar instrumen model pelengkap jok e tangan umum ffa tas ass predikat tang anu ame rar eetorpengurang medal pesulap www wasiat faktor pengurang modal berupa eksposur yang menimbulkan isi kredit akibat kegagalan teman cemamnsenenemmusamar peer ore eb ee. ,? (pangan riko auwuae tht, evo th, (as eda mama. tease modal lengkap eno pemanen u u ems semua romo o task model ini urea mama asa uu ju jog (toga memesan yang daerah oli ann |peso modal psengkapyangdalokaskan tambahan foto modal int utama yang asian meme mata opt eur srs pom rare dek out (eta mat:eee u u uuu u u eee uu u u uu engan baat a u u w wuv danang (engan tara serum karen (an ap u vw w w uvv epataurbatan reagen naa masam gems (aman ana antar p w vvv (muram pemain antena u u ame a u tersedia untuk dijual risiko kredit) w vuv uuououvuvuvuvuvuvvo camat matan vw w pesan peta akan aam tebet esai amen pmr engan mama utama pasar stan tara unta pertama nia ear kan marumenkewansan dalam ternate uu u (eat (paras t masa (mama pian tea urban ata tepi garamasin erat w jw faktor pengurang modal eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan settlement (settlement nsk) non aaa gen www anam gea masa u v vovovov www mw dem u jpn amomonos agu u emas anatara w uv jirpanthagenassatabaak ammomemana ema, vvv mw demam data murderwww. perahu ran.go. a7ud (ame u (ea u u u u y (5m u u uvu tn u uv ear anthem asrmtereamtam tam uv aaa untuk dijual sme u (enam amors p amamniotu t (p eah wu www tererarettsemakk u enam amm saham asa team uvu anak amar text aan ( eyes uu s www www u uuu u uvu uuid u u memata u u paman p t dijual eat tamu mas y u aa ak y pemanasan ar y sas www naas p men pemanen temasaaas sesatomamatoamawasmaar kerugian penurunan nilai cken atas aset produktif pat naa arena aan tees meer uud um pu u mena mamanemaas (aa u u (ea u u y u u u w oo www www www sees ee w y www www enteng amen dapemahaamarataa jemaat u u vy apa akan pp t papan sapa naa amar esa ear aaa hibah wasiat www. perahu ran.go. (ame tamatan samar tameng pemasar (konsolidasi) (asem pena neaeesan ta. wasiat ear w aan emas see nearaesar ane eng ema (em ana prenatal aan era asrama ia . aaa. (konsolidasi) mes asa tema www (enam u . wasiat pemeememasrimwarummmeamar loo settlement (settlement risk | non delivery versus payment pemosstatmmsnsmamtama berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) w55 ema jam u aav tw pam ema emak u ena some u eemammtam ama emas nenas rea eetatmmsamantaaaah tama tka aoa o ema meat veer aman temwww. perahu ran.go.ce)s0a wogwnr lo: (ob metan keatatemermantmersk penempatan pasa bamitngonesia nee ppp'pw'w sasa menaikan tel ( sonam (tania " dojo taman tungayanepemmamenma (op asian kepataremerman negarawan (on suratpemara ann peta point (tania " dojo taman tungayanepemmamenma ann aon pase ann (le eeisaneaitantah (lebaran (ole etambangaseneteamatenma (apem epadabark pembangunan muara antemeantaaaa pase eratterharsayangdtua ereanjenidbetembartres (eeetgamesibartan (ole tasihantainnya (og span bngaseneteamaitema jaman kertasari etangngark (on pemempatanpedabanklan post pemarah seat nana temen apartemen remi lol taghanakseptai oo, poo itpamibeikah jaranan tashanbunsayangbelumditeima oo (ole astansangka panjang poo (on penempatan pasa bantah (oa saratbeemara surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali resol jos sangsiarah asbantainya (on mantan bangayarensmmateama jelkemeeaantamantneal teitsamgditeritan (obatan bungaan beam tense ( (ole krenyanggiberitan tasitantungayangbelamditeama jagkestrezanaifrenstman oo (oa teetsaneitertah eetanbungasoneteam tema www. perahu ran.go. bank yang memiliki net stable funding ratio kurang dari (seratus persen):cc.sara ema . ) pen pemantau loan (vestra umearenebemaea tea (oa saratberhaga aan (oa #edityangdiberikan nan been paman (eta ket begun taman mna oe penempatanpadatanklan suratberharga (oo tema esa mana steam tenan kredityangdiberikan (oo masitantainnya ta. aon (gb bayetaangssinyang menaakerrengmaramaa dojo papan arena mega rea amanah dana dada (oo tempat perasaan keuangan yang tedafardi tua ann pneaaamaras eksposur fess ase pada pemaingga m t eum meet tetes mememeasah o press demak mesum peemaanmeentas o o peak o tateaantaanmas o pee o transaksi rekening administratif lainnya bee lal loa anm (in kasihan kepada pemerintah i9 $ tagihan kepada femerintahtndonesia tagihan kepada pemerintah negralin ns. hn' (ja tepian jangka pendek oo tepian jangka panjang oo. kasihan kepada korporasi oo total eksposur dari transaksi rekening administratiflaiunya ) |www wib nee rr peamangamk does paham kepada amami transaksi reverse repo ime kategori portofolio paginas opv tagihan bersin (oo la am meme w l l tetamtepad pemamah pemamah pangan eratakarmama total eksposur dari trasesks free are eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan settlement settlement risk) swim been. rabi oo . . iss ehpocur dari sederet rsk oo ) ii. eksposur derivatif fee bo, pte testa paga pemeran area jaa pemanah jastanteraamak jena peamantepasa kapal.a. tagihan kepada pemerintah indonesia petatarian kepada kemeriahan indonesia total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk lo0o b. tagihan kepada pemerintah negara lain tagihan bersih tagih bagi bagian yang d" )& sela peringkat aaa 8d. aa peringkat s.d. peringkat bbb1 s.d. bbb: peringkat bb4 peringkat dibawah tampa peringkat moore www total attr sebelum pengakuan mrk lwy total attr setelah pengakuan mrk tagihan kepada entitas sektor publik tagihan bersihs panen peringkat s.d bbb. peringkat .d. peringkat apaan tanpa peringkatloe tagih,jo ana nobar peringkat maa peringkat s.d. bbb. peringkat bb4 s.d. lo0e peringkat dibawah tanpa peringkat k22 total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk log tagihan kepada bank tagihan jangka pendek tagihan bersih tapin. bagi bagian yang dieringkat jangka pendek peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya peringkat aaa ad, bbe peringkat s.d. peringkat apaan bagian yang dijamin tmr tmr kategori bobot risiko pada peran pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk |( p bike peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek koe peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya peringkat ara &.d. aa peringkat bbb. peringkat 2loo kredit beracun rumah tinggal tagihan bersih tain ik aja log ltv 50k satu tor koe elev total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk log loo kredit beracun properti komersial tagihan bersihs bae aka tol )i s9g kasta dengan propam komersial toe total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk lgm lokang boa u9g kredit pegawai atau pensiunan lt total attr sebelum pengakuan mrk lw# a9g taglam tagihan kepada korporasi tagihan bersih tagih bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko sarb5broke buka koto )|io9o peringkat jangka pendek peringkat jangka pondasi peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya peringkat aaa sdh peringkat sid, peringkat bbb s.d, bb dering dhawan hb. iso tanpa peringkat tooni s lala jala kena engan rumah tinggi mana salin koi barang ruan tgl manncnnn) p s ike dapat kewajiban kornet rnet (pemberian kredit, atau aks petani (ad, garansi, standby l c dan awal atas surat berhargapee sebelum setelah ll. tagihan kepada pemerintah indonesia mnc 'rotan attr setelah pengakuan mrk .b. tagihan kepada pemerintah negara lain nilai tra neto pan "(" h #5bss are kewajiban komitore standby kewajiban kontingensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (al. petani (ad, garansi, standby l c dan awal atas surat berharga) aan bani bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko agihan akan yang pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah bersih tidak dijamin mrk mrk ' ik peringkat ama s.d aa koe peringkat sala peringkat beb1 beb peringkat bb4 s.d. peringkat apaannilai tra neto kenangange aan ketam kewajiban kornet men dengan jangka waktu perjanjian tahun kewajiban komitmen dengan jangka waktu ala perjanjian tahun kewajiban komitmen dalam bentuk l c (kecuali s0g bagi bagian yang dijamin tmr tmr kategori bobot risiko bgn aan pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk | ike iketa ati setel pengaya (blef p bs jika yang memenuhi ketela sebagai uncommetstandbyatt )ii$t:$:the tau kriteria bobot risiko peringkat ara .d. ar. peringkat bbb: peringkat s.d. peringkat dibawahe bsa ike (ka yang memenuhi ketela sebagai wncommttmitmen dalam bentuk l c (kecualidara pga pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk | ' 'bbb: peringkat &.d, peringkat dibawa mnc tanpa peringkat total attr sebelum pengakuan mrk lama total attr setelah pengakuan mrk b. tagihan kepada bank taliban jangka panjang nilai tra neto kelonggaran tarik transaksi rekening adm lainnya ll. jenis transaksi rekening administratif tra) nilai tra fkk tagihan neto bersih | p bs ike yang memenuhi kriteria sebagai uncommttojanji perjanjian tahun kewajiban komitmen dalam bentuk l c (kecuali s08a o j j hare k22 ae) (le) pengen janet penata peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya wiko| @# bs ike) ana apan peran pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk ( lo lpv sctv 70t6 satu k22nama mna memson 'perjanjian tahun tagihan bagian yan bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko gih: gian yang pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah bersih tidak dijamin mrk mrk w el) ee) tor t total attr sebelum pengakuan mrk lama total attr setelah pengakuan mrk kredit pegawai atau pensiunan nilai tra neto kelonggaran tari jenis transaksi rekening administratif tra) nilai tra tagihan bersih | ) p s ike uaa kewajiban komitmen dengan jangka waktu alah ssa k k22 kredit pegawai pensiunan ll total attr sebelum pengakuan mrk mam tetapikewajiban komikhornii men dalam bentuk l c (kecuali standby l c) kewajiban kontingensi berupa jaminan bukan dalam angka pemberian kredit (al, bid, performance s094) 100k maan ike (et) gi) le) tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan te| e bnot)take peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek peringkat jangka pend peringkat jangka pendek lainnya peringkat aaa &.d. aa. peringkat s.d. peringkat bbb s.d. bb peringkat dibawah bb tung peringkat total attr sebelum pengakuan mrk laga(en yang memenuhi keris sebagai committed (ol kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian tahun kewajiban komitmen dengan jangka waktu man perjanjian tahun tagihuy bangun kuma tina too t selain kredit beracun rumah tinggal total attr sebelum pengakuan mrk lams.ltmr attr kategori bobot risiko tagihan bagian bersih sebelum setelah mrk mrk tarian kepada permintaan indon " w total attr sebelum pengakuan mrk menlho transaksi reverse repo tmr attr kategori bobot risiko tagihan asinan dai sebelum setelah mrk mrk b#ui lo. non peringkat ara s.d, aa. peringkat l peringkat ber beb peringkat hb s.d. peringkat dibawah isojenis transaksi tagihan bersih iransatsia lao pen maa menahan terikat bara total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrkuntuk periode laporan disampaikan paling lambat tanggal maret tahun berikutnya. tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional tagihan ai (mransatesi repo transaksi reverse repo ll. attr attr kategori bobot risiko tagihan pilihan dar sini sebelum setelah mrk mrk ( s vue a kriteria bobot risiko makna mnc hrer nna dengan pensi atas bpd. peringkat bb# s4. peringkat dibawah men tanpa peringkat total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk k21 .a. tagihan kepada bank tagihan jangka pendek tagihan vue asl mean transaksi reverse repo ll. attr attr kategori bobot risiko tagihan tagihan ker sebelum setelah mrk mrk ill (lo teater bebe peringkat green tani tanpa peringkat total attr sebelum pengakuan mrk tote ami selai pengin .b. tagihan kepada bani tagihan jangka panjang tagihan dean transaksi reverse repo e attr ttir kategori bobot risiko tagihan tagihan bensin sebelum setelah mrk mrk lola permatransaksi repo transaksi reverse repo ll. attr attr kategori bobot risiko tagihan kasihan bersin| sebelum setelah ore ate mrk mrk o .' s w ww eb mean transaksi reverse repo a attr attr kategori bobot risiko tagihan tagihan bensin sebelum setelah mrk mrk ( ss ue a lola peringkat aak s.d, peringkat s.d. perasa toe peringkat dibawah eb lo. tanpaperingkat total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk ii. eksposur derivatif l.a. tagihan kepada pemerintah indonesia tagihan donor risiko . ita tangan ken ata penemuan tagawa .b. tagihan kepada pemerintah negara lain tagihan kdi e ipni r petai asa peringkat peringkat dibawah tanpa peringkat tagihan kepada entitas sektor publik tagihan poor risa ear peringkat ts. peringkat dibawah haasemasi tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional tagihan debat bau kriteria bobot risiko peringkat ama sd. peringkat pbb poin aa. ton peringkat dibawah tanpa peringkat ll .a. tagihan kepada bank tagihan jangka pendek tagihan pee ri) bersin lao peringkat aaa s.d. bbb. peringkat "ee peringkat dih bawah muna peraga r .b. tagihan kepada bank tagihan jangka panjang ueg tagihan poor risa beo lao peringkat aaa s.d. aa: peringkat bbb: peringkat peringkat dibawah lao bangarornga tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel tagihan debat ria lao mma iko tagihan kepada korporasi tagihan kdi dapat pem arena peringkat bbe4 &d, bb peringkat dibawah hb tanpa peringkat llaa, ' ' loc tagihan kepada pemerintah indonesia lo0 jp tagihan kepada pemerintah kegagalan pasha kepada entitas sektor publik raihan kepada bank pembangunan mutiara dan tembaga memesan tagihan jangka pendek tagihan jangka panjang kredit beracun rumah tinggal oo kredit perang proper komersil kredit pegawaiatau pensiunan is. tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel ' ')') ) o o o o o ) oe i)o raihan kepada korporasi kredit beracun rumah tinggal lo0 (dam erat beragam kuman ja. vang tunai, emas, dan commemorativecoin ho penyertaan selain yang menjadi aktor pengarang modal penyertaan modal sementara dalam rangkarestraktursastkeat (ja penyewaan kepada perusahaan keuangan yang gdakterdatar dibina (oo pemetaan kepada perusahaan keuangan yang terdatardibusa (opt asertetapdaninvemansneo ase yang diam (ada amarkantornexx . . . & ja. tagihan kepada pemerintah indonesia ' tagihan kepada pemerintah kegagalan tagihan kepada entitas sektor publik loe toe koe rintihan kepada park pembangunan militera dantembagamtemasma na. m m. . tagihan jangka panjang kredit beracun rumah ting kredit beracun proper komersil kredit pegawalatau pensiunan raihan kepada usaha mikro usaha besi dan profil jo. tagihan kepada korporasi iko kredit beracun rumah ting lo0 ip. selain kredit beracun rumah tinggal oo )kategori portofolio bersih sebelum setelah mrk mrk tagihan kepada pemermahindnaaa (pe tahan kepada pemerah era jarfiigihan kepada entitas sektor kubik leriisihan kepada bank pembangunan wutilmera dan tembaga memesona tagihan jangka pendek lo0 tagihan jangka panjang (erfegihan kepada usaha miko usaha dan emo peralhh: 'mm $.mm aed aseaishank teman modal hari kel) je. peran modal hari kerja) ui isle ja. beban modal (lebih dari 45hari kerja) non delivery versus payment a.a eksposur sekuritisasi faktor modal jati atas eksposur sekuritisasi yang dihitung dengan metode teman kain base appa j2. jalur atas eksposur sekuritisasi yang dihitung dengan metode standardized approach sa) pep ii. eksposur derivatif viii tagihan kepada pemerintah indonesia jb. tagihan kepada pemerintah negarawan tagihan kepada entitas sektor publik (ar jiueihan kepada bank terangiman multilateral dan tembaga memesona tehan jangka perak afghan jangka panjang cerjiesihan kepada usaha mikro usaha dan tomato asian kepada korporasi jleposur berimbang dai credit lakton adsmeri tek segmen asas tni iii. total pengukuran risiko kredit ii) pen evontaranevam sesaatil. eksposur kredit selain derivatif eksposur aset pada neraca, kecuali eksposur sekuritisasi pre oouop kategori portofeto gita rockin tagihan bersih ag, f . lo. .! tagihan kepada pemerintah indonesia poo surat berhargayang dijual dengenjanj: dibeli kembali repo) tagihanbungayangbelumditerima tagihan kepada pemerintah negarawan yoon smommmomm surat berhargayang dijual dengenjanji dibeli kembali repo) tagihan bungayangbelumditerima jefegian kepada entitas sektor publik surat berharga yang dijual denganjanji dibeli kembali depo) tagihantainnya aaa .a.a tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional ' pon ooo sirarberhara 2ennarnuany jb. surat berharga yang dijual denganjanji dibeli kembali( depo) ee tagihantainnya aaaaaa .a.a tagihan jangka pendek a s oo. surat berhargayang dijual dengenjanji dibeli kembali repo) (og tagihantainnya a.a fb. tagihan jangka panjang penempatampadabankslaan tagihanakseptasi t.a kredityangdiberikan kredit beracun rumah tinggal api kredit beracun properti komersial kredit pegawai pensiunan adi tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel ' poo00o tagihantainnya aaa . jarfagihan kepada korporasi surat berharga aaaa a.a.a kredityangdibesikan los kredit beracun rumah tinggal (pain kredit beracun ramah tinggal surat berhargayang dijual denganjanji dibeli kembali repo) oo tagihantainnya oo vangtunaiemasdancommemorakecan penyertaan (selain yang menjadi faktor pengurangmodal 'o o o v3u i" penyertaan modal sementara dalamrangkarestruklurbaskeatoo aan ena (epsetampdaninventaris nate setang diary (apda ( (es amtarkantorneto ( job total ieaposur watak posisi aset pada sememateri peretas ama ratna mer neto (u| ' ii sam pena ee tepian kepada pememmtehindnaa tepian kepada pemerintah negara let ( ( memandang setan bangka credit beragam properti komersial (" (resimen kepada usaha mio, one ker pee johan kepada korporasi " horestantangeh jah ta beragam puan (bin kredit beracun ramah tina ( total eksposur untuk kelonggaran tarik transaksi rekening administratif lainnya ino kategori portofolio nilai tra oo ppa o | nilai tra neto blum tagihan kepada pemerntehindanaa tagihan kepada pemerintah negarawan asian kepadatan we w g (ole perransangka peek sman jangkapagang fotagitan kepada korporasi total eksposur dari tranenkesi rekening admtaistatiftatmakategori portofolio tagihan bersih tagihan kepada pemerintahjiesihan kepada bank ja. tagihan jangka pendek jb. tagihan jangka panjang tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel tagihan kepada korporasi total eksposur dari transaksi repo transaksi reverse repo kategori portofolio tagihan bersih raihan kepada pemerintah ja. tagihan kepada pemerintah indonesia a jb. tagihan kepada pemerintah negara lain tagihan kepada entitas sektor publik: naa tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional naa (resimen kepada bank tagihan jangka pendek tb. tagihan jangka panjang ( tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel | e tagjenis transaksi nilai eksposur untuk transaksi yang tergolong delivery versus payment ja. bobot risiko hari kerja) jb. bobot risiko hari kerja je. bobot risiko hari kerja) ja. bobot risiko (lebih dari hari kerja untuk transaksi yang tergolong nori delivery versus payment (non total eksposur dari settlement risk | .ng jenis transaksi moda attr (ul tol total eksposur ii. eksposur derivatif replacement cost potential features tagihan bersih kategori portofolio bewooares ppe) (jae irc per) t:titi i i $ $3did ii (is tagihan kepada pemerintah oopo) tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional naa (tagihan kepada bank ja. tagihan jangka pendek ( tagihan jangka panjang tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel naa tagihan kepada korporasi (" total oo lol.l.a. tagihan kepada pemerintah indonesia tagihan bersih bagian yang dijamin tmr itmmrk mrk tagihan kepada pemerintah indonesia ll total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk lb. tagihan kepada pemerintah negara laitright aaa peringkat s.d (lo peringkat bbb s.d. hbp (oo peringkat bbi too peringkat dibawah tanpa peringkat it total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk loo tagihan kepada entitas sektor publik tenan ( masih, basi bagian yang dijamin tmr itm kategori bobot risiko ba( loro pemgaaaaaaa dan teringat ana pes. peringkat s.d peringkat dibawah to tanpa peringkat mana total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk log tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasionnon eno non non mereka kena bina ria beta peringkat s.d, beb to peringkat bb1 s.d, peringkat siramanmasih. basi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko bahan akan yang pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah bersih tidak dijamin| mrk mrk fine jangka penta peringkat jangka pondok mena dengan peringkat jangka pendek 10cp6 peringkat jangka pendek lainnya cp6 peringkat ara s.d. pbb. peringkat bb" s.d (lopena aar masi, bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko agihan saran yang pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah bersih (tidak dijamin mrk mrk ' tao tau perngtar tenga denganperingkat s.d. bbb peringkat ab. peringkat dibawah lookasao ine ltv tote sctv to)pengakuan teknik mitigasi attr attr bana dian risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk tao pee bagan report kumara tor total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk ikek | " h a ia) lalat erat pesawat,a trafo tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan a01kasihan bersih akan bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko a| tx:$x#i ay ra sd. yoo peringkat peringkat bbb: s.d. bb partner dibawa e3 " tanpa peringkat 1007e lo. total attr sebelum pengakuan mrk total attr setelah pengakuan mrk tagihan yang telah jatuh tempo tepian ber tagihan (bagian yan bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko aan kanak dijamin pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk lala lala fred beriman karen toefkk tagihan neto bersih s yangmemenuhi kriteria sebagai uncommaned kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian tahun kewajiban komitmen dengan jangka waktu soo perjanjian tahun kewajiban komitmen dalam bentuk l c (kecuali standby l ci kewajiban kontingensi berupa jaminan bukan dalam rangka pemberian kredit (al. bid iperformanos, advance payment bond) kewajiban kontingensi berupa jaminan dalam tone rangka pernah brian kredit, atau aksentuasi (a.l garansi, standby dan awal atas surat berharga) tagihan bagian yani bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko bea demi pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk total attr setelah pengakuan mrk b. tagihan kepada pemerintah negara lain nilai tra neto pena tatsoo perjanjian tahun kewajiban komitmen dengan jangka waktu zood, bid, (performance, advance payment bond) kewajiban kontingensi berupa jaminan dalam rangka pmb brian kredit, atau aksentuasi fa.l. garansi, standbybai dijamin pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk laila pesat peringkat 2d, peringkat bbb: .d. hbb peringkat too, peringkat dib bawah tanpa peringkattagihan kepada entitas sektor publik nilai tra neta kalo acitra yang memenuhi kriteria sebagai uncomminedtagih bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko babon hita pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk a jaa waria lag tas peringkat aaa 5d. aa. (lo peringkat dde peringkat sd. peringkat dibawah tanpa peringkat total attr sebelum pengakuan mrk la total attr setelah pengakuan: transaksi rekening adm lainnya kniotrati nilai tra tagihan joni anta resting mimitatat pra (ma bbs akal s5 kewajiban komitmen dengan jangka waktu hiio (kecuali a00 standby l c) (angka pemberian kredit, atau aksentuasi (al.) mrk mrk kriteria bobot risiko (lo peringkat aaa s.d. aa (lo tt peringkat peringkat sd. (lo peringkat bawah ta(lo peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya (oo bongkar ama .d bbb. peringkat bb# sd. (lo peringkat awan wwwra) nilai tra neto bersih ( ux asha ali s5 kewajiban komitmen dengan jangka waktu lansarang, standby l c dan ayal atas surat berharga) tagih bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko afgea peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek (lo tt peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya peringkat aaa sd. aa. (lo peringkat sd. bbb. (lo tt tangki pb: toon peringkat dibawah (lo tt tanpa peringkat o total attr sebelum pengakuan mrk waw total attr setelah pengakuan mrk kredit beracun rumah tinggal nilai tra neto kalo anggaran tarik loo ann nilai tra tagihan sea menari rekening aas demang freetagih: mena resi kategori bobot risiko pan pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk ( s dka ikea9o tag as aon ltv (lo liv elalo anggaran tarik: jenis transaksi rekening administratif tra) nilai tra tagihan neto bersih b3 pamit name mun bagi bagian yang dijamin attr attr kategori bobot risiko ben kama pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk |( b ito kei aman pep aoi total attr sebelum pengakuan mrk logo total attr setelah pengalihan mrk kredit pegawai atau pensiunan nilai tra neto kalo anggaran tarik jenis transaksi rekening administratif rajtagihan asian jaan pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah mrk mrk iii )ka9g tag lag9 ask " transaksi rekening adm lainnya nilai tra tagih: jenis transaksi rekening administratif tra) ang afghan neto bersih leoo" ). ik. dika, tara (aya las rahaicer. ea dika ika9g tag as pengarang pentas peringkat jangka pendek (lo peringkat jangka pendek peringkat jangka pendek lainnya peringkat ama s.d. aa (oo tol peringkat sd. to peringkat dibawah bb (lo tanpa peringkat l00t6ss s5)kasihan bagian yang pengakuan teknik mitigasi risiko kredit) sebelum setelah bersih |tidak dijamin mrk mrk e s www a99 kredit beracun rumah tinggal selain kredit beracun rumah tinggal lo.l.a. tagihan kepada pemerintah indonesia tagihan manasi " transaksi reverse repo lo. tagihan tagihan attr attr kategori bobot risiko bersih sebelum setelah setelah mrk mrk mrk (oo wheel tagihan kepada pemerintah indonesia lt.tenan ( transaksi reverse repo tagihan tagihan attr attr kategori bobot risiko hai bersih sebelum setelah setelah mrk mrk mrk peredaran tan peringkat sel, peringkat bbe# bbb. peringkat ppi toon peringkat dibawah klo tanpa peringkat too w total attr sebelum pengakuan mrk lau total attr setelah pengakuan mrk tagihan kepada entitas sektor publik tagihan tagih tagihan attr attr kategori bobot risiko bersih sebelum setelah kini setelah mrk mrk mrk toejenis transaksi tagihan bersih (transaksi reel transaksi reverse repo tagihan tagihan attr attr bobot risiko tea bersih sebelum setelah setelah mrk mrk mrk los kriteria bobot risiko peringkat ad, bee peringkat dibawahtagih tagihan attr attr kategori bobot risiko bersih sebelum setelah kali setelah mrk mrk mrk peringkat dibawah(transaksi rao tagihan tagihan attr attr kategori bobot risiko fan bersih sebelum setelah debat setelah mrk mrk mrk |sa lau( ita irransatesi reverse io0o tahiti tagihan attr attr kategori bobot risiko bersih sebelum setelah setelah mrk mrk mrk ( a ii ena ree asi o(p peringkat aaa sd. peringkat bbb# s.d. be lo0g4 peringkat dibawah total attr sebelum pengakuan mrk loo total attr setelah pengakuan mrk ii. spouse derivatif l.a. tagihan kepada pemerintah indonesia lai tagihan o tagihan kepada pemerintah indonesia tea, l.b. tagihan kepada pemerintah negara lain tagihan peel rini bersih il peringkat dibawah tao mem tagihan kepada entitas sektor publik aci tagihan kategori bobot risiko bersih attr s3 r tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional tagihan ann .a. tagihan kepada bank tagihan jangka pendek pan tagihan il peringkat lo peringkat dibawah |. lo mem .b. tagihan kepada bank tagihan jangka panjang tagihan s m pernah periodat ad, bbb. t d tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel tagihan tagihan portofolio ritel ll. tra tagihan kepada korporasi pan tagihan lo. peringkat dibawah bb lo. ll. tratar mrk mrk ea tagihan kepada pememmud indonesia tahan kepada pemerintah tegalan asian kepada entitas segar publik tagihan kepada bank pembangunan wutilmterai dan tembaga tmtemamonai tagihan jangka pendek tahan jangka panjang kredit beracun rumah tgl kredit beracun proper komensal kredit pegawatatan pensiunan tagihan kepada usaha mikro drake kecil dantorentokkl asian kepada korporasi kredit beregu ramah tinggal (pen kredit beragam ramah tinggal umgtunar emas dan commenorairecan pak penyertaan modal sementara dalam rangkarestrukturisasikredii o) ) o o)o| oo (joe penyertaan kepada perusahaan keuangan yangterdaar dibuka ) o.o0j antarkantormettan mrk mrk los tahan kepada pemermehnimesa tahan kepada pemanah tercatat agihan kepada entitas seo publik tagihan kepada bank pembangunan wutdlmteral dan tembaga imtemamenat tahan jangka merek (pp tahan jangka panjang kredit beracun rumah nga kredit beracun proper koma kredit pegawatatan pensiunan tagihan kepada usaha mikro trah kecil dan ordo agihan kepada korporasi kredit beracun rumah ting (53an kredit peranan ramah ngsee kategori portofolio bersih sebelum setelah tai mrk mrk ist tagihan kepada pemerintah indonesia ' o ipo jb. tagihan kepada pemerintah negarawan tagihan kepada entitas sektor publik ' ')' tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional 'o))| meghan jangka pendek (ob tahan jangka pajang tagihan kepada usaha mikro usaha real gan maart keih) faktor tari modal ( www iii fang beban modal kei job beban modal oharikei beban modal hakiki jabon moda lebih dar shark non delivery versus payment pes eksposur sekuritisasi semata pengen jenis transaksi pengurang attr modal ii, jb jet atas eksposur sekuritisasi yang dihitung dengan metode teman kang ease approach bai jalur atas eksposur sekuritisasi yang dihitung dengan metode standardized approach ojo kdi kei eksposur perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada) jenis transaksi pengurang attr tari modal iii ii, eksposur derivatif tagihan selo drone gan san mathit tagihan kepada pemermtahtadonea (ob tagihan kepada pemerintah negara tan (orfagihan kepada entitas sektor pabrik kasihan kepada rank pembangunan mula dan tembagatmemasera meghan jangka perak (bagan jangka panjang ceriagihan kepada usaha mikro usaha redi dan peele ketagihan kepada korporasi eksposur berimbang dari edi tawon asesmen tevhedasesi iii, total pengukuran risiko kredit ii) pena sama seon tara selisih lebih antara cadangan umum ppa atas aset produktif yang wajib dihitung dan 6attr untuk risiko kredit www. perahu ran.go.,(l)l(l)kolom (s5)s5)::i.1l:?(s5):l.g0.s5)i.1l:kolom s5) dalam angka dari tabel dan atau tabel ii. kolom atau attr sebelum mrk ??(s5)ii.lfs), (dls5),perhitungan attr untuk risiko pasar format laporan bank secara individu ah) tabel risiko spesifik eksposur surat berharga trading book) bank secara individu posisi pomtong short ditambah posisi short) mao lo050 logo | jisstramen yang memenuhi kriteria sebagai pemerintah negera lain) peinecrakasaaa, |o90o . peingeihrad beb dengan )o oo oo ?j sisa jangka waktu sarapan dengan jatuh terapi kurang dari atau ena akan naa hi, sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari bulan ana po bulan tagememesisap. (ae pemeraikuangdai lo tempaperingat instrumen yang memenuhi kriteria sebagai kualifikasi dengan) sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama aan nan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari bulan metan ena jom p instrumen yang memenuhi kriteria sebagailainnya diabaikan oli korporasiidegan )oo j permesatjangapendeka1 oo psrinetatjanekapendek permgsatjangapendaka: (5s perinekatjanekapendekkurangdari loe (oo ipermesatassaa, oo i (ampere visi peringkat karangsari bb. oo (oo tanpaperingst oo (oi emanjangapeaek oo o o j uo7 efr er rre# eee'tz6z oto seingat jangka pensekaranggan o (oo @peingatpersab. oo dpeingsatkerangdai shan poo (oo @ianpaporingat oo bea tepian jangka ajang oo ) (oo hipeingsat jangka pendek kurangaaid )o lo 2peiesatparsa spsringsatkwangdari lao aranpaperingsat nge multilateral dan lembaga internasional dengan permesta bts b . ho sos || pernekatkurangdri oo (oo tanpaperingsar lorindividu meta eee ieee maa songgon (esa t t pan pegagan pen keluar d laga r s $ bf bsa mmo ptm serat area . posisi option amen fee pama pama pam aoa aoa haa 2teavatn hota dengan s 12hutan 120atan winata again keadaan t0s2sutan hajatan 2state #dentatus 40tahun anitabun 51tahun total 0tahun total tahun tahun ll. 20tahun 12061a 20catat bagian tindividu lele s see eeee eeee aeseelligoa haha hl: nan pel tawaran ai pop l kan pmr vo u o tit: posisi option skala waktu tama mea mera 201i dengan h 30tan dengan tata menon menang haa dengan 91an dengan 7a saan to0tak dengan abad dengan tahun pool tabel eksposur nilai tukar banking book dan trading book) bank secara individu posisi devisa (tidak begasaten ana posisi struktural termasuk option) setelah pan ton neto total posisi mata uang asing (tidak termasuk option)| ra senivaleng devisa neto 3i a. an # .i h i ti hos ti tt eror were ie eren ltd hos ti tt eror tt eren ltd koes koo tt lt lks to tt beban modal (capital charge) untuk risiko option www. perahu ran.go.

next tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. sistem pelaporan ojk. pelaporan bank umumkonsolidasi::cem minimum sebagaimana dimaksud pada (l)s5)dik kenal sanksi administratif berupa: larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor,,1kerja dari kantor pusat buk yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantoratau unifyiperaturan otoritas jasa keuangan mengenai kewajibanpenyediaan modal minimum bank umum dan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai kewajiban) bank atau beberapa bank. psp banksebagaimana dimaksud pada dapat terdiri atas: bank: badan hukum lembagakeuanganbukan bank, cc. badan hukum bukan lembaga&data lebih,,sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf atau huruf terdiri atas: perusahaan induk berupa bank,dan perusahaan anak berupa (satu) bankdata lebih. dalam hal psp berupa bank sebagaimana dimaksud dalam huruf bank sebagaissurat penegasan terhadap rencana pembentukan kub disertai dengan struktur dan dokumen penunjukan sebagai pelaksana perusahaan indukuntuk pembentukan kub karena pemisahan uus sebagaimana dimaksud pada huruf atau (lima) hari kerja setelah pengambilalihan efektifyang didahului dengan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. konsolidasi bank umumrepublik indonesia nomor poj. tentang konsolidasibank umumpsp bank perusahaan bank induk sseng stm bank bank bank pelaksana perusahaan induk pena "55555555cc. bahwa untuk mendorong bank melakukan berbagai peningkatngaturan mengenai kelembagaan bank. bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan bhi. bagian kedua perizinan perizinan pendirian bank bhi dilakukan dalam (dua) tahap: persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank bhi, dan izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank bhidengan: rancangan akta pendirian badan hukum bank bhi bhidan direksi dan dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari ojk sebelumviii ketentuan peralihan terhadap bank bhi atau kebun yang dicabut izin usaha sebelum peraturan ojk ini berlaku, ketentuan mengenai tim likuidasi atau tim penyelesaian tetap berlaku sampai dengan tugas dan fungsi tim likuidasi atau tim penyelesaian berakhir. terhadap perizinan kelembagaan bank bhi, kebun,bhi atau kebunbank bhi atau kebunixahudan surat keputusan direksi bank indonesia nomor kep dir tahun tentang tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank umum,t, ha) n ga, a.a akn sid sa. ann benn rka gag ses see beo ke) sar am. store bim t5$ kep berat eme der est sudans bil nya ke! ks. a.! bee sls get villuyuleg ero et. kz: kel evi ye) . kayu bole bs, ay, tai lai kr) kas ka) foo pos ln: had s0 log "nd (s5 nsn nn nee nas: c,s amer ln, serasa gc$ a.a ets bis sis gas bis bak (f0 (sc s8, we3 sa, kps sa, sas sas dng ing tes mis ket mas test m3f test kaka oa. harap) on5 t3$ ena) sisa pd a., m., sa. otw seloka oky ata spm isu lai ppm (rl mek ml, ear. anu ale tel ol5 naa spektra a33 ngel sama gos presspass asas imam toa imam tok sman ke) ke) pra ssi rt. kei ing fan) ka) kera tas ev) sis ala tenan ka) ala ne) ke) le) le) ke) kas) kav) kasi ike) kas) tan) kep! gie atas ne) sl: srsg |v w. sin. ne) dn, ong gan kang bis ala pena wum karna sak mo, om. slag dala mass sea else ycn$s33 bola daa oki anal ane, oka tas desa sia lo wu. sin. tera) 3s3 sings ss88 s$s3 ks: ta, sem six fan bah krl fan) rar seru mag asli$ ge0er keras leos3 eng adobe kota berkas la) kun) alomumolom oem ll. le) ala ka) men kar b3, bs, ts) ke) ke) raj lib| s4 raga kama: rona gas s$9g hss nn! tar ks: is, ss, a03 ras shy le! tas aas has es ela best, apn mer 2m. ok. teo ping2gs arah2g? 3s gas 3ae panel ses0g533 sts, fara igo kuna eka smm kakek fame) ttm us) mn) be en" kera) aa: ha) ka) tht segi swj3 se) ks, sesi eee s.s iau s533akses sss sis ts, vok iwa vul pola umum . vo. ta) ker) ta) sd. sen ne) sol nn: sala esa tut vla sic dala sacks gas jan sts sat snn pal moga mum siw ne) hal kel tel tel tel kej bala sib salsa esa gadis scsm sgm nak ada saga umm sin te: be3 segelas star akan kel) ban rs. teh tia tas) isa her! s@s rta kaa s2, #s"3s (ass kta) kei s2ss kak ss3 fasi ke. ska sena sas aar din non non nona eeeeee yo. uv. ads kaka sus ket menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya, data kepemilikan bank bhi berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham masing masing, daftar susunan calon direksi dan calon dewan komisaris bank bhibank bhi, studi kelayakan pendirian bank bhi yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis, rencana korporasi bank bhi bhi, sistem dan prosedur kerja bank bhi, bukti setoran modal paling sedikit 40y6 (empat puluh persen) darisalah satu calon pemilik untuk pendiriansurat pernyataan dari pemegang saham bank bhd ke) le) ke) (aj sala sis kas .|g sri t3a mts bt: dala sts nani kenari eng semen! gear sold dom aca da3 ass sat saga kenang pa! bos a.a lea) (en) le) tej lej le) tag asa asa eng ims pn s esa sus dls dia dia last ast sas tea 3la x caleg alex s3ag s555 sim sim siswa egg haa ag apk tai sas agus fa: aa: sss ses a43 scr isu sis sal sit sgp esia saga ss3 sales gue teu sei suluk bri sisca akan tmowmag (gt mom sa, sereal sareng ssigses manna stan sas ser sap sabotase reg sis het sis ciu ngm xua mom kn) a80 feri) ker) tai los le) as! pan (id tar la) ing sm kasi fan) tibi 2arena tor its) per psa esa nan sg dos ferries gpp sgp hb. batas peg 5s23 se0 is3e eis s8. 3g? enu iso y283 is! gaya sls en: i1oes salah neon nat ago yob. jer fsioesika a38 ain sisa tae nun oa haris isa sisiidar seed ben sein pena sim bkk, sd. os3 tote3918353 ben bnn teri tani erna timur beta orf52 arus se3 fiat ega gea fdi ia base ant sai an2 aga sta elit ina tan asy eee batas sela see see tig a.a sous sos ran young nana bon kokas dem teri . pap pena besegssi: digit3tap gs. gpe lala angela tahi daa gg iss ehi jas esa naa gelar sai$ ks, iojotn pale: sei suk kie, naa fee pep speed a83 smpn faks tan anon sek fan tah pres ke) nn: kai ina ira mw. tel sg kan kr! is) step kok& snp tai ss. ese$ igo lee. des til3 dak pas3 e3y3 se. naa s8. yag tkr m3s ss. biji gi ata aiu se. gsx sau fix n3, e3533 args tok sdi ss, fat cnn eas ke) orig sel tes eyes krn ier8 guy uts lagi #ske ks, fgu lek ala dad der ann. ala sia a83 ann" tas see see ig3h a53 sung era ten nn: ea. kal ha a.a tpt sex oe2e an: saga rena: ann a90 san s5. esa nam cnc. bnn bnn 3s, otg fest set sata ses fee nik tea togo saraf gas f0m sma ke) ka) ke) pkk see se3k eeee oon oon (ej hg: ir: k83 a.a a.a a.a ah a.a fan alah (mx (jm ema (ag (bu tas a4 kam (kn ket) kali) sin seri ist ses ' | pan pan cet le) cet sand tyu, fusi uu, egg sas tpi bags sub sae teh pare are bae sisi bata satu ro) juga jeruk uan stereo sisa o0os8t0, teoosbet kei kei 2x35 laga asasi isa jasa f3s3 sang sus ses tee nak (s8 sasa sana "a3 fsehgg asg luar tani para pel aral ega e0a| lara fis asal$ send oral a.s org sdasgl arg all boson nmr tree tw0 ola ann haa ann et) pipa sele sgg0s pera tan dak igo geli teh aim ama lan nusa nan ani la! dar mat aem a83 hum snn sma van ks lan sg. kn) cas lei spg. skl da8 rent pake $8583g say kali) lan tok ega ke: kusa sgm her 5io5se else omer duga sms tepi $eso #sg3l tue kazoo sex8 laki dekat fa) kau slb cl, tok hok yai g988 manna si892 i5i9s bei ass 8s. ite, soy$i sea hem nga ser iste st. kei nos (ib) get tisu a00 sesi esu mea cam #ashe sel a83 samulo tote svg shu eta mm (gx sis isis (gk |( kep! tepi kep kep! tepi kep tepi kep! (pi (pi kep! bea kep! kep! kep! kuah kep kep! le) le) le) le) le) mani mani nan mani nan seni mani weni nangka nan mani nan: smnsnsm msn snsnspsasp issn ala ala ola elo ala baal sie asasi masa masasasasa sara ind 3nd, dada, bab sse ssisesisess ola, pan dan msn nn: mcd mamdimd mmc mcmsasmsmas mms kat ada nda kak axa sasis spa sasis ssa tas) lai fan) a.a a.a $$. (8s teks) ($$ (sg (leg ora (ss ig. sas sas sai sal sasa (8g sas sala ana) sim ($$ (go as,.e3 jars da2 his see gac sis pots3 pas foo sak (rp sl, mia uh pos mangga (esa kasus sesama mes 3g lis sasis ssel sea leg ess saga sss kasi kesana sea ami gada ana "aa kera |(g bawang (mpg ke) avi assegaf seks usus seosagos asas mes less sisdlege sesi (asa sesar xin |(w sea ags mue sssmgro dia ela sela un, sis elu ssasasdngs sang (wa pss kieskaaga (era mania mes asa sis detil asinus uses nas sesssand cases nagan ana sma sesi keris kabisat sai tepi tani sss saw saw sis kep (ag (se kep kep! kel kep! kep! kiai kel seal kiai kep kal kep! tepi edan (st (i ts751 s1t531 t5t5175t sman (smn sman sns sms sms)m sal ne| ale sie sie six kas) kan) kas) kan) ken) kas) kas) kan) kas) kas) las) 13an 393p nenek nan nan nah ada task seluas ssoksisass sess bari ono pan ola, mms mmedemsms msmsmgmsms mms asas ada sas asoka sasak asas also3os sop3osoasas asas jasa (se tag el& (ag sis ssl (es ira seller pia ina eh ss3.ta ban tyas, xaa (ga sasis3s (ec (go dana tai css lip kedai par sig aga ha) sasana iss s$sesi t33 seng gas maa kan samasaasa sig gas. simseras sas (s8 sesesalass essay sengit kar,$ ken alang ken krn sesargida sera jar abs a.a fan a.a a.a ann n3s la has f2message kate saga hashtags srs ses jas selai |( iseng smp wika a.a ka) tai ts) ala ran na: alm a52 see la) lintel ta oz0l39 jga agama pas kasi ana boro8 eleteli bob statis ig sg: sai aliena og0z0 ika tell bor kereta sama idea zola anin rai sage tata asas asa asa asas kel ena! har tel eli (s8 dls ha! (z3 sea ri: seek tami sen meme sxi3 laa #tze sasa sam mela jaa ku) z|s ola ke) pala sia fee o0 es53 rb, gaga kep! ser #rae ags3a jae aturan.go per www. us) 29x kie) ira) ira) kie) ten) tea tra) kei kep! bea kao ira has) kan) fox) las) kas) aaa css suara kala a,a susul asa ogl las) far) tas) ten) mipspsps aeasasass tang tera) pad teh kan ts) lag fan ges eno als |( dlu (ge en: lah ie) ampla tel sss beda jeda tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang,daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan: peroranganbadan hukumatau pemerintah, baik pusat atau daerah, disertai:, danpsp, calon direksi, dan calon dewan komisarisdengan jangka waktu sebagaimana dimaksud bhihuruf sampai dengan huruf jika terjadi perubahan, bukti pelunasanatas nama dewan komisioner ojk gg. salah satu pemilik bhi, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk berusaha, surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank bhi. bank bhibank bhink bhi yang telah memperoleh izin usaha dari ojk wajib mencantumkan secara jelas kata bank pada penulisan nama bank bhi. dalam hal bank bhi menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan hukum, bank bhi wajib mencantumkan nama bank bhi sebagai identitas utambhi dapat beroperasi sebagai bank digital. bank bhi sebagaimana dimaksud padabhi yang beroperasi sebagai, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent, dan memberikan upaya yang kontribusi terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan. bank bhibank digital sebagaimana dimaksud dalam dapat beroperasi melalui: pendirian bank bhi baru sebagai bank digital, atau transformasi dari bank bhi menjadi bank digital. ketentuan mengenai pendirian bank bhi sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan berlaku mutasi mutans terhadap pendirian bank bhi baru yang akansebagaimana dimaksud dalam huruf dalam hal bank bhi yang beroperasi sebagai bank digital melalui pendirian bank bhi baru sebagaimana dimaksud dalam huruf akan membuka jaringan kantor selain kp, pembukaan jaringan kantor berupa dan atau yang melakukan kegiatan selain operasional dan atau dapat menyediakbank bhibhi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada bank bhibank bhi yang beroperasi sebagai dan atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan bank bhidalam hal bank digital mengembangkan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib dilaksanakan secara prudent dan memperhatikan asas, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. bank berbadan hukum indonesia yang selanjutnya disebut bank bhi adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk bank perantara. kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri yang selanjutnya disebut kebun adalah bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat luar negeri. kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri yang selanjutnya disebut kebun adalah kantor dari bank yangberbadan hukumbhi yang menjadi induk dalam organisasi bank bhi sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha bank bhibhi yang membantu sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha bank bhi, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor bank bhi yang berada bawah organisasi kanwil. kantor cabang yang selanjutnya disingkat adalah kantor bank bhi yang melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan perbankan yang sehat. bank bhi bhipemilikan dan perubahan modal bank berbadan hukum indonesia sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan bank bhiberasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. kepemilikan bank bhibhi atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor bank bhi. dalam hal diperlukan, ojk dapat menetapkan batasan kepemilikan bank bhi. kepemilikan saham bank bhibhibhihiyang bersangkutan. pihak yang dapat menjadi psp harus memenuhi bhi. ketentuan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk pemegang saham yang menjadi pengurus atau karyawan bank bhi. penggantian dan atau penambahan psp dilaksanakbhiengan: berita acara rups dari psp berupa badan hukum: dan akta perubahan anggaran dasar dari psp berupa badan hukum. dalam hal terdapat perubahan modal disetor bank bhi yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, bank bhi wajib menginformasik. bank bhi wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham bank bhikarena penambahan modal disetor wajib disertai dengan: bukti penyetoran modal, risalah rups, surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa penambah: dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf dan salinan dokumen pengalihan saham. ojk dapat meminta bank bhi untuk menyampaikan laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham selain yang dimaksud pada dan bank bhi wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham bank bhiengan: akta hibah atau akta waris:,sebagaimana dimaksud dalam dalam hal pihak penerima hibah atau waris tidak memenuhi kriteria pengendal. perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank bhi yang disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan. bank bhi wajib menginformasikan perubahan modal dasar bank bhi yang telah disetujui oleh instansi berwenang. pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh bank bhibhibhian pejabat eksekutif bank berbadan hukum indonesia dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, serta pemimpin kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri pemenuhan persyaratan, jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas dan atau tanggung jawab direksi dan dewan komisaris bank bhi atau kebun dan pemimpin kebun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ojk mengenai kepengurusan bank bhi, kebun, atau kebun. calon anggota direksi atau calon anggota dewan komisaris bank bhi, calon anggota direksi kebun atau calon pemimpin kebun wajib mengikutibhicalon anggota direksi kebun atauanggota direksi atau calon anggota dewan komisaris bank bhi, calon anggota direksi kebun, atau calon pemimpin kebun yang telah disetujui ojk belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana pada atau persetujuan yang telah diterbitkan oleh ojk menjadi tidak berlaku. bank bhi, kebun, atau kebun wajib menginformasikan pengangkatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris bank bhi, anggota direksi kebun atau atauanggota direksi atau anggota dewan komisaris bank bhi, anggota direksi kebun atau pemimpin kebun yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, bank bhi, kebun, atau atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, dan atau yang menyatakan meninggal dunia. bank bhi atau kebun bhi atau kebun, kepemilikan kreditbhi atau kebunperbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada atau kepada kantor bank bhi lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada bank bhiatau kebun yang membantu atau kebun melaksanakan kegiatan usaha perbankan, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat kcp melakukan usaha. kantor fungsional yang selanjutnya disingkat adalah kantor bank bhi atau kebun yang melaksanakan kegiatanhi atau kebun bhi atau kebun. kantor luar negeri adalah kantor bank bhi yang beroperasi luar wilayah negara republik indonesia, dapat berupa kc, kcp, kantor perwakilanhi bagi bank bhi berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau organ atau pihak yang setara bagi bank bhi dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas. bank bhi atau kebunbhi atau kebunbhi atau kebunatau pembiayaan macet atau kepailitan yangdan atau cc.bhi atau kebun bhi atau kebun., kebun,erbadan hukum indonesia bagian kesatu umum jaringan kantor bank bhi terdiri dari kp, kanwil, kc, kcp, kf, dan kantor luar negeri. untuk memperluas layanan kepada nasabah, bank bhi dapat menyediakan tpe. kantor bank bhibhibhiberbadan hukum indonesia paragraf umum rencana pembukaan kantor bank bhi bhi. bank bhi wajib mengadministrasikan dokumen analisis terkait rencana pembukaan kantor bank bhi sebagaimana dimaksud pada bank bhi wajib mencantumkan rencana pembukaan kantor bank bhi berupa kanwil, kcberbadan hukum indonesia pembukaan kanwildokumen: struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja kanwil: dan tugas dan kewenangan kanwilwil, persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. bank bhikantor cabang bank berbadan hukum indonesia pembukaanpenegasac, persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. bank bhi wajib melaporkan pembukaan kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kc. paragraf pembukaan kantor cabang pembantu bank berbadan hukum indonesia kcp dapat berbentuk permanen atau berpindah (mobile). bank bhi wajib melaporkan pembukaan kcp kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kcp. bank bhikantor fungsional bank berbadan hukum indonesia dapat melakukan kegiatan operasional atau melakukan kegiatan selain operasional. bank bhi wajib melaporkan pembukaan kepada ojk setelah pelaksanaan pembukaan kf. bank bhiberbadan hukum indonesiabhi yang dapat mengajukan pembukaan kantor luar negeri harus memenuhi kriteria: merupakan bank bhi yang telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, dan bank bhi memenuhi penilaian kelayakan dari ojk terkait pembukaan kantor luar negeriantor luar negeri,cc.bhi sebagaimana dimaksud dalamtor luar negeri, persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. bank bhibhidireksi adalah organ bank bhi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan bank bhi untuk kepentingan bank bhi, sesuai dengan maksud dan tujuan bank bhi serta mewakili bank bhi, baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarbhebunsuai dengan peraturan ojk mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umumbagi bank bhi, peraturan ojk mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai tema sesuai dengan peraturan ojk mengenai kewajiban penyediaan modal bagian ketiga perubahan status kantor bank berbadan hukum indonesia paragraf umum bank bhi dapat melakukan perubahan status atas kantor yang dimiliki. paragraf perubahan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang bank bhikantor cabang menjadi kantor cabang pembantu bank bhibhiengan: alasan perubahan status, dan analisis bank bhibank bhi wajib melaksanakan perubahan status menjadi kcp paling cepbhiberbadan hukum indonesiabhi yang akan berubah status dan melakukan pembukaan kantor bank bhierbadan hukum indonesia bank bhi yang berencana melakukan pemindahan alamat, untuk (satu) tahun depan wajib mencantumkan dalam rencana bisnis bank. pemindahan alamat kantor bank bhi berupa kp, kanwil, dan atau kantor luar negeri sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin dari ojk. bank bhihibhi telah melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pemindahan alamat, bagi pemindahan alamat kantor bank bhibhidan bank bhiperedaran nasional, situs web bank bhi, dan atau akun media sosial resmi bank bhi, bagi pemindahan alamat kp, atau situs web bank bhi dan atau akun media sosial resmi bank bhibhi harus melaksanakan pemindahan alamatindahan alamat kantor, persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. bank bhibhi sebagaimana dimaksud pada bank bhimindahan alamat sebagaimana dimaksud pada bank bhibhicc. kantor luar negeri dalam kota yang sama, kc:bhimindahan alamat sebagaimana dimaksud pada bank bhi dapat melakukan pemindahan sementara alamat kantor bank bhi karena keadaan kahar atau kondisi lain sesuai kebutuhan bank bhi. bank bhi wajib menginformasikan pemindahan sementara alamat kantor bank bhidalam hal pemindahan sementara alamat kantor bank bhibhierbadan hukum indonesia bank bhi wajib mencantumkan rencana penutupan kantor bank bhihi berupa kanwil, kc, dan atau kantor luar negeri wajib memperoleh izin ojk. bank bhi mengajukan permohonan izinhialasan penutupan kantor dan dokumen: bagi penutupan kanwil disertai dengan: pengorganisasian kantor bank bhidalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban kantor luar negeri kepada nasabah dan atau pihak lain:nutupanminimum bank umum bagi kebun. rencana bisnis bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan ojk mengenai rencana bisnis bankpada modal inti yang dimilikbhibhibhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. bank digital adalah bank bhitaubhi melaksanakan penutupannutupan kantor, persetujuan ojk menjadi tidak berlaku. bank bhibhi sebagaimana dimaksud pada dalam hal penutupannutupan kantor sebagaimana dimaksud pada bank bhi wajib mengumumkan pembatalan penutupan paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor bank bhi sebagaimana dimaksud pada melalui: surat kabar harian berbahasa indonesiabhinutupan kantor bank bhinutupan sebagaimana dimaksud pada bank bhi dapat melakukan penutupan sementara kantor bank bhi selain karena keadaan kahar atau kondisi lain sesuai dengan kebutuhan bank bhi. bank bhi wajib menginformasikan penutupan sementara kantor bank bhibhibhi sehubungan dengan penutupan sementara kantor bank bhi selain sebagaimana dimaksud pada dalam hal penutupan sementara kantor bank bhi selain sebagaimana dimaksud pada akan diselesaikan dan akan kembali efektif beroperasi, bank bhi wajib menginformasikan kepada ojk paling lambat pada saat tanggal efektif kembali beroperasi. penutupan sementara kantor luar negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat. bank bhibhitoritas jasa keuangan berdasarkan pertimbangan ojk, bank bhi bhi. bagian ketujuh sanksi administratif bank bhi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam s5), s5),s5),s5), dan logo bank berbadan hukum indonesia bagian kesatu perubahan nama bank berbadan hukum indonesia perubahan nama bank bhi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bank bhi wajib menyampaikan rencana perubahan nama bank bhi kepada ojk disertai dengan dokumen pendukung, bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama oleh bank bhi kepada instansi yang berwenang. bank bhibhibhibhi wajib mengumumkan perubahan nama bank bhinetapan ojk sebagaimana dimaksud pada bank bhierbadan hukum indonesia bank bhi wajib menyampaikan rencana perubahan logo bank bhi kepada ojk disertai dengan: desain logo baru, dan tanggal efektif perubahan logo. bank bhi wajib mengumumkan perubahan logo bank bhiefektif perubahan logo. bank bhibukti pengumuman ataukegiatan usaha dan anggaran dasar bank berbadan hukum indonesia perubahan kegiatan usaha bank bhibhi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. dokumen bank bhi sebelum perubahan kegiatan usaha wajib diadministrasikan pada saat bank bhi telah menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. bank bhi wajib melaporkan kepada ojk setiap perubahan anggaran dasar bank bhi paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional, setelah diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan akta perubahan anggaran dasar dimaksudbentuk badan hukum bank berbadan hukum indonesia perubahan bentuk badan hukum bank bhi wajib dilakukan dengan persetujuan ojk. perubahan bentuk badan hukum bank bhi sebagaimana dimaksud pada hanya dapat dilakukan oleh bank bhi dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas. perizinan perubahan bentuk badan hukum bank bhi sebagaimana dimaksud padarubahan bentuk badan hukum bank bhi, dan persetujuan pengalihan izin usaha, merupakan persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum selain perseroanhi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat luar negeri yang beroperasi indonesia terdiri atas: kebun, dan kebun. bank bhi dan kebun didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin ojk. bank wajib menerapkan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan ketentuan ojk mengenai manajemen risiko, dan mengenai tata kelola bagi bank umummanajemen risiko, dan mengenai tata kelola bagi bank umum. terbatas kepada badan hukum perseroan terbatas. permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum bank bhi sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh bank bhi kepada ojk disertai dengan: alasan perubahan bentuk badan hukum, nobulan rups badan hukum selain perseroan terbatas yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas, rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas termasuk anggaran dasar, rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum selain perseroan terbatas kepada badan hukum perseroan terbatas, daftar calon psp, susunan calon direksi, dan atau calon dewan komisarisjika terjadi perubahan, danuntukpihak sebagaimana dimaksud padajk atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada berlaku paling lama (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan diterbitkanpersetujuan prinsip belum mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada dan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh ojk menjadi tidak berlaku. permohonan untuk pengalihan izin usaha bank dari badan hukum sebelumnya kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam huruf diajukan oleh bank bhi yang telah memperoleh persetujuan prinsip kepada ojkpemenuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf jikasebelumnya kepada badan hukum barudireksi dan dewan komisaris yang diajukan saat permohonan persetujuan prinsip. persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum sebelumnya kepada badan hukum barulaksanaan perubahan bentuk badan hukum bank bhi wajib diumumkanrsetujuan pengalihan izin usaha dari ojkantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri bagian kesatu umummemiliki total aset termasuk (seratus) besar dunia dalam (tiga) tahun terakhir, dan memenuhi tema paling sedikit rp10. (sepuluh triliun rupiah). ojk dapat menetapkan tema minimum yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana pada huruf dengan pertimbangan tertentu. bagian kedua perizinan perizinan pembukaan kebunmbukaan kebun, dan izin usaha, merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha kebunoleh pejabat berwenang bank yang berkedudukan luar negeri kepada ojk, disertai dengan:cc.se:salinan dokumen yang menyatakan tentang tingkat kesehatan bank yang berkedudukan luar negeri selama (tiga) tahun terakhir dari otoritas negara setempat, daftar susunan calon direksitudi kelayakan pembukaan kebun yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis, rencana korporasikebun: sistem dan prosedur kerja kebun, oo. daftar nama bank koresponden indonesia, bukti setoran awal untuk pemenuhan tema paling sedikit (empat puluh persen) dari persyaratdan surat pernyataan dari kantor pusat kebun bahwa setoran tema sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. permohonan persetujuan prinsipmengendireksi kebunjangka waktu sebagaimanambukaan kebundokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf huruf dan huruf jika terjadi perubahan, dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf dalam bahasa indonesia: bukti pelunas", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan setelah memperolehkebun, nomor pokok wajib pajak, dan nomor induk berusaha, surat pernyataan dari kantor pusat kebun bahwa pelunasan tema minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. permohonan izin usahajika terdapat penggantian atas calon direksi kebun yang diajukan pada saat permohonan persetujuan prinsip. kebunkebunkebungian ketiga jaringan kantor dari kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri jaringan kantor kebun terdiri dari kebun, kcp, kf, dan kantor bawah kcp. untuk memperluas layanan kepada nasabah, kebun dapat menyediakan tpe. ketentuan mengenai jaringan kantor bank bhi selain dan kanwil sebagaimana dimaksud dalam berlaku mutasi mutans terhadap jaringan kantor kebun selain kebun. ketentuan mengenai analisis rencana pembukaan kantor bank bhi selain dan penyediaan tpe termasuk administrasi dokumen analisis sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadap rencana pembukaan kantor kebun selain kebun dan penyediaan tpe. ketentuan mengenai pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, bab rencana korporasi bank bhi atau kebunbhi atau kebun bhi atau kebun, evaluasi kinerja bank bhi atau kebun periode sebelumnya, cc.pengaruhi sasaran dankcpantor dibawahf. ketentuan mengenai pemindahan alamat bank bhi yangmutans terhadap pemindahan alamat kebun provinsi yang berbeda. ketentuan mengenai pemindahan alamat bank bhi yang tidakwmutandis terhadap pemindahan alamat kebun dalam provinsi yang sama. ketentuan mengenai pemindahan sementara alamat kantor bank bhi sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadap pemindahan sementara alamat jaringan kantor kebun. ketentuan mengenai penutupan sementara kantor bank bhi selain sebagaimana dimaksud dalam dan berlaku mutasi mutans terhadap penutupan sementara jaringan kantor kebun selain kebun. kebunkebun wajib melaporkan penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan tpe kepada ojk setelah pelaksanaan penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan tpe. berdasarkan pertimbangan ojk, kebunkebun. bagian keempat perubahan nama, bentuk badan hukum, dan logo kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeripenggunaan izin usaha yang dimiliki untuk kebun dengan nama yang baru paling lama (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. kebun wajib mengumumkan perubahan nama dan atau bentuk badan hukum kantor pusat dari kebunjak tanggal penetapan ojk sebagaimana dimaksud pada bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada ojk paling lama (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman. kebun wajib mengumumkan perubahan logotelah tanggal efektif perubahan logo indonesia. kebunindonesia sebagaimana dimaksud pada penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada wajib disertai dengan bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada dan dokumen pendukung. kebun yang melanggarireksi dan atau pejabat eksekutifkantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negerig. kebun bank bhipermohonan untuk memperoleh izin pembukaan kebun sebagaimana dimaksud pada diajukan oleh pejabat berwenang bank yang berkedudukan luar negeri kepada ojk, disertai dengancalon pemimpinyang berkedudukan luar negeri indonesia beserta rincian portofolio kredit, daftar nama bank koresponden indonesia, dan salinan billet deposito sebagaimana dimaksud pada hurufpembukaan kebun sebagaimana dimaksud dalamwaktumenjadikredit yang berada indonesia:dalam rangkadebitur indonesia yang menerima pinjamanibagian kesatu umum ojk melakukan pencabutan izin usaha bank bhi atau pencabutan izin usaha kebun atau penutupan kebun. strategi bank bhi atau kebun sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, bank bhi atau kebunkinerja bank bhi atau kebun periode sebelumnya, cc. visi dan misi bank bhi atau kebun,atau kebunpencabutan izin usaha bank bhi atau pencabutan izin usaha kebunbhi untuk melakukan: pencabutan izin usaha bank bhi termasuk bank perantara, atau pencabutan izin usaha bank bhi sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, permintaan kantor pusat dari kebun atau kebun: cc. izin usaha kantor pusat kebun atau kebun dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat, atau sebagai tindak lanjut resolusi bank bhi atau kabin oleh otoritas yang berwenang. dalam hal bank bhi atau kebunbhi atau pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan huruf pencabutan izin usaha bagi bank bhi atau pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan hurufdireksi bank bhi atau pemimpin kebunengan: alasan pencabutan izin usaha bank bhi atau pencabutan izin usaha kebun, risalah rups bank bhibhi dan memerintahkan kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban bank bhi atau surat keputusan dari pejabat berwenang kantor pusat kebun paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana pencabutan izin usaha kebun dan memerintahkan kepada direksi kebun untuk menyelesaikan kewajiban kebun. cc. rencana dan jadwal penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank bhi atau kebun kepada nasabah, kreditur, dan atau pihak lain, laporan keuangan bank bhi atau kebunojk dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ojk menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank bhi atau persiapan pencabutan izin usaha kebun paling lama (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap, dan mewajibkan bank bhi atau kebun untuk: menghentikan seluruh kegiatan usaha bank bhi atau kebun, mengumumkan rencana pencabutan izin usaha serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban bank bhi atau kebun melalui surat kabar harian berbahasa indonesia, situs web bank bhi atau kebun, dan atau akun media sosial resmi bank bhi atau kebunbhi atau kebun sesuai jadwal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam hurufbhi atau kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf penyelesaian sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank bhi atau kebun, atau penetapan skema penyelesaian bagi kebun. dalam hal terdapat peraturan yang menetapkan bahwa penyelesaian hak dan kewajiban kebun hanya dapat dilakukan setelah keputusan pencabutan izin usaha kebun dikeluarkan oleh ojk, kebun dapat membentuk tim penyelesaian. dalam hal seluruh hak dan kewajiban bank bhi atau kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf dan telah diselesaikan, direksi bank bhi atau direksi kebun mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank bhi atau kebun kepada ojk, disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat: laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha bank bhi atau kebun, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf laporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban bank bhi atau kebun, termasuk penyelesaian yang berupa skema penyelesaian bagi kebun, laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian hak dan kewajiban bank bhi atau kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf dan surat pernyataan dari: pemegang saham bahwa langkah langkah penyelesaian kewajiban bank bhi telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari, penyelesaian kewajiban bank bhi menjadi tanggung jawab pemegang saham, atau pejabat berwenang kantor pusat kebun bahwa: langkah langkah penyelesaian kewajiban kebun telah diselesaikan termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian, dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat kebun, dan kantor akuntan publik yang menyatakan berdasarkan hasil verifikasi hak dan kewajiban bank bhi atau kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf telah diselesaikanbhi atau kebunbhi atau kebun sebagaimana dimaksud pada bank bhi melaksanakan proses pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan, atau kebun melaksanakan proses penutupan kebu bhi atau kantor pusat kebun. badan hukum bank bhi sebagaimana dimaksud dalam huruf berakhir sejak tanggal pengumuman status badan hukum bank bhi berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. status izin usaha kebun berakhir sejak tanggal keputusan ojk mengenai pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud dalam paragraf penutupan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeriengan:, dan jika terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat kebun: dan cc.persetujuan atau penolakan ojk atas permohonan penutupan kebun sebagaimana dimaksud pada diberikan ojkbhi atau kebun yang merupakan tindak lanjut dari resolusi bank. tata cara pencabutan izin usaha bank bhi atau kebun yang merupakan tindak lanjut dari resolusi bank, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian keempatkarena pencabutan izin usaha kantor pusat kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri atau kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan luar negeri oleh otoritas negara setempat kebun atau kebun wajib menginformasikan kepada ojk paling lama (tiga) hari kerja sejak kantor pusat kebun atau kebun dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat. dalam hal kantor pusat kebun atau kebun dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat, ojk menetapkan pencabutan izin usaha kebun atau penutupan kebun. dengan penerbitan keputusan pencabutan izin usaha kebun atau penutupan kebun sebagaimana dimaksud pada bagi kebun wajib: menghentikan kegiatan usaha kebun termasuk seluruh jaringan kantor bawahnya, menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban, dan memperoleh persetujuan dari ojk dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan kebun termasuk tindakan yang dapat mempengaruhi posisi aset kebun, bagi kebun wajib: menghentikan kegiatan kebun, dan menyelesaikan seluruh kewajiban. ojk menginformasikan pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas terkait. bagian kelima tim penyelesaian kebun yang membentuk tim penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan susunan anggota tim penyelesaian kepada ojk pada saat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam susunan tim penyelesaian sebagaimana pada dapat berasal dari kebun atau kantor pusat kebun dan atau pihak ketiga indonesia yang ditunjuk oleh kebun atau kantor pusat kebun. tim penyelesaian sebagaimana dimaksud pada diberikan batas waktu penyelesaian hak dan kewajiban paling lama (enam) bulan sejak terbentuk. dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban kebun yang dicabut izin usaha tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada penyelesaian dilakukan oleh kantor pusat kebun. bagian keenam tindak lanjut pencabutan izin usaha terhadap bank bhi yang dicabut izin usaha berupa perusahaan terbuka, dilaksanabhi atau kebun pada situs web ojk. bagi bank bhi yang memiliki kantor luar negeri, pencabutan izin bank bhi diinformasikan oleh bank bhicabutan izin usaha kebun atau penutupan kebun diinformasikan oleh kantor pusat kebun atau kebunkebun atau penutupan kebun dari ojk. pengaturan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi pencabutan izin usaha kebun atau penutupan kebun sehubungan dengan izin usaha kantor pusat kebun atau kebun dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat. ojk melakukan pengawasan atas kegiatan atau tindak lanjut setelah keputusan pencabutan izin usaha terhadap bank bhi atau pencabutan izin usaha kebun sebagaimana dimaksud dalam huruf atau huruf termasuk pengawasan terhadap kegiatan tim penyelesaian bagi kebun. bank bhi wajib menyampaikan kepada ojk neraca penutupan bank bhipihak yang berwenang mewakili kantor pusat kebun wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada ojk disertai dengan neraca penutupan kebun yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lama (sepuluh) hari kerja setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari ojk. dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban kebun dilakukan oleh tim penyelesaian, neraca penutupan kebun sebagaimana dimaksud pada termasuk memuat daftar pos keuangan yang akan diselesaikan oleh tim penyelesaianbhi atau direksi kebun dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban bank bhi atau kebun. sejak tanggal keputusan penutupan, kebun dilarang melakukan kegiatan kebun.erbadan hukum indonesia bagian kesatu umum pendirian bank bhi mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas: modal disetor, kepemilikan, dan perizinan. pendirian bank bhibhibhi yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dengan pertimbangan tertentu. bank bhi didirikan dan atau dimiliki oleh: warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia, atauv sinergi perbankan bank bhi dapat melakukan sinergi perbankan. sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada berlaku untuk bank bhi dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. dalam hal sinergi perbankan dilakukan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan sesuai dengan peraturan ojk mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. sinergi perbankan sebagaimana dimaksud pada meliputi sinergi: bank dalam kelompok usaha bank berupa: bank bhi sebagai perusahaan induk, bank bhi sebagai pelaksana perusahaan induk: atau bank bhi dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan bank bhi atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam struktur kelompok usaha bank, psp berupa bank bhi dengan bank bhi atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau bank bhi, tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, fraudketentuan ojk mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. pihak yang bersinergi wajib menyampaikan salinan perjanjian kerja sama kepada ojk paling lama (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama. pelaksanaan sinergi perbankan oleh bank bhi dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau bank bhi yang memiliki unit usaha syariah, wajib disertai dengan opini dewan pengawas syariah. dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, bank bhibhibhi dan atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahdan atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahan atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahn atau pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dan atau pejabat eksekutif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariahmekanisme penyampaian daring dan luring mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ojk ini. bab xvpengelompokan bank berdasarkan modal inti yang dimiliki menjadi (empat) kami sebagaimana dimaksud pada berlaku bagi bank bhi, kebun, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah bank sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan syariah. kami untuk unit usaha syariah bank didasarkan pada modal inti bank yang menjadi indukvii ketentuan lain lain bank bhi atau kebunbhi atau kebun yang sampai berlakunya peraturan ojk ini memiliki kantor kas, payment point,disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor bank bhi atau kebunpayment point, atau kas keliling sebagai kcp bagi bank bhi atau kantor bawah kcp bagi kebun sebagaimana dimaksud pada disesuaikan dengan rencana penyesuaian penamaan dari bank bhi atau kebun. bank bhisampaikan sebagaihibhi atau kebun bhi atau kebun, dan atau cc. akun media sosial resmi bank bhi atau kebun. bank bhi, kebun: kewajiban perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih yang berlaku untuk buku buku dan bank asing menjadi berlaku untuk kami kami kami dan bank asingyang berlaku: untuk buku buku dan bank asing menjadi berlaku untuk kami kami kami dan bank asing, untuk bank bhi: yang telahbelum peraturan ojk ini berlaku,yang telah termasuk dalam kami kami atau kami kemudian bank bhi menjadi kami bank bhikewajiban pembentukan capital conservation buffer yang berlaku untuk bank bhi dan kebun yang termasuk dalam buku dan buku menjadi berlaku untuk bank bhi dan kebun yang termasuk dalam kami kami dan kami

tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk.peningkatpun eksternal bank. perkembangansejalan dengan tren perkembangan dalam industri perbankan tersebut, perbankan indonesia yang terdiri dari bank bhi atau bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai perusahaan induk, kebun, dan kebun, jugbhi, kebun, dan kebunampudiperlukan pembaruan pengaturan mengenai bank umum. ii. demi cukup jelas.huruf cukup jelas. huruf cukup jelasbank bhibhibank bhi, ojk dapat menetapkan kebijakan lain. cukup jelas. cukup jelas. pencantuman nama bank bhibhi terkait dengan penggunaan logo antara lain dalam surat menyurat, kegiatan promosi, papan nama kantor bank bhiprudent dan berkesinambungan ditunjukkan dengan terakomodasinya pelaksanaan prinsipketentuan ojk antara lain mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, dan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunhuruf pengembangan ekosistem keuangan digital dan atau inklusi keuanganbhi menjadi bank digital yaitu bank bhi yang telah memperoleh izin usaha bank bhi bhi, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk pendirian bank bhidiperusahaancukup jelas. batasan kepemilikan bank bhidanhi berikut rincian jumlah kepemilikan saham setelah pembagian dividen sahambhi yang bukan perusahaan publik (bukan tbk). laporanketentuan ojk mengenai kepengurusan bank bhi atau kebun antara lain: ketentuan ojk mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, ketentuan ojk mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum, peraturan ojk mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, dcukup jelas. huruf cukup jelas. huruf rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor bank bhi antara lain sumber daya manusia, infrastuktur fisik dan teknologi informasi pendukung, dan perangkat tahun) secara menyeluruh yang berisi rumusan arah untuk mencapai tujuan bank bhi atau kebun. cukup jelas. dalam penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka menengah bank bhi atau kebun yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis bank, bank bhi atau kebun bhi atau kebuncukup jelas. huruf cukup jelas.bhi melaksanakan pembukaan kanwilbhi melaksanakan pembukaan kc. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kcpkcp berpindah atau kcp mobilebhikreditdalam halkondisi lain sesuai kebutuhan bank bhihuruf cukup jelas. hurufbhi atau kepada pihak lain,neraca yang menunjukkan seluruh hak dan kewajiban kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kondisi lain sesuai kebutuhan bank bhi selain antara lain renovasi bangunan kantor. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.pihak lain antara lain kreditur, karyawan bank bhi. pertimbangan ojk antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan bank bhi bhi. dokumen pendukung antara lain: alasan perubahan nama, dan rancangan akta perubahan anggaran dasar. cukup jelas. sebagai contoh: bank abc. sehubungan dengan hal tersebut ojk memberikan penetapan penggunaan izin usaha atas nama bank abc menjadi atas nama bank def (nama yang baru). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.ketentuan peraturan perundang undangan antara lain ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah, ketentuan mengenai unit usaha syariah. cukup jelas., rencana bisnis yang menunjukkan bahwa kebun akan menyalurkan kredit sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional. huruf total aset termasuk (sepertimbangan tertentu didasarkan antara lain terkait kebijakan ojk mengenai kontribusi kebun terhadap perekonomian nasional. huruf evaluasi pelaksanaan rencana korporasi bank bhi atau kebunbhi atau kebunkinerja bank bhi atau kebun(strengths) dan kelemahan (weaknesses) bank bhi atau kebun(opportunities) dan tantangan atau ancaman (threats) kepada bank bhi atau kebunbhi atau kebun selaras dengan visi dan misi bank bhi atau kebun (customer engagement), dan sebagainya. strategi bank bhi atau kebun memuat strategi dalamnuhan jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas atau fungsi calon direksi kebunpelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. huruf cukup jelaskebun juga memuat produk dan aktivitas bank yang akan diselenggarakan oleh kebun setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan. huruf cukup jelaskebun. huruf cukup jelas. huruf cukup jelascukup jelas. cukup jelas. huruf jika diperlukan, ojk dapat melakukan pemeriksaaninternal dari bank yang berkedudukan luar negeri, kebijakan atau aturan otoritas negara setempat, yang dapat memengaruhi pemenuhan persyaratan perizinan pembukaan kebun (pemenuhan tema dan atau penggantian calon direksi)kebunkebunkebun, ojk dapat menetapkan kebijakan lain. cukup jelas. kantor dibawah kcp yaitu kantor dibawah kcp dari kebun yang membantu kcp melaksanakan kegiatan usaha bank, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat kantor dibawah kcp tersebut melakukan usahayang dimaksud dengan mutasi mutans adalah ketentuan mengenai jaringan kantor bank bhi, dengan perubahan kecil atau yang perlu untuk disesuaikan, berlaku juga untuk jaringan kantor kebun. cukup jelas. pertimbangan ojk antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan kebundokumen pendukung antara lain dokumen perubahan anggaran dasar atau yang setara, dokumen perubahan nama, dan atau bentuk badan hukum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dokumen pendukung antara lain dokumen penetapan penggunaan logo baru dari kantor pusat kebununtuk membiayai proyek sektor prioritas yang mendukung pembangunan nasional. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.dokumen pendukung antara lain dokumen perubahan anggaran dasar (atau yang serupa), dokumen perubahan nama, dan atau bentuk badan hukum. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angka pencabutan izin usaha bank bhi sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha bank bhi menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah dilaksanakan sesuai dengan peraturan ojk mengenai bank perkreditan rakyat atau peraturan ojk mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. huruf termasuk permintaan dari kantor pusat kebun yaitu sehubungan dengan pelaksanaan integrasi atauhuruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk pihak lain antara lain bank indonesia dan lembaga penjamin simpananberh bhi atau kebun. huruf cukup jelas. penetapan skema penyelesaian bagi kebun termasuk mekanisme penyelesaian yang relevan antara lain melalui penyelesaian oleh kebun maupun pengalihan dan atau penitipan kepada bank lain atau pihak lain indonesia melalui perjanjian yang dilakukan oleh kantor pusat dari kebun. peraturan antara lain mengenai mekanisme penyelesaian kewajiban terkait pencabutan izin usaha kebun dengan pemangku kepentingan lain seperti bank indonesia terkait sistem pembayaran, direktorat jenderal pajak terkait perpajakan, atau peraturan terhadap kebun dari otoritas negara kantor pusat kebun. tim penyelesaian bertugas melakukan penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban kebun yang sesuai dengan peraturan perlu diselesaikan oleh kebun setelah keputusan pencapaian sasaran bank bhi atau kebun.bhi atau kebun terganggu sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja bank bhi atau kebun secara signifikan. kondisi internal antara lain terjadi perubahan strategi atau transformasi bisnis bank bhi atau kebun, kinerja dari unit bisnis bank bhi atau kebun tidak tercapai sehingga mempengaruhi sasaran, strategi atau kinerja bank bhi atau kabin secara signifikan. cukup jelas. sebagai contoh, rencana korporasi bank bhi disusun untuk periode tahun sampai dengan dalam hal bank bhibhibb tahun (akhir bulan november sebagai contoh, bank bhi telah memiliki rencana korporasi tahun sampai dengan dalam perjalanannya, bank bhibhi tahun sampai dengan yaitu: alasan perubahan dari rencana korporasi bank bhi pencabutan izin usaha kebun. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk penyelesaian hak dan kewajiban yaitu penyelesaian hak dan kewajiban karyawan. termasuk penyelesaian berupa skema penyelesaian yaitu penyelesaian kewajiban kebun berupa penyediaan dana tunai yang dititipkan kepada bank indonesia dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak yang masih terutang dan penyelesaian dana nasabah yang belum diambil, termasuk antara lain penyelesaian kepemilikan nasabah dalam layanan safe deposit box. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf ketentuan peraturan perundangan undangan antara lain undang undang mengenai perseroan terbatas. huruf cukup jelas. kewajiban antara lain kewajiban kepada debitur dalam hal masih ada agunan yang dikuasai oleh bank bhi atau kebun, dan atau kewajiban bidang perpajakan. cukup jelas. cukup jelasyang dimaksud dengan otoritas terkait adalah lembaga penjamin simpanan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penyampaian neracaemua kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban diselesaikan oleh: pemegang saham dalam hal terdapat hak dan kewajiban yang masih belum selesai bagi bank bhi. tim penyelesaian atau kantor pusat kebun bagi kebun (data center), pusat pemulihan bencana (disaster recovery center) (call center)huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas.. dalam hal kerja sama masih diperlukan, setiap pihak dapat memperpanjang jangka waktu kerja sama dengan melakukan pengisian perjanjian kerja sama. huruf angkdalam halhubungan kerja sama secara wajar (arm's length principle) yaitu kondisi kerja sama atau dukungankerja sama atau dukungan yang wajar sehingga meminimalisasi terjadi benturan kepentingan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. opini dewan pengawas syariahantara lain kegagalan sistem perizinan atau sistem pelaporan ojk. keadaan kahar antara lain kegagalan sistem perbuatan ojk. cukup jelas. cukup jelas. atau disebutsebagai panduan, pengelompokan berdasarkancukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. kas keliling antara lain berupa berupa kas mobil, kas terapung atau konter bank nonpermanencukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersihbank asinghuruf angkabank asingangka cukup jelas. hurufdontoh: pada saat peraturan ojk ini berlaku bank bhi atau kebunbhi atau kebunbank bhi atau kebun periode tahun sampai dengan dimaksud belum memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan ojk ini, bank bhi atau kebunevaluasi kinerja bank bhi periode sebelumnya (tahun sampai dengan dan dilanjutkan dengan muatan rencana korporasi bank bhi untuk tahun sampai dengan yang mencakup aspek keuangan dan nonkeuangan, cc. visi dan misi bank bhi atau penghinaannya, analisis lingkungan internal dan eksternal terkini, dan sasaran dan strategi bank bhimodal disetor paling sedikit sebesarbhi dalam pengaturan ini yaitu bank bhi hasil penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. pertimbangan tertentu didasarkan antara lain atas jumlah dan sebaran bank indonesia, kebutuhan pendirian bank bhi untuk tujuan khusus pemerintah republik indonesia, atau pendirian bank bhi dalam rangka konversi kebun menjadi bank bhi sesuai dengan peraturan ojk tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. huruf termasuk badan hukum indonesia yaitu pemerintah republik indonesia. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelasbhi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ojk mengenai kepemilikan saham bank umum, mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, dan ketentuan ojk lain yang terkaithurufmengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. huruf susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia antara lain meliputi struktur organisasi, garis tanggung jawab horisbank bhi juga memuat produk dan aktivitas bank yang akan diselenggarakan oleh bank bhi setelah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha perbankan bhidalam hal calon pemegang saham bank bhiangkahurufbhi dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan bank bhi bhi (pemenuhan modal disetor, penggantian calon direksi dan atau calon dewan komisaris). cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia manajemen risiko dan aktivitas bank perkreditan rakyat, semakin meningkat pula risiko yang dihadapi bank perkreditan rakyat, bahwa dengan meningkatnya risiko yang dihadapi bank perkreditan rakyat, semakin meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh bank perkreditan rakyatrkreditan rakyat sesuai dengan arah kebijakan pengembangan bank perkreditan rakyat, bahwa penguatan kelembagaan dan peningkatan reputasi industri bank perkreditan rakyat diharapkan. pelaksanaan sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi, secara tepat waktu. sistem pengendalian intern yang menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rangka penerapan manajemen risiko paling sedikit meliputipr, penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuh: struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bpr:pr terhadap peraturan perundang undangan:, dokumentasi secara lengkap dan memadai, dan verifikasi dan revi terhadap sistem pengendalian interndilakukan oleh satuan kerja audit intern atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern. bab vii organisasi dan fungsi manajemen risiko dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam bprpr yang memiliki modal inti kurang dari rp50. (lima puluh miliar rupiah) paling sedikit wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. dalam hal diperlukan, bprdireksi:, yang paling sedikit meliputiomite manajemen risiko. bab vii pengelolaan risiko produk dan aktivitas baru dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru, bpr wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. kriteria penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru bpr adalah penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas yang: tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bpr, atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bpr namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan seluruh risiko atau risiko tertentu bpr. kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: penetapan risikoanalisis aspek hukum untuk masing masing produk dan aktivitas baru: sistem dan prosedur operasional serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru: dan masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru. penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan. bpr wajib menyampaikan informasi secara tertulis mengenai risiko yang terkait dengan produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada nasabah atau calon nasabah sebelum dilakukannya transaksi. bab pelaporan bagian kesatu rencana tindak action plan) penerapan manajemen risiko dalam rangka penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam bpr wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan. laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambat tanggal juni otoritas jasa keuangan dapat meminta bpr untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada apabilabagi bpr dengan modal inti: paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal juni atau kurang dari rp50. (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal juni batas waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada harusbprprprprpryaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik untuk semester kedua tahunyaitu risiko kredit dan risiko operasional untuk semester kedua tahun dan (empat) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun bprsatu) risiko yaitu risiko kredit untuk semester kedua tahun danbagian ketiga laporan produk dan aktivitas baru bpr wajib menyampaikan laporan produk dandan pelaksanaan aktivitas baru, dan laporan realisasi penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru. laporan rencanalaporan realisasisepuluh) hari kerja setelah penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. selain memenuhi ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bpr. berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada huruf otoritas jasa keuangan dapat menetapkan bpr untuk tidak menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan. otoritas jasa keuangan dapat memerintahkan bpr untuk menghentikan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada dalam hal dikemudian hari berdasarkan evaluasi otoritas jasa keuangan, produk yang diterbitkan ddanpr, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. bagian keempat laporan profil risiko lain bpr wajib menyampaikan laporan profil risiko lain kepada otoritas jasa keuangpr. laporan profil risiko lain sebagaimana dimaksud pada adalah laporan profil risiko selain yang dimaksud dalam laporan profil risiko lain sebagaimana dimaksud pada disampaikan paling lambatpr. kewajiban penyampaian laporan profil risiko lain sebagaimana dimaksud pada juga dapat didasarkan atas permintaan otoritas jasa keuangan. bagian kelima batas waktu penyampaian laporan bpr dinyatakan terlambat. bpr dinyatakan terlambatkurang dari (tiga puluh) hari kerja sebelum penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru. bpr dinyatakan tidakdinyatakan tidakpada saat atau setelah penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas barudan atau perusahaan daerah pd) adalah direksian keenam format dan tata cara penyampaian laporan format, petunjuk penyusunan,dan tata cara penyampaimelakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko bpr. selain melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan manajemen risiko dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi bpr. dalam rangka penilaian penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada bprtata cara dan metode penilaian penerapan manajemen risiko diatur lebih lanjut dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bab penyesuaian penerapan manajemen risikorisiko sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf.aling lambat tanggal desembertotal aseturunan modal inti atau total aset atau total aset. bab xii sanksi bpr per laporan dengan denda paling banyak sebesar rp3. (tiga juta rupiah) per laporan. bpr yang tidak5. (lima juta rupiah) per laporan. bpr yang menyampaikan laporan profil risiko sebagaimana diatur bpr, dan atau pencantuman penguruspr yang tidak melaksanakan dan atau: penurunan penilaian tingkat kesehatan: dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional bpr. bpr yang melanggar penetapan otoritas jasa keuangan untuk tidak menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam atau tidak mematuhi perintah otoritas jasa keuangan untuk menghentikan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan: penurunan penilaian tingkat kesehatan, penghentian sementara sebagian kegiatan operasional. bpr yang melanggar ketentu: dan atau pencantuman pengurus bprpengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam mulai diterapkan pada penyampaian laporan posisi desember pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan profil risiko sebagaimana dimaksud dalam dan mulai diterapkan pada penyampaian laporan posisi desember bab xiii ketentuan peralihan pembentukan komite manajemen risiko, satuan kerja manajemen risiko, dan atau penunjukan satu orangoleh bpr yang telah memperoleh izin usaha sebelum ketentuan ini berlaku, dilakukan paling lambat pada tanggal desember bab xiv.laluewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah: dan atau perusahaan daerah pd) dan atau pejabat lainnya yang setarabab ruang lingkup manajemen risiko bpr wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diaturliputi: pengawasan direksi dan dewan komisaris. kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu: kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko. kecukupan proses dan sistem yaitu: proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan sistem informasi manajemen risiko. sistem pengendalian intern yang menyeluruh: dan risiko strategikpr yang memilik15. (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit untuk (tiga) risiko sebagaimana dimaksud pada huruf sampai dengan huruf bprnamun memiliki total aset kurang dari rp300. (tiga ratus miliar rupiah) dan memenuhi kondisi: memiliki kurang dari (sepuluh) kantor cabang: dan tidakdan namun memiliki total aset paling sedikituntuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada bab iii pengawasan direksi dan dewan komisaris dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, bprkewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputi: menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis:pr secara keseluruhpr dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bpr. kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit meliputimanajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf angka paling sedikit meliputi: penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan bpr, penetap, dan penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf angka paling sedikit meliputi: jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas: dan dokumentasi prosedur dan penetapan limit risiko secara memadai. penetapan limit risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf angka meliputi: limit secara keseluruhan, limit per prangka bpr, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bpr. pelaksanaan proses identifikasi risiko paling sedikit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap: karakteristik risiko yang melekat pada bpr: dan risiko dari kegiatan usaha, produk, dan layanan bpr. dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, bpr melakukan paling sedikitpelayanan bpr, produk, dan faktor risiko. dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, bpr melakukan paling sedikit bpr, produk, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko. pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan bpr untuk mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bpr. sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf angka paling sedikit meliputi laporan atau informasi mengenai: eksposur risiko: kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam kepatuhan terhadapprpr.

mid tambahan lembaran negara r.i manajemen risikoumum bank perkreditan rakyat bpr) sebagai salah satu jenis bank yang memberikan jasa intermedia keuangan terutama kepada usaha mikro danpr untuk lebih meningkatkan produk dan pelayanannya yang pada gilirannya akan meningkatkan risiko bpr. peningkatan risiko ini harus diimbangi dengan peningkatan pengendalian risiko. oleh karena itu, bpr dituntut untuk menerapkan manajemen risiko. penerapan manajemen risiko ini selain ditujukan bagi bpr juga dalam rangka melindungi pemangku kepentingan bpr. prinsip prinsip manajemen risiko termasuk jenis risiko yang harus diterapkan oleh bpr disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha bpr dan diselaraskan dengan ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum dan perbankan syariah. prinsipnya kesenjangan pada industri bpr, penerapan manajemen risiko dibedakan sesuai dengan kegiatan usaha, produk, dan layanan serta kemampuan bpr dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupupr dalam menerapkan manajemen risiko. dengan ketentuan ini, bprastern yang mempperaturan perundangprjadikan satu, yaitu satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan. pejabat eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko dapat merangkap sebagai pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. bpr dapat mempertimbangkan untuk membentuk komite manajemen risiko apabila diperlukan. huruf yang dimaksud dengan mayoritas direksi adalah lebih dari (lima puluh keseratuspejabat eksekutif terkait adalah pejabat bprpr. cukup jelastidak menangani fungsi penghimpunanatau pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha bpr. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pengkajian usulan produk dan atau aktivitas baru bertujuan untuk menilai kemampuan bpr mengeluarkan produk dan atau aktivitas baru termasuk kajian perubahan sistem dan prosedur karena adanya pengeluaran produk dan atau aktivitas baru. huruf yang dimaksud dengan satuan kerja operasional adalah satuan kerja atau pegawai yang menangani kegiatan pemberian kredit, penghimpunpr. rekomendasipr. penyampaian laporan secara berkala disesuaikan dengan kondisi bprcukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kebijakan dan prosedur terkait analisis aspek hukum termasuk kemampuan pemberian informasi mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan dan kelemahan aspek hukum yang ditimbulkan produk dan aktivitas baru. huruf cukup jelas. huruf kebijakan dan prosedur mengenai sistem informasi akuntansi termasuk kemampuan sistem memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan atau kerugian untuk produk dan aktivitas baru dari aspek kehati hatian dan aspek lainnyalaporan profil risiko yang disampaikan bprkerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bpr, antara lain memiliki perbedaan eksposur risiko yang signifikan. hurufprprdata dan informasi terkait dengan penerapan manajemen risiko dilakukan oleh bpr sesuai permintaan otoritas jasa keuangan. cukup jelaskkcukup jelaspr satupengertipr. yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penghimpunannerapan fungsi manajemen risiko, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada dewan komisarisk:. angka cukup jelassatu kali dalam satu tahun atau sewaktu waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha bprtiap semester. huruf transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris adalah transaksi yang sesuai peraturan perundang undangan memerlukan persetujuan dewan komisaris, antara lain pemberian kredit kepada pihak terkaitdanadalah alur informasi kepada direksi bpr dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun hasil pengolahan data dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. huruf toleransi risiko adalah potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bpr. huruf penilaian peringkat risiko adalah dasar bagi bpr untuk menetapkan peringkat risiko bprjadinya gangguan operasional bprbpr. tingkat risiko yang akan diambil memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh bpr terkait dengan risiko transaksi bisnis bpr pada masa lalu. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengertian dokumentasiprprprpr untuk setiap aktivitas fungsional. yang dimaksud dengan faktor faktor risiko yang bersifat material adalah faktorprdeng atau menyebabkan permasalahan pada bprrangkapr yang dapat langsung mempengaruhi kondisi bpr. huruf termasuk dalam perubahan yang bersifat material adalah terdapatnya perubahan produk, kegiatan pelayanan bprprpradalahkegiatanpaling sedikit setiap semester dan dapat dilakukan lebih sering apabila terdapat perubahan operasional, penerbitan produk barupr:pr:pr terhadap hasil audit. huruf verifikasi dan revi terhadap sistem pengendalian intern termasuk penanganan kelemahan kelemahan bpr yang bersifat signifikan serta tindakan pengurus bpr untuk memperbaiki penyimpangan penyimpangan yang terjadi.

mid lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. dana pensiun. pemberi kerja. pengesahan. permohonperlu diatur bentuk dan susunan formulir permohondalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, yang dimaksud dengan:entukan dana pensiun pemberi kerja dan perubahan atas peraturan dana pensiun dari dana pensiun pemberi kerja wajib mendapat pengesahan ojk. untuk mendapat pengesahan pembentukanuntuk mendapat pengesahan atas perubahan peraturan dana pensiun dariaturan dana pensiun yang dilampirkan dalam rangka permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam dan disampaikan dalam rangkap (dua). peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud padaojk. pada saat peraturan ojk ini mulai berlaku, ketentuanrja. pengesahan. permohonyaitu keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tanggal februari sebagaimana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk. tanggal juli tentang perubahan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kmk., menjadiguihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas, bahwa tersedianya informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik yang memerlukan peran dari komite audit dalam mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik, bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagai penunjang kegiatan jasa keuangan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disusun dan disajikan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, otoritas jasa keuangan mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap penunjang kegiatan jasa keuangan, bahwa dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan, pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan harus menjaga hubungan yang independen dengan akuntan publik dan kantor akuntmengajukan permohonan pendaftaran untuk pertama kali kepada otoritas jasa keuangan, dapat memilih ruang lingkup pemberian jasa pada satu atau lebih sektor jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan.dilakukan dengan memenuhi persyaratan khusus. persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada yaitu memiliki kompetensi dan pengetahuan sektor jasa keuangan sesuai dengan pilihan sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau bab iii publikasi daftar dan kap pada otoritas jasa keuangan daftar dan kap pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dipublikasikan pada situs web otoritas jasa keuangan. daftar dan kap yang dipublikasikan pada situs web otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada meliputi: dan kap yang aktif, dan kap yang tidak aktif sementara waktu, dan dan kap yang tidak aktif tetap. dan kap dinyatakan pada daftar dan kap yang aktif sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal permohonan pendaftaran telah disetujui oleh otoritas jasa keuangan dengan diberikan std dan std masih berlaku. yang terdaftar: sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuan otoritas jasa keuangan, sedang menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berdasarkan persetujuansanksi pembekuan izin daripembekuan izin usaha kap dari menteri, atau tidak lagi merupakan rekan atau pemimpin pada kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan. kap: kap mendapat sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran dari otoritas jasa keuangan, izin usaha kap dibekukan oleh menteri, atau sebagain. bagi dan atau kap yang tercatat pada daftar dan kap yang tidak aktif sementara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf std atas nama dan atau kap dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu, dan atau kap tidak dapat memberikan jasa, dan dapat menunda pemenuhan ppl setiap tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam huruf dan atau kap dinyatakan pada daftar dan kap yang tidak aktif tetap sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal: dan atau kap dikenakan sanksi administratif oleh otoritas jasa keuangan yang mengakibatkan pembatalan std, dan atau kap mengundurkan diri sebagai dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, atau sebagain. kap dinyatakan pada daftar dan kap yang tidak aktif tetap sebagaimana dimaksud pada dalam hal pada kap perseorangan atau rekan pada kap persekutuan yang hanya memiliki (satu) orang terdaftar pada otoritas jasa keuangan termasuk pada daftar dan kap yang tidak aktif tetap. yang tercatat pada daftar dan kap yang aktif pada otoritas jasa keuangan dapat mengajukan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf paling singkat (satu) tahun dan paling lama (tiga) tahun. pengajuan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu sebagaimana dimaksud pada disampaikan melalui surat kepada otoritas jasa keuangan paling lama (dua) bulan sebelum tanggal rencana penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu. surat permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada harus dihampiri dengan dokumen dan informasi paling sedikit: surat rekomendasi dari kap bagi yang menjadi rekan pada kap, alamat lengkap selama menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, surat pernyataan bahwa tidak sedang memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, jangka waktu yang dimohonkan untuk menjalani penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu: dan alasan pengajuan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu. persetujuan permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu diterbitkan dalam jangka waktu (dua puluh) hari kerja sejak permohonan yang disertai dokumen dan informasi sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal dan atau kap yang tercatat pada daftar dan kap yang tidak aktif sementara waktu bermaksud untuk aktif kembali dan tercatat pada daftar dan kap yang aktif pada otoritas jasa keuangan, dan atau kap yang bersangkutan mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada otoritas jasa keuangan paling lama (dua) bulan sebelum rencana aktif kembali. permohonan pengaktifan kembali bagi sebagaimana dimaksud pada harus disertai dokumen berupa bukti keikutsertaan ppl sesuai dengan jumlah skp yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan cara mengikuti ppl: setiap tahun selama masa tidak aktif, atau secara akumulasi selama (dua) tahun terakhir, sebelum pengaktifan kembali dan tercatat pada daftar dan kap yang aktif pada otoritas jasa keuangan. dan atau kap dianggap mengundurkan diri sebagai dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, dalam hal: dan atau kap tidak mengajukan permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada atau pengajuan permohonan pengaktifan kembali oleh tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dalam jangka waktu paling lama sampai dengan (enam) bulan setelah masa penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu berakhir. dalam hal dan atau kap dianggap mengundurkan diri sebagaimana dimaksud padapersetujuan permohonan pengaktifan kembali dan atau kap diterbitkan dalam jangka waktu (dua puluh) hari kerja sejak permohonan yang disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada dan diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan. bab pengunduran diri akuntan publik dan kantor akuntan publik dan atau kap dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, dengan disertai dokumen pendukung paling sedikit: surat keterangan dari kap bagi yang menjadi rekan kap, surat pernyataan bahwa dan atau kap tidak sedang memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, dan alasan pengunduran diri dan atau kap, yang disampaikan paling lama (dua) bulan sebelum tanggal rencana pengunduran diri. permohonan pengunduran diri sebagai dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal disetujui oleh otoritas jasa keuangan: std atas nama dan atau kap dibatalkan, dan dan atau kap dicatat pada daftar dan kap yang tidak aktif tetap pada otoritas jasa keuangan, atau dalam hal ditolak, otoritas jasa keuangan memberi pertimbangan tertentu. persetujuan atau penolakan atas permohonan pengunduran diri dan atau kap diterbitkan dalam jangka waktu (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pengunduran diri sebagai dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan yang disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan. bab peran komite audit penunjukan dan atau kap yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh rapat umum pemegang saham pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris. dalam hal rapat umum pemegang saham tidak dapat memutuskan penunjukan dan atau kap yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan sebagaimana dimaksud pada rapat umum pemegang saham dapat mendelegasikan kewenangan penunjukan dan atau kapdan atau kap yang dapat ditunjuk. dalam hal pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan tidak memiliki organ rapat umum pemegang saham, fungsi dan kewenangan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh organ tertinggi yang setara dengan rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. usulan penunjukan dan atau kapdan atau kap yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada periode penugasan profesional, penunjukan dan atau kap pengganti dapat dilakukan oleh dewan komisaris sepanjang diamanatkan oleh rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi komite audit. dalam menyusun rekomendasi sebagaimana dimaksud pada komite audit dapat mempertimbangkan: independensi ap, kap, dan orang dalam kap, ruang lingkup audit, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman ap, kap, dan tim audit dari kap, metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan kap, manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian ap, kap, dan tim audit dari kap: potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh kap yang sama secara berturut turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, dan atau hasilkap pada periode sebelumnya, apabila ada. kap dapat dikategorikan sebagai kap yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal: nama kap tidak berubah dan tidak terjadi perubahan komposisi lebih dari (lima puluh persen) atau lebih, atau terdapat pendirian atau perubahan nama kap, namun komposisi (lima puluh persen) atau lebih berasal dari kap yang sebelumnya. bagi komite audit bank, pertimbangan sebagaimana dimaksud pada merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi. komite audit melakukan.pada dilakukan paling sedikit melalui: kesesuaian pelaksanaan audit oleh dan atau kap dengan standar audit yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, cc. pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh dan atau kap. dalam hal pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan tidak diwajibkan memiliki komite audit, tugas dan tanggung jawab komite audit sebagaimana dimaksud dalam dan dilaksanakan oleh dewan komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. bab pembatasan penggunaan jasa audit pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari yang sama paling lama untuk periode audit selama (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut turut. pembatasan penggunaan jasa audit sebagaimana dimaksud pada juga berlaku bagi yang merupakan pihak terasosiasi. pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari yang sama sebagaimana dimaksud pada setelah (dua) tahun buku pelaporan secara berturut turut tidak menggunakan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari yang sama (cooling off period). bab vii ruang lingkup audit pelaksanaan audit informasi keuangan historis tahunan oleh dan atau kap didasarkan pada perjanjian kerja antara pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan kap. perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada dapat mencantumkan ruang lingkup audit. bank wajib mencantumkan ruang lingkup audit sebagaimana dimaksud pada pada perjanjian kerja antara bank dengan kap. ruang lingkup audit dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bab vii independensi akuntan publik dan kantor akuntan publik terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan ap, kap, dan orang dalam kap dalam memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional. kondisi independen sebagaimana dimaksud pada dinyatakan dalam surat pernyataan dan diserahkan oleh kap kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, sebelum periode penugasan profesional dimulai. dalam menyusun tim audit dan pihak yang turut serta secara langsung dalam pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, kap mengacu pada kode etik profesi ap. bab komunikasi akuntan publik dan kantor akuntan publik dengan otoritas jasa keuangan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasi keuangan historis tahunan kepada lembaga jasa keuangan, dan atau kap wajib melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan. dalam komunikasi dengan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dan atau kap dapat meminta informasi kepada otoritas jasa keuangan mengenai pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang akan diaudit, dan atauihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan adalah pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, pasar modal, dan atau industri keuangan non bank yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan dapat menginformasikan hal hal yang perlu menjadi perhatian dan atau kap dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit. dan kap wajib menyampaikan informasi yang diminta oleh otoritas jasa keuangan meskipun perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam telah berakhir. bab penyampaian laporan dari akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada otoritas jasa keuangan dan atau kap yang tercatat pada daftar dan kap yang aktif pada otoritas jasa keuangan wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar kepada otoritas jasa keuangan. laporan sebagaimana dimaksud pada meliputi: laporan berkala tahunan, dan laporan insidentil. laporan berkala tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf berupa laporan kegiatan pemberian jasa kap kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada huruf berupa: laporan kap mengenai perubahan data dan atau kap: laporan dalam hal terdapat informasi mengenai: pelanggaran signifikan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keu pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, kelemahan yang signifikan dalam pengendalian intern pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuanga, dan laporan insidentil dan atau kap lainnya apabila sewaktu waktu diminta oleh otoritas jasa keuangan. laporan kegiatan pemberian jasa kap kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada memuat informasi paling kurang mengenai: nama kap dan nomor izin dari menteri, nama dan nomor izin dari menteri: cc. nama pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dan jenis jasa yang diberikan oleh dan atau kap kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dalam kurun waktu (satu) tahun sejak tanggal april sampai dengan tanggal maret tahun berikutnya atau sejak terdaftar pada otoritas jasa keuangan apabila terdaftar kurang dari (satu) tahun, opini audit yang diterbitkan oleh dan atau kap, susunan tim audit dan pihak yang turut serta secara langsung dalam pemberian jasa audit, jumlah tahun periode audit dan atau kap terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang sama, dan imbalanjasa audit. kap wajib menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasa kap sebagaimana dimaksud dalam setiap tahun kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan bukti pendukung paling lambat tanggal april. kap dinyatakan terlambat menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasapaling lambat tanggal mei. kap dinyatakan tidak menyampaikan laporan kegiatan pemberian jasaap wajib menyampaikan laporan perubahan data dan atau kap sebagaimana dimaksud dalam huruf kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan bukti pendukung paling lama (sepuluh) hari setelah persetujuan atau pemberitahuan perubahan data dari kementerian keuangan diterima oleh dan atau kap. kap dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perubahan data dan ataukap dinyatakan tidak menyampaikan laporan perubahan data dan atauerdasarkan laporan perubahan data dan atau kap yang diterima otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam maupun berdasarkan informasi dari pihak lain, otoritas jasa keuangan melakukan pengisian data dan informasi mengenai dan atau kap yang tercatat pada daftar dan kap pada otoritas jasa keuangan. wajibhuruf kepada otoritas jasa keuangan, disertai dengan bukti pendukung, paling lama (tiga) hari kerja sejak ditemukan. dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabiladua) hari kerja berikutnya. dinyatakan tidak menyampaikan laporanab media penyampaian permohonan dan laporan akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada otoritas jasa keuangan dan atau kap menyampaikan: permohonan pendaftaran dan atau kap sebagaimana dimaksud dalam dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam permohonan persetujuansebagaimana dimaksud dalam permohonan penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu oleh sebagaimana dimaksud dalam permohonan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam permohonan pengunduran diri dan atau kap sebagaimana dimaksud dalam laporan kegiatan pemberian jasa kap sebagaimana dimaksud dalam dan laporan perubahan data dan atau kap sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan u.p. kepala eksekutif pengawas pasar modal. permohonan dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan oleh kapbelum dapat digunakan untuk penyampaian permohonan dan atau laporan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada kap menyampaikan permohonan dan atau laporan dimaksud secara luring (offline) kepada otoritas jasa keuangan. dalam hal sistem pelaporan kap secara daring (online) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar pada hari terakhir batas waktu penyampaian permohonan dan atau laporan, kap menyampaikan secara luring (offline): surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh pemimpin kap yang memuat alasan adanya gangguan teknis atau terjadinya keadaan kahar, disertai dokumen pendukung, dan permohonan dan atau laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf sampai dengan huruf pada hari terakhir batas waktu penyampaian permohonan dan atau laporan. surat pemberitahuan serta permohonan dan atau laporan sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada otoritas jasa keuangan u.p. kepala eksekutif pengawas pasar modal.bab xii penyampaian laporan dari pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan kepada otoritas jasa keuangan pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menyampaikan laporan berkala setiap tahun kepada otoritas jasa keuangan mengenai: penunjukan dan atau kap dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan melampirkan dokumen penunjukan dan atau kap disertai rekomendasi komite audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam paling lama (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan dan atau kap, ddalam paling lama (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dinyatakan terlambat menyampaikan laporan berkalapihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dinyatakan tidak menyampaikan laporan berkalapihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam disampaikandalam hal pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan melaksanakan kegiatan lebih dari (satu) sektor jasa keuangan, laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam disampaikan kepada satuan kerja pengawasan sesuai dengan jenis lembaga sektor jasa keuangan. bab xiii ketentuan lain lain otoritas jasa keuangan berwenang memerintahkan secara tertulis kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan untuk melakukan: penggantian dan atau kap yang telah ditunjuk oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, dan atau audit atau pemeriksaan ulang terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib memenuhi perintah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dalam hal batas akhir waktu penyampaian permohonan dan atau laporan yang wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan secara luring (offline) sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini jatuh pada hari libur, permohonan dan atau laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. bab xiv te$masuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dan atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda, dan atau. dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan dapat dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis atau peringatan tertulis, denda: cc. pembekuan pendaftaran, dan atau pembatalan pendaftaran. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dan dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama sama atau dengan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan dapat mengumumkan kepada masyarakat pengenaan sanksi administratif kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan serta dan kap sebagaimana dimaksud pada dan pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang melakukan pelanggaran berupa: penunjukan dan atau kap tanpa mempertimbangkan usulan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam atau usulan dewan komisaris dalam penunjukan dan atau kap tanpa memperhatikan rekomendasi komite audit secara konvensional atau berdasarkan prinsipindustri keuangan non bank yang selanjutnya disingkat iknb adalah industri yang terdiri dari, baik yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usaha berdasarkan prinsip syariahbank yang melakukan pelanggaran berupa: rekomendasi komite audit bank tidak mempertimbangkan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam penunjukan dan atau kap sebagaimana dimaksud dalam dan atau ruang lingkup audit tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja antara bank dengan kappihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang dinyatakanatau paling banyak rp3. (tiga juta rupiah) per laporan. pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang dinyatakanpihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang melakukan pelanggaran dalam hal tidak memenuhi perintah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi administratif berupa, sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau kap yang melakukan pelanggaran: tidak melakukan komunikasi dengan otoritas jasa keuangan sebagaimana diatur dalam tidak menyampaikan informasi yang diminta oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak memenuhi persyaratan sebagai dan atau kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau huruf dan atauyang tidak memenuhi paling sedikit sesuai dengan jumlah skp ppl sebagaimana dimaksud dalam hurufselainpada tetap diwajibkan untuk memenuhi kewajiban paling sedikit sesuai dengan jumlah skp ppl dengan menambahkan kekurangan jumlah skp ppl pada pemenuhan skp ppl pada tahun berikut. dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban jumlah skp ppl pada tahun berikut sebagaimana dimaksud pada dianggap tidak memenuhi kewajiban jumlah skp ppl sebagaimana ditetapkan otoritas jasa keuangan selama (dua) tahun berturut turut. kap yang dinyatakan terlambatap yang dinyatakan tidakapharus menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atau huruf yang terlambatsebesar rp5. (lima juta rupiah). dan atau kap yang melakukan pelanggaran: tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf dan atau huruf dan atau setelah batas waktu sesuai dengan teguran tertulis atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi kewajiban jumlah skp ppl selama (dua) tahun berturut turut sebagaimana dimaksud dalam tidak memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional sebagaimana dimaksud dalam tidakatau dan atau kap dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau peringatan tertulis sebanyak (tiga) kali dalam kurun waktu (dua) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu pembekuan pendaftaran pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dikenakan selama (satu) tahun. pelanggaran ketentuan: dan atau kap yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan setelah masa pembekuan berakhir, dan atau kap yang dinilai oleh otoritas jasa keuangan melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan otoritas jasa keuangan ini maupun ketentuan peraturan perundang undangan lain, dan atau kap yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan pendaftaran sebanyak (dua) kali dalam kurun waktu (tiga) tahun, kap berbentuk perseorangan dengan yang terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada otoritas jasa keuangan, dan atau kap berbentuk persekutuan dengan paling sedikit (dua) terkena sanksi berupa pembatalan pendaftaran pada otoritas jasa keuangan, dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana pada ketentuan peraturan perundang undangan bidang jasa keuangan. bab ketentuan peralihan dan atau kap yang telah terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, harus melakukan pendaftaran ulang. pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan sesuai dengan sektor jasa keuangan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam kecuali: persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau dan sertifikat program sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf jangka waktu pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada adalah paling lama (satu) tahun setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku. dan atau kap yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada dianggap mengundurkan diri dari dan atau kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, dankewajiban penyampaian permohonan dan laporan secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam untuk pertama kalinya berlaku sejak tanggal april dalam rangka persiapan penerapan secara efektif untuk penyampaian permohonan dan laporan secara daring (online) sebagaimana dimaksud pada kap dapat melaksanakan uji coba sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal maret pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan yang telah melakukan penunjukan yang sama sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku: tetap dapat menggunakan yang ditunjuk untuk tahun buku yang dimulai pada tahun dengan menyampaikan dokumen penunjukan dan atau kap, dan penunjukan untuk tahun berikutnya dilakukan dengan mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xvi ketentuan penutup ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan jasa dan kap dalam kegiatan jasa keuanganketentuan bidang: perbankbiakuntan yang memberikan jasabeserta peraturan nomor x.j. yang merupakan lampiran, dan keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor kep pm tentang laporan kepada bapepam oleh akuntan beserta peraturan nomor x.j. yang merupakan lampiran, industri keuangan non bank, pengaturan terkait akuntan publik yang diatur dalamuntuk: peraturan bank indonesia nomor pbi tentang transparansi kondiyang mengatur mengenai kewajiban pemenuhan ppl bagi sebagaimana diatur dalam peraturan nomor vila sampai dengan diterbitkannya surat edaran otoritas jasa keuangan, dan hurufyang mengatur mengenai laporan berkala kegiatan akuntan sebagaimana diatur dalam peraturan nomor x.jdinyatakan masih tetap berlaku bagi penyampaian laporan berkala kegiatan akuntan untuk periode april sampai dengan maresosiasi profesi akuntan publik adalah organisasi profesi akuntan publik yang bersifat nasional sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai akuntan publik. rekan adalah sekutu pada kantor akuntan publik yang berbentuk usaha persekutuan sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai akuntan publik. pendidikan profesional berkelanjutan yang selanjutnya disebu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan mengenai praktik akuntan publik. periode audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang menjadi obyek audit, revi atau asuransi lainnya. periode penugasan profesional adalah periode penugasan untuk melakukan pekerjaan asuransi termasuk menyiapkan laporan kepada otoritas jasa keuangan, yang dimulai sejak pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan akuntan publik atau pemberitahuan tertulis oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik atau klien kepada otoritas jasa keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu. menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya bidang keuangan. pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan dan kap yang: terdaftar pada otoritas jasa keuangan, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha pihak yang melaksanakan kegiatankewajiban penggunaan dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada terkait dengan laporan yang wajib diaudit atau diperiksa oleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan bidang jasa keuangan atau perintah tertulis dari otoritas jasa keuangan. bab pengelolaan administrasi akuntan publik dan kantor akuntan publik sebelum memberikan jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, dan kap wajib terlebih dahulu terdaftar pada otoritas jasa keuangan. permohonan pendaftaran dan atau kap disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dengan memenuhi persyaratan paling kurang: memiliki izin yang masih berlaku dari menteri, tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan surat tanda terdaftar std)bagi ap, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ditambahkan persyaratan: tidak memiliki rangkap jabatan, berkedudukan sebagai rekan pada kap persekutuan atau pemimpin kap perseorangan yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, dan cc. memiliki kompetensi dan pengetahuan bidang jasa keuangan dan industri yang menggunakan jasa ap. bagi yang akan memberikan jasa kepada bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan harus memiliki pengetahuan akuntansi syariah. bagi kap selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ditambahkan persyaratan: memiliki paling sedikit (satu) orang rekan yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan yaitu pemimpin rekan kap, dan dalam hal kap hanya memiliki (satu) orang rekan yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, kap harus membuat surat perjanjian kerja sama dengan kap lain tentang pengalihan tanggung jawab apabila rekan yang bersangkutan berhalangan untuk melaksanakan tugas, dengan ketentuan bahwa kap lain mempunyai rekan yang tercatat pada daftar dan kap yang aktif pada otoritas jasa keuangan. selain persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dalam hal diperlukan otoritas jasa keuangan dapat meminta tambahan persyaratan pendaftaran dan atau kap. permohonan pendaftarandaftar riw hidup terbaru yang ditandatangani atas meterai yang cukup, fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku, pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cmj, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi sertifikat program sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dan atau fotokopi perjanjian kerjasama yang disahkan oleh notaris mengenai sebagai rekan pada kap persekutuan atau izin sebagai kap berbadan usaha perseorangan yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan, surat pernyataan yang ditandatangani atas meterai yang cukup yang menyatakan bahwa , dan tidak memiliki rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf permohonan pendaftaran kapfotokopi akta pendirian kap beserta perubahannya, fotokopi nomor pokok wajib pajak, fotokopi surat perjanjian kerja sama dengan kap lain sebagaimana dimaksud dalam huruf fotokopi perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi kap yang berbentuk persekutuan, fotokopi izin pendirian cabang kap dari menteri bagi kap yang mempunyai cabang, fotokopi surat persetujuan dari menteri mengenai pencantuman nama kantor akuntan publik asing kapa) atau organisasi audit asing oaa), apabila kap bekerjasama dengan kapa atau aj) dan surat pernyataan yang ditandatangani atas meterai yang cukup oleh pemimpin rekan kap, yang menyatakan bahwa kdalam hal dokumen permohonan pendaftaran dan atau kap dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan atau kap harus menyampaikan pemenuhan dokumen persyaratan paling lama (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. dalam hal dan atau kap tidak memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada dan atau kap dianggap telah membatalkan permohonan pendaftaran dan atau kap kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal dan atau kap mengajukan kembali permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan, dan atau kap harus menyampaikan kembali permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam dengan disertai dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan pendaftaran dan atau kap telah dinyatakan memenuhi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam otoritas jasa keuangan memberitahukan kepada dan atau kap paling lama (dua puluh) hari kerja, bahwa: permohonan pendaftaran diterima, atau permohonan pendaftaran ditolak dengan disertai alasan penolakan. dan kap yang permohonan pendaftarannya disetujui oleh otoritas jasa keuangan diberikan std dan dicantumkan dalam daftar dan kap pada otoritas jasa keuangan. dan kap yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan wajib: menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dalam pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atas kepatuhan terhadap pekerjaan pemeriksaan dan penerapan pengendalian mutu atas kegiatan jasa yang diberikan oleh dan atau kap kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan, cc. menerapkan standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, sepanjang tidak diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan, memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan oleh pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, pada saat pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dan mengikuti ppl khusus bagi ap, yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui oleh otoritas jasa keuangan, paling sedikit sesuai dengan jumlah satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan skp) yang wajib dipenuhi setiap tahun sebagaimana ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.

lembaran negara republik indonesia inov,,henaakanananaaana nana kanan nasa lampirangkcc.coret yang tidak perlu:

ding lembaran negara republik indonesia keuangan oj0

next tambahan lembaran negara r.i keuangan outeknologi informpemanfaatan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bank melalui penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi, bahwa untuk mendukung penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi diperlukan penyesuaian kebijakan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum, bahwa penggunaan sistem elektronik yang terintegrasiperlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhbeberapa ketentuanhanya: sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen komunikasi antara kantor pusat bank dengan kantor cabang, atau antara anak perusahaan dengan perusahaan induk, dan atau sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen intern bank. persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dapat diberikan dengan syarat bank: memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan menyampaikan hasil analisis country riskbank dengdari rencana penempatan sistem elektronik luar wilayah indonesia bagi bank lebih besar daripada beban yang ditanggung oleh bank, danantara dan disisipkan (satu) yakni sehingga berbunyi sebagai berikut: bank wajib mengimplementasikan rencana tindak (action plan) yang telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam bank yang tidak mengimplementasikan rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada dinyatakan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada antara dan disisipkan yakni sehingga berbunyi sebagai berikut:tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi olehteknologi informumum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bank serta memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada nasabah, diperlukan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. hal ini dapat diwujudkan melalui penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi dengan grup bank, termasuk yang berada luar wilayah indonesia. untuk mendukung penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi diperlukan penyesuaian ketentuan dengan lebih mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional bank dan penguatan aspek pengawasan dalam penggunaan data pada sistem elektronik pada pusat data dan atau pusat pemulihan bencana luar wilayah indonesia. sehubungan dengan halii. demi angka cukup jelas. cukup jelas. huruf ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas negara asal bank (home regulatory) untuk kantor cabang yaitu sesuai dengan kedudukankantor entitas utama,serta back end system lain misalnya yang digunakan untuk memproses kartu kredit, syariahsistem audit intern. huruf cukup jelas. huruf cukup jelasyang memiliki otoritas pengawaseknologi informas

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. penyelenggaraan produkingkatan kompetisi industri jasa keuangan, mendorong bank untuk melakukan transformasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat, bahwa untuk mendorong transformasi layanan bank, diperlukan dukungan otoritas atas pemanfaatan teknologi agar menghasilkan inovasi dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, cc. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mendukung bank dalam menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah secara dinamis dan tepat sasaran, diperlukan mekanisme perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati hatianprodukprodukberdasarkan pertimbangan tertentu, bank dapat mengajukan permohonan izin penyelenggaraan produk bank lanjutan baru tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam dalam hal permohonan izin diajukan tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada bank mengajukan permohonan izinakan menyelenggarakan produk bank lanjutan baru berupa pengembangan produk bank lanjutan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam hal bank memenuhi kriteria: memiliki penilaian kualitas penerapan manajemen risiko secara kompositakad: makalah bil umrah, makalah bil umrah dan garde, makalah bil umrah dan mudharabah, masyarakat, mmo, salam, bai dan makalah, kafilah bil umrah, dan atau akad syariah laindalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang pesanan atau mendapatkan pembayaran lebih awal maka bank dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan masyarakat. dalam hal nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk memproduksi barang yang diekspor, maka: bank dapat memberikan dana talangan (garde) kepada nasabah untuk proses produksi barang yang dipesan oleh importir, bank dapat bertindak selaku pemilik dana (shahibul mal yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang diekspor, berdasarkan prinsip pembiayaan mudharabah atau masyarakat:, bank dapat menggunakan akad makalah bil umrah dan selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi umrah, dan besar umrah disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase, bank dapat menggunakan akad makalah bil umrah dan garde(issuing bank), bank memberikan dana talangan (garde) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor, besarnya umrah disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, pembayaran umrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad, dan antara akad makalah bil umrah dan akad garde, tidak dibolehkan adanya keterkaitan (ta'album), bank dapat menggunakan akad makalah bil umrah dan mudharabah, dengan ketentuan: bank mem berikan kepada eksportir seluruh: bank melakukan penagihan (collection) kepada bank penerbit l c (issuing bank)(usage), pembayaran dari bank penerbit (issuing bank) dapat digunakan untuk pembayaran umrah, pengembalian dana mudharabah, pembayaran bagi hasil: dan besar umrah disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, bank dapat menggunakan akad masyarakat, dengan ketentuan: bank mem berikan kepada eksportir sebagian.finance), dan pembayaran dari bank penerbit l c (issuing bank) dapat digunakan untuk pengembalian dana masyarakat dan atau pembayaran bagi hasil, dan atau bank dapat menggunakan akad al bai dan makalah, dengan ketentuan: bank membeli barang dari eksportir, bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir, bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir: dan pembayaran oleh bank penerbit l c (issuing bank) dapat dilakukan pada saat dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usage). pengalihan skin tanpa perpindahan hak tagih (transferase) dapat menggunakan akad makalah bil umrah. pembiayaan negosiasi tanpa hak regresi (without course) dokumen skin dapat dilakukan melalui mekanisme subrogasi sesuai prinsip syariah dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomer dsn mui ix tentang letter credit l c) ekspor syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui v tentang penyelesaian piutang dalam ekspor. fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. layanan dan definisi: pembiayaan penyediaan layanan dan fasilitas perdagangan tanpa pembiayaan perdagangan oleh bank kepada letter credit l c) nasabah tanpa l c atau skin. atau skin akad: akad syariahgunakan (tiga) macam skema layanan atau pembiayaan: pembayaran muka (advance payment), pembayaran kemudian (open account) misalnya, inavoice financing, account receivables account playable financing, dan atau inkaso (collection basis) misalnya, document against acceptance document against payment financing. dalam hal menggunakan skema collection basis, bank juga harus mengacu pada ketentuan internasional dan pemerintah. bank dapat meminta jaminan. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui terkait sesuai dengan akad yang digunakan. pembiayaan ordo definisi: beracun emas pembiayaan garde dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rain, dimana emas yang diagungkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rain. akad: akad garde, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan bank: dan akad rain, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. persyaratan: tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi emas. tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk. biaya yang dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan. penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah. pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk garde beracun emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. emas yang akan diserahkan sebagai agunan garde beracun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. jumlah portofolio garde beracun emas pada setiap akhir bulan paling banyak: untuk bank umum syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar (seratus lima puluh persen) dari modal bank, atau untuk unit usaha syariah, sebesar y49 (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. pembiayaan garde beracun emas dapat diberikan paling banyak sebesar rp250. (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama (empat) bulan. khusus untuk nasabah usaha mikro dan kecil, dapat diberikan pembiayaan garde beracun emas paling banyak sebesar rp100. (seratus juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama (delapan belas) bulan dengan angsuran setiap bulan. karakteristik: sumber dana pembiayaan dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan atau dana pihak ketiga. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang al ordoni tentang rain. fatwa dsn mui nomer dsn mui ni tentang rain emas. fatwa dsn mui nomor dsn mui tentang pembiayaan yang disertai rain. fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). pembiayaan executing definisi:bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut. nasabah akhir tidak tercatat sebagai nasabah bank. akad: akad syariah yang sesuai. persyaratan dan karakteristik: menyesuaikan dengan pembiayaan mudharabah. pembiayaan channing definisi: pembiayaan penerusan) dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank sebagai pihak yang memiliki dana. akad: perjanjian kerja sama antara bank dan mitra lembaga keuangan menggunakan prinsip makalah, sedangkan akad pemberi pembiayaan kepada end user. arah multicast, murabahah, mmo: imut, atau akad syariah lain yang sesuai. persyaratan:ontrak antara bank dan end user secara jelas menyatakan bahwa peran mitra lembaga keuangan hanya sebagai perantara. end user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak bank. end user tercatat sebagai nasabah bank. if2g. lembaga keuangan memiliki sistem yang dapat terverifikasi oleh bank. kerjasama antara bank dan lembaga keuangan diatur dalam perjanjian kerjasama sebagai berikut: memiliki peringkat faktor good corporate governancedan cc. memiliki, pengecualian sebagaimana dimaksud pada dapat diterapkan. bank wajib mengajukan permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru kepada otoritas jasa keuangan sebelum penyelenggaraan produk bank lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada disertai dengan dokumen permohonan secara lengkap. dalam hal otoritas jasa keuangan tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh otoritas jasa keuangan, izin penyelenggaraan produk bank lanjutan baru yang diajukan oleh bank sebagaimana dimaksud pada berlaku secara efektif. dalam hal rencana penyelenggaraan produk bank lanjutan baru yang disampaikan memenuhi kriteria tertentu, otoritas jasa keuangan berwenang: meminta bank untuk tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan meminta bank untuk tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam atau cc. melarang penyelenggaraan produk bank lanjutan baru. kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada berupa: tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganinancing value ftv)karakteristik: bank menyediakan seluruh nilai pembiayaan kepada end user dan lembaga keuangan mitra berperan sebagai wakil bagi bank dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan kepada end user. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang makalah. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang murabahah. fatwa dsn mui nomor dsnmui 1ih1iv tentang pembiayaan masyarakat. fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). pembiayaan sindikasi definisi: pemberian pembiayaan bersama oleh sekelompok pemberi pembiayaan kepada satu nasabah, yang pada umumnya jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu pemberi pembiayaan saja. dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, bank dapat bertindak antara lain sebagai arranger, underwater, agen, atau partisipan. akad: antara sesama peserta sindikasi: mudharabah, masyarakat, makalah bul umrah, dan akad syariah lainnya yang sesuai. antara entitas sindikasi dengan nasabah: akad jual beli, sewa menyewa (arah), masyarakat, dan akad syariah lainnya yang sesuai. persyaratan: ketentuan terkait rekening dan dokumen akad: dalam hal sindikasi dilakukan sesama bank syariah, maka rekening, dokumen kontrak, serta dokumen dokumen pendukung lainnya dapat diadministrasikan disusun dalam satu dokumen, atau dalam hal sindikasi dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional atau lembaga keuangan lainnya, maka harus: aj) menggunakan rekening pembiayaan yang terpisah: dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk khusus untuk bank syariah tersendiri dan untuk bank konvensional tersendiri. tanggung jawab dari peserta sindikasi tidak bersifat tanggung renteng dimana masing masing peserta sindikasi hanya bertanggung jawab untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi komitmennypemberi pembiayaan dapat terdiri dari: bank syariah dan perbankan (termasuk bank konvensional), bank syariah dan lembaga keuangan non bank, atau bank syariah dan institusi lain yang memberikan pembiayaan. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan sindikasi tampil al mashrifi al muhammad). fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). fatwa yang terkait dengan akad yang digunakan. joint financing definisi: pembiayaan bersama) pembiayaan dengan skema kerjasama antara bank dengan lembaga keuangan dimana sumber dana untuk pembiayaan ini harus berasal dari lembaga keuangan dan bank sehingga risikoakad: perjanjian kerja sama antara bank dan lembaga keuangan mitra menggunakan prinsip makalah atau masyarakat syirkah, sedangkan akad pemberi pembiayaan bank dan lembaga keuangan mitra) kepada end user. arah multicast: murabahah, mmo: imut, atau akad syariah lain yang sesuai. persyaratan: perjanjian antara bank dan end user secara jelas menyatakan bahwa bank dan lembaga keuangan berperan sebagai pemberi pembiayaan. bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai. end user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak lembaga keuangan dan bank sesuai porsi masing masing. perjanjian kerja sama antara bank dan mitra secara jelas menyatakan hak dan kewajiban masing masing pihak. end user tercatat sebagai nasabah bank sesuai porsi bank. end user mengetahui bahwa pembiayaan diperoleh dari pihak bank sejumlah versi yang dibiayai oleh bankend user tercatat sebagai nasabah bank sesuai dengan porsi bank. lembaga keuangan memiliki sistem yang dapat terverifikasi oleh bank. kerja sama antara bank dan lembaga keuangan diatur dalam perjanjian kerja sama sebagai berikuttvlembaga keuangan harus memiliki pencatatan dan pelaporan yang sama dengan bank. bank memiliki mekanisme audit atas pelaksanaan pembiayaan. karakteristik: bank dan mitra lembaga keuangan menyediakan porsi pembiayaan masing masing pihak untuk disalurkan kepada end user (misal bank mitra y4) bank dan lembaga keuangan mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi pembiayaannya dalam joint financing. penempatan dapat dilakukan dengan mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya hanya berlaku bagi bank dan lembaga keuangan yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). total nilai pembiayaan yang diberikan kepada end user sesuai dengan ketentuan ftv. berlaku untuk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada end user melalui koperasi karyawan, multifinance, koperasi pensiun, dan usaha sejenis lainnya. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang makalah. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan masyarakat. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang murabahah. fatwa dsn mui nomor dsnmui 1nmbiayaan ulang definisi: financing| pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya. akad: mmo: bai wal istilah, atau bai' dalam rangka mmo. persyaratan: pembiayaan ulang hanya dapat dilakukan untuk: pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya, dan atau pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya. pembiayaan ulang yang diberikan kepada calon nasabah nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya sebagaimana butir diberikan kepada calon nasabah nasabah yang sedang dalam proses pengajuan pembiayaan kepada bank. dalam hal pembiayaan ulang diberikan kepada nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya, maka dana pembiayaan ulang dapat digunakan nasabah untuk menyelesaikan kewajiban dan atau utang atas pembiayaan sebelumnya atau penambahan fasilitas pembiayaan nasabah bank. dalam hal pembiayaan ulang diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan tambahan (top up) berdasarkan properti yang masih menjadi agunan pembiayaan sebelumnya, maka: pembiayaan tambahan (top up) tersebut diperlakukan sebagai pembiayaan baru, dan jumlah pembiayaan tambahan (top up) yang diberikan wajib memperhitungkan jumlah baki debut pembiayaan sebelumnya yang menggunakan agunan yang samobyek pembiayaan ulang dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. bank melakukan penafsiran terhadap barang atau aset calon nasabah untuk menentukan harga wajar. terdapat (tiga) mekanisme yang dapat digunakan: mekanisme mmo: calon nasabahrangka penentuan modal usaha yang disertakan nasabah dalam bersyirkah dengan bank, bank menyertakan dana dalam jumlah tertentu yang akan dijadikan modal usaha syirkah dengan nasabah yang disertai syarat agar nasabah menyelesaikan kewajiban dan atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada: bank memberikan kuasa (akad makalah) kepada nasabah untuk melakukan usaha yang halal dan baik antara lain dengan akad arah, nasabah dan bank membagi keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati atau porsi modal yang disertakan (proporsional), dan kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal, dan nasabah melakukan pengalihan komersil atas kisah milik bank secara berangsur sesuai perjanjian. mekanisme al bai' al istilah (jual beli untuk disewakan): bank membeli barang yang merupakan milik nasabah dengan akad bai. pembelian barang ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan barang, nasabah menyelesaikan kewajiban dan atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada, bank dan nasabah melakukan akad imut, dan belum pernah diselenggarakan oleh bank sebelumnya, dan atau cc. menurut penilaian otoritas jasa keuangan berpotensi menimbulkan risiko yang cukup signifikgian ketiga dokumen tambahan dan batas waktu penyelenggaraan produk bank setelah memperoleh izin dalam hal terdapat persyaratan dokumen tambahan atas penyelenggaraan produk bank baru yang diatur secara spesifik dalam peraturan otoritas jasa keuangan, selain mengacu pada persyaratan dokumen dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank juga harus menyampaikan dokumen sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan. bank harus menyelenggarakan produk bank lanjutan baru paling lama (enam) bulan sejak memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. apabila bank tidak menyelenggarakan produk bank lanjutan baru dalam jangka waktu (enam) bulan sejak izin diperoleh dari otoritas jasa keuangan, izin otoritas pengalihan kepemilikan obyek sewa kepada nasabah hanya boleh dilakukan dengan akad hibah pada waktu akad arah berakhir. hibah ini dapat tidak diikuti dengan perubahan bukti kepemilikan. mekanisme ai ba'' untuk mmopembelian sebagiannya oleh bank, bank membeli (dengan akad al bai) atas sebagian barang dari nasabah, sehingga terjadi syirkah atas barang untuk pembentukan modal usaha syirkah, nasabah menyelesaikan kewajiban dan atau utang atas pembiayaan sebelumnya, jika ada, dan bank dan nasabah melakukan akad mmo dengan modal berupa barang yang dinyatakan dalam kisah unit kisah. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsnmui ii1 tentang al fxii tentang pembiayaan ulang financing) syariah. ecngalihan definisi: utang pembiayaan pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional bank dan atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah bank. akad: akad syariah yang sesuai. persyaratan: dalam hal pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional bank maka: nasabah merupakan nasabah yang memiliki kredit dari lembaga keuangan konvensional yang ingin mengalihkan utangnya kepada bank, kredit yang akan dialihkan memiliki underlying asset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan kredit yang akan dialihkan memiliki tujuan penggunaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah bank maka nasabah merupakan nasabah yang memiliki pembiayaan dari lembaga keuangan syariah yang ingin mengalihkan pembiayaannya kepada bank. dalam hal pemindahan utang atau pemindahan pembiayaan diberikan kepada nasabah untuk pembiayaan properti maka: pembiayaan yang hanya ditujukan untuk pelunasan kredit lembaga keuangan konvensional sebelumnya atau pelunasan pembiayaan lembaga keuangan syariah sebelumnya tidak diperlakukan sebagai pembiayaan baru, atau pembiayaan yang disertai dengan tambahan (top up) diperlakukan sebagai pembiayaan baru sehingga tunduk pada persyaratan pembiayaan ulang. bank dan nasabah menuangkan kesepakatpemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional bank: alternatif 19a bank memberikan pinjaman garde kepada nasabah untuk melunasi kredit nasabah lembaga keuangan konvensional sehinggadan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman garde, bank menjual aset yang telah menjadi milik bankgarde dan pembiayaan murabahah, alternatif bank dengan seizin lembaga keuangan konvensional membeli sebagian aset nasabah yang dibiayai oleh lembaga keuangan konvensional sehingga terjadi kepemilikan bersama antara bank dan nasabah terhadap aset tersebut, bagian aset yang dibeli bank yaitu bagian aset yang senilai dengan sisa utang (sisa kredit) nasabah kepada lembaga keuangan konvensional, bank menjual bagian aset yang telah dimilikinya tersebutmurabahah, alternatif dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah dapat melakukan akad arah dengan bank, dalam hal diperlukan, bank dapat membantu mendalangi kewajiban nasabah dengan memberikan pinjaman garde, akad arah sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak dapat dipersyaratkan dengan pemberian talangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b), besar imbalan jasa arah sebagaimana dimaksud dalam huruf tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan bank kepada nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dan memenuhi ketentuan pembiayaan arah danfatau pembiayaan garde, alternatif bank memberikan garde kepada nasabah untuk melunasi kredit, dengan demikiansyariah dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi pinjaman garde, bank syariah menyewakan aset yang telah menjadi milik bank kepada nasabah dengan akad imut: dan memenuhi ketentuan pembiayaan imut dan pembiayaan garde, alternatif nasabah yang masih memiliki kredit pada lembaga keuangan konvensionaldan nasabah menyertakan modal usaha senilai kesepakatan antara bank dengan nasabah, nasabah melunasi kreditnya kepada lembaga keuangan konvensional, nasabah menyewa barang yang menjadi obyek syirkah (masyarakat) dengan akad ijazah dan atau nasabah dan bank melakukan kegiatan usaha dengan pihak ketiga dalam bentuk: kegiatan usaha sewa menyewa, ii. kegiatan usaha jual beli: dan atau iii. kegiatan usaha bagi hasil, bank dan nasabah berbagi pendapatan atas kegiatan sebagaimana diatur dalam huruf d): dan nasabah membeli porsi kepemilikan (hishshah) modal syirkah bank secara bertahap sesuai dengan jadwal yang disepakati, alternatif nasabah yang masih memiliki kredit lembaga keuangan konvensionalkonvensional: atau alternatif dalam hal pengalihan hutang menggunakan metode pembiayaan ulang mengacu pada poin pengalihan hutang. alternatif dan. dalam hal pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah bank: alternatif menggunakan akad bawalah bil umrahsyariah, alternatif menggunakan akad imut dengan akad imut, bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, membeli aset nasabah tersebut yang dibeli dengan akad murabahah dari lembaga keuangan syariah, dengan janji obyek tersebut akan disewa oleh nasabah dengan akad imut': bank dan nasabah melakukan akad imut, dan nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya banks: alternatif menggunakan akad mmo nasabah yang memiliki utang pembiayaan murabahah pada suatu bank atau lembaga keuangan syariahmenyertakan modal usaha senilai sisa utang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan syariah, dan nasabah menyertakan modal usaha dalam bentuk barang yang nilainya sama dengan sebagian utangnya yang sudah dibayar kepada bank: dan nasabah melunasi utang pembiayaan murabahahnya kepada bank, nasabah menyewa barang yang menjadi obyek syirkah (masyarakat) dengan akad arah, dan nasabah membeli hishshah modal syirkah bank secara bertahap, atau alternatif nasabah yang masih memiliki pembiayaan lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pengalihan modal kerjanya kepada banks: bank setelah menyetujui permohonan nasabah tersebut, melakukan akad mudharabah atau masyarakat dengan nasabah,, dan bank menyalurkan modal kerja kepada nasabah. alternatif hanyajasa keuangan menjadi tidak berlaku. bab penghentian produk bank penghentian produk bank dilakukan atas dasar: inisiatif bank yang bersangkutan, atau perintah otoritas jasa keuangan. perintah penghentian produk bank sebagaimana dimaksud pada huruf diberikan dengan kriteria: produk bank: belum memperoleh izin sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, tidak sesuai dengan permohonan izin atau pemberitahuan penyelenggaraan produk bank baru yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan, tidak sesuai dengan laporan realisasi produk bank, tidak sesuai dengan prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berdasarkan evaluasi otoritas jasa keuangan, penyelenggaraan produk bankdan atau berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan, fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang pengalihan utang. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang murabahah. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan ijazah. fatwa dsn mui nomor dsn mui ni tentang pembiayaan al ijazah al muntahiyah al talk. fatwa dsn mui nomor dsn mui ii tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga keuangan syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui xii tentang pembiayaan ulang financing) syariah. iii. produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lainnya jual beli uang kertas definisi: asing banknotes) kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing. akad: sharf. persyaratan: tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi. terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan). nilai tukar (kurs) yang berlaku adalahef). agen penjual surat definisi: berharga syariah yang bank bertindak sebagai agen diterbitkan pemerintah penjualan mitra distribusi surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada nasabahnya, antara lain penjualan surat berharga syariah nasional sbs). akad: akad syariah yang sesuai. persyaratan: bank memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan dan ketentuan yang terkait. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang surat berharga syariah negara. fatwa dsn mui nomor dsn mui7 vi tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara. jual beli surat berharga definisi: syariah jual beli surat berharga syariah baik yang diterbitkan oleh pemerintah, bank indonesia, korporasi dan pihak asing sesuai ketentuan yang berlaku. akad: akad syariah yang sesuai. persyaratan: surat berharga berdasarkan prinsip syariah (bukan surat berharga yang bersifat utang berdasarkan bunga). untuk surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah harus memenuhi prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara transaksi surat berharga syariah pemerintah dan ketatausahaan surat berharga syariah pemerintah. untuk pembelian surat berharga syariah korporasi, jenis usaha yang dilakukan oleh emiten penerbit surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. objek yang menjadi underlying asset dari surat berharga syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. karakteristik: jual beli surat berharga dilakukan pasar keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang terkait baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing lainnya. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang obligasi syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang obligasi syariah mudharabah. fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah bidang pasar modal. fatwa dsn mui nomor dsn mui tentang obligasi syariah sejarah. ce. fatwa dsn mui nomor s9 dsn mui v tentang obligasi syariah mudharabah konversi. fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang surat berharga syariah negara. fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang metode penerbitan surat berharga syariah negara. fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang surat berharga syariah negara ijazah sale and lease back. fatwa dsn mui nomor dsn mui7 vi tentang sbs ijazah asset leased. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang repo surat berharga syariah sbs) berdasarkan prinsip syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang sbs makalah. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang akad jual beli. fatwa dsn mui nomor dsn mui xi tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. transfer dana definisi: bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana berupaakad: makalah bil umroh. persyaratan: bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana. bank memiliki sistem penyelenggaraan transfer dana yang memadai,serta prasarana. karakteristik: transfer dana dapat dilakukan melalui: sistem bi real time gross settlement rtgs), sistem kliring nasional bank indonesia seni), atau penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu apik) yang menyediakan jasa transfer dana. bank dapat mengenakan biaya transfer dana dengan memperhatikan aspek kewajaran. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang makalah. kartu pembiayaan definisi: syariissueyang berfungsi seperti kartu kredit, yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. akad: kafilah, farah: dan ordo. persyaratan: tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah. tidak mendorong pengeluaran berlebihan dengan menetapkan limit pembelanjaan. karakteristik: bank sebagai penerbit kartu sebagai kafir bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan merchant, dan atau penarikan tunai selain bank atau atm penerbit kartu. atas pemberian kafilah, bank dapat menerima fee lurah kafilah). bank merupakan pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau atm bank. bank dapat menerima roh atas penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu berupa membership fee. bank dapat menerima merchant fee dari harga obyek transaksi atau pelayanan sebagai upah imbalan atas perantara, pemasaran dan penagihan. bank boleh menerima fee dari pemegang kartu atas pemberian kafilah. bank dapat mengenakan ta'width (ganti rugi) terhadap biaya biaya yang dikeluarkan oleh bank. bank dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang syariah card. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang kafilah. fatwa dsn mui nomor dsn mui vih tentang ganti rugi ta'width). uang elektronik definisi:akad: wadi'ah. ordo. persyaratan: bank memiliki kemampuan mengelola dana float sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai uang elektronik. bank memiliki sistem dan mekanisme pencatatan dana float. bank memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan dana float. bank wajib memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu. bank dapat mencatat dana float secara terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh penerbit. bank menempatkan dana float pada rekening yang terpisah dari rekening operasional dan bank pengelola dana float dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan ketentuan. bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada penerbit tidak boleh hilang. untuk pengguna uang elektronik register, bank dan pengguna dapat menuangkan kesepakatan atas penggunaan uang elektronik dalam bentuk perjanjian tertulis formulir bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, sedangkan untuk uang elektronik tidak register tidak ada perjanjian tertulis antara bank dan pengguna. j . dana float tidak dijamin lps. jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan bank syariah. dalam hal kartu hilang, maka bank dapat melakukan proses penggantian kartu hilang apabila pengguna memenuhi keseluruhan persyaratan yang ditetapkan oleh bank pada saat penggantian kartu. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui na: dsn mui ix tentang uang elektronik syariah. safe deposit box sdb) definisi: jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank. akad: ijazah. persyaratan: barang barang yang disimpan dalam sdb merupakan barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara. bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan sdbmiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan. bank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas produk bank yang diselenggarakan, dan atau terdapat pertimbangan lain. penghentian produk bank sebagaimana dimaksud pada huruf dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. bank yang diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan produk bank sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib: menghentikan penawaran, penjualan dan atau perjanjian atau transaksi baru atas produk bank, menyampaikan informasi kepada nasabah atas penghentian produk bank, dan cc. menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan atas penghentian produk bank paling lama (satu) bulan sejak bank diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan produk bank dan mengimplementasikan rencana tindaproduk bank baru, dan atau penurunan tingkat kesehatan bank. da1. karakteristik: bank dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan sdb sesuai kesepakatan. bank dapat menambahkan perlindungan asuransi kerugian. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iii tentang safe deposit box. traveller's cheese tc) definisi: penerbitan cek perjalanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. akad: makalah wadi'ah. persyaratan: bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai cek dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait. nasabah melengkapi formulir pembelian atau penjualan tc. nasabah melakukan penandatanganan depan teller. karakteristik: bank dapat mengganti yang hilang sesuai kebijakan bank apabila pemegang melaporkan kehilangan dan meminta penggantian kepada bank. bank dapat menerbitkan dalam mata uang rupiah danfatau valuta asing (khusus untuk pembukaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang tabungan. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang makalah. cash management definisi: jasa atau layanan pengelolaan kas yanglayanan cash management dapat meliputi patroli dan cash pick and delivery. akad: akad syariah yang sesuai. layanan nasabah prima definisi: jasa atau layanan terkait produk dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. akad: akad syariah yang sesuai. transaksi valuta asing definisi spot perjanjian jual beli valuta asing secara tunai dengan penyerahan atau penyelesaian transaksi tidak lebih dari (dua) hari kerja. akad: sharf. persyaratan: transaksi valuta asing spot tidak dilakukan untuk tujuan spekulatif. transaksi valuta asing spot karena terdapat kebutuhan transaksi atau untuk berjaga jaga (simpanan). nilai tukar (kurs) yang berlaku yaitu pada(kurs)transaksi lindung nilai definisi: syariah atas nilai tukar transaksi lindung nilai yang dilakukan berdasarkan pada prinsip syariah dalam ta4 rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu masa yang akan datang. transaksi lindung nilai dapat dilakukan melalui mekanisme lindung nilai sederhana (agd tahawwuth al masih) atau mekanisme lindung nilai kompleks (agd tahawwuth munakab). akad: agd tahawwuth al masih. agd tahawwuth munakab. persyaratan: transaksi lindung nilai sederhana merupakan transaksi lindung nilai dengan skemakompleks merupakan transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi spot dansyariah sederhana atas nilai tukar tidak ditujukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung suntingan). transaksi lindung nilai syariah sederhana atas nilai tukar hanya dapat dilakukan karena adanya kebutuhan nyata pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan (li al wajah) akibat dari suatu transaksi yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan obyek transaksi yang halal. hak pelaksanaan muda'adah dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan. transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas: paparan (eksposur) risiko yang dihadapi bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang domestik dan mata uang asing yang tidak seimbang, paparan (eksposur) risiko yang dihadapi bank karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang, dan atau kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang undangan berupa: perdagangan barang dan jasa dalam dan luar negeri, dan investasi berupa direct investment, pinjaman, modal dan investasi lainnya dalam dan luar negeri. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (muda'adah). penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (full commitment. penyelesaian transaksi dengan cara mugashshah (getting) hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (roll over), percepatan transaksi (rol back), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai. mekanisme lindung nilai yaitu sebagai berikut: lindung nilai sederhana:datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang diperjualbelikan, ii. jumlah nominal: iii. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan iv. waktu pelaksanaan, danlindung nilai kompleks: para pihak melakukan transaksi spot,tag. datang yang meliputi kesepakatan atas: mata uang yang diperjualbelikan, ii. jumlah nominal, ii. nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, dan iv. waktu pelaksanaan, dan cc)karakteristik: pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar dapat dilakukan oleh: lembaga keuangan syariah lks), lembaga keuangan konvensional namun hanya sebagai penerima lindung nilai dari lks, dimana lks sebagai inisiator untuk tujuan sharing, bank indonesia, lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan atau s5) pihak lainnya termasuk pihak asing yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangantagfatwa dsn mui nomor dsn mui xi tentang janji wad) dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah). cc. fatwa dsn mui dsn mui iv tentang tahawwuth islami heading. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. layanan keuangan definisi: digital layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan oleh bank yangakad: akad syariah yang sesuai. kerja sama pemasaran definisi: produk asuransi bancassurance model bisnis referensi (bancassurance) merupakan kerja sama pemasaran produk asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan atau merekomendasikan suatu produk asuransi kepada nasabah.akad: akad syariah yang sesuai.bab pelaporan bank wajib menyampaikan rpp sebagaimana dimaksud dalam atau paling lambat pada akhir bulan november sebelum tahun rencana penyelenggaraan produk bank. bank dapat melakukan perubahan rpp yang telah disampaikanotoritas jasa keuangan dapat meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rpp sebagaimana dimaksud pada dan atau formatrpp sebagaimana dimaksud dalam secara daring melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan untuk laporan tidak terstruktur. tata cara penyampaian rpp secara daripenyampaian rpp sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui sistem elektronik otoritas jasa keuangan untuk laporan tidak terstruktur dengan tujuani| nas nil lal jae pdh aan jas ada var eri all uin: eyes hah ann fe: (s1 ter imam elia ps) ta! sisa, gal (ag ias aan r3, ti) lo, kata teri kg) sei nan kur) ina) pan ha) kas) bal tas gear per tag tra th ks) tentu kana ima p ! gali bai sal isi eni ha) legi ola nan fan) bani jan) boi akan sg: mte) la) pan sana! sal ss3 agt sal efr3 sma er. as) 2ag3 kanan para ses mbp ls) vespa dd on: te! ne8335 resep ct08 boeing gantang esa bea egu les kata poo es3a ann pn: lana nfa: cst sesi longing spg san kur) tan) tak ld3 (es kahi e356 abe era ad! s33t "sss food exp en: bra soma saat nn: sg3. pai kt) seni snp ke) la: .n kek o8t8 nn: in) rr) nn! han tie 83i nas! ka) tua! esi tni kal kom ok, ke) maa sa) st. ta. a85 hah an) asu, dari as| ea, seal lao! lari baju deli ie) 8i teh s.s $ sula msi ega b,, kp. 3ar bv. koy (as bg! ks) "sg ber gap a.a ep) sem s5? tema ni: eps dak lanal kon thn gus lah ku) yuga kera) 5asrtrmg sss533.i sa. gas| serasi a.s tol tes nan rom sa@ten la) ka: hal tn: tai tata a.a ta! pa: tas a88 nn: bob "a.a "kn sabda lili aga fan ta) s5. kai tt? dpk tai $$? hb) doowajib menyampaikan laporan realisasi produk bank lanjutan baru paling lama (lima) hari kerja setelah produk bank lanjutan baru diselenggarajenis dan nama produk bank lanjutan baru, tanggal penerbitan produk bank lanjutan baru, dan kesesuaian antara implementasi dan izin atas produk bank lanjutan baru yang diselenggarakan. jangka waktu penyampaian laporan realisasi produk bank lanjutan baru berupa kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam hurufperaturan otoritas jasa keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. muatan laporan realisketentuan otoritas jasa keuangan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. bank mencantumkan produk bank yang dihentikan selama tahun berjalan dalam laporan realisasi penghentian produk bank. ii. dokumen permohonan izin penyelenggaraan produk bank lanjutan baru permohonan izin dalam bentuk pemberitahuan penyelenggaraan produk bank lanjutan baru pendukung realisasi penyelenggaraan produk bank dasar baru permohonan izin penyelenggaraan produk bank lanjutan baru pemberitahuan penyelenggaraan produk bank lanjutan baru realisasi penyelenggaraan produk bank dasar baru bank tahun dokumen yang memuat informasi umum mengenai produk bank baru, paling sedikit memuat: nama produk bank baru, jenis produk bank baru, waktu penyelenggaraan produk bank baru, fitur, model bisnis, atau karakteristik produk bank baru. dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk bank baru, paling sedikit memuat: manfaat dan biaya bagi bank, dan manfaat dan risiko bagi nasabahnyelenggarakan produk bank baruproduk bank baru. dokumen yang memuat hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas produk bank baru, termasuk dalam kaitannya dengan pemenuhan aspek perlindungan konsumenftermasuk sumber daya manusia dan teknologi informasi serta hasil uji coba bank (apabila ada) atas produk bank baru. opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait produk bank baru bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. dokumen pendukung (terlampir) dst. keterangan: jumlah halaman tidak mengikat, bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai karakteristik produk bank baru. untuk persyaratan dokumen atas produk bank barukesiapan dan hasil uji coba terbatas harus dilampirkan dalam hal produk bank baru diselenggarakan dengan proses permohonan izin dengan melalui proyek uji coba terbatas. dokumen pendukung antara lain dokumen transparansi kepada nasabah, perjanjian,, dan dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pembuktian proyek uji coba (proof concept. untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah, konsep akad perjanjian formulir aplikasi dihampiri dengan pendapat dari satuan kerja yang membidangi hukum yang menyatakan bahwa konsep akad perjanjian formulir aplikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. iii. format surat pernyataan bank atas penyelenggaraan produk bank lanjutan baru pernyataan bank kami yang bertanda tangan bawah ini, direktur kepatuhan dan direktur penataan ari: nama bank dnakanaanankaanan kanan aan alamat pnnanaanannnnanan nana anna anna telepon nkkaaaaaana anna aan nana anna nana nana dalam rangka penyelenggaraan produk bank baru: nama produk bank dnnanaanannananan nana ana naaanaaaaaaa menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: permohonan izin pemberitahuan beserta seluruh dokumen permohonan izin pemberitahuan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan,pemberitahuaseluruh proses penyelenggaraan produk bank dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, kami telah memahami segala risiko terkait produk bank yang kami selenggarakan, berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati hatian dan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan produk bank yang kami ajukan,), dandirektur kepatuhan direktur lo. (nama jelas dan tanda tangan) (nama jelas dan tanda tangan) hanya dimuat dalam hal bank mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan produk bank lanjutan baru dengan proyek uji coba terbatas. iv. format surat pernyataan bank atas laporan rencana penyelenggaraan proyek uji coba terbatas pernyataan bank kami yang bertanda tangan bawah ini, direktur kepatuhan dan direktur kanatataaan ari! nama bank daan nana anna alamat dnakanaanannaanan kanan aan telepon onnanananaanananananaananan nana aan nana dalam rangka penyelenggaraan proyek uji coba terbatas produk bank baru: nama produk bank dnakanaanannaanan kanan aan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: laporan rencana penyelenggaraan proyek uji coba terbatas yang disampaikan adalah benar dan akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan proyek uji coba terbatas, seluruh proses penyelenggaraan proyek uji coba terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, berkomitmen untuk menerapkan prinsip kehati hatian dan prinsip perlindungan konsumen dalam pelaksanaan proyek uji coba terbatas atas produk bank yang kami laporkan, termasuk aspek transparansi kepada target uji mengenai proyek uji coba terbatas:,a.n. direksi bank. direktur kepatuhan (nama jelas dan tanda tangan) kep lan) teh fan) lan) rb, lang te) ad bm. bari ta) fasi ras gia ku) han in: kav) k ! ubi k:) tai ps! pai kun le) kol ani tera! ke) ta! vii. dokumen permohonan izin laporan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank sendiri kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank sendiri bank tahun dokumen yang memuat informasi umum mengenai kegiatan bank, paling sedikit memuat: nama kegiatan bank, jenis kegiatan bank, waktu pelaksanaan kegiatan bank atau fitur atau model bisnis atas kegiatan bank. dokumen yang memuat informasi mengenai manfaat, biaya, dan risiko bagi banklaksanakan kegiatan bankkegiatan bank, termasuk hasil analisis aspek hukum dan aspek kepatuhan atas kegiatan bank atas kegiatan bank seperti sumber daya manusia dan teknologi informasi. opini syariah dari dewan pengawas syariah terkait kegiatan bank bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. dokumen pendukung (terlampir) be. dst. keterangan: jumlah halaman tidak mengikat, bank dapat menguraikan lebih rinci sesuai kebutuhan dan karakteristik kegiatan bank. khusus untuk persyaratan dokumen atas kegiatan bankdokumen pendukung antara lain perjanjian dan. bank wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian produk bank sebagaimana dimaksud padaformat laporan realisasi penghentian produk: permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam atau atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam disertai dengan surat pernyataanyang akan diselenggarakan. penyampaian: permohonan izin atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada laporan realisasi produk bank dasar baru sebagaimana dimaksud dalam laporan realisasi produk bank lanjutan baru sebagaimana dimaksud dalam dan laporan realisasi penghentian produk bankviii. form opini syariah dewan pengawas syariah dps) nama produk bank baru: .cccccc. keterangan opini produk bank baru mendasarkan pada fatwa dsn mui kesesuaian produk bank baru dengan fatwa dsn mui paling sedikit meliputi(untuk produk penyaluran dana). standar operasional prosedur produk bank baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.kesimpulan: tempat), tanggal, bulan, tahun) dewan pengawas syariah) dewan pengawas syariah) ketua dewan komisioner otoritas jasa keuangan republik indonesia, ttd simbol santosonyampaian permohonan izin atau pemberitahuan serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. dalam hal terdapatbank harus menyesuaikan laporan rencana pengembangan teknologi informasidalam hal terdapat kebutuhan, bank dapat melakukan perubahan atas laporan rencana pengembangan teknologi informasimekanisme dan tata cara penyampaian rencana pengembangan teknologi informasi beserta perubahannya dilaksanakandan atau bank yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dan atautermasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri dan unit usaha syariah. produk bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan atau jasa untuk kepentingan nasabpenyelenggaraan produk bank yang selanjutnya disingkat rpp adalah dokumen yang menjabarkan rencana penyelenggaraan produk bank baru untuk jangka waktu (satu) tahun yang dimuat dalam rencana bisnis bank. rencana bisnis bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan mengenai rencana bisnis bank. bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan produk bank. produk bank diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian dengan strategi, rencana bisnis bank, dan ketentuan peraturan perundang undharus memastikan terciptanya konvergensi dalam penyelenggaraan produk bank. bab vii perlindungan konsumen dan atau pemenuhan prinsip syariah bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan produk bankumum syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam menyelenggarakan produk bankyelenggaraan produk bank atau surat dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia yang ditujukan kepada bank dalam hal fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia belum tersedia, dan opini dari dewan pengawas syariah bank terhadap produk bank baru. opini dari dewan pengawas syariah bank terkait produk bank baru sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit: produk bank baru mendasarkan pada fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, kesesuaian produk bank baru dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, paling sedikit mencakupuntuk produk penyaluran dana, cc. standar operasional prosedur produk bank baru terkait dengan pemenuhan prinsip syariah, danformat opini dari dewan pengawas syariahvii mekanisme penyelenggaran kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank sendiri bank dapat menyelenggarakan kegiatan yang dilakukan bank untuk kepentingan bank sendiri, bukan untuk kepentingan nasabah. kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan bank sendiri sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: kegiatan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko, kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan strategi penempatan dana, dan atau kegiatan lainnya yang mendukung kelangsungan bisnis bank. dalam hal terdapat pengaturan khusus dalam ketentuan otoritas jasa keuangan sektor perbankan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada mekanisme pelaksanaan sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. bank yang akan menyelenggarakan, wajib mengajukan permohonan izinkegiatanbank. kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank sendiri selain sebagaimana dimaksud dalam dan atau wajib dilaporkan pada saat bank pertama kali melakukan kegiatan dimaksud paling lama (lima) hari kerja setelah pelaksanaan.ntupermohonan izin sebagaimana dimaksud dalam atau laporan untuk kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank sendiri sebagaimana dimaksud dalam disampaipermohonan izin sebagaimana dimaksud pada belum tersedia, penyampaian dilakukan melalui sistem elektronikdan dokumen permohonan izin atau laporan kegiatan yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank sendiri sebagaimana dimaksud dalam ataurmohonan izin atau penyampaian laporan untuk kegiatan yang dilakukan bank untuk kepentingan bank sendiri sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain bank menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan produk bank dalam rencana bisnis bank dengan cakupan sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana bisnis bank. bab ketentuan peralihan pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku: terhadap proses penyelenggaraan produk bank dasar baru atau produk bank lanjutan baru yang sedang diajukan sebelum berlakunya peraturan otoritas jasa keuangan ini, proses penyelenggaraan produk bank dasar baru atau produk bank lanjutan baru tetap dilakukan sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan produk bank yang terdapat dalam peraturan otoritas jasa keuangan. prosedur penyelenggaraan produk bank baru mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. bank menyampaikan rpp pertama kali bersamaan dengan penyampaian rencana bisnis bank tahun dan ketentuan pelaksanaannya, dandanerkaitan dengan perubahan laporan rencanadinyatakan dicabut dan tidak berlaku. pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku: dalamaturan otoritas jasa keuangan nomor poj.danbank umum konvensional produk bank dasar yang merupakan kegiatan penghimpunan dana giro jenis produk simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, billet girl, dan atau sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. tabungan jenis produk simpanan yang pencariannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat yang disepakati antara bank dengan nasabah, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, billet giro, dan atau alat yang dipersamakan dengan itu. deposito jenis produk simpanan yang pencariannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah, berupa antara lain deposito berjangka, deposit cali dan sertifikat deposito negotiate certificate deposit ncd). ii. produk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran danabab produk bank produk bank dikelompokkan menjadi: produk bank dasar: dan produk bank lanjutan. produk bank dasar sebagaimana dimaksud pada huruf terdiri atas produk, layanan, dan atau jasa yang merupakan kegiatan: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan atau sederhana lain, yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. produk bank lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf merupakan produk bank yang: berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank, cc. memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain, dan atau bersifat kompleks. jenis produk bank dasarberdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan produk bank lanjutan menjadi produk bank dasar. bank harus mencantumkan rencana penyelenggaraan produk bank baru dalam rpp. pencantuman rencana penyelenggaraan produk bank baru dalam rpp sebagaimana dimaksud pada mencakup: utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan oka anjak pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau piutang pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam negeri atau luar negeri. pemberian pemberian garansi oleh bank antara lain garansi berupa bank garansi, standby letter credit sblm), dan surat kredit berdokumen dalam negeri skin). bank garansi merupakan. sblm yaitu suatu janji tertulis bank yang bersifat #removable yang diterbitkan atas permintaan nasabah atau pihak terjamin (applicant) untuk membayar kepada pihak penerima jaminan (beneficiaryh dalam mata uang rupiah atau valas, apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam sblm. sblm diterbitkan sebagai jaminan dan hanya dapat dicairkan apabila nasabah atau pihak terjamin (applicant) gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan beneficial melakukan klaim. pembiayaan penyediaan fasilitas pembiayaan untuk perdagangan transaksi perdagangan antara lain dalam bentuk surat kredit berdokumen dalam negeri skin) dan letter credit l c). skin merupakan janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis nasabah atau pihak terjamin (applicant yang mengikat bank penerbit (issuing bank) untuk: melakukan pembayaran kepada penerima (beneficial), atau mengakses dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima (beneficial), memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima (beneficial), atau mengakses dan mem bayar wesel yang ditarik oleh penerima (beneficial), atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan negosiasi wesel yang ditarik oleh penerima (beneficial) atas penyerahan dokumen, sepanjang skin dipenuhi. penyediaan fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabah untuk ekspor impor dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan lj c penyediaan fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabah untuk ekspor impor dengan menggunakan l c merupakan janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan dokumen sesuai persyaratan l c kepada bank penerbit. penyediaan fasilitas pembiayaan oleh bank kepada nasabah untuk ekspor impor tanpa l c, antara lain dengan cara pembayaran muka (advance payment), pembayaran kemudian (open account), inkaso (collection), atau konsinyasi (consignmeni). iii. produk bank dasar yang merupakan kegiatan sederhana lain jual beli uang kegiatan penjualan atau pembelian uang kertas asing kertas asing. bank notes) uang kertas asingnsaksi transaksi derivatif yang bersifat plain derivatif yang vanilla merupakan instrumen keuangan bersifat plain yang transaksinya dilakukan berdasarkan vanilla nilai aset keuangan yang mendasari (underlying assets) dan umumnya dilakukan untuk spekulasi, jual beli (trading) atau lindung nilai. derivatif yang termasuk plain vanilla adalah forward contract, future contract, option, swap yang umumnya hanya mempunyai (satu) underlying asset dan diterbitkan dengan fitur jatuh tempo, strike price, dan atau pembayaran (pay off yang sederhana atau standar. agen penjualan bank sebagai agen penjualan sbn kepada surat berharga nasabahnya, antara lain penjualan surat negara sbn) utang negara sun). transfer dana bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana yaitu3a s5. alat pembayaran bank yang menyelenggarakan kegiatan menggunakan apik berupa kartu kredit, kartu automated kartu apik) teller machine atm), danfatau kartu debut. yang termasuk dalam penyelenggaraan apik dasar adalah bank sebagai penerbit dan atau acquires. uang elektronik penyelenggara:layanan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan keuangan yang dilakukan oleh bank yang digitalsafe deposit box jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank. traveller's penerbitan cek perjalanan dalam valuta cheese asing yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. bank yang dapat menerbitkan traveller's cheese yaitu bank yang telah memperoleh izin untuk melakukan kegiatan (ag iakaamsam cash jasa atau layanan pengelolaan kas yang managementtcontoh jasa atau layanan cash management yang diperkenankan adalah pendekatan atau pemindahbukuan rekening nasabah untuk pembayaran tagihan atau kewajiban, transfer atau pemindahbukuan dana dari satu rekening rekening lain milik nasabah, konsolidasi (polling atau distribusi dana dari kantor kantor cabang atau jaringan operasional perusahaan, dan jasa pembayaran gaji karyawan secara massal (patroli). layanan jasa atau layanan terkait produk dan atau nasabah prima aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. kerja sama bancassurance model bisnis referensi pemasaran merupakan kerja sama pemasaran produk produk asuransi asuransi, dengan bank berperan hanya bancassurance) mereferensikan atau merekomendasikan model bisnis suatu produk asuransi kepada nasabah. referensi produk bank definisi dan karakteristik umumyang merupakan kegiatan penghimpunan dana giro definisi:giro dapat memiliki fitur virtual account, crow account, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang lks pwu) bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji bps bpi) bank penerima setoran biaya perjalanan ibadah haji bps bijih) kas haji, rekening dana leader rdl) dan rekening dana nasabah run). akad: wadi'ah. mudharabah mutlagah. persyaratan: giro wdt'ah bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah bertindak sebagai peniti dana simpanan. bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. s5) giro wadi'ah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan lps). gironyatakesepakatan nisbah,giro simpanan mudharabah yang risikonya ditanggung oleh bank, dijamin oleh lembaga penjamin simpanan lps). gircetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan,imbalan atau bonus yang diterima nasabah sesuai permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening giro. bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk giro perorangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. bank dapat memberikan hadiah dalam rangka promosi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: hadiah promosidiah promosi harus dalam bentuk barang, touchesgiro menggunakan akad hadio01 dsn mui iv tentang gir fatwa dsn mui nomer dsn mui tentang penjaminan syariah. tabungan definisiproduk bank dasar, dan atau produk bank lanjutan. dalam hal produk bank memenuhi kriteria: tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh bank, atau merupakan pengembangan dari produk bank yang mengakibatkan adanya perubahan yang material terhadap peningkatan eksposur risiko dari produk bank yang telah diselenggarakan sebelumnya, produk bank dikategorikan menjadi produk bank baru sebagaimana dimaksud pada bank wajib memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialis peningkatan eksposur risiko dari pengembangan produk banekuan produk bank tertentu, dan atau larangan untuk menyelenggarakan produk bank baru. dalam hal tidak terdapat rencana produk bank baru yang akan diselenggarakan oleh bank dalam (satu) tahun kalender, bank tetap harus menyampaikan rpp nihil kepada otoritas jasa keuangan. bab iii pengelolaan risiko penyelenggaraan produk bank bank memastikan penerapan manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal atas penyelenggaraan produk bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapantabunganrdl, dan rdn. akad: wadi'ah. mudharabah mutlagah. persyaratan: wadi'ah bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai peniti dana bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah. s5) tabungan wadi'ah dijamin oleh lps..tabungan simpanan mudharabah mutlagah risikonya ditanggung oleh bank sehingga dijamin oleh lps. tabungan investasi mudharabah mutlagah risikonya ditanggung oleh nasabah, sehingga, antara lain biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, biaya pembukaan,tabungan. bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk tabutabungan menggunakan akad waddsn mui iv tentang tabungandeposito definisi:. depositodeposito wakaf, rekening dana leader rdl) dan rekening dana nasabah rdn). akad: mudharabah mutlagah. persyaratan: bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik danace. bank dan nasabah menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposit dalam bentukeposito simpanan mudharabah yang risikonya ditanggung oleh bank, dijamin oleh lps. depositpembukaandeposito. deposito yang telah jatuh tempo dapat otomatis diperpanjang (automatic roll over) sesuai dengan kesepakatan. bagi hasil deposito dapat menambah pokok deposito atau dipindahbukukan rekening lain seperti giro atau tabungan sesuai permintaan nasabah. ce. deposito dapat berupa deposito biasa atau deposit call. dalam hal berupa deposito biasa, bank dapat mengenakan penalti apabila nasabah mencairkan dana sebelum jatuh tempo. dalam hal berupa deposit cali: nasabah harus menginformasikan sebelumnya kepada bank apabila akan melakukan pencairan dana deposit call. jangka waktu paling lambat (tiga puluh) hari. bank dapat menambahkan fitur pertanggungan asuransi syariah untuk a7. nasabah perorafatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang depositsertifikat deposito definisi: syariah sds) simpanan berdasarkan akad mudharabah mutlagah atau investasi berdasarkan akad mudharabah mutlagah atau mugayyadah dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan memenuhi syarat syarat tertentu. akad: mudharabah mutlagah. mudharabah mugayyadah. persyaratan: dalam hal sertifikat deposito syariah menggunakan akad mudharabah mutlagah:: mudharabah mugayyadah:karakteristik:sertifikat deposito syariah. transaksi pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dilakukan dengan menggunakan akad jual beli (bat!) dengan harga yang disepakati. dalam hal tertentu, pemindahtanganan sertifikat deposito syariah dapat dilakukan antara lain karena warisan dan hibah yang didukung dengan surat pernyataan kesesuaian syariah dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. simpanan dalam bentuk sertifikat deposito syariah berdasarkan akad mudharabah mutlagah risikonya ditanggung oleh bank, sehingga dijamin oleh lps. investasi dalam bentuk sertifikat deposito syariah berdasarkan akad mudharabah mutlagah atau mudharabah mugayyadah risikonya ditanggung oleh nasabah, sehingga tidak dijamin oleh lps. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui xii tentang sertifikat deposito syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui tentang penjaminan syariah. pembiayaan yang definisi: diterima pembiayaan yang diterima dari perorangan dan atau nonperorangan sebagai salah satu instrumen penghimpunan dana. akad: mudharabah mutlagah. mudharabah mugayyadah. persyaratan: dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan akad: mudharabah mutlagah, mudharabah mugayyadahperjanjian. bank dapat mengurangi nisbah keuntungan nasabah sepanjang mendapat persetujuan nasabah. manajemen risiko, tata kelola, dan pengendalian internal secara umum.roduk bank, identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk bank, cc. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas produk bank, metode pencatatan akuntansi untuk produk bank, analisis aspek hukum produk bank, dan transparansi informasi kepada nasabahnk wajib menerapkan kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada secara konsisten dan berkesinambungan. bank wajib melakukan kaji ulang dan pengisian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada secara berkala. bank yang melanggarbank harus mengungkapkan rincian pembiayaan yang diterima mengenai: jenis (sumber dana) pembiayaan yang diterima: jangka waktu, imbalan (apabila ada), dan jatuh tempo pembiayaan yang diterima, jenis valuta (rupiah dan valuta asing), perikatan yang menyertainya, nilai aset bank yang dibiayai dijadikan, dan hubungan istimewa. pembiayaan yang diterima diakui sebesar nilai nominal pada saat perjanjian ditandatangani atau terjadi kesepakatan antara nasabah dan bank penerima pembiayaan. karakteristik: metode bagi hasil dapat menggunakan gross profit sharing atau profit sharing. dalam hal pembiayaan yang diterima menggunakan: mudharabah mutlagah menggunakan metode bagi hasil gross profit sharing, maka bank menjamin seluruh pokok dana nasabah. mudharabah mutlagah menggunakan metode bagi hasil profit sharing, maka: dana investasi tidak dijamin oleh bank: dan nasabah selaku pemilik dana menanggung risiko kerugian dalam hal bank mengalami kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian bank, atau mudharabah mugayyadah menggunakan metode bagi hasil profit sharing atau gross profit sharing, dana investasi tidak dijamin oleh bank. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan mudharabah curah). fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang al garde. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan masyarakat. ii. produk bank dasar yang merupakan kegiatan penyaluran dana pembiayaan murabahahsebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang kewajibannya. akad: murabahah. persyaratan: bank bertindak sebagai penyedia dana untuk menjual barang dan nasabah sebagai pihak pembeli barang. barang yang menjadi aset murabahah harus secara jelas diketahui spesifikasi, kuantitas, kualitas, dan harga perolehan. barang yang menjadi aset murabahah dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud (contoh: kisah dan paten) dan sudah tersedia (ready stock) pada saat akad. harga perolehan aset murabahah harus diberitahukan bank kepada nasabahdalam mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi bank yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing). bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja, investasi, dan atau konsumsi. cc. aset yang menjadi obyek murabahah dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang.sabah wajib membeli barang yang sudah disediakan oleh bank dan bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah apabila menimbulkan kerugian. bank dapat meminta uang muka kepada nasabah sebagai bukti komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati dengan perlakuan sebagai berikut: dalam hal akad murabahah disepakati maka uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, atau dalam hal akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh bank. apabila uang muka lebih kecil dari kerugian riil maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah. bank dapat memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. bank dalam melakukan pengakuan pendapatan murabahah dapat menggunakan metode entitas atau metode proporsional. bank dapat memberikan potongan harga (diskon) harga barang dari pemasok (supplier, dengan perlakuan sebagai berikut: dalam hal diberikan sebelum terjadi akad murabahah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah dan menjadi mengurangi harga jual murabahah, atau dalam hal diberikan setelah terjadi akad murabahah, maka dibagi sesuai kesepakatan dalam akad. apabila tidak diatur dalam akad maka potongan harga menjadi hak bank. bank dapat memberikan potongan tagihan (cicilan) murabahah yang belum dilunasi apabila nasabah melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan atau mengalami penurunan kemampuan membayar, dengan syarat tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan diserahkan kepada kebijakan bank. dalam hal bank memberikan potongan tagihan murabahah yang belum dilunasi karena nasabah membayar cicilan tepat waktu maka bank harus memiliki kebijakan dan kriteria mengenai nasabah yang membayar cicilan tepat waktu. mekanisme pemberian potongan tagihan murabahah mengacu pada pedoman akuntansi perbankan syariah indonesia pepsi). bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah dengan indikasi antara lain adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur penyalahgunaan dana. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang murabahah. fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang makalah. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang uang muka dalam murabahah. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang diskon dalam murabahah. fatwa dsn mui nomor dsn mui tentang potongan pelunasan dalam murabahah. f . fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). 2g. fatwa dsn mui nomor dsn mui tentang potongan tagihan murabahah khas murabahah). fatwa dsn mui nomor dsn mui i1 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. fatwa dsn mui nomor dsn mui h tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. fatwa dsn mui nomor dsn mui i tentang konversi akad murabahah. fatwa dsn mui nomor dsn mui xii tentang metode pengakuan keuntungan al tampil al murabahah pembiayaan murabahah) lembaga keuangan syariah. fatwa dsn mui nomer dsn mui xii tentang pengalihan murabahah antar lembaga keuangan syariah lks). fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang akad jual beli. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang akad jual beli murabahah. pembiayaan istishna'dan penjual atau pembuat. akad: istishna'. persyaratan: bank bertindak sebagai pihak penyedia dana maupun penjual untuk kegiatan transaksi istishna' dengan nasabah sebagai pihak pembeli. spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istishna' disepakati oleh nasabah dan bank awal. dalam hal barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka banbank tidak dapat meminta tambahan harga dalam hal nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak. z0. bank tidak harus memberikan potongan harga (diskon) dalam hal nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihakmekanisme pembayaran istishna' disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara: pembayaran dimuka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang (pembayaran per termin), pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang, dan atau kombinasi dari cara pembayaran atas. metode pengakuan pendapatan istishna' dapat dilakukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. bank dapat mengakui pendapatan maksimal sebesar aset yang sudah diterima oleh nasabah. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang jual beli istishna'. fatwa dsn mui nomor dsn mui ni tentang jual beli istishna' paralel. fatwa dsn mui nomor dsn mui vin tentang ganti rugi ta'width). pembiayaan salam definisi: penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang kemudian hari oleh penjual dan penugasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat syarat tertentu. penurunan tingkat kesehatan bank. dalam penyelenggaraan produk bank, bank harus memperhatikan paling sedikit terkait: kebutuhan nasabah, kecukupan modal, kesiapan infrastruktur pendukung, kesiapan sumber daya manusia, edukasi nasabah, dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bab mekanisme penyelenggaraan produk bank baru bagian kesatu penyelenggaraan produk bank dasar baru bank yang menyelenggarakan produk bank dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam menyampaikan laporan realisasi produk bank dasar baru kepada otoritas jasa keuangan. bank wajib menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada paling lama (lima) hari kerja setelah penyelenggaraan produk bank dasar baru disertai dengan dokumen pendukung. alur proses penyampaianlaporan realisasi dankad: salam. persyaratan: bank dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi salam. dalam hal bank bertindak sebagai pembeli maka bank melakukan transaksi salam, dan dalam hal bank bertindak sebagai penjual maka bank akan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dalam salam paralel. spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati awal akad oleh nasabah dan bank pada akad pertama atau bank dengan pemasok pada akad kedua. ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu atau bank dan pemasok. dalam hal barang pesanan yang dikirim salah atau cacat maka bank atau pemasopendapatan salam diperoleh dari selisih harga jual kepada nasabah dan harga beli dari pemasokbank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada pemasok untuk menghindari risiko yang merugikan bank. bank dapat mengenakan denda kepada pemasok. fatwa dewan syari'ah nasional fatwa dsn mui nomer dsn mui iv tentang jual beli salam. fatwa dsn mui nomor dsn mui vin tentang ganti rugi ta'width). pembiayaan mudharabah definisi: penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati. akad: mudharabah, persyaratan: bank bertindak sebagai pemilik dana dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana. dalam hal pembiayaan menggunakan: akad mudharabah mutlagah, maka bank selaku pemilik dana memberikan kebebasan kepada nasabah selaku pengelola dana dalam pengelolaan dana. akad mudharabah mugayyadah, maka bank selaku pemilik dana memberikan batasan khusus kepada nasabah selaku pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, dan atau obyek investasi. kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabahteratelahbank dan nasabah membuatj . metode bagi hasil dapat menggunakan profit sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su amal dan biaya biaya, atau gross profit sharing yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (ra'su al mal. karakteristik: bank dapat memberikan pembiayaan yang digunakan untuk tujuan modal kerja dan atau investasi. bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaanfi surut kerugian usaha yang menjadi tanggung jawab shahibul mal sesuai dengan metode perhitungan bagi hasil yang disepakatioleh bank dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. pengembalian pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (cash inflow) usaha nasabah, atau sekaligus pada akhir pembiayaan (untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan (satu) tahun). fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan mudharabah oprah). fatwa dsn mui nomer dsn mui vin tentang ganti rugi ta'width)mudharabah. ce. fatwa dsn mui nomor dsn mui vi1 tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. pembiayaan masyarakat definisi: penyediaan dana untuk kerja samanisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing masing. pembiayaan masyarakat dapat berbentuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, atau pembiayaan rekening koran syariah. akad: masyarakat. persyaratan: bank dan nasabah masing masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama sama menyediakan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentubank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut modal masing masing, makif. seperti melakukan revi dan atau meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabdilakukan secara lisan dan perbuatan falam hal terdapat. karakteristik: bank dapat memberikan pembiayaan untuk tujuan modal kerja dan atau investasiia'add, tarikh atau mukhalafat a surut. iidapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap. bank atau nasabah dapat mengusulkan apabila sepanjang tidak merugikan nasabah pemilik dana. metode bagi hasil pembiayaan mengacu pada pepsi. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan masyarakat. fatwa dsn mui nomor dsn mui vin tentang ganti rugi ta'width). fatwa dsn mui nomor s55 dsn mui v tentang pembiayaan rekening koran syari'ah masyarakatmasyarakat definisi: mutanagishah mmo): masyarakat dan bat. persyaratan: memenuhi pembiayaan masyarakat antara lain: bank dan nasabah memberikan kontribusi modal berdasarkan kesepakatan, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati,padagian kedua penyelenggaraan produk bank lanjutan baru bank yang akan menyelenggarakan produk bank lanjutan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam wajib memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada bank melakukan proyek uji coba terbatas. bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikenai sanksi administratifl surut,, dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik medal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non litigasi, sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab nasabah, dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal. modal usaha dari para pihak bank dan nasabah) dinyatakan dalam bentuk versi kepemilikan (hishshah). modal usaha yang telah dinyatakan dalam bentuk porsi kepemilikan (hishshah) tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif. bank berjanji untuk menjual seluruh porsi kepemilikan (hishshah) nya secara terjadwal reguler maupun tidak terjadwal dan nasabah wajib membelinya. ec. porsi kepemilikan (hishshah) salah satu pihak beralih karena pembelian unit hishshah oleh pihak lain. pada jangka waktu yang disepakati atau berdasarkan kesepakatan para pihak, bank mengalihkan seluruh hishshah nya kepada nasabah dan nasabah wajib membayar harga hishshah yang dialihkan. keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha antara lain, sewa aset mmo dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kepemilikan (hishshah). dalam hal nasabah wanprestasi maka nasabah mengembalikan aset mmo yang menjadi obyek syirkah untuk mengembalikan sisa porsi kepemilikan bank. jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabahmutanagisyang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan atau modal kerja. bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyalur, ditetapkan mengikuti perubahan proporsi kepemilikan modal atau ditetapkan dengan cara lainnya yang tidak merugikan dan disepakati para pihak. aset mmo dapat disewakan kepada nasabah atau pihak lain. dalam hal aset mmo disewakan kepada nasabah syirkah, pembayaran sewa yang tercatat bank dapat dijadikan bukti pendapatan usaha. pembayaran merah dari sewa aset mmo dapat dilakukan sesuai kesepakatan secara tunai, tangguh, atau bertahap. bank dapat melakukan revi umrah dari sewa mmoantaranya mengenai periode revi merah atau formula penentuan umrah. dalam hal awal periode pembiayaan mmo belum memberikan manfaat secara optimal, maka bank diperkenankan memberi keringanan kepada nasabah untuk tidak membeli unit hishshah milik bank. metode bagi hasil mengacu pada pepsi. aset mmo dapat berupa: aset berwujud atau sudah tersedia atau siap pakai (ready stock), dan atau aset belum berwujud atau index. dalam hal aset mmo merupakan barang index atau dalam proses pembangunan produksi, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: menggunakan akad mmo dan ijazah maushufah al dzimmah. dalam hal pembiayaan ditujukan untuk kepemilikan properti, maka juga harus memenuhi hal hal sebagai berikut: memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenaiantara lain: pembiayaan merupakan pembiayaan properti urutan pertama, ii. terdapat perjanjian kerjasama antara bank dnasabah, iii. ' terdapat jaminan yang diberikan oleh pengembang kepada ban, dan iv. pencairan pembiayaan properti hanya dapat dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan pembangunan properti yang dibiayai. dalam perjanjian kerjasama antara bank dan pengembang memuat klausul tentang kejelasan obyek yang dibiayai terkait: kuantitas dan kualitasnya: ii. kriteria dan spesifikasinya, dan iii. jangka waktu pembangunan dan waktu serah terima. dalam perjanjian pembiayaan mmo memuat klausul yang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan dalam hal pengembang wanprestasi. bank wajib memiliki kebijakan dan kriteria pengembang yang dapat melakukan kerjasama dengan bank. bank wajib memastikan bahwa pengembang memiliki kemampuan untuk mewujudkan aset mmo yang dapat diindikasikan dengan parameter antara lain: tanahnya telah tersedia, bersertifikat, dan bebas sengketa: dan ii. pengembang telah memiliki izin pendirian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pengakuan pendapatan selama aset mmo masih index mengacu pada pepsi. para syari bertanggung jawab atas proses pembangunan produksi barang index. dalam hal barang index (dalam proses pembangunan produksi) hingga batas ta. waktu pembangunan tidak dapat diserahterimakan, maka para syari bertanggung jawab untuk mengembalikan umroh yang telah dibayarkan oleh penyewa. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan masyarakat. fatwa dsn mui nomor s dsn mui iv tentang pembiayaan arah. fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). fatwa dsn mui nomor s56xi tentang masyarakat mutanagisah. fl. fatwa dsn mui nomor dsn mui xii tentang pembiayaan ulang financing) syariah. keputusan dsn o1 dsn mui x tentang pedoman implementasi masyarakat mutanagisah dalam pembiayaanpenyediaan dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (umrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. akad: ijazbarang sewa baik berupa benda berwujud (intangible asset), benda tidak berwujud (intangible asset) atau jasa, yang menyewakan barang sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatanpembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang. bank dapat meminta nasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaijazlakukan revi umobyek sewa merupakan benda berwujud (intangible asset) atau tidak berwujud (intangible asset) yang dapat diambil manfaatnya. dalam hal benda tidak berwujud, maka manfaat atas benda tidak berwujud tersebut dapat dialihkan sepanjang periode pembiayaan. bank dapat meminta nasabah untuk dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad. bank dapat menambahkan biaya asuransi atas obyek dalam harga perolehan atas barang. pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus sesuai kesepakatan. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang pembiayaan ijazah. fatwa dsn mui nomer dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). fatwa dsn mui nomor s56 dsn mui v ten tang ketentuan review umrah pada lembaga keuangan syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. berupa teguran tertulis dan denda sebesar rp100. (seratus juta rupiah) per produk bank. bank melakukan proyek uji coba terbatas sesuai dengan rpp sebagaimana dimaksud dalam bank wajib melaporkan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lama (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas. rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: jenis produk bank lanjutan baru, ruang lingkup proyek uji coba terbatas, jangka waktu pelaksanaan, skenario pelaksanaan, dan pernyataan direksi mengenai tanggung jawab bank atas risiko yang timbul selama pelaksanaan proyek uji coba terbataslanjutan baru yang akan diselenggarakan. bank menetapkan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada dengan memperhatikan paling sedikit: kesesuaian dengan tujuan penyelenggaraan produk bank lanjutan baru, dan prinsip perlindungan konsumen. selain memperhatikan hal sebagaimana dimaksud pada bank yang memanfaatkan teknologi informasi pada proyek uji coba terbatas perlu memperhatikan prinsip kehati hatian dalam penggunaan teknologi informasi untuk menetapkan ruang lingkup dan skenario proyek uji coba terbatas. pembiayaan ijazah definisi: muntahiyah bittamlik penyediaan dana dalam rangka imut): ijazah muntahiyah bittamlik imut). persyaratan: bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan ijazah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak kepemilikan barang sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. perpindahan kepemilikan suatu aset dari bank kepada nasabah dapat dilakukan jika aktivitas penyewaan telah berakhir atau diakhiri dan aset ijazah telah diserahkan kepada nasabah dengan membuat akad terpisahbarang yang disewakan harus berupa benda berwujud, sudah tersedia atau siap pakai (ready stock) dan dapat diserahterimamunasabah untuk bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah. bank dapat menetapkan obyek imut berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa dapat berupa properti, kendaraan bermotor, atau aset lainnya. bank dapat melakukan revi mebank dapat menambahkan biaya asuransi atas obyek dalam harga perolehan atas barang. bank dan nasabah dapat menyepakati cara pembayaran sewa dengan angsuran atau sekaligusii tentang al ijazah muntahiyah al talk. fatwa dsn mui nomer dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). fatwa dsn mui nomervi tentang sale and leaseback. fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang akad ijazah maushufah dzimmah imf). fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang akad arah maushufah dzimmah imf) untuk produk pembiayaan pemilikan rumah ppr) indexmulticast penyediaan dana untuk pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (umrah). akad: ijazah atau kafilobyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. dalam hal benda tidak berwujud, maka manfaat atas benda tidak berwujud tersebut telah dialihkan kepada nasabah awal pembiayaan. bank dapat memperoleh imbalan jasa umrah fee. besarnya imbalan umrah fee disepakati awal akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal (bukan dalam bentuk persentase). pembiayaan melibatkan tiga pihak yaitu bank, nasabah, dan pihak ketiga. bank dan nasabah menuangkan kesepakatan pembiayaan dalam perjanjian tertulis dan dapat juga akad sejarah multicassejarah multicast untuk keperluan antara lain jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata, jasa ibadah umroh, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan inavoice bukti pemesanan jasa sebelum pengajuan pembiayaan dan atau pencairan pembiayaan. bank dapat melakukan pemeriksaan setelah proses pencairan untuk meyakinkan bahwa dana yang sudah dicairkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang disampaikan pada saat pengajujaminanvii tentang pembiayaan multicast. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang kafilordo definisi: penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. akad: ordo. persyaratan: bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman garde kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. pinjaman garde yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman garde dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman. jika pembiayaan garde menjadi akad pelengkap dari akad lainnya, maka akad lainnya dapat mengenakan pendapatinta jaminan atas pemberian garde. fatwa dewan syariah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang al garde. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang garde dengan menggunakan dana nasabah. fatwa dsn mui nomor dsn mui viii tentang ganti rugi ta'width). pembiayaan pengurusan definisi: haji pembiayaan yang diberikan bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji. akad: ijazah: dan ordo. persyaratan: bank telah ditetapkan sebagai bps bpi oleh otoritas yang berwenang. bank dalam memberikan jasa pengurusan haji tidak boleh mempersyaratkan pemberian pembiayaan pendaftaran haji. dalam hal bank memberikan pembiayaan pendaftaran haji: besar umrah pengurusan haji tidak boleh didasarkan pada jumlah pembiayaan pendaftaran haji yang diberikan bank kepada nasabah. bank melakukan analisis nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa karakter (character) dan atau aspek keuangnerapkan transparansi informasi produk dan perlindungan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.arakteristik: bank dapat mengenakan umrah atas pengurusan haji. untuk pengurusan haji, bank dapat memberikan pembiayaan pendaftaran haji atau tidak memberikan pembiayaan pendaftaran haji. dalam hal bank memberikan pembiayaan pendaftaran haji, maka: jangka waktu paling lama (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang, nasabah wajib melunasi pembiayaan pendaftaran haji yang diberikan sebelum waktu keberangkatan haji, pengembalian pembiayaan pendaftaran haji dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus akhir, bank dapat meminta jaminan berupa bukti pendaftaran haji danfatau surat kuasa pembatalan pendaftaran haji, dan bank dapat membebankan biaya administrasi kepada nasabah dalam bentuk nominal dan tidak dikaitkan dengan jumlah dan jangka waktu talangan haji. fatwa: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang al garde. fatwa dsn mui nomor dsn mui vi tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariahvin tentang ganti rugi ta'width). ce. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. anjak piutang syariah definisi: pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai prinsip syariah. akad: makalah bil umroh. persyaratan: nasabah mewakilkan kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dokumen penjualan kemudian menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang. bank menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan penagihan (collection) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang untuk membayarmuatan pernyataan direksi sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit angka sampai dengan angka sebagaimana tercantum dalam lampiran romawi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan otoritas jasa keuangan innk mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan setelah bank menyelesaikan seluruh proses proyek uji coba terbatas. bank mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada sebelumarakteristik: bank dapat mengenakan biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan. bank dapat memberikan dana talangan (garde) kepada pihak yang berpulang sebesar nilai piutang. dalam hal bank memberikan dana talangan (garde) maka antara akad makalah bil umrah dan akad garde tidak boleh ada keterkaitan. bank dapat memperoleh umrah fee atas jasanya untuk melakukan penagihan piutang. dalam hal bank memperoleh umrah fee: besarnya umrah fee harus disepakati pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang dihitung dari pokok piutang, pembayaran umrah fee dapat diambil dari dana talangan atau sesuai kesepakatan dalam akad. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iii tentang anjak piutang syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui x tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah. penjaminan garansi) definisi: syariah dalam bentuk bank garansi, standby l c, demand guarantee dan counter guarantee. akad: kafilah bil umroh. persyaratan: bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. objek penjaminan: merupakan kewajiban nasabah yang meminta jaminan, nilai, jumlah, dan spesifikasinya jelas termasuk jangka waktu penjaminan: dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. karakteristik: bank dapat mengenakan umrah fee yang disepakati awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu. bank dapat meminta jaminan. dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, bank melakukan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga dapat dengan memberikan dana talangan atau dengan mengeksekusi jaminan. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang kafilah. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang al garde. penerbitan, konfirmasi, definisi: dan pembiayaan dengan penyediaan salah satu atau beberapa letter credit l c) layanan yang meliputi penerbitan, skin konfirmasi, dan pembiayaan l c atau skinmemberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima, mengakses dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima,l c atau skin dipenuhi, meminta konfirmasi kepada bank penjamin (confirming bank) atas l c atau skin yang diterbitkan, dan atau melakukan pembiayaan atas l c atau skin yang diterbitkan. akad: makalah bil umrah, makalah bil umrah dan ordo, kafilah bil umrah, murabahah: salam istishna' dan murabahah, makalah bil umrah dan mudharabah: 2g. masyarakat, mmo: imut: makalah bil umrah dan bawalah, dan atau akad syariah yang sesuai. persyaratan: bank memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai l c atau skin.bila nasabah tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar harga barang yang dipesan maka: bank dapat memberikan dana talangan (garde) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang pesanan berdasarkan prinsip makalah dan garde, bank dapat bertindak selaku penjual yang menjual barang pesanan kepada nasabah dengan keuntungan yang disepakati berdasarkan prinsip pembiayaan murabahah salam istishna?' bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang menyerahkan modal kepada nasabah senilai harga barang yang dipesan, berdasarkan prinsip pembiayaan mudharabah masyarakat. bank dapat bertindak selaku pemilik dana yang melakukan pembayaran kepada penerima sehingga pembayaran beralih dari nasabah kepada bank berdasarkan prinsip bawalah. dalam hal skin menggunakan akad kafilah atau makalah, bank dapat melakukan pembiayaan ulang menggunakan akad mmo atau imut atas barang yang telah dibeli oleh nasabah. bank dapat menggunakan akad makalah bil umrah, dengan ketentuan: aj) nasabah importir memiliki dana pada bank sebesar harga pembayarandan besar hijrah harus disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. bank dapat menggunakan akad makalah bil umrah dan garde, dengan ketentuan: aj) nasabah importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran hargabesar umrah harus disepakati awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase, dan bank memberikan dana talangan (garde) kepada importir untuk pelunasan pembayaran barang impor. bank dapat menggunakan akad murabahah, dengan ketentuan: bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir: pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (at sight) dan atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usage)salam istishna' dan murabahah, dengan ketentuan: bank melakukan akad salam atau istishna' dengan mewakilkan kepada nasabah importir untuk melakukan transaksi tersebut: pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bankmakalah bil umrah dan mudharabah, dengan ketentuan: nasabah melakukan akad makalah bil umrah kepada bank untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran, dan bank dan nasabah importir melakukan akad mudharabah, dimana bank bertindak selaku pemilik dana menyerahkan modal kepada nasabah importir sebesar harga barang yang diimpor. bank dapat menggunakan akad masyarakat mana bank dan nasabah importir menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. bank dapat menggunakan akad kafilah bil umrah, dengan ketentuan: umrah fee atas transaksi kafilah harus disepakati dan dituangkan dalam akad: dan .9g. pelunasan pembayaran barang yang diadakan berdasarkan l c tersebut dapat dilakukan dengan: ii. dana nasabah, atau ii. dalam hal nasabah tidak memiliki dana maka pembayaran menggunakan pembiayaan dari bank dengan menggunakan akad syariah yang sesuai berdasarkan fatwa dsn mui, dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, alternatif akad yang digunakan adalah: aj) alternatif menggunakan makalah umrah dan gardebank mem berikan dana talangan (garde) kepada nasabah importir untuk pelunasan pembayaran barang impor, atau alternatif menggunakan makalah bil umrah dan bawalahhutang kepada eksportir dialihkan oleh nasabah importir menjadi hutang kepada bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor. fatwa dewan syari'ah nasional: fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang ijazah muntahiyah al talk. fatwa dsn mui nomor dsn mui ix tentang letter credit l c) impor syariah. fatwa dsn mui nomor dsn mui iv tentang letter credit l c) dengan akad kafilah bil umrah. fatwa dsn mui nomor dsn mui vii tentang biaya riil sebagai ta'width akibat wanprestasi. penerimaan, penagihan, definisi: konfirmasi, penjaminan penyediaan salah satu atau beberapa dan pembiayaan l c dan layanan yang meliputi penerimaan, skin penagihan, konfirmasi, pengalihan, dan pembiayaan l c atau skin yang diterbitkan oleh bank penerbit untuk memfasilitasi perdagangan dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah yang meliputi: menerima dan meneruskan l c atau skin kepada penerima, melakukan penagihan kepada bank penerbit sesuai instruksi dari penerima, menerima jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek yang dimiliki oleh nominated bank kepada bank yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang (issuing bank) sesuai prinsip syariah, menambahkan konfirmasi atas atau skin yang diterima dari bank penerbit, melakukan pengalihan l c atau skin atas permintaan penerima pertama kepada penerima kedua (transferase), memberikan jasa penjaminan yang diberikan oleh penanggung kastil (dhi. bank) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung maksud lagu (nominated bank) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (issuing bank) atau yang ditanggung (maksud'anhu asil) atas l c atau skin yang diterbitkan oleh issuing bank, dan atau memberikan pembiayaan atas l c atau skin yang diterimaerbaru mana luthfi tempat tanggal lahir yogyakarta, juli alamat jalan prof. dr. soepomo nomor rt rw warungboto, umbulharjo, kota yogyakarta, provinsi daerah istimewa yogyakarta nama fajar kurniawan tempat tanggal lahir yogyakarta, november alamat jalan bayaran nomor rt rw warungboto, umbulharjo, kota yogyakarta, provinsi daerah istimewa yogyakarta dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal oktober memberi kuasa kepada agung pribadi, s.h.: ii) daru supriyanto, s.h.: iii) pradana berbudi, s.h., m.h.: iv) heri sutrisno, s.h., m.h.: edy christiyono nugroho, s.h., m.h.: dan vi) achmad deva permana, s.h. yaitu advokat pengacara konsultan hukum advokat magang yang tergabung dalam serikat pekerja hukum penegakan konstitusi php) yang beralamat jalan tunjung baru biro, yogy(selanjutnya disebuttahun antara laiii. alasan permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mk) bersesuaian dengan objek permohonan para pemohon, mengajukan pengujian terhadap berlakunya: dan dan perpu yang berbunyipokok permohonan alasan permohonan adapun keberatan keberatan para pemohon terkait terbitnya dan perpu tersebut, adalah sebagai berikut: fungsi mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi guardian constitution) bahwa indonesia adalah negara hukum. ketentuan ini diatur secara jelas dalam uud konsekuensi dari penerapan paham negara hukum, maka pelaksanaan kehidupan kenegaraan tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. prinsip negara hukum yang didasarkan pada nilai nilai hukum yang berlaku memberikan arah terhadap pelaksanaan kehidupan kenegaraan indonesia. bahwa konsepsi negara hukum mensyaratkan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, atau juga dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan amandemen uud sehubungan dengan konsep negara hukum indonesia, uud (amandemen) menyebutkan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar . bahwa untuk memaknai sistem politik indonesia berdasarkan uud keterkaitan antara prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan prinsip negara hukum itu tidak dapat dilepaskan. hubungan tentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari hukum, sebab dari keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang. demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan anarki, sebalitanpa demokrasi hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. bagaimana bentuk dan mekanisme yang diinginkan dari suatu gagasan tentang demokrasi tentu harus dituangkan dalam aturan aturan hukum dan kepada aturan aturan hukum itulah setiap konflik dalam berdemokrasi harus dicarikan rujukannya. bahkan lembaga lembaga negara yang akan dibentuk dalam sistem yang demokratis haruslah dituangkan dalam konstitusi yang pada dasarnya merupakan norma dasar atau hukum yang tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan: moh. mahfud md, hukum dan pilar pilar demokrasi, cet gama media, yogyakarta, hal bahwa konsepsi negara demokrasi yang berlandaskan atas hukum sebenarnya telah lama dikemukakan oleh para filsuf. plato dalam karyanya yang ketiga berjudul nomor mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.(vide bukti bahwa dengan demikian, teori negara berdasarkan hukum secara esensi bermakna bahwa hukum adalah supreme'somali, reduksi kekuasaan eksekutif bidang peraturan penganti undang undang perpu), cetakan kedua, umm press, malang, hal (vide bukti bahwa keinginan dari negara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara indonesia pasca reformasi, salah satunya diwujudkan dengan dibentuknya mahkamah konstitusi mk) yang merupakan lembaga peradilan samping lembaga mahkamah agung ma). sebagai lembaga peradilan yang pengaturannya ditegaskan dalam uud dan uu.mlainnya, memiliki beberapa kewenangan, yaitu menguji undang undang terhadap undang undang dasar, pemberhentian presiden dan wakil presiden oleh mphadiran sebagai salah satu lembaga peradilan untuk melakukan pengujian undang undang terhadap konstitusi (judicial review), merupakan wujud penguatan prinsip checks and balances. menurut mahfud md: hal yang sangat cukup baik dari gagasan penguatan checks and balances dalam perubahan uud adalah lahirnya mahkamah konstitusi mk) yang antara lain diberi wewenang oleh uud hasil perubahan untuk melakukan pengujian undang undang terhadap uud. lahirnya merupakan jawaban atas keinginan agar lembaga yudisial dapat melakukan pengujian atas undang undang terhadap uud yang sebelumnya sama sekali tidak dapat dilakukan .(vide bukti bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, dapatlah ditegaskan bahwa gagasan pembentukan mahkamah konstitusi tidak lain merupakan dorongan dalam penyelenggaraan kekuasaan dan ketatanegaraan yang lebih baik. paling tidak ada empat hal yang melatarbelakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan mahkamah konstitusi, yaitu: sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme, mekanisme checks and balances, penyelenggaraan negara yang bersih: dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. ni'atul huda, politik ketatanegaraan indonesia kajian terhadap dinamika perubahan uud uii press, yogyakarta, hal bahwa kedudukan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan guna terlaksananya prinsip prinsip negara hukum dan demokrasi sebagaimana diatur dalam konstitusi negara tersebut harus mampu diimplementasikan sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada dalam melaksanakan peradilan. hal tersebut merupakan fungsi sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum yang menyebutkan, bahwa fungsi adalah untuk menegakkan konstitusi dalam mewujudkan negara hukum dan demokrasi. penegakan konstitusi adalah pada hakikatnya melindungi dan menegakkan supremasi (konstitusi) hukum atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan penegakan negara hukum. pandangan penegakan konstitusi tersebut dengan sendirinya mencakup pula perlindungan hak hak dasar manusia atau warga negara sebagai salah satu prinsip dalam negara hukum yang dijamin oleh konstitusi.), cetakan pertama, cv. utomo, bandung, hal aside bukti dalam ajaran konstitusionalisme yang dikembangkan oleh james bryce dan c.f. strong, dikatakan bahwa constitution collection principles according which the power government, the rights the governed, and the relations between the two are adjusted (konstitusi memuat kumpulan asas asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintah (arti luas) memuat hak hak yang diperintah, serta memuat hubungan antara pemerintah dan yang diperintah menyangkut dalamnya hak asasi manusia). pandangan ini mempunyai makna konotasi adalah pembatasan kekuasaan dalam negarahal (vide bukti bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, fungsi dalam menegakan konstitusi bermakna bahwa adalah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakan konstitusi. dalam setiap putusan mengenai pengujian undang undang terhadap uud (judicial review), maka akan terlihat peran dalam menjalankan fungsi penegakan konstitusi yakni perannya sebagai penjagguardian constitution). peran penjaga konstitusi yang dimiliki memang tidak terlepas dari kewenangannya sebagai lembaga pengadilan undang undang pada tingkat pertama dan terakhir yang mempunyai putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). sistem hukum indonesia dan perlunya hakim mahkamah konstitusi yang berintegritas bahwa negara berdasarkan konstitusi memberlakukan konstitusi sebagai the higher law dan fundamental law . sebagai rangkaian kaidah hukum tertinggi dan dasar semua kaidah hukum lain harus dibuat berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan asas dan kaidah tata urutan peraturan perundang undangan. semua kaidah yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. tanpa memegang teguh prinsip tata urutan ini, maka akan terjadi ketimbang siaran sistem hukum, yang pada gilirannya akan menimbulkan kekacauan hukum dalam kehidupan negara maupun masyarakat. bagi manan, teori dan politik konstitusi, uii press yogyakarta, hal bahwa sebagaimana diketahui, bahwa hak menguji undang undang atau judicial review merupakan suatu kegiatan pengujian terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap produk hukum dari ketiga cabang kekuasaan dalam negara diletakkan tangan hakim. bahwa berangkat dari pemahaman atas, jika dikaitkan dengan pengujian peraturan perundang undangan sebagai salah satu kewenangan mk, maka pengujian undang undang mempunyai hubungan yang erat dengan sistem hukum yang berlaku. artinya, pengujian suatu undang undang yang diletakkan tangan hakim mahkamah konstitusi, akan terkait dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu negara. bahwa dalam sistem hukum indonesia yang berbasis pada sistem hukum eropa kontinental, tidak dikenal adanya precedent system (sistem preseden), yaitu putusan hakim terdahulu (dalamsifat atau jenis yang sama) mengikat hakim yang akan datang. sistem preseden lebih kenal dalam sistem hukum common law. hakim hakim indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip the binding force precedent sebagaimana negara negara anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim begitu besarnya dalam memutuskan perkara. dengan demikian peran hakim memang sangat penting dan menentukan dalam membuat hitam putihnya suatu putusan. bahwa tidak dikenalnya sistem preseden indonesia, maka pembatalan terhadap suatu undang undang oleh hakim konstitusi tidak berdasarkan pada putusan hakim terdahulu. pembatalan terhadap suatu undang undang oleh hakim konstitusi harus berdasarkan kewenangannya yang telah diatur dalam konstitusi dan undang undang. ini berarti bahwa memiliki keseimbangan wewenang dengan badan yang membuat undang undang dpr bersama presiden) dalam rangka checks and balances. bahwa kesemua itu adalah dalam rangka menjaga konstitusi. bahwa berdasarkan argumen atas, maka jelas terlihat betapa pentingnya keberadaan mahkamah konstitusi yang mempunyai fungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian constitution) dalam rangka mewujudkan negara hukum dan demokrasi. menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang menjaga dan menegakkan konstitusi jelas membutuhkan para hakimhal ini sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam uud dimana selengkapnya berbunyketentuan konstitusi tersebut bermakna bahwa untuk menjadi hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan persyaratan yang tidak mudah untuk dipenuhi. seorang hakim konstitusi itu haruslah orang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi dibidangan historis rekrutmen hakim konstitusi sebelum keluarahwa semua negara menghendaki kekuasaan kehakiman bersifat independen dan bebas dari intervensi lembaga lain. kalau tidak terlindungi dari pengaruh atau tekanan dari luar, para hakim tidak dapat menegakkan keadilan berdasarkan hukum, yang menjadi pegangan seorang hakim hanya hukum sebagaimana terdapat dalam norma norma hukum yang dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga atau organ yang ditentukan dalam konstitusi. agar dapat memperoleh hakim yang demikian itu, masalah rekrutmen hakim mahkamah konstitusi menjadi demikian penting. secara teoritis pola rekrutmen atau pengangkatan hakim indonesia adalah mengikuti model pengangkatan representative. dimana dalam model ini. melibatkan sejumlah lembaga negara (multiple). sebagai contohnya, italia tiga dari sembilan hakim konstitusi diajukan oleh presiden, tiga oleh parlemen, dan tiga lainnya diajukan oleh mahkamah agung. model pengangkatan seperti ini ditiru oleh bulgaria, korea, mongolia, dan indonesia. model pengangkatan yang melibatkan sejumlah lembaga negara (representative appointment), dalam perspektif akademik diprediksi dapat mencegah terjadinya politisasi dalam proses rekrutmen. cara menentukan hakim seperti ini diprediksi dapat menciptakan independensi institusional dan personal dari hakim dalam menunaikan tugas tugas konstitusional depan. dengan demikian, model pengangkatan yang melibatkan sejumlah institusi kenegaraan akan melahirkan legitimasi bagi para hakim(vide bukti bahwa model recruitment hakim konstitusi tersebut atas, secara tegas diatur dalam uudbahwa lebih lanjut, mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi pengaturannya diatur secara khusus dengan undang undang. hal ini sebagaimana diatur dalamuntuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut, berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, dpr telah mengundangkpemerintah nomor tahun tentang perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi. dalam disebutkan, daftar riw hidup: cc.: dan surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik. bahwa ketentuan tersebut atas merupakan syarat syarat yang secara umum harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi. bahwa sebelum keluarnya perpu terkait dengan bagaimana pola mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dapat dilihat dalam dan dan dan mk. ada pun ketentuan tersebut berbunyimk. bahwa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii pada pertimbangan hukum dalam bagian kewenangan mahkamah, menyebutsetelah keluarnya perpu pola sistem rekrutmen hakim konstitusi menjadi bertambah, hal mana dapat dilihat dalam dan serta danketentuan tersebut atas telah menambah rangkaian proses rekrutmen hakim konstitusi, dimana diantaranya adalah dalam rekrutmen hakim konstitusi calon hakim konstitusi wajib mengikuti (dua) tahap, yaitu tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli dan tahap seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi. bahwa ketentuan tersebut mengatur bagaimana sistem rekrutmen terhadap hakim konstitusi menjadi demikian bertambah dalam tahapannya, hanya saja ketentuan ketentuan tersebut atas menurut para pemohon tetap tidak mengatur secara tegas bagaimana prosedur tata cara rekrutmen hakim konstitusi secara tegas. ketentuan dalam perpu tersebut masih mengatur secaraberkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi. hal mana terbukti masih diberikannyaserta diberikannya wewenang kepada komisi yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli. bahwa keluarnya perpu tetap tidak mengatur secara tegas dan jelas mengenai rekrutmen hakim konstitusi, sehingga para pemohon beranggapan perpu tidak menyelesaikan masalah terhadap rekrutmen hakim konstitusi. bahwa sebelum para pemohon uraikan alasan alasan keberatan para pemohon terkait terbitnya perpu berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi, sebelumnya para pemohon akan uraikan gambaran historis persoalan dari rekrutmen hakim konstitusi yang didasarkan pada sebelum terbitnya perpu bahwa pola sistem rekrutmen hakim konstitusi dengan berdasarkan pada dan dan dan dalam pelaksanaannya ternyata telah terbukti menimbulkan ketidak pastikan hukum dan ketidak adilan hukum, dan jelas merugikan hak konstitusional pemohon. ketentuan ketentuan mengenai rekrutmen hakim konstitusi ternyata tidak secara tuntas diatur dalam mk. masih memberikan amanat lagi untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kepada lembaga lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. bahwa prosedur tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi, ditentukan dalam peraturan internal ma, dpr, dan presiden. secara tegas hal tersebut diatur dalam mk, yang berbunyibahwa jelas mengamanatkan bahwa harus ada tata cara proses seleksi, pemilihan serta pengajuan. akan tetapi, hal tersebut diatur oleh masing masing lembaga yang berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi. ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur dalam peraturan internal masing masing lembaga yang berwenang untuk mengajukan hakim konstitusi. ketentuan jelas mengamanatkan kepada ma, dprsoalannya sampai dengan sekarang peraturan internal sebagai amanat dari tidak pernah dikeluarkan oleh ma, dpr, dan presiden sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan hakim konstitusi. bahwa dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan dengan model pengaturan yang demikian dalam rekrutmen hakim konstitusi, sebagaimana diatur dalam dan dan dan mk, berpotensi menjadikan ketiga lembaga tersebut menggunakan kepentingan kepentingan subyektif pada saat pengajuan hakim konstitusi. bahwa ketika baru pertama kali terbentuk, pada tanggal agustus menunjuk hakim karier tiga orang untuk menjadi hakim konstitusi tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta tidak ada masukan dari masyarakat(vide bukti dalam konteks ini, para pemohon menganggap hal tersebut adalah wajar, karena lembaga mahkamah konstitusi baru berdiri, sehingga diperlukan waktu untuk menyusun peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam mk. sedangkan kebutuhan akan hakim konstitusi ketika itu sangat dibutuhkan dengan cetidak mungkin menunggu terbitnya peraturan internal tentang tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dari masing masing lembaga, sedangkan mahkamah konstitusi membutuhkan dengan cepat hakim hakim konstitusi. persoalan menjadi lain, ketika sampai dengan saat ini ketiga lembaga baik ma, dpr dan presiden sebagai lembaga yang diberikan amanat untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi tidak juga mengaturnya atau mengeluarkan peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagai amanat dari mk. bahwa hal tersebut jelas berdampak terhadap terjadinya kekosongan hukum mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi bahwa tampaknya baik ma, dpr dan presiden tidak mempunyai keinginan untuk melaksanakan amanat dengan mengeluarkanmk. ma, dpr dan presiden tampaknya lebih mempunyai keinginan politic (political will) untuk tidak mengeluarkan peraturan internal tersebut. bahwa sepanjang para pemohon ketahui hingga saat ini sampai dengan diajukannya permohonan uji materiil ini,tidak pernah pemohon temukan. bahwa dengan demikian, para pemohon beranggapan bahwasannya ma, dpr dan presiden lebih mempunyai political will untuk tetap terjadinya kekosongan hukum, agar ma, dpr dan presiden dapat bertindak dengan bebas dan semuanya dalam hal pengajuan hakim konstitusi. bahwa dengan tidak dilaksanakannya amanat baik oleh ma, dpr dan presiden menyebabkan terjadinya ketiadaan peraturan dalam hal tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. hal tersebut jelas menimbulkan beberapa persoalan konstitusional, diantarlaksanakannya amanat oleh ma, dpr dan presiden, menyebabkan tidak adanya tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. hal tersebut pada akhirnya memberikan celah ruang kepada ma, dpr dan presiden untuk menafsirkan dan menggunakan kewenangannya dalam pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam aat sesuai dengan tafsirnya masing masing. dengan tidak dilaksanakannya amanat oleh ma, dpr dan presiden,. hal ini jelas berdampak kepada ma, dpr dan presiden untuk dapat langsung mengajukan hakim konstitusi kepada presiden tanpa perlu melalui mekanisme pencalonan dan pemilihan terlebih dahulu. dengan tidak dilaksanakannya amanat oleh ma, dpr dan presiden,berpotensi menyebabkan kewenangan presiden untuk menetapkan hakim konstitusi dengan surat keputusan presiden sebagaimana diatur dalam dan menjadi kewenangan yang tanpa batas. presiden dapat menggunakan kewenangan diskusinya mengeluarkan keputusan (beleidsregel) untuk menetapkan hakim konstitusi secara langsung tanpa perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi, yang berarti juga tanpa perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). bahkan dapat juga tidak perlu melakukan publikasi media massa baik cetak maupun elektronik, untuk meminta masyarakat memberi masukan atas calon hakim konstitusi. dengan tidak dilaksanakannya amanat oleh ma, dpr dan presiden, dapat menyebabkan terjadinya suap menyuap sosok menyogok (money politic) serta maresiden dapat bertindak suka atau tidak suka (like dislike) dalam pengajuan hakim konstitusi. bahwa rekrutmen hakim konstitusi tidak mungkin untuk tidak dilakukan dengan alasan karena tidak adanya peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. pengisian hakim konstitusi tetap harus berjalan, walau dengan ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. dalam keadaan yang demikian, ketiadaan peraturan tersebutmembuka peluang bagi ma, dpr dan presiden untuk melaksanakan pengajuan hakim konstitusi dengan cara menafsirkan dan dan dan sesuka sukanya sesuai dengan kepentingannya masing masing. bahwa dengan tidak adanya peraturan internal ma, dpr dan presiden dalam hal pengajuan hakim konstitusi, dan telah mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum, maka pengajuan hakim konstitusi yang dilakukan pada akhirnya bermuara pada wewenang yang dimiliki oleh presiden untuk menetapkan hakim konstitusi melalui keputusan presiden perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa perlu adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). bahkan pemilihan terhadap hakim konstitusi tidak dipublikasikan melalui media masa dan elektronik (amanat dan penjelasannya). bahwa dengan terjadinya kekosongan hukum tersebut, untuk tetap melaksanakan pengisian hakim konstitusi, presiden dapat menafsirkan dan untuk bertindak mengangkat hakim konstitusi dengan mengeluarkan keputusan presiden. ada pun bunyi dan adalahbahwa ketentuan tersebut jelas telah memberikan kewenangan kepada presiden dalam dua hal, yaitu: pertama, memberikan wewenang kepada presiden untuk mengajukan (tiga) orang hakim konstitusi. kedua, mengeluarkan keputusan presiden untuk menetapkan hakim konstitusi dalam waktu paling lambat (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon dari dpr, presiden dan diterima oleh presiden. bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dan tersebut, serta dengan terjadinya kekosongan hukum berkaitan dengan tata cara tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, maka presiden dapat menggunakan wewenangnya untuk mengajukan hakim konstitusi dan langsung menetapkannya tanpa perlu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa perlu melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta tanpa perlu meminta masukan dari masyarakat (amanat beserta penjelasannya). hal ini mengartikan bahwa presiden dapat menggunakan wewenangnya mengajukan dan menetapkan hakim konstitusi dengan bertindak suka atau tidak suka (like dislike) serta sesuai dengan kepentingannya. bahkan lebih jauh ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya suap menyuap sosok menyogok (money politic). bahwa dengan demikian, ketiadaan peraturan yang terjadi karena kesengajaan dari ma, dpr dan presiden untuk tidak melaksanakan amanat mk, berpotensi memberikan ketidakadilan yang merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa pada faktanya, pada tanggal juli presiden telah mengeluarkan. (vide bukti bahwa para pemohon dalam hal ini bukan mempermasalahkan keputusan presiden tersebut, dan bukan juga untuk mempersobilitas dari hakim konstitusi tersebut. para pemohon dalam hal ini hendak mempersoalkan pola sistem rekrutmen hakim konstitusi dari sejak pencalonan sampai dengan penetapan hakim konstitusi oleh presiden. hal mana pola sistem rekrutmen hakim konstitusi dilaksanakan dengan mendasarkan pada dan dan dan mk. bahwa ketentuan dan dan dan adalah berbunyiketentuan adalah merupakan derivasi dari uud bahwa ketentuan adalah merupakan proses publikasi calon hakim konstitusi untukdengan demikian, jelas bahwa mahkamah konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian peraturan pemerintah pengganti undang undangdan peraturan pemerintah pengganti undang undang ini.mahkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk) dan dan perpu yangukan kepada masyarakat, yang harus dilakukan sebelum hakim konstitusi diajukan kepada presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi dengan keputusan presiden. bahwa dan adalah ketentuan yang mengamanatkan untuk dikeluarkannya peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, yang prinsip tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dilakukan secara objektif dan akuntabel. bahwa bila merujuk keputusan presiden tersebut, dilihat dalam konsideran menimbang keputusan presiden tersebut tidak tergambar sama sekali proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta juga tidak dilakukan publikasi calon hakim konstitusi untuk meminta masukan kepada masyarakat. bahkan terhadap hakim konstitusi dr. materialis akbar, s.h., m.h tidak dilakukan fit and proper test oleh presiden. hal tersebut dibenarkan oleh menteri hukum dan ham kemenkumham) amir syamsuddin, yang mengatakan kepada tempo bahwa proses pencalonan materialis oleh pemerintah dilakukan sejak maret setelah dpr memilih pengganti mahfud md. tidak pakai fit and proper test . menurutnya, materialis dipilih karena mempunyai kapasitas sebagai hakim . tempo, dalam artikel berhasil kepada politikus , edisi agustus september hal (vide bukti berdasarkan hal tersebut atas, mengartikan bahwa penetapan terhadap hakim konstitusi merujuk pada keputusan presiden tersebut, adalah dilakukan dengan tidak transparan dan tidak partisipatif, serta dilakukan dengan tidak secara objektif dan akuntabel. sebagaimana pencalonan dan pemilihan terhadap hakim konstitusi seharusnya dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel sesuai dengan dan mk. pada konsideran mengingat keputusan tersebut juga terlihat bahwa keputusan presiden tersebut dikeluarkan tidak didasarkan pada peraturan internal sebagaimana dimaksud dalam mk. bahwa dengan demikian, hal ini secara nyata membuktikan ketiadaan peraturan internal yang seharusnya dikeluarkan oleh ma, dprada uraian tersebut atas, maka proses rekrutmen yang didasarkan semata pada dan serta dan mk, terlihat bahwa masih terdapat persoalan masalah yang sangat mendasar dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. bahwa dengan demikian, para pemohon beranggapan bagaimana mungkin dengan pola sistem rekrutmen hakim konstitusi yang masih menimbulkan permasalahan tersebut, mahkamah konstitusi akan dapattur dalam uud bahwa adanya persoalan permasalahan terhadap proses sistem rekrutmen hakim konstitusi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarkat saat ini. persoalan rekrutmen hakim konstitusi sudah mulai dirasakan sejak lama. saudi isra dalam satu tulisannya internet, menyampaikan bahwa: bahwa undang undang mahkamah konstitusi harus mampu meletakkan dasar yang kokoh dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. semua itu hanya mungkin dilakukan kalau undang undang mampu menciptakan kriteria dan standar bagi ketiga institusi yang menjadi sumber rekrutmen, membuka ruang adanya partisipasi publik selama proses rekrutmen berlangsung, dan mengelaborasi uud terutama untuk mendapatkan hakimkalau dibaca dengan teliti, undang undang mahkamah konstitusi tidak mengatur secara rinci kriteria dan standar rekrutmen yang harus dilakukan. undang undang hanya menentukan bahwa pemilihan hakim konstitusi diatur oleh masing masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. memang ada tambahan yang harus dijadikan catatan khusus bahwa proses seleksi itu dilakukan secara objektif dan akuntabel yang didahului dengan pencalonan secara transparanibukanya ruang kepada lembaga lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi untuk menentukan proses rekrutmen, maka sulit dapat diharapkan adanya tempat untuk partisipasi publik secara lebih luas. kiranya, partisipasi publik hanya mungkin diharapkan dpr karena lembaga ini memang mempunyai aturan seleksi pejabat negara dalam bentuk fit and property test. sementara itu, untuk calon yang berasal dari presiden dan tidak mungkin diharapkan seperti proses yang dilakukan oleh dpr. setidaknya, sampai akhir minggu lalu, presiden belum mempublikasikan nama calon yang akan diseleksi. hal yang sama terjadi juga ma. bagi dpr, khusus dalam melakukan rekrutmen hakim konstitusi, akan lebih baik kalau mekanisme fit and property test dimodifikasi yaitu dengan melibatkan tokoh tokoh yang punya pengetahuan memadai tentang konstitusi dan ketatanegaraan. misalnya, dengan adanya persyaratan bahwa calon hakim konstitusi berusia tidak lebih dari tahun, amat layak dipikirkan untuk melibatkan beberapa orang tokoh senior seperti sri sumantri, ismail sun, solely lubis, dan ruslan abdul gani selama fit and property test. dengan cara seperti itu, dpr akan mampu memperkecil kemungkinan pertarungan politik antar fraksi. tidak hanya itu, kehadiran tokoh tokoh senior itu mampu digunakan oleh dpr untuk mengetahui kemampuan penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan calon hakim konstitusi. setidaknya, kesan lucu yang muncul selama ini bahwa orang yang menyeleksi mempunyai kemampuan bawah yang diseleksi dapat dihindari. saya percaya, kalau ini dilakukan, proses dan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh dpr akan diterima lebih luas oleh publik. sementara itu, bagi presiden, sebaiknya segera mengumumkan calon yang akan diseleksi. sebab, dilihat dari konteks proses yang partisipatif, keterlambatan mempublikasikan nama nama calon dapat mengurangi hak publik untuk berpartisipasi secara maksimal. tidak ada salahnya juga jika presiden melakukan fit and property test seperti mekanisme yang ada dpr. pelaksanaan itu dapat saja dilakukan oleh menteri koordinator politik dan keamanan, menteri, dan jaksa agung sepanjang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. barangkali, yang jauh lebih mencemaskan adalah kecenderungan yang terjadi ma. menurut ketua bagi manan, tidak akan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpartisipasi selama proses rekrutmen berlangsung. bahkan dengan alasan sudah tahu dengan semua calon hakimnya, bagi manan menyatakan bahwa tidak merencanakan melakukan fit and property test terhadap calon hakim konstitusi yang akan diusulkan media indonesia, dilihat dari prinsip pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, partisipasi merupakan sebuah keniscayaan. bisa saja, ketua sudah mengenal semua hakim yang akan dicalonkan tetapi hak publik untuk menilai nama nama yang dinominasikan sebagai calon hakim konstitusi tidak bisa dihilangkan begitu saja. apalagi, penjelasan undang undang mahkamah konstitusi mengisyaratkan bahwa calon harus dipublikasikan media massa agar publik mempunyai kesempatan memberikan masukan terhadap nama nama yang akan diseleksi sebagai hakim konstitusi. tidak hanya itu, partisipasi publik penting artinya untuk mendapatkan hakim konstitusi sesuai dengan kehendak konstitusi. ini erat kaitannya dengan yang mensyaratkan. barangkali, segala upaya yang memungkinkan hadirnya calon hakim konstitusi yang bermasalah dapat dikurangi dengan adanya tekanan publik". content&view artic le&id (vide bukti bahwa persoalan rekrutmen hakim konstitusi kemudian menjadi demikian ramai diberitakan ketika presiden mengangkat dr. materialis akbar, s.h., m.h dengan tanpa melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi serta tanpa adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). bahkan pengangkatan terhadap dr. materialis akbar, s.h., m.h sebagai hakim konstitusi tidak melisipasi publik. berkaitan dengan hal tersebut, salah satu ahli hukum tata negara yang pernah menjabat sebagai ketua mahkamah konstitusi pertama, prof. dr. jimmy asshiddigie berpendapat: sistem rekrutmen yang digunakan pemerintah dalam memilih hakim konstitusi tidak sejalan dengan undang undang mahkamah konstitusi mk) dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. akibatnya, hakim konstitusi terpilih menjadi terdelegitimasi karena sistemnya yang dipertanyakan oleh publik. hal demikian disampaikan oleh mantan ketua periode jimmy asshiddigie jakarta, rabu dalam menanggapi penolakan. beberapa kalangan atas penunjukan materialis akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah. jimmy menjelaskan, dan secara jelas mengatur mengenai pemilihan hakim mk. yakni, pemilihan hakim diatur dengan peraturan lebih lanjut. dalam konteks ini, pemilihan hakim seharusnya diatur dengan menggunakan peraturan presiden (untuk pemerintah), peraturan mahkamah agung (untuk ma), dan tata tertib dpr. namun, hingga tahun setelah lahir, peraturan tentang pencalonan dan pemilihan hakim belum ada. tak hanya itu, tambah jimmy, juga mengamanatkan agar pencalonan hakim dilakukan secara transparan dan partisipatif. mengenai pemilihannya, undang undang memerintahkan agar dilakukan secara objektif dan akuntabel. namun pada pemilihan hakim konstitusi, baik materialis akbar dan hamdan zelda (sebelum materialis) oleh pemerintah dilakukan secara tiba tiba. proses pemilihan pun tidak digelar. demikian pula dengan hakim yang berasal dari ma . pemerintah tak sesuai uu). (vide bukti bahwa selain peristiwa pengangkatan dr. materialis akbar, s.h., m.h sebagai hakim konstitusi, suatu peristiwa yang menjadikan persoalan permasalahan terhadap proses sistem rekrutmen hakim konstitusi menjadi sangat terasa dan perlu untuk segara diristiwa tertangkapnya ketua mahkamah konstitusi oleh komisi pemberantasan korupsi kpk). bahwa dalam pemberitaan pemberitaan peristiwa tersebut, beberapa ahli hukum tata negara dan tokoh masyarakat mulai memberikan pendapatnya terkait dengan proses sistem rekrutmen hakim konstitusi. ada pun pendapat pendapat tersebut sebagai berikut: mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud berpendapat: saya tidak sependapat jika dibubarkan. menurut saya yang perlu dibenahi adalah proses rekrutmen hakim kedepan bisa lebih transparan serta ada tim independen untuk calon hakim mk . mk ditangkap kpk mahfud md minta akil mundur). (vide bukti komisioner komisi yudisial imam anchor berpendapat: bahwa untuk melakukan pembenahan sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi dan hakim agung disamping pembenahan dalam perekrutan hakim. pernyataan itu terkait dengan ditangkapnya ketua mahkamah konstitusi mk) akil mochtar oleh kpk terkait dugaan suap dalam perkara pilkada gunung mas, kalimantan tengah. rekrutmen hakim dari tiga sumber, pertama dari presiden tiga orang, tiga orang, dpr tiga orang, akhir akhir ini kan banyak protes dari lsm," ujar imam dalam keterangannya jakarta, kamis selain itu, imam pun mengkritisi para calon hakim yang diajukan, merupakan bagian dari partai politik yang sarat akan kepentingan. semua yang sebenarnya kewenangan presiden orang, juga diisi oleh orang orang parpol, hamdan zelda wakil ketua) dari parpol walau dia diangkat presiden, ada lagi pak materialis. presiden harus unjuk ahli bidang hukum, agar orang orang parpol tidak terlalu banyak," terangnya. apa yang menimpa akil saat ini, lambungnya, merupakan korupsi berbentuk uang. namun, ketika cara rekrutmen itu tak dilakukan, imam menilai kemungkinan korupsi dalam politik berpeluang besar terjadi wilayah hukukut ikut pilkada, pilpres. jadi kita sangat khawatir dengan kondisi sekarang karena pola rekrutmen yang tidak konsisten dengan tujuan dari pemilihan hakim konstitusi yang masuk itu," rekrutmen hakim mk dibenahi). (vide bukti direktur pusat kajian anti korupsi pukat) ugm, zaenal arifin mochtar, berpendapat: penangkapan akil, menurut zaenal memberikan pelajaran penting mengenai perlunya pelembagaan instrumen pengawasan internal yang ketat lembaga negara dengan posisi strategis seperti mk. selain itu, konsep seleksi hakim mahkamah juga penting dikaji ulang agar tidak mudah diisi oleh ahli tata negara yang tidak memiliki profesionalitas dan integritas . pakar tata negara fakultas hukum umy, iwan sariawan, berpendapat: mengkritik proses seleksi hakim yang memberikan peluang masuknya politisi lembaga tinggi negara. kata dia akil dan satu tersangka lain, cn, berasal dari partai yang sama, golkar, sehingga memperkuat dugaan relasi politik menjadi pemicu suap. selama ini hanya mengisi pernyataan tidak aktif partai, sementara akil menjadi calon hakim setelah pensiun dari status anggota dpr dari golkar sampai kata dia. menurut iwan, idealnya calon hakim bukan berasal dari partai politik. atau, dia melanjutkan, ada jeda lama antara waktu pencalonannya menjadi hakim dengan aktivitas partai. idealnya sudah berhenti selama lima tahun dari aktivitas politik," kata dia. dia berpendapat penangkapan ketua merupakan penanda masih kelasnya jejak reformasi hukum indonesia. kata dia, apabila tidak direspon secara konstruktif oleh internal dan tidak ada perbaikan dalam proses rekrutmen calon hakim, kasus ini bisa membuat lembaga ini makin terpuruk reputasinya. ini hook telak bagi mk, apalagi kalau ada kasus lainnya muncul". pecat akil mochtar dari ketua mk).dapat pendapat tersebut atas jelas memberikan gambaran yang sangat terang bahwa dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi terdapat persoalan yang sangat mendasar yang tidak boleh dibiarkan untuk berlarut larut. bahwa persoalan yang paling mendasar dari sistem rekrutmen hakim konstitusi menurut para pemohon adalah berasal dari tidak dilaksanakannya ketentuan oleh ma, dpr dan presiden, yang pada akhirnya berdampak pada ketiadaan peraturan internal ma, dpr dan presiden mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. bahwa seperti yang telah para pemohon uraikan atas, bahwa pengangkatan dr. materialis akbar, s.h., m.h sebagai hakim konstitusi oleh presiden tanpa melalui proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi adalah akibat ketiadaan peraturan yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, sehingga presiden dapat menggunakan kewenangan diskusinya untuk menafsirkan dan dengan sesuka suaranya. bahwa pemohon sangat mengerti,tidak kemudian menghentikan pengajuan dan penetapan hakim konstitusi. bahwa dengan mendasarkan pada dan mk, maka presiden dapat menggunakan wewenangnya untuk mengangkat dan menetapkan hakim konstitusi. akan tetapi, yang patut dicatat adalah penggunaan wewenang presiden tersebut juga harus berdasarkan pada dan mk. berdasarkan dan mk, maka pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi itu harusetapan hakim konstitusi harus didahului dengan pencalonan dan pemilihan yang semuanyaggunaan wewenang berdasarkan dan mk, juga harus mengikutsertakan dan mk. arnggunaan diskresi dalam penetapan hakim konstitusi oleh presiden harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel. bahwa merujuk pada keputusan presiden tersebut, para pemohon menemukan pada faktanya penetapan hakim konstitusi tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan dan mk, yang mewajibkan kepada ma, dpr dan presiden dalam hal pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi dilaksanakan dengan transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel. sebagaimana telah para pemohon uraikan atas, bahwa dalam konsideran menimbang keputusan presiden nomor tidak tergambar sama sekali penetapan hakim konstitusi telah dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel. penetapan hakim konstitusi dalam keputusan presiden tersebut membuktikan bahwa presiden telah menggunakan wewenangnya dengan melanggar dan mk. bahwa berdasarkan hal tersebut atas, para pemohon mempersoalkan mengenai tafsir dari dan mk. dalam mk, presiden diberikan wewenang untuk mengajukan (tiga) orang hakim konstitusi. kemudian dalam presiden diberikan wewenang untuk menetapkan hakim konstitusi tersebut dalam waktu paling lama (tujuh) hari sejak pengajuan hakim konstitusi diterima oleh presiden. bahwa sebagaimana telah para pemohon uraikan atas, dalam keadaan terjadinya kekosongan hukum mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, maka penetapan hakim konstitusi itu dapat dilakukan oleh presiden berdasarkan kewenangan presiden dalam hal pengajuan dan penetapan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam dan mk. bahwa berdasarkan hal tersebut, para pemohon mempertanyakan apakahmk, dapat ditafsirpresiden yang serta merta presiden dapat menetapkan hakim konstitusi, walaupun pengajuan hakim konstitusi oleh ma, dpr dan presiden tersebuta dan media cetak untuk meminta masukan dari masyarakat sebagaimana amanat dari mk? bahwa apabiladapat ditafsirkan merupakan wewenang presiden untuk dapat langsung menetapkan hakim konstitusisa dan media cetak untuk meminta masukan dari masyarakat sebagaimana amanat dari mk, maka penetapan hakim konstitusi itu dilaksanakan dengan tidak secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel. bahwa penetapan hakim konstitusi dengan cara yang demikian, adalah jelas merugikan hak konstitusional para pemohon dan tentunya bertentangan dengan konstitusinorma konstitusi tersebut, maka penetapan hakim konstitusi yang dilakukan oleh presiden secara serta merta, yang dilakukan dengan tidak secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, adalah jelas menutup hak hukum para pemohon untuk turut serta berpartisipasi dalam memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang akan ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh presiden. bahwa dengan demikian, penggunaan wewenang yang dimiliki oleh presiden untuk menetapkan hakim konstitusi berdasarkan dan mk, yang dilaksanakan dengan menafsirk. bahwa penjelasan undang undangkonstitusi kepada anggotaserta merta tanpa perlu adanya publikasi melalui media cetak dan media eletronik untuk meminta masukan dari masyarakat terlebih dahulu sebagaimana amanat dari mk, adalah jelas bertentangan dengan uud bahwa para pemohon menyadari ketentuan adalah merupakan amanat dari konstitusi, sehingga ketentuan guo menurut para pemohon adalah konstitusional. akan tetapi, yang patut dicatat dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah sebelum presiden menetapkan hakim konstitusi yang telah diajukan baik oleh ma, dpr dan presiden, calon hakim konstitusi tersebut harus terlebih dahulu melalui proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. keharusan adanya proses pencalonan dan pemilihan terhadap hakim konstitusi sebelum nantinya diangkat dan ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi adalah jelas merupakan amanat dari dan dan mk. persoalannya menjadi demikian politis, ketika tidak pernah dilaksanakan, sehingga pun hanya merupakan ketentuan tertulis saja yang tidak mempunyai kekuatan hukum apa apa. bahwa sampai dengan saat ini, para pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana proses pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi itu dilaksanakan oleh masing masing lembaga yang berwenang yakni ma, dpr dan presiden. para pemohon juga tidak mengetahui bagaimana memberikan aspirasinya untuk ikut berpartisipasi dalam pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. hal tersebut jelas terjadi karena ketiadaan. bahwa sebagaimana para pemohon uraikan atas, persoalan lanjutan berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi menurut para pemohon ada mk. ada (dua) persoalan yang secara nyata muncul dari keberadaan mkbatas waktu kapan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dikeluarkan oleh dpr, presiden dan ma, menyebabkan tidak adanya keharusan yang bersifat memaksa kepada dpr, presiden dan untuk mengeluarkan peraturan internal tersebut. hal tersebut juga membuka celah hukum sehingga memberikan peluang bagi dpr, presiden dan untuk tidak mengeluarkan peraturan internal tersebut sehingga dpr, presiden dan dapat mengajukan hakim konstitusi sesuai dengan kepentingannya, berbuat. suka tidak suka, serta membuka peluang terjadinya money politic. uraian atas menunjukan bahwa dengan tidak dikeluarkannya sehingga menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, merupakan upaya untuk dapat bertindak secara subjektif, tidak transparan, tidak partisipatif, serta tidak akuntabel dalam pengajuan hakim konstitusi. ketiadaan peraturan internal tentang tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi menyebabkan pengangkatan terhadap hakim konstitusi itu menjadi cacat, karena pengangkatan dan penetapan hakim konstitusi itu telah menegaskan keberadaan norma dan mk. bahwa perbuatan presiden yang langsung menetapkan hakim konstitusi dengan menegaskan dan dan mk, adalah jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan uud bahwa para pemohon menyadari uji materi (judicial review) adalah upaya hukum untuk menguji undang undang terhadap uud para pemohon juga menyadari sepenuhnya bahwa salah satu wewenang mahkamah konstitusi berdasarkan uud dan adalah untuk melakukan uji materi undang undang terhadap uud mahkamah konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk menguji suatu perbuatan yang dilakukan oleh presiden adalahtidak. akan tetapi, paling tidak mahkamah konstitusi dapat menilai undang undang yang dijadikan dasar presiden bertindak itu konstitusional atau tidak. ada beberapa yang menjadi pertanyaan dari para pemohon berkaitan dengan konstitusionalitas dan serta dan mk, yaitu: adalah jelas merupakan derivasi dari uud akan tetapi apakah konstitusional perbuatan presiden yang didasarkan pada mk,pencalonan hakim konstitusi? merupakan ketentuan administratif dalam hal batas waktu presiden mengeluarkan surat keputusan terhadap calon hakim konstitusi. batas waktu yang diberikan oleh adalah paling lambat (tujuh) hari kerja. persoalannya, bagaimana bila presiden tidak mengeluarkan surat keputusan dalam waktu (tujuh) hari kerja? tidak memberikan jawaban bagaimana bila presiden tidak mengeluarkan surat keputusan terhadap calon hakim konstitusi. ketentuan tersebut jelas membuka peluang bagi presiden apabila tidak suka terhadap calon hakim konstitusi, maka presiden dapat berbuat untuk tidak mengeluarkan surat keputusan.ara pemohon menyadari bahwa pelaksanaan seharusnya diatur dalam peraturan internal masing masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi mk). dengan ketiadaan peraturan internal tersebut hingga sekarang inilah, sehingga para pemohon merayakan apakah perbuatan presiden yang langsung mengeluarkan. surat keputusan pengangkatan hakim konstitusisebagaimana diatur dalam adalah perbuatan yang konstitusional? merupakan amanat untuk dikeluarkannya peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi pada masing masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. tersebut mengartikan bahwa sebelum calon hakim konstitusi itu diajukan kepada presiden untuk diangkat, maka sebelumnya diadakan proses seleksi dan pemilihan calon hakim konstitusi terlebih dahulu, dimana mekanismenya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh masing masing lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi. persoalannya, dengan ketiadaan peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi, apakah konstutisonal perbuatan masing masing lembaga ma, dpr dan presiden) dalam mengajukan hakim konstitusi tanpa didasari dengan peraturan mengenai tata cara seleksi dan pemilihan hakim konstitusi? adalah prinsip pemilihan hakim konstitusi yang harus dilakukan dengan secara objektif dan akuntabel. ketentuan tersebut sangat terkait dengan mk, maksudnya adalah ketentuan pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan secara akuntabel dan objektif lebih lanjut terurai dalam peraturan internal yang diamanatkan dalam mk. persoalannya, dalam? apakah keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen hakim konstitusi cukup sampai pada pencalonan saja? sedangkan dalam hal pemilihannya masyarakat sudah tidak diperlukan lagi masukannya partisipasinyalazim hamid dan mustafa lutfi, constitutional @question. antara realitas politik dan implementasi hukumnya) dalam jurnalolume nomor februari hal dan (vide buktidan serta dan mk. keberadaan tidak terakomodir dalam peraturan pemerintah nomor tahun bahwa seperti yang telah para pemohon uraikan atas mengenai gambaran historis pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang jelas menimbulkan persoalan yang sangat mendasar. bahwa persoalan rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana para pemohon telah urai tersebut atas, dicoba diselesaikan dengan dikeluarkanonsideran menimbang huruf dan huruf perpu tegas disebutkan bahwa:akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari hakim konstitusi, perlu dilakukan perubahan kedua atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi bahwa untuk mengatasi keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai syarat dan pengajuan hakim konstitusi serta pembentukan majelis kehormatan hakim konstitusi bahwa keberadaan perpu berkaitan untuk menyelesaikan persoalan yang ada dalam rekrutmen hakim konstitusi, telah menambah beberapa ketentuan dalam proses rekrutmen hakim konstitusi. ada pun tersebut adalahberdasarkan ketentuan tersebut, maka proses rekrutmen hakim konstitusi sebelum ditetapkan oleh presiden sebagai hakim konstitusi itu dibagi menjadi (dua) tahap, yaitu: tahap uji kelayakan yang dilaksanakan oleh panel ahli: dan tahap pencalonan dan pemilihan serta pengajuan hakim konstitusi hakim kursi bahwa bila dicermati dengan seksama, ketentuan rekrutmen hakim konstitusi berdasarkan dan 18c serta dan perpu tersebut hanya menambah satu proses yaitu uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli terhadap calon hakim konstitusi. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, memang jelas calon hakim konstitusi harus wajib mengikuti proses uji kelayakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan dipilih, diajukan dan ditetapkan sebagai hakim konstitusi oleh presiden. bahwa para pemohon mengakui, dengan keluarnya perpu sebagian persoalan yang telah para pemohon urai atas berkaitan dengan kewenangan presiden berdasarkan dan dalam menetapkan hakim konstitusi secara langsung tanpa ayakan dan kepatutan telah terjawab dalam perpu bahwa akan tetapi, perpu tersebut tetap meninggalkan persoalan yang paling mendasar dalam hal rekrutmen hakim konstitusi. seperti yang telah para pemohon urai juga atas, bahwa persoalan yang paling mendasar dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah berkaitan dengan keterlibatan masyarakat untuk turut berpartispiatif dalam rekrutmen hakim konstitusi. hal mana secara tegas diatur dalam mk. bahwa keterlibatan masyarakat. untuk turut berpartisipiatif dalam rekrutmen hakim konstitusi adalah jelas sebagai amanat mk. ketentuan tersebut jelas memberikan hak kepada masyarakat pada umumnya dan para pemohon pada khususnya untuk terlibat dalam rekrutmen hakim konstitusi. bahwa bila dicermati dengan seksama perpu tidak sama sekali mengatur bagaimana masyarakat dapat menggunakan haknya untuk turut serta berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi. keberadaan terlihat jelas ditinggalkan ditegaskan oleh presiden dalam perpu dan hendak dijadikan sebagi ketentuan yang tertulis saja, yang tidak mempunyai kekuatan hukum apa apa dan ketika tidak dilaksanakan tidak mempunyai konsekuensi hukum apa apa. bahwa para pemohon beranggapan inti dari rekrutmen hakim konstitusi itu bukan hanya terletak pada dibentuknya panel ahli untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan dari calon hakim konstitusi, akan tetapi inti dari rekrutmen hakim konstitusi itu berada pada mk, yakni melibatkan masyarkat untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi. bahwa seperti yang para pemohon juga telah urai atas,erpu yang dikeluarkan oleh presiden sebagai jalan keluar menyelesaikan persoalan rekrutmen hakim konstitusi juga tidaperpu sebagaimana dimaksud dalam dan penjelasannya, bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia (vide bukti para pemohon adalah perorangan yang merupakan bagian dari masyarakat indonesia yang memliki kepedulian terhadap kredibilitas dan integritas mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan penjaga konstitusi (guardian constitution), bahwa dengan berlakunya ketentuan dan dan perpu yang menyebutkan?bahwa adalah ketentuan untuk melaksanakan proses pencalonan hakim konstitusi dengan secara transparan dan partisipatif. hal mana transparan dan partisipatif dalam penjelasannya disaimana hak masyarakat pada umumnya dan para pemohon pada khususnya untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi bahwa berdasarkan uraian atas, maka para pemohon menyatakan mengenai konstitusionalitas mk. apakah hanya merupakan ketentuan tertulis saja yang tidak perlu untuk diimplementasikan lebih lanjut? apakah rekrutmen hakim konstitusi boleh menegaskan ketentuan mkmk. pemberian wewenang untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan kepada komisi yudisial serta pemberian wewenang untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kepada ma, dpr dan presiden sebagaimana diatur dalam dan perpukeluarkannya perpu oleh presiden ternyata tidak serta merta menyelesaikan persoalan dalam rekrutmen hakim konstitusi yang telah ada sejak diundangkannya tahun perpu dalam hal rekrutmen hakim konstitusi memang telah menambah satu tahap yang harus dilewati oleh setiap calon hakim konstitusi, yaitu tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli. hal tersebut tegas disebutkan dalambahwa akan tetapi, proses rekrutmen hakim konstitusi yang telah diatur dalam perpu pada faktanya tidak juga memberikan kepastian hukum. proses rekrutmen hakim konstitusi berdasarkan perpu masih memberikan wewenang lagi kepada komisi yudisial dan ma, dpr dan presidenhal tersebut secara tegas diatur dalamjika dikaji lebih dalam, ketentuan dan perpu tidak hanya menimbulkan persoalan yang sebagaimana telah para pemohon uraikan atas. dan perpu telah nyata bertentangan dengan konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum dan jelas merugikan hak konstitusional para pemohon. bahwa dengan adanya normaserta memberikan wewenangpresiden dan untuk mengatur sendiri mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum bagi para pemohon. bahwa dpr, presiden, dan dapat saja kemudian membuat peraturan internal mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dengan semuanya, sesuai dengan kepentingan lembaganya masing masing. begitupun terhadap komisi yudisial dapat saja kemudian membuat peraturan internal mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan semuanya, sesuai dengan sepenting lembaganyandung norma konstitusi bahwa dalam hukum setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah, serta baik warga negara maupun pemerintah wajib menjunjung tinggierdasarkan norma konstitusi tersebut atas, para pemohon sebagai warga negara yang peduli terhadap integritas dan kredibilitas mahkamah konstitusi mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam proses pemilihan terhadap hakim konstitusi, dengan cara sesuai dengan undang undang. bahwa kepastian hukum yang adil bagi para pemohon, yakni sebagai warga negara yang peduli terhadap mahkamah konstitusi harus mendapatkan pengakuan, jaminan dan perlindungannya dari negara dalam hal memberikan masukan terhadap pemilihan hakim konstitusi. bahwaketentuan dan perpu adalah inkonstitusional. berdasarkan dan uud maka seharusnya ketentudiatur dengan undang undang, bukan diatur dalam peraturan internal komisi yudisial dan peraturan internal masing masing lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi yakni ma, dpr dan presiden. ketentuan uud jelasketentuan uud jelas mengatur bahwadengan demikian, ketentuan perpu yang masih memberikanadalah inkonstitusional. begitupun terhadap ketentuan perpu yang masih memberikan wewenang kepada komisi yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan adalah inkonstitusional. bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesia mempunyai hak yang diberikan oleh untuk turut berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap pengajuan hakim konstitusi. hal mana secara tegas diatur dalam beserta penjelasannya. bahwa dengan diberikannya wewenang kepada komisi yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan dmaka dimungkinkan komisi yudisial, dpr, presiden dan nantinya dapat membuat peraturan internal mengenai tata cara uji kepatutan dan kelayakan serta tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang menutup jalur hak para pemohon untuk turut serta memberikan masukan dalam pemilihan hakim konstitusi. bahwa dengan adanya ketentuan dalamkedalam peraturan internal komisi yudisial, serta memberikjelas tidak sejalan dengan dan uud dengan demikian, dan perdan nyata bertentangan dengan uud atau setidak tidaknya ketentuan dan perpu berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan uud bahwa lebih lanjut, proses rekrutmen hakim konstitusi juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. tegas menyebutkan bahwabahwa ketentuan tersebut ternyata hanya diamanatkan untuk dilaksanakan dalam seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam perpu ketentuan perpu tidak perlu untuk dilaksanakan dalam hal uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam perpu bahwa dengan demikian jelas, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli berpotensi dilaksanakan dengan secara tidak objektif dan tidak akuntabel. dengan demikian, ketentuan perpu tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk dapatbagaimana diatur dalam uud bahwa dengan tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dalammaka jelas perpu adalah ketentuan yang merugikan hak konstitusional para pemohonmaupun peraturan penggantirumusan perpu yang hanya diamankan untuk dilaksanakan pada tahap seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, merupakan bukti bahwa norma yang terkandung dalam rumusan perpuara pemohon dan telah diuraikan atas para pemohon, maka jelas para pemohon tidak akan. dijamin haknya untuk mendapatdengan demikian, maka dan perpu adalah jelas bertentangan dengan dan uud sehingga secara nyata atau setidak tidaknya dan perpupara pemohon, maka jelas perumusan norma dalam dan perpu adalah perumusan norma yang bertentangan dengan konstitusi. ketiadaan normabertentangan dengan dan uud bahwa ketentuan dan perpu jelas mengamanatkan komisi yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan, serta kepada ma, dpr dan presiden untuk mengaturseleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, yang artinya komisi yudisial, ma, dpr dan presiden harus mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internalbahwa uud menyatakanuud mengandung norma konstitusi bahwa seorang hakim konstitusi itu haruslah seorang yang mempunyai integritas dan kredibilitas yang tinggi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraanraison d'etre dibalik pengaturengan undang undang adalah demi menjaga netralitas lembaga lembaga yang diberikan wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi. selain itu, adalah juga dimaksud untuk memilih hakim konstitusi secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, agar dapat menghadirkan hakim konstitusi yang berintegrn uud maka jelas tata cara pengisian jabatan hakim konstitusi, mulai dari uji kelayakan dan kepatutan serta pencalonan, pemilihan sampai dengan pengajuan untuk diangkat dan ditetapkan oleh presiden haruslah diatur dengan undang undang. bahwa perpu pada faktanya hanya mengatur mengenai syarat syarat seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi mk). mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi hanya diatur harus bersifat transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel dan perpu dalam dan perpu tidak diatur mengenai agama mekanisme pencalonan dan pemilihan hakim konstitusi. tidak diatur juga bagaimana mekanisme uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi. sehingga yang menjadi pertanyaan, bagaimana memberikan kepastian hukum untuk menghadirkan hakim konstitusi yang berintegritas, sedangkidak diatur dalam dan perpu bahwa uud menyatakansecara semantis frasa, mengandung arti bahwa orang yang akan diajukan oleh lembaga lembaga yang berwenang tersebut adalah calon hakim konstitusi yang telah dipilih untuk diajukan sebagai hakim konstitusihakim konstitusi dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik untuk meminta masukan dari masyarakat. ketentuan ini memberikan hak kepada para pemohon untuk turut berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi. akan tetapi, sampai dengan saat ini para pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme tata cara agar dapat para pemohon menggunakan haknya berdasarkan ketentuan mk. perpu adalah amanat perintah kepada ma, dpr,,pu adalah amanat perintah kepada komisi yudisial untuk mengatur tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. ketentuan tersebut merupakan kewajiban bagi komisi yudisial untuk mengeluarkan suatu peraturan yang bersifat internal untuk mengatur mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. perpu adalah prinsip dalam melaksanakan seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi yang harus dilaksanakan secara akuntabel dan objektif. akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku dalam uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. hal ini jelas karena prinsip dalam hanya untuk perpu bahwa ketentuan dan dan perpu ternyata masih meninggalkan persoalan berkaitan dengan rekrutmen hakim konstitusi., keberadaan yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi adalah merupakan prinsip dari rekrutmen hakim konstitusi yang paling inti dan mendasar. hanya saja, ketentuan tersebut dari sejak diundangkannya tahun hingga diajukannya permohonan uji materi ini, para pemohon tidak melihat prinsimantis mengandung arti bahwa adanya tata cara pemilihan terlebih dahulu terhadap calon hakim konstitusi yang diatur dengan undang undang. bahwanorma konstitusi tersebut adalah norma yang mengatur syarat syarat untuk menjadi hakim (hakim secara keseluruhan baik hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, hakim agung dan hakim konstitusi). secara semantis frasa syarat syarat untuk menjadi. sebagai hakim ditetapkan dengan undang undang mengandung arti bahwa untuk dapat menjadi hakim (baik hakim maupun hakim konstitusi) syarat syaratnya harus diatur dalam undang undang. bahwa berdasarkan pendekatan semantis tersebut atas, terlihat hubungan antara dengan dan uud yang secara semantis dapat diartikan bahwa sebelum nantinya hakim konstitusi itu diajukan orang oleh ma, orang oleh dpr dan orang oleh presiden untuk diangkat dan ditetapkan oleh presiden, maka sebelumnya harus ada tata cara pemilihan terhadap hakim konstitusi yang diatur dengan undang undang., oleh presiden dan dpr telah ditafsirkan dalam dan perpu dengan mengatur bahwaiatur dalam peraturan internal komisi yudisial, ma, dpr dan presidenupaya penghilangan norma konstitusi dalam peraturan pemerintah penggantiersebut menyebabkan perpu menjadi cacatgaskan keberadaan norma konstitusi bahwa sebelum nantinya hakim konstitusi itu diajukan (tiga) orang oleh ma, (tiga) orang oleh dpr dan (tiga) orang oleh presiden untuk diangkat dan ditetapkan oleh presiden, maka sebelumnya harus mengikuti tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tata cara pemilihan terhadap hakim konstitusi yang diatur dengansuatu pelanggaran atas uud khususnya dan uudmerupakan kesalahan yang fatal dan hal ini menyebabkan perpu yang mengatur mengenai tata cara uji kelayakan dan kepatutan serta tatacara pencalonan, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kehilangan rohnya. oleh karena itu, yang cacat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan uudan fungsi mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian constitution), tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi merupakan elemen yang sangat penting dalam menghadirkan hakim hakim konstitusi yang berintegritas. ketiadaan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dalam menyebabkan dan perpu kehilangan rohnya dan oleh karenanya inkonstitusional. dengan demikian, konsekuensi logonya adalah bahwa dan perpu harus dinyatakan bertentangan dengan dan uud kesimpulan bahwa permohonan pengujian undang undang ini adalah menyangkut (enam) hal, yaitu: pertama, konstitusionalitas dan mk, yang merupakan dasar hukum perbuatan presiden hakim konstitusi. kedua, konstitusionalitas mk, bagaimana bila presiden tidak mengeluarkan surat keputusan dalam waktu (tujuh) hari kerja. ketiga, konstitusionalitas mk, bagaimana mekanisme masyarakat untuk dapat menggunakan haknya berpartisipasi dalam rekrutmen hakim konstitusi? apakah hanya sebatas ketentuan tertulis saja dalam mk, tanpa perlu ketentuan lebih lanjut yang diatur dalam undang undang untuk bisa diimplementasikan? keempat,. apakah keterlibatan masyarakat dalam rekrutmen hakim konstitusi cukup sampai pada pencalonan saja. sedangkan dalam hal pemilihannya masyarakat sudah tidak diperlukan lagi masukannya partisipasinya. kelima, keberadaan dan perpu yang mendelegasikan tata cara uji kelayakan dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi kedalam peraturan internal komisi yudisial, dpr, presiden dan adalah inkonstitusional. keenam, konstitusionalitas perpu apakah prinsip objektif dan akuntabel tidak perlu dilaksanakan dalam tahap uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi? bahwa para pemohon menyadari,dan ketiadaan peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi mengadakan menciptakan norma baru, yaitu: rekrutmen hakim konstitusi dapat dilakukan tidak melalui publikasi masyarakat untuk meminta masukan dari masyarakat. artinya, pengajuan, pengangkatan dan penetapan hakim konstitusi dapat dilakukan dengan cara subyektif, suka atau tidak suka (like dislike), tidak transparan, suap menyuap sosok menyogok (money politic), tidak partisipatif, serta tidak akuntabel. dengan demikian, norma baru (yang tercipta dari ketiadaan norma danyang seharusnya ada) inilah yang bertentangan dengan norma dan uud jadi dapat disimpulkan, castselain persoalan ketiadaan norma dan ketiadaan peratursebagaimana yang telah para pemohon uraikan atas, terdapat juga persoalan danelas bertentangan dengan dan uudrpdan perprekrutmen hakim konstitusi, sementara kedepan kebutuhan terhadapadalah merupakan perintah konstitusi sebagaimana dinyatakan dalamcara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, serta guna menjaga kredibilitas mahkamah konstitusi, yaitu meminta: dpr segera menerbitkan undang undang sejauh menyangkut materi yang mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusiyang dilakukan secara transparan dan partisipatif serta objektif dan akuntabel, dengan melibatkan masyarakat untuk dimintakan masukannya, bahwa hal serupa pernah dinyatakan mahkamah konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor puu iv atau menyatakan ketentuan dibaca wajib dilaksanakan dalam proses rekrutmen hakim konstitusi sejak awal hingga penetapan oleh presidenmenyatakan ketentuan dan perpu dibaca ketentuanharus diatur dengan undang undang: atau bila tidak ditafsirkan demikian, dinyatakan bertentangan dengan dan uud (conditional unions institutional). cc. menyatakan ketentuan perpu dibaca ketentuan mengenai pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi harus dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel baik pada tahap seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi maupun pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli: ataupermohonan pengujian materiil para pemohon,udfotokopi kartu tanda penduduk ktp) para pemohon, fotokopi kutipan bukufotokopi kutipan bukufotokopi kutipan bukufotokopi kutipan buku cetakan pertama, cv. utomo, bandung, hal fotokopi kutipan bukufotokopi kutipan bukufotokopi abdul rasyid thalib, wewenang mahkamah konstitusi dan implikasinyaatanegaraan republik indonesia, cetakan ke pt. citra aditya bakti, bandung, hal fotokopi tempo, dalam artikel berhasil kepada politikus , edisi agustus september hal artikel cont ent&view article&id artikel rekrutmen hakim mk oleh pemerintah tak sesuai uu, artikel ketua mk ditangkap kpk mahfud md minta akil mundur: artikel y sarankan rekrutmen hakim mk dibenahi, artikel pukat ugm pecat akil mochtar dari ketua mk: fotokopi lazim hamid dan mustafa lutfi, constitutional question antara realitas politik dan implementasi hukumnya) dalam jurnal konstitusi, volume nomor februari hal dan para pemohon juga mengajukan (dua) ahli, yaitu dr. rawan tjandra, s.h., hum. dan dr. ridwan, s.h., hum., yang masing masing menyampaikan keterangan secara tertulis yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember dr. rawan tjandra, s.h., hum. penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu) sebagai suatu produk hukum kedudukannya secara hierarkis diset dengan uu, namun dengan konfederasi pembentukan produk hukum yang didasarkan atas hal ihwal kepentingan yang memaksa . konfederasi pembentukan produk hukum yang diatur dalam uud tersebut berimplikasi pada keharusan bagi sebuah perpu untuk mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut . pemerintah dalam teori hukum administrasi negara diberikan kewenangan untuk bertindak bebas (discretionnaire bevoegdheid) yang tindakannya tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk suatu uu peraturan perundang undangan (wet regering) berdasarkan kewenangan mengatur (reguler) atau keputusan (beschikking) berdasarkan kewenangan penetapan (beschiken). kewenangan diskresi bisa dilakukan pemerintah melalui tindakan faktual (materiel handling) yang meskipun merupakan suatu tindakan pemerintah (bestuurshandeling), namun tidak dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg). pramudi atmosudirjo mendefinisikan diskresi, discretion inggris), discretionnaire perancis), fries ermessen jerman) sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat sendiri. diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas. diskresi dalam administrasi negara terdiri dari diskresi bebas dan diskresi terikat. pada diskresi bebas, undang undang hanya menetapkan batas batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui melanggar batas batas tersebut. pada diskresi terikat, undang undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang undang. berdasarkan hal tersebut, kewenangan penafsiran presiden dalam mengartikan kepentingan yang memaksa dalam menetapkan perpu lebih tepat unutk dikategorikan sebagai suatu bentuk diskresi terikat. berdasarkan penjelasan uud sebelum amandemen dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan memaksa adalah keadaan yang sedemikian rupa berkaitan dengan urusan menjamin keselamatan negara . sesuai dengan penjelasan tersebut, perpu hanya dapat dibentuatur terimplementasi secara jelas dan tegas baik dalam itu sendiri maupun dalam perpu yang baru saja dikeluarkan oleh presiden. bahwa berdasarkan dan perpu dalam rekrutmen hakim konstitusi harus dilaksanakan adanya proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli,. bahwa berdasarkan perpu dalam proses seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. rekrutmen hakim konstitusi dengan berdasarkan prinsip tersebut adalah jelas untukakan tetapi, dalam proses uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli, prinsip objektif dan akuntabel tidak perlu dipakai. ketentuan secara tegas diatur dalam perpu yang menyatakanketentuan tersebut tidak menyatakan prinsip objektif dan akuntabel dilaksanakan dalam uji kelayakan dan kepatutan. bahwa pemberian wewenang pengatur berpotensi menegaskan ketentuan mk. selain itu juga, proses uji kelayakan dalam rekrutmen hakim konstitusi jelas tidak didasarkan pada perpu bahwa perpu tidak mengatur sama sekali mengenai implementasi dari mk. begitupun terhadap uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh panel ahli, dapat dilakukan dengan secara tidak objektif dan tidaklamatan negara terancam. perpu harus memperhatikan kriteria dalam dan uud negara yang mengatur (dua) prasyarat (prereguisite) bagi eksistensi perpu, yaitu: peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan dpr dalam persidangan yang berikut: dan ii) jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah tersebut harus dicabut. putusan nomor puu vii merumuskan kriteria bagi urgensi pembentueksistensi perpu sebagai produk yang dihasilkan berdasarkan kewenangan diskresioner presiden sebagai the chief executive masih menimbulkan perdebatan terkait dengan beberapa hal, yaitu: karakternya merupakan wujud kewenangan diskresi kebijakan pemerintah yang dikonstruksi dalam bentuk suatu peraturan pemerintah, namun memiliki daya berlaku sebagai undang undang, ii) sifat pertimbangan subyektif dan atau objektif presiden dalam mengeluarkan perpu, dan iii) akibat hukum suatu perpu mengingat daya berlakunya mengandung unsur bersyarat sebagaimana diatur dan uud perpu dapat menimbulkan dampak terhadap perubahan sistem, institusi maupun jabatan jabatan yang mengandung unsur bersyarat, yang dapat menimbulkan ketidakpastian jika perpu tersebut ditolak parlemen. oleh karena itu pertimbangan penerbitan sebuah perpu harus sungguh sungguh didasarkan atas situasi darurat negara atau kepentingan yang memaksa berdasarkan kewenangan diskresionerunaan wewenang diskresioner harus didasarkan atas asas asas umum pemerintahan yang baik, antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas larangan mencampuradukkan kewenangan. nomor tahun tentang mahkamah konstitusi memberikan mandat kepada (tiga) institusi negara yaitu dpr, ma, dan presiden untuk mengeluarkan peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. ketentuan tersebut merupakan prasyarat (prereguisite) bagi pelaksanaan dan mengingat eksistensi penjelasan yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan presiden dalam ketentuan ini "bersifat administratif . penjelasan tersebut menegaskan kedudukan keppres dalam hanya memiliki kekuatan administratif, sehingga presiden tidak berwenang mengeluarkan keppres penetapan seseorang menjadi hakim konstitusi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban hal yang sama juga berlaku bagi (dua) lembaga negara lainnya yang diperintahkan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai hal yang sama. lahirnya nomor tahun tentang perubahan pertama atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi tidak didasarkan atas evaluasi yang memadai atas implementasi dan perpu nomor tahun hanya mengatur hal hal yang diamanatkan padahal lahirnya perpu dalam perspektif uud harus didasarkan pertimbangan adanya kondisi kepentingan yang memaksa. dasar pertimbangan (konfederasi faktual) penetapan perpu nomor tahun sulit dikategorikan telah memadai untuk mengklasifikasikan adanya kondisi kepentingan yang memaksa sebagai alasan lahirnya perpu. jika mencermati ketiga butir konfederasi faktual (bab menimbang) perpu nomor tahun belum terlihat kriteria kepentingan memaksa yang mengharuskan pemerintah menetapkan perpu. secara sosiologis memang terdapat krisis organisasi lingkungan sebagai akibat penangkapan mantan ketua oleh penyidik kpktuasi tersebut masih menimbulkan perdebatan apakah dapat ditafsirkan telah terjadi kepentingan memaksa yang masuk kategori situasi darurat negara dan atau mengancam kemanan negara. belum ada suatu pegangan dalam menafsirkan hal ihwal kepentingan yang memaksa sebagai dasar kewenangan subyektif presiden dalam menafsirkan adanya kepentingan yang memaksa. unsur keadaan kepentingan yang memaksa, yaitu adanya hal yang perlu diatur dengan segera dalam bentuk tetapi dpr tidak mungkin membentuk yang bersangkutan pada keadaan yang mendesak tersebut. esensi dari keadaan kepentingan memaksa adalah adanya materi tertentu yang merupakan materi muatan yang seharusnya diatur dengan tetapi diatur oleh presiden dalam bentuk perpu karena keadaan tertentu dimana dan uud tidak dapat dilaksanakan. berdasarkan dan uud maka hal ihwal kepentingan yang memaksa merupakan syarat mutlak bagi presiden untuk menggunakan haknya. secara contrary presiden tidak dapat menggunakan haknya selama tidak ada hal ihwal kepentingan memaksa. perpu yang ditetapkan tanpa adanya hal ihwal kepentingan maka batal demi hukum (null and void), karena melanggar asas legalitas yaitu dibuat tanpa wewenang. muatan perpu hanya terbatas pada pelaksanaan (administratiefrechtelijk). perpu tidak dapat diklasifikasikan sebagai perpu yang hanya terbatas pada pelaksanaan (administratiefrechtelijk), mengingat substansi yang ditetapkannya menyangkut perubahan fundamental terhadap jimmy ashiddigie membenarkan pendapat bagi manan bahwa sifat inner notstand sebagai alasan pokok hanya dapat dijadikan alasan ditetapkannya perpu sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan yang memerlukan dukungan payung hukum setingkat undang undang. presiden hanya bisa menggunakan haknya sepanjang berkaitan dengan kepentingan internal pemerintahan. berdasarkan analisis tersebut perpu nomor tahun tidak memenuhi kriteria inner notstand dalam konfederasi penetapan sebuah persubstansi yang ditetapkannya memiliki daya berlaku eksternal yang menyangkut perubahan fundamental terhadap sistem yang berlaku mahkamah konstitusi sebagai unsur dari checks and balances kekuasaan negara. dr. ridwan, sh., hum. redaksi diatur dengan undang undang yang terdapat dalam uud secara tersirat memberikan kewenangan membuat peraturan (regelgevende bevoegdheid) kepada lembaga yang berwenang, c.g. presiden dan dpr, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam uud pengaturan masalah pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan syarat syarat hakim konstitusi, serta ketentuan lainnya adalah dengan menggunakan instrumen hukum berupa undang undang. redaksi diatur oleh masing masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam dalam mengandung makna bahwa pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi itu melalui peraturan perundang undangan yang dibuat oleh mahkamah agung, dpr, dan presiden. instrumen hukum yang sifatnya mengatur (reguler) dari masing masing lembaga ini akan berbentuk peraturan mahkamah agung, peraturan dpr, dan peraturan presiden. namun apakah peraturan ma, peraturan dpr, dan peraturan presiden tersebut sesuai dengan uud apakah peraturan ma, peraturan dpr, dan peraturan presiden sama dengan undang undang? konsep undang undang dikenal dalam dua pengertian, yakni undang undang dalam arti formal (wet formel zin), dan ii) undang undang dalam arti materil (wet materiel zin). undang undang dalam arti formal adalahburgers bindende rebels berat). berdasarkan pengertian dimaksud, dapat saja peraturan ma, peraturan dpr, dan peraturan presiden dikategorikan sebagai undang undang dalam arti materil (wet materiel zin). namun hal demikian belum tentu relevan dengan sistem peraturan perundang undangan indonesiaengan demikian, redaksi diatur dengan undang undang yang terdapat dalam uud mengandung makna diatur dengan instrumen hukum yang dibentuk oleh dpr dengan persetujuan bersama presiden, dan tidak dapat dimaknai diatur dengan peraturan perundang undangan . sehingga pengaturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi melalui peraturan perundang undangan yang dibuat oleh ma, dpr, dan presiden dianggap tidak relevan dan inkonstitusional atau tidak sesuai dengan uud jika kata undang undang yang disebutkan dalam uud dapat dimaknai dengan peraturan perundang undangan , berarti memberikan peluang kepada lembaga lembaga negara terutama lembaga eksekutif untuk membuat peraturan perundang undangan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi. presiden dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat secara sepihak menafsirkan dan merumuskan kriteria, sebagaimana dikehendaki uud berdasarkan hakim konstitusi yang diajukan kepada presiden selanjutnya ditetapkan dengan keputusan presiden. dalam ditentukan bahwa keputusan presiden dimaksud ditetapkan dalam jangka waktu paling lama (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden. dalam penjelasan disebutkan bahwa penerbitan keputusan presiden dalam ketentuan ini bersifat administratif, sementara cukup jelas. berdasarkan hukum administrasi negara sebenarnya ketentuan ini masih, dalam arti masih menyisakan persoalan hukum, yaitu bagaimana seandainya presiden tidak mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu (tujuh) hari kerja, apakah mengandung arti fiktif negatif atau fiktif positif? keputusan fiktif nega. dalam hal demikian, pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. keputusan fiktif posi, namun pejabat yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan persetujuan. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, dalam persidangan tanggal november presiden memberikan keterangan secara lisan dan menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal, bulan desember yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal desember menyatakan hal sebagaimana diuraikan berikut ini. pokok permohonan pemohon bahwa para pemohon mengajukan pengujian nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen karena hingga saat ini para pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme untuk memberikan masukan kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi. bahwa ketentuan jelas mengamanatkan kepada ma, dpr, dan presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi, namun sampai saat ini peraturan internal sebagai amanat tidak pernah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengajukan hakieraturan pemerintah pengganti undang undang perppu) nomor tahun belum menjawab persoalan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen hakim konstitusi.diuji bahwa uud telah menentukan bahwaselanjutnya uud menyatakketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui nomor tahun tentang mahkamah konstitusi khususnya pada bab bagian pertama tentang pengangkatan khususnya dan mk. bahwa selain mekanisme tersebut, dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun maka mekanisme pemilihan hakim pun bertambah, yaitu:: (satu) orang diusulkan oleh dpr, (satu) orang diusulkan oleh presidesedangkan ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikutberdasarkan ketentuan tersebut maka menurut pemerintah dalam hal pemilihan hakim konstitusi maka sesuai nomor tahun tentang mahkamah konstitusi sebagaimana telah diubah dengan nomor tahun dan perppu nomor tahun mekanisme pemilihan hakim konstitusi inilah yang digunakan sampai dengan dibahas oleh dewan perwakilan rakyat untuk disetujui atau ditolak bahwa ketentuan telah tegas dan jelas menyatakan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif sedangkan penjelasannya menyatakanurut pemerintah ketentuan tersebut telah jelas dan tegas dan memberi dasar bagi masyarakat untuk memberi masukan atas calon hakim konstitusi. apabila ketentuan guo dibatalkan justru akan .truksi hukum yang demikian dalam rekrutmen hakim konstitusi, memberikan celah yang besar bagi lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi untuk melakukdengan sesuka sukanya. bahwa dengan demikian, rekrutmen hakim konstitusi yang didasarkan pada dan dan perpu merupakan bentuk dari tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan hukumitetapkannya dan dan perpu yang mengatur mengenai uji kelayakan dan kepatutan dan pencalonan, pemilihan, pengamatan serta penetapan hakim konstitusi, telah mengakibatkan kerugian konstitusional para pemohon dan atau setidak tidaknya berpotensi dianggapnya hak konstitusional para pemohon serta pihak terkait lainnya. para pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap mahkamah konstitusi, yang dengan berlakunya dan dan perpu makaemikian, maka ketentuan dan dan perpudan perpukhususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan. pelibatan masyarakat untuk memberi masukan atas rekam jejak calon hakim konstitusi dapat disampaikan sejak tahap penyaringan oleh lembaga negara yang berhak mengajukan dan pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. bahwa berdasarkan ketentuan perpu nomor tahun juga menentukan bahwa calon hakim konstitusi yang telah dipilih oleh lembaga yang berwenang mengajukan, harus melalui .uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. yang terdiri dari unsur unsurdalam tahap ini juga dapat dilihat pelibatan unsur masyarakat dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. ketentuan guo diharapkan dapat memenuhi prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pencalonan hakim konstitusi. dengan adanya persyaratan dan mekanisme pengajuan hakim konstitusi yang berlapis dan sangat ketat diharapkan dapat melahirkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegara. dapat diterima (niet ontvankelijk perppu)pendahuluan (opening statement) secara lisan pada persidangan november dan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal november yang diterima mahkamah pada februari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. il. pengujian undang undang mahkamah konstitusi terhadap pandangan para pemohon dalam pemohon guo, dpr dalam memberikan keterangan hanya terbatas dalam pengujian undang undang mahkamah konstitusi mengingat berdasarkan undang undang dasar perpu harus disetujui dpr dalam persidangan berikutnya dan sampai dengan ini perpu nomor tahun belum dibahas untuk disetujui atau tidak disetujui oleh dpr. bahwa ketentuan undang undang dasar menegaskan bahwa "undang undang guo, maka mahkamah konstitusi yang dalamnya terdapat hakim hakim konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan undang undang dasar mempunyai kewenangandasar secara tegas menyatakan "kedaulatan berada khususnya dalam hal penetapan hakim konstitusi telah diatur secara tegas dalam ketentuan undang undang dasar yang berbunyi sebagai berikut, mahkamah konstitusi mempunyai orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan oleh orang yang diajukan masing masing orang oleh mahkamah agung, orang oleh dewan perwakilan rakyat, orang oleh presiden. bahwa menurut pendapat dpr, ketentuan undang undang dasar.yang diajukan, maupun lembaga negara yang berhak untuk mengajukan hakim konstitusi, yaitu mahkamah agung, dewan perwakilan rakyat, dan presiden yang masing masing mengajukan orang hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh presiden. dalam risalah rapat pembahasan perubahan undang undang dasar.harus diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. setiap kekuasaan terwakili oleh keanggotaan mahkamah konstitusi yang jumlahnya sama, yaitu orang (dikutip dari buku naskah komprehensif perubahan undang undang dasar buku empat tentang kekuasaan kehakiman).uraikan atasndang undang dasar hanya mengatur hal hal yang bersifat umum.ma, dpr, dan presiden) melakukan proses seleksindang undang dasar telah mengamanatkan untuk mengaturnya dengan undang undang. adapun bunyi undang undang dasar adalah sebagai berikut, pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta ketentuan lainnya tentang mahkamah konstitusi diatur dengan undang undang. bahwa berdasarkan ketentuan undang undang dasar maka dpr bersama dengan pemerintah telah membentuk undang undang mahkamah konstitusi, yang dalamnya antara lain mengatur mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, yaitu sebagaimana tercantum dalam dan mahkamah konstitusi yang berbunyi sebagai berikuttif.. dilaksanakan secara objektifterkait dengan permohonan pemohon yang dalam petitumnya pada halaman permohonan guo menyatakan bahwa ketentuan undang undang mahkamah konstitusi bertentangan dengan undang undang dasar dengan dalil para pemohon tidak pernah mengetahui mekanisme dan atau tata cara agar dapat para pemohon menggunakan haknya. berdasarkan ketentuan undang undang mahkamah konstitusi yang menurut pemohon adalah hal tersebut dikarenakan masing masing negara belum mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana diamanatkan mahkamah konstitusi, dpr berpendapat sebagai berikut. ketentuan juncto mahkamah konstitusi adalah merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, yaitu pencalonannya harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta proses pemilihannya juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. dalam penjelasan mahkamah konstitusi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencalonan hakim konstitusi secara transparan adalah. prinsip dasar pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam juncto undang undang guo diharapkan dapat menghasilkan. bahwa menurut pandangan dpr dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi agar tidak bertentangan dengan uud dan prosesnya berlangsung transparan, partisipatif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan mk, maka masing masing lembaga negara dapat membentuk panel secara internal yang diangkat dan diberhentikan oleh masing masing lembaga negara yang bersangkutan. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta proses pemilihannya dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, maka dpr berdasarkan amanatmekanisme pengaduan dan pencalonan untuk mengisi jabatan publik, yaitu dalam peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib (selanjutnya disebut tata tertib dpr) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. dalam hal pengaturan perundang undangan menentukan agar dpr mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada badan musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi yang terkait. tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan meliputi: penelitian administrasi: penyampaian visi dan misi: uji kelayakan (fit and proper test): d. penentuan urutan calon: dan atau diumumkan kepada publik. bahwa berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam juncto dan mahkamah konstitusi juncto tata tertib dpr ri, maka proses seleksi pemilihan, penentuan, dan pengajuan hakim konstitusi dpr selalu dipublikasikan media massa baik cetak maupun elektronik mulai dari tahap pendaftaran, fit and proper test, dan penentuan calon yang diselenggarakan dalam rapat rapat yang terbuka kepada dpr ri. proses rekrutmen tersebut dilakukan untuk mewujudkan prinsip dasar dalam rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan oleh guo. bahwa oleh karenanya menurut pendapat dpr ketentuan mahkamah konstitusi telah sesuai dengan ketentuan uud dan dalam hal implementasinya rekrutmen hakim konstitusi dpr telah sesuai dengan amanat juncto mahkamah konstitusi, oleh karenanya ketentuan mahkamah konstitusipr juga berpendapat bahwa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh pemohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma mahkamah konstitusi, melainkan persoalan implementasi ketentuan guo dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, ma, dpr, dan presiden. bahwa berdasarkan uraian atas, dpr berpandangan ketentuan mahkamah konstitusihkamah konstitusi (selanjutnya disebut mk), yaitu: yang menyatakan, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif , sertyaitu: yang menyatakan,yang menyatakan, yatakan, . terhadap uud yaitu: yangyangsalah satunya adalah untuk mengujlain mengajukan permohonan pengujian undang undang, para pemohon juga mengajukan permohonan pengujian terhadap perpu. mengenai pengujian terhadap perpu dimaksud, mahkamah sejaklah menegaskan kewenangannya untuk menguji perpu, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf yangterhadap pengujian perpu terhadap uud telah pernah diajukan dalam perkara lain dan telah diputus oleh mahkamah, antara lain melalui : menimbang bahwa terhadap permohonan pengujian perpu terhadap uud yang diajukan para pemohon dalam permohonan guo, menurut mahkamahadalah bis idemperpu akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan dan dan perpupada pokoknya mendalilkan diri sebagai warga negara indonesia yang peduli terhadap kredibilitas dan integrpara pemohon mendalilkan bahwa berlakunya serta dan perpu tidak memberikanmenurut para pemohon, hingga saat ini para pemohon tidak pernah mengetahui mekanisme atau tata cara agar para pemohon dapat menggunakan haknya yang didasarkan pada tersebut. hal demikian, menurut para pemohon, mengakibatkan hak konstitusional para pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan. dari uraian parapara pemohon dengan berlakunya serta dan perpu yang dimohonkan pengujian. mahkamah juga menilai terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut akan membuat kerugian konstitusional yang didalilkan telah dialami oleh para pemohon, atau setidaknya kerugian yang bersifat potensial, tidak lagi akan terjadipermohonan pengujian konstitusionalitas dan perpu yang pada pokoknya mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi: ii) tata cara uji kelayakan dan kepatutan: dan iii) syarat obyektif dan akuntabel dalam pelaksanaan seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi, dianggap telah dipertimbangkan oleh mahkamah sebagaimana pertimbangan pada paragraf dan paragraf atas. bahwa oleh karena itu mahkamah akan mempertimbangkan yang memerintahkan agar, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif . lebih lanjut, penjelasan menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan ini, calon hakim:, i3. menimbang bahwa menurut mahkamah ketentuan dimaksud menekankan pada keharusan transparan dan partisipatif dalam proses pencalonan hakim konstitusi. kata transparan menurut kamus besar bahasa indonesia, antara lain, diartikan sebagai tidak terbatas pada orang tertentu saja, terbuka . adapun kata partisipasi , yang kemudian diturunkan, antara lain, menjadi kata partisipatif diartikan sebagai, perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta . dengan menafsirkan dan mengaitkan dengan penjelasannya, maka kata transparan dan partisipatif yang dimaksud oleh harus dimaknai sebagai upaya secara terbuka yang memungkinkan atau membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan kepada pihak pihak yang terkait seleksi hakim konstitusi perihal calon hakim konstitusi yang akan atau sedang diseleksi: adapun mengenai cara yang dipilih oleh pembentuk undang undang untuk memastikan daya upaya transparan dan partisipatif, yaitu dengan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik, sebagaimana dijelaskan oleh penjelasan mk. menurut mahkamah apa yang dimuat dalam penjelasan tersebut adalah contoh mengenai transparan dan partisipatif. bentuk lain untuk mengimplementasikan tentu masih banyak, sehingga hal demikian sebenarnya tidak bersifat mengikat. terlebih lagi secara formal, suatu penjelasan undang undang tidak dapat menciptakan norma baru, melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dirumuskan dan dinyatakan dalam undang undang bersangkutan. hal yang justru lebih mendasar adalah bahwa kewenangan mengajukan calon hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam uud adalah kewenangan atribut yang bersifat mutlak yang dimiliki oleh ketiga lembaga negara tersebut sebagaimana pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu xii bertanggal februari paragraf yang menyatakan, menurut mahkamah, kata diajukan atau 'mengajukan' dalam beberapa uud tersebut mempunyai makoleh karena itu, ketiga lembaga negara itulah yang berwenang menentukan proses dan mekanisme pemilihan yang transparan dan partisipatif tersebut: i3 menimbang bahwa terkait penilaian para pemohon yang mengemukakan karena tidak pernah dilaksanakan, maka hanya merupakan ketentuan tertulis yang tidak mempunyai kekuatan hukum, menurut mahkamah penilaian demikian tidak tepat karena semua ketentuan dalam mk, dan semua ketentuan dalam peraturan perundang undangan pada umumnya, memiliki kekuatan hukum mengikat selama telah dibentuk sesuai dengan norma norma pembentukan peraturan perundang undangan serta tidak dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi oleh lembaga yang berwenang. jika penilaian para pemohon tersebut terkait dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud, mahkamah memahami semangat para pemohon yang menginginkan agar dilaksanakan oleh lembaga negara yang berwenang dalam pemilihan hakim konstitusi. namun demikian, dalil para pemohon mengenai permasalahan berupa tidak atau belum dilaksanakannya ketentuan tidak dapat menjadi alasan untuk menyatakan bertentangan dengan uud karena hal tersebut merupakan suatu penilaian terhadap implementasi suatu norma undang undang, bukan masalah konstitusionalitas. dengan pertimbangan demikian, mahkamah berpendapat dalil para pemohonpermohonan pengujian undang undang yang diajukan para pemohon sepanjang mengenai perpu bis idem, yakni bahwa oleh karena perpu telah menjadi undang undang sehingga objek permohonan telahpertimbangkan dalam paragraf adapun permohonan pengujiansepanjang mengenaibis idem, mahkamah berwenang untuk mengadili sebagianilhartono yang memiliki alasan berbeda (concerning opinion)alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi hartono mengajukan alasan berbeda (concerning opinion) sebagai berikut: pendapat mayoritas menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, pada pokoknya dimaknai sebagai sebuah proses dan mekanisme yang pengaturan dan pelaksanaannya diserahkan kepada ketiga lembaga negara yang diberi kewenangan atribut oleh uud yaitu mahkamah agung ma), dewan perwakilan rakyat dpr), dan presiden. pendapat demikian merujuk pada putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bertanggal februari terutama paragraf yang menyatakan,saya ketentuan tidak tepat jika dikaitkan dengan kewenangan atribut yang dimiliki oleh ma, dpr, dan presiden berdasarkan uud kewenangan atribut yang dimaksud dalam putusan nomor puu xii bertanggal februari sebenarnya kewenangan dalam hal mengajukan (calon) hakim konstitusi yang tidak dapat dicampuri oleh lembaga lain, dan bukan mengenai hal lain. sekali lagi, dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu xii bertanggal februari dimaksud, kewenangan atribut tiga lembaga negara yang tidak boleh dicampuri oleh lembaga lain adalah kewenangan untuk mengajukan masing masing tiga hakim konstitusi. namun mekanisme dan atau tata cara pencalonan yang secara jelas diatur dalam (vide mk) tidak seharusnya dimaknai sebagai bagian dari kewenangan atribusi tersebut. hal demikian karena bukan merupakan penyerahan pengaturan mengenai proses dan mekanisme pemilihan kepada lembaga lain, melainkan merupakan ketentuan normatif mengenai mekanisme pencalonan hakim konstitusi yang dikonstruksikan oleh pembentuk undang undang bukan oleh lembaga lain agar dipenuhi atau dilaksanakan oleh ketiga lembaga negara yang berhak mengajukan hakim konstitusi. bahwa penjelasan menyatakan,terhadap penjelasan tersebut saya berpendapat bahwa penjelasan tersebut bukan sekadar contoh implementasi dari norma sebagaimana dimaksud oleh pendapat mayoritas dalam putusan mahkamah ini. seandainya pun hal dipublikasikan media massa baik cetak maupun elektronik dianggap sebagai contoh dari ketentuan sifat transparan dan partisipatif , saya tidak melihat ada alternatif tindakan lain untuk melaksanakan ketentuan transparan dan partisipatif" yang dimaksud oleh selain berupa publikasi media massa cetak atau elektronik, baik langsung (dengan cara memasang iklan atau advertentie) maupun tidak langsung (dengan cara membuka kesempatan peliputan oleh media massa). artinya, pada era seperti ini pengumuman terbuka (publikasi) melalui media (kepada) massa merupakan condition sine gua non bagi sifat transparan dan partisipatif. dari sisi yang lain, ketika mahkamah berpendapat dianggap sebagai bagian dari kewenangan atribut masing masing ketiga lembaga negara, yang karenanya boleh ditafsirkan lain oleh masing masing ketigaersebut, maka telah kehilangan maknanya. jika memang demikian maksud mahkamah dalam putusan ini, maka seharusnya mahkamah menyatakan dan penjelasannya bertentangan dengan uud dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. ketidakjelasan antara pertimbangan hukum dengan amar yang demikian menunjukkan adanya keragu raguan dalam pendapat mahkamah dan menimbulkan kesan keberpihakan mahkamah kepada lembaga negara tertentu. saya sependapat dengan penilaian mayoritas bahwa adalah konstitusional atau bersesuaian dengan uud namun karena pendapat mayoritas tidak menguraikan dengan terang dan tegas makna dari kata transparan dan partisipatif yang bersesuaian dengan uud maka menurut saya seharusnya ditambahkan pertimbangan sebagai berikut. bahwa menekankan pada ketentuan transparan dan partisipatif . terhadap kedua kata sifat tersebut, saya berpendapat bahwa untuk disebut transparan, proses pencalonan hakim konstitusi setidaknya harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut, pertama, calon diketahui oleh umum sebelum dilakukan pemilihan: dan kedua, jelas kriteria pemilihannya. kejelasan kriteria pemilihan ini harus meliputi juga kepastian akan adanya proses seleksi, dan seleksi pencalonan hakim konstitusi tidak hanya diikuti oleh calon tunggal. sedangkan untuk dapat disebut partisipatif, proses pencalonan hakim konstitusi harus menampung aspirasi masyarakat. hal ini dilakukan dengan membuka seluas luasnya kepada masyarakat akan informasi mengenai masing masing calon hakim konstitusi dan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berniat memberikan masukan kepada tim panitia seleksi mengenai calon hakim konstitusi yang ada. lebih lanjut, proses pencalonan hakim konstitusi yang transparan dan partisipatif tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing masing lembaga yang diberi kewenangan atribut untuk mengajukan calon hakim konstitusi, yaitu mahkamah agung, dewan perwakilan rakyat, dan presiden."habiburokh. pemohon nama muhamad maulana bundaran, s.h. pekerjaan advokat alamat gedung area cikini blok jalan cikini raya jakarta pusat sebagai pemohon il, nama munathsir musil.llnomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. menurut pemerintah tidak ada hubungan antara ketentuan yang memohonkan untuk uji dengan ketentuan uud dengan alasan sebagai berikut: uud menyatakan sebagai berikut, negara indonesia adalah negara hukum." ini tidak mengatur mengenai hak asasi. mengatur mengenai bentuk negara. bahwaberbentuk demokrasi itu hangs dibatasi yang bersendikan negara hukum sebab ada kemungkinan negara yang berbentuk demokrasi yang tidak dibatasi oleh sendi sendi negara hukum itu akan menjadi negara yang menjadi diktator. sehingga tersebut tidak mengatur atau tidak terkait dengan hak konstitusional para pemohon dalam permohonan guo, lebih lanjutjustru ketentuan guo memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi. berdasarkan penjelasan tersebut atas, menurut pemerintah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo,ui dan putusan nomor puupara pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa ketentuan kpk bertentangan dengan ketentuan uud dan uud oleh para pemohon ketentuan guo dianggap bertentangan dengan uuduat yaitu polisi dan jaksa. sehingga dalam hal terjadi dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, yaitu: penyelidik dan penyidik polisi republik indonesia polri), penyelidik dan penyidik jaksa, dan penyelidik dan penyidik kpkoleh sebab itu, kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat (sama). meskipun memiliki wewenang yang sama, namun undang undang mengatur mengenai penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut berakan bertabrakan dengan penggunaan wewenang penyelidik, penyidik dan penuntut umum lain non kpk, karena wewenang yang dimiliki oleh kpk bersifat terbuka (open) yang objek penyidikan kpk juga menjadi objek penyidikan penyidik lain (polisi dan jaksa), atau sebaliknya, objek penyidikan oleh penyidik lain polisi dan jaksa) juga menjadi objek penyidik kpk. namun hal tersebut telah diatur dalam uu. kpk yang selengkapny:kait ketentuan kpk yang oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan uud menurut pemerintah ketentuan guo haruslah baca keseluruhan dengan lainnyakepolisian dan kejaksaan dalam hal kpk belum melakukan penyidikan, dengan ketentuansehingga kepolisian dan kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan sedangkan kpk melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi. sehingga menurut pemerintah apabila dalam suatu perkara memperoleh perhatian yang sama oleh aparat penegak hukum terdapat hal demikian merupakan persoalan teknis lapangan apabila dan bukan persoalan prinsip hukum dan dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antar aparat penegak hukum. karena semua lembaga penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah memiliki tugas yang sama, tidak ada bedanya antara kpk, polisi dan jaksa, dan mereka sama sama memiliki tugas untuk menegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, maka yang menjadi 'musuh' bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan mengajukannya pengadilan untuk diadili, agar tidak ada lagi orang yang melakukan tindak pidana korupsi masa datang. berdasarkan penjelasan tersebut menurut pemerintah ketentuan kpk merupakan norma yang sudah tegas dan jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut oleh mahkamah konstitusi dan ketentuan dan kpk telah memberikan kepastian hukum, dalam hal: sebagai pedoman bagi kpk, polri, dan kejaksaan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi, mencegah terjadinya konflik kewenangan antara kpk, polri dan kejaksaan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan sebagai pendorong terjadinya hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara kpk, polri, dan kejaksaan termasuk dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi penyidikan tindak pidana korupsi. kalaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran antar penegak hukum menurut pemerintah hal tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antara penegak hukum. lebih lanjut hal demikian bukanlah merupakan isu konstitusionalitas suatu norma melainkan dalam tataran pelaksanaan (implementasi) ketentuan guo terlebih hal tersebut tidak berhubungan bentuk negara hukum indonesia sebagaimana diatur dalam uud yang jadikan batu uji oleh para pemohonpara pemohon perkara nomor puu x yang berprofesi sebagai advokat dalam permohonannya menyatakan keberadaan undang undang kpk telah menghalang halangi para pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraannya. yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar keberadaan undang undang kpk telah menghalang halangi para pemohon untuk mendapatkan haknya atas pekerjaan sebagai advokat? pada kenyataan sekarang, para pemohon sedang menjalankan profesinya sebagai advokat tanpa halangan sedikit punterhadap dalil para pemohon yang menyatakan keberadaan undang undang kpk, dipastikan akan menyebabkan para pemohon semakin sulit untuk mendapatkan klien. dpr berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional norma. sulit atau tidaknya seorang advokat untuk mendapatkan klien, menurut pendapat dpr bukan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh berlakunya undang undang kpkdalam petit pemohon guo, para pemohon hanya menyatakan undang undang kpk bertentangan dengan undang undang dasar tahun sementara kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon dalam polita permohonan guo adalah kerugian konstitusional para pemohon, sebagaimana dijamin dan undang undang dasar vide halaman angka permohonan guo. dengan demikian, tidak ada kesesuaian antara petit dengan polita permohonan. demikian juga halnya dengan permohonabahwa berdasarkan dalil dalil tersebut atas, dpr berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang kpk. namun demikian, dpr tetap menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim mahkamah konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah permohonaundang undang kpk.,eobjek permohonan hak uji ini adalah nomor tahun sepanjang frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan yang bertentangan dengan uud sepanjang tidak dimaknai, bahwa oleh karena itu mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan ini. il. kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional pemohon bahwa parud berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum" bahwa kerugian konstitusional para pemohon timbulpby tidak sedirugikan hak hak konstitusionalnyanggaran pendapatan belanja negara apbn) yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang mendukung dan mewujudkan indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan uud justruomisi pemberantasan korupsi kpk) yang berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukumserta fakta yang terungkap dalam persidangan, mahkamah menemukan fakta bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia (vide fotokopi bukti berupa kartu tanda penduduk masing masing atas nama para pemohon diterbitkan oleh pemerintah kota bekasi, kota jakarta pusat, dan kota depok) yang berprofesi sebagai advokat, menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, mahkamah menilai, paranorma undang undang guo terhadap uud para pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitu hak hak warga negara sesuai dengan prinsip negara hukum. menurut mahkamah, berdasarkan dalil para pemohon dalam permohonannya, terdapat potensi kerugian para pemohon dengan berlakunya frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan dalam yaitu tidak adanya kepastian hukum yang membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasi, sehingga sistem hukum tidak berjalan. berdasarkan pertimbangai3.10yang selengkapnyaterhadap uud yang menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum : i3. menimbang bahwa para pemohon beranggapanselain ini dihapuskan dan bukti bukti tertulis para pemohon, sertajuga telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam putusan nomor puu bertanggal oktober dengan amar putusan, menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya : i3. menimbang bahwa putusan nomor puu x telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya antara lain: : i3. menimbang bahwa dalam permohonan nomor puu x sebagaimana tersebut atas, telah digunakan uud sebagai salah satu dasar pengujian konstitusionalitas permohonan, sehingga pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu x tersebuttersebut atas, mahkamah menilai, norma dan materi muatan dalam uud yang dijadikan dasar pengujian putusan nomor puu x pada hakikatnya sama dengan permohonan guo, dengan demikianakil mochtarakil mochtar panitera pengganti, ttd. luthfi widodo eddyono amanat uud dan mendukung pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat uud namun nyatanya justru apbnpk yang berpotensi merusak kepastian hukum dan tatanan hukumganggu program pemberantasan tindak pidana korupsi dan dengan demikian telah atau setidaknya berpotensi menghalangi para dan negara yang miskin kemampuan masyarakat untuk menggunakan jasa advokat dipastikan semakin rendah dan para pemohon dipastikan akan semakin sulit untuk mendapatkan klienaraara pemohon. bahwa pengajuan permohonan pengujian ini adalah untuk melaksanakan hak konstitusional berupa hak para pemohon akan terwujudnya negara hukum sebagaimana diamanatkan uud bahwa apabila permohonan para pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. bahwa oleh karena itu jelaslah jikal. pokok perkara dalam permohonan ini bahwa uud secara jelas berbunyi bahwa negara indonesia adalah negara hukum. bahwa salah satu ciri utama negara hukum adalah adanya kepastian hukum. bahwa tidak adanya kepastian hukum akan membuat tindakan penegak hukum kehilangan legitimasinya, sehingga sistem hukum tidak akan berjalan. bahwa kepastian hukum mensyaratkan adanya peraturan tertulis yang tegas dan jelas terutama yang menyangkut pemberian kewenangan kepada institusi penegak hukum. bahwa salah satu kewenangan institusi penegak hukum yang sangat penting adalah kewenangan untuk melakukan penyidikan. bahwa huruf nomor tahun kitab undang undang hukum acara pidana kurap) berbunyi: penyidik adalah: pejabat polisi negara republik indonesia" bahwa nomor tahunbahwa pada tahun diundangkan nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. bahwa nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berbunybahwa frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang diatur undang undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang menjadi hilang atau dihapuskan setelah kpk mulai melakukan penyidikan. bahwa ketidakjelasan ini merupakan fakta hukum yang nyata dan dapat kita lihat pada kasus penyidikan dugaan korupsi simulator sim dimana institusi polri, bukan sekadar oknum terbukti tetap melakukan penyidikan perkara yang sudah dididik oleh kpk karena menurut mereka wewenang penyidikan mereka atur dalam kurap. bahwa ketidakjelasan yang timbul karena frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana terjadi dalam penyidikan ganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi sim) yang saat ini sedang dididik secara bersamaan oleh kepolisian republik indonesia polri) dan komisi pemberantasan tindak pidana korupsi kpk). bahkan dalam penyidikan yang dilakukan secara terpisah tersebut, polri dan kpk menetapkan seorang tersangka yang sama. bahwa penyidikan ganda dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator sim timbul karena baik kpk maupun polri sama sama merasa memiliki hak untuk mendidik perkara tersebut. bahwa pada hari jumat agustus kepala badan reserse dan kriminal kabareskrim) mabes polri komisaris jenderal polisi suparman secara garis besar menyatakan bahwa polri akan tetap mendidik perkara dugaan korupsi pengadaan simulator sim dengan berdasarkan pada ketentuan nomor tahun kurap). bahwa penyidikan ganda yang dilakukan oleh polri dan kpk dalam perkara yang sama dan dengan tersangka yang sama jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum karena menjadi tidak jelas atas dasar penyidikan yang mana kelak persidangan terhadap perkara tersebut akan dilaksanakan. bahwa penyidikan ganda sebagaimana terjadi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator sim sangat mungkin telah sering dan akan terus terjadi kembali dalam perkara perkara tindak pidana korupsi lain. bahwa ketidakpastian hukum timbul akibat ketidakjelasan frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan dan oleh karena itu jelaslah bahwa frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan sepanjang tidak dimaknai,bertentangan dengan uud bahwa seharusnya frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikansehingga tidak akan timbul ketidak pastikan hukum dan menjadi jelas bahwa dalam hal kpk sudah melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam nomor tahun maka wewenang penyidikan hanya ada pada kpk dan kepolisian atau kejaksaan tidak lagi berwenang mendidik perkara tersebut walaupun kepolisian atau kejaksaan berdasarkan undang undang lain selain nomor tahun mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi.lnomor tahunngadili permohonan pengujiannomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi,undang undang dasar selain itu, para pemohon juga mengajukan ahli atas nama didi suwardbagai berikut: ahli didi suwardi hukum pidana adalah kesemua perintah perintah dan larangan larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana. barangsiapa yang tidak menaatinya kesemuanya aturan aturan yang menentukan syarat syarat bagi akibat hukum itu dan semua aturan aturan untuk menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut, tindak pidana adalah perbuatan manusia itu aktif atau pasif kemudian dilarang dan diancam hukuman oleh undang undang, kemudian melawan hukum, kemudian orang yang berbuat dapat dipersalahkan, kemudian yang terakhirnya orang yang berbuat dapat dipertanggungjawabkan: asas legalitas, yaitu mengenai null delicatus, nulla pena sine praevia lege penari (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada undang undang yang mengaturnya) diatur dalam kuhp mengenai undang undang harus tertulis, tidak boleh berlaku asas berlaku surut (retroaktif), dan undang undang tidak boleh dianalogikan. keberadaan penyidik diatur dalam kuhp dan undang undang nomor tahun1981 dimana kepolisian, terdapat asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu undang undang khusus mengalahkan undang undang yang umum dalam kuhp dan kuhp, pengaturan letak kekhususan terdapat pula dalam bab nomor tahun mengenai tugas, kewenangan, kewajibanhal hal sebagai berikut: tentang pokok permohonan para pemohon bahwa menurut para pemohon register puu x kpk khususnya frasa 'kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" "tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang mana semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan menjadi hapus setelah kpk memulai penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dan karenanya menurut para pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum seperti terjadi dalam penyidikan ganda kasus dugaan korupsi simulator sim. sehingga kpk sepanjang frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "": sedangkan menurut pemohon perkara nomor puu x lembaga penegak hukum sehingga danparliamentary center ipc), beralamat jalan teuku cik ditiru pav. menteng, menteng, jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh sulastio direktur), perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude), beralamat gedung dana graha lantai ruang jalan gondangdia kecil nomor jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh titi anggiani direktur eksekutif) yayasan dongeng terjadi, beralamat wisma model lantai jalan rasa said, kavling kuningan, jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh toto sugiarto direktur): center for electoral reform metro), beralamat jalan rasamala nomor menteng dalam, tebet, jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh hadir umay direktur eksekutif), jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat jpp), beralamat jalan manggarai utara rt. kelurahan manggarai kecamatan tebet, jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh yustfitriadi koordinator nasional): konsorsium reformasi hukum nasional krn), beralamat jalan tebet utara nomor tebet, jakarta selatan, dalam hal ini diwakili oleh firmansyah arifin ketua badan pengurus), lembaga pendidikan gerakan rakyat pagar), beralamat jalan abdurrahman saleh, gg. abdurrahman saleh nomor pontianak tenggara, kalimantan barat, dalam hal ini diwakili oleh pubertas ipar direktur): komite pemantau legislatif legislative watch committee) sulawesi, beralamat dg. tata komp griya tata asri parang tambang, template, kota makassar, sulawesi selatan, dalam hal ini diwakili oleh syamsuddin alamsyah ketua umum), kebijakan dan reformasi hukum serum) makassar, beralamat jalan sunu komp unhas blok lembo, tallo, kota makassar, sulawesi selatan, dalam hal ini diwakili oleh muhammad ramli, s.h., si. ketua): yayasan manakala kali, beralamat link. padang sari vii padang sari, padang sambilan, denpasar barat, denpasar, bali, dalam hal ini diwakili oleh ginanjar, s.h. ketua): yayasan lembaga studi kebijakan publik, beralamat jalan ap. pettarani, i1c makassar sulawesi selatan, dalam hal ini diwakili oleh salma panjang sekretaris eksekutif), centre society development for democracy codec), beralamat kliping rt rw sendangmulyo, tembawang, semarang, jawa tengah, dalam hal ini diwakili oleh bahan, s.h. direktur eksekutif), lembaga partisipasi perempuan lp2), beralamat jalan abadi ill nomor geger kalong, kota bandung, jawa tengah, dalam hal ini diwakili oleh adriana benny aryan dewan pembina), aceh judicial monitoring institute ami), beralamat jalan banda aceh medan km. lor. swalayan ardilla, mengasah mayang, ingin jaya, aceh besar, aceh, dalam hal ini diwakili oleh agusta mukhtar direktur eksekutif): masyarakat transparansi aceh ta), beralamat jalan pang akbp nomor gampong simpang empat, kota lhokseumawe, aceh, dalam hal ini diwakili oleh alfian husein direktur eksekutif), kurangi, padang, sumatera barat, nama rwanda serasi, s.h. pekerjaan pegawai swasta alamat komp griya elok blok nomor batang taba nan xx, lubuk begabung, padang, sumatera barat, nama wahana, sos. pekerjaan wartawan alamat jalan rajawali vi tempelan, blora, jawa tengah, nama jamin pekerjaan swasta alamat desa banjarrejo banjarese, blora, jawa tengah: nama masker, s.h. pekerjaan pns alamat kelurahan jepon blora, jawa tengah, nama setyo pekerjaan swasta alamat desa tekanan, blora, jawa tengah, nama endang sri rahayu pekerjaan swasta alamat desa pelem blora, jawa tengah, nama siti saptarini kusumaningsih pekerjaan swasta alamat desa temengen jati, blora, jawa tengah, nama manik indarwati pekerjaan swasta alamat desa primbon ngawen, blora, jawa tengah, nama harun prasetyo pekerjaan petani alamat desa kaisar randublatung, blora, jawa tengah: nama mustadjab pekerjaan guru alamat desa pilang randublatung, blora, jawa tengah: nama hadi suyanto pekerjaan swasta alamat desa temanggung jati, blora, jawa tengah, nama abdul hari pekerjaan swasta alamat desa karanggeneng kunduran, blora, jawa tengah, nama lasso pekerjaan petani alamat desa mampir jepon, blora, jawa tengah, nama mochtar mn, s.p. pekerjaan swasta alamat desa ledak sambong, blora, jawa tengah, nama edy susanto pekerjaan petani alamat desa sono kidul kunduran, blora, jawa tengah: nama eko sulung, s.t. pekerjaan swasta alamat desa raharjo kunduran, blora, jawa tengah: nama siti apa pekerjaan swasta alamat desa jeruk wonorejo, blora, jawa tengah, nama star pekerjaan swasta alamat desa tekanan, tekanan, blora, jawa tengah: nama sapi'an pekerjaan petani alamat desa tampurejo wonorejo, blora, jawa tengah: nama ali mustofa pekerjaan swasta alamat sumberejo tekanan, blora, jawa tengah, nama suyanto, s.e. pekerjaan guru alamat desa sambong sambong blora, jawa tengah: nama nurrosyidin, ag. pekerjaan swasta alamat kelurahan karangbowo cepu, blora, jawa tengah: nama suryo pekerjaan swasta alamat desa kunduran kunduran, blora, jawa tengah: nama dr. mahfudz ali, s.h., si. pekerjaan dosen alamat jalan tusam raya, blok pedalangan, semarang, jawa tengah: nama ferry sataryanto, s.h. pekerjaan advokat alamat lempongsari semarang, jawa tengah, nama eko haryanto, s.h. pekerjaan advokat alamat perum kliping sendangmulyo, semarang, jawa tengah: nama windy setyawan putra, s.h. pekerjaan swasta alamat stone selatan iii benang nior, semarang, jawa tengah: nama bandori, s.h. pekerjaan advokat alamat wonoharjo kembangarum, semarang, jawa tengah: nama dwi saputra, s.h. pekerjaan advokat alamat perum kliping sendangmulyo, semarang, jawa tengah: nama wiki aprilia pekerjaan swasta alamat parangbaris viii tlogosari, semarang, jawa tengah, nama ronny haryanto pekerjaan swasta alamat jalan sriwijaya nomor semarang, jawa tengah, nama @unik wajah masalah pekerjaan swasta alamat desa kunir, dempet, demak, jawa tengah: nama bayu samudra pekerjaan mahasiswa alamat bukit agung selatan blok sumurboto, semarang, jawa tengah: nama galih hartanto putro pekerjaan mahasiswa alamat jalan sekarjagad iii tlogosari, semarang, jawa tengah, nama ramadan fajar nugroho pekerjaan mahasiswa alamat lembah kemala blok manggis, depok, jawa barat: nama boliviana augustine pekerjaan mahasiswa alamat mantel wetan, sragen tengah, sragen, jawa tengah, nama gita cantika ramadhani pekerjaan mahasiswa alamat jalan layang, tegalsari, tegal, jawa tengah: nama edi pranoto, s.h., hum. pekerjaan dosen alamat jalan karangsari raya semarang, jawa tengah, nama agus supriyanto, sh, msi pekerjaan advokat alamat perum pandangan asri bayaran, semarang, jawa tengah: nama arif hid, s.h., m.h. pekerjaan dosen alamat dusun ngawinan desa jetis, semarang, jawa tengah, nama putaran pekerjaan swasta alamat pondok pinang pondok pinang, kebayoran lama, jakarta selatan: nama dance arizona pekerjaan karyawan swasta alamat jalan mampang prapatan xii tegal parang. mampang prapatan, jakarta selatan: nama antonius benny setyo pekerjaan pastur alamat jalan rawa papan bintaro, pesanggrahan, jakarta selatan: nama ngatoilah pekerjaan karyawan alamat jalan telaga permata sunter jaya, tanjung priok, jakarta utara, nama will marlin pekerjaan karyawan swasta alamat arema tugu, manggis, depok, jawa barat: nama yulianto pekerjaan karyawan swasta alamat jalan stasiun depok lama, depok, pancoran mas, kota depok jawa barat, nama yuristinus loan pekerjaan karyawan alamat jalan cengkeh nomor lubang buaya, cipayung, jakarta timur, nama yes irwan batubara pekerjaan karyawan bumn alamat jalan emplasemen turi, perk berangin, ix x, labuhan batu utara, sumatera utara: nama rahim sosiawaty pekerjaan karyawan alamat jalan menggalang jaka sampurna, bekasi barat, jawa barat: nama lia wulandari pekerjaan karyawan swasta alamat jalan antara ujung nomor pangkalan jati baru, cinere, nama ari nurcahyo pekerjaan peneliti alamat depok mulya blok beji, kota depok, jawa barat: nama cecep effendi, ph. pekerjaan peneliti alamat dramas jalan sawo kecik cakung, jakarta timur. berdasarkan surat kuasa bertanggal september september oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober dan november memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h, ii) wahyudi djafar, s.h.: dan iii) alvin kurnia palma, s.h., yaitu advokat dan pengabdi bantuan hukum yang tergabung dalam aliansi masyarakat selamatkan pemilu amankan pemilu) yang beralamat gedung dana graha lt. ruang jalan gondangdia keciluu ixhuruf huruf huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, pemohon badan hukum privat bahwa pemohon nomor s.d pemohon nomor adalah subjek hukum yang telah mempunyai badan hukum indonesia yang peduli terhadap isu isu kepemilikan dan demokrasi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis indonesia. hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan kajian dan advokasi tentang kepemilikan dan demokrasi indonesia. pengajuan permohonan pengujian terhadap guo dalam undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu merupakan mandat organisasi para pemohon dalam melakukan upaya upaya perwujudan demokrasi melalui penegakan konstitusi (vide buktitrade union care center tuc), beralamat jalan umar, lor bakti nomor desa geudeu kayen jati, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh arif muhammad direktur eksekutif), gerakan anti korupsi gerak) aceh, beralamat jalan prada utama, lor. kelapa nomor banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh askhalani direktur eksekutif): the aceh institute, beralamat jalan sawah nomor later, ulee karena, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh chairul fahmi direktur eksekutif), achehnese civil society task force ast), beralamat jalan merak nomor netsu aceh, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh juanda jamal sekretaris jenderal), forum lembaga swadaya masyarakat lsm) aceh, beralamat jalan iskandar nomor cambuk, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh sudirman sekretaris jenderal): mitra sejati perempuan indonesia misi) aceh, beralamat jalan soekarno hatta nomor aceh besar, aceh, dalam hal ini diwakili oleh syariah rahmatullah direktur eksekutif), forum komunikasi laki laki dan perempuan forkolapan), beralamat jalan gabus nomor sampit, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh tasmiati emas direktur eksekutif): wahana lingkungan hidup indonesia walhi) aceh, beralamat jalan tgk. ma'in lor. kr. do. il, cambuk, banda aceh, aceh, dalam hal ini diwakili oleh teuku muhammad zulfikar direktur eksekutif): nama suwardi dirakit pekerjaan dosen alamat jalan dahlan rawa domba, duren sawit, jakarta timur, nama muhammad dahlan pekerjaan asisten dpr ri alamat jalan raya tugu nomor cilincing, jakarta utara,tugas dan peranan para pemohon dari nomor s.d nomorvide bukti bahwa pemberlakuan huruf huruf huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu yang bertentangan dengyang dialami para pemohon, sebagai berikut: bagi pemohon pemohon adalah: berkurangnya kualitas hasil proses: bagi pemohon adalah melemahkan perjuangan untuk mendorong pemilu yang demokratis melalui penyelenggara yang mandiriemohon sebagai subjek hukum yang konser dalam isu pemilu dan demokrasi indonesia yang berhak untuk berperan secara kelembagaan guna memastikan terselenggaranya pemilu jujur dan adil oleh lembaga yang independen dan mandiri, pemohon perorangan warga negara indonesia bahwa para pemohon nomor s.d nomor merupakan perorangan warga negara indonesia yang:(vide bukti bahwa hadirnya sejumlah dan frasa dalam(a) tidak memfasilitasi(b)bahwa berdasarkan uraian atas, maka para pemohon sebagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap isu kepemilikan dan demokratisasi indonesia, serta individu individu yang memiliki hak pilih dalam pemilu sebagaimana dijamin konstitusi, telah atau setidak tidaknya potensial dilanggar hak hak konstitusionalnya, oleh kehadiran sejumlah dan frasa dalam bahwa dengan demikian para pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud mahkamah konstitusi dan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii yaitu: sebagai badan hukum yang concern isu pemilu dan demokrasi khususnya advokasi pemilu dan seseorang yang memiliki kepentingan konstitusional atas keberadaan huruf huruf huruf huruf huruf dan yang bertentangan dengan dan uud negara republik indonesia dengan demikian syarat legal standing sebagaimana disebutkan dalam undang undang mahkamah konstitusi dan putusan nomor puu viii telah terpenuhi oleh para pemohonpunyai hubungan hukum (causal terbang) terhadapndang undang dasar negara republik indonesia tahun alasan alasan permohonbahwa huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu selengkapnya berbunyi syarat untuk menjadi calon anggota kpu, kpu provinsi, atau kpu kabupaten kotabahwa ruang lingkup huruf undang undang guo selengkapnya berbunyi sebagai berikut, ketentuan tersebut bertentangan dengan uud yang lengkapnya berbunyhuruf undang undang guo selengkapnya: ketentuan tersebut bertentangan dengan uud yang lengkapnyapengertian komisi pemilihan umum tidak hanya sebatas komisi pemilihan umum kpu). bawaslu dalam konteks ini merupakan bagian dari definisi penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuitu didasarkan pada penafsiran atas pengertian klausul komisi pemilihan umum (huruf kecil) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan uud bahwa pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tentang pengujian undang undang nomor tahun menegaskan sebagai berikut: klausul, memaknai kata mandiri dalam 22e uud bahwa pemaknaan frasa mandiri dalam uud dapat dimaknai bukan dari partai politik. pemaknaan demikian terlihat baik dalam perdebatan penyusunan konstitusi (original intens), penafsiran teleologis, penafsiran historis sejarah hukum, prinsip prinsip internasional penyelenggara pemilu dan kecenderungan internasional tentang penyelenggara pemilu, bahwa sejak awal, perdebatan konstitusi mengarahkan agar penyelenggara pemilu bersifat mandiri, nonpartisan dan tidak berasal dari partai politik. perdebatan terlihat dari pandangan fraksi pdip, yang menyebutkan: pemilihan umum harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang independen dan anggotanya bukan anggota aktif partai politik peserta pemilu (vide naskah komprehensif perubahan uud latar belakang, proses, dan hasil pembahasan buku pemilihan umum. sekjen dan kepaniteraan hal. selengkapnya usulan f pdip sebagai berikut: pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, permanen, mandiri dan anggota anggotanya mempunyai kemampuan yang baik dan bukan anggota aktif partai politik peserta pemilihan umum pendapat itu selanjutnya diperkuat dengan pandangan dari fraksi kebangkitan bangsa (vide naskah komprehensif perubahan uud nri hal. sebagai berikut: yang berikutnya, yang berkaitan dengan lembaga atau badan yang melaksanakan. saya kira kita sudah mengambil keputusan kemarin dalam undang undang, dalam revisi itu bahwa kita sepakat semua fraksi menetapkan adanya kpu yang mandiri yang professional, yang non partisan, dengan penjelasan yang sudah disepakati juga, makna dari non partisan itu. kaitan dengan itu berarti pemilu dilaksanakan yang bersifat nasional oleh lembaga itu. , bahkan ali masyhur musa dari fraksi kebangkitan bangsa mengatakan, . pelaksanaan pemilu yang demikian hanya bisa tercapai apabila penyelenggaraannya adalah badan yang mandiri dan tidak terikat pada kekuatan politik tertentu (vide naskah komprehensif perubahan uud nri hal. bahwa selain memerhatikan original intens dari pembentuk undang undang dasar, terhadap uud maksud dari tersebut juga dapat ditelaah dengan sejumlah pendekatan penafsiran, salah satunya adalah penafsiran teleologis. metode penafsiran ini difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. j.a poster menyebutkan bahwa penggunaan tafsir teleologis ditekankan pada fakta bahwj.a poster, penemuan hukum, diterjemahkan prof. dr. arief sidharth, sh. hal. bahwa berdasarkan pengertian penafsiran teleologis, fungsi dan tujuan atau maksud dari frasa mandiri adalah untuk melindungi independensi imparsialitas penyelenggara pemilu dari konflik kepentingan yang timbul dikemudian hari oleh partai politik (peserta pemilu) dan lahir untuk menjaga agar dikemudian hari tidak muncul konflik kepentingan dalam diri penyelenggara pemilu, antara memposisikan sebagai peserta pemilu dan penyelenggara sebagaimana pengalaman pemilu partai politik sebagai penyelenggara pemilu dikhawatirkan akan saling mengamankan kepentingan masing masing sebagai peserta pemilu. anggota yang berasal dari partai tertentu akan memiliki kecenderungan untuk mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan partainya. atau justru sebaliknya, anggota kpu bawaslu yang berasal dari partai justru bersepakat dan bekerjasama untuk melaksanakan atau tidak suatu kebijakan yang menguntungkan mereka: bahwa untuk lebih menguatkan perkembangan dari penerapan uud dapat pula menggunakan pendekatan penafsiran historis sejarah hukum, untuk menengahnya. bahwa berdasar pada penafsiran historis, klausul syarat bukan orang partai mengemuka dalam pembahasan perubahan ketiga uud khususnya terkait dengan kelembagaan penyelenggara pemilu. menemukannya ketentuan syarat bukan orang partai dilatarbelakangi oleh sejarah penyelenggaraan pemilu yang hampir gagal karena sikap parsialitas penyelenggara pemilu dari perwakilan partai politik. komposisi keanggotaan kpu yang diisi orang orang partai politik sebagaimana ditegaskan undang undang nomor tahun tentang pemilu menjadi bumerang atas pelaksanaan pemilu yang damai. ketika itu, anggota kpu yang berasal dari partai politik gagal menetapkan hasil pemungutan suara tepat waktu, karena terjebak kepentingan masing masing. mereka tidak bisa melepaskan kepentingan dan menempatkan diri sebagai anggota partai (peserta pemilu) dan penyelenggara pemilu yang mandiri: bahwa persoalan tersebut kemudian mempengaruhi sikap dalam memandang penyelenggara pemilu yang independen. perubahan pandangan tersebut mengemuka dalam sidang umum majelis permusyawaratan rakyat su mpr) pada oktober pandangan mpr yang.h. menyebutkan sebagai berikut:bahwpartisan: bahwa tanggal november su mpr mengesahkan perubahan ketigapengaturan berikutnya dalam pemilu undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum menegaskan bahwa anggota kpu tidak berasal dari partai politik. huruf menyebutkan bahwa syarat untuk dapat menjadi anggota kpu, kpu propinsi dan kpu kabupaten kota adalah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik: bahwa pengaturan dalam pemilu berikutnya, ketentuan syarat kpu nonpartisan mengalami perkembangan. huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu lebih rinci mengatur jangka waktu tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. ketentuan tersebut merupakan penegasan dan pengaturan yang lebih rinci dari ketentuan syarat nonpartisan sebagaimana dalam huruf penyempurnaan terhadap huruf menjadi huruf merupakan kebutuhan untuk tetap menjaga imparsialitas anggota kpu. ketentuan tersebut mencoba memisahkan antara keanggotaan kpu dan bawaslu dari unsur keanggotaan partai politik. pemisahan yang tegas antara kontestan, penyelenggara, dan pengawas bertujuan untuk menghindari conflict interest, agenda terselubung pembentuk undang undang dalam memaknai kata mandiri terhadap huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu bahwa perdebatan tentang pemaknaan mandiri muncul dalam penyusunan sebagai pengganti atas perdebatan tersebut mengemuka dalam perumusan syarat menjadi anggota kpu dan bawaslu dalam huruf dan huruf perdebatan mengemuka apakah ketentuan syarat tidak menjadi anggota partai politik. sekurang kurangnya dalam jangka waktu (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik akan dihapuskan dan diganti dengan frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik : bahwa upaya menghapus frasa jangka waktu tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik menjadi perdebatan panjang dpr, yakni antara dua kelompok fraksi dpr. kelompok pertama terdiri dari fraksi yakni pdip, golkar, pks, ppp, pkb, gerindra dan hanura yang menginginkan agar batas waktu tahun tidak menjadi anggota partai politik dalam ketentuan huruf dihapuskan. kelompok pertama menginginkan agar untuk menjadi anggota kpu, kpu provinsi kabupaten kota dan bawaslu, bawaslu provinsi serta bawaslu kabupaten kota cukup mengundurkan diri. kelompok kedua terdiri dari fraksi demokrat dan pan yang menginginkan agar ketentuan syarat tahun tidak menjadi anggota partai tetap berlaku untuk menjaga independensi dan kemandirian penyelenggara pemilu. dengan demikian, anggota kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota tidak diisi oleh orang orang yang berasal dari partai politik, bahwa apabila dilihat dari pendekatan penafsiran sosiologis, klausul mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.pada saat mendaftar sebagai calon lahir sebagai akumulasi atas kemarahan partai politik terhadap ketidakprofesionalan kpu dalam penyelenggaraan pemilu muncul banyak dugaan bahwa ketidakprofesionalan kpu merupakan bagian dari desain partai politik penguasa untuk melemahkan peserta pemilu lainnya. akumulasi kekecewaan partai politik ketika andi bupati sebagai anggota kpu bergabung dengan partai demokrat. persoalan ini yang kemudian mendorong partai politik untuk memasukkan orang orangnya kedalam kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota untuk mengamankan suara dalam pemilu: bahwa berdasarkan penafsiran sosio historis, frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . pada saat mendaftar sebagai calon muncul atas kekecewaan partai partai mayoritas dpr luar partai demokrat atas fenomena berpindahnya anggota kpu dalam organisasi partai politik penguasa. anas urbaningrum anggota kpu dan andi bupati anggota kpu keduanya mengundurkan diri dan bergabung dengan partai demokrat sebagai partai penguasa. muncul dugaan dari partai politik yang kalah, bahwa kemenangan partai demokrat tidak lepas dari andil anggota kpu yang berpihak atau sengaja ditempatkan secara diam diam dalam kpu. karena kekecewaan itu, maka dalam partai politik yang kalah dalam pemilihan umum berusaha memasukkan orang orangnya dalam keanggotaan kpu, dengan menghapuskan ketentuan huruf khususnya terkait syarat tidak menjadi anggota partai politik minimal tahun sebelum mendaftar, bahwa frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.pada saat mendaftar sebagai calon muncul sebagai bentuk kekecewaan partai politik terlihat dari beberapa komentar anggota panitia kerja ruu penyelenggara pemilu, sebagaimana terangkum bawah ini: ganjar pranowo ketua panitia kerja penyusunan dalam wawancara dengan koran republika rabu, september hal. (vide bukti menyatakan. problema, ketika terjadi hal hal daftar pemilih tetap dpt) dan kelak dikemudian hari terungkap andi bupati masuk demokrat setelah pemilu itu menjadi kondisi empiris dan sosiologis . pernyataan yang sama disampaikan arif wibowo anggota komisi dpr ri fraksi pdip) dalam talk show radio rri jumat, januari pukul (vide bukti jangan sampai kita mengklaim bahwa orang yang nonpartisan lah yang paling baik, yang paling mengerti soal pemilu, yang paling mengerti bagaimana menciptakan keadilan, faktanya ada pada pemilu ada orang orang yang mundur dari kpu, yang tidak pernah menjelaskan publik, dan hanya dijelaskan karena ingin kembali kampus, dan yang satunya lagi karena undang undang tidak melarang maka boleh boleh saja menjadi anggota partai politik, bahkan menjadi pejabat pemerintah, hal yang sama terjadi pada pemilu banyak hal yang tidak menjelaskan, yang sesungguhnya menimbulkan kecurigaan yang berkepanjangan. jawabannya sederhana saja jika pemerintah mau memberikan penjelasan akan hal tersebut maka bisa menjawab pertanyaan dari teman teman, namun karena tidak pernah terjawabkan maka menimbulkan kecurigaan nama ridho irawan hanafi pekerjaan karyawan alamat jalan perjuangan, kebon jeruk, jakarta barat: nama august della pekerjaan karyawan swasta alamat jalan teratai nomor duren sawit, jakarta timur, nama wahyu dinata pekerjaan mahasiswa alamat jalan kramat pulo gundul, johar baru, jakarta pusat, nama erik kurniawan pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kampung baru nomor pulo gadung, jakarta timur: nama desain samosir pekerjaan wiraswasta alamat desa sukamenanti, bukit kemuning, lampung utara, nama danardono siradjudin pekerjaan karyawan swasta alamat jalan iming nomor beji, kota depok, jawa barat: nama patri suspandriarsih pekerjaan karyawan swasta alamat jalan cipinang muara iii kav. pln, jatinegara jakarta timur, nama desi anggiani pekerjaan pegawai indonesian parliamentary center ipc) alamat perum puri cendana blok nomor tambun selatan, bekasi, nama ahmad hanafi pekerjaan pelajar jangan jangan nanti akan terulang lagi. jadi silahkan saja teman teman dari nonpartisan melamar, dari parpol melamar, toh yang menjadi tim selesainya pemerintah, dan kita semua juga mengawasi?. menguatkan niatan pembentuk agung ginanjar dalam talk show radio kbr 68h senin, januari pukul jadi semua warga negara memiliki kedudukan yang sama mata hukum, mau agama apa, mau dia dari partai politik apa bukan, mau tentara juga boleh. jadi kita nggak tengkorak katakan orang partisan atau nonpartisan. seluruh warga negara boleh, kita atur persyaratannya . bahwa berdasarkan penafsiran teleologis penyusunan frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . pada saat mendaftar sebagai calon jelas bertujuan untuk menempatkan orang orang partai politik dalam kpu, kpu provinsi kabupaten kota, dan bawaslu, bawaslu provinsi serta bawaslu kabupaten kota. frasa tersebut berfungsi dan memiliki maksud untuk melindungi kepentingan partai politik dalam pemilu melalui keanggotaan kpu, kpu provinsi, dan kpu kabupaten kota, bahwa dibuatnya frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . pada saat mendaftarkan diri merupakan penyiksaan dari pembentuk undang undang terhadap ketentuan perubahan ketiga uud yang menegaskan sifat kemandirian kpu. pembentuk undang undang yang didominasi oleh partai politik yang terwakili dpr menyadari betul bahwa perubahan ketiga uud melarang anggota partai politik menjadi penyelenggara pemilu. itulah sebabnya para pembentuk undang undang kemudian membuat klausul mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik tanpa perlu adanya jeda waktu antara mengundurkan diri dari partai politik dan mendaftarkan diri sebagai anggota kpu kpud atau bawaslu bawaslu. pembentuk undang undang ingin mengesankan bahwa syarat formal tidak menjadi anggota partai politik sudah terpenuhi dengan klausul tersebut. penyiksaan tersebut jelas bertentangan dengyang tidak lain merupakan pengejawantahan dari perubahan kedua uudpara pemohon berpendapat frase mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . pada saat mendaftarkan diri melanggar asas keterbukaan dalam pembentukan undang undang. dalam hal ini pembentuk undang undang yang didominasi oleh partai politik menyimpan agenda tersembunyi (hidden agenda) untuk memasukkan anggota anggota partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu dengan menyepakati klausul mengundurkan diri tanpa perlu jeda waktu. prinsip prinsip internasional tentang kemandirian penyelenggara pemilu. hal itu penting dipenuhi untuk menghindarkan konflik kepentingan didalam tubuh penyelenggara pemilu yakni kpu. ini merupakan upaya untuk menghindari penyimpangan akibat perilaku berpihak anggota kpu untuk menguntungkan peserta pemilu tertentu, yakni partai politik, bahwa frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . pada saat mendaftar sebagai calon selain tidak sesuai dengan uud, hal. independence (an tidak sesuai dengan prinsip independence: impartiality (((((( , bahwa perkembangan penyelenggara pemilu dunia diisi oleh ahli dan meninggalkan keanggotaan dari kelompok partisan. anggota penyelenggara dari ahli terdapat negara dengan prosentase partisan hanya negara kombinasi antara ahli dan partisan terdapat negara table?question emo14). berdasarkan data tersebut muncul kecenderungan bahwa penyelenggara pemilu dari kelompok ahli justru lebih banyak diterima dari pada kelompok partisan. kecenderungan tersebut muncul karena beberapa sebab kegagalan dan kelemahan penyelenggaraan yang melibatkan kelompok partisan. beberapa sebab itu antara lain: kurangnya kepercayaan stakeholder pada penyelenggara, pengaruh pemerintah dan atau politisi pada keputusan penyelenggara, pendekatan partisan oleh penyelenggara atau anggotanya, kurang profesionalisme penyelenggara, serta ketidakkompetenan penyelenggara atau kejanggalan finansial. jika penyelenggara pemilu diisi oleh multipartai, terdapat beberapa kegagalan antara lain: tindakan anggota mungkin akan dimotivasi oleh kepentingan politik, tidak memiliki pengalaman professional atau kualifikasi yang tepat, menjadi sulit digunakan jika semua partai direpresentasikan, kurang kredibilitas jika ada partai yang tidak diikutsertakan atau jika partai politik tidak dihormati, konsensus sulit tercapai dalam pembuatan keputusan serta kesatuan penyelenggara akan terpecah akibat perdebatan publik antar partai electoral management desain: the international idea hand book, diakses dalam situs the ace electoral knowledge network konflik kepentingan dan kerugian konstitusional para pemohon bahwa berdasarkan penafsiran terhadap uud frasa mandiri dimaknai tidak berasal dari orang kader pengurus partai politik. pemaknaan demikian bertujuan untuk memastikan penyelenggara pemilu yang mandiri dan imperial sehingga dapat melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana diatur dalam uud bahwa ketentuan tersebut dengan sengaja memisahkan antara penyelenggara pemilu dengan partai politik (peserta pemilu). pemisahan ini menegaskan bahwa peserta pemilu tidak dapat menjalankan fungsi sebagai penyelenggara sekaligus, sebagaimana niatan yang terkandung dalam huruf dan huruf peserta yang merangkap sebagai penyelenggara pemilu dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan keduanya. fungsi dan peran penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan pemilu akan sangat terkait dengan kepentingan peserta pemilu (partai politik). dengan kata lain, kepentingan peserta pemilu akan selalu ada dan tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu. karena itu tidak mungkin menjadikan peserta pemilu (partai politik) sekaligus berperan sebagai penyelenggara pemilu. bahwa penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan independen akibat konflik kepentingan sebagaimana uraian atas, justru akan merugikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. konflik kepentingan juga akan menyebabkan integritas proses dan hasil pemilu menjadi diragukan. jika kondisi ini terjadi maka kepentingan para pemohon akan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil tidak terpenuhi. bahwa penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan parsial akan melemahkan perjuangan para pemohon untuk mendorong pemilu yang demokratisara pemohon sebagai subjek hukum yang peduli dengan isu pemilu dan demokrasi indonesia, yang berhak untuk berperan secara kelembagaan maupun perseorangan guna memastikan terselenggaranya pemilu jujur dan adil oleh lembaga yang mandiri dan imperial. bahwa penyelenggara pemilu yang tidak mandiri dan parsial menyebabkan berpotensi munculnya kerugian konstitusional para pemohon, yakni: tidak terfasilitasinya pemenuhan hak konstitusional pemilih untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil oleh lembaga yang mandiri dan imperial, tidak terpenuhinya kebutuhan konstitusional pemilih untuk mendapatkan pemilu yang jujur dan adil yang diselenggarakan oleh lembaga mandiri dan imperial, bahwa berdasarkan uraian atas maka ketentuan huruf dan huruf sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik . jelas bertentangan dengan uud huruf huruf huruf dan bertentangan dengan uud bahwa ruang lingkup selengkapnya berbunyi sebagai berikut: dkpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: (satu) orang unsur kpu: cc. (satu) orang unsur bawaslu: (satu) orang utusan masing masing partai politik yang ada dpr: (satu) orang utusan pemerintah:. presiden dan dpr masing masing mengusulkan (dua) orang. setiap anggota dkpp dari setiap unsur dapat diganti antar ketentuan tersebut bertentangan dengan dbahwa dkpp merupakan lembaga yang bertugas untuk menjaga etik penyelenggara pemilu. dkpp berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh kpu dan atau bawaslu. karena itu, kewenangan dkpp sangat strategis dan penting demi terjadinya kemandirian kpu dan bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. nilai strategis dkpp menjadi berbahaya jika keanggotaannya diisi oleh perwakilan pemerintah dan partai politik pemilik kursi dpr. dkpp memiliki kewenangan untuk memeriksa, menjatuhkan sanksi dan bahkan merekomendasikan pemberhentian anggota kpu dan bawaslu kepada presiden. dengan demikian, tarik menarik kepentingan akan sangat terjadi dalam dkpp, bahwa ketentuan tentang keanggotaan dkpp merupakan bentuk nyata keinginan partai politik peserta pemilu terhadap pengamanan kepentingan dalam pemilu. kpu sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu berusaha untuk dimasuki orang partai, begitu dengan bawaslu yang bertugas melakukan pengawasan. karena itu untuk mengawal orang orang yang duduk kpu dan bawaslu dari ancaman pelanggaran etik penyelenggara, dkpp diisi oleh perwakilan partai politik dan pemerintah. kekhawatirannya adalah masing masing peserta pemilu justru akan saling menyandera kemandirian penyelenggara dan terjadi tarik menarik kepentingan yang tidak kunjung usai. dengan kata lain, keberadaan unsur partai politik dan pemerintah dalam dkpp bertentangan dengan sifat mandiri penyelenggara pemilu. bahwa perubahan undang undang penyelenggara pemilu dilatarbelakangi oleh rumit dan tidak cukup efektifnya mekanisme koreksi terhadap kinerja dan dugaan pelanggaran yang dilakukan kpu. dewan kehormatan justru menjadi perisai bagi kpu untuk lepas dari jerat pemberhentian. hal itu dikarenakan komposisi dewan kehormatan justru didominasi oleh anggota kpu begitu juga dengan mekanisme pembentukannya. partai politik peserta pemilu tidak memiliki akses secara langsung untuk melakukan koreksi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. berdasarkan latar belakang itu maka dkpp diisi oleh pemerintah dan partai politik peserta pemilu. bahkan anggota dkpp yang berasal dari unsur masyarakat harus direkomendasikan dan dipilih oleh pemerintah dan dpr, bahwa ketentuan huruf huruf huruf dan justru membuka ruang intervensi yang begitu besar dengan memasukkan unsur pemerintah dan partai politik yang duduk dpr. hampir keseluruhan anggota dkpp justru diisi oleh perwakilan peserta pemilu dan pemerintah. hal ini secara tegas bertentangan dengan putusan nomor puu viii tentang pengujian dan uud yang menghendaki adanya penyelenggara yang mandiri, terbebas dari ruang intervensi kepentingan, bahwa ketentuan menimbang point putusan nomor puu viii tentang pengujian menegaskan sebagai berikut: : bahwa keberadaan perwakilan partai politik yang ada dpr justru berpotensi menyebabkan pemilu tidak berlangsung jujur dan adil, hal yang nyata nyata bertentangan dengan uud karena tidak serta merta peserta pemilu adalah partai politik yang saat ini terwakili dpr. ada partai politik peserta pemilu yang nantinya tidak terwakili dalam dkpp. dengan kondisi yang seperti ini ada ketidaksetaraan antara partai politik peserta pemilu. bahwa berdasarkan uraian atas maka ketentuan huruf huruf huruf dan bertentangan dengan uud alasan permohonan provisi bahwa berdasarkan ketentuan peralihan tim seleksi anggota kpu dan bawaslu harus sudah dibentuk paling lambat bulan setelah undang undang ini diundangkan. bahwa amanat yang diundangkan pada tanggal oktober menyatakan paling lambat tanggal desember panitia seleksi harus sudah terbentuk dan menjalankan tahapan seleksi. bahwa agar tidak terjadi penerapan hukum yang didasarkan pada tafsir inkonstitusional tentang syarat keanggotaan kpu dan bawaslu dalam proses seleksi, maka pemohon meminta mahkamah untuk menerbitkan putusan sela yang menyatakan terlebih dahulu bahwa tim seleksi anggota kpu dan bawaslu untuk menangguhkan penggunaan huruf dan huruf khusus tentang syarat mengundurkan diri dari partai politik, sebagai rujukan dalam pelaksanaan tahapan seleksi hingga mahkamah menerbitkan putusan akhir dalam perkara guorovisi: menerima provisi para pemohon, alamat laga trs gg.v. c1, koja, jakarta utara, nama arbani pekerjaan karyawan swasta alamat komplek pam nomor tanah abang, jakarta pusat, nama nur asia jamil pekerjaan karyawan swasta alamat jalan lobak nomor cinere, kota depok: nama josep kristiani pekerjaan dosen alamat jalan dahlia nomor palmerah, jakarta barat: nama reza nawawi pekerjaan karyawan swasta alamat jalan teratai lubuk begabung, padang, sumatera barat: nama risma petasia pekerjaan mahasiswa alamat jalan veteran nomor hirek, bukit tinggi, sumatera barat: nama teguh section pekerjaan pegawai swasta alamat pura bojong gede, blok tajurhalang, bogor, jawa barat, nama vidya dyasanti pekerjaan peneliti tii alamat jalan kh. mahmud raya nomor pancoran, jakarta selatan: nama heni yulianto pekerjaan peneliti tii alamat jalan dukuh dalam nomor kramat jati, jakarta timur:ahkamah konstitusi menerbitkan putusan dalam perkara guo.ud yang diajukan para pemohon: menyatakanundang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilu, bertentangan dengan uud nri karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut (konstitusionalitas bersyarat)menyatakan huruf huruf dan huruf sepanjang anak: dengan demikian ketentuan huruf berbunyi sebagai berikut: dkpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: (satu) orang unsur kpu: (satu) orang unsur bawaslu: satu) orang utusan pemerintah yang ada di dpr berjumlah ganjil atau (lima) orang tokoh masyarapendirian lembaga pemohon: bukti fotokopi ktp npp pemohon perseorangan: bukti fotokopi kliping koran republika sebagai kutipan pernyataan ganjar pranowo komisi dpr pdip), bukti fotokopi transkrip talkshow radio pro rri berjudul menjaga kemandirian penyelenggara pemilu , bukti fotokopi transkrip talkshow radio kbr 68h berjudul bagaimana menjaga kemandirian penyelenggara pemilu : selain itu, pemohon juga mengajukan seorang ahli, yaitu prof. dr. asep waran yusuf, s.h., m.h.adalah dosen fakultas hukum universitas parahyangan, bandung. istilah kemandirian kpu menyiratkan tiga hal esensial, yaitu kpu tidak berada bawah pengaruh perintah pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi anggota kpu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, ii) tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk kepentingan pihak pihak yang mengintervensi atau yang mempengaruhi kpu, iii) harus menjalankan dan memegang teguh hukum, keadilan, kebenaran, etika, dan moral. makna semua orang sama hadapan hukum dan pemerintahan adalah setiap orang diberi kesempatan oleh hukum untuk menduduki jabatan publik, termasuk kpu, bawaslu, bawaslu, dan dkpp. namun demikian, negara memiliki kewenangan untuk mengatur persyaratannya. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keberpihakan kepada para pihak yang sedang berkompetisi dalam pemilihan umum, harus dibuat sistem atau rambu rambutnya. undang undang harus memastikan bahwa orang yang duduk dalam tubuh penyelenggara pemilu adalah benar benar orang yang punya komitmen, kesadaran, dan kemampuan untuk menghindari intervensi pihak lain. karakteristik kpu harus mandiri, netral, imperial, oleh karena itu, apabila diisi oleh parpol yang notabene peserta pemilu, maka hukum harus mencegahnya untuk tidak terjadi kemungkinan adanya keberpihakan kepada pihak pihak yang sedang melakukan kompetisi. salah satu wewenang kpu adalah menegakkan sanksi apabila peserta pemilu melakukan pelanggaran. apabila pengadilan terkait langsung dengan peserta pemilu yang notabene satu partai, dapat diduga kuat ada keberpihakan. menyatakan ppk, pps, kpps, ppen, kpps harus berhenti lima tahun sebelum dia menjadi anggota kpps. padahal dari segi tugas kewajiban, jauh lebih penting dan lebih strategis kpu dan bawaslu. pembentuk undang undang tidak paham bahwa risiko kegagalan pemilu adalah kegagalan bernegara. agenda agenda ketatanegaraan akan menjadi tidak berkesinambungan ketika kpu gagal. gagalnya pemilu, satu antara penyebabnya adalah adanya keberpihakan anggota kpu kepada salah satu peserta pemilu. tentang persamaan setiap warga negara sama hadapan hukum dan pemerintahan, tidak berarti semua orang atau diberi hak yang sama karena pada dasarnya jabatan itu mengandung persyaratan, antara lain kualifikasi, kompetensi, pengalaman, usia, pendidikan, dan sebagainya. kemandirian harus dijaga betul oleh undang undang, baik bagi kpu, bawaslu, bawaslu, dan dkpp. memang tidak ada jaminan bahwa non partisan akan imperial dan mandiri. tapi sistem harus membangun rambu rambu hukum. andai ada boikot berhenti atau tidak bekerja sama sekali oleh angggota kpu, sudah mengatur solusinya yaitu digantikan oleh calon anggota kpu lain urutan berikutnya. jika tidak ada yang bersedia untuk menggantikannya, maka harus dibuat perpu yang membentuk kpu hoc. penentuan seleksi oleh presiden yang notabene orang partai, dan dpr yang juga orang partai, tidak ada jaminan praktiknya benar benar memilih orang terbaik, independen, berkualitas, kompeten, dan memiliki komitmen mandiri. jika hal tersebut tidak dapat dijamin, maka langsung menjamurnykonstitusi pada tanggal januari yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: berkaitan dengan permohonan pengujian (constitutional review) yang dimohonkan oleh sulastio dkk, dalam perkara nomor puu ix, huruf huruf", dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum terhadap uud yang memberikan kuasa kepada veri junaidi, s.h., dkk, pemerintah menyampaikan keteranganyang antara lain: berkurangnya kualitas hasilmelemahkan perjuangan untuk mendorong pemilu yang demokratis melalui penyelenggaraan yang mandiribahwa parciyek permohonan guo. dengan memahami kedudukan para pemohonfilosofis maupun prinsip prinsip hukum umum. pemerintah mempunyai concern yang sama dengan para pemohon yaitu untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. oleh karena itu pada kesempatan yang baik inidipemerintah selalu mencari upaya untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil melalui penyelenggara yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. kerangka normatif untuk mewujudkan tata kelola penyelenggara pemilu yang demikian itu perlu terus menerus kita benahi bersama sama. memang kita harus mampu memastikan apakah atau setidak tidaknya melakukan membangun prediktabilitas melalui berbagai kerangka normatif untuk menjamin para kandidat yang terpilih sebagai anggota kpu maupun bawaslu dapat mewujudkan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. pertanyaannya adalah apakah para calon yang berasal dari partai politik tidak dapat bersikap mandiri atau para calon yang bukan berasal dari partai politik pasti akan dapat bersikap mandiri dan bebas dari intervensi dari pihak manapun. oleh karena itu pemerintah berpendapat perlunya sebuah sistem tata kelola kpu dan bawaslu yang dapat menjamin kemandirian lembaga itu. jadi siapapun yang masuk sana akan terikat dengan sistem tata kelola yang bersendikan kemandirian sikap dan perilaku politik dari penyelenggara pemilu kecuali hanya untuk dapat menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adilrhadap uudn huruf dan huruf huruf huruf huruf dan undang undang nomor tahun tentang penyelenggara pemilihan umum tidak bertentangan dengan uudhuruf frasa yang terdapat dalam huruf huruf huruf frasa yang terdapat dalamnama rivan rahasia, hut pekerjaan karyawan swasta alamat jalan sawo nomor beji, kota depok, jawa barat, nama lis yuni lestari pekerjaan karyawan swasta alamat jalan koko barat pancoran, jakarta selatan, nama soraya pekerjaan pegawai tii alamat jalan kebon mangga iv, kebayoran lama, jakarta selatan: nama suci ayuningtyas pekerjaan mahasiswa alamat taman narogong indah blok rawa bumbu, kota bekasi, jawa barat: nama wawan heru suyatmiko pekerjaan mahasiswa alamat benowo, desa letak, kecamatan sidoharjo, sragen, jawa tengah, nama agus sarwono pekerjaan dosen alamat jalan raya, gg. dd, kebayoran baru, jakarta selatan: nama difoto kusumo pekerjaan peneliti tii alamat kp. baru, kebon jeruk, jakarta barat: nama frenzy simanjuntak pekerjaan peneliti tii alamat komp green ville duri kepa, kebon jeruk, jakarta barat: nama lia tarian pekerjaan peneliti tii,i3rovisi i3 menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, para pemohon dalam petitumnya mengajukan permohonan provisi, yang memohon agar mahkamahenerbitkan putusan dalam perkara guo?: terhadap permohonan putusan provisi para pemohon, mahkamah berpendapat mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan tim seleksi anggota kpu dan bawaslu menangguhkan penerapan tertentu. penundaan pemberlakuan tertentu oleh mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal hal tertentuamping itu, karena pokok permohonan para pemohon diputus dalam putusan guo, maka provisi yang dimohonkan oleh para pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan:(vide uud 1945j., i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkmahkamah berpendapat, syarat sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf tersebut berkaitan erat dengan makna, komisi pemilihan umum (dengan huruf besar), bawaslu, dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu, menurut mahkamah, adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang dimaksud oleh uud memiliki sifat mandiri, sebagaimana juga telah diuraikan dalam putusan nomor puu viii bertanggal maret pada paragraf poin yang menyatakan,keberpihakan penyelenggara pemilu kepada peserta pemilu akan mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil . adalah hal yang tidak sejalan dengan logika dan keadilan, jika pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang terdiri atau beranggotakan para peserta pemilu itu sendiri. meskipun bukan sesuatu yang niscaya, adanya keterlibatan partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum akan membuka peluang keberpihakan (conflict interest) penyelenggara pemilihan umum kepada salah satu kontestan: menurut mahkamah, keterlibatan secara langsung partai politik sebagai penyelenggara pemilihan umum, setidaknya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum, atau ii) diakomodasinya orang yang bukan anggota partai politik, namun memiliki kepentingan politik yang sama dengan partai politik tertentu: dari perspektif teleologis terkait dengan kemandirian yang ingin dicapai, diakomodasinya anggota partai politik menjadi anggota komisi pemilihan umum dapat saja dilakukan dengan asumsi bahwa anggota partai politik yang kemudian memegang jabatan publik tidak selalu berpihak kepada partai politik asalnya. akan tetapi tetap disyaratkan anggota partai politik dan masyarakat politik harus memiliki kedewasaan berpolitik serta sifat kenegarawanan, dan tetap berada atas kepentingan semua golongan dan semua kelompok. pada kenyataannya, kemandirian atau netralitas tersebut tidak dengan sendirinya terjadi begitu saja. dari perspektif deontologis tetap diperlukan proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang diinginkan,endiri,menurut mahkamah, apabila dari jumlah anggota kpu ada sebagian yang berasal dari partai politik, maka akan lebih mengancam kemandirian apabila wakil partai politik kpu hanya terdiri dari beberapa partai politik peserta pemilu, sedangkan peserta pemilu terdiri dari banyak partai politik, sehingga menyebabkan pemilu berjalan tidak jujur dan tidak adil bagi sebagian partai politik peserta pemilu. samping itu, pada saat menentukan anggota kpu akan terjadi perebutan antara partai politik peserta pemilu yang mempunyai kepentingan politik terhadap pemilu,dengan demikian, mahkamah berpendapat,i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan ketentuan mengenai dewan kehormatan penyelenggara pemilu dkpp), yaitudan uud terkait dengan keberadaan dewan kehormatan, yang dalam disebut sebagai dkpp, mahkamah berpendapat bahwa dewan kehormatan yang menangani perilaku penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. hal ini selaras dengan konsep dewan kehormatan sebagaimana dirumuskan dalam angka yangebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum, maka menurut mahkamah sifat mandiri yang dinyatakan dalam uud harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan: kemandirian lembaga atau dewan kehormatan yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, salah satunya ditentukan oleh komposisi keanggotaan dewan kehormatan bersangkutan. dewan kehormatan memiliki tugas untuk menilai ada atau tidak adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam kaitannya dengan tugas tugasnya menyelenggarakan pemilu, yaitu tugas menyelenggarakan dan mengawasi peserta pemilihan umum, jika keanggotaan dewan kehormatan diisi oleh peserta pemilihan umum, hal demikian berpotensi menyandera atau mengancam kemandirian penyelenggara pemilihan umum, karena pihak yang seharusnya diawasi (yaitu partai politik peserta pemilihan umum) dapat berganti peran menjadi pihak yang mengawasi penyelenggara pemilihan umum (yaitu kpu dan bawaslu), yang tentunya menimbulkan ketidakleluasaan bagi penyelenggara pemilihan umum dalam melaksanakan tugasnya. selain itu, unsur pemerintah dalam keanggotaan dewan kehormatan seharusnya ditiadakan mengingat keberadaan pemerintah (eksekutif) dalam sistem politik indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan partai politik pemenang pemilu. dengan dianulirnya unsur pemerintah dari keanggotaan dkpp, mahkamah menilai hal tersebut lebih menjamin kemandirian dkpp sebagai lembaga yang mengawasi perilaku penyelenggara pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat yang merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas, yang pada akhirnya memberikan akuntabilitas yang kuat bagi pemenang pemilihan umum. berdasarkan pertimbangan tersebut, serta pertimbangan mahkamah dalam putusan nomor puu viii bertanggal maret terutama paragraf mahkamah menyatakanud dengan demikian selengkapnya dibaca,i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkanisi| berjumlah (empat) orang, presiden dan dpr masing masing mengusulkan (dua) orang , bertentangan dengan dan uud terhadap dalil tersebut, mahkamah mempertimbangkan bahwaelah dinyatakan bertentangan dengan uud sehingga huruf selengkapnya dibaca, dkpp sebagaimana dimaksud pada terdiri dari: (lima) orang tokoh masyarakat. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. samping hal tersebut, dalam naskah yang diunduh dari lamandan alamat pondok sukajaya permai blok sukajaya, kota depok, jawa barat: nama putus arya saputro pekerjaan karyawan swasta alamat jalan bengkayang regal, nomor dago, oblong, bandung, jawa barat: nama syefrianti aulia pekerjaan mahasiswa alamat graha raya bintaro blok serpong utara, tangerang selatan, banten: nama ir. utami nurul pekerjaan karyawan swasta alamat jalan raharja nomor kebayoran lama, jakarta selatan: nama abdullah stp pekerjaan swasta alamat kalibata timur, pancoran, jakarta selatan: nama ade irawan pekerjaan karyawan swasta alamat kampung bojong, cukup, tangerang, banten, nama adnan topan hosoda pekerjaan dosen alamat bukit pulang indah pulang, tangerang selatan, banten: nama dra. ani soetjipto, pekerjaan dosen alamat cempaka putih barat iv cempaka putih, jakarta pusat: nama dolly shetty pekerjaan wiraswasta alamat komp. griya katulampa blok vii nomor . setelah mencermati isi ketentuan dimaksud, mahkamah tidak melihatnya sebagai cacat konstitusional, melainkan kesalahan redaksional semata. namun demikian, mahkamah melakukan koreksi, yaitu bahwa huruf yang dirujuk oleh dan guo, seharusnya tertulis atau merujuk kepada huruf e : i3 menimbang bahwa para pemohon mendalilkan, bertentangan dengan dan uud keberadaan dkpp yang terdiri dari (tiga) unsur, yaitu dari unsur kpu, bawaslu, dan tokoh masyarakat, ditujukan agar dkpp mampu bertindak dan bersikap mandiri. dengan mempertimbangkan unsur dari partai politik dan pemerintah tidak ada lagi dalam keanggotaan atau komposisi dkpp, menurut mahkamah, permohonan para pemohon agar dinyatakan bertentangan dengan dan uud adalah tidak beralasan. mekanisme penggantian antarwaktu tetap diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekosongan keanggotaan dkpp, yang jika tidak dilakukan penggantian antarwaktu justru akan menghambat pelaksanaan tugas tugas dkpp. namun demikian, penggantian antarwaktu yang didasarkan pada kebutuhan dan pertimbangan masing masing unsur, membuka kemungkinan bagi unsur unsur yang ada untuk melakukan penarikan dan penggantian wakilnya dkpp sedemikian rupa tanpa alasan yang jelas. hal demikian, meskipun peluangnya kecil, namun tetap dapat menghambat pelaksanaan tugas tugas dkpp: mahkamah berpendapat, dalam kaitannya dengan sifat mandiri sebagaimana tercantum dalam uud harus memberikan kepastian bahwa penggantian antarwaktu dilakukan atas pertimbangan dan permintaan dkpp, dan bukan semata mata atas kebutuhan dan pertimbangan masing masing unsur , berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut mahkamah, sepanjang frasa, berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan masing masing unsur dinyatakan bertentangan dengan uud dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. dengan demikian, selengkapnya menyatakan, setiap anggota dkpp dari setiap unsur dapat diganti antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku , i3.huruf huruf huruf hurufihan umum, untuk mengajukan permohonan guo, i4. para pemohon, yaitutidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan guo: permohonan provisi tidak beralasan hukum:bagiantidak mempunyai kekuatan hukum mengikatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tersebut selengkapnya harus dibaca:tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tersebut selengkapnya harus dibaca, setiap anggota dkpp dari setiap unsur dapat diganti antarwaktu sesuai dengan ketentuota bogor timur, bogor, jawa barat: nama topo santoso pekerjaan pegawai negeri sipil alamat bukit riparia c1 sawangan, kota depok, jawa barat, nama muda kusumaningsih pekerjaan karyawan swasta alamat jalan ks. tubuh nomor slip, palmerah, jakarta barat: nama refit harun pekerjaan peneliti konsultan hukum alamat jalan melati kebon jeruk, jakarta barat: nama thomas legowo pekerjaan peneliti alamat dramas jalan sawo kecik cakung, jakarta timur: nama drs. syamsuddin haris pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan makula blok bekasi selatan, kota bekasi, jawa barat: nama much. fadjroel rachman, s.e. pekerjaan karyawan swasta alamat kawaluyaan regency nomor buah batu, kota bandung, jawa barat, nama didik supriyanto pekerjaan wartawan alamat jalan cendana nomor duren sawit, jakarta timur: nama teen masduki pekerjaan sekjen tii alamat jalan kalimantan pasar rebo, jakarta timur: nama purnomo satrio pekerjaan pelajar mahasiswa alamat tapak siring ii, tambak sari, kota surabaya, jawa timur, nama said salahudin pekerjaan karyawan swasta alamat jalan kirby rt. kelurahan tengah, kecamatan kramat jati, jakarta timur, nama africa, s.ip pekerjaan peneliti dan penulis bidang demokrasi dan politik swasta) alamat kp. muk, cengkareng jakarta barat: nama dra. evi ariadne shinta dewi pekerjaan pns dosen alamat komp. biru asri kav. cibiruwetan, cileungsi, bandang, jawa barat: nama hindi tri wahana pekerjaan wiraswasta alamat krajan kedunggebang, tegaldlimo, banyuwangi, jawa timur, nama tengah sukardika pekerjaan karyawan swasta alamat bjr dina kelokan, tejakula, buleleng, bali, nama heru utomo pekerjaan karyawan swasta alamat perum taman wira madu, padang sumbu tengah, denpasar barat, bali, nama jatmiko widodo pekerjaan karyawan swasta alamat jalan taman sekar iii padang bagian, denpasar barat, bali, nama sri wahyu ananingsih, s.h., hum. pekerjaan dosen alamat perum griya lestari, a2 gondoriyo, galian, semarang, jawa tengah: nama turunan gulo, sp, msp pekerjaan wiraswasta alamat jalan pasar komp villa setia budi garden blok nomor medang selayang, medan, sumatera utara: nama pipit ariani pekerjaan guru alamat jalan pilar nomor kebon jeruk, jakarta barat: nama charles simabura pekerjaan pegawai negeri sipil alamat jalan andalas nomor padang timur, padang, sumatera barat: nama feri ansari, s.h., m.h. pekerjaan dosen alamat jalan damar lorong kemang, rw68, rimba tengah, bungo, jambi, nama miko kamal pekerjaan pegawai swasta alamat jalan perak nomor padang barat, padang, sumatera barat, nama nurul firmansyah pekerjaan karyawan swasta alamat jalan jeruk nomor gubuk gadang, payakumbuh, sumatera barat: nama muhammad fauzan azim pekerjaan mahasiswa alamat parah, jorong lasi mudo, nagari isi, kanduang, agam, sumatera barat: nama radial, s.h. pekerjaan pegawai swasta alamat simp. kampung tanjung,

sel rdrs. john ibo, m.m., kewarganegaraan indonesia, selaku ketua dewan perwakilan rakyat papua periode alamat jalan dr. sam ratulangi nomor jayapura, disebut sebagai . iii pemohon berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal november memberikan kuasa khusus kepada dr. bambang widjojanto, s.h., m.h.,, joseph johan auri, disebut sebagai . iii pemohon ii, robert melitus nau. pemohon iii: jimmy demands ijin, s.h.nn0n00n0 l. pemohon iv, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal november memberikan kuasa kepada dr. bambang widjojanto, s.h., m.h., iskandar sonhadji, s.h., diana fauzi, s.h., dan budi suyanto: selanjutnya disebut sebagai . pjanuari menguraikan hal hal sebagai berikut: pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah undang undang ini berlaku . penghapusan tugas dan wewenang pemohon sesuai huruf adalah inkonstitusional penyebutan dan pengakuan atas nama dpr papua saja dapat dikatagorisir sebagai suatu kekhususan tertentu. seluruh indonesia hanya provinsi papua yang nama lembaga legislatifnya disebut secara khusus sebagai dpr papua. kesimpulan dimaksud juga dapat dijustifikasi berdasarkan perdebatan yang cukup panjang dalam pembahasan rancangan undang undang otonomi khusus guo. dalam pembahasan tersebut, pada akhirnya disetujui nama parlemen provinsi papua menjadi dewan perwakilan rakyat papua atau dpr papua atau dprd, dalam pembahasan rancangan undang undang tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. hal ini dapat dilihat dalam risalah rapat yang membahas hal tersebut pada rapat kelima, jenis rapat kerja ke pada hari selasa tanggal oktober bukti kekhususan lainnya adalah pembahasan mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban dari dprd dibahas secara khusus dalam hanja sehingga pada akhirnya keluarlah suatu rumusan sebagaimana tersebut dalam sampai dengan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus. berkenaan dengan segenap uraian atas maka segala wewenang dpr papua yang dirumuskan dalam guo harus diskualifikasi sebagai yang mempunyai sifat khusus. oleh karena itu, salah satu tugas dan wewenang dpr papua yang berkaitan dengan memilih gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dirumuskan secara eksplisit dalam huruf (a) undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua juga harus diskualifikasi sebagai suatu yang mempunyai sifat khusus dari undang undang guo. sifat khusus dari huruf atas dapat juga dilihat dari perspektif legal analyses content dalam hubungannya dengan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan guo, seperti antara lain sebagai berikut: dan huruf undang undang otonomi khusus yang juga mempunyai sifat khusus. menyatakanan : dan huruf menyatakan yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga negara indonesia dengan syarat syarat: orang asli papua . . menyatakan bahwa mrp mempunyai tugas dan wewenang memberikan pertimbangkan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh dpr papua.mengemukakan bahwafakta ini hendak menegaskan bahwa kewenangan dpr papua untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang bersifat khusus tersebut juga berkaitan degan berbagai lainnya yang juga memiliki kekhususan tertentu. kendati pemilihan kepala pemerintahan daerah secara langsung daerah, baru dilakukan setelah adanya undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah, tetapi pelaksanaannya tidak serta merta dapat dilakukan, khususnya dalam konteks papua. hal ini dapat dilihat dalam undang undang nomor tahun yang telah diubah dengan dengan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah yang menyatakandengan demikian undang undang guo menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan dalam undang undang ini berlaku bagi provinsi . provinsi papua, . sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang undang tersendiri . oleh karena itu pemilihan kepala daerah sebelum tahun seharusnya menggunakan ketentuan yang tersebut dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bila berdasarkan undang undang nomor tentang pemerintahan daerah atas. adapun lainnya yang tersebut dalam dan dan undang undang guo hanya mengatur pemilihan kepala daerah provinsi aceh, dan mengatur keistimewaan yogyakarta dan jakarta, tetapi tidak mengatur pemilihan kepala daerah secara khusus wilayah papua. pemilihan kepala pemerintahan daerah secara langsung daerah berdasarkan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah pada masa mendatang juga tidak serta merta dapat dilakukan papua karena ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat diajukan, yaitu: pertama, undang undang otonomi khusus bagi provinsi papua sudah mengatur secara eksplisit berbagai kekhususan yang ada dalam undang undang guo, termasuk kekhususan mengenai tugas, kewajiban dan wewenang dari dpr papua, kedua, penjelasan undang undang dimaksud menegaskan bahwa berbagai organ yang ada dalam perundangan ditujukan sebagai., selain kewenangan memberdayakan potensi sosial. serta pemberian peran yang memadai bagi orang asli papua ketiga, perubahan atas undang undang otonomi khusus bagi provinsi papua dapat dilakukan setelah adanya evaluasi terhadap pelaksanaan undang undang otonomi khusus dimaksud. hal tersebut diatur secara tegas didalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus yang menyatakan pelaksanaan undang undang otonomi khusus harusdengan demikian, pemilihan kepala daerah langsung baru mulai diterapkan pada pertengahan tahun atau setidaknya empat tahun setelah undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua ditetapkan. dasar hukum dari pemilihan kepala daerah adalah undang undang pemerintahan daerah nomor tahun undang undang pemerintahan daerah dimaksud tidak serta merta dapat digunakan untuk mendelegitimasi kewenangan dpr papua dalam melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. selain karena memiliki kekhususan seperti tersebut didalam undang undang otonomi khusus guo, persyaratan untuk melakukan evaluasi, tetapi juga perlu diperhatikan kondisi sosio kultural yang ada papua dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. sifat khusus seperti telah diuraikan atas memberikan legitimasi yang cukup kuat bahwa satuan pemerintahan daerah provinsi papua secara umum, termasuk lembaga dpr papua, namun tidak hanya terbatas pada lembaga dimaksud mempunyai sifat yang khusus. oleh karena itu, negara harus mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang undang dasar seandainyapun hendak dilakukan perubahan atas sifat khusus yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagaimana konstitusi diatas, undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang menyatakan dengan tegasfacto, tidak pernah ada suatu evaluasi atas penerapan yang tersebut dalam undang undang otonomi khusus sebelum dilakukannya perubahan pada undang undang nomor tahun yang menjustifikasi angka perppu nomor tahun yang menghapuskan hak dan kewenangan dpr papua yang tersebut dalam huruf undang undang guo. perubahsecara langsung atau tidak langsung menghapus huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang diubah oleh angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tidak didahului oleh evaluasi atas pelaksanaan guo dapat diskualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena juga bertentangan dengan undang undang nomor tahun justifikasi untuk memperlihatkan adanya tindak pelanggaran sehingga dapat diskualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum juga dapat dilihat dari perdebatan, risalah pembahasan, uraian hal menimbang dan penjelasan yang tersebut dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun dan undang undang nomor tahun secara umum hendak disimpulkan bahwa perdebatan, risalah pembahasan, uraian hal menimbang dan penjelasan tersebut ditujukan dan difokuskan hanya untuk memberikan justifikasi kepastian hukum bagi keberadaan provinsi papua barat untuk dapat diakomodasi dan diberikan payung hukum dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua saja. uraian dan rincian lebih lanjut atas hal tersebut dalam perpu nomor tahun tidak ada kaitannya sama sekali dengan pertimbangan, dasar dan justifikasi untuk menghapus kekhususan dari hak dan wewenang dpr papua yang tersebut pada huruf undang undang otonomi khusus guo. hal dapat dibuktikan dari hal hal sebagai berikut bawah ini: hal menimbang yang tersebut dalam peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang menjadi dasar justifikasi perundangan dimaksud hanya memuat (dua) hal penting, yaitu: keberadaan provinsi irian jaya barat yang berubah menjadi papua barat belum dapat diberlakukan otonomi khusus berdasarkan undang undang otonomi khusus walaupun telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan pada masyarakat sejak tahun, khususnya bidang sosial, ekonomi dan politik serta infrastruktur, laporan wanita kerja rancangan undang undangrapat dpr tanggal juni yang antara lain menyatakan: provinsi irian jaya barat dibentuk tanggal oktober dengan undang undang nomor tahun dan pada tanggal november pemerintah bersama dpr sepakat mengesahkan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua tetapi tidak berlaku bagi provinsi irian jaya barat. ii. putusan mahkamah konstitusi nomor puu dalam salah satu diutusnya menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat padahal eksistensi dan keberadaan provinsi irian jaya barat yang selanjutnya menjadi papua barat adalah undang undang nomor tahun iii. hal yang mendasar bagi papua barat bukan sekedar memberikan status otonomi khusus bagi provinsi papua barat tetapi memberikan payung hukum bagi keberadaan dan eksistensinya karena undang undang otonomi khusus menyatakan pemekaran provinsi papua menjadi provinsi provinsi dilakukan atas persetujuan mrp dan dprd., iv. eksistensi dan penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi papua barat yang sudah kehilangan dasar hukum dan loyalitasnya adalah suatu kondisi daerah yang darurat dan mendesak sehingga perlu ada peraturan perundangan sebagai dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum dan legalitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan papua barat. laporan komisi iii dpr dalam rangka pembicaraan tingkat iii atau pengambilan keputusan ruulaporan komisi iii pada rapat paripurna masa sidang iv, tahun sidang tanggal juli laporan dimaksud antara lain menyatakan sebagai berikut: keberadaan provinsi irian jaya barat yang berubah menjadi papua barat dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat sejak tahun namun belum diberlakukan otonomi khusus sesuai undang undang nomor tahun ii. dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyelenggaran pemerintahan provinsi papua barat perlunya undang undang nomor tahun diberlakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua barat, iii. untuk mempercepat penyelesaian status hukum bagi provinsi papua barat maka komisi berkeinginan untuk melakukan revisi undang undang nomor tahun dengan persetujuan perppu ini oleh pemerintah dan dpr menjadi undang undang maka diminta agar pemerintah mengambil kebijakan guna melakukan hal tertentu. undang undang nomor tahunpada bagian hal menimbang dan penjelasan undang undang dimaksud menyatakan sebagai berikut: provinsi irian jaya barat yang kemudian menjadi papua barat belum diberlakukan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua,dan percepatan pembangunan. iii. pemerintah telah menetapkan perppu nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun yang perlu ditetapkan menjadi undang undang. seluruh uraian pada butir atas tidak ada yang dapat dijadikan pertimbangan, dasar dan justifikasi untuk mendelegitimasi kekhasan dan kekhususan dari salah hak dan wewenang dpr papua sebagaimana tersebut dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. guo adalah salah satu yang dapat diskualifikasi bersifat khusus, namun tidak hanya terbatas pada tersebut saja dari suatu keseluruhan sifat khusus pemerintahan daerah provinsi papua yang diatur dalam undang undang otsus guo. oleh karena itu, ada kewajiban dari negara untuk mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus. dengan demikbertentangan dengan uud karena mendelegitimasi kekhasan dan kekhususan yang tersebut dalam undang undang otonomi khusus terutama yang tersebut dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi serta melanggar aturan yang secara khusus mengatur tata cara perubahan yang diatur dalam undang undang otonomi khusus yang melibatkan masyarakat luas dengan disertai kajian yang komprehensifpat dinyatakan sebagai conditional constitutional bilamana melegitimasi keberadaan dari huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua sehingga guo sehinggngingkaran atas otonomi khusus dapat diartikan sebagai mengingkari (dua) pengakuan, yaitu: kesatu, mengingkari bahwa papua mempunyai karateristik yang spesifik dan kedudukan yang unik dalam negara ri: kedua, mengingkari adanya pengakuan atas dan keberadaan etnik minoritas beserta beserta hak dan perlakuan khususnya. padahal pengakuan atas otonomi khusus dalam undang undang otsus dimaksudkan untuk: kesatu, pemberian peran yang memadai bagi orang asli papua : kedua,: ketiga, memberikan wewenang yang juga luas untuk. pemilihan gubernur kepala pemerintah daerah dilakukan secara demokratis. bahwa mahkamah konstitusi dalam putusan nomor puu vi menyatakan pendapatnya mengenai pengujian norma atas periode waktu dari suatu masa jabatan kepala daerah yang berturut turut menjadi tidak berturut turut dan tempat yang berbeda. pendapat, mahkamahbahwa dpr papua telah melakukan kajian dan membuat surat yang ditujukan kepada bapak menteri dalam negeri perihal pemberitahuan judicial review atas yang mengatur pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua yang akan dilakukan pada tahun dan juga telah menetapkan untuk melakukan judicial reviewnk indonesia memperkirakan pemilukada yang berlangsung berbagai daerah indonesia pada tahun setidak tidaknya telah menelan biaya sekitar triliun. hal ini dinyatakan oleh kepala biro humas bank indonesia seperti dikemukakan kompas tanggal juli pada konteks itu, semua pihak mengerti bahwa tidak hanya anggaran untuk penyelenggaraan pemilukada yang terus meningkat, seorang calon kepala daerah yang tidak mempunyai dana cukup, baik yang dimilikinya sendiri atau disediakan pihak sponsor, tidak akan berani menjadi kandidat politik untuk mencalonkan diri. jika keadaan ini terus terjadi, maka habitat politikus akan semakin identik dikuasai oleh mereka yang mengandalkan tebalnya uang politik kantongnya saja. bila diletakkan pada pemilihan kepala daerah papua maka biaya penyelenggaraan menjadi sangat tinggi karena faktor demografis, kompetensi dan integritas. ada cukup banyak dapat diajukan mengenai proses pemilihan kepala daerah kabupaten kota yang sudah dilaksanakan papua, yaitu antara lain: kesatu, sebagian besar penyelenggaraan pemilukada bermasalah karena faktor kompetensi, integritas dan politik uang, kedua, pengawasan pemilukada tidak dapat dilakukan secara optimal, ketiga, disebagian besar pemilihan kepala daerah tidak hanya terjadi buying vote tetapi juga perkelahian antara masa pemilih yang sebagiannya menjadi perang pendukung dan atau perang antar suku. fakta ini hendak menegaskan, kewenangan mahkamah konstitusi para pemohon memohon agar mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi ) melakukan pengujianatau undang undang otsus papua. undang undang guo telah melakukan penghapusan huruf (a) undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bukti 2a) yang diubah oleh angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang kemudian ditetapkan menjadi undang undang guo bukti pada ketentuan yang tersebut dalam uud juncto. huruf (a) undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi mahkamah konstitusi ) juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman kehakiman? ),berdasarkan keempat ketentuan sebagaimana dinyatakan pada butir dan. il. kedudukan hukum (legal standing) para pemohon mahkamah konstitusi menyatakan: biaya sosial penyelenggaraan pemilukada papua menjadi sangat besar dan potensi destruktif sosial juga kian tak terkendali. pemilukada sebagian kabupaten, khususnya wilayah pegunungan mempunyai keunikan tersendiri. ada fakta yang tidak sekedar memperlihatkan kompetensi penyelenggara dan pengawas pemilukada sangat bermasalah, tetapi juga terjadi pemilukada noken . noken tidak saja berguna untuk membawa hasil bumi dan juga sebagai simbol kebudayaan, tetapi pada beberapa kali pemilu, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, noken dipakai sebagai tempat untuk meletakkan kertas suara dari para pemilih yang telah dimusyawarahkan lebih dulu, kepada kandidat tertentu yang mana suara akan diberikan. selain itu, salah satu penyebab mengapa noken digunakan, noken dapat dipakai untuk memasukkan kertas suara yang sudah dicoblos karena daerah ini seringkali terlambat mendapatkan logistik pemilu. noken menjadi wadah yang paling mudah untuk mengumpulkan kertas suara. pada konteks kultural dan politik antara noken dengan demokrasi dalam kaitannya dengan pemilihan maka menarik untuk mengemukakan suatu pendapat. pemilihan langsung untuk mengisi jabatan publik, khususnya kepala pemerintahan daerah dan juga pemilihan legislatif dan presiden dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. pada kenyataannya, putusan mahkamah konstitusi telah secara implisit mengakui pemilihan model noken ini. ada perspektif lainnya yang berkembang dalam demokrasi indonesia. mahkamah konstitusi telah melakukan terobosan hukum yang mencoba mendamaikan antara kesadaran hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat sebagian pengunungan papua (misalnya: yahukimo, pegunungan bintang) dengan sistem pemilu yang berlaku untuk mengisi lembaga perwakilan maupun rekrutmen pejabat publik indonesia. jika digunakan tipologi rkheim, maka putusan ini mencoba mendamaikan ketegangan ketegangan antara masyarakat solidaritas mekanis dengan masyarakat solidaritas organis. jabatan pada lembaga adat yang tidak diperoleh berdasarkan garis keturunan, maka tokoh tokoh kunci dalam masyarakat akan melakukan pemilihan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. pada stratifikasi sosial yang bertingkat, keputusan tertentu dapat dilakukan oleh pimpinan adat, tetapi biasanya masyarakat selalu diajak bermusyawarah sebelum dilakukannya suatu putusan. pada proses "musyawarah , setiap pihak dalam masyarakat menyampaikan pendapatnya dan proses tersebut menjadi ciri dari demokrasi yang sudah sejak lama hidup dalam masyarakat indonesia. inti dari demokrasi bukan sekedar vote tetapi musyawarah. inilah yang terjadi dalam masyarakat adat. musyawarah sesungguhnya merupakan tampilan dari demokrasi deliberatif yang digagas oleh filsuf jerman yang bernama jurgen habermas. dalam musyawarah, semua orang mempunyai kesempatan untuk didengar pendapatnya. perbedaan pendapat dan kritik menjadi cara untuk menjernihkan persoalan. pada keseluruhan konteks itulah, majelis rakyat papua dan dewan perwakilan rakyat papua mempunyai relevansinya karena pihak masyarakat adat dapat mendelegasikan kepentingannya kepada pemuka pemuka dan tokoh masyarakat dari komunitasnya. uraian dan fakta atas juga dapat diletakkan dan dikaitkan dengan konstitusi, neil walker dalam tulisannya yang berjudul the idea constitutional pluralism neil walker, the idea constitutional pluralism, european university institute, working document law nomor memperkenalkan istilah konstitusi pluralis (constitutional pluralism). walker menjelaskan bahwa gagasan konstitusi pluralis merupakan kritik terhadap konstitusi modern (modern constitution) yang selama ini menjadi mainstream dalam kajian konstitusi. setidaknya ada (dua) dari beberapa kritik yang diajukan walker, yaitu antara lain sebagai berikut: pertama, konstitusi yang berwatak pluralis melontarkan kritik terhadap karakter banyak konstitusi yang melanjutkan tradisi kerangka pemikiran yang statis, sehingga tidak mampu menjelaskan dan bertindak sebagai wadah bagi arus mekanisme kekuatan politik, sosial, dan ekonomi untuk menyelamatkan negara dan menyebabkan terjadinya ilusi konstitusional atau constitutional fetisisme karena menghalangi pandangan pada mekanisme yang lain yang sesungguhnya mampu menyelesaikan permasalahan lain dalam masyarakat. kedua, normative bias dari konstitusi modern yakni adanya tendensi menguntungkan kepentingan dan nilai nilai tertentu atas yang lain dan gagal memberikan kedudukan yang seimbang bagi semua kepentingan dan nilai yang seharusnya diakomodasi. konstitusi pluralis dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu diskursus dalam penyatuan negara negara eropa menjadi uni eropa european union). undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua adalah pelaksanaan lebih lanjut dari undang undang dasar yang diyakini bersifat pluralis karenadanndang undang otonomi khusus sebelum dilakukan perubahan dengan undang undang nomor tahun sebagaimana diatur dalam huruf dapat diskualifikasi sebagai pemilihan tidak langsung karena memberikan kewenangan kepada dpr papua untuk memilih gubernur dan wakil gubernur yang telah mendapat persetujuan lebih dulu dari majelis rakyat papua yang merupakan representasi dari penduduk asli papua. pemilihan tidak langsung tersebut dinilai sebagai putusan yang demokratis sebagaimana disyaratkan dalam undang undang dasar dan dikuatkan oleh putusan mahkamah denganundang undang mahkamah konstitusi mengatur bahwamelalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kami mohon agar majelis hakim konstitusi yang mulia dan terhormat, sudah kiranya dapatumum kepala pemerintahan daerah, sampai adanya putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo. kendatipun undang undang mahkamah konstitusiebih lebihdang undang mahkamah konstitusi untuk perkara sengketa kewenangan lembaga negara skin). mahkamah konstitusimeskipun ketentuan undang undang mahkamah konstitusi atas terkait dengan skin, namun ketentuan ini dapat menjadi rujukan bahwa mahkamah konstitusi dapathal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas uud yang secara potensial maupun faktual dapat merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional dari para pemohon. salah satu alasan yang menjadi dasar permohonan, selain hal hal yang telah diuraikan atas, adanya indikasi kuat, kpu provinsi papua akan tetap melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah provinsi papua. fakta ini seyogianya dapat dijadikan dasar dan alasan untuk diterimanya permohonan provisi yang diajukan oleh para pemohon. berkenaan dengan hal hal tersebut diatas, kamiagar berkenan memberikan putusan sebagai berikut. dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan provisi para pemohon, memerintahkan komisi pemilihan umum papua untuk menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepala daerah provinsi papubertentangan dengan uud yang menetapkan angka ketentuan huruf dihapus, atausebagai conditional constitutional sepanjang tetap melegitimasi huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua bahwa dprd mempunyai tugas dan wewenang: memilih gubernur dan wakil gubernur. menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papupabila majelis hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain, memohon agar kiranya1bpapua barat, tanggal desember bukti p 2a: fotokopi keputusan dewan perwakilan rakyat papua nomor: dprd tanggal oktober tentang persetujuan atas judicial review terhadapotonomi khusus bagi provinsi papua.paripurna dpr papua tanggal oktober dalam rangka penetapan judicial reviewkerja ke tanggal oktober dalam proses pembahasan rancangan undang undang tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. bukti p fotokopi risalah rapat kerja komisi dpr tanggal juni rancangan rancangan undang undangp fotokopi laporan hanja kepada maker komisi dpr dengan menteri dalam negeri dan menteri hukum dan ham, pengambilan keputusan tk.i atas ruulaporan komisi dprri dalam rangka pembicaraan tingkatrisalah rapat paripurna tanggal juli dalam rangka pembicaraan tingkat iimenimbang bahwa pemohon pada persidangan tanggal februari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bagian pertama itu berkaitan legal standing pada halaman yakni legal standing kami gabungkan antara individu dan ketua dprd lembaga, lembaga tadinya ada dua posisi yang diambil, setelah mempelajari masukan dari majelis kami memutuskan untuk menetapkan bahwa yang maju adalah lembaga dprd, yang diwakili oleh pimpinan yang mendapatkan justifikasi dari rapat paripurna dewan perwakilan rakyat papua dua wilayah dprd papua dan papua barat. sehingga mendapatkan justifikasi dari rapat paripurna yang kemudian menunjuk pak john ibo untuk wilayah papua dan untuk papua barat pak jimmy jie, pak robert melitus dan pak joseph johan auri. kedua, kami mencoba memberikan tekanan lebih kepada yang akan dijadikan batu ujian untuk mengujinya adalah uud yang sebelumnya kami menggunakan dalam bab hak asasi manusia, sekarang kami memberikan konsentrasi pada halaman poin dan poin kami lebih memberikan konsentrasi isu atau yang berkaitan dengan undang undang dasar yaitu. itu yang diberikan konsentrasi khusus itu argumennya kami, sebelumnya kami mengkonsentrasikan kepada khususnya pencabutan huruf sekarang kami tetap dengan isu itu tetapi yang dijadikan dasarberkaitan dengan itu pemohon juga memberikan makna substantif otonomi khusus, dan memberikan elaborasi lebih jauh pada poin halaman sehingga apa yang disebut dengan kekhususan itu, yang meliputi ranah eksekutif, yudikatif dan legislatif. dalamnya ada majelis rakyat papua. hal itu yang merepresentasikan kepentingan adat, agama, perempuan. pemohon juga menyatakan dewan perwakilan rakyat papua itu juga sesuatu yang spesifik, khusus, misalnya bidang yudikatif ada pengadilan adat, hal itu yang tidak ada undang undang lain bahwa pengadilan adat diakomodasi. bidang pemerintahan, ada partai politik lokal juga diakomodasi, ada perwakilan komnas ham dan kemudian ada pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. ini state agency yang lainnya, yang sebenarnya tempat lain tidak semua lembaga daerah diakomodasi. tetapi semua undang undang otsus lengkap semuanya, ada mulai dari komisi kebenaran, komnas ham ada partai politik lokal, pengadilan adat dprd, mrp dan semacamnya. pada halaman poin pada kesimpulan halaman poin ini justifikasi terhadap bagian dari alasan alasan permohonan mengenai makna substansi, substantif dari otonomi khusus. sementara bagian penghapusan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan huruf baru dimasukkan halaman poin permohonan sebelumnya pemohon tidak menggunakan undang undang tahun tetapi pemohon menggunakandisebutkan dalam tersebut,menurut pemohon sudah ada undang undang tersendiri yang mengatur sehingga ini memperkuat argumen pemohon yang jadikan dasar. selain itu halaman pada huruf dan huruf pemohon lebih banyak memberikan elaborasi dan tekanan yang kaitannya dengan justifikasi mengapa peraturan pemerintah pengganti undang undang itu menjadi bermasalah, pada huruf dan huruf pada bagian lainnya dalam petit. pemohon melakukan rekonstruksi ulang mengenai formulasi dalam pokok perkara terutama pada poin situ pemohon memberikan alternatif dan tekanan kalau semula langsung nya, dan sekarang reformasi melalui undang undangnormamahkamah konstitusianggota dewan perwakilan rakyat daerah papua dan papua barat yang kini menjabat menjadi ketua dewan perwakilan rakyat papua periode ketua dpr papua ) yang diangkat berdasarkan, (vide bukti 1b). oleh karena itu pemohon sebagai ketua mewakili lembaga dprd sebagai lembaga publik mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor tahun terhadap undang undang dasar mahkamah konstitusi. bahwa pemberian otonomi khusus kepada papua, juga termasuk aceh merupakan upaya sistematis pemerintah untuk meredam tuntutan merdeka dari kedua daerah atas. otonomi khusus adalah suatu konsesi khusus yang ditujukan untuk meredam keinginan dari masyarakat papua untuk memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia. dengan demikian pemberian otonomi khusus menjadi bagian dari tawar menawar politik. hal ini i3. menimbang bahwa permohonan para pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma angka yang menghapus huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua (selanjutnya disebutmengajukan permohonan guo sebagai berikut: menimbang bahwa para pemohon mendalilkan mengajukan permohonan ini dalam kedudukannya sebagai anggota dan ketua dewan perwakilan rakyat papua dpr papua) dan pimpinan dewan perwakilan rakyat papua barat dpr papua barat) yang ditunjuk berdasarkan hasil rapat paripurna dpr papua dan dpr papua barat (vide bukti oleh karena itu, para pemohon dapat diskualifikasi sebagai badan hukum publik yang berdasarkan huruf mk, dapat bertindak sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap uudatau kewenangan konstitusional para pemohon yang dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh berlakunya angka sebagaimana didalilkan para pemohon, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan dpr papua sebagai badan hukum publik daerah otonomi khusus provinsi papua, memiliki kekhususan dibanding daerah otonomi lainnya. para pemohon merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan ketentuan uud dengan berlakunya angka yang menghapus norma huruf yaitu kewenangan para pemohon untuk memilih gubernur dan wakil gubernur daerah khusus provinsi papua. huruf tersebut menyatakan, dprd mempunyai tugas dan wewenang, memilih gubernur dan wakil gubernur . menimbang bahwa berdasarkan uraian dalil para pemohon tersebut, menurut mahkamah prima face para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan guo.ara pemohon, mahkamah tidak perlu mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat dan keterangan presiden. pokok permohonan menimbang bahwa pokok permohonan para pemohon adalah meminta pengujian konstitusionalitas angka yang menghapus ketentuan huruf menurut para pemohon penghapusan huruf undang undang guo yang memberikan kewenangan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada para pemohon bertentangan dengan uud yang menyatakan, negara mengakui daerah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang menimbang, para pemohon mendalilkan bahwa kewenangan dpr papua untuk memilih gubernur dan wakil gubenur adalah salah satu bentuk kekhususan daerah otonomi khusus provinsi papua sebagaimana dimaksud uud pada pokoknya beralasan sebagai berikut: i3. bahwa menurut para pemohon, nama dprd dengan seluruh tugas dan kewenangan yang tercantum dalam merupakan kekhususan dari provinsi papua (termasuk sekarang ini provinsi papua barat) yang berbeda dengan daerah lainnya indonesia. kekhususan ini lahir dari latar belakang sejarah pembentukan daerah otonomi khusus provinsi papua, seperti halnya aceh, sebagai jalan kompromi agar provinsi papua tetap berada dalam negara kesatuan republik indonesia. otonomi khusus provinsi papua dibentuk berdasarkan mandat ketetapan mpr nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara tahun juncto ketetapan mpr nomor iv mpr tentang rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan otonomi daerah: i3. bahwa, dan perekonomian, serta pemberian peran yang memadai bagi orang asli papua. selain itu, otonomi khusus adalah pengakuan atas adanya etnik minoritas beserta hak dan perlakuan khususnya. wujud pengakuan kekhususan tersebut, misalnya, adanya majelis rakyat papua mrp) yang merepresentasikan kepentingan adat, agama, dan perempuan serta adanya dpr papua yang memiliki kewajiban hak dan wewenang tertentu: i3. bahwa wewenang dprd untuk memilih gubernur dan wakil gubernur papua dalam huruf sangat terkait dengan lain dalam antara lain syarat gubernur dan wakil gubernur harus orang asli papua huruf a), tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan dengan pegasus tugas dan wewenang papua kewajiban partai politik dalam seleksi dan rekrutmen politik dengan memprioritaskan masyarakat asli papua dan menurut para pemohon, lain tersebut membuktikan bahwa kewenangan dalam memilih gubernur dan wakil gubernur adalah kekhususan yang dimiliki dpr papua, i3. bahwa menurut para pemohon kekhususan pemilihan gubernur tersebut juga terlihat dalam pada ketentuan peralihan yang menegaskan bahwa berlaku juga bagi provinsi papua (begitu juga bagi provinsi nanggroe aceh darussalam dan daerah istimewa yogyakarta), sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang undang tersendiri. samping itu menurut para pemohon, pemilihan kepala daerah secara langsung berdasarkan pada masa mendatang tidak dapat serta merta dilakukan papua karena beberapa alasan, yaitu: otsus papua telah mengatur secara eksplisit berbagai kekhususan papua antara lain wewenang dpr papua memilih gubernur dan wakil gubernur, adanya wewenang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah dan rakyat papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri menyelenggarakan pemerintahan serta memberi peran memadai kepada warga asli papua, sebagaimana ditegaskan dalam otsus papua: perubahan atas otsus papua hanya dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan undang undang dimaksud, i3. bahwa oleh karena itu menurut para pemohon, jika hendak melakukan perubahan terhadap sifat khusus provinsi papua, harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap pelaksanaan otonomi khusus tersebut. kenyataannya menurut para pemohon, berlakunya yang menghapuskan salah satu wewenang khusus dpr papua untuk memilih gubernur dan wakil gubernur tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, karena itu terbentuknya bertentangan dengan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. apalagi menurut para pemohon memperhatikan uraian pertimbangan, pembahasan, dan penjelasan maupun laporan komisi dpr dalam rangka pembahasan tingkat iii atau pengambilan keputusan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun (selanjutnya disebut perpu mengenai perubahan hanya mengenai justifikasi bagi keberadaan provinsi papua barat untuk diakomodasi dalam dan tidak ada pertimbangan maupun pembahasan secara spesifik mengenai perubahan penghapusan wewenang dpr papua untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. menurut para pemohon yang menghapus ketentuan huruf telah mendelegitimasi kekhususan provinsi papua, i3. bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti bukti tulisan yang diberi tanda bukti sampai dengan bukti i3. bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut atas para pemohon memohon kepada mahkamah agar angka yang menghapus huruf dinyatakan bertentangan dengan uud secara bersyarat, yaitu sepanjang tetap melegitimasi huruf pendapat mahkamah dalam provisi menimbang bahwa para pemohon meminta kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan memerintahkan kepada komisi pemilihan umum provinsi papua menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi papua sampai adanya putusan mahkamah atas permohonan guo, i3.16j menimbang bahwa terhadap permohonan putusan provisi tersebut, mahkamah berpendapat tidak relevan, karena mahkamah akan menjatuhkan putusan akhir, tanpa sidang untuk mendengarkan keterangan dpr, dpd, dan atau presiden, sehingga permohonan putusan provisi tidak dipertimbangkan, dalam pokok permohonan i3. menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pokok permohonan para pemohon, sebagaimana telah diuraikan atas, menurut mahkamah, persoalan konstitusional paling utama yang harus dijawab adalah apakah wewenang dpr papua dan dpr papua barat untuk memilih gubernur dan wakil gubernur adalah merupakan kekhususan yang dilindungi dan dijamin oleh uui3.menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut atas, mahkamah selanjutnyaotonomi khusus provinsi papua diberikan berdasarkan yang merupakan pelaksanaan dari amanat ketetapan mpr nomor iv mpr tentang garis garis besar haluan negara tahun, menekankanlatar belakang pemberian otonomi khusus provinsi papua, didasarkan pada situasi dan kondisi gejolak daerah papua, seperti juga daerah aceh bagian barat indonesia pada masa reformasi yang menuntut perubahan keadaan daerah daerah tersebut. sebagai jalan kompromi mengatasi gejolak tuntutan daerah tersebut, daerah istimewa aceh diberikan otonomi luas dengan pembentukan daerahundang undang nomor tahun selanjutnya untuk irian jaya dilakukan dengan membentuk otonomi khusus bagi provinsi papua melalui i3. menimbang, sebelumnya provinsi papua dibentuk berdasarkan nomor pnas tentang pembentukan provinsi irian barat danama provinsi irian barat diganti dengan nama provinsi irian jaya berdasarkan undang undang nomor tahun tentang perubahan nama provinsi irian barat menjadi provinsi irian jaya. tidak ada kekhususan yang diberikan atau yang melekat pada provinsi irian barat berdasarkan baik pada penyelenggaraan pemerintahan maupun hal yang lainnya, menimbang, kekhususan provinsi papua sebagaimana dalam pertimbangan pemberian otonomi khusus tersebut serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umumurusan pemerintahan sesuai dengan pernyataan dari rod gibbon yang menulis mengenai papua: rural society peril dalam east west center washington tahun lebih jauh dari itu, pemberian otonomi khusus juga ditujukan sebagai pengakuan atas papua yang mempunyai karakteristik yang spesifik dan mempunyai kedudukan unik dalam negara, bukan sekedar keinginan pusat untuk menekan keinginan papua untuk merdeka dan tetap mengikatnya dalam bingkai negara kesatuan. bahwa dalam huruf huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dikemukakan bahwa dprd mempunyai kewajiban, yaitu antara lain: mengamalkan pancasila dan undang undang dasar . : membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah , serta memperhatikan dan menyalurkan aspirasi . dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya , dalam kapasitas sebagai ketua dpr papua dan papua barat, maka para pemohon juga harus menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut atas dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua, serta untuk menjalankan undang undang atas, para pemohon juga diberikan hak dan wewenang yang salah satunya berkaitan dengan memilih gubernur dan wakil gubernur serta hak dan wewenang yang lain yang berkaitan dengan hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu. hak dan wewenang guo telah dihapus oleh undang undang nomor tahun yang menyatakan angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahununtuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang undang otonomi khusus, termasuk undang undang guo seperti antara lain tersebut atas, dewan perwakilan rakyat papua dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia. kewenangan ini berarti pula, kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat papua, termasuk pemberihidupdalam bidang pemerintahan, kekhususan tersebut,:, calon gubernur dan calon wakil gubernur harus orang asli papua: menimbang bahwa kekhususan pemerintahan papua paling penting yang membedakan dengan provinsi lainnya adalah adanya mrp yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam yaitu dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi khusus provinsi papua, mrp memiliki tugas dan wewenang, antara lain: memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubenur dan wakil gubernur, calon anggota mpr sic!), rancangan predasi dan pegasus, memberi saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah atau pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku provinsi papua, khususdan kota serta bupati atau walikota mengenai hal hal yang terkait dengan perlindungan hak hak orang asli papua, i3.i3. menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah dikemukakan atas, menurut mahkamah, permohonan para pemohon tidak memiliki alasan konstitusional yang cukup untuk menyatakan angka yang menghapus huruf tanggal dua puluh delapan bulan februarirabu tanggal dua maret tahun dua ribu se mempunyai tugas dan wewenang, yaitu antara lain untuk memilih gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dikemukakan dan dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua serta hak dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan hak memilih gubernur dan wakil gubernur tersebut. fakta dan tindakan yang menghapus salah satu kewenangan pemohon sesuai guo atas oleh undang undang nomor tahun telah merugikan hak dan atau wewenang dari pemohon. bahwa undang undang nomor tahun tentang otsus menyatakan bahwa angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang kemudiannghapuskan hak dan wewenang dpr papua, khususnya dalam memilih gubernur dan wakil gubernur. bahwa dpr papua telah melakukan kajian atas masalah yang dikemukakan atas dan rapat paripurna dpr papua tanggal oktober bukti telah memutuskan dan untuk melakukan tindak dan langkah hukum serta memutuskan untuk melakukan uji materiilrealisasikan dihapuskannya salah hak dan wewenang dprd yang tersebut huruf undang undang nomor tahun berdasarkan ketentuan dalam undang undang mahkamah konstitusi, para pemohon adalah anggota anggota dewan perwakilan rakyat papua dan papua barat yang ditunjuk oleh rapat paripurna dewan perwakilan rakyat papua dan papua barat sebagai badan legislatif daerah provinsi papua dan papua barat serta karenanya dapat diskualifikasi sebagai badan hukum publik . oleh karena itu, para pemohon memiliki kualifikasi sebagai badan hukum publik dan oleh karenanya dapat bertindak pemohon untuk dapat melakukan pengujian undang undang. sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bab iii permohonanmberikan justifikasi atas angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang menghapus kewenangan dprd yang tersebut dalam huruf undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua yang mengatur dan memberi tugas dan wewenang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur . dengan demikian, undang undang nomor guo secara potensial maupun faktual telah menimbulkan kerugian terhadap hak dan atau kewenangan konstitusional para pemohon yang dilindungi oleh negara karen. sebagaimana diatur dalam undang undang dasar khususnya dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara demokratis dalam pemilihan kepala daerah provinsi papua tahu. makna substantif otonomi khusus pemberian otonomi khusus bagi papua dalam perspektif politik adalah merupakan bagian dari upaya sistematis pemerintah pusat untuk meredam tuntutan merdeka dari papua. hal serupa terjadi wilayah provinsi aceh. oleh karena itu, otonomi khusus diberikan sebagai konsesi khusus yang menjadi prasyarat agar masyarakat provinsi papua dan juga aceh tidak memisahkan diri dari negara kesatuan republik indonesia. selain itu, otonomi khusus juga diberikan sebagai pengakuan bahwa papua mempunyai karateristik yang spesifik dan kedudukan yang unik dalam negara republik indonesia. yang sebagian alasannya dikemukakan atas, namun padamemenuhi cita dan tujuan penyatuan itu sendiri. pemberian otonomi khusus melalui penetapan suatu undang undang adalah untuk: kesatu, melaksanakan mandat dari ketetapan mpr iv mpr tentang bhn juncto ketetapan mpr nomor iv mpr tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah: kedua, membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah: ketiga, melakukan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar pada upaya penuntasan dan penyelesaian masalah papua: lihat dalam bagian menimbang, mengingat dan penjelasan undang undang otonomi khusus)., serta pemberian peran yang memadai bagi orang asli papua sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus. selain itu, otonomi khusus adalah pengakuan atas dan adanya etnik minoritas beserta beserta hak dan perlakuan khususnya. pada konteks atas maka salah satu hal yang mendasar yang dirumuskan dalam undang undang otonomi khusus papua guo adalah pengakuan atas adanya suatu kekhususan dan kehendak untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. untuk itu, ada berbagai lembaga tertentu yang tersebut dalam pemerintahan daerah papua memiliki kekhasan tertentu yang tidak dimiliki oleh pemerintahan daerah lainnya, sebagai wujud dari pengakuan dan identitas suatu otonomi khusus, misalnya: adanya majelis rakyat papua yang merepresentasikan kepentingan adat, agama dan perempuan serta dewan perwakilan rakyat yang diberi nama dewan perwakilan rakyat papua yang memiliki kewajiban, hak dan wewenang tertentu, legitimasinya keberadaan pengadilan adat, dapat dibentuknya partai politik lokal, serta dibentuknya perwakilan komnas ham serta pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam pemerintahan daerah papua. keberadaan berbagai lembaga tersebut atas bersifat khusus dan kekhususan tersebut ditujukan dalam rangka memberi peran yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan . sifat otonomi khusus merupakan suatu ciri dan kekhasan tertentu yang diletakkan dalam konteks pemberian kewenangan khusus untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan. penyelenggaran pemerintahan tersebut tidak hanya dan tidak terbatas pada masalah yang berkaitan dengan fungsi eksekutif suatu pemerintahan daerah saja, tetapi pada fungsi lainnya bidang yudikatif, legislatif dan bidang kemasyarakatan lainnya. kekhususan pada dpr papua tidak sekedar namanya yang khas dengen meletakkan kosa kata papua secara eksplisit depan dpr yang tidak ada daerah lainnya tetapi juga disebutkan secara eksplisit hak dan wewenang untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua dan papua barat secara demokratis dengan tidak langsung adalah memberikan peran yang memadai bagi penyelenggaraan pemerintahan. keseluruhan hal tersebut dapat diskualifikasi sebagai sifat kekhususan dari satuan pemerintahan daerah yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus bagi provinsi papua. itu sebabnya, lembaga seperti dewan perwakilan rakyat papua yang mempunyai kewajiban, hak, tugas dan wewenang yang juga khas dan spesifik harus diskualifikasi sebagai suatu kekhususan dari satuan pemerintahan daerah. hal itu dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu antara lain: kewajiban dpr papua, yaitu antara lain: mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia, serta membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas dan wewenang dpr papua, yaitu antara lain: memilih gubernur dan wakil gubernur, menetapkan predasi dan pegasus, menyusun pola dasar pembangunan provinsi papua, mengawasi pelaksanaan kerjasama internasional papua, dan memilih para utusan dpr papua terdiri dari anggota yang dipilih dan diangkat, hak dpr papua, yaitu antara lain: mengadakan penyelidikan serta mengadakan penyusunan, pengesahan, perubahan dan penghitungan anggaran belanja dpr papua sebagai bagian dari apbd. pelaksanaan berbagai tugas dan kewenangan serta hal lainnya yang ada dan tersebut dalam undang undang nomor tahun guo yang sudah diubah menjadi undang undang nomor tahun dapat dievaluasi untuk diperbaiki dan disempurnakan sehingga akan sungguh sungguh dapat menempatkan orang asli papua dan penduduk papua sebagai subyek utama yang ditopang dengan keberadaan lembaga dan instrumen pemerintahan daerah yang fungsional. pada konteks itu, segala perubahan yang tidak didahului dengan evaluasi yang kolaboratif dan komprehensif dapat diskualifikasi mengingkari dan atau melanggar kekhasan dari satuan pemerintahan daerah yang mempunyai sifat khusus atau istimewa. facto, undang undang nomor tahun yang merealisasikan penetapan atas perubahan yang tersebut dalam angka peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun yang menjustifikasi penghapusan dan atau perubahan terhadap undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus tanpa didahului evaluasi adalah melanggar sifat dan prinsip kekhususan yang tersebut dalam undang undang nomor tahun tentang otonomi khusus yang menyatakan dengan tegas bahwa pelaksanaan undang undang otonomi khusus harus dievaluasi setiap tahun dan untuk

kj)rida daniel liunome pekerjaan mantan anggota polri alamat jalan antelop cikarang baru, rt. rw. desa kelurahan jayamukti, kecamatan cikarang pusat, kabupaten kota bekasi, jawa barat dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal juni memberi kuasa kepada sutomo simbolon, s.h., arizona nabiah, s.h., dan emmanuel pandemi, s.h., advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam law firm fes partners , berkantor jalan kebon bawang nomor kebon bawang tanjung priok, jakarta utara, baik bersama sama maupun sendiri sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai . iiiiootertulista konstitusi diunduh dari laman,jenis dan hierarki peraturan perundang undangan yang pada intinya menyatakan bahwaapakah penggunaan bukti baru (ovum) wajib digunakan apabila mengajukan permohonan peninjauan kembali pk), dalam peraturan ini hanya menyatakan alasan alasan dan apakah alasan alasan tersebut hanya dapat diajukan dengan dalil dalil yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu atau dalil dalil yang belum pernah dipertimbangkan oleh majelis hakim terdahulu yang disertai dengan bukti baru (ovum) hal ini tidak diatur secara tegas oleh karena itu timbul ketidakadilan dan keberpihakan hukum kepada golongan tertentu sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan uud dan layak dimohonkan untuk membuka peluang adanya sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya sebagaimana yang terdapat dalam putusan peninjauan kembali pk) nomor pk tun tanggal maret antara rida danial liunome dengan kepala kepolisian polda metro jaya yang menolak dasar permohonan peninjauan kembali kepala kepolisian polda metro jaya dan melanjutkan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali hingga pada pokok perkara dan hal ini merugikan hak hak konstitusi pemohon d, oleh karena tidak adanya batasan dalam bukti baru (ovum) maka adanya kesalahan penafsiran pelaksana hukum baik oleh pejabat yang berwenang untuk itu maupun pejabat lainnya yang berhubungan dengan norma hukum tersebut atas baik saat ini maupun dimasa mendatang sehingga dapat dinyatakan bertentangan dengan uud serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, petit mengabulkan permohonan pemohon: menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, lembaran negara nomor tahun tambahan lembaran negara nomort cag konstitusi diunduh dari laman dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung lembaran negara nomor tahun bertentangan dengan uud menyatakan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah aguhkamah agung lembaran negarpermohonan diletakkan sumpah atas bukti baru (ovum), tanggal januari bukti fotokopi putusan peninjauan kembali pk) dalam perkara nomor pk tun tanggal mei bukti fotokopi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara jakarta dalam perkara nomor pt.tun.jkt, tanggal juni bukti fotokopi putusan pengadilan tata usaha negara jakarta dalam perkara nomor ptun.jkt, tanggal november bukti fotokopi rekomendasi penilaian status anggota polri nomor rek vi1 tanggal juli bukti fotokopi surat keterangan ketua pengadilan tata usaha negara jakarta nomor p jkt, tanggal oktober bukti fotokopi surat ketua pengadilan tata usahxi11 tanggal desember bukti fotokopi surat ketua pengadilan tata usaha negarav tanggal mei bukti fotokopi surat ketua pengadilan tata usaha negara jakarta tentang penyampaian surat tergugat nomor vi daro, tanggal juni bukti fotokopi piagam tanda kehormatan presiden republik indonesia, nomor keppres nomor tk? tahun tanggal mei bukti fotokopi piagam tanda kehormatan presiden republik indonesia, nomor keppres nomor tk tahun tanggal februari bukti fotokopi piagam penghargaan komandan komando operasi pemulihan keamanan daerah istimewa aceh, nomor pol. koopslihkam, tanggal janimbang bahwadan telah menyampaikan keterangan tertulis tanpa tanggal bulan oktopokok permohonan pemohon bahwa pemohon adalah penggugat memohon kasasi) dalam perkara tata usaha negara tun) nomor pk tun tanggal maret dengan objek gugatan: surat keputusan kepala kepolisian republik indonesia daerah metro jaya nomor kep iv tanggal april tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas polri atas nama rida daniel liunome nrp: kesatuan brimob polda metro jaya detasemen pelopor pemecatan dari anggota polisi oleh kepolisian daerah metro jaya berdasarkan surat keputusan kepala kepolisian republik indonesia daerah metro jaya nomor kep iv tanggal april bahwa pemohon dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang terdapat huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung berkaitan dengan putusan upaya hukum luar biasa permohonan dengan perkara pemohon memohon kasasi) melawan kapolda pemohon dalam perkaranya) yang amar putusannya menyatakan: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon kapolda), dengan menolak bukti baru (ovum), hal ini merugikan hak konstitusional pemohon (memohon kasasi), bahwa pemohon kapolda) dalam upaya hukum luar biasanya menggunakan huruf mahkamah agung, sebagai dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembalinya yang juga menyertakan surat permohonan peletakan sumpah atas penemuan bukti baru (ovum), dan dalamnya putusan peninjauan kembali menyatakan menolak bukti baru (ovum) dari pemohon pihak kepala kepolisian daerah metro jaya dan majelis hakimapolda, oleh karena itu hal tersebut merugikannca konstitusi diunduh dari lamanil. keterangan presiden atas materi permohonan yang dimohonkan pengujianud perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai undang undang yang mengatursehubungan dengan permohonan pengujian ketentuan huruf yangjalketentuan guo oleh pemohon dianggapterhadap ketentuan ketentuan tersebut atas, pemerintlacagtaa konstitusi diunduh dari laman bahwa terhadap ketentuan huruf dan huruf pernah dilakukan uji materiil mahkamah konstitusi dan telah mendapatkan putusan sebagaimana tercantum dalam register nomor puu viii dalam permohonan nomor puu viii pemohon menggunakan batu uji uud terhadap putusan tersebut, mahkamah telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya, antara lain: hal tersebut terkait dengan hal hal yang sifatnya open legal policy (kebijakan) yang memang dipunyai atau yang diputuskan oleh pembentuk undang undang, yaitu presiden bersama sama dpr. putusan tersebut telah memberikan. kekuatan dan memberikan kepastian hukum sehingga perkara tersebut tidak berlarut larut karena hal demikian terkait dengan hal hal yang bersifat privat atau hal hal yang bersifat perdata. oleh karena itu pemerintah sepakat dengan pemohon bahwmang benar bahwa apabila pemohon permohonan yang berikutnya memiliki alasan yang berbeda dan batu uji yang berbeda, maka itu dapat dimungkinkan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berbunyiemerintah dalam hal ini sepakat dengan pemohon bahwa pemohon dalam hal ini adalah memiliki alasan yang berbeda dan menggunakan batu uji yang juga berbeda. walaupun pada dasarnya menurut hemat pemerintah walaupun alasan dan batu ujian berbeda, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan dan maksud dan tujuan. bahwa uud yang dijadikan batu uji oleh pemohon, menurut pemerintah adalah kurang tepat karena yang dimaksud dengan diskriminasi dalam angka undang undang nomor tahun adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecuali yang berakibat pengurangan, penyimpangn konstitusi diunduh dari laman penghapusan, pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan,yang dialami oleh pemohon adalah hal hal yang terkait dengan implementasi dari seluruh ketentuan yaitu terkait dengan peninjauan kembali. bahwa yang dialami oleh pemohon, pemohon juga telah menggunakan hak haknya dengan melakukan upaya hukum dari mulai pengadilan tun, pengadilan tinggi tun, kasasi, sampai dengan upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak kepolisian. menurut hemat pemerintah adalah tidak tepat apabila ketentuan guo dianggap merugikan hak hak konstitusional pemohon. justru ketentuan ini telah memberikan kepastian karena guo merupakan satu rangkaian yang terkait dengan permohonan peninjauan kembali. apabila ketentuan guo tersebut kemudian dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, maka menurut pemerintah, mekanisme tentang peninjauan kembali menjadi kehilangan salah satunya atau kehilangan dasar pinjamannya. kalaupun ketentuan ini dikabulkan oleh mahkamah konstitusi, tetap saja pemohon dalam posisi yang diberhentikan dari dinas kepolisian. artinya, apabila ketentuan huruf dikabulkan, potensi kerugian yang dianggap pemohon tetap saja melekat dan tetap terjadi. artinya bahwa ketentuan tersebut, menurut hemat pemerintah justru telah memberikan adanya nilai nilai kepastian hukum. terkait dengan alasan pemohon bahwa mengapa hakim dalam memeriksa perkara mengabulkan permohonan pk, tetapi menolak novelnya sebagaimana diajukan oleh pemohon pk. menurut pemerintah, hal demikian adalah menjadi wewenang hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tersebut. berdasarkan hal hal atas, maka ketentuan yang dimohonkan oleh pemohon, menurut pemerintah sama sekali tidak terkait dengan konstitusionalitas pemberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji. namun demikian, pemerintah sangat menghargai upaya upaya yang dilakukan oleh pemohon agar memperoleh keadilan yang sebenarnya, yaitu melalui permohonan pengujian hurufca konstitusi diunduh dari laman berdasarkan hal hal tersebut atas, bahwa mahkamah konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, terhadap uud dalam perkara nomor puu xi ii. kedudukan hukum (legal standing) pemohon bahwdalahcasebelumnya berprofesi sebagai anggota kepolisian republik indonesia polri) sebagaimana dibuktikan dengan kartu tanda anggota polri nomor kta vi satem, namun pemohon dikenai hukuman diberhentikan tidak dengan hormat oleh kepala kepolisian daerah kapolda) metro jaya, dan terhadap putusan kapolda metro jaya tersebut pemohon melakukan gugatnca konstitusi diunduh dari laman usaha negara jakarta yang putusannya mengabulkan permohonan pemohon, namun kapolda metro jaya mengajukan peninjauan kembali pk) dan diputus dalam putusan nomor pk tun bertanggal maret yang telah diputus dan amar putusannya mengabulkan permohonan dari kapolda metro jaya pemohon pk), sedangkan ovum yang diajukan pemohon ditolak. pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya huruf karena kapolda metro jaya menggunakan ketentuan guo sebagai dasar hukum pengajuan permohonan melawan pemohon. menurut pemohon hal tersebut merugikan hak hak konstitusional pemohon dan bertentangan dengan uud karena tidak memenuhi rasa keadilan yang hakiki oleh karena guo justru membuka peluang bagi majelis hakimikel dan asas onderzoek twee instancestindakan diskriminatifokok permohonan i3. menimbang bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas huruf yang menyatakan bahwayang menurut pemohoi3. menimbang bahwa telah mendengar keterangan presiden pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan huruf justru memberikan kepastian hukum karena merupakan satu rangkaian yang terkait dengan permohonan pk. jika permohonan pemohon dikabulkan, maka mekanisme menjadi kehilangan salah satu dasar pinjamannya: i3. menimbang bahwa, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, keterangan presiden, bukti bukti surat tulisan. mahkamah telah memutus pengujian konstitusionalitas huruf dalam putusan nomor puu vii bertanggal april terkait pengujian konstitusionalitas huruf dan juga hurufica konstitusi diunduh dari lam atau tidak?permohonan nomor puu viii adalah uud sedangkan permohonan guo adalah pengujian konstitusionalitas huruf terhadap uud sehingga terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusionalitas dengan permohonan nomor puu vii selain itu, menurut mahkamah masalah konstitusionalitas permohonan nomor puu viii berbeda dengan permohonan guo. masalah konstitusionalitas yang diajukan dalam permohonan nomor puu viii adalah mengenai batas waktu pengajuan yang terkait dengan batas waktu penyelesaian proses perkara perdata sampai memperoleh kekuatan hukum mengikat, sedangkan masalah hukum permohonan guo adalah mengenai ketidakjelasan pengaturan ovum dalam ketentuan huruf yang didalilkan pemohon membuka peluang tindakan diskriminatif. oleh karena itu, menurut mahkamah permohonan pemohon tidak bis idem, i3. menimbang bahwa selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan mengenai masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya oleh pemohon yaitu ketidakjelasan pengaturan ovum dalam ketentuan huruf yang oleh pemohon didalilkan membuka peluang: tindakan diskriminsangat konstitusi diunduh dari laman bahwa sebagai sebuah upaya hukum luar biasa dapat dilakukan oleh pencari keadilan untuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salah satu alasan untuk pengajuannya adalah jika setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu(ovum). pengaturan mengenai penggunaan ovum dalam mengajukan pada perkara perdata yang diatur dalam huruf menurut mahkamah telah jelas, bahwa bukti dimaksud harus berbentuk surat, dan bersifat menentukan. surat dimaksud belum pernah diperiksa dalam persidangan, namun surat tersebut sudah ada, tapi tidak dapat ditemukan pada waktu perkara diperiksa dalam persidangan. huruf yang mengatur mengenai ditemukannya alat bukti setelah adanya putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai salah satu alasan untuk dapat diajukannya pk, dimaksudkan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan akan kepastian hukum dalam melakukan proses hukum (due process law), yang diberikan oleh negara hukum yang demokratis kepada warga negaranya: i3. menimbang bahwa yang menjadi dasar pengujian permohonan guo adalah uud yang mengatur mengenai hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, menurut mahkamah dasar pengujian tersebut adalah tidak tepat, karena sebagaimana dalam putusan putusan mahkamah terdahulu, pengertian perlakuan diskriminatif yang dimaksudkan oleh uud adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. sebaliknya bukan perlakuan diskriminatifv bertanggal februari ketentuan dapat dikatakan bersifat diskriminatif atau status sosial tertentu (vide putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi bertanggal juli sebagaimana juga diatur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia,ca konstitusi diunduh dari lamanri definisi perlakuan diskriminatif tersebut, menurut mahkamah huruf justru memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan jika. selain itu ketentuan guo juga tidak menghalangi seseorang, siapapun, untuk mendapatkan keadilan (access justice): terhadap persoalan hukum yang pemohon hadapi, yang menurut pemohon merupakan perlakuan diskriminatif, yang diakibatkan oleh berlakunya huruf yang membuka peluang bagi hakim untuk berpihak, menurut mahkamah dalam memutus pk,dinilai belum jelas. hal yang demikian, seandainyapun benar, good non,dengan demikian menurut mahkamah huruf justru memberikan kepastian hukum, karena membuka kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan keadilan dalam melakukan proses hukum pengadilan. sebaliknya apabila permohonan guo dikabulkan maka tidak ada dasar hukum dalam mengajukan pada perkara perdata jika ada bukti surat tertulis yang ditemukan setelah putusan: i3. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan atas menurut mahkamahahmad fadli semadi, anwar usman, maria farida indrawi, dan santoindrawitcanggota polri nomor kta vi satemyang dimaksud dalam ketentukait dengan berlakunyaalam uud yang merupakan hak hak konstitusional pemohon yakniundang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, berkaitan dengan putusan upaya hukum luar biasa permohonan peninjauan kembali pk) dengan perkara antara rida daniel liunome selaku memohon peninjauan kembali melawan kepala kepolisian daerah metro jaya kapolda) selaku pemohon peninjauan kembali pk) dalam perkara nomor pk tun tanggal maret yang amar putusannya menyatakan: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali, dengan menolak bukti baru (ovum), hal ini merugikan hak konstitusional pemohon: bahwa norma yang terdapat dalam hurufatas undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung,bahwa kepala kepolisian daerah metro jaya kapolda) dalam upaya hukum luar biasanya sesuai dengan memori peninjauan kembali pk) menggunakandasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembalinya pk) yang juga menyertakan surat permohonan peletakan sumpah atas penemuan bukti baru (ovum) yang tanggal pembuatan atau pengeluaran surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kepala kepolisian negara republik indonesia kapolri) setelah adanya putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor ptun jkt, tanggal november dan didalam putusan peninjauan kembali pk) menyatakan menolak bukti baru ovum) dari pemohon peninjauan kembali pk) pihak kepala kepolisian daerah metro jaya kapolda) dan majelis hakim peninjauan kembali pk)epala kepolisian daerah metro jaya kapolda), oleh karena itu hal tersebut merugikan hakbahwa pemohon sejak dilakukan pemecatan tidak dengan hormat pdh) oleh pihak kepala kepolisian daerah metro jaya hingga saat ini berstatus sebagai pekerja serabutan atau pengangguran tidak kentara sementara itu pemohon memiliki (satu) orang istri dan (dua) orang anak yang perlu dinikahi baik nafkah lahir maupun nafkah batin serta biaya pendidikan dan tumbuh kembang anak sehubungan dengan hal hal tersebutangat dirugikan denganiterimanya permohonan peninjauan kembali pk) pihak kepala kepolisian daerah metro jaya kapolda) yang dalam proses pemeriksaan perkaranya menolak bukti baru (ovum) yang diajukan dan tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara hal ini adalah proses pemeriksaan dan atau penelitian perkara yang sampai pada putusan yang adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa adalah bertentangan dengan hak konstitusi pemohon karenanya norma hukum yang terdapatlagi menjadi alasan yang mendasar nilai nilai keadilan bagi pemohon maupun setiap orang yang mencari keadilan dengan tidak membeda bedakan status sosial dan kedudukan dalam masyarakat sehingga hal tersebut merugikan hak konstitusi pemohon, ii. putusan mahkamah konstitusi terdahulu tidak bis idem dalam permohonan ini bahwa dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii menyimpulkan dalam pokok permohonannya ada (dua) hal yang menjadi dasar pengajuan pengujian undang undang terhadap uud yaitu: huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang menyatakan:, huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung yang menyatakan: tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah (seratus delapan puluh) hari: bahwa yang diajukan sebagai batu uji huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agperkara nomor puu viii pengujian undang undang terhadap uud yaitu:negara indonesia adalah negara hukum .:bahwa yang menjadi dasar dalam permohonan ini dalam perkara nomor puu xii adalah huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, yang isinya: bahwa dalam permohonan ini yang dijadikan batu uji huruf (b) undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung terhadap uud adalah uud yang berbunyisebutkan atas maka permohonan ini masih layak untuk diterima dan diperiksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku mengenai pengujian undang undangud sehingga dinyatakan permohonan ini tidak bis idem terhadap putusan mahkamah konstitusi terdahulu, iv. pokok permohonan bahwa hal hal yang telah dikemukakan atas dalam kewenangan mahkamah konstitusi, kedudukan hukum pemohon (legal standing), dan putusan mahkamah konstitusi terdahulu dalam permohonan ini tidak bis idem, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini: bahwa tujuan peradilan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan adalah untuk menegakkan keadilan yang tidak adanya keberpihakan kepada pihak yang satu dan kepada pihak yang lainnya (horn van beige parteijen) dengan cara adanya pemeriksaan perkara dalam dua instansi (onderzoek twee instances), upaya hukum luar biasa peninjauan kembali pk) hanya dapat diajukan satu kali guna untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum untuk itu negara menjamin keadilan dan kepastian hukum yang merata antara semua masyarakat indonesia baik didalam pemerintahan maupun didalam hukum sebagaimana yang dimaksud dalam uud dan apabila adanya ketidakadilan dengan keberpihakan lembaga hukum negara sebagaimana yang dialami oleh pemohon dalam perkara nomor pk tun tanggal maret maka negara berkewajiban memberikan perlindungbahwa huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agunya menyatakan alasan alasan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pk) tetapi tidak menegaskan secara tegas apakah untuk mengajukan peninjauan kembali pk) wajib atau tidak wajib untuk menyertakan bukti baru (ovum), alasan alasan untuk mengajukan peninjauan kembali ada beberapa alasan, bila dikaitkan dengan uud maka huruf nomor tahun tentang mahkamah agung sehubungan dengan putusan upaya hukum luar biasa pk) dalam perkara nomor pk tun tanggal maret yang menyatakan menolak bukti baru (ovum) dan melanjutkan pemeriksaan sampai pada pokok perkara dalam perkara tersebut hingga sampai adanya putusan yang merugikan hak konstitusi pemohon, tidak memenuhi rasa keadilan yang hakiki oleh karena ini justru membuka peluang bagi majelis hakim peninjauan kembalieijen dan asas onderzoek twee instances, untuk itu haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, bertentangan dengan uud menyatakanalam pemeriksaan perkara upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (pk) majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan yang disimpulkan didalam putusan pengadilan tata usaha negara nomor ptun.jkt, tanggal november halaman s.d halaman yang pada intinya menyatakan bahwa utuk mengeluarkan putusan tata usaha negara harus memenuhi unsur unsur sesuai dengan hukum administrasi yang berlaku dalam hal ini kepala kepolisian polda metro jaya dalam mengeluarkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat pdh) tidak pernah memberikan rekomendasi apakah masihg taa konstitusi diunduh dari laman untuk dipertahankan ataukah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota polisi, hanya kepala detasemen pelopor dan diketahui oleh lahar kepala satuan brimob polda metro jaya serta kabid minum polda metro jaya yang memberikan rekomendasi bahwa yang bersangkutan masih layak dipertahankan sebagai anggota polri, oleh karena itu dalil dalil tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintahyang menyatakan: anggota kepolisian negarsejak dilakukannya proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan huruf peraturan pemerintah nomor tahun menyatakan, anggota kepolisian negara diberhentikan tidak dengan hormat apabila: huruf (a): dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan sebagai anggota polri dan bertentangan dengan asas kecermatan dan asas ketelitian yang merupakan asas asas umum pemerintahan yang baik untuk itu cukup beralasan apabila huruf nomor tahun tentangrof. dr. jimmy asshidigieng salah satunya yaitu persamaan dalam hukum (equality before the law), dengan implementasinorma yang terdapat dalam huruf undang undang nomor tahun tentang mahkamah agung, tidak menjelase erajukan oleh: nama rr. kamariah pekerjaan pensiunan alamat jalan imam bonjol, nomor rt. rw. kelurahan purwosari, kecamatan semarang utara, kota semarang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada sekali, s.h., tri nurtaufan, s.h., dan haryanto, s.h., para advokat, pada kantor hukum winner team associates yang beralamat jalan dr. wahidindalam persidangnasionalisasi perusahaan perusahaan milik belanda terhadap 28a, undang undang dasar negara republik indonesia tahunin norma yang telah dikemukakan angka atas, undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman jugketentuan yang hampir bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang nasionalisasi perusahaan milik belanda: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon, bukti fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon: bukti fotokopi surat keterangan dari kelurahan: bukti fotokopi surat setoran pajak daerah: bukti fotokopi surat ketetapan ikeda perkotaan tahun bukti fotokopi surat dari badan pertanahan nasional provinsi jawa tengah perihal permohonan sertifikat hgb atas tanah negara bebas, bukti fotokopi surat pemberitahuan pajak berhutang pajak bumi dan bangunan tahun atas nama kamariah sudarso: bukti fotokopbukti fotokopi surat setoran pajak daerah ssd) atas nama kamariah sudarsmohon adalah pengujian konstitusionalitasyang menyatakan6dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa:un: jauh sebelum diundangkan, pemohon sudah menempati, pemerintah,, yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan pemerintah, dalam hal ini pt. kai telahhak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam dan uud i3. menimbang bahwa sebagaimanadan persidangan perbaikan permohonan telah melaksanakan kewajibannya sesuai denganrmohonan pemohon kabur'tidak jelas:hartono ahmad fadli semadi ttd. anwar usman panitera pengganti, ttd. fadzlun budiyatakan dalam hal undang undang bertentangan dengan uud pengujiannya dilakukan oleh mahkamah konstitusi", berdasarkan uraian angka sampai diatas maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi pemohon untuk menyimpulkan bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian materiil undang undang, sebagaimana dimohon dalam permohonan ini. il. kedudukan hukum (legal standing) pemohondalam hal ini pt. kai u kota semarang seluas (bukti dengan batas batas sebelah utara rumah ibu veronica, sebelah timur bengkel, sebelah selatan jalan lingkungan, sebelah barat jalan kampung yang dijadikan bagian objek nasionalisasi oleh pemerintah dalam hal ini pt. kai. bahwa pemohonyang dijadikan objek nasionalisasi oleh pemerintah dalam hal ini pt. kai, karena tanah tersebut dengan itikad baik telah ditempati oleh pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara indonesia sejak tahun hingga sekarang tanpa terputus putus dan samping hal tersebut pemohon juga membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut sejak tahun tanpa terputus putus hingga sekarang (bukti bukti dan bukti bahwa jauh sebelum diundangkan, pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara indonesia sudah mendiami dan menempati.yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasi berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun sebagaimana terjadi pada tanah pemohon. bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini pt. kai tersebutdan atau hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dan diatur dalam dan uud bahwa untukitu maka pemohon tidak mempunyai tempat lain untuk mengajukan permasalahan ini demiilegal standing untuk mengajukan permohonan ini. pemohon adalah warga negara indonesia yang mempunyai hak konstitusional untuktur dalam uudkonstitusionaldiatur dalam uud pemohon jugamaka pemohon berharap kerugian konstitusional pemohon tidak dan tidak lagi akan terjadi masa masa yang akan datangberpendapat perlu diadakan uji norma hukum atas yang berada dalam wilayah republik indonesia (bukti karena implementasinya telah merugikan pemohon sebagai warga negara (bukti dan bukti yang telah menempati tanah negara bebas yang terletak jalan imam bonjol nomor rt. rw. kelurahan purwosari kecamatan semarang utara, kota semarang sejak tahun hingga sekarang tanpa terputus putus (bukti tetapi atas tanah tersebut telah direkayasa dijadikan bagian objek nasionalisasi menjadi asset pt. kai dengan mendasarkan ketentuan sehingga terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin oleh uud khususnya dan bahwa ketentuan menyatakan,dalam penjelasan menyatakan,kan tersebut pemerintah senantiasa berpedoman, pada perlindungan hak c.g kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi . bahwa selanjutnya uud menyatak penetapan lokasi tanah yang akan dinasionalisasi sebagaimana terjadi dalam perkara guo, sedangkan dalam kaitan (dan dengan demikian pula atas penjelasan yang menegaskan bahwarlindungan hak kepentingan dari pihak ketiga yang bersangkutan dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi. bahwa pemohon berhakseluas 169m? dengan batas batasnya sebelah utara: rumah ibu veronica, sebelah selatan, jalan lingkungan, sebelah timur: bengkel, sebelah barat: jalan kampong (bukti berdasarkanmenyatakan, tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak baratnomor tahun pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara . (buktbunyinya, sebagai berikut: . (bukti surat dari kepala kantor pertanahan kota semarang nomor iv tertanggal (buktimenjadi bagian tanah obyek nasionalisasi yang sebetulnya bukan objek tanah yang dapat dinasionalisasikan berdasarkan ketentuan sebagaimana terjadi pada tanah yang telah ditempati pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara indonesia sejak tahun hingga sekarang (bukti bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pt.kai dalam menentukan objek tanah yang akan dinasionalisasi berdasarkan ketentuan norma adalah sebagai berikut: berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun tentang nasionalisasi perusahaan perusahaan milik belanda berbunyi sebagai berikut perusahaan perusahaan kereta api milik belanda yang ada didalam republik indonesia, sebagaimana terperinci dalam dikenakan nasionalisasi bahwa kemudian dalam peraturan pemerintah nomor tahun tentang nasionalisasi perusahaan perusahaan milik belanda menyatakan, perusahaan perusahaan kereta api termasuk dalam adalah milik n.v. nederlandsch indische spoorwegmaatschappjj, milik semarang joana stoomtram maatschappij, n.v. milik serajudal stoomtram maatschappij n.v. milik oost java stoomtram maatschappij n.v. milik n.v. mojokerto stoomtram maatschappij milik n.v. kediri stoomtram maatschappij milik n.v. malang stoomtram maatschappij milik n.v. probolinggo stoomtram maatschappij milik n.v. pasuruan stoomtram maatschappij milik n.v. madura stoomtram maatschappij semua berkedudukan negeri belanda dan semua diwakili oleh seorang wakil vereniging van nederlands indonesische spoken tramwegen maatschappij yang berkedudukan bandung.(bukti bahwa menurut pendapat pemerintah dalam hal ini pt.kai, tanah negara bebas yang telah ditempati pemohon sejak tahun hingga sekarang tanpa terputus putus guo dalam perkara ini dianggap termasuk bagian dari tanah bekas milik n.v nederlandsch indische spoorwegmaatschappij, yang dapat dijadikan objek nasionalisasi menurut ketentuan padahal sebetulnya tanah dimaksud bukan merupakan bagian dari bekas tanah milik n.v. nederlandsch indische spoorwegmaatschappij. bahwa ketentuan dalam menentukan obyek tanah yang akan dikenakan nasionalisasi hanya mengindahkan kepentingan pemerintah dalam hal ini pt. kai dengan perusahaan yang dikenakan nasionalisasi, padahal seharusnya juga memperhatikan warga negara dan atau masyarakat yang berhak atas tanah karena sudah menempati tanah dimaksud sebelum diundangkannya sehingga bertentangan dengan dan 28h uud karenanya pemohon memohon agar seharusnya menyatakan, perusahaan perusahaan milik belanda yang berada wilayah republik indonesia akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah denganyang disampaikan pemohon ini sebenarnya telah menjadi permasalahan umum masyarakat kota semarang, surakarta, surabaya, madiun, magelang ( untuk kiranya penentuan objek nasionalisasi tehadap tanah tanah yang dianggap milik perusahaan perusahaan belanda harus memperhatikan kepentingan warga negara dan atau masyarakat indonesia yang sudah menempati, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum tengah masyarakat. iv. petit berdasarkan alasan alasan dan hal hal sebagaimana tersebut diharusmenjadi milik yang penuh dan bebas

kfarhat abbas, s.h., m.h., beralamat jalan kemang utara vii nomor rt rw kelurahan bangka, kecamatan mampang prapatan, jakarta selatan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa bertanggal agustus memberi kuasa kepada rakhmat jaya, s.h., m.h.: ii) vera tobing, s,h., hum: iii) gatot kurniadi, s.h., m.h.: iv) windu wijaya, s.h.: azmin st. muda, s.h.: vi) dirga rachman, s.h.: dan vii) febriansyah hakim, s.h., yaitu advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum farhat abbas rekan" yang beralamat, mendengarundang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap dan uudsertsehingga mahkamah konstitusi berwenang mengadili permohonan guo. kejaksaan republik indonesia sehingga lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap seluruh warga negara indonesia. bahwa komisi pemberantasan korupsi yang memiliki kewenanganyangdiatur dalam dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi menyebabkan tumpang tindih kewenangan antarlembaga penegak hukum dan konflik antarlembaga penegak hukum sehingga menimbulkan keragu raguan (multitafsir) dan konflik norma dengan norma lain. hal ini tentu dapat menimbulkan potensi pelanggaran hak konstitusional pemohon karena tidak mendapatkan kepastian hukum. oleh karena itusesuai dengan cita cita negara hukum. bahwa persetujuan antara kepolisian republik indonesia dengan komisi pemberantasan korupsi yang dikenal oleh publik dengan istilah persetujuan cicak buaya merupakan bukti bahwa sesungguhnya komisi pemberantasan korupsi telah gagal dalam menjalankan tugasnya sehingga muatan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga harus dinyatakan inkonstitusional. bahwa dengan adanya perseteruan mengenai siapa yang berhak melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi simulator surat izin mengemudi sim) telah menimbulkan hubungan tidak harmonis antara dua lembaga penegak hukum (polri kpk) yang salah satunya disebabkan oleh tafsiran muatan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. oleh sebab itu pemohon meminta kepada mahkamah konstitusi untuk dapat menghadirkan dua lembaga terkait yakni polri dan kpk untuk didengar keterangannya sebagai pihak terkait dan meminta kepada mahkamah konstitusi untuk memberi interpretasi terhadap muatan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi serta meminta kepada mahkamah konstitusi untuk memberikan penafsiran hukum terhadap dugaan perkara tindak pidana korupsi simulator surat izin mengemudi sim) dalam hal kewenangan antar dua lembaga negara (kpk polri) agar tidak terjadi kontra produktif yang berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhambatnya upaya pemberantasan korupsi.seluruh permohonan pemohon, menyatakan bahwauud menyatakan bahwartikel artikel dari internet: bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama farhat abbas, s.h., m.h.: bukti fotokopi kartu tanda advokat atas nama farhat abbas, s.h., m.hterhadap perkara nomor puu x yang menyatakan bahwalembaga penegak hukum, sehingga menurut pemohon, dan undang undang tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak memiliki dasar konstitusional. komisi pemberantasan korupsi memiliki kewenangan antara lain melakukan koordinasi dan supervisi. termasuk jugaaksud, yaitu polisi dan jaksa. sehingga dalam hal terjadi dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah penyelidik dan penyidik polisi republik indonesia, penyelidik dan penyidik jaksa atau kejaksaan republik indonesia, kemudian penyelidik dan penyidik komisi pemberantasan korupsidalam hal diamankan oleh undang undang yang mengaturnya. oleh sebab itu, kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat, artinya meskipun memiliki wewenang yang sama namun undang undang yang mengatur penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut adalah berbeda yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu sendiridalam praktiknya memang akan bertabrakan atau bersinggungan dengan penggunaan wewenang penyelidik, penyidik, dan penuntut umum lain (non komisi pemberantasan korupsi). karena wewenang yang dimiliki oleh kpk bersifat terbuka yang objek penyidikan kpk juga menjadi objek penyidikan penyidik lain, misalnya polisi dan jaksa, atau sebaliknya, objek penyidikan oleh penyidik lain dapat saja menjadi objek penyidikan kpk. namun hal tersebut sejatinya telah diatur dalam kpk. terkait ketentuan kpk yang oleh pemohon dianggap bertentangan dengan uud menurut pemerintah, ketentuan guo haruslah dibaca keseluruhan dengan lainlembaga penegak hukum yang lain, yaitu kepada kepolisian dan kejaksaan. dalam hal kpk belum melakukan penyidikan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada kpk paling lambat hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, sehingga kepolisian dan kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan. sedangkan kpk dapat melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi. menurut pemerintah, apabila dalam suatu perkara memperoleh perhatian yang sama dari aparat penegak hukum, hal demikian merupakan persoalan teknis lapangan, dan apabila hal hal tersebut bukan merupakan masalah prinsip hukum, maka dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antaraparat penegak hukum itu sendiri. karena semua lembaga penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi memiliki tugas yang sama. tidak ada bedanya antara kpk, polisi, dan jaksa. mereka sama sama memiliki tugas untuk menegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi. menurut pemerintah yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, bukan saling memusuhi antarpenegak hukum itu sendiri. selain penegasan bahwa yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian juga disepakati bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu setelah dimusuhi bersama, maka segera diajukan pengadilan untuk diadili agar tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindak pidana korupsi masa mendatang. artinya, jika antarpenegak hukum menjadikan pelaku korupsi sebagai musuh bersama, maka depan ada efek jera bagi pihak pihak lain yang berkeinginan atau berniat melakukan tindak pidana korupsi. berdasarkan penjelasan singkat atas, menurut pemerintah, kpk merupakan norma yang sudah tegas dan sudah jelas serta tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut sebagaimana dimohonkan oleh pemohon. kalaupun dalam pelaksanaannya terdapat penafsiran yang berbeda beda antarpenegak hukum, menurut pemerintah, sekali lagi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpenegak hukum itu sendiri. menurut hemat pemerintah, isu isu yang dianggap bertentangan atau terjadi beda penafsiran antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain, bukanlah isu konstitusionalitas norma, melainkan hal hal yang terkait dengan masalah implementasi atau penerapan undang undang guo. berdasarkan penjelasan tersebut, pemerintah memohon kepada mahkamah konstitusi yang mengadili undang undangmudian, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. menyatakan kemudian ditambah lagi dengrepublik indonesia pemohodpr berpendapat bahwa pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian dan kpk. namun demikian, dpr tetapmateriil undang undang kpk.a'ilbahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia berdasarkan bukti ktpkomisi pemberantasan tindak pidana korupsibeserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama hariilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan wewenangtidak setidaknya. pada pokoknya pemohon mendalilkan sebagai perseorangan warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat yang dirugikan hak hak konstitusionalnya (tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum) karena adanya dualisme penanganan tindak pidana korupsi yang diakibatkan oleh adanya yang dimohonkan pengujian guoemohon, mahkamah menemukan fakta bahwa pemohon adalah warga negara indonesia (vide fotokopi ktp dki jakarta atas nama pemohon) yang berprofesi sebagai advokat (vide fotokopi kartu tanda advokat atas nama pemohon), menimbang bahwa mahkamah menilaiundang undang terhadap uud pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalam uud yaitusuai dengan prinsip prinsip dalam negara hukum. menurut mahkamah, berdasarkan dalil dalil pemohon dalam permohonannya terdapat potensi kerugian pemohon dengan berlakunya ketentuan dan dan yaitu terjadinya dualisme dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. oleh karena adanya dualisme tersebut, pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, apakah oleh kejaksaan atau oleh kpk karena adanya perbedaan hukum acara dari kedua institusi tersebut seperti, antara lain, adanya perbedaan kewenangan mengenai penerbitan surat perintah penghentian penyidikan sp3). berdasarkan pertimbangapengujian konstitusionalitas dan yang menyatakanpendapat mahkamah i3.akan mengutip beberapa ketentuan dalam uud pembukaan uud yang merupakan induk dari cita hukum (rechtsidee) mencantumkan kehendak untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. selain itu dalam alinea yang sama, yaitu alinea keempat pembukaan uud menyebutkan bahwa pemerintahud menentukan bahwa kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar. dan uud menentuuud menyatakan: fakir miskin dan anak anak yangri kutipan atas, menurut mahkamah, negara indonesia adalah negara kesejahteraan: i3. menimbang bahwa sebaliknya menurut pembentuk undang undang, tindak pidana korupsiud vide konsiderans hurufantara lain dipertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluasdalam konsiderans huruf undang undang tersebut, pembentuk undang undang mempertimbangkan . kemudian dalam konsideran undang undang mempertimbangkan: a. bahwa dalam rangk,. hal hal tersebut adalah yang menjadi pokok pikiran yang memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan baik undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pembentukan undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, i3. menimbang bahwa dari pembukaan dan beberapa uud serta konsiderans undang undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dikutip atas, menurut mahkamah keduanya sejalan, yakni kehendak untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang terhambat karena adanya tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana korupsi harus diberantas. tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberontakannya pun harus dilakukan secara luar biasa. oleh karena itu, institusi yang diberi kewenangan untuk memberantasnya, seperti komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut kpk) oleh diberikan kewenangan luar biasa dalam hal melakukan supervisi dan koordinasi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. bahkan kpk juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan pembicaraan seseorang dan tidak boleh mengeluarkan sp3: i3. menimbang bahwa dan menurut pemohon merupakan norma yang tidak sesuai dengan uud karena norma tersebut tidak mencerminkan ketertiban dan asas kepastian hukum. terhadap dalil pemohon tersebut, menurut mahkamah, sudah tertib dan memenuhi kepastian hukum sebab menentukan bahwalainmenyatakan kpk jugaselanjutnya mengatur dalam hal kpk mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan kpk. bilamana dilakukan penyerahan hal hal sebagaimana dimaksud pada maka menentukan harus dibuat dan ditandatangani berita acara penyerahan sehingga tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada kpk. dengan demikian dalil pemohon terkait dengan dan tersebut tidak beralasan menurut hukum: i3.16j menimbang bahwa terkait dengan sudah jelas maksudnya, karena ketentuan yang terdapat pada yang menyatakan bahwa apabila kpk belum melakukan penyidikan untuk tindak pidana korupsi sedangkan perkara tersebut telah dididik oleh kepolisian atau kejaksaan, maka kepolisian atau kejaksaan wajib memberitahukan kepada kpk paling lambat (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. menentukan bahwapk. berikutnya yakni. terakhir atau secara tegas menentukan bahwa. dengan demikian dalil pemohon terkait dengan tersebut tidak beralasan menurut hukum: i3.seluruh dalil pemohon yang menyatakan dan dan bertentangan dengan uud dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,dilakukan tersebut segera dihentikanpenegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia . bahwa pemohon merupakan advokat berdasarkan bukti kartu tanda advokat bukti sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam prinsip prinsip negara hukum menegakkan hukum dalam memperjuangkan tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegardankepastian hukum. bahwa pada saat mengajukan permohonan ini, telah terjadi proses penegakan hukum yang tumpang tindih dalam penyidikan kasus dugahamdan zelda ahmad fadli semadi ttd. ttd. akil mochtar anwar usman panitera pengganti, ttd. martian wibowo korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi sim) yang sama sama sedang ditangani oleh dua lembaga penegak hukum yakni kepolisian republik indonesia polri) dan komisi pemberantasan korupsi kpk). proses penyidikan terhadap perkara yang sama dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan simulator surat izin mengemudi sim) yang sedang ditangani dua lembaga polri dan kpk) tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. bila kepolisian republik indonesia polri) dan komisi pemberantasan korupsi kpk) mengadakan penyidikan bersama atau penyidikan ganda maka masyarakat yang berhak atas jaminan kepastian hukum justru akan semakin jauh dari prinsip negara hukum dimana salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. oleh sebab itu jika hal ini diteruskan oleh dua lembaga yakni kepolisian republik indonesia dan komisi pemberantasan korupsi maka bisa jadi nantinya kasus ini akan dibawa dua pengadilan yang berbeda. hal ini disebabkan karena semua kasus yang ditangani kpk berujung pengadilan tipikor, sementara kasus yang ditangani kepolisian biasanya diadili melalui peradilan umum dan ada kemungkinan jika kasus yang sama diadili oleh dua pengadilan dengan dua majelis hakim berbeda, jenisnya juga berbeda. kalau hasilnya berbeda jauh, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat untuk memperoleh jaminan kepastian hukumharus berdasarkan atas hukum yang sejalan dengan sistem hukum nasional dan menjunjung jaminan atas kepastian hukum dan keadilan. faktanya, akibat penerapan dasas negara hukum dan kepastian hukum, telah membuat pemohon dirugikan hak hak konstitusionalnya karena tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum.. bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada muatan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap uud uud negara indonesia adalah negara hukum .merupakan norma yang tidak sesuai dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai hukum dasar dan berisi tentang muatan materi yang tidak mencerminkan asas ketertiban dan asas kepastian hukum sehingga dapat berpotensi melahirkan kerugian konstitusional terhadap pemohon. oleh sebab ituharus dinyatakan inkonstitusional. bahwa norma yang terdapat dalamsebagai negara hukum mak dan harus berdasarkan pada undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebagai hukum dasar. bahwa penempatan lembaga komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang merupakan bagian dari kewenangan kekuasaan kehakiman tidak dibentuk berdasarkan perintah undang undang dasar yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman melainkan dibentuk oleh undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa komisi pemberantasan korupsi tidak boleh memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman termasoleh karena itu muatan materiil dalam dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dinyatakan inkonstitusional dikarenakan oleh aturan yang tidak sesuai undang undang dasarseperti yang disebutkan secara tegas dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. bahwa undang undang dasar secara tegas memberikan kewenangan dalam penegakan hukum kepada kepolisian negara republik indonesierdasarkan keberadaan undang undang dasar tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia yang memberikan kewenangan kepada kepolisian republik indonesia untuk menegakan hukum dan melakukanperti yang termuat dalam huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang kepolisian republik indonesia. sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur dalam undang undang nomor tahun tentang kitab undang undang hukum acara pidana kurap) menyebutkan bahwaoleh sebab itu sejalan dengan pedoman hukum acara kitab undang undang hukum acara pidana kurap) maka tidak ada alasan bagi kepolisian republik indonesia untuk menghentikan penyidikan termasuk dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus simulator sim hanya karena pengambilalihan perkara oleh komisi pemberantasan korupsi yang secara kelembagaan hanya dibentuk berdasarkan undang undang yang secara hierarki berada bawah undang undang dasar disamping itu undang undang dasar secara tegas pula tidak memberikan wewenang memberikan campur tangan komisi pemberantasan korupsi dalam penegakan hukum terhadap instansi lain termasuk dalam hal:dalam hal komisi pemberantasan korupsi sudah mulai melakukan penyidikan kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, dandengan demikian, kewenangan komisi pemberantasan korupsi yang termuatkejaksaanberdasarkan undang undang dasar maka dibentuklah undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur oleh undang undang huruf dan undang undang nomor tahun tentang kejaksaan republik indonesia). berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa keberadaan lembaga kejaksaan republik indonesia yang dibentuk berdasarkan undang undang dasar lebih tinggi dibandingkan dengan keberadaan komisi pemberantasan korupsi kpk) yang dibentuk hanya berdasarkan undang undang yang secara hierarki peraturan perundang undangan berada dibawah undang undang dasar. oleh sebab itu kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh kpk serta termasuk kewenangan kpktidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang harus berdasarkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, sehinggadengan diberinya kewenangan kepada komisi pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi maka institusi kepolisian republik indonesia dan kejaksaan republik indonesia dapat dikatakan secara kedudukan kelembagaan berada dibawah naungan komisi pembebasan korupsi sehingga dengan demikian bertentangan dengan undang undang dasar bila hal ini terus terjadi dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan kerusakan sistem hukum dan rusaknya sistem penyelenggaraan pemerintahan dan tidak menutup kemungkinan dapat mengancam stabilitas nasional karena secara institusi kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bahwa lembaga kepolisian dan kejaksaan dibentuk berdasarkan uud sementara kpk hanya dibentuk oleh undang undang. oleh sebab itu, kepolisian republik indonesia dan kejaksaan republik indonesia tentu tidak akan tunduk pada komisi pemberantasan korupsi. oleh sebab itu ketentuan dan undang undang nomor tahun tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. bahwa apa bila memang rakyat indonesia menginginkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai bagian fungsi badan kekuasaan kehakiman diberikan kepada komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara maka harus lakukan terlebih dahulu perubahan (amandemen) terhadap undang undang dasar dan memasukan komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan amanah undang undang dasar agar tidak terjadi proses penegakan hukum dengan cara melawan hukum dan kpk memiliki kedudukan yang setara dengan kepolisian republik indonesia dan

gasara novia manopo, s.h. tanggal lahir november alamat jalan rajungan raya nomor rt rw. kelurahan jati, rawamangun, kecamatan pulogadung dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada ikhwan heru putranto, s.h., hanya nova, s.h., m.h., imran bukhari razia, s.h., m.h., dan anthony alexander, s.h., para advokat yang tergabung pada kantor advokat razia nova putranto law firm, yang beralamat jalan kentangiillii. pemohon:emohon,perbankan: merujuk pada ketentuan uud junctodugaan bahwa ketentuan dalam undang dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar prinsip prinsip yang diatur dalam uud bahwa huruf undang undang perbankan, jika tetap digunakan untuk menghukum seseorang maka akan mengakibatkan terjadinyadengan sendirinya pula melanggar prinsip prinsip yang diatur dalam uud dalam kaitannya dengan pemohon adapun alasan alasan hukumnya adalah sebagai berikut: bahwa pemidanaan pemohon selama enam tahun dilakukan karena kekuasaan yudisial yang ada hanya semata mata mematuhi aturan pada huruf undang undang perbankan yang mensyaratkan adanya pidana minimal dan maksimal, vide bukti bahwa majelis hakim dalam perkara pidana atas nama pemohon pada pengadilan negeri jakarta utara yang mewakili kekuasaan yudisial pada saat itu tidak mungkin menghukum pemohon dengan sanksi pidana bawah lima tahun karena jika hal tersebut dilakukan, maka majelis hakim tersebut telah melanggar ketentuan dan aturan dalam undang undang perbankan: bahwa pemberian sanksi pidana selama minimal lima tahun yang diberikan kepada pada hakekatnya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi hadapan hukum khususnya dalam kaitan pemberian sanksi pidana terhadap pemohon yang. bahwa pemidanaan tersebut juga sangat tidak adil jika dibandingkan dengan pemberian sanksi pada para terdakwa dalam perkara korupsi cek pelawat pemilihan deputy gubernur bank indonesia yang tiap satu mendakwanya terbukti menerima uang sebesar rp. (lima ratus juta rupiah) s d rp. (satu milyar rupiah) yang dipidana selama satu tahun s d tiga tahun, hal ini tentunya pemohon telah didiskriminasi hadapan hukum. bahwa pemberian denda sekurang kurangnya rp. (sepuluh milyar rupiah) kepada pemohon yang faktanya terbukti secara sempurnamerupakan pemborosan atau kesia siaan dalam membuat aturan hukum karena logikanya pemohon atau siapapun pihaknya tidak mungkin sanggup atau mampu untuk membayar denda yang nilainya melebihi nilai uang hasil kejahatannya terlebih lagi dalam putusannya majelis hakim memberikan opsi kurungan selama tiga bulan apabila pemohon tidak sanggup membayar denda. terkait dengan opsi tersebut tentu saja pemohon atau siapapun pihaknya pasti akan memilih kurungan selama tiga bulan untuk menuntaskan masa hukumannya daripada membayar rp. (sepuluh milyar rupiah) dengan demikian maksud dari pembuat undang undang untuk membuat suatu aturan yang tegas dan mengikat setiap warga negara justru telah dilemahkan oleh aparat hukumnya sendiri. bahwa pemberian sanksi denda kepada pemohon, tidaklah membuat pemohon terbebas dari tanggung jawab perdananya kepada korban. sebagaimana diketahui dalam sanksi hukum pidana yang merupakan hukum publik, jika dipersyaratkan adanya denda maka denda tersebut dibayarkan kepada negara sebagai representasi dari masyarakat umum (publik). adapun korban dalam hal ini pihak bank oclc nbsp tbk. cabang kelapa gading yang faktanya menderita kerugian sebesar rp. (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dianggap telah mendapatkan keadilan dengan penjaranya terdakwa pemohon). untuk mendapatkan kembali uangnya pihak bank oclc nbsp tbk. cabang kelapa gading oleh undang undang disediakan sarana melalui forum pengadilan perdata, dengan kata lain apabila pihak bank oclc nbsp tbk. cabang kelapa gading bersikeras untuk mendapatkan kembali uangnya maka mereka dapat mengajukan gugatan perdata kepada pemohon. hal inilah yang kami maksud dengan penghukuman ganda (double punishment) yang akan diderita oleh pemohon. bahwa selanjutnya ketentuan pidana pada huruf undang undang perbankan saat ini sudah out date dan tidak memiliki nilai keadilan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam undang undang yang telah dihasilkan dalam skala periode setelah tahun dalam permohonan ini pemohon bermaksud membandingkan huruf undang undang perbankan dengan dan undang undang nomor tahun tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukti dengan perincian perbandingan sebagai berikut: setiap orang yang huruf anggota dewan komisaris, menempatkan,mentransfer,mengalihkan,membelanjakan, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa mengubah,mengaburkan,menyembunyikan,menguap luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata us, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam kekayaan yang diketahuinya atau patut dibukanya dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan dalam dengan tujuan menyembunyikan sengaja mengubah,mengaburkan, menghilangkan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang penjara paling lama (dua puluh) tahun dan denda kurangnya (lima) tahun dan paling lama (lima paling banyak rp. (sepuluh miliar belas) tahun serta denda sekurang kurangnya rupiah). rp. (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak rp. (dua ratusda paling banyak rp1. (satu miliar rupiah). berdasarkan perbandingan pada tabel atas, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi pidana pada undang undang nomor tahun lebih mengutamakan efektifitas yaitu jika pelakunya melakukan kejahatan yang nilai kerugiannya sangat berat maka disediakan sanksi yang sangat berat, sedangkan jika nilai kejahatannya tidak berat, maka hakim diberi kebebasan untuk memberikan sanksi pidana dan sanksi denda sesuai dengan keyakinannya (fakta persidangan). hal yang sama tidak dapat kita temukan pada ketentuan pidana pada undang undang tentang perbankan. bahwa berdasarkan uraian atas terbukti huruf undang undang perbankan tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional terhadap pemohon karena: pemohon telah ditetapkan sebagai terpidana oleh majelis hakim pemeriksa perkara nomor pid. sus pn. jkt. tertanggal april putusan mana yang mempidanakan pemohon berdasarkan huruf undang undang perbankan, ketentuan tersebut sebagaimana diuraikan atas telah terbuktipidana dengan aturan hukum yang mensyaratkan pidana minimum sehingga majelis hakim dalam perkara pidana atas nama pemohon pada pengadilan negeri jakarta utara tidak mungkin menghukum pemohon dengan sanksi pidana bawah lima tahun oleh karenanya bertentangan dengan asas kepatutan dan asas keadilan, sehingga meskipun kerugiannya tergolong ringan namun tetap harus dihukum berat,bahwa kerugian konstitusional yang diderita pemohon adalah aktual dan spesifik, pada saat pemidanaan dijatuhkan kepada pemohon, pemohon dalam keadaan mengandung dan pada akhirnya harus merawat anaknya hingga umur tahun rumah tahanan tempat pemohon menjalani hukuman, dan selanjutnya pemohon harus berpisah dengan anaknya tersebut hingga masa hukumannya selesai. kondisi ini membuktikan bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon untuk hidup bebas vide uud guna menjamin tumbuh kembang sang anak. satu sisi kondisi ini juga membuktikan merugikan hak konstitusi sang anak yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang vide uud dengan kasih sayang sang ibu pemohon), hal ini mungkin tidak akan terjadi bila pemohon tidak dipidana dengan aturan hukum yang mensyaratkan pidana minimum seperti huruf undang undang perbankan, selanjutnya pemidanaan atas pemohon berdasarkan ketentuan huruf juga membuktikan bahwaketentuan huruf undang undang perbankan hal ini dikarenakan pemidanaan berdasarkan ketentuan tersebut justruhukum membayar denda sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah) meskipun nilai kerugian yang ditimbulkan adalah sebesar rp. (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), hal ini dilakukan karena majelis hakim hanya mengikuti aturan dalam undang undang perbankan yang kualitasnya sangat jauh dari nilai nilai keadilan hukum.sekali lagi bahwa kerugian konstitusional yang diderita pemohon adalah aktual dan spesifik: pemohon telah mengalami diskriminasi hadapan hukum hal mana merugikan hak konstitusional pemohon dalam uud karena nilai kerugian yang ditimbulkannya dalam perkara pidana yang melibatkannya vide bukti apabila dibandingkan dengan pidana lainnya seperti penggelapan, penipuan, atau korupsi sekalipun, sanksi pidananya sangat jauh berbeda, berikut ini adalah data data terpidana yang telah divonis oleh pengadilan dengan nilai kerugian yang jauh lebih besar namun mendapat hukuman yang jauh lebih ringan dari pemohon: daniel tf. sinambela (perkara rp. tahun bulan (di pengadilan mama taman dewata panda nababan (perkara cek rp. tahun bulan ditambah sanksi pelawat gubernur bi) bukti denda rp. (di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta) fara novia manopo selaku rp. tahun ditambah sanksi denda rp. pemohon bukti (di pengadilan negeri jakarta utara). berdasarkan uraian atas maka terbukti bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan telah melanggar uud oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ini oleh mahkamah maka kerugian hak konstitusional seperti yang diuraikan pada permohonan ini tidak akan terjadi lagterjadi karena saat itu pembuat undang undang tidak mengedepankan asas keadilan secara utuh. bahwa dengan melihat fakta tersebut, maka sudah menjadi kewenangan mahkamah konstitusimemohonkan untuk menyatakan huruf undang undang perbankan bertentangan dengan uud dan oleh karena itu inkonstitusional, maka harushuruf undang undang perbankan bertentangan dengpemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak pidana perbankanhuruf undang undang perban hal ini dengan mengingat bahwa mahkamah konstitusi adalah the final interpreter the constitution maka mahkamah konstitusiterbukti pemohon selaku warga negara indonesia telah diputuskanout date, mengandung pemborosan dan terbuka untuk memunculkan penghukuman ganda (double punishment): bahwa terbuktiterbukti juga pemohon berpotensi mengalami kerugian konstitusional, yaitu kehilangan hak hidupnya secara bebas sebagaimana ditentukan uud dan juga terbukti merugikan hak konstitusi sang anak pemohon yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang vide uud bahwa terbukti ketentuan huruf undang undang perbankanmelanggar prinsip kepastian hukum yang adil dan kesetaraan hadapan hukum yang dalam hal ini adalah hak konstitusional pemohon yang merupakan terdakwa dalam perkara pidana yang menimpanyaketentuanpemohon sebagai terpidana), pemohon, memohon agar majelis hakim konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan pengadilan negeri jakarta utara untuk menghentikan dan atau menunda penghukuman pidana selama tahun dan denda sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah) terhadap pemohon sebagaimana dimaksud dalam keputusan pengadilan negeri jakarta utara nomor pid. sus pn. jkt. tertanggal april dengan semua alasan alasan hukumgabulkan permohonan provisi pemohon, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun sampai adanya putusan akhir mahkamah terhadap pokok permohonan guo, dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan pengujian huruf bertentangan dengan uud,huruf undang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang perbankundang undang nomor tahun tentang perubahan undang undang nomor tahun tentang perbankan, dengan diartikartu keluarga: bukti fotokopi putusan nomor pid. sus pn. jkt. ut, bukti fotokopi surat tuntutan nomor reg. perk.: pdm jkt.utlaman monday november bukti fotokopi laman tanggal juni menimbang bahwa pemerintahpernyataan pembukaandalam permohonannya, pemohon berpendapat bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan yang berbunyi,huruf undang undang perbankan yang mengatur: anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:(dua ratus miliar rupiah)". telah bertentangan dengan ketentuan uud pada pokoknya menurut pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan huruf undang undang perbankan telah menimbulkantelah melanggar prinsip prinsip yang diatur dalam ketentuan uud lebih lanjut dalam permohonannya, pemohon mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan guoguo, yangguo. sebelum pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, dapat pemerintah sampaikan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan guo, selain itu pemohon telah keliru dalam mengajukan upaya hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemohon, sertaguo dengan uud berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam permohonan guo dapat pemerintah sampaikan hal hal sebagai berikut: pertama, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo terkait dengan ada tidaknya kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohonbahwa apabila ketentuan huruf perbankan yang dimohonkan uji materiil oleh pemohon dibatalkan, maka hal tersebut tidak serta merta akan membatalkan ataupun mengurangi putusan pidana yang dikenakan kepada pemohon kedua, pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan guo kepada mahkamah konstitusi, mana pemerintah berpendapat bahwa kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya,, sehingga apabila pemohon merasa keberatan atas putusan pengadilan negeri jakarta utara, seyogyanya pemohon mengajukan upaya hukumundang undang guo. ketiga,sehingguraian tersebut, maka sudah sepatutnya dan berdasar atas hukum bagimeskipun pemerintah berpendapat bahwa permohonan pemohon seharusnya tidak dapat diterima, namun pemerintah akan tetap memberikan keterangan mengenai ketentuan huruf undang undang perbankan yang dimohonkan pengujian guo. ketentuan guo yang diajukan pengujiannya oleh pemohon, pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana dalam dunia perbankan, sekaligus memberikan efek jera baik kepada masyarakat maupun kepada pelaku usaha (pemilik maupun karyawan ataupun pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan usaha bank) agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana bidang perbankan tersebut. dengan adanya sanksi pidana yang memberikan batasan minimal dan maksimal yang lebih berat terhadap para pelanggannya dalam hukum perbankan tersebut, diharapkan upaya tersebut dapat mencegah ataupun mengurangi tingginya tingkat kejahatan dunia perbankan sekaligus juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan yang merupakan modal dasar bagi bank dalam menjalankpengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank pada hakekatnya merupakan lembaga pengumpul dana, industri jasa keuangan dan industri fasilitasi, sehingga bank berfungsi sebagai financial intermedia dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. kegiatan usaha bank yang menghimpun dana dari masyarakat hanya dapat berjalan atas dasar adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap bank, jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan berdampak pada jatuhnya industri perbankan itu sendiri, dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan perkembangan industri perbankan itu sendiri. oleh karena itu memelihara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan industri perbankan nasional. dalam perekonomian suatu negara, sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuhkembangkan sektor perekonomian dalam negara tersebut, selain itu industri perbankan merupakan suatu industri yang bersifat capital intensive dan memiliki resiko yang tinggi, jatuhnya industri perbankan tidak hanya berakibat buruk terhadapdalam suatu negara secara keseluruhan, mana hal ini pernah dialami oleh, tercatat lebih dari lima ratus triliun rupiah biayajuga ikut merasakan dampak atas krisis moneter yang terjadi. berdasarkan penjelasan tersebut atas maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan usaha usaha guna menjaga dan melindungi sektor perbankan, agar krisis ekonomi sebagaimana pernah dialami oleh indonesia pada tahun tidak terjadi kembali, mana usaha usaha dalam menjaga dan melindungi sektor perbankan tersebut salah satunya yaitu dengan menjaga kepercayaan masyarakat atas industri perbankan. upaya untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan merupakan usaha bersama antara para pelaku usaha perbankan, pemerintah dan masyarakat sendiri. terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, mana salah satunya adalah merupakan regulasi bidang perbankan. regulasi yang baik bidang perbankan tentunya akan ikut memberikan dampak yang positif dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, sebaliknya regulasi yang lemah bidang perbankan justru akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank, begitu pula dengan adanya salah satu bentuk pengaturan ketentuan pidana yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan dalam undang undang perbankan secara psikologis tentunya akan berdampak pada meningkatkan rasa aman kepada masyarakat dalam mempercayakan pengelolaan dananya kepada bank. terkait dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan mengenai sanksi dalam tindak pidana perbankan yang menurut pemohon tidak adil, terlalu berlebihan dan tidak proporsionalpemerintah secara tegas menyatakan tidak sependapat dengan dalil pemohon tersebut.mana tujuan tujuan pemidanaan tersebut telah sesuai dengan teori pemidanaan yang berlaku, yaitu tujuan penghukumancaman hukuman yang berat bagi pelaku kejahatan perbankan akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan perbankan. pada akhirnya ancaman hukuman yang berat terhadap pelaku kejahatan perbankan akan memberi rasa aman kepada masyarakat yang menginvestasikan uangnya bank. selain hal tersebutapabila kita selain hasanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan tentunyasudah pasti secara keseluruhan. samping itu,tindak pidana perbankan tersebut tidakpidana dalam bidang perbankan., dan apabila jika sistem ancaman hukuman pidana tersebut tidak diberi batasan minimum, peluang para pelaku tindak pidana perbankan dihukum rendah menjadi terbuka, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah kejahatan perbankan dapat menjadi semakin tinggiud danmberikan keterangan tertulis dan kesimpulanix tertanggal november pemohon mengajukan permohonan uji materiil ketentuan huruf undang undang perbankan terhadap uudhuruf undang undang perbankan yang menyatakan karena menurut pemohon ketentuan huruf undang undang perbankan telahdalil dalil dalam permohonan pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan huruf undang undang perbankanhuruf undang undang perbankan.huruf undang undang perbankan, sehingga menurut pemohon ketentuan huruf undang undang perbankan bertentangan dengan ketentuemohon, pemerintah mempertanyakan hal hal sebagai berikut: apakahperbankan?emohon dengan berlakunya ketentuan huruf undang undang perbankan?hadap status hukum (legal standing) pemohon, dapat pemerintah sampaikan hal hal sebagai berikut: permasalahan pemohon merupakan persoalan atas putusan pengadilan pemerintah berpendapat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pemohon bukanlah diakibatkan oleh diberlakukannya ketentuan huruf undang undang perbanka. dengan demikian apabila pemohon merasa keberatan atas putusan pengadilan negeri jakarta utara tersebut, maka seharusnya pemohon mengajukan upaya hukum yang ada sebagaimana yang sudah diatur dalam kitab undang undang hukum acara pidana kurap) yaituketentuan guo. kerugian pemohon tetap akan terjadi walaupun permohonan guo dikabulkan. dapat pemerintah sampaikan bahwa pemohon tidak memenuhi persyarat(sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak rp. (dua ratus miliar rupiah). bahwa menurut huruf, bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai narapidana berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor pid. sus pn. jkt. tertanggal april yang amar putusan adalah sebagai berikut bukti mengadili menyatakan terdakwa fara novia manopo, sh. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa fara novia manopo, sh. oleh karena itu dengan pidana penjara selama (enam) tahun dan denda sebesar rp. (sepuluh milyar rupiah). menyatakan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan kurungan (tiga) bulan.. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. memerintahkan barang bukti berupa: dokumen lamaran kerja seri. fara novia manopo: dokumen pengangkatan seri. fara novia manopo sebagai customer service, (tiga) set dokumen pembukaan rekening tabungan jenis taka, tanda dan kabar bisnis an. sdr. iskandar siman: (satu) set dokumen pembukaan rekening tabungan tanda gold an. sdr. iskandar siman yang dibuka oleh seri. fara novia manopo. bahwhal tersebut tidak serta merta akan membatalkan putusan pidana yang dikenakan kepada pemohon, karena putusan mahkamah konstitusi dalam perkara guo tidak dapat membatalkan putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara kepada pemohon. lebih lanjut dalam secara tegas dincerminkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tidak dapat berlaku surut, sehinggdasar pertimbangan hukum bagi majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara dalam menjatuhkan pidana terhadap pemohon yang menggunakan ketentuan huruf undang undang perbankan tetap sah secara hukum. kerugian pemohon bukan disebabkan karena berlakunya ketentuan huruf perbankan. lebih lanjut dapat pemerintah sampaikan bahwa kerugian yang dialami pemohon sebagaimana pemohon sampaikan dalam permohonannya atas putusan pengadilan negeri jakarta utara nomor pid. sus pn. jkt. tanggal april yang menjatuhkan pidana penjara selama (enam) tahun kepada pemohon, bukan disebabkan karena adanya pidana minimal yang diatur dalam ketentuan guo. bahwa dalam ketentuan huruf undang undang perbankan diatur mengenai pidana penjara minimal selama (lima) tahun dan denda sekurang kurangnya rp10. (sepuluh miliar rupiah), sedangkan berdasarkan putusan pengadilan negeri jakarta utara pemohon dijatuhi pidana penjara selama (enam) tahun. sehingga dari hal tersebut terbukti bahwa majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara tidak hanya mengacu pada ketentuan guo, dan majelis hakim pada pengadilan negeri jakarta utara mempunyai penilaian tersendiri sehingga menjatuhi pidana penjara selama (enam) tahun kepada pemohon, atau lebih berat dari hukuman minimal yang diatur dalam ketentuan guo. berdasarkan hal tersebut pemerintah berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh pemohon bukanlah disebabkan oleh berlakunya ketentuan guo semata, melainkan berdasarkan penilaian majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara serta fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yang meyakinkan majelis hakim pengadilan negeri jakarta utara untuk menjatuhi hukuman pidana yang lebih berat dari pidana minimal yang diatur dalam ketentuan guo. pemohon tidak memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam uud bahwa dalam uud diatur mengenai hak dan kewajiban dasar setiap warga negara, mana hak hak yang diatur dalam uud memberikan suatu hak konstitusional terhadap setiap warga negara. namun demikian hak konstitusional setiap warga negara tetap memiliki batasan batasan yang menjadi kewajiban setiap warga negara, mana batasan tersebut bertujuan semata mata untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara lainnya. pembatasan terhadap hak hak setiap warga negara tersebut secara tegas telah diatur dalam ketentuan uudhal tersebut atas, maka dapat pemerintah sampaikan bahwa pemberlakuan ketentuan huruf undang undang perbankan merupakan implementasi atas ketentuan uud mana hal ini semata mata untuk memberikan perlindungan khususnya terhadap hak hak para nasabah penyimpan dana dalam mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan, serta memberikan perlindungan terhadap hak hak masyarakat pada umumnya. sehingga dengan demikian seharusnya pemohon juga memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan uud dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan huruf undang undang perbankan. permohonan pemohon tidak jelas obscura libel) dalam permohonannya pemohon mendalilkan bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan telah bertentangan dengan ketentuan uud namun dalam permohonannya pemohon tidak mampu untuktidak jelas (obscura libel) nya permohonan pemohondemikian jelas bahwdiberlakukannya ketentuan huruf undang undang perbankan. oleh karena ituketentuan huruf undang undang perbankan. iii. penjelasan pemerintah atas ketentuan huruf undang undang perbankan. peranan industri perbankan dalam sistem perekonomian nasionaldalamnya bidang ekonomi dan keuangan. bahwa sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermedia dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pelaksanaan pembangunan dimaksud. hal ini disebabkan karena kegiatan usaha bank, sehingga sektor perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuh kembangkan perekonomian suatu negara. selain itu industri perbankan merupakan industri yang bersifat capital intensive dan memiliki tingkat resiko yang tinggi, jatuhnya industri perbankan tidak hanya akan berakibat buruk padasecara keseluruhan dan dapat menggangu stabilitas perekonomian suatu negara, yang pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya krisis perekonomian dalam negara tersebut. kondisi demikian telah dialami oleh banyak negara, termasuktelahyang juga ikut merasakan dampak akibat krisis moneter yang terjadi. dengan demikian perlindungan terhadap sektor perbankan dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian harus dilakukan oleh pemerintah guna menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional. tujuan adanya ketentuan huruf undang undang perbankan bahwa peranan bank yang sangat strategis dalam membantu dan menumbuh kembangkan sektor perekonomian dalam suatu negara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjaga kesehatan industri perbankan nasional, agar kesinambungan pembangunan nasional dapat terjaga dengan baik. oleh karena itu, pengaturan ancaman pidana terhadap kejahatan perbankan dipandang perlu untuk diatur secara tegas dalam undang undang perbankan, agar dapat menjamin kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkait dalam industri perbankan, sehingga hal tersebut dapat mewujudkan industri perbankan yang sehat yang akan berdampak positif pada stabilitas perekonomian nasional. bahwa oleh karena itu permasalahan perbankan indonesia yang terjadi pada tahun menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pemerintah dan dewan perwakilan rakyat yang membahas rancangan perubahan undang undang nomor tahun tentang perbankan, mana apabila peraturan perbankan hanya memberikan batasan maksimum sanksi terhadap tindak pidana perbankan, hal tersebut dapat menyebabkan pihak oknum yang terlibat dalam kegiatan operasional perbankan tidak mempunyai rasa jera terhadap kemungkinan hukuman yang dapat dikenakan jika melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana perbankan. dengan demikian apabila keadaan tersebut dibiarkan maka hal tersebut dapat memberi celah untuk terjadinya suatu tindak pidana perbankan. oleh karena itu jika hal tersebut dibiarkan dan tidak dilakukan langkah langkah preventifnya maka resiko yang akan dihadapi adalah dampak sistemik dari permasalahan yang diakibatkan oleh tindak pidana perbankan dimaksud. maka atas dasar hal tersebut pemerintah bersama dengan dewan perwakilan rakyat dalam pembahasan rancangan perubahan undang undang nomor tahun tentang perbankan, memasukan ketentuan ancaman pidana minimum yang berat terhadap para pelaku tindak pidana perbankan, yang kemudian tercantum dalam ketentuan huruf undang undang perbankan. bahwa hukuman terhadap pelaku tindak pidana perbankan ditujukan untuk membuat jera para pelaku kejahatan bidang perbankan serta untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana perbankan. samping itu diterapkannya ancaman pidana minimum yang berat terhadap pelaku tindak pidana perbankan oleh pembuat undang undang juga bertujuan untuk melindungi masyarakat. selain itu dapat pemerintah sampaikan bahwa tujuan adanya ketentuan ketentuan huruf undang undang perbankan tersebut telah sesuai dengan teori pemidanaan yang ada, mana tujuan pemidanaberdasarkan hal tersebut maka ancaman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana perbankan dapat memberi rasa aman dan menambah kepercayaan bagi masyarakat yang menyimpan uangnya bank, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan industri perbankan, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya stabilitas perekonomian nasional. iv. penjelasan pemerintah atas permohonan uji materiil ketentuan huruf undang undang perbankan terhadap uud terhadap permohonan uji materiil guo yang diajukan oleh pemohon, dapat pemerintah jelaskan hal hal sebagai berikut:bertentangan dengan uud bahwa terhadap pendapat pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan telah bertentangan dengan uud pemerintah berpendapat bahwa dalil dalil pemohon berkaitan dengan hal tersebut tidak berdasar dan tidak tepat.huruf undang undang perbankan justru memberikan hak hak sebagaimana terdapat dalam ketentuan uud bahwa adanya ketentuan huruf undang undang perbankan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang telah menyimpan dan mempercayakan dananya kepada lembaga perbankan, mana dengan adanya ketentuan guo akan memberikan kepastian hukum bagi nasabah penyimpan dana, bahwa dana yang dipercayakannya terhadap lembaga perbankan tidak akan disalahgunakan, dan terhadap adanya suatu tindak pidana perbankan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan guo. sebagaimana pemerintah telah dijelaskan sebelumnya bahwa dampak dari terjadinya suatu tindak pidana perbankan dapat sangat merugikan baik nasabah maupun bank itu sendiri. bahkan suatu tindak pidana perbankan dapat menstimulasi dampak sistemik pada perekonomian secara umum akibat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan sehingga berpotensi mengakibatkan suatu krisis perekonomian, mana dampak dari krisis tersebut sangat merugikan baik bagi negara maupun masyarakat. oleh karena itu dengan diberlakukannya ketentuan pidana minimal yang berat bagi para pelaku tindak pidana perbankan dalam ketentuan guo justru akan melindungi hak masyarakat secara luas untuk dapat hidup sejahtertidak adil dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam undang undang lain bahwa terkait dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan tidak adil, tidak proporsional, dan terlalubahwa jika ditanggapan atas pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi pada persidangan tanggal januari bahwa pada sidang pleno hari selasa tanggal januari majelis hakim mahkamah konstitusi yaitu dr. h.m. akil mochtar, s.h., m.h. telah mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah untuk dijawab bersama sama dalam keterangan pemerintah, mana pertanyaan yang diajukan tersebut pada pokoknya mempertanyakan mengenai dasar pemberlakuan ancaman pidana yang ada dalam ketentuan guo disamakan antara anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai, padahal besarnya kewenangan maupun tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai bank berbeda. bahwa terkait dengan pertanyaan majelis hakim mahkamah konstitusi tersebut dapat pemerintah sampaikan, bahwa adanya kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda antara anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai tentu akan memberikan tanggung jawab pidana yang berbeda juga. dalam ketentuan huruf undang undang perbankan memang diatur mengenai adanya ancaman pidana maksimal dan minimal yang sama bagi anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai yang melakukan tindak pidana perbankan. namun demikian terhadap anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai yang telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan tentu akan memiliki tanggung jawab pidana yang berbeda. besar kecilnya tanggung jawab pidana tersebut tergantung pada peran dari masing masing pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana tersebut. bahwa berdasarkan hal tersebut dapat pemerintah sampaikan bahwa alasan menyamakan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan adalah sama dengan alasan sebagaimana telah pemerintah sampaikan sebelumnya, yaitu untuk menjaga kesehatan dunia perbankan. namun demikian samanya ancaman pidana tersebut tidak berarti menyamakan pertanggung jawaban pidana antara anggota dewan komisaris, direksi, dengan pegawai, mana pertanggung jawaban pidana tersebut harus terlebih dahulu melalui suatu proses pemeriksaan dalam suatu persidangan lembaga peradilan. vi. dampak terhadap pembatalan ketentuan huruf undang undang perbankan. bahwa permohonan pemohon kepada mahkamah konstitusi untuk menyatakan ketentuan huruf undang undang perbankemohon terhadap ketentuan huruf undang undang perbankketentuan huruf undang undang perbankan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka apabila terjadi suatu tindak pidana perbankan maka lembaga peradilan tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana perbankan, dan hal (satu) set dokumen pembukaan rekening tabungan tanda an. seri. roslinawati, (satu) set lembar formulir permohonan penutupan rekening tabungan jenis taka an. iskandar siman (yang dibuat oleh terdakwa): (satu) lembar slip pemindah bukan dana sebesar rp. dan rekening tabungan jenis taka an. iskandar siman rekening tabungan jenis kabar an. iskandar siman: (satu) slip pemindah bukan dana sebesar rp. dari rekening kabar an. iskandar siman rekening tabungan tanda gold an. iskandar siman (yang dibuka oleh terdakwa): (dua belas) lembar slip penarikan tunai dan rekening tanda gold nomor a c an. iskandar siman (yang dibuka oleh terdakwa), (enam belas) slip pemindah bukan dana dan rekening tabungan tanda gold nomor a c. an. iskandar siman (yang dibuka oleh terdakwa)ke rekening tabungan tanda an. seri. roslinawati, (lima) set rekening koran, (delapan) lembar slip penarikan tunai dari rekening kabar bisnis nomor a c. an. iskandar siman, (satu) buku tabungan tanda gold an. iskandar siman: (satu) lembar kartu anjungan tunai mandiri nomor oclc nbsp, tabungan jenis taka nomor a c tanggal juli an. iskandar siman: tabungan jenis tanda nomor a c tanggal juli an. iskandar siman, tabungan jenis kabar nomor a cc396 tanggal agustus an. iskandar siman, tetap terlampir dalam berkas perkara: (satu) unit ac, (dua) unit hand phone, tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum (unrechtszekerheid) dalam kegiatan usaha perbankan.kejahatan bidang perbankan tersebut tidak akankejahatan dalam bidang perbankan yang pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas perekonomian nasional. sehingga berdasarkan hal tersebutatas, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan huruf undang undang perbankan, justru sebaliknya apabila ketentuan huruf undang undang perbankan dibatalkan (good non) maka hal tersebut akan berakibat pada tidak adanya jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat khususnya masyarakat yang terkait dengan industri perbankan. vimengenai kedudukan hukum legal standing) pemohon terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon, pemerintah menyimpulkan bahwguo terhadap uud karena kerugian yang dialami oleh pemohon bukanlah merupakan suatu kerugian hak konstitusional pemoho. pemerintah berpendapat bahwa kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, adalah merupakan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemohon dari adanya suatu pelanggaran ketentuan huruf undang undang perbankan yang dilakukan oleh pemohon, mana ketentuan guo merupakan implementasi atas ketentuan uud yang mengatur mengenai pembatasan hak setiap orang yang diatur dalam undang undang yang dibuat semata mata untuk memberikan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. selain itu dapat pemerintah simpulkan bahwa permohonan guo yang diajukan olehancaman pidana minimal dalam ketentuan huruf undang undang perbankan dibuat untuk melindungi masyarakat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa terjadinya suatu tindak pidana perbankan dapat menimbulkan suatu kerugian yang besar bagi nasabah penyimpan dana serta bagi bank itu sendiri. selain itu hal tersebut juga memiliki dampak yang dapat membahayakan industri perbankan, serta dapat berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian nasional dan menyebabkan krisis ekonomi, yang sangat merugikan banyak pihak baik pemerintah maupun masyarakat luas. berdasarkan hal tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa adanya ketentuan huruf undang undang perbankan tersebut. ketentuan huruf undang undang perbankan tidak bertentangan dengan ketentuan uud sejalan dengan kesimpulan sebagaimana atas, bahwa adanya ketentuan huruf undang undang perbankan yang, maka dapat pemerintah simpulkan bahwa adanya ketentuan guo telah sejalan dengan ketentuan uud yangsebaliknya apabila ketentuan huruf undang undang perbankan tidak diatur dalam perbankan, justru akan bertentangan dengan ketentuan uud karena undang undang perbankan tidak memberikan kepastian hukum serta hak perlakuan yang sama hadapan hukum. selain itu dengan tidak adanya ketentuan huruf undang undang perbankan ataupun dengan mengurangi ancaman hukuman pidana minimal dalam undang undang perbankan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan lemahnya regulasi bidang perbankan sehingga berpotensi pada jatuhnya industri perbankan yang akhirnya akan berdampak pada terjadinya suatu krisis ekonomi dan akan mencederai rasa keadilan bagi masyarakat.perbankan)undang undang perbankan. adapun bunyi huruf yaitu: anggota dewan komisaris direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja cc. "dan denda sekurang kurangnya rp. (sepuluh milliar) dan paling banyak rp. (dua ratus milliar rupiah) pemohon beranggapan ketentuan huruf undang undang perbankan bertentangan dengan uud uud yang berbunyi:bankperbankan pada pokoknya sebagai berikut: bahwa menurut pemohon, pemidanaan yang didasark(vide permohonan guo hal angka menurut pemohon rumusan tersebut(vide permohonan guo hal angka bahwa ketentuan huruf undang undang perbankanprinsip prinsip yang diatur dalam uud (vide permohonan guo hal angka keterangan dpr terhadap dalil pemohon sebagaimana diuraikan dalam pernah33erbankan terhadap permohonan pengujian huruf undang undang perbankan, dpr menyampaikan keterangpembangunan bidang ekonomi dan keuangan. perkembangan perekonomian nasional khususnya dibidang keuangan pada sektor perbankan senantiasa bergerak cepat dengan tantangannyapun semakin kompleks dengan munculnya berbagai jenis kejahatan dunia perbankan sementara itu tuntutan masyarakat akan jaminan keselamatan dana nasabah yang ada pada sektor perbankan semakin tinggi yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan nasional., sedangkan dalam upaya penegakan hukum menjadi tanggung jawab bank indonesia bersama dengan penegak hukum arabi!a terjadi kejahatan dan pelanggaran bidang perbankan yang dilakukan oleh "direksi, komisaris maupun pegawai bank". perkembangan perekonomian nasional khususnya bidang keuangan pada sektor perbankan sebagaimana diuraikan atas, tidak diiringi dengan perkembangan regulasi perundang undangan khususnya yang terkait dengan tindak pidana perbankan. sementara itu kuh pidana yang merupakan hukum positif hukum pidana indonesia sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang tindak pidana perbankan, yang berakibat terdapat kekosongan hukum. oleh karena itu untuk mengisi kekosongan hukum khususnya yang mengatur tindak pidana perbankan, perlu dibentuk undang undang perbankan yang didalamnya juga mengatur tindak pidana perbankan, guna mengatasi berbagai masalah kejahatan dan pelanggaran bidang perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh system perekonomian nasional. hal ini sejalan dengan uud menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. hal ini dapat ditafsirkan dengan menciptakan suatu ketentuan peraturan perundangan yang dapat menjadi dasar untuk menciptakan penegakan hukum (law enforcement) segala bidang, khususnya bidang ekonomi dan keuangan termasuk bidang perbankan, dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, salah satu upaya untuk mengisi kekosongan hukum dalam tindak pidana perbankan adalah dengan merumuskan delik pidana perbankan dengan ketentuan sanksi yang adil dan tegas sebagaimana diatur dalam undang undang perbankan. pencantuman sanksi pidana perbankan pada huruf undang undang guo adalah sudahinibahwa perumusan ketentuan pidana khusus perbankan sebagaimana tercantum dalam huruf undang undang guo jugaketentuan (enam) baju: (dua)tas, (empat) sepatu: (lima) kosmetik: (satu) jam tangan, (satu) dvd: (lima puluh) buah cast dvd vcd film: dikembalikan kepada bank oclc nbsp melalui saksi ida wulandari herlaksono, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. (dua ribu rupiah). bahwa majelis hakim pemeriksa perkara pada pengadilan negeri jakarta utara (selanjutnya disebut majelis hakim ) telah menjatuhkan putusan bersalah kepada pemohon terkait dengan adanya tindak pidana perbankan yang terjadisebagaimana dimaksud dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum reg.perk. pdm jkt.ut bukti bahwa berdasarkan bukti atas majelis hakim telah memberikan sanksi pidana kepada pemohon berdasarkan ketentuan pada huruf undang undang perbankan yaitu dengan memberikan pidana penjara beserta pidana denda: bahwa kami menilai pemidanaan yang didasarkan pada ketentusebagaimana akan kami uraikan pada bagian iii permohonan ini bahwa selanjutnya,.a. rapat kerja ke kamis, september anggota fabric (drs. supriyadi): ". bahwa fabric hanya ingin untuk memberikan saran atau pertanyaan, dim nomor ini tentang ancaman pidana. yang pertama, ancaman ukuran perlu dinaikkan. nah, mengenai perlu dinaikkan nanti ini perlu kita bahas hanja. kemudian juga dimungkinkan adanya suatu hukuman atau ancaman hukuman minimal dan maksimal, misalnya antara satu tahun sampai sekian tahun. jadi kalau hanya maksimal ini kemungkinan bisa saja dijatuhi hukuman pidana satu hari, karena minimnya hanya satu hari. sebagaimana ada yang kita dengar hanya dijatuhi hukuman empat bulan, padahal ancaman hukumannya lima belas tahun. demikian juga dendamnya, padahal dendamnya disini sekitar miliar, tetapi dijatuhi hanya juta. ". jadi untuk pada kesempatan ini fabric juga menginginkan perlunya ada sesuatu ancaman hukuman yang sifatnya minimal dan ini juga amerika, dinegara bagian amerika ini dikembangkan dan sudah ada ancaman hukuman yang maksimal dan minimal. demikian pak." anggota fkp (t. arsen dickson, sh): ". jadi untuk jelasnya memang, kami bacakan saja "barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap jadi kita singkat saja menulis itu apa, itu diancam dengan pidana penjara sekurang kurangnya tahun dan selama lamanya tahun dan denda sekurang kurangnya miliar atau denda setinggi tingginya miliar. kemudian nya mungkin ini sekaligus saja kami kemukakan disini yaitu bahwa korporasi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam atas, ini juga diancam hukuman denda sekurang kurangnya miliar dan setinggi tingginya miliar." anggota pdi: ". saudara ketua, mengenai atau dim nomor ini menambah kata kata sebagai penanaman. kemudian juga merumuskan mengenai batas minimum dan batas maksimum hukuman baik fisik maupun denda. rujukannya adalah barang siapa dengan sengaja", pemerintah tidak cantumkan dengan sengaja ini, kemudian ancamannya kalau pemerintah "setinggi tingginya atau diancam pidana paling lama tahun atau denda paling banyak miliar", itu terlalu kecil itu." ". kalau kami disini "sekurang kurangnya tahun dan selama lamanya tahun dan denda uangnya sekurang kurangnya miliar kemudian sebanyak banyaknya miliar", lebih tinggi dari pemerintah. karena ini yang nakal nakal itu kalau sekarang mesti lebih berat hukumannya, jangan ringan ringan. supaya tidak ada lagi yang nakal nakal itu, karena ternyata karena aturannya agak lunak atau aturannya itu agak kabur, nah itu dicari celah celah untuk membuat aturan itu tidak jalan, sehingga banyak tindak pidana yang terjadi dunia perbankan ini." ". kemudian yang kedua, mengenai korporasi, nah ini juga berat karena dia korporasi itu serendah rendahnya miliar dan sebanyak banyaknya miliar. nah kemudian, tetapi korporasi ini kalau tidak salah istilahnya, ketentuan umumnya tidak diatur ini, depending terserah ini apakah nanti dibahas atau diterima nanti atau tidak." ". kemudian kita juga rinci disini karena dalam ada diatur mengenai kantor cabang dan kantor perwakilan. nah kalau bosnya juga melakukan pelanggaran itu, juga ada ancamannya, ancaman pidana fisik maupun denda. itu juga tahun sekurang kurangnya, tahun setinggi tingginya. dendamnya serendah rendahnya miliar, kemudian setinggi tingginya miliar." ". juga kepala perwakilan bank umum, yang melakukan pelanggaran luar negeri, tadi juga luar negeri ancamannya juga, apa namanya tapi dia lebih rendah itu karena dia hanya perwakilan, dia tidak melakukan kegiatan perbankan kalau tidak salah itu ancamannya tahun penjara paling kurang dan paling tinggi tahun, dendamnya miliar paling kurang dan paling tinggi miliar." ". kemudian bank umum yang berkedudukan luar negeri, yang melakukan tindak pidana juga ini besar, itu miliar sekurang kurangnya, miliar setinggi tingginya. saya itu saja saudara ketua dan kalau toh ini belum disepakati, kami usulkan hanja. terima kasih." pemerintah: ". sekedar catatan saja, kami setuju hanja, dengan catatan bahwa mengenai ancaman hukuman maksimal dan minimal itu erat kaitannya dengan pembuktian pengadilan dan ada atau tidaknya hal hal yang bisa meringankan atau memberatkan terdakwa." ". kemudian mengenai pidana korporasi, akan dicoba dikoordinasikan dahulu dengan departemen kehakiman, kepolisian dan kejaksaan. ini nanti kami juga akan mencoba dikoordinasikan sambil mencari kemungkinan kemungkinannya mengenai hal ini. terima kasih." anggota fkp (t. arsen dickson, sh): ". kemudian khusus untuk tambahan baru yang dalam dim ini untuk ini mungkin terlupa pengertiannya sehingga tidak mencantumkan dalam dim ini untuk yang kami usulkan berbunyi sebagai berikut bank indonesia yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam dan yang kemudian mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat, nasabah, negara dan merusak sistim perbankan maka kepada pimpinannya dikenakan ancaman dengan pidana penjara atau pidana kurungan sekurang kurangnya tahun dan selama lamanya tahun dan denda sekurang kurangnya miliar dan setinggi tingginya miliar. nah, penambahan baru ini mengingat urgensi dan relevansinya dalam upaya kita yang sekarang ini mengalami krisis kepercayaan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran secara tidak pilih kasih, atau dengan kata lain kita tidak ingin, kita ingin menegakkan dan menegaskan kembali bahwa negara kita ini yang berdasarkan hukum atau rechstaat ini, tidak lagi ada orang yang kebal hukum termasuk dalam hal ini adalah sendiri dan bppn." .b. rapat kerja ke selasa oktober ketua hanja (drs. john alwi banyu): ". masalah yang menyangkut sanksi administrasi dan ketentuan pidana serta denda mendapat perhatian yang mendalam dari rapat hanja, mana telah disepakati dicantumkannya pidana minimum dan maksimum serta memperberat denda dengan tetap memperhatikan aspek keadilan. hal ini tercermin dalam dan pasa ." ". konsekuensi dari disetujuinya sebagaimana tersebut atas, maka untuk sinkronisasi, konsistensi, kesempurnaan dan keadilan dalam pembahasan rapat timus yang kemudian disampaikan kepada hanja dan disepakati oleh fraksi fraksi dalam hanja untuk merubah dan dan dan yang sebelumnya tidak diajukan dalam rancangan undang undang ini untuk selanjutnya diusulkan kepada rapat pleno komisi viii dpr hari ini guna mendapat persetujuan." anggota fabric (djatmikanto danumartono, s.ip): ". sehubungan dengan itu maka sanksi pidana perlu ditingkatkan, sisi lain penentuan sanksi maksimal tanpa sanksi minimal membuka peluang untuk menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan kepada terdakwa. dalam kaitan ini perlu adanya batasan maksimal dan minimal bagi sanksi sanksi tersebut. dengan mempertimbangkan kedua hal atas fabric sependapat, bahwa bagi dan perlu ditingkatkan sanksi pidananya disertai batasan minimal dan maksimal." ". dengan disetujuinya ketiga substansi atas, naka sebagai satu susunan undang undang nomor tahun beserta perubahannya terlihat tidak utuh, timpang serta kurang memenuhi rasa keadilan. hal ini disebabkan oleh adanya dan dan dan dalam bab viii ketentuan pidana dan sanksi administratif yang tidak diusulkan untuk diubah. untuk memenuhi rasa keadilan dan menghindarkan ketimpangan sanksi, maka fabric dapat menerima dan menyetujui perubahan substansi atas dengan peningkatan sanksi dengan batasan minimal dan maksimal." anggota fkp (ir. s.m. tampubolon): ". oleh karena itu upaya pengamanan terhadap berbagai tindakan yang merugikan masyarakat dan merosotnya perekonomian nasional, harus dilakukan secara tegas dan dapat menghindari niat untuk melakukan kebijakan yang merugikan bank, masyarakat dan negara. dalam kaitan ini, fkp sependapat untuk lebih diperbuatnya hukuman pidana baik hukuman penjara maupun denda dengan menetapkan secara tegas batas minimal dan maksimal hukuman sebagaimana diatur dalam i), i), dan sejalan dengan itu, fkp dapat menerima dirumahnya dan (|) dan dan sesuai dengan kesepakatan fraksi fraksi dalam panitia kerja yang semula tidak dirumuskan dalam ruu ini, karena hal ini merupakan konsekuensi logis dan peningkatan hukuman pidana pada tersebut atas, memberi rasa keadilan yang sama bagi mereka yang melanggar ini. ". selain dari pada itu, fkp juga dapat menerima dirumahnya sesuai kesepakatan fraksi fraksi hanja, yang semula belum dirumuskan dalam ruu ini, untuk menampung tambahan baru yaitu dan hal ini untuk kesempurnaan ini. itulah sebagian dari pada butir butir penting dari pada substansi ruu yang sudah kita selesaikan dan setujui, selain dari pada sejumlah besar substansi ruu lainnya yang secara keseluruhan sudah disetujui oleh keempat fraksi dan pemerintah." anggota fpp (drs. anwar sanusi, sh): ". sebagai upaya mencegah dalam dunia perbankan, dewan bersama sama pemerintah mempertegas ketentuan sanksi pidana berupa pidana kurungan dan, denda untuk menghindari terjadinya praktek praktek perbankan yang dikategorikan pelanggaran berat dan merugikan kepentingan rakyat ban yak. hal ini tercermin pada kemauan politik dewan bersama sama pemerintah untuk meningkatkan jumlah ketentuan sanksi bagi pelaku pelanggaran khususnya mengenai sanksi denda, sebagaimana telah dilakukan perubahan pada i), dan dengan mencantumkan sanksi pidana minimum dan maksimum baik untuk sanksi pidana badan maupun denda." ". dalam hal ini perlu kami tegaskan bahwa perubahan ketentuan sanksi pidana dan tersebut atas berdasarkan azas keadilan, penegakan moral dan hukum serta keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat ban yak." anggota pdi $wakil ketua drs. markus waran): ". khusus mengenai yang dirubah oleh hanja yang tidak termasuk dalam ruu, seperti dan dan serta yang inti perubahannya menetapkan batas minimal dan maksimal hukuman dan memperberat hukuman, fraksi pdi mendukung sepenuhnya." bahwa terkait dengan pendapat pemohon yang menyatakan pencantuman sanksi pidana yang beratdpr berpendapat huruf undang undang guo telah memberikadalam hal ini sebagai nasabah dengan adanya kepastian penjatuhan sanksi yang adil dan tegas terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam guo. bahwa dpr tidak sependapat dengan anggapan pemohon yang menyatakan ketentuan huruf undang undang perbanhuruf undang undang guo tidak bersifat diskriminatif menyatakan huruf tidak bertentangan dengan uud menyatakan huruf tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. demikian keterangan dpr ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia untuk mengambil keputusan. menimbang bahwa pemohon dan pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada kepaniteraan mahkamah yang diterima masing masing pada tanggal februari danperbankmantan pegawai bank oclc nbsp tbk. cabang kelapa gading yang tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan huruf perbankan yang menyatakan: anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. dst: selanjutnya, pemohonengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun dan denda sebanyak rp. (sepuluh miliar rupiah) oleh pengadilan negeri jakarta utara berdasarkan huruf perbankan karena telah melakukan tindak pidana perbankan yang merugikan bank oclc nbsp sebanyak rp. (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yang menurut pemohon hukuman tersebut sangat berlebihan dan bersifat diskriminasi kepada pemohon karena nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana pemohon apabila dibandingkan dengan pidana lainnya seperti penggelapan, penipuan atau korupsi sekalipun, sanksi pidananya sangat jauh berbeda, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemohon yang didasarkan pada ketentuan huruf perbankan yaitu dengan mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimal serta denda maksimum dan minimum telah menimbulkan diskriminasi hak kepada pemohon untuk memperoleh jaminan keadilan dan kesetaraan hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam uudperbankmenimbang bahwa dalam permohonan provinsinyaterhadap dalil pemohon tersebut,emohon tidak beralasan menurut hukum: dalamperbankan terhadap dan uud dengan alasan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: pemohon telah diputusmengandung pemborosan dan terbuka untuk memunculkan penghukuman ganda yang menyebabkan pemohon kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil sebagaimana yang dijamin dalam uud sanksi pidana dan denda dalam ketentuan huruf perbankan adalah berlebihan jika dibandingkan dengan sanksi pidana pada tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana penggelapan. oleh karena itu guo menjadi tidak proposional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan hukum,yang sesuai dengan teori pemidanaan yang berlaku, yaitu, sanksi pidana perbankan pada huruf perbankanperbankanbahwa dalam ketentuan angka perbankan, pengertidari isi ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa fungsi bank adalah menyediakan jasa intermedia dan jasa keuangan lainnya kepada nasabah, yang bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik nasabahnya: bahwa dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti yang tercantum dalam angka perbankan, lembaga perbankan dalam menjalankan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang akan menjadi nasabahnya, karena tanpa kepercayaan dari masyarakat sebagai sumber untuk menghimpun dana, lembaga perbankan tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, atau dengan kata lain masyarakat sebagai sumber untuk menghimpun dana tidak akan percaya kepada suatu lembaga perbankan atau tidak mau menyimpan dananya lembaga perbankan yang tidak credible, bahwa dalam menjaga kepercayaan kepada masyarakat, lembaga perbankan harus memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabahnya yang telah menyimpan uangnya dalam lembaga perbankan tersebut. lembaga perbankan harus bisa memberikan keyakinan atau jaminan kapada masyarakat bahwa dananya yang dihimpun atau disimpan dalam lembaga perbankan adalah aman dan tanpa adanya rasa takut atau ancaman bahwa dananya akan hilang oleh perilaku yang tidak baik dari orang dalam perbankan itu sendiri yaitu para pegawainya ataupun dari pihak luar, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, lembaga perbankan mempunyai beberapa prinsip seperti yang diatur dalam perbankan yaitu: prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle), yaitu suatu prinsip yang melandasi hubungan antara bank dan nasabahnya, dimana bank menyimpan dana masyarakat berdasarkan kepercayaan, sehingga bank harus menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat (vide perbankan): prinsip kehati hatian (prudential principle), yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank, artinya bank dalam menjalankan usahanya harus dalam keadaan sehat dan baik serta mematuhi norma norma hukum yang berlaku dunia perbankan divide dan perbankan): prinsip kerahasiaan (secrecy principle), yaitu prinsip untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang panitia urusan piutang negara upon pun), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana atau perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank vide sampai dengan perbankan.: prinsip mengenal nasabah (know how customer principle), yaitu prinsip (videl: bawa dalam menjaga prinsip prinsip perbankan tersebut atas, terutama dalam menjaga prinsip kepercayaan (fiduciary relation principle) dan prinsip kehati hatian (prudential principle), menurut mahkamah memang diperlukan adanya aturan atau norma yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman terhadap suatu perbuatan atau itikad yang tidak baik khususnya dari internal perbankan yang telah dengan sengaja tidak mematuhi norma norma atau telah melanggar prinsip prinsip perbankan sehingga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pada gilirannya akan merusak perekonomian nasional. oleh karena itu aturan mengenai sanksi terhadap orang orang yang telah melanggar prinsip prinsip perbankan yang salah satunya tercantum dalam huruf perbankan yang telah menjerat pemohon, merupakan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pemohon karena telah melanggar prinsip prinsip perbankan yang merugikan lembaga perbankan tempatnya bekerja dan merugikan masyarakat. bahwa mengenai aturan hukuman denda minimal dan maksimal yang diatur dalam huruf perbankan, hal tersebut menurut mahkamah merupakan ukuran yang sudah jelas terkait dengan berat ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku atau perbuatan yang telah melawan hukum. hukuman denda maksimal dan minimal tergantung dari berat atau ringannya perbuatan yang telah dilanggar tersebut. oleh karena itu, tidak relevan jika pemohon mengkaitkan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi lainnya, tindak pidana penggelapan, dan sebagainya, karena tindak pidana korupsi, penggelapan dan lain sebagainya tersebut berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pemohon. bisa dikatakan bahwa rumusan dalam huruf perbankan merupakan suatu ketentuan yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang undang. jadi berapapun akibat hukumnya tidak menjadi masalah dan wajar jika diterapkan kepada para pelaku kejahatan perbankan, yang bukan saja merugikan perbankan itu sendiri, melainkan bisa terjadi hal yang lebih jauh lagi, yaitu akan merugikan perekonomian nasional: menimbang bahwa ketentuan pidana minimum dan maksimum dalam guo, selain merupakan pencerminan dari tekad untuk membangun kepercayaan terhadap sektor perbankan dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa seseorang yang telah terbukti melanggarnya dijatuhi pidana, yang menurut pandangan pembentuk undang undang merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang proporsional, mengingat bahwa dampak perbuatan tersebut sangat luas dan sangat menyentuh kepentingan bangsa dan negara dengan tujuan nasional. lagi pula tindak pidana dalam guo adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (depict dolls), sehingga adalah wajar manakala dijatuhi hukuman pidana berat,perbanakil mochtar, hartonomaria farida indrawi panitera pengganti, ttd. saiful anwar kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya undang undang nomor tahun tentang perbankan, karena adanya syarat pemberlakuan pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum. akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan huruf undang undang perbankan dikabulkan oleh mahkamah konstitusiundang undang perbankannarapidanaketentuan hukum yang tidak adil dan cenderung diskriminatif: bahwa dalam kaitannya dengan permohonan pemohon, mengacu pada bukti pemohon telah dipidana berdasarkan ketentuan dalam huruf undang undang perbankan yang mensyaratkan adanya pidana maksimal dan minimum serta denda maksimal dan minimum: bahwa selanjutnya dalam kaitannya dengan ketentuan huruf undang undang perbankan yang dimohonkan pengujiannya melalui permohonan ini, kami menilai ketentuan ini telah membuka peluang bagi terjadinya diskriminasi dan kesia siaan aturan hukum yang justru menimbulkan kerugian konstitusional berupahal ini dikarenakan adanya rumusan tentang: pidana penjara sekurang kurangnya (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun: denda sekurang kurangnya rp. (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak (dua ratus milyar rupiah). rumusan tersebut atasketentuan huruf undang undang perbankan,

rabukhofifah indah tarawangsa tempat, tanggal lahir surabaya, mei alamat jalan pangadegan timur raya nomor pancoran, jakarta selatan: sebagai nn n0n05 000n una. pem nama rike diah pitaloka tempat, tanggal lahir garut, januari alamat jalan kh. ahmad dahlan nomor rw kukusan beji, kota depok: sebagai 0n n05000 nan na. pemohon il: nama prof. dr. ir. aida vitayala jafri hubei tempat, tanggal lahir jakarta, september alamat jalan mayjen. ishak juara nomor gunungbatu bogor barat, sebagai nn 25200050n005050 . . pemohon iii: nama muda kusumaningsih tempat, tanggal lahir jombang,lamat jalan tebet timur dalam iv a nomor jakarta selatan sebagai . pemohon iv, nama lia wulandari tempat, tanggal lahir bogor, september alamat jalan antara ujung nomor pangkalan jati baru kecamatan cinere, depok: sebagai . pemohon nama yayasan gerakan pemberdayaan swara perempuan psp) alamat taman mutiara prima nomor kebon jeruk jakarta barat. dalam hal ini diwakili oleh dra. bernada maria endang widyastuti, lahir yogyakarta, mei selaku wakil ketua pengurus, sebagai . pemohon vi, nama perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude) alamat jalan tebet timur iva nomor tebet jakarta selatan. dalam hal ini diwakili oleh titi anggiani s.h, m.h, lahir palembang, oktober selaku direktur eksekutif, sebagai nnn nnn0n enggan un. pemohon vii: nama perkumpulan mitra gender alamat jalan tanjung duren barat iv grogol petamburan jakarta barat. dalam hal ini diwakili oleh sri rejeki sumaryoto s.h, lahir solo, oktober tahun selaku ketua, sebagai . pemohon viii, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal agustus memberi kuasa kepada veri junaidi, s.h., m.h., maheswara prabandono, s.h., erik kurniawan, s.h. dan fadli ramadhani, s.h., tim advokasi kepemimpinan perempuan, berdomisili hukum jalan tebet timur iva nomor tebet,ancang dan mengembangkan berbagai forum perjuangan gender dan pemberdayaan perempuan seperti seminar, symposium, loka karya, dan konvensi: mengelola pusat informasi dan komunikasi serta program konsultan perjuangan gender dan perempuan: melaksanakan dan membangun kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, nasional dan internasional bidang gender: memberikan penghargaan kepada masyarakat, kelompok dan perorangan yang peduli terhadap gender. bahwa pemberlakuan dan nomor tahuketidakpastian hukum terhadap jaminan pemenuhan keterwakilan perempuan yang berarti telah menghilangkan hakbahwa bentuk kerugian konstitusional yang dialami pemohon hingga pemohon viii adalah sebagai berikut: kesempatan bagi pemohon sangat kecil untuk dapat menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan dpr ri, ketika pemohon menjadi anggota dpr ri. ruang bagi pemohon untuk memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan dpr akan sangat terbatas karena adanya dominasi politik dari anggota dpr lainnya. semakin beratnya perjuangan pemohon untuk mendorong kebijakan yang telah disusun maupun kedepannya terkait dengan kepentingan perempuan dalam parlemen dengan berlakunya undang undang guodalam mendapatkan ruang untuk mendapatkan kesempatan yang samdisi ketidak perimbangan laki laki dan perempuan parlemen mendapatkan posisi politik sebagaimana diamanahkan uud bahwa lahirnya dan frasa dalam undang undang guo telah sangat mengganggu dan menghambat tujuan dari pemohon hingga pemohon viii dalam rangka mewujudkan tujuan dari masing masing lembaga. tujuan pendirian lembaga yang menjadi pemohon hingga pemohon viii yang pada pokoknya adalah untuk meningkatkan kesetaraan antara laki laki dan perempuan, dan mewujudkan kehidupan yang berkeadilan bagi perempuan dalam segala bidang kehidupan.terhadap uud alasan alasan permohonan ruang lingkup yang diuji ketentuan yang diuji ketentuan lama nomor tahun nomor tahupimpinan badan legislasilegislasi dalam dipilih dari dan oleh anggota badan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan legislasi berdasarkan prinsipimpinan badan anggarananggaran dalam dipilih dari dan oleh anggota badan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan anggaran berdasarkan prinsippimpinan besar terdiri atas (satu) orang ketua dan paling banyak (tiga) orang ketua dan paling banyak (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota besar dalam satu paket oleh anggota besar berdasarkan yang bersifat tetap berdasarkan usulan prinsip musyawarah untuk mufakat fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah dan proporsional dengan untuk mufakat memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap fraksi pimpinan mahkamah kehormatan dewan pimpinan badan kehormatan terdiri terdiri atas (satu) orang ketua dan atas (satu) orang ketua dan (dua) paling banyak (dua) orang wakil ketua orang wakil ketua, yang dipilih dari dan yang dipilih dari dan oleh anggota oleh anggota badan kehormatan mahkamah kehormatan dewan dalam berdasarkan prinsip musyawarah satu paket yang bersifat tetap| untuk mufakat dan proporsional berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan dengan memperhatikan prinsip musyawarah untuk mufakatpimpinan burt terdiri atas (satu) ketua dan paling banyak (tiga) orang orang ketua yang dijabat oleh ketua wakil ketua yang dipilih dari dan oleh dpr dan paling banyak (tiga) orang anggota burt dalam satu paket yang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi anggota burt berdasarkan prinsip sesuai dengan prinsip musyawarah untuk musyawarah untuk mufakat danpimpinan panitia khusus terdiri atas satu) orang ketua dan paling banyak (satu) orang ketua dan palingn oleh anggota panitia khusus dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk berdasarkan prinsip musyawarah mufakatsman ojo swa tah dasargumentasi permohonan tafsir konstitusional keterwakilan perempuan bahwa konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang kuota keterwakilan perempuan, namun lebih lanjut pengakuan tentang konstitusionalitas pengaturan keterwakilan perempuan secara eksplisit telah menjadi bagian dari putusan putusan mahkamah konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi.nomor puu vi pemberian kuotapemberian kuotaputusan nomor puu xi pertimbangan hukum poinpr, dpd dan dprd. propinsi kabupaten kota bahwa pertimbangan hukum mahkamah tersebut didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap ketentuan dan uud pertimbangan hukum mahkamah dalam putusan nomor puu vi menyatakan sebagai berikut setiap orang berhak mendapat kemudahan dan p30y5argumentasi tersebut, terbukti bahwa penghapusan seluruh klausul keterwakilan perempuan dalam nomor tahun(di. bahwa pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan cbahwa ditemukan banyak faktor yang menyebabkan hilangnya kesamaan kedudukan dan perlakuan hadapan hukum bagi perempuan dalam meraih jabatan jabatan publik dan birokrasi. hilangnya kesempatan untuk diperlakukan sama tersebut disebabkan banyak faktor yakni: pertama, perempuan memiliki keterbatasan ekonomi sehingga tidak cukup modal untuk berkompetisi memperebutkan jabatan publik. kedua, perempuan tidak menguasai struktur politik sehingga gampang dikalahkan dalam persaingan meraih jabatan publik. ketiga, perempuan hidup dalam lingkungan budaya patriarki sehingga cenderung ditolak untuk tampil area publik dan dorongan kembaliomestik. keempat, perempuan memiliki standar moral tertentu sehingga cenderung berhati hati dan tidak mau menghalalkan segala cara demi meraih jabatan. ani biryani soetjipto, politik perempuan bukan gerhana, kompas, hilangnya kepastian hukum keterwakilan perempuan bahwa deklarasi universal hak asasi manusia telah mengatur tentang persamaan hak laki laki dan perempuan, meskipun telah diatur namun masyarakat internasional menyadari bahwa untuk mewujudkan hak hak perempuan dalam kehidupan sehari hari memerlukan kebijakan khusus. bahwa munculnya kesadaran untuk melahirkan kebijakan khusus bagi perempuan, didasari pada kenyataan bahwa perempuan seluruh dunia masih mengalami nasib buruk, yakni: pertama, sebagian besar masyarakat dunia masih menganggap bahwa perempuan lebih rendah kedudukan dan nilainya daripada laki laki. sumbangan perempuan bagi kehidupan keluarga dan masyarakat, maupun sumbangan dunia kerja atau bagi pertumbuhan ekonomi, masih kurang diakui dan dihargai. hal ini menyebabkan perempuan kurang atau sama sekali tidak berperan dalam proses pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat. kedua, akses pendidikan bagi perempuan masih lebih rendah daripada laki laki, sehingga pilihan lapangan kerja bagi perempuan juga sangat terbatas. selain itu, pendapatan perempuan sering lebih rendah daripada laki laki untuk pekerjaan yang sama atau sama nilainya. ketiga, lebih banyak jumlah perempuan miskin daripada laki laki. demikian juga, jika dibandingkan laki laki lebih banyak pekerja perempuan yang tidak berketrampilan dan menjadi korban kekerasan, penganiayaan dan perdagangan. bahwa kondisi tersebut telah mendorong majelis umum pbb untuk mengadopsi konvensi hak hak politik perempuan atau convention the political right women cpr) pada juli lalu, pada desember majelis umum pbb mengadopsi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau convention the elimination all forms discrimination against women cedar). kedua dokumen ini diperkuat dengan konferensi dunia tentang perempuan beijing china, yang mengeluarkan deklarasi dan rencana aksi beijing. dalam deklarasi ini ditegaskan kembali bahwa hak perempuan adalahnusia. demi meningkatkan kesadaran akan hak perempuan maka perlu dilakukan pendidikan tentang hak hak perempuan dan dibentuk badan badan yang bertugas melindungi perempuan dari pelanggaran hak haknya. bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, pemerintah indonesia telah meratifikasi cpr melalui undang undang nomor tahun tentang persetujuan konvensi hak hak politik kaum wanita nomor dan cedarnomor bahwa dihilangkannya klausul keterwakilan perempuan dalam dan nomor tahu. runtuhnya jaminan keterwakilan perempuan bahwa. telah lahir banyak regulasi yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keterwakilan perempuan. bahwa perkembangan awalnya, kebijakan afirmasi dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang partai politik nomor sini disebutkan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. meski rumusan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender" itu sangat abstrak, normatif dan tidak terukur, namun nomor merupakan batu pijak pertama untuk mengembangkan kebijakan afirmasi lebih lanjut. sebab setelah itu, undang undang menggunakan rumusan kuota minimal keterwakilan perempuan, sehingga lebih jelas dan terukur. bahwa angka ditetapkan sebagai batas minimal keterlibatan perempuan dalam pengembangan kebijakan afirmasi, khususnyahasil studi united nations divisions for the advancement women un daw) yang dilakukan berbagai forum banyak negara. kesimpulan studi tersebut menyatakan, bahwa suara perempuan, khususnya dalam menunjukkan dan memperjuangkan nilai nilai, prioritas dan karakter khusus perempuan, baru diperhatikan dalam kehidupan publik, apabila suaranya mencapai minimal atas dasar itu, para penggerak peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik, menetapkan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam pengembangan kebijakan afirmasi bidang politik melalui undang undang partai politik dan pemilu. bahwa setelah nomor yang hanya menggunakan rumusan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender , undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd (uu nomor menggunakan rumusan kuota minimal 30x keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif untuk pemilu bahwa selanjutnya kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota minimal keterwakilan perempuan diterapkan dalam undang undang nomor tentang partai politik nomor sebagai pengganti nomor lalu, implementasi kuota minimal keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diperbaiki komposisinya (uu nomor sebagai pengganti nomor bahwa pengaturan kuota minimal keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif juga diakomodir secara konsisten dalam nomor tahun yang merupakan dasar penyelenggaraan pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd tahun bahkan kpu telah memberlakukan syarat keterwakilan keterwakilan perempuan untuk setiap daerah pemilihan dan jenjang pencalonan baik dpr, dpd dan dprd. bahwa perkembangan jaminan terhadap kuota keterwakilan perempuan telah merambah ruang dpr dalam nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd. melalui undang undang tersebut,esar, pimpinan badan kehormatan,rt, pimpinan panitia khusus harus mempertimbangkan keterwakilan perempuano" . # td. bahwa pengaturan keterwakilan perempuan dalam nomor tahun tersebut dihilangkan secara sistematis melalui undang undang penggantinya yakni nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprddan membaca keterangan pihak terkait, partai nasional demokrat, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi mulyadi, memeriksapendahuluan bahwa pemerintah dan dprundang undang ini telah menggantikan undang undang nomor tahun yang berarti tidak lagi berlaku dengan disahkannya nomor tahun tersebut. namun berlakunya nomor tahun telahmp0 uno bahwa dihilangkannya klausul keterwakilan perempuan dalam nomor tahunberdasarkan data keterwakilan perempuan baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun parlemen, masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan, bahkan jika dilihat dari jumlahnya sekalipun. berikut beberapa data yang menunjukkan rendahnya tingkat keterwakilan perempua: salinan putusan mahkamah konstitusi semu diunduh dari laman bagan perempuan parlemen beberapa kawasan dunia .00x5 negara amerika eropa afrika asia timur pasifik nordik tengah sumber: ipu bagan perempuan parlemen hasil pemilu dan pemilu dpr laki laki (gg dpr perempuan dpd laki laki dpd perempuan dprd provinsi laki laki dprd provinsi perempuan dprd kab kota laki laki dprd kab kota perempuan sumber: kpu dan puskapol fisgan komposisi pengurus partai politik pemilu 90k y ji ni hii t p l si hii ("sr n. laki laki perempuan ncc sumber: kpu bagan penyebaran anggota dpr hasil pemilu 90k a.n 60x d . . perempuan nan laki laki . dod bjb bab npl lopp sumber:gan penyebaran anggota dpd hasil pemilu 80x a koni man mn. nan komite komite komitelll komite panitia panitia puu urt sumber: dpd bagan komposisi anggota alat kelengkapan dpr opo badan kerja sama antar permata badan akuntabilitas keuangan memataaag sumber: dpr bahwa data tersebut menunjukkan belum terpenuhinya keterwakilan perempuan, bahkan dalam angka yang telah menjadi komitmen yakni keterwakilan perempuan. kondisi ini terjadi dibanyak parlemen. dunia (lihat bagan rata rata bawah hal yang sama terjadempuan yang menduduki kursi parlemen periode dan juga masih bawah dan hanya satu yang mencapai yakni dpd (lihat bagan kondisi serupa terjadi dalam kepengurusan partai politik dalam pemilu seluruh partai politik tidak memenuhi keterwakilan perempuan (lihat bagan bahwa dalam hasil pemilu pun, persentase jumlah perolehan suara perempuan juga tidak ada yang mencapai angka tabel persentase perolehan suara caleg perempuan hasil pemilu partai politik peserta pemilu perolehan suara caleg perempuan aer psn sumber: data puskapol universitas indonesia puskapol fisip ui) bahwa dengan memperhatikan tabel atas, sangat jelas, keterwakilan politik perempuan parlemen hasil pemilu juga masih sangat rendah, dan tentunya, jika kesempatan anggota legislatif perempuan untuk menjadi pimpinan alat kelengkapan dpr tidak diberikan afirmatif action, sebagaimana dengan nomor tahun maka ini tentu akan memberangus kesempatan dan keterwakilan politik perempuan parlemen. bahwa kondisi serupa juga terjadi dalam pengisian alat kelengkapan dpr dan dpd hasil pemilu sebelas komisi yang ada dpr, hanya satu komisi yakni komisi yang melebihi kuota keterwakilan perempuan dan selebihnya jauh dari target keterwakilan perempuan (lihat bagan kondisi serupa terjadi alat kelengkapan dpd, hanya komite iii dan panitia pumpu memenuhi keterwakilan perempuan, sedangkan komite komite il, komite iv, panitia urt dan belum memenuhi keterwakilan perempuan (lihat bagan demikian juga yang terjadi dalam komposisi anggota alat kelengkapan dpr, hampir seluruhnya tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang disyaratkan undang undang (lihat badan bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya pemenuhan ketentuan uud untukengan menerapkan keterwakilan perempuan belum terpenuhi. bahwa berdasarkan kondisi tersebut, tidak ada alasan yang menguatkan untuk mencabut kebijakan diskriminasi positif yang telah diterapkan melalui perjalanan dan tahapan yang sangat panjang dalam setiap perundang undangan indonesia sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan uud bahkan fakta tersebut menunjukkan keharusan untuk terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan keterwakilan perempuan. bahwa pembentuk undang undang dpr) tidak dapat menggunakan kekuasaannya secara semena mena dengan menghapuskan ketentuan yang disepakati secara berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi pengaturan dalam konstitusi. apalagi kebijakan tersebut (kuota keterwakilan perempuan) telah menjadi komitmen bangsa indonesia untuk memberikan kesadaran bagi perempuan dan laki laki serta dalam faktanya kebijakan tersebut belum terlaksana, bahkan jika harus dilihat dari jumlahnya saja perempuan). bahwa berdasarkan argumentasi yang disampaikan atas, maka sangat jelas bahwa ketentuan ddalam provisi menerima permohonan provisi memohon kepada mahkamah konstitusi untuk mempercepat proses persidangan sebelum proses pelantikan pada oktober karena terkait dengan pengisian jabatan pimpinan dpr. dalam pokok perkara mengabulkan permohonan yang dimohonkan para pemohon untuk seluruhnya, kewajiban memenuhikartu nomor pokok wajib pajak npp), bukit fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) yayasan gerakan pemberdayaan swara perempuan, bukti fotokopi anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) prelude: bukti fot kopi anggaran dasar anggaran rumah tangga ad art) perkumpulan mitra gender. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, majelis permusyawaratan rakyat menyampaikan keterangan lisanseptember yang pada pokoknya menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan sebagaimana sebelumnya diatur dalam nomor tahun penghapusan pengaturan keterwakilan perempuan ini dilakukan secara masif terhadap seluruh yang ada dalam nomor tahun yakni khususnya klausul yang berbunyi dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap fraksi. oleh karena itu, seluruh ketentuan nomor tahun khususnya tentang ketentuan pimpinan komisi, tentang pimpinan badan legislasi, tentang pimpinan badan anggaran, tentang pimpinan besar, tentang mahkamah kehormatan dewan, tentang pimpinan burt, dan tentang pimpinan panitia khusus, tidak lagi mengatur tentang keterwakilan perempuan. berdasarkan .hal itu, pemohon melihat bahwa penghapusan ketentuan keterwakilan perempuan dilakukan secara sistematis ini, terang benderang bertentangan dengan konstitusi yakni dan undang undang dasar negara republik indonesiaketentuan tersebut dan dprdndang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan kata lain, pemberlakuan kuota keterwakilan perempuan merupakan bentuk pelaksanaan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa jaminan terhadap kuota keterwakilan perempuan telah tercantum dalam nomor tahun melaluiurt, pimpinan panitia khusus harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan. bahwa dihilangkannya klausul keterwakilan perempuan dalam undang undang guo,dihilangkan dpenghapusan seluruh klausul keterwakilan perempuan dalam undang undang guodivide guna mencapai perlakuan yang sama hadapan hukumdan undang undang guo bertentangan dengan ketentuan dan undang undang dasar negara republik indonesianomor puu iii dan nomor puu v pengujian angujian ketentuan dan md3 dalam perkara nomor puu xii dpr memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan tidak diatur dalam md3 tetapi diatur dalam peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib karena menyangkut kewenangan dpr. keterwakilan perempuan sudah diatur dalam tata tertib dpr, sebagai amanat dari dan md3, bahwa ketentuan mengenai keterwakilan perempuan diatur dalam peraturan dpr nomor tahun tentang tata tertib, sebagai berikut: mengenai tata cara pemilihan pimpinan dpr mengenai tata cara pemilihan pimpinan komisi mengenai tata cara pemilihan pimpinan caleg mengenai tata cara pemilihan pimpinan bangga mengenai tata cara pemilihan pimpinan besar mengenai tata cara pemilihan pimpinan mkd mengenai tata cara pemilihan pimpinan burt peraturan dpr merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh md3. hal ini sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwlebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.pada pokoknya,menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pihak terkait, partai nasional demokrat nas dem)'undang undangtentang md3 tersebut muncul masa masa akhir pembahasan undang undang guo mana sebelumnya tidak pernah muncul dan tidak pernah menjadi poin.dandan tentang md3 yang diajukan pengujiannya oleh pemohon perkara nomor puu xii pemohon perkara nomor puu xi1 dan pemohon perkara nomor puu xii.i berhak menjad. namun karena ketentuan lama tersebut diubah denganberalasan hukum.ketentua1945j, persamaan kedudukanuud serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan hadapan hukum uud bahwaterhadap pengujian terkait kewenangan dpd dan keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat alat kelengkapan dpr bahwa dpd selaku pemohon perkara nomor puu xii mengajukan pengujian formil dan materil terhadap tentang md3 terkait kewenangan dpd ri. terhadap hal tersebut, pihak terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: bahwa penegasan atas. bahwa kewenangan dpd atas merupakan merupakan kewenangan konstitusional berdasarkan. dwenangan dpd tersebut dipertegas kembali oleh mahkamah konstitusi nomor puu x mengacu pada pertimbangan putusan mahkamah konstitusi tersebut maka sudah selayaknya dalam pembahasan rancangan undang undang yang mengatur kewenangan dpd ri, putusan mahkamah konstitusi tersebut menjadi pertimbangan karena putusan tersebut adalah hukum yang berlaku yang harus diikuti oleh pembuat undang undang. dalam hal penyusunan undang undang, pihak terkait berpendapat bahwa legislator harus dengan cermat memperhatikan, mempertimbangkan dan melaksanakan putusan mahkamah konstitusi sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum. bahwa terhadap pengujian mengenai terkait dengan keterwakilan perempuan dalam komposisi pimpinan alat alat kelengkapan dpr ri, pihak terkait berpandangan sebagai berikut: bahwa pihak terkait sebagai partai baru, adalah termasuk partai yang mendukung pengarusutamaan gender dalam praktek praktek politik yang dilakukan pihak terkait. bahwa dalam hal pengajuan calon calon pimpinan alat aat kelengkapan dewan, sudah semestinya fraksi fraksi dprartai politik untuk melaksanakannya. bahwa semangat pengarusutamaan gender ini sudah seharusnya menjadi perspektif dalam politik dan dijalankan oleh partai partai politik. oleh karena itu, menurut pihak terkait, kesempatan untuk menempatkan dorongan agar setiap partai politik menempatkan perspektif pengarusutamaan gender dalam sikap sikap politiknya dapat dilakukan mahkamah konstitusi melalui pertimbangan pertimbangan hukumnya, termasuk dalam perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan ini. bahwa terhadap ketentuan dandan pemohon perkara nomor puu xii untuk sebagian dan pemohon perkara nomor puu xii pemohon perkara nomor puu xii, fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi mulyadifraksi partai keadilan sejahterai6j: bahwa.erkara puu iidan putusanda, bahwa daerbatasnya peluang menjadi pimpinan dpr, jelas hal ini melangga16j bahwa ketentudapermohonan pemohon obscura libels bahwa, polita dalam permohonan pemohon mendalilkan dan adalah bertentangan dengan uud namun pemohon dalam petitumnya hanya yang dimohonkan untuk ditafsirkan oleh mahkamah: bahwa, dalam permohonan pemohon tidak secara jelas menguraikan tentang korelasi antara yang dimohonkan dengan dan uud yang dianggapnya, bahwa, berdasarkan eksepsi obscurus libels inilah maka sudah sepatutnya mahkamah yang mulia menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) cc. pokok permohonanyang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa, pemberian kuota keterwakilan perempuan dalam politik merupakan kebijakan yang konstitusional dengan mengacu pada beberapa putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dan nomor puu xi, bahwa, penghapusannya seluruh kasulauud guna mencapai perlakuan yang sama hadapan hukum (vide uud bahwa, penghapusannya seluruh kasula keterwakilan perempuan dalam secara tegas bertentangan dengan berbagai sumber hukum internasional yang telah menjadi dasar upaya kesetaraan jender indonesia serta bertentangan dengan uud khususnya tentang kepastian hukum yang adil. sehingga menurut para pemohon, dengan dihilangkannya klausul keterwakilan perempuan telah meniadakan kepastian atas perlindungan perempuan: bahwa, dan telah melahirkan banyak regulasi yang memberikan jaminan perlindungan terhadap keterwakilan perempuan. dalam hal ini, pemohon mencontohkan undang undang nomor tahun tentang partai politik sebagaimana telah diganti dengan undang undang nomor tahun mana disebutkan didalamnya bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. demikian pula dalam undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, sebagaimana telah diganti dengan undang undang nomor tahun menggunakan rumusan kuota minimal keterwakilan dalam daftar calon anggota legislatif untuk pemilu sejalan dengan undang undang tersebut, undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd menyebutkan didalamnya keterwakilan perempuan untuk tiap tiap alat kelengkapan dewan, bahwa, terhadap alasan alasan yang dikemukakan pemohon atas, maka pihak terkait dengan ini menyampaikan keberatan dalam keterangannya sebagai berikut: bahwa, yang dijadikan dasar pemohon untuk mendalilkan penghapusan atau tidak adanya klausul keterwakilan perempuan dalamud adalah putusan mahkamah konstitusi nomor puu vi dan nomor puu xi pihak terkait tidak sependapat dengan pemohon tersebut, karena putusan guo terkait dengan pemilihan anggota legislatif dan dpd mana partisipasi perempuan dalam menentukan wakilnya legislatif dijamin oleh konstitusi sehingga logis apabila keterwakilan perempuan dalam daftar pencalonan legislatif dari masing masing partai harus mendapatkan jaminan dan perlakuan khusus oleh undang undang dengan diskriminatif positif. namun, berbeda dengan pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, , karena legal policy): bahwa, dengan open legal policy justru memberikan peluang yang sama bagi siapapun yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki posisi sebagai pimpinan dari masing masing alat kelengkapan dewan tanpa dibatasi secara gender. dengan alasan ini pulalah maka alasan alasan pemohon dalam permohonannya diatas tidak mempunyai alasan hukum yang kuat untuk menyatakan dan bertentangan dengan dan uud oleh karena itu, permohonan pemohon tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak, petit berdasarkan alasan alasan yuridis atas, dengan ini pihak terkait meseorangan warga negara indonesia: bahwa pemohon hingga pemohon adalah. oleh karena itu, hilangnya ketentuan tentang keterwakilan perempuan dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan dpr secara nyata dan faktual telah merugikan pemohon (vide bukti pemohon khofifah indah tarawangsa, merupakan tokoh perempuan yang memiliki pengalaman dalam bidang politik dan pemerintahan yang secara konsisten memperjuangkan hak hak perempuan dalam politik. pemohon juga merupakan tokoh perempuan, pernah menjabat sebagai menteri pemberdayaan perempuan tahun hingga kepala badan koordinasi keluarga berencana nasional tahun ketu, pemohon iii, pemohon iv, dan pemohon adalah selaku serta pemohon vi, pemohon vii, dan pemohon viii adalah selaku badan hukum privat menganggapenghapusan seluruh klausulpemberlakuan kuota keterwakilan perempuan (: bahwa dihilangkannya klausul keterwakilan perempuan dalam da,pentingan atas undang undang guo, karena samping anggota dewan perwakilan rakyat terpilih yang berkepentingan langsung atas pimpinan dewan perwakilan rakyat juga para aktivis perempuan yang selama ini dikenal memiliki kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politikpihak terkait, fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi. mulyadi, mengenai permohonan para pemohon prematur, menurut mahkamah para pemohon mengajukan permohonan pada hari selasa, tanggal agustsetelah diundangkan tanggal agustus sedangkan eksepsi pihak terkait mengenai pemohon tidak mempunyai legal standing, mahkamah telah mempertimbangkan. mengenai eksepsi pihak terkait bahwa permohonan pemohon kabur, karena berkaitan erat dengan pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan: dalam provisi i3 menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan kepada mahkamah untuk mempercepat proses persidangan. menurut mahkamah, dengan telah diutusnya permohonan guo maka permohonan provisi para pemohon tersebut telah terpenuhi: dalam pokok permohonan i3. menimbang setelah mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para pemohon, keterangan majelis permusyawaratan rakyat, keterangan presiden, keterangan dewan perwakilan rakyat, keterangan pihak terkait, danadalah tidak adanya klausul keterwakilan perempuan dalam dan menurut para pemohon tidak adanya klausul keterwakilan perempuan dalam dalam undang undang guoempuan.terhadap permohonan guo, majelis permusyawaratan rakyat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa majelis permusyawaratan rakyat mengusulkan agar diadakan undang undang tersendiri bukan disatukan, tetapi mengingat uud yang menegasahwa yang diusulkan majelis permusyawaratan rakyatterhadap permohonan guo, presiden telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak adanya keterwakilan perempuan dalam pimpinan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat merupakan salah satu langkah perbaikan demokrasi,ulresidendewan perwakilan rakyat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan tidak diatur dalam tetapi diatur dalam peraturan dewan perwakilan rakyat nomor tahun tentang tata tertib. keterwakilan perempuan sudah diatur dalam peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat sebagaimana amanat dari danmerupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan yang diakui keberadaannya, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh hal ini sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun yang menyataerhadap permohonan guo, pihak terkait, partai nasdem, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pihak terkait sebagai partai baru termasuk partai yang mendukung pengarusutamaan jender dalam praktik politik yang dilakukan pihak terkait. dalam hal pengajuan calon pimpinan alat kelengkapan dewan sudah semestinya fraksi fraksi dewan perwakilan rakyatolitik untuk melaksanakannya. semangat pengarusutamaan jender ini sudah seharusnya menjadi perspektif dalam politik dan dijalankan oleh partai politik. terhadap permohonan guo, pihak terkait, fahri hamzah, muhammad nasir djamil, ag., dr. sa'uddin, m.m., dan hadi mulyadi, memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak terkait tidak sependapat dengan para pemohon. menurut pihak terkait, pengisian pimpinan dari alat kelengkapan dewan, di.j3.16j(|vii dpr ketua fraksi kebangkitan bangsa mpr tahun dan berbagai jabatan lainya. melalui posisi struktur formal tersebut pemohon secara aktif memperjuangkan hak hak perempuan. pemohon ii, rike diah pitaloka, merupakan calon anggota dpr terpilih periode yang secara faktual akan dirugikan dengan berlakunya undang undang guo. kesempatan pemohon untuk menduduki pimpinan alat kelengkapan dpr potensial hilang karena tidak adanya klausul untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam undang undang guo. pemohon iii, prof. dr. ir. aida vitayala jafri hubei, merupakan guru besar komunikasi gender, institute pertanian bogor ipb). beberapa karya terkait adalah buku dengan judul kepedulian terhadap kependidikan wanita tahun dinamika wanita indonesia tahun dan beberapa buku terkait. pemohon iv, muda kusumaningsih, merupakan aktifis perempuan yang sangat aktif memperjuangkan hak hak perempuan dalam politik. pemohon lia wulandari, merupakan aktifis perempuan yang bekerja untuk pemilu khususnya isu perempuan. pemohon juga telah menghasilkan karya berupa buku sebagai upaya untuk mendorong keterwakilan politik perempuan, dengan judul peta politik perempuan: menjelang pemilu rumah pemilu dan prelude: jakarta bahwa selain itu, pemohon hingga pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax player) yang dibuktikan dengan foto kopi nomor pokok wajib pajak npp) (vide bukti: bahwa pemohon hingga pemohon vxi: menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atas, dalil para pemoho, tidak beralasan menurut hukum:. dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagi.majelis permusyawaratan rakyat atau yang mewakili, dewan perwakilan rakyat atau yang mewakili, serta pihak terkait atau kuasanya, ketua, ttd. hamdan zelda anggota anggota, ttd. ttd. materialis akbar wahiduddin adams ttd. ttd. muhammad alim maria farida indrawi ttd. ttd. anwar usmanugas dan peranan pemohon sampai dengan pemohon viiidasar dan kepentingan hukum pemohon sampai dengan pemohon v, yakni: pemohon vi, yayasan gerakan pemberdayaan swara perempuan, merupakan yayasan yang mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan aspirasi yang tumbuh kembang dalam masyarakat, terutama dengan usaha memberdayakan perempuan bidang politik, agar cerdas, terampil, dan bermoral tinggi, sebagai warga negara yang tahu bertanggung jawab (vide bukti pemohon vii, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude), merupakan yayasan yang didirkan dengan tujuan dibidang sosial dan kemanusiaan. (vide bukti pemohon viii, perkumpulan mitra gender, merupakan perkumpulan yang mempunyai tujuan dan maksud bidang sosial, khususnya memajukan kesetaraan dan keadilan gender guna melahirkan kemitrasejajaran antara kaum perempuan dan kaum laki laki (vide bukti bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya pemohon sampai dengan pemohon v, yayasan gerakan pemberdayaan swara perempuan, untuk mencapai tujuannya, yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut: menyelenggarakan kegiatan kegiatan yang bersifat promosi dengan jalan pendidikan, penyuluhan dan penerangan, berperan serta dalam rangka pengembangan ilmu dan warga terutama perempuan kehidupan publceramah, diskusi, seminar, lokakarya dan semacamnya, untuk terlaksana tujuan yayasan, merintis dan mengadakan kerjasama dengan pihak pihak dan badan badan lain dalam maupun diluar negeri yang mempunyai tujuan yang sama, mengumpulkan dan mengembangkan dana untuk membiayai kegiatan tersebut atas, melakukan usaha usaha lain yang tidak bertentangan dengan tujuan didirikannya yayasan dan peraturan perundang undangan yang berlaku. pemohon vii, perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi prelude), untuk mencapai tujuan dari yayasan dilakukan kegiatan sebagai berikut: bidang sosial meliputi:. salah satunya adalah melaksanakan pelatihan, fokus terhadap pengembangan kapasitas dan kemampuan, serta partisipasi politik perempuan. salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pelatihan caleg perempuan beberapa provinsi untuk pemilu legislatif mendirikan dan mengembangkan perpustakaan perpustakaan serta mengusahakan penerbitan penertiban buku terkait perempuan, antara lain: peta politik perempuan menjelang pemilu perempuan dalam partai politk, pemilu legislatif, eksekutif, dan yudikatifemohon viii, perkumpulan mitra gender, untuk mencapai tujuannya perkumpulan melakukan kegiatan kegiatan seperti: mengembangkan program sosialisasi tata peraturan perundang undangan perjuangan gender, membangun perjuangan gender dan pemberdayaan perempu, maimpinan pusat persyarikatan muhammadiyah, yang diwakili oleh prof. dr. din syamsudin dan dr. abdul mu'ti ed, yang bertindak dalam jabatannya sebagai ketua umum dan sekretaris pimpinan pusat persyarikatan muhammadiyah dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal september memberi kuasa kepada dr. syaiful bakeri, s.h., mh., dr. trio rahardjo, s.h., hum., dr. danang wahyu muhammad, s.h., hum., dr. batangas berbakti, s.h., m.h., noor asyari. s.h., ibnu sina chandranegara, s.h., bachtiar, s.h., mohamad iksan, s.h., m.h., suhartono, s.h., hum., iwan sariawan, s.h., m.cl., muhammad najis, s.h., mh., aris budi cahyono, s.h., mujahid latief, s.h., mh., siswanto, s.h., hum., jamil burhan, s.h., santoso hariadhi, s.h. kesemuanya adalahyang beralamat jalan menteng rayaeriksa bukti bukti pemohon, mendengar keterangan ahli pemohon, mendengar keterangan saksi dan ahli presidekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal,tersebuti3. menimbang bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon kemudian dihubungkan dengan kerugian hak konstitusional pemohon, menurut mahkamah, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan potensial yang dialami oleh pemohon. selain ituyang menjadi pokok permohonan pemohon adalah sebagai berikut: pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan ormas bahwa angka dan dan dan dan hurufkeempat pembukaan uud karena memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul telah dikebiri melalui bahwadengan dan uud oleh karena itu menurut pemohon hak konstitusional pemohon telah dilanggar olehu. adalahbahwa perumusan definisi dan sifat ormas sebagaimana ditentukan dalam angka dan merupakan kekacauan legislasi dan fantasi belaka. hal ini dikarenakan tersebutdalam suatu ormas, karena ada sebagian ormas yang mengharuskan calon anggota untuk memberikan konstribusi terhadap adanya kehendak seseorang yang bergabung dalam ormas sehingga tidaklah tepat ormas ditentukan sedemikian rupa, dalam ormas juga dinyatakan bersifat nirlaba, namun dalam. adanya ketidakpastian yang demikian itu merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon: angka adanya persamaan agama tidak merumuskan dalam undang undang guo, maka pertanyaannya, apakah ormas yang didirikan berdasarkan persamaan agama bukan merupakan ormas , ketentuan yang diskriminatif ini justru kembali bertabrakan dengantelah bertentangan dengan dan uud bahwa pengaturan sebagaimana ditentukan dalam. esensi dalam pengaturanpengaturan dalam ormas yang tidak memberikan kepastian hukumcukup melalui aturan teknis kementerian sektorkemerdekaan berserikat yangketentuan yang demikian jelas bertentangan dengan uudoleh permendagri nomor tahun bahkan kedua permendagri tersebut sudah lebih dulu mengatur maksud dan tujuan atau penyediaan sanksi melalhuruf dan oleh karena itu konstruksi norma yang demikian itu jelas bertentangan dengan uud bahwa selain ketentuan hari, larangan terhadap ormas sebagaimana dimaksud hurufkhususnya dan adanya pertentangan ketentuan yang demikian itu jelas bertentangan dengan uud maka guo sudah seharusnya dibatalkan. bahwa mengenai huruf jelas multi tafsir karenadan adanya pertentangan ketentuan yang demikian jelas melahirkan suatu ketentuan yang multi tafsir karenajelas mengada ngada dan mereduksi makna uudkarenapenuhinya uudbahwa besertdan uud bahwa yang mengatur mengenai pemberdayaan ormas merupakan ketentuan yang berpotensialdan uudserta tigbaik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa jumlah ormas yang terdaftar pada pemerintah dan pemerintah daerah sebanyak ormas,pemberlakuan undang undang guo merupakan upresif karena pemerintah dan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan subypengadilan (lembaga yudikatif) sebagaimana diatur dalam danangka sehingga dalam selanjutnya frasa "organisasi kemasyarakatan" disebut ormas". dengan demikian ketika menyebut ormas makadengan standar akuntantetap dalam koridor sesuai denganterjadinya manipulasi iuran anggota oleh pengurus ormas. ketentuanetapi tidak bersedia mempertanggungjawabkan kepada publik. bahwa ketentuandengan perkataan lain tidak dapat dipertentangkan dengan bahwabahwa huruf huruf dan huruf dani3. menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, presiden mengajukan dua orang saksi dan empat orang ahliemohon, dpr memberi keterangan baik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terhadap permohonan pengujian angka dan terhadap uudcc. pengembangan kemitraan, dukungan keahlian, program, dan pendampingan: penguatan kepemimpinan dan kaderisasi: pemberian penghargaan::nya menurut dpr, angka dan tidaklah saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan uud terhadap permohonan pengujian angka dan terhadap dan uudundang undang ormas tersebut dapat menaungi keseluruhan terminologi ormasbahwa terhadap permohonan pengujian terhadap dan uud dpr memberikan keter , dan jika dibutuhkanoleh karena itu,dengan demikian, sudah sewajarnya apabila ormas membuat lapotidak bertentangan dengan dan uud bahwa terhadap permohonan pengujian dan bertentangan dengan dan uud dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa dpr berpandangan ketentuan guo adalah sesuai dengan semangat penegak , dan uud setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat . selain. itu juga tidak ada relevansi antara ketentuan guo terhadap uud mengenai hak mempertahankan hidup dan uud mengenai kemerdekaan memeluk agama masing masing. bahwa terhadap permohonan ketentuan yang mengatur mengenai pemberdayaan ormas bertentangan dengan dan uudud adalah bagiansedangkasedangkan profesi dalam hal kinerja, akuntabilitas publik, produktivitas, edukatif, dan inovatifud sebagai konstitusinya. dengan demikian, menurut dpr guo tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar terhadap permohonan ketentuan dan yang dianggap bertentangan dengan uud dpr memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa berdasarkan ketentuan jika terjadi perselisihan internal yang dialami ormas maka mekanisme penyelesaiannyaoleh karena itu dpr berpendapat bahwa ketentuan dan telah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan. terhadap permohonan ketentuan yang dianggap bertentangan dengan uud dpr memberi keterangan sebagai berikut. bahwa norma yang diatur dalammenurut dprsehingga tidak bertentangan dengan uud menimbang bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya, pendapat mahkamah i3. menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut atas permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh pemohon adalah apakah secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud atau beberapa norma tertentu dalam bertentangan dengan uud yaitu mengenai: prinsip sukarela dan tidak adanya jaminan keberadaan ormas yang berdasarkan kesamaan agama dalam pengertian dan definisi ormas dan pengaturan yang rinci mengenai tujuan, simbol, lambang dan urusan rumah tangga ormas bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat ,dan adanya pertentangan antara norma ormas yang bersifat nirlaba dengan dibolehkannya ormas mendirikan badan usaha dan ormas), tidak adanya jaminan ormas berdasarkan kesamaan agama angka ormas), padahal dalam norma yang lain salah satu tujuan ormas adalah pelaksanaan keyakinan agama yang dengan demikian, menurut pemohon, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil, pembedaan antara ormas pada lingkup nasional, provinsi dan kabupaten kota serta pengaturan rinci mengenai format kepengurusan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat dan uu1ftaran ormas tidak berbadan hukum yang seharusnya tidak perlu diatur undang undang dan hak dan kewajiban ormas yang seharusnya tidak perlu diatur undang undang, tetapi cukup dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ormas. demikian juga pengaturan mengenai lambang ormas yang seharusnya sudah diatur dalam hak cipta, paten, merek, desain industri, atau rahasia dagang dan pengaturan pidana yang berlebihan dalam huruf dan . perlindungan hukum bagi ormas yang sudah cukup diatur dalam berbagai undang undang, antara lain, kuhp, kuh perdata, kurap: pengaturan yang berlebihan mengenai kerja sama ormas pengaturan pidana yang berlebihan kewajiban laporan keuangan ormas yang harus sesuai dengan standar akuntansi dan pengaturan kesamaan hak dan kewajiban anggota yang tidak menghargai keragaman ormas dan pemberdayaan ormas oleh pemerintah yang menurut pemohon berpotensi adanya tindakan korup. i3. menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan konstitusional sebagaimana diuraikan atas, terlebih dahulu mahkamah mengemukakan hal sebagai berikut: hakikat demokrasi pada umumnya (secara universal) memberikan otonomi yang luas kepada kebebasan manusia atau badan hukum sebagai warga dalam suatu negara. oleh karena itu, demokrasi sangat menghormati serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (human dignity). dari sinilah hubungan antara hak asasi manusia dan demokrasi sebagai model penyelenggaran pemerintahan suatu negara tidak dapat dipisahkan. hak asasi manusia merupakan anasir dasar yang memberi isi pada demokrasi. demokrasi tanpa penghormatan atas hak asasi dan tanpa pemberian otonomi luas kepada martabat kemanusiaan adalah absurd. oleh karena harkat kemanusiaan yang menjadi hakekat demokrasi maka dalam kehidupan politik dan kenegaraan demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. rakyatlah sesungguhnya yang memiliki kedaulatan dan menjadi sukuasaan. dalam makna yang demikian, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang memberi peran kunci kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. segala kebijakan pemerintahan ditentukan oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat melalui organ kekuasaan yang dibentuk oleh rakyat serta penyelenggaraan pemerintahan yang selalu diawasi oleh rakyat agar tidak menyimpang dari kehendak rakyat. pemerintahan demokrasi memberi peran dan otonomi luas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan dan pembentukan norma hukum serta kebijakan dalam pemerintahan negara: para pendiri negara republik indonesia telah mengadopsi nilai dan prinsip demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut dalam penyelenggaraan negara. hal tersebut tegas dirumuskan dalamntuk itu, uud menyatakan, kedaulatan berada tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang undang dasar dan uud menyatakan, negara indonesia adalah negara hukum . model pemerintahan yang berdasar kedaulatan rakyat adalah model pemerintahan demokrasi karena menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. dalam rangka menjamin pelaksanaan pemerintahan demokrasi uud menegaskan jaminan dan pengakuan atas hak hak asasi manusia yang dirumuskan secara jelas dan tegas dalam undang undang dasar itu sendiri. selain itu, uud juga mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara adalah pemerintah yang dipilih oleh rakyat baik yang dipilih secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. bahkan lebih jauh lagi, uud memberi ruang kebebasan kepada rakyat untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam pemerintahan negara yang antara lain dengan memberikan jaminan hak dan kebebasan kepada setiap orang untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserbebasan berserikat dan berkumpul secara tegas ditentukan dalammudian,namun demikian, menurut uud dalam menjalankan hak kebebasan berserikat dan berkumpul bukan tidak tak terbatas, namun kebebasan tersebut dapat dibatasi oleh negara melalui ketentuan undang undang dalam batas batas tertentu yang diperkenankan oleh konstitusioleh karena itu, menurut mahkamah jaminan atas hak asasi manusia tidak didasarkan pada hak yang bersifat kebebasan individual semata, namun para perumus undang undang dasar memilih paradigma bahwa hak asasi manusia harus ditempatkan dalam hubungannya dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara, terutama nilai nilai yang dianut oleh bangsa indonesia: pengaturan mengenai organisasi kemasyarakatan yang berlaku saat ini merupakan upaya untuk menjalankan amanat konstitusional bahwa negara harus memberikan jaminan atas penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan kebebasan berkumpul dan berserikat warga negara. pengaturan ini sekaligus sebagai pembatasan agar kebebasan berserikat yang dimiliki warga negara tidak melanggar hak dan kebebasan warga negara lain. sisi lain, pembentuk undang undang yang merepresentasikan kekuasaan negara dalam menyusun undang undang juga tidak boleh semena mena, terlebih bahwa undang undang yang disusunnya mengatur mengenai keberadaan dan kebebasan warbahwa berdasarkan pengujian undang undang dengan perkara nomor puu x dan perkara nomor puu imin dalam konstitusi. negara juga harus memberi ruang kepada masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan uud dan peraturan perundang undangan yang dibuat oleh negara, berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan norma norma yang termuat dalam yang dimohonkan pengujian oleh pemohon bertentangan dengan uud sebagai berikut: i3. menimbang bahwa permohonan pemohon secara umum mendalilkan bahwa secara keseluruhan bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud karena telah mengatur urusan ormas secara rinci yang seharusnya merupakan wilayah kebebasan rakyat dalam berkumpul dan berorganisasi sehingga membatasi makna kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh uud selain itu, menurut pemohon sejumlah norma dalam undang undang guo mengandung perumusan norma yang bias dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh uud menurut mahkamah, memang benar banyak norma dalam undang undang guo, mengatur urusan ormas secara rinci. uud menjamin hak dan kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat, yang dalam pelaksanaannya, konstitusi memberikan otoritas kepada negara untuk mengatur hak kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut lebih lanjut dalam undang undang. menurut mahkamah pengaturan dalam undang undang adalah merupakan pembatasan, tetapi sepanjang pembatasan tersebut tidak ekstensif dan masih dalam rangka dengan maksud semata mata untuktersebut dapat dibenarkan. mahkamah menilai, pengaturan kebebasan berkumpul dan berserikat yang lebih rinci tidak serta merta mengakibatkan keseluruhan norma dalam undang undang guo bertentangan dengan uud sehingga permohonan pemohon untuk menyatakan keseluruhan normwalaupun demikian mahkamah perlu menilai dan mempertimbangkan permohonan pemohon yang spesifik mengenai dan norma tertentu, sebagai berikut: bahwa pemohon pada pokoknya mempersoalkan prinsip sukarela dalam pembentukan ormas sebagaimana diatur dalam angka dan dan karena kesukarelaan tidak menjadi dasar seseorang masuk dalam suatu ormas. ada sebagian ormas yang mengharuskan calon anggota untuk memberikan kontribusi dalam normalnya. selain itu, adanya persamaan agama tidak merumuskan dalam angka sehingga ormas yang didirikan berdasarkan persamaan agama menjadi kehilangan dasar hukum dalam pembentukannya,.menurut mahkamah,dapun tidak tercantumnya kesamaan agama dalam angka undang undang guo, tidak berarti masyarakat tidak dapat mendirikan ormas yang memiliki, dan kesamaan tujuan secara eksplisit mengakomodasi semua jenis organisasi termasuk ormas yang berlatar belakang dan berdasar keagamaan seperti pemohon muhammadiyah), sehingga pengertian ormas dalam angka tidak menghambat ormas yang didirikan dengan latar belakang dan dasar keagamaan. oleh karena itu, menurut mahkamahndalilkan bahwa terdapat pertentangan antara dengan karena satu sisi ormas bersifat nirlaba namun sisi lain ormas diperbolehkan mendirikan badan usaha, sehingga kedua ketentuan tersebut saling bertentangan dan mengandung ketidakpastian hukum. menurut mahkamah,. berbeda dengan perseroan terbatas yang bertujuan profit atau mencari keuntungan. namun demikian, tidak berarti ormas tidak boleh mendirikan badan usaha yang hasilnya untuk kepentingan ormas itu sendiri. menurut mahkamah, dibolehkannya ormas mendirikan badan usaha yang bersifat mencari keuntungan, justru akan menjadikan ormas memiliki kemandirian dan sangat membantu ormas dalam menjalankan kegiatannya yang bersifat sosial, budaya maupun keagamaan, sehingga tidak dapat dipertentangkan dengan undang undang guo. terlebih lagi mahkamah juga tidak menemukan alasan atau argumentasi yang tepat bahwa ada persoalan konstitusionalitas norma dimaksud, pemohon mendalilkan bahwa perumusan tujuan organisasi sebagaimana ditentukan dalam adalah sesuatu hal yang berlebih lebihan. perumusan undang undang guo, menunjukkan bahwa tujuan ormas harus kumulatif sehingga tidak memberikan jaminan dan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam uud menurut mahkamah, tujuan yang termuat dalam merupakan penjabaran dari sifat ormas yang bercirikan sosial dan nirlaba. persoalannya ketika tujuan yang dirumuskan dalam guo, sebagai akumulasi justru akan membuat ormas dengan tujuan tertentu akan menjadi kabur dan ormas kehilangan identitasnya. demikian juga, bagi ormas yang tidak mencantumkan salah satu tujuan dari seluruh tujuan ormas yang tercantum dalam terancam mendapatkan sanksi administrasi sehingga kehilangan loyalitasnya sebagai ormas. oleh karena itu, menurut mahkamah apabila tujuan yang termuat dalam harus secara kumulatif dipenuhi oleh ormas maka hal itu justru bertentangan dengan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud menurut mahkamah setiap ormas harus diberikan kebebasan untuk menentukan tujuannya masing masing sepanjang tidak bertentangan dengan dasar negara dan uud tanpa memaksakan untuk merumuskkumulatif sebagaimana dirumuskan dalam agar tujuan yang termuat dalam tersebut tidak melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud maka kata dan yang terdapat pada huruf harus ditambah dengan kata atau agar tujuan tersebut dapat bersifat alternatif. dengan demikian, menurut mahkamah, selain hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud tidak melanggar, tujuan yang termuat dalam juga dapat dipenuhi oleh ormas. berdasarkan pertimbangan tersebut maka huruf menjadi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini: bahwa pemohon memohon. pengujian konstitusionalitas pembedaan ormas yang lingkup nasional, provinsi dan kabupaten kota sebagaimana yang diatur dalam dan pemohon mendalilkan, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat karena pembedaan tersebut mengandung pembatasan yang merupakan wujud pengkerdilan makna kebebasan berserikat. terhadap dalil tersebut mahkamah mempertimbangkan bahwa penentuan lingkup ormas dalam undang undang pada lingkup nasional, provinsi, atau daerah dapat membatasi pertumbuhan atau perkembangan ormas yang mungkin saja pada awalnya merupakan ormas yang berada tingkat kabupaten kota tetapi selanjutnya dapat menjadi ormas yang memiliki lingkup nasional. sebaliknya, ormas yang semula merupakan ormas berlingkup nasional tetapi kemudian kehilangan organisasinya daerah maka tidak dapat lagi disebut sebagai ormas lingkup nasional. lagi pula, pembatasan ormas dengan lingkup tertentu akan membatasi kegiatan ormas luar lingkup keberadaannya yang akan menghambat suatu ormas untuk melakukan kegiatan atau usaha bagi kemajuan organisasi atau anggotanya. selain itu, pembedaan dan pembatasan lingkup suatu ormas dapat membatasi ormas yang berbadan hukum seperti yayasan dan perkumpulan, yang sifatnya tidak selalu memiliki lingkup kepengurusan dan berjenjang secara nasional yang tidak dapat dibatasi untuk melakukan kegiatan secara nasional. mahkamah menilai, pembedaan lingkup ormas tersebut dapat mengekang prinsip kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi. mahkamah tidak menemukan alasan yang dibenarkan menurut uud untuk melakukan pembatasan demikian. tidak ada hak dan kebebasan orang lain yang terhalang maupun tidak ada nilai keadilan karena pertimbangan moral, nilnilai agama, keamanan dan ketertiban umum yang terganggu oleh keberadaan ormas yang memiliki ketiga lingkup tersebut secara bersamaan, walaupun suatu ormas hanya memiliki kepengurusan pada tingkat kabupaten kota.provinsi atausuatudapat mendaftarkan diri setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat, atau melakukan pelanggaran hukum: berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan pemohon mengenai dan beralasan menurut hukum, bahwa walaupun pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas tetapi ketiga tersebut terkait lingkup ormas, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf atas, maka ketentuan mengenai pendaftaran ormas yang dikaitkan dengan lingkup suatu ormas harus dinyatakan inkonstitusional pula. ormas yang menghendaki untuk mendaftarkan suatu ormas yang tidak berbadan hukum, dapat saja melakukan pendaftaran normalnya tempat kedudukan ormas yang bersangkutan. adapun tata cara pendaftaran ormasiatur dalam peraturan perundang undangan yang lebih rendah sebagaimana yang diatur dalam undang undang guo, pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas yang menentukan, setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban yang sama , karena bertentangan dengan dan dan uud menurut pemohon, ketentuan guo memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk ikut campur terlalu berlebihan terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul. ketentuan tersebut terlampau jauh mengatur hal hal yang sesungguhnya menjadi kewenangan otonomi masyarakat dalam menentukan aturan internal organisasinya, menurut mahkamah, hak dan kewajiban anggota suatu ormas adalah masalah internal dan wilayah otonom dari masing masing ormas. merupakan hak otonomi suatu ormas sesuai dengan karakteristiknya untuk menentukan hak kewajiban anggotanya yang dapat saja berbeda antara satu ormas dengan ormas yang lainnya. negara tidak dapat mencampuri dan tidak dapat memaksakan suatu ormas mewajibkan anggotanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, karena akan membelenggu kebebasan masyarakat dalam mengatur urusan organisasi yang menjadi wilayah otonomi dari masyarakat. oleh karena itu, menurut mahkamah pengaturan yang demikian adalah bentuk pembatasan yang melanggar prinsip kebebasan berserikat yang dijamin oleh uud dan tidak memiliki alasan konstitusional yang dimungkinkan berdasarkan ketentuan uud yang menentukan bahwa pembatasan dapat dibenarkan sepanjangukuran ukuran pembatasan yang harus memenuhi kesesuaian berdasarkan (i) pertimbangan moral, (ii) nilai nilai agama, (iii) keamanan, dan (iv) ketertiban umum. oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon mengenai undang undang guo adalah beralasan menurut hukum, pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas mengenai posisi pemerintah dalam melakukan pemberdayaan terhadap ormas karena bertentangan dengan prinsip kebebasan berkumpuerikat serta hak dan kebebasan untuk memperjuangkan hak secara kolektif untuk memajukan masyarakat dan negaranyasebagaimana yang diatur dalam uud terhadap ketentuan guo yang memberi peran kepada pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap ormas dengan melakukan fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurut mahkamah, walaupun tujuan pengaturan tersebut baik dan positif bagi pengembangan ormas, tetapi pemberian peran tersebut bertentangan dengan hakikat ormas sebagai organisasi masyarakat yang mandiri dan otonom. pemberian peran yang demikian itu akan sangat potensial mengintervensi serta mengganggu kebebasan dan kemandirian ormas sebagai organisasi yang mandiri. menurut mahkamah, kemajuan dan kemunduran suatu ormas adalah urusan internal yang menjadi kebebasan dan tanggung jawab ormas yang bersangkutan. apabila pada akhirnya ormas tidak mampu meneruskan keberlangsungan organisasinya maka hal demikian merupakan hal yang alamiah dan wajar. walaupun demikian, tidak berarti bahwa negara tidak boleh memberi bantuan kepada ormas baik berupa dana maupun dukungan lain untuk memajukan suatu ormas. pemberian bantuan yang demikian wajar saja, sepanjang ormas yang bersangkutan memerlukannya dan secara sukarela menerimanya. artinya bentuk bantuan apa pun dari pemerintah, sangat tergantung kepada suatu ormas untuk menerima bantuan negara atau tidak, tetapi negara tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada ormas melalui wadah pemberdayaan. lain halnya jika kegiatan dan aktivitas ormas terbukti mengancam keamanan dan ketertiban umum, mengganggu hak kebebasan orang lain, serta melanggar nilai nilai moral dan nilai nilai agama, negara berkewajiban dalam fungsinya menjamin ketertiban umum dapat melakukan penegakan hukum, bahkan dapat menghentikan kegiatan suatu ormas. menurut mahkamah, campur tangan negara dalam pemberdayaan ormas akan mengancam kreativitas masyarakat dalam mengekspresikan hak kebebasan berkumpul dan berserjamin oleh uud sehingga dalil pemohon mengenai undang undang guo beralasan menurut hukum, pemohon mendalilkan mekanisme penyelesaian sengketa internal ormas melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam bertentangan dengan uud karena telah mengebiri hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul. hal itu juga bermakna tidak memberikan perlindungan kepada segenap bangsa indonesia. terhadap hal tersebut, menurut mahkamah, sesuai dengan argumentasi pemohon, pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap apa dan bagaimana pertentangan antara norma guo dengan uud walaupun demikian, menurut mahkamah, pengaturan penyelesaian sengketa dalam undang undang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas norma, karena mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah hal yang wajar apabila seluruh mekanisme penyelesaian yang lain luar pengadilan tidak menemukan titik temu. pengaturan hal yang demikian dalam norma undang undang hanya konstitusi dari kenyataan dalam kelaziman praktik yang tidak bertentangan dengan konstitusi. demikian pula, mediasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa suatu ormas tidak serta merta merupakan intervensi negara terhadap ormas dan sepanjang mediasi tersebut dilakukan atas permintaan dan kesepakatan para pihak internal ormas untuk menyelesaikan perselisihan. sebaliknya, negara dengan ketentuan tersebut tidak dapat dimaknai dapat secara langsung ikut campur dan terlibat dalam perselisihan internal suatu ormas, karena adanya perselisihan internal suatu ormas atau hanya karena permintaan salah satu pihak yang berselisih dalam ormas. oleh karena itu, negara harus benar benar menjadi penengah yang netral dan tidak memihak dalam penyelesaian perselisihan internal. pengaturan yang termuat dalam dan serta justru diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa suatu ormas, sehingga menurut mahkamah, dalil pemohon guo tidak beralasan menurut hukum,terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan dalam:, adapun permohonan pemohon mengenai huruf huruf dan huruf serta huruf menurut mahkamah tidak tepat karena larangan demikian adalah pembatasan yang dapat dibenarkan berdasarkan uud yaitu dalam rangka untuk menjamidalil pemohon sepanjang huruf dan huruf serta huruf tidak beralasan menurut hukum, pemohon mendalilkan bahwa dan serta bertentangan dengan dan dan uud terhadap dalil tersebut, mahkamah tidak menemukan alasan yang diajukan pemohon tentang adanya pertentangan antara norma dalam guo dengan uud karena pemohon hanya secara umum dan tidak menguraikan secara spesifik alasan bahwa tersebut bertentangan dengan uud oleh karena itu, menurut mahkamah, dalil pemohon guo kabur atau tidak jela untuk sebagian: permohonan pemohon mengenai dan sertauraian sebagaimana disebutkan , ill. alasan permohonan pengujian konstitusionalitas pengkerdilan makna kebebasan berserikat melalui pembentukan ormas bahwa pada mulanya, prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam uud (pra reformasi)ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang undang. namun, setelah reformasi, melalui perubahan kedua uud pada tahun jaminan konstitusional dimaksuduntuk itu, kita tidak lagi memerlukan pengaturan oleh undang undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang untuk berorganisasi dalam wilayah negara republik indonesia. hanya saja, bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja syarat syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur lebih rinci, yaitutujuan dimaksud bersifat kumulatif dan atau alternatitujuan dimaksud bersifat kumulatif dan atau alternatifatau mewujudkan tujuan negara .permohonan pemohon mengenai dan sertpada hari rabu, tanggal dua puluh dua, bulan oktober, tahun dudanwahiduddin adams santo panitera pengganti, ttd. ttd. sholihin nasir saiful anwarbeserta peraturan pelaksanaannya. namun sudah tentu pembentukan peraturan perundang undangan yang baru semestinya tidak menjadikan kemerdekaan berserikat menjadi terbatasi dan justru menjadi sangat birokratis. namun, dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang organisasi masyarakat jelas telah menjadikan kebebasan berserikat ditafsirkan sempit oleh pembentuk undang undang. kemerdekaan berserikat yang ditentukan oleh uud tidaklah dapat ditafsirkan sempit atau restriktif, sehingga negara yang semestinya memberikan jaminan dan perlindungan bukan justru memberikan pembatasan yang akan berujung kepada disintegrasi. bahwa angka dan dan dan dan huruf jelas dan terang bertentangan dengan paragraf keempat pembukaan uud dikarenakan kehadiran suatu undang undang yang berfungsi memberikan pembatasan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul telah dikebiri melalui undang undang guo telah khususnya guo yang juga bermakna undang undang guo tidak memberikan perlindungan segenap bangsa indonesia, bahwa pengaturan sebagaimana berkontraksi dalam merupakan wujud arogansi pembentuk undang undang dalam merumuskan norma bermaksud mengatur. pengaturan yang berlebihan dari hal tujuan, simbol, lambang, hingga urusan rumah tangga ormas menjadi objek pengaturan yang berlebihan yang justru terkesan berlebih lebihan.ndang undang guo, jelasbagaimana mungkin seluruh tujuan sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo dapat dipenuhi secara keseluruhan dan bagaimana pula membuktikannya apabila syarat tersebut menjadi dasar pembentukan ormasumusan definisi dan sifat ormas sebagaimana ditentukan dalam angka dan undang undang guo jelas merupakan kekacauan legislasi dan fantasi belaka. hal ini dikarenakan undang undangkedalam suatu ormas, ada sebagaian ormas yang mengharuskan calon anggota untuk memberikan kontribusi terhadap adanya kehendak seseorang yang bergabung dalam ormaslah tepat ormas ditentukan sedemikian rupa. selain itu, dalam undang undang guo ormas juga dinyatakan bersifat nirlaba, pada dalam undang undang guonorma. adanya ketidakpastian yang demikian itu merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon. selain itu dalam angka undang undang guo, adanya persamaan agama tidak merumuskan dalam ormas, maka pertanyaannya, apakah ormas yang didirikan berdasarkan persamaan agama bukan merupakan ormas?, ketentuan yang diskriminatif ini justru kembali bertabrakan terhadap undang undang guojelas telah'ngaturan sebagaimana ditentukan dalam undang undang guo. esensormas.undang undang guomelalui yaitu: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. pengaturan yang tidak memberikan kepastian hukum bahwa undang undang guo yang terdiri dari hanya yang relevan dengan pengaturan ormas, sedangkan sisanya tersebar berbagai peraturan perundang undangan, mulai dari konstitusi kuhp, kurap, kuh perdata yayasan kip anti pencucian uang dan undang undang terkait anti terorisme bahkan undang undang mencaplok materi pengaturan yang seharusnya menjadi wilayah ruu perkumpulan bahkan sebagian besar berkonstruksi norma administratif yang jelas undang undang guo jelas mempunyai tujuan membatasi dibandingkan memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berserikat yang sudah seharusnya dibatalkan,undang undang guo, cukup melalui aturan teknis kementerian sektoral. berserikat yang perbuatan demikianundang undang guoundang undang guo).undang undang guo. ketentuan yang demikian inilahundang undang guoundang undang guo)mendagri nomor tahun bahkan kedua permendagtersebut sudah lebih dulu mengatur maksud dan tujuan atau penyediaan sanksi melalui huruf dan huruf huruf dan oleh karena itu, konstruksi normalain ketentuan hari, larangan terhadap ormas sebagaimana dimaksud huruf undang undang guohususnya yang menentukan:e .emohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusional atas angka dan dan dan dan huruf undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan, terhadap uud hadapan mahkamah konstitusi, berdasarkan kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam mk:ini telah sesuai dengan ketentuan, maka pemohon memintp500. (lima ratus juta rupiah) adanya pertentangan ketentuanka guo sudah seharusnya dibatalkan. bahwa mengenai huruf undang undang guo ini jelas multi tafsir dan khususnya: tipu yang.tipu yangpaling banyak rp5. (lima miliar rupiah). tipu yang adanya pertentangan ketentuan yang demikian itu jelas melahirkan suatu ketentuan yang multitafsir dikarenakanguo sudah seharusnya dibatalkan.undang undang guo jelas mengada ada dan mereduksi makna uud setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat .dikarenakanterpenuhinyadang undang guo bahwa setiap warga negara indonesia berhak menjadi anggota ormas dan keanggotaan ormas bersifat sukarela dan terbuka, beserta undang undang guo yang menentukan: setiap anggota ormas memiliki hak dan kewajiban yang samundang undang guo yang mengatur mengenai pemberdayaan ormas merupakan ketentuan yang berpotensial menimbun potensimohonan guo dengan amar putusan sebagai berikut: .organisasi kemasyarakatan bertentangan secara keseluruhan dengan uud nri tahun khususnya paragraf keempat pembukaan uud uud nri tahun menyatakanadalah bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun khususnya paragraf keempat pembukaan uudrof. dr. dien syamsuddin, ma, bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama dr. abdul multi, ed: bukti fotokopipetikan, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan: selain itu, pemohon juga mengajukan ahli tiga orang ahli yang memberi keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: dr. abdul fitriciada, s.h., m.h angka undang undang nomor tahun istilah organisasi memasyarakat jelas mengacu pada kebebasan berserikat atau freedom association, yang menurut ketentuanvenant civil and political rights atau occur merupakan, the right form and join for the protection its interest, atau hak untuk membentuk dan mengikutisuatu serikat organisasi untuk melindungi kepentingan kepentingannya. akan tetapi dalam ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun tidak terdapat nomenklatur tentang organisasi kemasyarakatan. nomenklatur organisasi kemasyarakatan diadopsi oleh pembuat undang undang nomor tahun dari undang undang nomor tahun yang menggunakan nama yang sama yakni organisasi kemasyarakatan. hal ini jelas disebutkan dalam konsideran undang undang nomor tahun pada huruf nomenklatur yang terdapat dalam ketentuan undang undang dasar jelas menyebutkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. para pembuat undang undang, seharusnya mengikuti nomenklatur yang tersedia dalam ketentuan undang undang dasar tersebut. hal ini juga koheren, atau sinkron dengan penggunaan nomenklatur pada undang undang yang lain, yang juga mengacu pada ketentuan undang undang dasar yakni undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyatakan pendapat muka umum, sekalipun tidak persis sama dengan nomenklatur dalam undang undang dasar, tetapi nomenklatur kemerdekaan menyatakan pendapat muka umum jelas mengacu pada ketentuan undang undang dasar yang menyatakan kemerdekaan berserikat, dan berkumpul, mengeluarkan lisan dan tulisan, dan lain sebagainya ditetapkan dengan undang undang. penggunaan nomenklatur organisasi kemasyarakatan secara formal pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan undang undang dasar sementara undang undang dasar selain karena tidak mencerminkan pengaturan tentang kemerdekaan berserikat, penggunaan nomenklatur tersebut tidak koheren dan sinkron dengan undang undang nomor tahun tentang kemerdekaan menyatakan pendapat muka umum. ahli melihat bahwa persoalan nomenklatur ini penting karena untuk yang sama tetapi ada undang undang yang juga menggunakan nomenklatur kemerdekaan menyatakan pendapat, tetapi adajukan yang sama namanya undang undang organisasi kemasyarakatan dimana ketentuan tersebut tidak dikenal. iapun hendak mengatur tentang kemerdekaan atau kebebasan berserikat, maka undang undang tersebut seharusnya dinamakan undang undang kebebasan berserikat. sesuai dengan nomenklatur undang undang dasar negara republik indonesia tahun bukan undang undang tentang organisasi kemasyarakatan. selain itu secara materiil undang undang ormas sesungguhnya mengatur hak dan kebebasan berserikat, bukan mengatur tentang serikat atau organisasinya. jadi jika dibuat undang undang tentang kebebasan berserikat, maka dasar hukumnya menjadi jelas, yaitu uud dan yang sama. secara filosofis pengaturan tentang kemerdekaan atau kebebasan berserikat mengacu pada nilai nilai ham secara universal yang secara umum diatur dalam hak sipil dan politik, dan hak ekonomi sosial dan kebudayaan atau hak sipil dan ekonom. hak sipil, sebagaimana diatur dalam occur tahun secara filosofis berpijak pada pandangan kebebasan negatif (negative freedom) yang pada dasarnya menolak adanya tekanan atau campur tangan negara terhadap hak hak sipil atau non koersif dan non intervensi. sebaliknya, hak hak ekonom yang termuat dalam international covenant economic, social and cultural right icsc) tahun berpihak pada paradigma kebebasan positif (positive freedom) yang menghendaki agar negara atau pemerintah memiliki spektrum yang luas dengan kewenangan untuk melakukan campur tangan kepada warga negara untuk memastikan warga negara mendapatkan hak haknya dalam bidang ekonom. dengan demikian jelas terdapat perbedaan pijakan dasar antara hak hak sipil dan hak hak ekonom, oleh karena itu terkait dengan hak berserikat para pembentuk undang undang meminimalkan segala bentuk koersif, segala bentuk tekanan atau campur tangan terhadap kebebasan warga negara untuk membentuk, atau mengikuti suatu serikat, atau organisasi demi melindungi sepenting kepentingannya. undang undang dasar pada uud memang mengatur bahwa dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya pembatasan atau restriction, atau limitatioakan tetapi, harus diingat, apabila kita mengacu pada general comment occur dari human right commission nomor yang diterbitkan tahun pada paragraf dikatakan pembatasan oleh undang undang restriction law itu harus compatible with the profession, aim, and objective the covenant. artinya, pembatasan atas kebebasan berserikat yang dilakukan oleh negara dalam undang undang harus tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan dari perlindungan hak berserikat sebagai bagian dari hak sipil yang secara paradigmatik berpijak pada penolakan atas segala bentuk koersif, tekanan, dan campur tangan negara pemerintah. undang undang nomor tahun justru mengingkari paradigma tersebut dengan lebih menekankan pada pembatasan untuk melakukan campur tangan terhadap hak dan kebebasan berserikat dibandingkan untuk melindungi hak dan kebebasan berserikat itu sendiri. setidaknya hal itu terlihat antaranya pada yang memberikan wewenang kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan ormas, untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki semangat yang sama dengan ketentuan undang undang ormas tahun yang dibentuk oleh rezim orde baru, yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap ormas. secara esensial tidak ada perbedaan antara pembinaan dan pemberdayaan oleh pemerintah dan pemda terhadap ormas karena semangatnya sama, yakni melakukan sub koordinasi dan komputasi terhadap hak berserikat sebagai bagian hak sipil. istilah pemberdayaan itu sendiri lebih merupakan suatu eufemisme atau penghalusan bahasa yang tidak memiliki akibat hukum yang secara esensial berbeda dengan pembinaan. ketentuan undang undang ormas tahun tersebut menunjukkan tujuan pembatasan dalam bentuk campur tangan pemerintah dan atau pemda terhadap kebebasan berserikat lebih diutamakan dibandingkan dengan tujuan untuk melindungi kebebasan berserikat itu sendiri. hal yang sama juga terlihat pada ketentuan yang memberikan peran kepada pemerintah untuk dapatdiasi dalam penyelesaian sengketa internal ormas. jelas ini memberikan pintu masuk bagi campur tangan pemerintah terhadap hak dan kebebasan warga negara dalam berserikat. secara politis campur tangan seperti itu dapat digunakan untuk mengendalikan kekuatan kekuatan masyarakat sipil karena dapat saja justru pemerintah merekayasa konflik internal suatu ormas agar dapat melakukan campur tangan dan mengendalikan ormas tersebut. padahal pada sisi lain telah banyak pembatasan kebebasan berserikat melalui penegakan hukum, seperti dalam kuhp, kurap perdata, undang undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, undang undang yayasan, undang undang kebebasan informasi, kemudian undang undang anti terorisme, dan yang lainnya. dengan adanya ketentuan mengenai pemberdayaan oleh pemerintah atau pemda, dan atau pemda, jelas tujuannya untuk mensubordinasi dan mengkooptasi serikat serikat atau organisasi yang ada tengah masyarakat. dari segi politik hukum, hal ini merupakan bentuk kemunduran karena pada tahun sebelum dilakukan amandemen undang undang dasar justru lahir undang undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat muka umum yang lebih responsif dan lebih progresif dalam melindungi hak hak politik warga negara. undang undang ormas juga melahirkan duplikasi dan inkohenrensi dengan undang undang tentang yayasan, undang undang nomor tahun sebagaimana diubah dengan undang undang nomor tahun dundang undang yayasan, undang undang yayasan mengatur tentang badan hukum untuk organisasi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. sementara staatsblad tahun nomor mengatur tentang badan hukum yang dibentuk berdasarkan anggota, termasuk muhammadiyah dan nahdlatul ulama. dengan adanya pengaturan mengenai organisasi masyarakat yang juga mencakup perkumpulan dan yayasan, maka undang undang ormas telah mengatur kembali ketentuan yang telah diatur dalam undang undang yayasan dan staatsblad tahun dengan paradigma undang undang ormas yang cenderung birokratis, maka pengaturan tersebut potensial untuk melahiherensi norma dengan undang undang yayasan dan staatsblad perkumpulan. sebagai contoh misalnya, tentang anggaran dasar dan art anggaran rumah tangga) ormas yang berbadan hukum, diatur dalam undang undang ormas tahun disebutkan bahwa ad art anggaran dasar) dan anggaran rumah tangga) harus memuat paling sedikit. nama lambang, b. tempat tujuan: asas tujuan dan fungsi: kepengurusan: hak kewajiban anggota, f. pengelolaan keuangan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan pengawasan internal, dan pembubaran organisasi. sementara pada ketentuan undang undangnya disebutkan bahwa anggaran dasar yayasan sekurang kurangnya memuat hal hal yang berbeda dengan ketentuan yang dimuat dalam undang undang ormas tahun yaitu nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan ini sesuai dengan undang undang yayasan, anggaran dasar yayasan. terdapat perbedaan dalam hal ini dengan undang undang yayasan, yaitu: nama dan tempat kedudukan: maksud dan tujuan serta kegiatan: cc. jangka waktu pendirian: jumlah kekayaan, cara memperoleh, dan penggunaan kekayaan, tata cara pengangkatan, penghentian, hak dan kewajiban, tata cara penyelenggaraan rapat anggota yayasan, organ yayasan. dalam anggaran dasar, undang undang yayasan tidak mengatur mengenai asas. kemudian ketentuan mengenai perubahan, penggabungan, dan pembubaran yayasan, serta penggunaan kekayaan sisa likuidasi. perbedaan ketentuan diantara kedua undang undang tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. dan ini bertentangan dengan ketentuan uud istilah pemberdayaan adalah istilah yang sangat multi interpretative, dalam hal ini ahli sendiri kesulitan untuk merumuskan ap, warga negara indonesia, yang bertindak dalam jabatannya sebagai ketua umum pimpinan pusat persyarikatan muhammadiyah: bahwa persyarikatan muhammadiyah yang didirikan yogyakarta pada tanggal dzulhi'mberdayaan. ahli melihat dari dua perbandingan antara undang undang ormas tahun dan undang undang ormas tahun pada undang undang ormas yang terdahulu menggunakan istilah pembinaan, yang pada saat itu digunakan untuk melakukan komputasi kaitannya dengan asas tunggal yang diatur dalam undang undang tersebut. logika yang sama muncul juga dalam undang undang ormas tahun yang intinya bagaimana birokrasi dapat mencampuri organisasi masyarakat yang ada. jika dilihat dari filosofi freedom association, hak sipil justru noncoercive atau pemerintah tidak melakukan campur tangan sama sekali, terhadapnya tetapi hanya memberikan pembatasan. pembatasan yang diberikan pun harus jelas jika kita mengacu pada undang undang dasar sebagaimana disebutkan pada uud yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah pembatasan itu harus dilakukan melalui mekanisme hukum atau melalui mekanisme administrasi. dalam undang undang ini terlihat lebih mengedepankan pembatasan melalui mekanisme administrasi, dan hal tersebut sama dengan mekanisme masa undang undang sebelumnya yang justru mengakibatkan komputasi. jadi menurut ahli, penggunaan istilah pemberdayaan dalam undang undang ormas kali ini merupakan duplikasi dari istilah pembinaan. menurut ahli, seharusnya ormas ormas yang memiliki self regulatory yang kemudian bisa membuat ormas tersebut mandiri dengan sendirinya tanpa tergantung kepada negara, sehingga ormas tersebut dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan bukan bergantung kepada pemerintah. ahli berpendapat jika melihat istilah pemberdayaan tersebut, maka menurut ahli ormas ormas daerah justru akan tergantung pada negara dan memanfaatkan dana dana negara, hal ini akan membuat ormas ormas yang ada tidak mandiri, dan akhirnya dapat dikontrol oleh negara. seharusnya yang terjadi adalah bukan negara atau pemerintah yang melakukan kontrol terhadap civil society tetapi sebaliknya. mengenai pembatasan yang dimaksud oleh ahli, mungkin dapat kita lihat occur yang menyebutkan adanya restriction law atau pembatasan oleh hukum. namun, pembatasan oleh hukum ini. lebih mengedepankan penegakan hukum terhadap ancaman. ketertiban, ancaman terhadap keselamatan umum, ancaman terhadapcaman terhadap agama, dan pembatasan oleh hukum ini merupakan mekanisme hukum dan dalam peraturan perundang undangan kita sudah tersedia misalkan dalam kurap, tipu dan sebagainya. mengenai nomenklatur organisasi kemasyarakatan yang ada dalam undang undang ini, kalau kita melihat dari occur mengenai freedom association termasuk formed and join trade union yang lebih menekankan pada trade union dan serikat buruh. kata union sebenarnya yang lebih cocok dan konsisten dengan nomenklatur yang terdapat dalam undang undang dasar ahli dalam hal ini tidak menolak adanya undang undang tentang kemerdekaan berserikat, tetapi tidak dengan undang undang yang mengatur mengenai organisasi apapun namanya. karena dalam hal ini muhammadiyah misalnya, tidak mau disebut sebagai ormas karena dalam anggaran dasarnya adalah perkumpulan, bukan organisasi masyarakat. ahli lebih sepakat jika kedepannya dibentuk undang undang yang lebih mengedepankan pada kemerdekaan berserikat, sehingga yang diatur bukan pada kelembagaannya, tetapi pada hak hak masyarakat. sehingga sesuai dengan uud yang menyatakan bahwa pembatasan tesebut bukanlah pada haknya tetapi pada pelaksanaannya, namun dalam hal ini ahli berpendapat bukan pengaturan mengenai kelembagaannya karena sudah ada undang undang yang mengatur mengenai hal tersebut. memang mengatur mengenai open legal policy, ini berkenaan dengan hak asasi manusia dan prinsip umum hak asasi manusia tersebut dilakukan berdasarkan restriction law. pembatasan tersebut ada dalam uud jadi pembuatan undang undang diam hal untuk mengatur pelaksanaan hak tersebut bukan merupakan open legal policy yang mutlak karena harus mengacu pada uud riyanto nugroho dari aspek proses, undang undang ormas merupakan bagian dari paket undang undang politik pada masa orde baru bersama dengan undang undang pemilu, undang undang parpol, undang undang mpr, dpr, dprd, dan undang undang referendum. melihat sejarahnya kita mengkaji risalah pembahasan pada tahun terlihat sekali bahwa tujuan utamanya adalah saat itu untuk mengedepankan stabilitas politik, itubacaan kami terhadap risalah tahun setelah reformasi, pada prolegnas sudah sempat masuk ruu ormas untuk dibahas, tapi kemudian tidak sempat untuk dibahas dan disahkan. ruu ormas kemudian masuk lagi prolegnas dan sampai tahun pun tidak masuk dalam prioritas pembahasan sampai kemudian kami mencatat baru mendapatkan momentumnya ketika terjadi serangkaian tindak kekerasan yang diduga melibatkan anggota ormas. pada tanggal agustus setelah terjadinya rentetan tindak kekerasan, diselenggarakan rapat gabungan pemerintah dan dpr untuk merespon tindak kekerasan tersebut, dengan dihadiri oleh wakil ketua dpr, menkopolhukam, mendagri, kapolri, jaksa agung, dan kepala bin. rapat itu menghasilkan kesepakatan untuk bersama mendorong revisi undang undang ormas. pembahasan ruu ormas cukup panjang sampai pembahasan hingga ditunda perpanjangan sehingga kali masa sidang, mulai masuk sebagai usulan inisiatif dpr juli dan kemudian pada saat pengesahannya sampai. ditunda dua kali rapat paripurna. dalam proses pembentukannya pun ada banyaknya penolakan dari masyarakat, beberapa yang ahli catat adalah perserikatan muhammadiyah yang menolak sampai sekarang, pbnu pengurus besar nahdlatul ulama) tidak menolak tetapi memberikan catatan kritis soal definisi ormas yang dianggap menggeneralisasi dan tidak membedakan antara yayasan, perkumpulan, dan organisasi kemasyarakatan. pbnu meminta dpr untuk menunda pengesahan untuk menghidari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari pengesahan ruu ini. selain dua lembaga keagamaan tersebut ada berbagai organisasi yang menyatakan penolakannya dari perwakilan buruh, organisasi masyarakat sipil, lembaga ilmu pengetahuan indonesia lipi), komisi nasional hak asasi manusia komnas ham) bahkan mendesak dpr untuk tidak mengesahkan ruu ormas. tanpa bermaksud mengecilkan organisasi lain, tetapi bahwa muhammadiyah menolak dan kemudian pbnu meminta ditunda merupakan sebuah catatan khusus dalam proses legislasi ini. undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan mengatur tentang asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik. pembentukan peraturan perundang undangan harus dilakukan berdasarkan kepada as hierarki dan materi muatan dapat dilaksanakan pendayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. dari asas asas ini ahli ingin memfokuskan pada dua asas, yaitu dapat dilaksanakan dan pendayagunaan dan kehasilgunaan. ketika para pemangku kepentingan utama dari ruu ini menyatakan penolakan, ahli memandang bahwa pembentukan undang undang ormas menjadi tidak memenuhi asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik karena terlihat sekali masih banyak sekali penolakan dan ini akan tidak dapat memenuhi asas kehasilgunaan dan asas dapat dilaksanakan. mengenai substansi pengaturan, ahli memandang substansi pengaturan ini bisa menimbulkan kerancuan kerangka hukum dan mencederai kebebasan berserikat, berkumpul. sebagaimana civil law countries lainnya, untuk bidang sosial indonesia mengatur dua jenis bentuk, yaitu badan hukum perkumpulan yang berisi orang orang yang berkumpul atau rechtspersoonlijkheid van vereenigingen, yang kedua adalah stichting yaitu sekumpulan kekayaan. organisasi masyarakat itu sendiri baru dikenal pada tahun sehingga pada saat muhammadiyah dan pbnu berdiri, mereka adalah berbadan hukum perkumpulan. konteks politik tahun yang pada akhirnya membuat organisasi organisasi seperti muhammadiyah dan nahdlatul ulama mendapatkan status ormas. hal ini yang penting untuk disampaikan karena undang undang ormas yang baru disahkan kemarin kemudian mencampuradukkan antara yayasan dan perkumpulan. dan terkesan mencampuradukkan pengertian ormas yang dapat berbadan hukum atau tidak, dapat berbentuk perkumpulan atau yayasan tentu akan menimbulkan kerancuan. seolah olah seluruh bentuk organisasi bidang sosial itu sebutannya ormas. dengan undang undang ormas ini, bentuk ormas seakan akan ada atas yang menaungi yayasan dan perkumpulan. secara hukum, ini problematik karena yang jelas yang satu badan hukum tanpa anggota, yaitu yayasan. perkumpulan adalah badan. hukum berdasarkan keanggotaan. dicampuradukannya ini menimbulkan kerancuan dalam kerangka hukum. terlebih lagi dari aspek pembinaan tadi. kaldan perkumpulan, pendirian badan hukum akan dengan kementerian hukum dan ham. dengan undang undang ormas ini ada kerancuan, seolah olah ada kementerian dalam negeri dimana nanti dalam praktiknya adalah direktorat jenderal kesatuan bangsa dan politik. salah satu dampak yang mungkin muncul atau potensial untuk muncul adalah ditariknya organisasi organisasi yang bergerak bidang sosial dengan pendekatan politik. masuknya yayasan dalam pengertian ormas dapat menimbulkan kerancuan tingkat praktik yang berdampak besar. kita ketahui bersama badan hukum yayasan digunakan oleh rumah sakit, kampus, dan berbagai jenis lembaga sosial lain. pertanyaan yang terjadi kemudian adalah apakah kemudian rumah sakit itu jadi ormas? apakah kemudian panti asuhan itu ormas yang berbentuk yayasan? apakah kampus yang juga berbentuk yayasan itu ormas? undang undang ormas tidak bilang begitu, tapi juga tidak bilang tidak, dan ini akan menimbulkan kerancuan. kerancuan ini mengakibatkan penentuan organisasi mana yang masuk dalam kategori ormas akan ditentukan sepihak oleh pemerintah. dampak dibangkitkannya undang undang ormas memang besar dan kompleks, dpr dan pemerintah seharusnya mencabut undang undang ormas, dan mengembalikan pengaturan kepadadengan anggota. ruu perkumpulan telah masuk dalam prolegnas nomor jadi dalam pandangan ahli, seharusnya undang undang perkumpulan yang masih diatur dalam staatsblad itu yang harus direvisi. yang kedua adalah mengenai rezim pendaftaran yang mencederai kebebasan berserikat, berkumpul. undang undang ormas secara berlebihan mengatur juga organisasi yang tidak berbadan hukumdari menteri, gubernur, bupati, walikota sesuai lingkupnya. ini diatur dalam dan undang undang ormas. organisasi yang tidak berbadan hukum sebetulnya sudah cukup dijamin oleh konstitusi kita, oleh undang undang dasar kalaupun diperlukan pendaftaran ada beberapa negara civil law countripendaftaran dilakukan pengadilan, seperti indonesia pada waktu kita belum punya undang undang yayasan, itu daftar pengadilan. hal ini agar pendekatannya tetap dengan pendekatan hukum, jadi tidak melakukan pendaftaran kepada menteri, gubernur, bupati, walikota seperti diatur dalam undang undang ormas, kalau undang undang ormas yang kepada kemendagri atau dirjen kesbangpol. bahkan undang undang ormas juga mengatur proses pendataan oleh camat bagi organisasi yang tidak berbadan hukum yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk bisa dapat skt. jadi organisasi yang sangat sederhana diperkenalkan proses pendataan oleh camat dalam undang undang ormas ini. saya memandang pengaturan ini berlebihan dan justru berpeluang mencederai kebebasan berserikat, berkumpul dalam penerapannya. potensi terciderainya kebebasan berserikat, berkumpul belum ada yang nyata, namun sudah dapat dilihat beberapa dedikasinya. dalam catatan singkat ahli, pertama adalah surat edaran gubernur lampung nomor tentang ormas lsm yang terdaftar pada pemerintah provinsi lampung. angka dari surat edaran tersebut menyatakan bahwa ormas, lsm, atau lembaga nirlaba lampung yang tidak memiliki surat keterangan terdaftar dari badan kesatuan bangsa dan politik atau kesbangpol dianggap ilegal. ini mengindikasikan bahwa ketentuan mengenai pendaftaran yang diatur dalam ormas ini multitafsir sehingga berpotensi mencederai kebebasan berserikat dan berkumpul. yang berikutnya lombok, ditemukan bahwa lsm yang sering melakukan hearing sejumlah dinas maupun dprd ternyata tidak memiliki izin. salah pengertian bahwa tidak punya skt atau surat keterangan terdaftar menjadi organisasi illegal bisa berjalan terus padahal ormas sendiri tidak mewajibkan organisasi untuk punya surat keterangan terdaftar. jadi potensi potensi multi tafsir dan kerancuan sudah mulai ada, dan kedepannya bisa berjalan terus. mengenai konsep ormas sendiri yang dibangkitkan kembali. jadi ormas itu bukanlah sebuah hukum yang sebetulnya dikenal sebelum karena ormas adalah konsep politik yang tahun ini dibangkitkan kembali. mungkin kita semua sudah terlalu sering melihat atau membaca media, atau bahkan mendengar ahli hukum menyebut ormas sebagasa. kesalahan penyebutan atau kesalahkaprahan itu bukan tanpa sebab, kenapa sampai media besar, ahli hukum, menyebut ormas sebagai organisasi massa? hal ini dapat dipahami ketika kita melihat, bahkan undang undang ormas tahun ini. yang memperkenalkan struktur sampai yaitu ormas lingkup nasional, ormas lingkup provinsi, ormas lingkup kabupaten kota. jika kita memahami sejarah pembahasan undang undang ormas pada tahun kita akan paham bahwa struktur ini jelas mengikuti logika struktur partai politik. yang dimaksud adalah organisasi undergo partai politik, bukanlah dalam pengertian organisasi masyarakat. sipil yang memuat yayasan dan perkumpulan. seandainya undang undang ormas ini mengatur organisasi undergo parpol, ini akan sejalan dengan sejarah orde baru. ormas pada saat ini diartikan sebagai organisasi masyarakat sipil, yang pasti akan bermasalah dengan struktur. masalah yang pertama adalah organisasi masyarakat sipil tidak semua memiliki struktur lingkup nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. memang tidak ada kewajiban atau keharusan dalam undang undang ormas ini, tapi potensi kerancuan akan selalu bisa muncul. termasuk apakah pengaturan lingkup ini akan punya dampak kepada kegiatan yang boleh dilakukan oleh organisasi. misalnya, ada sebuah organisasi pemantau korupsi atau organisasi yang memperjuangkan nilai nilai ham yang tidak punya cabang mana mana, hanya berdiri satu kota. kemudian, apakah boleh dia melakukan kegiatan lingkup nasional, atau memberi masukan, atau berbagai kegiatan advokasi lainnya? undang undang ormas menyatakan bahwahwa yang dikatakan dalam adalah wilayah, bukan lingkup. dan kemudian, frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dapat berarti sesuai dengan peraturan undang undang ormas ini juga. kalau undang undang ormas tetap dibiarkan berlaku seperti sekarang, maka pendekatan politik akan mengemuka. relasi antar pemerintah dan organisasi masyarakat sipil depan akan diwarnai dengan pendekatan politik. beberapa contoh dari larangan undang undang ormas, adtensi multi tafsir. misalnya: dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut. dilarang melakukan kegiatan separatis. dilarangpotensi masalah bisa terjadi bukan karena larangannya, melainkan karena ruang penafsiran bukan diberikan kepada penegak hukum, melainkan kepada pemerintah untuk dapat memberi sanksi administratif yang dapat berupa peringatan tertulis atau pun penghentian hibah. untuk sanksi penghentian sementara ormas lingkup nasional, mendagri harus minta pertimbangan hukum dari ma. untuk lingkup provinsi dan kabupaten kota, kepala daerah wajib minta pertimbangan pimpinan dprd, kejaksaan, dan kepolisian. pendekatan seperti ini rentan disalahgunakan oleh oknum pejabat pemerintah berbagai daerah yang anti perubahan dan bisa mencoba melakukan represi kepada organisasi masyarakat sipil yang kritis dalam isu anti korupsi, hak asasi manusia, advokasi lingkungan, dan lain sebagainya. dibangkitkannya undang undang ormas ini patut disesalkan. dpr dan pemerintah seharusnya mencabut undang undang ormas dan mengembalikan pendekatan hukum dengan pengaturansosial dengan anggota. mengenai rechtspersoon, badan hukum. secara konsep, badan hukum adalah subjek hukum yang dibentuk oleh undang undang, jadi sebagaimana natuurliik persoon, individu manusia. selain itu, terdapat subjek hukum yang disebut badan hukum. situ ada subjeknya dan kemudian ada pemisahan hak dan kewajiban, termasuk harta kekayaan. disitulah dasar dasar dari doktrin badan hukum. mengenai badan hukum perkumpulan, dalam staatsblad tahun menyatakan sebagai rechtspersoon. ada yang berbentuk badan hukum, ada yang tidak. jadi, ada perkumpulan orang yang menjadi badan hukum, ada yang perkumpulan orang yang tidak mempunyai status badan hukum, itu sudah diatur sejak lasempat ada kesimpangsiuran, ada beberapa putusan mahkamah agung yurisprudensi terkait yayasan dana pensiun dan beberapa putusan lain, semua itu menjadi jelas sejak undang undang yayasan tahun bahwa yayasan adalah badan hukum. perlu diketahui bahwa sebelumnya draft ruu yayasan itu judulnya adalah ruu yayasan dan perkumpulan dan judul tersebut ada pada draft tahun dalam konteks tahun setelah reformasi ada berbagai faktor, termasuk dicantumkannya letter intent imf bahwa indonesia harus punya undang undang yayasan. maka, ruu yayasan dan perkumpulan dibelah, kemudian undang undang yayasan maju dan disahkan terlebih dahulu. ada konteks politik pada dart tersebut terkait dengan yayasan yayasan presiden soeharto. sejak itu ruu perkumpulan tertinggal kemenkumham. sampai sekarang masih dibahas sana dan sudah masuk dalam prolegnas. mengenai suprastruktur dan infrastruktur, serta open legal policy. bahwa penetapan dengan undang undang merupakan bentuk open legal policy, tapi hal itu juga harus mengikuti doktrin dan peraturan perundang undangan yang telah ada sebelumnya. jadi seandainya ada keinginan yang genuine untuk mengatur, maka seharusnya pemerintah dan dpr membahas dan mengesahkan undang undang perkumpulan, bukan membangkitkan kembali undang undang ormas sehingga menimbulkan kerancuan yang lebih jauh. mengenai istilah ormas tepat atau tidak. dalam pandangan ahli ini lebih dari sekedar istilah, dalam keterangan ahli tertulis yang disampaikan ahli terpandang istilah tersebut lebih dilihat kepada sebuah konsep, ormas adalah sebuah konsep yang lebih dari istilah. seandainya judul undang undang ini diganti jadi misalnya seperti usulan dr. abdul, undang undang kebebasan berserikat atau sesuai dengan pendapat ahli jadi undang undang perkumpulan, tetap saja akan problematik karena bukan hanya istilah, tapi konsep pendekatan. contoh yang paling konkret adalah kementerian yang ditunjuk mengenai ormas ini siapa? kementerian dalam negeri yang dalam praktiknya adalah direktorat jenderal persatuan bangsa dan politik. kalau kembali kepada skema kerangka hukum yang kita bagi dua misalnya, kepada sektor sosterisme, satu lagi adalah sektor profit. sektor sosial ada yayasan dan perkumpulan, private sector atau swasta, ada pt, koperasi, dan lain lain. semuanya menggunakan alur yang sama, yaitu untuk menjadi badan hukum dia kementerian hukum dan ham, semacam tanda lahirnya begitu. ketika badan hukum yang telah disebutkan tadi ingin bergerak bidang industri maka harus memperindah dan sebagainya. kalau bidang sosial maka badan hukum yang berbentuk yayasan ada pada kewenangan kemenkumham, kalau badan hukum tersebut ingin bergerak bidang kesehatan maka badan hukum tersebut haruslah kementerian kesehatan, bidang agama maka badan hukum tersebut haruslah kementerian keagamaan. pertanyaan yang mendasar jadi organisasi sosial seperti apa yang diharapkan berurusan dengan dirjen kesbangpol? dalam pandangan ahli, dengan melihat sejarah pada tahun maka lebih tepat ditujukan kepada organisasi undergo parpol. ormas ini mencampuradukkan aspek politik dalam sektor sosial. seperti yang ahli sampaikan masuknya yayasan itu akan berdampak besar, hal tersebut dikatakan adanya kampus dan rumah sakit yang dikelola oleh sebuah ormas, jika tidak ada kejelasan dan tetap rancu maka akan bermasalah tingkat praktiknya. jadi bukan hanya istilah, berbagai negara sipil lainnya, bahkan sudah ada penelitian yang merekomendasikan bahwa memang sebaiknya kementerian yang berurusan dengan civil society organization adalah kementerian yang berkaitan dengan hukum, ministry justice kalau negara lain. jadi tidak direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan politik. mengenai istilah ormas ini mungkin ini satu satunya ruu yang dibentuk tanpa melakukan studi banding. karena menurut ahli memang tidak mudah menemukan konsep ormas negara lain atau bisa jadi tidak ada. negara lain selain foundation, atau yayasan, atau association, kalau ada jenis lain pasti disertai dengan alasannya. misalnya penyebutan sebagai public benefit organization yaitu yayasan yang dilekatkan atau ditambah status lain, yaitu status bebas pajak. itu ada namanya, tetapi tetap saja dia yayasan atau perkumpulan. pertanyaannya sini ketika sebuah yayasan jadi ormas, maka yayasan tersebut dapat apa? memiliki status apa? proses apa yang terjadi?. sekadar flashback sedikit, tahun prof. hamidirepublik indonesiatamimi mengungkapkan bahwa dirinya tidak berhasil menemukan yang serupa ormas negara lain. jadi mungkin karena hal tersebut maka tidak ada studi banding mengenai undang undang ormas karena ini merupakan konsep politik yang khas yang dibuat oleh rezim orde baru. jika ingin ditarik lebih jauh kebelakang sebenarnya konsep hukum dari ormas ini adalah perkumpulan, karena berbicara tentang organisasi keanggotaan. sehingga dengan memasukkan yayasan dalam pengertian ormas, semakin menjauhkan dari konsep hukum yang sebenarnya. dr. irman putra sidin, s.h., m.h pada prinsipnya, undang undang dasar menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisbangsa, masyarakat, dan negaranya. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. guna mewujudkan akan jaminan konstitusional tersebut ketika semua warga negara membutuhkan perlindungan, kemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak hak konstitusionalnya, maka negara diserahkan otoritas oleh rakyat itu sendiri untuk melakukan pengaturan. salah satu penggunaan otoritas pengaturan ini selain guna jaminan penegakan hak konstitusional tersebut adalah guna memberikan jaminan perlindungan hak bagi warga negara dan negaraoleh karenanya, sebagian bangunan formal, negara berwenang mengatur keberadaan organisasi yang hidup tengah rakyat. apakah organisasi itu berbasis keanggotaan atau pun non keanggotaan? yang pasti, keberadaan organisasi tersebut sesungguhnya adalah sangat mulia yang salah satu tujuannya bukan sekadar berkumpul atau berserikat, namun membantu pranata negara guna pencapai, atau setidak tidaknya pemenuhan berbagai hak hak konstitusional rakyat guna pencapaian tujuan negara. oleh karenanya, antara negara dan organisasi masyarakat sesungguhnya bukanlah pranata yang harus diperalat adakan. negara melihat ormas sebagai seteru. atau sebaliknya, ormas melihat negara sebagai seteru. kedua organisasi ini yang satu berbasis masyarakat dan yang satu berbasis organisasi kekuasaan, yaitu negara. sesungguhnya, pranata yang saling mengisi kekurangan masing masing dan saling membantu pemenuhan hak dan kewajiban masing masing, semata guna akselerasi pencapaian tujuan negara, seperti dalam konstitusi. dengan bangunan demikian, terdapat perbedaan antara kedua organisasi ini. organisasi kekuasaanya yang kita berikan mandat untuk mengatur kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. organisasi kekuasaan yang dimaksud sini adalah negara c.g kekuasaan yang mendapatkan mandat daulat rakyat yang dipilih oleh rakyat setiap periode pemilu tahunan. dalam konsep tersebut, undang undang sesungguhnya adalah produk dari mandat daulat rakyat dengan segala potensi konstruktif dan destruktifnya justru kepada nasib hak hak konstitusional rakyat baik individu maupun kolektif. oleh karenanya keberadaan ormas yang diatur melalui undang undang atau legislative rules hingga dapur ormas asalkan memiliki radiologis, sesungguhnya akan jauh lebih demokratis konstitusional daripada diatur oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah executive rules akan keberadaan ormas itu sendiri. kita tidak bisa membiasakan diri bahwa tidak perlu undang undang mengaturnya cukup aturan eksekutif saja, apakah itu presiden, menteri atau lainnya karena jikalau kita berpikir seperti itu, maka sesungguhnya kita tanpa sadar mau membangkitkan monarki absolut yang sudah lama kita kubur. namun tidak berarti bahwa apa yang sudah diatur tentang ormas dalam undang undang yang sesungguhnya pranata democratic rules dalam pengujian saat ini, otomatis keseluruhan akan dan terus konstitusional. bisa jadi suatu saat, detik depan ditemukan ada ketentuan materi muatan yang ternyata dinilai inkonstitusional, maka living constitution harus menyala bak anti virus yang akan menangkatikan dan membersihkan undang undang ini dari virus inkonstitusional yang hinggap dalam batang tabung undang undang ini. sesungguhnya kedua pranata yaitu negara dan ormas adalah pranata yang saling membutuhkan, namun kedua organisasi ini kita tidak pernah mensepakatinya memiliki otoritas absolut. negara atau kekuasaan tidak boleh memiliki otoritas absolut. begitu pula dengan ormas, semua harus tunduk pada norma norma demokratis konstitusional. namun yang bisa kita bangun desain konstitusional adalah sifat privilege atau keistimewaan sebuah organisasi masyarakat, sifat privilege atau keistimewaan sesungguhnya dimiliki oleh negara sebagai organisasi kekuasaan. seperti pendapat ahli dalam pengujian undang undang rumah sakit beberapa waktu lalu. bahwa keberadaan suatu norma mungkin termasuk undang undang yang diuji ini ditopang dengan basis spirit konstitusional yang bisa jadi tidak kelirupada kenyataannya, kehidupan nkri yang begitu beragam dan semakin kompleks menuntut konstitusi tidak hanya bisa hidup dengan siripnya saja, namun juga tidak bisa menghindar dari realitas atau kearifan konstitusionalnya. sebuah norma dalam sebuah undang undang yang hadir dengan mengesampingkan realitas atau kearifan atau konstitusional sesungguhnya inkonstitusional meski memiliki spirit yang sulit diragukan kebenarannya. hal ini sudah menjadi realitas perjalanan konstitusi kita selama ini. kita tidak memungkiri bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat adalah sebuah ketentuan yang terbangun dari spirit yang benar bahwa agar rakyat bisa langsung menentukan pilihannya sendiri. namun faktanya, negara mengakui dan menghormati keistimewaan suatu daerah undang undang dasarkri.erikan suatu kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya. hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup, latar belakang pembentukkri. dengan memperhatikan kriteria tersebut,demikian bunyi pertimbangan putusan mahkamah konstitusi nomor puu viii akibat kontruksi keistimewaan inilah, sehingga pemilihan kepala daerah langsung indonesia tidak harus diberlakukan bagi daerah yang tergolong istimewa seperti yogyakarta yang memiliki model penetapan atas sultan yang bertahta. bagaimanapun keberadaan yogyakarta dalam sejarah nkri juga tidak bisa lepas akan perannya dalam pembentukkan nkri. sehingga ketentuan pilkada tidak dapat diberlakukan secara sama seluruh indonesia karena daerah tergolong istimewa sudah memiliki caranya sendiri yang sudah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan. begitu pula bahwa banyak ketentuan legislasi yang berlaku diseluruh indonesia, namun tidak berlaku bagi daerah yang tergolong memiliki sifat kekhususan seperti nanggroe aceh, dki jakarta, hingga papua. contoh lain, seperti diketahui, asas pemilu bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, undang undang dasar namun karena konstitusi kita juga menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuanmaka asas uber yang memiliki spirit benar harus dikesampingkan oleh kearifan konstitusional. masyarakat adat papua yang menggunakan sistem noken dalam menentukan kepala daerah secara adat berdasarkan kesepakatan tanpa pencoblosan surat suara. sistem ini berjalan secara turun temurun masyarakat adat papua. pengukuhan, pemberian suarasanya melalui upacara adat bakar batu atau makan bersama. kenyataan inilah kemudian membuat spirit uber dalam pemilu pun harus mundur karena masyarakat adat harus diakui keberadaannya oleh negara. oleh karenanya, tidak semua spirit yang benar yang disusun oleh negara, bisa ditetapkan secara sama karena ada pranata tertentu seperti daerah yang tergolong istimewa atau kelompok masyarakat adat, harus diakui keberadaannya akan praktik dan kegiatannya yang sudah lama berlangsung sebelum nkri ini terbentuk. praktik kegiatan yang sudah lama berlangsung ini sesungguhnya memiliki spirit yang sama mulanya dengan politik hukum legislasi itu. namun, prosedur, cara, atau kegiatan yang ditempuh selama ini secara turun temurun sejak kelahirannya sudah seperti itu dan tidak menimbulkan masalah signifikan yang bisa dianggap menentang secara diameter dengan spirit undang undang atau konstitusi. dalam sejarah konstitusi, bukan hanya daerah yang berperan dalam pembentukan organisasi kekuasaan bernama negara ini, sehingga dikenal keistimewaan atau kelompok masyarakat adat yang kemudian negara pun mengakui keberadaannya, termasuk kegiatannya yang tidak dapat dianulir oleh negara, hanya karena kompleksitas perkembangan negara yang semakin modern. kenyataannya, organisasi masyarakat, perkumpulan, yayasan, perserikatan, juga tidak dapat dipungkiri sumbangsih dan perannya dalam pendirian nkri. jauh sebelum nkri terbentuk, organisasi seperti muhammadiyah, sudah menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sebuah negara, seperti menjalankan berbagai amal usaha, menolong kesengsaraan umum dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya. oleh karenanya, jikalau undang undang dasar yang, maka konstitusi melalui putusan mahkamah konstitusi, dapat menetapkan bahwa negara juga mengakui dan menghormati keberadaan sebuah organisasi, perserikatan atau perkumpulan, yang tergolong istimewa yang telah menjalankan praktik atau kegiatan organisasinya yang sudah berlangsung sebelum nkri terbentuk. penetapan ini dapat dikawinkan dengan ketentuan undang undang dasar bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dinya, perserikatan muhammadiyah yang lahir sejak telah berhimpuuhammadiyah telah melakukan kegiatan amal usahanya sebelum kemerdekaan dan hingga saat ini masih berlangsung dengan berbagai macam pengembangannya. sesungguhnya adalah organisasi masyarakat yang menurut konstitusi tergolong istimewa. keistimewaan ini sama statusnya dengan jogjakarta yang merupakan daerah istimewa atau kelompok masyarakat adat yang harus diakui dan dihormati oleh negara. sebenarnya, jalan menuju pengakuan keistimewaan organisasi seperti ini, sudah dirintis oleh dpr dan presiden melalui undang undang ormas yang sedang diuji saat ini. dalam perjalanan undang undang ormas, tegas disebutkan bahwa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara republik. indonesia, ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan, diantaranya muhammadiyah,, hanya saja nampaknya dpr dan presiden belum atau gagal menemukan formulasi konstitusional yang tepat akan keberadaan ormas seperti muhammadiyah ini, sehingga luput untuk menetapkan persoalan tersebut. oleh karenanya, dengan dasar inilah maka undang undang dasar melalui putusan mahkamah konstitusi, sesungguhnya bisa memberikan pengakuan atau pelembagaan konstitusional.masyarakat yang bersifat istimewa seperti muhammadiyah atau organisasi masyarakat lainnya, sepanjang dapat dibuktikan telah hadir sebelum kemerdekaan dan melakukan kegiatan amal usahanya, dan hingga kini masih eksis dengan cara selama kegiatan tersebut tidak bisa dibuktikan bertentangan secara diameter dengan spiritun sebagai catatan, organisasi istimewa seperti muhammadiyah seperti ini juga harus lebih percaya diri, tidak mudah terseret isu isu hanya karena isu tersebut menguras persepsi publik akan heroisme perlawanan terhadap negara. sinilah kebesaran organisasi istimewa itu yang harus bisa menjaga kewibawaannya, keaktifannya, tidak hanya secara horizontal, namun juga secara vertikal seperti selama ini yang sudah berjalan. apalagi terdekat keistimewaan status organisasi itu oleh undang undang dasar tahun oleh karenanya, keistimewaan seperti ini sesungguhnya sudah menjadi hukum konstitusi bahwa tidak selamanya undang undang itu pemberlakuannya secara sama seluruh komponen dengan hanya berbekal jargon equality before the law, namun ada realitas konstitusi yang sesungguhnya terbangun dari pondasi kearifan alias kenegarawanan yang tak mungkin terabaikan. dengan bahasa mudahnya, masyarakat adat saja dengan praktik novelnya, negara mengakuinya, apalagi organisasi seperti muhammadiyah yang benihnya telah tersemat subur sebelum nkri. melalui status keistimewaan ini, maka jikalau undang undang ormas ini terdapat ketentuan materi muatan yang dinilai oleh muhammadiyah, berat untuk dipenuhi, atau bahkan tidak dapat dipenuhi mengingat akan bertentangan dengan historis dan tradisi muhammadiyah, maka tentunya mahkamah bisa menciptakan kondisi keistimewaan buat muhammadiyah hadapan undang undang ormas ini. namun yang paling penting adalah logika keistimewaan organisasi masyarakat seperti budi utomo, nahdlatul ulama, dan muhammadiyah perlu direnungkan secara serius oleh mahkamah karena peran sebuah daerah menjadi istimewa dalam nkri sesungguhnya tidak lebih dari peran sebuah organisasi masyarakat seperti budi utomo, nahdlatul ulama, dan muhammadiyah yang juga sesungguhnya memiliki keistimewaan yang layak diakui oleh konstitusi kita. i2. menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, presiden dalam persidangan tanggal november memberi keterangan lishadap kedudukan hukum (legal standing) pemerintah dapat menyampaikan hal hal sebagai berikut: bahwa menurut pemerintah, pemohon dalam hal ini pimpinan pusat muhammadiyah tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian ketentuan undang undang guo karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang undang ormas yang merugikan hak konstitusional atau pun menghalang halangi aktivitas yang telah pemohon lakukan selama ini. bahwa dalam pengujian ketentuan undang undang guo karena dalam proses pembahasan undang undang ormas secara khusus telah mengundang pemohon dalam rapat dengar pendapat rdp) mana masukan masukan pemohon terkait rancangan undang undang ruu) ormas telah didengarkan dan bahkan telah diakomodir dalam undang undang guo. pengakomodiran masukan masukan pemohon dapat dilihat antara lain dalam ketentuan huruf undang undang ormas: lebih lanjut pemohon muhammadiyah) telah disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan umum undang undang ormas sebagaiberdasarkan hal tersebut, menurut pemerintah, tidak tepat apabilasa dirugikan atas pemberlakuan ketentuan ketentuan yang ada dalam undang undang ormas, bahkan undang undang guo telah mengakui, mengukuhkan peran serta sumbangsih muhammadiyah dalam perjalanan bangsa indonesiapenjelasan pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan pengujian bahwa negara kesatuan republik indonesia menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bagi seluruh warga negara indonesia dalam rangka memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak haknya baik secara individu maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara kesatuan republik indonesia dengan tetap menghormati hak asasi warga negara lainnya untuk memenuhi rasa keadilansejarah telah mencatat keberadaan ormas adalah sebagai: salah satu wadah dalam upaya pergerakan kemerdekaan bangsa indonesia, dengan segala bentuknya tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejaembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ormas ormas tersebut antaranya adalah bodi tomo, nahdlatul ulama dan muhammadiyah serta ormas lain yang didirikan sebelum kemerdekaan republik indonesia. hal ini membuktikan peran dan rekam jejak ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela sehingga ormas telah menorehkan suatu upaya warga negara yang tinggi nilai, serta merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara. bahwa dinamika perkembangan ormas dan perubahan sistem pemerintahan telah membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. pertumbuhan jumlah ormas, sebaran, kegiatan ormas dalam kehidupan demokrasi makin, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan republik indonesia. bahwa saat ini jumlah ormas yang terdaftar pada pemerintah dan pemerintah daerah sebanyak ormas, dengan rincian: terdaftar sebagai badan hukum perkumpulan dan yayasan pada kementerian hukum dan ham berjumlah terdaftar sebagai organisasi sosial pada kementerian sosial berjumlah: terdaftar pada kementerian luar negeri berjumlah terdaftar pada kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah berjumlahbahwa hal hal tersebut atas yang mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim positif guna memberikan landasan dan arah bagi keberadaan ormas baru sebagai konsekuensi perkembangan dinamika kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan menerbitkan undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan agar memenuhi kaidah ormas yang sehat, demokratis, profesional, mandiri, transparan,meskipun pemohon telah mempunyai kedudukan khusus sebagaimana ditentukan dalam huruf undang undang guo,erlakuan undang undang guo merupakan upaya yang berlaku. bahwa dalam instrumen hukum internasional juga telah ditentukan pengaturan terkait pentingnya upaya dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut cukup penting dalam mengatur hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka pbb juga mengatur hal dimaksud dalam international covenant civil and political rights occur). occur telah diratifikasi oleh negara, termasuk indonesia yang telah meratifikasinya dengan undang undang nomor tahun sebagaimana negara negara maju dan berkembang seperti australia, inggris, amerika serikat, dan india juga telah memberikan aturan bagi organisasi masyarakat yang ada negaranya yaitu dengan mewajibkan kepada ormas untuk mendaftarkan kepada pemerintah, berbagi informasi kepada pemerintah, berkewajiban membuat laporan keuangan dan pembukuan, bersedia dilakukan pengawasan dan evaluasi serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara. bahwa pengaturan organisasi kemasyarakatan dimanapun akan tunduk kepada suatu aturan hukum agar tercapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. secara universal terdapat kewajiban bahwa organisasi kemasyarakatan bersifat nirlaba, seperti halnya pemerintahan, juga diwajibunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga tujuan organisasi yang luhur dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawabpemohon hanya mencantumkan dan uud sebagai batu uji dalam permohonan guo tanpa mencantumlanjutnya da bahwapunyai kewenangan subjilan (lembaga yudikatif) sebagaimana diatur dalam dan undang undang ormas.undang undang ormas.di.undang undang ormas sehingga dalam selanjutnya frasa "organisasi kemasyarakatan" disebut ormas". jadi ketika kita menyebut ormasundang undang ormasstandar akuntansi. umum tetap dalam koridor sesuaijadinya manipulasi iuran anggota oleh pengurus ormas. sebagai contoh, satu ormas menerima iuran anggota rp. orang dikali jumlah anggotanya juta orang, maka uang tersebut, disusun dalam akuntansi umum yang dipertanggungjawabkan secara internal sesuai ad art masing masing ormas dan pemerintah tidak dapat mengintervensinya. ketentuan undang undang ormasapi tidak bersedia mempertanggungjawabkan kepada publik. bahwa makna ormas dikategorikan sebagai organisasi yang bersifat nirlaba sebagaimana tercantum dalam undang undang guo bukanlah dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak, aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan partisipasi ormas dalam memajukan organisasinya, akan tetapi lebih kepada bentuk kontrol dan apresiasi pemerintah terhadap dinamika perkembangan ormas yang semakin kompleks. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi pemohon yang menyatakan tujuan ormas dibatasi secara kumulatif sebagaimana diatur dalam undang undang guo, karena guoundang undang ormas. dengan perkataan lain tidak dapat dipertentangkan dengan undang undang guo. bahwa pemerintah tidak sependapat dengan argumen pemohon yang menyatakan bahwa pengaturan tentang lingkup ormas dianggap membatasi ruang gerak ormas. menurut pemerintah,undang undang guo.undang undang ormastanggapan atas huruf huruf dan huruf dan undang undang ormas menurut pemohon bertentangan dengan uud terhadap anggapan pemohon tersebut, pemerintah berpendapat bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam undang undang guo.organisasi masyarakat, menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan, menyatakan angka dan dan dan dan serta dan huruf undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan tidak bertentangan dengan paragraf ke empat pembukaan uud uud i2. menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, presiden mengajukan dua orang saksi dan empat orang ahli yang memberi keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: saksi presiden malik halaman saksi menyatakan sempat memimpin dan ikut dalam pembahasan ruu ormas. pembahasan ruu ormas ini menghabiskan sidang tujuh sampai delapan kali, artinya memang salah satu ruu yang dibahas dpr sangat lama, meskipun ada beberapa undang undang yang lain juga lebih lama ketimbang ruu ormas. faktor yang membuat lama ruu ormas ini dibahas adalah pertama, pembahasan mengenai eksistensi kebebberserikat dan berkumpul. kedua, karena pemerintah sebelumnya sudah memiliki undang undang nomor tahun dan sudah waktunya direvisi atau diganti karena tidak sesuai dengan situasi politik pasca reformasi ketiga keinginan pemerintah agar ormas depan lebih produktif. keempat, alasan pemerintah membuat ormas adalah agar ormas hari ini lebih produktif untuk mendorong atau melakukan akselerasi pembangunan nasional. pembahasan ruu ormas ini terbuka dan partisipatif. hal tersebut dilakukan karena pemerintah sadar bahwa undang undang ini berkaitan langsung dengan eksistensi kebebasan orang berkumpul dan kebebasan orang berorganisasi. pemerintah melakukan beberapa kali pertemuan dengan ormas seperti nu, muhammadiyah, persis, washliyah, dan ormas ormas yang sudah lama berdiri, beberapa ngo, baik ngo yang memang asli indonesia, nasional, maupun ngo yang berafiliasi dengan asing, akademisi, mahkamah agung, komnas ham, hakim. hal tersebut dilakukan untuk memberikan memberikan masukan mengenai apakah sanksi sanksi atau larangan yang akan ditetapkan nantinya sesuai dengan prosedur, tidak mengganggu dan mengebiri kebebasan orang berkumpul serta berserikat, dan sanksi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. mengenai asas, pada waktu pembentukan pemerintah sebetulnya memiliki tiga pilihan untuk menentukan tiga asas. pertama adalah asas yang dimaksud dalam undang undang nomor tahun yang intinya bahwa asas ormas berdasarkan pancasila, yang kemudian disebut sebagai asas tunggal. kedua, asas yang merujuk pada undang undang partai politik. ketiga, asas ormas berdasarkan pancasila dan asas lain yang tidak bertentangan dengan pancasila. semua usulan mengenai penentuan asas tersebut digulirkan kepada publik untuk mengetahui respon masyarakat, bahkan dalam penentuan asas tersebut sempat berkonsultasi dengan mpr. hasilnya kemudian adalah undang undang ormas berbunyi bahwa asas ormas tidak bertentangan dengan pancasila. dengan demikian, maka ormas sebetulnya diberi kebebasan untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan dalam ad art ormas masing masing, apakah mau mencantumkan pancasila dan undang undang dasar atau tidak mencantumkan pancasila atau undang undang dasar ji diasumsikan mengerikan dan memaksakan asas tunggal, menurut saya tidak sepenuhnya dapat diterima. kecuali, redaksi seperti dalam undang undang nomor tahun yang secara eksplisit menyebut bahwa asas ormas berdasarkan pancasila. mengenai terkait dengan pendirian ormas, sebetulnya pendirian sangat longgar dan tidak berpotensi membatasi apalagi mengebiri orang untuk berorganisasi. bagi pansus pada waktu itu, kalimat yang terdapat dalam sudah sangat demokratis, karena hitungan tiga orang tersebut dianggap setidaknya ormas itu memiliki ketua, punya sekretaris, dan bendahara. beberapa daerah sebetulnya atau tentang tiga orang ini, tidak diinginkan, bahkan mereka mengusulkan orang, orang, dan sebagainya. mengenai pengaturan pendaftaran, pemerintah sebetulnya ingin memberikan justru kelonggaran yang luar biasa terhadap orang berkumpul dan orang berserikat. pada waktu itu sempat ada usulan bahwa semua ormas harus berbadan hukum, tetapi pansus tidak mau karena kita tidak ingin mempersulit orang untuk membuat ormas. sehingga diberikan pilihan, jika ingin berbentuk badan hukum dapat membentuk yayasan atau perkumpulan. bahkan yang tidak ingin berbadan hukum pun, diakomodasi dalam bentuk surat keterangan terdaftar yang ada kementerian dalam negeri. bahkan orang yang tidak mau skt, yayasan, dan perkumpulan pun kita fasilitasi dengan cara cukup meminta surat keterangan domisili dari pihak kecamatan. dalam hal ini pemerintah tidak mewajibkan setiap ormas untuk melakukan pendaftaran, namun kepentingan pemerintah yang diakomodir dalam ketentuan ini adalah kepentingan untuk memfasilitasi pendataan. penentuan mengenai pendaftaran ini akan menentukan cara pemerintah memberdayakan ormas ormas tersebut. jadi tidak mungkin pemerintah memberikan atau melakukan kerja sama dengan ormas yang sama sekali tidak terdaftar, apakah yayasan, apakah perkumpulan, atau skt, atau surat keterangan domisili. itu tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah. pendaftaran dalam ormas ini lebih kepada konteks bagaimana kemudian mendata agar pemerintah juga lebih lebih mudah untuk memfasilitasi dan memberdayakan dalam bentuk program program yang dikeluardian mengenai adanya anggapan pemerintah mengerikan ormas ormas yang ada, terkait dengan dan ormas. namun, ketentuan mengenai kualifikasi tentang ormas nasional, ormas provinsi, ormas kabupaten itu hanya untuk kepentingan upaya pemberdayaan dari masyarakat dan pemerintah, bukan untuk menghambat kegiatan ormas, hal itu dapat dilihat dari bunyi ormas yang menyatakanundang undangan yang berlaku. . artinya, walaupun ada ormas yang mungkin hanya kabupaten, boleh berkegiatan provinsi atau kabupaten lain atau misalkan ada ormas yang hanya posisinya jakarta, kantornya jakarta, boleh berkegiatan seluruh negara kesatuan republik indonesia. sehingga asumsi bahwa undang undang ormas ini justru kemudian mengerikan masyarakat untuk berserikat, berkumpul dan berkegiatan, sebetulnya sama sekali tidak berdasar. mengenai kemudahan potensi intervensi pemerintah terhadap ormas. kalau melihat tentang ad art, syarat tentang ad art sangat standar. kita ingin membedakan antara ormas dengan perkumpulan atau orang yang berkumpul hanya untuk hobi makan bakso. karena itu, ditegaskan bahwa ormas harus memiliki ad art. mengenai sumber keuangan ormas, bagaimana kalau kemudian ormas mendapat bantuan atau sumbangan masyarakat?. pemerintah dalam hal ini memikirkan mengenai pertanggungjawaban ormas itu terhadap sumbangan yang dari publik. menurut kami, ormas itu harus memberikan laporan kepada publik, terutama terhadap penyumbang dan pemerintah pun dalam hal ini harus tau mengenai sumber keuangan tersebut demi melaksanakan prinsip kehati hatian, mengingat ada juga ormas yang mendapatkan dana bantuan dari luar negeri atau pihak asing. jadi pengaturan mengenai sumber keuangan yang terdapat dalam ormas itu sebetulnya sudah sangat demokratis dalam hal pengaturannya. pemerintah kita tidak akan mengintervensi ormas untuk melaporkan keuangannya jika keuangan itu bersumber dari anggotanya sendiri. itu mekanisme masing masing ormas itu yang tercantum dalam sebelum dibuat sudah dikonsultasikan kepada komnas ham dengan ketuanya adalah pak ideal kasim. pada intinya pemerintah dalam hal ini tidak ingin ormas melakukan kebebasan melakukan kegiatan sembarangan yang kemudian justru mengganggu, bahkan mengancam kebebasan orang lain. misalkan, tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. larangan larangan tersebut bersifat faktual dan bukan bersifat karet . mengenai sanksi yaitu ketentuan dan seterusnya, menurut kami sudah sangat demokratis. bahkan menurut kami, sanksi yang kita berikan disini sudah sangat. persuasif karena dilakukan secara bertahap. pertama, pemerintah harus memberikan surat peringatan atu, dua, bahkan sampai tiga. setelah sanksi tersebut kemudian pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa penghentian bantuan apbn atau apbd, jika ormas itu mengakses apbn apbd, sesuai dengan larangan yang dilanggar oleh ormas. kemudian sanksi penghentian sementara kegiatan, yang dimaksud dengan penghentian sementara kegiatan itu adalah menghentikan kegiatan ormas yang melibatkan publik tetapi, untuk kegiatan yang sifatnya internal, apakah rapat harian, rapat pleno, atau rapat apa, itu masih boleh dan masih dibolehkan. untuk sanksi penghentian sementara kegiatan ormas ini harus mendapatkan fatwa mahkamah. sanksi penghentian sementara kegiatan ini jangka waktunya adalah maksimal enam bulan. sanksi yang terakhir adalah pencabutan, sanksi ini dapat dilakukan pemerintah melalui pengadilan, dan ormas bersangkutan juga diberi hak untuk kasasi mahkamah agung. sehingga menurut kami, prosedur sanksi yang telah ditetapkan dalam ormas ini sudah sangat demokratis dan melalui prosedur yang semestinya seperti negara negara demokratis, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang wenang. mengenai ketentuan pemberdayaan, yang dimaksudkan pemberdayaan dalam ormas ini lebih kepada upaya memfasilitasi ormas. pada awalnya pansus menggunakan kata pembinaan, namun kata pembinaan dinilai memiliki konotasi negatif, kata pembinaan memiliki kesan sebagai alat politik pemerintah untuk mengooptasi ormas ormas yang ada. pemberdayaan dalam ormas sudah dapat dilihat secara det namun, tidak berarti pemohon tidak terikat kepada undang undang guo khususnya ketentuan yang mengatur dan mengenai luar mekanisme, syarat dan proses pendaftaran, oleh karena itu pemohon mempunyai hak konstitusional sebagaimana ditentukan dalam uud yaknibahwa hak konstitusional pemohon dirugikan atas berlakunya undang undang guo khususnyadayaan dalam konteks ini bahwa kita ingin pemerintah melibatkan ormas dalam pembangunan. hampir semua kementerian yang kita miliki, punya program yang berkaitan dengan ormas dan punya program untuk melibatkan ormas ormas itu. yang kita maksud dengan pemberdayaan itu adalah bagaimana pemerintah juga melibatkan dan mengikutsertakan ormas ormas itu, terutama dalam pembangunan nasional. mengenai ketentuan peralihan ormas, sudah jelas dikatakan disebut bahwa ormas yang sudah tercatat tidak perlu mendaftar lagi seperti ormas ormas lain, yang belum dan belum dibentuk. sehingga ormas seperti nahdlatul ulama, muhammadiyah, persis, dan lainnya tidak perlu lagi mendaftar seperti ormas ormas baru yang mungkin mau dibentuk. hal tersebut berarti pemerintah menghormati ormas ormas yang berdiri sebelum kemerdekaan dan diakui dalam undang undang ini. karena pemerintah akan melakukan pemberdayaan terhadap ormas, maka pemerintah harus mempertimbangkan aspek sejarah, aspek rekam jejak, aspek kontribusi ormas tersebut. jadi, pemerintah dalam hal ini pansus pembentuk ormas pada saat tidak berpikir untuk memberikan kekangan, mengebiri, apalagi mengebiri kebebasan orang berkumpul atau berserikat. uud menyatakan mengenai kebebasan tetapi dapat dilihat kembali dalam huruf secara eksplisit disebutkan bahwa kebebasan tersebut pun harus tetap dibatasi, hal inilah yang kemudian menjadi dasar pansus dalam membentuk ketentuan mengenai sanksi dan larangan. indra ahli adalah anggota dpr yang juga mantan anggota pansus ruu ormas. proses pembahasan ruu ormas. ahli ketika itu hadir dalam hampir seluruh rapat pembahasan ruu ormas, hanya satu atau dua kali ahli tidak datang. pembahasan ruu ormas berjalan panjang dengan segala tuntutan seperti yang diamanahkan undang undang tentang peraturan pembentukan peraturan perundang undangan. sebagaimana mestinya, proses keterlibatan publik mendapatkan masukan seluas luasnya dari masyarakat, mulai dari pakar, dari masyarakat, dan hampir dari catatan yang ada seluruh ormas yang dianggap dapat mewakili pandangan dari seluruh elemeruu ormas itu sudah dihadirkan dalam rapat dpr ri, mulai dari ormas keagamaan, kepemudaan, dan juga ormas ormas yang dengan segala macam coraknya. selain itu juga proses juga dilalui dengan melakukan tinjauan lapangan. bukan saja perwakilan atau entitas ormas dpp nya, tapi juga ormas ormas daerah, pansus ketika itu juga melakukan kunjungan beberapa ormas yang ada berbagai daerah sehingga konstruksi yang dibahas dalam per diharapkan bisa mendapatkan masukan yang lebih utuh dan menyeluruh. tujuan atau semangat ketika rapat pembahasan ruu ormas tersebut adalah ingin mengubah undang undang yang lama nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan yang menerapkan asas tunggal, bersifat represif, dan subjektif sehingga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan berdemokrasi bangsa indonesia sehingga keberadaan civil society seperti yang diamanahkan oleh konstitusi uud pembahasan ketika itu dimulai dengan membahas mengenai asas. jika undang undang nomor tahun menerapkan asas tunggal. dalam rapat pembahasan ketika itu disepakati untuk tidak menerapkannya kembali karena tidak sesuai lagi dengan kehidupan berdemokrasi indonesia. mengenai masalah kebebasan. undang undang ini juga sangat memberikan ruang yang sangat luas, mulai dari kegiatan apa pun selagi perkumpulan perkumpulan itu berkumpul dan mau mengikuti dan mematuhi undang undang yang ada negara republik indonesia, maka undang undang ini mengakomodasi, tanpa harus diwajibkan. sebagai contoh, mengenai hal pendaftaran, mulai dari yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum semua sudah diatur dari per selain itu dalam pembahasan ruu ormas ini juga mencoba menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. dalam huruf uud terdapat pengaturan pengaturan bahwa dalam pelaksanaan hak seseorang juga harus menghargai hak orang lain atau menjalankan kewajiban sebagaimana dalam undang undang, maka didalamnya juga memberikan pengaturan mengenai larangan serta sanksi yang bertujuan menciptakan ketertiban secara menyeluruh dalam kehidupan berbangsa danahli, mekanisme ini cukup adil karena mengandung unsur pembelaan dan verifikasi juga proses yang dilakukan berjenjang, mahkamah agung pun dilibatkan dalam penerapan penerapan larangan serta sanksi saksinya. sehingga mencegah tindakan yang sifatnya dilakukan secara subjektif seperti dalam undang undang nomor tahun selain itu, menurut ahli semangat ruu ormas dibentuk dengan semangat pemberdayaan dan bukanlah pembinaan. penggunaan kata pemberdayaan dipilih karena tim pansus ketika itu sadar fungsi dan keberadaan ormas selama ini begitu bermanfaat dalam kehidupan bangsa dan negara. terkait dengan keberadaan ormas asing, yang selama ini menggunakan payung hukum undang undang yayasan, ternyata undang undang yayasan tidak memberikan pengaturan yang cukup tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh ormas asing, undang undang yayasan hanya mengatur mengenai boleh atau tidaknya ormas asing tersebut berdiri indonesia tanpa pengaturan lebih khusus lagi. pengaturan mengenai ormas asing ini mencegah tindakan infiltrasi asing indonesia, oleh karena itu diutuslah proses izin prinsip, izin operasional, ada verifikasi, dan ada keterlibatan ormas dalam negeri ketika mereka beroperasi. undang undang nomor tahun tidak sesuai lagi dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan kebutuhan kehidupan berdemokrasi kita hari ini, itu bukan suatu yang tanpa dasar. jika melihat undang undang nomor tahun yang mengatur semua ormas wajib berasaskan pancasila, kalimatnya jelas. kenapa ormas terdahulu tersebut dikatakan represif? karena ada kewenangan subjektif yang diberikan undang undang nomor tahun kepada pemerintah untuk dapat membekukan ormas tanpa ada proses militerisasi, tanpa ada proses konfirmasi. kenapa ormas terdahulu dikatakan subjektif dan represif? jika yang dalamnya dikatakan sederhana, maka menurut kami undang undang nomor tahun justru tidak banyak memberikan pengaturan sehingga itu memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil diskresi, tidak ada pengaturan yang jelas, justru itu akan memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan penilaian penilaian subjektif, tindakan tindakan subjektif, melakukan diskresi diskresi yang dikhawatirkan banyakundang undang guo yang berisi untuk mengatur detail mungkin dalam rangka supaya tidak ada ruang subjektif pemerintah untuk membuat penilaian sendiri, diskresi baru. oleh karena itu begitu detail kalimat per kalimat, bahkan untuk sanksi saja nya bukan satu atau dua mekanismenya kita atur seakan akan ada hukum acara sini, seakan akan. mulai dari sp sp sp syaratnya apa yang harus dipenuhi, kita atur. tidak sekadar pemerintah bisa sp undang undang guo menyatakan,artinya, apa pun asas ormas, islam, kristen, atau atasnya kebersamaan, kekeluargaan, atau sebuah ormas perkutut utama, atasnya adalah suka perkutut utama, silakan. justru ini memberikan ruang seluas luasnya untuk menggunakan asas apa saja selagi tidak bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar kenapa tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar karena itu adalah staatsfundamentalnorm kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tidak mungkin dilepaskan tanpa ada norma sama sekali. sehingga tidak menyatakan harus asas tunggal. mengenai sanksi yang diatur mengapa bukan sanksi pidana, karena undang undang ormas ini adalah badan hukumnya atau organisasinya, jikalau terkait tindakan pidana personal personal dapat digunakan kuhp atau undang undang lainnya ahli presiden dr. wawan purwanto, s.h., m.h undang undang nomor tahun tentang ormas disebutkan telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. maksud pemerintah ini baik yaitu untuk mengatur kehidupan organisasi kemasyarakatan, sehingga menjadi masalah bagi masyarakat luas dalam wilayah nkri, maksud dan tujuan tersebut tentu ada pihak yang pro dan kontra, meskipun aspirasinya juga telah diterima dalam berbagai kesempatan sebelum pengesahan undang unadiran ormas indonesia, ataupun juga ormas asing, ataupun juga ormas indonesia yang berkolaborasi dengan asing, yang keberadaannya sekaligus memperjuangkan kepentingan nasionalnya, ataupun juga kepentingan asing tidak termasuk dalam kehidupan ormas indonesia. hal ini tentu harus ditata karena ini menyangkut wilayah kedaulatan hukum dari negara kesatuan republik indonesia. keberadaan ormas asing tersebut termaktub dalam bab sampai dengan dengan sejumlah syarat, hak dan kewajibannya yang sama dengan ormas lokal indonesia. sekalipun ada ketentuan larangan bagi ormas asing, yang ada larangan, tetapi hampir mustahil bahwa kegiatan ormas tersebut tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, menganggu stabilitas, dan keutuhan nkri, melakukan kegiatan spionase, melakukan kegiatan tanpa izin operasional dari menteri, yang tugas dan tanggung jawabnya bidang urusan luar negeri. pengaturan tentang ormas asing tersebut diperlukan karena. yang tentunya ada beberapa hal terkait dengan beroperasinya ormas asing indonesia. pertama perlu dipertanyakan, mengapa ormas tidak berkegiatan negeri asalnya sendiri ketimbang terus bergiat indonesia? atau mengapa berafiliasi dengan ormas ormas indonesia?. kedua, sekalipun kegiatan ormas asing dan lokal dibatasi atau tidak berafiliasi dengan partai politik, tidak ada jaminan bahwa afiliasi tersebut tidak terjadi, baik secara terang terangan ataupun tersembunyi. dan bagaimana pengawasannya yang dikenal dalam sistem birokrasi indonesia yang masih perlu diperdalam? ketiga, lebih penting lagi, bagaimana ormas ormas tersebut termasuk dengan orang asing, ormas asing, memahami dan mengakui pancasila dan undang undang dasar karena ini menjadi filosofi dan hukum dasar dari nkri dan sekalipun dalam pelaksanaan kegiatannya bekerja sama dengan ormas indonesia. dan yang keempat, dari segi hukum, pengaturan ormas asing untuk dapat melakukan aktivitas dalam wilayah nkri perlu pengawasan yang lebih. sebab jika tidak, maka sama saja dengan menyediakan celah hukum bagi orang asing untuk keluar dari ketentuan undang undang nomor tahun tentang keimigrasian untuk melanggar kedaulatan hukum nkri yang seharusnya dipelihara dan dijaga oleh pemeguasaan saat ini. apalagi dalam undang undang ormas tidak ada persyaratan yang bertentangan dengan undang undang keimigrasian indonesia, bahkan ditekankan peran strategis perizinan berada pada kementerian luar negeri. pelaksana ketentuan ini harus lebih jeli karena urusan dalam negeri menjadi tanggung jawab kementerian dalam negeri. izin operasional menjadi wewenang dari kementerian dalam negeri, tetapi atas pertimbangan kementerian luar negeri. ini menjadi masalah. kemudian, syarat ormas asing tercatat negara asalnya dan memiliki hubungan diplomatik dengan indonesia, jelas syarat yang belum tentu sama dengan ketentuan undang undang negara asal ormas tersebut. karena pada umumnya, negara negara maju tidak ada tata cara perizinan untuk kegiatan ormas, kecuali izin usaha dagang dan pencatatan partai politik, tapi nanti ada undang undang mengenai transparansi dan akuntabilitas. bahkan syarat hanya tercatat, tidak cukup. jika pun ada ketentuan negeri asalnya, harus juga dikuatkan oleh syarat tidak termasuk ormas yang telah melanggar ketentuan undang undang negara asalnya. ketentuan larangan bagi ormas asing yang terdapat dalam ormas, menjadi tugas tambahan yang tidak mudah bagi kementerian dalam negeri dan aparatur intelijen, serta penegak hukum. kesulitan tersebut juga disebabkan pertukaran informasi antarnegara, sekalipun yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan indonesia, apalagi menyangkut informasi kegiatan suatu ormas atau partai tertentu, termasuk rahasia negara yang bersangkutan dan tidak mudah untuk mengaksesnya. khusus larangan menggalang dana dari masyarakat indonesia, memang ini baik maksudnya, tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya, terutama sejak era reformasi, dimana dana asing masuk indonesia melalui lsm atau organisasi sosial indonesia. justru ormas asing ini yang memberikan dana kepada ormas indonesia atau badan hukum indonesia atau kepada masyarakat luas dalam nilai dolar yang tidak terhitung dibanding dengan rupiah. penanaman pelaksanaan pengawasan ormas, baik untuk ormas indonesia maupun asing, termaktub dalam bab namun, keberadaan lembaga pengawas internal dan eksternal, pelaksanaannya cukup pelik, ini terus akan menjadi persoalan nantinya. keberadaan ormas asing perlebih, sebab sangat potensial terjadi pelanggaran kedaulatan hukum ataupun ormas yang berkolaborasi dengan ormas ormas nasional. baik kini maupun masa datang, dalam bentuk sekecil apapun ormas tersebut dalam aktivitas apapun yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk indonesia, termasuk lingkup kegiatan ormas bidang kepercayaan kepada tuhan yang maha esa dan agama yang sangat sensitif dalam kehidupan bangsa ini, yang sangat heterogen dan bersifat pluralis. apalagi kegiatan yang berkaitan dengan penguatan demokrasi pancasila. sedangkan bagi ormas asing tersebut, pancasila bukan landasan filosofi mereka negara asalnya. ormas asing sering berkolaborasi dengan ormas dalam negeri untuk tujuan tertentu yang merongrong nkri. padahal, diharapkan keberadaan ormas justru menjadi mitra pemerintah guna memperkuat tujuan nasional. ormas indonesia juga demikian, jika masuk wilayah negara lain, tentu harus tunduk dengan ketentuan yang ada negara tersebut. keberadaan undang undang ormas ini sangat diperlukan guna menata dan memperkuat, serta mengelola wilayah kedaulatan hukum negara kesatuan republik indonesia. sebagai pembanding, negara lain juga ada pengaturan tentang ormas seperti australia dengan extension charitable purpose act tahun kemudian inggris dengan charities act tahun amerika dengan internal revenue code, kemudian india dengan the societies registration act tahun oleh sebab itu, perlu pengawasan yang baik, sebagaimana juga ormas mengawasi pemerintah. kalau bersih, mengapa harus risih? dan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan yang dasarnya masih dalam ranah asumsi semata. apalagi jika kedudukan hukum pemohon misalnya, itu tidak terganggu, atau terhalangi, atau setidak tidaknya berkurang hak haknya dalam menjalankan aktivitasnya guna meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai nilai agama, dan kepercayaan kepadadan lain lain, sebagaimana diuraikanra reformasi, ormas menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara. negara pun menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas terhadap ormas, termasuk sumber sumber keuangannya dan penggunaannya. jika hal ini ditolak, maka hal seperti ini aneh. kejadian arab spring juga akibat dari infiltrasi ormas asing yang berkolaborasi dengan ormas dalam negeri negara negara timur tengah tanpa kontrol, yang akhirnya meruntuhkan sistem ketatanegaraan. demikian juga kejadian uni soviet, sekitar ormas asing masuk melakukan gerakan infiltrasi bersama sama dengan ormas dalam negeri, dan akhirnya uni soviet roboh. nkri harus tetap berdiri dan tidak roboh. sebab, sudah ada upaya upaya bakalnisasi indonesia. demokrasi tetap harus berpegang pada aturan. meskipun kita boleh memiliki kebebasan dan satu lagi, kesetaraan. jadi, aturan tetap menjadi satu pegangan bersama. perlu menjadi pertimbangan dari undang undang dasar setiap orang berhanjutnydan kebebasan orang lain.itu. kedua tersebut menyatakan bahwa dalam hak bebas berorganisasi, berserikat, dan berkumpul dalam negara,atau chaos. demokrasi merupakan alat negarailiki kewenangan subjektif. untuk membubarkan ormas. karena keputusan membubarkan ormas harus melalui keputusan pengadilan atau lembaga yudikatif,dan oleh sebab itu, keberadaan undang undang ormas perlu dipertahankan guna tetap tegaknya nkri tanpa mengurangi hak dan kewajiban secara seimbang menuju era transparansi dan akuntabilitas yang sehat. mengenai masalah pendanaan dan bantuan sumbangan dari asing, memang harus ada verifikasi yang benar. sebab banyak juga dengan mereka yang pakai beraspal pertemuan perbatasan (hand hand), kemudian berubah menjadi membentuk sebuah usaha dengan pemasukan setiap bulan rp. miliar, dana tersebut cukup besar untuk membuat kekacauan negeri ini, karena itulah dibutuhkan transparansi. mengenai transparansi ini juga plat sendiri tidak dapat melacaknya, karena transaksi pendanaan atau bantuan sumbangan asing kebanyakan tidak melalui bank. prof. dr. sudan arif fathullah, s.h., m.h saat ini indonesia terdaftar lebih dari organisasi kemasyarakatan, hampir yang terbagi dalam provinsi, kabupaten kota, dan satu terdaftar pemerintah pusat. fakta hukum ini memberi implikasi kepada kita desain dalam mengatur dan strategi bagaimana kita melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan ini. sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya sudah ada undang undang nomor tahun namun kita melihat dalam implementasinya kurang memadai, belum memenuhi kebutuhan hukum, dan tidak menyelesaikan masalah masalah yang ada. kita tahu bahwa saat kemarin banyak organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindakan tindakan yang seharusnya menjadi tugas aparat penegak hukum. melakukan kekerasan, melakukan sweeping, dan dalam undang undang ormas yang lama tidak diatur dengan baik tata kelola keuangannya, tidak diatur ormas asing, tidak diatur akuntabilitasnya. dalam bernegara, keinginan untuk dapat berkehendak bebas ini hanyalah impian karena apapun negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan homo economics dan kepentingan sebagai homo juridicus. artinya, kepentingan subjek hukum dalam konteks harus diseimbangkan dengan kepentingan sebagai homo. economicmempunyai kewajiban untuk menjadikan masyarakat berada dalam kondisi keseimbangan atau homo stasis. mengenai legal standing pemohon. apabila kita memahami ketentuan undang undang nomor tahun dan berbagai putusan mahkamah konstitusi sejak putusan nomor tahun dan putusan nomor tahun sangat nyata bahwa setiap pemohon harus dirugikan hak konstitusionalnya. dalam hal ini ahli tidak dapat melihat secara spesifik, secara aktual, dan melihat dengan penalaran yang wajar bahwa undang undang ini merugikan posisi muhammadiyah pemohon). permohonan pemohon ini tidak jelas, tidak fokus atau obscura, terutama dalam menguraikan konstruksi kerugian hak ataupun kewenangan konstitusionalnya setelah berlakunya undang undang guo. lebih banyak asumsi asumsi yang tidak disertai dengan data data akurat dan fakta fakta hukum yang benar. ormas muhammadiyah beserta seluruh organisasinya, baik yang bawahnya dalam organisasi seperti rumah sakit, sekolah, dan kampus kampus, tidak ada yang berkurang sedikit pun haknya, wewenangnya, kewajibannya, dan menghidupkannya akibat berlakunya undang undang guo. oleh karena itu, kami mohon hal ini perlu dijelaskan terlebih dahulu karena undang undang nomor tahun atau undang undang ormas ini sudah sangat muhammadiyah. ketentuan mengenai kebebasan berserikat dan berpendapat dalam skala internasional sudah tercantum dalam international covenant civil and political rights yang sudah diratifikasi oleh negara dan indonesia termasuk negara pihak yang sudah diratifikasi pula dalam undang undang nomor tahun dalam occur secara jelas sudah diatur bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan. dan dalam melaksanakan hak dan kebebasan itu, negara diberikan kewenangan mengatur agar pelaksanaan hak itu tetap menghormati hak atau nama baik orang lain, dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum. berbagai negara misalnya australia, yayasan pun melakukan pendaftaran negara bagian mereka berdomisili. inggris, setiap yayasan ataupun ormas, tetap diwajibkan membuat laporan keuangan, pembukuan, dan laporan penggalangan dana. bahkan yang mempunyai pemasukan lebih dari (lima ribu) poundsterling setahun, ormas itu:aftarkan diri charity commission for england and wales. jadi kewajiban kewajiban seperti itu sudah ada dalam tatanan internasional. india dan amerika juga demikian. terhadap ketentuan umum ketentuan umum itu dimaksudkan sebagai norma substantif yang akan digunakan dalam norma relatif. oleh karena itu, sifat dasar ketentuan umum adalah tidak boleh multitafsir dan memberikan rambu rambu agar pengaturan berikutnya menjadi lebih jelas. sudah ada putusan mahkamah konstitusi nomor tahun yang pada waktu itu menguji tentang undang undang nomor tahun yang memasukkan materi ini. menurut ahli, kalaupun pemohon nanti keberatannya diterima oleh mahkamah terhadap ketentuan umum ini, saya justru mengkhawatirkan maka seluruh ketentuan yang ada dalam norma norma relatif berikutnya, akan terjadi kerancuan karena norma substansinya dipersoalkan. terhadap pandangan pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan undang undang ormas akan mengerikan kebebasan berserikat dan berkumpul, sesungguhnya ini adalah pendapat yang sangat perlu untuk dikaji kembali. dari yang diuji, sesungguhnya undang undang ormas ini memuat pula perlindungan perlindungan bagi warga negara lainnya, memuat pula perlindungan perlindungan, dan upaya upaya untuk membangun keseimbangan yang dibangun oleh negara agar negara tetap dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan kesejahteraan menjaga ketenteraman, dan mewujudkan ketertiban bagi kemaslahatan bersama. kemudian, pembatasan kemerdekaan berserikat yang dianggap berlebihan. terhadap undang undang ormas, pemohon menganggap tujuan ormas dalam tersebut tidak dapat dipenuhi oleh ormas. menurut pemerintah bahwa setiap orang memang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, namun perbatasannya dibuka secara penuh dalam undang undang dasar. mengenai frasa dalam yang menyatakan bahwa tidak perlu pendaftaran, materi muatannya sama dengan yang disampaikan oleh hakim farida. pertama adalah untuk memenuhi asas bahwa undang undang ini tidak berlaku surut. memenuhi asas nonretroaktif, sehingga sesuatu yang sudah berlaku sebelumnya, tetap dihormati keberadamelakukan penyesuaian penyesuaian saja. dalam hal ini sesuai dengan frasa tersebut, maka keberadaan pemohon tetap diakui sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran kembali dan bukan berarti pemohon dalam hal ini tidak perlu tunduk dengan ormas karena tersebut hanya mengatur mengenai klausul pendaftaran saja. mengenai yang menyatakan bahwa yayasan merupakan ormas yang tidak berbasis anggota, dalam hal ini tidak secara otomatis sebuah yayasan adalah sebuah ormas. yang disebut ormas harus memenuhi persyaratan persyaratan dalam undang undang ini. katakanlah, pesantren pesantren yang tidak mau masuk dalam yayasan, tidak mau masuk perkumpulan, cukup dia dilakukan pendataan pendataan saja, sehingga pola asimetrisnya sangat menghormati keberagaman yang ada indonesia. kemudian yang menjadi menarik adalah sistem sanksi. undang undang ormas hanya mengatur sanksi untuk kelembagaan normalnya. untuk individu individunya, berlaku peraturan perundang undangan yang ada saat ini. bahkan yang sangat menarik adalah setiap organisasi massa diberikan kewenangan untuk mengumpulkan pendanaan sebagaimana yang diatur sini, bisa dengan iuran anggota, hibah, bantuan dari pemerintah, dan bantuan dari masyarakat asing, mengenai pola asimetris yang ada dalam undang undang ini. undang undang ini memberikan keleluasaan kepada masing masing ormas misalnya terhadap asas, kemudian bentuk, kemudian cakupan luas keanggotaan, kemudian pemberdayaan dan strategi sumber keuangan. mengenai pengaturan tentang pemberdayaan ormas, saat ini belum ada pengaturannya secara detil, terkait hal tersebut sedang dirumuskan seperti apa nanti pelaksanaan pemberdayaan yang dimaksud. rumusan ormas bersifat kumulatif karena diharapkan semua ormas dapat menemui tujuan mulia yang ada dalam undang undang ini. sebaiknya setiap ormas secara substantif mampu merumuskan tujuh tujuan yang ada dalam undang undang ini, walaupun rujukannya tidak dalam bentuk tujuh nomenklatur ini, tetapi silakan tujuannya boleh rumuskan secara berbeda, tetapi rohnya dapat menjangkau kepada tujuh yangjangka waktu minggu mendapatkan pertimbangan atau putusan dari mahkamah agung. ini semata mata dimaksudkan agar lahir kepastian hukum dan norma yang ada dalam undang undang ormas itu dapat diimplementasikan dengan baik. karena jangka waktu penyelesaian sengketa mahkamah agung itu seringkali tidak jelas. dr. margarita kamis, s.h., m.h uud tidak dimasukkan dalam bab mengenai hak asasi manusia tetapi bila ditelusuri sejarah pembentukannya, itu dimaksudkan ketika dibentuk atau diperdebatkan pada tahun itu bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak warga negara untuk berkumpul, menyatakan pendapat, dan lain sebagainya. ormas tidak bertentangan dengan alasan ahli adalah pertama, merupakan istilah atau terminologi dan norma yang menjamin kebebasan seseorang dalam berorganisasi, sementara tidak mengatur untuk mewajibkan seorang menjadi anggota ormas tetapi sukarela menjadi anggota ormas. sehingga hal tersebut sejalan dengan jaminan hak asasi manusia. dalam hal ini mengenai kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang dimaksudkan dari segi ilmu hukum tidak mungkin dapat ditunaikan secara berada bila tidak diatur. ormas ini menurut ahli, tidak membatasi seseorang memenuhi hak haknya dalam berserikat, kalimat tersebut tidak memiliki dasar jika demikian. mengenai pengaturan tujuan ormas yang diatur dalam undang undang guo, menurut ahli pengaturan mengenai tujuan mutlak harus ada. namun, tidak harus sama dengan ormas dalam arti dituliskan satu persatu, tetapi jika sudah sama secara esensinya maka itu sudah dapat dikatakan memenuhi. mengenai pendanaan serta tanggungjawab pelaporan. menurut ahli, logis sekiranya jika terdapat ormas yang memungut iuran sebagai dana operasinya, menerima hibah dan sebagainya, namun hal tersebut tentu harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. karena itu kewajiban yang dibebankan oleh undang undang ini kepada ormas, apa pun itu yang misalnya menggunakan dana publik dari mana pun asalnya, wajib dan senapan dengan spirit konstitusi pertanggungjawaban iini menurut ahli tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah yang bersifat intervensi dan represif. semua kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan hal yang logis dan terdapat pembatasan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewenangan tersebut yaitu dengan cara membagi kewenangan dengan organ lain yang bukan merupakan eksekutif. misalkan, tingkat daerah, kewenangan itu dibagi dengan lembaga legislatif. dprd dan juga kepolisian secara berjenjang. pembagian kewenangan ini tidak dapat dikonstruksikan sebagai bentuk represif. negara hukum tidak berarti meminimalkan pengaturan mengenai warga negaranya. mengenai ormas ini seharusnya yang diatur bukanlah ormas nya tetapi hak berserikat, menurut ahli apa yang diatur didalamnya adalah sama esensinya. pengaturan mengenai hak berserikat tidak perlu dibuat sama kalimat perkalian dengan uud mengenai penggunaan asas tunggal yang dikhawatirkan oleh pemohon. menurut ahli, ormas ini tidak menetapkan harus memakai pancasila saja, hanya menentukan tidak boleh bertentangan dengan pancasila, sehingga dimungkinkan untuk menggunakan asas lain selama tidak bertentangan dengan pancasila. mengenai pendaftaran ormas, menurut ahli hal tersebut bukan merupakan hal yang menjadi persoalan konstitusional karena hanya terkait dengan pendataan saja. pemerintah membutuhkan data ormas yang ada bahkan hingga cabang cabang daerah jika ormas tersebut memiliki cabang. pengaturan ini tidak kemudian melahirkan hukum yang lain, dan ini bukan merupakan satu bentuk intervensi dari pemerintah. prof. dr. ade santoso, s.h., m.s mengingat materi permohonan yang dimohonkan pengujian oleh pemohon, maka menurut ahli terminologi subjek itu penting untuk dijelaskan secara runut, runtut, logis, dan nalar. penjelasan yang runut belum tentu runtut. penjelasan yang runut, runtut, belum tentu logis. penjelasan runut, runtut, logis, belum tentu nalar. oleh sebab itu, subjek itu harus dijelaskan secara clear dan clean agar posisi konstitusionalitasnya menjadi jelas. jika posisi konstitusionalitas dimaksud sudah jelas, maka akan memudahkan untuk menyampaikan pandangan yang akurat, apakahormas itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? menurut pandangan ahli, manusia belum tentu orang. sosok titah tuhan oleh umum disebut manusia itu dapat dilihat ketika sosok bayi mungil ciptaan tuhan yang lahir dari gara seorang ibu, menangis, bernafas, haus, lapar, dan lain lain karakter yang melekat dalam dirinya. karakter bawaan itulah yang harus dijaga, dihormati, dilindungi oleh yang lain. serangkaian karakter bawaan itulah yang disebut secara popular sebagai hak asasi manusia sehingga berhak hidup sebebas bebasnya, menangis seluas luasnya, tidur sepuluh pulaunya, dahaga sehari harusnya, dan lain sebagainya. namun manusia yang menyandang hak serba se tadi akan bersentuhan dengan manusia yang lahir sebelumnya dan sesudahnya, dan memiliki hak yang sama. posisi bersentuhan tersebut terlihat ketika keduanya berada dalam satu arena yang sama, maka secara naluriah yang satu berkontak dengan yang lain dan yang lain pun demikian sehingga konsekuensi logonya adalah yang satu mengetahui kelebihan dan kelemahan yang lain, mengetahui pula kesamaan dan perbedaannya dibanding dengan yang lain. oleh sebab itu secara sosiologis, kelebihan dan kelemahan, kesamaan dan perbedaan dalam diri masing masing itu lahirlah dalam kontak itu. sehingga merupakan modal sosiologis bagi mereka untuk berinteraksi. pada saat berinteraksi itulah, manusia yang memiliki hak yang serba se tadi bersentuhan dengan yang lain sehingga keterbatasan dan pembatasan atas dirinya telah lahir secara naluriah. artinya, interaksi antarkeduanya merupakan pembatasan yang datang dari pihak satu terhadap yang lain. ketika pihak satu menerima dirinya ada kelemahan dan yang lain ada kelebihan sehingga saling interaksi tersebut, maka pada saat itulah posisi manusia telah mengalami transformasi menjadi orang. oleh sebab itu, dalam undang undang dasar dan seterusnya ada terminologi manusia. berikutnya, terminologi orang. kapan manusia menjadi orang? harus dijawab dengan baik. implikasi konstitusionalitasnya adalah penerapan frasa setiap orang sebagaimana tersebut pada undang undang dasar menjelaskan bahwa keberadaan setiap orang itu diatur oleh konstitusi. keberadaan manusia itu diatur oleh konstitusi. artinya adalahtelah secara eksplisit dan implisit mengakui bahwa setiap orang tidak bebas sebebas bebasnya saat seperti manusia tadi. dengan pendekatan seperti tersebut atas, maka manusia yang bebas tadi telah mengalami transformasi berjenjang dari manusia orang. mana posisi manusia telah memperoleh pembatasan ketika bertransformasi menjadi orang. dengan demikian, ormas juga berada pada posisi yang sama, yaitu mengalami pembatasan karena bersentuhan dengan yang lain. kemudian mengenai pandangan oleh pemohon bahwa undang undang nomor tahun merupakan undang undang yang membatasi hak asasi manusia dan mengebiri, dan tidak memberi perlindungan bagi segenap bangsa. ahli perlu menjelaskan bahwa pada dasarnya secara sosial mahluk manusia memiliki kelemahan, secara sosial. yaitu tidak merasa nyaman, tidak aman dengan apa yang ada dalam dirinya, pasti rumusnya sehingga setiap manusia selalu merasa kurang nyaman dan kurang aman apabila bersentuhan dengan yang lain. manusia saja tidak merasa.aman dan nyaman, orang juga demikian, ormas pun juga demikian. konsekuensi antropologisnya adalah manusia akan selalu berusaha untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan. untuk mengurangi ketidakamanan tersebut dengan mencari manusia lain yang memiliki kesamaan ciri untuk berkumpul atau berserikat. dengan berkumpul dan berserikat, menjadikan mereka merasa nyaman dan aman. artinya, upaya setiap manusia untuk menemukan kenyamanan dan keamanan dimaksud memang tidak boleh dibatasi karena bertentangan dengan sifat kodrati yang melekat pada diri manusia sebagaimana disebut ahli sebelumnya. implikasi konstitusionalitasnya, penyebutan frasa kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana disebut undang undang dasar negara republik indonesia tahun tersebut, selain merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sifat kodrati dan bawaan manusia yang memang lemah secara sosial juga negara berkewenangan mengatur kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang undang. maknanya adalah upaya berserikat, berkumpul itu diatur oleh konstitusi. setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diu kewenangan tersebut dieksekusi oleh pemerintah melalui penerbitan undang undang nomor tahun sehubungan dengan itu, ahli berpendapat kehadiran undang undang nomor tahun tersebut merupakan pengakuan pemerintah terhadap upaya manusia mencari kenyamanan dan keamanan sebagaimana diurai atas. dengan demikian, undang undang guo menurut ahli telah mempertegas perlindungan manusia, bukan sebaliknya. tentu tidak demikian jika diartikan sebaliknya, kehadiran undang undang nomor tahun dipandang sebagai upaya pengekangan, pembatasan oleh pemerintah, tetapi yang ada adalah justru penegasan kembali bahwa terhadap sifat dasar manusia tersebut dilindungi. mengenai pandangan pemohon bahwa huruf undang undang nomor tahun menghambat pelaksanaan tujuan ormas dan bertentangan dengan undang undang dasar sebelum ahli menjelaskan tentang bertentangan atau tidak, agar lebih gampang memahaminya, maka ahli mengajukan pertanyaan sederhananya, yaitu apakah hukum yang dimaksud dalam undang undang dasar itu adalah undang undang beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dianut dalam tradisi negeri kontinental atau hukum yang dimaksud adalah putusan pengadilan berikut yurisprudensinya. jika hukum diartikan undang undang dan peraturan pelaksanaannya, mengapa bukan negara undang undang dan peraturan pelaksanaannya? kok negara hukum saja? kalau hukum itu diartikan putusan pengadilan berikut yurisprudensinya, mengapa tidak disebut negara putusan pengadilan berikut yurisprudensinya? menjadi pertanyaan besar. indonesia bukan negeri belanda, bukan pula amerika, kita hidup negeri indonesia sebagai warga negara indonesia. untuk itu, ahli berpandangan bahwa hukum yang dimaksud dalam undang undang dasar itu bukan semata mata sebatas undang undang beserta seperangkat peraturan pelaksanaannya, bukan pula sebatas pada putusan pengadilan berikut yurisprudensinya, dan bukan pula kedua duanya. tetapi, mengingat negara indonesia terdiri dari gelaran pulau besar dan kecil, gelaran masyarakat beragam karakter sosial, budayanya, gelaran beragam etnik dan rasnya, maka hukum yang baik adalah hukum tidak terlepas dari faktosial, budayanya, mana hukum itu ada, yaitu indonesia. oleh sebab itu, hukum hendaknya dipahami secara baik, hukum not separated from its social, its culture where it's existence. dengan pemahaman demikian ini, maka setiap perilaku manusia, setiap perilaku orang, tentu demikian pula setiap perilaku ormas ormas harus menginternalisasikan dan mengekspresikan kembali setidak tidaknya huruf undang undang nomor tahun tersebut. dalam konteks filosofi negara indonesia, sebagaimana tersurat dan tersirat pada ungkapan nenek moyang yang sudah membumi, yang sudah diyakini kebenarannya, alam terkembang jadi guru, maka keseluruhan isi alam raya ini. telah memiliki tatanan masing masing. maknanya adalah janganlah orang, janganlah ormas, manusia pun ketika makhluk tuhan yang memiliki kebebasan yang serba se tadi sebagaimana disebut muka, ternyata juga tidak bebas dari tatanan alam raya ini. alam laut memiliki tatanan sendiri, alam hutan memiliki tatanan sendiri, alam angkasa memiliki tatanan sendiri,.alam sosial memiliki tatanan sendiri. semua itu adalah kenyataan yang tak terhindarkan. janganlah ormas, janganlah orang, janganlah manusia yang sendiri saja ketika masuk hutan harus menundukkan diri pada tatanan alam hutan itu. janganlah ormas, janganlah orang, manusia sendiri masuk alam laut, maka harus menundukkan diri pada tatanan alam laut. alam raya ini sudah memiliki tatanan masing masing. implikasi konstitusionalitasnya adalah manusia, orang, ormas, baik yang lahir indonesia maupun lahir bukan indonesia, namun berada indonesia, saya tekankan kembali, manusia, orang, ormas, baik yang lahir indonesia maupun lahir bukan indonesia namun berada indonesia, maka mereka tidak terhindar dari nilai nilai keindonesiaan sehingga mereka harus berguru kepada alam untuk menginternalisasikan dalam alam pikirannya dan mengekspresikan nilai nilai keindonesiaan setidak tidaknya sebagaimana dimaksud dalam huruf pada perilaku manusia itu sendiri, perilaku orang, perilaku ormas yang sesuai dengan faktor sosial mana manusia, orang, ormas itu ada dalam konteks ini adalah indonesia. dengan demikian, tidak ada satu pun manusia, tidak ada satu pun orang, tidak ada satu pun ormas yang tidak terlepas dan terjerat dari akar sosial budaya mana dia berdianggap mengingkari, mengebiri dan undang undang dasar perbedaan dan keragaman itu secara antropologis menimbulkan hubungan antarkelompok dalam kondisi potensi konflik. manusia lahir bumi sudah terbuka perbedaan perbedaan dan keberagaman keberagaman itu. pada posisi beragam dan berbeda itu, dalam teori konflik posisinya adalah potensi konflik. jadi kita ini berada pada potensi konflik. potensi konflik jika tidak ada pranata untuk mengatasi potensi itu, maka akan naik satu tingkat menjadi kondisi prakonflik. jika dalam kondisi prakonflik tidak ada pranata yang mengatasi agar supaya prakonflik menjadi konflik saling berhadapan, maka kondisinya menjadi kondisi konflik. kita sadar betul bahwa jenjang jenjang itu dipahami, disadari bahwa masing masing jenjang itu harus ada pranata. dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam ormas itu harus ada. pemerintah menegaskan pada level jika konflik tidak teratasi atau tidak terdapat pranata untuk mengatasi, maka akan terjadi sengketa yang akan melahirkan atau menghadirkan pihak ketiga. pihak ketiga yang dikehendaki oleh pihak pihak yang konflik. implikasi konstitusionalitasnya adalah pemerintah melalui undang undang nomor tahun telah mengakui keberadaan seperangkat pranata yang disediakan oleh ormas itu sendiri. jadi, pemerintah sudah yakin menjatuhkan pilihan kepercayaan setiap ormas dibentuk, dianggap telah menyediakan pranata pranata untuk menyelesaikan kondisi prakonflik, konflik, hingga sengketa. dan jika menginjak pada sengketa, maka kehadiran pihak ketiga, baik diminta atau tidak diminta, hadir untuk menyelesaikan. itu merupakan konsekuensi logis dari tahapan antropologis. dengan pemahaman demikian, maka kehadiran dan undang undang nomor tahun justru memberikan ruang kemudahan akan jenjang jenjang penyelesaian jika hubungan antarperang dalam ormas atau antar ormas yang berbeda dan beragam tersebut telah sampai pada kondisi sengketa. angka dan undang undang nomor tahun dianggap saling bertentangan, sehingga tidak memberi kepastian hukum dan merugikan kepentingan konstitusional pemohon, sebagaimana ditentukan undang undang dasar ormaskarena sifatnya digolongkan dalam badan hukum privat meskipun bukan perseroan terbatas, dapat mendirikan badan usaha untuk memperoleh keuntungan material, namun keuntungan material yang dimaksud atau diperoleh itu bukan merupakan tujuan utama sebagaimana perseroan terbatas, yaitu mencari kekayaan untuk memperkaya, tetapi sarana untuk memajukan kegiatan ormas itu sendiri. jadi, tidak ada diharapkan satu sen pun keluar, tetapi kembali untuk memajukan kegiatan ormas itu sendiri, tentu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga masing masing ormas tersebut. organisasi me. secara filosofis, berkumpul, berserikat itu dasarnya memang mencari solusi untuk mengurangi ketidaknyamanan dan ketidakamanan, dan itu naluriah. ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. oleh sebab itu, implikasi konstitusionalitasnya, kehadiran undang undang nomor tahun tidak bertentangan dengan kuh perdata karena memang tidak ditujukan untuk memperkaya, tetapi untuk memajukan kegiatan ormas itu. dengan demikian, pemerintah melalui undang undang dimaksud justru memberi penegasan dan kemudahan kemudahan bagi ormas yang akan memajukan kegiatannydalam persidangan tanggal november menguraikan sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing pemohon. mengenai kedudukan hukumlegal standing atau tidak? sebagaimana ditentukan oleh undang undang mahkamah konstitusi maupun berdasarkan putusan putusan mahkamah konstitusi terdahukewajiban: melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi: menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia::ntang pokok permohonan permohonan bahwa terhadap permohonan pengujian angka dan undang undang ormas terhadap undang undang dasar itu, dpr berpendapat bahwa angka dan undang undang guo, tidaklah saling bertentangan dan tidak bertentangan dengan undang undang dasar terhadap permohonan pengujian angka dan undang undang ormas terhadap dan undang undang dasardalam pandangan hukum, untuk bidang kegiatan sosial, hukum mengenal dua jenis peraturan organisasi, yaitu nonmembership organization (organisasi tanpa anggota), dan membership based organization (organisasi berdasarkan keanggotaan). sedangkan untuk badan hukumnya, rechtspersoon, indonesia mengenal dua jenis badan hukum yang khusus untuk bidang kegiatan sosial yaitu yayasan, stichting, dan perkumpulan, vergadering. pembeda penting dari. yayasumpulan adalah bahwa yayasan adalah sekumpulan kekayaan yang disisihkan untuk tujuan sosial, sedangkan perkumpulan adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk tujuan sosial. untuk badan hukum yayasan, sudah diatur melalui undang undang nomor tahun tentang yayasan, sedangkan untuk perkumpulan, dulu diatur dalam staatsblad tentang perkumpulan perkumpulan berbadan hukum dan saat ini sudah diatur dalam undang undang guo. posisi kerangka hukum yang serupa yang juga dianut berbagai negara dunia, contohnya amerika serikat mengenal adanya npo (nonprofit organization) dengan kriteria boleh mempunyai anggota, membership (onboard) dan boleh tidak beranggota, (board only). dalam undang undang ormas, telah memberikan solusi untuk mengenali berbagai istilah terminologi tersebut dengan organisasi kemasyarakatan ormas) yang dapat menaungi keseluruhan terminologi tersebutundang undang ormas.undang undang ormas. bahwa terhadap permohonan pengujian undang undang guo terhadap dan undang undang dasar dpr memberikan keterangan sebagai berikut. tujuan laporan pertanggungjawaban keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota, pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi ormas. laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi sebagai salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawab. dan jika dibutuhkan,undang undang ormas,jadi sinitidak cermat dalam membaca ketentuan guo sehingga uraian pemohon tidak jelas sebagaimana organisasi sektor publik. sudah sewajarnya apabila ormas membuat laporanundang undang guo tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar bahwa terhadap permohonan pengujian dan undang undang ormas guo terhadap dan undang undang dasar dpr memberi keterangan sebagai berikut: bahwa ketentuan rumusan dan undang undang ormas adalah ketentuan yang berlaku secara umum atau keseluruhan bagi tiap warga negara indonesia, namun ketentuan tersebut oleh pemohon diterjemahkan menjadi seolah olah ketentuan tersebut, berkumpul yang sesungguhnya menjadi kewenangan absolut ormas. pemohon juga menguraikan bahwa perbedaan agama, kehendak, atau pemikiran apapun, maka organisasi yang berhak menentukan apakah kriteria tertentu untuk masuk dalam organisasi tertentu. bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan kumpulan dari individu individu yang mendiami atau menguasai suatu wilayah dan melakukan interaksi antara individu dengan lingkungannya sehingga akan menimbulkan saling ketergantungan karena pada hakikatnya manusia itu tidak dapat hidup sendiri dan tidak dapat menyelesaikan persoalannya serta memenuhi kebutuhannya sendiri, saling interaksi individu individu inilah mereka akan membentuk kelompok kelompok kecil untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kelompok tersebut. melalui kelompok yang didirikan bersama tersebut, rakyat yang secara individu tidak mampu atau sulit meraih hal hal besar sendirian akan lebih mudah mengusahakannya secara berserbebasan berserikat merupakan hak yang paling penting dalam suatu sistem demokrasi karena berserikat merupakan jantung dari sistem demokrasi. dengan berserikat, maka warga negara dapat meraih hal hal yang tidak mungkin dicapai ketika berdiri sebagai individu. dalam kebebasan berserikat dijamin juga kebebasan berorganisasi yang kemudian juga dijamin kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan atau bergabung dalam organisasi manapun. bahwa sesuai dengan definisi yang diatur dalam angka undang undang ormas bahwa pengertianrtian ormas tersebut dimaksudkan untuk mewadahi semua organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang dibentuk dengan enam. pilar dasar, yaitu kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan sebagai sarana untuk berpartisipasi aktif bagi anggota masyarakat. setiap masyarakat berhak ataupun secara sukarela untuk mendirikan atau menjadi anggota ormas sesuai dengan enam pilar dasar kesamaan tersebut. selama tidak ada kesamaan enam pilar dasar tersebut, maka masyarakat tidak akan mendirikan atau menjadi anggota suatu ormas yang berkaitan karena tidak ada kesamaan untuk mencapai tujuan antara masyarakat itu sendiri. bahwa suatu misal ada ormas yang berdiri atas kesamaan kepentingan profesi, misal profesi advokat, maka berdasarkan ketentuan guo setiap orang mempunyai jaminan hak dan kewajiban yang sama untuk menjadi anggota ormas advokat tersebut selama orang orang tersebut mempunyai kesamaan kepentingan yang sama dengan ormas advokat bersangkutan. jika ormas tersebut tidak mempunyai kesamaan kepentingan profesi dengan ormas advokat bersangkutan, maka tentu saja orang tersebut tidak perlu untuk berserikat dan berkumpul menjadi anggotanya karena tidak ada kesamaan untuk mencapai tujuan. bahwa dpr berpandangan ketentuan guo adalah sesuai dengan semangat penega. dan undang undang dasar setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. selain itu juga tidak ada relevansi antara ketentuan guo terhadap undang undang dasar mengenai hak mempertahankan hidup dan undang undang dasar mengenai kemerdekaan memeluk agama masing masing. bahwa terhadap permohonan ketentuan undang undang ormas yang mengatur mengenai pemberdayaan ormas bertentangan dengan dan undang undang dasarndang undang dasar adalah bagian.adapuadapun profesi dalam kinerja, akuntabilitas publik, produktivitas, edukatif, dan inovatif. sebagai fasilitator,seharian masyarakat. tugas fasilitas ini harus dilihat sebagai kewajiban pemerintah untuk mendukung pemberdayaan peran ormas dalam p. fasilitas dari pemerintah tersebut khususnya dalam bentuk dana dan berbagai kemudahan akses informasi pembangunan. sisi lain, ormas melaksanakan kegiatan untuk mendukung program pembangunan nasional, serta berkewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah dan publik tentang dana yang diberikan dan apa yang dilakukannya dalam relasi dan kerja sama ini prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama yang harus menjadi pegangan kedua belah pihakndang undang dasar sebagai konstitusinya. berdasarkan argumentasi argumentasi yang dikemukakan atas, maka dalam hal ini dpr berpandangan bahwa guo tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar terhadap keterangan pemohon yang menganggap bahwa rumusan guo merupakan ketentuan yang berpotensidalah suatu hal yang dikemukakan pemohon tanpa argumentasi yang mendasar. terhadap permohonan ketentuan dan undang undang ormas yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar dpr memberikan keterangan sebagai berikut. bahwa dalam hal ini pemohon hanya membaca ketentuan guo secara sepotong potong dan mengambil kesimpulan sendiri. tidak ada satu pun ketentuan dalam dan undang undang ormas yang mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha untuk campur atas perselisihan internal yang dialami ormas. bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jika terjadi perselisihan internal yang dialami ormas, maka mekanisme penyelesaiditentukan,,sebagai fasilitatorgiatan seharian masyarakat. tugas fasilitasi ini harus dilihat sebagai kewajiban pemerintah untuk mendukung, pemberdayaan peran ormas dalam kehidupan masyarakat. dengan demikian, sudah sewajarnya pemerintah dapat memfasilitasi mediasi untuk penyelesaian sengketa ormas, itu pun hanya ketika diminta oleh para pihak yang bersengketaundang undang guo,undang undang guo. oleh karena itu dpr berpendapat bahwa ketentuan dan undang undang guo telah sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan. terhadap permohonan ketentuan undang undang ormas yang dianggap bertentangan dengan undang undang dasar dpr memberi keterangan sebagai berikut. . pemohon dalam hal ini tidak memberikan argumentasi yang jelas dibagian mana terjadi pertentangan antara ketentuan undang undang ormas dengan undang undang nomor tahun tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. justru norma yang diatur dalam undang undang ormasada satu undang undang ormasdpr berpandangan bahwa ketentuan antara.: kepengurusan: hak dan kewajiban anggota, pengelolaanhingga tidak bertentangan dengan undang undang dasar demikian keterangan dpr disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagiyatakan angka dan hurufkhususnya paragraf empat pembukaan undang undang dasar undang undang dasar menyatakan angka dan huruf undang undang nomor tahun tentang organisasi kemasyarakatan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikatdan damewujudkan tujuan negara. ormas memiliki lingkup: nasional: provinsi: dan: tempat kedudukan: cc. asas, tujuan, dan fungsi: kepengurusan:kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat pemohon mendalilkan:@uruatuyanguatuuatudiajukan oleh: nama imam bukhari, s.h. jabatan wakil ketua pengurus wilayah pku jawa timur alamat jalan halim perdana kusuma nomor rt. rw. desa wajah, kecamatan bangkalan, kabupaten bangkalan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal september memberi kuasa kepada muhammad sholeh, s.h.: imam syafii, s.h.: mari tua perlindungan sinaga, s.h.: muhammad syaiful, s.h.: kesemuanya advokat pada kantor sholeh and partners"telah registrasi pada november dengan registrasi perkara nomor puu ix yang telah diperbaikidiajukan guo pernah diajukan oleh lalu ranggalawe dengan nomor perkara puu v bahwa dalam pengajuan uji materiil perkara nomor puu v atas mahkamah konstitusi mengabulkan sebagian: bahwa jika dikaji secara mendalam. jika dipahami, tampaknya materi muatan (ketentuan)iptakan asas ketertiban dan kepastian hukum,partai kecil tidak terakomodir secara mandiri kecuali jika partai kecil harus bergabung sehingga memenuhi kursi atau juga suara. asas ini jelas jelas telah dilanggar oleh pembentuk undang undangbagaimana dijamin dalam uud bahwa uud telah menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. dengan adanya pembatasan dan pembedaan antara partai kecil yang dapat kursi tidak sampai atau suara tidak sampai dengan partai yang mendapat suara mengakibatkan pembedaan dan merugikan hak konstitusional pemohon dari partai kecil. oleh karenanya nyatakan bahwa asas persamaan kedudukan depan hukum jelas tidak ada dalamarena menghalangi pemohon sebagai warga masyarakat yang kebetulan ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk menjadi bupati bangkalanmin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.pemohoma sekali tidak memberikan penghormatan dan kebebasan kepada semua warga negara untuk bisa dicalonkan menjadi kepala daerah. karena materi muatan nya dibuat demi menyenangkan partai partai besar. jelas guo bertentangan dengan dan uud bahwa uud jelas telah memberikan pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. pemohon setuju ada syarat pembatasan, agar calon peserta pemilihan kepala daerah tidak terlalu banyak. namun hendaklah syarat yang dibuat oleh pembentuk undang undang haruslah mencerminkan rasa keadilan. misalnya semua partai yang mendapatkan kursi berhak mencalonkan kepala daerah. gagasan ini sangat rasional, sebab partai yang mendapatkan kursi adalah representasi keterwakilan dan kepercayaan rakyat kepada partai politik. jelas ini ide yang selaras dengan keinginan dari uud karena tidak lagi membedakan mana partai besar dan mana partai kecil selama dia mempunyai kursi maka representasi perwakilan rakyat telah terpenuhi. berbeda dengan sekarang ini, antara partai yang mendapatkan kursi dan partai yang tidak mendapat kursi sama sama hak bisa mencalonkan kepala daerah. jelas ini tidak adil. bahwa uud telah menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang pemerintahanberikan kesempatan baik kepada pemohon maupun siapapun orang yang punya kursi tetapi tidak memenuhi ketentuan kursi maupun suara. padahal partai pemohon sudah punya kursi kabupaten bangkalan madura. hanya tinggal (dua) kursi saja sebagai syarat bahwa syarat perolehan kursi dan suara adalah bertujuan membatasi calon pemilihan kepala daerah agar tidak banyak. tetapi dengan diperbolehkannya calon dari unsur perseorangan pada hakekatnya telah memberi ruang calon pemilihan kepala daerah sebanyak banyaknya. terbukti beberapa kabupaten calon pemilihan kepala daerah diikuti lebih dari (delapan) calon. bukankah hal tersebut bertentangan dengan tujuan pembatasan itu sendirienuhi rasa keadilan, nilai nilai moral dari masyarakat demokratis. bagaimana bisa ini dikatakan demokratis. partai kecil yang tidak mempunyai kursi dprd bisa berjualan suara rakyat kepada calon peserta pemilukada. padahal rakyat waktu itu memberikan suaranya pemilu legislatif, bukan pemilukada. bukankah ini namanya penghianatan suara rakyatintervensi pembuat undang undang dalam persoalan pemilihan kepala daerah. denganlah menutup ruang pemohon sebagai warga negara untuk ikut aktif dalam memajukan kabupaten bangkalan madura. bahwa setelah dikaji dengan seksammohon berpendapat bahwa tersebut telah menghilangkan makna perlakuan yang sama bagi setiap warga negara depan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan olehsebut telah mengesankan adanya arogansi dan ketidakpahaman pembuat undang undang yang seakan akan partai kecil tidak berhak mempunyai calon dalam pemilihan kepala daerah. padahal uud begitu menghargai hukum, menghargai perbedaan dan melarang orang berbuat diskriminasi. seperti yang diamanatkan oleh uud pemohon ingin posisi pemohon disejajarkan dengan warga negara yang lain. jelasbahwa keberadaan guo menjadikan pemilihan kepala daerah tidak berkualitas. jika begitu wajar apabila pemohon menganggap undang undang guo bertentangan dengan uud khususnya danudkhususnya bahwa dengan adanya pembedaan antara partai kecil yang memperoleh suara atau kursi kurang dari dan yang memperoleh bisa mencalonkan kepala daerah menjadikan posisi pemohon tidak sama dengan calon dari partai besar. padahal yang menentukan calon menang bukan partai, melainkan adalah rakyat yang memilihngat diskriminatif terhadap partai kecil. karena partai kecil untuk bisa mengusung calon pemilihan kepala daerah harus koalisi dengan partai lain. dan koalisi dalam pemilihan pemilukada terbukti tidak efektif. sebab koalisi instansi berdasarkan kepentingan pemilihan kepala daerah akan menyebabkan tidak bersinerginya kepala daerah dan wakil kepala daerah karena masing masing pihak membawa kepentingan dari partainya masing masing. faktanya banyak pemenang pemilihan kepala daerah hasil dari koalisi partai tidak harmonis dalam pemerintahannya. belum setahun menjabat sudah bersiap siap untuk bertarung dalam pemilihan kepala daerah (empat) tahun depan. kasus terbaru adalah mundurnya wakil bupati kabupaten garut dwiki chandra) dan wakil gubernur dki jakarta riyanto). jadi guo jelas bertentangan dengan uudmenyatakan, setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan. harusnya pemohon mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk bisa berperan dan menyumbangkan tenaga serta pikirannya untuk kemajuan kabupaten bangkalan. karena pemohon adalah tokoh masyarakat kabupaten bangkalan. bukankah hak konstitusional pemohon dijamin oleh uud artinya pembatasan yang adalanggar uud bahwa selain dari pada itupula denganakhirnya tidak bisa maju dalam pemilukada kabupaten bangkalan madura. jujur, sekarang ini sudah banyak yang mengajak pemohon koalisi dalam pemilukada kabupaten bangkalan, dan partai lain tidak meminta uang kepada pemohon, karena mereka menganggap pemohon adalah seorang kyai dan sekaligus tokoh masyarakat, sehingga peluang untuk menang dalam pemilukada sangat besar. ditambah comment sudah (dua) kali menjabat, secara aturan sudah tidak bisa maju lagi. tetapi tawaran itu oleh pemohon tolak, pemohon lebih ingin menunjukkan mata masyarakat kabupaten bangkalan larangan yangsalah, dan merugikan pemohon juga bertentangan dengan uud makanya pemohon menggugat undang undang guo mahkamah konstitusi.mmunculkan demi memuaskan kepentingan politik dari partai partai besar. dengan begitu partai besar yang mendapatkan suara kursi dan suara tidak memerlukan koalisi dengan partai kecil. sementara partai kecil yang tidak dapat kursi kursi atau suara harus melakukan politik dagang sapi dengan partai lain untuk bisa mengajukan calon dalam pemilukada. dalam kasus yang dialami pemohon, pemohon hanya butuh tambahan (dua) kursi, sementara partai partai kecil yag tidak dapat kursi bisa seenaknya jualan suara kepada calon peserta pemilukada. apakah ini yang dinamakan demokrasi? menurut pemohon guo jelas bertentangan dengan uud bahwa sekarang ini pemerintah akan mengajukan revisna usulan perubahannya adalah, pemilukada bukan lagi memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. pemilukada khusus memilih kepala daerah saja. hal ini dengan pertimbangan banyaknya calon terpilih bertengkar setelah terpilih. dan mereka berebut mempersiapkan untuk pemilukada selanjutnya. akhirnya pemerintahan daerah tidak bisa berjalan efektif. rencana revisi ini menunjukkan jika syarat gabungan partai (perkawinan politik instan) adalah tidak efektif dan bertentangan dengan dan uud bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadakhususnya dan uud sehingga dengan demikian?bahwa sesuaajuan maupun dan muatan yang sama boleh diajukan lagpabila dicermati secara mendalam permohonan uji materiil perkara nomor puu v pemohon waktu itu hanya menitikberatkan pada tidak diatasnya calon kepala daerah dari unsur independen atau jalur perseorangan. pemohon perkara nomor puu v menganggap tidak diatasnya jalur perseorangan menjadikan hak pemohon melanggar sehingga tidak bisa mencalonkan jadi kepala daerah. pemohon perkara nomor puu v memberikan contoh pemilihan kepala daerah aceh darussalam. kenapa aceh calon perseorangan diperbolehkan, padahal aceh adalah bagian dari negara republik indonesia. mestinya harus ada persamaan hak depan hukum dan pemerintahan seperti yang diatur dalam uud sementara permohonan guo tidak berkaitan dengan calon kepala daerah dari unsur perseorangan. pemohon tidak mempersoalkan apakah calon kepala daerah tersebut dari unsur partai politik atau jalur perseorangan. yang penting buat pemohon adalah syaratnya tidak memberatkan. sehingga betul betul murni dari keinginan rakyat karena perhelatan pemilukada sejatinya adalah pesta rakyat, bukan pesta elit partai politik. bahwa pada permohonan perkara nomor puu vsementara dalam permohonan inimam bukhaadalah menguji konstitusionalitas huruf sepanjang frasa atau gabungan partai politikhuruf sepanjang frasa atau gabungan partai politikrasa dirugikan dengan berlakunya: huruf sepanjang frasa atau gabungan partai politik"undang undang yang dimohonkan untuk diuji menurut pemohonnya menjadi kepala daerah, meski pemohon berangkat dari partai kecil yang hanya memperoleh lima kursi dprd kabupaten bangkalan:partai pemohon pku) hanya memperoleh lima kursi dprd kabupaten bangkalan atau sama dengan dari jumlah kursi yang ada dprd kabupaten: konsekuensi penggabungan jumlah kursi dprd kabupaten dapat dipastikan akan menimbulkan dampak negatif terhadap calon pasanga,guo tidak mencerminkan adanya asas keadilanmelanggar asas keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali,, guo tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum: guo tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebab kepentingan partai kecil tidak terakomodasi secara mandiri kecuali jika partai kecil bergabung sehingga memenuhi kursi atau suara, guosehingga tidak dapat maju dalam pemilukada kabupaten bangkalan madura.: huruf sepanjang frasa atau gabungan partai politik telah diputus mahkamah dalam putusan nomor puu v tanggal juli dengan amar:hukum dalam putusan tersebut, antara lain, adalah:menguji hal yang sama mengenai konstitusionalitas ketentuan dan tentang undang undang pemerintahan daerah yang dalam putusan nomor puu v tanggal juli mahkamah telah berpendapat pencalonan lewat parpol atau gabungan parpol tetap dipertahankan, mengingat pencalonan oleh parpol atau gabungan parpol juga konstitusional (vide paragraf halaman putusan nomor puu v tanggal juli oleh karena itu. adapun pmk nomor pmk menentutanggal juli mutasi mutanssehingga menurut pemohon, permohonan ini telah memiliki syarat syarat konstitusionalitas yang berbeda dengan permohonan dengan perkara nomor puu v bahwa sebelum perkara nomor puu v mahkamah konstitusi juga pernah menyilangkan perkara yang masih berkaitan dengan tentangitu perkara nomor puu iii dan perkara nomor puu iii namun pemohon tetap berkeyakinan permohonan guo mempunyai syarat konstitusionalitas berbeda dengan perkara sebelumnya. bahwabahwa pemohon saat ini tercatat sebagai pengurus wilayah pku jatim periode dan anggota dewan syura dpp pku jakarta. bahwa komposisi perolehan suara hasil pemilu legislatif kabupaten bangkalan sangat beragam dan partai pemohon pku) memperoleh kursi dprd kabupaten bangkalan. bahwa oleh karena partai pemohon pku) hanya memperoleh kursi dprd kabupaten bangkalan atau sama dengan dari jumlah kursi yang ada dprd kabupaten, makartai pemohon pku) tidak bisa mengusung mengusulkan pemohon menjadi calon bupati kabupaten bangkalan madura jawa timur periode dikarenakan tidak memenuhi kriteria dari jumlah kursi yang ada dprd: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun maka partai pemohon pku) yang notabene hanya mendapatkan (lima) kursi dprd kabupaten nantinya dapat mengusung mengusulkan pemohon sebagai calon bupati, namun dengan terpaksa harus bergabung dengan partai lain agar kriteria tersebut bisaida ria tambunan terpenuhi. bahwa sebagai konsekuensi penggabungan jumlah kursi dprd kabupaten tersebut dapat dipastikan nantinya akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan calo. bahwa faktanya banyak sekali pasangan kepala daerah yang diusung oleh lebih dari (satu) partai diusung partai gabungan, dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien karena akan timbul gesekan gesekan, antara kepala daerah dan wakilnya hal ini semata mata disebabkan adanya perjodohan yang instant dan dipaksakan sehingga dalam perjalanan pemerintahan sering kali tidak bersinergi serta tak seiring sejalan. bahwa pada dasarnya pemilukada adalah mencari sosok pasangan pemimpin ideal yang dipilih secara langsung oleh rakyat, tanpa memandang latar belakang calon, apakah dari partai kecil, partai besar ataupun calon perseorangan, sehingga idealnya pasangan tersebut sebelumnya sudah saling memahami watak serta karakter dari pasangannya terlebih dahulu, dan bukan hanya semata mata dijodohkan demi memenuhi kriteria jumlah kursi saja. bahwa nyatakan jika syarat penggabungan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi atau akumulasi suara adalah merupakan bentuk kesewenang wenangan pembuat undang undang. bahwa partai politik hanyalah sebagai pengantar calon kepala daerah dalam pemilukada, tidak ada jaminan calon dari partai besar bisa menang dalam pemilukada. contoh kabupaten banyuwangi pemilukada periode ratna ani lestari yang diusung oleh gabungan partai partai kecil bisa memenangkan pemilihan, sementara garut dwiki chandra yang notabene berasal dari calon perseorangan bisa mengalahkan calon partai besar. bahwa apabila partai yang telah mempunyai kursi dprd langsung dapat mengajukan calon kepala daerah meskipun kursi yang diperoleh tidak memenuhi kriteria maka tentunya calon akan bisa secara leluasa memilih sendiri siapa yang pantas dan layak menjadi pasangannya. dengan adanya pilihan sendiri tersebut diharapkan pasangan calon jauh jauh hari sudah saling mengenal sehingga bisa bersinergi dan jauh lebih dinamis, dari pada perkawinan calon yang saling kenal hanya karena ada kepentingan pemilukada. bahwa pemohon adalah warga negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh uud berhak untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah kabupaten bangkalan. bahwa pemohon berkeyakinan dengan adanykan hak pemohon untuk ikut dalam perhelatan pemilihan kepala daerah kabupaten bangkalan periode menjadi terhalangi, kecuali partai pemohon harus mengadakan koalisi dengan partai lain.uudkeberadaan dan undang undang nomor tahun menjadikan posisi pemohon tidak sama kedudukannya depan hukum dan pemerintahan, bahwa nyatakan jika tersebut telah memasang hak pemohon yang ingin menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan kabupaten bangkalan madura jawa timurud secara faktual dan potensial dirugikan olehokok permohonterhadaplengkaplanjutnya uud berbunyibentuk undang undang nomor tahunegaskan:hwaketentuan sebagaimana ini menjadi calon kepala daerah, meski pemohon berangkat dari partai kecil yang hanya memperoleh kursi dprd kabupaten bangkalan. bahwa setelah ditelaah dan dikaji secara mendalam, materi muatan sebagaimana tersebutbahwa atau dari partai besar maupun partai kecil. bahwa setelah dikajiasas keadilan",keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali (vide uud tidak terpenuhi dalam ketentuan guo, bahwa

edaat: nama feb honesta ara pekerjaan pengacara publik pat warga negara indonesia oak alamat pancasila atas nomor rt rw kelurahan pasirnya, kecamatan bogor barat, bogor sebagai nnn0n0 lan lnlnlul ll. pemohon nama rizal pekerjaan karyawan swasta warga negara indonesia alamat tanjung duren selatan, rt rw grogol petamburan, jakarta barat, dki jakarta sebagai nn5 null. pemohon il, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor skk lbh viii tanggal agustus memberi kuasa kepada alghiffari asa, s.h., muhammad issue s.h.i., arif maulana s.h., ahmad bike s.h., nelson nikodemus simamora s.h., ichsan mikro s.h., eny rofiatul s.h., timor gempita hutapea s.h., iran fauzi s.h., rekan tambunan s.h., tommy albert tobing, s.h., yohanes gea s.h., andi kumara, s.h., bintang wicaksono aji, s.h., bunga misa roult siagian, s.h., matthew michele merdeka barat jakarta te, fax email seretarst omahkamahkonstihstgoid length, s.h., balita rahma, s.h., andika febrian, s.h., andhika prayoga, s.h., arie muhammad bakal, s.h., gading longgar aditya, s.h., anindya wulandari, s.h., ivan haruka bachtiar, s.h., muhammad justin pranata, s.h., dan oky wiratama siagian, s.h., seluruhnya adalah advokat, pengacara publik dan asisten pengacara publik yang berasal dari lembaga bantuan hukum lbh) jakarta yang mengambil domisili kantor lembaga bantuan hukum lbh) jakarta, jalan diponegoroo oo. para pemohon, i1. mendengar dan membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan majelis perwakilan rakyat, mendengarpihak terkait partai keadilan sejahtera dan partai nasional demokratada pokoknya menguraikan hal hal sebagai berikut: pendahuluan bahwa penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sistem peradilan pidana diharapkan mampu mencapai tiga tujuan penting, yaitu untuktelah dimintakan pertanggungjawaban, mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya dan tentunya mencegah masyarakat menjadi korban dari merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godkonstitusional pemohon sebagaimana telah disebutkan atas dan tentu berpotensi pula menimbulkan kerugian konstitusional bagi para pemohon sebagaimana akan dijelaskan berikut ini: prosedur izin pemanggilan dan pemeriksaan anggota dewan perwakilan rakyat dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum (e@quality before. the law) dan bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam 28d dan 28i merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godlanjutnya dalam uud juga dis merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god.( admerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa ketidakobjektifanfitasnya karena patut diduga aturan ini bersifat memihak, subyhal ini merupakan bentuk ketidaksetaraan perlakuan antara masyarakat biasa ddihadapan hukum dan pemerintahan. kepastian merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god. bahwa prinsip independensi peradilan adalah prinsip yang dianut dalamyang dimaksud dengan independensi kekuasaan kehakiman juga terdapat dalam occur yang berbunyi all personizin tertulis dari mkdsetujuan tertulis dari mkd menimbulkan adanya jeda waktu antara permohonan ijin oleh penyidik dan persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewa, untuk pemanggilan pejabat merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god proses penyidikan terhambat karena menunggu keluarnya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god tindak pidana dan dalam upaya mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana telah dikenal berbagai model peradilan pidana sebagai perwujudan dari nilai nilai yang dianut dalam suatu sistem peradilan pidana dan juga rincian konsep operasional mengenai bagaimana menyelesaikan suatu perkara bahwa indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diakui dalam uud secara langsung berimplikasi pada sistem peradilan pidana yang harus mengakui ciri ciri dari negara hukum yaitu berupa adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia dan adanya proses peradilan yang adil (fair trial) dengan berdasarkan prinsip due process law yaitu proses pemeriksaan yang benar dan adil khususnya dalam proses peradilan pidana bahwa perwujudan dari due process law dalam fair trial mengharuskan adanya perlindungan hak hak konstitusional seseorang yang telah diberikan oleh uud dalam proses peradilan pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi sehingga tujuan dari sistem peradilan pidana dapat tercapai dan pelaku ataupun korban diharapkan mendapat manfaat dari proses tersebut bahwa dalam suatu proses peradilan pidana yang memegang prinsip due process law, maka sudah pasti adanya pengakuan atas prinsip kesetaraan dimuka hukum, yang merupakan prinsip paling mendasar dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan menjadi jaminan terlaksananya proses peradilan yang adil dan tidak memihak bahwa dalam proses peradilan pidana seharusnya tidak mengenal perbedaan antara siapapun, baik orang kaya maupun miskin, ataupun berkuasa atau tertindas, sebagaimana sebagaimana disebutkan oleh hugo black yaitu there can equal justice where the kind trial man gets depends the amount money has bahwa prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana yang bersifat individu, sehingga terlepas dari apapun profesi, status, dan jabatannya, apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana maka dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana dilakukan kepada masing masing individu adalah hal yang rasional dan objektif apabila semua diperlakukan dengan sama oleh aparat penegak hukumgabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang yang diajukan para pemohon, menyatakan materi muatpada mahkamah konstitusi mempunyai keputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya (eg ago bono)dan nomor pokok wajib pajak para pemohon, bukti fotokopi berita online berjudul marzuki alie dukung rencana gugat md3 mk, bukti fotokopi artikel online berjudul mengerem kpk cara dewan dalam majalah detik online edisi mantan boleh sengsara jangan : merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bukti fotokopi artikel online berjudul ini orang yang mengaku disiksa untuk menuruti kemauan polisi : bukti fotokopi artikel online berjudul bebasnya terdakwa pembunuhan pengamen cipulir bukti pacarnya penyidikan , bukti fotokopi kajian kejaksaan agung ijin pemeriksaan terhadap pejabat negara dalam proses penegakan hukum : bukti fotokopi artikel online berjudul anggota dpr tak hadir, rapat paripurna tetap dimulai meski tak kuorum : bukti fotokopi artikel online polisi lamban tangani laporan tentang anggota dpr polisi berdalih butuh izin presiden terlebih dahulu : bukti fotokopi artikel online fahri hamzah: kpk dibuat dpr, maka koordinasi dulu sebelum periksa kami : bukti fotokopi artikel online akal akalan anggota dpr yang sering bolos : bukti fotokopi artikel online penegak hukum yang ingin periksa anggota dpr harus izin , bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tanggal september bukti fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu x tanggal meionline putusan pemda efektifkan pemberantasan korupsi : bukti fotokopi artikel online izin mustofa dony bisa diproses : bukti fotokopi artikel online tak segera periksa politikus, polisi diadukan , bukti fotokopi artikel online jaksa agung: tak banyak izin pemeriksaan kepala daerah istana , bukti fotokopi npp atas nama pemohon rizal. selain itu, para pemohon juga mengajukan dua saksi bernama andre supriyanto serta nurdin riyanto dan seorang ahli bernama dr. jadi damanik yang memberikan keterangan bawah sumpah, sebagai berikut: saksi para pemohon andre supriyanto saksi merupakan pengamen jalanan daerah cipulir, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god saksi pada tanggal juni melihat orang tergeletak kolong jembatan cipulir, saksi sempat melakukan perbincangan dengan orang tersebut bahkan saksi memberikan minum serta mie ayam dan setelahnya saksi meninggalkan orang tersebut, sekitar jam wib, saksi beserta teman teman yang lain melihat orang tersebut sudah meninggal, kemudian saksi melaporkan hal tersebut satpam dan polisi yang berpatroli depan pasar cipulir, tidak lama kemudian polisi datang dan saksi menjelaskan hal yang terjadi kepada polisi tersebut, polisi yang datang kemudian membawa saksi beserta teman temannya dengan mengatakan akan menjadikan mereka sebagai saksi. saksi pada awalnya dibawa polsek kebayoran lama, lalu dibawa polda. setibanya saksi polda, saksi langsung dipukul dan langsung menuduh saksi serta dua temannya yang lain sebagai pelaku pembunuhan, saksi tidak mengakuinya, namun, salah satu teman saksi yang baru berumur tahun adalah yang pertama kali mengakui sebagai pelaku pembunuhan karena ketakutan ketika dipukul: kemudian datang orang polisi, mereka memukuli saksi dan dibawa lapangan dan ditelanjangi, malam itu, saksi dan teman temannya ditahan polda dan tidak boleh pulang. pada malam itu juga saksi saksi dibawa tkp, saksi diminta menunjukan teman teman sesama teman teman pengamen lainnya dan saksi menurut, setelah dikumpulkan bawah kolong jembatan cipulir sekitar orang lebih dan orang diantaranya masih anak anak yang merupakan pengamen serta teman teman saksi, polisi lalu memukuli dan dibawa lagi polda, sesampainya polda, saksi bersama dengan saksi nurdin kemudian dibawa sebuah ruangan, tangan saksi diikat, mata ditutup dan saksi disuruh duduk lantai. saksi kemudian diserut oleh polisi yang berada ruangan tersebut, saksi berontak namun tidak bisa karena saksi dipegang oleh polisi lainnya, saksi dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan karena saksi sudah tidak tahan dengan perlakuan polisi, merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god proses berlanjut persidangan, dan dalam persidangan kemudian terungkap bahwa pelaku pembunuhan bukanlah saksi beserta teman temannya, dan pelaku sebenarnya bersedia bertanggung jawab dan menjadi saksi pengadilan. setelah berbulan bulan ditahan, saksi beserta teman temannya kemudian dibebaskan oleh pengadilan tinggi dki jakarta karena terbukti tidak bersalah. nurdin riyanto saksi adalah pengamen jalanan daerah cipulir, saksi membenarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi andre, saksi menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan polisi, yaitu pada tanggal juni pada hari itu saksi beserta teman temannya berangkat menuju daerah cipulir dari parung panjang, ketika sampai daerah kolong jembatan cipulir saksi melihat ada seseorang tergeletak lemas. saksi dan teman temannya yang hendak menolong kemudian menanyakan kepada orang tersebut dan orang tersebut mengatakan tidak apa apa, karena orang tersebut mengatakan tidak apa apa akhirnya saksi meninggalkannya dan melakukan kegiatan seperti biasa yaitu mengamen. wib setelah selesai mengamen dari daerah cipulir, saksi tertidur depan warnet dipinggiran jalan dan tiba tiba saksi mengalami kekerasan oleh sekitar orang yang kemudian saksi ketahui merupakan polisi: saksi kemudian dibawa masuk dalam mobil menuju polda tanpa diberitahu apa salahnya: sesampainya polda, saksi bertemu teman temannya, disitulah kemudian saksi mengetahui bahwa saksi dituduh telah membunuh orang yang ditemuinya kolong cipulir, polda itulah saksi bersama seorang temannya yang bernama andre dibawa masuk sebuah ruangan, mata saksi dilakuan dan diserut dibagian perut. saksi berteriak kesakitan dan berontak namun polisi tetap menyetrumnya dan memaksa saksi untuk mengakui bahwa memang benar saksi dan teman temannya lah yang melakukan pembunuhan terhadap orang kolong jembatan cipulir, saksi kemudian mengaku karena tidak tahan dan merasa ketakutan pada saat itu: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god saksi dan teman temannya kemudian mendapatkan bantuan dari lbh jakarta, namun saksi kemudian divonis bersalah dan dihukum tahun penjara. pada saat itu, pelaku sebenarnya sudah mengaku sebagai pembunuh orang kolong jembatan cipulir. dan akhirnya saksi serta teman temannya dibebaskan oleh pengadilan negeri karena terbukti tidak bersalah: kemudian sekitar minggu lalu, siang hari, ketika saksi sedang mengamen daerah cipulir, saksi disergap disebuah bengkel oleh orang berpakaian preman, tangan saksi langsung diborgol, diinjak injak, dipegang kemudian digeledah karena saya dituduh sebagai pengedar narkoba, ketika penggeledahan tersebut, tidak diketemukan narkoba, namun saksi tetap dibawa dalam mobil oleh polisi. dalam mobil, polisi menolong kaki saksi dengan pistol dan kemudian dada saksi dipukul, dan seperti pengalaman sebelumnya saksi dipaksa untuk mengaku mengedarkan narkoba. karena saksi merasa tidak melakukan tindakan yang dituduhkan, maka saksi tetap tidak mengakuinya. ahli para pemohon dr. jadi damanik pelanggaran ham dapat terjadi melalui undang undang yang dalam bahasa inggris sering disebut human right violation through legislation atau true act atau pun through law. karena apa? karena materi muatannya diskriminatif, diskriminasi dapat terjadi karena materi muatan suatu undang undang mengandungdan seterusnya. bila materi muatan undang undang memberikan keistimewaan atau privilege yang melindungi kepentingan kekuasaan secara berlebihan, saya ingin garis bawahi secara berlebihan, special system law protect the servant the state. dalam menjalankan tugasnya, oleh sebab itu saya agak berbeda dengan ahli sebelumnya,s law, maka merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sistem hukum yang demikian seharusnya ditinggalkan, sebaliknya prinsip equality before the law secara konsisten ditegakkan. kemudian mengenai konsep diskriminasi dari sudut pandang hukum hak asasi manusia. dua konsep tersebut sangat erat kaitannya, yaitu konsep diskriminasi dan konsep pelanggaran ham. karena diskriminasi itu tergolong sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. untuk itu kiranya perlu dicatat bahwa terdapat sejumlah konvensi internasional yang memuat ketentuan larangan diskriminasi dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. instrument ham demikian berkembang pesat pasca perang dunia kedua, antaranya adalah dunam covenant civil politic, covenant ecos, dan juga konvensi eropa tentang hak asasi manusia tahun saya khusus ingin mengutip konvensi ilo yang sering kita lupakan, ada dua konvensi dasar ilo yang mungkin relevan pada kesempatan ini, yaitu konvensi ilo nomor tahun dan konvensi ilo nomor tahun khusus untuk konvensi ilo nomor tahun ini sudah diratifikasi oleh pemerintah indonesia dengan undang undang nomor tahun yang pada intinya adalah larangan diskriminasi bidang pekerjaan dan jabatan. oleh karena itu, posisi anggota dpr, posisi pejabat pemerintah, kalau dilihat dari sudut pandang konvensi ilo ini bukanlah sesuatu yang dikecualikan untuk memperoleh perlakuan istimewa yang berlebihan dalam jabatan. ada juga konvensi yang lain yang secara khusus berkaitan dengan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. secara teoritis bahwa kata discriminant yang melahirkan kata discrimination, discrimination, dan sebagainya mempunyai dua arti yang berbeda. yang pertama adalah dalam pengertian yang netral, yaitu distinguish, yaitu untuk membedakan. yang kedua juga differentiate between, untuk membedakan antar orang, barang, atau apa saja. pengertian yang kedua adalah dalam pengertian yang buruk yang selama ini menjadi banyak diperbincangkan, yaitu discriminant against, yang artinya make and vers distinction, distinguish probably from others. terdapat dua unsur penting dalam konsep diskriminasi, yaitu unsur persamaan yang dalam bahasa inggris equality versus inequality dan unsur yang kedua adalah unsur perlakukan (treatment). istilah persamaan (equality) dapat dipilah dalam dua arti, yaitu arti formil dan materiil. pada arti yang disebut pertama, yaitu arti formil, persamaan mengandung merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god arti perlakuan yang sama (equality treatment), sedangkan pada arti yang disebut kedua materiil mengandung arti persamaan ekonomi, sosial, dan budaya (economic, social, and cultural equality). konsep formil tersebut tidak mengandung arti bila tidak dilengkapi atau disertai dengan konsep materiil. jadi keduanya saling terkait. hal itu tampak jelas jika kita mencermati covenant international tentang hak hak sipil dan politik pada hakikatnya diskriminasi formil yang dinyatakan dalam kalimat yang pertama dalam covenant international, dilengkapi dengan gagasan materiil. tetapi, melalui penyediaan kata this respect kalimat ini telah mereduksi menjadi sekedar mengelaborasi gagasan persamaan formil. pengertian mendiskriminasi harus menjamin persamaan depan hukum. persamaan equality dan ketidaksamaan inequality terjadi secara simultan antara keduanya saling membutuhkan. jika larangan terhadap diskriminasi itu adalah suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, maka hal itu tidaklah cukup dengan melarang diskriminasi hanya dalam perlakuan yang tidak sama. larangan harus pula meliputi. diskriminasi dalam bentuk perlakuan sama, hal mana harus memerlukan tindakan negara yang disebut dengan affirmative action. affirmative action diperlukan untuk menjawab apakah materi muatan undang undang yang memberikan keistimewaan privilege untuk para anggota dpr itu dalam kerangka affirmative action apa tidak? dengan demikian persamaan equality dan ketidaksamaan inequality satu sisi, dan perlakuan (treatment) sisi lain, keduanya dipahami sebagai dua unsur yang menjadi dasar konsep diskriminasi. ide tentang persamaan merupakan suatu unsur penting bahkan sangat mendasar dalam konsep keadilan. dapat dikatakan bahwa keadilan membutuhkan perlakuan yang sama terhadap hal yang sama, orang, barang, dan sejenisnya. sebaliknya juga, keadilan membutuhkan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama. dalam bahasa inggris secara ringkas dan padat sering disebutkan, equal treatments equals, and unequal treatments unequal proportion the inequality. aristotle mengungkapkan, things that are played should treated played. while things that are played should treated unalloyed proportion the likeness . (judicial review the supreme court canada, another canadian charter right and freedom, yang disunting oleh david beauty dalam bukunya human rights and judicial review comparative perspective, tahun merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dari perspektif hukum hak asasi manusia, kiranya perlu dibedakan antara perlakuan yang sama, yaitu equal treatment satu pihak, dan kondisi sosial yang sama equal social condition sisi lain. dalam banyak kasus, kondisi sosial yang sama merupakan hasil dari perlakuan yang tidak sama unequal treatments, atas dasar perbedaan tersebut dengan merujuk pada formulasi klasik tentang keadilan, maka lebih lanjut dibedakan menjadi empat hal: yang pertama, equal treatment accorded the equals than result sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang sama , yang kedua, equal treatment accorded the unequal than result untidak sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang tidak sama . yang ketiga, like wise unequal treatments code equals the result unequal condition social condition. sebaliknya, jika perlakuan yang tidak sama diberikan kepada yang sama, maka hasilnya adalah kondisi sosial yang tidak sama . yang empat. unequal treatments code unequal than depending the factual unegualness and the character the treat yang dalam bahasa indonesianya, ika perlakuan yang tidak sama diberikan kepada yang tidak sama, maka tergantung pada sifat ketidaksamaan faktanya dan karakter perlakuannya . lebih lanjut yang keempat ini bisa elaborasi yaitu ketidaksamaan faktual dan karakter yang dimaksudkan terdiri yang pertama ketidaksamaan mengenai kondisi sosial yang meningkat menjadi lebih lebar, dan yang kedua, atau ketidaksamaan mengenai kondisi sosialnya dikompensasi atau suatu menyamaratakan tertentu telah terjadi. keadilan membutuhkan perlakuan yang sama terhadap hal yang sama, sebaliknya membutuhkan perlakuan yang tidak sama terhadap hal yang tidak sama secara proporsional dengan ketidaksamaan itu equal treatments equals and unequal treatments unequal proportion the quality . dengan merujuk pada asas yang diuraikan satu, dua, tiga, empat tadi, persamaan secara hukum merujuk pada butir dan butir atas. butir tadi merujuk pada equal treatments equals. dan butir merujuk pada unequal merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god treatments unequal. substansi dimaksudkan untuk mencapai apa yang disebut sebagai equality fact (persamaan dalam kenyataan) atau yang disebut pula sebagai equality social and economic condition (persamaan dalam kondisi sosial dan ekonomi). dua bentuk persamaan yaitu persamaan sebagai perlakuan dan persamaan sebagai hasil akhir sebagai final result, keduanya berfungsi secara simultan karena tidak dapat dibayangkan subjek dari perlakuan secara total berbeda atau sebaliknya secara total sama. dengan demikian, dari keduanya tampak bahwa karakter keadilan yang bersifat dualistik berhubungan dengan sifat dualistik ini dalam dunia nyata, koeksistensi persamaan dan ketidaksamaan memerlukan dua bentuk persamaan tersebut yang berfungsi sebagai simultan jika keadilan hendak diwujudkan. bentuk bentuk persamaan tersebut dalam rangka menikmati hak hak yang sama sebagai perwujudan dari kewajiban yang sama. oleh karena itu, posisi hukum yang sama (equal legal position) terjadi ketika dilaksanakannya hak atau kewajiban yang spesifik pula dan persamaan tentang satu hak atau kewajiban dipasangkan dengan ketidaksamaan tentang hak atau kewajiban yang lain. oleh karena itu, persamaan adalah suatu abstraksi dari ketidaksamaan, maka perlakuan yang sama merupakan abstraksi dari ketidaksamaan antara yang terkait dengannya. kiranya perlu pula diuraikan lebih lanjut berikut ini tentang keterkaitan antara persamaan formil dan persamaan materiil satu pihak dan persamaan depan hukum dan persamaan dalam hukum. asas persamaan berfungsi pada dua tingkat yang pada tingkat tertentu dapat dibedakan, yaitu pada tingkat penciptaan hukum (law creation) dan pada tingkat penerapan hukum (law application). tentu saja tidak dapat ditarik batas yang tegas antara keduanya, oleh karena menciptakan hukum berarti merupakan ketentuan yang mengatur tentang prosedur penciptaan hukum. sebaliknya, penerapan hukum berarti menciptakan hukum untuk situasi khusus. dengan demikian terdapat suatu keterkaitan yang bersifat continuum dalam tingkatan konkretisasi dan tidak ada pemisahan yang jelas antara keduanya. hal ini merupakan suatu esensi legislasi. pada tingkat persamaan hukum, asas persamaan biasa yang. disebut sebagai equality before law, asas equality before the law dapat dipahami utamanya sebagai suatu asas yang bersifat legal dan teknis. sebaliknya, asas merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god equality the law lebih pada asas yang bersifat politis (political principal). equality before the law sama sekali tidak ada hubungannya dengan diferensiasi hukum, hanya memerlukan perlakuan yang sama dalam suatu klasifikasi. dalam pada itu equality the law dilakukan secara langsung dengan karakter diferensiasi hukumnya sendiri. hal itu tidak berarti membatasi jumlah atau meniadakan klasifikasinya, sebaliknya hal itu dimaksudkan akan terdapat sejumlah diferensiasi yaitu perlakuan yang berbeda sebab sesuatu yang bersifat teknis melekat dalam legislasi. namun demikian asas persamaan dalam hukum mensyaratkan agar mengikuti ketentuan tertentu harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, misalnya harus sesuai dengan asas mendiskriminasi. dua pemikiran persamaan materiil, yaitu persamaan dalam hukum dan persamaan tentang kondisi sosial sebagaimana telah diuraikan atas, tentu saja erat kaitannya. sementara itu pada tingkat penerapan hukum persamaan depan hukum, persamaan formil sangatlah esensial dalam menjaga efek perlakuan yang sama maupun perlakuan yang tidak sama sebagaimana yang telah ditetapkan melalui legislasi, tidak dapat dengan sendirinya menciptakan persamaan dalam hukum dan dengan demikian persamaan pada kondisi sosial. persamaan kondisi sosial tersebut hanya dapat dibawa pada tingkat penciptaan hukum melalui persamaan dalam hukum, persamaan dalam hukum adalah sebagai akibat dari generalisasi atau juga diferensiasi dalam legislasi, misalnya perlakuan legislasi yang sama. kemudian terhadap undang undang nomor tahun bahwa materi muatan yang dibahas yaitu merupakan keharusan ada izin dari mahkamah kehormatan dewan bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota dpr itu tergolong diskriminatif. dan oleh karena itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena memberikan privilege yang sangat berlebihan untuk melindungi kepentingan kekuasaan para anggota dpr, dan oleh karena itu bertentangan pula dengan prinsip equality before the law. mahkamah konstitusi sebelumnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor tahun seperti yang sudah disebutkan telah menyatakan bahwa ketentuan undang undang pemerintahan daerah mengenai keharusan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah bertentangan dengan undang undang dasar dan oleh karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. kemudian dalam merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god bahwa sejarah mencatat pernah diberlakukan ketentuan dalam undang undang pemerintahan daerah yang mengatur perbedaan perlakuan dalam hal proses peradilan pidana yaitu dengan diharuskan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah namun aturan ini telah dianulir dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix yang pada intinya mengatakan bahwa pengaturan tersebut tidak memiliki rasionalitas hukum yang cukup dan memperlakukan warga negara secara berbeda dihadapan hukum bahwa dengan disahkannya undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd selanjutnya disebut md3) khususnya yang mengatur perlakuan berbeda antara masyarakat sipil dengan anggota dpr berupa keharusan adanya izin dari mahkamah kehormatan dewan mkd) bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota dpr adalah satu bentuk arogansi dari anggota dpr yang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu ix tentang pengujian undang undang pemerintahan daerah terkait keharusan adanya izin presiden untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dalam menyusun undang undang md3 khususnya dan tentu saja hal ini merupakan kemunduran dalam proses peradilan pidana indonesia yang memegang prinsip due process law dan menjamin adanya kesetaraan bagi setiap orang dimuka hukum bahwa adalah tidak rasional dan objektif untuk membedakan perlakuan kepada anggota dewan perwakilan rakyat dpr) dengan adanya keharusan persetujuan tertulis dari mkd yang notabene sesama anggota dpr untuk memanggil dan memeriksa anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana karena panggilan dan pemeriksaan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana bersifat individual dan tidak ada kaitannya dengan orang lain dalam bentuk apapun salah satunya dalam bentuk izin, lagipula justru dengan mematuhi panggilan penyidik, anggota dpr seharusnya dapat memberikan contoh sebagai wakil rakyat yang taat kepada hukum dan berkomitmen terhadap penegakan hukum bahwa ditengah maraknya kasus penyiksaan oleh penyidik terhadap orang orang miskin, buta hukum dan tertindas dalam proses peradilan pidana,tahun pada bagian pertimbangan hukum butir memberikan privilege yang berlebihan dalam melindungi kepentingan pemerintah itu masuk klasifikasi pelanggaran hak asasi manusia, bertentangan dengan prinsip equality before the iaw. itu bunyi putusan mahkamah konstitusi. juga dalam putusan mahkamah konstitusi putusan nomor tahun tentang izin majelis pengawas daerah bagi notaris juga menyatakan hal yang sama. putusan mahkamah konstitusi nomor tahun yang menguji undang undang nomor tahun tentang kurap, dimana aturan banding yang diberlakukan hanya untuk penyidik atau penuntut umum juga dinyatakan bertentangan dengan undang undang dasar oleh karena itu, bahwa dari pandangan hukum hak asasi manusia materi muatan undang undang yang sedang diuji ini yang memberikan privilege yang istimewa, berlebihan kepada anggota dpr tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk diskriminasi. menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, mpr memberi keterangan: bahwa yang dipresiden memberi keterangan sebagai berikut: merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god i. pokok permohonan para pemohon bahwa para pemohon pada pokoknya mengajukan uji materiil dengan pokok permohonan sebagai berikut: bahwa ketentuan bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent judiciary) sehingga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembatasan dan intervensi yang dilakukan oleh lembaga luar sistem peradilan pidana yaitu mahkamah kehormatan dewan dpr dan berpotensi menimbulkpenegak hukum: bahwa ketentuan bertentangan dengan persamaan hadapan hukum, dimana ketentuan undang undang guoketentuan bertentangan dengan prinsip non diskriminasi, dimanyang berhadapan dengan proses hukum.: prosedur yang terdapat dalam bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum dan bersifat diskriminatif sehingga bertentangan dengan dan uud prosedur yang terdapat dalam bertentangan dengan prinsip independensi peradilan sebagaimana dijamin dalam uud ii.merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dan uud bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya pada uud bahwa ketentuan (resumption innocent) dan persamaan diara, hal ini mengingat tugas anggota dpr sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan baik daerah maupun pusat. selain itu ketentuan telah memberikan jalan keluar (law exit) karena apabila dalam kurun waktu (tigamahkamah kehormatan dewan, ketentuan ini telah memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan) dalam melaksanakan tugasnya. pemerintah sangat menghargaimd3 yang kesemuanya adalah satu tujuan yaitutahun dapat memberikan putusan yang bijaksana dara pemohon, dpr memberi keterangmd3 yang menyatakan. berlakunya merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godyang mengat, dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembatasan dan intervensi yang dilakukan oleh lembaga diluar sistem peradilan pidana yaitu mahkamah kehormatan dewan dpr ri. bahwa anggota dpr sebagai subjek hukum dan sebagai anggota dpr harus diberlakukan sama dihadapan hukum, ketentuan guo justru. hal tersebut bertentangan dengan prinsip equality before the law yang terdapat dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud bahw. terhadap ketentuan dan uud keterangan dpr terhadap permohonan pengujian ketentuan md3, dpr memberikan penjelasan sebagai berikut: bahwa terkait dengan dalil pemohon, perlu memperhatikan pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu 1x halaman yang menyatakan:merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godlanjutnya memperhatikan juga pertimbangan hukum mahkamah konstitusi dalam putusan perkara nomor puu ix halaman yang menyatakan bahw: bahwa ketentuan mempertegas kehormatan anggota dpr sebagai pejabat negara, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diperlukan perlindungan dan jaminan hukum. oleh karenanyaskipun demikian, dalam ketentuan md3, persetujuan tertulis tersebut tidak berlaku apabila anggota dpr,ketentuan tersebut juga berkaitan dengan hak imunitas yang diatur dalam md3 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana, sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan divide: md3|, bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai prinsip non diskriminasi perlu mencermatibarat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godertian diskriminasi dijelaskan dalam angka nomor tahun tentang hak dan asasi manusia,ketentuan md3 pada dasarnya tidak menghalangi pelaksanaan penyidikan, tetapi semata mata sebagai penghormatan kepada pejabat negara, bahwa persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana merupakan penghormatan atas daulat rakyat dan juga untuk menjaga independensi dpr sebagai lembaga negara, bukan merupakan diskriminasi. bahwa berdasarkan uraian atas, maka dpr berpendapat ketentuihak terkait partai nasional demokrat dan partai keadilan sejahtera memberikan keterangan pada persidangan tanggal september sebagai berikut: keterangan pihak terkait partai nasional demokrat 'pokok pokok keterangan pihak terkait bahwa terhadap pengujian nomor tahun tentang md3, pihak terkait menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut: bahwa ketentuan nomor tahupersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan uud 1945j, serta kepastian hukum yang adil dan jaminan persamaan hadapan hukum uud bahwa nomor tahunmerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sangat tidak rasional dan objektif rasanya bagi anggota dewan perwakilan rakyat sebagai wakil dari kepentingan rakyat justru menggunakan kewenangannya untuk memberikan perlakuan khusus bagi golongannya sendiri dalam proses peradilan pidana bahwa dengan adanya mekanisme izin untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan bagi anggota dpr sudah barang tentu akan menimbulkan potensi terhambatnya proses peradilan pidana dan berakibat tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana dan oleh karena itu sudah sepatutnya perlakuan khusus berupa pemberian izin bagi penyidik untuk memanggil dan memeriksa anggota dpr ditiadakan karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan dimuka hukum, non diskriminatif dan independensi peradilanbahwa dalam perubahan ketiga uud disebutkan kekuasaan kehakimanbahwa berdasarkan perubahan ketigadan dengan berdasarkan padnomor tahu,berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut pihak terkait, alasan pemohon yang menyatakan nomor tahubahwa pihak terkait berpendapat, tersebut inkonstitusional dan harus dimakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikatmengabulkan permohonan uji materil yang diajukan pemohon untuk seluruhnya.keadilan sejahte. para pemohon dalam permohonan guo pada pokoknya mengemukyaitupuluh) harimaksud dapat dilakukan,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godketentuan tersebut atas oleh para pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan dan uud bahwa terkait dengan nomor tahun perlu dipahami bahwa prosedur penyidikan terhadap anggota dpr sebagaimana diatur dalam nomor tahun sama sekalianggota dpr kapan dimulainya penyidikan serta untuk melindungi harkat, martabat dan wibawa pejabat negara dan lembaga negara agar diperlakukan hati hati, cermat, independen dan tidak sewenang wenang. pejabat negara dan lembaga negara dalam hal.ini dewan perwakilan rakyat merupakan personifikasi dari sebuah negara, bahwa nomor tahun telah memberikan kepastian hukum, dikarenakan dalamnya jelas diatur mengenai jangka waktu yang diberikan oleh undang undang bagi mahkamah kehormatan dewan dalam memberikan persetujuan tertulis dilakukannya pemeriksaan bagi anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana serta konsekuensinya apabila mahkamah kehormatan dewan tidak memberikan persetujuan tertulis sebagaimana yang diamanahkan nomor tahu pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana maksud dapat dilakukan : bahwa undang undang guo juga mengatur syarat diberlakukannya persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan, yaitu persetujuan tertulis tidak berlaku untuk suatu tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam yaitu ketentuan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godyang memberikan ijin penyidikan terhadap anggota dpr yang diduga melakukan tindak pidana adalah mahkamah kehormatan dewan bukan presiden maupun jaksa agung hal ini dikarenakan dpr sebagai legislatif memiliki kedudukan sederajat dengan presiden selaku eksekutif, mahkamah kehormatan dewan sebagai diatur dalam nomor tahun, bahwa mahkamah kehormatan dewan memang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana namun dapat berjalan seiring dengan ketentuan sistem peradilan pidana, persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan adalah prosedur administrasi danindependen, cermat dan tidak sewenang wenang: bahwa dewan perwakilan rakyat adalah lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam uud serta dalam nomor tahun yang menyatakan, dpr merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara , dan anggota dpr adalah pejabat negara sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang keprotokolan yang menyatakan: bahwa sebagai pejabat negara anggota dpr juga merupakan personifikasi merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dari lembaga negara. anggota dpr selaku pejabat negara memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda dengan masyarakat warga negara pada umumnya, bahwa adanya persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan tidak tepat dimaknai oleh para pemohon dalam permohonannya sebagai sikap diskriminatif apalagi dianggap mendapatkan keistimewaan perlakuan dihadapan hukum serta menghambat proses hukum sebagaimana atasnya yang bersifat cepat, sederhana dan berbiaya ringan, bahwa dewan perwakilan rakyat mempunyai hak sebagaimana diatur dalam dan uud sebagai berikut: dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang : dewan perwakilan rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dalam melaksanakan fungsinyabahwa nomor tahun mengatur tentang hak anggota dpr, yaitu: mengajukan usul rancangan undang undang mengajukan pertanyaan menyampaikan usul dan pendapat memilih dan dipilih membela diri imunitas protokoler keuangan dan administratif pengawasan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god: bahwa terkait dengan tugas dan hak anggota dewan perwakilan rakyat tersebut atas tentulah memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan pejabat negara lainnya, bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggota dpr terikat dengan keadaan dan situasional yang berbeda dengan lembaga negara yang lain dimana dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh keadaan politik dan setiap anggota dpr suaranya sangat diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. oleh karenanya dibutuhkan koordinasi dengan mahkamah kehormatan dewan agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum, bahwa menurut kurapmenurut kurap bahwa nomor tahun dengan jelas: bahwa kata .diduga melakukan tindak pidana . , dapatlah diartikan bahwa anggota dewan dimaksud adalah sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana. dengan kata lain penahanan hanyalah tinggal menunggu waktu, dengan demikian, diperlukan persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan agar tindakan hukum yang dikenakan pada anggota dewan tidak akan mengganggu dan menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, bahwa dibutuhkannya persetujuan tertulis dari mahkamah kehormatan dewan agar mahkamah kehormatan dewan sebagai yang mengetahui kapan dimulainya dan berakhirnya penyidikan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god sehingga terdapat kepastian hukum bagi anggota dewan yang sedang menjalani penyidikan dan juga terkait dengan tugas mahkamah kehormatan dewan yang bertugas menjatuhkan sanksi bagi anggota dewan, bahwa pihak terkait tidak sependapat dengan para pemohon yang mendalilkan bahwa ketentuan nomor tahun bersifat diskriminatif. pengertian diskriminatiflainnya bahwa ketentuan prosedur penyidikan terhadap anggota dpr sebagaimana diatur dalam nomor tahun berlaku kepada semua warga negara indonesia yang menduduki jabatan sebagai anggota dpr tanpa membedakan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. undang undang,merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua goberwenang mengadili permohonan paramd3:. adanya perbedaan tersebut menurut pemohon faktual atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya md3 karena memberikan perlakuan khusus bagi anggota dpr untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik, i3. menimbang bahwa setelah mahkammerdeka barat jakarta tol fax email sekretariat omahkamahkonstitugo.idatas kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi tersebut, maka dimungkinkan bagi mahkamah untuk menganulir dengan membatalkan keberadaan undang undang tersebut secara menyeluruh ataupun per dan oleh karenanya jelas bahwa mahkamah konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini kedudukan hukum (legal standing) para pemohomerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god uud menurut mahkamah, pemohon selaku warga negara indonesia yang berprofesi sebagai advokat tidak memiliki kerugian konstitusional baik secara aktual maupun potensial serta memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya md3 karena hambatan yang didalilkan oleh pemohon tidak berkait dengan kerugian konstitusional namun berkait dengan tataran praktik. apalagi tidak ada hak konstitusional dari seorang advokat yang dilanggar oleh ketentuan md3. berbeda dengan pemohon yang merupakan korban salah tangkap dari aparat penegak hukum dimana pemohon selaku warga negara indonesia mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anggota dpr yang harus mendapat persetujuan mahkamah kehormatan dewan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanggilan dan dimintai keterangan untuk penyidikan. padahaldemikian menurut mahkamah, pemohon memenuhi syarat sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan guo, karena secar kepada mahkamah, sedangkanoleh karena permohonan guo substansinya sama dengan permohonan nomor puu xii yang telah diputus oleh mahkamah dengan putusan nomor puu xii tanggal september pukul merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god wib, dengan demikian menurut mahkamah, pokok permohonan guo menjadisanto wahiduddin adams ttd. ttd. maria farida indrawi materialis akbar ttd. ttd. dewa gede laguna suhartono panitera pengganti, ttd. sholihin nasir merdeka bat jakarta tel fox ema selretarsl@makam onsdariemohon dan pemohon ii, feb honesta dan rizal adalah orang perorangan wargntang mahkamah konstitusi bahwa pemohon juga berprofesi sebagai advokat yang setiap hari menjalankan kerja kerja bantuan hukum khususnya memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin dan buta hukum yang terlibat perkara pidana secara cuma cumaundang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god dprdbahwa pemohon secara faktual atau setidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang memberikan perlakuan khusus bagi anggota dpr untuk dipanggil dan diperiksa oleh penyidik karena memberikan perlakuan berbeda yang bersifat diskriminatif antara anggota dpr dengan warga negara indonesia lainnya dimuka hukum bahwa pemohon dan pemohon sebagai warga negara indonesia yang membayar pajak kepada negaratentang mpr, dpr, dpd dan dprd karena: aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam menjalankan fungsinya dalam proses peradilan pidana membutuhkan biaya operasional penanganan perkara dari apbn yang salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan warga negara bahwa dengan adanya permintaan tertulis atau ijin dari mkd apabila penyidik dari kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota dpr dapat menjadi penghambat dalam proses peradilan pidana yang biayanya akan menambah beban apbn yang salah satunya juga bersumber dari pajak pemohon sehingga cukup beralasan bahwa pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya atau merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god setidak tidaknya berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya berupa adanya jaminan kesetaraan dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam dan bahwa pengaturan dalam mengakibatkan adanya perlakuan yang tidak setara bagi setiap orang dan berpotensi merugikan hak konstitusional berupterdapat dalam uud bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan atas, pemohon dan pemohon menegaskan bahwa pemohon dan pemohon memiliki hak hak konstitusional yang diberikan oleh uud dan secara faktual atau setidak tidaknya berpotensi dirugikan oleh diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd alasan permohonan bahwadalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd menyatakan merdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua godhari terhitung sejak diterimanya permohonan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukandidizin tertulis dari mahkamah kehormatan dewan. bahwa terdapat jangka waktu pemberian izin tertulis dari mahkamah dewan kehormatan yaitu dalam kondisi izin tertulis tidak dikeluarkan hari setelah diajukan permohonan maka pemanggilan dan pemeriksaan dapat langsung dilakukan terhadap anggota dewan perwakilan rakyat yang diduga melakukan tindak pidana dan hal ini tentu saja masih. bahwa selanjutnya diadakan pengecualian terkait pengaturan izimerdeka barat jakarta tel fax email sevetanat@mahkamahkonsitua god

nay, idiponegoro nomor jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh rachman nashidik, warga negara indonesia, lahir tasikmalaya tanggal februari agama islam, jabatan direktur eksekutif. disebut sebagai . masmara nababan, s.h. warga negara indonesia, lahir didorong borong tanggal september agama kristen, jabatan ketua dewan pengurus. disebut sebagai . iii pemohon ii: perkumpulan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi), beralamat.h., m.h, warga negara indonesia, lahir jeneponto tanggal februari agama islam, jabatan ketua badan pengurus nasional. disebut sebagai . iii pemohon iii: perkumpulan pusat studi hak asasi manusia dan demokrasi demos), beralamat gedung griya upacara lantai iii unit jalan cikini nomor jakarta pusat, dalam hal ini diwakili oleh anton pradjasto, warga negara indonesia, lahir jakarta tanggal januari agama katolik, jabatan direktur eksekutif. disebut sebagai . pemohon iv,disebut sebagai 00n0n00n050 . pemohon yayasan dewantara dewantara foundation), beralamat komplek depok lama alam permai blok depok, dalam hal ini diwakili oleh muhammad nur khatron, warga negara indonesia, lahir jombang tanggal januari agama islam, jabatan ketua badan pengurus. disebut sebagai . . pemohon vi,patra wijaya zen, s.h., ll.m. warga negara indonesia, lahir jakarta tanggal agustus agama islam, jabatan ketua badan pengurus ylbhi. disebut sebagai 0500n0 . pemohon vii: k.h. abdurrahman wahid, warga negara indonesia, lahir jombang, tanggal agustus pekerjaan swasta, bertempat tinggal jalan salah cianjur rt. kelurahan cianjur, kecamatan jarakarna, jakarta selatan. disebut sebagai . pemohon viii: prof. dr. mudah mulia, warga negara indonesia, lahir bone maret pekerjaan peneliti, bertempat tinggal jalan mataraman dalam mengancam melindunginya hak tersebut. namun hal terpenting adalahyang diperbolehkan, kecuali seperti apa yang terdapat dalam kovenan itu sendiri, bukti dalam sirusa principle dinyatakan bahwa: national security may involved justify measures limiting certain rights only when they are taken protect the existence the nation its territorial integrity political independence against force threat force, bukti batasan ini hanya dapat dipakai oleh negara untuk membatasi hanya jika digunakan untuk melindungi eksistensi bangsa atau integritas wilayah atau kemerdekaan politik terhadap adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. prinsip ini hanya boleh digunakan bila ada ancaman politik atau militer yang serius yang mengancam seluruh bangsa. berdasarkan hal hal atas, peraturan masa negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara dan tidak diberlakukan lagi ketika masa kedaruratan tersebut berakhir. undang undang nomor pnas sebagai peraturan yang dilahirkan dalam keadaan darurat sudah selayaknya dinyatakan tidak mengikat atau tidak diberlakukan lagagama dan keyakinan itu. pelaksanaan aktif dari hak ini biasanya ditujukan pada dunia luar atau eksternal, oleh karena itu pada dasarnya dapat dikenakan pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam ada ahli lain yang mengatakan ada dua jenis kebebasan yaitu kebebasan freedom dan freedom act. freedom sama sekali tidak bisa dibatasi, bersifat non derogable sedangkan freedom act itu bersifat bisa diatur dibatasi dan derogable. jadi berkaitan dengan keyakinan yang mendalam forum internux itu sama sekali tidak boleh diintervensi dan diatur. sedangkan ungkapan atas keyakinan berupa bentuk bentuk ibadah dan sebagainya itu bisa diatur oleh undang undang. kebebasan pribadi atau privat untuk mempraktikan agama atau keyakinan secara aktif sesuai dengan tidak bisa diatur oleh tindakan pembatasan, tetapi praktik kegiatan semacam itu dapat disebut pribadi hanya sepanjang tidak meninggalkan wilayah keberadaan individu dan otonomi dan tidak menyentuh kebebasan liyan ruang kebebasan liyan. banyak contoh yang bisa diajukan. melindungi pengejawatan individu dan kolektif dari satu agama atau keyakinan. menempatkan penekanan khusus pada bentuk ibadah pengawalan praktik atau pengajaran. jadi ekspresi keagamaan yang bisa diatur itu adalah ekspresi tentang ibadah, tentu tidak boleh ibadah yang dilakukan itu mengganggu atau mengancam kebebasan liyan yang dilakukan misalnya tempatnya, ekspresi ibadahnya. indonesia menempati posisi sebagai anggota dari komunitas internasional dan lebih khusus lagi berperan sebagai negara pihak dalam konteks kesepakatan atau perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia. dan oleh karena itu sesuai dengan asas pasta sunt pertanda, istilah asing yang memangku kewajiban untuk mematuhi semua isi dari kesepakatan atau perjanjian yang diratifikasi. artinya kalau sudah meratifikasi wajib memenuhi apa yang sudah diratifikasi. kewajiban mematuhi itu juga dirumuskan secara formal dalam sejumlah disetiap instrumen international hak asasi manusia yang ditandatangani seperti deklarasi dan atau yang diratifikasi, didalamnya misalnya adalah konvensi konvensi kovenan dan lainnya. dan oleh karenanya indonesia memangku kewajiban yang ditetapkan peraturan dalam kesepakatan itu. kalau tidak, kalau kewajiban dikalahkan artinya apa? kita indonesia dapat menerima sanksi dari dunia internasional. oleh karena itu indonesia memangku kewajiban untuk menghormati respect, melindungi, protect, memenuhi, fulfill, dan memajukan hak asasi manusia sebagai kewajiban legal international, kewajiban konstitusional karena dicantumkan dalam konstitusi dan kewajiban legal nasional, karena undang undang menyebutkan hal itu. semua kaidah atau norma hak asasi manusia melahirkan kewajiban atau obligation atau tugas (duty) pada negara pihak untuk menghormati hak itu. pengabaian kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan itu dianggap diperlakukan sebagai pelanggaran yang dapat mengakibatkan sanksi, hukuman atau peruntukan jika pelanggaran itu merupakan kejahatan. ada dua macam kewajiban legal yang harus dilakukan oleh negara indonesia sebagai negara pihak pada ketentuan hukum hak asasi manusia international yakni: kewajiban bertindak, melakukan atau tidak melakukan satu ketentuan peraturan hak asasi manusia dan dua kewajiban untuk mencapai hasil atau akibat tertentu guna memenuhi kewajiban. dalam dunam disebutkan negara pihak wajib memenuhi ketentuan ketentuan janji untuk meningkatkan penghormatan, penghargaan dan pemajuan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang bersifat deklarator dengan melakukan tindakan progresif dan efektif. dua, tidak melakukan perbuatan yang bertujuan merusak ham dan kebebasan manapun dalam deklarasi tidak menafsirkan dalam deklarasi secara bertentangan dengan prinsip prinsip yang diambil. jadi ini ketentuan dalam deklarasi yang menjadi kewajiban pihak untuk mematuhi. nah, nanti akan timbul persoalan bagaimana kalau ternyata dalam perundang undangan kita, dalam peraturan kita, ada yang tidak memenuhi kriteria tersebut. sini sanksi internasional sudah jelas. semua yang sudah diratifikasi instrumen internasional itu bersifat legally binding yakni kewajiban legal untuk memajukan, menghormati, menjamin dan mengambil tindakan legislatif atau lainnya, jadi harus membuat peraturan peraturan. dan kedua kewajiban untuk tidak menafsir secara bertentangan dan tidak melakukan perbuatan untuk menghancurkan hak atau kebebasan yang diakui serta tidak melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. pembatasan, terhadap ekspresi agama bukan beragama atau berkeyakinan, ekspresi atau pengejawantahan agama dan keyakinan hanya boleh dilakukan hanya dengan undang undang dengan memenuhi syarat yang sudah saya sebutkan atau dengan kata lain kalau tidak ada ancaman terhadap public order dan seterusnya dan tidak ada ancaman terhadap kebebasan liyan fundamental rights dan hak hak yang mendasar maka seyogianya tidak perlu ada undang undang yang mengatur, serahkan saja pada masyarakat sipil. karena masyarakat sipil punya kewenangan untuk mengatur diri sendiri. kalau ada yang satu membangun gereja yang islam ikut membantu. sebaliknya kalau ada pembangunan masjid atau mushola yang lain membantu dan tidak pernah terjadi perang agama dalam arti yang sebenarnya. dengan kata lain kelompok masyarakat sipil itu ternyata mampu melakukan interaksi sosial yang damai meskipun berbeda agama. ini untuk menunjukkan bahwa kalaupun misalnya negara tidak mengatur maka masyarakat sipil itu bisa membuat mekanisme mengatur perselisihan yang mungkin timbul. undang undang atau perpres nomor tahun itu menyebutkan pelarangan, dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum. perbuatan atau tindakan melakukan penafsiran tentang satu agama yang dianut indonesia yang menyimpang dari pokok ajaran. melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok agama. perbuatan dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dalam tadi dari segi hak asasi manusia bukan perbuatan yang bertentangan dan apalagi melanggar hak asasi manusia selama dilakukan tanpa paksaan dan atau kekerasan dan isinya tidak mengandung penyebaran kebencian atas dasar ras, agama bahkan perbuatan itu menjadi hak setiap orang yaitu untuk berpendapat, dari frase frase yang lain adalah berkaitan dengan masalah penafsiran. arti leksikal menafsirkan adalah menurut kamus besar bahasa indonesia menerangkan maksud gurun atau kitab suci lain mengartikan, menangkap maksud kalimat dan sebagainya tidak menurut apa adanya saja melainkan diterapkan juga apa yang tersirat atau mengutarakan pendapat sendiri, menurut kamus seperti itu pengertiannya. karena dalam penjelasan tidak ada penjelasan tentang menafsirkan. menafsir adalah suatu bentuk dari kegiatan berpikir, kegiatan mental, olah pikir, dengan proses kurang lebih, membaca teks atau realitas kalau yang ditafsirkan itu realitas sosial, mengkategorikan, menganalisis, dan memberi makna, atas objek atau teks, yang terletak ranah forum internux, dalam pikiran. setiap orang selalu melakukan tafsiran atas teks atau realitas sosial dan oleh karena itu tafsiran selalu bersifat subjektif dan berdasarkan tafsirnya itu yang bersangkutan merancang ,melakukan tindakan sebagai tanggapan atas teks atau realita yang dihadapi. aktifitas berpikir dan menafsir itu juga terletak wilayah privat, yang bukan tidak boleh dilarang atau intervensi atau tetapi juga tidak mungkin bisa diintervensi oleh negara. hak atas kebebasan berpikir dan oleh karena juga menafsir adalah hak yang bersifat non derogable. lagi pula kegiatan menafsir bukanlah tindakan fisikal yang dapat akibat terancamnya keselamatan liyan, jadi kegiatan berpikir ahli itu tidak serta merta tidak mungkin dalam kegiatan mental, tidak mungkin mendatangkan ancaman terhadap keselamatan liyan. dan oleh karenanya juga sama sekali tidak mengancam fundamental dan kebebasan liyan, sehingga tidak pernah akan menjadi tindakan pelanggaran ham dan juga melanggar tindakan melawan hukum, selama tidak ada larangan untuk berpikir. frase pokok ajaran agama adalah frase yang perlu ditafsirkan dan dapat ditafsirkan dengan bukan tafsiran tunggal bahkan beragam dan bahkan berbeda, yang dipengaruhi pokok ajaran penafsiran tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan kognitif. makin luas pengetahuan seseorang tentang hal yang bersangkutan, penafsiran akan semakin piawai atau sebaliknya. paradigma atau perspektif yang dipilih, kalau misalnya pengetahuannya positifistik leterjk, apa yang tercantum seperti itulah yang seperti adanya. atau interprotif ditafsirkan atau dibuat belakang atau teks, atau konstruktivis dicoba direkonstruksi lagi. yang ketiga aliran pemikiran, pemikiran teologis maupun pemikiran sosial misalnya dalam hal itu teks agama dan pengalaman subjek. itulah faktor faktor yang dapat mempengaruhi interpretasi tentang pokok pokok ajaran agama. jika demikian dapat muncul masalah yang pertama adalah tafsiran atas pokok pokok ajaran yang mana yang akan dipilih? karena ada banyak, apalagi perihal tafsiran itu dilakukan dalam masyarakat majemuk. kita bisa berantai andai atau berteori misalnya, dalam masyarakat majemuk selalu ada kemungkinan penafsiran terhadap satu teks atau realitas sosial yang beraneka ragam, kecuali kalau masyarakatnya seragam itu tetap ada penafsiran lain yang tersembunyi. masalah kedua, berkenaan dengan siapa yang memiliki kewenangan menafsir atas frase pokok pokok ajaran agama? hanya para ahli agama yang bersangkutanlah, jika demikian pertanyaannya darimana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana bisa diperoleh? atau pendapat yang lain, setiap agama memiliki hak untuk menafsir sendiri? misalnya, kalangan umat islam, ada yang berfikir bahwa penafsiran terhadap teks itu harus orang ahli yang punya persyaratan begini. tetapi ada pendapat lain bahwa setiap orang yang menganut agama itu berhak untuk menafsirkan, suatu hal soal benar atau salah itu soal berikutnya. implikasinya adalah sebenarnya tidak ada monopoli tafsir. bertolak dari paparan itu bahwa mengandung berbagai hal yang bersifat tidak pasti, ini berdasarkan analisis itu. oleh karena itu rawan ketidakpastian hukum. jika benar demikian maka itu berpotensi melanggar atas hak kepastian hukum atau dengan kata lain juga melanggar hak asasi manusia. catatan yang bisa dikemukakan adalah: hak untuk berserikat atau berorganisasi adalah hak asasi manusia yang bersifat derogable pengaturannya dilakukan dengan dan atas dasar undang undang dengan syarat, syaratnya lima seperti yang ahli sebutkan, peraturan atau undang undang itu untuk menjamin public order, security, health, moral and fundamental rights and freedom others. syarat ini tidak dicantumkan secara tegas dan jelas dalam ini, sehingga kepastian hukum bisa terancam. yang diacu oleh ini sendiri juga berpotensi melanggar asas kepastian hukum. kesimpulannya, kedua catatan itu memberi petunjuk awal bahwa berpotensi melanggar hak atas kepastian hukum dari warga negara dan selanjutnya juga materi yang dilarang berpotensi melanggar hak kebebasan berfikir, berhati nurani dan berpendapat, nya. berisi ketentuan pemidanaan selama lamanya tahun. jadi catatan saya bahwa misalnya frase yang pokoknya permusuhan itu sebetulnya bisa dibenarkan karena ada larangan dalam hak asasi manusia bahwa tidak boleh menyebarkan kebencian atas dasar ras, agama, etnik dan seterusnya. jadi kalau undang undang atau peraturan itu mengandung potensi untuk menyebarkan kebencian, maka itu bisa dilakukan. demikian juga penyalahgunaan, bahwa penyalahgunaan tidak jelas, ketidakjelasan ini mengandung unsur ketidakpastian sehingga rawan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kepastian hukum. demikian juga penodaan agama. frase penodaan terhadap satu agama. noda adalah noktah, atau yang menyebabkan kotor atau bercak, sehingga penodaan adalah tindakan perbuatan yang mengakibatkan kotor pada obyek, ini menurut definisi kbbi, dalam hal ini objeknya agama dalam ini. terhadap frase ini perlu dikemukakan catatan bahwa: tidak disebut pengertian agama, juga tidak disebut sosok dari obyek agama ini. jadi kalau saya menodai agama itu kongresnya apa, karena agama itu bukan sosok. agama itu bisa dianggap sistem kepercayaan, jadi definisi itu tidak ada, sangat abstrak. jika agama bersifat niskala atau abstrak, tidak nyata secara fisikal, tidak bisa dilihat, diraba, dipegang sosoknya, tidak bisa dicium aromanya dan tidak bisa dicicipi rasanya, maka tindakan perbuatan penodaan itu tidak bisa dibuktikan secara fisik, sulit dibuktikan secara fisik. persoalannya bagaimana membuktikan penodaan itu kalau memang dia menodai. bagaimana penodaan itu diukur. hal semacam itu menjadi penting karena jika pun agama dinyatakan secara konkret diwakili oleh sebagai contoh kitab suci, nabi, upacara, penganut, inipun sama sekali tidak memberikan penjelasan dan gambaran yang jelas dan tegas tentang perbuatan penodaan agama, misalnya penodaan terhadap kitab suci, terhadap nabi, terhadap upacara dan seterusnya. kitab suci ada pandangan dalam islam itu mungkin yang lain yang mushaf atau buku yang tulisan arab yang situ mencatat itu ada kelompok yang menyatukan sebagai perlakuan itu bukan yang dianggap suci, tapi imannya yang suci. oleh karena itu sebenarnya mushaf gurun bukan suci, tapi ada pendapat lain gurun itu harus dihormati, kalau mau menyentuhkan harus dengan wudhu bersuci. bahkan ada yang lebih ekstrim, kalau ada sobekan aturan lembaran gurun itu jalan, itu tidak boleh diinjak, karena itu masih termasuk suci, jadi ada pandangan yang beragam tentang hal itu. nah, sini nanti persoalannya adalah bahwa bagaimana penodaan itu dibuktikan. intinya ini mengandung ketidakpastian. jadi ketidakjelasan yang terkandung dalam frase penodaan agama memiliki potensi bagi penyalahgunaan dengan menafsirkan secara semau maunya sendiri. ketidakpastian makna kosakata itu, sehingga kepastian hukum terancam dan pada gilirannya hak asasi manusia atas kesadaran hukum juga terancam. dalam ini, agama menjadi subjek atau objek yang dikenai akibat perbuatan, misalnya permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. terkandung kemungkinan arti bahwa agama dijadikan sasaran permusuhan, dan oleh karenanya agama harus dikalahkan, ditaklukan atau dibunuh. kedua, agama disalahgunakan, misalnya untuk membenarkan yang salah atau untuk menyalahkan yang benar. jadi saya kira ada pertikaian dari berbagai faksi faksi agama seringkali berkaitan dengan itu, perbedaan penafsiran, apalagi kalau agama dianggap oleh salah satu pihak sebagai disalahgunakan. agama dinodai, dijadikan kotor, dan oleh karena itu dijauhi atau harus bahkan harus dibuang. dalam hal ini hak asasi manusia lebih berurusan dengan individu manusia pada dirinya sendiri dan tidak menyediakan perlindungan dan jaminan terhadap agama. itu dalam hak asasi manusia tidak ada ketentuan itu. mungkin itu kalau dianggap kelemahan boleh karena yang dijadikan subject matter, pokok adalah hak asasi manusia bukan hak institusi dan lain lain. nah, hak agama tadi sudah jelas dijamin dalam berbagai instrumen. ketiga, kalau yang atas bisa dianggap analisa, hasil analisis atas secara umum mengarahkan pada kesimpulan bahwa perpres nomor tahun berpotensi, bertentangan, atau berlawanan dengan hak asasi manusia. khususnya, hak atas kepastian hukum undang undang nomor tahun hak atas perlindungan hukum dan perlakuan hukum yang adil, yang sama, hak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi, ahli, prof. dr. j.e. sahetapy adalah sangat mengherankan bagaimana suatu undang undang yang direkayasa zaman tirani dan kemudian dengan prosedur yang tidak jelas, di simsalabim menjadi kuhp. sesungguhnya, bapak bapak pendiri bangsa indonesia, tahun yang lalu sudah mensterilkan hukum pidana. dalam ini kuhp dengan menciptakan undang undang nomor tentang peraturan hukum pidana. terlepas dari ketentuan megalitik positivistik tersebut atas, sebetulnya dengan berpedoman pada adenium hukum yang pesohor sejak zaman romawi, yaitu., dan saya kira setiap sarjana hukum mengetahuinya, lex posteriori derogat legi priori, maka undang undang nomor pnas tempatnya sudah harus keranjang sampah. dalam konteks itu menjelaskan undang undang nomor pnas dari perspektif megalitik positivistik adalah sia sia, probleemstelling nya" yaitu het zal gaan een conceptual analyse, niet research". dialihbahasakan secara bebas: terhadap pertanyaan apa itu perbuatan pidana atau yang lazim disebut tindak pidana dalam hal ini bertalian dengan undang undang nomor pnas g.g. kuhp apa maknanya aturan hukum atau sanksi, tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana. persoalannya yaitu diperlukan suatu analisis konseptual, bukan dengan penelitian. masing masing pro dan kontra mencari pembenaran dirinya sendiri. strafrecht een select recht hukum pidana demikian bianchi dalam bukunya tahun kriminolog terkenal dari belanda. selanjutnya dikatakan: kuno select recht niet goed maken door het zogenaamd humaniseren", dialihbahasakan: hukum pidana adalah hukum yang jelek. hukum yang jelek tidak dapat diperbaiki dengan cara menghumanisasikannya. demikian pula secara "mutasi mutans" dengan undang undang nomor pnas c.g. dalam hand en leerboek van het nederlandse strafrecht yaitu buku pegangan dan buku ajar hukum pidana belanda yang ditulis oleh prof. mr. j.m. van bemmelen dan prof. dr. w.f.c. van hantu kuncen niet een wetan wet godslastering is". terjemahannya kami sendiri tidak mengerti apa itu penghinaan terhadap allah tuhan . khusus bertalian dengan masalah kebebasan beragama indonesia, penguasa berpotensi seolah olah mereka yang paling bersih (antara lain juga dari kkn), paling tahu (dari mana mereka memperoleh informasi itu), paling berwenang (apakah ada surat kuasa khusus atau wasiat dari sang pencipta), sehingga timbullah ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan konstitusi dengan berbagai dalih yang menertawakan. dalam konteks seperti inilah emil runner menulis dalam seorang filosof dalam gerechtigheid' bahwa utrecht waarbij orde optik wordt geschoven ernst, maar utrecht als system, als een aanvaarde duurzame kering van rechtvaardige orde, ondragelijk . dialihbahasakan dari bukunya tentang keadilan, ketidakadilan, dimana tertib hukum dikesampingkan adalah sangat memprihatinkan, namun ketidakadilan sebagai sistem yang diterima, sebagai suatu memutarbalikkan yang langgeng dari tertib hukum yang adil, tidak dapat diterima atau dibenarkan. itulah keadaan dari masa akhir kekuasaan soekarno, soeharto, dan seterusnya sampai masa kini. orang dilarang memakai bahasa demonstran dan wajib munafik dengan menggunakan ungkapan sub kultur yang dominan, semisal bodoh seperti keledai jadi semacam eufemisme agar dipandang tidak melanggar etika. orang bertanya kepada saya etika siapa dan dari mana? kalau disimak dengan pikiran atau rasio dan insan kamil atau hati nurani, mukadimah undang undang dasar maka akan nyata betapa negeri ini dan penguasanya telah bukan saja menginjak injak hati nurani rakyat jelata, tetapi juga membiarkan berbagai bentuk kekerasan berupa "penjajahan terselubung" dari suatu kelompok kepada kelompok yang lain, dari suatu etnis kepada etnis yang lain, suatu agama kepada agama yang lain dan seterusnya. ada semacam untuk meminjam ungkapan gantung seorang kriminolog dari swedia ada semacam kekerasan struktural, politik device impera dari penguasa kolonial dilaksanakan dengan rekayasa konflik oleh jakarta, dari jakarta, dan untuk kepentingan jakarta. secara "mutasi mutans" demikian pula dengan korupsi. dikatakan indonesia ibarat ikan busuk, bau busuk tidak ekor ikan (rakyat jelata), melainkan kepala ikan busuk yaitu mereka yang berkuasa. tepat sekali tulis tacitus, sejarahwan romawi: the state most corrupt than the laws are multiplied'. mukadimah harus mengalami seluruh konstitusi, khusus yang bertalian dengan dan uud uud dan uud secara sinergitas harus berlaku secara "mutasi mutans" deklarasi universal hak asasi manusia, international covenant civil and political rights (diratifikasi melalui undang undang nomor tahun )), undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dengan demikian terlepas dari lax posteriori derogat legi priori' dan hierarki perundang undangan, undang undang nomor pnas jelas sekali kata orang barat "als header water' (bagaikan air jernih) bertentangan secara diametral dengan berbagai undang undang tersebut atas. yang perlu direnungkan secara jujur mengapa seseorang mau "meninggalkan" agama tradisionalnya dan mengikuti agama yang baru, yang dapat dianggap sebagai sekte yang keliru atau apapun namanya. mungkin, sekali lagi mungkin, terlepas dari berbagai asumsi, yang bersangkutan, mungkininternasional hak asasi manusia dalam peraturan perundang undangan nasional. namun dalam kenyataannya hal ini tidak,hak uji ini adalah undang undang nomor pnas,pnas oleh karenalagi tidak puas atau merasa tidak yakin atau karena alasan lain. apakah mereka ini harus sebagai "the frog the kettle?" kesimpulan, undang undang nomor pnas c.g. kuhp bertentangan secara diametral dengan mukadimah uud baik sebagai "staatsftundamenteelnorm maupun sebagai weltanschauung" bangsa dan negara. undang undang tersebut bertentangan pula dengan konstitusi yaitu yang menyangkut kebebasan beragama dan hak asasi manusia. dari segi megalitik positivistik dengan adenium lex posteriori derogat legi priori', undang undang nomor pnas jelas tidak memiliki "raison d'etra" "vis a vis" undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia adalah suatu isapan jempol belaka kalau undang undang zaman tirani tersebut dipandang masih berlaku. penguasa dan aparat penegak hukum dengan berbagai dalih yang dicari cari, membiarkan rumah rumah ibadah dirusak, dilarang, bahkan menggunakan skb yang tidak dikenal dalam hierarki perundang undangan untuk membenarkan kebijaksanaan yang mengingatkan rakyat akan zaman tirani atau "berichte despot" waktu yang lalu. kebohongan demi kebohongan dilancarkan ibarat pergulatan politik dalam kasus bank century. kalau waktu yang lalu ham dipelintir, katanya dari barat, zaman jenderal soeharto sekarang mau direkayasa lagi, jangan jangan diisap jempol bahwa hak asasi manusia indonesia dari mataram atau majapahit. lorraine better yang tadi sudah saya kutip menulis desire peace, but not the kind that found the cemetery the slave camp negara jangan sekali kali menginvasi atau mencaplok ranah agama. penguasa dan para politikus, saya pakai politikus sebab seorang yang terjun dalam dunia politik yang punya integritas saya namakan politisi, sudah demikian terkontaminasi, sehingga akan ikut mengkontaminasi ranah yang dipandang bersih itu. peace" atau kedamaian yang bagaimana? semoga "peace" bukan seperti dalam kasus bank century". ahli prof. dr. soetandyo perubahan struktur kehidupan maka substansi moral yang mengintegrasikan bangsa juga ikut berubah: melainkan, merupakan suatu persoalan proses akulturasi yang otonom namun progresif, undang undang guo,bahwa undang undang guo hanya akan mendemonstrasikan hukum perundang undangpada gilirannya tidak akan menjadikan hukum bercita progresif dan responsif, hukum nasional bukanlah hukum yang final, melainkan hukum yang hidup dalam suatu proses kesejarahan dengan fungsi yang terikat oleh ruang dan waktu, undang undang guo demi fungsinya harus dikritik dalam alam reformasi, ahli prof. cole durham, jr. kebebasan agama dan keyakinan tidak hanya terkait dengan kehormatan, martabat individu, namun merupakan dasar bagi tata pemerintahan dan tatanan sosial yang baik, konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari pluralisme adalah ketika mulai terjadi perbedaan dalam keagamaan, bisanya muncul ketegangan dalam masyarakat. walaupun mungkin saja ketegangan muncul dalam situasi dimana masyarakat keagamaan mulai terpecah. peran otoritas dalam keadaan seperti itu adalah menghilangkan penyebab ketegangan itu dengan menghilangkan pluralisme, dangan menjamin keamanan kelompok kelompok yang saling bersinggungan: bahwa pengakuan mengenai peran kebebasan yang sifatnya stabilisasi bukan suatu gagasan modern atau dari barat, agama agama dunia sudah mengakui prinsip fundamental, dalam al gurun tidak ada pemaksaan dalam agama : occur atau kovenan internasional tentang hak hak sipiljudaism, hindu, folklore dll: ketentuan dalam undang undang guo tidak jelas sifatnya, dimensi kualitatif tidak sesuai dengan rule law, apabila undang undang guo dinyatakan tidak konstitusional dengan menimbang bahwa masih ada kebencian yang lain yang tetap ada, maka sesungguhnya masih akan berjalan dengan ketentuan ketentuan lain ditingkat internasional: apabila undang undang guo dipertahankan harus sangat khusus, sangat sempit. lebih mempertajam hukum hukum untuk mencegah masalah masalah real yang ada, misalnya mengenai bahasa yang berisi kebencian atau anjuran menghasut: ahli prof. subur budhi santoso agama dan kebudayaan yang perkembangan dirakat, masyarakat jangan dianggap bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi. selama masyarakat itu beragama, maka agama itu mengatur interaksi sosial antar manusia, menimbang bahwa terhadap permohonan para pemohon, pemerintahpokok permohonan pokok permohonan para pemohon, pada intinya adalah sebagai berikut: bahwa menurut para pemohon, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo bertentangan dengan prinsip negara hukum, dengan alasan bahwa undang undang guo dibuat oleh rezim orde lama yang ketika itu presiden memiliki wewenang untuk membuat undang undang. undang undang guo telah dianggap tidak sesuai lagi dengan semangat konstitusi karena kekuasaan membuat undang undang berada tangan dewan perwakilan rakyat ini terdapat pada sementara pemerintah hanya berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat dewan yaitu bahwa menurut para pemohon, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat. menurut para pemohon peraturan masa negara dalam keadaan darurat seharusnya bersifat sementara, sehingga undang undang guo yang dilahirkan dalam masa darurat dianggap sudah tidak mengikat dan harus dinyatakan tidak diberlakukan lagi. selain itu para pemohon, ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo bertentangan dengan hak memeluk agama, meyakini keyakinan, menyatakan keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan muka hukum, serta merupakan bentuk diskriminasi. singkatnya ketentuan ketentuan yang terdapat dalam undang undang guo, menurut para pemohon(rechtsondan undang undang negara republik indonesia tahunyang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang undang. ketentuan atas dipertegas dalam penjelasannynegardiatas, maka yang menjadi pertanyaan dan perhatian pemerintah adalah apakah para pemohon telah menentukan pilihan untuk memeluk salah satu agama atau apakah para pemohon telah beragama apakah ada halangan bagi para pemohon dalam menjalankan aktivitas keagamaannya atau beribadah sesuai dengan agama yang diyakininya? kedua pertanyaan tersebutsebagaimana dijamin oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun dari penelusuran yang dilakukan pemerintah terhadap identitas agama para pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonannya, seluruh pemohon ternyata telah memilih dan memeluk agama yang diyakininya, baik islam, kristen, maupun katolik. oleh karena itu menurut pemerintah para pemohon telah mewujudkan pelaksanaan hak hak konstitusionalnya sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun lebih lanjut pemerintah menyampaikan bahwa para pemohon juga tidak dalam posisi yang terganggu, berkurang atau setidak tidaknya terhalang halangi untuk melakukan aktivitas beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan diyakininya. dari uraian tersebut, pemerintah memohon melalui yang mulia ketua majelis hakim konstitusi agar para pemohon terlebih dahulu membuktikan apakah benar sebagai pihak yang telah dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, dan apakah para pemohonkait tentang kedudukan hukum (legal standing) yang telah ditetapkan sebagai yurisprudensi. berdasarkan uraian tersebut diatas, pemerintah berpendapat bahwa para pemohon tidak. oleh karena itu sudah tepat dan sepatutnya jika yang mulia ketua dan majelis hakim konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima yang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi bahwa pemerintah pada dasarnya memaklumi bahwa pada masa lalu, dekade terjadi ketidaktertiban dalam penyusunan materi hukum dan hierarki peraturan perundang undangan, yang menyebabkan adanya produk hukum yang tidak tertib dan tumpang tindih. hal ini terjadi karena menguatnya peran eksekutif presiden) disatu sisi, dan disisi lain melemahnya fungsi kontrol dewan perwakilan rakyat pada saat itu dpr gr). kondisi penyelenggaraan negara yang tidak seimbang ini melahirkan kekuasaan presiden yang sentralistik dan bebas (tak terkontrol) untuk menerbitkan produk hukum, yang antara lain diterbitkannya penetapan presiden pnas) yang memuat substansi atau norma hukum yang seharusnya dimuat dalam undang undang. namun demikian, undang undang guo adalahcegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agamabahwa pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang guo diterbitkan atau dikeluarkan dalam keadaan darurat, karena pada saat itu pemerintahan berjalan secara normal dan tidak dalam keadaan darurat, kalaupun anggapan para pemohon itu benar dan pada saat itu situasi pemerintahan dalam keadaan darurat, namun hal demikian menurut pemerintah, bukan berarti produk hukum yang dihasilkan dibuat secara semena mena dan secara serampangan dengan tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. hal demikian juga berlaku bagi produk hukum yang lain, misalnya kitab undang undang hukum pidana kuhp) yang merupakan produk hukum peninggalan pemerintahan hindia belanda, tetapi tetap dianggap masih diperlukan guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. oleh karena itu undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, masih diperlukan guna mengatur kehidupan yang harmonis antarumat beragama indonesia, serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. pemerintah berkeyakinan bahwa undang undang guo telah sejalan dengan semangat (spirit) pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan benar, dan sejalan pula dengan amanat undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang mulia ketua dan majelis hakim konstitusi. bahwa undang undang guo, khususnya ketentuan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, menurut pemerintah tidak dalam rangka membatasi dan menegaskan kebebasan warganegara, termasuk para pemohon, untuk memeluk, meyakini, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya. sebaliknya menurut pemerintah undang undang guo justru telah memberikan perlindungan dan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya, menjaga ketentraman, keharmonisan antarumat beragama dari kemungkinan kemungkinan penghinaan, penodaan, maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain. bahwa undang undang guo, tetapi yang dilarang oleh undang undang guo adalahundang undang guo). karena jika hal tersebut tidak atur maka dikhawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horisontal dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, permusuhan dalam masyarakat bahkan dapat memicu terjadinya instabilitas dan disintegrasi bangsa. dari penjelasan tersebut diatas, menurut pemerintah undang undang guo sangat diperlukan keberadaannyanegara republik indonesia berdiri sampai enaknya dan semena mena. jika demikian halnya, pemerintah mengkhawatirkan akan terjadikeadaan keadaan tersebut diatas. sekali lagi dapat pemerintah sampaikan bahwa undang undang guo tidak dimaksudkan untuksebagaimana didalilkan oleh para pemohon, tetapi sebaliknya undang undang guo justru bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat indonesia, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui kerukunan intern dan antarumat beragama. bahwa pemerintah pada dasarnya sangat menghargai dan menghormati kebebasan setiap orang sebagai wujud perlindungan dan penegakan hak hak konstitusional setiap orang, termasuk para pemohon sebagaimana dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam melaksanakan dan mewujudkan hak hak konstitusional tersebut, tidak boleh dilakukan dengan sebebas bebasnya tanpa batas, atauyang mulia ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi berdasarkan penjelasan singkatpnas tahun tentang pencegahanketentuan dan dan undang und: bahwa para pemohon dari pemohon nomor s.d viipnasdasar dan undang undang negara republik indonesia tahun menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah mengajukan ahli yang memberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal februari sampai dengan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli kh. hasyim mulai bahwa undang undang guoundang undang guo tidak menghalangi agama agama yang mungkin ada: bahwa, bahwa pada tahun kelahiran undang undang guo memang banyak terjadi penodaan baik dari segi media, budaya, politik, bahkan kekerasan: bahwa modal utama tentu bukan hukum tetapi saling menghormati antar agama,, bahwa konstitusi tidak merinci kebebasan agama karena itu hak undang undang yang tidak bisa dikonfrontir dengan konstitusi, bahwa yang benar adalah eksistensi, koeksistensi, multi eksistensi atau koeksistensi lintas agama, artinya masing masing pemeluk agama berusaha menghormati agama lain tanpa harus melepaskan keyakinannya. bahwa kasus yang menimpa arswendo karena mungkin responnya dan ketidaktahuan kalau menyinggung. oleh karena itu yang diperlukan sekarang adalah kehati hatian dan mengenal agama lain pada hal hal yang peka serta meletakan religi dan humanity sesuai porsinya, bahwa dalam beragama kuncinya adalah koeksistensi artinya masing masing agama mempunyai eksistensinya sendiri dan beragama dengan sebaik baiknya tetapi juga harus kooperasi dan multi eksistensi terhadap agama lain. dengan demikian undang undang guo justru untuk melindungi utamanya kepada minoritas:, bahwa istilah negasi terhadap agama lain merupakan istilah yang tidak tepat. disebut negasi kalau sudah memilih agama tetapi kemudian meniadakan agama lain: bahwa semangat penodaan agama pada tahun an karena filsafat ateisme yang didukung oleh suasana revolusioner sehingga terpaksa dihadapi secara revolusioner. lain halnya dengan sekarang yang dalam suasana demokrasi maka penghormatan terhadap hak dan kewajiban berjalan bersama sama dengan hukum, etika, dan keselamatan negara serta sebaiknya dalam sebuah sinergi: bahwabahwa liberalisasi adalah ketika seseorang menafsirkan agamanya sendiri tanpa paradigma paradigma yang lazim dan terkadang memasukkan demokrasi untuk menegaskan hal tersebut. dalam proses liberalisasi juga dapat menjurus pada sentralisasi yang sebenarnya merugikan semua agama secara bergiliran. meskipun demikian negara tidak boleh mencampuri substansi dan teologi suatu agama tetapi harus. dengan demikianbahwa terdapat perbedaan ekstremitas, liberalisasi, dan moderasi. ekstremitas adalah tahu yang diyakini tetapi tidak mau tahu yang diyakini orang lain. liberalisasi adalah untuk toleransi berani mengorbankan prinsip prinsip yang sesungguhnya menjadi prinsip agamanya sendiri. sedangkan moderasi adalah koeksistensi maksudnya beragama dan beriman sebaik baiknya dengan saling menghormati: bahwa penghukuman terhadap penyelewengan sebuah agama diukur dari bahaya tidaknya terhadap stabilitas. dalam islam terdapat pendekatan yaitu secara gigih (hukum) atau dakwah. pendekatan dakwah atau penyadaran harus lebih didahulukan. andaikan dianggap sudah keluar dari islam cukup di declare sudah bukan bagian dari islam tetapi hak hak pengikutnya harus tetap dilindungi. hal ini sama dengan yang dilakukan oleh negara yang mengukur dari seberapa tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. dalam kerangka inilah diperlukan aturan untuk menjaga supaya demokrasi dan toleransi berjalan dengan aman karena meskipun lebih tinggi nilainya dari legal formal akan tetapi harus berbaju, yaitu konstitusi. ahli prof. dr. amin suma bahwa istilah yang tepat sesuai konstitusi adalah kemerdekaan memeluk agama bukan kebebasan beragama, bahwa agama dan negara dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. hal ini dapat dilihat dalam pembukaan alinea dan alinea serta dan uud demikian juga dari sudut pandang sejarah, sosiologis, antropologis, hukum, dan budaya. dengan demikian indonesia adalah bukan negara agama tetapi negara beragama: undang undang guo tidak relevan dengan kebebasan beragama karena mengatur dan mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama: bahwa kata dengan sengaja dalam undang undang guo adalah berkaitan dengan niatnya apakah melakukan penodaan agama sedangkan kata di muka umum boleh jadi akan menimbulkan persepsi yang berbeda, bahwa penafsiran terhadap agama tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang tetapi harus ada koridor ukurannya dan dilakuan oleh ahlinya. dalam islam kalau menyangkut bentuk (ikutilah attanawud) diperbolehkan tetapi tidak dalam substansi: bahwa undang undang guo. ahli rahmat syafi'i bahwa penafsiran yang dilarang adalah karena menyimpang dari pokok pokok agama. penyimpangan adalah attajawud andil abadi asasi mutlak alaih artinya menyimpang dari prinsip prinsip yang disepakati: bahwabahwa penodaan agama dapat diukur secara hukum, bahwa undang undang guo. ahli prof. nur syam kebebasan adalah dalam konteks tanggung jawab sosial, bahwa: bahwa ketiadaan pengaturan dalam freedom act dapat menimbulkan: potensi konflik masal, anarkisme atas nama agama, hegemoni kekuasaan dan mayoritas. jadi undang undang guo untuk mencegah hal tersebut, bahwa substansi undang undang guo bukan bebas atau tidak bebas beragama tetapi pada persoalan penodaan atau penghinaan agama, bahwa pengaturan melalui undang undang guo perlu dipertahankan untuk mencegah terjadinya konflik horisontal yang disebabkan oleh tindakan beragama menyimpang yang sekarang ini semakin banyak, bahwaundang undang guo dalam bahasa antropologi merupakan semacam seiten for behavior (pola bagi tindakan) untuk melakukan relasi antar umat beragama melalui peran negara. dr. mudzakir bahwa dalam hubungan agama dengan negara terdapat wilayah internal agama, eksternal agama, dan domain publik agama. wilayah internal agama adalah bidang yang berkaitan dengan nilai isi ajaran utama atau pokok agama menjadi otoritas dari agama yang bersangkutan, dan sumber utamanya kitab suci agama dan wilayah ini tidak boleh diganggu oleh siapa pun kecuali oleh agama itu sendiri: eksternal agama merupakan mengekspresikan pemeluk agama terhadap keyakinannya, wilayah publik agama adalah wilayah publik atau umum yang menjadi domain negara dan pengaturannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara, bahwa undang undang guo adalah wilayah equilibrium: undang undang guo. yang dilarang adalah menyimpang.ungkin ada pertanyaan bagaimana kalau yang tidak diakui? tentu saja dia akan tunduk pada ketentuan ketentuan lain yang itu juga sama sama harus memperoleh perlindungan: bahwa ancaman pidana tahun dalam sebagai ultimatum rubibahwa ketentuan undang undang guo adalah bentuk amandemen kuhp yakni menambah norma hukum pidana dalam pada huruf adalah norma hukum yang bersifat jahat yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sifat kriminalisasiagama dan penodaan terhadap agama: bahwa sifat dasar pelarangan dalam undang undang guo adalah menyimpang dari pokok ajaran agamanya, bahwa: undang undang guo: adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan dan dan uud justru hal ini senada dengan uud berdasarkan uraian atas, dan undang undang guodr. ath mudahan undang undang guo sesungguhnya diundangkan pada yang pada saat kondisi negara tidak sedang dalam keadaan darurat: bahwa seolah olah undang undang guoundang undang guo): bahwa pada waktu jaksa agung, dan mendagri mengeluarkan skb salah satunya untuk melindungi penganut ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan, undang undang guo, undang undang guo adalah penyelamat hak beragama dan hak hak sipil umat konghucu indonesia. dan karenanya undang undang guo tidak bertentangan dengan uud undang undang guo sebagi pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama penjelasan umum dan iv):bahwa. bagindo letter bahwa undang undang guo wajib dipertahankan, bahwa. ham tanpa berakar pada budaya dan agama maka akan merendahkan hakikat manusia itu sendiri: ahli prof. dr. rusdi ali muhammad bahwa kerukunan umat beragama aceh berpotensi diganggu dan menimbulkan konflik jika undang undang guo dicabut, jika dahulu konflik aceh cenderung bersifat vertikal maka pencabutan undang undang guo akan berpotensi menimbulkan konflik horisontal bahwa sejumlah tokoh dan organisasi masa majelis adat aceh, forum komunikasi ummat beragama aceh, bkpm aceh dan lembaga pembinaan keagamaan budha prov. aceh) menolak pencabutan guo. ahli prof. dr. rahim yunus bahwa yang dilarang undang undang guo bukan kebebasan beragama, akan tetapi yang dilarang adalah penodaan terhadap agama yang dianut oleh orang lain dengan cara: penafsiran yang menyimpang tentang agama yang dianut indonesia (penyimpangan pokok pokok ajaran agama), kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama yang dianut indonesia (penyimpangan dari pokok pokok ajaran agama),: undang undang guobahwa undang undang guo harus dipertahankan karena kalau dicabut akan memberi peluang terjadinya kebebasan menghujat antar kelompok karena perbedaan terhadap prinsip prinsip ajaran agama, ada perbedaan antara kebebasan beragama dengan penodaan agama. kebebasan dijamin oleh uud tidak ada kaitannya dengan undang undang guo yang berkaitan dengan penodaan agama: dalam undang undang guo pemahamannya tidak boleh dipisah2: ibadah dan akidah harus berdasarkan sumbernya. kalau tidak didasarkan padanya maka akan terjadi penyimpangan, undang undang guo sejalan dan tidak bertentangan uud dan relevan dengan pluralitas. ahli prof. dr. ali azis, kerukunan umat beragama kunci suksesnya adalah diterimanya pluralisme sosial dan mengembangkan kebebasan yang bukan tanpa batas, undang undang guo mengatur kebebasan individu demi ketertiban sosial,harus tunduk pada prinsip prinsip keimanan, dalam islam ada sekelompokdibatasi. oleh karena itu undang undang guo harus tetap diperlukan. apalagi era informasi dan keterbukaan yang melahirkan semakin banyak aliran baru, nabi baru atau malaikat baru yang kesemuanya akan membingungkan masyarakat yang masih dalam masa transisi menuju masyarakat yang matang, modern dan beradab. apabila undang undang guo: ahlistafa 'alaih (perbedaan yang ditolerir). bahwanegara perlu menjamin eksistensi orang beragama, bahwa undang undang guoahli filipes kuncoro wijaya keberadaan undang undang guo:, setiap negara, bangsayang terjadi pada saksi hardy mungkin karena salah tafsir terhadap undang undang guo, karena undang undang ini tidak menghalangi kepercayaan adanya kepercayaan lain lihat frasa misalnya artinya tidak hanya yang disebut saja, bahkan yang lain lain harus diakui sepanjang tidak menodai agama yang lain: bahwa kami selaku penganut agama budha, minoritas, kasus penodaan agama juga dialami seperti sekarang ini budha bar, sekte sekte diperbolehkan sepanjang tidak menodai yang sudah ada dan bisa saling mendukung dengan hidup rukun, dan damai, undang undang guo saat ini masih dibutuhkan. ahli prof dr. maldini hampir tahun adanya undang undang guo ini, dan tidak ada permasalah selama itu: ahli menduga para pemohon tidak sedang dalam beragama atau setidak tidaknya tidak cinta dengan agama yang dianutnya, para pemohon harusnya membuktikan apakah benar hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, dan apakah pemohon mempunyai kualifikasi sebagai pihak yang memiliki legal standing sebagaimana diatur dalam mk, undang undang guo telah sesuai dengan semangat pembentukan peraturan perundang undangan yang baik dan benar, ahli tidak sependapat bahwa undang undang guo dikeluarkan pada saat keadaan darurat, undang undang guo: ahli tidak sependapat bahwa undang undang guo diskriminatif karena membatasi hanya agama saja, memang pada menyatakan begitu, akan tetapi dalam paragraf penjelasan tentang undang undang guo dijelaskan bahwa agama agama lain yang sesuai dengan indonesian diakui menurut uud bahwa undang undang guo pada dasarnya menghargai kebebasan semua orang dan menegakan konstitusi, undang undang guo dan toleransi antar umat beragama mohon kepada menyatakan bahwa: para pemohon tidak mempunya legal standing, menolak permohonan para pemohon, cc. menyatakan undang undang guo tidak bertentangan dengan dan dan dan uudnomor s.d vara pemohon dari nomor s.d vii dalam melaksanakan kegiatan kegiatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, atau pemajuan bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikan indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan ahli dr. sudarso: dalam ranah forum interim, undang undang guo menghormati, menghargai, dan menjamin kebebasan beragama. bersifat taat asas dan sesuai dengan uud dalam ranah forum exsterrum yang mengatur mengenai kebebasan beragama bukan hanya undang undang guo semata, akan tetapi justru uud bahwa pengaturan larangan dalam undang undang guo justru sejalan dan merupakan wujud konkret atas penghormatan terhadap kebebasan sebagaimana dimaksud uud undang undang guo antisipatif, futuristik dan visioner karena dibentuk jauh sebelum uud yang menjadi landasan penghormatan atasdalam undang undang guo justru menjadi titik temu yang indah, dalam negara indonesia dan berdasarkan pancasila dan uud bahwa tidak ada celah untuk mengatakan undang undang guo bertentangan dengan uud pelarangan yang terkandung dalam guosternum sebagaimana tertuang dalam uud undang undang guo terkait dengan kebebasan dalam ranah forum internux maupun forum sternumsternum, tanpa nilai nilai agama berbeda dengan amanat uud menurut ahli tidak terkait langsung dengan undang undang guo, tetapi justru terkait langsung dengan konstruksi kebebasan dalam uud sehingga seharusnya diajukan pada persidangan mpr bukan mk: ahli khofifah indah tarawangsa nabi saw memimpin masyarakat madinah yang plural dengan membuat regulasi dan proteksi untuk melindungi kehidupan umat beragama, konvensi kebebasan anak pbb menyatakan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh uu: pbb, april jenewa kebencian ras, agama, dll yang mendorong pada diskriminasi harus dilarang dengan undang undang, pada indonesia membuat regulasi berupa guo. pada guo: guo tidak hanya mengakuiushul high, hal yang sudah baik tidak perlu diubah kecuali jika ada hal lain yang lebih baik, guo sudah terbukti bisa menghantarkan harmoni, meskipun ada percikan percikan: ago ini, maka harus tetap dipertahankan dan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan intern dan antar umat beragama, dinamika nasionalguo yang mengakomodasi peran serta masyarakat: jika ada revisi, guo harus masih tetap berlaku, demi mencegah konflik horizontal.. ahli rony nitibaskara terhadap dalilkeadaan apapun hal itu sejalan dengan para ilmuwan dari semua disiplin, untuk itu dip dengan demikian ijtihad tidak tertutup, akan tetapi,agama merupakan dogma, yang bersifat deduktif, pembatasan penafsiran penafsiran tetap diperlukan dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam hubungannya dengan pencarian kebenaran yang senantiasa dapat diperdebatkan, pembatasan bukan diartikan menutup pintu ijtihad, pemikiran akan tetapi pada dampak pemikiran yang menjadi kewenangan negara untuk menciptakan kehidupan bernegara yang stabil: guo masih diperlukan, adanya ekses dalam tingkat pelaksanaan merupakan hal lain, karena hal itu menyangkut mengenai penegakan hukum bukan materi hukum:dpr dalam kaitan penyampaian keterangan terhadap permohonan para pemohon guo tidak pada setiap bagian pokok pokok perkara yang didalilkan para pemohon, tetapi merupakan pandangan secara umum pengujian atas undang undang nomor pnas tahun tentang pencegahan, penyalahgunaan, dan atau penodaan agama terhadap undang undang dasar tahun dengan register perkara sebagaimana disebutkan atas. menanggapi dalil dalil para pemohon, dpr berpandangan bahwa untuk memahami undang undang guo seyogyanya tidak hanya memahami teksnya yang tertulis, tetapi dipandang perlu memahami bagaimana semangat dan jiwa yang terkandung dalam undang undang guo. hal ini dapat dipahami dengan mempelajari latar belakang filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis dalam pembentukan undang undang nomor pnas walaupun undang undang guo merupakan produk hukum rezim orde lama, kalau mengikuti logika hukum dan dalil yang disampaikan oleh pemohon, seolah olah pembentukan proses, pembentukan undang undang tersebut, yang dibuat pada pemerintahan pemerintahan masa lalu tidaklah menjadi undang undang saat ini karena dianggap dibentuk pemerintahan pemerintahan yang otoriter. dalil dalil tersebut kami berpendapat bahwa tidaklah benar, karena setiap pemerintahan, setiap proses pembentukan undang undang, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. apabila logika ini kita ikuti, maka tidak ada lagi ketentuan ketentuan pemerintahan, ketentuan ketentuan perundang undangan yang dibuat mulai dari masa kolonial sampai masa yang lalu tidak lagi berlaku saat ini. coba bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan negara kita. saudara saudara sekalian, para pemohon, namun semangat dan jiwa undang undang masih memiliki relevansi saudara saudara, dengan perkembangan demokrasi pada pasca rezim reformasi sekarang ini. atau sejak terjadinya perubahan undang undang dasar tahun mencermati fenomena yang terjadi dalam kenyataan sekarang ini, masih terdapat penyimpangan penyimpangan dan berbagai tafsir atas pokok pokok ajaran agama tertentu yang menimbulkan keresahan kalangan masyarakat selaku pemeluk agama itu sendiri atau pemeluk agama lain. majelis hakim yang kami tuliskan, ditinjau dari perspektif filosofis, mengenai ajaran agama secara tegas mendapat jaminan dan pelindungan dari negara sebagaimana tercermin dalam pembukaan undang undang dasar tahun alinea keempat, khususnya sila pertama pancasila, yaitu sila, ketuhanan yang maha esa . selanjutnya dalam pembukaan undang undang dasar tahun juga jelas mengakui bahwa negara kesatuan republik indonesia berdasarkan kepada lima sila pancasila, salah satu yaitu sila pertama, ketuhanan yang maha esa . ini menjadi landasan filosofis negara dan bangsa indonesia dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. pandangan filosofis ini menjadi pandangan hidup bangsa indonesia yang meletakkan nilai nilai dasar dan moral yang tinggi dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. pancasila mengandung nilai nilai dasar yang digali, dan berakar dan dari budaya serta adat istiadat bangsa, masyarakat indonesia menjadi ciri khas dan kepribadian serta jati diri bangsa yang berbingkai dalam bhinneka tunggal ika. pengakuan terhadap sila pertama, ketuhanan yang maha esa, tentu menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan agama yang secara filosofis terkait dengan bhinneka tunggal ika, sekaligus sebagai tiang pokok berkehidupan manusia dalam menjalankan pokok pokok ajaran agama yang diyakininya, serta penghormatan terhadap kebebasan dan keberadaan agama lain. pengakuan seperti ini bagi bangsa indonesia adalah juga sebagai sendi berkehidupan negara dan menjadi unsur mutlak dalam usaha nation building yang bertakwa, bermoral, berbudaya. dengan demikian, keberadaan undang undang guo secara filosofis memiliki latar belakang dan landasan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ditinjau dari perspektif sosiologis, pembentukan undang undang samping harus berdasarkan pada landasan filosofis, tentu perlu disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan serta tuntutan masyarakat. selain itu, harus pula berdasarkan nilai nilai agama, adat istiadat, dan budaya yang diyakininya. hal ini merupakan landasan sosiologis dalam pembentukan hukum. sejak undang undang guo dibentuk sampai saat ini, dipandang masih relevan. sehingga pembentuk undang undang, dpr, dan pemerintah tidak merencanakan perubahan ataupun penggantian terhadap undang undang guo. dalam kenyataan, sejak undang undang ini diterbitkan, sampai dengan sekarang ini berbagai daerah indonesia muncul aliran aliran sesat dan menyesatkan. atau organisasi organisasi kepercayaan masyarakat yang bertentangan, atau menyimpang dari pokok pokok ajaran agama dan hukum agama. beberapa kasus telah kita saksikan dalam masyarakat, ataupun yang sampai pengadilan. dari kasus kasus tersebut pada kenyataannya, menimbulkan protes dan penolakan dari masyarakat setempat karena dinilainya telah menodai pokok pokok ajaran agama yang diyakininya. hal ini justru dapat berdampak pada terjadinya perbuatan anarkis yang bertentangan dengan hukum. dimana hal tersebut tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengancam kerukunan hidup baik antarpemeluk agama itu sendiri maupun antar umat beragama yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan nasional kita. kenyataan tersebut mengundang keprihatinan antara sesama pemeluk agama dan antarumat beragama, serta masyarakat pada umumnya. bahwa sesungguhnya aliran aliran atau organisasi organisasi kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama sebagai simbol, alat, atau membuat tafsir sendiri atas ajaran ajaran agama yang menyimpang, belakangan ini makin bertambah dan berkembang arah yang menyesatkan, meresahkan masyarakat, dan menodai pokok pokok ajaran agama. hal ini justru harus mendapat perlindungan dari negara melalui undang undang untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta keberlangsungan kehidupan masyarakat, dengan menjunjung tinggi nilai nilai agama sesuai dengan ajaran ajaran agama yang diyakininya dan tidak merugikan hak orang lain. ditinjau dari perspektif yuridis, yang mulia. undang undang guo sebagai payung hukum yang masih relevan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi setiap orang dan pemeluk agama, dan menjalankan hak konstitusionalnya sesuai dengan pancasila dan undang undang dasar tahun bahwa undang undang guo tetap berlaku berdasarkan pada aturan peralihan undang undang dasar tahun berdasarkan pandangan dpr sesuai apa yang disampaikan atas, undang undang guo tidak bertentangan dengan serta undang undang dasar tahun selanjutnya, dpr menyampaikan isi dari ketentuan undang undang dasar tahun antara lain sebagai berikut: aturan peralihan, segala peraturan perundangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, menurut undang undang dasar ini. negara indonesia adalah negara hukum. setiap orang wajib menghormati haktahun negara menjamin kemerdekaan tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. ketentuan dalam undang undang dasar tahun memberikan kebebasan bersifat asasi. namun hak asasi manusia tersebut dapat diberikan pembatasan pembatasan yang pasarkan atas hukum atau undang undang. ketentuan ini juga diatur dalam instrument hukum internasional mengenai hak hak asasi manusia. seperti yang ditetapkan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, dalam instrumen hukum internasional terkait, seperti dalam deklarasi universal tersebut yang berbunyi, dalam menjalankan hak hak dan kebebasan kebebasan setiap orang, harus tunduk kepada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang undang. dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan kehormatan yang layak bagi hak hak dan kebebasan kebebasan orang lain. dan untuk memenuhi syarat syarat benar dari kesusilaan tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis. atas dasar hal tersebut, dpr berpandangan bahwa kebebasan untukmelainkan dapat dibatasi berdasarkan hukum ataupun undang undang. pembatasan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan kovenan internasional hak hak sipil dan politik yang menyebutkan, kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan apabilatinjau dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta instrumen hukum internasional, dpr berpandangan bahwa suatu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, moral masyarakat, atau hak hak kebebasan mendasar orang lain, oleh karena itu meskipun undang undang tersebut berbentuk pnas yang diterbitkan pada rezim orde lama yang kemudian ditetapkan menjadi undang undang pada pemerintahan berikutnya, namun secara substansial dan formil, undang undang tersebut tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan undang undang dasar kita. bahwa berdasarkan pada dalil dalil tersebut atas, dpr republik indonesia memohon kiranya ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang kami tuliskanlegal standing, sehingga permohonan guo harus dinyatakan tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard. menyatakan menerima pandangan pandang dpr republik indonesia untuk seluruhnya.memiliki kekuatan hukum mengikat. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait majelis ulama indonesia mu.ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama kyai haji hasyim mulai yang dimuat harian republika menyatakan,yang mulia ketua dan majelis hakim konstitusi, yang saksi tuliskan. perkenalkan kami menjelaskan sedikit tentang pengertian agama dan ham menurut ajaran islam.. guru lembaganya sebagai sarana untuk memperjuangkan hak hak asasi manusia, bahwa tugas dan peranan para pemohon dari nomor s.d vii dalam melaksanakan kegiatan kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak hak asasi manusia serta pemajuan bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan dan pendidikp 11a, p 11b, p 11c, p 11d, p 11e, p 11f, dan p 119g), bahwa dasar dan kepentingan hukum para pemohon dari nomor s.d vii dalam mengajukan permohonan pengujian undang undang nomor pnas atau dengan kata lain, islam bukan hanya sekedar agama dalam pengertian barat yang sempit.ohuldalam buku shifzul nafs) berhubungan dengan perlindungan akal .gamblang ditegaskan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.sebagaimana telah disinggung atas, bahwa dalam bab tentang ham terdapat dua yang berkaitan erat yaitu danyang mulia ketua dan anggota majelis hakim mahkamah konstitusi, hadirin yang terhormat. selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan secara lebih rinci tanggapan kami atas permohonan uji materiil dalam persidangan ini sebagai berikut, pertama, tentang tidak ada kerugian konstitusional pemoholam permohonannya para pemohon mengklaim dengan adanya pnas itu mengakibatkan hak konstitusional mereka dirugikan (angka permohonan, tapi dibagian lain permohonan menyebutkan berpotensi melanggar hak konstitusional mereka (angka tentu saja hal ini membingungkan atau menimbulkan tanda tanya mana sebenarnya yang terjadi, telah ada kerugian atau baru berpotensi merugikan? jika mereka mengakui telah ada kerugian, maka mereka harus membuktikan dalam persidangan mahkamah konstitusi, kerugian yang mereka derita, sedangkan bila dipegang argumentasi mereka tentang berpotensi merugikan, sungguh argumentasi itu bertentangan atau tidak sesuai dengan penalaran yang wajar, salah satu syarat dari syarat yang telah ditetapkan mahkamah konstitusi terkait undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi yang berbunyi atau setidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. pnas telah diterbitkan sejak tahun bagaimana mungkin setelah tahun keberadaan pnas itu masih saja dikuatkan berpotensi merugikan. jelas potensi merugikan sini tidak sesuai penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. sebagai contoh konkrit, salah satu pemohon yaitu ylbhi lahir pada tahun yang lalu. sejak kelahirannya ylbhi hingga saat diajukan permohonan uji materiil ini keberadaan maupun kegiatannya tidak pernah dirugikan dengan adanya pnas yang mereka gugat, misalnya dalam bentuk peringatan keras untuk menghentikan kegiatannya oleh menteri agama, jaksa agung, atau menteri dalam negeri sebagaimana diatur dalam pnas atau pengurusnya diperiksa dan diadili pengadilan berdasarkan pnas atau kuhp. bagaimana mungkin setelah berlangsung tahun tanpa ada kerugian konstitusional masih saja ylbhi menilai pnas ini berpotensi merugikan dirinya. bagaimana akal sehat atau penalaran kita yang wajar bisa menerima argumentasi serupa ini. lain masalah apabila produk undang undang itu baru terbit beberapa bulan yang lalu, kekuatiran adanya potensi kerugian masih wajar dipertimbangkan. jelaslah argumentasi legal standing pemohon tidak valid dan sepatutnya diputus tidak dapat diterima. kedua, tentang pemohon nomor sampai dengan tidak bergerak bidang keagamaan. dalam surat permohonannya, satu persatu dari ketujuh pemohon ini, menyampaikan maksud dan tujuan organisasi masing masing sesuai anggaran dasar mereka untuk dapat dinilai oleh majelis hakim konstitusi bahwa mereka memiliki legal standing. berdasarkan uraian maksud dan tujuan anggaran dasar itu tidak ada satupun dari ketujuh pemohon ini yang mengusung nilai nilai keagamaan sebagai bagian dari tujuan organisasi mereka. umumnya yang mereka usung adalah antara lain nilai nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan dan hukum. pemikirannya hal hal bidang usaha atau kegiatan ketujuh pemohon yang mereka klaim telah menjadi pengetahuan umum atau notice seiten dari sampai pada angka surat permohonannya, tidak satupun menyebutkan bidang kegiatan keagamaan. tetapi ketika pemohon melanjutkan, menguraikan argumentasi legal standing, berdasarkan maksud dan tujuan serta bidang usaha atau kegiatan organisasinya, tiba tiba saja mereka menyisipkan keagamaan sebagai salah satu bila kegiatan organisasinya, dapat terbaca pada angka dan surat permohonan. cara cara berargumentasi yang manipulatif serupa ini sungguh sangat tidak terpuji dan tidak menjunjung tinggi nilai nilai moral atau akhlak intelektual yang berlaku universal, apalagi dilakukan oleh para pengurus ketujuh pemohon yang selama ini banyak memperoleh liputan pemberitaan. sekaligus dalam argumentasi yang manipulatif itu ketujuh pemohon tersebut sebenarnya tanpa disengaja membenarkan bahwa untuk dapat memiliki legal standing, mengajukan permohonan uji materiil undang undang nomor pnas tahun maka organisasi mereka haruslah bergerak antara lain bidang keagamaan samping adanya kerugian konstitusional ataupun kerugian potensial. ketiga, tentang interpretasi yang dipaksakan.,pnas dengan undang undang dasar ini mismatches atau irrelevant dengan substansi pnaspnas mengenai penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama. sedangkan argumentasi atau uraian pembuktiannya mengenai kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama pada umumnya, yang bukan merupakan objek pengaturan pnas., penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama pada pnasdengan demikian, siapapun berdasarkan pnaspnas bahkantidak dengan sengaja dilakukan dimuka umum, apalagi menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum. pnaspnas itu sendiri justru sejalan dengan undang undang dasar yangpnaspada bagian akhir permohonan para pemohon juga mengakuipnasdalam mengatur pembatasan, mengacu ketentuan undang undang dasar juncto kovenan internasional hak sipil dan politik. pemohon menyebutkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: keselamatan masyarakat. ketertiban masyarakat. cc. kesehatan masyarakat. moral masyarakat. hak hak dan kebebasan mendasar orang lain. menjadi tanda tanya besar bagi kami, mengapa para pemohon tidak mencantumkan syarat nilai nilai agama dalam masyarakat sebagai salah satu syarat untuk mengatur pembatasan? mengapa dari sampai tadi tidak ada nilai nilai agama? tidakkah pemohon membaca bahwa undang undang dasar itu menyebutkan dengan jelas syarat atau pertimbangan atas dasar nilai nilai agama samping pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis? kami menggugat para pemohon, dimanakah integritas moral dan intelektual para pemohon dalam menyusun surat permohonannya? allah swt telah berfirman dalam al @uran .fa indah lata' mal author, wala kita'mal gulubullati fissuduur . sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada dalam dada hajj pemohon juga melakukan penafsiran yang mengada ada tentang pokok pokok ajaran agama dengan mendeskripsikan ada banyak aliran keagamaan dalam islam, seni, syiah, mu'tazilah, khawatir dan seterusnya. juga berbagai mazhab gigih dalam aliran seni, hanafi, maliki, syafi'i dan kembali. selama tahun keberadaan pnas, tidak ada satu kasus pelanggaran pnas yang lahir dari pertentangan aliran keagamaan dalam islam antara seni, syiah, mulailah, khawatir atau apa pun yang lahir dari pertentangan mazhab gigih seni, syiah, hanafi, maliki dan kembali. dan sepatutnya para pemohon tahu akan hal itu. artinya penafsiran yang dada ada oleh para pemohon, itu tidak memperoleh tempat dalam praktik beragama indonesia dan hanya ada dalam angan angan atau ilusi pikiran para pemohon belaka. para pemohon dalam usaha kerasnya mencela frasa, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama pada pnas memberi ilustrasi tentang ziarah kubur dalam agama islam yang berbeda antara penafsiran dan keyakinan orang nu, yang menganggapnya sebagai ibadah dengan orang muhammadiyah atau hari yang menganggapnya sebagai bid'ah yang menimbulkan syirik dan syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh allah swt. ilustrasi ini tentu membuat terperangkap mereka yang cukup baik mendalami agama islam, dan tahu benar orang muhammadiyah dan hari tidak melarang orang berziarah kubur. pemohon perlu lebih baik lagi mempelajari agama islam, dan apabila tidak faham maka hendaklah bertanya kepada ahlinya. pemohon harus bisa membedakan antara ziarah kubur yang merupakan tuntunan nabi muhammad saw dengan perbuatan minta minta doa atau sesuatu kepada orang yang telah meninggal. empat, tentang perlindungan dan ketenteraman beragama. berkaitan dengan pnas atau kuhp tanpa menyebutkan sumbernya, entah siapa yang maksudnya dan entah dengan maksud apa, pemohon mengutip pendapat perancang pnas bahwa yang ingin dilindungi dalam konsep delik terhadap agama adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya atau individu, seperti tuhan, nabi, kitab suci, dan sebagainya. pemohon lalu mencela maksud pembentukan pnas yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, akan menimbulkan keadaan problematik yaitu siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama.? karena pemohon tidak menyebutkan sumber kutipannya tadi itu tentulah kita tidak dapat mengetahui kalimat asli yang dikutip, atau mengecek apakah pemohon telah mengutip dengan benar dan tidak ada yang korupsi dari kutipannya itu. prof. umar seno aji, s.h., berpendapat berbeda dari sumber yang kata katanya telah dikutip pemohon berkaitan pnas dalam bukunya hukum acara pidana dalam prosesi . secara ringkas prof. umar seno aji menyebutkan, bukanlah agamanya yang harus dilindungi oleh peraturan, melainkan aksentuasinya pada pelanggaran ketertiban umum yang harus dilindungi . dalam hubungan demikian ujar beliau, dapatlah dikatakan rasa ketenteraman orang orang beragama yang diganggu karena ucapan ucapan atau pernyataan pernyataan termasuk dalam kuhp itu yang dapat membahayakan ketertiban umum, karena itu hanya mengenai bentuk lahiriah atau eksternal form dari pernyataan pernyataan tersebut, sehingga agama sebagai agama sich tidak menjadi objek perlindungan terdapat perbedaan yang bertolak belakang antara pernyataan pemohon yang mengutip dari sumber yang antah berantah itu dengan pendapat prof. umar seno aji, mantan menteri kehakiman, mantan ketua mahkamah agung, dan mantan rektor universitas krisna dwipayana. sudah barang tentu pendapat yang terakhir ini yang lebih patut dipercaya karena pendapat umar seno aji sesuai benar dengan penjelasan resmi pnas yang menyebutkan bahwa aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebutlima, tentang kekhawatiran terjadi chaos apabila pnas dinyatakan berkekuatan hukum yang mengikat. disebutkan dalam penjelasan pnasmajelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia.pnas kembali marak tanah air, dikarenakan pnas dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat. dengan adanya pnaspnas ini dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat? ibarat kejahatan korupsi negeri ini, tidak kurang dari undang undang bidang korupsi telah diundangkan, bahkan didirikan komisi pemberantasan korupsi, masih saja korupsi terjadi. bagaimana pula akibatnya bila seluruh perundang undangan tentang korupsi itu dinyatakan tidak berkekuatan hukum yang mengikat lagi? jelaslah korupsi akan terjadi mana mana yang membahayakan ketertiban masyarakat. demikian halny.oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, hadirin yang terhormat, agar negeri ini terhindar dari chaos serta demi menimbang hal hal sebagai berikut para pemohon tidak memiliki legal standing. dengan menyiapkan turunan undang undang, antara lain undang undang perlindungan saksi:anggaran dasar dari pemohon iii, perkumpulan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi), disebutkan maksud dan tujuan perhimpunan ini untuk:: mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial: mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak hak asasi manusia, dalam anggaran dasar dari pemohon iv, perkumpulan demos, disebutkan bahwa demos bertujuan mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai nilai keadilan, demokrasi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dalam anggaran dasar dari pemohondari pemohon vi, yayasan dewantara, disebutkan maksud dan tujuan pendiriannya adalah bidang sosial: dalam anggaran dasar dari pemohon vpemohon nomor sampai dengan tidak bergerak bidang keagamaan.rgumentasi pemohon banyak kekeliruan, baik yang disengaja atau yang dikarenakan kurang paham akan ajaran agama cast agama islam, mak. selanjutnya pihak terkait majelis ulama indonesia juga mengajukan ahli yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal, februari sampai dengan maret yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: ahli dr. asian husain guo bertujuan untuk mencegah terjadinya kekacauan akibat penyalahgunaan penodaan agama, bahwat, bahwa sebenarnyapencabutan guo akan membawa pada subjektivitas penafsiran, meskipun secara umum mengaku menghormati sejumlah rumusan ham, tetapi sebenarnya masing masing negara tetap memiliki kekhasan berdasarkan sejarah dan konstitusinya dalam meletakkan posisi agama dalam negara. konstitusi indonesia memberikan batasan terhadap kebebasan beragama dalam uud dengan menambahkan frasa nilai nilai agama , aguo. saksi mui, amien jamaluddin guo sangat dibutuhkan. berdasarkan pengalaman menghadapi banyak aliran sesat yang muncul indonesia:, kemudian hma bijak bestari, nabi musaddig yang juga saksi laporkan kemudian diproses dan dipenjara tahun, kudus ada rasul sabda kusumo, surga eden yang sudah jadi tersangka cirebon yang pada tanggal januari kami menerima laporan dari pengikutnya, kemudian pada januari dilaporkan polda, jil menggugat al gurun (ratusan al gurun) dan menerbitkan versi indonesia, apabila guo ini dicabut atau tidak tidak ada sandaran hukumnya, terhadap kasus kasus penodaan agama. seandainya guo dicabut berarti menyuruh masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. ahli abu yamin rahman undang undang nomor pnas tahun berperan sebagai pemasar undang undang dasar dan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri dalam negeri republik indonesia berperan sebagai pelaksanaan injil matius sampai dan al @uran al bayaran dan surat yunus lapangan. contoh contoh penodaan zaman khalifah abu bakar, hanya sekitar tahun sesudah nabi muhammad saw pergi, terjadilah penyelewengan. musailamah murtad dan dia mengklaim sebagai nabi dan minta kepada abu bakar supaya wilayah kekuasaannya dibagi. musailamah diperangi, dan dia terbunuh daerah jamaah dengan lambangnya masih. ciri yang lain, tahun silam, penodaan agama terjadi denmark. media llands poster, sengaja membuat lukisan nabi muhammad dengan urban kepala dan kitab suci al gurun bersama bom tangan. maksudnya muhammad dipublikasikan sebagai sumber teroris dan islam disebarkan lewat kekerasan. memang kondisi masyarakat denmark tak berdaya, tak bedanya dengan masyarakat barat lainnya. bahkan warganya berdemo tanpa mengenakan pakaian selembar apapun tetap saja dilindungi oleh undang undang dan ham mereka. yang kita khawatirkan kalau muncul penodaan penodaan, baik berupa aliran aliran dan lain sebagainya yang merusak, berharap agar undang undang nomor pnas tahun pertahankan, menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait pimpinan pusat muhammadiyahresmi pimpinan pusat muhammadiyah terhadap permohonan pengujian materiil undang undang nomor pnas tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama terhadap undang undang dasar yang pada pokoknya menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan alasan sebagai berikut: alasan filosofis. muhammadiyah berpendapat bahwa kebebasan beragama atau religius freedom bukanlah kebebasan tanpa batas. kebebasan beragama menurut kami adalah kebebasan untuk memeluk agama, beribadat menurut pokok pokok ajaran agama, dan bahkan membentuk suatu agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang. akan tetapi, kebebasan itu hanya berlaku selama tidak mencederai pokok pokok ajaran agama lain. pada titik ini muhammadiyah berpendapat bahwa dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain. alasan sosiologis. muhammadiyah berpendapatalasan teologis. muhammadiyah memandang bahwa untuk menentukan suatu penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini departemen agama dan tokoh tokoh agama yang bersangkutan. muhammadiyah memandang bahwa yang dimaksud dengan penodaan agama adalah memberikan penafsiran dan melaksanakan praktik keagamaan yang menyimpang dari toko k pokok ajaran agama yang diyakini oleh seluruh umat agama yang bersangkutan atau setidak tidaknya oleh mayoritas umat agama tersebut. sebagai contoh, seluruh umat islam meyakini bahwa nabi muhammad saw adalah nabi akhiruzzaman @tambal andika'i warmusalim, oleh karena itu bila ada seseorang atau sekelompok orang yang menyatakan atau mengaku sebagai nabi setelah nabi muhammad saw, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penodaan dan penistaan terhadap pokok pokok ajaran agama islam. contoh lain dalam praktik melaksanakan ibadah sholat, seluruh umat islam meyakini bahwa bacaan sholat dilafalkan dengan menggunakan bahasa arab sebagaimana dipraktikkan oleh rasulullah saw. oleh karena itu bila ada seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa arab, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penodaan terhadap pokok pokok ajaran agama islam. contoh ketiga, seluruh umat islam meyakini bahwa pelaksanaan ibadah haji harus dilaksanakan tanah suci mekkah sesuai dengan tuntunan rasulullah saw, dan bila ada seseorang atau sekelompok orang yang menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah haji luar tanah suci mekkah maka hal tersebut nyata nyata sebagai bentuk lain dari penodaan terhadap pokok pokok ajaran agama islam. alasan yuridis. kami memandang bahwa jiwa dan semangat undang undang nomor pnas sama sekali tidak bertentangan dengan undang undang dasar karena substansi dan penjelasan undang undang tersebut tidak mengekang dan membatasi hak hak dasar warga negara untuk meyakini dan melaksanakan suatu ajaran agama dan kegiatan kegiatan ritual yang terdapat dalam agama tersebut. yang dilarang dalam undang undang tersebut adalah melakukan penafsiran dan berbagai kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang dianut indonesia. undang undang dasar sudah jelas dan nyataundang undang nomor pnas disamping tidak bertentangan dengan undang undang dasar juga sejalan dan senapan dengan undang undang nomor tahun tentang occur yang pada pokoknya menegaskan bahwa kebebasan untuk mewujudkan salah satu agama atau kepercayaan dapat tunduk hanya pada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, kesehatan atau moral, atau hak hak dasar dan kebebasan orang lain. berdasarkan argumen filosofis, sosiologis, teologis dan yuridis yang kami paparkan atas, maka muhammadiyah memohon kepada majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara guo agar memutuskan dan putusan tersebut sebagai berikut menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya.. untuk menguraikan lebih jauh pandangan keagamaan muhammadiyah dalam kaitannya pengujian undang undang nomor tahun ini, pandangan muhammadiyah terkait dengan pengujian undang undang ini, sebagai berikut: yang pertama adalah koreksi atas naskah yang telah disampaikan oleh pemohon dalam halaman permohonan pengujian material undang undang nomor pnas yang situ disebutkan sebagai ilustrasi dalam penafsiran dan keyakinan orangkubur adalah bid'ah yang menimbulkan syirik. syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh allah swt. karena ituuatu penafsiran tertentu, penafsiran muhammadiyah misalnya, maka akan ada puluhan juta warga yang kriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang. saksi kira pernyataan ini sama sekali tidak benar. muhammadiyah bukan wahabi, bukan mu'tazilah, dan bukan pula nu, tapi ini tidak substantif saksi kira. tapi saksi kira ini penting ditegaskan, karena ini merupakan satu kesalahpahaman. yang kedua, sesuai dengan himpunan putusan tarih muhammadiyah tidak melarang tahlil dan tidak melarang ziarah kubur, dan ini tidak substantif, tapi ini disampaikan, termasuk muhammadiyah tidak melarang warga untuk masuk muhammadiyah atau sebaliknya. karena setahu saksi, bapak ketua mahkamah konstitusi ini adalah seorang yang keluar masuk muhammadiyah. berikutnya perlu kami sampaikan pandangan islam tentang kebebasan beragama menurut paham muhammadiyah. yang pertama, pada prinsipnya beragama merupakan pilihan hidup yang bersifat sukarela dan tidak ada paksaan. hal ini kami pasarkan pada surat baroh dan surat kahfi yang situ disebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama karena sudah jelas mana jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. kemudian, pada surat kahfi disebutkan bahwa kebenaran itu datangnya dari tuhan, barang siapa ingin beriman maka hendaklah dia silakan beriman dan barang siapa yang mau kafir silakan dia kafir terhadap tuntunan tuhan itu. yang kedua, islam mengakui adanya perbedaan agama dan keyakinan atau pluralitas beragama. hal ini kami pasarkan pada pemahaman atas surat bayaran dan dan surat kaidah kemudian yang ketiga, pokok agama yang mendasar dalam islam adalah akidah, yang ini juga sekali lagi kami pasarkan kepada pemahaman atas surat bayaran dan surat nisa kemudian yang keempat, terhadap perbedaan agama dan keyakinan, islam mengajarkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah dengan tidak mencampur adukan ajaran agama dan dengan tidak menghina keyakinan agama orang lain. hal ini kami pasarkan pada surat kafir, surat yang sampai dengan dan surat saksi bacakan saja satu nya untuk menunjukkan bahwa gurun adalah sama dengan perannya nu. allah berfirman situ walau tasubbuu alladziina yad'guna min dunni allah fayasubbuu allah 'awan bighayri 'ilmi kadzaalika zayyannaa likulli ummat 'amalahum summa ila rabbinik mari'umum fayunabbi umum bima keanu ya'maulana. . dan janganlah kamu sekali kali orang islam itu menghina tuhan tuhan atau sembahan sembahan selain allah karena kalau itu kamu lakukan maka mereka akan menghina allah dengan penuh permusuhan dan tanpa dasar ilmu pengetahuan. selanjutnya yang perlu kami sampaikan adalah pandangan muhammadiyah tentang agama dan sikap keagamaan. dalam himpunan putusan tarih disebutkan bahwa agama adalah apa yang disyariatkan allah dengan perantaraan nabi namanya berupa perintah perintah dan larangan larangan serta petunjuk petunjuk untuk kebaikan manusia dunia dan akhirat, termasuk dalam pokok pokok agama menurut himpunan putusan tarih adalah keimanan, yang iman itu meliputi iman kepada allah yang maha kuasa, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul atau rasul, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada gada' dan radar. kemudian yang terakhir, dalam hal beragama memilih agama merupakan pilihan pribadi tetapi aktualisasi, ekspresi dan pengamalan agama ruang publik merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, karena itu pedoman hidup islami warga muhammadiyah yang diterbitkan oleh pimpinan pusat muhammadiyah yogyakarta pada tanggal dzulhijjah bertepatan pada februari yang ditandatangani oleh ketua prof. dr. achmad syafi'i ma'arif dan sekretaris drs. kaisar nasir, si. dalam kehidupan islami warga muhammadiyah disebutkan: pertama islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, masing masing dengan memelihara hak dan kehormatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan non muslim dalam hubungan ketetanggaan bahkan dalam islam bahkan islam memberikan perhatian sampai area rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak haknya. kedua, setiap keluarga dan anggota keluarga muhammadiyah harus menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga, memelihara kemuliaan dan memuliakan tetangga, bermurah hati kepada tetangga yang ingin meniti barang atau hartanya, menjenguk bila tetangga sakit, mengasihi tetangga sebagaimana mengasihi keluarga atau diri sendiri, menyatakan ikut bergembira atau senang hati bila tetangga memperoleh kesuksesan, menghibur dan memberikan perhatian yang simpatik bila tetangga mengalami musibah atau kesusahan, menjenguk atau mel bila ada tetangga meninggal dan ikut mengurusi sebagaimana hak hak tetangga yang diperlukan, bersikap pemain dan lemah lembut bila tetangga salah, jangan selidiki menyelidiki keburukan keburukan tetangga, membiasakan memberikan sesuatu seperti makanan dan oleh oleh kepada tetangga, jangan menyakiti tetangga, bersikap kasih saking dan lapang dada, menjauhkan diri dari segala sengketa dan sifat tercela, berkunjung dan saling tolong menolong dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang tepat dan bijaksana. ketiga, dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil. mereka berhak memperoleh hak hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip prinsip yang diajarkan oleh agama islam. keempat, dalam hubungan hubungan sosial yang lebih luas, setiap anggota muhammadiyah baik sebagai individu, keluarga, maupun jama'ah atau warga dan jam'iah atau organisasi haruslah menunjukkan sikap sikap sosial yang didasarkan atas prinsip menjunjung tinggi nilai nilai kehormatan manusia, memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan kemanusiaan, mewujudkan kerja sama umat manusia menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, memupuk jiwa toleransi, menghormati kebebasan orang lain, menegakkan budi baik, menegakkan amanah dan keadilan, perlakuan yang sama, menepati janji, menanamkan nilai kasih saking dan mencegah kerusakan, menjadikan masyarakat menjadi masyarakat yang shaleh dan utama, bertanggung jawab atas baik dan buruknya masyarakat dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berusaha untuk menyatu dan berguna atau bermanfaat bagi masyarakat, memakmurkan masjid, menghormati dan mengasihi antara yang tua dan yang muda, tidak merendahkan sesama, tidak berprasangka buruk kepada sesama, peduli kepada orang miskin dan yatim, tidak mengambil hak orang lain, berlomba dalam kebaikan, dan hubungan hubungan sosial lainnya yang bersifat islah menuju terwujudnya masyarakat islam yang sebenar benarnya. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait persekutuan gereja gereja indonesia pgi) bertanggal februari yang diterima kepaniteraan mahkamah pada tanggal februari sebagai berikut: agama kristen sebagaimana agama agama yang lain, agama islam, hindu dan lain lain, mempunyai doktrin yang tertulis, yang resmi dan mengikat bagi umat masing masing. ajaran itu ditetapkan oleh mekanisme internal, apakah itu sidang dalam gereja atau sinode atau konsili dan itulah mekanisme ditempuh oleh agama kristen dalam menetapkan ajaran ajarannya yang benar. bagi agama kristen setiap ajaran itu bisa diuji, ditafsirkan kembali berdasarkan alkitab. hanya alkitab yang tidak boleh berubah tetapi pemahaman, penafsiran atau bagaimana kita menggali ajaran dari alkitab itu, produk ajaran etika atau doktrin itu dapat berubah. alkitab adalah inti dari sumber ajaran agama kristen. ajaran boleh berubah, boleh berbeda tetapi kitab suci tetap, tidak boleh diubah dan itu dialami oleh umat kristen sampai sekarang yang menghimpun berbagai aliran atau doktrin gereja yang terhimpun dalam persekutuan gereja gereja indonesia. bukan hanya berbeda tapi juga kadang kadang bertentangan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain, tetapi karena ada komitmen bersama atau misi bersama bagaimana kita hidup dalam masyarakat dunia ini agar dapat sebagai garam tenteram dunia menurut bahasa alkitab, supaya itu juga dapat dilakukan bersama sama dalam masyarat indonesia yang berlandaskan pancasila. kami menyadari bahwa penodaan agama atau penistaan agama tidak boleh dibiarkan. masalahnya adalah, majelis hakim yang terhormat, apa yang disebut dengan penodaan itu? gereja gereja mempunyai ajaran yang berbeda beda tapi yang dianut dan dipercayai, diikuti oleh umat atau anggota gereja tersebut, yang satu berbeda dari gereja yang lain atau juga bertentangan. kadang kadang pertentangan itu sangat prinsipal antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. dalam sejarah gereja ada gereja gereja dalam ajarannya tentang ketuhanan yang bersifat trinitas tapi ada juga yang bersifat units. yang kita khawatirkan itu adalah apabila pemerintah sini persoalannya atau negara apakah berhak atau harus bertindak menjadi penafsir tunggal dalam kehidupan beragama? pgi melihat masalah yang sedang kita bahas sedangkan ini menyangkut hubungan agama dan negara. dalam ajaran kristen negara merupakan instrumen allah, alat allah, tetapi terbatas pada menegakkan keadilan dan memberantas kejahatan. gereja dan negara tidak terpisah tapi sama sama menerima mandat dengan wilayah tugas yang berbeda yaitu dari allah sendiri dan wilayah negara berbeda dengan wilayah agama, tetapi juga kitab suci kristen mencatat peranan positif dari negara seperti yang dikatakan dalam roma perbuatlah yang baik maka kamu akan memperoleh pujian daripadanya atau dari negara . oleh karena itu seyogyanya negara mesti memberi penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. kalau tidak tidak diberikan penghargaan maka itu berarti ada yang missed dalam tugas negara menurut kacamata kristiani. tugas dari agama dalam pluralisme seperti yang sudah digariskan tadi semata mata adalah himbauan atau seruan dari ajaran kristen dalam kehidupannya yang kita akui sekarang suatu kehidupan yang pluralis dan yang kita terima dan kita sebetulnya masih sedang belajar bagaimana kita hidup dalam suatu masyarakat yang begitu pluralis. ada orang yang bilang kita ini pluralisme dalam pluralitas. jadi setiap unit juga plural sebetulnya, bukan hanya satu agama yang plural tapi dalam unit unit itu juga terjadi pluralisme baik dalam paham maupun dalam implementasi. agaknya itu yang menyebabkan kita memiliki begitu banyak wadah wadah atau organisasi atau perhimpunan dalam kita mau mengimplementasikan iman atau ajaran dari agama kita masing masing.cus tetapnya pada bidang hukum: bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya para pemohon dari nomor s.d vcc., membangun jaringan hak asasi manusia tingkat nasional dan internasional:: menyebarluaskan informasi dan publikasi terkait hak asasi manuud yang dalam permohonan ini terutama dan oleh karena itu mencermati dari perkembangan akhir akhir ini maka pgi mendesak juga agar pemerintah atau aparat mengambil tindakan tegas terhadap aksi aksi yang mendahulukan kekerasan atau kekerasan fisik maupun simbolik atau juga yang mendahulukan sikap main hakim sendiri yang berkaitan dengan keyakinan atau kepercayaan. pgi berpendapat, memang musti ada dictum, pokok mengenai penodaan agama. masalahnya apa definisi dari penodaan tersebut? apakah pemerintah berhak mengadili suatu keyakinan atau menjadi penafsir atas suatu yang dianggap paling benar? walaupun ada doktrin yang dianut tetapi dalam sejarah keagamaan kristiani, doktrin itu ditetapkan melalui sinode atau melalui sidang sidang yang direpresentasikan, merepresentasikan berbagai utusan atau kalangan sehingga dia dapat mengikat dan diterima. bukan tidak jarang terjadi pertentangan antara ajaran yang satu dengan ajaran yang lain yang terjadi dalam sejarah gereja abad pertengahan dengan akibat banyak korban jiwa yang ditindas akibat penindasan atau penganiayaan karena dianggap ajarannya itu menentang ajaran gereja yang resmi bahkan dipakai istilah terkutuklah mereka yang mengikuti itu, anathema dan semakin runyam keadaan dalam sejarah gereja abad pertengahan ketika penguasa turut campur memihak kepada yang kuat supaya akhirnya yang kuat tadi semakin kuat dan yang lemah menyingkir dan melarikan diri timur tengah atau tempat lain. dalam sejarah ini mesti dicatat bahwa timur tengah tempat yang jauh dari eropa orang kristen yang berbeda ajaran dari ajaran yang dianggap mayoritas atau resmi mendapat perlindungan dari penguasa muslim ketika itu. mereka menjadi warga yang dilindungi yang berhak hidup menurut keyakinan mereka sendiri, sesuatu yang lebih baik yang mereka terima ketimbang dalam kerajaan romawi abad pertengahan. tapi itu adalah sejarah suatu masa lalu yang kemudian tidak lagi menjadi acuan atau pedoman. gereja atau agama kristen tidak melakukan kekerasan fisik atau paksaan apabila terjadi perbedaan perbedaan. kalau ada perbedaan atau yang dianggap tidak sesuai terhadap ajaran yang resmi maka mekanisme yang hidup kalangan agama kristen ialah mengingatkan warga gereja agar jangan mengikutinya. kebetulan gereja gereja mempunyai jadwal mingguan. samping ibadah, itu juga tempat untuk memberikan pengumuman pengumuman, untuk memberikan seruan seruan yang patut diwaspadai oleh umat atau untuk disikapi dengan baik, sehingga hal hal yang terjadi luar kehidupan gereja dapat dikritisi dan diikuti, dimainkan oleh anggota atau warga gereja atau umat kristen setiap minggu. gereja tidak melakukan penganiayaan atau tindak kekerasan kepada orang yang berbeda atau yang menyikapi ajaran yang dianut oleh suatu gereja dengan cara cara pemaksaan atau tindakan tindakan fisik. ada gereja yang dianggap oleh gereja sejak dahulu tidak sesuai dengan ajaran gereja kristen, tetapi fakta mereka juga hadir, mereka juga ada negara kita, masyarakat kita, karena mereka juga mempunyai hak yang hidup dan pemerintah atau c.g. negara atau negara mengizinkan mereka untuk eksis. pgi berpendapat agar pnas itu dikritisi dalam soal fungsi dan isinya karena multitafsir dan cenderung multi . apabila terjadi hal hal yang dikategorikan atau yang dianggap penodaan atau penyimpangan, maka itu hendaknya disikapi atau diselesaikan dengan pembinaan internal tanpa kekerasan, tanpa intimidasi dan tindakan fisik. dan itu sudah lama dilakukan dalam kalangan umat kristen supaya mereka yang berbeda atau yang juga menista atau menghina ajaran itu dapat kembali secara baik baik kepada kelompok atau umat atau gereja yang akan ditinggalkannya. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait konferensi wali gereja indonesia kwi) bertanggal februari yang diterima mahkamah pada persidangan tanggal februari sebagai berikut, dalam jangka waktu antara tahun sampai saat ini indonesia telah mengalami perubahan bentuk kehidupan sosial misalnya perkembangan kesadaran akan harga diri kalangan masyarakat warga, pendidikan yang lebih menjangkau banyak orang, hubungan internasional yang lebih luas, maka mencermati atas rumusan hukum dan undang undang yang semakin cocok dengan semangat para bapak bangsa merupakan suatu keharusan agar bangsa indonesia semakin mampu hidup zaman ini. sebagai suatu lembaga keagamaan kami menyampaikan hal hal yang menyangkut nilai nilai universal yang juga terdapat juga dalam agama kami, termasuk nilai nilai kemanusiaan dan nilai nilai taat asas:agama mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu', berdentang dengan dan uudmenteri dalam negeri).bertentangan dengan dansetiap orang bebas dari perlakuan yang bersikapbersifat diskriminatif itu . apabila setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama sama menteri jaksa agung dan menteri agama,menganut dan dan uud setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninya itu. pada kitab undang undang hukum pidana diadakan baru yang berbunyi sebagai berikut,, yang pada sifat bertentangan dengan dan dan undang undang dasar setiap orang bebas atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan bersikap, sesuai dengan hati nuraninyapnas tahun latar belakang kelahirannya dan implementasinya sekarang ini. lahir dari latar belakang dibuatnya undang undang nomor pnas tahun dikarenakan suasana politik dan keamanan waktu itu, hadirnya gerakan separatis di tii, kahar mufakat sulawesi selatan, dan daud buruh aceh, yang berlatar belakang agama) serta dianggap mengancam persatuan dan kesatuan. hal tersebut tersurat dalam konsiderans undang undang nomor pnas tahun namun suasana demikian sudah tidak berlaku lagi seiring dengan perkembangan zaman, sehingga peraturan ini sudah harus sudah dicabut untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengingat hukum merupakan suatu instrumen yang harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. pada masa ini instrumen undang undang nomor pnas tahun bukan dijadikan perlindungan bagi kelompok agama tetapi cenderung dijadikan alat pembenaran bagi perilaku penodaan oleh satu agama terhadap agama lain, atau lingkungan suatu agama yang didasarkan atas perbedaan paham. atas nama undang undang tersebut untuk beberapa kasus dipakai sebagai alat mendiskreditkan kelompok agama yang memiliki pemahaman berbeda. relasi negara dan agama. pendapat salah satu tokoh pendiri negara, agus salim, berpandangan bahwa. pendapat proklamator hatta pernah menyatakan, urusan agama dan negara harus dipisahkan atau yang dikenal oleh amerika serikat sebagai pemisahan antara gereja dan negara, hal tersebut diungkapkan saat konstituante memperdebatkan indonesia akan berdasarkan syariat islam atau pancasila. pendapat hatta tersebut oleh beberapa pihak dimaknai sebagai ide gagasan negara sekuler. hatta merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap hilangnya tujuh kata dalam piagam jakarta. sehari setelah proklamasi, kata kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarikat islam bagi pemeluk pemeluknya yang tercantum dalam piagam jakarta diganti menjadi ketuhanan yang maha esa , dengan alasan ada keberatan dari masyarakat indonesia timur yang non muslim terhadap kata kata tersebut. berdasarkan ketentuan dalam undang undang dasar dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan republik indonesia nkri) tidak dapat membatasi agama apapun, keyakinan apa saja yang dapat dipeluk maupun diyakini oleh para pemeluknya, dan bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. dengan demikian nkri atau negara pun diposisikan sebagai pihak yang tidak dapat melakukan intervensi terhadap keyakinan maupun hak beragama seseorang, dan tidak boleh mendiskriminasikan seseorang karena keyakinan seperti yang dimaknai dalam undang undang dasar pemahaman kebebasan beragama. kebebasan beragama dalam persepsi ham dikategorikan bersifat mutlak, dan oleh karenanya berada dalam freedom be, dan hak tersebut tidak bisa non deregable. rujukan kebebasan beragama pada undang undang dasar yaitu didasarkan, penasaran atas ketuhanan yang maha esa, kemudian dasar itu diikuti dengan ketentuan mengenai kebebasan beragama dalam menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaan masing masing. dengan demikian kebebasan tersebut, keputusan beragama dan beribadat merupakan persoalan individu dan bukan persoalan negara. negara tidak perlu mengatur (menafsir) mana ajaran agama yang harus atau tidak harus dilakukan oleh warga negara. negara juga tidak berhak mengakui atau tidak mengakui suatu agama, sama halnya juga bahwa negara tidak berhak untuk menentukan mana agama resmi dan tidak resmi. pada tataran implementasi negara tidak memiliki otoritas untuk mengklaim kebenaran agama berdasarkan kelompok mayoritas, apa tugas porsi dari negara dalam konteks kebebasan beragama, negara hanya sampai cukup sebatas menjamin dan memfasilitasi agar warga negara dapat menjalankan agama dan peribadatannya. dengan adanya kebebasan beragama maka seharusnya tidak ada mengutamakan terhadap ajaran agama yang resmi indonesia karena kebebasan mempunyai arti bahwa semua agama dan keyakinan yang dianut indonesia mempunyai kesempatan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi diantaranya. mengekspresikan ajaran agama. apabila kebebasan beragama dikategorikan bersifat hak mutlak dan oleh karenanya berada dalam ranah freedom be, dan hak tersebut bersifat non derogable. hak mengekspresikan agama dikatakan sebagai hak bertindak yang dapat dibatasi melalui sebuah undang undang. dalam undang undang dasar bahwa sehubungan dengan keyakinan yang dimiliki setiap orang berhak menyatakan pikiran dan sifat yang sesuai dengan keyakinan tersebut, dengan demikian ditekankan kembali sini bahwa kebebasan seseorang untuk menyuarakan keyakinan tidak dapat diintervensi oleh siapapun termasuk negara kesatuan republik indonesia. penafsiran tentang suatu agama kepercayaan yang dianut.atagamanyaada bagian penjelasan undang undang tersebut tidak ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan kata kata melakukan penafsiran dan menyerupai. penafsiran tidak akan lepas dari subjektivitas dari penafsir, apa yang berhak menafsir itu negara, atau minoritas, atau mayoritas. demikian pula pertanyaan muncul, siapa pihak yang berhak menentukan suatu tafsir atau kegiatan suatu aliran kepercayaan yang menyimpang, negara atau tokoh agama? sesungguhnya negara tidak dapat menentukan hal itu, karena negara tidak mempunyai otoritas keagamaan. kalau alasan negara hal tersebut dilakukan dalam kerangka menjaga dan melindungi kesucian agama, tentunya tidak sejalan dengan amanat undang undang dasar yang eksplisit menyebutkan, setiap orang atas kebebasannya meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya . tokoh agama juga tidak dapat karena tidak ada otoritas yang tunggal dalam suatu agama yang dapat menentukan sesat atau tidaknya suatu agama kepercayaannya. ketentuan dalam undang undang nomor pnas tahun membatasi kebebasan seseorang dalam menyuarakan keyakinan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang resmi yang dengan demikian juga membatasi kebebasan seseorang dalam beragama. lebih lanjut lagi dengan pelarangan terhadap kebebasan seseorang untuk memeluk keyakinannya tidak sesuai dengan ajaran resmi, juga merupakan suatu bentuk diskriminasi yang mana dilarang dalam undang undang dasar karena undang undang dasar tersebut dengan sendirinya tidak membatasi maupun mengutamakan agama agama apapun yang dipeluk maupun diyakini oleh setiap orang. ketentuan dalam undang undang nomor pnas tahun yang mempidanakan setiap orang yang menyarankan keyakinan yang dianggap menyimpang dari ajaran agama yang resmi merupakan kriminalisasi terhadap agama. dengan demikian merupakan ketentuan yang bersifat represif terhadap kebebasan beragama setiap orang. dengan demikian negara kesatuan republik indonesia atau negara pun tidak dapat melakukan intervensi dalam hal ini termasuk melarang seseorang untuk menyuarakan keyakinan baik dalam bentuk penganut agama maupun tidak menganut agama. dapat disimpulkan, bahwa ketentuan dalam undang undang nomor ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan, kebebasan berpendapat, yang diatur dalam undang undang dasar karena itu, pertama, ketentuan dalam undang undang nomor pnas tahun tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan keyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam undang undang dasar dan cenderung mengkriminalisasikan ajaran agama yang dianggap menyimpang. dua, negara kesatuan republik indonesia bukan sebuah negara agama yang dengan demikian negara tidak dapat intervensi dalam urusan agama karena terdapat pembedaan antar agama dan dengan agama. dan nomor tiga, undang undang nomor pnas tahun sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. tiga, undang undang nomor sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga dengan masyarakat warganya. atas dasar keterangan ini, kami berpendapat bahwa pantaslah mahkamah konstitusi memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan judicial review terhadap undang undang nomor pnas menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait pengurus besar nahdlatul ulama pbnu) yang diterima kepaniteraan mahkamah pada persidangan tanggal februari sebagai berikut, kuasa pengurus besar nahdlatul ulama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal februari tahun untuk memberikan keterangan sebagai berikut dalam perspektif kesejahteraan islam, kebebasan beragama bukanlah suatu hal yang baru. jauh sebelum dunia barat berkampanye mengenai jaminan kebebasan beragama, islam sejak abad sebelumnya sudah menjamin dengan al @uran, hadits maupun praktipraktik rasulullah dan sahabat sahabatnya sehingga pemberian kebebasan beragama dalam tatanan masyarakat muslim adalah religiously compulsory, secara agama adalah wajib. selanjutnya dalam tradisi ulama islam kebebasan beragama yang menyangkut ajaran islam dalam bentuk perbedaan pemikiran, pendapat dan sikap serta praktik keberagamaan bukan pula hal yang baru apalagi dianggap tabu. tidak terhitung jumlahnya kitab kitab yang ditulis ulama islam yang disusun khusus untuk merangkum, mengkaji, membandingkan kemudian mendiskusikan berbagai pandangan yang berbeda beda dengan argumentasinya masing masing. namun satu hal yang patut digarisbawahi dari kandungan kebebasan mengekspresikan keyakinan pendapat atau praktik keragaman tersebut, yakni bahwa hal hal tersebut terbuka sepanjang menyangkut masalah masalah fur'iyah atau persoalan cabang belaka. dengan merujuk dengan apa yang dikemukakan atas maka pbnu juga ingin menyampaikan bahwa sebagian besar dari uraian tentang contoh contoh perbedaan dalam masyarakat atau organisasi yang disampaikan oleh para pemohon sesungguhnya merupakan masalah salafiyah suriah yang tidak menyangkut pokok pokok ajaran agama, sehingga berlebihan jika hal ini dipergunakan sebagai ketakutan terhadap kemungkinan kriminalisasi. posisi dan sikap sahabat nabi dan para ulama adalah jelas dan tegas terhadap hal hal yang menyangkut khilafah usulnya yaitu perbedaan pendapat tafsir atau praktik keagamaan yang berseberangan dengan pokok pokok ajaran agama apalagi ketika paham paham serta gagasan yang berseberangan dengan pokok pokok ajaran agama ini dilontarkan secara provokatif dan memancing situasi anarkis. bila pada masalah khilafah dalam masalah furu' kita menyaksikan toleransi dan penghargaan yang tinggi dari para ulama terhadap pihak yang berada pandangan, sebaliknya ulama islam justru menunjukkan sikap dan tanpa kompromi dalam soal usulnya. khilafah usulnya ini dalam perjalanan secara islam dihadapi dengan sikap tegas sebab persoalan persoalan akidah dan ushuluddin mewakili esensi dan pokok dari ajaran islam. persoalan persoalan tersebut merupakan bagian yang demikian sensitif, krusial, serta khas ajaran islam, sehingga penodaan terhadap esensi tersebut sama dengan menggugat eksistensi islam itu sendiri. kita menyapa hati bahwa dalam tatanan hukum indonesia, negara menjamin kebebasan warganya untuk memeluk agama dan beribadah disamping juga kebebasan kebebasan lainnya. namun pada kebebasan tersebut juga melekat kewajiban untuk menjaga hak orang lain agar pokok pokok ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya tidak disimpan oleh orang lain atas nama kebebasan dan hak asasi. dalam kebebasan tersebut melekat pula kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dengan cara menghindari ucapan maupun tindakan yang menjadi faktor pemicu situasi anarkis, terlebih ketika dihadapkan dengan kenyataan bahwa masyarakat negara ini mempunyai berbagai derajat perbedaan termasuk dalam soal pendidikan dan kematangan emosional. bagi pengurus besar nahdlatul ulama, argumentasi argumentasi pokok yang disampaikan oleh para pemohon tidaklah dapat diterima. menghadapkan undang undang nomor pnas dengan beberapa dalam undang undang dasar sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan para pemohon adalah tidak relevan dan melepaskan konteks hak asasi maupun kebebasan dalam beragama dengan kewajiban asasi untuk menjaga pokok dasar atau sendi dari suatu agama yang dianut dan diyakini oleh sebagian warga negara lainnya. kewajiban asasi ini sesungguhnya juga melekat pada hak asasi tersebut sebagaimana diuraikan atas. dari sisi isi atau materi muatannya pbnu tidak melihat bahwa ketentuan undang undang nomor pnas tahun menghalangi kebebasan setiap warga negara indonesia untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam uud dan atau menghalangi hak beragama sebagaimana diatur dalam uud serta menghilangkan jaminan terhadapyakinannya itu sebagaimana diatur dalam uud demikian pula undang undang nomor pnas tahunalasan atau argumentasi para pemohon terutama ketika merujuk pada kasus kasus yang ada sesungguhnya lebih merupakan permasalahan penerapan undang undang nomor pnas tahun oleh lembaga peradilan dan atau instansi pemerintah terkait ketimbang permasalahan materi atau isi dari tersebut. dengan demikian seyogianya permohonan yang dimohonkan kepada mahkamah konstitusi republik indonesia adalah tafsirviiviirsoalan yang menjadi objek undang undang nomor pnasviilebih jauh, pengajuan permohonan pengujian undang undang nomor pnas merupakan wujud kepedulian dan upaya pemohon s.d vii untukindonesis.d vs.d vii: penerapan dan atau pelaksanaan undang undang nomor pnas tahun baik oleh lembaga peradilan maupun instansi pemerintah yang bersangkutan agar tidak melanggar hak hak konstitusional terkait yang diatur dalam uud adalah tidak tepat apabila para pemohon meminta agar tersebut dinyatakan bertentangan dengan beberapa dalam uud menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan) pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: keterangan atas uji materi undang undang nomor pnas tahun dari majelis tinggi agama konghuchu indonesia masakan). kami hanya memberikan poin poin pokok dan tidak menyebutkan karena kami menganggap semua sudah mengetahui. kami sangat concern atas keadilan dan kesetaraan tanpa membeda bedakan termasuk dalam hal pelayanan hak sipil setiap setiap warga negara terkait keagamaan. bagi kami hak hak sipil semua pemeluk agama dan kepercayaan harus mendapat perlindungan dan pelayanan yang sama tanpa membeda bedakan. apakah dia penganut agama yang banyak penganutnya atau agama yang sedikit penganutnya indonesia. dalam konteks inilah kita tidak menginginkan adanya istilah agama resmi dan agama tidak resmi atau agama yang diakui dan tidak diakui oleh negara. pada kenyataannya sekarang ini yang paling rentan diperlakukan dengan tidak adil dan mengalami penodaan agama adalah justru kelompok kelompok agama yang sedikit penganutnya. bila penodaan agama dilakukan kepada agama agama yang banyak penganutnya, maka penganut agama tesebut dapat melakukan perlawanan baik secara yuridis maupun aksi aksi lainya. hal ini berbeda dengan para penganut agama kecil (dalam tanda kutip kecilnya). dalam hal inilah kami menganggap perlunya suatu payung hukum bagi mereka agar hak hak sipil mereka dilindungi. kami pernah dan beberapa area kehidupan masih merasakan perlakuan yang tidak adil dan mengalami masa masa yang kurang mengenakkan dalam kehidupan keagamaan kami dan kami tidak ingin hal ini terjadi kepada umat manusia lainnya. kami berpegang teguh pada hukum, jangan lakukan barang sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan pada dirimu. kebebasan yang tanpa batas akan menimbulkan konflik dan anarkisme serta ekses ekses negatif lainnya. maka kebebasan sini harus diartikan sebagai kebebasan yang tidak tak terbatas. karena dari prinsip inilah justru kita melindungi hak asasi pihak lainnya. kita bebas beragama, tetapi kebebasan mengekspresikan agama kita dibatasi oleh hak hak pihak lainnya. bagi tokoh tokoh agama mungkin saja suatu penodaan dirasakan bukan suatu penodaan, suatu pelecehan bukan dianggap suatu pelecehan, tetapi masyarakat kita pada kenyataannya bukanlah terdiri dari para tokoh agama, melainkan terdiri atas rakyat kebanyakan yang tidak merata pendidikannya dan tidak merata pemahaman atas agamanya. hal inilah yang menimbulkan situasi rentan tak terkendali bila tidak ada pembatasan oleh hukum dan perundang undangan. dengan adanya undang undang nomor pnas tahun agama dan kepercayaan kecil masih sangat rentan terhadap penodaan dan penistaan. apakah dengan dicabutnya undang undang ini akan serta merta agama agama dan kepercayaan kecil akan lebih terlindungi dan mendapat kedudukan yang setara serta mendapat pelayanan yang sama dengan agama besar lainnya? atau jangan jangan justru menjadi semakin tidak terlindungi dan menjadi pihak yang teraniaya. kami rasa jawabannya bisa dan juga bisa tidak, karena tidak ada lagi acuan hukum yang menjadi pegangan. untuk alasan itulah kami menolak pencabutan undang undang nomor pnas tahun sebelum diterbitkannya undang undang baru yang melindungi hak hak sipil umat beragama yang dirasakan lebih adil. tanpa adanya undang undang nomor pnas tahun atau undang undang yang menggantikannya, penganut agama luar (enam) agama yang paling banyak penganutnya indonesia justru paling terancam. bila undang undang nomor pnas tahun ini dicabut, kami justru merasa khawatir akan timbulnya anarkisme. dan lain pihak penodaan terhadap agama agama kecil karena tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka. yang justru kami prihatinkan adalah tindakan kekerasan yang acap terjadi dan konflik horizontal tanpa peran tegas dan perlindungan dari negara. kami mendesak agar aparat pemerintah lebih aktif, tegas dan adil dalam menegakkan hukum yang berlaku karena tanpa itu bagaimanapun baiknya suatu undang undang atau peraturan maka undang undang atau peraturan tersebut akan mandul. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca serta mendengar keterangan pihak terkait dewan dakwah islamiyah ddi) pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: dewan dakwah islamiyah indonesia berpendapat bahwa pendapat para pemohon adalah tidak tepat, karena itu: bahwa alasan para pemohon yang menyatakan undang undang nomor pnas bertentangan dengan prinsip negara hukum adalah tidak benar, untuk itu harus ditolak karena justru sebagai negara hukum harus memiliki yang pasti dan untuk itu undang undang nomor pnas adalah sangat tepat dan merupakan pengejawantahan dan atau merupakan penjabaran dari uud dan bahwa alasan para pemohon yang menyatakan bahwa undang undang nomor pnas dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat sungguh merupakan alasan yang sangat tidak relevan. dan untuk itu harus ditolak karena bahwa benar undang undang tersebut bermula dari penetapan presiden nomor namun telah dibahas dan disyahkan oleh dpr ri menjadi undang undang. selain itu sejak tahun diundangkan hingga sekarang dpr ri dan pemerintah tidak pernah menyatakan negara dalam keadaan darurat yang menyebabkan lahirnya undang undang tersebut. mahkamah konstitusi tidak wewenang untuk mencabut undang undang, tapi kewenangan yang diberikan dalam nomor undang undang dasar adalah menguji yang didalamnya suatu undang undang apabila ada yang bertentangan dengan dalam uud oleh karena itu bila para pemohon minta agar undang undang nomor pnas dicabut, adalah sangat tidak logis dan akan menjerumuskan mahkamah konstitusi untuk melanggar uud. bila undang undang nomor pnas dicabut dan belum ada undang undang baru sebagai pengganti maka akan terjadi kekosongan hukum, dan bisa terjadi chaos. bahwa undang undang nomor pnas substansi dan konteks hukumnya sangat tepat karenberdasarkan dekrit presiden juli diundang undang dasar pancasila yang terkandung dalam pembukaan uud sila pertama dan utamanya, yaitu sila ketuhanan yang maha esa, telah menjadi landasan hukum dalam uud tahun yang menentukan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. oleh karena itu, negara republik indonesia berkewajiban melindungi warga negaranya agar dapat menjalankan hukum agamanya yang berketurunan yang maha esa, dalam sistem kenegaraan pancasila adalah makna bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah bukan merupakan negara islam, bukan pula negara gereja, dan bukan pula negara hindu, bukan negara buddha, bukan negara konghucu, atau bukan negara agama apa pun, negara kesatuan republik indonesia adalah bukan suatu negara teokrasi dan bukan pula suatu negara sekularisasi tetapi negara beragama dan negara yang harus melindungi umat yang beragama. negara indonesia sebagai negara hukum, dipertegas lagi dalam uud bahwa negara berdasar atas tahanan yang maha esa. jadi, negara indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas tahanan yang maha esa. merupakan rangkaian yang tidak dapat diberi pisahkan dengan uud yang menentukan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. oleh karena itu, dalam rangka menjalankan kewajibannya, sebagaimana ditentukan dalam juncto juncto uud bahwa negara kesatuan republik indonesia dalamtentu memerlukan perangkat hukum, antara lain undang undang nomor pnas ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia. dan undang undang nomor pnas tidak melarang setiap orang melakukan berserikat, berkumpul, berapa, dan mengeluarkan pendapat untuk maksud maksud damai, asal bukan untuk maksud maksud: melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama agama, melakukan penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama agama yang berlaku indonesia. karena, jika terjadijika terjadi penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agamaagama, maka akan terjadi penodaan terhadap pokok pokok ajaran agama agama indonesia. oleh karena itulah, pokok pokok ajaran agama agama wajib dilindungi oleh negara kesatuan republik indonesia, demi stabilitas nasional negara tercinta ini. ancaman hukuman pidana terhadap pelakupelaku penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama agama yang berlaku indonesia, ancaman hukuman pidana adalah merupakan hal yang dibutuhkan dalam rangka negara melaksanakan tugasnya untuk menjamin agama agama yang berlaku indonesia dan menjamin kehidupan beragama indonesia. dewan dakwah islamiyah indonesia berpendapat bahwa undang undang nomor pnas adalah tidak bertentangan dengan dan dan uud demikian pula undang undang nomor pnas yang memuat kuhp yang diperbaharui adalah sangat tepat. sebagai refleksi dari negara kesatuan republik indonesia yang bukan negara teokratis dan bukan pula negara sekularitis, tetapi negara hukum berdasar atas ketuhanan yang maha esa. negara yang beragama, tentu memerlukan perangkat hukum untuk melindungi setiap penduduk dalam memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan uud yakni setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan, perkenankanlah kami, dewan dakwah islamiyah indonesia,menyatakan permohonan pengujian para pemohon seluruhnya ditolak atau setidak tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, menyatakan menerima jawaban atas pandangan pandangan dewan dakwah islamiyah indonesia, menyatakan ketentuan dan undang undang nomor pnas tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama tidak bertentangan dengan undang undang dasar tahun menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait daripada hindu dharma bertanggal februari pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: 156a kuhp yang berbunyi sebagai berikut: dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tahun barang siapa dengan sengaja muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap suatu agama yang dilakukan indonesia. dengan menghasut supaya tidak menganut agama apapun yang bersendikan ketuhanan yang maha esa. perlu dijelaskan bahwa tersebut tidak berasal dari webbook van strafrecht melainkan dari undang undang nomor pnas tahun dimana diatur dalam nya setiap orang dilarang dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan depan umum untuk melakukan penafsiran terhadap suatu agama yang utama indonesia atau melakukan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan agama itu. penafsiran itu justru malah menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu. bahwa 156a ini dimaksudkan dalam kuhp bab tentang kejahatan terhadap kepentingan umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau pengkhianatan terhadap orang atau golongan lain depan umum, juga terhadap orang atau golongan bermain suku, agama, keturunan dan sebagainya. tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenang wenangan kelompok mayoritas. kedua, timbulnya berbagai aliran agama atau organisasi kebatinan dan dianggap bertentangan dengan ajaran hukum agama. hal tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional berbagai agama sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan memperlakukan undang undang ini. ketiga, karena aturan yang dimaksud untuk menghadapi yang terjadi pada ajaran ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran ajaran pokok para pandita agama atau pemimpin agama dari agama yang bersangkutan. aturan ini melindungi agamakeempat, seraya menyebut nama agama yang diakui pemerintah, undang undang ini sedemikian rupa agar aliran agama luar agama tersebut batasi kehadirannya. semua agama mengklaim atau diklaim oleh umat agama sebagai agama universal dan memang ajaran yang sifatnya universal terhadap ajaran agama. perbedaan akan semakin mendalam bila tidak ada ajaran atau aliran masing masing tetapi bila dikaitkan dengan hal hal yang berhubungan dengan nilai nilai kemanusiaan, itu akan ditemukan banyak persamaannya. bila semua orang memiliki pandangan yang sama bahwa semua agama tercipta dan pengaruh masing masing agama dituntut mengamalkannya dengan sebaik baiknya maka kerukunan umat beragama, kedamaian dan kesejahteraan hidup bersama akan dapat diwujudkan, untuk dapat memahami semua agama yang tercipta diperlukan studi pada masing masing agama. agama agama merupakan berbagai jalan yang bertemu pada satu titik yang sama. apa yang menjadi masalah bila kita mengambil jalan berbeda, sepanjang kita mencapai tujuan yang sama? dalam pernyataan jumlah agama dan sebanyak informasi yang ada dunia ini. dalam kenyataannya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memeluk agama yang lain, mengakibatkan sikap tidak toleran terhadap agama lain demikian pula halnya yang hanya didasarkan pada solidaritas dari suatu komunitas atas suatu yang sangat diyakini pembuktian yang memadai baik melalui bidang fisika maupun metafisika, apabila ditunjang melalui dogma dogma yang kaku yang disengaja diciptakan untuk kepentingan yang akan membatasi setiap gerak dan cenderung mudah sekali memicu desakan dan benturan kepentingan kecil, satu pihak dan pihak lainnya. dalam ketamakan kepentingan dalam suatu dunia sedang dilanda kebingungan mudah sekali setiap pribadi yang tidak memiliki cukup pertahanan diri untuk terseret dalam arus provokasi yang justru tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi siapa pun, hanya kehancuran yang akan menimpanya. bahwa atas dasar pandangan hidup toleransi antar umat beragama kemanusiaan dan kerukunan maka keberadaan undang undang nomor pnas tahun mengenai pencegahan penodaan agama patut untuk dipertahankan keberadaannya sebagai bagian dari undang undang atau peraturan yang berlaku negara indonesia. undang undang ini dibuat dengan keberadaanya untuk memberikan perlindungan bagi agama yang diakui indonesia serta bagi seluruh umat beragama negara indonesia. dengan tetap mempertahankan undang undang ini dapat dianggap (suara tidak terdengar jelas) dengan langkah awal kita sebagai umat beragama untuk mencegah dilakukannya penodaan agama oleh orang atau badan dengan alasannya masing masing. dengan adanya undang undang ini maka kita sebagai umat beragama akan merasa bahwa agama yang kita anut terlindungi dari segala bentuk penodaan yang akan terjadi masa yang akan datang. dengan tetap mempertahankan undang undang ini dapat pula sebagai bukti, adanya tindakan tegas dan konkrit yang dilakukan pemerintah untuk benar benar memberikan jaminan perlindungan atau perlindungan hukum bagi agama serta bagi seluruh warga indonesia sebagaimana dimaksud dalam uud dengan adanya penerapan undang undang ini indonesia akan memberikan dampak positif masyarakat kita sebagai umat beragama, sebagai warga negara indonesia tidak perlu berantai andai lagi akan adanya kehidupan yang harmonis dalam kehidupan beragama dan bernegara. kesimpulan, bahwa undang undang nomor pnas tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama, tetap masih berlaku sepanjang belum ada penggantinya karena telah diadopsi dalam kuhp dimana pembatalannya akan berdampak pada hilangnya roh kuhp. bahwa keberadaan peraturan perundang undangan mengenai penistaan agama dan atau penodaan agama harus dipertahankan, tanpa adanya peraturan itu maka yang akan terjadi adalah anarkis. keberadaan peraturan perundang undangan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan karena itu permintaan akan undang undang itu dicabut, atas nama demokrasi sangat tidak tepat. bahwa undang undang nomor pnas nomor tentang penyalahgunaan atau penodaan agama perlu dilakukan revisi mengingat bahwa ada bagian yang masih relevan dan ada bagian yang sudah tidak relevan lagi. empat, bahwa pemerintah berkewajiban menjaga ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat. dan oleh karena itu, pemerintah tidak mengatur agama melainkan mengatur lalu lintas sosial umat beragama. bahwa penyusunan undang undang yang baru hendaknya lebih mengedepankan hal hal sebagaimana atur dalam dan perubahan terakhir undang undang dasar menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan pihak terkait komisi hak asasi manusia komnas ham) pada persidangan mahkamah pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: komisi nasional hak asasi manusia adalah lembaga negara yang diberikan mandat oleh undang undang, untuk melakukan pengawasan terhadap upaya upaya negara dalam memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. dalam konteks tanggung jawab inilah komnas ham memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam perkara uji materi yang diajukan hadapan mahkamah ini. pertama, hak atas kebebasan beragama yang menjadi tanggung jawab negara. hak atas kebebasan beragama dengan tegas dijamin oleh undang undang dasar dan menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. kemudian juga ditambahkan, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. sedangkanselain dijamin dalam konstitusi, juga dijamin berbagai peraturan perundangan. salah satunya adalah undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia yang menegaskan kembali jaminan konstitusional ini. kemudian, kita pada tahun meratifikasi konvensi internasional hak hak sipil dan politik melalui undang undang nomor tahun artinya secara yuridis, jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan sangat kuat dalam rezim hukum indonesia. bahkan, kalau kita memperhatikan ketentuan dalam konstitusi kita, hak atas kebebasan beragama ini diberikan dengan kualitas non derogable rights atau hak yang tidak boleh dicabut dalam situasi apapun. jadi, kualitas dari hak kebebasan beragama ini memiliki kedudukan atau status yang sangat tinggi dalam hierarki hak asasi manusia. oleh karena itu, negara republik indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak hak ini. komponen hak hak kebebasan beragama ada dua aspek kebebasan yang terkandung dalam hak atas kebebasan beragama itu. yang pertama adalah, aspek kebebasan internal atau disebut dengan forum internux, dan yang kedua adalah aspek kebebasan eksternal atau disebut forum eksternal. apa yang dimaksud kebebasan internux? itu adalah kebebasan individual yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, atau berpikir, atau memilih agama yang diyakininya, meyakini doktrin doktrin keagamaan yang menurut dia benar. dan forum internux tidak bisa diintervensi oleh negara. sedangkan forum eksternal atau kebebasan eksternal, yang dimaksud dengan itu adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan atau memanifestasikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, melalui pendidikan, dan melalui sarana sarana yang lain. dan kebebasan ini juga harus dijamin untuk setiap orang pemeluk agama bebas menyampaikan misi agamanya, mendakwahkannya, mewariskannya kepada anak cucunya, dan sebagainya. itu harus dijamin oleh setiap negara. kebebasan juga dikenakan pembatasan. walaupun kualitas dari hak ini berstatus sangat tinggi karena bersifat non derogable, tetapi terhadap kebebasan ini juga diterapkan pembatasan pembatasan. tetapi, perbatasannya ditujukan terutama kepada kebebasan yang bersifat eksternal, yaitu dalam konteks pemohon perorangan: bahwa pemohon viii s.dundang undang nomor pnas bahwa pemohon viii, k.h. abdurrahman wahid, merupakan warga negara republik indonesia, alumni fakultas syari'ah universitas azhar mesir, presiden republik indonesia periode ketua dewan syura dpp pkb, ketua majelis ulama indonesia periode penasehat dan atau pendiri beberapa organisasi yang bergerak bidang kemanusiaan atau pluralisme, penerima berbagai penghargaan bidang toleransi dan perdamaian, aktif dalam berbagai forum internasional bidang dialog lintas agama dan perdamaian, dan penerima doktor kehormatan dari berbagai universitas dunia, bahwa pemohon ix, prof. dr. mudah mulia, merupakan warga negara republik indonesia, ketua komisi pengkajian majelis ulama indonesia periode staf ahli departemen agama staf ahli menteri negara urusan hak asasi manusia ham) bidang pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas dewan pakar lembaga bantuan hukum apik ketua umum indonesian conference religion and peace, serta anggota majelis kehormatan perawi persatuan advokat indonesia). beliau juga adalah penerima yap thiam hien award bahwa pemohon prof. dalam rahardjo, merupakan warga negara republik indonesia, ketua yayasan studi agama dan filsafat, rektor universitas proklamasi yogyakarta, mantan rektor universitas islam wisma) bekasi, pernah menjadi direktur lp3es dan pimpinan umum majalah prisma ketua icmi pusatmengkampanyekan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menyebarluaskan ajaran agama itu, mewariskannya, mendakwahkannya, dan seterusnya seperti itu. pembatasan yang diperkenankan untuk kebebasan, yang pertama adalah pembatasan dari sudut keamanan masyarakat. yang kedua adalah ketertiban masyarakat atau public order. yang ketiga adalah kesehatan atau moralitas masyarakat. dan yang ketiga adalah hak dan kebebasan orang lain. inilah alat ukur untuk membatasi kebebasan beragama itu, khususnya kebebasan dalam lingkup kebebasan eksternal. tetapi pembatasan pembatasan harus dinyatakan oleh hukum, bukan didasarkan oleh kesepakatan atau apa pun, tetapi harus dinyatakan melalui hukum. kemudian tanggung jawab negara dalam memenuhi kebebasan beragama dan berkeyakinan tersebut, secara umum ada tiga tanggung jawab negara yang dimiliki oleh negara. yang pertama adalah kewajiban untuk memajukan hak asasi manusia, obligation promote, seperti menyebarluaskan hak asasi manusia seluruh masyarakat. itu merupakan kewajiban yang bersifat promosi, dan itu harus dilakukan oleh negara. yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi obligation protect. obligation protect ini bisa kita lihat dalam bentuk negara melahirkan undang undang atau hakim memutuskan perkara terkait dengan kebebasan. kemudian yang ketiga adalah, tanggung jawab dalam bentuk pemenuhan, yang ini lebih banyak hak hak dalam kategori hak hak ekonomi dan sosial budaya. tiga bentuk macam tanggung jawab negara ini dalam konteks kebebasan beragama harus dapat ditampakkan oleh negara dalam konteks ini. dalam konteks memproteksi, perlindungan terhadap warga negara khususnya kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan, maka kepada negara dituntut untuk dua hal sekaligus. yang pertama adalah kewajiban negara untuk bersikap pasif dalam arti negara tidak bisa menentukan agama mana yang harus dipeluk oleh warga negara. tidak bisa negara menentukan apa agama yang harus dipeluk oleh setiap orang. negara dalam konteks ini harus pasif. tetapi sisi lain negara juga dituntut untuk aktif, aktif dalam konteks ini adalah tadi memproteksi empat hal yang ahli sebutkan tadi itu. karena itu negara harus mengeluarkan berbagai aturan terkait dengan., dalam rangka menjaga ketertiban umum, moralitas masyarakat, hak dan kebebasan orang lain. sini negara diperkenankan untuk aktif tidak boleh absen. undang undang nomor pnas tahun memiliki beberapa masalah terkait dengan, penghormatan negara terhadap kebebasan setiap warga negara untuk meyakini satu agama atau memilih satu agama, dan menjalankan satu agama. masalahnya bagaimana? karena pnas ini memasuki ruang yang tidak boleh dimasuki oleh negara yaitu forum internux, kata dari pnas ini melarang penafsiran yang bertentangan dengan pokok pokok ajaran agama. rumusan ini memiliki masalah terkait dengan bagaimana negara harus melaksanakan kewajibannya ini. kewajiban constitutional nya dalam memberikan setiap warga negara untuk bebas meyakini apa yang mereka rasakan benar. dan ini adalah satu ruang yang berada dalam alam pikiran, hati nurani dan alam subjektif setiap orang, yang tidak bisa dimasuki oleh negara. karena itu kita perlu melihat kembali ini berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin kebebasan beragama indonesia. diajukannya undang undang nomor pnas tahun mahkamah konstitusi merupakan suatu kesempatan untuk mendefinisikan kembali sejauhmana kebebasan beragama ini kita letakkan dalam struktur baru hukum yang berkembang setelah reformasi ini, mana jaminan jaminan hak asasi manusia sudah sangat kuat dijamin dalam konstitusi. terkait dengan yang lain dari pnas ini khususnya yang memerintahkan dipindahkannya dalam kuhp satu delik berkenaan dengan penodaan agama ini. ini juga perlu rumus ulang rumusan detiknya, dalam rangka menjaga hak dan kebebasan orang lain, sini negara boleh melakukan intervensi terhadap orang lain atau kelompok lain yang melakukan hattrick, atau penghinaan, atau memberikan, menanamkan perasaan permusuhan kepada satu agama atau kelompok tertentu. yang ini bisa diintervensi oleh negara dalam bentuk memasukkan dalam kitab undang undang hukum pidana. tetapi rumusan sini masih sangat luas karena itu perlu dirumuskan secara benar sehingga tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain. komnas ham setuju ada pengaturan atau larangan terhadap usaha usaha untuk menanamkan, menyebarkan kebencian terhadap agama atau melakukan penghinaan atau masih dalam kategori tersebut untuk diintervensi oleh negara dalam bentuk kriminalisasi perbuatan itu dalam kitab undang undang hukum pidana. undang undang nomor pnas tidak bisa kita pertahankan sepenuhnya karena ada bagian bagian atau rumusan rumusan dalam ketentuan undang undang ini yang tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. kaitannya dengan religion defamation atau melakukan kebencian atau penghinaan dan sebagainya kepada suatu agama, itu masih dibenarkan untuk diintervensi oleh negara dalam rangka melindungi hak dan kebebasan orang lain. oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari apa yang ahli sampaikan. yang pertama adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan ini merupakan hak konstitusional setiap negara dan karena itu dia menjadi kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak hak ini. dalam kaitannya dengan undang undang nomor pnas tahun perlu dilakukan revisi yang menyeluruh terhadap pnas ini, khususnya kalau kita lihat yang karena tidak sejalan dengan tanggung jawab negara untuk melindungi hak atas kebebasan beragama karena beberapa elemen dari rumusan ini memasuki wilayah forum internux yang tidak bisa diintervensi oleh negara. yang ketiga, aturan tetap atau intervensi negara dalam konteks melindungi hal kebebasan orang lain tetap diperlukan. oleh karena itu pemidanaan terhadap usaha usaha dalam bentuk hattrick, dalam bentuk menanamkan kebencian, permusuhan, atau penghinaan atas agama atau kelompok masih tetap dibenarkan atas nama hak asasi manusia. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca keterangan tertulis pihak terkait dpp perwakilan umat budha indonesia walmerdekaan memeluk agama, dalam uud menyatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, selanjutnya penjelasan uud menyebutkan bahwa ini menyatakan kepercayaan bangsa indonesia terhadap ketuhanan yang maha esa. dalam uud menyatakanpercayaannya itu. oleh sebab itu umat budha indonesia sangat berterima kasih kepada yang telah memberikan keleluasaan sehingga umat budha indonesia dapat melaksanakan ibadahnya dengan tenang, nyaman, damai dan tentram. juga tidak pernah merasa terusik, tidak pernah merasa terintimidasi, tidak pernah merasa terganggu. umat budha indonesia sangat memahami pentingnya menjaga keutuhan bangsa, dalam konteks negara kesatuan ri. oleh sebab itu toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama budha indonesia sangat penting dipahami dan diamalkan. maka payung hukum undang undang nomor pnas masih sangat diperlukan. kebebasan memeluk agama merupakan salah satu hak yang paling asasi, diantara hak hak asasi manusia. karena kebebasan beragama ini langsung bersumber pada martabat manusia sebagai mahluk hidup. umat budha indonesia menyadari betul bahwa kebebasan yang diberikan oleh negara bukanlah kebebasan yang tanpa batas tapi kebebasan yang harus dijaga, jangan sampai kebebasan itu sebebas bebasnya yang pada gilirannya dapat menganggu kebebasan orang lain. apabila kebebasan beragama ini tidak diberi rambu rambu atau peraturan yang mengikat, dikhawatirkan akan terjadi tindakan main hakim sendiri dan pada gilirannya dapat menjadi embrio konflik antara agama antar komunitas yang ada negeri ini. sebagai ilustrasi apabila kita simak pnas nomor yang ditetapkan pada tanggal januari saat itu kehidupan nasional sangat membutuhkan payung hukum untuk mengatasi munculnya aliran aliran atau organisasi organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran hukum agama. untuk mencegah berlakunya hal hal tersebut atas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan negara dan dalam rangka kewaspadaan nasional maka pemerintah saat itu menetapkan penetapan presiden nomor sebagai payung hukum untuk mengatasi masalah ini. selanjutnya pnas nomor pada mengatakan berhubunganjangan sampai itu terjadiagama yang bersangkutan. melalui legislative review dewan perwakilan rakyat gotong royong, dengan berpedoman pada undang undang nomor tahun menetapkan pnas nomor menjadi undang undang nomor pnas tahun dengan demikian menurut wali undang undang nomor pnas tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama dapat digunakan sebagai payung hukum oleh aparat dalam menyelesaikan kasus kasus penodaan agama. berdasarkan penegasan singkat atas, walikanuntuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut: menyatakan ketentuan dolakdan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait dpp persatuan islam persis) bertanggal februari pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: ada tiga alasan utama yang dikemukakan oleh para pemohon untuk menyatakan bahwadan oleh karenanya harus dibatalkan, yaitu: undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama materinya bersifat, katanya, diskriminatif dan proses pembentukannya dilakukan ketika negara dalam keadaan darurat. oleh karenanya undang undang tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum. undang undang tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diakui dalam instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia ham). alasan pemikiran keagamaan yang menyatakan bahwa penodaan agama pada hakekatnya adalah persoalan penafsiran tidak ada otoritas tunggal dan putusan atau judgement final dalam penafsiran keagamaan. alasan undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama bersifat diskriminatif adalah alasan yang dipaksakan dan mengada ada. pemohon tidak memahami jiwa dan semangat konstitusi. pembukaan undang undang dasar dengan gamblang menyatakan antara lain an berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. dengan demikian indonesia bukan negara sekuler yang mengabaikan nilai nilai agama dalam kehidupan bernegara dan menoleransi penistaan agama. para pendiri republik indonesia dengan sangat sadar menempatkan agama sebagai bagian dari spirit dibalik pendirian negara republik indonesia. undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama bukan sebagai undang undang yang mendiskriminasi keyakinan beragama melainkan justru sebagai upaya konstitusional untuk menjaga keutuhan negara republik indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. upaya untuk mencabut eksistensi undang undang ini justru yang harus dicermati sebagai usaha untuk memecah belah nkri depan. padahal tokoh persis natsir, dia adalah yang dulu menyampaikan mosi integral mendirikan negara nkri ini. persis sebagai pelanjut dari natsir tidak rela negara ini diacak acak dengan hanya sekedar mencabut undang undang tersebut. terlebih jika kita perhatikan lebih lanjut landasan utama dari perpres nomor pnas tentang pencegahan, penyalahgunaan dan atau penodaan agama tersebut, dimana disebutkan dalam perpres tersebut bahwa salah satu landasan penerbitannya adalah piagam jakarta yang telah diakui sebagai satu kesatuan dengan undang undang dasar yang ada sekarang melalui dekrit presiden juli artinya adanya perlindungan hak beragama khususnya bagi umat islam itu sudah sangat sesuai dengan konstitusi negara ini. argumentasi yang mempertanyakan keabsahan undang undang nomor pnas karena bertentangan dengan prinsip negara hukum karena dibuat ketika negara dalam keadaan darurat menunjukkan ketidakpahaman para pemohon terhadap sejarah dan hukum ketatanegaraan indonesia. adalah benar undang undang ini berasal dari penetapan presiden, namun telah dibahas dan disahkan oleh dpr sebagai undang undang. dengan mengikuti pemahaman para pemohon ini, konsekuensinya jumlah peraturan yang berasal dari pemerintah kolonial dengan sendirinya secara otomatis harus dinyatakan tidak berlaku. kalau demikian sudah lama republik indonesia bubar. fakta menunjukkan undang undang hukum pidana kuhp yang statusnya buatan kolonial masih tetap berlaku karena memang belum ada ketentuan yang mencabutnya, sedangkan undang undang nomor pnas yang jelas jelas dibuat oleh bangsa kita sendiri sudah ditetapkan oleh dpr sebagai undang undang. ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi adalah relevan dalam kesempatan ini untuk mengungkapkan kembali bahwa tugas manusia sebagai khalifah untuk memelihara, memakmurkan dan mengurus dunia dipertegas kembali disebabkan makin maraknya kezaliman, diskriminatif, ketidakadilan, dan kriminalitas yang kebebasan dalam wujud ideologi, aliran, agama, etnis, bahkan aliran aliran sesat yang mengatasnamakan agama dan kebebasan keyakinan. ironisnya ini dilakukan oleh orang orang yang mengatasnamakan diri para pembela ham, padahal mereka telah kenyang menista, menghina, menjajah dunia islam baik geografis, sosiologis, teologis, dengan model pemikiran liberalisme, sekularisme, dan pluralisme itu bahkan intelektual sekaligus. problem penodaan terhadap agama dengan plagiat gurun dan hadist rasulullah saw serta cara lain yang dilakukan oleh kelompok kelompok dol mudik, sesat dan menyesatkan seperti dilakukan ahmadiyah, lia eden, ahmad mudik, ahmad sayur, ahmad tanto, yang lain lain juga nama ahmad, saat ini para pembela kelompok mengaku para penganut kebebasan beragama berusaha keras untuk mencabut undang undang nomor pnas karena dinilai diskriminatif dan lain sebagainya itu. ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, berbicara tentang ham lebih dari setengah abad lalu pbb mendeklarasikan tentang the universal declaration human rights tahun tersebut, tapi sampai sekarang pelanggaran ham masih banyak. deklarasi ham tahun tidak cukup ampuh untuk menghilangkan kekerasan terhadap bangsa bangsa lain. maka dari itu disusul dengan konvensi konvensi yang bertumpuk berbagai macam konvensi sampai ber , tetapi seolah olah para pembela ham itu ingin membela kebenaran. maling teriak maling, itu kata alma budi. ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, substansi daripada deklarasi adalah bahwa satu sama lain tidak boleh saling menghina karena manusia diciptakan sama. inilah yang dideklarasikan rasulullah saw sebagai pemimpin negara madinah sejak abad yang lalu islam bukan hanya berbicara ham, tapi membela dan menemukannya. bisa dilihat penghinaan terhadap agama dilarang sebagaimana dalam al gurun surat al an'am pada surah hujurot sebutkan, inna akramakum 'idallah atgakum. yang paling mulia disisi allah adalah orang yang paling tawa.) namun kenyataan masayarakat regional, internasional, praktik saling menghargai satu sama lain amatlah kurang kalau tidak dikatakan hilang. baru ada saling menghargai kalau situ ada kepentingan politik, ekonomi, social, dan lain sebagainya itu. ketua dan majelis hakim mahkamah konstitusi yang mulia, pengunungan ham hanya sekedar untuk membela orang yang justru merupakan merusak ham orang lain seperti pada kasus pencabutan undang undang ini. kebebasan yang tidak terbatas justru akan menimbulkan pelanggaran dan chaos masyarakat. maka, adanya beberapa regulasi negara dalam mengatur aspek kehidupan beragama adalah penting yang antara lain ada kaitannya juga dengan mazhab misalnya. mazhab harus dibedakan dengan aliran sesat karena tidak relevan munculnya aliran yang sebenarnya bukan aliran, tapi kelompok masyarakat yang hanya kaum sempalan. mazhab mazhab islam umpamanya, amat jelas pendekatan dan aspek epistemologinya yang digunakan, sementara aliran baru berupa sempalan belaka, malah belum tentu sempalan bahkan jauh dari itu yang disebut aliran aliran sesat dan menyesatkan. dalam gigih islam disebut bahwa salah satu tugas negara adalah hirasatud dien wasiyasatuddunya, menjaga agama dan mengatur dunia. menjaga agama dari orang yang menodai, merusak, dan menghancurkan. indonesia umat beragama bebas melaksanakannya tetapi jangan sekali sekali menodai agama yang dianut warga negara baik berupa pelecehan, merusak ajaran ajaran yang ada, maupun bentuk bentuk lainnya yang menimbulkan konflik sosial sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok kelompok aliran sesat dan menyesatkan itu. dengan demikian indonesia agama islam harus menjadi dasar pelaksanaan ham, sehingga ham bukan hanya hayati tetapi ham yang hakiki. menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan pihak terkait badan kerjasama organisasi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa book) pada persidangan tanggal februari sebagai berikut, pertama, .gitulah bunyi alinea pembukaan undang undang dasar yang menunjukkan jiwa dan semangat berdirinya negara republik indonesia ini, didasarkan atas keinginan untuk mewujudkan perikemanusiaan dan berkeadilan. termasuk melindungi segenap bangsa indonesia, sebagaimana disebutkan dalam alinea iv. namun dalam kenyataannya, upaya mewujudkan perikemanusiaan dan berkeadilan banyak mengalami kendala dan hambatan. yang tentu disebabkan oleh berbagai pemahaman yang keliru, dan polemik yang terkait dengan keyakinan dan keagamaan yang berdampak pada timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan. baik yang dilakukan oleh penyelenggaraan negara maupun oleh kelompok masyarakat tertentu yang sering kali juga terkait dengan masalah mayoritas, minoritas. tanggapan terhadap batang tubuh undang undang nomor pnas seluruh dalam undang undang pnas seperti yang ditunjukkan pada nya maupun pada bagian penjelasannya. sini tampak jelas sangat dijiwai oleh sikap kecurigaan yang berlebihan terhadap masyarakat penganut aliran kepercayaan. kita bisa lihat seperti apa yang diuraikan dalam bagian penjelasan umum butir yang menyatakan bahwa telah ternyata bahwa padsetiap peraturan peraturan, teranganmembahayakan agama agama yang ada. begitu pun penjelasan yang menyatakan, terhadap badan aliran kebatinan, pemerintah berusaha menyalurkan arah pandangan yang sehat dan arah ketuhanan yang maha esa. dalam penjelasan umum tersebut, penganut maupun organisasi aliran kebatinan dan kepercayaan diindikasikan atau digambarkan seolah potensial memecah belah persatuan nasional, dan menodai agama, serta membahayakan agama agama yang ada. jelas, stigmatisasi seperti ini sangat tendensius menurut kami, naif dan menyudutkan. karena pada kenyataannya, penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan merupakan komunitas yang lemah tak berdaya. janganlah untuk memecah belah persatuan nasional, atau menodai agama, bahkan untuk menolong dirinya sendiri dari keterpurukan dan penindasan yang dialaminya pun, tidak mampu. adalah suatu kenyataan, justru sepanjang sejarah indonesia merdeka, warga penganut aliran atau organisasi kebatinan kepercayaan selalu menjadi korban penindasan dan ketidakadilan. pada masa zaman tii, banyak menjadi korban karena dianggap kafir dan menodai agama. nanti kami mohon izin untuk ditayangkan contoh betapa kejamnya itu dengan tuduhan kafir dan menodai. kemudian pada awal orde baru, itu juga banyak menjadi korban karena dianggap pki. kemudian, pada masa kemapanan orde baru, juga masih didiskriminasikan karena stigmatisasi sebagai aliran sesat atau sempalan agama. jadi penjelasan juga sangat tendensius dengan menganggap badan atau aliran kebatinan dan kepercayaan tidak berpandangan sehat, dan tidak berdasar ketuhanan yang maha esa. padahal kenyataannya, penganut aliran kebatinan kepercayaan umumnya adalah penganut agama agama lokal atau bahwa pemohon xi, maman manual hag faith merupakan warga negara republik indonesia yang menjadi, pengasuh pondok pesantren al mizan, majalengka, jawa barat, anggota dewan syura dpp partai kebangkitan bangsa,anti kekerasan: bahwa pemohon viii s.d merupakan individu individu yang selama ini aktif melakukan berbagai kegiatan terkait dengan keagamaan dan usaha mendorong pluralisme dan toleransi beragama masyarakat, dalam bentuk: melakukan pengkajian dan penelitian keagamaan, melakukan pendidikan, diseminasi dan publikasi keagamaan: terlibat dalam berbagai advokasi mendorong pluralisme dan toleransi beragama: membangun jaringan nasional dan internasional terkait dengan pluralisme dan toleransi beragamviii s.d viii s.d xi: vi. alasan alasan permohonan undang undang nomor pnas bertentangan dengan uud bahwa undang undang nomor pnas". agama adat, yang penuh dengan kedamaian dan lebih menekankan pada hidup yang harmoni baik dengan alam maupun dengan sesama hidup. kenyataan pula mencatat, dalam sejarah peradaban nasional tidak ada catatan sejarah bahwa penganut agama lokal atau agama adat yang menyerang agama agama dunia yang datang nusantara. justru, agama agama lokal lah yang tersudutkan oleh agama agama yang tadi masuk nusantara ini. hal lain yang perlu dicermati dalam undang undang nomor pnas adalah dalam barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam diberi perintah dan dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dan seterusnya. kemudian dinyatakan,. satu dan seterusnya. kemudian dalam disebutkan apabila setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama sama menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri dan seterusnya.,berdasarkan uraian tersebut sangat jelas bahwa bila pelanggaran pada dilakukan oleh organisasi atau aliran suatu kepercayaan maka presiden dapat membubarkan dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. bahkan orang penganut atau anggota pengurus dapat dipenjara selama tahun. kemudian juga lihat ini sebagaimana dinyatakan kemudian penjelasan disebutkan bagi macam agama selain mendapatkan jaminan seperti yang diberikan oleh undang undang dasar juga mendapat bantuan bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh ini. sedangkan bagi agama agama lainnya mereka mendapat jaminan penuh yang diberikan dan mereka dibiarkan apa adanya asal tidak melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. memperhatikan uraian dan penjelasan tersebut maka menurut kami jelas sudah bahwa dalam undang undang pnas sangat diskriminatif, terutama terhadap penganut kepercayaan dan., hukum bersifat pilih bulu, kalau kepercayaan begini kalau bukan begini. jadi ada perbedaan dan juga kalau dilihat ini dilihat menaungi., sebaliknya kalau kalangan agama menistakan golongan kepercayaan atau golongan adat atau golongan tradisi dimana payung ini bisa menaungi kami? kami mengalami dianggap klenik, dianggap sesat, dianggap santet tidak ada untuk hak membela diri kami. jadi jelas sini bahwa undang undang pnas ini, bertentangan dengan konstitusi negarjuga bertentangan dengan dan kemudian kajian terhadap latar belakang terbitnya undang undang nomor pnas kalau dilihat bahwa sini semangat dan jiwa yang terkandung dalam undang undang nomor pnas ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kejiwaan bangsa dan negara republik indonesia saat ini yang sedang berusaha untuk mengusung demokrasi serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan pelanggaran ham. suasana kebangsaan dan negara republik indonesia menjelang dan pada waktu terbitnya undang undang nomor pnas jelas dijiwai oleh semangat kewaspadaan nasional dalam rangka demokrasi terpimpin. yang ketika itu situasi demokrasi sedang marak dengan suasana saling curiga mencurigai antar kelompok masyarakat dan memaksanya pertentangan antar partai politik. terutama antara golongan agama dan golongan komunis pada waktu itu. pada periode tahun an menjelang pemilu memang massa masyarakat kebatinan kepercayaan itu sedang tumbuh dimana banyak penganut aliran kepercayaan yang berani menyatakan identitasnya sebagai penganut kepercayaan dan kemudian membentuk organisasi organisasi atau paguyuban seperti semangat membentuk wadah sehingga terbentuknya baki atau badan kongres kebatinan indonesia pada bulan mei namun seiring dengan bangkitnya gerakan kebatinan kepercayaan juga mendapatkan penindasan yaitu dengan semakin berkembangnya di tii terutama pedesaan pedesaan dimana tidak sedikit komunitas kepercayaan yang menjadi korban pembunuhan maupun kekejaman lainnya dengan dasar tuduhan kafir dan menodai agama. sejalan dengan berkembangnya gerakan komunis setelah pemilu tahun sampai dengan tahun pertentangan dan pertarungan antar partai politik yang berbasis islam dan partai politik yang berbasis komunis makin memanas dan saling bersitegang, terjadi saling menghina satu sama lain termasuk menyangkut ideologi maupun kaidah agama. masyarakat penganut aliran kebatinan kepercayaan yang setelah tahun melemah akibat gerakan di tii tadi banyak dibela oleh kalangan komunis, tentu dalam hal ini dalam rangka kepentingan politik mereka mencari simpatik. sehingga para penganut kebatinan kepercayaan sering dituduh sebagai antek atau berada bawah pengaruh komunis. apalagi sebagian besar penganut kebatinan kepercayaan menyatakan dirinya tidak memeluk salah satu agama yang diakui . menjelang tahun partai komunis sedang mengalami masa jaya dan pertunangannya dengan partai partai berbasis islam kian memanas, termasuk saling menghina kaidah ideologi antaragama tadi sehingga menjurus pada terpecah bilahnya persatuan nasional dan maraknya penodaan agama. sebagaimana kondisi dijelaskan dalam umum undang undang pnas mengingat kondisi masyarakat penuh atau penganut paham kepercayaan sepanjang tahun an dalam keadaan melemah, maka dapat diduga terbitnya undang undang nomor pnas sebetulnya adalah ditujukan kepada golongan partai komunis, namun karena suasana politik saat itu komunis sedang kuat kuatnya, maka golongan masyarakat penuh, atau aliran kepercayaan, atau penganut kepercayaan yang dijadikan sebagai korban sasaran yang empuk atau sebagai kambing hitam. hal ini juga terbukti pascatragedi g30 s pki para penganut berbagai kepercayaan wilayah indonesia banyak menjadi korban pembunuhan dan dipenjarakan. sehingga bagi masyarakat penganut kebatinan atau penganut kepercayaan yang sebetulnya menganut paham kedamaian dan harmonis sesuai ajaran agama dari warisan leluhur bangsanya sendiri malah dapat diistilahkan tak putus dirundung malang salah satu contoh bahwa undang undang ini bisa mendeskriminasikan kami. banyak ini catatan catatan yang kami tulis dan mungkin tidak sempat dibacakan, kami sampaikan kepada majelis yang mulia, contoh contoh surat surat peraturan perundangan yang berdampak pendiskriminasian terhadap kami, kalangan penuh. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait himpunan penuh kepercayaan pada persidangan tanggal februari sebagai berikut: dpp himpunan penuh kepercayaan tidak akan terlampau banyak mempermasalahkan atau dalam nomor pnas meskipun kami akan mengajak semua hadirin juga untuk membaca, silakan membaca selintas dan mohon izin untuk terus dibaca bawah, sudah kami berikan apa namanya., secara khusus, warna merah. kebetulan kami mendapat kesempatan membaca pendapat pendapat pemerintah, terutama yang terhormat bapak menteri agama yang sangat saya hormati dan beliau ternyata dari pagi sampai sore ini masih bersama kami. bahwa menteri agama dan juga bapak menteri hukum dan ham, setidaknya menurut data atau makalah yang kami terima, sama sekali tidak pernah menyebut atau tidak pernah menyebutkan tentang para penuh kepercayaan. mungkin konteksnya kali itu dalam persidangan sebelumnya untuk menanggapi agama para pemohon. para pihak yang tidak setuju pada permohonan ini, silakan baca dan tetapi. kita tidak ada perlindungan, hanya ada ancaman bagi para penuh. kami tidak ingin berkepanjangan dan melelahkan semua yang hadir, dan sebagai penutup, berkaitan tentang sila pertama pancasila adalah jiwa dan sesuatu hal yang sangat luhur republik ini dan sialnya masih sering ditertawakan. pidato bung karno pada juni tentang pancasila, khususnya pengertian ketuhanan yang maha esa itu mencakup hal: ketuhanan yang maha esa adalah ketuhanan yang berbudi luhur. ketuhanan yang maha esa adalah ketuhanan yang berbudaya. ketuhanan yang maha esa adalah ketuhanan yang saling hormat menghormati. bung karno mengatakan itu adalah ketuhanan yang dia cita citakan. tapi persoalannya, apabila kita baca ulang yang saya beri warna merah. penjelasan pada undang undang nomor pnas setidak tidaknya pnas yang saya pegang, meskipun kalau tidak salah dengar atau salah catat, pada persidangan pekan lalu satu antara anggota majelis hakim yang terhormat mengatakan ada tiga versi undang undang nomor pnas selanjutnya pihak terkait himpunan penuh kepercayaan hpk) mengajukan seorang ahli yang telah menyampaikan keterangannya pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: ahli seno hadiningrat, s.h., m.h. penjelasan guo jelas jelas merendahkan eksistensi aliran kepercayaan karena eksplisit dikatakan terhadap badan atau aliran kebatinan, bersamadilingkungan agama agama resmi dan bukan pada agama agama lokal atau tradisional: menimbang bahwa mahkamah juga telah mendengar keterangan pihak terkait dpp partai persatuan pembangunan ppp) bertanggal februari pada persidangan tanggal februari sebagai berikut, adanya permohonan pengujian undang undang ini peluang dan kesempatan untuk menjelaskan publik, dan sekaligus pada akhirnya memutus bagaimanakah sesungguhnya kedudukan agama dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam negara republik indonesia yang kita cintai bersama sebagaimana yang akan kami uraikan nanti. sebagai pihak terkait dalam perkara pengujian undang undang ini, kami akan menyampaikan hal mendasar dalam sidang yang mulia ini. pertama adalah mengenai substansi undang undang nomor pnas yang kedua adalah berkaitan dengan keberadaan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang selalu dalam persidangan puu mahkamah konstitusi ini selalu menjadi objek pembahasan, khususnya dari para penggiat hak asasi manusia. dan terakhir, ketiga adalah menyangkut kedudukan agama dalam pancasila dan undang undang dasar negara kesatuan republik indonesia tahun pada hakikatnya inti dari undang undang yang kita persoalan ini adalah larangan bagi setiap orang muka umum untuk. dimana penafsiran dan atau kegiatan itu menyimpang dari pokok pokok agama itu. maka pertanyaan mendasarinya adalah bisakah negara atau pemerintah, tentunya melalui undang undang melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama?? mana penafsiran yang sesuai, dan mana penafsiran yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama? mana kegiatan keagamaan yang sesuai, dan mana kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama? pertanyaan yang kedua, bertentangankah undang undang yang mengatur norma bahwa negara atau pemerintah, sekali lagi tentunya melalui undang undang, dapat melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, atau penilaian atas kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan yang dianut indonesia dengan undang undang dasar? dalam sidang yang mulia ini, kami ingin menjawab pertanyaan tersebut sekaligus, dengan mendasarkan diri pada argumentasi konstitusional berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun pertama, negara termasuk pemerintah boleh, bisa, berhak, dan bahkan bertanggung jawab melakukan penilaian atas suatu penafsiran tentang suatu agama, dan. apakah penafsiran atau kegiatan keagamaan itu menyimpang atau tidak, semata mata justru untuk memberikan perlindungan dan merupakan pemenuhan hak asasi manusia. kedua, pengaturan norma dalam undang undang sebagaimana dimaksud tidak bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun sebab pengaturan tersebut justru dijamin oleh konstitusi kita. sidang mahkamah konstitusi yang mulia, undang undang yang notabene adalah dewan perwakilan rakyat dan pemerintah, bisa membatasi pelaksanaan hak dan kebebasan seseorang. pembatasan yang dilakukan undang undang itu dengan maksud: semata mata untuk menjamin pengakuan danni bukan pendapat fulan atau baru. ini adalah bunyi konstitusi kita, undang undang dasar negara republik indonesia tahun tegasnar bahwa agama adalah sesuatu yang personal, sesuatu yang amat pribadi. namun republik ini, negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila ini, negara termasuk pemerintah dapat terlibat dalam penataan kehidupan keagamaan warga negaranya. apalagi kalau muncul penafsiran dan atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang karenanya tidak hanya merusak nilai nilai agama yang dianut indonesia karena bertentangan dengan pokok pokok ajaran agama, tetapi juga berakibat pada munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum. penyimpangan itu dapat mengusik dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga mengancam hak asasi manusia. negara melalui aparaturnya berhak dan bahkan bertanggung jawab untuk melakukan penataan tersebut justru karena hal itu merupakan wujud dan bentuk perlindungan dan upaya pemenuhan hak asasi manusia. tanggung jawab negara itu adalah amanat konstitusi. undang undang dasar kityang kedua adalah mengenai keberadaan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun lahirnya bab hak asasi manusia pada undang undang dasar kita, dimana dalam bab tersebut memuat yang secara komprehensif dan menyeluruh mengatur hak hak dasar manusia tidaklah muncul begitu saja. rumusan yang ada dalam bab yang diputuskan menjadi bagian dari konstitusi kita pada tahun itu, awalnya merupakan rumusan isi undang undang nomor tentang hak asasi manusia. dan perlu diingat substansi undang undang nomor tahun itu pun bersumber dari ketetapan mpr nomor mpr tentang hak asasi manusia. sebagai orang yang terlibat langsung dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai ketiga produk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia itu, kami ingin menyegarkan ingatan kita bersama menyangkut kronologis dan substansi ketiganya. ketentuan tentang perlindungan, penegakan, pemajuan, dan jaminan pemenuhan hak hak asasi manusia secara komprehensif, untuk pertama kalinya masuk dalam peraturan perundang undangan karena tuntutan gerakan reformasi. era reformasi untuk kali pertama merespon tuntutan tersebut dengan mengakomodasinya dalam tap mpr tahun setahun kemudian agar rumusan ham dapat operasional, maka substansi yang ada dalam tap mpr itu diturunkan undang undang menjadi undang undang nomor tahun selanjutnya, dalam dinamika proses perubahan undang undang dasar memuat kehendak, menyempurnakan konstruksi tatanan ketatanegaraan dengan menyeimbangkan hubungan antar lembaga negara. mpr kemudian tak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan ketetapan mpr sebagai sumber hukum yang bersifat regering atau mengatur. keberadaan tap mpr nomor mpr tentang ham menjadi terancam. sementara, wadah hukum undang undang untuk menegaskan jaminan negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia dinilai belum cukup memadai. pada tahun dengan memanfaatkan momentum perubahan undang undang dasar yang disepakatilah rumusan ham dituangkan dalam undang undang dasar sebagai cerminan dan sekaligus wujud negara hukum. dengan demikian keberadaan bab undang undang dasar, undang undang nomor tahun dan tap mpr nomor mpr saling terkait dan tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. dalam tap mpr tersebut terdiri dari dua substansi. pertama adalah pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap ham, dan yang kedua adalah piagam ham. ada pandangan dan sikap bangsa indonesia terhadap ham situ ada sub judul landasan, dimana isinya berbunyi, bangsa indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia yang bersumber yang dari ajaran agama, nilai moral universal dan nilai luhur budaya bangsa serta berdasarkan pada pancasila dan undang undang dasar yang ingin kami digarisbawahi bahwa sikap dan pandangan mengenai hak asasi manusia yang dimiliki oleh bangsa ini adalah yang bersumber dari ajaran agama. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait yayasan arena center pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: yang pertama adalah pada permohonan pemohon, samping mempergunakan legal standing nya berdasarkan juga menyebutkan hak gugat lsm atau ngo standing susu. dan ini tidak tepat, karena tidak ada anggaran dasar atau akte pendirian yang menyebutkan menyebutkan aspek keagamaan. mereka bukan wali dari orang orang yang mengalami kerugian konstitusional, oleh karena faktor penodaan agama. jadi artinya, samping dalam aspek kerugian konstitusional menurut karena tidak mengalami kerugian secara nyata, tidak mengalami kerugian dalam aspek potensial, sebagaimana yang diargumentasikan, didalilkan oleh mereka maka tentunya kalaupun ini menjadikan sebuah ketegasan bagi mereka tentu mereka harus membuktikan persidangan ini. yang kedua kalaupun mereka mempergunakan hak gugat lsm atau ngo standing susu ini juga tidak tepat. karena mereka tidak ada dalam akte pendirian atau anggaran dasar mereka. menyebutkan nilai nilai keagamaan yang mereka usung dalam akte pendirian. dan mereka bukan wali dari orang orang yang mengalami kerugian secara konstitusional berdasarkan unsur penodaan agama. oleh karena itu berkaitan dengan pokok polita mereka, ada dua hal yang sangat bertentangan sini adalah persoalan unsur pada undang undang, sebagaimana yang kemudian dipersoalkan dalam pengujian ini. dua unsur yang penting adalah persoalan yakni berkaitan dengan masalah penodaan, tetapi yang dikembangkan dalam posisinya adalah berkaitan dengan aspek kebebasan sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh rekan kami dari mui lutfi. ini terjadi sebuah upaya manipulatif obscura libel, kabur dalam hal posisinya. tidak ada relevansi antara persoalan polita dengan tuntutan yang ada dalam permohonan itu sendiri. oleh karena itu singkat saja kami katakan bahwa kami menolak legal standing, yang kedua untuk menyatakan bahwa menolak pengujian permohonan pengujian yang diajukan sebelas orang pemohon melalui kuasa hukumnya, yang ketiga adalah, mohon kembali untuk menyatakan bahwa undang undang itu tetap berlaku dan kekuatan hukum yang mengikat. bukti bukti adanya penodaan agama islam yang dilakukan oleh orang orang yang mengaku islam yakni: mirza ghulam ahmad yang mengaku nabi ahmadiyah dan lia aminuddin yang mengaku menerima wahyu allah. bukti bukti adanya penodaan agama islam yang dilakukan oleh orang orang yang beragama non islam, antara lain oleh melalui: buku the islamic invasion tulisan robert more yang dijual bebas dengan harga hanya rp. , , yang antara lain menyatakan allah adalah dewa bulan dewa pagan), allah adalah penipu, rasulullah saw kesurupan dan kemungkinan besar epilepsi serta acaranya diangap absurd, dalam alur'an terdapat ajaran ajaran setan dll: upacara ibadah haji tulisan drs. amos alias pertama winangoen yang antara lain menyatakan bahwa ibadah haji adalah ibadah mainan anak kecil, allah bukan dzat tapi saat (benda), dan allah itu lebih dari satu, dil brosur brosur yang mendiskreditkan islam dan gurun dengan cara membandingkan antara @uran dengan kitab suci agama lain, allah disebut sebagai nama dewa bangsa arab, isa adalah ruh allah maka isa adalah allah, dil: video rekaman pdt. joko widodo, s.h. batu malang yang menunjukkan gurun dituding berisi setan: rekaman ali makhluk yang mengaku mantan ketua fpi surabaya dan menjelekkan islam dan nabi muhammad saw, website laman yang melakukan penodaan antara lain: nomor rt. kelurahan pemangsaan, kecamatan menteng, jakarta pusat. disebut sebagai 5n . pemohon ix, prof. dalam rahardjo, warga negara indonesia, lahir solo, pekerjaan peneliti, bertempat tinggal kelapa kuning iii. rt. rw. pondok kelapa, kecamatan duren sawit, jakarta timur, sekarang bertempat tinggal jalan madrasah rt. rw. nomor cawang jakarta timur. disebut sebagai 55n0 . pemohon .kh. maman manual hag, warga negara indonesia, lahir sumedang desember pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dusun rt. rw. desa ciborelang, kecamatan jatiwangi, kabupaten majalengka, provinsi jawa barat. disebut sebagai 5n . pemohon xi, pemohon sampai dengan pemohon vii adalah para pemohon yang merupakan badan hukum privat, pemohon viii sampai dengan pemohon adalah merupakan para pemohon individual (perorangan): berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal februari jakarta memberikan kuasa khusus kepada: asfinawati, s.h., uli parutan sihombing, s.h., ll.m., siti aminah, s.h., indria bernada, s.h., hermawan, s.h., fulthoni, s.h., chairul anam, s.h., ali akbar tanjung, s.h., syamsul alam agus, s.h., ali nursahid, s.h., edy halaman burning, s.h., chrisbiantoro, s.h., sigung kartu, s.h., ll.m., indriaswati saptaningrum, s.h., kasus ahmad bs, s.h., putri manusia, s.h., zainal abidin, s.h., edwin partai, s.h., nurkholis, s.h., muhammad ali fernandez, hi., muhammad issue, s.h., yati andriana, s.h., adam pantun, s.h., anggara, s.h., sidik, hi., totok yuli yanto, s.h., intan kumala sari, s.h., imam abdurrahman, s.h., diah kurniadi, s.h., mari tua raja guguk, s.h., tommy albert tobing, s.h., pratiwi ferry, s.h., vicky sylvanie, s.h., reza dimas s.h., ilham arjuna, s.h., riyanto prihartono, bahwa dengan mengacu pada bunyi tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja muka umum:bahwa dalam penjelasan resmi undang undang nomor pnas dijelaskan unsur unsur dimaksud sebagai berikut: yang dimaksud dengan di muka umum dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam kitab undang undang hukum pidana. yang dimaksud dengan agama yang dianut indonesia ad. karena macam agama ini adalah agama agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk indonesia. maka selain mendapat jaminan dari uud keenam agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh ini. lebih lanjut dijelaskan bahwa, agama agama lain, misalnya: yahudi, zaratustrian, shinto, dan taoism tidak dilarang indonesia. agama agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh uud dan agama agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain. yang dimaksud denganyang dimaksud dengan pokok pokok ajaran agama adalah ajaran agama dimana dapat diketahui oleh departemen agama yang untuk itu bahwa penodaan agama ini terjadi tidak hanya agama islam akan tetapi agama lain, antara lain: (i) elton john yang menyebut jesus adalah gay, (ii) gambar jesus merokok dan minum bir, (iii) patung jesus dari katak, (iv) patung budha dibuat berwajah gus dur, dan lain sebagainya: bahwa guo justru untuk membentengi agar umat beragama tetap dalam keadaan aman, bahwa ada fitnah terhadap umat islam terkait peristiwa mei disamping itu pihak terkait yayasan arena centre juga menghadirkan ahli yang telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli dra. hj. nurdiati alma guo memberi berkah bagi bangsa indonesia dan membawa ketentraman, karena adanya', guo tetap dipertahankan dan bahkan dipertegas dan diperluas spesialisasinya, bahwa indonesia hanya untuk orang yang beragama, ahli k.h. sulaiman zachawerus setelah digugat oleh para pemohon, bagi ahli ini merupakan blessing disguise. karena selama ini undang undang nomor tahun ini tenggelam entah dimana. artinya orang awam kemudian semuanya menjadi tahu bahwa negara ini punya undang undang anti penodaan agama. bahwa agama adalah the ultimate concern human artinya kepedulian yang paling tinggi dari setiap manusia adalah agama. jadi, kalau agama noda, maka taruhannya adalah nyawa. kalau tidak dilindungi oleh undang undang nomor tahun negeri ini, kita lihat tadi presentasi yang disampaikan oleh irene center tentang bagaimana nabi muhammad yang sedang ereksi melihat anak kecil, bagaimana allah yang digambarkan seperti setan, kemaluannya diperlihatkan sedang mensodomi nabi muhammad, kemudian nabi muhammad mensodomi umatnya muslim, tapi digambarkan seperti babi. kami tahu situs situs itu dimana alamatnya, tapi kami tau kami ini berbangsa dan bernegara, kita tidak perlu memerintahkan laskar islam untuk menyerang mereka sehingga pendek kata saja kami mohon agar undang undang nomor tahun ini, tidak saja masih relevan tetapi harus dibukukan dan diberlakukan implementasinya dengan lebih ketat agar tidak apalagi blog blog atau website, tulisan, majalah dan brosur yang bisa seenaknya menghina dan menodai agama, rasul, kitab suci kita al gurun. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait dpp ittihad mubaligh pada persidangan tanggal maret yang pada pokoknya sebagai berikut: mendukung keberadaan undang undang nomor pnas islam menjaga kerukunan dan toleransi. allah memerintahkan memberi perlindungan kepada umat agama lain yang meminta perlindungan. seandainya ago dicabut, kita tidak bisa bayangkan akan terjadi banyak kerusuhan karena terkait dengan agama yang dianggap sakral: gurun melarang muslim menodai agama lain. dan uud menjadi alasan konstitusionalitas guo, apakah liberalisme dan ham barat bisa diberlakukan secara sama indonesia? para pemohon tidak memiliki legal standing sehingga harus ditolak. pihak terkait mensomir para pemohon agar membuktikan kerugian para pemohon yang didalilkan akibat adanya guo. bahwa para pemohon telah mencoba mengadili umat islam dengan cara mengadu domba dengan pemahaman yang dangkal: permohonan para pemohon harus ditolak, aguoperlu disempurnakan sesuai dengan pendapat para ahli. menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait badan silaturrahmi ulama pesantren madura massa) pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: keberadaan guo membuat massa menahan diri untuk tidak memerangi pihak yang menodai agama islam. bahwa pada tahun dalam guo relatif kecil karena (i) nilai pokok akidah agama lebih mahal dibandingkan nilai duniawi lainnya, (ii) seharusnya pidana dalam guo sama dengan pidana orang yang membunuh atau pidana pengedar narkoba yaitu dipidana belasan tahun, seumur hidup atau bahkan dihukum mati: kebebasan beragama adalah kebebasan untuk menganut agama sendiri, dan bukan kebebasan untuk membuat agama yang menyerupai dengan agama islam. seandainya guo dicabut, menurut massa, (i) akan muncul banyak penghinaan terhadap agama, (ii) penyelewengan agama untuk kepentingan tertentu yang menyimpang dari pokok pokok agama, (iii) berkembangnya aliran sesat secara bebas, (iv) merebaknya orang melanggar ham dengan leluasa. yang kesemuanya itu akan menimbulkan: keresahan umat dalam memeluk agama, tidak adanya ketentraman dalam menunaikan ibadah, tidak ada jaminan pemerintah untuk menunaikan agama dan tidak ada jamin pemerintah untuk menunaikan ibadah dengan murni dan utuh menurut agama masing masing, menggarisbawahi ketidakseriusan para pemohon karena, para pemohon prinsipal tidak pernah hadir, mohon agar mengabaikan permohonan para pemohon, bahwa dalam permohonan para pemohon guo hanya ditentukan dengan dan juga dikaitkan dengan kuhp yang sifatnya teknis dan tidak prinsipal menurut pemahaman hukum dan tidak mengerti secara substansi hukum indonesia: harus dipahami aspek psikologis guo yang lahir dari pergolakan dengan korban juta jiwa. ago bukan saja masih relevan akan tetapi ini harus diperkuat masuk dalam kuhp dan menjadi klausul yang jelas sebagaimana yang disarankan prof andi hamzah: menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait dpp front pembela islam fpi) pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: perbedaan dalam ushul adalah penyimpangan sehingga harus disikapi dengan tegas untuk diluruskan sedangkan perbedaan dalam furu' merupakan perbedaan yang harus dihormati: perbedaan dalam ushuluddin berarti keluar dari islam sedangkan perbedaan dalam madzhab tidak menjadikan keluar dalam islam, ushul dan furu' terdapat dalam persoalan akidah, syari'at dan akhlak. sikap islam terhadap perbedaan adalah kebhinekaan sehingga dihargai. sedangkan terhadap penistaan baik internal maupun eksternal merupakan kejahatan, sehingga harus diperangi: islam menghargai kebebasan beragama dan menghormati perbedaan agama, tetapi menolak mencampuradukkan agama, larangan yang terdapat dalam guo sudah tepat, peran, fungsi dan manfaat guo dalam pandangan fpi adalah: sesuai dengan ajaran semua agama karena tidak ada satupun agama yang mau dinyatakan: sesuai dengan kesepakatan ham pbb jenewa april sesuai dengan jaminan perlindungan agama dalam uud melindungi semua agama dari segala bentuk penistaan, memelihara moral umat beragama dari pengaruh penistaan, mengarahkan umat beragama untuk proses hukum penistaan. hal ini terbukti selama tahun umat islam maupun agama lain apabila ada penistaan diproses melalui hukum, mereka percaya kepada hukum maka mereka tidak main hakim sendiri: membangun kepercayaan umat beragama terhadap penegakan hukum: meningkatkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama: menciptakan suasana kebebasan beragama yang sehat, menjaga stabilitas keamanan nasional untuk kesatuan nkri. apabila ago ini dibatalkan maka: tidak ada lagi payung hukum untuk memproses penistaan agama, penegakan hukum lumpuh dihadapan penistaan agama: para menista agama semakin bebas dan merajalela, menciptakan kesesatan dimana mana: semua agama terancam dengan penistaan agama: kerusakan moral umat beragama akibat penistaan, runtuhnya umat beragama terhadap penegakan hukum, yang pada akhirnya umat beragama akan membela agamanya dengan caranya, kedepan kalau ada yang menghina agama atau menghina islam, sementara tidak bisa diproses jalur hukum yang benar, bukan tidak mungkin akan menggunakan caranya sendiri, entah membunuh atau menyembelihnya: menghancurkan harmonisasi kerukunan antar umat beragama: .merusak stabilitas kemanan nasional. mohon agar mahkamah tidak membatalkan secara keseluruhan atau sebagian guo: menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait irsyad islamiyah pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: bahwa guotidak ada sedikitpun kaidah yang bertentangan dengan uud guo selama ini telah memberikan suatu kediaman, ketentraman serta mampu menciptakan toleransi beragama indonesia, tidak ada negara manapun dunia ini, yang mampu menjamin kebebasan beragama yang seluas luasnya bagi kalangan minoritas seperti indonesia: kebebasan bagi semua orang memeluk agamanya yang dijamin oleh negara harusnya dipandang arif. kebebasan seseorang memilih agamanya tidak akan menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi dirinya sendiri, ago dibuat untuk mencegah terjadinya penodaan agama, ago masih diperlukan, karena dengan adanya ini saja masih banyak yang mengaku menjadi nabi, rasul dan malaikat jibis dan bahkan ada yang mengaku tuhan. apa yang akan terjadi apabila negara ini tidak ada payung hukum yang melindungi kemurnian pokok pokok ajaran agama, dan apajadinya kalau penafsiran dan interpretasi itu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu dibidangnya, aguosangat dibutuhkan oleh seluruh agama yang ada indonesia, hal ini untuk melindungi dari terjadinya penyalahgunaan dan penodaan terhadap pokok pokok ajaran agama yang sudah baku: mohon agar menolak atau setidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, sifat dan hakikat negara indonesia ini adalah negara yang religius, yang merupakan negara agama dan bukan negara sekuler, liberalisasi itu tidak bisa diserahkan oleh individu individu masyarakat, negara perlu ikut campur, bahwanegara harus melindungi kepentingan warganya: kebebasan mutlak hanya punya allah, manusia hanya mempunyai kebebasan yang nisbi, kebebasan yang anut oleh indonesia adalah kebebasan pancasila bukan kebebasan liberal: guo harus wajib dipertahankan karena itu permohonan para pemohon harus ditolak: menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait ribut tahrir indonesia pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: mohon agar mahkamah menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, mohon agar mahkamah tidak memberikan perubahan terhadap guo baik sebagian atau seluruhnya dan tidak memberikan pemaknaan apa apa: bahwa berdasarkan putusan mahkamah nomor puu vi maka permohonan para pemohon tidak pantas lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak seluruhnya, karena permohonan para pemohon merupakan suatu pengulangan dari permohonan perkara nomor puu vi mohon agar mahkamah menguji kerugian konstitusional para pemohon. sehingga mahkamah tidak mudah memberikan kedudukan hukum sebagai representasi publik yang berhak mengajukan citizen klausul: ago sebenarnya tetap memberikan otoritas penafsiran kepada peradilan, bukan lembaga dari salah satu agama tertentu. hal ini sejalan dengan pendapat prof. mahfud. dalam workshop tinjauan kritis delik agama dalam rancangan kuhp september bahwa guotidak mengurusi dan masuk kedalam wilayah privat, guo baru bekerja saat forum sternum mulai tersentuh dalam pengertian kepentingan umum sudah terganggu: bahwa sepanjang seseorang memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri dan dijalankan sendiri tanpa melibatkan orang lain untuk mengetahui, melihat, dan mendengar. maka hal tersebut tidaklah dilarang oleh guo, bahwa kalau kita lihat permohonan, pemohon ingin menjadikan perbedaan agama sebagai dasar untuk melegitimasi penyimpangan. padahal ada perbedaan mendasar antara ikhtisar dengan ikhriraf atau penyimpangan, bahwa pemohon mudah mulia mempunyai agenda untuk menyampaikan tafsir tafsir yang menyimpang, bahwa mudah mulia pernah menyampaikan kebolehan melakukan pernikahan sejenis yang penting adalah sarinah masalah karomah. tentu ini adalah penyimpangan bukan lagi perbedaan tafsir, apabila guo ini dicabut maka penafsiran penafsiran tersebut, akan bermunculan dan tentu ini sangat meresahkan, dalam permohonan pemohon tidak konsisten mencampuradukkan antara kehidupan privat dengan publik. urusan penodaan agama, pornografi dianggap urusan privat sedangkan poligami dianggap urusan publik: bahwa dalam materi permohonan atau bantahan pemohon seringkali menggunakan ham, kita seolah olah harus tunduk pada kaidah kaidah ham kaidah interpersonal, padahal negara negara barat yang seringkali menyampaikan ham, menekankan negara negara lain tunduk pada ham tidak pernah taat pada ham: menolak permohonan para pemohon, mohon agar hukuman dalam guo ditambah saksinya. karena kalau kejahatan itu dilakukan oleh individu akibatnya belum terlalu parah, tetapi kalau kejahatan sudah berbentuk organisasi maka tentu sulit untuk dibendung, menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait forum kerukunan umat beragama kub) dki jakarta pada persidangan tanggal maret pada pokoknya sebagai berikut: kebebasan beragama dibenarkan oleh kovenan internasional mengenai hak hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi tahun bahwa kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan uu, guo dapat dipandang sebagai salah satu pembatasan yang dilakukan oleh uu, sehingga tidak bertentangan dengan uud substansi persoalan ham dan kebebasan beragama telah menjadi pengetahuan, sikap dan aktivitas masyarakat beragama, titik temu agama agama indonesia, bukan hanya pada ranah hukum, tetapi terutama pada falsafah negara, yaitu pancasila, guo untuk membatasi kebebasan orang orang yang melakukan penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap agama yang dianut indonesia, sesuai dengan pancasila dan uud dengan adanya ham, kovenan hak sipil dan politik pbb yang diratifikasi menjadi tahun guo menjadi perbincangan yang saling bertentangan antara perlu dicabut atau dipertahankan, jika kita bandingkan dengan negara negara lain, negara demokrasi sekalipun, ham dan kebebasan beragama juga ada batas batasnya, apabila guo ini dibatalkan oleh mk, maka hendaknya pemerintah segera mengeluarkan perpu pengganti guo dengan materi muatan yang lebih terperinci dan jelas, agar tidak terjadi salah penafsiran dan menimbulkan tindakan tindakan main hakim sendiri: jika permohonan pemohon ditolak, pemerintah hendaknya mengambil langkah langkah yang tegas, dalam menindak pelaku pelanggaran hukum yang menyalahgunakan ketentuan guo, agar kerukunan umat beragama tidak terganggu, setelah bermusyawarah kub dki jakarta, mohon kepada agar permohonan para pemohon ditolak: menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait komisi nasional perempuan pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: dengan adanya guo, umat konghucu selama tahun dilanggar haknya seperti pencatatan perkawinan, tidak diperolehnya pendidikan keagamaan dan hak perayaan hari raya, guo menghalangi negara untuk melakukan tanggung jawab atas perlindungan, pemantauan, penegakan dan pemenuhan ham yang tercantum dalam guo mengakibatkan hilangnya pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum menghilangkan hak anak atas akte serta tahun tentang perlindungan anak: guo diskriminasi berbasis ras, etnik dan agama sehingga bertentangan dengan guo adalah sebuah yang bersifat disharmonis dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaran,ri bab tentang ham, dan bab tentang agama, aguoberpotensi mengancam persatuan bangsa dan landasan kebangsaan bhinneka tunggal ika, mohon agar mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan guo bertentangan dengan uud menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait forum umat islam fui) pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: esensi dari guo adalah peraturan peraturan yang melarang untuk menodai agama. jika para pemohon tidak menghendaki guo, maka sama saja secara bebas memperbolehkan untuk menodai agama: bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam guo, yang dilarang adalah menodai agama: terhadap dalil pemohon mengenai otoritas penafsiran, dalam islam sudah jelas siapa yang berhak dan apa yang bisa ditafsirkan, apa yang dimaksud ushuluddin dan apa furu'uddin, mohon kepada mahkamah untuk mempertahankan berlakunya guo dan menolak permohonan para pemohon: menimbang bahwa mahkamah juga telah membaca dan mendengar keterangan pihak terkait dewan masjid indonesia pada persidangan tanggal maret sebagai berikut: apakah para pemohon merupakan pihak yang merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya guo? apabila jawabannya ya, berarti para pemohon adalah pendoa agama, yang tidak mau diatur. kalau jawabannya tidak, para pemohon tidak mempunyai legal standing, pengaturan pelaksanaan kebebasan, termasuk kebebasan hak beragama oleh negara adalah hak konstitusional negara, bahkan merupakan kewajiban konstitusional negara, lahirnya guo seharusnya disyukuri dan dijadikan berkah, kekuatan pertolongan allah swt, karena pada saat itu, kehidupan beragama mengalami kekeringan, intimidasi terhadap kiai, tokoh agama, organisasi islam dan lahirnya nanakoa: lahirnya guo ibarat munculnya oase tengah panas terik padang pasir yang menyerukan bagi umat beragama indonesia. sehingga kehidupan dan kerukunan beragama terlindungi terutama kemurnian ajaran ajarannya: aguowajib dipertahankan: para pemohon bukan pihak yang berkompeten untuk mengajukan permohonan uji materi, landasan permohonan uji materi bukan uud para pemohon diragukan kemampuan membiayai segala afford cost yang diperlukan untuk mempersiapkan permohonannya. dengan demikian, patut diduga ada invisible hand dan sponsorship untuk mengganggu stabilitas dan keamanan negara dan kedaulatan nkri: menimbang bahwa mahkamah telah menghadirkan para ahli dan telah didengar keterangannya bawah sumpah pada persidangan tanggal maret sampai dengan maret yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli edward diaries bahwa dalam praktik penegakkan hukum guo selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang hal ini bertentangan dengan mempunyai alat alat atau cara cara untuk menyelidikinya. sedangkan dalam penjelasan umum undang undang guo pada angka disebutkan bahwa undang undang guo dimaksudkan pertama tama untuk: bahwa selain unsur unsur yang dijelaskan dalam penjelasan resmi atas, ada beberapa frasa dalam bunyi yang tidak memiliki penjelasan, antara lain: penafsiran yang menyimpang kegiatan keagamaan yang menyimpang bahwa dengan memperhatikan penjelasan atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan perlu perhatikan, yaitu: tentang pokok pokok ajaran agama dalam penjelasan undang undang guo, pokok pokok ajaran suatu agama dapat diketahui oleh departemen agama. dikatakan bahwa departemen agama yang mempunyai alat alat cara cara untuk mengukurnya. serta dinyatakan pula bahwa pokok pokok ajaran adalah yang dianggap sebagai ajaran pokok oleh para ulama dari agama keenam agama yang dimaksud oleh undang undang guo. pokok pokok ajaran mana tidak sesuai dengan fakta historis dan ideologis agama agama yang ada. seperti dalam islam misalnya yang mengenal banyak aliran keagamaan: sunni, syiah, mu'tazilah, khawatir, dan seterusnya. dalam satu aliran dikenal pula beragam mazhab. setidaknya ada empat mazhab fikih dalam aliran sunni: hanafi, maliki, syafi'i, dan handal. pada level teologi, sunni bahkan terbagi pula dalam aliran asy'aliyah dan maturidiyyah. perbedaan pemikiran keagamaan dalam islam tidak hanya menyangkut doktrin pinggiran (furuiyyah), melainkan juga masalah masalah yang lebih fundamental (ushul). perdebatan teologis antara sunni dan mu'tazilah bahkan mengenai hubungan antara zat allah dan sifatnya. mu'tazilah mengatakan bahwa al gurun itu makhluk, oleh postulat cogitationis enam nemo partitur, seseorang tidak bisa dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini dipercayai, bahwa dan lex stricta, bahwa ago dapat diinterpretasikan: doktrin bahwakelakuan yang tidak normal dimaksud adalah tindakan tindakan yang menyerang kepentingan individu, masyarakat maupun negara, tradisional bahwa guobahwa fungsi umum hukum pidana dalam guo adalah bersifat ultimatum rubidium artinya sebagai instrumen akhir apabila hukum yang lain tidak berfungsi: historis bahwa keberadaan guo adalah untuk melindungi kepentingan umat beragama indonesia. guo yang disisipkan 156a, futuristik bahwa substansi guo lebih rinci telah dimasukan dalam ruu kuhp, artinya ahli hukum pidana cenderung mempertahankan go, komparatif bahwa walaupun belanda penyebar kebencian sudah lebih dari tahun yang lalu dihapus akan tetapi, dalam wvs webbook van strafrecht) baru memasukan menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragam, dengan demikian guo masih relevan tidak bertentangan dengan konstitusi tetapi, pengakuannya harus hati hati jangan sampai mengadili pemikiran, pendapat atau keyakinan seseorang. ahli prof. dr. andy hamzah ada delik delik umum yang disemua negara ada artinya delik tersebut bersifat netral, misalnya pencurian. akan, kalau cina orang bebas menghujat agama, kuhp belanda yang baru terdapat pengaturan tentang penodaan agama, delik, delik ideologi, karena berada dalam alam pikiran, tetapi ada negara yang mengatur misalnya cina dan indonesia, harus ada ketentuan peraturan perundang undangan sebelum adanya perbuatan pidana, baru orang dapat dipidana: bahwa asas tersebut dianggap kurang memadai karena banyak karet semua orang bisa menafsirkan uu, karena banyaknya karet maka muncul asas null crime sine lege stricta, tidak ada delik pidana tanpa yang ketat sebelumnya. artinya ada definisi untuk perbuatan pidana kecuali untuk delik penganiayaan indonesia terlalu banyak luar kuhp dan tidak ada definisi, misalnya kdrt, pornografi, dll. selain itu ada administrasi yang terpidana, artinya tidak boleh memberikan hukuman berat (tidak lebih dari tahun hukuman kurungan berdasarkan kebiasaan) karena sifatnya hanya menakut nakuti dan sebagai hukum pemerintahan belaka, aguoterdapat hukum pidana dan administrasi: ago terdapat hukum administrasi, yaitu latar belakang muncul tersebut, karena pada saat itu jaksa agung takut disaster maka dibentuklah pakem: guo merupakan teguran dan sanksi pembubaran administrasi, menyalahi hukuman administrasi, karena ancaman padandaikata kuhp baru sudah disahkan guo tidak perlu lagi, karena ada pengaturan tentang penodaan agama: ahli prof dr. lazuardi azra ahli diundang sebagai ahli sejarah dan guru besar pascasarjana uin: perlindungan terhadap penodaan agama negara barat hanya berlaku agama kristiani dan yahudi, bahwa sekarang pengaturan mengenai blasphemy, pelarangan penodaan agama negara barat sudah banyak diabaikan karena sudah dianggap biasa saja, dikarenakan merosotnya keagamaan dan fanatisme keagamaan, yang diakibatkan karena sekularisasi dan sekularisme yang terus bertahan dalam masyarakat barat, bahwafitas, dan semakin meningkat dengan asumsi adanya teori konspirasi sistemik, bahwa ada yang mau menghancurkan islam dan kaum muslim pasca september bahwa apabila penodaan agama seperti kartun nabi muhammad itu terjadi indonesia. maka. bahwa kebebasan berekspresi memerlukan batas batas: perlu adanya kesepakatan tentang batas batas ritual suatu agama pokok pokok ajaran agama (fundamentals belief) luar jumhur ulama. dalam islam ada rukun iman dan rukun islam: rukun iman , negara perlu menjamin hubungan intra dan antar ago masih diperlukan. adanya ekses ekses negatif tidak menjadikan guo harus dicabut. perlu ada revisi, penyempurnaan dan penjelasan lebih rinci dan tegas dan tidak ambigu. bahwa terjadinya kasus kasus kekerasan dan konflik komunal keagamaan indonesia terjadi karena ketidakmampuan aparat hukum kepolisian) dalam bertindak tegas. ahli prof. thamrin amal tamago bahwa dan ketergantungan insani pada suatu kekuatan adhi kodrati yang serba maha, masalah agama dalam dimensi ideologis dan sebagai kelompok sosial ada dalam ranah masyarakat bukan ranah negara:kedalam ranah masyarakat, apalagi dalam ranah privat personal. contoh peraturan tentang agama yang diakui yang sekaligus melakukan tindakan diskriminatif terhadap agama agama alam nusantara yang jauh sudah ada sebelum negara, serta guo yang memberikan hak kepada negara memproses, mengadiliwahyu ilahi, bahwa dan atau penodaan nama baik orang, lembaga atau pihak pihak lain. dan karena itu, tidak perlu secara khusus dalam satu secara tersendiri: guo bila dipertahankan perlu diisi dengan semangat toleransi atas perbedaan dan tidak perlu buru buru harus dihakimi sebagai menyimpang, ahli emma ainun najib apabila guo dicabut akan menciptakan konflik baru dan kebencian baru yang luar bisa. akan tetapi apabila tidak dicabut menciptakan kecemasan yang terus menerus.. agama itu adalah input bukan output, ahli mempertanyakan mengenai pokok pokok agama, siapa yang harus menentukan itu, apakah negara? atau masyarakat? karena semua orang bisa menafsirkan. penyelesaian guo, tidak bisa diselesaikan oleh konstitusional atau hukum saja, tanpa bersama sama kita sepakati untuk melakukan diskusi diskusi pada ranah ilmu, dan kerjasama kerjasama dalam ranah kebudayaan, ahli tidak bisa menjawab antara guo ini dicabut atau tidak sebelum kita bersama sama melakukan perjanjian tidak saling mengancam satu dengan lainnya: bahwa guo ini belum sholeh, masih ada yang tersakiti, dan merasa terancam. akan tetapi saya tidak merekomendasikan guo ini dicabut (kalau nasi ada kerikilnya jangan dibuang nasibnya, buang kerikilnya atau bikin lagi nasi yang lebih bergizi). silahkan aguoini dicabut, apabila sudah dibikin terlebih dahulu aturan aturan yang lebih matang, tidak menyakiti dan yang soleh, ahli fx. muji sutrisno kata kunci dalam guo: kebebasan beragama tempat terjadinya proses: apa arti penodaan, bagaimana hal penyimpangan sebagai penafsiran dari agama itu masuk, kebebasan beragama adalah pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk meyakini serta hidup beribadah dan mengi yang ilahi: negara melindungi kebebasan umat beragama uud terkait dengan penodaan agama menyimpang serahkanlah kepada masing masing dari otonomi masyarakat kultural. karena istilah menyimpang adalah istilah orang dalam, kalau dari luar itu namanya berbeda, tugas negara adalah pada wilayah publik, menjaga ketertiban masyarakatnya untuk menjalankan ibadahnya. negara tidak boleh masuk kedalam penyimpangan atau penodaan agama. negara hanya boleh mencegah, melarang ketika dia merusak, membuat onar dan melakuk dan termasuk juga instalasi seni, bahwa ketika seseorang kelompok hanya berbeda keyakinan atau praktik keagamaannya, tidak dengan sendirinya merupkan penghinaan atau penodaan, bahwa konteks lahirnya guo tahun yaitu konflik antar ideologi, ganjang pandangan, maka teks tersebut harus ditafsirkan dan direvisi, guo diubah atau dicabut dalam kapasitas yang radikalnya, kalau direvisi adalah pada atau teks teks yang mendiskriminasikan hak hidup, kemajuan dari bangsa dan warga negara, yang berhak mengatakan menyimpang dalam agama, benar atau tidak hanyalah allah. karena kalau kita yang mengatakan menyimpang dan menghukum sesama kita sebagai manusia, sebenarnya meminjam dan mengambil hak allah: bahwa wilayah kompetensi hukum negara adalah wilayah publik pembukaan uud salah satunya adalah hak melaksanakan mengi kebebasan beragama. negara hanya boleh masuk ketika undang undangnya, hukumnya itu menganjurkan, membuat tata tertib lalu menganjurkan dari sesamanya, ahli lil ashar abdullah pokok pokok ajaran agama dalam guo sangat ambigu. apakah yang dimaksud pokok pokok ajaran agama itu adalah maklum minatdiin darurat, ushuluddin pokok pokok agama asy'aliyah imam abdul lahir al baghdadi, rukun iman atau rukun islam, bahwa kalau kita merujuk kepada tradisi islam, tradisi peradaban islam pada massa lampau penafsiran tidak bisa dianggap sebagai penodaan agama, bahwa abu bakar memerangi nabi palsu dan orang yang menolak membayar pajak bukanlah perang melawan tafsir, dalam tafsir jamal al anna, muhammad abit al jari dikatakan bahwa peristiwa nabi palsu musailamah al kadar mulailah al asasi) adalah orang orang yang melakukan makar politik: bahwa orang yang menolak membayar zakat, bukan karena zakat itu tidak wajib akan tetapi, itu adalah salah satu rebellion, tindakan melawan pemerintah yang sah. sehingga preseden abu bakar tersebut, tidak bisa ditafsirkan sebagai justifikasi historis dalam sejarah islam untuk membenarkan negara ikut campur dalam menentukan doktrin, corak akidah yang sah atau resmi dan menganggap yang lain itu sesat. bahwa kekhawatiran umat islam kalau guo ini dicabut akan terjadi penodaan agama, penghinaan agama, kurang beralasan. karena sebetulnya lembaga lembaga seperti mui, maupun muhammadiyah berhak mengeluarkan sebuah fatwa yang bisau. sebab negara kita bukan negara agama sehingga harus netral, pokok pokok ajaran agama itu harus ada, umat perlu panduan dan itu bisa dilakukan melalui fatwa, akan tetapi negara tidak bisatidak bisa fatwa itu diuniversalkan melalui medium negara karena itu bertentangan dengan asas negara demokrasi, ahli siti juara bahwa wajar kalau saat ini ada tuntutan untuk meninjau kembali guo, untuk disesuaikan dengan kondisi terkini, mengingat konteksnya sudah berubah, maka relevan dan urgen bila teks dalam guo direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan sosial yang ada, revisibisa dieliminasi, sehingga trust dalam masyarakat bisa suku, pemeluk agama dan antar budaya, dengan kata lain perlu dibangun konsep, liable communities place that liable suitable live in). jadi kita merasakan free: hal ini merupakan jalan keluar yang paling reliable dan intangible untuk indonesia, diapabila guo ini disurvaykan, dilakukan polling, ahli yakin bahwa bangsa ini butuh harmoni, tidak lagi pro kontra yang terus clash seperti ini, tidak ada manfaatnya, kita membuang buang energi dan manfaatnya siapa yang beruntung, ahli ahmad fedyani syarifuddin guo dibuat dalam semangat positivistik, integrasi, mencegah kekacauan politik sosial ekonomi, dll: aguo,y. kitguo. ahli jalaluddin rakhmat mengusulkan jalan tengah, yaitu mahkamah mempertahankan guo sekaligus mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan:guoguo: thrasymachus) dan ludicrous.iminta. ahli muslim abdurrahman bahwa secara historis guo muncul dalam situasi politik yang kacau, banyaknya pertikaian antara islam dengan komunis: ahli setuju bahwagatakan keyakinan dan keimanan seseorang sah atau tidak, dari segi kudarat nya guo harus dicabut guna membangun kebersamaan dan meneruskan indonesia sebagai rumah kebangsaan, ahli garin nugroho filosofis, guo memundurkan pluralisme: yuridis, guo berlaku hanya pada saat itu saja, pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi: sosiologis, guo ini menimbulkan kebingungan menyangkut kepastian, wewenang dan panduan hukum terhadap wilayah wilayah hubungan negara, masyarakat dan agama, menurut ahli guo tidak mempunyai daya hidup dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologi: karenanya tidak kekal. sementara sunni menganggapnya kekal dan melekat pada diri allah. dalam kekristenan juga ada banyak ordo dan denominasi yang memungkinkan merumuskan pokok pokok ajaran agama secara berbeda. persoalan lain yang lebih rumit akan kita jumpai ketika kita masuk kepada pembahasan agama lokal atau yang sering disebut agama keyakinan. dalam agama lokal, rumusan ajaran pokok agamanya keyakinannya kadang kala tidak terdefinisikan, dan berbeda beda antara penganut yang satu dengan penganut yang lain.lakukan diskriminasi terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda. tentangpenafsiran merupakan sebuah fenomena umum dalam praktek dan sejarah agama agama dunia. bahkan penafsiran adalah keniscayaan sejarah perkembangan agama agama. dalam sejarah agama agama yang ada, tidak ada yang disebut makna tunggal terhadap teks atau ajaran yang ada, sehingga perbedaan penafsiran juga adalah konsekuensi logis dari perkembangan agama. jika logika penyimpangan agama ini terus dilanjutkan, maka sesungguhnya masing masing agama merupakan penyimpangan terhadap yang lainnya. kristen tentu menyimpang dari ajaran yahudi dalam banyak kasus, misalnya olehnya memakan daging babi atau tidak disunat dalam kristen, sementara yahudi melarang memakan babi dan mengharuskan sunnat. islam pasti adalah penyimpangan guo dicabut dengan dasar kita harus punya strategi kebudayaan kedepan. kebudayaan adalah cara berpikir, bertindak dan bereaksi terhadap persoalan persoalan, termasuk juga berpikir terhadap hubungan antar agama, dan keyakinan penuh: tidak sekedar hukum tertulis, adalah agenda strategis kebudayaan, dalamnya ada penerjemahan dan upaya untuk mengembangkan falsafah pancasila, ahli yusril iha mahendra, walaupun kalimat kompromi ini dihapus namun semangat konteks keagamaan dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, sebangsa dan negara tidak pernah lenyap untuk selama lamanya:bahwa apa yang ditegaskan dalam guo adalah mengkonstantir, menyebutkan fakta sosiologis bahwa agama islam, kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu,, bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang adalah agama agama itu kadang kadang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. kalau semua agama itu diserahkan kepada umatnya maka anarki kemungkinan yang akan terjadi, guo setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum. dan seterusnya, sepanjang dia tidak disebarluaskan dan berpotensi menimbulkan keresahan maka konteks kebebasan individu ham hasil amandemen uud ini berlaku sepenuhnya. akan tetapi maka tidak ada alasan bagi pemerintah dimanapun dunia ini untuk bertindak demi menjaga harmoni, kedamaian dan ketertiban umum warga negara dan penduduknya, keluarnya guo untuk mencegah disharmoni, konflik dan ketegangan sosial antar kelompok kelompok masyarakat, secara formil guoguo, kalau kita lihat dalam penjelasan dan guo terjadi kekacauan, walaupun tentu ada maksud persuasif, karena tidak berdasarkan nomor tahun yakni norma hukum hanya dalam penjelasan hanyalah menjelaskan dan penjelasan tidak boleh mengandung norma, bahwa sejumlah kasus, contoh ditunjukan terhadap ketidakidealan pelaksanaan dari guoguo dapat terus dipertahankan dan tidak perlu mencabutrian kementrian negara dapat mengambil inisiatif, dengan tetap mempertahankan substansi dari pengaturan guo dan kemudian menyempurnakan dalam bentuk suatu uuahli dr. djohan effendi ahli sepakat penodaan terhadap agama tidak bisabisa dikategorikan sebagai tindak penodaan agama orang bisa berbeda persepsi dan pendapat, terhadap pikiran atau keyakinan seseorang tidak bisa dicampurimartabat, lepas dari apakah dia yang benar atau sesat, tidak ada manusia, golongan dan juga negara manapun yang bisa membatasi, boleh membatasi hak setiap manusia untuk menikmati karunia tuhan: ahli taufik ismail menurut ahli guo harus diperbaiki bukan dicabut karena guo diibaratkan sebagai kayu kayu dari pagar, dari tebing yang begini tinggi, yang sudah lama, sudah beberapa dasawarsa umurnya, sudah mulai lapuk: ahli kaharuddin hid masalah keyakinan agama mutlak hak individu, akan tetapi ekspresi beragama ketika masuk ranah sosial, wilayah publik disinilah kemudian kita berbenturan dengan wilayah yang lain. menurut ahli bagaimana negara mengatur warganya bukan agamanya: bahwa pada prinsipnya negara tidak usah mencampuri agama karena itu pribadi, akan tetapi sisi lain ketika warga negarany, kesadaran hukum itu belum mapan maka perlu diberikan aturan. ahli belum tahu persis modus, format pengaturannya tapi dalam konteks sosial dan dalam massa plural perlu ada suatu format pengaturan: ahli sae nababan agama bukan soal pengetahuan dan ilmu, akan tapi agama adalah soal kepercayaan,abahwa judul dan guo agak sulit dipahami karena dapat memberi kesan seolah olah yang dimaksud dengan penodaan agama adalah melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut indonesia atau melakukan kegitan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan kegiatan keagamaan dari agama itu. penafsiran dan kekuatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu. padahal penafsiran agama tidak sesuai dengan penodaguo membuka kemungkinan campurtangan negara atau orang luar dalam kehidupan agama, berdasarkan pengamatan ahli, guo telah membuka kesempatan bagi penguasa untuk intervensi dalam agama, menurut pengalaman ahli, guo menjadi pintu yang baik bagi penguasa untuk intervensi, menimbang bahwa mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis masing masing dari pemohon pada tanggal april pemerintah pada tanggal april pihak terkait dewan dakwah islam indonesia pada tanggal maret dewan massa pada tanggal april badan kerjasama organisasi organisasi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa pada tanggal april dewan pimpinan pusat himpunan penuh kepercayaan pada tanggal april serta yayasan irene center pada tanggal april yang masing masingkonstitusionalitas hurufselanjutnya disebut pencegahan penodaan agama terhadap dan dan sertahuruf pencegahan penodaan agama terhadap dan dan sertaterdiri dari gabungan tujuh badan hukum privat yakni perkumpulan inisiatif masyarakat partisipatif untuk transisi berkeadilan imperial), lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), perkumpulan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi), perkumpulan pusat studi hak asasi manusia dan demokrasi demos), perkumpulan masyarakat setara, yayasan dewantara, dan yayasan lembaga bantuan hukum indonesia pemohon s.d vii) serta empat orang pemohon perorangan warga negara indonesia yakni k.h. abdurrahman wahid, mudah mulia, dalam rahardjo, dan k.h. maman manual hag pemohon viii s.d xi) yang hak konstitusionalnya dilanggar atau setidak tidaknya berpotensi dilanggar oleh berlakunya pencegahan penodaan agama, menimbang bahwa ketujuh pemohon badan hukum privat pemohon s.d vii) menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama berpotensi melanggar hak konstitusionalnya dengan cara langsung maupun tidak langsung, dalampluralisme (vide permohonan hal keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan indonesia sebagaimana tujuan didirikannya badan hukum privat tersebut: menimbang bahwa keempat pemohon perorangan warga negara indonesia yakni k.h. abdurrahman wahid, prof. dr. mudah mulia, prof. dalam rahardjo, dan maman manual hag pemohon viii s.d xi) adalah para tokoh keagamaan yang telah lama melakukan upaya pengkajian, penelitian, pendidikan, diseminasi, dan publikasi keagamaan, serta terlibat dalam berbagai advokasi yang mendorong pluralisme (vide permohonan hal dan hal dan toleransi beragama sehingga keberadaan pencegahan penodaan agama dianggap berpotensi melanggar hak konstitusional pemohon viii s.d atas upaya perlindungan ham dan kemasyarakatan yang dilakukan para pemohon: menimbang bahwa pemohon viii yakni k.h. abdurrahman wahid, telah meninggal dunia pada tanggal desember sehingga demi hukum kedudukan pemohon dalam permohonan guo menjadi gugurrasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya dalam pencegahan penodaan agama dan berpotensi merugikan hak konstitusional para pemohon dalam memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang dalam hal ini melingkupi upaya perlindungan atas kebebasan beragama indonesia, menimbang bahwa pemohon s.d vii adalah badan hukum privat yang dalam anggaran dasar masing masing memiliki perhatian dalam bidang hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi indonesia. hal ini dibuktikan dengan akta notaris yang dilampirkan dalam bukti p 11a s.d bukti p 119g. para pemohon dalam kegiatannya memiliki tujuan dan gagasan untuk melakukan kampanye pluralisme dan kebebasan indonesia, menimbang bahwa keempat pemohon perorangan pemohon viii s.d xi) adalah para tokoh yang selama ini menyuarakan pluralisme, dan toleransi beragama dengan penafsiran yang ada kalanya, dalam batas batas tertentu, berbeda dengan tafsir pihak lain (vide permohonan hal. menimbang bahwa atas dasar pandangan para pemohon tersebut terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) dengan berlakunya pencegahan penodaan agama. menurut para pemohon pencegahan penodaan agama berpotensi merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam dan dan serta uud menimbang bahwa baik para pemohon badan hukum privat pemohon s.d. vii) maupun para pemohon perorangan pemohon viii s.d xi) benar memiliki aktivitas dalam penegakan hak asasi manusia termasuk bidang keagamaan dan memperjuangkan pandangan keagamaan yang lebih plural, liberal, dan mengadvokasi pandangan berbeda keagamaan dengan pandangan keagamaan mayoritas yang ada indonesia. perbedaan atas pandangan inilah yang menjadikan para pemohon memiliki keterkaitan dan potensi untuk kemudian hari dirugikan hak konstitusionalnya untuk dapat menyebarkan pandangan dan pikiran pikiran keagamaannya dengan berlakunya pencegahan penodaan agama, menimbang bahwa meskipun para pemohon tidak secara langsung dirugikan oleh pencegahan penodaan agama namun para pemohon telah menunjukkan contoh contoh kasus dan bukti bukti tentang ancaman kebebasan beragama yang juga berpotensi atau dimungkinkan terjadi pada para pemohon. keterlibatan para pemohon dalam upaya kampanye pendidikan pluralisme, liberalisme, dan demokrasi keagamaan telah mendorong para pemohon untuk mencari bentuk atau formula tentang keadilan konstitusional atas tafsiran kebebasan beragama indonesia melalui penafsiran mahkamah. melalui kepentingan inilah, para pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) atas aktivitas yang dikerjakannya dan secara spesifik serta faktual berpotensi untuk dirugikan dengan berlakunya pencegahan penodaan agamacegahan penodaan agama sehingga substansi permohonan para pemohon sangat relevan dan harus dipertimbangkan secara cermat dan akurat dalam pokok permohonan, pokok permohonan menimbang bahwa oleh karena para pemohon memiliki legal standing, maka mahkamah selanjutnya mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum dan keadilan atas pokok permohonan yang diajukan para pemohon yakni mengenai konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian, menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pencegahan penodaan agama yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan uud yaknitersebut atas telah menyebabkan kerugian konstitusional para pemohon karena: diskriminasi agama guo telah menimbulkan diskriminasi agama terhadap selain enam agama yang diakui indonesia yang mana bertentangan dengan nyata dari agama kristen yang menganggap yesus sebagai tuhan, sementara islam hanya menganggap yesus sebagai nabi. jika dirujuk dalam sejarah, maka semua agama sebetulnya muncul sebagai bentuk penyimpangan terhadap doktrin doktrin agama tradisional sebelumnya. justru karena ada klaim kebenaran dari masing masing tafsiran agama maka setiap penafsiran berhak hidup. sesungguhnya semua penafsiran adalah terkait dengan naluri manusia untuk senantiasa mencari kebenaran sebagai mahluk yang dikaruniai akal. oleh karena itu, masing masing penafsiran memiliki potensi kebenaran, tetapi juga potensi kesalahan. membatasi kemungkinan sekelompok orang untuk melakukan penafsiran, berarti menuntut kemungkinan bagi munculnya bentuk penafsiran yang mungkin lebih baik. ini bukan saja bentuk kezaliman karena menghalangi kebenaran untuk muncul, tetapi juga mengkhianati fitrah manusia. persoalan berikutnya tentang kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, yang merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari ajaran agama. hal ini terkait dengan kecenderungan umum bahwa kedatangan agama agama dunia adalah untuk menyelamatkan sebanyak mungkin manusia muka bumi ini. kegiatan mana dapat berbentuk dakwah, tabligh, penginjilan, misionaris, proselytisme, dan lain sebagainyini untuk memberi kesempatan kepada publik untuk menerima kebenaran yang sebenar benarnya. pembatasan terhadap penyebaran penafsiran sama artinya menutup kemungkinan penyebaran penafsiran yang benar, atau menutup kemungkinan kebenaran. oleh karena itu negara tidak boleh membatasinya. cc. tentang kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama yang dianut indonesia, yang menyimpang kegiatan keagamaan merupakan bentuk manifestasi agama atau keyakinan seseorang, konsekuensi terhadap pilihan tafsir terhadap agama tersebut. rumusan ini juga adalah konsekuensi prinsip hak asasi dan kebebasan beragama yang terkandung dalam uud relativisme kebenaran negara tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara karena hal yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau aliran belum tentu benar bagi kelompok lain. negara tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi penafsiran atas apa yang telah menjadi keyakinan dan kepercayaan seseorang, forum internux dan forum external keyakinan beragama memiliki dua dimensi yakni ruang privat dan publik. adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya melakukan komunikasi eksistensi spiritual individunya tersebuttidak dapat dipisahkan, sehingga penyebaran penafsiran agama juga merupkan hak kebebasan beragama yang asasi dan tidak dapat dibatasi, eksistensi penetapan presiden perpres) secara historis, perpres guo dibentuk dalam keadaan darurat yakni untuk menertibkan aliran aliran yang menjadi ancaman revolusi. dalam kondisi kekinian, perpres tentang pencegahan penodaan agama ini dianggap tidak relevan untuk tetap dipertahankan, hak asasi manusia ham) pembatasan mengenai tafsiran agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang telah bertentangan dengan prinsip prinsip ham baik dalam uud deklarasi hak asasi manusia dunam) maupun kovenan internasional hak hak sipil dan politik serta instrumen internasional lainnya: kriminalisasi agama pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama adalah sangat sulit pembuktiannyaberagama lainnya, ketidakpastian hukum surat keputusan bersama skb) bahwa produk hukum bernama skb antara menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelarangan atau pemidanaan karena skb tidak dikenal dalam hierarki peraturan perundang undangan indonesia (merujuk pada undang undang nomor tahun sehingga keberadaan skb sendiri tidak menjamin kepastian hukum indonesia, fokus utama mahkamah dalam menilai permohonan para pemohon adalah mencermati secara mendalam alasan alasan hukum para pemohon. adapun alasan lebih rinci para pemohon atas yang dimohonkan adalah sebagai berikut: pencegahan penodaan agama dianggap diskriminatif karena telah memberikan hak kepada negara untuk menentukan penafsiran yang menyimpang dan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyimpang yang pada dasarnya tidak berhak dilakukan oleh negara. hal ini dikarenakan negara tidak berhak untuk menyatakan suatu kepercayaan sesat atau menyimpang karena persoalan keyakinan adalah domain tuhan dan domain privat individual. pencegahan penodaan agama dianggap bertentangan dengan jaminan kebebasan untuk meyakini, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani serta tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut indonesia, dan pencegahan penodaan agama bertentangan dengan prinsip persamaan muka hukum dan prinsip kepastian hukum. hal ini disebabkan adanya norma yang dapat melarang dan membubarkan kegiatan keagamaan yang dianggap menyimpang oleh pemerintah. norma demikian merupakan bentuk pengekangan dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi, pencegahan penodaan agama dianggap diskriminatif karena memberikan ancaman hukuman lima tahun pidana penjara bagi orang, penganut, dan anggota organisasi aliran terlarang. menurut para pemohon, hal ini merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum karena memberikan ancaman yang bersifat memaksa (coercion) dimana akan menimbulkan kriminalisasi bagi hak atas kebebasan beragama, huruf pencegahan penodaan agama yang menambahkan satu 156a dalam kuhp dianggap bertentangan dengan uud hal ini disebabkan, delik permusuhan , penyalahgunaan , dan penodaan sebagaimana terkandung dalam 156a tidak terukur karena terkait dengan proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah yang sifatnya subjektif. tersebut atas bertentangan dengan dalam uud yakni,untuk mendukung dalil dalilnyadua orang saksi yakni arswendo atmowiloto dan hardy yang telah didengar keterangannya secara lengkap dan dimuat dalam bagian duduk perkara. arswendo atmowiloto memberikan kesaksian sebagai korban dari pencegahan penodaan agama yang memenjarakan saksi karena telah membuat angket tokoh idola yang membandingkan nabi muhammad saw dengan manusia lain yang ternyata dikategorikan sebagai penodaan agama. sedangkan, saksi hardy memberikan kesaksian bahwa terdapat diskriminasi terhadap saksi karena saksi sebagai penuh aliran kepercayaan tidak mendapat surat kelakuan baik untuk mendaftar menjadi calon anggota tni: menimbang bahwa samping mengajukan bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan tujuh orang ahli yakni franz manis suseno, luthfi assyaukanie, mm. billah, j.e. sahetapy, soetandyo wignyosoebroto, cole durham, jr, dan subur budhisantoso yang telah didengar keterangannya secara lengkap dan dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: franz manis suseno, tiga konsep kunci pokok permasalahan dalam perkara ini adalahyaitu tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana semestinya terhadapbahwa keyakinan dan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain, semata mata merupakan implikasi dari apa yang mereka yakini.. umat islam juga tidak terhina karena umat kristiani tidak mengikuti kitab suci umat islam serta namanya.atau penodaan. sebagai contoh lingkup kristiani ada yang namanya saksi yeshiva . saksi yeshiva oleh gereja dan aliran kristiani meng. inti kepercayaan kristiani, masalah ini tetap tidak merupakan penghinaan. kedua, hal penafsiran d. istilah menyimpang adalah istilah yang relatif. artinya, yang memakai kata menyimpang adalah pihak yang merasa benar dan sebaliknya bagi mereka yang disebut menyimpang, menganggap diri benar dan mereka menganggapnya menyimpang, sebagai tidak benar,,, meskipun mungkin katolik seratus kali lebih banyak penganut daripada saksi yeshiva . lembaga yang merasa dapat. pertimbangan itu menunjukkan penilaian bahwa suatu ajaran atau penafsiran menyimpang dari pokok pokok ajaran suatu agama tidak ada dalam kompetensi negara tetapi yang berarti juga bahwa tidak dapat dibenarkan suatu ajaran dilarang hanya karena dinilai menyimpang. terhadap yang baginya mutlak dan situ dia tidak berhak diganggu oleh orang lain.tata tertib, dan kesusilaan menurut apa yang umum berlaku dalam masyarakat.ma dari umat kristiani baik katolik maupun hampir semua gereja gereja yang lain. saksi yeshiva sendiri menilai diri mereka, mistik, dan sebagainya, dimana sekarang kita melihat ada kelompok kelompok kecil puritan dalam agama yang mau menyingkirkan kelompok kelompok yang dianggap tidak benar. penghujatan agama harus terkandung maksud yang tidak benar, minimal meremehkan, mengesampingkan suatu agama, sedangkan kalau ada sekelompok orang dalam praktik dan keyakinan yang bertentangan dengan induk agamanya belum merupakan penghujatan tetapi perbedaan,gatakan hal tersebut: luthfi assyaukanie pencegahan penodaan agama tidak menciptakan kerukunan umat beragama negara kita, sebaliknya menyebabkan ketegangan. indonesia berada urutan teratas dalam hal pelanggaran terhadap kebebasan beragama: penyesatan oleh suatu agama tidaklah masalah tetapi menjadi masalah ketika negara yang melakukannya karena negara tidak mempunyai dasar untuk itu. negara dapat bertindak ketika timbul keonaran bukan karena keyakinannya memeluk agama, apa yang dilakukan oleh lia eden adalah sama dengan yang dilakukan oleh muhammad yakni tindakan yang dianggap bertentangan dengan arus utama yang tumbuh masyarakat pada saat itu: pencegahan penodaan agama diskriminatif, memunculkan ketegangan dalam masyarakat, dan menodai keadilan, mm. billah hak beragama atau berkeyakinan adalah ham yang non derogable dan merupakan freedom tetapi dalam mengekspresikannya merupakan freedom act adalah derogable dengan syarat harus ditentukan dengan undang undang dan dianggap perlu untuk melindungi public safety, public order, public health, atau hak hak dasar dan kebebasan orang lain: kebebasan beragama ada delapan inti normatif yaitu: internal freedom yang menyangkut forum internux, external freedom menyangkut kebebasan mengekspresikan, non coercion bersifat tidak ada pemaksaan, non discrimination, right parents and guardian, corporate freedom and legal status, limit permissible restrictions external freedom dan non derogability, karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang, j.e. sahetapy tindak pidana dalam pencegahan penodaan agama 156a kuhp secara makna atau sanksi tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga perlu dilakukan analisis konseptual, pencegahan penodaan agama bertentangan secara diametral dengan mukadimah uud baik sebagai staatsfundamentalnorm maupun sebagai weltanschauung" bangsa dan negara, dari segi megalitik positivistik dengan adenium lex posteriori derogat legi priori', pencegahan penodaan agama jelas tidak memiliki "raison d'etre" "vis a vis" undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, soetandyo wignyosoebroto, melainkan merupakan suatu persoalan proses akulturasi yang otonom namun progresif, pencegahan penodaan agama:dapatcole durham, jr. occur atau kovenan internasional tentang hak hak sipil danhindu, dan, folklore, dan lain lain: ketentuan dalam pencegahan penodaan agama tidak jelas sifatnya, dimensi kualitatifnya tidak sesuai dengan rule law, apabila pencegahan penodaan agama dinyatakan tidak konstitusional dengan pertimbangan masih terdapat kebencian lain, maka sesungguhnya masih akan berjalan dengan ketentuan ketentuan lain tingkat internasional: apabila pencegahan penodaan agama dipertahankan harus mempertajam hukum hukum untuk mencegah masalah masalah riil yang ada, misalnya mengenai bahasa yang berisi kebencian atau anjuran menghasut: bahwa pembatasan yang ada dalam uud adalah sesuai dengan nilai nilai moral, yakni memang dapat diizinkan adanya pembatasan pembatasan yang didasarkan kepada moralitas dan nilai nilai keagamaan yang dipahami secara luas. akan tetapi dalam konvensi pbb prinsip moral yang dipertimbangkan tidak bisa hanya mencerminkan tradisi keagamaan saja, terdapat fleksibilitas dalam memberikan batasan kebebasan beragama akan tetapi ada hal hal yang prinsip inti yang sama seluruh dunia: secara historis banyak undang undang tentang penodaan dan penyimpangan agama, namun sangat sedikit yang sesuai dengan hukum internasional, karena perbedaan keyakinan dan negara memiliki otoritas untuk campur tangan ketika muncul masalah ketegangan dan ketertiban umum, subur budhisantoso agama dan kebudayaan yang berkembang arakat, masyarakat jangan dianggap bodoh, tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam berkomunikasi selama masyarakat itu beragama, karena agama itu mengatur interaksi sosial antar manusia, menimbang bahwa dewan perwakilan rakyat dpr) yang diwakili oleh chairman harahap memberikan keterangan dalam persidangan tanggal februari dsecara sosiologis, pencegahan penodaan agama,pencegahan penodaan agama tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan uud menimbang bahwa pemerintah yang diwakili menteri agama dan hukum dari rumusan sebelumnya tentang penafsiran yang menyimpang . karena, penafsiran tidak dapat dibatasi, maka kegiatan keagamaan yang merupakan pelaksanaan dari penafsiran walaupun berbeda satu sama lain, tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang menyimpang. sebagai ilustrasi, dalam penafsiran dan keyakinan orang nu,adalah bagian dari bidah yang menimbulkan syirik. syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh allah swt. karena itu,atu penafsiran tertentu, penafsiran muhammadiyah misalnya, maka akan ada juta warga yang kriminalisasi karena melakukan kegiatan keagamaan yang menyimpang. samping itu, kegiatan keagamaan adalah sesuatu yang sangat personal, terkait dengan hubungan antara manusia dan tuhan. pertanyaannya, apakah sesuatu yang bersifat personal itu bisa dihakimi? lagi lagi, jika logika penghukuman terhadap kegiatan agama terus dilanjutkan, maka akan ada kondisi sosial mana masing masing agama dan keyakinan saling menghakimi karena penyimpangan keagamaan yang dilakukan oleh masing masing agama dan keyakinan tersebut terhadap yang lain. kegiatan keagamaan berbagai belahan dunia juga menunjukkan beragamnya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam satu ajaran agama yang sama. perbedaan kegiatan keagamaan muncul dalam pelbagai bentuk ibadah dan keyakinan agama. masyarakat islam tidak pernah sepakat dalam jumlah salat tarawih. boleh tidaknya kusut dalam salat subuh juga sudah lama diperdebatkan. tata cara wudhu demikian pula. boleh tidaknya mengunjungi kuburan dan tahlil juga menjadi isu utama dalam perbedaan dan muhammadiyah. menteri hukum dan hak asasi manusia memberikan keterangan lisan dan tertulis persidangan tanggal februari yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan hal hal sebagai berikut: menteri agama suryadharma ali) pencegahan penodaan agama tidak dalam rangka membatasi dan menegaskan kebebasan beragama tetapi justru memberikan perlindungan dan kebebasan beragama, keharmonisan antarumat beragama serta mencegah dari penghinaan, penodaan maupun pemaksaan terhadap umat beragama yang berbeda satu sama lain, pencegahan penodaan agama tidak melarang seseorang melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama, tetapi yang dilarang adalah apabila dengan sengaja muka umum menceritakan, menganjurkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran suatu agama yang dianut indonesia,(general prevention) isil, kebebasan merupakan hak konstitusional setiap orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan sebebas bebasnya tanpa batas, atau bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban, dan hukum yang berlaku sebagaimana ditentukan uud menteri hukum dan ham materialis akbar) permohonan para pemohon, jika dikabulkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan konflik horizontal antarmasyarakat: dengan adanya permohonan ini, jika dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah antara pemeluk agama yang diakui indonesia dan akan mengganggu kerukunan umat beragama serta dapat menimbulkan ketidakharmonisan antara umat beragama yang sudah terjalin baik selama ini: menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pemerintah mengajukan (enam belas) orang ahli, yakni k.h. hasyim mulai, amin suma, rahmat syafi'i, nur syam, mudzakkir, h.m. ath mudahan, buya bagindo letter, rusdi ali muhammad, rahim yunus, ali aziz, k.h. hafidz usman, filipes kuncoro wijaya, maldini, sudarso, hj. khofifah indarparawansa, dan rony nitibaskara,.h. hasyim mulai pencegahan penodaan agamapencegahan penodaan agama tidak menghalangi agama agama yang mungkin ada, pencegahan penodaan agamaumat berag,liberalisasi adalah ketika seseorang menafsirkan agamanya sendiri sendiri tanpa paradigma yang lazim dan terkadang mengatasnamakan demokrasi untuk menegaskan hal tersebut. dalam proses liberalisasi juga dapat menjurus pada sekularisasi yang sebenarnya merugikan semua agama secara bergiliran. meskipun demikian, negara tidak boleh mencampuri substansi dan teologi suatu agama tetapi:amin suma penafsiran terhadap agama tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang tetapi harus ada koridor ukurannya dan dilakukan oleh ahlinya. dalam islam, kalau menyangkut perbedaan (ikhtisar) diperbolehkan sepanjang tidak menyangkut substansi,: rahmat syafi'ipenodaan agama dapat diukur secara hukum, pencegahan penodaan agama, nur syam kebebasan adalah dalam konteks tanggung jawab sosial,, jadi pencegahan penodaan agama untuk mencegah hal tersebut,pencegahan penodaan agama dalam bahasa antropologi merupakan semacam pattern behavior (pola bagi tindakan) untuk melakukan relasi antarumat beragama melalui peran negara: mudzakkir pencegahan penodaan agama, sedangkan yang dilarang adalah yang menyimpang,, atas adanya pertanyaan tentang agama yang tidak diakui, tentu saja akan tunduk pada ketentuan ketentuan lain yang sama sama harus memperoleh perlindungan,ketentuan pencegahan penodaan agama adalah bentuk amandemen kuhp yakni menambah 156a. norma hukum pidana dalam 156a pada huruf adalah norma hukum yang menetapkan perbuatan bersifat jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang. sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. adapun sifat jahatnya adalah permusuhan, penyalahgunaan agama, dan penodaan terhadap agama, sifat dasar pelarangan dalam pencegahan penodaan agama adalah apabila menyimpang dari pokok ajaran agama,, pencegahan penodaan agama, 156a adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan dan serta uud justru hal ini senada dengan uud dan pencegahan penodaan agamah.m. ath mudahan pencegahan penodaan agama sesungguhnya diundangkan pada yang pada saat kondisi negara tidak sedang dalam keadaan darurat, seolah olah pencegahan penodaan agamapencegahan penodaan agama), pada waktu jaksa agung dan mendagri mengeluarkan skb salah satu tujuannya adalah untuk melindungi penganut ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan: pencegahan penodaan agama: pencegahan penodaan agama adalah penyelamat hak beragama dan hak hak sipil umat khong confucius) indonesia. karenanya, pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud pencegahan penodaan agama sebagi pijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama penjelasan umum dan iv),, buya bagindo letter pencegahan penodaan agama wajib dipertahankan,: ham yang tanpa berakar pada budaya dan agama akan merendahkan hakikat manusia itu sendiri: rusdi ali muhammad kerukunan umat beragama aceh berpotensi diganggu dan menimbulkan konflik jika pencegahan penodaan agama dicabut: rahim yunus, pencegahan penodaan agamaali azizislam maka yang bersangkutan harus tunduk pada prinsip prinsip keimanan: dalam islam ada sekelompok orangperlu dibatasi. oleh karena itu pencegahan penodaan agama harus tetap diperlukan, apabila pencegahan penodaan agama,khtalaf 'alaih (perbedaan yang ditolerir): pencegahan penodaan agamafilipes kuncoro wijaya keberadaan pencegahan penodaan agama, setiap negara, bangsa,maldini pencegahan penodaan agama, ahli tidak sependapat, jika dikatakan pencegahan penodaan agama diskriminatif karena membatasi hanya enam agama saja. memang pada pencegahan penodaan agama menyatakan demikian, akan tetapi dalam paragraf penjelasan tentang pencegahan penodaan agama dijelaskan bahwa agama agama lain yang sesuai dengan keindonesiaan diakui menurut uud pencegahan penodaan agama pada dasarnya menghargai kebebasan semua orang dan menegakan konstitusi, pencegahan penodaan agama, dan toleransi antarumat beragama: sudarso dalam ranah forum internux, pencegahan penodaan agama menghormati, menghargai, dan menjamin kebebasan beragama: dalam ranah forum exterrum yang mengatur mengenai kebebasan beragama bukan hanya pencegahan penodaan agama semata, akan tetapi justru uud pencegahan penodaan agama antisipatif, futuristik, dan visioner karena dibentuk jauh sebelum uud yang menjadi landasan penghormatan atas pembatasanyang terkandung dalam pencegahan penodaan agama adalahexternal sebagaimana tertuang dalam uud pencegahan penodaan agama terkait dengan kebebasan dalam ranah forum internux maupun forum externalaraexternal, tanpa nilai nilai agama berbeda dengan amanat uud menurut ahli tidak terkait langsung dengan pencegahan penodaan agama, tetapi justru terkait langsung dengan konstruksi kebebasan dalam uud hj. khofifah indarparawansa pada indonesia membuat regulasi berupa pencegahan penodaan agama. pada pencegahan penodaan agama, pencegahan penodaan agama tidak hanya mengakui enamkaidah dalam ushul high, hal yang sudah baik tidak perlu diubah kecuali jika ada hal lain yang lebih baik, pencegahan penodaan agama sudah terbukti bisa menghantarkan harmoni, meskipun ada percikan percikan, pencegahan penodaan agama berperan. oleh sebab itu pencegahan penodaan agama harus tetap dipertahankan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan intern dan antarumat beragama, dinamika nasional,pencegahan penodaan agama yang mengakomodasi peran serta masyarakat, jika ada revisi, pencegahan penodaan agama harus masih tetap berlaku, demi mencegah konflik horizontal. jika pencegahan penodaan agama tidak dipertahankan,: rony nitibaskara terhadap dalil paradalam keadaan apapun. hal itu sejalan dengan pendapat para ilmuwan dari semua disiplin ilmu yang mem, sehingga ijtihad tidak tertutup. akan tetapi,pencegahan penodaan agama masih diperlukan. adanya ekses dalam tingkat pelaksanaan merupakan hal lain, karena hal itu menyangkut penegakan hukum dan bukan materi hukum, menimbang bahwa terdapat (dua puluh empat) pihak terkait yang menyampaikan keterangannya dalam persidangan, yakni: majelis ulama indonesia mui), menolak permohonan para pemohon: para pemohon tidak memiliki legal standing, pemohon sampai dengan pemohon vii tidak bergerak bidang keagamaan:impinan pusat pp) muhammadiyah, menolak permohonan para pemohon: secara filosofis kebebasan beragama tidak tanpa batas, secara sosiologis pencegahan penodaan agama bukan sebagai bentuk intervensi negara terhadap keberagamaan seseorang tetapi sebagai jaminan perlindungan, secara teologis yang disebut penodaan adalah yang menyimpang dari pokok ajaran, dan secara yuridis pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud pencabutan pencegahan penodaan agama justru akan menimbulkan banyak pelanggaran ham: persekutuan gereja gereja indonesia pgi), sependapat dengan permohonan para pemohon pencegahan penodaan agama perlu dikritisi dalam soal fungsi dan isinya cenderung multi, pengurus besar nahdlatul ulama pbnu), menolak permohonan para pemohon: pencegahan penodaan agama tidak menghalangi kebebasan warga untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,lain bertentangan dengan uud guo juga bertentangan dengan hak memeluk agama, beribadat, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya, sebagaimana dimaksud dalam: danbahwaberbagai peraturan baik nasional maupun internasional juga telah mengabaikannya, antara lain deklarasi universal hak asasi manusia dunam) dalam nya dinyatakan:isi dan materi pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud konferensi waligereja indonesia kwi), sependapat dengan permohonan para pemohon latar belakang lahirnya pencegahan penodaan agama karena suasana keamanan dan politik pada saat itu dianggap mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dan cenderung dijadikan alat pembenaran serta mendiskreditkan bagi perilaku penodaan suatu agama, pencegahan penodaan agama tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan cenderung mengkriminalisasi ajaran agama yang menyimpang (represif), pencegahan penodaan agama tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena dibuat ketika pemerintah masih lemah sehingga cenderung dengan mudah menggunakan kekerasan, demikian juga masyarakat warganya, majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan), menolak permohonan para pemohon: bila pencegahan penodaan agama dicabut, maka penganut agama luar enam agama yang paling banyak penganutnya justru paling terancam, karena tidak ada perlindungan dari negara: apabila pencegahan penodaan agama dicabut akan menimbulkan anarkisme dan konflik horizontal karena tidak ada perlindungan dari negara, daripada hindu dharma indonesia padi): menolak permohonan para pemohon: pencegahan penodaan agama tetap berlaku sepanjang belum ada penggantinya karena telah diadopsi dalam 156a kuhp dimana pembatalannya akan berdampak pada hilangnya ruh 156a dalam kuhp, pencegahan penodaan agama harus dipertahankan, karena apabila dicabut maka yang akan terjadi adalah anarki: pemerintah wajib menjaga ketertiban sosial masyarakat dan tidak boleh mengatur agama melainkan mengatur lalu lintas sosial umat beragama, dewan dakwah islamiyah indonesia didi), menolak permohonan para pemohon: indonesia sebagai negara hukum memerlukan pencegahan penodaan agama sebagai perangkat hukum untuk melindungi warga dalam memeluk agamanya untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itukomisi hak asasi manusia komnas ham), sependapat dengan permohonan para pemohon, pencegahan penodaan agama memasuki ruang yang seharusnya tidak dimasuki oleh negara (forum internux) terkait pokok pokok ajaran agama, pencegahan penodaan agama inkonstitusional dan bertentangan dengan uud sehingga perlu revisi, perwakilan umat buddha indonesia wali): menolak permohonan pengujian pencegahan penodaan agama: pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud dan dapat digunakan sebagai payung hukum oleh aparat dalam menyelesaikan kasus kasus penodaan agama, persatuan islam persis)apabila permohonan para pemohon dikabulkan, maka akan menimbulkan banyak pelanggaran ham: dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan dpp ppp): menolak permohonan para pemohon: pembatasan yang diatur dalam pencegahan penodaan agama adalah sebagaimana ditentukan dalam uudkerjasama organisasi kepercayaan b.k.o.k): sependapat dengan permohonan para pemohon, pencegahan penodaan agama sering dijadikan alat pembesar perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan penindasan terhadap golongan pemeluk agama minoritas termasuk masyarakat penuh kepercayaan, pencegahan penodaan agama bertentangan dengan semangat penegakan keadilan, diskriminatif, mengandung ketidakpastian hukum, dan ham sebagaimana ditentukan dalam uud himpunan penuh kepercayaan hpk): sependapat dengan permohonan para pemohon meskipun tidak pernah secara langsung dirugikan dengan keberadaan guo, tetapi praktik ketidakadilan terhadap para penuh masih tetap berlangsung, yayasan arena centrepimpinan pusat dpp) ittihad mubalighsilaturrahmi ulama pesantren se madura massa), menolak permohonan para pemohon: pencegahan penodaan agama adalah untuk melindungi masyarakat dan umat beragama dari penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama indonesia dan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, sehingga tidak bertentangan dengan uud dewan pimpinan pusat front pembela islam dpp fpi),pimpinan pusat pp) irsyad islamiyah: menolak permohonan para pemohon apabila pencegahan penodaan agama dicabut tidak ada lagi perlindungan hukum terhadap eksistensi suatu agama: ribut tahrir indonesia: menolak permohonan para pemohon pencegahan penodaan agama tidak bertentangan dengan uud sehingga harus tetap dipertahankan, apabila pencegahan penodaan agama dicabut, maka akan terjadi kekisruhan dan konflik tengah masyarakat, forum komunikasi kerukunan umat beragama kub) dki, jika mahkamah menolak permohonan para pemohon, maka pemerintah hendaknya mengambil langkah yang tegas untuk menindak pelaku penyalahgunaan ketentuan pencegahan penodaan agama agar kerukunan umat beragama tidak terganggu: jika mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon, maka pemerintah segera mengeluarkan peraturan perundang undangan pengganti undang undang guo dengan materi muatan yang lebih terperinci dan jelas agar tidak terjadi salah penafsiran yang menimbulkan tindakan anarkis dan main hakim sendiri: komisi nasional perempuan komnas perempuan), sependapat dengan permohonan para pemohon, pencegahan penodaan agama inkonstitusional dan berpotensi mengancam persatuan bangsa dan landasan kebangsaan bhinneka tunggal ika: forum umat islam fui): permohonan para pemohon tidak relevan karenanya harus ditolak,masjid indonesiamenimbang bahwa dari keseluruhan pandangan pihak terkait dapat dikelompokkan dalam tiga pandangan utama, yaitu kelompok pertama yang menginginkan agar pencegahan penodaan agama dipertahankan, kelompok kedua yang menginginkan agar pencegahan penodaan agama dicabut dibatalkan, dan kelompok ketiga yang menginginkan dilakukan revisi terhadap pencegahan penodaan agama, menimbang bahwa untuk mendukung dalil dalilnya pihak terkait yayasan arena center dan ribut tahrir juga mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti pt1 s.d pt1 dan pt2 s.d pt2 menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, pihak terkait mui, yayasan arena center, al arsyad al islamiyah, dan himpunan penuh kepercayaan telah mengajukan satu orang saksi dan enam orang ahlsaksi pihak terkait mui: amien jamaluddin pencegahan penodaan agama sangat dibutuhkan: banyak aliran sesat yang muncul indonesia seperti aliran. kemudian hma bijak bestari, nabi musaddeg yang juga saksi laporkan kemudian diproses dan dipenjara empat tahun. kudus ada rasul sabda kusumo, cirebon ada surga eden yang pimpinannya sudah jadi tersangka. ada juga jaringan islam liberal jil) yang mempersoalkan ratusan @uran dan menerbitkan gurun versi indonesia: apabila pencegahan penodaan agama ini dicabut maka tidak ada sandaran hukum untuk menyelesaikan kasus kasus tersebut. seandainya tidak ada pencegahan penodaan agama, maka menurut saksi, pelaku kasus kasus tersebut atas sudah dihakimi dan dibunuh sendiri oleh masyarakat. dengan kata lain, jika pencegahan penodaan agama dicabut maka akan menimbulkan tindakan main hakim sendiri: ahli pihak terkait mui: asian husain pencegahan penodaan agama ,h: bahwa sebenarnya pencegahan penodaan agamabahwa pencabutan pencegahan penodaan agama akan membawa pada subjektivitas penafsiran, ahli pihak terkait mui: abu yamin rahman pencegahan penodaan agama berperan sebagai pemasar dan uud penodaan agama tidak sama dengan kritik terhadap agama, penodaan merusak, kritik membangun, penodaan tidak punya referensi akan tetapi kritik ada referensinya: ahli berharap pencegahan penodaan agama dipertahankan agar tetap menjadi pengawal dan uud ahli pihak terkait yayasan arena center: hj. nurdiati alma pencegahan penodaan agama memberi berkah bagi bangsa indonesia dan membawa ketentraman, karena adanya undang undang, pencegahan penodaan agama perlu tetap dipertahankan dan bahkan dipertegas dan diperluas spesialisasinya, ahli pihak terkait yayasan arena center: k.h. sulaiman zachawerus pencegahan penodaan agama tidak saja relevan akan tetapi harus dibukukan dan diberlakukan dengan lebih ketat, agar tidak ada lagi blog blog atau website, tulisan, majalah, dan brosur yang dapat seenaknya menghina dan menodai agama, ahli pihak terkait irsyad al islamiyah: tahir azhari sifat dan hakikat negara indonesia ini adalah negara kebangsaan yang religius (religious nation state), yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler, liberalisasi itu tidak bisa diserahkan kepada individu masyarakat, negara perlu ikut campur, negara harus melindungi kepentingan warganya, kebebasan mutlak hanya milik allah swt, manusia hanya mempunyai kebebasan yang nisbi, kebebasan yang dianut oleh indonesia adalah kebebasan pancasila, bukan kebebasan liberal: ahli pihak terkait himpunan penuh kepercayaan: k.p. seno hadiningrat penjelasan pencegahan penodaan agama jelas jelas merendahkan eksistensi aliran kepercayaan karena secara eksplisit dikatakan terhadap badan atau aliran kebatinan,:lingkungan agama agama resmi dan bukan pada agama agama lokal atau tradisional, menimbang bahwa untuk mencari pandangan dan pendapat ahli lainnya yang dianggap sangat mendasar dan penting, mahkamah juga mendengarkan (tujuh belas) ahli yang secara khusus diundang oleh mahkamah untuk memberikan keterangan menurut keahlian masing masing yang selengkapnya termuat bagian duduk perkara, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: andi hamzah terdapat delik delik umum semua negara. artinya, delik tersebut bersifat netral, misalnya pencurian.. cina orang bebas menghujat agama. dalam kuhp belanda yang baru mengatur juga tentang penodaan agama, delik ideologi, karena berada dalam alam pikiran:, harus ada ketentuan peraturan perundang undangan sebelum adanya perbuatan pidana. seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila ada undang undang yang melarang perbuatan pidana tersebut terlebih dahulu, asas tersebut dianggap kurang memadai karena banyak undang undang karet sehingga semua orang bisa menafsirkan undang undang, sehingga muncul asas null crime sine lege stricta yang berarti tidak ada delik tanpa undang undang yang ketat sebelumnya: dalam pencegahan penodaan agama terdapat hukum pidana dan administrasi, pencegahan penodaan agama adalah teguran dan sanksi pembubaran yang merupakan sanksi administratif, menyalahi sanksi administrasi, karena ancaman pidanjika kuhp baru sudah disahkan maka pencegahan penodaan agama tidak perlu lagi, karena dalamnya sudah ada pengaturan tentang penodaan agama: edy diaries dalam praktik penegakan hukum, pencegahan penodaan agama selalu digunakan untuk mengadili pemikiran dan keyakinan seseorang. hal ini bertentangan dengan postulat cogitationis enam nemo partitur, yaitu seseorang tidak dapat dihukum atas apa yang ada dalam pikirannya atau sesuatu yang diyakini dipercayai,, dan lex stricta, bahwa pencegahan penodaan agama dapat diinterpretasikan secara: doktrinyakni tindakan tindakan yang menyerang kepentingan individu, masyarakat, maupun negara, tradisional pencegahan penodaan agamafungsi umum hukum pidana dalam pencegahan penodaan agama adalah bersifat ultimatum medium. artinya, sebagai instrumen akhir apabila hukum yang lain tidak berfungsi: historis keberadaan pencegahan penodaan agama adalah untuk melindungi kepentingan umat beragama indonesia. pencegahan penodaan agama yang disisipkan 156a kuhp: futuristik substansi pencegahan penodaan agama lebih rinci telah dimasukan dalam ruu kuhp. artinya, ahli hukum pidana cenderung mempertahankan pencegahan penodaan agama: komparatif walaupun belanda penyebar kebencian sudah lebih dari tahun yang lalu dihapus akan tetapi dalam webbook van strafrecht wvs) yang baru telah dimasukkan menyangkut tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, dengan demikian pencegahan penodaan agama masih relevan dan tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi penerapannya harus hati hati jangan sampai mengadili pemikiran, pendapat atau keyakinan seseorang, azyumardi azra perlindungan terhadap penodaan agama negara barat hanya berlaku terhadap agama kristiani dan yahudi:vitas, dan semakin meningkat dengan asumsi adanya teori konspirasi sistemik, bahwa ada pihak yang akan menghancurkan islam dan kaum muslim pasca september apabila penodaan agama seperti kartun nabi muhammad saw itu terjadi indonesia,, kebebasan berekspresi memerlukan batas batas,, perlu adanya kesepakatan tentang batas batas ritual suatu agama, pokok pokok ajaran agama (fundamentals belief) luar jumhur ulama, sedangkan dalam islam ada rukun iman dan rukun islam,, rukun iman ke: negara perlu menjamin hubungan intra dan antarpencegahan penodaan agama masih diperlukan. adanya ekses ekses negatif tidak menjadikan pencegahan penodaan agama harus dicabut. perlu ada revisi, penyempurnaan, dan penjelasan lebih rinci dan tegas dan tidak ambigu, terjadinya kasus kekerasan dan konflik komunal keagamaan indonesia karena ketidakmampuan aparat hukum (kepolisian) dalam bertindak tegas:yang diterjemahkan sebagai:yakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama sama dengan orang lain, muka umum maupun sendiri. bukti) sebagaimana telah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun bukti dalam nya dinyatakan:yang diterjemahkan sebagaiyakinthamrin tamago, dan ketergantungan insani pada suatu kekuatan adi kodrati yang serba maha,dalam ranah masyarakat, apalagi dalam ranah privat personal: contoh peraturan tentang agama yang diakui, yang sekaligus melakukan tindakan diskriminatif, terhadap agama agama alam nusantara yang sudah ada jauh sebelum ada negara. pencegahan penodaan agama memberikan hak kepada negara memproses, mengadili,dalam wahyu ilahi:, dan atau penodaan nama baik orang, lembaga, atau pihak pihak lain. karena itu, tidak perlu secara khusus diatur dalam satu undang undang secara tersendiri, romo f.x. mudi sutrisno penodaan agama atau penyimpangan harus diserahkan kepada masing masing otonomi masyarakat kultural: tugas negara adalah pada wilayah publik, menjaga ketertiban masyarakat untuk menjalankan ibadahnya, negara tidak boleh masuk dalam penilaian tentang penyimpangan atau penodaan agama. negara hanya boleh mencegah, melarang ketika penyimpangan atau penodaan itu menimbulkan kerusakan, keonaran, d, dan termasuk juga instalasi seni, perbedaan keyakinan atau praktik keagamaan tidak dengan sendirinya merupakan penghinaan atau penodaan, secara kontekstual lahirnya pencegahan penodaan agama tahun dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik antarideologi. oleh sebab itu, teks tersebut harus ditafsirkan dan direvisi: pencegahan penodaan agama perlu diubah atau dicabut pada bagian bagian yang radikal. sementara itu, teks teks yang mendiskriminasikan hak hidup serta kemajemukan dari bangsa dan warga negara, harus direvisi, hanya allah yang berhak mengatakan menyimpang atau mengatakan benar atau tidak terhadap ajaran agama. karena itu, kalau ada pihak yang mengatakan menyimpang dan menghukum sesama kita sebagai manusia dalam soal kebenaran agama sebenarnya meminjam dan mengambil hak allah: lil ashar abdullah pokok pokok ajaran agama dalam pencegahan penodaan agama sangat ambigu. apakah yang dimaksud pokok pokok ajaran agama itu adalah maklum minaddiin darurat, ushuluddin (pokok pokok agama) asy aliyah, rukun iman, atau rukun islam: kalau kita merujuk kepada tradisi islam, tradisi peradaban islam pada masa lampau, penafsiran tidak dapat dianggap sebagai penodaan agama, kekhawatiran umat islam kalau pencegahan penodaan agama ini dicabut akan terjadi penodaan agama dan penghinaan agama, kurang beralasan, karena sebetulnya lembaga lembaga seperti mui, nu, maupun muhammadiyah berhak mengeluarkan sebuah fatwa yang dapatndang undang, sebab negara kita bukan negara agama, sehingga harus netral: pokok pokok ajaran agama itu harus ada, umat perlu panduan dan itu dapat dilakukan melalui fatwa, akan tetapi negara tidak dapatfatwa tidak dapat diuniversalkan melalui medium negara karena bertentangan dengan asas negara demokrasi, emma ainun najib apabila pencegahan penodaan agama dicabut akan menciptakan konflik baru dan kebencian baru yang luar biasa. akan tetapi, apabila tidak dicabut menciptakan kecemasan yang terus menerus,: pencegahan penodaan agama ini belum sholeh, masih ada yang tersakiti, dan merasa terancam. akan tetapi tidak merekomendasikan pencegahan penodaan agama untuk dicabut, dalam hal pencegahan penodaan agama dicabut harus dalam kondisi telah dibentuknya aturan aturan yang lebih matang dan tidak menyakiti warga negara manapun: siti euro revisi pencegahan penodaan agamadapat dieliminasi, sehingga trust dalam masyarakat dapatsuku, pemeluk agama, dan antarbudaya, dengan kata lain perlu dibangun konsep liable communities place that suitable live in). jadi dapat secara bebas merasakan, revisi merupakan jalan keluar yang paling reliable dan intangible untuk indonesia, jalaluddin rakhmat mengusulkan jalan tengah, yaitu mahkamah mempertahankan pencegahan penodaan agama sekaligus mengakomodasi kepentingan pihak yang merasa dirugikan,pencegahan penodaan agamapencegahan penodaan agama,, dan ludicrous atauapat, ahmad fedyani saifuddin pencegahan penodaan agama dibuat dalam semangat positivistik, integrasi, mencegah kekacauan politik,, sosial ekonomi, dan sebagainya, pencegahan penodaan agama :j, indonesipencegahan penodaan agama, muslim abdurrahman secara historis pencegahan penodaan agama muncul dalam situasi politik yang kacau, yaitu banyaknya pertikaian antara islam dengan komunis,yatakan keyakinan dan keimanan seseorang sah atau tidak: dari segi kudarat nya pencegahan penodaan agama harus dicabut guna membangun kebersamaan dan meneruskan indonesia sebagai rumah kebangsaan, komarudin hid masalah keyakinan agama mutlak hak individu, akan tetapi ekspresi beragama masuk dalam ranah sosial dan dalam wilayah publik inilah kemudian terjadi benturan antara satu wilayah dengan wilayah lain. hal yang perlu dilakukan adalah negara mengatur warga negaranya dan bukan mengatur agamanya, pada prinsipnya negara tidak perlu mencampuri agama karena masalah keyakinan adalah masalah pribadi, akan tetapi sisi lain ketika warga negar dan kesadaran hukum itu belum mapan maka perlu diberikan aturan, taufik ismail pencegahan penodaan agama tidak perlu dicabut, karena pencegahan penodaan agama diibaratkan sebagai pagar kayu tebing yang tinggi, sehingga berbahaya kalau dicabut. meskipun begitu karena pagar pagar tersebut sudah lama dan lapuk dan berumur beberapa dasawarsa, perlu diperbaiki: pdt. sae nababan agama bukanlah soal pengetahuan dan ilmu melainkan soal kepercayaan:epencegahan penodaan agama membuka kemungkinan campur tangan negara atau orang luar dalam kehidupan agama, pencegahan penodaan agama telah membuka kesempatan bagi penguasa untuk intervensi dalam agama, garin nugroho secara filosofis pencegahan penodaan agama memundurkan pluralisme, secara yuridis pencegahan penodaan agama berlaku hanya pada saat itu saja, pada saat sekarang sudah tidak berlaku lagi, secara sosiologis pencegahan penodaan agama ini menimbulkan kebingungan menyangkut kepastian, wewenang, dan panduan hukum terhadap wilayah wilayah hubungan negara, masyarakat, dan agama, pencegahan penodaan agama tidak mempunyai daya hidup dalam aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, pencegahan penodaan agama perlu dicabut dengan dasar bahwa indonesia harus punya strategi kebudayaan depan. kebudayaan adalah cara berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap persoalan persoalan, termasuk juga berpikir terhadap hubungan antaragama, dan keyakinan penuh: djohan effendi penodaan terhadap agama tidak dapatdapat dikategorikan sebagai tindak penodaan agama orang dapat berbeda persepsi dan pendapat, terhadap pikiran atau keyakinan seseorang tidak dapat dicampuri ataubermartabat, terlepas dari apakah dia yang benar atau sesat, yusril iha mahendra jika dimanapun dunia ini, keluarnya pencegahan penodaan agama untuk mencegah disharmoni, konflik, dan ketegangan sosial antarkelompok masyarakat, secara formil pencegahan penodaan agamasejumlah kasus, contoh ditujukan terhadap ketidakidealan pelaksanaan dari pencegahan penodaan agamapencegahan penodaan agama dapat terus dipertahankan dan mahkamah tidak perluerian kementerian negara dapat mengambil inisiatif, dengan tetap mempertahankan substansi dari pengaturan pencegahan penodaan agama dan kemudian menyempurnakan dalam bentuk suatu undang undang. walaupun kalimat kompromi ini dihapus, namun semangat konteks keagamaan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak pernah lenyap untuk selama lamanya,hal yang ditegaskan dalam pencegahan penodaan agama adalah meng konstatir, menyebutkan fakta sosiologis bahwa agama islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan khong:: persoalan yang kita hadapi sekarang adalah agama agama kadang kadang tidak dapat melindungi dirinya sendiri. kalau semua agama itu diserahkan kepada umatnya maka yang akan terjadi adalah anarki, menimbang bahwa dari polita, petit, dan bukti pemohon, dari keterangan pemerintah, dpr, pihak terkait, serta para saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pemohon, pemerintah, pihak terkait dan kesimpulan serta bukti bukti surat yang diajukan bukti sampai dengan bukti bukti pt1 sampai dengan bukti pt1 dan bukti pt2 sampai dengan bukti pt2 mahkamah menemukan fakta hukum yang diakui oleh para pihak yakni pemohon, pemerintah, dpr, pihak terkait, saksi, dan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut: kebebasan beragama merupakan hak asasi yang paling fundamental bagi setiap manusia, uud menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara indonesia sebagaimana tercantum dalam dan serta dikenal sejumlah ketentuan pembatasan yang diijinkan (permissible restriction) dalam menjalankan hak dan kebebasan termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalamsedangkan, yang sama mengatakan segalhukum. terdapat tiga kelompok dalam menyikapi pencegahan penodaan agama, yaitu: kelompok yang menyatakan pencegahan penodaan agama konstitusional dan menghendaki dipertahankan eksistensinya, kelompok yang menyatakan pencegahan penodaan agama konstitusional tetapi menghendaki dilakukannya revisi: dan kelompok yang menyatakan pencegahan penodaan agama inkonstitusional dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut, menimbang bahwa terdapat fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: pencegahan penodaan agama adalah inkonstitusional, karena: tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa demokrasi terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. alasannya karena pencegahan penodaan agama dibentuk pada masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan uud menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah agama yang diakui oleh negara, negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan beragama dalam hal menentukan penafsiran mana yang benar dan salah sebagaimana yang dimungkinkan oleh pencegahan penodaan agama, tidak menjamin kebebasan beragama dan bertentangan dengan ham karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran keagamaan yang diakui oleh negara padahal kebebasan beragama adalah hak asasi setiap manusia, pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberagamaan seseorang: umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan keyakinyakinannya sesuai dengan pilihannya. kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau keyakin. deklarasi yang nyatakan oleh resolusi majelis umum pbb pada november ini mengatur tentang larangan melakukan intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama, serta lebih jauh menerangkan cakupan kebebasan beragama sebagaimana telah diatur dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik. bukti undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia dalam dinyatakanukti dan dalam nya di bahwa mengacu pada ketentuan nasional dan internasional sebagaimana telah dipaparkan atas, dapat dijelaskan bahwa hak atas kebebasan melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan beragama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum beragama minoritas lainnya: pencegahan penodaan agama konstitusional karena: membicarakan aturan penyalahgunaan dan penodaan agama, bukan untuk menghambat kebebasan beragama indonesia, kebebasan beragama bukanlah merupakan hal mutlak yang sebebas bebasnya melainkan juga harus tunduk pada pembatasan yang ada dalam uud pengaturan dalam pencegahan penodaan agama merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjamin kerukunan dan toleransi beragama, sehingga tetap penting untuk dipertahankan, semata mata ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan atas ketertiban umum bagi masyarakat indonesia: jika tidak ada pencegahan penodaan agama maka kebebasan beragama indonesia dapat disalahgunakan untuk saling hujat menghujat antara penganut satu agama dengan penganut agama lainnya, sehingga menimbulkan anarki, masih sangat dibutuhkan meskipun secara formal perlu diperbaiki, namun secara substansial masih relevan, sehingga dapat terus digunakan, pendapat mahkamah menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat atas pokok permohonan berdasarkan dalil dalil para pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan para saksi dan para ahli dari para pemohon, keterangan pemerintah, keterangan para ahli dari pemerintah, keterangan dewan perwakilan rakyat, keterangan para pihak terkait, serta keterangan saksi dari pihak terkait mui dan yayasan arena center dan para ahli dari pihak terkait mui, pihak terkait yayasan arena center, dan pihak terkait b.k.o.k, serta para ahli yang diundang oleh mahkamah, mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut pembukaan alinea ketiga yang menyatakan, atas berkat rakhmat allah yang maha kuasa . pembukaan linejak kemerdekaan, undang undang kekuasaan kehakiman ri, seperti undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun dan terakhir undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, demikian juga undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi selalu menegaskan bahwa, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa . dari ketentuan ketentuan konstitusional dan normatif atas sangat jelas menunjukkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang bertuhan, bukan bangsa yang ateis: sila ketuhanan yang maha esamengajarkan agama berarti mengajarkan kebenaran keyakinan agama kepada peserta didik, yaitu siswa dan mahasiswa. praktik demikian pada kenyataannya telah berlangsung lama dan tidak dipersoalkan loyalitasnya. oleh karenanya, domain bader djohan untuk membuat kebijaksanaan pendidikan yang menjembatani sistem pendidikan pesantren dan sistem pendidikan persekolahan. pada masa kabinet mohammad natsir itulah keluar surat keputusan bersama skb) menteri agama dan menteri pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan yang mewajibkan sekolah umum memberikan pelajaran agama kepada anak didiknya, sedangkan sekolah sekolah agama diwajibkan memberikan pendidikan umum kepada siswanya majalah media dakwah, nomor raja desember halaman kebalikan dari kebijakan pendidikan agama indonesia tersebut, sejak sekitar tahun an pemerintah amerika serikat melarang mengajarkan agama sekolah sekolah negeri amerika serikat majalah suara hiduplah nomor juni halaman amerika mengajarkan agama sekolah sekolah negeri adalah inkonstitusional, hal ini karena adanya kebebasan beragama dan kebebasan untuk tidak beragama. keyakinan beragama atau tidak beragama merupakan forum internux bagi setiap warga negara yang tidak boleh diintervensi oleh negara:: penodaan agama tidak semata mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagamaan yang terjadi indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagamaan negara lain yang tidak dapat disamakan dengan indonesia. terlebih lagi, aspek preventif dari suatu negara menjadi pertimbangan utama dalam suatu masyarakat yang heterogen, menimbang bahwa negara indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa alinea pembukaan dan uud bangsa indonesia pun,punkpunk: dalam konstitusi, rumusan dasar falsafah negara tersebut tercermin dari adanya uud yang menyatakan, negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa . selain itu, tercermin juga dari adanya uud yang mewajibkan presiden atau wakil presiden bersumpah menurut agamanya, sebelum memangku jabatan presiden wakil presiden. uud menyatakan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, . uud yang menentukan bahwa pertimbangan nilai nilai agama adalah salah satu pertimbangan untuk dapat membatasi hak asasi manusia melalui undang undang. dengan demikian, agama bukan hanya bebas untuk dipeluk, tetapi nilai nilai agama menjadi salah satu pembatas bagi kebebasan asasi yang lain semata mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. dalam tingkat praktik kenegaraan, negara membentuk satu kementerian khusus yang membidangi urusan agama yaitu kementerian agama. hari hari besar keagamaan dihormati dalam praktik bernegara. demikian pula hukum agama dalam hal ini syari'at islam yang terkait dengan nikah, talak, rujuk, waris, hibah, wasiat, wakaf, ekonomi syari'ah, dan lain lain telah menjadi hukum negara khususnya yang berlaku bagi pemeluk agama islam: dasar falsafah negara, konstitusi negara, serta praktik dan kenyataan ketatanegaraan sebagaimana diuraikan atas harus menjadi dasar dan cara pandang kita dalam melihat masalah yang dimohonkan oleh para pemohon dalam perkara ini. penghormatan negara indonesia atas berbagai konvensi serta perangkat hukum internasional termasuk hak asasi manusia haruslah tetap berdasarkan pada falsafah dan konstitusi negara kesatuan republik indonesia:hal tersebut berbeda dengan article occur yang tidak mencantumkan nilai nilai agama sebagai pembatasan kebebasan individu, jaminan atas kebebasan beragama ini telah banyak dikonstruksi baik melalui instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional. konstitusi sebagai hukum tertinggi (the supreme law the land) indonesia merupakan staatsfundamentalnorm yang memberikan pedoman kebebasan beragama, kebebasan beragama (freedom religion) merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar (basic) dan fundamental bagi setiap manusia. hak atas kebebasan beragama telah disepakati oleh masyarakat dunia sebagai hak individu yang melekat secara langsung, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia: dalam tataran instrumen hukum internasional, sejumlah deklarasi dan kovenan telah menunjukkan pentingnya jaminan kebebasan beragama sebagai standar dasar kemanusiaan dan ham dunia. deklarasi universal hak asasi manusia dunam), dan international covenant civil and political rights occur) yang keduanya telah diadopsi baik langsung maupun tidak langsung melalui undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia sertjuga telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi setiap manusia dunia,: pembatasan lainnya juga diberikan dalam occur yang menyatakan bahwa hak yang diberikan atas kekerasan beragama juga harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. pembatasan ini dapat diberikan hanya dengan pengaturan menurut undang undang yang ditujukan untuk: (a) menghormati hak dan reputasi orang lain, (b) melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat dan atau moral. selengkapnya occur menyatakan,er public), public health morals. beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lai: sesuai dengan uud indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. konsep negara hukum ini dikenal juga dengan istilah "rechtsstaaf' dan "the rule law. konsep ini sekaligus menandakan bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum (supremacy law) dan bukan kekuasaan individu maupun kelompok semata mata. oleh karenanya, pelaksanaan maupun pembatasan ham harus secara tegas dijalankan menurut hukum, agama, menurut encyclopedia philosophy adalah kepercayaan kepada tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia. agama (religion) menurut oxford english dictionary adalah the belief and worship superman controlling power, especially personal god gods particular system faith and worship pursuit interest followed with devotion', dalam memandang agama, sering kali penafsiran didasarkan pada konsep agama sebagai pengalaman individual dan personal atas keberadaan tuhan yang merupakan aspek privat semata. padahal agama juga mengandung aspek aspek sosiologis, kultural, dan historis, identitas tersendiri sebagai sebuah kepercayaan komunitas atau masyarakat tertentu. dengan demikian, selain menjadi nilai nilai yang individual dan personal, agama juga memiliki nilai sosial dan komunal:,di:yang telah dijamin oleh uud menimbang bahwa meskipun pada tataran konkret para pemohon hendak menguji pencegahan penodaan agama terhadap uud namun pada hakikatnya, mahkamah menilai ide yang dituju permohonan para pemohon adalah hendak mencari bentuk dan tafsiran kebebasan beragama dan berkeyakinan indonesia. para pemohon telah mengajukan permasalahan konstitusional kepada mahkamah tentang pencegahan penodaan agama sesuai dengan tafsir mahkamah terhadap dalam konstitusi yang berhubungan dengan kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan sesuai hati nurani, kebebasan menyatakan pendapat, dan hak beragama tiap tiap warga negara untuk tidak didiskriminasi, mendapatkan kepastian hukum, serta sejauhmana intervensi negara dalam beragama sebagaimana yang terkandung dalam dan uud menimbang bahwa mahkamah dalam menilai substansi perkara ini disamping menyangkut aspek aspek yang sangat sensitif dan yang dipandang sakral oleh masyarakat indonesia, yaitu agama, mahkamah juga memandang perlu memperhatikan perkembangan arus penguatan ham indonesia setelah perubahan uud yang telah memunculkan diskursus baru tentang relasi antara negara dan agama, menimbang bahwa dalam memberikan pendapatnya atas hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan oleh mahkamah dalam memutus permohonan para pemohon guom, ketertiban umum, dan nilai nilai agama yang dianut indonesia, menimbang bahwaatas jaminan tersebut maka dalam proses perkembangannya timbul dinamika beberapa pandangan tentang bagaimana relasi agama dan negara yang menjadi isu hukum dalam perkara ini, menimbang bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapat terkait dengan dalil dalil para pemohon, mahkamah perlu terlebih dahulu mengemukakan pokok pokok permasalahan sebagai berikut: pertama, apakah penyebutan enam agama indonesia sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan pencegahan penodaan agama merupakan bentuk diskriminasi terhadap agama dan kepercayaan selain enam agama yang disebut? pertanyaan ini muncul karena jaminan atas kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang mutlak harus dijamin oleh konstitusi kepada setiap orang, kedua, apakah negara berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang kelompok untuk berhenti menyebarkan ajaran keagamaan yang telah diyakini dan memberi label sebagai organisasi atau aliran terlarang atas nama ketertiban umum? ketiga, apakah pencegahan penodaan agama sebagai perpres yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi masih relevan dengan keadaan dan kondisi indonesia yang berbeda dengan masa genting pada saat pencegahan penodaan agama dilahirkan? apakah secara substansi pencegahan penodaan agama sudah tidak lagi relevan dengan kondisi keberagamaan indonesia yang lebih dewasa dan majemuk? beragama atau berkeyakinan memiliki pengertian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan menyatakan pikiran (thought) dan sikap sesuai hati nurani (conscience). hak ini meliputi kebebasan memeluk agama atau keyakinan apapun berdasarkan pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara perseorangan atau berkelompok dengan yang lain tempat terbuka atau tertutup, memanifestasikan agama atau keyakinan dalam penyembahan, perayaan, praktek, dan pengajaran, vide: bukti bahwa hak atas kebebasan beragama dalam penerapannya tidak terbatas pada agama tradisional atau agama dan keyakinan yang berkarakter kelembagaan atau praktek sebagaimana agama agama tradisional. maka dari itu, komite hak sipil dan politik memandang prihatin tendensi apapun untuk mendiskriminasi agama atau keyakinan apapun dengan alasan apapun, termasuk fakta adanya agama minoritas baru yang bisa jadi subjek permusuhan dalam komunitas agama mayoritas, vide: bukti bahwa kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dapat dilakukan baik sendiri sendiri atau bersama sama dalam ruang terbuka maupun tertutup . kebebasan menjalankan agama atau keyakinan berupa peribadatan, perayaan, praktek dan pengajaran meliputi berbagai bentuk tindakan. konsep peribadatan mencakup kegiatan ritual dan seremonial sebagai bentuk mengekspresikan secara langsung suatu keyakinan, termasuk berbagai praktek yang terkait dengan kegiatan semacamnya, termasuk mendirikan tempat ibadah, penggunaan benda benda dan ramuan ritual, penunjukan simbol, perayaan hari besar keagamaan, vide: par. bukti bahwa perayaan dan praktek keagamaan atau keyakinan tidak terbatas pada kegiatan seremonial akan tetapi termasuk pula kebiasaan pengaturan makanan, penggunaan pakaian pembeda atau penutup kepala, partisipasi dalam ritual yang terkait dengan tahapan kehidupan, dan penggunaan bahasa khusus yang biasa digunakan oleh suatu kelompok. sebagai tambahan, praktek dan pengajaran agama atau keyakinan termasuk kegiatan kegiatan yang terkait dengan urusan urusan dasarnya, seperti kebebasan memilih pemimpin agama mereka, pendeta keempat, apakah pembatasan mengenai penafsiran terhadap agama dan pelarangan terhadap keyakinan seseorang atau kelompok orang merupakan bentuk pelanggaran ham? apakah pembatasan tersebut menurut uud dan menurut instrumen hukum internasional lainnya, misalnya deklarasi hak asasi manusia dan kovenan internasional hak hak sipil dan politik, dipandang sebagai salah satu bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan? kelima, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam juncto pencegahan penodaan agama dan 156a huruf dan huruf pada kuhp yang ditambahkan oleh pencegahan penodaan agama yang memberikan ancaman pidana tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama dan kepercayaan? pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya,agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum? keenam, apakah produk hukum surat keputusan bersama skb) antara menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri sebagaimana termaktub dalam dan pencegahan penodaan agama tidak menjamin kepastian hukum indonesia? hal ini dikarenakan skb, sebagai salah satu produk peraturan perundang undangan tidak dikenal dalam tata peraturan perundang undangan indonesia (merujuk pada undang undang nomor tahun menimbang bahwa dari uraian polita dan petit para pemohon, saksi dan ahli pemohon, keterangan pihak terkait yakni persekutuan gereja gereja indonesia pgi), konferensi waligereja indonesia kwi), himpunan penuh kepercayaan hpk), badan kerjasama organisasi kepercayaan kepada tuhan yang maha esa book), komnas ham, dan komnas perempuan, serta sejumlah ahli yang pada pokoknya mendukung permohonan pemohon yang menyatakan bahwa dalam pencegahan penodaan agama adalah inkonstitusional dengan alasan bahwa: pencegahan penodaan agama adalah sebuah undang undang yang bersifat disharmoni dan inkonstitusional, karena sarat dengan pengingkaranlam bab tentang ham, dan bab tentang agama, pencegahan penodaan agama tidak menjamin keberadaan penuh kepercayaan yang sudah lama hidup dan tinggal indonesia, sehingga para penuh kepercayaan sering didiskriminasi dan menjadi korban, pencegahan penodaan agama telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat menjadi alat kelompok mayoritas untuk memaksakan kebenaran menurut kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas, pencegahan penodaan agama sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini karena negara sebaiknya hanya mengatur perilaku warga negara dan bukan menentukan penafsiran agama yang benar dan yang salah: rumusan pencegahan penodaan agama bersifat multitafsir sehingga dikhawatirkan adanya intervensi negara terhadap agama. tidak perlu ada intervensi negara apabila terjadi penodaan suatu agama, cukup dengan pembinaan secara internal, menimbang bahwa argumentasi para pemohon diperkuat oleh enam pihak terkait sebagaimana tersebut dalam paragraf sebaliknya, argumentasi para pemohon mendapat penolakan baik dari dpr maupun pemerintah yang keduanya didukung oleh delapan belas pihak terkait yakni majelis ulama indonesia mui), muhammadiyah, pengurus besar nahdlatul ulama pbnu), dewan dakwah islamiyah indonesia didi), daripada hindu dharma indonesia padi), perwakilan umat buddha indonesia wali), persatuan islam persis), dpp partai persatuan pembangunan dpp ppp), ittihad muballigh, badan silaturahmi ulama pesantren se madura massa), front pembela islam fpi), ribut tahrir indonesia, al arsyad al islamiyah, forum komunikasi umat beragama kub), dewan masjid indonesia, forum umat islam fui), majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan), dan yayasan arena center. para pihak tersebut menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama konstitusional dan harus tetap dipertahankan dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwabahwa kebebasanmelalui uud dan kovenan internasional hak hak sipil dan politik: bahwa: bahwa tidak ada agama yang dilarang dalam pencegahan penodaan agama, yang dilarang adalah menodai agama: menimbang bahwa dari pihak terkait, terdapat dua pihak terkait yakni komnas ham dan masakan yang menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama masih diperlukan dan belum perlu dicabut selama belum ada undang undang baru yang lebih komprehensif. kedua pihak terkait menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama belum sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama indonesia terutama bagi agama agama dan kelompok keyakinan yang minoritas. namun, pencegahan penodaan agama juga tidak dapat dicabut sebelum ada revisi atau undang undang baru dengan alasan apabila pencegahan penodaan agama dicabut maka akan menimbulkan konflik horizontal, anarkisme, dan penyalahgunaan agama masyarakat, menimbang bahwa selain mempermasalahkan konstitusionalitas guo, para pemohon juga mempermasalahkan mengenai formalitas pencegahan penodaan agama yang secara historis dibentuk dalam keadaan darurat revolusi maka mahkamah berpendapat bahwa secara materiil pencegahan penodaan agama adalah masih tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama, menimbang bahwa meskipun pembentukan pencegahan penodaan agama sangat terkait dengan konteks sosial politik alam demokrasi terpimpin dan dalam keadaan darurat, namun manakala norma tersebut masih relevan pada suatu konteks yang lain, maka ketika itu norma tersebut layak untuk dipertahankan. samping itu, bergantinya atau berubahnya undang undang dasar yang menjadi landasan dari pembentukan suatu peraturan perundang undangan, peraturan perundang undangan yang telah ada tidak dengan sendirinya tidak berlaku atau tidak mengikat secara hukum, karena aturan peralihan uud setelah perubahan terdapat ketentuan peralihandasarkan ketentuan peralihan ini, dalil pemohon menjadi tidak tepat menurut hukum. terlebih lagi untuk berlakunya pencegahan penodaan agama bukan saja didasarkan pada ketentuan peralihan tersebut, melainkan secara materiil telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadincegahan penodaan agama secara formil tetap sah menurut hukum, menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon dan beberapa pihak terkait serta beberapa ahli yang menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama tidak sah atau harus dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat pembentukan (uji formal), mahkamah tidak sependapat dengan pandangan tersebut.pencegahan penodaan agamamenimbang bahwa apabila pengujian formal diarahkan pada sebuah produk undang undang yang dibuat pada masa demokrasi terpimpin atau sebelumnya dengan alasan keadaan darurat dan suasana revolusi maka dapat dipastikan secara era omnes semua undang undang atau bentuk bentuk lain yang ada sebelum tahun harus dinyatakan batal pula, padahal undang undang seperti itu jumlahnya mencapai ratusan dan tetap dinyatakan sah secara formal prosedural, mahkamah tidak sependapat dengan dalil para pemohon bahwa pencegahan penodaan agama cacat formal karena tidak sesuai dengan ketentuan undang undang nomor tahun terutama mengenai sistematika dan hubungan antara dan penjelasannya serta lampiran undang undang nomor tahun menurut mahkamah, undang undang tahun tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan undang undang yang lahir sebelum lahirnya undang undang tahun selain itu kedudukan lampiran dalam undang undang nomor tahun hanyalah pedoman atau arahan yang tidak mutlak harus diikuti: maksudnya agar undang undang yang dibentuk menjadi baik dan bukan syarat untuk menjadi benar. tanpa mengikuti lampiran undang undang nomor tahun sebuah undang undang tetap dapat sah dan tidak harus diartikan salah secara formal prosedurnya. dengan demikian, pencegahan penodaan agama sudah sepenuhnya memenuhi syarat formal prosedural, sehingga upaya pengujian formal atas pencegahan penodaan agama sama sekali tidak beralasan dan harus dikesampingkan, menimbang bahw, menimbang bahwa dari fakta hukum yang didapatkan dari polita dan petit, bukti bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli para pemohon, ahli para pihak terkait, serta keterangan pemerintah dan ahlinya, dpr maupun kesimpulan para pemohon, pemerintah, dan pihak terkait, alasan alasan hukum lainnya, mahkamah memberikan pendapat mengenai hal hal yang menjadi materi pokok permohonan para pemohon dan menjawab pertanyaan pertanyaan hukum yang diuraikan atas sebagai berikut: pencegahan penodaan agama menyatakanmenurut pemohon, rumusan guo telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti penafsiran yang menyimpang maupun pokok pokok ajaran agama" merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain. dalam hal ini, para pemohon menyatakan bahwa perihal penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang. apabila negara mengambil tafsiran kelompok mayoritas dalam suatu agama, maka dengan demikian negara telah mengesampingkan hak hak fundamental penafsiran agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi: bahwa menurut para pemohon keyakinan beragama memiliki dua dimensi, yakni forum internux dan forum external. adalah merupakan hak asasi apabila seseorang meyakini sesuatu secara privat dan selanjutnya mengkomunikasikan eksistensi spiritual individunyadijamin oleh uud bahwa ahli pemohon, franz manis suseno turut mendukung pernyataan para pemohon dengan menyatakan bahwayatakan hal tersebut. demikian juga mm. billah sebagai ahli pemohon yang menyatakan bahwa, karena ada dalam kategori hak berpikir yang tidak boleh dilarang, pendapat senada dikemukakan oleh ahli romo f.x. mudi sutrisno yang menyatakan bahwa penafsiran menyimpang sangat tergantung dari otonomi masyarakat kultural. yang berhak untuk mengatakan menyimpang dan menghukum ajaran menyimpang bukanlah sesama manusia melainkan hak allah sebagai tuhan. adapun lil ashar abdullah menyatakan bahwa fatwa fatwa yang dikeluarkan oleh mui, nu, maupun muhammadiyah atas pandangan kelompok sesat tidak seharusnya diterapkan oleh negara karena negara indonesia bukan merupakan negara agama sehingga posisinya harus netral terhadap semua agama, bahwa pada sisi lain, ahli dari pemerintah yakni amin suma menyatakan. rahmat syafi'i yang juga ahli dari pemerintah menyatakan bahwa meskipun terdapat keanekaragaman atas aliran agama namun pada pokok pokok agama tetap dapat dirumuskan dan disepakati, dan kesepakatan itulah yang menjadi koridor atau ukuran: menimbang bahwa , bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan beragama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (vide uud maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain. kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut mahkamah, misalnya dalam hal pengajaran agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak anak:(vide uud: menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon, yang menyatakan bahwa pencegahan penodaan agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama yaitu islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan khong cu, menurut mahkamah adalah tidak benar, karena pencegahan penodaan agama tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama sebagaimana didalilkan oleh para pemohon akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat indonesia, sebagaimana secara tegas dijelaskan dalam penjelasan umum pencegahan penodaan agama yang menyatakan, ini tidak berarti bahwa agama agama lain, misalnya: yahudi, zarasustrian, shinto, taoism dilarang indonesia. mereka mendapat jaminan penuh seperti diberikan oleh undangan lainnya", menurut mahkamah makna kata dibiarkan yang terdapat dalam penjelasan paragraf pencegahan penodaan agama harus diartikan sebagai tidak dihalangi dan bahkan diberi hak untuk tumbuh dan berkembang, dan bukan dibiarkan dalam arti diabaikan. oleh sebab itu, semua agama baik yang disebut dalam penjelasan paragraf maupun paragraf pencegahan penodaan agama sama sama dibiarkan untuk tumbuh, berkembang, diperlakukan sama, dan tidak dihambat. akan halnya isi penjelasan paragraf pencegahan penodaan agama bahwa pemerintah harus berusaha menyalurkan badan dan aliran kebatinan arah pandangan yang sehat dan arah ketuhanan yang maha esa, menurut mahkamah adalah benar. sebab, ketentuan tersebut bukan dimaksudkan untuk melarang aliran kebatinan, tetapi mengarahkan agar berjalan sesuai dengan ketuhanan yang maha esa. hal tersebut bisa dipahami dalam konteks bahwa pada masa lalu (sekitar tahun an) terdapat aliran aliran yang biadab, misalnya aliran yang meminta korban korban manusia pada waktu dan upacara tertentu. dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam penyebutan nama nama agama dalam pencegahan penodaan agama, menimbang bahwa selanjutnya mahkamah berpendapat pula bahwa pencegahan penodaan agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama. adapun pernyataan dan penyebutan agama agama dalam penjelasan tersebut hanyalah pengakuan secara faktual dan sosiologis keberadaan agama agama indonesia pada saat pencegahan penodaan agama dirumuskan. demikian juga terhadap kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa yang sejak awal lahir dan tumbuh bumi indonesia tetap diakui dan dihormati. adapun mengenai bukti surat edaran dari dan guru, kebebasan mendirikan seminari, sekolah keagamaan dan kebebasan untuk membuat dan mengedarkan teks teks atau publikasi keagamaan: bahwa kebebasan memeluk suatu agama atau keyakinan meliputi pula kebebasan memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk berganti agama atau keyakinan dengan agama lainnya atau memeluk pandangan ateistik, begitu pula halnya hak untuk mempertahankan agama atau keyakinan seseorang. yang dilarang adalah pemaksaan yang dapat merusak hak untuk memeluk suatu agama atau keyakinan, termasuk penggunaan ancaman atau pemaksaan fisik atau sanksi pidana untuk memaksa orang orang beriman atau yang tidak beriman untuk tetap pada keyakinan agama dan kesaktiannya, untuk mengingkari agama atau keyakinannya atau untuk berpindah agama. kebijakan atau praktek praktek yang memiliki maksud atau dampak yang serupa, seperti, misalnya, yang membatasi akses pada pendidikan, perawatan medis, pekerjaan atau segala hak yang dijamin oleh ketentuan ketentuan lain dalam kovenan, sama halnya bertentangan dengan ketentuan yang menjamin kebebasan beragama. perlindungan yang sama dinikmati oleh seluruh pemeluk segala bentuk keyakinan yang bersifat non keagamaan, vide: par. bukti bahwa sebagaimana dijelaskan dalam par. komentar umum nomor terdapat pembedaan antara kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama atau berkeyakinan, dari kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan. dimana terkait dengan kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama atau berkeyakinan, sesuai uud kebebasan ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable) sementara kebebasan memanifestasikan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi dengan ketentuan ketentuan sebagaimana akan jelaskan lebih lanjut bagian pembatasan: vide: par. bukti bahwa sejalan dengan pembedaan tersebut, hak beragama mempunyai dua dimensi yaitu forum internux (ruang privat) dan forum eksternal (ruang publik). forum internux menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu, sementara forum eksternal adalah departemen dalam negeri yang diajukan oleh para pemohon (vide bukti menurut mahkamah seharusnya negara memenuhi hak hak konstitusional mereka tanpa memberikan perlakuan yang diskriminatif. seumpamapun surat edaran mendagri tersebut yang dianggap diskriminatif itu benar adanya, good non, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan dan bukti bahwa pencegahan penodaan agama diskriminatif karena surat edaran tersebut tidak ada kaitannya dengan pencegahan penodaan agama: bahwa akan menjadi benar konstitusi bahwa negara telah melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang lain apabila negara mengambil satu tafsir dari kelompok dan diberlakukan untuk kelompok yang lain, atau diberlakukan secara umum dalam agama tersebut. namun konstitusi tersebut menjadi tidak benar karena dalam pencegahan penodaan agama berdasarkan penjelasan umum angka pengertian mengenai penyelewengan atau:uudmikian pula tentang kegiatan penafsiran terhadap teks kitab suci suatu agama dalam rangka memperoleh suatu pemahaman sebagai bekal pengamalan merupakan asas forum internux, namunsampai sejauh ini, sebenarnya tidak menjadi masalah dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, bahkan negara melalui uudterkait dengan agama yang bersangkutan kegiatan itu sangat mulia karena merupakan ajakan beragama, ajakan melakukan kesalahan atau kebaikan. namun demikian, manakala penafsiran atau kegiatan dimaksud bersifat menyimpang, maka hal tersebut akan membuat keresahan pemeluk agama yang bersangkutan, mengusik ketentramannya, dan mengganggu ketertiban masyarakat, bahwa dengan pertimbangan itulah mahkamah berpendapat bahwa negara berkepentingan untuk membentuk peraturan perundang undangan, cast pencegahan penodaan agama, sebagai pelaksanaahkamah sependapat dengan mm. billah dalam satu hal, yakni kebebasan aksentuasi beragama (freedom act) merupakan hak asasi yang dapat dibatasi (derogable right): tetapi mahkamah tidak sependapat dengan ahli tersebut dalam soal lain, bahwa ahli pemohon billah menyatakan jika terdapat isi dari uud yang tidak sejalan dengan konvensi internasional maka uud tersebut harus diperbaiki. mahkamah berpendapat bahwa masalah akan memperbaiki atau mengubah isi uud adalah sepenuhnya wewenang mpr. mahkamah hanya berwenang menguji isi undang undang terhadap uud dan tidak boleh menguji uud itu sendiri. oleh sebab itu mahkamah tidak dapat merespons pandangan atau pendapat ahli billah untuk mempersoalkan isi uud karena hal itu bukan kewenangan mahkamah, bahwa atas pendapat para pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi atas tafsiran terhadap keyakinan atau kepercayaan seseorang untuk tidak mencampuri penafsiran atas agama tertentu, pada penjelasan umum angka ditentukan, berhubung: menimbang ,para pemohon telah keliru memahami pencegahan penodaan agama sebagai sebuah pembatasan atas kebebasan beragama. mahkamah berpendapat bahwa pencegahan penodaan agama adalah bagian tidak terpisahkan dari maksud perlindungan terhadap hak beragama warga masyarakat indonesia sebagaimana yang terkandung dalam inti pencegahan penodaan agama yakni untuk mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama demi kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. oleh sebab itu, mahkamah berpendapat bahwa pencegahan penodaan agama sejalan dengan amanat uud yakni untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (the best life possible) dan oleh karenanya dalil dalil para pemohon harus dikesampingkan, bahwa pencegahan penodaan agama menyatakan,para pemohon mendalilkan bahwa kewenangan memberikan perintah dan peringatan keras" sebagaimana yang terkandung pada guo adalah bentuk dari pemaksaan (coercion) atas kebebasan beragama yang sejatinya merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia. pemaksaan yang dilakukan oleh negara bertentangan dengan occur yang menyatakan,sesuai dengan pilihannya. pemaksaan berupa perintah dan peringatan keras menyebabkan negara terjebak dalam intervensi atas kebebasan beragama yang merupakan hak asasi yang dijamin oleh uud bahwa para pemohon juga mempersoalkan keberadaan surat keputusan bersama skb) yang pada hakikatnya tidak dikenal dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan. skb tidak memiliki landasan hukum yang tepat untuk menjadi alasan memaksa untuk melarang keyakinan seseorang atau kelompok yang berbeda dengan keyakinan atau penafsiran mayoritas, menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon tentang skb, mahkamah berpendapat : menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon mengenai klausul perintah dan peringatan keras" sebagai bentuk paksaan (coercion) yang melanggar ham, menurut mahkamah adalah tidak tepat. hal ini disebabkan, negara memang memiliki fungsi sebagai pengendali sosial dan diberikan otoritas berdasarkan mandat dari rakyat dan konstitusi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sesuai dengan uud oleh karenanya, apabila terjadi situasi yang menyebabkan konflik dan terganggunya ketertiban umum maka satu satunya otoritas yang berwenang untuk memberikan paksaan tersebut adalah negara: bahwa apabila pencegahan penodaan agama ini dicabut, maka negara tidak lagi memiliki peran untuk melakukan penegakan hukum atas keberadaan tindakan penyimpangan yang menyalahgunakan dan atau menodai agama yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. menurut mahkamah, pencabutan pencegahan penodaan agama justru akan menimbulkan tindakan anarkisme yang lebih berbahaya pada tataran masyarakat,diterkait dengan hal ini, mahkamah tidak sependapat dengan ahli mudzakkir bahwa pencegahan penodaan agamabahwa mahkamah sepakat dengan ahli yusril iha mahendra yang menyatakan bahwa secara materiil,bahwa sepanjang dalil para pemohon yang didukung oleh ahli soetandyo wignyosoebroto yang menyatakanmahkamah berpendapat dalil tersebut tidak tepat dan tidak beralasan, karena dilihat dari hukum pidana ada tiga hal yang harus dilindungi, yaitu (i) kepentingan individu (individual bilangan), (ii) kepentingan sosiallmasyarakat (sociale bilangan): dan (iii) kepentingan negara (staatsbelangen). dengan demikian, pencegahan penodaan agama sudah tepat karena dibuat untuk melindungi tiga kepentingan tersebut, termasuk kepentingan para pemohon. selain hal tersebut atas, secara sosiologis pencegahan penodaan agama adalah justru bersifat responsif karena memenuhi rasa keadilan tengah masyarakat sesuai dengan tingkat sensitivitas dalam sikap keberagamaan masyarakat indonesia yang sangat tinggi. bertemunya kepentingan hukum pidana dan kenyataan sosiologis ini menunjukkan bahwa pencegahan penodaan agama masih dibutuhkan sebagai pretensi umum (general prevention). bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka mahkamah berpendapat dalil para pemohon tentang adanya paksaan (coercion) atas kebebasan beragama yang berakibat diskriminasi disebabkan berlakunya pencegahan penodaan agama adalah tidak relevan dan tidak tepat menurut hukum, menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil para pemohon terkait dengan pencegahan penodaan agama menyatakanpara pemohon menyatakan bahwa pelarangan yang ditujukan untuk membubarkan sebuah organisasi aliran terlarang adalah bentuk dari pengingkaran terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana yang telah dijamin oleh uud bahwa keberadaan pencegahan penodaan agama sebagai tindak lanjut dari ketentuan pencegahan penodaan agama, menurut mahkamah pertimbangan mengenai secara mutasi mutans berlaku pula terhadap pencegahan penodaan agama. memberikan kewenangan bagi presiden setelah mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri dapat membubarkan organisasi aliran terlarang sebagai tindak lanjut dari pencegahan penodaan agama. apabila presiden berdasarkan pertimbangan menteri agama, menteri jaksa agung, dan menteri dalam negeri melakukan tindakan sesuai dengan pencegahan penodaan agama, maka hal tersebut merupakan ranah kebijakan yang merupakan penerapan hukum (application law), dan bukan sebagai permasalahan konstitusional (constitutional matter): mahkamah mengakui bahwa konstitusi telah menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagai sebuah hak berekspresi yang asasi. namun, apabila dalam hal hak berserikat yang telah diberikan ternyata disalahgunakan sebagaimana diatur dalam pencegahan penodaan agama, maka negara pemerintah dapat melakukan penindakan terhadap organisasi tersebut, bahwa terhadap dalil para pemohon tentang pencegahan penodaan agama, mahkamah berpendapat bahwa para pemohon telah salah mengartikan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai sebuah hak yang tidak dapat dibatasi. menurut mahkamah, demi ketertiban umum maka hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat juga dapat dibatasi oleh hukum dan diberikan sanksi administratif, mahkamah sependapat dengan ahli kaharuddin hid yang menyatakan apabila terjadi benturan antara ekspresi beragama dalam masyarakat maka negara perlu mengatur perilaku warga negara tersebut dan bukan mengatur mengenai substansi agamanya. bentuk pengaturan perilaku warga negara ini dapat dilakukan dalam bentuk teguran dan sanksi administrasi berupa pembubaran yang dilakukan oleh negara. sedangkan klausul organisasi aliran terlarang harus dinisbatkan pada kepentingan administratif ketertiban kenegaraan dan bukan pada substansi kebenaran dalam sudut pandang materiil agama, bahwbisa: menimbang bahwa pencegahan penodaan agama menyatakanra pemohon mendalilkan klausul pemidanaan sebagaimana dinyatakan dalam pencegahan penodaan agama telah memasuki forum internux dari hak kebebasan beragama dan merupakan ketentuan diskriminatif yang bersifat ancaman (threat) dan memaksa (coercion). rumusan guo bertentangan dengan syarat kriminalisasi karena tidak dapat berjalan efektif (unforceable) karena tidak dapat menggambarkan perbuatan yang dilarang dengan teliti (precision principle) sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dianut oleh uud menurut ahli andi hamzah, delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, sesuai dengan adenium null delicatus nulla pena sine praevia lege penari. namun menurut ahli, asas tersebut kurang memadai karena banyak undang undang yang dapat ditafsirkan oleh banyak orang dengan tafsiran yang berbeda beda (multitafsir). menurut ahli, ancaman pidana administratif paling lama s.h., ariani fauzan, s.h., pablo cristal, s.h., m.a., tangani abby, s.h., hum., nur harmandi, s.h., andi muttagien, s.h., carolina martha, s.h., abdul haris, s.h., skor siagian, s.h., widianto simanjuntak, s.h., nopemmerson, s.h., marino dibuka, s.h., bhatara ibnu reza, s.h, ll.m., hengky hindari, s.h., ll.m., supriyadi widodo eddyono, s.h., wahyu bagian, s.h., feb honesta, s.h., agil suksesi, s.h., kesatria hutabarat, s.h. kesemuanya adalah advokat, yang tergabung dalam tim advokasi kebebasan beragama, memilih domisili hukum jalan pangeran diponegoro nomor jakarta pusat,dan mendengar keterangan dari pemerintah: membaca dan mendengar keterangan dari dewan perwakilan rakyat, membaca dan mendengar keterangan dari para pihak terkait, yaitu majelis ulama indonesia mui), pimpinan pusat pp) muhammadiyah, persekutuan gereja gereja indonesia pgi), pengurus besar nahdlatul ulama pbnu), konferensi waligereja indonesia kwi), majelis tinggi agama khonghucu indonesia masakan), daripada hindu dharma indonesia padi), dewan dakwah islamiyah indonesia didi), komisi hak asasi manusia komnas ham), perwakilan umat buddha indonesia wali), persatuan islam persis), dewan pimpinan pusat partai persatuan pembangunan dpp ppp), badan kerjasama organisasi kepercayaan b.k.o.k), himpunan penuh kepercayaan hpk), yayasan arena centre, dewan pimpinan pusat dpp) ittihad mubaligh, badan silaturrahmi ulama pesantren se madura massa), dewan pimpinan pusat front pembela islam dpp fpi), pimpinan pusat pp) irsyad islamiyah, ribut tahrir indonesia, forum komunikasi kerukunan umat beragama kub) dki, komisi nasional perempuan komnas perempuan), forum umat islam fui), dewan masjid indonesia, mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pemohon, pemerintah, para pihak terkait serta yang dihadirkan oleh mahkamah, memeriksa bukti bukti yang diajukan oleh para pemohon dan para pihak terkait, mengkomunikasikan eksistensi spiritual individu tersebut kepada publik dan membela keyakinannya publik: vide: hal. bukti bahwavide: hal. bukti bahwa managed novak membagi dua jenis forum internux yaitu: kebebasan beragama dan keyakinan yang pasifbijakan negara yang mempunyai efek atau maksud yang sama seperti atas, tidak sesuai dengan occur jo. undang undang nomor12 tahun ada larangan koersif yang mengakibatkan pelanggaran hak untuk memiliki dan mengadopsi agama atau keyakinan termasuk penggunaan ancaman kekuatan fisik atau sanksi pidana terhadap seorang untuk patuh terhadap agama atau keyakinannya, mengubah agama atau keyakinannya, melepaskan agama atau keyakinannya.tempat ibadah bersama orang lain secara privasi, maka negara ataupun pihak ketiga tidak bisa melakukan intervensi.( vide: hal. bukti (satu) tahun, sehingga ancaman pidana dalam pencegahan penodaan agama melampaui batas kewajaran. sebaliknya, ahli mudzakkir menyatakanpencegahan penodaan agama.. akan halnya pendapat ahli andi hamzah bahwa ancaman pidana administratif tidak boleh lebih dari satu tahun, tetapi ahli mengakui bahwa tidak ada satu undang undang pun yang menentukan batas tertentu bagi ancaman dalam pelanggaran pidana administrasi. menurut mahkamah, besarnya ancaman pidana administratif merupakan kewenangan pembentuk undang undang untuk menentukannya sebagai opened legal policy. terhadap pendapat ahli andi hamzah, mahkamah menilai sebagai masukan kepada pembuat undang undang untuk melakukan perbaikan, dan bukan materi yang dapat diputus oleh mahkamah karena hal itu berada luar lingkup kewenangan mahkamah. oleh sebab itu, mahkamah sependapat dengan ahli mudzakkir bahwa ketentuan tentang ancaman pidana tersebut tidak melanggar konstitusi, menimbang menimbang bahwa terhadap dalil para pemohon yang menyatakan guo tidak dapat diterapkan (unforceable) adalah permasalahan dari penerapan hukum (application law) dan bukan permasalahan konstitusional (constitutional problem). dalam hal ini mahkamah sependapat dengan ahli yusril iha mahendra yang menyatakan bahwa ketidakidealan pelaksanaan pencegahan penodaan agama dalam lingkup kontekstual terjadi karena kesalahan penerapan, sehingga tidak berarti harus menggugurkan norma yang ada dalam pencegahan penodaan agama: menimbang bahwa dalil para pemohon tentang tidak terpenuhinya syarat kriminalisasi dalam pencegahan penodaan agama disebabkan pencegahan penodaan agama tidak dapat menggambarkan perbuatan pidana yang dimaksud dengan teliti (precision principle) adalah tidak tepat menurut hukum. hal ini dikarenakan pencegahan penodaan agama tidak dapat diartikan tersendiri, terpisah dari lain yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam pencegahan penodaan agama. sehingga penafsiran dan ketidakjelasan makna sebagaimana para pemohon dialihkan adalah dimungkinkan ketika para pemohon tidak memberikan konstruksi utuh pencegahan penodaan agama dan hanya memberikan perhatian pada norma norma atau tertentu saja. lagipula pencegahan penodaan agama merupakan ultimatum medium manakala sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pencegahan penodaan agama tidak efektif, menimbang bahwa mahkamah menilai ancaman pidana lima tahun yang terkandung dalam pencegahan penodaan agama berada dalam ranah kebijakan yang dapat diambil dalam proses legislasi. adapun proses peradilan pidana merupakan kewenangan peradilan umum. proses yudisial yang dilakukan oleh peradilan umum inilah yang akan memberikan kepastian penegakan hukum. dengan kata lain, adanya ancaman pidana lima tahun tidak serta merta membuat presiden, menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri memiliki kewenangan untuk menghukum, menimbang bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multitafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing masing. dengan demikian dalil para pemohon tentang diskriminasi dan multitafsir dalam penegakan hukum pidana adalah dalil yang tidak relevan, dan oleh karenanya dalil para pemohon tidak tepat menurut hukum, menimbang bahwa pencegahan penodaan agama menyatakanra pemohon mendalilkan bahwa unsur unsur pemidanaan yang terdapat dalam pencegahan penodaan agama tidak mengandung kejelasan sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum. unsur dalam yang menyangkut permusuhan , penyalahgunaan , atau penodaan merupakan unsur yang dalam praktik dapat ditafsirkan secara berbeda beda dan tidak memenuhi syarat legalitas sebuah tindak pidana, bahwa ahli j.e. sahetapy mendukung dalil para pemohon dengan menyatakan tindak pidana dalam 156a kuhp memiliki makna dan sanksi yang tidak dapat dijawab dengan penelitian sosiologi hukum pidana sehingga tidak dapat dibenarkan keberadaannya. sebaliknya ahli mudzakkir menyatakan, terhadap dua pandangan tersebut, mahkamah sependapat dengan ahli mudzakkir sehingga dalil para pemohon tidak tepat menurut hukum, bahwa salinan putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana berdasarkan 156a kuhp (vide bukti p 31a sampai dengan bukti p: menimbang bahwa para pemohon dan atau sebagian ahli yang dihadirkan oleh para pemohon mempertanyakan adanya kekhawatiran bahwa jika tidak ada pencegahan penodaan agama dapat menimbulkan praktik anarki atau main hakim sendiri. yang menjadi pertanyaan para pemohon adalah, mengapa jika pencegahan penodaan agama tidak ada atau dicabut harus diartikan akan ada anarki atau tindakan main hakim sendiri antara masyarakat. atas pertanyaan tersebut mahkamah juga dapat memberikan pertanyaan sebaliknya, apakah jika pencegahan penodaan agama tetap dipertahankan dan tidak dicabut, maka akan terjadi tindakan sewenang wenang karena dilakukannya tindakan represif oleh aparat penegak hukum atas nama pencegahan penodaan agama? dalam hal ini mahkamah menilai bahwa kedua jawaban baik pencegahan penodaan agama dicabut maupun dipertahankan, belum tentu kedua kemungkinan atas akan terjadi:, adapun pendapat mahkamah atas pandangan jalaluddin rahmat yang menyarankan agar mahkamah membuat jalan tengah dengan memberi penafsiran resmi atas pencegahan penodaan agama tanpa membatalkannya, mahkamah sependapat dengan pandangan tersebut. hal itu telah dilakukan oleh mahkamah. penafsiran mahkamah tentang segi segi tertentu atas pencegahan penodaan agama telah dituangkan secara rinci dalam paragraf paragraf bagian pendapat mahkamah atas yang kesemuanya dapat dipandang sebagai jalan tengah sebagaimana diusulkan oleh ahli jalaluddin rahmat, bahwa pengakuan bangsa indonesia atas kekuasaan allah swt dan dasar ketuhanan yang maha esa, merupakan pengakuan yang tidak berubah baik dipandang secara filosofis maupun normatif. ahli filsafat notonagoro dalam pidato ilmiah pada peringatan dies natalis universitas airlangga tanggal november menyebut pancasila (yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan uud sebagai norma fundamental negara staatsfundamentalnorm). sebagai staatsfundamentalnorm, pancasila, tentu saja termasuk dalamnya sila ketuhanan yang maha esa, tidak dapat diubah, berbeda dengan grundnorm yang menurut hans nawiasky masih dapat diubah. secara normatif, pembukaan uud tidak dapat diubah oleh karena berdasarkan dan uud yang dapat dilakukan perubahan hanyalah uud dengan pengecualian uud yakni bentuk negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana ketentuan uud sedangkan pembukaan tidak dapat diubah. pembukaan uud ibarat akta kelahiran sebuah bangsa sehingga perubahan atasnya berarti perubahan atas kelahirannya: menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup indonesia, mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam uud praktik diskriminasi yang dialami oleh masyarakat penganut kepercayaan adalah bentuk dari kesalahan penerapan norma dalam hukum administrasi dan bukan merupakan permasalahan pertentangan norma pencegahan penodaan agama terhadap uud oleh sebab itu dalil para pemohon tidak beralasan hukum: menimbang bahwa dari rangkaian pendapat mahkamah atas, baik permohonan pengujian formil maupun keseluruhan permohonan pengujian materiil para pemohon tidak dapat membuktikan dalil dalilnya. pertentangan norma antara dan serta pencegahan penodaan agama terhadap dan dan serta uud, baik dalam permohonan pengujian formil maupun permohonan pengujian materiil,ara para pihak terkait. ketua, ttd moh. mahfud anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki arsyad sanusi ttd ttd hartono akil mochtar ttd ttd maria farida indrawi muhammad alim ttd ttd hamdan zelda ahmad fadli semadiini, seorang hakim konstitusi hartono memiliki alasan berbeda (concerning opinion), dan seorang hakim konstitusi maria farida indrawi memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: alasan berbeda (concerning opinion) hakim konstitusi hartono ketentuan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam uud adalah: setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanyameskipun uud menyatakan hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable right) namun kebebasan untuk memanifestasikan kepercayaan atau agama dapat dibatasi yaitu hanya dengan undang undang yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban, keselamatan atau moral dan untuk melindungi hak hak fundamental dan kebebasan orang lain (vide declaration the elimination all intolerance and discrimination based religion belief article), dengan demikian, meskipun hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama dinyatakan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, namun dalam memanifestasikannya, hak tersebut dapat dibatasi, yaitu menyangkut aspek forum external dari hak hak tersebut. pembatasan tersebut menurut uud haruslah ditetapkan dengan undang undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan. dengan demikian pembatasan tehadap hak hak tersebut dibenarkan oleh uud sejauh dituangkan dalam bentuk undang undang dan pembatasan tersebut diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi. penetapan presiden yang kemudian telah ditetapkan menjadi undang undang yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah suatu produk berbentuk undang undang yang dibuat sebelum uud mengalami perubahan. akan halnya undang undang yang dibuat sebelum perubahan uud mahkamah konstitusi melalui putusannya telah menyatakan mahkamah konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian terhadap undang undang guo. kewajiban mahkamah dalam pengujian undang undang adalah untuk menyatakan apakah sebuah undang undang bertentangan dengan uud negara kesatuan republik indonesia, yaitu uud setelah mengalami perubahan. dalil para pemohon bahwa undang undang guo tidak sah secara formal dan oleh karenanya diajukan permohonan pengujian mahkamah, saya berpendapat bahwa mahkamah tidak dapat melakukan pengujian secara formal terhadap undang undang guo karena sebelum uud diubah, tidak dikenal pengujian formal terhadap undang undang. setelah uud diubah, undang undang guo tidak dapat diuji secara formal berdasarkan ketentuan uud setelah perubahan, karena kalau hal tersebut dilakukan maka seluruh undang undang yang dibuat sebelum perubahan uud akan menjadi tidak sah secara formil, namun hal demikian tidak berlaku terhadap pengujian materiil. terhadap undang undang yang dibuat sebelum perubahan uud mahkamah konstitusi berhak untuk menguji apakah secara materiil undang undang tersebut bertentangan dengan uud hal demikian dilakukan karena uud setelah perubahan adalah hukum tertinggi yang berlaku negara hukum indonesia sehingga tidak boleh ada undang undang yang bertentangan secara materiil dengannya, dan untuk menciptakan kepastian hukum agar tidak terdapat standar ganda dalam sistem hukum indonesia. hal itu akan terjadi apabila tetap memberlakukan undang undang yang dibentuk uud sebelum perubahan, apa pun materinya meskipun bertentangan dengan uud setelah perubahan. dengan demikian, pengujian undang undang yang dimohonkan oleh para pemohon harus dilakukan berdasarkan uud setelah perubahan. penyalahgunaan dan atau penodaan agama yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon, menurut saya adalah tentang perlindungan agama indonesia yang bersifat umum yang tidak ditujukan kepada agama tertentu saja. lebih khusus lagi yang dilindungi oleh undang undang ini adalah pokok pokok ajaran agama yang ada indonesia dari adanya penafsiran yang menyimpang dan kegiatan kegiatan yang menyerupai atau aspek ritual dari ajaran agama, hal ini mencerminkan pada rumusan undang undang guo. samping itu undang undang ini juga melindungi agama dari permusuhan dan penghinaan yang dilakukan sesorang dengan cara yang dirumuskan dalam 156a huruf yaitu yang ditambahkan dalam kuhp atas perintah guo. adapun 156a huruf (b) adalah delik ideologi yang keberadaannya tidak secara langsung melindungi agama. perubahan uud mengakui adanya hak konstitusional sesejo. uud dengan demikian apabila keberadaan pencegahan penodaan agama dihubungkan dengan perubahan uud maka akan terdapat dua unsur, yaitu perlindungan agama satu pihak dan hak kebebasan meyakini kepercayaan pihak lain. dalam negara hukum indonesia, hubungan antara dua unsur tersebut perlu dipadukan dalam sebuah formula yang tidak menegaskan antara unsur yang satu dengan yang lain. penerapan undang undang guo secara harafiah (leterliike) semata baik susunan kata dari maupun penjelasan dan tanpa mengaitkan dengan konteks kekinian dapat menimbulkan ketidakseimbangan untuk menciptakan formula yang tidak menegaskan antara kedua unsur tersebut atas. rumusan undang undang guo menyatakan, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok pokok ajaran agama itu. sebuah peragaan kasus atau simulasi dapat dicontohkan sini. seorang bernama baru dengan sengaja berdasarkan dalil dalil baik secara langsung maupun tidak langsung dari agama yang diyakininya memahami salah satu agama lain yang ada indonesia, yang bahwa forum eksternal menyangkut kebebasan memanifestasikan agama seperti: penyembahan (worship), upacara keagamaan (observance), dan pengajaran (teaching). penyembahan mengandung arti bentuk berdoa dan kebebasan ritual, serta kotbah dakwah. upacara keagamaan menyangkut prosesi agama dan menggunakan pakaian agama. sementara pengajaran menyangkut penyebaran substansi ajaran agama dan keyakinan. kebebasan berkumpul dalam hubungannya dengan agama, mendirikan dan menjalankan institusi kemanusiaan yang layak, menerbitkan dan publikasi yang relevan: vide: hal. bukti bahwa sebagaimana diatur dalam deklarasi penghapusan intoleransi dan diskriminasi agama, forum eksternal (kebebasan memanifestasikan agama) meliputi: vide: bukti worship assemble connection with religion belief, and establish and maintain places for these purposes, (bersembahyang atau berkumpul dalam kaitannya dengan keagamaan atau keyakinan, dan mendirikan dan memelihara tempat untuk maksud ini) establish and maintain appropriate charitable humanitarian institutions,(mendirikan dan memelihara lembaga derma atau kemanusiaan yang sesuai) make, acquire and use adequate extent the necessary articles and materials related the rites customs religion belief, (membuat, memperoleh dan menggunakan sampai pada tingkat tertentu dan bahan bahan yang terkait dengan ritual atau kebiasaan suatu agama atau keyakinan) write, issue and disseminated relevant publications these areas,(menulis, menerbitkan dan menyebarluaskan publikasi yang relevan dalam wilayah ini) teach religion belief places suitable for these purposes: (menyampaikan pengajaran agama atau keyakinan tempat yang cocok untuk maksud ini) licit and receive voluntary financial and other contributions from individuals and institutions: (mencari dan menerima sumbangan hasil pemahaman tersebut berbeda dengan pokok pokok ajaran dari agama lain tersebut. secara harfiah baru sebenarnya sudah memenuhi unsur delik setiap orang melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut indonesia yang penafsirannya menyimpang dengan pokok pokok ajaran agama tersebut. dengan demikian untuk memenuhi unsur delik secara lengkap diperlukan unsur: muka umum dan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan. penjelasan undang undang guo menyatakan bahwa pengertian di muka umum dimaksudkan apa yang lazim diartikan dengan kata kata itu dalam kitab undang undang hukum pidana kuhp), dengan demikian yang dimaksud muka umum itu artinya tempat yang terdapat lebih dari satu orang, yang artinya terdapat orang lain, sedangkan apabila undang undang guo dicabut maka akan terdapat ke vakum an hukum yang ketiadaan aturan tersebut dapat menimbulkan akibat sosial yang luas meskipun akibat itu sendiri dapat diatasi dengan aturan hukum yang ada, namun untuk melakukan hal yang demikian akan memerlukan social cost yang tinggi. dengan demikian, meskipun terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap perumusan undang undang guo dan perlunya diciptakan formula rumusan undang undang yang tidak menegaskan dua unsur, yaitu perlindungan agama satu pihak dan kebebasan berkeyakinan pihak lain, namun karena keterbatasan mahkamah konstitusi yang hanya sebagai negative legislator yang tidak berwenang untuk mengganti rumusan undang undang guo dengan rumusan yang berbeda, sementara pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum akan menimbulkan ke vakum an hukum, maka dengan dasar asas kemanfaatan sambil menunggu penyempurnaan yang dilakukan oleh pembuat undang undang, saya berpendapat bahwa untuk sementara waktu undang undang guo perlu dipertahankan. dalam beberapa putusannya mahkamah dapat menetapdiberlakukannya, namun terhadap undang undang guo hal demikian tidak dapat dilakukan mengingat syarat tersebut akan sangat umum sifatnya, padahal penerapan tersebut berlaku untuk semua agama yang masing masing mempunyai karakteristik berbeda antara satu dengan yang lain. untuk mengatasi hal demikian, sebenarnya dapat dilakukan oleh hakim yang memutus perkara konkret dengan mempertimbangkan perubahan yang ada untuk menyelaraskan dua unsur tersebut atas. pendapat berbeda (dissenting opinion) hakim konstitusi maria farida indrawi dalam suatu negara yang berdasar atas hukum rechtsstaat), peraturan perundang undangan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. dalam konsideransahwa pembentukan perpres guo dilakukanuntuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama, serta untuk pengamanan revolusi.diimpas tentang pelaksanaan ketetapan mars nomor xix impagcegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai suatu undang undang, sehingga sejak saat itu penetapan presiden nomor tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama disebut undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama sebagai suatu undang undang (yang biasa disebut dengan undang undang kondisional). sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenangcegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama adalah peraturan yang sah dan mempunyai daya laku (validity) mengikat umum. namun demikian, karena undang undang guo pada saat ini dimohonkan pengujiannya mahkamah konstitusi, maka saya mengajukan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. apabila ditinjau dari asas keberlakuannya, sejak saat pembentukannya hingga saat ini, yaitu saat dimohonkan pengujiannya mahkamah konstitusi, secara formal undang undang guo masih mempunyai daya laku mengikat umum. hal tersebut dapat dikaitkan dengan aturan peralihan undang undang dasarnamun demikian, oleh karena adanya perubahan undang undang dasar yang sangat mendasar, terutama dalam pengaturan tentang hak hak asasi manusia, khususnya yang tertuang dalam bab tentang hak asasi manusia, dari sampai dengan secara material isi atau substansi undang undang guo perlu diajukan beberapa pendapat. sehubungan dengan permohonan pengujian terhadap undang undang guo perlu dikemukakan yang langsung berkaitan, yaitu dan undang undang dasar yang masing masing dirumuskandsterdasarkan tersebut sebenarnya undang undang dasar saat ini sangat memberikan hak dan jaminan secara konstitusional, bahkan memberikan kepada setiap orang kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sertadan jaminan konstitusional itu dijamin pula dalaminternasional tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga. secara yuridis jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam rezim hukum indonesia dinyatakan dengan landasan yang sangat kuat, sehingga dengan demikian negara republik indonesia juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban konstitusional untuk menjamin terpenuhinya hak hak tersebut, khususnya hak setiap orang terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan agama terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu aspek kebebasan internal (forum internux) dan aspek kebebasan eksternal (forum external). kebebasan internal (forum internux) yang menyangkut eksistensi spiritual yang melekat pada setiap individu adalah kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk meyakini, berfikir, dan memilih agama atau keyakinannya, juga kebebasan untuk mempraktekkan agama atau keyakinannya secara privat, sehingga kebebasan internal ini tidak dapat diintervensi oleh negara. kebebasan eksternal (forum external) adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan, atau memanifestasikan eksistensi spiritual yang diyakininya itu kepada publik dan membela keyakinannya sehubungan dengan ketentuan dalam undang undang nomor pnas tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang dimohonkan pengujiannya mahkamah, yaitu, dan saya mengajukan pendapat sebagaimana tertuang dalam uraian bawah ini, berdasarkan rumusan beserta penjelasannya sebagai berikut: pendapat terhadap undang undang guo menetapkan bahwa?. apabila undang undang guo dihubungkan dengan penjelasannya maka sebenarnya yang dijamin dan dilindungi, serta mendapat bantuan bantuan adalah hanya terbatas kepada agama yang dipeluk (dianut) oleh penduduk indonesia, yaitu, islam, kristen, katolik, hindu, buddha dan khong confusus) karena dalam secara jelas dirumuskan agama yang dianut , sedangkan terhadap agama agama lain, misalnya yahudi, zarasustrian, shinto, taoism tidak dilarang indonesia dengan syarat asalkan agama agama tersebut tidak melanggar ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain . selain itu dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa, terhadap. terdapat perlakuan yang tidak sama (diskriminatif) antara agama islam, kristen, katolik, hindu, buddha, serta khong confusus), dan agama agama lainnya, terutama terhadap badan aliran kebatinan: bahkan negara pemerintah telah masuk dalam ranah yang menyangkut eksistensi spiritual, yang melekat pada setiap individu (dalam hal ini badan aliran kebatinan) karena pemerintah diberikan wewenang untuk berusaha menyalurkannya arah pandangan yang sehat dan arah ke tahanan yang maha esa. pendapat terhadap undang undang guo menetapkan bahwa: barangjelasan undang undang guo menetapkan bahwa, sesuai dengan kepribadian indonesia, makayang melanggar larangan tersebut dalam untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat sebelumnya . apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat akibatnya (jo kuhp). dari rumusan undang undang guo dan penjelasannya terdapat perbedaan dari segi adressat (subjek) norma yang dituju. dalam yang menjadi adressat (subjek) norma adalah barangsiapa . yang dalam ragam bahasa perundang undangan biasanya dimaknai dengan setiap orang atau badan hukum (korporasi), sedangkan pada yang menjadi adressat (subjek) norma adalah organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan . apabila rumusan tersebut dihubungkan dengan penjelasan nya maka yang menjadi adressat (subjek) norma adalahatau aliran terlarang . dengan demikian ketentuan dalam undang undang guo sebenarnya hanya ditujukan. permasalahannya adalah, siapa yang dimaksudkan dengantersebut. sehubungan dengan permasalahan ini, apakah negara dapat ikut campur dalamnya dengan memberikan, dan menteri dalam negeri, atau pembubarannya oleh presiden? pendapat terhadap undang undang guo menetapkan bahwnjelasan undang undang guo menetapkan bahwa,percayapercaya . dari rumusan undang undang guo dan penjelasannya juga terdapat perbedaan dari segi adressat (subjek) norma yang dituju. dalam yang menjadi adressat norma, yang dapat dijatuhi pidana penjara lima tahun adalah "orang, penganut, organisasi atau aliran kepercayaan sedangkan dalam penjelasannya yang dapat dikenakan pidana adalah penganut aliran kepercayaan saja . berdasarkan ketentuan dalam undang undang guo dan penjelasannya, memang beralasan apabila beberapa orang perorangan dan beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan mempermasalahkan eksistensi undang undang guo. saya sependapat dengan pemohon bahwa eksistensi undang undang guo perlu ditinjau kembali, oleh karena dalam pelaksanaannya undang undang guo seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. walaupun dalam undang undang guo tidak menyebutkan adanya enam agama yang diakui oleh negara, namun dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan telah terbukti bahwa yang diberikan jaminan dan perlindungan serta bantuan bantuan hanya keenam agama tersebut, hal ini terjadi misalnya dalam penerbitan kartu tanda penduduk, penerbitan kartu kematian, atau dalam pelaksanaan dan pencatatan perkawinan. dengan berdasarkan undang undang guo juga telah dilakukan pelarangan terhadap penganut agama kong (termasuk larangan terhadap simbol simbol, adat kebiasaan, budaya, bahasa china) yang berlangsung sejak jaman orde baru hingga saat pemerintahan presiden abdurrahman wahid. secara kelembagaan, hal ini juga terlihat bahwa sampai saat ini hanya terdapat dirjen bimas islam, protestan, katolik, hindu, dan buddha kementerian agama republik indonesia. selain itu, dampak yang lebih kuat adalah yang dirasakan oleh para penganut agama tradisional ataupun penuh kepercayaan kepada tuhan yang maha esa yang jumlahnya tidak sedikit negara indonesia, yang terhadap mereka tidak mudah bagi setiap orang ataupun negara untuk dapat langsung memahami eksistensi spiritual mereka, oleh karena biasanya eksistensi spiritual mereka dikemas dan dilaksanakan dalam bahasa bahasa daerah setempat. pendapat terhadap undang undang guo menetapkan bahwakeuangan sukarela dan pemberian lain dari perseorangan dan dari kelembagaan) train, appoint, elect designate succession appropriate leaders called for the requirements and standards any religion belief: (melatih, menunjuk, memilih atau menugaskan melalui suksesi pemimpin yang tepat dan memenuhi syarat dan standar suatu agama atau keyakinan) observe days rest and celebrate holidays and ceremonies accordance with the percent one's religion belief, (merayakan hari istirahat, hari raya dan kegiatan keagamaan sesuai ajaran suatu agama atau keyakinan) establish and maintain communications with individuals and communities matters religion and belief the national and international levels. (menetapkan dan memelihara komunikasi dengan individu dan komunitas terkait dengan soal soal keagamaan pada tingkat nasional dan internasional) bahwa mengacu pada: bahwa penafsiran merupakan bentuk eksistensi spiritual seseorang, hal mana seperti ditegaskan oleh managed novak dalam bukunya covenant civil and political rights: ccp commentary para menjadi kewajiban negara untuk tidak mengintervensinya, baik dengan cara indoktrinasiswasta untuk melakukan intervensi serupa, atau cara cara mempengaruhi dengan penggunaan paksaan, ancaman, atau cara terhadap rumusan dalam undang undang guo saya berpendapat bahwa pengaturan yang memerintahkanpendapat tersebut dapat dikesampingkan, oleh karena pada saat terbentuknya undang undang guo memang belum terdapat pedoman yang mengatur tentang hal tersebut. walaupun rumusan dalam 156a tersebut bukanlah merupakan delik materiil, namun karena tersebut ditempatkan antara dan kitab undang undang hukum pidana (yang termasuk dalam haatzaai artikelen ) maka ketentuan dalam guo dalam pelaksanaannya lebih sering diterapkan secara sewenang wenang. kesimpulan: berdasarkan uraian atas, maka saya berpendapat bahwa terhadap undang undang nomor pnas tentang pencegahan..saya berkesimpulan bahwa permohonan para pemohon seharusnya dikabulkan. panitera pengganti ttd fadzlun budi, bahwa menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran keagamaan pun merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan suatu agama atau keyakinan. hal ini sebagaimana diatur dalam huruf (d) dan (e) deklarasi penghapusan intoleransi dan diskriminasi agama, yaitu: write, issue and disseminated relevant publications these areas serta teach religion belief places suitable for these purposes, bahwa dalam lingkup hak beragama, tindakan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum atau dengan kata lain proselytism, merupakan kebebasan yang dilindungi. proselytism baru dilarang ketika ada kekerasan, atau paksaan, atau motif ekonomi. proselytism sah sah saja ketika dilakukan dengan cara cara yang damai (peaceful), walaupun substansi proselytism itu adalah kegiatan kegiatan yang berbeda dari ajaran mainstream agama keyakinan atau menafsirkan suatu ajaran agama keyakinan, bahwa dalam kasus kokkinakis yunani mei seorang penganut saksi yehovah pernah dihukum oleh pemerintah yunani dengan tuduhan proselytism. pada akhirnya pengadilan menilai bahwa proselytism adalah bagian dari keyakinan saksi yehovah, dan pemerintah dianggap gagal menunjukan bahwa penghukuman kokkinakis dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat kebutuhan sosial yang mendesak, dengan tujuan yang sah dan perlu dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain: vide: hal. bukti bahwa selain melarang penafsiran, undang undang guo juga melarang kegiatan keagamaan yang bertentangan dengan pokok pokok ajaran agama. dengan mengacu kepada uraian point angka atas, ketentuan: bahwa kegiatan keagamaan hanya dapat, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut dalam bagian pembatasan bawah inikepastian hukum yang adil dan persamaan muka hukum bahwa undang undang guo bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil dan hak persamaan muka hukum, sebagaimana dimaksud dalamkepastian hukum yang adilvide: hal. bukti bahwa keberadaan ketentuan undang undang nomor pnasratifikasi kovenan internasional hak hak sipil dan politik melalui undang undang nomor tahun yang dalam nya melindungi kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, bahwa keberadaan undang undang nomor pnas sebagaimana diuraikan dibagian atas, mengakibatkan tidak adanya persamaan dimuka hukum dan kepastian hukum bagi kelompok tertentu masyarakat yang dianggap berbeda dalam menjalankan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. rumusan guo merupakan rumusan yang diskriminatif dan bukan ditujukan untuk melakukan tindakan affirmative action untuk melindungi kelompok minoritas, bahwa tindakan tindakan yang merefleksikan kebebasan berpikir, bersikap sesuai hati nurani, dan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh konstitusi dan perundang undangan lainnya, dinyatakan dilarang dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum dengan menggunakan undang undang nomor pnas bahwa selain bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni ketentuan tentang hak seseorang atas kebebasan beragamnya sebagaimana dijamin oleh uud guo bertentangan pula dengan berbagai peraturan perundang undangan yang lebih baru, antara lain, dan undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia. semestinya ketentuan guo yang bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan regulasi yang lebih khusus dan lebih tinggi dihapuskan sesuai dengan asas lex superior derogat legi inferior dan asas lex posteriori derogat legi priori: bahwa ketentuan ketentuan yang saling bertentangan dan kontradiktif tersebut yang masih tetap diberlakukan,dalam pemberlakuannya, guo akan sangat bergantung pada tafsir keagamaan kelompok agama mayoritas, oleh karena negara tidak memiliki kemampuan atau sangat mungkin dipengaruhi oleh tafsir kelompok keagamaan mayoritas itu. kenyataan ini akan mengesampingkan hak hak fundamental dari kelompok agama minoritas, bahwamberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok lain yang memiliki pokok ajaran agama berbeda, bertentangan dengan asas persamaan muka hukum: bahwa berdasarkan penjelasan atas, jelas bahwa undang undang nomor pnasnegara hukum bahwa konsepsi negara indonesia sebagai sebuah negara hukum, seperti ditegaskan oleh muh. yamin sebagaimana dikutip oleh azhar, diartikan bahwa , buktistaat. namun, secara umum asas asas yang harus ada pada suatu rech: bahwa:vide: hal. bukti: bahwa berdasarkan jimmy asshidigie, terdapat prinsip pokok negara hukum yang berlaku zaman sekarang ini,.berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan kesejahteraan (welfare rechtsstaat): .transparansi dan kontrol sosial. vide: hal. bukti bahwa kepastian hukum dan perlakuan yang sama di. dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tidak bisa ditiadakan, vide: hal. buktisesuai uraian kami sebelumnya telah dilanggar oleh undang undang guo,bahwa undang undangbahwa ini pada prinsipnya merupakan prosedur pelarangan hal hal yang diatur dalam undang undang nomor pnas duduk perkara menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan surattelah diperbaiki dan diterima kepaniteraan pada tanggal desember mengemukakan hal hal sebagai berikut: pendahuluaperubahan konstitusi tersebut diikuti dengan munculnya undang undang sebagai amanat amandemen tersebut. untuk bidang ham, indonesia telah mengesahkan undang undang nomor tahun tentang ham dan undang undang nomor tahun tentang pengadilan ham yang memperkuat jaminan pemenuhan ham warga negara. indonesia juga telah meratifikasi dua kovenan pokok internasional yaitu kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya ekonom) melalui undang undang nomor11 tahun dan kovenan internasional hak sipil dan politik sipil) melalui undang undang tahun sedangkan untuk perubahan kekuasaan membentuk undang undang, dibentuk undang undang tahun dalam undang undang tahun delegasi kewenangan membentuk peraturan dari eksekutif kepada menteri menteri tidak diakui lagi sebagai konsekuensi beralihnya kewenangan pembentuk undang undang kepada legislatif. berdasarkan undang undang tahun peraturan pemerintah dimana substansi dari dimaksud, sebagaimana telah dijelaskan atas bertentangan dengan uud maka konsekuensi hukum dari hal tersebut, prosedur pelarangan ini juga bertentangan dengan konstitusi, bahwa seandainya undang undang nomor pnas tidak mengacu pada ketentuan guo, good non, ketentuan pengaturan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan dengan menggunakan suatu keputusan bersama menteri dalam negeri, menteri agama, dan jaksa agung, pun bertentangan dengan konstitusi:dengan mengacu pada standar internasional hak asasi manusia, khususnya mengenai hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ketentuan dalam kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politikatau keyakinan sesuai dengan pilihannya. bahwa penjelasan kovenan guo terdapat dalam paragraf komentar umum nomoryakinan agamawi dan. paragraf komentar umum nomor kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik menyatakan: the committee observes that the freedom "have adopt" religion belief necessarily details the freedom choose religion belief, including the right replace one's current religion belief with another adopt theistic views, well the right retain one's religion belief.as, for example,,yang diterjemahkan sebagai: komite mengamati bahwa kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu agama atau keyakinan perlu mencakup kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan, termasuk hak untuk mengganti agama atau keyakinan yang sedang dianutnya dengan agama atau keyakinan yang lain, atau untuk memeluk pandangan pandangan yang ateistik, serta hak untuk mempertahankan agama atau keyakinannya. melarang pemaksaan yang dapat mengurangi hakorang orang yang tidak percaya untuk menaati keyakinan dan jemaatnya, untuk menyangkal agama atau keyakinan mereka, atau untuk beralih. kebijakan kebijakan atau praktik praktik yang memiliki maksud atau dampak yang sama, seperti misalnya, kebijakan atau praktik yang membatasi aksesyakinan yang bersifat non agama . bahwa paragraph komentar umum nomor kovenan guo selanjutnya menjelaskan the fact that religion recognized state religion that established official traditional that its followers comprise the majority the population, shall not result any impairment the enjoyment any the rights under the covenant, including articles and nor any discrimination against adherents other religions non believers. particular, certain measures discrimination against the latter, such measures restricting eligibility for government service members the predominant religion giving economic privileges them imposing special restrictions the practice other faiths, are not accordance with the prohibition discrimination based religion belief and the guarantee equal protection under article the measures contemplated article paragraph the covenant constitute important safeguard against infringement the rights religious minorities and other religious groups exercise the rights guaranteed articles and and against acts violence persecution directed towards those groups. the committee wishes informed measures taken states parties concerned protect the practices all religions beliefs from infringement and protect their followers from discrimination. similarly, information respect for the rights religious minorities under article necessary for the committee assess the extent which the right freedom thought, conscience, religion and belief has been implemented states parties. states parties concerned should also include their reports information relating practices considered their laws and jurisprudence punishable blasphemous. yang diterjemahkan sebagai:u keyakinan. khususnya langkah langkah tertentu yang mendiskriminasi orang orang tersebut, seperti langkah langkah yang membatasi akses terhadap pelayanan pemerintah hanya bagi anggota agama yang dominan atau memberikan kemudahan kemudahan ekonomi hanya bagi mereka atau menerapkan pembatasan khusus terhadap praktik keyakinan lain, adalah tidak sesuai dengan pelarangan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan dan jaminan terhadap perlindungan yang setara dalam langkah langkah yang diatur oleh kovenan mencakup perlindungan dari pelanggaran terhadap hak hak agama minoritas dan kelompok agama lainnya untuk melaksanakan hak hak yang dijamin oleh dan dan dari tindakan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tersebut. komite ingin diberikan informasi tentang langkah langkah yang telah diambil oleh negara negara pihak untuk melindungi praktik praktik semua agama atau keyakinan dari pelanggaran dan untuk melindungi penganutnya dari diskriminasi. hal yang sama, informasi mengenai penghormatan hak hak penganut agama minoritas berdasarkan juga penting untuk dinilai oleh komite berkaitan dengan sejauh mana hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, beragama dan berkeyakinan telah dilaksanakan oleh negara negara pihak yang bersangkutan harus memasukan dalam laporannya tentang informasi yang berkaitan dengan praktik praktik yang ditentukan oleh hukum dan yurisprudensinya yang dapat dihukum sebagai penghinaan terhadap tuhan.) bahwa lebih lanjut paragraph komentar umum nomor kovenan guo menjelaskan set beliefs treated official ideology constitutions, statutes, proclamation ruling parties, etc., actual practice, this shall not result any impairment the freedoms under article any other rights recognized under the covenant nor any discrimination against persons who not accept the official ideology who oppose it. yang diterjemahkan sebagai: jika suatu keyakinan diperlakukan sebagai ideologi resmi dalam konstitusi konstitusi, statuta statuta, proklamasi proklamasi pihak yang berkuasa, dan sebagainya, atau dalam praktik aktual, maka hal ini tidak boleh menyebabkan tidak terpenuhinya kebebasan berdasarkan atau hak hak lain yang diakui oleh kovenan maupun menyebabkan diskriminasi terhadap orang orang yang tidak menerima ideologi resmi tersebut atau menentangnya.) bahwa dengan demikian, berdasarkan kovenan guo, setiap orang tidak boleh dipaksa dalam meyakini agama dan keyakinan pilihannya. atau, kovenan dengan tegas melarangganut keyakinan dan menaati, bahwa dengan demikian, undang undang nomor1 pnas yang memberikan ancaman pidana penjara selama (lima) tahun sehubungan dengan dan undang undang yang sama, bertentangan dengan kovenan guo. perbuatan menafsirkan dan melakukan kegiatan kegiatan keagamaan adalah merupakan forum internuxmentara, tindakan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau memperoleh dukungan umum untuk melakukan kegiatan penafsiran dan kegiatan keagamaan adalah tindakan tindakan yang merupakan perwujudan dari hak atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan itu, sehingga tidak bisa dibatasi dengan sewenang wenang: bahwa maksud dibentuknya undang undang nomor1 pnas jika dilihat kesesuaiannya antara konsideran, penjelasan umum dan setiap adalah: pertama, undang undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. kedua, timbulnya berbagai aliran aliran atau organisasi organisasi kebatinan keyakinan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. aliran aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang undang ini. ketiga, karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengandanbahwa dengan demikian, dalam hubungannya dengan dan undang undang guo, nyata nyata membatasi kelompok atau aliran minoritas dalam keenam agama tersebut. hal ini bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana yang dilindungi dalam dan dan uud bahwa yang harus diartikan hubungannya dengan dan guo, memuat frasa merupakan pembatasan yang, meskipun diatur dalam undang undang, merupakan pembatasan yang diterapkan untuk tujuan tujuan yang memaksa (coercion) karena untuk menyatakan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang hanya diambil suatu penafsiran tunggal tentang ajaran ajaran pokok agama agama yang telah ditentukan. hal ini semakin jelas jika kita melihat penjelasan umum undang undang guo yang menyatakan, sehingga salah satu tujuan dari undang undang guo adalah melindungi agama agama yang diakui dan bukan dalam konteks melindungi individu untuk bebas menyatakan agama, keyakinannya, tetapi lebih dibanyak dirumuskan dalam perspektif untuk melindungi agama agama besar yang diakui. perlindungan terhadap agama agama yang diakui ini semakin jelas maksudnya sebagaimana dinyatakan dalam bagian lain dalam penjelasan undang undang guo yang menyatakan .. (vide: penjelasan bukti bahwa yang memberikan ancaman pidana penjara (lima) tahun termasuk ketentuan yang bersifat memaksa (coercion) dan merupakan sanksi hukum yang dilarang sebagaimana dinyatakan dalam kovenan guo dan paragraf komentar umum nomor hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. pemaksaan ini terlihat dari ketentuan yang diatur dalam yang memasuki wilayah forum internux kebebasan beragama sepanjang frasa sehingga dapat diartikan frasa tersebut merupakan pemaksaan untuk hanya melakukan penafsiran dan kegiatan kegiatan yang dinyatakan pokok pokok ajaran agama yang diakui: bahwa jika ketentuan dan hubungannya dengan dan undang undang guo ditelaah per maka ketentuan tersebut berdasarkan unsur dalam undang undang guo yang menyatakan adalah termasuk komponen dari kebebasan kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan sesuai dengan dunam, kovenan internasional hak hak sipil dan politik, komentar umum nomor hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dan huruf (d) dan (e) deklarasi penghapusan intoleransi dan diskriminasi agamamengenai jaminan persamaan muka hukum dan kepastian hukum bahwa uud disingkat undang undang nomor tahun jenis dan hierarki peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut: uud uubahwa dalam undang undang nomor tahun tidak ditemui lagi peraturan menteri dan keputusan menteri. hal ini sesuai dengan amandemen uud dimana pembentuk berubah dari tangan presiden kepada dpr. karena hal itulah, presiden tidak dapat lagi mendelegasikan kekuasan pembentuk peraturan kepada menteri menteri: bukti bahwa undang undang nomor10 tahun menegaskan jenis dan hierarki peraturan perundang undangan atau dikenal dengan istilah regering, dan bukan penetapan kebijakan (beleid). surat keputusan bersama skb) menteri agama, jaksa agung, dan menteri dalam negeri guo merupakan beleid, bukan regering. karena skb tersebut dibentuk berdasarkan praktek praktek pemerintahan: bahwa huruf undang undang nomor tahun mengatur pula tentang pengaturan mengenai hak asasi manusia termasuk pula pembatasan mengenai hak asasi manusia tersebut yaitu dalam undang undang, seperti disebutkan dalam guooleh karena itu, ketentuan undang undang nomor pnas yang menyerahkan aturan untuk mengatur orang lain kepada surat keputusan menteri menimbulkan ketidak pastikan hukum dan karenanyanegara hukum bahwa uud berbunyi: negara indonesia adalah negara hukum bahwa negara hukum formil guo mempunyai unsur unsur sebagai berikut pengakuan ham, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan uu: pengadilan administrasi. bahwa begitu pula negara hukum material welfare state social service state wohlfarth staat) mensyaratkan negara harus yang mengutamakan kemakmuran. sementara dicek menjelaskan negara hukum mempunyai tiga unsur yaitu the supremacy law, equality before the law, the constitution based individual rights. semua unsur dalam negara hukum harus dipenuhi, dalam hal ini untuk mengetahui pemerintahan berdasarkan atas hukum maka apakah tindakan tindakan pemerintah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara adil, bahwa istilah surat keputusan bersama skb) tidak dikenal dalam oleh undang undang nomor10 tahun guo. undang undang nomor10 tahun hanya mengatur peraturan perundang undangan (regering), bukan kebijakan pemerintah (beleid) ataupun penetapan (beschikking). skb merupakan beleid, bukan peraturan (regering) ataupun penetapan (beschikking) karena dibentuk berdasarkan praktek praktek pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur koordinasi antar instansi pemerintah, dan mengikat internal saja. hanya mengenal regering, tidak mengenal beschiking maupun beleid. beschiking dikenal dalam hukum tata usaha negara, yang mempunyai karakter untuk mencabut atau memberikan hak kepada individu atau badan hukum. sementara belief tidak mempunyai landasan hukum, adapun algemeen berlingen van wetgeving voor indonesie ab) staatblad nomor23 sudah dihapus oleh undang undang nomor10 (penjelasan nomor10 sedangkan belief tidak sama dengan regering maupun beschikking, ini berarti belief merupakan bentuk praktek pemerintahan yang tidak berdasarkan aturan hukum, karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum: buktinomor pnas bertentangan dengan uud bahwa undang undang nomor pnas berbunyi:eraturan presiden peraturan daerah undang undang nomor pnas merupakan peraturan perundang undangan yang lahir sebelum amandemen konstitusi. oleh karena itu, substansi undang undang nomor pnas tersebut sudah tidak sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan pasca amandemen konstitusi. ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari hal berikut ini undang undang nomor pnas bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan melihat latar belakang lahirnya undang undang nomor pnas dapat terlihat jelas pertentangan undang undang guo dengan uud dan perubahannya. dimana pada awalnya, undang undang guo berbentuk suatu penetapan presiden nomor tahun dan melalui undang undang nomor tahun penetapan presiden itu dinyatakan menjadi undang undang.( bukti p 1a) berdasarkan penjelasan atas penetapan presiden guo, dapat diketahui bahwa peraturan ini merupakan realisasi dekrit presiden juli dikeluarkan dalam masa demokrasi terpimpin. moeljarto tjokrowinoto melihat bahwa demokrasi terpimpin lebih menekankan pada aspek terpimpinnya sehingga menjurus kepada disguised authocracy. dalam demokrasi terpimpin itu, yang ada bukanlah demokrasi dalam arti ikut sertanya rakyat dalam proses pembuatan keputusan akan tetapi politisasi, mana partisipasi rakyat terbatas pada pelaksanaan atas keputusan keputusan yang telah dibuat oleh penguasa. (vide: hal. bukti konfigurasi politik pada era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat tangan presiden sekar jika dilihat dari kriteria bekerjanya pilar pilar demokrasi maka akan tampak jelas bahwa kehidupan kepartaian dan legislatif adalah lemah, sebaliknya presiden sebagai kepala eksekutif sangat kuat. konfigurasi politik pada masa era demokrasi terpimpin adalah otoriter, sentralistik dan terpusat menghasilkan produk hukum yang otoriter, sentralistik dan terpusat juga, termasuk undang undang nomor1 pnas bukti setelah dekrit presiden, muncul jenis peraturan perundang undangan yang tidak bersumber dari uud melainkan bersumber dari dekrit presiden yaitu:oleh karena substansi undang undang nomor pnas bertentangan dengan uud maka dengan sendirinya ketentuan undang undang guo sebagai hukum prosedurnya, menjadi bertentangan pula dengan uud tanpa hal itu pun, sesungguhnya guo bertentangan dengan uud undang undang nomor pnas bertentangan dengan uud mengenai negara hukum bahwa: bahwa bagian dari hak kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah manifestasi keagamaan (forum eksternal) termasuk hak untuk berserikat untuk menjalankan institusi keagamaan, dan untuk berkumpul dalam menjalankan ibadah (forum internux). dengan demikian membentuk organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan merupakan bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahwa selain itu, organisasi keagamaan atau aliran kepercayaan juga dilindungi oleh (kebebasan berkumpul secara damai), dan (kebebasan berserikat) kovenan internasional hak sipil dan politik, vide: hal. bukti bahwa pembubaran serta pernyataan terlarang terhadap suatu organisasi atau aliran kepercayaan yang didasarkan semata mata pada adanya penafsiran dan kegiatan yang dinilai menyimpang sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor pnas oleh karenanya tidak dapat dibenarkan dalam suatu negara hukum, sebab akan melanggar hak asasi manusia sebagaimana disebutkan atas, bahwa undang undang nomor pnas bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka. proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi, seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keragaman dan toleransi: bahwa pembatasan atas kebebasan berserikat atau berorganisasi tersebut harus dilakukan atas dasar kebutuhan (necessary) dalam suatu masyarakat yang demokratis. prinsip proporsionalitas juga yang melandasi pembatasan tersebut, mana jenis dan intensitas tindakan pembatasan memang diperlukan untuk mencapai alasan alasan (justified reasons) pembatasan tersebut. masyarakat demokratis menegaskan pembatasan tersebut harus sesuai dengan prinsip standard minimum demokrasi yang ada dalam united nation charter, deklarasi ham pbb kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik, dan kovenan internasional tentang hak hak ekonomi, sosial dan budaya. keragaman, toleransi dan pemikiran terbuka merupakan landasan suatu masyarakat demokratis, vide: hal. bukti sedangkan terkait dengan pembubaran atau pelarangan aliran kepercayaan, hal ini sama sekali tidak boleh dilakukan, oleh karena aliran lahir dari penafsiran yang merupakan bagian dari forum internux. yang boleh dilakukan adalah melakukan pembatasan atau pelarangan terhadap tindakan yang berbentuk menganjurkan kebencian atau tindakan tindakan lain yang bertentangan dengan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain: vide: bagian pembatasan permohonan ini)jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat bahwa uud berbunyi: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat . bahwa lebih lanjut, jaminan perlindungan atas kebebasan berserikat dan berkumpul diatur pula dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, yang berbunyi: setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud maksud damai. kovenan internasional hak sipil dan politik, diratifikasi oleh undang undang nomor tahun yang berbunyibahwa membentuk organisasi keagamaan dilindungi dalam dua aspek hak asasi manusia, baik sebagai salah satu bagian dari kebebasan beragama maupun kebebasan berserikat dan berkumpul: bahwa pembatasan atau pelarangan terhadap organisasi atau aliran kepercayaan dalam konteks kebebasan berserikat dan berkumpul hanya dapat dibenarkan, sesuai kovenan internasional hak sipil dan politik, yang berbunyi terjemahan: (setiap advokasi atas dasar kebencian agama, ras,bangsa yang mengakibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan dan kekerasan harus dilarang oleh hukum). jo. kovenan internasional hak sipil dan politik, yang berbunyiterjemahan: tidak boleh ada pembatasan pembatasan yang mungkin dilakukan terhadap pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat kecuali didasarkan atas hukum yang dibutuhkan dalam suatu masyarakat yang demokratis atas dasar kepentingan kepentingan keamanan nasional atau keamanan publik, perlindungan kesehatan publik atau moral moral, pelindungan hak hak dan kebebasan kebebasan orang lain). berdasarkan alasan alasan pembatasan tersebut atas, perbedaan tafsir tidak termasuk alasan pembatasan yang sah terhadap kebebasan berserikat. dengan demikian, sebuah organisasi tidak dapat dibubarkan berdasarkan perbedaan tafsir, oleh karena itu, ketentuan undang undang nomor pnas bertentangan dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapatbahwa undang undang nomor pnasyakindalam penjelasan undang undang guo, dijelaskan sebagai berikut:yakinyakin. bahwa oleh karena undang undang guo mengacu pada pelanggaran terhadap dan nya, maka sebagai sebuah tindak pidana (delik), perlu untuk menguraikan unsur unsur dalam keseluruhan dan undang undang guo yakni mencakup: orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan, dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum,: dan telah diperingatkan sebelumnya dilakukan tindakan. bahwa ancaman pidana tahun sebagaimana dinyatakan yang harus dilihat hubungannya yang tidak terpisahkan dengan dan merupakan ketentuan pidana yang membatasi dan bahkan memaksa seseorang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak haknya untuk beragama dan berkeyakinan. seseorang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dipaksa harus mengikuti tafsir atau melakukan kegiatan kegiatan yang tidak menyimpang dari ajaran ajaran pokok yang dianut indonesia, dan meskipun melakukan tafsir atau melakukan kegiatan kegiatan yang menyimpang dari ajaran ajaran pokok yang dianut indonesia maka penganut tersebut tidak diperbolehkan dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan dan melakukan dukungan umum, undang undang nomor pnas bertentangan dengbagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai dalam permohonan ini, maka undang undang guo yang merumuskan sebagai pidana dan memberikan ancaman hukuman bagi perbuatan yang disebutkan dalam undang undang guo bertentangan dengan konstitusi dan uud tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan: bahwa penerapan sanksi hukum hanya dapat dilakukan dalam lingkup atau konteks pembatasan manifestasi kebebasan beragama yang akan diuraikan kemudian nomor tentang pembatasan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam permohonan ini, bahwa ketentuan pidana penjara selama (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam undang undang guo adalah ketentuan yang telah memasuki forum internux dari hak atas kebebasan beragama, dan merupakan ketentuan yang diskriminatif serta bersifat memaksa (coercion yang melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. ketentuan pidana yang berupa penghukuman (lima) tahun penjara merupakan ketentuan yang menghilangkan jaminan bagi orang, penganut, anggota pengurus organisasi aliran keyakinan dalam menjalankan hak atas kebebasan berfikir, beragama atau berkeyakinan, bahwa dengan demikian, ketentuan undang undang nomor pnas jelas jelas bertentangan dengan jaminanatur dalam dan dnomor pnas bertentangan dengan uud mengenai kepastian hukum bahwa berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai dan dalam permohonan ini mengenai kepastian hukum, undang undang guo juga bertentangan dengan asas kepastian hukum karena tidak jelas dimengerti dan tidak dapat diperkirakan (predictable), bahwa mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam hukum pidana dapat dilihat dari terpenuhinya syarat syarat kriminalisasi limiting principles), yang diantaranya mencakup: menghindari untuk menggunakan hukum pidana untuk: pembalasan semata mata, korbannya tidak jelas: diperkirakan tidak berjalan efektif (unforceable):, bahwa ketentuan pidana dalam undang undang guo tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak jelas korbannya. perbuatan yang diancam pidana menurut undang undang guo tidak jelas apakah mengakibatkan kerugian terhadap orang atau tidak, siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. bahwa yang menjadi tujuan undang undang guo adalah melindungi agama, bukan serta merta orang sebagai warga negara atau penganut agama atau keyakinan. seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bagian dari agama yang hendak dilindungi yaitu pokok pokok ajaran agama sulit untuk ditentukan, karena perbedaan antara kelompok agama yang satu dengan yang lainnya mengenai hal tersebut, bahwa ketentuan pidana dalam undang undang guo tidak memenuhi syarat kriminalisasi karena tidak berjalan efektif (unenforceable). tafsir adalah konsekuensi logis dari kodrat manusia yang berpikir. dalam kehidupannya, manusia senantiasa berupaya untuk mengartikan dan menemukan makna dari hal hal yang dialami dan ditangkap oleh benderanya. oleh karena itu, sama seperti tafsir merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, tafsir keagamaan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan rohani seseorang. tafsir, dengan segala dinamainya, berlangsung terus menerus dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. hukum tidak akan efektif mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan secara lazim oleh semua manusia. bila hukum pidana menjangkau perbuatan perbuatan yang wajar, hukum tersebut bukan hanya akan kehilangan maknanya, tapi juga berakibat mengkriminalisasikan terlalu banyak orang. bahwa selain itu, sejarah penghukuman terhadap orang orang yang memiliki penafsiran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang dari tafsir atau paham keagamaan yang lain menunjukan bahwa penghukuman kepada orang orang itu tidak efektif. penghukuman seseorang karena keyakinannya tidak menjamin bahwa orang tersebut akan mengubah keyakinannya itu. contoh: pada tahun masehi imam abu hadiah, pendiri mazhab hanafi, serta seluruh pengikutnya telah dituduh kafir dan murtad. beliau ditangkap dan dipenjara, disiksa dan diracun hingga meninggal penjara. meskipun demikian, ajaran dan pengikut mazhab hanafi, sampai saat ini tetap hidup dan malah semakin berkembang). bahwa ketentuan pidana dalam undang undang guo tidak memenuhi syarat kriminalisasi karenaperumusan juga sumur karena mendasarkan pada penafsiran atau kegiatan yang dianggap menyimpang pokok pokok ajaran agamaentukan pokok pokok ajaran suatu agama.gecualikan pihak lainnya. contoh: ahmad bin hamba tahun dipenjara dan disiksa karena rezim saat itu mengambil aliran mu'tazilah sebagai aliran keagamaan resmi negara, hal mana ahmad bin hamba dianggap menyimpang dari doktrin mu'tazilah. setelah negara mengganti aliran keagamaan resmi, maka saat itu pula ahmad bin hamba dipulihkan dari status penyimpanannya, bahkan diakui sebagai ulama besar.) bahwa untuk menjatuhkan hukuman, hakim setidaknya harus membuktikan hal yaitu: perbuatan pidana (actus reus strafbaar feat) dan kesalahan (mens rea). dalam hal ini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan atau tiada hukuman tanpa kesalahan (been strap zonder schulz) yang dalam aliran anglo saxon asas tersebut diuraikan sebagai berikut: an act does not make person guilty unless the mind guilty . perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah melainkan pikirannyalah yang menjadikan perbuatan tersebut salah. berdasarkan postulat ini hakim harus benar benar mempertimbangkan keberadaan kesalahan (mens rea) dalam suatu dugaan perbuatan pidana (strafbaar feat), bahwa untuk menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur perbuatan pidana (actus reus) hakim dapat menggunakan kemampuan hukumnya namun jika unsur itu bukan berada pada wilayah hukum maka hakim dapat meminta seorang ahli untuk menjelaskan atau menafsirkan unsur unsur tersebut. sedangkan unsur kesalahan (mens rea) paling tidak meliputi: hubungan batin antara orang dengan perbuatannya tersebut (niat) yang dituangkan dalam bentuk perbuatan (sengaja lalai), kemampuan bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemain dan tidak adanya alasan pembesar. jika setiap unsur perbuatan pidana terpenuhi maka kemudian hakim mempertimbangkan terpenuhi unsur kesalahan. jika hakim tidak bisa membuktikan keduanya atau ada keragu raguan maka tersangka terdakwa, demi hukum harus bebaskan (vrijspraak), bahwa untuk membuktikan adanya actus reus dan mens rea dalam tindak pidana yang mengacu pada undang undang nomor pnas khususnya terkait dengan unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama, maka dapat dipastikan bahwa hakim, dengan mengacu pada penjelasan undang undang guo, akan meminta keterangan dari pihak ulama dan atau departemen agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam uraian mengenai permohonan ini, hal demikian bertendensi diskriminatif. sebab, fakta menunjukan bahwa penafsiran dan kegiatan keagamaan dapat beragam dan tidak tunggal. dan dalam setiap perbuatan menafsirkan atau kegiatan keagamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya, tidaklah mungkin untuk membuktikan adanya kehendak jahat kesalahan (mens rea), bahwa oleh karena undang undang nomor pnas tidak memenuhi syarat syarat kriminalisasi, tidak mungkin berjalan efektif, tidak mungkin membuktikan unsur kehendak jahat kesalahan, dan merupakan ketentuan yang tidak jelas, makahuruf nomor pnas bertentangan dengan uud bahwa undang undang nomor pnas berbunyipenetapan presiden, surat presiden tanggal agustus nomor hk peraturan presiden, surat presiden tanggal september nomor hk setidaknya terdapat penetapan presiden yang menggambarkan pemusatan yang luar biasa pada presiden yaitu: pnas tentang dewan perwakilan rakjat yang menetapkan "sementara dewan perwakilan rakjat belum tersusun menurut undang undang sebagaimana dimaksud dalam uud, dpr yang dibentuk berdasarkan undang undang menjalankan tugas dpr menurut uud pnas tentang majelis permusyawaratan rakjat sementara yang menetapkan "sebelum tersusun mpr menurut undang undang sebagaimana dimaksud uud, dibentuk mars yang terdiri dari anggota dpr yang dimaksud dalam pnas ditambah utusan utusan daerah dan golongan golongan menurut aturan dalam pnas ini. pnas tentang pembentukan dewan pertimbangan agung sementara. pasca tumbangnya orde lama, pada juni dpr gr mengeluarkan memorandum yang diberi judulundangan republik indonesia. dalam memorandum dpr gr tersebut berisi: pendahuluan yang memuat latar belakang dijumpainya pemberontakan pki: sumber tertib hukum republik indonesia, bentuk dan tata urutan peraturan perundang undangan republik indonesia: dan bagan skema susunan kekuasaan dalam negara republik indonesia. memorandum dpr ini kemudian dalam sidang mars tahun juni s.d. juli diangkat menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara republik indonesia nomor xx mars (disingkat tap mars nomor xximprs bukti bentuk dan tata urutan peraturan perundang undangan republik indonesia menurut tap mars nomor xx mars memuat jenis peraturan perundang undangan sebagai berikut: uud ketetapan mpr (tap mpr): undang undang peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu), bahwa berdasarkan ketentuan atas terdapat (tiga) hal yang diancam pidana apabila dilakukan muka umum yaitu, bahwa (tiga) unsur undang undang nomor pnas 156a kuhp ini memiliki makna dalam hukum sebagai berikut frasa permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap suatu agama tidak cukup untuk menjelaskan perbuatan perbuatan apa yang dimaksud atau yang dapat dikategorikan sebagai bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan bahkan setelah melihat penjelasannya tidak dapat diketahui secara jelas maksud dari frasa ini. frasa permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan agama merupakan tindakan yang tidak terukur karena terkait dengan suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama dan beribadah yang sifatnya subjektif, bahwa menurut perancangnya, yang ingin dilindungi dalam konsep "delik terhadap agama ini adalah kesucian agama itu sendiri, bukan melindungi kebebasan beragama para pemeluknya (individu)., seperti tuhan, nabi, kitab suci dan sebagainya:( bukti bahwa maksud pembentukan undang undang guo yang lebih melindungi kesucian agama bukan pemeluk agama, menimbulkan keadaan problematis yaitu dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman keagamaan, siapakah yang dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagai pembela agama. keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama ditunjukkan dengan tidak ada satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal, dalam konteks atas,, oleh karena itu, milan, seseorang pakar hukum pidana, sebagaimana dikutip oleh ideal kasim, mengingatkan kita bahwa: the law does not criminals all immoral act yang diterjemahkan sebagai: (hukum tidak mempidanakan semua tindakan amoral). alasannya adalah: there may difficulties proof: there may difficulties definition: rules morality are sometimes difficult enforce without infringing the individuals' right privacy: the civil law sometimes provides adequately the parties affected the conduct, any event, how certain prevailing moral opinion' given the deep division within modern society. yang diterjemahkan sebagai: (akan terdapat kesulitan dalam pembuktian: akan terjadi kesulitan dalam pendefinisian, aturan moralitas terkadang sulit untuk diterapkan tanpa melanggar hak privasi seseorang: hukum perdata terkadang memberikan secara layak kepada pihak yang terkena dampak oleh tindakan tersebut, dalam peristiwa apapun, bagaimana kita menentukan opini moral yang ada memberikan pemisahan yang dalam pada masyarakat modern), (vide: hal. bukti bahwa kesulitan membuktikan mens rea pelaku juga ditunjukkan oleh smith dan hogan pada kasus blasphemy inggris. menurut kedua pakar hukum pidana itu, kesulitan membuktikan "mens rea menjadi salah satu alasan mengapa penuntutan kasus kasus blasphemy inggris sangat jarang terjadi. dan bahkan sejak tahun ketentuan mengenai blasphemy ini telah dicabut: (vide: hal. bukti bahwa karena adanya perbedaan tafsir yang tidak dapat ditinggalkan, maka negara tidak valid menentukan pokok pokok ajaran agama yang ingin dilindungi. sehingga melindungi agama menjadi tidak mungkin karena tiadanya batas batas untuk mengukur agama tersebut telah dinodai, dimusuhi dan disalahgunakan. justru satu satunya cara untuk melindungi agama adalah melalui perlindungan terhadap pemeluk agama. dengan menjamin kebebasan setiap pemeluk agama atau keyakinan akan membuat agama atau keyakinan tersebut tetap tegak dan bahkan berkembang karena tidak dapat dihalang halangi oleh siapapun. undang undang nomor pnas bertentangan dengan uud mengenai jaminan kepastian hukum bahwa akibat ketidakjelasan unsur dan tindakan yang tidak terukur tersebut, praktek pemidanaan menggunakan undang undang nomor pnas jo. 156a kuhp menjadi berbeda beda seperti ditunjukkan dalam bagan berikut ini: nama inn kasus pemidanaan arswendo pada oktober tabloid arswendo diputuskan atmowiloto mingguan monitor memuat terbukti bersalah vide: hal. angket mengenai tokoh yang melakukan penodaan bukti paling dikagumi pembaca. agama sebagaimana p 31a) hasil angket tersebut dimaksud dalam menempatkan nabi muhammad 156a kuhp saw urutan bawah dan divonis tahun peringkat presiden soeharto, penjara dengan menristek habibie, bahkan pertimbangan bahwa bawah endo, yang menduduki angket yang peringkat ke menyamakan nabi arswendo selaku pemimpin muhammad saw. redaksi tabloid tersebut dengan manusia didakwa telah melakukan biasa jelas penodaan agama sebagaimana merendahkan derajat dimaksud dalam 156a rasulullah. kuhp. perbuatan itu, kata korban dihukum tahun majelis, terhitung penjara suatu penghinaan pemimpin redaksi tabloid (yang bersifat mingguan monitor bersalah permusuhan, menghina agama islam penyalahgunaan, (haatzaai) dan menghukumnya atau penodaan) tahun penjara terhadap agama islam dengan menggunakan penerbitan pers. lia pada lia amirudin lia eden diputuskan aminuddin mengaku mendapatkan terbukti bersalah alias lia bimbingan gaib yang dijadikan melakukan penodaan eden dasar untuk melakukan diskusi agama sebagaimana bukti diskusi tentang ketuhanan dimaksud dalam 31b) dengan nama kelompok 156a kuhp salamullah (keselamatan dari dengan tuhan). pertimbangan bahwa pada juli lia telah membuat aminuddin memperkenalkan pengakuan sebagai dirinya sebagai jelmaan jibis. utusan tuhan dan mui kemudian mengeluarkan telah melakukan fatwa nomor kep. penafsiran terhadap mui x11 tertanggal beberapa dalam desember yang intinya al gurun yang tidak menyatakan bahwa malaikat sesuai kaidah jibis tidak mungkin turun lagi penafsiran. setelah kedatangan nabi muhammad saw. pada desember lia amirudin ditahan oleh kepolisian. tahun april lia aminuddin didakwa telah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam ardi yayasan kanker dan narkoba ardi husain husain cahaya alam kaca) didirikan pengurus kaca pengurus pada juni dengan ardi diputuskan terbukti kaca husain sebagi pembina dan bersalah melakukan bukti istrinya sebagai ketua yayasan. penodaan agama 31c) pada juni yayasan sebagaimana mengeluarkan sebuah buku dimaksud dalam berjudul menembus gelap 156a kuhp menuju terang mgmt dengan yang isinya merupakan pertimbangan bahwa kompilasi uraian al gurun dan ardi husain hadist hasil ceramah ardi pengurus kaca husain yang diketik ulang. sudah tahu dalam pada mei mui kab. membuat buku pasti probolinggo mengeluarkan atau mungkin akan fatwa bahwa didalam buku mendapat reaksi mgmt ada item yang masyarakat dan para menyesatkan. fatwa tersebut terdakwa tidak kemudian menggiring ribuan berupaya massa menyerbu padepokan menghindari hal yang dengan akibat bangunan dan tidak diingini tapi sebuah mobil jeep hancur. tidak peduli pada september ardi husain pengurus kaca divonis bersalah melakukan penodaan agama sebagaimana dimaksud dalam 156a kuhp. sumardi sumardi tanpanya adalah sumardi tanpanya tanpanya sh seorang guru agama dari diputuskan terbukti alat bersiul polewali mandar, sulawesi bersalah melakukan bukti barat. dengan sebuah kitab penodaan agama yang diberi nama kitab ladang sebagaimana sumardi dan murid muridnya dimaksud dalam melakukan kajian yang salah 156a kuhp satu ajarannya adalah shalat dengan dengan diselingi siulan (bersiul). pertimbangan bahwa mui polewali mandar ajaran dan kitab mengeluarkan mui pm i ladang yang tanggal januari diamalkan dan yang menyatakan bahwa ajaran diajarkan sumardi keselamatan yang diajarkan tersebut oleh sumardi adalah aliran bertentangan dengan sesat. akidah dan syariat pada tanggal april islam serta bisa pengadilan negeri polewali menimbulkan mandar jpu mendakwa keresahan sumardi melanggar 156a masyarakat karena kuhp dan ajaran tersebut akan darurat ln. mendapat perlawanan dari orang orang islam yang merasa akidah dan syaratnya disalahtafsirkan dan atau ditafsirkan sendiri oleh sumardi dengan ajaran keselamatannya. pertimbangan tersebut didasarkan pula pada keterangan ketua mui kabupaten usman usman roy adalah pendiri usman roy roy shalat yayasan tagwallah pondok diputuskan tidak dwi bahasa 'tikar ngaji lelaki yang terbukti bersalah bukti mengajarkan shalat dua bahasa. melakukan penodaan 31d) pada januari mui agama sebagaimana kabupaten malang dimaksud dalam mengeluarkan fatwa nomor kep. 156a kuhp, skf mui.kab tentang akan tetapi terbukti penyiaran ajaran sesat yang bersalah melakukan dilakukan oleh usman roy. tindak pidana pada tanggal mei menyiarkan surat kepolisian resort kabupaten atau gambar yang malang mengeluarkan surat isinya menyatakan perintah penangkapan yang permusuhan, ditujukan kepada roy. dengan penghinaan terhadap pol. sp.kap v golongan penduduk bareskrim dengan tuduhan indonesia melakukan penodaan agama. sebagaimana pada juni usman roy dimaksud dalam didakwa dengan 156a dan kuhp. kuhp. bahwa praktek pemidanaan yang berbeda antara satu kasus dengan yang lainnya, (sebagai) akibat dari ketidakjelasan unsur guo, jelas menyebabkan ketidakpastian hukum yang diterjemahkan sebagaiyang diterjemahkan sebagai, bahwa asas legalitas ini mencakup (empat) aspek penting yaitu: peraturan perundang undangan (law) lex scripta, retroaktivitas (retroactivity), lex certa, dan analogi. (vide: hal.(vide: hal. bukti bahwa dengan demikian, ketentuan undang undang nomor pnasbahwa sebagaimana telah dijelaskan pada uraian mengenai s.d. undang undang guo, hak seseorang untuk bebas beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya telah dijamin oleh dan dan uud bahwa sejalan dengan ketentuan dalam uud atas, berbagai ketentuan baik nasional dan internasional pun telah mengatur hal yang sama, yakni memberikan jaminan kebebasan terhadap hak untuk beragama serta meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. diantaranya, undang undang nomor tahun kovenan internasional hak hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi melalui undang undang nomor tahun deklarasi universal hak asasi manusia, dabahwa mengacu pada berbagai ketentuan tersebut atas, hak seseorang untuk beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya tidak saja dijamin kebebasannya oleh konstitusi sehingga merupakan hak konstitusional, melainkan kebebasan hak tersebut merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai forum internux yakni ranah internal dalam kehidupan spiritual, yang juga disebut sebagai kebebasan moral atau kebebasan batin pada pikiran dan imajinasi sehingga merupakan kebebasan mutlak. karena itu pemidanaan dalam konteks pembatasan hanya dapat dikenakan pada manifestasi keagamaan untuk melindungi kesehatan umum, ketertiban umum, keselamatan umum, moral public dan hak hak fundamental orang lain. sedangkan pemidanaan terhadap penafsiran tidak boleh dilakukan karena kegiatan penafsiran temasuk dalam lingkup forum internux, bahwa undang undang nomor pnas bertentangan dengan jaminan kebebasan atas. hal ini dikarenakan rumusan guo membuat pelaksanaannya mengharuskan diambilnya satu tafsir tertentu dalam agama tertentu untuk menjadi batasan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama. berpisahnya negara pemerintah kepada salah satu tafsir tertentu adalah bentuk pengecualian terhadap aliran tafsir lain yang hidup pula indonesia. karenanya hal ini bertentangan dengan hak persamaan muka hukum uud hak atas kebebasan beragama, meyakini keyakinan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya uud dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun uud bahwa seyogyanya dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan atau agama negara tetap berada tengah dengan tidak berpihak pada salah satu ajaran aliran tafsir. negara harus semata mata menjamin tegaknya hak setiap orang atas keyakinan dan atau agama dengan memastikan toleransi yang menjadi muatan konstitusi yang tercantum dalam uud yakni: bahwa sejarah telah pula mengajarkan bahwa pengadilan gagal mengadili keyakinan karena yang diadili tetap memegang keyakinannya semula ataupun keyakinan tersebut diakui kebenarannya kemudian hari: bahwa dalam sejarah tersebut, perbedaan dan pertentangan suatu pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan yang satu dengan yang lainnya sering kali memakan korban yaitu mereka yang berbeda dipandang telah menodai atau menghina suatu agama tertentu, yang membawa mereka kepada penghukuman oleh kelompok agama yang peraturan pemerintah: keputusan presiden: peraturan peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri: dan lain lainnya. runtuhnya pemerintahan orde baru ditandai dengan turunnya presiden soeharto pada tanggal juli yang dilanjutkan dengan kekuasaan presiden habibie. habibie menyelenggarakan sidang istimewa si) mpr pada tahun dan dilanjutkan dengan sidang umum su) mpr tahun kemudian dilanjutkan dengan sidang tahunan mpr tahun pada saat itu mpr menetapkan tap mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan sebagai pengganti tap mars nomor xx mars jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang undangan yang diatur dalam tap mpr nomor iii mpr adalah bukti uud ri, ketetapan tap) mpr, undang undang uu), peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu), peraturan pemerintah pp), keputusan presiden keppres): dan peraturan daerah perda). pada masa reformasi ini terjadi perubahan uudbukti dalam perubahan konstitusi tersebut, hal yang penting dan relevan adalah berubahnya kekuasaan pembentuk undang undang dari eksekutif legislatif. sebelum amandemen, uud mengatur presiden memegang kekuasaan membentuk undang undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat" dan tiap undang undang menghendaki persetujuan dewan perwakilan rakyat . ketentuan ini pasca amandemen berkuasa (mayoritas) dengan dasar sesat (heresy) atau menghina tuhan blasphemy). beberapa contoh kasus masa lalu yang tercatat dalam sejarah, dan telah menjadi notice seiten diantaranya nabi musa diusir dari mesir oleh raja raises firaun) salah satunya karena menolak klaim firaun sebagai tuhan. penolakan musa ini didasarkan atas keyakinannya setelah mendapat wahyu dari tuhan: penyaliban yesus oleh otoritas keagamaan yahudi melalui penguasa romawi, karena yesus dipandang telah melakukan penghujatan terhadap tuhan, penghukuman terhadap galileo familie oleh pengadilan inkuisisi bawah otoritas keagamaan katolik, karena gagasan galileo familie yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya (heliosentris) dipandang bertentangan dengan ajaran katolik. pada tahun gereja katolik mengakui kesalahannya dan membenarkan teori galileo. pada tahun paus john paul menyatakan permintaan maaf resmi atas segala kesalahan gereja sepanjang tahun termasuk penghakiman terhadap galileo, pembakaran joan arc oleh otoritas keagamaan katolik melalui penguasa inggris, karena joan arc mengaku mendapatkan bisikan (wahyu) dari tuhan, muhammad yang dikejar kejar dan terusir dari tanah kelahirannya karena menetapkan kembali ajaran ibrahim mengenai keesaan tuhan tengah masyarakat quraisy yang pagan: bahwa sejarah penghukuman terhadap pemikiran atau keyakinan itu disadari oleh generasi kemudian sebagai suatu kesalahan besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. musa dikemudian hari diakui sebagai salah satu nabi dalam agama monoteis. keyakinan katolik kristen terhadap yesus saat ini merupakan keyakinan terbesar seluruh dunia. otoritas keagamaan katolik pada akhirnya mengubah keputusan pengumumannya terhadap galileo familie dan joan arc, serta merehabilitasi keduanya. joan arc malah kemudian dinobatkan sebagai orang suci saint) oleh otoritas katolik. akhir hanya, muhammad berhasil menyatukan suku suku nomaden jazirah arab. para penggantinya kemudian berhasil membangun imperium yang mencengangkan, bahwa selain itu, telah menjadi keniscayaan apabila suatu pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan seseorang seringkali berbeda bahkan bertentangan dengan pikiran, hati nurani, dan ajaran agama atau keyakinan orang lain. dan tidak jarang perbedaan atau pertentangan itu melibatkan pula simbol simbol keagamaan suatu agama tertentu. hal ini dapat dilihat dari perbedaan atau pertentangan antara agama agama besar dunia, diantaranya yahudi, kristen, dan islam. dimana, agama agama yang lahir kemudian sering menggunakan simbol simbol agama yang lahir sebelumnya. sebagai contoh ajaran islam sebagaimana tercantum dalam kitab suci al gurun, menyatakan bahwa isa ibnu maryam atau yesus dalam ajaran katolik kristen, bukanlah tuhan melainkan nabi seperti nabi nabi lainnya. bahwa dilihat dari sudut pandang undang undang nomor pnas jo. 156a kitab undang undang hukum pidana, ajaran islam demikian dapat dinilai sebagai penodaan agama katolik kristen. sebab, ajaran islam itu bertentangan dengan keyakinan serta menggunakan simbol simbol keagamaan katolik kristen, sehingga. dapat dipandang mengganggu, merusak, atau membahayakan keberadaan agama katolik kristen. ajaran islam ini pun sesungguhnya dapat menyulut kemarahan dan keresahan umat katolik kristen, sehingga berujung pada kebencian dan pertengkaran antar umat agama. jika melihat realitas dalam kehidupan beragama yaitu perbedaan ajaran agama antara yang satu dengan yang lain, maka praktek undang undang nomor pnas yang menggunakan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama tidak relevan lagi digunakan untuk mengkriminalkan seseorang yang mempunyai keyakinan yang berbeda terhadap suatu agama yang dianut indonesia, sebab hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum tindak pidana), bahwa dengan demikian, ketentuan undang undang nomor pnas jelas jelpembatasan atas kebebasan beragama atau berkeyakinan bahwa sebelum menguraikan masalah pembatasan dalam bagian ini, para pemohon kembali menjelaskan, sesuai dengan komentar umum nomor bahwa kovenan membedakan kebebasan beragama atau berkeyakinan (forum internux) dari kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya (forum eksternal): bahwa pembatasan apapun terhadap kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya (forum internux), tidak diperbolehkan. kebebasan kebebasan ini dilindungi tanpa pengecualian. karakter mendasar dari kebebasan kebebasan ini juga dicerminkan pada kenyataan bahwa ketentuan ini tidak dapat dikurangi (non derogable) bahkan pada saat darurat publik: bahwa untuk menjamin tidak diatasnya kebebasan beragama dalam pengertian forum internux itu, kovenan guo) bentuk coercion (pemaksaan), sebagaimana dijelaskan dalam komentar umum nomor kovenan guobentuk bentuk pemaksaan lainya berupa suatukovenan internasional hak sipil dan politik: bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan dapat dilakukan terhadap kebebasan menjalankan agama atau keyakinan (forum eksternal), hal ini sejalan dengan uud yang menyebutlan dengan ketentuan uud atas, kovenan internasional hak sipil dan politik sebagaimana telah diratifikasi melalui nomor tahun menyebutkanyang diterjemahkan sebagai: kebebasan menjalankan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi sebagaimana ditetapkan dengan undang undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak hak dan kebebasan mendasar orang lain.) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam kovenan guo, harus dilihat sebagai aturan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan, khususnya yang terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan, dimana dinyatakan:. osl bahwa mengacu pada ketentuan uud jo. kovenan guo, kedua ketentuan tersebut menunjukan bahwa hak asasi manusia bukan tidak mengatur tentang pembatasan terkait dengan pelaksanaan (manifestasi)ksternal. pembatasan itu pun harus memenuhi syarat sebagai berikut: ditetapkan dengan undang undang (formal legislation), diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk melindungi: keselamatan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesehatan masyarakat, moral masyarakat, dan hak hak dan kebebasan mendasar orang lain. bahwa menurut managed novak, formal legislation adalah aturan undang undang yang adil, pembentukannya harus melalui proses yang transparan dan partisipasi yang demokratis, serta substansinya tidak melanggar ham. hal mana sesua, bahwa penerapan pembatasan melalui prosedur kebijakan politik memilki potensi besar akan terjadinya pengutamaan pihak yang satu dan pengecualian pihak yang lain, abuse power dan ancaman terhadap kenikmatan kebebasan sesuai kovenan guo. hal ini terutama jika terjadi pada satu negara yang menjadikan agama tertentu sebagai agama resmi atau dipeluk oleh mayoritas penduduknya. begitu pula jika dalam suatu negara yang menjadikan agama sebagai basis ideologi dalam konstitusi atau praktek aktual kenegaraan: (vide: par. bukti bahwa sebagaimana dijelaskan dalam komentar umum nomor kovenan guo, dalam mengartikan ruang lingkup ketentuan pembatasan yang diijinkan (permissible restriction), harus memulai dari: pembatasan ditujukan pada,atas kebebasan beragama atau berkeyakinan: pembatasan harus diartikan secara tegas: pembatasan tidak dibolehkan berdasarkan hal hal yang tidak dinyatakan tersebut, walaupun jika alasan tersebut diperkenankan sebagai pembatasan terhadap hak hak lain yang dilindungi oleh kovenan, seperti misalnya keamanan nasional:nsep moral yang menjadi salah satu alasan pembatasan harus berasal dari banyak tradisi sosial, filosofi, dan agama, oleh karenanya, pembatasan terhadap kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan untuk tujuan melindungi moral harus didasarkan pada prinsip prinsip yang diambil tidak hanya dari satu tradisi saja. bahwa selain pembatasan sebagaimana dimaksud dalam kovenan internasional hak sipil dan politik tersebut, kovenan juga menyatakan any propaganda for war shall prohibited law,yang diterjemahkan sebagai: segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum, segala upayaundang undang. sesuai dengan ketentuan kovenan tersebut, tidak satu pun pengamalan agama atau kepercayaan dapat digunakan sebagai propaganda untuk berperang atau advokasi kebencian nasional, rasial, atau agama, yang dapat mendorong terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. sebaliknya negara negara yang menjadi pihak dalam kovenan guo memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum guna melarang tindakan tindakan tersebut: bahwa, sesuai komentar umum nomor dalam negara yang menetapkan suatu agama sebagai agama resmi atau dipeluk oleh mayoritas penduduk, kondisi tersebut tidak boleh menyebabkan tidak dinikahinya hak hak asasi kelompok minoritas, termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinannya, bahwa dari uraian atas, jelas bahwa undang undang nomor pnas tidak memenuhi syarat sebagai pembatasan yang diperbolehkan (permissible restriction) sebagaimana dijelaskan atas. sebab guo bertentangan melanggar jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam lingkup forum internux sebagaimana dimaksud dalam dan dan uud jo. kovenan internasional hak sipil dan politik: selain itu undang undang guo tidak memenuhi formal legislation yang mensyaratkan adanya substansi hak asasi manusia, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas persamaan muka hukum: sebaliknya, undang undang nomor pnas merupakan suatu bentuk pemaksaan (coercion) sebagaimana dilarang oleh kovenan internasional hak sipil dan politik. selain itu, undang undang guo menciptakan pembedaan bagi kelompok agama minoritas, bahwa pembatasan yang diatur oleh undang undang nomor pnas yang dimaksudkan untuk melindungi enam agama tertentu dari. sebab pembatasan menurut undang undang guo tidak memenuhi ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam uud jo. kovenan internasional hak sipil dan politik, sebagaimana telah dijelaskan pada poin atas. selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia, yang semestinya dilindungi adalah manusia, bukan agama, bahwa oleh karena tidak memenuhi ketentuan pembatasan yang diperbolehkan (permissible restriction) sebagaimanakewajiban negara menghormati dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan bahwa huruf konsiderans ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia tap mpr ri) nomor xvii mpr tentang hak asasi manusia,: bahwa undang undang dasar secara khusus telahdengan mengamati aspirasi internasional, huruf konsiderans tap mpr ri) nomor xvii mpr tentang ham menyatakan,: bahwa sesuai dengan apa yang telah disebutkan atas, menurut undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, pemerintah bukan hanya wajib dan bertanggung jawab untuknamun jugaketentuan atas berarti bahwamelalui undang undang nomor tahun telah menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab pihak negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak hak manusia yang diatur dalam kovenan tersebut, temasuk kovenan hak sipil tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai amanat konstitusi, bahwa kovenan hak sipil telah menentukan kewajiban dan tanggung jawab yang diambil dan harus dijalankan oleh negara yang menerimanya, termasuk dalam hal ini republik indonesia sebagai negara pihak. angka kovenan hak sipil mewajibkan negara pihak, untuk menghormati hak hak yang diakui dalam kovenan tersebut bagi semua orang dalam wilayahnya dan dibawah wilayah hukumnya tanpa pembedaan apapun: bahwa menurut komentar umum nomor untuk kovenan hak sipil mengenai sifat dari kewajiban hukum umum yang dikenakan pada negara negara pihak kovenan general comment the nature the general legal obligation imposed states parties the covenant) yang diadopsi tahun komite ham pbb menyatakan dalam paragraf bahwa kewajiban negara berdasarkan angka kovenan tersebut memiliki sifat baik negatif (atau pasif) dan positif (atau aktif):( bukti bahwa kewajiban pasif, yaitu menghormati , berarti bahwa negara pihak harus menahan dari dari melanggar hak hak yang diakui dalam kovenan. dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban negatif pasif negara untuk menghormati kebebasan bersama atau berkeyakinan berarti bahwa negara tidak boleh ikut campur, mengganggu atau mengurangi hak warganegaranyaselanjutnya, paragraf komentar umum yang sama menyatakan bahwa kewajiban aktif, yaitu melindungi hanya dapat dipenuhi bila negara melindungi orang orang dari tindakan tindakan yang dilakukan oleh orang lain atau pihak lain yang dapat mengurangi kenikmatan hak haknya. bila negara pihak membiarkan atau tidak mengambil langkah langkah untuk mencegah, menyelidiki, menghukum atau memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan orang lain atau pihak lain tersebut, negara dapat dianggap melakukan telah pelanggaran. dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, kewajiban positif aktif negara untuk melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti negara harus melindungi warganegaranya dari tindakan tindakan yang dilakukan oleh orang atau pihak lain yang ingin menghalang halangi warganegaranya ituparagraf komentar umum tersebut itu juga menyatakan bahwa dengan kovenan hak sipil mewajibkan dilakukannya pengubahan hukum sehingga memenuhi standar jaminan hak hak dalam kovenan yang sudah diratifikasi bila terdapat pertentangan antara hukum berlaku dalam negeri dengan kandungan kovenan itu sendiri. selain itu, paragraf komentar umum tersebut mengatakan bahwa negara yang tidak melakukan hal tersebut atas tidak dapat mencari berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada dewan perwakilan rakyat amandemen dan dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang .| berdasarkan latar belakang kelahiran undang undang guo sebagaimana diuraikan atas, sangat jelas undang undang nomor pnas bertentangan dengan konstitusi. undang undang nomor pnas dikeluarkan ketika negara dalam keadaan darurat jatuhnya kabinet ali sastroamidjojo kedua yang disusul dengan pemberlakuan hukum darurat perang memberi kesempatan bagi sukarno untuk meneruskan konsepnya tentang demokrasi terpimpin. batasan batasan yang menggambarnya dalam perannya sebagai presiden konstitusional tidak memegang kekuasaan eksekutif ternyata telah berhasil diterobos. sejak saat itu, soekarno mengabaikan prosedur konstitusional, memperkuat kekuasaan eksekutif, dan menegakkan kembali legalitas revolusioner. pertama tama seperti yang telah kita lihat, sukarno menunjuk suwir, ketua pni, untuk membentuk kabinet yang sesuai dengan pemikirannya mengenai kabinet gotong royong, yang memberi tempat bagi keempat partai terbesar, pni, ayumi, dan pki bukti ketika suwir gagal membentuk kabinet gotong royong, sukarno mengangkat dirinya sendiri sebagai warga negara biasa menjadi formatur untuk membentuk zakenkabinet (kabinet kerja darurat) yang ekstra parlementer dan sebagai panglima tertinggi angkatan perang bawah hukum darurat perang, mengangkat beberapa orang yang tidak berafiliasi pada partai untuk menjadi menteri. pernyataan sukarno tentang hukum darurat perang banyak memancing kecaman, termasuk penolakan oleh ayumi karena tidak dianggap konstitusional. tetapi proses ini tidak berpengaruh karena ketua mahkamah agung wirjono prodjodikoro, membenarkannya sebagai tindakan pemerintah dalam keadaan darurat perang yang bisa saja menyimpang dari konstitusi bukti dalam beberapa hari, sukarno berhasil membentuk kabinet gotong royong yang diketuai juanda kartawidjaja sebagai perdana menteri. pembenaran dengan merujuk pada pertimbangan pertimbangan politik, kemasyarakatan, kebudayaan, atau ekonomi dalam negaranya, dalam konteks kebebasan beragama atau berkeyakinan, hal ini berarti bahwa negara harus mengubah hukum yang berlaku, baik yang mengganggu warganegara dalam menikmati kebebasannya untuk beragama atau berkeyakinan, maupun yang membiarkan warganegaranya tanpa perlindungan hukum dari orang atau pihak yang melakukan tindakan tindakan untuk menghalang halangi warganegara tersebut dalam menentukan bagi dirinya sendiri agama dan keyakinan pilihannya, dan atau menjalankannya sesuai kata hati nurani dan pikirannya: bahwa dengan tetap diberlakukannya undang undang nomor pnas negara sesungguhnya tidak melaksanakan kewajibannya, yakni menghormati perbedaan agama atau keyakinan, yang termasuk dalamnya perbedaan pemahaman, tafsir, dan atau kegiatan keagamaan yang tumbuh berkembang masyarakat. dan juga tidak melindungi masyarakat yang menganut pemahaman, tafsir, dan atau kegiatan keagamaan yang berbeda itu, dari adanya kemungkinan serangan oleh pihak lain, bahwa oleh karena jelas bertentangan dengan kewajiban negara dalam hal melindungi dan menghormativii. tuntutan menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang undang para pemohon,penetapan presiden nomor tahun tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama bukti p 1aampiran: bukti fotokopi moh. mahfud md, politik hukum indonesia, hal. bukti fotokopiketetapan mpr nomor iii mpr tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang undangan, bukti fotokopi amandemen undang undang dasar bukti daniel lev, the transition guided democracy', bukti fotokopi adnan buyung nasution, the aspiration for constitutional government indonesia, hal. bukti fotokopi herman sihombing, hukum tata negara darurat indonesia. jabatan, hal. bukti fotokopi general comment nomor nature the general legal obligation imposed states parties the covenant: ccp c rev. add. bukti fotokopi status the international covenant human rights, annexbukti p 11a fotokopi akta notaris perkumpulan inisiatif masyarakat partisipatif untuk transisi berkeadilan imperial): bukti p 11b fotokopi akta notaris lembaga studi dan advokasi masyarakat elsa), bukti p 11c fotokopi akta notaris perkumpulan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia phi), bukti p 11d fotokopi akta notaris perkumpulan pusat studi hak asasi manusia dan demokrasi demos), bukti p 11e fotokopi akta notaris perkumpulan masyarakat setara, bukti p 11f fotokopi akta notaris yayasan dewantara dewantara foundation), bukti p 11g fotokopi akta notaris yayasan lembaga bantuan hukum indonesia ylbhi), bukti fotokopi surat edaran mendagri tanggal november perihal petunjuk pengisian kolom agama pada ktp: bukti fotokopi moh. jamin, sh, mh, implikasi penyelenggaran pilkada pasca putusan mk, jurnal konstitusi, volume september bukti fotokophal. dan bukti fotokopiukti fotokopi wolfgang friedman dalam bukunya law changing society" bukti fotokopi general comment nomor non discrimination ccp, para. bukti fotokopiuniversal declaration human rights deklarasi universal hak asasi manusia)ampiran:declaration the elimination all forms intolerance and discrimination based religion belief deklarasi tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan) ps. bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia, bukti fotokopi general comment nomor the right freedom thought, conscience and religion art. ccp c rev. add. (paragraph bukti fotokopi managed novak, u.n. covenant civil and political rights ccp commentary, 2nd revised edition, hal. bukti fotokopi managed novak and tanja vospernik, permissible restrictions freedom religion belief, facilitating freedom religion belief. dealbook.pra note bukti fotokopi undang undang nomor tahun jo. nomor9 tentang peradilan tata usaha negara: bukti fotokopi drs. abdul gani karim, pengaruh agama islam terhadap hukum pidana nasional, simposium pengaruh kebudayaan agama terhadap hukum pidana, bpn, bukti fotokopi milan, modern criminal law oxford: oxford university press bukti p 31a fotokopi putusan pidana atas nama arswendo atmowiloto, bukti p 31b fotokopi putusan pidana atas nama syamsuriati alias lia eden: bukti p 31c fotokopi refleksi keberagaman agama, hukum sesat dan menyesatkan hukum, ylbhi, bukti p 31d fotokopi putusan pidana atas nama usman roy: bukti fotokopi roof herman, the legality adat criminal law modern indonesia, tata nusa, jakarta, hlm bukti fotokopilm. bukti fotokopi kumpulan kebijakan yang diskriminatif, selain itu, pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang telah menyampaikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal februari sampai dengan maret yang pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut: saksi arswendo atmowiloto tahun yang lalu saksi tidak pernah membayangkan ada yang mempersoalkan, dan memperbincangkan, atau pengujian undang undang nomor pnas tahun tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama. tahun sudah berlalu sejak perkenalan saksi dengan kitab undang undang hukum pidana. perkenalan yang tidak menyenangkan walau menambah pengalaman hidup yang belum tentu dialami banyak orang. saksi melanggar itu pada dan dijatuhi hukuman penjara tahun, hukuman maksimal dari itu. sekedar untuk menyegarkan, saksi mengutip bagian dipidana dengan pidana penjara selama lamanya tahun barang siapda waktu itu saksi menjabat sebagai pemimpin redaksi dan penanggung jawab tabloid monitor. dalam nomor penerbitan mengatakan angket berhadiah dengan pertanyaan, siapa tokoh yang anda kagumi dan apa alasannya memilih? angket diisi oleh pembaca dengan menempelkan kupon dan yang terpilih nanti dari pengirimnya mendapatkan hadiah uang. dari hasil angket itu disusun nama nama menurut jumlah yang paling banyak sampai yang paling buncit sebagai pilihan pembaca, lalu diumumkan tabloid monitor. nama yang teratas yang dikagumi dipasang situ. masalah mulai muncul karena dalam urutan tokoh yang dikagumi itu tercantum nama nabi muhammad pada urutan terjadi demo dan protes. saksi dan monitor pada waktu itu meminta maaf melalui tvri karena tv nya baru ada itu, melalui tabloid monitor itu sendiri dan melalui harian kompas, dan kemudian saksi diadili dijatuhi hukuman seperti yang saksi sebutkan tadi. semuanya saksi sudah jalani, semuanya sudah berlalu. yang tidak turut berlalu adalah pemaknaan atau memaknai atau menafsirkan kata penodaan terhadap suatu agama yang dianut indonesia. ternyata kemudian saksi baru tahu bahwa membandingkan nabi muhammad dengan manusia lain adalah termasuk dalam penodaan. sebelum itu tidak pernah ada penjelasan mengenai hal ini. sebelum itu, sebuah majalah berita tempo memuat angket yang kurang lebih hasilnya sama tidak mendapat teguran, tidak mendapat persoalan apa apa. tempo memuat dari hasil riset seorang doktor yang melakukan riset dengan pengisi angkatnya dari kalangan mahasiswa, hasilnya kurang lebih sama. ada juga buku terjemahan dari luar negeri yang memuat juga membandingkan nabi muhammad dengan tokoh tokoh yang lainnya dan selama itu tidak ada masalah apa apa. barangkali kalau majalah tersebut dipersoalkan lebih dulu dan atau buku itu pernah mendapat peringatan, kisah saksi sedikit berbeda. seperti pada pembelaan saksi dahulu, saksi tidak bermaksud mengajak teman teman lain media untuk dikenakan sebagai korban ini karena tidak ada gunanya juga meskipun untuk saksi ini terasa agak janggal dan mengganjal terutama kalau tidak disertai penjelasan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengertian dan atau tafsiran penodaan karena ini menyangkut rasa, menyangkut kepekaan yang ukurannya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. kalau boleh memakai perumpamaan ini seperti gigi yang sudah mulai goyang, dia bisa dicabut bisa juga dirawat, dipertahankan dengan penjelasan penjelasan yang bisa dipertanggung jawabkan dan mudah dipahami. sehingga harapan saksi setidaknya tahun yang akan datang ada kepastian dan tidak mengulang hal hal yang sama. pertanyaan pertama, apakah ada semangat penodaan? tentu saja tidak, karena yang ada tabloid itu adalah satu angket yang sebelumnya juga sudah ada. temanya angket itu pertanyaan makanan apa yang disukai, dan lain sebagainya, tetapi saksi tidak ingin membela diri dalam hal itu. hanya kepada pak ramadhan, waktu itu iwan fals tidak nomor ada sekitar kartu pos dan nama yang diusulkan oleh pembaca ada nama, dan iwan fals tidak nomor mungkin saksi tidak ingat keseluruhannya, pasti ada dalam berkas berkas yang ini. saksi menyesal, terutama karena saksi membuat umat islam terluka. penerbitan itu tanggal oktober tahun permintaan maaf ralat itu televisi sebelumnya dan nomor berikutnya sudah dimuat halaman seluruhnya isinya hanya permintaan maaf. kepada siapa meminta maaf? sudah bisa. metodologi angket? saksi kira ini bukan opini siapa saja bisa mengirimkan, tidak ada metodologi tertentu yang khusus, mereka mengirimkan kupon angket seperti juga nomor nomor sebelumnya. mahkamah agung hukuman sama tahun bulan, hanya saksi tidak terlalu pasti, waktu itu pertimbangannya apakah kurang lebihnya dengan itu atau karena bunyinya kurang lebih mengadili sendiri atau bagaimana itu bahasa persisnya saksi tidak tahu persis, tapi jumlah hukumannya sama tahun bulan. saksi hardy: saksi dari kecil bercita cita menjadi abri i sekarang) sehingga dirinya mengurus surat kelakuan baik, tetapi ditolak karena sebagai penuh kepercayaan kepada tuhan yang maha esa sehingga kemudian mengubah identitas agar mendapatkan surat kelakuan baik: pada waktu mengurus surat tersebut untuk kedua kalinya dirinya diinterogasi oleh polisi perihal keberadaan orang penuh bekasi dan sampai dipukul. pada akhirnya dirinya tidak mendapatkan surat keterangan kelakuan baik karena menurut polisi, penuh tidak dapat menjadi abri: bahwa menurut saksi pengalaman tersebut atas, menjadikan trauma tersendiri. apalagi anak anak saksi bercita cita untuk menjadi anggota tni saksi takut nantinya akan kecewa, saksi mohon agar majelis hakim mempertimbangkan pengalaman saksi dalam memutus undang undang guo, ahli frans manis suseno tiga konsep kunciitu tadi sudah dijelaskan oleh bapak hakim yang tadi muncul. jadi, tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat yang semestinyatapi, kita juga bisa bertanya apa yang tidak merupakan penodaan agama? yang tidak temasuk penodaan agama adalah apabila seseorang atau sekelompok orang mempercayai sesuatu atau melakukan praktik keagamaan atau mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai atau bertentangan dengan pokok ajaran, keyakinan, ritus agama lain. mengapa bukan penodaan? karena tidak ada maksud untuk menodai. bahwa keyakinan praktik itu bertentangan dengan apa yang diyakini agama lain semata mata merupakan implikasi dari apa yang mereka yakini. itu, umat islam tidak terhina karena umat kristiani tidak mengikuti kitab suci umat islam serta namanya. yang penting sini ialahpenodaan. karena hal itu, karena itu, yang sama berlaku bagi kelompok yang keyakinan ajaran praktiknya berimplikasi penolakan terhadap ajaran mainstream agamanya sendiri. sebagai contoh lingkup kristiani ada yang namanya saksi yeshiva. saksi yeshiva oleh semua gereja dan aliran kristiani di, inti kepercayaan kristiani, tetap tidak merupakan penghinaan. butir yang kedua, hal penafsir, jadi tidak benar istilah yang netral adalah berbeda. situ kelihatan bahwa istilah menyimpang adalah istilah yang relatif. artinya yang memakai kata menyimpang adalah pihak yang merasa benar dan sebaliknya bagi mereka yang tadi disebut menyimpang, mereka sendiri menganggap diri benar dan mereka menganggapnya menyimpang sebagai tidak benar. istilah objektif adalah dua pihak itu berbeda. jadi ajaran yang secara objektif berbeda dari ajaran oleh pihak dinilai menyimpang, sedangkan bagi pihak ajaran a lah yang menyimpang.? meskipun mungkin katolik seratus kali lebih banyak penganut daripada saksi yeshiva . dua duanya mengklaim dirinya benar dan yang lain menyimpang. satu satunya yang betul objektif atau yang benar itu hanya tuhan sendiri. lembaga yang merasa bisa, pertimbangan itu menunjukkan penilaian bahwa suatu ajaran penafsiran menyimpang dari pokok pokok ajaran suatu agama tidak ada dalam kompetensi negara, itu. itu berarti juga bahwa tidak dapat dibenarkan suatu ajaran dilarang hanya karena dinilai menyimpang. kalau memang mau dilarang mestinya dengan membatasi kebebasan beragama terhadap yang baginya anggotanya terdiri dari orang orang non partai. meskipun kabinet ini tidak memperoleh mosi keyakinan dari parlemen, partai partai besar mendukungnya. hanya ayumi, partai katolik, dan partai rakyat indonesia yang kecil itu yang secara terbuka menentangnya. posisi parlemen kemudian menjadi sangat lemah. pemerintah tidak lagi dapat dijatuhkannya karena presiden sukarno dan angkatan darat pada hakikatnya telah menempatkan diri sebagai kekuasaan independen luar kendali parlemen. vide: hal. bukti berdasarkan paparan atas, dapat diketahui adanya negara dalam keadaan darurat pada masa demokrasi terpimpin. mr. van suplemen, mengemukakan syarat syarat yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan darurat agar sah dan dapat dinamai hukum dan agar hal itu diakui yaitu, kepentingan tertinggi negara yakni adanya atau eksistensi negara itu sendiri peraturan darurat itu harus mutlak atau sangat perlu noodregeling itu bersifat sementara, provosoir, selama keadaan masih darurat saja, dan sesudah itu, diperlakukan aturan biasa yang normal, dan tidak lagi aturan darurat yang berlaku ketika dibuat peraturan darurat itu, dewan perwakilan rakyat tidak dapat mengadakan sidang atau rapatnya secara nyata dan sungguh. vide: hal. bukti dalam united nations, economic and sosial council, sub commission prevention discrimination and protection minorities,dinyatakan bahwa pbb mengakui adanya batasan batasan dalam penerapan konvensi hak sipil dan politik. negara mempunyai kewajiban agar tidak melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh kovenan hak sipil dan politik. pembatasan yang dilakukan atas hak terkait memang diperbolehkan oleh ketentuan yang ada dalam kovenan, tetapi negara harus dapat menunjukkan bahwa pembatasan itu memang diperlukan dan dilakukan secara proporsional. pembatasan yang dilakukan juga harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia tetap efektif dan terus menerus, serta tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat mutlak dan situ dia tidak berhak diganggu oleh orang lain. apakah kebebasan beragama tak terbatas?lalu tentu tata tertib, dan kesusilaan menurut apa yang umum berlaku dalam masyarakat. misalnya orang tidak berhak atas nama agamanya sendiri, jadi atas nama kebebasan beragamnya mengganggu orang lain. akan tetapi jelas juga bahwa kebebasan beragama sama sekali tidak dibatasi atas dasar bahwa orang, kelompok orang umat lain tidak menyetujui ajaran atau ibadahnya mereka. justru itulah inti kebebasan beragama bahwa pihak lain tidak berhak memperoleh keyakinan, kegiatan religius seseorang, sekelompok orang. maka misalnyaalasan bahwanam, umat kristiani yang lain baik katolik maupun hampir semua gereja gereja lain. saksi yeshiva sendiri menilai diri? tentu gereja katolik boleh mengajar pada umat bahwa saksi yeshiva tidak benar, agama boleh menarik batas, agama boleh mengatakan itu luar kami. tidak usah setiap agama menerima ajaran apapun sebagai dirinya. tetapi itu atas dasar agama itu sendiri. secara pragmatis tentu saja bisa dibayangkan bahwa suatu agama minta namanya misalnya dilindungi secara hukum seperti misalnya suatu nama sampul juga bisa dilindungi dan tidak boleh dipakai orang lain. kalau katolik misalnya, kalau mau nama gereja katolik roma, misalnya ada gereja katolik lama, itu kelompok orang katolik yang tahun yang lalu menolak konsil vatikan pertama tahun dan mereka menamakan diri alt katolik jerman dan belanda sampai sekarang ada mungkin, sini juga ada sedikit. mereka juga berhak menamakan diri katolik tentu tidak katolik roma. sebagai yang terakhir, itu sesuatu yang memang sulit. tetapi ahli mau menyinggung menyangkut gerakan gerakan yang secara mendadak terbentuk dikelilingi orang orang berkarisma spiritual sebagaimana sering terjadi indonesia yang lalu mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama induknya mistik dan sebagainya, dimana sekarang kita melihat ada kelompok kelompok kecil buritan dalam agama yang mau menyingkirkan kelompok kelompok yang dianggap tidak benar ini. menurut ahli kebebasan beragama menuntut bahwa mereka itu, bahwa buritanisme itu, tidak diberi ruang tapi kembali kepada pertanyaan bagaimana sikap terhadap kelompok kelompok itu? situasi sosial budaya indonesia harus juga diperhatikan. kiranya bisa membenarkan kalau terhadap kelompok kelompok itu pendekatan semata mata atas hak dasar kebebasan beragama tidak mencukupi. kalau mereka mau dibatasi, memang tetap perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya mereka berhak mengikuti keyakinan mereka dan mereka tidak boleh dikriminalisasikan. mereka juga tidak boleh dipaksa kembali umat asal tetapi mereka barangkali boleh dibatasi, tidak diizinkan mendakwahkan ajaran esoteris mereka. mereka boleh dibikin tidak boleh muncul secara provokatif dan mungkin juga diizinkan tidak mencari penganut. ahli luthfi assyaukanie, ph.d. ada beberapa persoalan yang dimunculkan dari undang undang ini yang berdampak bagi kehidupan sosial dan politik negara kita. kita semua tahu bahwa setiap aturan pada dasarnya dibuat untuk kebaikan bersama, namun jika peraturan itu melukai rasa keadilan, bersifat diskriminatif, dan berpotensi memicu ketegangan dalam masyarakat maka sudah selayaknya aturan semacam itu ditinjau ulang. memelihara sebuah undang undang yang diskriminatif dan berpotensi memicu ketegangan tengah masyarakat hanya akan menyulitkan ikhtiar kita untuk memperbaiki kondisi negeri ini. ahli memandang bahwa undang undang nomor pnas tahun melukai rasa keadilan sebagian orang. menangkap dan memenjarakan seseorang karena alasan orang itu menganut agama tertentu dan meyakini keyakinan tertentu yang dianggap menyimpang adalah tindakan yang keji dan bertentangan dengan semangat konstitusi kita yang jelas jelas melindungi keyakinan setiap orang. negara kita bukanlah negara teokratis atau negara agama yang sibuk menilai iman dan keyakinan seseorang. iman dan keyakinan adalah urusan individu setiap orang mana negara tidak dibenarkan untuk ikut campur. konstitusi kita jelas jelas melindungi semua agama tanpa terkecuali, tidak ada pembatasan jumlah agama atau jumlah aliran dan sekte. setiap agama dan sekte dilindungi untuk tumbuh dan berkembang, baik agama agama pendatang, seperti islam dan kristen maupun agama agama yang tumbuh dari dalam negeri sendiri seperti kebatinan, kejawen, dan lain lain. setiap upaya untuk membatasi jumlah agama atau untuk melarang suatu agama berkembang adalah suatu bentuk penodaan terhadap undang undang dasar bagi saya penodaan terhadap undang undang dasar tidak kalah seriusnya dibanding penodaan agama. penjelasan undang undang nomor pnas tahun menyebutkan enam agama utama dan empat agama lainnya yang tadi sudah disebutkan beberapa kali. kesepuluh agama ini dianggap sebagai benchmark atau standar untuk mengukur apakah suatu agama bisa diterima untuk hidup negeri ini atau tidak. jika sebuah agama dinilai tidak sejalan dari kesepuluh agama yang disebutkan itu maka pemeluknya dapat ditangkap atau dipenjara. aturan semacam ini jelas jelas diskriminatif dan menodai rasa keadilan kita. bahwa setiap agama berhak memiliki pandangan tertentu tentang agama lain. ahli tidak keberatan jika mui mengeluarkan fatwa sesat terhadap agama lain atau kwi misalnya menyatakan ada penyimpangan dalam sebuah denominasi kekristenan. sudah menjadi karakter agama sejak lama bahwa mereka saling menganggap sesat satu sama lain. kristen memandang islam atau memandang agama islam sesat, islam memandang agama yahudi sesat, orang orang syi'ah memandang orang orang pengikut sunni sesat dan orang orang sunni memandang khawaritz sesat. begitu yang terjadi sepanjang sejarah.. hal serupa juga terjadi pada lia aminuddin ketika dia mengaku sebagai nabi dan mengakui sebagai jibis. orang menganggapnya telah gila dan sebagian mendesak pemerintah untk menangkap dan memenjarakannya. kesalahan lia aminuddin persis sama dengan kesalahan kanjeng nabi muhammad, meyakini suatu ajaran dan berusaha menyebarluaskannya. ahli tidak terlalu peduli kalau ada satu lembaga agama mengeluarkan fatwa sesat tentang suatu agama atau suatu aliran tertentu, itu hak mereka untuk melakukannya. yang menjadi persoalan buat saya adalah jika negara atau pemerintah ikut campur dan memihak dalam persoalan yang rumit ini. atas dasar apa negara melindungi agama tertentu dan mengabaikan agama lainnya? atas dasar apa negara memenjarakan pemeluk agama tertentu dan membebaskan pemeluk agama lain menjalankan keyakinannya? atas dasar apa negara mengkriminalisasi sebuah agama atau sebuah aliran? ahli teringat kata kata filsuf inggris karl hopper yang mengatakan bahwa negara adalah suatu kejahatan yang tak terhindarkan. kekuasaannya tidak boleh dilipatgandakan melebihi apa yang diperlukan. terlalu banyak yang harus diurus oleh negara, lebih baik negara berkonsentrasi mengurusi kesejahteraan rakyat, memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, ketimbang ikut campur mengurusi iman dan keyakinan setiap orang. negara akan menumpuk daftar kejahatannya jika dia memenjarakan seorang warga hanya karena keyakinannya. persoalan utama dari undang undang nomor pnas adalah bahwa negara ikut campur terlalu jauh dalam urusan agama. idealnya negara kita atau negara tidak boleh ikut campur dalam urusan agama. tapi karena alasan sejarah negara kita terlanjur memiliki hubungan yang kompleks dalam persoalan ini. bahwa negara mengakomodasi agama adalah bagian dari realitas politik yang kita miliki, tapi bila negara ikut campur menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah ahli kira negara telah masuk dalam urusan yang bukan wilayahnya. bahwa negara bertanggung jawab menjaga stabilitas dan kedamaian masyarakat, itu sudah menjadi kewajibannya dan kita tahu semua. tapi jangan atas nama ketertiban dan menjaga stabilitas negara secara semena mena memenjarakan orang. ahli menganggap bahwa memenjarakan seseorang karena alasan keyakinan berbeda sebagai sebuah tindakan semena mena dan zalim. undang undang nomor pnas melarang setiap orang menceritakan, menganjurkan dan menafsirkan sesuatu yang menyimpang dari pokok pokok ajaran agama yang dianut indonesia. ahli tidak habis pikir apa yang ada dalam pikiran para pembuat undang undang ini. seluruh sejarah agama adalah sejarah penafsiran. islam bermula dari sebuah ajaran yang sederhana, penafsiran penafsiranlah yang membuatnya menjadi kaya dan kompleks seperti sekarang ini. penafsiran penafsiranlah yang mendorong munculnya ratusan sekte dan mazhab dalam islam. sebagian dari sekte dan mazhab itu dianggap sesuai dengan mainstream, sebagian lagi dianggap menyimpang. tapi penilaian cocok dan tidak cocok, menyimpang dan tidak menyimpang sangat subjektif, tergantung siapa yang mengatakannya dalam posisi apa dia mengatakan. jika yang mengatakannya adalah kelompok agama yang dekat dengan kekuasaan, maka sudah pasti sekte atau mazhab yang dianggap sesat akan bernasib sial. mereka akan dikucilkan dan tidak jarang dimusuhi dan dikejar kejar. sejarah islam memiliki contoh yang sangat kaya tentang masalah ini. ketika kaum mu'tazilah berkuasa pada abad masehi, seluruh mazhab dan sekte yang tak sejalan dianggap sesat dan dimusuhi. majelis ulama mu'tazilah, semacam majelis ulama indonesia sekarang membangun suatu lembaga inkuisisi yang disebut mina, mana orang yang memiliki keyakinan berbeda dengan yang disahkan negara ditangkap, disiksa dan dipenjarakan. para pengikut aliran sunny paling banyak yang menjadi korban antaranya adalah imam ahmad bin hamba, pendiri mahzab kembali yang sangat dihormati, salah satu dari mahzab yang kita miliki. ibnu kembali ditangkap tangan dan kakinya dirantai dan dipenjara karena meyakini sesuatu yang tidak diyakini majelis ulama mulailah. begitu juga ketika kaum sunny berhasil mempengaruhi khalifah mutawakil yang berkuasa antara untuk menjadikan ahli sunah sebagai mahzab resmi. semua sekte dan mahzab luar sunny yang keyakinannya tak sejalan dengan pokok pokok ajaran agama yang diakui negara ditangkapi, diinterogasi dan dimintai bertobat. jika mereka taka mau bertobat penjara menanti mereka. mulailah artinya adalah kelompok pertama yang menjadi korban balas dendam kompetisi antar sekte ini. dendam karena agama selalu berdampak sangat buruk, tidak hanya memusuhi dan menangkapi kaum mulailah, kaum sunny bawah khalifah mutawakil juga memperluas permusuhannya kepada orang orang non muslim selama pemerintahannya kaum yahudi dan kristen tak diperbolehkan mendirikan sinagog dan gereja. mereka diharuskan mengenakan pakaian yang berbeda dari kaum muslimin umumnya persis seperti kebijakan nazi pada era hitler. kaum yahudi dan kristen juga dilarang menggunakan hewan apapun untuk kendaraan mereka kecuali menggunakan keledai. sayang sekali pada masa itu belum ada mekanisme judicial review atau uji materi mahkamah konstitusi. tentu saja saat itu belum ada mahkamah konstitusi dan belum ada demokrasi yang seperti yang kita miliki sekarang. siapa yang berkuasa dialah yang menentukan hitam putihnya suatu aliran. sesat dan tidak sesat sangat bergantung kepada penguasa, menyimpang dan tidak menyimpang tergantung bagaimana pemerintah bisa dipengaruhi oleh ulama yang bernafsu menerapkan satu kebenaran yang mereka anut. kita hidup zaman modern, zaman dimana kebebasan dan demokrasi memungkinkan kita untuk mengadu jika kita merasakan suatu ketidakadilan dalam suatu aturan atau undang undang. tujuan kita mendirikan lembaga semacam mahkamah konstitusi adalah untuk mengoreksi kalau kalau suatu produk hukum yang dibuat masa silam tidak lagi sesuai dengan semangat zaman, tidak lagi cocok dengan rasa keadilan dimana kita hidup sekarang ini. tampaknya kita harus menyimak lagi apa yang dikatakan rousseau dalam makalahnya yang terkenal the social contract menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagaimana dia, sementara hukum harus diperlakukan sebagaimana baiknya. bukan manusia yang mengikuti hukum tapi hukuman yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan dinamika manusia. ketika tokoh tokoh terhormat yang selama ini dikenal sebagai pejuang demokrasi dan hak asasi manusia seperti k.h. abdurrahman wahid, prof. dalam raharjo, prof. dr. mudah mulia dan sejumlah sarjana dan intelektual lainnya mengusulkan agar undang undang nomor pnas ditinjau ulang, ahli kira niat mereka sangat baik bukan untuk kepentingan mereka sendiri tapi untuk kepentingan bangsa ini depan. jika mereka melihat bahwa undang undang ini tidak bermasalah untuk apa dipersoalkan, untuk apa mereka dan kita semua menghabiskan waktu dan energi berminggu minggu untuk membahas sesuatu yang tidak bermasalah. jelas ada masalah serius dengan undang undang ini dan karena itu semua kita berada sini mendiskusikannya dan mengujinya untuk kebaikan bangsa ini dan untuk kebaikan kita semua. ahli tidak sependapat dengan orang orang yang mengatakan bahwa absennya undang undang semacam ini akan memunculkan kerusakan atau kekacauan. sebaliknya ahli berpandangan bahwa undang undang inilah yang selama ini mendorong kekacauan dan ketegangan tengah umat islam. kita bisa melihat misalnya banyak sekali kasus kasus yang ditengarai sebagai kasus penodaan agama, kita lihatlah sana, siapa yang membuat kerusuhan, siapa yang membuat onar dan siapa yang membuat kekacauan. kekacauan dan onar selalu dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa absah melakukan tindakan brutal karena didukung oleh undang undang ini. ahli juga tidak sependapat dengan orang orang yang mengatakan bahwa keberadaan undang undang ini telah menciptakan kerukunan umat beragama negara kita. siapa bilang kita negara yang bebas dari persekusi agama, siapa bilang kita negeri yang toleran dan menghormati kebebasan beragama setiap orang? tidaklah laporan laporan, indeks kebebasan beragama yang diterbitkan oleh lembaga lembaga yang berkecimpung bidang ini seperti freedom house institute, dalam daftar mereka indonesia selalu menempati urusan teratas dalam hal pelanggaran terhadap kebebasan beragama. selama kelompok mayoritas merasa memiliki landasan hukum untuk membubarkan atau menutup suatu sekte atau mazhab yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, selama itu pula kita kesulitan memperbaiki index kebebasan beragama yang kita miliki. kita disorot dunia dan diberi rapor merah setiap tahun. kita hidup zaman modern. negara negara yang maju tidak lagi mengurusi soal iman seseorang. negara harus memberi kebebasan bagi setiap orang menyembah atau memeluk keyakinan apapun. satu satunya alasan bagi negara untuk menangkap dan mengadili penganut agama adalah jika sang penganut itu melakukan tindak kekerasan atau jelas jelas membuat onar tengah masyarakat. jika seseorang menganut keyakinan tertentu menafsirkannya dan menyebarluaskannya sesuai dengan selera mereka, negara harus menghormati dan melindunginya. tidak boleh ada penangkapan atas nama iman dan keyakinan seseorang. ahli secara pribadi tidak terlalu perduli apa keputusan majelis hakim nanti, ahli hanya ingin mengutip sabda nabi muhammad allahuma ini good baligh fasad . allah saya sudah menyampaikannya, saksikanlah. ahli, mm. billah hak acapkali dipahami sebagai suatu kepemilikan khusus untuk memilih atau untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak untuk memiliki atau hak untuk menikmati dan untuk melakukan tindakan itu. ada seorang ahli yang secara lebih rinci memberikan definisi tentang hak yang menyangkut lima kemungkinan definisi tentang hak. salah satu definisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia nantinya adalah definisi bahwa hak itu berkaitan dengan kewajiban aktif atau pasif dari liyan. dalam dunam, terkandung tanggapan dasar tentang hak yang melekat pada setiap manusia, juga dasar filosofis tentang persamaan dan kebebasan manusia, juga nilai yang diakui yaitu martabat, kebebasan, dan persaudaraan manusia. disebutkan pula hak dasar yang esensial yaitu hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. meskipun kategorisasi beberapa ahli bisa berbeda. dan yang terakhir, terkandung juga prinsip dasar persamaan dan mendiskriminasi. jadi, hak asasi manusia itu menurut program aksi wina tahun itu bersifat semesta atau universal, tidak bisa dibagi bagi, dan juga saling bergantung atau saling tergantung, serta saling berkaitan. oleh karena itu, sebenarnya satu dengan yang lain yang tercantum dalam dunam dan instrumen hak asasi manusia itu sama sekali tidak bisa dipisahkan. dunam atau deklarasi universal hak asasi manusia dan juga semua turunannya didasarkan pada satu prinsip tunggal fundamental yakni pengakuan atas martabat yang melekat pada manusia perorangan, yang melekat pada keberadaan manusia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dicabut. negara hanya bisa mengatur kenikmatan atas hak hak dan kebebasan tertentu untuk menjamin persamaan. jadi oleh karena itu, ham diperlukan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hidup bermartabat. ini ditekankan menjadi sangat penting. berkaitan dengan hak atas kebebasan beragama, ada tiga jenis hak mendasar yakni hak substansi, hak atas kebebasan, dan hak atas keamanan. termasuk dalam substansi adalah hak untuk hidup atau survival, seperti hak hidup, dunam dan hak atas makanan. adapun kebebasan, meliputi kebebasan berbicara, kebebasan berkesudahan atau berhati nurani, kebebasan beragama, bergerak dan berkumpul. inti dari hal tanggapan saya nanti berkisar pada hak atas kebebasan. kemudian yang ketiga adalah hak legal atas perlindungan seperti praduga tak bersalah, dan hak atas peradilan yang bebas, dan hak atas kepastian hukum. ada sejumlah hak yang bersifat nonderogable yaitu yang tidak bisa diganggu gugat atau ditangguhkan yang dalam keadaan apapun, kapanpun, dan oleh siapapun, termasuk oleh negara. tetapi juga ada hak yang nonderogable. hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, ini rasanya begitu, bukan hanya beragama tapi beragama atau berkeyakinan menjadi satu frase. yang termasuk dalam salah satu kebebasan fundamental adalah hak asasi manusia yang nonderogable akan tetapi hak untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan seseorang itu bersifat derogable. dengan syarat dan maksud tertentu. syaratnya adalah bahwa pembatasan kebebasan mengejawantahkan, atau mengekspresikan agama, atau keyakinan hanya diperbolehkan jika pembatasan itu ditentukan lewat undang undang dengan syarat, atau jika pembatasan itu dianggap perlu untuk melindungi public safety, public order, public health, public morals, atau hak hak dasar dan kebebasan lainnya. jadi ada syarat syaratnya. seandainya syarat syarat itu tidak dimungkinkan, maka sebenarnya pengaturan lewat undang undangan tidak diperlukan. ini ketentuan umum. dalam hal beragama, memang oleh para ahli itu ada pengamatan bahwa keyakinan kepada kebenaran mutlak dapat mengarah pada penindasan. sebagaimana yang ditunjukkan oleh banyak perang agama pada masa lalu, masa kini, berbagai belahan dunia. meskipun demikian, komunitas dunia ternyata mampu mencapai kesepakatan bersama. posisi yang mengikat secara hukum atau legally binding berkenaan dengan kebebasan beragama. jadi, ada kesepakatan kesepakatan untuk hal itu. berkenaan dengan kebebasan beragama sebenarnya ada delapan inti normatif, ini pendapat para ahli, atas kebebasan beragama yaitu yang disebut dengan internal freedom, external freedom, internal freedom itu menyangkut forum internux, external freedom menyangkut kebebasan mengekspresikan, kemudian noncoercion bersifat tidak ada pemaksaan, nondiscrimination, right parents and guardian, corporate freedom and legal status, limit premitible restriction external freedom dan non derogability. kedelapan inti normatif tadi juga sama dengan hak asasi manusia pada umumnya, itu terpadu dan saling mengait tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. kebebasan beragama bisa bersifat keyakinan aktif. kebebasan pasif menganut agama atau keyakinan harus dibedakan dengan kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau keyakinan atau untuk hidup menuruharyanto sc., s.h. pekerjaan advokat alamat jalan swakarsa 11l rt. rw. kelurahan pondok kelapa, kecamatan duren sawit, jakarta timur nama h.f. abraham amos, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan puskesmas nomor rt. rw. kelurahan bidara cina, polonia, jakarta timur nama john bakar, s.h. pekerjaan advokat alamat jalan kampung rawa nomor rt. rw. kelurahan kebon jeruk, kecamatan kebon jeruk, jakarta baratbahwa sesuai dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dalam sidang panel majelis hakim mahkamah konstitusi yang diadakan pada hari selasa tanggal januari (vide dan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, pada prinsipnya panel majelis hakim dr. materialis akbar, s.h., m.h., dr. anwar usman, s.h., m.h. dan dr. santo, s.h., hum. telah memberikan pandangan serta pengarahan kepada para pemohon agar memperbaiki materi permohonan guo yang lebih terfokus pada elaborasi norma hirarki pembentukan peraturan perundang undangan terhadap inti permohonan uji formal yang diajukan oleh para pemohon, termasuk saran untuk mencermati dan memperhatikan secara seksama putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang diputus dalam rapat permusyawaratan hakim mahkamah konstitusi pada hari rabu tanggal desember dan diucapkan dalam rapat pleno majelis hakim pada hari rabu tanggal juni bahwa mengenai pertimbangan hukum (legal reasoning) oleh majelis hakim mahkamah konstitusi terkait dengan jangka waktu (empat puluh lima) hari tenggang waktu dalam hal pengajuan uji formal terhadap masa pemberlakuan sebuah peraturan perundang undangan, sebagaimana yang diuraikan pada halaman paragraf dan penjabaran lebih lanjut pada halaman paragraf perlu para pemohon perjelas dan bertugas disini bahwa akan dibahas tersendiri secara spesifik terhadap kasus tertentu (kaustik) yang dipaparkan secara faktual pada bagian pendalaman pemahaman yang akan dibahas,as terpenuhi.ve lon fuller: anatomy the law , mengutip john chapman gray: the nature and sources law , lihat juga abraham amosbahwa berdasarkan dalil dalil hukum yang telah terbangun dalam konstruksi pandangan para pakar bidang ilmu hukum khususnya stufenbau theory oleh hans kersen tentang legal norms hierarchy tersebut, maka sistem delegasi (derogable) atas benturan dan bertabrakannya suatu aturan hukum dengan aturan hukum yang lainnya dapat dipilah pilih serta teratasi sesuai dengan fungsi dan kedudukannya secara aktual, faktual, akurat dan efektif, untuk pelaksanaan eksistensi peraturan perundang undangan itu sendiri guna dapat mengatasi konflik dalam suatu bentuk kasus tertentu (spesifik): dengan menggunakan batu uji secara kaustik terkait dengan urgensi penyelesaian masalah terhadap sebuah tata aturan hukum yang bermasalah. dengan demikian, maka tidak beralasan bagi majelis hakim yang memeriksutus permohonan uji formal ini untuk tidak mengabaikan dalil dalil yang telah mendelegasikan putusan mahkamah konstitusi nomor guo dengan segala akibat hukumnya yang membatasi pengujian formal terhadap sebuah undang undang yang dipandang masih menyimpan masalah dan polemik dalam aplikasi dan implementasinya. apalagi jika putusan putusan lainnya tidak dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kelekatan asas era omnes yang sama kuatnya namun terabaikan oleh pihak terkait, meskipun putusan hanya bermuatan perintah yang bersifat konstitutif serta preventif yang harus dijalankan dengan kesadaran penuh oleh siapapun tanpa terkecuali. bahwa sesuai dengan saran dan usulan dari majelis hakim dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada hari selasa tanggal januari terkait dengan permohonan uji formal yang diajukan oleh para pemohon tersebut, dan perlu untuk memperbaiki permohonan guo oleh karena berkaitan dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tentang pembatasan tenggat waktu selama (empat puluh lima) hari setelah pemberlakuan undang undang yang dimohonkan untuk dilakukan uji formal , sehingga pengajuan uji formal oleh para pemohon perlu secara faktual dan aktual dapat mementaskan dalil dalil dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) yang ditetapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara guo berdasarkan alasan alasan hukum yang dapat diterima untuk menyambungkan ketentuan tenggat waktu terhadap kasus tertentu (spesifik) yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan kontekstual putusan dimaksud. bahwa untuk mengetahui apakah suatu aturan hukum sesuai dengan kedudukan pembuatnya apakah didalam praktik empirik bertentangan dengan fungsi pembuat peraturan yang lainnya, maka menurut hemat para pemohon perlu dijabarkan lebih detail dalam suatu bentuk sketsa perbandingan (komparasi) antar institusi dan pejabat berwenang dalam hal menjalankan kewajiban dan kekuasaanya menurut ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dan atas perintah peraturan perundang undangan yang mengaturnya, termasuk dalam konteks keterkaitan dengan perintah peraturan perundang undangan lainnya untuk dilakukan perbandingan mengenai keabsahan aplikasi dan implementasinya yang berimplikasi terhadap suatu kepentingan warga negara yang telah dilanggar hak konstitusionalitasnya seperti yang diuraikan secara terstrukturtsa diolah berdasarkan uud tahun amandemen ""x)ualisme parsialitas sistem suprastruktur politik keputusan politik kebijakan politis (institusi legislatif) (institusi peradilan) dpr mpr dpd mahkamah agung (legislator parlemen) mahkamah konstitusi presiden komisi yudisial (kepala eksekutif) komisi pemberantasan korupsi hak prerogatif konstitusi hak legal oportunis sifat imperatif konstan sifat fakultatif relatif harus dan wajib diterapkan bisa diterapkan)bisa tidak asas hukum represif asas hukum preventif ante post facto posterior priori a fortior lex superior lex inferior orientasi kedepan orientasi kebelakang hukum organik hukum non organik tap mpr judge made law undang undang yurisprudensi perpu putusan pengadilan perpres sema perma peraturan keppres inpres permen insiden (mengikat dalam ke luar) (bisa mengikat dalam ke luar) keterangan: sistem parsialitas ini menjadi dualisme (double standard) satu sisi berada pada posisi suprastruktur politik terkait dengan hak prerogatif yang absah atas perintah konstitusi, sisi lain berada pada posisi suprastruktur politik dengan hak oportunis berdasarkan perintah pelaksanaan konstitusi bawah represi keputusan politik hukum yang berada pada posisi kebijakan politik. institusi peradilan, sehingga komposisi tata aturan hukum tidak saling konvergensi melainkan terjadi segregasi kepentingan oleh akibat agregasi politikkuat posisi legislatif dan presiden sebagai kepala eksekutif yang membawahi institusi pengadilan dan setingkat menko serta meng, yang berakibat dapat berkontraksi dengan posisi mahkamah konstitusi, komisi yudisial, dan mari, serta institusi hukum lainnya yang hanya dipakai sebagai perangkat keras dan lunak untuk memberikan kontribusi terhadap fungsi legislatif dan eksekutif dalam hal menjalankan kebijakan hukum sesuai dengan prosedur tatanan peraturan perundang undangan yang berlaku. sketsa hubungan antara jenis hukum imperatif dan fakultatif (hukum organik dan hukum non organik) hukum bersifat memaksa dan bersifat mengatur (hukum represif dan hukum preventif) hukum represif hukum preventif hukum bersifat memaksa hukum bersifat mengatur (dwingwndrecht) (aanvulendrecht) sebagai peraturan khusus sebagai peraturan pelengkap kategori kategori imperatif fakultatif (mengikat diharuskan) (bisa mengikat bisa tidak) sifat sifat permanent sementara dalam satu tempo (konstan perlu pembatalan) (batal dengan sendiri eenmaalig) definisi definisi sebagai hukum konkret sebagai aturan pelaksanaan (law concrete) (pseudo wetgeving) fungsi fungsi sebagai hukum materil sebagai peraturan formal (real artificial) (@rasi artificial) bentuk bentuk hukum organik hukum non organik (organieksrecht) (nonorganieksrecht) jenis jenis konstitusi uud beleid regering ketetapan mpr beschikking undang undang keppres inpres peraturan pemerintah kepmen insiden perpu perda dephub ingus peraturan presiden, isinya kebun insbup, isi: sketsa adalah fungsi dan kegunaan peraturan pelaksanaan hukum sesuai dengan kategori, sifat, definisi, serta fungsi, dan bentuk, serta jenisnya dalam ruang waktu dan individu manusia. mengingat pentingnya untuk mengetahui bentuk hukum mana yang bersifat organik dan mana yang anorganik serta mana yang berkekuatan represif dan mana yang berkekuatan preventif, dan termasuk dalam kategori imperatif atau fakultatif, supaya tidak meragukan pendalaman pemahamannya bagi para kandidat sarjana hukum dan bahkan masih banyak sarjana hukum sendiri yang masih belum memahami substansi hirarkis tata aturan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan tersebut atas. lihat: abraham amos: katastropi hukum @uo vadis sistem politik peradilan indonesia. analisis sosiologi kritis terhadap prosedur penerapan dan penegakkan hukum indonesia. penerbit: raja grafindo persada jakarta, cetakan pertama tahun him para pemohon perlu memberikan alasan alasan konkret terkait dengan permohonan uji formal (formal review) atas undang undang nomor tahun tentang advokat yang bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun dengan terlebih dahulu menguraikan hal hal penting terkait dengan permohonan guo sebagai berikut: alasan para pemohon mengajukan uji formal terhadap undang undang nomor tahun tentang advokat bahwa berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan atas, khususnya terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii dengan ini perlu diperjelas bahwa para pemohon adalah warga negara indonesia yang bertindak untuk dan atas nama masing masing sebagai para advokat konsultan hukum yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal uji formil formal review) atas pembentukan dan pengesahan undang undang nomor tahun tentang advokat yang bertentangan dengan junction undang undang dasar yang berbunyi sebagai berikut: presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalanki. kronologis bahwa para pemohon mengajukan uji formal atas pemberlakuan dan pengesahan undang undang nomor tahun tentang advokat terhadap juncto undang undang dasar negara republik indonesia tahun adalah berdasarkan hal hal sebagai berikut: bahwa para pemohon adalah warga negara republik indonesia yang memilih profesi advokat sebagai pilihan hidup, sebagai tempat untuk mengembangkan diri serta karir profesional sebagai ladang kami untuk mencari nafkah guna membiayai kelangsungan hidup keluarga kami, oleh karena itu para pemohon telah mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh undang undang nomor tahun tentang advokat, (vide junction undang undang advokat) dengan segala konsekuensi hukumnya. (bukti bukti bukti bahwa sejak diundangkan dan diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang advokat, tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah pp) sebagai parameter dalam aplikasi dan implementasi praktik empirik tentang prosedur diterapkannya sebuah undang undang, sehingga telah banyak menimbulkan multi tafsir dan kesimpangsiuran yang berakibat ketidakpastian hukum (legal uncertain) serta berujung dengan konflik berkepanjangan diantara para advokat, organisasi advokat, dan para stake holder yang terkait, termasuk untuk berbicara institusi peradilan. (bukti bukti bukti bukti bukti bahwa hal ini juga selaras dan sejalan dengan yang diperintahkan oleh undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, sesuai ketentuan angka berbunyiita semua telah mengetahui dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal desember yang dimohonkan oleh abraham amos dkk, seharusnya sudah menjawab seluruh persoalan advokat yang dipolemikkan terutama tentang sumpah, yang mana nilainya setingkat undang undang yang seharusnya sudah menjadi solusi dalam kebuntuan dan konflik organisasi advokat yang secara de facto ada, tetapi dalam kenyataannya belum dapat terselesaikan hingga saat ini dan malahan semakin bertambah parah dan sistematis, terstruktur serta masif, terkait dengan pelarangan dan pengusiran para advokat non perawi dalam pengadilan pada saat menjalankan tugasnya, hal mana hampir semua institusi peradilan tidak mentaati serta menjalankan isi amar putusan mahkamah konstitusi guo seperti yang tertera pada halaman paragraf angka pertimbangan hukum oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. ii.para pemohon (legal standing) para pemohon adalah sebagai warga negara republik indonesia dan oleh karenanya wajib diakui sebagai orang orang yang mempunyai kedudukan hukum yang sah, sebagaimanmakauji formal olehrmohonan para pemohon tersebut adalah mengenai pengajuan uji formal terhadap undang undang nomor tahundengan ketentuanuntuk dilakukan pengujian: dan cc.iv. analisis tentang masalah hukum (legal problem analysis) bahwa pembentukan undang undang nomor tahun tentang advokat, secara faktual dan aktual tidak sesuai dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang jika dikaji secara hukum formal (legal formal review) maka undang undang guo tidak memenuhi syarat syarat pembentukan peraturan perundang undangan, yakni: bahwa sesuai dengan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahun. artinya pemberlakuan dan penerapan sebuah peraturan undang undang harus diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah pp) dalam aplikasi dan implementasi terhadap undang undang dimaksud sebagai mekanisme penerapan atas ketentuan undang undang yang telah disahkan oleh dpr dengan seluruh akibat hukumnya. bahwa pengesahan dan penerapan undang undang nomor tahun tentang advokat, tidak disetujui bersama antara legislatif dan eksekutif pemerintah), sesuai ketentuan uudnamun pada kenyataannya undang undang nomor tahun tentang advokat yang tidak mendapat persetujuan dari presiden (eksekutif) pada masa itu cenderung sangat tendensius dipaksakan untuk disahkan oleh dpr r.i. pada masa itu sehingga aplikasi dan implementasinya cacaberlakuan undang undang nomor tahun guo pada fakta aktual dalam praktiknya telah lebih dari sepuluh) kali uji materi, sehingga patut diduga bahwa undang undang guo sangat bermasalah dan banyak menimbulkan konflik internal dan eksternal serta vertical maupun horizontal, akibat cacat yuridis formal baik didalam aplikasi maupun implementasinya, sehingga undang undang guo sangat layak untuk dicabut dari pemberlakuan penerapannya akibat tidak dilandasi dengan norma dasar (basic norms) dalam pembentukannyayang diatur dalam dan keterbukaan.menuhi prasyarat dan syarat syarat konstitusionalitas dari para pemohon tersebut, maka terlebih dahulu perlu penjabaran tentang hal hal apa saja yang menjadi tujuan permohonan uji formal (formal review) atas pemberlakdan norma hukum (legal norms) yang tidak sejalan dan saling berbenturan dengan ajaran hukum, sebagaimana dimaksud dengan pendalaman pemahaman pengertian tentang normswissenschaft (ilmu tentang pembentukan norma norma hukum) seperti yang dimaksudkan oleh ajaran hierarchy des recht struktur yang dianut dalam buku karya tulis hans kersen berjudul: the pure theory law serta pendalaman pengertian tentang essays legal and moral philosophy?. bahwa dengan adanya penentuan jangka waktu pengujian formal terhadap sebuah undang undang yang ditetapkan dalam kurun waktu (empat puluh lima) hari, menurut hemat para pemohon bahwa secara konstitusional tentu akan sangat berpotensi tertutupnya kemungkinan menguji formal sebuah undang undang yang memiliki potensi berdampak merugikan hak konstitusional warga negara yang perlu memperoleh keadilan hukum (justiabelen) manakala hak haknya dilanggar. berdasarkan atas uraian uraian pendahuluan seperti diuraikan atas, maka pada prinsipnya para pemohon akan mengupas tuntas perihal ketentuan kurun waktu pengujian formal atas undang undang dimaksud tersebut sebagai berikut: putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii telah melampaui otoritas tentang norma hukum extra vires bahwa perihal putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii guo, sebagaimana tertera halaman paragrafunyi:hwa proses pembuatan dan pemberlakuan undang undang nomor tahun tentang advokat, tidak disertai dengan naskah akademik, oleh karenanya materi muatan dalam undang undang guo dipandang tidak relevan lagi untuk dipertahankan karena tidak sejalan dengan jiwa atau roh (spirit the law) dari tujuan undang undang itu sendiri, karena tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum (rechtszekerheids) dan rasa keadilan hukum (due process law) bagi para pemohon dan seluruh advokat pada umumnya tanpa terkecuali. hal ini telah ditentukan dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, seperti yang diuraikan bawah ini:erbunyiberbunyi: ketentuan mengenai teknik penyusunan naskahundang undang ini. berbunyi:bahwa sejalan dengan hal itu perlu pula diselaraskan dengangkberdasarkan analisis yuridis (legal problem analysis) tersebut atas, maka menurut hemat para pemohon perlu untuk menguraikan hal hal penting yang terkait dengan pokok permohonan uji formal tersebut, sebagai berikut: pokok permohonan materi muatan undang undang nomor tahun tentang advokat yang dimohon uji formil oleh para pemohon untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bahwa keseluruhan materi muatan tentang dan yang termaktub dalam undang undang nomordan para advokat lainnya yang diperlakukan secara tidak adil, terutama adalah pelecehan eksistensi dan karakter (existence and character harassment) dan secara nyata memperkosa hak asasi manusia (human right violence) yang sangat merugikan status dari para pemohon dan seluruh advokat pada umumnya tanpa kecuali, dalam hal ini adalah sebagai berikut: bahwa proses pembuatan dan pembahasan dan pengesahan peraturan undang undang nomor tahun tentang advokat, bertentangan terhadap juncto undang undang dasar negara republik indonesia tahun. bahw, menimbulkan.mperl. bahwa sejak diberlakukannya undang undang nomor tahun tentang advokat,. bahwa produk undang undang nomor tahun tentang advokat selama kurun waktu tahun sudah sering dilakukan uji materundang undang nomor tahun tentang advokat yang mengaturnya. bahwa oleh karena sangat banyaknya uji materil terhadap undang undang nomor tahunorganisasi advokat tanpa terkecuali,bahwa apabila sebuah produk undang undang yang diterapkan dalam masyarakat dan menimbulkan banyak persoalan besar.(?), atau memunculkan polemik serta silang pendapat yang multi tafsir , maka undang undang guo layak dicabut dari pemberlakuannya guna melerai pertikaian yang berlarut larut yang merugikan hak konstitusional dari para pemohon dan para advokat yang bernaung dalam organisasi advokat lainnya tanpa terkecuali, karena telah berimplikasi luas dalam masyarakat dan berakibat tidak memberikan jaminan kepastian hukum (rechtzekerheids) dalam hal menjalankan fungsi tugas profesi advokat dalam artian yang seluas luasnya. bahwa apabila undang undang nomor tahun guo tetap diberlakukan,undang undang nomor tahun sudah tidak ber. bahwa terkait dengan hal hal pelanggaran hak konstitusional yang telah dipaparkan tersebut atas, maka perbuatan dan tindakan diskriminasi tersebut sekaligus merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang atur dalam undang undang nomor tahun tentang hak asasi manusia ham) jis. undang undang nomor tahun tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, junction peraturan pemerintahlaksanaan undang undang nomor tahun tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. il. hak konstitusional para pemohon dan advokat umumnya yang dirugikan berdasarkan ketentuanadvokat indonesia pada umumnya yang berpotensi dirugikan berdasarkan ketentuan undang undang dasar negara republik indonesia tahunbahwa permohonan para pemohon tersebut adalah pengajuan uji formal (formal review) terhadap pengesahan dan pelaksanaan undang undang nomor tahun tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pemerintah pp) untuk menjalankan undang undangketentuan yang diatur dalam berbunyidalil dalam polita tersebut atas, dengan ini dimohon kepada yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi dan berkenan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam petit yang kamarnya berbunyienuhi syarat syarat pembentukan peraturan perundang undanganmajelis hakim mahkamah konstitusi serta panel hakim mahkamah konstitusi berpendapat lain,haryanto, sc., sh. sebagai pemohon bukti fotokopi surat pengangkatan sebagai advokat oleh dpp kai (tanggal, april sertifikat pipa perawi piagam penghargaan pipa untar sertifikat uca dan dupa kai sertifikat tanda lulus ujian advokat kai berita acara sumpah advokat k ktp), dan kartu tanda advokat kta) atas nama abraham amos, sh. sebagai pemohon ii.john bakar., sh. sebagai pemohon iii. bukti fotokopi pengumuman perawi bubar indonesia (tanggal juni hlm. surat kpt dki jakarta tentang sumpah advokat, nomor w10 ot. vii (tanggal, juli surat pemberitahuan kpn jakarta barat tentang pelanggaran advokat tanpa bas berbicara pengadilan (tanggal juni surat ketua pengadilan negeri jakarta selatan nomor u.hn. (tanggal januari jawaban kepada from kali tentang prosedur menjalankan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii (tanggal desember bukti fotokopi surat ketua komisi yudisial nomor set.ky iv (tanggal april kepada kimia mari tentang pelanggaran advokat berbicara pengadilan tanpa bas kpt. dan lampiran bukti tanda terima surat. surat dari abraham amos, sh. kepada ketua komisi yudisial tentang tindaklanjut laporan nomor iv (tanggal april surat jawaban dan tindikan lampiran dari ketua komisi yudisial terhadap laporan dari abraham amos, sh. nomor pim hk. (tanggal mei lampiran surat ketua komisi yudisial kepada ketua mahkamah agung nomor p.ky (tanggal april surat laporan larangan berbicara pengadilan negeri jakarta selatan dari abraham amos, sh. kepada ketua komisi yudisial (tanggal april permohonan penetapan pengadilan diajukan oleh abraham amos, sh. kepada ketua majelis hakim jak. sel. dalam perkara perdata reg. nomor pdt. pn. jkt. sel (tanggal april bukti fotokopi salinan putusan pengadilan agama nomor pdt. pa. pt. (tanggal maret yang menyatakan menolak advokat kursi harsono setiawan, sh. berbicara mendampingi klien dengan alasan tidak memiliki bas kpjawaban kpt semarang nomor w12.u hk. (tanggal november kepada from kali tentang sumpah advokat perawi yang dimohonkan pembatalan karena tidak diikutsertakan advokat kai dalam pengambilan sumpah lampiran sama kmajivi (tanggal juni lampiran surat ketua mari nomor kma hk. vii (tanggal agustus perihal mohon petunjuk atas somasi kongres advokat indonesia kai) bukti surat ketua mari nomor kma xi (tanggal november tentang penjelasan surat ketua mari nomor kma vi (tanggal juni kepada ketua ombudsman r.i. surat dari kpt semarang w12.u hk. 1x (tanggal september kepada ketua dpp kongres advokat indonesia kai) jawa tengah. tentang permohonan pemberitahuan. bukti surat pemberitahuan perlindungan hukum terhadap pelanggaran advokat berbicara pengadilan yang disampaikan oleh advokat rahmat artha wicaksana, sh. kepada ketua mahkamah konstitusi (tanggal februari bukti salinan undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan dari setneg r.formilberupa permohonan pengujian formselanjutnya, atas pertimbangan tersebut atas mahkamah mempertegas kembali halaman paragraf. bahwa kedua buah isi pertimbangan hukum oleh majelis hakim mahkamah konstitusi tersebut atas, adalah merupakan pertimbangan yang telah berada diluar kewenangannya, atau dengan kata lain telah membuat suatu pertimbangan hukum yang bersifat extra legal right dan yang hanya berada serta harus dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif atau legislator authority , sehingga putusan guo tidak dalam domain kewenangan institusi yang berada bawah dari institusi pembuat undang undang (law maker institution) adalah melampaui ketentuan yang berlaku dan telah melanggar doktrin norma extra vires . bahwa norma extra vires hanya berada pada legislator sesuai hak otoritasnya dalam hal judicial preview (legislative preview) atau legislative review (vide jimmy asshiddigie: model model pengujian konstitusional berbagai negara. penerbit: kon press hlm. berdasarkan hal itu menurut black's law dictionary edisi hlm. bahwa pengertian extra vires adalah: an unauthorized beyond the scope power allowed granted corporate charter law . (sebuah ketidaksenangan diantara lingkup kekuasaan yang membolehkan atauadvokat: bahwa para pemohon beranggapan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya undang undang guo karena pembentukan tidakdan tidak memenuhi syarat syarat pembentukan perundang undangan. oleh karena itu, menurut para pemohon undang undangmohon pengujian formil terhadap uud dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa proses pembentukan, pembahasan dan pengesahan bertentangan dengan juncto uud, bahwa adany.,ngh: bahwa sejak diberlakukannya: bahwa produk selama kurun waktu tahun sudah sering dilakukan uji materiyang mengaturnya, bahwa oleh karena sangat banyaknya uji materiil terhadapseluruh organisasi advokat tanpa terkecualiguo tetap diberlakukansudah tidak berkekuatan hukum mengikat, akibat tidak dipatuhi dan tidak dijalankannya amar putusan mahkamah konstitusi nomor puu vmenurut mahkamah karakteristik pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil, sehingga terhadap pengujian formil perlu diberikan pembatasan waktu dalam hal pengajuan permohonannya, agar, oleh karena pengujianformil, mahkamah dalam putusan nomor puu vii bertanggal juni telah memberikan batasan waktu yaitu (empat puluh lima)hal tersebut sebagaimana, antara lain, telah dipertimbangkan dalam paragraf putusan tersebut sebagai berikut: i3.34ji3. menimbang bahwa sampai saat ini, mahkamah masih tetap berpendirian sama sebagaimana pertimbangan atas, sehingga batasan waktu untuk permohonan pengujian formil adalah (empat puluh lima) hari setelah undang undang dimuat dalam lembaran negara republik indonesia. atas dasar pertimbangan atas, permohonan pengujian formil yang diajukan oleh para pemohon telah lewat waktu sehinggaengujian formil telah melewati tenggat yang ditentudelapanantosuhartono ttd. ttd. santo dewa gede lagunanar oleh sebuah peraturan korporasi atau menurut ketentuan hukum dan perundang undangan). bahwa berdasarkan pemaparan tersebut atas, para pemohon juga merasa sangat perlu untuk mengaitkannya dengan beberapa ketentuan peraturan undang undang yang berlaku dan secara langsung telah bertubrukan serta berbenturan langsung dengan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yakni sebagai berikut: bahwa sesuai dengan ketentuan seperti diatur dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dalam berbunyi: materi muatan yang harus diatur dengan undang undang berisi: huruf huruf huruf dan seterusnya, huruf tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi: dan atau huruf dan seterusnya. berbunyi: tindakutusan mahkamah konstitusi nomor guo, sejak amar putusan dibacakan telah tercatat dalam berita lembaran negara republik indonesia, namun putusan guo sama sekali tidak diusulkan oleh majelis hakim mahkamah konstitusi kepada komisi iii dpr r.i untuk dimuat putusan dimaksud dalam konsiderans undang undang selama kurun waktu tahun sampai dengan terbitnya undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan, dan bahkan tidak dicantumkan, hal ini jika dicermati dalam ketentuan berbunyierihal terkait dengan pengujian formil tersebut oleh karena tidak diatur dalam ketentuan undang undang menyebabkan prinsip era omnes yang lekat pada putusan mahkamah konstitusi nomor menjadi tidak relevan lagi oleh akibat konflik norma dalam ketentuundang undang nomor tahun tidak memuat isi amar pertimbangan hukum tentang tenggat waktu (empat puluh lima) hari sejak pemberlakuan suatu undang undang untuk dilakukan uji formil, sehingga putusan guo dapat ditegaskan atau didelegasikan (vide pemuatan pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi yang di agregasi kan dalam asas konsiderans terhadap undang undang nomor tahun tentang pengadilan tindak pidana korupsi tipikor). menimbang: huruf huruf dan seterusnya, hurufhuruf dan seterusnya). bahwa ketentuan seperti yang dikemukakan pada angka atas tersebut sangat sinkron dan sejalan dengan asas konsiderans yang merupakan indikator ketaatjuncto undang undang dasar negara republik indonesia tahuntuk mengkompilasikan pendapat tentang pertentangan norma hukum yang menjadi masalah utama (prima face) atas ketentuan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii sebagai sebuah amar putusan hukum yang sejajar dengan undang undang dan sudah diputuskan terdahulu terkait dengan ketentuanpembentukan peraturan perundang undangan, termasuk undang undang hukum acara mahkamah konstitusi nomor tahun tentang perubahan atas undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, yang diberlakukan belakangan (terkemudian), menurut pendapat hans kersen menyatakan:sbaca lebih lanjut hlm. slihat: essays legal and moral philosophy hukum logika). bahwa sejalan dengan pokok pemikiran dan pendapat hans kersen tersebut pada angka atas, menurut paul scrollen menyatakan: namun, pertentangan itu tidak dapat ada seharusnya tidak perlu ada (pen), ilmu tentang hukum harus mengadakannya jika kesan adanya pertentangan tersebut seolah olah menampilkan diri, justru karena hukum itu mewujudkan satu kesatuan. ilmu hukum tersebut harus menunjukkan bahwa apa yang tampak itu (kesan) tersebut juga disini menipu pandangan. hal ini tampak dari aturan (asas): lex posterior derogat priori atau suatu peraturan undang undang yang baru dan diterbitkan belakangan menyambungkan yang lamihat: struktur der rechtswetenschap, terjemahan edisi bahasa indonesia berjudul: struktur ilmu hukum, alih bahasa arief sidharth, penerbit: alumni bandung hlm. dengan demikian, jika dikaji secara hirarki morfologi hukum maka ketentukan menyambungkan putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii sebagai konsekuensi logis rational akibat dari putusan hukum terdahulu, hal tersebut berdasarkan logika ajaran hukum positif dalam hirarki peraturan perundang undangan yang dianut dan diberlakukan indonesia. bahwa untuk menyinkronkan (elaborasi) pandangan dan pendapat dari hans kersen dan paul scrollen pada angka dan angka atasim. mengatakan bahwa: ilmu hukum itusekurang kurangnya adasehingga pertentangan antara peraturan dapat dipecahkan. asas hukum kurang ditujukan kepada kelompok peristiwa konkret tertentu (spesifik) atau secara kaustik (pen). asas hukum lebihyang absolut asas assas hukum karan1981: apabila dua buah asas hukum bertentangan maka kedua duanya tetap dapat bertahan (eksis), tetapi apabila dua peraturan hukum bertentangan maka hanya salah satu saja yang harus tetap dapat berlaku (lex posterior derogat legi priori). denganibodi putusan nomor guo apakah bentuk legal decision disorder atau political disorder law making.(?) bahwa paradigma lama yang bersifat rigiditas subyektif dalam silogisme hukum akan menimbulkan berbagai konflik yang tidak berujung, sedangkan dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diikuti pula dengan aspek hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) maupun ketentuan konstitusional yang memberikan fleksibilitas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (human right) yang bebas dari penindasan maupun perampasan haknya sebagai warga negara yang sama hadapan hukum (equality under the law). akibat pertimbangan hukum (legal reasoning) oleh majelis hakim dalam putusan nomor guo secara serta merta telah merugikan hak konstitusional dari para pemohon baik langsung atau tidak langsung, dan sekaligus berkontraksi dengan putusan nomor yang tidak ditaati dan dipatuhi serta dijalankan oleh mari, dan kpt seluruh indonesia, sehingga perlu dicarikan solusi permasalahan konflik hukum yang berkepanjangan tanpa ada penyelesaiannya bagi kepentingan konstitusional para pemohon dan semua advokat yang terkena imbas dari putusan guo. bahwa perlu adanya asas eksepsionalitas yang mampu melerai pertentangan antara peraturan undang undang yang mengatur tentang norma hirarki hukum sebagaimana yang tertera dalam undang undang nomor tahun tentang pembentukan peraturan perundang undangan disatu sisi, sedangkan dilain sisi terkaitditerbitkan dalam kurun waktu yang sama, tanpa pemuatan putusan nomor puu vii sehingga putusan guo dipandang tidak aplikabel dan menyalahi norma hukum acara mahkamah konstitusi karena tidak memuat pembatasan waktu uji formil yang dimaksud. bahwa berdasarkan uraian uraian yang secara jelas dijabarkan pada angka dan angka serta angka tersebut atas, maka secari the pure theory law) dalam hans kersen seperti yang dipaparkan pada paragraph the hierarchical structure the legal order huruf (a) the constitution. see page bahwa dengan adanya permasalahan yang sangat esensial dan secara nyata terwujud dalam agregasi dan segregasi norma hukum terhadap hierarki peraturan perundang undangan atas putusan mahkamah konstitusi nomor guo yang bersifat apriori, maka secara faktual bertentangan dengan hukum acara mahkamah konstitusi seperti diatur dalam undang undang nomor tahun sebagai norma hukum yang bersifat posterior, bahwa tidak ada daya paksa suatu pertimbangan hukum yang bertentangan dengan peraturan hukum lainnya yang berlaku kemudian dan secara hierarki berada lebih tinggi kedudukannya, hal ini menyebabkan antibodi dan mengakibatkan pemberlakuan putusan mahkamah konstitusi nomor guo menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum seperti yang dimaksud oleh hans kersen, bahwa,hammad soleh tempat tanggal lahir sidoarjo, oktober agama islam, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan magersari nomor krian sidoarjo, jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal oktober memberi kuasa kepada tejo hartono, pd, s.h, iwan prahara, s.h, dan mari tua perlindungan sinaga, s.h, kesemuanya advokasi pada sholeh partners, berkantorsertaakan mencalonkan diri menjadi walikota surabaya periode mengikut jumlah penduduk. jelas ini adalah kesengajaan yang dibuat oleh partai yang berkepentingan terhadap tiket kepala daerah agar tetap melalui partai politik. padahal jika dipelajari dengan seksama caleg dpd tersebut adalah perseorangan yang tidak ada kaitannya dengan partai politik sama dengan calon perseorangan dalam pemilukada. namun kenapa cara pengaturannya berbeda? dpd syarat dukungannya lebih murah dan mudah, sementara untuk calon perseorangan dalam pemilukada dibuat susah dan berat untuk dilaksanakan,jelas ini. dalam hal ini pemohon merasa dihalang halangi oleh undang undang agar tidak dapat ikut aktif dalam pemerintahan: orang orang seperti pemohon yang sudah bertahun tahun membuat pencitraan masyarakat menjadi tidak berguna karena tidak punya kemampuan secara finansial dalam mengumpulkan ktp yang berjumlah puluhan ribu. sementara orang kaya yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat, tidak lemah melakukan pencitraan dengan begitu mudah dapat mengumpulkan ktp karena didukung dengar banyak uangemohon lolos menjadi peserta pemilihan kepala daerah maka pemohon sudah harus keluar uang milyaran rupiah. apakah hal ini bukan bentuk perlakuan diskriminatif, membedakan orang kaya dan tidak kaya sebagaimana diatur dalam uuduntuk kabupaten kota dan calon gubenur penduduk. bukan bahkan sampai seperti yang diatur dalamgar setiap warga negara yang ikut dalam pemilihan kepala daerah dapat mudah mendapatkan dukungan ktp kan berkompetisi secara sehat dalam merebut dukungan dari masyarakat, dari asumsi angka yang diusulkan oleh pemohon dalam syarat dukungan atas. tetap saja hanya beberapa orang yang dapat memenuhi dukungan guo. orang sekarang sadar, dengan banyaknya uang tidak menjamin dipilih orang oleh rakyat. mereka sadar dari pengalaman pemilu legislatif dan pemilukada. tempat yang punya uang hanya diambil uangnya saja tetapi tidak memilih mereka yang memberi uang: bahwa, idealnya syarat jumlah dukungan ktp tidak didasarkan pada jumlah penduduk. sebab hal ini berakibat akan merugikan calon yang kebetulan berada jumlah penduduknya tinggi. misalnya syarat dukungannya sama tetap antara kota surabaya yang berpenduduk tiga juta dengan kabupaten sidoarjo yang dua juta penduduk maka implikasinya calon syarat dukungan untuk surabaya akan lebih banyak dibandingkan dengan sidoarjo: padahal implikasi perbedaan syarat dukungan yang lebih banyak penduduk juga tidak berdampak dengan penghasilan kepala daerah tersebut. justru beban tanggung jawabnya lebih tinggi, mengingat jumlah penduduknya lebih banyak: sementara untuk menjadi anggota legislatif antara daerah yang berpenduduk besar dengan daerah yang berpenduduk sedikit. syaratnya tidak ada perbedaan. tetapi sebagai konsekuensi besarnya penduduk maka bilangan pembagi pemilihnya bpp) akan lebih besar dibandingkan dengan daerah berpenduduk kecil: harusnya dalam pemilihan kepala daerah juga seperti itu, tidak membedakan syarat untuk daerah yang berpenduduk besar dengan daerah yang berpenduduk kecil. tetapi sebagai konsekuensi kota besar jumlah penduduknya tiga juta maka calon kepala daerah yang berkompetisi dalam meraih kemenangan harus mendapat suara yang lebih berat dibandingkan dengan calon kepala daerah yang berpenduduk lebih sedikit, diberlakukannya guo merugikan pemohon. karena pemohon tidak diberikan kesempatan atau peluang kepada pemohon dalam aktif pemerintahan. bagaimana pemohon dapat menjadi calon kepala daerah jika aturannya sudah dibuat sedemikian rupa yang menyulitkan pemohon dapat lolos menjadi calon kepala daerah, bahwa (2e) sepanjang frasa kata ".dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan.". dan spekerjaan pemohon dalam mencari dukungan kerja (dua) kali. sebab mendapatkan ktp dari masyarakat tidak selalu disertai dengan mendapatkan surat pernyataan dukungan, bahwa dukungan terhadap calon kepala daerah dapat dalam dua bentuk, yaitu ktp atau surat penyataan dukungan yang ditandatangani. fungsinya adalah sama yaitu untuk menunjukkan apakah benar calon tersebut didukung oleh masyarakat atau tidak?. jadi seharusnya pembentuk undang undang cukup memberi syarat satu saja ktp atau surat penyataan dukungan. toh nantinya sama sama dicek lapangan kpud apakah benar ktp atau surat penyataan dukungan berasal dari masyarakat atau tidak: bahwa,kerja pemohon tidak mendapat kemudahan dan kesempatan yang sama terhadap pemohon dalam ikut dalam pemilukada surabaya. sebagaimana dimaksud oleh uud karena, harus kerja dua kali, mencari ktp dan mencari dukungan penyataan yang secara kegunaannya sama: bahwa apabila ketentuan (2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf (2etidak ada, maka hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tersebut tidak akan terjadi pada diri pemohonpemohon dengan berlakunyohon berpendapat bahwa telah,hak asasi manusia nomor tahun,dijamin dalam uud bahwa dengan syaratmenjadikan posisi pemohon tidak sama dengan calon lain yang kaya raya: bahwa pemohon sebagai warga negara yang berhak mencalonkan diri menjadi pejabat publikpemohon untuk menjadi pejabat publikdan uud bahwa,,. bahwa berdasarkan uraian tersebut atas, maka jelas keberadaanbertentangan dengan uud khususnya dan serta sehingga dengan demikian ketentuan, "petidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. petit berdasarkan: mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,khususnya dan dandasar negara republik indonesiimbang bahwa pada tanggal april kepaniteraan mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari dewan perwakilan rakyat,(2a) dan (2b) sepanjang frasa: (2e) sepanjang frasa, "dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan"(2a) berbunyi: (2aberbunyi: (2be) berbunyi: menurut pemohon hak konstitusionalnya dirugikan dengan alasan, sebagai berikut: bahwa dengan adanya persyaratan dukungan dalam pasangan calon perseorangan dirasakan sebagai syarat yang memberatkan sehingga menimbulkan kesan pembatasan terhadap hak warga negara dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah wakil kepala daerah melalui unsur perseorangan: bahwa pemohon memahami setiap calon kepala daerah wakil kepala daerah dari unsur perseorangan harus mendapat dukungan keterwakilan, namun syarat yang diatur dalam undang undang guo memberatkan calon bukan berdasarkan kualitas dan kapabilitas sebagai calon pemimpin, bahwa menurut pemohon dukungan yangmerupakan kerja dua kali yaitu mencari ktp dan mencari dukungan pernyataan mana ktp dan surat keterangan tanda penduduk itu secara kegunaannya sama, bahwa menurut pemohon ketentuan (2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf serta (2e) undang undang guo berpotensi menghalangi terpilihnya pemohon menjadi kepala daerah walikota surabaya tahun dengan demikian menurut pemohonadapun bunyi ketentuan uudbahwa pencalonan pemohon tersebut melalui unsur perseorangan atau biasa disebut dengan calon independen: bahwa pemilihan kepala daerah sekarang adalah secara langsung dipilih oleh rakyat. maka idealnya tidak boleh ada peraturan yang menghambat hak warga negara dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah wakil kepala daerah, bahwa, untuk melihat derajat keterwakilan calon kepala daerah wakil kepala daerah memang harus ada persyaratan dukungan oleh calon tersebut. tetapi syarat dukungan itu tidak boleh memberatkan sehingga memunculkan kesan pembatasan terhadap hak warga negara dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah wakil kepala daerah melalui unsur perseorangan: bahwa untuk menjadi kepala daerah wakil kepala daerah pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit, tetapi hal tersebut biasanya diperuntukkan dalam kampanye bukan untuk memenuhi persyaratan sebagai calon: bahwa sebenarnya pemohon hanya ingin mengajukan permohonan uji materil pada (2bkhusus mengatur tentang syarat calon kepala daerah yang mau maju kabupaten kota yang berpenduduk atas satu juta jiwa. tetapi karena ini saling berkaitan dengan (2a) huruf huruf huruf dan huruf dan huruf huruf dan huruf maka pemohon harus mengajukan uji materil (2a) huruf huruf huruf dan huruf dan (2b) huruf huruf huruf dan "pernyataan dukungan yang dihampiri dengan": bahwa, sedangkan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana pada huruf undang undang nomor tahun yang dapat mendaftarkan pasangan calon apabila mendapatkan perolehatas"": keterangan dpr,pa yang didalilkan pemohon berkaitan dengupa kekhawatiran tidak akan mendapat dukungan sesuai dengan syarat yang dinyatakan dalam undang undang sama sekali tidak beralasan. faktanya pemilukada masih akan dilaksanakan mana pemohon masih mempunyai kesempatan untuk membangun meningkatkan citra yang baik masyarakat karena tidak dapat dipungkiri citra baik seseorang akan menjadi panutan yang diikuti oleh masyarakat. semua orang mempunyai hak yang sama dan tidak dibeda bedakan untuk ikut serta dalam pemerintahan sebagaimana yang dijamin oleh uud termasuk pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. namun tentu saja untuk masuk dalam daftar calon tersebut disertai dengan persyaratan yang berlaku dan harus dipenuhi seluruh calon. selanjutnya masyarakatlah yang akan memberikan haknya untuk menentukan wakilnya sebagai pemimpin daerahnya. dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan amanat uudim negara kesatuan republik indonesia, sertan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. pemilihan calon kepala daerah wakil kepala daerah dilaksanakan dalam pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat. pemilihan umum diselenggarakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam rangka rakyat menggunakan hak asasi sebagai warga negara untuk memilih wakilnya sehingga tercapai pemerintahan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam huruf undang undang nomor tahun yang berbunyi: calon kepala daerah wakil kepala daerah adalah warga negara republik indonesia yang memenuhi syarat: mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya". ketentuan tersebut akan berimplikasi pada jumlah dukungan masyarakat karena masyarakat daerah tersebut mengetahui mengenal calon yang bersangkutan. dukungan masyarakat berbanding dengan peran calon dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga karya calon yang diberikan apabila berkenan diterima masyarakat akan menunjuk pada jumlah dukungan yang diterima calon, tentu saja masyarakat akan cerdas dalam memilih wakilnya pemerintahan. besaran prosentase pendukung calon independen pada pemilukada sebagaimana disebutkan dalam (2a), dan (2b) undang undang nomor tahun merupakan hal yang rasional untuk membuktikan adanya dukungan nyata secara formal dalam masyarakat terhadap siapapun calon perseorangan independen yang mendaftar sebagai calon kepala daerah wakil kepala daerah. besaran angka tersebut bukanlah hal yang memberatkan apabila calon tersebut sudah benar benar dikenal dan mendapat pengakuan kapabilitasnya oleh masyarakat. besaran presentase diberlakukan pula dalam pemilihan presiden dan wakil presiden republik indonesia. angka rasional pendukung dibutuhkan sebagai bukti adanya dukungan dari masyarakat melalui partai politik yang mereka usung. presentase pasangan calon presiden dan wakil preside. dukungan masyarakat terhadap calon kepala daerah wakil kepala daerah merupakan partisipasi nyata masyarakat untuk memperkuat pemerintahan yang tersebut akan menjadi legitimasi dan memperkuat pemerintahan. masyarakat berhak untuk menentukan dukungan terhadap pemimpinnya. bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dikemukakan, maka, "dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan" dan (2e) sepanjang frasa dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan tidak bertentangan dengan dan dan uud(2a) huruf huruf huruf hurufmendalilkan bahwa: pemohon dalam permohonan guo adalah muhammad soleh yang mendalilkan dan menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh (2a) huruf huruf huruf huruf (2b) huruf huruf huruf huruf (2e) dan (ba) huruf bertentangan dengan dan dan uud karena dengan adanya guo pemohon melalui unsur perseorangan calon independen sangat keberatan dalam mencalonkan diri menjadi kepala daerah wakil kepala daerah, pemohon sebagai seorang advokat sudah melakukan pencitraan kota surabaya selama (sepuluh) tahun dengan tujuan agar dapat dikenal masyarakat surabaya, selain itu pernah menangani kasus besar seperti sengketa pemilukada kabupaten tuban jawa timur tenggelamnya kasus senopati semarang (tahun eksekusi mati sumiarsih dan sugeng dan dikabulkannya permohonan pemohon oleh mahkamah konstitusi tentang suara terbanyak tahun (2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf (2e) dan (ba) huruf menyatakan(2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf sepanjang frasa kata .harus didukung sekurang kurangnya (enam koma lima persen), (lima persen), (empat persen), dan (tiga persen) , (2e) sepanjang frasa kata .dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan., dan (ba) huruf sepanjang frasa pernyataan dukungan yang dihampiri dengan. tidak sejalan dengan semangat reformasi, karena dengan mencalonkan diri menjadi walikota surabaya periode semestinya syarat untuk perseorangan independen tidak dapat dipersamakan untuk partai politik: bahwa pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh uud yaitu3. menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut atas,mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan yang dimohonkan pengujian: pendapat mahkamah i3.9j menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya telah jelas menguraikan pokok permohonan beserta dalil dalil yang diajukan, oleh karenanya mahkamah mempertimbangkan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan baik dpr maupun pemerintah dan mahkamah dapat secara langsung memeriksa pokok permohonan: i3. menimbang bahwa pemohon mendalilkan (2a) dan (2b) sebagaimana telah diubah dengan sepanjang frasa, harus didukung sekurang kurangnya (enam koma lima persen), 54x (lima persen), (empat persen) dan 34x (tiga persen) , dan (2e) sepanjang frasa dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan", dan (ba) huruf sepanjang frasa pernyataan dukungan yang dihampiri dengan" yang telah diubah dengan bertentangan dengan dan uud i3. menimbang bahwa yang didalilkan oleh pemohon sebagai bertentangan dengan uud adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan calon perseorangan dalam pemilihan umum kepala daerah sebagaimana diatur oleh yang mengubah dengan menambahkan (2a) huruf huruf huruf dan huruf (2b) huruf huruf huruf dan huruf dan sa) huruf pada adapun rumusan selengkapnya ketentuan yang dipermasalahkan oleh pemohon adalah, sekurang kurangnya dari jumlah kursi dprd atau dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota dprd daerah yang bersangkutan adalah bukan suara masyarakat sebagaimana pengaturan pemilihan pasangan calon gubenur wakil gubenur atau pasangan calon bupati wakil bupati atau walikota wakil walikota, akan tetapi untuk sebatas pemilihan calon legislatif, jadi tidak ada kaitan dengan perseorangan independen. dan belum tentu suara peserta partai politik untuk meminta pendapat masyarakat pemilukada, belum tentu suaranya sama dengan suara pemilu legislatif. jadi kalau cukup adil mestinya syarat yang untuk perseorangan independen tidak dapat dipersamakan untuk partai politik: bahwa pemohon sudah melakukan pencitraan kota surabaya sudah sepuluh tahun lalu, agar pemohon dapat dikenal oleh masyarakat surabaya: bahwa pemohon sebagai seoarang advokat juga melakukan kerja kerja sosial dalam menangani perkara. yang bertujuan menanamkan jasa kepada klien agar suatu saat jika dibutuhkan dapat memilih pemohon dalam pemilihan kepada daerah, bahwa pemohon lemah dipenjara dua tahun saat pemerintahan orde baru berkuasa. mana saat itu semua media cetak dan elektronik memberikannya. sehingga jika berbicara nama sholeh buat warga surabaya tidak asing lagi: bahwa sebagai advokat, pemohon telah banyak menangani kasus besar yang menjadi perhatian publik. seperti sengketa pemilukada kabupaten tuban jawa timur tenggelamnya kasus senopati semarang dan eksekusi mati sumiarsih dan sugeng yang terbaru dikabulkannya permohonan pemohon oleh mahkamah konstitusi tentang suara terbanyak tahun artinya pencitraan dan pengenalan sosok pemohon kepada masyarakat surabaya sudah berlangsung lama. maka idealnya ketika pemohon mengajukan diri ikut dalam pemilukada, maka pemohon telah mempunyai modal politik dan modal sosial: bahwa diberlakukannya (2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf juga (2e) dan sa) (2b) pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud padaccdanmendalilkan bahwa ketentuan tersebut atas: berpotensi menghalangi terpilihnya pemohon menjadi kepala daerah, tidak sejalan dengan semangat reformasi, membatasi ruang gerak warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan: membatasi hak warga negara dalam ikut pemilihan kepala daerah, terlalu memberatkan calon perseorangan dan hanya calon yang bermodalkan uang besar, bukan berdasarkan kualitas, dan kapabilitas seorang calon. bahwa menurut pemohon, ketentuan guo bertentangan dengan:,kan yang sama diuud yang menyatakkan yang bersifat diskriminatif itu . i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon tersebut mahkamah berpendapat sebagai berikut: pemilihan kepala daerah baik gubernur maupun bupati atau walikota mempunyai perbedaan dengan pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd, karena itu persyaratan calon kepala daerah tidak dapat diperbandingkan dengan persyaratan pencalonan anggota dpr, dpd dan dprd. dalam pemilihan kepala daerah yang dipilih hanya satu orang untuk menduduki satu jabatan yaitu kepala daerah dari sebuah daerah pemilihan kabupaten kota atau provinsi, sedangkan dalam pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd dari satu daerah pemilihan dipilih anggota lebih dari satu anggota. dengan demikian pemilihan kepala daerah prosesnya lebih kompetitif karena hanya menyediakan satu posisi, hal demikian berbeda dengan pemilihan anggota dpr, dpd dan dprd. oleh karena lebih kompetitif maka adanya persyaratan dukungan yang lebih berat bagi calon kepala daerah sangat beralasan. perbedaan persyaratan antara calon anggota dpd dan calon kepala daerah perseorangan tidak melanggar hak perlakuan yang sama hadapan hukum apalagi bersifat diskriminatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama baik untuk menjadi calon kepala daerah maupun untuk menjadi calon anggota dpd sesuai dengan persyaratan jumlah dukungan untuk mencalonkan diri masing masing jabatan tersebut, artinya tidak ada persyaratan yang melanggar hak persamaan depan hukum dan yang bersifat diskriminatif yang menyebabkan seorang warga negara hanya dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah saja dan tidak diberi hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota dpd. keduanya menjadi pilihan bagi setiap orang yang dijamin oleh uud, apakah seseorang akan mencalonkan diri sebagai anggota dpd atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. hal demikian tidak dilarang oleh ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon. tidaklah rasional kalau untuk waktu bersamaan seseorang sekaligus mencalonkan diri untuk keduanya. dengan demikian, mahkamah berpendapat bahwa perbedaan persyaratan jumlah dukungan bagi calon kepala daerah dan bagi calon anggota dpd tidaklah melanggar hak persamaan depan hukum sebagaimana dimaksud uud dan tidak pula bersifat diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam uud tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan telah membuka kesempatan bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. perubahan tersebut adalah mengakomodasi putusan mahkamah konstitusi nomor puu yang menyatakan bahwa bertentangan dengan uud karena hanya membuka calon kepala daerah terbatas yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. apabila dibaca dalam konteks pencalonan kepala daerah, sebenarnya telah membuka peluang bahwa yang dapat mengajukan calon kepala daerah bukan hanya partai politik saja, tetapi kelompok masyarakat luar partai politik yang oleh bahasa disebut sebagai, "sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam undang undang ini . dengan demikian the right propose candidate setelah adanya ada pada dua kelompok masyarakat yaitu kelompok yang tergabung dalam partai politik dan kelompok masyarakat lain yang tidak tergabung dalam partai politik. untuk kelompok partai keberadaan rilisnya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam pemilihan umum yang tercermin dari perolehan suara yang oleh digunakan sebagai dasar pemberian hak untuk mengusulkan calon kepala daerah, yaitu partai yang bersangkutan mendapatkan dari jumlah kursi dprd, atau 15x dari jumlah suara pemilih dalam pemilihan umum anggota dprd. bagi kelompok selain partai politik dalam pencalonan kepala daerah, keberadaan rilisnya dibuktikan dengan pernyataan dukungan yang ditujukan kepada seorang calon (vide dengan demikian meskipun dalam disebut adanya perseorangan, namun pada dasarnya the right propose candidate tetap ada pada kelompok baik partai politik maupun non partai politik, sedangkan the right candidatebedaan persyaratan dukungan calon antara4y4: i3. menimbang bahwa samping mendalilkan adanya uud yang dilanggar oleh ketentuan yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian, pemohon juga mendalilkan bahwa pencalonan kepala daerah akan memerlukan biaya yang banyak sehingga hanya mereka yang mempunyai banyak dana saja yang dapat ikut serta dalam pencalonan kepala daerah. mahkamah berpendapat, i3. menimbang bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dalam kasus guo bertentangan dengan uud tidaklah tepat karena tersebutkan yang khusus. oleh sebab itu dalil pemohon guo harus dikesampingkan, i3. menimbang bahwa dalam suatu pemilihan umum kepala daerah yang sehat, the right propose candidate (hak untuk mengajukan calon) yang dimiliki oleh kelompok masyarakat harus digunakan sesuai dengan prinsip demokratis. adanya perbedaan aspirasi dalam menggunakan hak tersebut adalah hal yang fitrah dalam alam demokrasi. kalau motif komersial menjadi penentu yang utama dalam pengambilan putusan maka akan merusak sendi sendi demokrasi. ketentuan yang mengatur pilkada oleh karenanya harus memberi sanksi berat terhadap pelanggaran pelanggaran pelaksanaan demokrasi yang satu diantaranya adalah money politic. apabila terdapat pelanggaran yang serius dalam pemilu pantas kiranya terhadap pelanggar dapat dikenai sanksi pencabutan hak dipilihnya untuk sementara waktu. penegakan hukum terhadap peserta pemilu yang melanggar maupun kepada aparat pelaksana pemilu menjadi kunci bagi pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil, dan jangan sebaliknya asas pemilu malah dikorbankan karena memberikan toleransi adanya pelanggaran pemilu. demokrasi dan hukum harus berjalan beriringan, kalau hukum dikorbankan karena memberikan toleransi terhadap praktik pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan asas demokrasi, maka nilai demokrasi itu sendiri merosot dan hanya sekedar sebagai demokrasi formalistik belaka, i3dalil pemohon tidak beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan. konklusi dengan berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimansepuluh bulan novemberakil mochtar muhammad alim ttd ttd arsyad sanusi maria farida indrawi ttd ttd ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti, ttd eddy purwanghalangi terpilihnya pemohon menjadi kepala daerah, bahwkata harus didukung sekurang kurangnya (enam koma lima persen), (lima person), (empat persen) dan (tiga persen) . (2e) sepanjang frasa kata, "dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan". dan sa) huruf sepanjang frasa kata, "pernyataan dukungan yang dihampiri dengan" tidak sejalan dengan semangat reformasi: bahwa penerapan guo adalah kepentingan partai politik (pembentuk undang undang) yang duduk departemen bertujuan membatasi ruang gerak warga negara yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan: bahwa idealnya undang undang tidak boleh membatasi hak warga negara dalam ikut pemilihan kepala daerah: bahwa pemohon dapat memahami setiap calon kepala daerah dari unsur perseorangan haruslah mendapatkan dukungan keterwakilan. tetapi syarat yang diatur dalam undang undang guo terlalu memberatkan bagi setiap calon., bukan berdasarkan kualitas, kapabilitas seseorang calon pemimpin,dan dengan demikian, menurut pendap, bahwa selanjutnya dalam putusan mahkamah konstitusi nomor puu iii dan putusan nomor puu ii1 telah menentukan limajuga (2e) sepanjang frasa kata "dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan".bertentangan dengan dan dan uud pokok permohonan bahwabahwa bunyijuga".pernyataan dukungan yang dihampiri dengan.",berpotensi menghalangi, membatasi hak pemohon untuk ikut berkompetisi sebagai calon walikota surabaya periode maupun menjadi calon gubenur provinsi jawa timur,istimewaan kepada mereka yang berduet untuk dapat mengumpulkan ktp penduduk agar dapat memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah. padahal pemohon telah bertahun tahun membangun pencitraan kepada masyarakat agar masyarakat mengenal pemohon. tetapi karena persyaratan yang berat, terlalu banyaknya permintaan dukungan ktp sehingga menyulitkan diri pemohon untuk memenuhinya. bahwa, pemohon setuju apabila setiap calon kepala daerah dari unsur perseorangan harus mampu menunjukkan dukungan awal dari masyarakat. tetapi jika atau bahkan lebih dari jumlah penduduk tentu sangat berat. apalagi yang terjadi sekarang ini setiap kita minta dukungan selalu dihitung dengan uang oleh masyarakat. hal ini belajar pemilu legislatif dan dari pengumpulan ktp dukungan untuk calon anggota dewan perwakilan daerah dpd). jika aturan guo diterapkan sama saja undang undang ini melanggar uud mana guo bersifat diskriminatif, yang memberikan keistimewaan buat para calon yang mempunyai dana besar. seharusnya tidak boleh ada aturan yang bersifat diskriminatif. karena uud jelas memberikan kebebasan kepada setiap warga negara terbebas dari perlakuan diskriminasi, bahwa, agar tercipta derajat kompetisi yang sehat partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggiartinya harus ada persyaratan tetapi tidak memberatkan bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah. jelas.penyataan dukungan yang dihampiri dengan." undang undang nomor tahun bertentangan dengan uud yang menyatakan semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum sini pembentuk undang undang nyata nyata tidak menjunjung tinggi hukum. karena aturan guo tidak memberikan kesempatan yang sama pada semua warga negara: bahwa, (2a) huruf huruf huruf huruf dan (2b) huruf huruf huruf huruf tidak sinkron dengan huruf undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum, tentang syarat dukungan bagi calon anggota dewan perwakilan daerah dpd) yang menyatakan: huruf provinsi yang berpenduduk lebih dari (ima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit (lima ribu) pemilih: bahwa merujuk dari undang undang pemilu atas, provinsi jawa timur yang berpenduduk lebih dari (tiga puluh) juta orang hanya dibutuhkan dukungan ktp. sedangkan penduduk kota surabaya hanya (tiga) juta orang, namun syarat menjadi calon kepala daerah harus mendapatkan dukungan dari jumlah penduduk. maka syarat dukungannya adalah (sembilan puluh ribu) ktp. apakah hal itu tidak kontradiktif dan diskriminatif apakah ini sama halnya pemilukada tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara depan hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam uud bahwa, terjadi perbedaan antara undang undang nomor tahun tentang pemilu dengan undang undang pemilukada nomor tahun sebab undang undang pemilu justru memudahkan kepada caleg dengan batasan aturan yang minimal, sementara aturan dukungan dalam pilkada

" 1g dela pemohon perkara puu vii subhan saputra, pi., mp, anggota dprd kabupaten hulu sungai tengah periode dari partai amanat nasional, bertempat tinggal jalan pancasila nomor rt. ii pantai hambatan barat kecamatan labuan amas selatan kabupaten hulu sungai tengah provinsi kalimantan selatan, telepon hp. muhammad mansyur, hut., s.h. anggota dprd kabupaten hulu sungai tengah periode dari partai patriot, bertempat tinggal komplek bawah permai jalan melon blok nomor kelurahan bukan kecamatan barabai, kabupaten hulu sungai tengah provinsi kalimantan selatan, telepon hp. drs. tajuddin noor, m.m, anggota dprd kabupaten hulu sungai tengah periode dari partai persatuan pembangunan, bertempat tinggal jalan keramat panjang nomor barabai kabupaten hulu sungai tengah provinsi kalimantan selatan, telpon hp. selanjutnya disebut sebagai . para pemohon i1. para pemohon perkara puu vii nama marten mare, s.h.: tempat tanggal lahir kangurusimon francisco beli, sos.: tempat tanggal lahir kemang, janvision obisuru, sos.: tempat tanggal lahir mola, julmarzuki usman, ma.: tempat tanggal lahir ditolong, oktober agama islam, pekerjaan anggota dprd kabupaten alor periode kewarganegaraan indonesia, karena dengan adanya frasa yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi tertua yak dprd kabupaten kota dalam tersebut.ini bagi anggota dprd yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi sedikit. bahwa ketentuan selanjutnya diatur secara teknis dalam selanjutnya yaitu dan bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon yang dijamin dalam dan uud adapun bunyi dan tersebut adalahselanjutnya ketentuyang berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dprd kabupaten kota dalam sangat jelas kebersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan tidak tercermin lagi dan hal ini bertentangan dengan uud bahwdprd yang memiliki kesempatan duduk sebagai pimpinan dprd dan ada sebagian lain anggota dprd tidak memiliki kesempatan untuk duduk sebagai pimpinan dprd. padahal mereka adalah sama sama anggota dprd: dan mereka sama sama menjadi anggota dprdbahwa dengan demikian,sebenarnya hak hak sebagai anggota dprd yang telah dijamin serta juga telah ditegaskan pula dalam ketentuan huruf pada yang sama (uu tersebut, sehinga tidak dapat dibedakan bedakan atau dibatasi hanya karena penghormatan atas keberhasilan partai politik dalam memperoleh kursi terbanyak, khususnya terhadap hak memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd. adapun bunyi ketentuan huruf pada menyatakan bahwa, anggota dprd kabupaten kota mempunyai hak: a. b. cc. memilih dan dipilih: dst, namun: bahwa dengan demikian, frasa yang berasal dari pedal politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbang yak dprd kabupaten kota dalammembuat para anggota dprd mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena menutup peluang sebagian anggota dprd untuk menduduki jabatan pimpinan dprd. hal ini jelas pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagai warga negara indonesia yang telah dijamin oleh uud khususnya bahwa bila memperhatikan dengan seksama, anggota dprd telah pernah diberikan jaminan kedudukan yang sama dalam hukum, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama dihadapan hukum, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan iniyang dalam yang menyatakan bahwa, : bahwa, apabila majelis hakim mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon, dengagar pengaturan pengisian jabatan pimpinan dprd memperoleh kepastian hukum yang jelas dan tegas, maka untuk menjamin lembaga legislatif tetap dalam tatanan demokratispetitmenyatakan bahwa mpr, dpr, dpd, dan dprd initidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, menyatakan bahwaatau apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya: para pemohon perkara nomor puu viuud antara l, lebih lanjut, huruf (menurut pertimbangan para pemohon makoleh para pemohon ini, kedudukan hukum (legal standing) para pemohon bahwa ke (empat belas) orang para pemohon adalah warga negara indonesia, sekarang ini berkedudukan sebagai anggota dprd kabupaten alor periode dari (dua puluh lima) orang anggota sebagaimana dalam surat keputusan gubernur provinsi nusa tenggara timur nomor pem. tanggal agustus (terlampir). para pemohon berasal dari (sebelas) partai politik, yaitu partai demokrasi kebangsaan pdk), partai nasional benteng kerakyatan indonesia pnb), partai bulan bintang pbb), partai gerakan indonesia raya gerindra), partai keadilan dan persatuan indonesia pkpi), partai nasional indonesia marhainisme pni marhainisme), partai damai sejahtera pds), partai demokrasi pembaruan pdp), partai peduli rakyat nasional ppen), partai karya peduli bangsa pkb), dan partai kasih demokrasi indonesia padi): bahwa mkselanjutnya penjelasan menyatakan,dalam pemilihan umum legislatif pada tanggal april terdapat (lima belas) partai politik yang memperoleh kursi dprd kabupaten alor dengan hasilnya sesuai keputusan kpu kabupaten alor nomor kep kpu alor v (terlampir) sebagai berikut partai golkar memperoleh suara dan atau kursi: memperoleh suara dan atau kursi: pdi perjuangan memperoleh suara dan atau kursi, partai gerindra) memperoleh suara dan atau kursi pdk memperoleh suara dan atau kursi, pkb memperoleh suara dan atau kursi, pnb memperoleh suara dan atau kursi, pbb memperoleh suara dan atau kursi, pks memperoleh suara dan atau kursi: ppen memperoleh suara dan atau kursi, pkpi memperoleh suara dan atau kursi, padi memperoleh suara dan atau kursi, pds memperoleh suara dan atau kursi, pdp memperoleh suara dan atau kursi, pni marhainisme memperoleh suara dan atau kursi. note: bagian yang diketik dengan huruf tebal (bold) adalah partai asal para pemohon): dengan demikian total perolehan suara para pemohon adalah (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) suara dan atau (empat belas) kursi dari (dua puluh lima) kursi dprd kabupaten alor, bahwa berdasarkan sidang paripurna dprd kabupaten alor pada tanggal oktober maka telah dibentuk dan ditetapkan (lima) fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik dprd kabupaten alor sebagaimana surat keputusan pimpinan sementara dprd kabupaten alor nomor paripurna dprd tanggal oktober (terlampir), yaitu: fraksi partai golkar suara dan atau kursi) fraksi partai demokrat, terdiri dari dan pks suara dan atau kursi): fraksi pdi perjuangan suara dan atau kursi), fraksi gabungan alor bersatu, terdiri dari pnb, pkpi, pdp, pds, pkb, pbb, padi, dan pni marhaenisme suara dan atau kursi) fraksi gabungan suara rakyat, terdiri dari pdk, partai gerindra,dan ppen suara dan atau kursi): note: bagian yang diketik dengan huruf tebal (bold) adalah fraksi dimana para pemohon bergabung): adapun komposisi dan personalia kedua fraksi para pemohon, yaitu fraksi gabungan alor bersatu ketua vision obisusru, sos: wakil ketua aris wahyudi, sekretaris melawan jawa, anggota marzuki usman, ma, seniriadin baru, sos, msi, jonathan yokai, henderikis sleman laukamang, sos, simeon gila, dan permen lama kelly, se: fraksi gabungan suara rakyat ketua marten mare, sh: wakil ketua masak malaimakuni, sekretaris sleman gorangmau, st: anggota rusak simon atau, dan simon francisco belly, sos, bahwa sebagaimana uraian uraian atas, maka benar bahwa para pemohon adalah anggota dprd kabupaten alor periode yang merupakan 'guo memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang: bahwa berdasarkan dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, masing masi7eserta penjelasan yang menyatakan:lamat kalabahi, kelurahan wetabua, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur, nomor telepon nama seniriadin baru, sos., si.: tempat tanggal lahir brewing, septemberelepon nama sleman gorangmau, s.t. tempat tanggal lahir kupang, septemberair kenari, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur, nomor telepon nama rusak simon atambua, tempat tanggal ahir kelasprovinsi nusa tenggara timur: nomor telepon nama aris wahyudi, tempat tanggal lahir jepara, agustus, dan undang undang nomor tahun yang menyatakan, tangan partai politikap tidaknya pada bulan bulan mendatang akan dibentuk pimpinan definitif dprd kabupaten alor periode bahwa, para pemohon berpendapat, dan beserta penjelasan serta undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, terutama frasa "berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak dprd kabupaten kota , adalah tidak memiliki rasa keadilan hukum, tidak adanya kepastian hukum, dan tidak adanya rasa demokratis, sangat diskriminatif, serta bertentangan dengan uud khususnya daapabila dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd ini diterapkan dprd kabupaten alor, maka utusan partai golkar akan menjadi ketua, utusan partai demokrat dan pdi perjuangan masing masing akan menjadi wakil ketua dprd kabupaten alor periode dan para pemohon yakni ke (empat belas) orang anggota dprd kabupaten alor dari (dua) fraksi asal (sebelas) partai politik tentu dirugikan dari rasa keadilan dan kesetaraan hukum. disini para pemohon merasa hak hak konstitusionalnya telah dilanggar dan dirugikan, khususnya melanggar dan uud bahwa berdasarkan kriteria kriteria tersebut pada butir atas, maka para pemohon merupakan pihak yang merasa dirugikan kepentingan dan hak konstitusional nya dengan berlakunya implementasi undang undang yang dimohonkan untuk diuji. dimana (empat belas) orang para pemohon, bahkan (dua puluh lima) orang anggota dprd kabupaten alor akan kehilangan hak dan atau kewenangan dipilih dan memilih menjadi pimpinan dprd kabupaten alor periode bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian atas, menunjumaksud dalam huruf undang undang mahkamah konstitusi: pokok permohonanyang sama depan hukum dan hak atas kesempatan yang sama dalam suatu pemerintahan bagi seluruh angota dprd kabupaten alor setiap anggota dprd kabupaten alor periode memiliki hak yang sama dan setara bahwa setiap anggota dprd kabupaten alor periode memiliki hak yang sama dan setara sesuai amanat uud yaitu:.sebagai anggota dprd kabupaten alor periode harus memiliki hak hak tersebut tanpa boleh ada perlakuan yang berbeda: bahwa sebagai anggota dprd kabupaten alor periode tiap tiap anggota,dan uud bahwadprd kabupaten alor periode dari partai politik tertentu untuk menjadi pimpinan dprd kabupaten alor adalah ketentuan yang melanggar prinsip prinsip hak asasi manusia sebagaimana dilindungi oleh dan uud il. seberhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan dprd kabupaten alor bahwa oleh karena tiap hak yang sama maka dengan sendirinya seluruh anggota dprd kabupaten alor periode tanpa memandang asal partai politiknya, memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten alor melalui fraksi fraksi: bahwa persamaan hak ini merupakan bagian dari pada pengakuan hak hak yang dimiliki oleh setiap anggota dprd kabupaten alor periode termasuk para pemohon, yang harus tidak boleh dibedakan (sekali lagi, yang harus tidak boleh dibedakan) dan harus diperlakukan secara adil, dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sepanjang yuud undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, khususnya dan masing masing berbunyi: fras", frasfrasfras, frasa: frasbeserta frasa penjelasan berbunyi,, bahwa dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut, mengenai pemilihan pimpinan dprd kabupaten alor) sepanjdan uud bahwa dalam hal pimpinan dprd kabupaten alor, ketentuan dan dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut menunjukan ketidak sejarawan kedudukan anggota dprd kabupaten alor periode dimana anggota dprd kabupaten alor periode yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara sedikit, ditempatkan lebih rendah dibandingkan kedudukan anggota yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak, bahwa dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd secara tegas menyatakan bahwa pimpinan dprd kabupaten alor) harus berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak. dengan kata lain, hak menjadi pimpinan dprd kabupaten alor hanya dimiliki oleh anggota dprd kabupaten alor yang berasal partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak, sementara anggota dprd kabupaten alor yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara sedikit tidak berhak untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten alor, bahwa para pemohon yang adalah warga negara indonesia yang terpilih menjadi anggota dprd kabupaten alor periode telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan dan dengan penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, akibat adanya frasa "yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi dan atau suara terbanyakkabupaten alor periode dan sama sama dipilih melalui pemilihan umum. oleh karena itu frasa "yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak adalah bertentangan dengan uud bahwatersebut, juga bertentangan dengan karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama depan hukum, sebab ada sebagian anggota dprd kabupaten alor periode yang memiliki hak memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten alor dan ada sebagian lain anggota dprd kabupaten alor periode yang tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pimpinan dprd kabupaten alor. padahal mereka adalah sama sama anggota dprd kabupaten alor periode dan mereka adalah sama sama menjadi anggota dprd kabupaten alor periode tersebut dengan cara dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang sama, oleh rakyat pemilih yang sama, dengan undang undang pemilihan umum yang sama serta bawah penyelenggara pemilihan umum yang sama yaitu kpu kabupaten alor: bahwa lebih lanjut, frasa "yang berasal dari partai politikguo termasuk para pemohon: bahwa dengan adanya frasa frasa pada dan dengan penjelasan tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, para pemohon akan mengalami kehilangan hak memperoleh keadilan hukum dan hak berdemokrasi sebagai anggota dprd dalam menentukan pimpinan dprd kabupaten alor periode dimana para pemohon dibatasi atau dipasang hak dan kewenangan untuk dipilih menjadi dan atau memilih ketua atau wakil ketua dprd kabupaten alor periode dan beserta penjelasan dan tentang mpr, dpr, dpd dan dprd terutama pada frase yang mengatakan yang berasal dari partai politik yang memperoleh jumlah kursi dan atau suara terbanyak adalah tidak memberi rasa keadilan hukum dalam berpemerintahan, tetapi lebih menguntungkan anggota dprd kabupaten alor asal partai politik yang memperoleh suara banyak cast partai golkar, partai demokrat dan pdi perjuangan. sisi lain ketiga partai politik ini tidak memperoleh mayoritas kursi dari (dua puluh lima) kursi yang ada dprd kabupaten alor, bahkan seperempat pun tidak: oleh karena itu, dan beserta penjelasdan dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah tidak hanya cacat secara yuridis materiil tetapi juga cacat secara yuridis formal bahwa selain kesalahan materiil atau bertentangan dengan uud ternyata dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd juga salah dari aspek yuridis formil, yaitu: partai politik tidak dikenal eksistensinya dprd lembaga legislatif secara yuridis, tetapi yang dikenal dprd adalah fraksi fraksi. oleh karena itu, frasa berasal dari partai politik dalam dan undang undang nomor tahun mpr, dpr, dpd dan dprd ditinjau dari aspek yuridis juga cacat formil: ternyata ada frasa yang saling bertentangan, yaitubertentangan dengan frasa huruf (d) undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd guo yang menyatakan: anggota dprd kabupaten kota mempunyai hak: (d) memilih dan dipilih . dengan demikian, secara yuridis normal juga terdapat cacat formal dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd tersebut oleh karena dprd secara yuridis tidak dikenal partai politik, tetapi yang ada dprd adalah fraksi fraksi, dan adanya pertentangan atau kontradiktif antara dan beserta penjelasan dengan huruf (d) undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd ago, sepanjang menyangkut pemilihan pimpinan dprd kabupaten alor, frasa ditetapkan dalam undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd harus ditafsirkan bahwa pimpinan dprd kabupaten alor dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna dprd kabupaten alor bahwa undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd berbunyitersebut bertentangan dengan dan uud juga kontradiktif dengan huruf (d) undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd itu sendiri yang menegaskan bahwa anggota dprd kabupaten kota mempunyai hak: (d) memilih dan dipilih . dengan demikian ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd guo menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.maka telah terjadi pelanggaran konstitusi atau telah terjadi diskriminasi. bahwa para pemohon menilai, dengan diberlakukannya dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd ternyata telah terjadi pula suatu diskriminasi hukum yang merugikan hak dan kewenangan para pemohon yang juga bertentangan dengan, bahwa diskriminasi menurut kamus besar bahasa indonesia, terbitan departemen pendidikan dan kebudayaan balai pustaka, edisi kedua, tahun adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. sedangkan menurutdjonathan okay:, tempat tanggal lahir denpasar, juli agama kristen protestan:barat, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur: nomor telepon nama henderikis sleman laukamang, sos.: tempat tanggal lahir kalabahlp nama melawan jawa, tempat tanggal lahir kalabahi, maret agama islam, pekerjaan anggota dprd kabupaten alor periode kewarganegaraan indonesia, alamat more, kelurahan mori, kecamatan alor barat daya, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur, nomor telepon bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya, bahwa apabila diperhatikan dengan saksama akan makna diskriminasi atas, maka apa yang terkandung dalam dan beserta penjelasan serta undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, apabila diterapkan dalam proses pengumuman dan penetapan pimpinan definitif dprd kabupaten alor adalah termasuk bentuk kebijakan dalam bidang politik dan hukum yang diskriminatif. karena hal tersebut jelas jelas akan menghalangi hak dan kewenangan para pemohon, bahkan semua anggota dprd kabupaten alor dan seluruh anggota dprd indonesia untuk menggunakan hak memilih dan hak dipilih menjadi pimpinan dprd periode hal ini ada kemiripan dengan keterangan ahli yang bernama arti sakit dan darul falak, sh, ma, yang disampaikan dalam perkara permohonan pengujian undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd terhadap uud yang diajurepublik indonesia nomor puu vii halaman bahwa dalam pemilihan umum terdahulu, tidak ada satupun ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengisyaratkan kepada rakyat bahwa penentuan pimpinan dprd adalah berdasarkan jumlah perolehan kursi dan atau suara terbanyak dari partai politik peserta pemilu . sehingga apa yang dimaksudkan dari ketentuan dan beserta penjelasan d. ini mengamanatkan bahwa pemilihan umum itu diselenggarakan untuk memilih anggota dprd bukannya memilih anggota dan pimpinan dprd. atau dengan kata lain, pemilihan umum dilakukan hanya untuk memilih anggota bukan pimpinan dprd, bahwa apabila calon pimpinan dprd kabupaten alor periode berasal dari partai perolehan suara dan atau kursi terbanyak selanjutnya diumumkan dan ditetapkan sebagaimana amanat dan dengan penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd adalah sebuah bentuk ketidakadilan hukum dan pengebirian hak dan kewenangan anggota dprd kabupaten alor termasuk para pemohon baik sebagai anggota dan atau secara fraksi fraksi sebagai perpanjang tangan partai politik: pemimpin dprd adalah pimpinan bukan kepala dprd, maka adalah patut pimpinan dprd dilakukan pemilihan dari dan oleh anggota dprd melalui fraksi fraksi. pemimpin yang dipilih dari dan oleh anggota pasti taat kepada anggota daripada pemimpin yang direkomendasikan partai politik. tipe pemimpin asal partai politik cenderung ketaatannya kepada partai politk. oleh karena itu dprd hanya dikenal anggota dprd sedangkan partai politik tidak dikenal bahwa dprd adalah lembaga yang mempunyai anggota anggota sebagai representasi rakyat, sehingga seharusnya yang berhak dan atau berwenang memilih dan dipilih siapa siapa yang pantas menjadi pimpinan dprd adalah anggota dprd itu sendiri (yang adalah representasi rakyat) bukan yang diajukan direkomendasikan oleh partai politik, karena pimpinan dprd adalah pemimpin anggota dprd bukanlah pemimpin partai politik. bahwa pemimpin yang dipilih dari dan oleh anggota dprd pasti mereka lebih taat kepada lembaga dprd daripada pemimpin yang rekomendasi dari partai politik. kepemimpinan pemimpin yang direkomendasikan adalah mereka bergaya kepala dan akan cenderung taat juga kepada partai politik pengusung. mengenai perilaku pemimpin dan kepala, pemudi dalam anggur jati wijaya yang disadur suwardi, sh, m.h dalam bukunya reformasi hukum membedakan antara "gaya seorang pemimpin dan kepala,yakni: pemimpin dipilih oleh pengikut, disertai dengan penerimaan dan pengakuan yang baik. sedangkan kepala, diangkat oleh kekuasaan atau instansi tertentu, pemimpin mengandalkan kewibawaan yang berlandaskan kepada kepercayaan pada pengikutnya. sedangkan kepala, mengandalkan kekuasaan atasannya, pemimpin bertindak sebagai pencetus ide. sedangkan kepala bertindak sebagai penguasa, pemimpin merupakan bagian dari pengikut. sedangkan kepala merupakan bagian dari suatu organisasi: pemimpin bertanggung jawab kepada yang dipimpinnya. sedangkan kepala bertanggung jawab kepada atasannya. dengan demikian, pemimpin dprd yang direkomendasikan oleh partai politik, kepemimpinan akan bergaya kepala dan loyalitasnya akan cenderung kepada partai politik, karena takut jabatannya dialihkan pengurus partai politik kepada anggota lain asal partai politik yang bersangkutan. hal ini akan mengganjal pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi dprd. bahwa agar tidak terjadinya intervensi partai politik, maka perlu dipahami dan dilaksanakan, yaitu bahwa baik anggota dprd yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak maupun sedikit itu semuanya telah melebur menjadi satu, yakni anggota dprd kabupaten alor. tidak lagi menjadi persoalan keanggotaan dprd itu berasal dari mana (vide keterangan materialis akbar sekarang menteri hukum dan ham republik indonesia yang pada bulan september masih sebagai ketua komisi iii dpr republik indonesia yang dengan jujur memberikan keterangan mewakili dpr republik indonesia dalam sidang perkara uji materiil undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd terhadap uud yang dimohonnomor puu vii halaman bahwa oleh karena perkara nomor puu vii yang telah diputuskan oleh mahkamah konstitusi ini ada kemiripan posisi kasus beserta alat alat buktinya termasuk keterangan ahli dengan perkara yang dimohonkan para pemohon, maka putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii yang penuh dengan rasa keadilan hukum dan yang telah membuka kran demokrasi lembaga legislatif (mpr) itu dijadikan juga sebagai salah satu bukti surat para pemohon dalam perkara ini sebagai salah satu sumber hukum yurisprudensi) yang telah berlaku republik indonesia: cara pembentukan pimpinan dprd tidak disamakan dengan pembentukan pimpinan dpr karena penentuan kursi dprd tidak diberlakukan sistem ambang batas, sehingga seluruh partai politik peserta pemilu tahun yang memenuhi syarat perolehan kursi mempunyai utusan dprd dan terbentuk fraksi murni dan fraksi gabungan bahwa melebih lanjut, proses cara pembentukan pimpinan dpr adalah diusulkan dari partai yang memperoleh suara dan atau kursi terbanyak, diumumkan dan ditetapkan. gaya politik ini juga termasuk perbuatan melawan konstitusi uud namun dibenarkan oleh dpr dan presiden, bahwa sistem ambang batas tidak diberlakukan dprd. hal ini sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd, khususnya dan yaaka dari tersebut atas, (empat puluh) partai politik peserta pemilihan umum tahun yang memperoleh suara yang memenuhi syarat perolehan kursi mempunyai utusan dprd, bahwa oleh karena dprd tidak menganut sistem ambang batas dan hasil pemilihan umum menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik tidak mencapai minimal (tiga) kursi untuk membentuk satu fraksi, maka dprd seluruh indonesia, khususnya dprd kabupaten alor terbentuk fraksi murni dan fraksi gabungan. jumlah anggota fraksi gabungan lebih banyak dari jumlah anggota fraksi murni. oleh karena itu adalah patut dan benar bahwa setiap fraksi sebagai perpanjang tangan partai politik mempunyai hak mengajukan (satu) orang anggota sebagai calon pimpinan dprd:telah menjadi polemik seluruh dprd secara nasional dan menjadi telematika hukum dalam proses pembentukan pimpinan dprd dengan adanya dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd, secara nasional terjadi kekecewaan dari rakyat karena hak dan kewenangan mereka dalam menentukan pimpinan dprd yang direpresentasikan oleh anggota dprd telah dipasang: bahwa tidak hanya para pemohon dari dprd kabupaten alor yang sedang mengalami telematika hukum (apakah mengikuti kemauan undang undang nomor tahun atau mengamalkan amanat uud dalam membentuk pimpinan dprd, tetapi ada sejumlah bahkan hampir seluruh dprd indonesia sedang mengalaminya. lebih dari tu, tidak kami para pemohon dari (sebelas) partai politik, tetapi dprd lain ada juga partai partai yang mempunyai kursi dpr (misalnya, partai golkar, partai demokrat, pdi perjuangan, pkb dan lain lain), tetapi tidak bisa membentuk fraksi murni dprd. mereka juga mempersoalkan hak memilih dan dipilih menjadi pimpinan dprd. sehingga terjadi kemandekan roda tugas, fungsi dan kewenangan dprd dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, karena pimpinan dprd bukan dipilih dari dan oleh aspirasi anggota dprd yang bersangkutan melalui fraksi fraksi dalam suatu proses demokrasi dprd tetapi dari partai politik. oleh karena itu, para pemohon juga akan mengajukan bukti adanya sejumlah dprd indonesia yang mempersoalkan dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd: proses pembentukan dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd bahwa dengan mencermati seluruh uraian diatas, maka terungkap bahwa dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd dirumuskan dengan tidak memperhatikan unsur filosofis, unsur yuridis, unsur sosiologis, unsur politis dan unsur teknis administratif (vide prof. dr. jimmy asshiddigie, dalam bukunya perihal undang undang , dan prof. dr. dahlan thalib, sh, dalam bukunya ketatanegaraan indonesia perspektif konstitusional , yaitu: unsur filosofis, artinya bahwhatikan visi misi dan nilai nilai yang baik dan ideal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti tentang keadilan, kebenaran, kebhinekatunggal ikatan dan kesamaan bagi anggota dprd dalam hal hak dipilih dan memilih menjadi pimpinan dprd: unsur yuridis:bertentangan dengan uud khususnya tidak memperhatikan amanat mulia dalam dan tidak memperhatikan asas lex superior derogat lex inferior, dalam hal ini guo tidak boleh bertentangan uud oleh karena itu, ini cacat secara yuridis materiil. lebih dari itu, berhubung dalam batang tubuh undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd mengatur eksistensi anggota mpr, dpr, dpd dan dprd, maka secara yuridis formal, pada konsiderans mengingat dari undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd harus mencantumkan dan tetapi dengan tidak mencantumkan ago didalam konsiderans mengingat, maka undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah cacat yuridis formal, unsur sosiologis,timbangkan asas pengayoman, karena materi muatannya tidak diterima oleh masyarakat cast sebagian besar anggota dprd. ternyata guo ini mendapat reaksi protes dari hampir semua anggota dprd provinsi, kabupaten dan kota karena tidak adanya pelaksanaan hak dipilih dan memilih. sebenarnya banyak anggota dprd yang merasa tidak puas itu mengajukan uji materiil terhadap guo ini tetapi dengan pertimbangan kepentingan politik mendominasi hukum, maka mereka diam saja. mereka juga sedang mengikuti jalannya uji materiil yang diajukan oleh para pemohon, bagaimana hasil final prosesnya. bagi oknum anggota dprd yang merasa diuntungkan dengan adanya guo mereka senyum dan bangga. sehingga guo ini menjadi dikotomi masyarakat khususnya kalangan anggota dprd, ada pro kontra, dan sebagainya, unsur politis: artinya dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd disusun dengan hanya mengingat kepentingan politik partai yang memperoleh suara terbanyak tanpa memperhatikan unsur politik yang melandasi rasa keadilan dan demokrasi. dimana secara politik, bahwa guo ini memberi peluang adanya intervensi partai politik terhadap tugas, wewenang dan fungsi dprd serta kebijakan pimpinan dprd. kondisi ini akan menjadi sumber polemik daerah daerah depan, karena pengambilan keputusan politik, oknum pimpinan dprd akan lebih banyak mendengar pengurus partai politik asal oknum pimpinan dprd yang bersangkutan daripada anggota dprd. sehingga rantai permasalahan ini akan terus berlanjut dari periode periode sepanjang guo ini belum dimatikan: unsur teknis administratif: artinya dalam menyusun dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd ini rujukannya kontradiktif dengan huruf undang undang nomor tahun itu sendiri. huruf memberi peluang kepada anggota dprd untuk dipilih dan memilih, tetapi dan beserta penjelasan sebagai pelaksanaan huruf hak memilih dan dipilih anggota dprd dibatasi dikebiri: dengan demikian, dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd ini, maka guo ini cacat hukum, karenanya batal demi hukum. proses pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor dilakukan secara demokratis dan konstitusional, yaitu setiap anggota dprd kabupaten alor berhak dipilih dan memilih melalui fraksi partai golkar, fraksi partai demokrat, fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan, fraksi gabungan alor bersatu dan fraksi gabungan suara rakyat menjadi pimpinan dprd kabupaten alor periode bahwa apabila melaksanakan amanat dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sudah bertentangan dengan uud khususnya dan maka pembentukan pimpinan dprd berasal sebuah proses yang berkeadilan hukum dan demokratis, yaitu: dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd diubah seluruhnya: ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan pimpinan dprd diatur dalam tata tertib dprd: penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd diubahundang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd,bahwa berhubung subjek perkara adalah anggota dprd kabupaten alor orang) sebagai pemohon dan objek perkara adalah mekanisme mengenai proses pembentukan pimpinan dprd, maka sampai dengan tanggal surat permohonan ini, alat kelengkapan dprd kabupaten alor, khususnya pimpinan dprd kabupaten alor periode belum dibentuk. akan tetapi untuk mengantisipasi adanya ambisius politik untuk mendapat jabatan melebihi supremasi hukum sehingga bisa saja akan terjadi pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor sebelum putusan mahkamah konstitusi, maka dimohon kepada mahkamah konstitusi yang terhormat melalui majelis hakim yang mulia agar putusan mahkamah konstitusi atas perkara uji undang undang guo ini adalah membatalkan pimpinan dprd kabupaten alor yang telah dibentuk dalam tenggang waktu proses pengajuan permohonan hingga putusan mahkamah konstitusi. bahwa oleh karena putusan mahkamah konstitusi adalah terhadap dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah berlaku secara nasional, maka putusan mahkamah konstitusi menyatakan semua proses pembentukan pimpinan dprd yang telah terlaksana sebelum adanya putusan atas uji undang undang ini dinyatakan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum: permohonan provisiantangan partai politik yang memperoleh kursidak tidaknya pada bulan bulan mendatang setelah putusan mahkamah konstitusi atas perkara ini akan dibentuk pimpinan dprd kabupaten alor periode bahwa dengan melandasi amanat undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi dan dengan memperhatikan kondisi dprd kabupaten alor yaitu berhubung sampai dengan tanggal november saat pengajuan permohonan mahkamah konstitusi, belum dilakukan pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor. dengan demikian terhitung sejak tanggal november dan dengan penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd sudah menjadi objek perkara sehingga tidak bisa nama masak malaimakuni: tempat tanggal lahir peitoko, kecamatan teluk mutiara, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur: nomor telepon nama simeon gila, tempat tanggal lahir bukan: alamat meramal, desa meramal, kecamatan alor barat daya, kabupaten alor, provinsi nusa tenggara timur: nomor telepon nama permen lama kelly, s.e.: tempat tanggal lahir tube, febrnomor telepon berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal oktober memberikan kuasa kepada maxi dj. layer, s.h., elisabeth lambang allo, s.h. dan freedom radja, s.h., ketiganya advokat pengacara pada justicia pratama law firm, yang berkantor gedung perkantoran nomor jalan kayu putih tengah jakarta timur, telepon dan fax. dilakukan pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor yang mengacu pada guo selama belum ada putusan mahkamah konstitusi, bahwa maksud dan tujuan pengajuan permohonan para pemohon adalah terkait dengan ketentuan mengenai mekanisme proses pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor periode sehingga apabila terjadi pembentukan pimpinan dprd kabupaten alor periode selama proses persidangan mahkamah konstitusi berlangsung, tentunya para pemohon dirugikan, yaitu hak dipilih dan memilih menjadi pimpinan dprd kabupaten alor periode menjadi hilang. apalagi sesuai hukum acara peradilan mahkamah konstitusi, bahwa keputusan mahkamah konstitusi atas suatu perkara, (dalam ini perkara para pemohon) adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan, bahwa hal ini (permohonan provisi), menjadi sangat mendesak atau urgent sifatnya dalam pandangan para pemohon oleh karena sekarang ini dprd kabupaten alor ada semacam pergerakan politik dari para anggota yang tidak ikut mengajukan permohonan uji materiil ini untuk melakukan upaya by pass terhadap proses uji materiil ini dengan memaksakan segera selepas lepasnya pembentukan alat kelengkapan (termasuk pimpinan) dprd kabupaten alor dengan harapan agar alat kelengkapan tersebut telah terbentuk sebelum mahkamah konstitusi menjatuhkan putusannya, bahwa lebih dari itu, demi menjaga wibawa dan kehormatan mahkamah konstitusi sebagai pengawal dasar negara republik indonesia yakni uud maka para pemohon, para memohon dan semua pihak yang langsung atau tidak langsung terkait dalam perkara ini tidak boleh melaksanakan dan beserta penjelasan dan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd yang menjadi obyek perkara dan sedang diadili oleh mahkamah konstitusi, oleh karena itu, untuk melindungi segala hak dan kepentingan hukum para pemohon dari segala tindakan yang akan merugikan para pemohon, maka dengan alasan alasan tersebut atas, para pemohon memohon kepada yang terhormat ketua mahkamah konstitusi melalui majelis hakim konstitusi untuk terdahulu memutuskan menetapkan dalam provisi: menyatakan. petit bahwa: menyatakan bahwa (eintracht van gewijsde), dalam pokok perkara: menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, menyatakan bahwa dan beserta penjelasan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah bertentangan dengan uud khususnya dan uud menyatakan bahwa d. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan dprd diatur dalam tata tertib dprd): menyatakan bahwa penjelas: menyatakan bahwa undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd dan dprd adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehinggamemerintahkan agar keputusan mahkamah konstitusi republik indonesia dalam perkara ini supaya diberitakan dimuat dalam berita negara republik indonesia: atau, apabila mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adilnya: menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, sebagai berikut: bukti tulis para pemohon bukti pl fotokopihulu sungai tengah, bukti tulis para pemohon bukti pll1dewan perwakilan rakyat nomor dpr ri iv tanggal agustus tentang persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia terhadapgubernur nusa tenggara barat nomor pem. tanggal agustus tentang peresmian pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor masa jabatan dan peresmian pengangkatan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor masa jabatan bukti pll fotokopi surat keputusan komisi pemilihan umum kabupaten alor nomor kep kpu alor valor dan calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor tahun bukti pll fotokopi surat keputusan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor nomor paripurna dprd tanggal oktober tentang pembentukan fraksi fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten alor, bukti pll fotokopi putusan mahkamah konstitusi nomor puu vii tanggal september bukti pii 7a fotokopi artikel tanggal oktober pukul wita, dengan judul pimpinan dprd sbd belum dipilih : bukti pll fotokopi artikel tanggal oktober pukul dengan judul penetapan pimpinan dprd kota kupang nyaris ricuh , bukti i 7c fotokopi artikel tanggal september pukul dengan judul dprd kaji proses pengesahan ketua dprd definitif : bukti pii 7d fotokopi artikel http: tanggal oktober pukul dengan judul penetapan pimpinan dprd definitif salah aturan laporan susi dayang , bukti pll fotokopi artikel tanggal mei pukul dengan judul pimpinan dewan sementara tolak surat mendagri : bukti pll fotokopi artikel tanggal oktober pukul dengan judul anggota dprd hst minta uji mateguo adalah untuk menguji dan serta penjeserta penjelasan dan terhadap uud salah satu kewenangan mahkamah adalah menguji undang undang,lah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya serta penjelasan dani3.9j menimbang bahwa berdasarkan uraian para pemohon atas, untuk dapat diskualifikasi sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam mk, apakah hak konstitusional para pemohon dirugikan oleh berlakunya serta penjelasan dan i3. menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa dprd merupakan bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam uud yang haknya kemudian didedikasikan dalamjuncto dan yang menentukan: anggota dprd mempunyai hak: mengajukan rancangan perdprotokoler, dan keuangan dan administratif: dan ii: selanjutnya para pemohon dan para pemohon disebut sebagai para pemohon, i1.darsedangkanasing masing menguraikan hal hal sebagai berikut: para pemohon perkara nomor puu vii kewenangan mahkamah konstitusi bahwa berdasarkanprotokoler: dan keuangan dan administratif, serprotokoler: dan keuangan dan administratif. bahwa dan serta uud yang dijadikan batu uji oleh para pemohon,sebut atas, merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara indonesia. dengan demikian, pengertian perorangan warga negara indonesia dalam huruf harus dikaitkan denghak konstitusional perorangan warga negara indonesia dalam huruf adalah hak konstitusional yang termuat dalam bab xa, sampai dengan uud bahwa dari uraian paragraf dan menurut mahkamah hak konstitusional perorangan warga negara indonesia tidak sama dengan perorangan warga negara indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota dprd , karena perorangan warga negara indonesia yang bukan anggota dprd tidak mempunyai hak sebagaimana diatur dalam pemda juncto dan bahwa norma dan serta penjelasan danketentuan tersebut atas mengatur tentang hak partai politik dalam pemilihan pimpinan dprd kabupaten kota, bahwa apabila ketentuan dan serta penjelasan dan dihubungkan dengan dan serta uud maka selaku perorangan warga negara indonesia, para pemohon tidak memiliki kepentingan untuk menguji dan serta penjelasan dan,:sehingga mahkamah melalui putusan nomor puu vii tanggal september mengabulkan pengujian norma: i3.d tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan guo,rsyad sanusi, ahmad fadli semadi, dan hamdan zelda, masing masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh sholihin nasir dan alias ngapainrsyad sanusi ttd. ttd. ahmad fadli semadi hamdan zelda panitera pengganti ttd. ttd. sholihin nasir alias ngapketentuan dalam0d. lembaga negara. selanjutnyanggota dprd kabupaten hulu sungai tengah periode masing masing berasal dari partai amanat nasional, partai patriot dan partai persatuan pembangunan, berdasarkan keputusan gubernur kalimantan selatan nomor kum tanggal agustus bukti dan telah mengucapkan sumpahnya yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri barabai pada tanggal agustus dalam rapat paripurna istimewa dprd kabupaten hulu sungai tengah: bahwa berdasarkan ketentuan undang undang nomor tahun tentang mpr, dpr, dpd, dan dprd (uu menyatakanmaka para pemohon sebagai anggota dprd kabupaten hulu sungai tengah periode dengan diberlakukannya ketentuan ketentuan perundangan atas tidak mempunyai kesempatan sama untuk menduduki jabatan pimpinan dprd, karena bukan berasal dari urutan partai yang memperoleh kursi terbanyak, janganlah untuk mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai pimpinan dprd, hak memilih saja sudah tidak dipunyai, bahwa dengan diberlakukannya khususnya ketentuan selanjutnya secara teknis dalam selanjutnya yaitu dan makatelah dijamin dalam ketentuan dan uud merasa dirugikan, bahwa sebagaimana disampaikan atas, para pemohon adalah anggota dprberpendapat memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian undang undang, bahwabahwa ketentuanlanjutnya ketentuan uud menyatakan puldasarkan ketentuan uud dan uud tersebut, anggota dprd adalah anggota legislatif yang terpilih dari hasil pemilihan umum yang berasal dari partai politikyaitu nomor tahun serta bawah penyelenggara pemilu yaitu kpu yang sama. setelah terpilih menjadi anggota dprd baik yang berasal dari partai politiknya memperoleh kursi terbanyak maupun yang sedikit,sedangkan bagi partai politik yang berhasil menempatkan anggotanya dprd telah jelas pengaturan mengenai hak partai politik pada ketentuan nomor tahun tentang partai politik, dimana salah satu haknya guna memperjuangkan visi dan misi partainya, maka partai politik membentuk fraksi sebagai pengelompokan anggota dprd merupakan perpanjangan tangan dari partai politik yang salah satunya fungsinya untuk memberikan pandangan dan pendapat dalam pengambilan keputusan bagi setiap kebijakan pemerintah daerah, bahwa kemudian, konsekuensi dari ketentuan uud dan uud atas adalah bahwadan ini juga telah diatur pula dalam undang undang yang sama yaitu pada huruf, atau besar kecil persentase suara sah yang diperoleh partai politik tidak boleh ada ketentuan atau norma yang menutup hak sebagian anggota dprdurat berharga syariah negara terhadap undang undang dasar negara republik indonesia tahun yang diajukan oleh: bastian lubis, s.e., m.m., lahir jakarta, maret agama islam, pekerjaan ketua yayasan patria artha dan pembina universitas patria artha makassar, kewarganegaraan indonesia, alamat jalan bangau nomor makassar, nomor telpon nomor faksimili berdasarkan surat kuasa bertanggal november memberikan kuasa kepada muh. faisal senang, sh., dan said, sh., keduanya advokat pengacara pada kantor senang rekan, yang berkantor jalan pertaining baru, kompleks binasa upa, blok ab2, nomor makassar dari pemohon: mendengar keterangan para saksi dari pemerintah: mendengar keterangan para ahli dari pemohon dan para ahli dari pemerintahngujian materiel terhadap undang undang dasar (constitutional review) ini kepada mahkamah konstitusi, semata mata didasarkan pada kewenangan mahkamah sebagaimana diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun dalam ketentuan perundang undangan sebagai berikut:kewenangan yurisdiksi mahkamah konstitusi sebagaimana dinyatakan atas,urat berharga syariah negara, khususnya dan huruf dan huruf yang bertentangan dengan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana yang diatur dalam dan undang undang dasar memperoleh benda benda tersebut. misalnya dalam rangka memperoleh tanah, benda benda yang berbentuk tanah, negara hanya disediakan empat lembaga hukum, yaitu pencabutan, pembebasan, pelepasan, dan pengadaan yang dasar hukumnya berbeda beda. sedangkan untuk benda non tanah, negara disediakan keppres nomor tahun dengan pelelangan, dengan penunjukkan langsung atau pengadaan langsung. bahwa semangat dari undang undang dasar negara dalam hal ini diberi kedudukan sebagai lembaga publik sehingga dalam rangka memperoleh benda itu sebetulny. dengan demikian dengan semangat tersebut,ndang undang dasar bahwa terkait dengan yang namanyandang undang dasar harus berjiwa dengan semangat ini, bahwasecara konkret mungkin kerugian moril atau materiindang undang dasar itu sudah barang tentu merugikan, artinya mungkin merugikan seluruh bangsa indonesia. misalnya kalau semangat dalam undang undang dasar. tidak hanya individual tetapi merupakan suatu universal dari suatu nation, bahwa bertumpu pada statement saksi maka jika suatu benda negara dibebani dengan hak hak kepercayaan, yang menurut prinsip dalam publik domain tidak diperkenankan sebab ini merupakan suatu benda publik yang dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. padahal dengan dibebani surat berharga dan sebagainya, yang dasarnya adalah perjanjian maka prinsip tersebut tidak diperkenankan dalam publik domain, bahwa menafsirkansebagai pelaksana dari sehingga mestinya undang undang pokok pertanahan bukan agraria, sebab kalau agraria maka termasuk pertambangan dan sebagainya, bahwaitu berfungsi sosial (vide sehingga kepentingan umum, kepentingan negara diutamakan dari pada kepentingan individu individu, bahwa mengenai kemanfaatan, seharusnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sudah final: bahwa kata kepentingan umum itu juga include manfaat, kegunaannya untuk bangsa ini, sehingga kalau sbs akhirnya atautetapi bukan suatu prinsip sehingga tidak dapat diandalkan sebagai suatu pendapatan yang pasti, bahwa kerugian dalam hal ini bukan kerugian perdata, karena peradilan mahkamah konstitusi merupakan peradilan publik bukan peradilan perdata, sehingga masalah kerugian tidak seperti dalam perdata harus jelas moril, materiil dan sebagainya. kalau suatu hal yang bertentangan dengan semangat atau jiwa undang undang dasar maka merugikan seluruh bangsa, terutama untuk generasi penerus, dengan demikian apabila kerugian dijelaskan secara rinci. hal itu merupakan kerugian dalam privat recht, namun karena mahkamah konstitusi merupakan peradilan publik, maka yang digunakan adalah hukum publik, ahli drs. siswa susanto, dea. bahwa pemikiran atau konsepsi yang dipahami oleh para pejabat pemerintahan atau oleh para politisi akan berpengaruh terhadap pemikiran kompetensi dalam penyusunan produk hukum. terkait dengan itu, pemahaman terhadap konsep peran negara dalam penyusunan produk hukum oleh para pejabat pemerintah maupun para politisi perlu diperjelas, bahwa melihat peran dan fungsi: bahwabahwa kalau memperhatikan sistem pemerintahan indonesia.",ndang undang dasar termasuk setelah dilakukan perubahan: bahwa selanjutnya untuk merealisasikan peran dan fungsi pemerintah, diperlukan adanya jaminanditangannya dan tidak mendapat ancaman dari pihak lain: menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, pemerintah yang diwakili oleh materialis akbar, menteri hukum dan hak asasi manusia, dan sri mulyani indrawi, menteri keuangan, menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut: sebelum pemerintah menanggapi permohonan pengujian dan huruf dan huruf serta undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara sbs) terhadap dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun uud yang diajukan pemohon, maka pemerintah perlu menyampaikan sejak awal bahwa: pemerintah bahkan dapat menyatakan bahwa permohonan guo tidak layak untuk diajukan pemohon mahkamah konstitusi, karena pemohon tidak benar dan tidak tepat dalam menggunakan maupun menuliskan penguji dalam perkara constitutional review ini. hal ini dapat dilihat dari bunyi uud yang ditulis dalam permohonan pemohon yaitutidak sesuai dengan bunyi teks uud sebenarnyakeliruan pemohon berlanjut pada penulisan uud yang dinyatakannya yaitu negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak', yang tidak sesuai dengan teks sebenarnypemerintah berpendapat bahwa kesalahan pengutipan bunyi konstitusi oleh pemohon ini merupakan kesalahan fatal yang sudah cukup untuk menunjukkan ketidakseriusan pemohon dalam mengajukan permohonan guo, walaupun persidangan ini didasarkan pada suatu kekeliruan nyata yang dilakukan oleh pemohon, namun sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh mahkamah, pemerintah tetap serius menanggapi permohonan yang diajukan pemohon ini, terutama untuk memberikan penjelasan mengenai tidak adanya pertentangan antara sbs dengan uud setidak tidaknya untuk meluruskan kekeliruan pemikiran dan pemahaman pemohon mengenai penggunaan barang milik negara bmn) sebagai underlying asset penerbitan surat berharga syariah negara sbs), setelah pemerintah membaca permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwamaka pemerintah secara tegas menyatakan bahwa permohonan tersebut didasarkan pada alasan yangpernyataan pemerintah atas didasarkan pada pertanyaan yang harus dijelaskan lebih dahulu mengenai siapa yang sebenarnya dirugikan atas pemberlakuan undang undang guo, khususnya terhadap penggunaan barang milik negara bmn) sebagai underlying asset surat berharga syariah negara? apakah hanya pemohon saja, yayasan yang ketuanya, dirinya selaku pembina universitas patria artha makassar, atau universitas patria artha makassar? hal ini perlu dipertanyakantindak selaku ketua yayasan yang bergerak bidang pendidikan, pelatihan, penerapan, dan pengembangan ilmu keuangan negara yangundang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara. pemohon tidak dapat menjelaskan dalam permohonannya, underlying asset sbs yang mana, sebagaimana kriteria berdasarkan huruf dan huruf sbs, yang dipermasalahkannya. pemohon tidak dapat menerangkan dengan jelas kriteria bmn yang mana dari aset sbs yang dirasakan merugikan dirinya, karena tentunya harus ada penjelasan yang lebih terperinci dan mendasar dari pemohon atas adanya kriteria aset bmn berdasarkan huruf dan huruf tersebut, apakah mempermasalahkan huruf dan huruf huruf saja, atau huruf saja. namun jika melihat pada hasil sidang panel terdahulu dalam perkara ini, tampaknya pemohon lebih memfokuskan permohonan pengujian ini pada underlying asset berupa tanah dan atau bangunan (huruf saja) yang digunakan sebagai aset sbs. seandainya benar good non pemohon hanya mempermasalahkan kriteria bmn berdasarkan huruf saja, maka permohonan terhadap huruf yang diajukan hanya untuk sekedar ikut diuji saja tanpa disertai alasan keberatannya, membuat pemerintah semakin yakin. dalam menjawab permohonan ini, pemerintah menggunakan teks sebenarnya dari konstitusi yaitu uud sebagai pengujilau pun pemohon menggunakan dimaksud dan menyebutkan telah terjadi kerugian yang dialaminya terkait dengan jabatannya selaku pimpinan yayasan yang bergerak bidang pendidikan tinggi, maka pemerintah mempertanyakan maksud pemohon menggunakan uud ini sebagai dasar baginya untuk mempermasalahkan digunakannya bmn sebagai underlying asset penerbitan sbs denghadap peristiwa yang pernah dialami atau yang berpotensi dialami oleh pemohon terkait dengan bmn yang menjadi underlying asset sbs. pemerintah perlu mengutip komentar prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. atas uud ini yaitu bahwa ini mengatur tentang hak untuk mendapatkan perlakuan yang khusus yang biasa dikenal dengan affirmative action sebagai pengecualian atas ketentuan hak asasi manusia yang antidiskriminasi dengan pertimbangan bahwa orang atau kelompok orang yang bersangkutan berada dalam keadaan yang tertinggal dari perkembangan masyarakat pada umumnya, sehingga kepadanya dibutuhkan tindakan dan kebijakan yang bersifat khusus. lebih lanjut prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. menyatakan bahwa perlakuan yang bersifat khusus ini sebenarnya diskriminatif juga, namun dalam makna yang positif untuk menolong agar yang bersangkutan dapat mengejar ketertinggalan. diskriminasi dalam kategori ini disebut kategori diskriminasi positif atau biasa dinamakan affirmative action sebagai pelaksanaan affirmative policy. hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan khusus yang demikian dipandang juga sebagai hak asasi manusia. mahkamah konstitusi pun telah berpendapat mengenai adanya affirmative action dalam pertimbangan putusan perkara nomor puu vii yang mengakui adanya perlakuan khusus bagi masyarakat asli papua untuk menjadi anggota dewan perwakilan rakyat papua dprd) dengan cara diangkat, selain melalui proses pemilihan, yang terdapatlakuan khusus ini untuk melaksanakan affirmative policy yaitu pengistimewaan untuk sementara waktu yang memberikan peluang bagi masyarakat asli papua memiliki wakil dprd melalui pengangkatan gunaguna memberikan tambahan penjelasan mengenai affirmative action dan affirmative policy, pemerintah dapat menggambarkan usaha untuk pencapaian kesetaraan kesempatan dengan pemberian perlakuan khusus yang terdapat pada undang undang nomor tahun tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah dan atau perusahaan angkutan umumdengan adanya aturan tersebut, pemerintah berpendapat, sangat berlebihan jika ada orang normal yang tidak temasuk dalam kategori khusus seperti atas yang mempermasalahkannya karena merasa haknya berkurang atau berpotensi berkurang akibat dibuatnya fasilitas untuk orang orang khusus tersebut misalnya jalur jalan yang khusus dibuat tidak terjal bagi penyandang cacat pengguna kursi roda. berdasarkan uraian atas, pemerintah berpendapat, bahwa selain pemohon tidak tepat dalam menggunakan uud sebagai penguji dalam perkara ini, pemohon juga tidak dapat menjelaskan perlakuan khusus (affirmative action) semacam apa yang diharapkan pemohon yang telah berkurang atau berpotensi berkurang akibat digunakannya bmn sebagai underlying asset sbs berdasarkan dan huruf dan huruf serta sbs. begitu juga dengan penggunaan uud sebagai penguji', karena justru sbs diterbitkan untuk membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) termasuk membiayai pembangunan proyek, yang termasuk dalamnya, langsung atau tidak langsung, untuk penyediaan fasilitas umum, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pendidikan. mengutip komentar prof. dr. jimmy asshiddigie, s.h. atas uud dapat disampaikan intinya bahwa pada ini terdapat kewajiban negara, dalam hal bukan hanya pemerintah (eksekutif) saja, tetapi juga legislatif dan yudikatif untuk memenuhi kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak. jika dikaitkan dengan tujuan penerbitan sbs yang telah disampaikan atas, pemerintah jelas telah melakukan salah satu upaya untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan umum yang layak dengan cara menghimpun dana investor melalui penerbitan sbs. dalam kesempatan yang mulia ini, pemerintah merasa perlu untuk menyampaikan bahwa selama beberapa tahun anggaran terakhir ini, pemenuhan pembiayaan defisit apbn dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara yang dalamnya termasuk sbs atau sukuk negara. hal ini menunjukkan bahwa peran sbs sebagai sumber pembiayaan apbn semakin menjadi andalan pemerintah. pernyataan pemerintah ini dapat menjelaskan bahwa penerbitan sbs dengan menggunakan bmn sebagai underlying asset sama sekali tidak bertentangan dengan uud sehingga menjadi suatu hal yang berlebihan jika pemohon justru merasa ada kerugian. terhadap permohonan ini, pemerintah hanya dapat menduga duga seandainya benar good non pemohon telah mengalami suatu peristiwa berkaitan dengan bmn yang menyebabkannya tidak dapat memanfaatkan bmn, maka hal itu bukanlah alasan yang tepat dan kuat untuk mengajukan permohonan pengujian sbs mahkamah konstitusi, karena bisa jadi peristiwa yang dialami pemohon hanyalah masalah penerapan peraturan atau ketentuan lain, bukan sbs, khususnya dan huruf dan huruf serta sbs. pada penjelasan ini pemerintah dapat menyimpulkan bahwa pemohon telah salah dan keliru dalam memahami ketentuan sbs, karena pemohon telah membaca dan memahami undang undang tersebut tidak menyeluruh, tidak komprehensif, tetapi hanya sebagian sebagian, parsial. oleh karena ituwalaupun pemerintah telah berpendapat bahwa permohonan ini sebagai permohonan yang tidak jelas (obscura libel), namun dalam persidangan yang mulia ini, pemerintah berkewajiban dan sangat berkepentingan untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaan sbs khususnya ketentuan mengenai penggunaan bmn sebagai underlying penerbitan sbs, agar dapat menjadi sarana pencerahan bagi masyarakat umum yang menyaksikan dan menghadiri persidangan ini, termasuk pemohon.bahwa para hakim mahkamah konstitusi adalah pejabat negara yang mengemban tugas sebagai pemelihara konstitusi untuk melindungi hak asasi manusia indonesia, dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan wilayah republik indonesia, il. kedudukan hukum (legal standing) pemohon dalam undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, dinyatakan bahwa pemohoselanjutnya dinyatakan bahwa pemohon adalah perorangan warga negara indonesia: selanjutnyawarga negara yang diatur dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun lebih lanjut, bahwa sesuai dengan undang undang nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi dengan putusan nomor puu iii dan putusan nomor puu telah menentukan (lima) syarat kerugian konstitusional sebagai berikut: adanya hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan dijamiiteit terbang) antara kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya suatu undang undang yang dimohonkan pengujiannya,ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat transparan dan akuntabel dalam penggunaan dan pengelolaan bmnperlu disampaikan pula dalam kesempatan ini bahwa. hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan sbs bahwawelasan pemerintah atas, yang membandingkan sbs dengan perbendaharaan negara tersebut adalah sebagai keterangan tambahan yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman bahwa antara kedua undang undang tersebut tidak terdapat pertentangan sama sekali, khususnya mengenai penggunaan bmn sebagai underlying asset sbs karena pemindahtanganan yang terjadi adalah pengalihan hak manfaat atas bmn saja yang hanya digunakan semata mata untuk keperluan penerbitan sbs, selain juga untuk meluruskan proses constitutional review ini karena adanya upaya pemohon untuk menguji keberadaan sbs yang dipertentangkan terhadap perbendaharaan negara pada permohonannya, yang seyogianya tidak dilakukan pemohon mahkamah konstitusi yang mulia ini. saat ini, penerbitan sbs terutama dilakukan dengan menggunakan struktur sejarah sale and lease back. dalam mekanisme penerbitan sbs dengan akad ijazah sale and lease back ini,pemerintah sejak awal telah dan akan menegaskan kembali bahwa penggunaan bmn sebagai underlying penerbitan sbs sama sekali tidak pernah ditujukan untuk menjadikan atau menggadaikan bmn kepada investor. secara hukum,.dengan penjelasan pemerintah tersebut atas, kekhawatiran pemohon dengan berlakunya dan huruf dan huruf serta sbs dapat menjadi sebab negara tidak dapat memenuhi hak konstitusional pemohon sebagai warga negara indonesia, terutama terhadap bmn yang seandainya benar good non digunakan oleh pemohon atau universitas patria artha makassar dengan meminta pengujiannya terhadap dan uud adalah kekhawatiran pemohon yang berlebihan saja, tanpa didasarkan pada alasan hukum yang sah. oleh karena itu, sekali lagi pemerintah memohon agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi secara bijak menyatakan permohonan pemohon ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima. pemerintah perlu juga mengemukakan bahwa akibat adanya kekeliruan pemahaman terhadap penggunaan bmn sebagai aset sbs dan adanya pengajuan permohonan uji materiil terhadap dan huruf dan huruf serta sbs akan sangat berdampak negatif terhadap kepercayaan investor, bukan hanya pada sbs akan tetapi juga terhadap surat berharga negara secara keseluruhan yang selama ini telah terbangun dengan baik. kepercayaan investor selama ini kepada pemerintah semakin meningkat, terbukti dari peringkat kredit rating indonesia mengalami peningkatan. saat ini rating indonesia yang dikeluarkan oleh (tiga) lembaga rating internasional masing masing moody: ba2, standard poor: bb , dan fitch: bb# . ini berarti bahwa posisi rating indonesia hampir mencapai investment grade. peningkatan rating tersebut antara lain. lebih lanjut, dampak negatif dari kekeliruan pemahaman terhadap penggunaan bmn sebagai aset sbs tersebut, dan apabila terjadi pencabutan atas dan huruf dan huruf serta sbs akan dapat berakibat sulitnya pemerintah untuk memenuhi pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara apbn) yang telah ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat dpr), termasuk dalamnya biaya pendidikan, kesejahteraan, kesehatan masyarakat, reformasi birokrasi, dan pembangunan infrastruktur. samping itu, dengan terhambatnya penerbitan sbs oleh pemerintah akibat dipermasalahkannya penggunaan bmn sebagai aset sbs, maka akan berdampak pada upaya upaya yang telah dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan pasar keuangan syariah indonesia. hal ini mengingat sbs merupakan instrumen investasi terutama bagi lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah dan reksadana syariah. selain itu, sbs merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menarik investor dari negara negara timur tengah yang sangat membutuhkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. dalam kesempatan ini kiranya pemerintah juga perlu menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah telah menerbitkan surat berharga negara senilai rp979 triliun, diantaranya sbs atau sukuk negara yang nilainya setara dengan rp27, triliun (termasuk dalamnya sbs valas sebesar usd650 juta), yang dimiliki baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri termasuk investor dari negara negara timur tengah. apabila permohonan pemohon tidak ditolak, maka kepercayaan investor akan runtuh, karena penggunaan bmn sebagai underlying penerbitan sbs dianggap tidak berdasarkan pada ketetapan hukum yang kuat, dan bahkan tidak menutup kemungkinan pemerintah dapat dianggap default. jatuhnya kepercayaan investor sbs akan berimbas pada runtuhnya kepercayaan investor sun dan pada gilirannya akan menghancurkan nilai sbn yang berjumlah rp979 triliun yang dimiliki oleh investor dalam dan luar negeri, baik investor institusi seperti bank, asuransi, dana pensiun, reksadana, maupun investor individu tanah air. situasi ini berpotensi menciptakan cross default terhadap kewajiban negara lainnya berupa pinjaman luar negeri yang saat ini sekitar rp640 triliun. selanjutnya, hilangnya kepercayaan investor sbn dan kreditor pinjaman luar negeri tidak hanya akan menutup akses pembiayaan apbn, tetapi juga awal dari krisis ekonomi dan keuangan dengan magnitude yang sangat besar. dengan demikian, ketidakpahaman terhadap konsep beberapa ketentuan yang diatur dalam sbs, serta ketidaksukaan pemohon terhadap situasi sosial politik dalam memunculkan permasalahan tersebut saat ini, sungguh merupakan gangguan yang sangat serius terhadap stabilitas politik dan ekonomi yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional indonesia secara keseluruhan. bahwa kekhawatiran pemohon akibat dijadikannya bmn sebagai underlying asset sbs telah dan dapat berpotensi menyebabkan dirinya tidak dapat lagi menikmati atau memanfaatkan fasilitas milik pemerintah dan negara republik indonesia, seandainya benar good non terutama yang digunakan oleh pemohon atau universitas patria artha makassar, adalah kekhawatiran pemohon yang berlebihan, tanpa didasarkan pada alasan hukum yang sah. bahwa penerbitan sbs yang menggunakan bmn sebagai underlying asset nya, telah dituangkan dalam sbs maupun berbagai bentuk perikatan akad) yang memproteksi beralihnya bmn secara fisik kepada investor, karena yang beralih adalah hak manfaatnya saja dan itupun hanya bersifat sementara, karena hak manfaat yang beralih tersebut akan kembali kepada pemerintah ketika sbs jatuh tempo. berdasarkan ketentuan dalam sbs dan akad akarnya tersebut, tidak ada kemungkinan bagi investor untuk mengklaim bmn yang dijadikan aset sbs agar beralih secara fisik kepada investor, bahkan ketika pemerintah gagal bayar sekalipudan huruf serta undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara, karenadan huruf dan huruf serta undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara yang sedang diuji ini, baik secara negatif, yaitu terbukti tidak bertentangan dengan dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun maupun secara positif, yaitu bahwa tersebut jelas bertujuan untuk menjalankan undang undang dasar negara republik indonesia tahun karena itu pemerintah mohon agar yang mulia ketua majelis hakim mahkamah konstitusi memutuskan dengan amarmemberikan keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari sebagai berikut: saksi drs. triantoro bahwabahwa direktur jenderal kekayaan negara atas nama menteri keuangan telah menyampaikan memberi pemberitahuan atau pro notification,ipemberitahuan atau notification, penggunaan barang milik negara atau underlying asset, dalam penerbitan sbs kepada kementnegara pada kementrian lembaga termasuk depdiknas sebagaimana terlampir menjadi underlying asset penerbitan sbs. bahwa selama bmn dimaksud dipergunakan sebagai aset sbs, maka berdasarkan beberapa hal tersebut atas dapat disimpulkan,:rian pendidikan nasional selaku pengguna barang tetap dapat menggunakan barang milik negara, yang dijadikan sebagai underlinebahwa saksi selaku direktur dari bank syariah mandiri yang merupakan bank syariah milik negara terbesar indonesia, sangat layak apabila mewakili industri keuangan syariah dan menyambut baik adanya upaya pemerintah mempercepat peningkatan keuangan syariah indonesia. bahwaipemerintah untuk menerbitkan sukuk negara masih terganjal dengan, bahwa potensi permintaan sukuk republik indonesia sebagai instrumen alternatif dalam berinvestasi diprediksi cukup besar. hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut: indonesia mempunyai jumlah penduduk muslim terbesar dunia, yang melakukan penawaran efek syariah masih sangat sedikit. proporsi atau maisie produk syariah dibanding produk konvensional masih sangat kecil: asumsi permintaan akan instrumen sukuk negara yang masih sangat besar tersebut dibuktikan dengan peningkatan volume pembelian dengan investor. total volume pemesanan pembelian sukuk ritel adalah rp. triliun atau mencapai dari target penjualan awal yang disampaikan agen penjual yaitu triliun. adapun total jumlah pemesanan sukuk negara ritel seri yang disampaikan oleh masyarakat melalu agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah adalah sebesar triliun lebih. selain itu, terdapat potensi pemesanan pembelian sebesar rp. miliar. hal ini telah melampaui kuota penjualan yang diberikan kepada seluruh agen penjual berdasarkan paparan atas tampak jelas bahwa adalah bank syariahbahwa dengan adanya sukuk menambah ragam produk investasi berbasis syariah bagi bank syariah. saat ini alternatif produk investasi yang sudah ada antara lain sertifikat bank indonesia syariah atau bis, sertifikat investasi mudharabah antar bank atau sima, reksadana syariah, deposito antar bank syariah, bahwa dengan adanya sukuk memperluas dan mendiversifikasi basis investor. catatan saksi, bank syariah mandiri jumlah nasabah baru yang masuk sebesar ribuan lebih, yang merupakan basis investor baru atau nasabah baru yang menyebabkan dana pihak ketiga bank syariah mandiri melalui tabungan bank syariah mandiri bertambah secara tidak langsung karena hasil dari return sukuk yang dibayarkan pemerintah melalui bsm itu akan dikreditkan tabungan investor investor tersebut, bahwa sukuk memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah dalam negeri. bahwa manfaat sukuk bagi lembaga keuangan syariah adalah sukuk merupakan alternatif instrumen kelola likuiditas, yang hanya terbatas bis syariah dan sekarang ada tambahan baru sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. sukuk merupakan alternatif untuk portofolio yang dimiliki bank syariah mandiri, sukuk memiliki motif investasi antara lain hanya boleh dimiliki oleh bank syariah sampai dengan jangka waktunya, sehingga tidak akan ada unsur spekulatif dalam. sebagai pintu masuk, sukuk bisa, sudah ada buktinya tambahan nasabah baru kami yang sebelumnya belum memiliki rekening bank syariah yang pertama sekitar14 ribuan orang. bahwa meningkatnya daya tawar dan reputasi bank syariah mata masyarakat karena ternyata bank syariah juga memiliki instrumen yang cukup beragam dan sekelas dengan bank konvensional. bahwa sukuk meningkatkan fee best income bagi bank syariah mandiri, yaitu bank syariah mandiri sebagai agen dari sukuk ritel mendapatkan fee best income sebesar juta dan terakhir sebagai agen penerbit mendapatkan fee best sebesar juta rupiah: bahwa surat psrbahwa sebagai investor lembaga keuangan syariah.dari adanya aset negara itu apabila terjadi pemerintah gagal bayar. saksi gunawan yakni, s.e., ak., m.m. bahwa selaku praktisi pengajar keuangan syariah keuangane atau perasaan yang menenangkan pada saat kita berinvestasi pada instrumen investasi tersebut, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian atas undang undang termaksud, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi, ii. pokok permohonan bahwa pemohon adalah sebagai perorangan warga negara indonesiaundang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara, dan huruf dan huruf bahwa dengan digunakannya barang milik negara, sebagai dasar penerbitan surat berharga syariah negara sbs), maka barang milik negara tersebut telah beralih pemanfaatannya. sehingga pemohon selaku warga negara sangat dirugikan karena tidak berhak lagi mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan terhadap barang milik negara tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam: uudarang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs tersebut adalah barang yang diperuntukan untuk umum dan dimasukkan sebagai publik domain, dimana tidak bisabahwaidzharah salebahwabahwa sukuk menjadi instrumentdimata investor. sebagai investorbahwa keuntungan dan kemanfaatan yang ada instrumentmalah mempermasalahkan keberadaan sukuk negara, ahli kh. ma'ruf amin bahwa penerbitan sukuk negara sudah lama diinginkan dan dicita citakan tetapi terkendala ketika itu olehbahwaasejarbahwabahwa, aset riibahwabahwamenerbitkan sukuk global dalam mata uang dollar. mencapai puncaknya pada tahun dan karena krisis keuangan global pada tahun mengalami penurunan dan tahun yang lalu telah mengalami peningkatan lagi yang antara lain alasan peningkatan market sukuk secara global tersebut adalah penerbitan sukuk global oleh pemerintah indonesia selaku pioneer tahun bahwa pasar domestik indonesia pun sukuk telah ada sejak tahun yang diterbitkan oleh korporasi,. bahwabahrain, pada tahun yang lalu terjadi kelebihan permintaan cukup besar dan cukup signifikan yaitu transaksi pemerintah kita secara global mengalami kelebihan permintaan sebesar kali lipat. penerbitan sukuk global oleh pemerintah bahrain tahun juga mengalami kelebihan permintaan sebanyak. indonesia sendiri dari sisi penerbitan sukuk terdapat ukuran yang semakin meningkatini juga berhasil diserap oleh pelaku pasar dan investor indonesia bahwa seluruh transaksi sukuk secara global yang dilakukan oleh pemerintahan dunia selain indonesia yang melakukan penerbitan sukuk global tahun yaitu pemerintahan malaysia negara bagian jerman, pemerintah dubai, pakistan telah melakukan penerbitan sukuk secara global atau berkali kali dan poin yang penting untuk dicermati disini adalah bahwa dari sisi struktur yang diterapkan oleh berbagai pemerintahan ini nyaris seluruhnya adalah berdasarkan struktur ijazah atau berdasarkan sewa menyewa atas suatu asset,bahwa dalam perkembangan pasar dan perkembangan regulasi, tidak hanya dialami dan dijalankan oleh pemerintah indonesia saja tetapi juga negara negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti mesir, turki, kawasan, uni emirat arab, pakistan dimana negara negara tersebut memangbahwa transaksi sukuk oleh pemerintah indonesia sangat sukses, hal ini menunjukkan sedemikian besarnya animo dari investor seperti transaksi dalam hal mata uang rupiah tahun tahun dan baru baru ini tahun melalui sukuk ritel habis diserap investor dan mengalami kelebihan permintaan. selain itu, transaksi pemerintah indonesia dalam mata uang dolar pun mengalami kelebihan permintaan sebanyak kali, hal ini menunjukkan transaksi tersebut sangat sukses dan diminati oleh investor, bahwa salah satu kunci transaksi ini diminati dan diserap habis oleh market dan investorsebagai contoh, struktur sukuk global pemerintah indonesia dalam mata uang dolar adalah sebesar juta pada april dengan strukturnya secara gambaran umumkedipihak pemerintah,bahwaerdasarkan analisa moody's dan bb menurut standar s&p dan menurut fitch hal tersebut sama seperti rating pemerintah indonesia pada saat itu, bahwa transaksi tersebut telah memperoleh begitu banyak penghargaan dari berbagai publikasi internasional atas peranannya dalam berhasil membuka kembali pasar sukuk secara global dan juga memberi contoh bagi negara lain yang sekarang sedang mengembangkan perangkat regulasi untuk juga mengikuti jejak indonesia dalam mengakses likuiditas yang sangat besar dikalangan investor syariah: bahwa dari sisi transaksi sukuk global yang diterapkan oleh pemerintah indonesia, tidak jauh berbeda dengan transaksi sukuk global yang diterapkan oleh pemerintahan lain, antara lain contohnya pemerintah malaysia tahun pemerintah @atar tahun pemerintah pakistan tahun struktur yang diterapkan persis sama yaitu ijazah (sale and lease back) dari sisi underlying asset, pemerintah malaysia menggunakan tanah dan bangunan milik negara yang berlokasi kuala lumpur, pemerintah latar menggunakan tanah yang berlokasi doha latar, pemerintah pakistan menggunakan jalan raya lahore islamabad motorway, dan pemerintah kita menggunakan gedung kantor pemerintahan. penggunaan aset dalam empat transaksi sukuk ini juga sama sepenuhnya digunakan oleh kembali oleh pemerintah, disewakan kembali kepada pemerintah, sehingga pemerintah negara negara masing masing bisa terus menggunakan, memelihara dan jika perlu mengasuransikan aset sukuk tersebut secara normal: bahwa yang terjadi pada saat jatuh tempo atau terjadi dissolution event atau gagal bayar atau interrupted default dalam keempat transaksi tersebut,': ahli famous abdullah alumni bahwa ahli melihat dari sisi peranan sukuk negara dalam kaitannya dengan potensi untuk menarik investasi khususnya investasi dari negara timur tengah. ketika berbicara tentang investor timur tengah biasanya terfokus pada gcc gulf cooperation council) yang terdiri dari bahrain, kuwait, oman, latar, saudi arabia dan uni emirat arab. negara negara ini diperkirakan mempunyai reserve sekitar triliun dollar sebagai hasil dari akumulasi ketika harga minyak naik pada tahun pada awalnya negara negara ini mempunyai tujuan investasi tradisional amerika dan eropa karena instrumen instrumen surat berharga negara amerika serikat dan eropa sudah sedemikian terbangunnya, bahwini. bahwa kalau melihat perkembangan keuangan islam dewasa ini jumlah aset dari top bank bank islam ini mencapai milyar dollar pada akhir tahun hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antaranya, pertama, fenomena akumulasi modal teluk sebagai dampak kenaikan harga minyak yang signifikan, yang terjadi kembali sejak tahun kedua, kesadaran keislaman diantara kaum muslimin kelas menengah atas, baik dunia muslim sendiri ataupun eropa dan amerika serikat, dan faktor eleven september yang dalam beberapa hal menimbulkan kecurigaan amerika serikat terhadap dana dana yang berasal dari timur tengah juga turut memacu keinginan untuk mencari alternative investment destination, sebagai contoh dalam kasus world dubai ports world) dimana rencana investasi yang tertolak oleh kongres amerika serikat. hal hal tersebut menumbuhkan secara bersamaan kebutuhan akan alternatif investasi yang berdampak kepada perkembangan keuangan islam. dalam kaitan dengan hal ini, krisis yang terjadi amerika dan negara eropa pada umumnya diawali pada tahun juga membuat para investor mencari alternative investment destination bahwa sebenarnya negara negara seperti eropa dan amerika menjadi kondisi kondisi yang merugikan, sehingga terjadi proses pergerakan kapital negara negara asia, terutama malaysia yang cukup proaktif dalam melihat potensi besar dari sukuk: bahwa malaysia pada tahun mendapat insentif senilai dan yang terakhir malaysia membentuk international islamic financial centre yang banyak memberikan insentif untuk perkembangan keuangan islam, lain sisi negara negara yang sebelumnya juga telah menikmati dana dari teluk tersebut, dalam hal ini inggris misalnya. berusaha juga mempertahankan kapital kapital yang telah ada sana, dan pada satu kesempatan perdana menteri inggris gordon brown menyatakan ingin menjadikan london sebagai pusat keuangan islam eropa, selain inggris juga usaha usaha dari mayoritas penduduknya bukan muslim, seperti jerman dan prancis, dan terakhir yang cukup aktif adalah hongkong dan singapura. singapura bahkan telah membentuk islamic bank besar, islamic bank asia dengan modal dimana pemerintah singapura melalui development bank singapura menjadi pemegang saham mayoritas saham dan selebihnya ditarik investor dari timur tengah diantaranya dari bahrain, dan saudi arabia. bahwa dari uraian atas,yang senilai yang keluarkan tahun lalu sekitar nya diambil oleh investor timur tengah, sehingga terlihat bahwa upaya yang telah dilakukan telah membuahkan hasil: bahwa depan dengan kebutuhan pembangunan dan lain sebagainya, inifolio dari negara negara teluk. samping itu, perlu pula dicatat bahwadari amerika sendiri dan eropa, yang pada kenyataannya menyumbang sekitar dari pembeli sukuk global yang dikeluarkan indonesia: bahwadapat bahwa sukuk negara dan perkembangan soal keuangan syariah khusunya lembaga keuangan syariah. pasar uang syariah merupakan bagian integral dari berfungsinya sistem perbankan islam. pasar uang syariah menyediakan fasilitas pendanaan dan penyesuaian portofolio dalam jangka pendek, disamping itu instrumen instrumen keuangan dan investasi antar bank akan memfasilitasi mekanisme transfer dari bank bank surplus bank yang defisit, yang dengan demikian menjadi pendanaan likuiditas yang baik dalam rangka menjaga stabilitas sistem. salah satu tantangan bagi pengembangan keuangan syariah, sebagai praktisi, ahli melihat masih terbatasnya instrumen pasar uang syariah, islamic money market instrument, yang dapat terjual belikan pasar sekunder. adanya sukuk negara akan sangat bermanfaat bagi pengembangan sistem keuangan indonesia yang khususnya bagi lembaga lembaga keuangan syariah yang sering membutuhkan liquid instrumen untuk penempatan dana berlebih untuk jangan waktu menegah dan panjang. bahwa usaha untuk mengembangkan keuangan syariah indonesia, yang saat ini masih bawah dengan total aset sekitar miliar dollar kuartal ketiga, bandingkan dengan malaysia yang diproyeksikan akan mencapai tahun dengan total aset mencapai miliar dollar tahun perlu disertai dengan rangka pendukung lainnya, yang diantaranya adalah dengan tersedianya instrumen pasar uang syariah yang cukup liquid. sukuk negara dalam hal ini, merupakan satu faktor pendukung yang penting bagi indonesia untuk terus mengembangkan potensi lembaga keuangan syariah ini, fungsi penting sukuk negara lainnya instrumen ini merupakan salah satu acceptable instrument dapat dijadikan jaminan, untuk mendapatkan hal lain facility untuk kebutuhan fasilitas pembiayaan perdagangan internasional dari bank bank internasional, sekedar perbandingan sedikit mungkin bahwa pemerintah singapura dalam rangka mengembangkan perbankan syaratnya juga telah pengelolaan program sukuk pertamanya senilai juta, yang khususnya ditujukan untuk mendukung kebutuhan kelebihan likuiditas. kesimpulannya adalah bahwa, sukuk negara mempunyai peranan penting, yaitu paling tidak,,bahwa . bahwa perbankan syariah ada unit usaha dengan bank umum syariah, dengan market share kurang lebih s6, asuransi sekitar perusahaan asuransi yang telah membuka unit syariah dengan perusahaan penuh kurang lebih market share reksadana ada sekitar unit dengan market share sekitar dan seterusnya sampai kepada lembaga keuangan mikro syariah, bars ada kemudian baitumaal watambil yang lebih kecil lagi ada sekitar menyebar seluruh indonesia, dan koperasi syariah ada sekitar peran sukuk terhadap lembaga keuangan syariah ini, bahwa: , bahwa pemohon sebagaimana disyaratkan dalam salah satu pointer kerugian konstitusional yaitu bahwa dengan berlakunya undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara dimana dalam disebutkan bahwa: aset sbs sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: tanah dan atau bangunan: dan selain tanah dan atau bangunan. kemudianbahwa dengan berlakunya kedua tersebut dari undang undang termaksud. potensi kerugian konstitusional dari pemohon ialah apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimainkannya aspada saat objek jaminan tersebut telah beralih pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi pemohon dengan tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum tersebut yang merupakan publik domain. bahwa dengan uraian potensi kerugian yang timbul dengan berlakunya dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah bahwa indonesia saat sekarang ini sebetulnya sudah ada beberapa undang undang untuk syariah selain sukuk atau undang undang sbs, yaitu undang undang perbankan syariah, undang undang pengelolaan zakat dan undang undang wakaf yang kesemuanya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan produk halal dan instrument instrumen bisnis syariah. bahkan, umat islam masih membutuhkan sejumlah undang undang lagi yang terkait dengan instrumen syariah. misalnya, undang undang asuransi syariah masih undang undang penjaminan syariah, undang undang lembaga keuangan mikro syariah, dan sebagainya, bahwa seperti disebutkan oleh bapak adang dorojatun dari anggota dpr, bahwa lembaga keuangan syariah sudah merupakan instrumen global, bahkan negara negara yang ada luar sudah begitu banyak menggunakan konsep syariah, seperti singapura, negara negara yang non muslim, inggris, hongkong, mereka ingin menjadi pemilik ekonomi syariah. oleh karena itu, justru indonesia seharusnya akan menjadi negara yang terdepan, dalam mengembangkan konsep ekonomi syariah. dengan demikian, jika indonesia instrumen syariah justru ada yang mempertanyakan atau menggugat, mungkin kita perlu belajar negara negara non muslim tersebut atau kalau perlu belajar negara negara lain seperti eropa, bahkan terakhir rusia juga sudah mulai menggunakan instrumen syariah, ahli ary zulfikar, s.h. bahwa terdapat empat hal yang ingin ahli sampaikan, pertama, penggunaan bmn dalam penerbitan sbs atau sukuk negara sesuai dengan undang undang sbs. kedua, bmn dalam penerbitan sukuk negara bukan sebagai collateral atau jaminan. ketiga, dalam hal kondisi event default oleh pemerintah dalam pembayaran imbalan maupun nilai sukuk apakah bmn dapat dieksekusi oleh investor? keempat, dokumen dokumen yang diperlukan dalam penerbitan sukuk negara. terhadap keempat hal tersebut, ahli menjelaskan sebagai berikut: penggunaan bmn dalam penerbitan sbs atau sukuk negara sesuai dengan undang undang sbs bahwa dalam penggunaan bmn dalam penerbitan sbs, sbs adalah surat berharga negara yang merupakan instrumen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk membiayai apbn yang pada gilirannya akan digunakan juga untuk menyediakan fasilitas yang layak sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang dasar bahwa dasar penerbitan sbs adalah aset sbs, yang berupa bmn yang memiliki nilai ekonomis sebagaimana diatur dalam butir dan undang undang sbs juncto fatwa dewan syariah nasional nomor sampai dengan artinya, nilai ekonomis atas bmn dijadikan dasar dalam menetapkan nilai nominal sukuk negara, bahwa atas penggunaan bmn tersebut juga wajib memperoleh persetujuan dari dpr. juncto undang undang sbs. dengan demikian, dalam penggunaan bmn itu sendiri pemerintah juga mendapatkan persetujuan dari dpr sebagaimana diamanatkan baik dalam undang undang sbs maupun undang undang perbendaharaan negara. mekanisme penggunaan bmn dengan cara menjual atau menyewakan hak manfaat atas bmn atau cara lain sesuai dengan akad yang digunakan. penekanan dalam penjualan dan penyewaan adalah, hak manfaat, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh pemerintah bahwa pemindahan bmn dalam konteks aset bmn bersifat khusus. penjualan dan atau penyewaan dilakukan, pertama, hanya atas hak manfaat, kedua, tidak terjadi pemindahan hak kepemilikan legal title, ketiga, tidak dilakukan pengalihan fisik bmn sehingga sama sekali tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintah. hal sebagaimana diatur juga dalam penjelasan dalam paragraf undang undang sbs. bmn dalam penerbitan sukuk negara bukan sebagai collateral atau jaminan mengingat sukuk negara merupakan surat berharga negara maka pembeli sukuk negara investor) hanya memegang bukti kepemilikan baik dalam bentuk warkat atau tanpa warkat vide berikut penjelasan undang undang sbs. investor tidak memegang jaminan kebendaan atas bmn. investor hanya memiliki bukti kepemilikan surat berharga yang pembayarannya dijamin oleh pemerintah. merujuk dan undang undang sbs. dengan demikian, dalam struktur sukuk negara tidak ada aset sbs atau bmn yang dijadikan dalam bentuk jaminan kebendaan, hak tanggungan atau bentuk lainnya gadai dan lain sebagainya kepada investor, dalam hal terjadi kondisi event default, pemerintah wajib menyediakan pembayaran imbalan dan nilai nominal dalam apbn, hal tersebut diatur dalam dan penjelasannya juncto undang undang sbs. dalam undang undang perbendaharaan negara, apbn dalam satu anggaran meliputi salah satu penerimaan yang perlu dibayar kembali baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun tahun anggaran berikutnya. artinya, pemerintah dalam konteks penerbitan sbs sudah mengalokasikan pembayaran terhadap imbalan maupun nilai nominal apabila jatuh tempo sukuk negara tersebut. dalam hal terjadinya event default pemegang sukuk tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi asset sbs, mengingat aset sbs bukan objek jaminan dan investor tidak memegang hak jaminan kebendaan, sehingga investor hanya dapat menuntut pemerintah untuk membayar kewajiban atas imbalan dan nilai nominal dari sumber sumber lain dari apbn sebagaimana diamanatkan dalam undang undang sbs. mekanisme dari pembayaran kembali jika jatuh tempo pemerintah akan membeli kembali hak manfaat atas aset sbs yang dijadikan dasar penerbitan dari sumber dana yang dialokasikan dalam apbn. hal tersebut diatur dalam undang undang sbs,: dokumen dokumen yang akan disiapkan dalam penerbitan surat berharga syariat negara. sbs yang pernah diterbitkan oleh pemerintah adalah sbs ijazah sale and lease back. terdapat tiga transaksi, yaitu: antara pemerintah dengan perusahaan penerbit sbs indonesia, perusahaan penerbit sbs indonesia adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan nomor tahun menandatangani suatu perjanjian jual beli akad bai' atas hak manfaat bmn dari pemerintah selaku penjual kepada perusahaan penerbit sbs indonesia selaku pembeli. perusahaan penerbit sbs adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah, dimana pemerintah menjual hak manfaat atas bmn kepada perusahaan penerbit sbs indonesia. perusahaan penerbit sbs menerbitkan surat berharga syariah negara sebagai bukti atas bagian pernyataan terhadap asset sbs. dengan demikian dari dasar nilai ekonomis terkait dengan bmn itu dijadikan dasar dalam penerbitan sukuk nilai nominal sama dengan nilai aset bmn. dalam transaksi kedua adalah pembayaran imbalan dan atau nilai nominal atas sbs kepada pemegang sbs, investor, dari pembayaran imbalan ijazah oleh pemerintah untuk pembayaran imbalan dan pada saat jatuh tempo untuk pembayaran nilai nominal: pada saat yang bersamaan juga antara perusahaan penerbit sbs dan pemerintah menandatangani suatu perjanjian sewa menyewa, akad ijazah, dimana pemerintah menyewa aset sbs kepada perusahaan penerbit sbs indonesia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan umum pemerintahan dan atau untuk kepentingan pemerintah. pemerintah selaku penyewa aset sbs juga melakukan fungsi perawatan dan pengelolaan atas aset sbs berdasarkan perjanjian pengelolaan aset. sehingga pada saat awalnya transaksi pertama dilakukan akad bai' pada saat yang bersamaan juga dilakukan perjanjian sewa menyewa, akad ijazah. dalam transaksi yang ketiga adalah adanya satu dokumen yang memuat pernyataan untuk menjual yang dibuat oleh perusahaan penerbit sbs dan pernyataan membeli yang dibuat oleh pemerintah jika sbs jatuh tempo atau buy back. pemerintah akan membeli kembali aset sbs dari perusahaan penerbit sbs dan perusahaan penerbit sbs hanya akan menjual asset tersebut kepada pemerintah. sehingga pada saat kemudian sukuk itu jatuh tempo otomatis aset bmn tersebut akan kembali kepada pemerintah. kesimpulannya adalah dalam skema sukuk, aset sbs hanya digunakan sebagai underlying asset atau dasar penerbitan sbs kepada investor. artinya adalah nilai nilai nominal sukuk yang akan diterbitkan minimal sama dengan nilai secara ekonomis atas hak manfaat aset bmn. kesimpulan: bahwa penjualan dan atau penyewaan atas aset sbs hanya hak atas manfaat tidak ada pemindahan hak milik legal titlebahwabahwa.permohonan pemohon tersebut, dewan perwakilan rakyat, menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut: ketentuan undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara (sbs) yang dimohonkan pengujian terhadap uud tahun pemohon dalam permohonan guo mengajukan permohonan pengujian atas dan huruf dan huruf serta sbs, yang menyatakan: dan huruf dan huruf barang milik negara dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sbs yang untuk selanjutnya barang milik negara dimaksud sebagai aset sbs. aset sbs sebagaimana dimaksud pada dapat berupa: tanah dan atau bangunan,pemohon beranggapan ketentuan guo bertentanganserta sbstelah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya dan huruf dan huruf serta yaitu sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo halaman beranggapan, bahwa ketentuan undang undang guo nyata terlihat akan menimbulkan potensi kerugian konstitusional yaitu apabila dalam jangka waktu sebagaimana dijadikan asehingga beralihnya objek jaminan ini menimbulkan kerugian yang nyata bagi pemohon berupa tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum tersebut yang merupakan publik domain. oleh karena menurut pemohon barang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs adalah barang yang diperuntukan untuk umum dan dimasukkan dalam publik domain, dimana tidak dapat dijadikan objek perdagangan. bahwa pemohon dalam permohonan guo halaman juga mengemukakanwarga negara indonesia terhadap objek jaminan barang milik negara tersebut sudah hil. keterangan dpr.enai kedudukan hukum (legal standing) sebagai berikut: kedudukan hukum legal standing) pemohon bahwa dalam permohonan halaman pemohon adalah sebagai perorangan wnisbs, bahwa mencermati dalil dalil pemohon dan permohonan guo dpr berpandangan sesungguhnya permohonan pemohon tidak menunjukan dan membuktikan secara konkrit dan nyata adanya kerugian konstitusional yang spesifik ataupun kerugian konstitusional yang potensial, namun yang terurai hanya anggapan dan tafsir dari pemohon sendiri, bahwa menurut penalaran yang wajar kerugian konstitusional yang didalilkan pemohon sesungguhnya belum dipastikan terjadi. karena itu dpr berpandangan permohonan pemohon mengenai kerugian konstitusional yang didalilkan tidak spesifik, tidak jelas, tidak cermat, tidak fokus dan kabur (obscura libels): bahwa walaupun pemohon sebagai subjek hukum berkedudukan selaku perorangan wni sesuai dengan nomor tahun tentang mahkamah konstitusi, namun tentu terlebih dahulu perlu dipertanyakan, apakah benar pemohon sebagai perorangan warga negara yang merasa dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, karena pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan secara spesifik, terinci dan konkrit mengenai aset barang milik negara, apakah tanah dan atau bangunan, ataukah selain tanah dan atau bangunan yang merugikan diri pemohon yang dikarenakan barang milik negara tersebut menjadi objek jaminan yang digunakan sebagai aset sbs? bahwa atas dasar permohonan yang obscura libels tersebut, dan seandainya terjadi peristiwa sebagaimana yang didalilkan pemohon, maka dpr berpandangan bahwa hal ini bukan persoalan konstitusionalitas norma dan huruf dan huruf serta sbs, tetapi merupakan persoalan penerapan normalnya, karena tidak terdapat causal terbang yang nyata dan serta merta oleh berlakunya ketentuan undang undang guo mengakibatkan kerugian konstitusional bagi diri pemohon, bahwa terhadap dalil dalilbatasan kerugian konstitusional yang dibatasi dalam putusan mahkamah konstitusi dalam perkara nomor puu dan perkara nomor puu v pemohon dalam permohonan guoantara kerugian yang didalilkan pemohon dengan ketentuan undang undang guo yang dimohonkan pengujian. berdasarkan uraian uraian huruf dan huruf serta sbs.sebagai berikut: bahwafm dan telah pula didirikan lembaga rating islam. bahwabahwabahwabahwabahwa secara yuridisbahwa terkait dengan dalil pemohon yang dikaitkan denganjuga. bahwa dalam penerbitan sbs, proses transaksi aset barang milik negara tersebut adalah sebagai berikut: penjualan penyewaan bmn hanya atas hak manfaat bmn, tidak disertai dengan pemindahan hak kepemilikan (legal title): negara diharapkan pembuatan suatu peraturan memikirkan dampak masa depan, bahwa barang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs tersebut adalah barang yang diperuntukkan untuk umum dan dimasukkan sebagai publik domain, dimana tidak dapat: bahwaperorangan sebagai warga negara indonesia terhadap tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan tersebut sudah hilangdengan demikiandemikian pula apabila dikaitkan kewajiban negara terhadap warganya dalam undang undang dasar negara republik indonesia pemerintah akan menyewa kembali bmn dari special purpose vehicle spv) perusahaan penerbit: tidak terjadi pengalihan fisik bmn sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pemerintahan: tidak terdapat permasalahan dari sisi akuntansi mengingat hak kepemilikan atas bmn tidak berpindah sehingga tetap balance sheet, pada saat jatuh tempo sbs atau dalam hal terjadi default, aset sbs akan tetap dikuasai oleh pemerintah, karena dalam penerbitan sbs ada dokumen purchase undertaking yaitu pemerintah wajib membeli kembali, membatalkan sewa atas aset sbs dan dokumen sale undertaking yaitu spv wajib menjual aset sbs kepada pemerintah sebesar nilai nominal sbs: bahwa hal tersebut juga sudah diuraikan dalam penjelasan undang undang guo. bahwa mencermati dalil dalil pemohon menunjukan bahwa pemohon perlu memahami undang undang guo secara komprehensif dan tidak hanya memahami secara parsial atau sebagian sebagian, sehingga menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap pemahaman tentang penggunaan bmn sebagai aset sbs, padahal dalam undang undang guo sudah diatur juga bahwa ketentuan dan huruf dan huruf serta undang undang guo yang terkait dengan aset sbs tersebut telah dibahas dan disetujui dalam rapat panitia kerja ke tanggal maret bahwa terkait dengan penggunaan bmn dalam penerbitan sbs hanya terbatas pada penggunaan hak manfaat (beneficial title) bukan pemindahan hak kepemilikan (legal title). hal ini terdapat dalam tanggapan fraksi fraksi dpr dalam rapat kerja komisi pada tanggal juli antara lain:hal ini perlu dijelaskan dan dijabarkan dengan lebih terperinci dan memerlukan ketentuan yang mengatur sekuritisasi dan pengaturan sub lease dari investor kepada pemerintah dikarenakan status pemerintah merupakan (beneficial title) penerbit (issue) . juga sepakat bahwa penggunaan bmn tersebut dalam penerbitan sbs hanya terbatas pada penggunaan hak manfaat saja, sehingga tidak terjadi pemindahtanganan bmn secara fisik kepada pihak lain". . penggunaan bmn sebagai underlying asset dalam penerbitan sbs perlu dicarikan formula yang paling optimal, dengan rambu rambu yang jelas dan terukur . tanggapan fraksi sebagaimana dimaksud atas, juga disampaikan dalam rapat paripurna tanggal april pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi dpr sebagai berikut: penggunaan bmn sebagai underlying dijelaskan dalam ruu sbs hanya terbatas pada penggunaan hak manfaat (beneficial title). dengan demikianterkait dengan aset yang akan dijadikan penjamin, maka perlu diperhatikan mengenai kebijakan aset yang dijadikan tersebut. sehingga sampai dengan masa jatuh tempo sbs tersebut besaran aset yang dijadikan tidak lepas dari tangan pemerintah. untuk itu peranan perusahaan penerbit sbs dan juga koordinasi yang kuat antara kementerian terkait dengan masalah pengelolaan tersebut, perlu diperkuat sehingga tidak menimbulkan masalah masa yang akan datang . bahwa berdasarkan pada pandangan pandangan tersebut, dpr berpendapat bahwa ketentuan dan serta sbs tidak bertentangan deng, menyatakan dan huruf dan huruf serta nomor tahun tentang surat berharga syariah negara tidak bertentangan dengan uud menyatakan dan huruf dan huruf serta nomor tahun tentang surat berharga syariahhuruf dan huruf sertaberprofesi sebagai dosen dan ketua yayasan dan pembina universitas patri artha makassar sebagaimana dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk milik pemohon dan akta pendirian anggaran dasar yayasan patri artha , bertanggal januari nomor oleh site limosa, s.h., notaris ujung pandang makassar,hak konstitusional pemohon dalam uud tersebut dirugikan oleh berlakunya dan huruf dan huruf dan.6j, dihubungkan dengan dalil kerugian para pemohon dalam paragraf mahkamah berpendapat,dan huruf dan huruf dan yang menyatakan,yang menurut pemohon bertentangan dengan uud dengan alasan alasan hukum sebagai berikut: ketentuan dan huruf dan huruf serta telah menghilangkan hak konstitusional pemohon atas tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunanapabila dikaitkan dengan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak, rumusurat berharga syariah negara sbs), barang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs adalah publik domain yang diperuntukkan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat dijadikan objek perdagangan, sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara yangbarang milik negara daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman ,itu prof. dr. mucosa dan drs. siswa susanto, dea., yang didengar keterangannya bawah sumpah, selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: ahli prof. dr. mucosa semangat dari uud adalah negara diberi kedudukan sebagai lembaga publik sehingga dalam rangka memperoleh benda, negar, sehinggaud terkait dengan uud yang disebutud harus berjiwa dengan semangat ini,moril atau materieud sudah barang tentu merugikan dalam arti merugikan seluruh bangsa indonesia. misalnya kalau semangat dalam uud, bertumpu pada statement saksi maka jika suatu benda negara dibebani dengan hak hak kepercayaan, menurut prinsip dalam publik domain adalah tidak diperkenankan karena merupakan suatu benda publik yang dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, menafsirkan uudadalah sebagai pelaksanaan dari uud sehingga namanya seharusnya undang undang pokok pertanahan bukan undang undang pokok agraria, sebab kalau agraria maka termasuk pertambangan dan sebagainya,adalah berfungsi sosial (vide sehingga kepentingan umum atau kepentingan negara lebih diutamakan daripada kepentingan individu individu: mengenai kemanfaatan, seharusnya dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, kata kepentingan umum juga include manfaat, kegunaannya untuk bangsa ini, sehingga kalau sbs akhirnyanegara tetapi bukan suatu prinsip sehingga tidak dapat diandalkan sebagai suatu pendapatan yang pasti, kerugian dalam konteks ini adalah bukan kerugian perdata, karena peradilan mahkamah konstitusi merupakan peradilan publik, sehingga masalah kerugian tidak seperti dalam perdata harus jelas moril, materiel dan sebagainya. kalau suatu hal yang bertentangan dengan semangat atau jiwa uud maka merugikan seluruh bangsa, terutama untuk generasi penerus. dengan demikian apabila kerugian dijelaskan secara rinci, menurut ahli, hal itu merupakan kerugian dalam privat recht, ahli drs. siswa susanto, dea. melihat peran dan,,,kalau memperhatikan sistem pemerintahan indonesia, .ud termasuk setelah dilakukan perubahan, selanjutnya untuk merealisasikan peran dan fungsi pemerintah sebagaimana diuraikan tersebut atas, diperlukan adanya jaminan tahun setelah perubahan keempat yang disahkan pada tanggal agustus yang berbunyi negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak', maka semakin tampak dan jelas, karena negara diwajibkan menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak namun justru dalam undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara tersebut, negara dapat menggunakan barang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs dengan caradengan permohonan pemohon terhadap pengujian dan huruf dan huruf nomor tahun tentang sbs yang apabila dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka jelas kerugian hak atau kewenangan konstitusional pemohon sebagaimana disebutkan dalam dalil dalil tersebut atas nyata dan ternyata tidak akan terjadi, pokok materi yang diajukan pengujiannya pokok materi yang diajukan pengujiannya adalah tentang penggunaan barang milik negara sebagai dasar (underlying asset) penerbitan surat berharga syariah negara sbs) dengan cara menjual, menjadikan atau menyewakan.sebagaimana secara rinci dinyatakan bab undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara yang berjudul: penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara dalam dan huruf dan huruf nomor tahun tentang sbs sebagai berikut:tangannya dan tidak mendapat ancaman dari pihak lain: menimbang bahwa terhadap dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan pemohon, pemerintah telah memberikan keterangan tertulis, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:, sebagaimana termuat dalam penjelasan sbs bahwaerbitan sbs dilakukan dengan menggunakan struktur ijazah sale and lease back, dimanasecara hukum,rating indonesia terkait dengan sbs yang dikeluarkan oleh (tiga) lembaga rating internasional adalah moody: ba2, standard poor: bb , dan fitch: bb#, yang berarti bahwa posisi rating indonesia hampir mencapai investment grade. hal tersebut: menimbang bahwa untuk menguatkantelah didengar keterangannya bawah sumpah dalam persidangan, selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi drs. triantorodirektur jenderal kekayaan negara atas nama menteri keuangan telah menyampaikan pro notificationnotification penggunaan barang milik negara atau underlying asset, dalam penerbitan sbs kepada kementemilik negara pada kementerian lembaga termasuk depdiknas menjadi underlying asset penerbitan sbs. selama bmn dimaksud dipergunakan sebagai aset sbs,dengan demikian terkait dengan sbs dapat disimpulkan:,erian pendidikan nasional selaku pengguna barang tetap dapat menggunakan barang milik negara yang dijadikan sebagai underlyinguntuk menerbitkan sukuk negara, pemerintah masih terganjal karena:sukuk dapat. sukuk juga meningkatkan fee base income bagi bank syariah mandiri, yaitu sebagai agen dari sukuk ritel mendapatkan fee base income sebesar juta dan terakhir sebagai agen penerbit mendapatkan fee base sebesar juta rupiah: surat sbssebagai investor lembaga keuangan syariah,aset negara apabila terjadi pemerintah gagal bayar, saksi gunawan yakni, s.e., ak., m.m. selaku praktisi pengajar keuangan syariahd atau perasaan yang menenangkan pada saat kita berinvestasi pada instrumen investasi tersebut:sejarahsukuk menjadi instrumenmata investor. sebagai investor,keuntungan dan kemanfaatan yang ada instrumenjustru mempermasalahkan keberadaan sukuk negara: ahli kh. ma'ruf amin penerbitan sukuk negara sudah lama diinginkan dan dicita citakan tetapi terkendala ketika ituijaz asset riekali menerbitkan sukuk global dalam mata uang dollar dan mencapai puncaknya pada tahun karena krisis keuangan global pada tahun mengalami penurunan, dan kemudian pada tahun mengalami peningkatan lagi yang disebabkan penerbitan sukuk global oleh pemerintah indonesia selaku pioneer pada tahun,dan bahrain pada tahun terjadi kelebihan permintaan cukup besar dan cukup signifikan, yaitu transaksi untuk pemerintah indonesia secara global mengalami kelebihan permintaan sebesar tujuh kali lipat. penerbitan sukuk global oleh pemerintah bahrain juga mengalami kelebihan permintaan sebanyak lima, indonesia dilihat dari sisi penerbitan sukuk mengalami peningkatanberhasil diserap oleh pelaku pasar dan investor indonesia, seluruh transaksi sukuk secara global yang dilakukan oleh pemerintahan dunia selain indonesia, yaitu malaysia, negara bagian jerman, dubai, dan pakistan telah melakukan penerbitan sukuk secara global dengan berdasarkan struktur ijazah atau berdasarkan sewa menyewa atas suatu aset, yangdalam perkembangan pasar dan perkembangan regulasi, tidak hanya yang dialami dan dijalankan oleh pemerintah indonesia dan negara negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti mesir, turki, kazakhstan, uni emirat arab, dan pakistantransaksi sukuk oleh pemerintah indonesia baik dalam mata uang rupiah maupun dolar sangat sukses dan mengalami kelebihan permintaan, hal ini menunjukkan transaksi tersebut sangat sukses dan diminati oleh investor. salah satu kunci suksesnya transaksi tersebutdengan mendasarkan pada undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara, khususnya dan huruf dan huruf menteri keuangan setelah meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk dan atas nama pemerintah republik indonesia telah menjadikan aset negara senilai triliunan rupiah sebagai alas jaminan (underlying asset) penerbitan sbs pemerintah republik indonesia. bahwa tindakan pemerintah c.g. menteri keuangan tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon sebagai warga negara republik indonesia dan pengelola pendidikan tinggi, maupun dan juga merugikan seluruh warga negara republik indonesia, karena dengan diberlakukannya dan huruf dan huruf undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara, maka negara tidak lagi mampu sepenuhnya memberikan jaminan layanan, khususnya layanan bidang pendidikan tinggi, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pembukaan undang undang dasar negara republik indonesia yang selanjutnya dituangkan secara rinci dalam sebagai berikut:pihak pemerintaha3 berdasarkan analisa moody's, bb menurut standar s&p, dan menurut fitch, hal tersebut sama seperti rating pemerintah indonesia pada saat itu, apabila terjadi dissolution event atau gagal bayar atau interrupted default dalam keempat transaksi pada saat jatuh tempo,, ahli famous abdullah alumni ahli melihat dari sisi peranan sukuk negara dalam kaitannya dengan potensi untuk menarik investasi, khususnya investasi dari negara timur tengah, karentersebut.senilai usd dikeluarkan pada tahun sekitar ys nya diambil oleh investor timur tengah, sehingga terlihat bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil: depan sukuk negaraofolio dari negara negara teluk. samping itu,amerika dan eropa yang pada kenyataanya menyumbang sekitar dari pembeli sukuk global yang dikeluarkan indonesia,bisa dimenurut ahli, dapat disimpulkan bahwa sukuk negara mempunyai peranan penting, yaitu: peran sukuk terhadap lembaga keuangan syariah.lembaga keuangan syariah sudah merupakan instrumen global, bahkan negara negara lain sudah begitu banyak menggunakan konsep syariah seperti singapura, sedangkan inggris dan hongkong ingin menjadi pemilik ekonomi syariah. oleh karena itu, seharusnya indonesia menjadi negara yang terdepan dalam mengembangkan konsep ekonomi syariah, ahli ary zulfikar, s.h. penjualan dan atau penyewaan atas aset sbs hanya hak atas manfaat,dalil dalil dan bukti bukti yang diajukan pemohon, dewan perwakilan rakyat dpr) telah memberikan keterangan tertulis, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara, pada pokoknya sebagai berikut:ifa, dan telah pula didirikan lembaga rating islam.:secara yuridis,terkait dengan dalil pemohon yang mengaitkan dengan undang undang, sebagaimana termuat dalam penjelasan sbs. sbs sudah mengpendapat mahkamah menimbang bahwa berdasarkan dalil dalil pemohon beserta alat bukti suratitulisan bukti sampai dengan bukti keterangan para ahli dari pemohon, keterangan tertulis pemerintah, keterangan para saksi dan para ahli dari pemerintah, keterangan tertulis dpr, serta kesimpulan tertulis dari pemohon, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan yang dimohonkan pengujian cast dan huruf dan huruf serta menghilangkan hak konstitusional pemohon yang ditentukan dalam uud karena dengan berlakunya kedua undang undang guo, yaitu apabila dalam jangka waktu dimainkannya aset sbs berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan oleh pemerintah kepada pihak tertentu gagal bayar (default), berarti objek tersebut akan dikuasai oleh pihak ketiga (pemegang gadai) objek jaminan pemerintah. dengan beralihnya objek jaminan tersebut, pada saat itulah timbul kerugian yang nyata bagi pemohon karena tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan tersebut. alasan bahwa kerugian yaitu tidak dapat lagi memanfaatkan fasilitas umum berupa tanah, dan lain lain, tidak tepat menurut hukum karena tidak terjadi peralihan hak atas aset yang dijadikan. eksistensi dan penerapan undang undang guo justru memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan termasuk pemohon, terutama karena menjadi salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja negara apbn): bahwa lagi pula penggunaan uud sebagai batu uji, menurut mahkamah adalah tidak tepat menurut hukum karenaal, sehingga diperlukan tindakan khusus sementara dengan tujuan membuka peluang dan kesempatan bagi mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik secara adil dan seimbang, tindakan afirmatif mengacu pada kebijakan yang berkenaan dengan ras, etnis, cacat fisik, karir militer, gender, orang orang tua, atau kelas sosial menjadi pertimbangan dalam upaya untuk mempromosikan kesempatan yang sama atau meningkatkan kemampuan kelompok yang tertinggal atau yang kurang diuntungkan untuk mencapai keadilan. oleh karena itu, tindakan khusus sementara (affirmative action) bukanlah sebagai bentukwarga negara tertentu, dengan maksud untuk mempercepat tercapainya persamaan de facto antara dirinya dengan warga negara yang lain. tindakan khusus ini bersifat sementara, untuk mempercepat tercapainya kesetaraan substantif. artinya, apabila sudah terjadi kesetaraan, maka tindakan khusus sementara (affirmative action) harus dihentikan: terkait dengan kerugian yang didalilkan pemohon bahwa sebagai perorangan warga negara kehilangan hak konstitusionalnya atas tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan sebagai akibat diterbitkannya sbs, tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian yang didalilkan dengan yang dimohonkan pengujian, karena yang dimohonkan pengujian hanya berupa pengaturan penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara yang merupakan pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dalam rangka pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan daya dukung apbn dengan menggunakan instrumen keuangan berbasis syariah yang oleh pembentuk undang undang dipandang memiliki peluang besar yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai pembangunan nasional (vide konsideran menimbang huruf dengan demikian, terhadap konstruksi hukum para pemohon bahwa telah terjadi kerugian konstitusional dengan dasar uud sebagai batu ujian, menurut mahkamah adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum: bahwa oleh karena pengaturan penggunaan barang milik negara dalam rangka penerbitan surat berharga syariah negara dipandang sebagai pilihan kebijakan yang bersifat terbuka (opened legal policy) dari pembentuk undang undang maka mutasi mutans pertimbangan mahkamah juga berlaku terhadap dalil pemohon yang menyatakterhadap dalil pemohon yang menyatakan barang milik negara sebagai dasar penerbitan sbs termasuk publik domain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sehingga tidak dapat dijadikan objek perdagangan, menurut mahkamah, dalil tersebut tidak benar karena bmn bukan dijadikan objek perdagangan melainkan hanya dijadikan objek tanggungan yang berupa hak mendapatkan manfaat. bmn sebagai dasar penerbitan sbs (underlying asset) bukan merupakan jaminan (collateral) yang dapat dipindahtangankan, sedangkan yang dapat dipindahtangankan hanya sbs nya saja. undang undang guo memiliki kekhususan antara lain dalam hal sifat pemindahtanganannya berbeda dengan undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara, sebagaimana termuat dalam penjelasan yang menyatakan, , undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negaramenyatakan,kedua tersebut berbeda objeknya dengan bmn sebagai dasar penerbitan sbs (underlying asset) sebab menurut apabila sudah jatuh tempo pemerintah wajib membeli kembali bahkan dapat membatalkan akad sewa secara sepihak dengan membayar nilai nominal sbs kepada pemegang sbs, sehingga tidak akan terjadi pemindahan atau penyerahan bmn. adapun tersebut menyatakan, sedangkan menyatakan,'. bahwa sehubungan dengan dalil pemohon yang menyatakan tidak dapat memanfaatkan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan karena dijadikan aset sbs, menurut mahkamah dalil tersebut adalah tidak tepat, karena pemohon bukan selaku instansi pengguna barang milik negara, melainkan sebagai penyewa dari barang milik negara yang digunakan oleh instansi pengguna. apabila pemohon sebagai instansi pemerintah selaku pengguna barang milik negara maka pemohon tetap dapat menggunakan barang milik negara tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan yang menyatakan, . jika yang dimaksud pemanfaatan barang tersebut adalah sebagai penyewa, maka penyewa tidak kehilangan haknya apabila bmn tersebut dijadikan underlying asset atas penerbitan sbs, bahwa selain daripada itu, terkait dengan barang milik negara yang dijadikan aset sbs, telah mengaturnya secara ketat dan rinci, sebagaimana termuat dalam sampai dengan yang menyatakan:negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak , dengan dalih bahwa pemindahtanganan barang milik aset) negara tersebut bersifat khusus, yaitusebagaimana dinyatakan dalam penjelasan undang undang nomor tahun tentang surat berharga syariah negara, pemerintah telah menganggap tidak melakukan pelanggaran dan merasa bahwa aset yang dijadikan alas penerbitan sbs tersebut tetap aman tangan pemerintah dan bebas dari ancaman (penyitaan) dari pihak lain,tahunidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. demikianlah : menimbang bahwa mahkamah sependapat dengan keterangan enam orang ahli dari pemerintah, masing masing ma'ruf amin, adiwarman karim, gamet akrobat, famous abdullah alumni, muhammad syakir sula, dan ary zulfikar, bahwa pada pokoknya sbs tidak merugikan negara tetapi justru menguntungkan negara khususnya dalam membiayai apbn, dan barang milik negara yang dijadikan underlying asset tetap dapat digunakan oleh instansi yang bersangkutan karena hanya hak atas manfaat yang dijadikan underlying asset,: menimbang bahwa berdasarkan pandangan dan pendapat hukum mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf dan paragraf atas, menurut mahkamah, tidak terdapat pertentangan antara norma dan huruf dan huruf serta dengan uud selain itu, dari fakta persidangan telah terungkap tidak terdapat adanya hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan dari undang undang yang dimohonkan pengujian. dengan demikiantujuh bulan meanitera pengganti ttd. sholihin nasir menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalilnya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat tulisrat berharga syariah negara, bukti fotokopi undang undang nomor tahun tentang perbendaharaan negara: bukti fotokopi referensi surat kabar harian republika tanggal juni tanggal november tanggal november tanggal desember bukti fotokopi akta notaris nomor tanggal januari tentang pendirian anggaran dasar yayasan patria artha: bukti fotokopi keputusan menteri pendidikan nasional nomor tanggal juli tentang pemberian ijin penyelenggaraan program program baru dan penggabungan stie patria artha makassar dengan stmik boalemo makassar menjadi universitas patria artha makassar diselenggarakan oleh yayasan patria artha makassar, bukti surat kuasa pemohon kepada kuasa hukum bertanggal november bukti fotokopi berita acara pengambilan sumpah pengacara praktek, tanggal januari atas nama muh. faisal senang, sh., dan berita acara pengambilan sumpah pengacara praktek, tanggal maret atas nama said, sh: bukti fotokopi kartu anggota perawi atas nama muh. faisal senang, sh., dan said, sh: selain itu, pemohon juga telah mengajukan dua orang ahli, yaitu prof. dr. mucosa dan drs. siswa susanto, dea, yang memberi keterangan bawah sumpah dalam persidangan tanggal februari sebagai berikut: ahli prof. dr. mucosa bahwa kalau melihat negara sebagai penguasa, berarti tidak diperbolehkan negara menggunakan kaidah kaidah hukum privat perdata dalampt. cipta televisi pendidikan indonesia tpi), berkedudukan jalan pintu taman mini indonesia indah tmii) jakarta timur indonesia, yang diwakili oleh: nama ruby panjaitanama erwin richard anderseberdasarkan surat kuasa khusus tanggal november memberi kuasa kepada cherry sitompul, sh., mh., ade yulian, sh., kahar nazir, sh., dan darul pasang, sh., kesemuanya advokat dan pengacara pada kantor hukum mss co. law firm, berkedudukan menara mnc lantai jalan kebon sirih, mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis pihak terkait, federasi ikatan serikat buruh indonesia: memeriksa bukti bukti dari pemohon dan pihak terkait: membaca kesimpulrdaftar berikut: pendahuluan..yang diatur dalam dan undang undang kepailitan, sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak hak dasar dari debitur pailit, juga melanggar hak hak dari seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana adalah merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon, bahwa sejak dijatuhkannya putusan perkara pailit nomor pailit' pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober maka sejak saat itu kurator mengurus harta pailit dan sejak saat itu debitur pailit kehilangan hak hak dasarnya untuk mengurus hartanya: debitur pailit sangat dirugikan dengan kewenangan kurator yang diatur dalam dan serta huruf dan huruf undang undang kepailitan, karena tidak ada batasan kewenangan dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjadikan harta pailit, apalagi tanpa diperlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada debitur pailit: kedudukan debitur pailit dengan adanya sangat lemah, hal manndang undang dasar negara republik indonesiaorang dalam pengertian hukum adalah orang perseorangan, dan rechts persoon (badan hukum): bahwa kewenangan kurator dalam undang undang nomor tahun tidak sejalan dengan asas hukum praduga tidak bersalah, yakni "setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap , bahwa kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan dalam dan huruf dan huruf undang undang dan menentukan harga atas harta debitur pailit. hal ini bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahuperseroan terbatas (badan hukum) merupakan subjek hukum sebagaimana termaktub dalam undang undang hukum perdata, mana yang dimaksud dengan subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah: manusia (naturlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) misalnya perseroan terbatas atau body corporate. melihat kondisi atas jelas bahwa perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban sama dengan orang perorangan, sehingga kedua subyek hukum ini dapat dianalogikan persamaan haknya seperti yang dimaksud dalam hak asasi manusia yang terkandung dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa dan huruf dan huruf undang undang kepailitan perlu direkonstruksi karena debitur pailit dalam tersebut dianggap tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum tetapi dalam keadaan apapun demi hukum tidak boleh menghilangkan hak hak kepercayaan, hak hak konstitusional debitur pailit: prinsip prinsip sebagaimana diuraikan pada butir harus diakomodasi dalam guo karena jangan sampai putusan pailit justru menegaskan hak hak dasar badan hukum privat yang dilindungi oleh konstitusi, bahwa dalam perkara guo, kurator yang ditunjuk dalam perkara pailit nomor pailit' pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober telah menyalahgunakan dan bertindak sewenang wenang dengan uraian sebagai berikut: kurator telah mempekerjakan mantan karyawan debitur pailit pt. cipta televisi pendidikan indonesia tpi) yang bekerja selama periode pengurus lama (tahun sampai dengan tahun sehingga menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict interest) juga objektivitas kurator sangat diragukan: kurator telah melakukan kegiatan yang merugikan debitur pailit antara lain ikut dalam pengaturan operasional pt. cipta televisi pendidikan indonesia tpi) yang meliputi mengatur jalannya siaran, mengatur ketenagakerjaan, mengatur supplier, melakukan penggantian specimen tandatangan dan ancaman pemblokiran rekening (kompas.com, tanpa ada koordinasi dengan manajemen perseroan untuk menjamin kelangsungan hak hidup pemohon. demikian pula, bahwa kurator tidak mempunyai kecakapan khusus (expertise) dalam menjalankan operasional penyiaran yang sangat rumit (complicated) sehingga dapat mengakibatkan kerugian masyarakat luas untuk mendapatkan informasi atas penayangan siaran tpi dalam hal ini terganggunya kepentingan publik, kurator seharusnya mengamankan aset debitur pailit, namun faktanya kurator justru mengambil alih asset debitur pailit dan dalam tindakan tindakannya menunjukkan kecenderungan melumpuhkan usaha kinerja debitur pailit. seperti merekrut dan mempekerjakan saudara chandra permana yang notabene adalah bekas karyawan tpi sampai dengan juga konsultan keuangan yang berhubungan dengan tpi tahun hal ini dipertanyakan karena yang bersangkutan tidak memiliki izin sebagai akuntan publik maupun sebagai pengacara litigasi: bahwa dengan kewenangan kurator yang begitu luas dalam ketentuan undang undang kepailitan, sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, berpotensi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan pelanggaran kewenangan (abuse power) yang berakibat merugikan, melanggar hak hak dasar pemohon dan seluruh karyawan serta mengakibatkan keresahan bagi karyawan debitur pailit yang jumlahnya mencapai karyawan dan mitra kerja, hal mana dapat mengancam kelangsungan hajat hidup sekian ribu orang yang juga harus mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dari negara karena kalau hal ini dibiarkan dapat berakibat timbulnya gejolak sosial yang tidak diharapkan, demikian pula kurator telah memperoleh imunitas yang sangat kuat dalam undang undang kepailitan mana kurator tidak dapat digugat pengadilan manapun atas segala perbuatannya yang meliputi pengurusan dan pemberian harta pailit, hal mana dapat mengancam kelangsungan nilai model pailit: selanjutnya dalam huruf dan huruf diisyaratkan bahwa kurator dapat bebas berbuat apapun terhadap harta pailit tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari debitur pailit, hal mana kurator juga boleh melakukan pinjaman dari pihak tiga dengan jaminan harta pailit dalam rangka meningkatkan harta pailit, hal tersebut sangat beresiko dan justru dapat menurunkan nilai harta pailit itu sendiri karena akan menimbulkan penyusutan atas harta pailit dan kewajiban pembayaran bunga dan atau denda, bahwa dalam bukunya yang berjudul hukum kepailitan, dr. hadi subhan, s.h. berpendapat bahwa, perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari kurator karena wewenang kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam kuh perdata terlalu fleksibel samping juga dalam praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagi kurator: bahwa tugas kurator yang diatur dalam undang undang kepailitan yakni, namun dalam kenyataannya kurator justru telah melakukan ancaman pemblokiran rekening dan bahkan meminta penggantian specimen tandatangan untuk setiap pengeluaran keuangan yang mengakibatkan terganggunya proses managemen dan operasional debitur pailit. dalam melakukan permohonan pemblokiran rekening perseroan tanpa melakukan koordinasi dengan manajemen perseroan juga memindahkan mutasi karyawan termasuk juga memasukkan wakil kurator yang tidak memiliki kecakapan (expertise) yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan (conflict interest) dan hilangnya netralitas dan objektivitas kurator, bahwa undang undang kepailitan sepanjang frasa, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, memperlihatkan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan hilangnya keseimbangan (proporsionalitas) hak antara kurator dan debitur. bahwa sebagaimana dinyatakan dalam putusan mahkamah bahwa mahkamah terus menerus mengikuti perkembangan dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang begitu dinamis (living law), maka pemohon berpendapat bahwa yang mengatur kewenangan kurator yang demikian luas, juga harus diuji secara materiil agar terjamin keadilan dan kepastian hukum bagi debitur pailit: bahwa dengan diajukannya judicial review terhadap undang undang kepailitan, maka lainnya yang berkaitan dengan kewenangan kurator cast dan huruf dan huruf secara mutasi mutans ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan atas kewenangan kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: dalam provisi: bahwa mahkamah konstitusi sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak asasi manusia, tentu tidak akan berdiam diri sedetikpun untuk menjaga agar hak hak konstitusional warga negara cast hak konstitusional pemohon tetap terlindungi oleh kemungkinan penggunaan kewenangan yang berlebihan dari kurator yang diberikan dalam undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang seperti telah diuraikan oleh pemohon pada butir sampai dengan butir pokok pokok permohonan atas, terhadap pemohon selaku debitur pailit: saat ini telah terjadi tindakan tindakan kurator yang melampaui kewenangannya seperti: pemblokiran rekening, penggantian specimen tandatangan, bank bca kantor cabang city tower jakarta (vide bukti pemblokiran rekening, penggantian specimen tandatangan, bank mandiri kantor kas taman mini indonesia indah jakarta vide bukti memasuki tugas tugas dan tanggungjawab manajemen mana kurator telah meminta rekanan tpi untuk penundaan pekerjaan: perkuatan struktur studio, pekerjaan pendukung property set dan property gudang artistik, pekerjaan ini merupakan pekerjaan penting untuk kelangsungan siaran televisi dan keselamatan semua pihak (pembawa acara, band pengiring,crew maupun artis). (vide bukti ikut campur dalam penataan kepegawaian perusahaan kondisi ini berdampak merugikan karyawan tpi terbukti dengan adanya karyawan yang telah mengundurkan diri sebanyak orang (vide bukti dari jumlah karyawan yang bekerja tpi jumlahnya sebanyak orang, jika hal ini dibiarkan berlarut larut maka akan menimbulkan keresahan dan adanya gejolak sosial bagi karyawan beserta keluarga yang ditanggungnya. keadaan ini dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi debitur pailit: samping itu akibat tindakan kurator yang berlebihan dengan mencampuri operasional manajemen tanpa berkoordinasi dengan manajemen tpi telah mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan antara lain (vide bukti pendapatan iklan bulan oktober dibanding bulan september mengalami penurunan sebesar (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau turun (tiga puluh tiga persen): pendapatan iklan bulan november dibanding bulan september mengalami penurunan sebesar (tiga belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) atau turun (dua puluh enam persen): pendapatan iklan bulan oktober tidak mencapai target sebesar rp. (enam belas milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) atau (tiga puluh satu koma lima persen), pendapatan iklan bulan november tidak mencapai target sebesar (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) atau (sembilan belas koma empat persen). operasional untuk going concern perusahaan juga secara signifikan terganggu dengan berhentinya beberapa pekerjaan yang menyangkut kelangsungan operasional siaran antara lain (vide bukti pt. solo bhakti penguatan struktur menunda pekerjaan trading studio dan sampai masalah tpi contractor selesai pt. anka sewa peralatan studio transaksi harus dibayar enterprise tunai, mana sebelumnya kredit pt. mitra pesona perlengkapan panggung transaksi harus dibayar tunai, mana sebelumnya kredit pt. komando catering artis dan transaksi harus dibayar langgeng sejati pendukungnya tunai, mana sebelumnya kredit dengan demikian hal tersebut merupakan masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dipertaruhkan keberlangsungan dan kesinambungannya. bahwa pembiaran terhadap berlakunya ketentuan dan berpotensi melanggar hak asasi atau hak konstitusional korporasi dengan berlindung pada norma norma ketentuan perundang undangan yakni undang undang kepailitan. hal tersebut dapat menimbulkan potensi yang menjadikan pt. cipta televisi pendidikan indonesia menjadi suatu perusahaan yang betul betul pailit, sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya. berdasarkan alasan alasan terurai atas maka beralasan kiranya perkara guo dapat diperiksa secara cepat sebagaimana yang dilakukan oleh mahkamah terhadap perkara nomor puu vii tentang pengujian undang undang komisi pemberantasan korupsi: berdasarkan dalil dalil sebagaimana pemohon uraikan mengabulkan permohonan provisi dari pemohon,konstitusi dalam perkara guo. petit:bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun menyatakan bahwa dan huruf dan huruf secara mutasi mutans ditunda keberlakuannya sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setidak tidaknya sampai ada putusan akhir mahkamah dalam perkara guotidak mempunyai kekuatan hukum mengikat: menyatakan bahwa materi undang undang nomor tahun sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali harus dimaknai sejak putusan pailit dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap : menambberpendapat lain mohon putusanakta pernyataan keputusan rapat pt. cipta televisi pendidikan indonesia nomor tanggal juni yang dibuat oleh dan hadapan notaris wahyu nurani, sh., jakarta, bukti fotokopi indentitas nomor induk kependudukan nik) nomor atas nama ruby panjaitan: bukti fotokopi indentitas nomor induk kependudukan nik) nomor atas erwin richard andersen: bukti fotokopi surat dari hotman paris partners our ref ma) yang ditujukan kepada hakim pengawas perkara pailit nomor pailit' pn. niaga. jkt. pst tertanggal november perihal permohonan penggantian kurator dalam perkara pailit nomor pailit pn. niaga. jkt. pst: bukti fotokopi artikel dari kompas.com tanggal november pukul wib, judul: terkait putusan pailit, manajemen tpi dpr, bukti fotokopi artikel dari okezone.com tanggal november pukul wib, judul: kreditor tpi desak kurator diganti, bukti fotokopi artikel dari tempo interaktif.com tanggal november pukul wib, judul kreditur dan karyawan tpi minta kurator diganti:tpi) yang ditujukan kepada kepala cabang bank central asia kantor cabang utara the city tower, perihal konfirmasiwi) yang ditujukan kepada kepala cabang pembantu bank mandiri kcp jakarta tmii, perihal konfirmasi, bukti fotokopi surat pt. interno intemusargantian kurator bukti fotokopi surat nomor tpi pailit' tanggal novemdirektur pt. cipta televisi pendidikan indonesia, perihal tindak lanjut rapat kreditur pertama bukti p i4 fotokopi akta pejuni yang dibuat oleh dan dihadapan notaris wahyu nurani, s.h. jakarta bukti fotokopi tanda terima permohonan kasasi dan memori kasasi kepailitan nomor kas paint pn. niaga. jkt. pst. juncto nomor pailit pn. niaga. jkt. pst antara pt. cipta televisi pendidikan indonesia sebagai pemohon kasasi terhadap crown capital global limited sebagai memohon kasasi bukti fotokopi surat tertanggal november dari kantor hukum danltentang kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjad, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud atas, pada gilirannya telah disahkanrepublik indonesia tahun nomor ketentuan dalam angkabukti fotokopi surat tertanggal november dari tagar parutan sinaga,, bukti fotokopi surat nomor tpi pailit x1 tanggal november lkreditor pt. cipta televisi pendidikan indonesia, perihal undangan untuk menghadiri rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang: bukti fotokopi akta permei yang dibuat oleh dan dihadapan notaris sucipto, s.h.,m. jakarta, bukti fotokopi surat tertanggal oktober dari ketua pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat nomor wio.ui. pdt. yang ditujukan kepada pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan putusan perkara kepailitan nomor pailit' pn. niaga. jkt. pst dan putusan perkara kepailitan nomor pailit pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober bukti fotokopi surat tertanggal oktopt. insight consulting crown capital global, ltd: maestro venture limited asian venture finance limited: yayasan tvri: pt. media nusantara citra, tbk, pt. finance indonesia, kantor pajak kpp pratama gambir perihal pemberitahuan pailit pt. cipta televisi pendidikan indonesia: bukti fotokopi laporan keuangan pt. cipta televisi pendidikan indonesia tahun1. yang ditujukan kepada pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal penggiat sidang menghadap dalam perkara kepailitan nomor pailit pn. niaga. jkt. pstl. yang ditujukan kepada pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal konvoi prosedur perkara kepahitan nomor pailit pn. niaga. jkt. pst: bukti fotokopi surat nomor tct tertanggal november dari pt. bank central asia tbk. kantor cabang city tower ditujukan kepada bapak ruby panjaitan perihal pengelolaan rekening pt. cipta televisi pendidikan indonesia: bukti fotokopi surat nomor hb. jpr co.tmii tertanggal november dari bank mandiri persero) tbk kantor kas taman mini indonesia indah yang ditujukan kepada pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal pemblokiran dan atau penggantian specimen tanda tangan rekening simpanan atas nama pt. cipta televisi pendidikan indonesia: bukti fotokopi surat estimasi kerugian dari pt. cipta televisi pendidikan indonesia, bukti fotokopi surat nomor adm stc xi tertanggal november dari pt. solobhakti trading contractor s.t.c) yang ditujukan kepada direktur keuangan pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal penundaan pekerjaan, bukti fotokopi surat nomor srt xii tertanggal desember dari pt. anka enterprise yang ditujukan pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal pembayaran tunai: bukti fotokopi surat tertanggal november dari pt. komando langgeng sejati yang ditujukan kepada pt. cipta televisi pendidikan indonesia perihal pemberitahuan, bukti fotokopi surat nomor cpi hrd xii tanggal desember mengenai daftar karyawan yang mengundurkan diri, bukti fotokopi putusan kasasi mahkamah agung republik indonesia nomor pdt. sus tanggal desember selain mengajukan bukti tertulis, parafebruari yang pada pokoknya sebagai berikut: darmin hartono bahwa memberikan kewenangan yang demikian penuh kepada kurator sehingga hal ini memberikan impact yaitu memberikan suatu blanket guarantee sehingga yang dikatakan tujuan daripada undang undang kepailitan ini bisa disalahgunakan dan tidak akan tercapai, bahwa apabila tetap dipertahankan maka sering kali menjadi ekstensif yaitu mengambil tugas tugas direksi perseroan tanpa adanya kontrol sehingga tujuan daripada kepailitan itu sendiri yang memaksimalkan aset aset dan membagikan kepada para kreditnya tidak tercapai. bahwa konsep kurator jika dibandingkan dengan negara negara lain misalnya atau nedistate yang anglo saxon, ada disebut receivership. receivership tugasnya tidak semata mata hanya dalam pemberian ataupun dikatakan likuidasi, tetapi dia juga menjalankan tugas melakukan manajemen atau mengelola aset. yang penting sini, dalam negara negara lain yang bertindak bahwa masalah esensi kepailitan dikaitkan dengan fungsi tugas kurator yang disebut receivership itu tidak hanya menyangkut masalah rights tetapi juga menyangkut masalah value (nilai). seringkali dalam praktik, masalah value itu diabaikan. yang menjadi pertanyaan, kalau tidak bisa memaksimalkan nilai nilai aset daripada debitur bagaimana dia bisa membagi secara fair dan adil kepada para editornya? jadi dalam praktik negara negara yang disebut receivership tidak hanya menyangkut masalah rights kreditor maupun rights debitur tetapi juga masalah value (nilai) harus dikelola, dan dalam praktiknya tindakan tindakan kurator indonesia belum ada, meskipun dalam undang undang nomor tahun menyatakan bahwa tugas kurator dalam melakukan pinjaman aset hanya bisa sepanjang itu meningkatkan harta pailit: seperti diketahui dalam undang undang kepailitan mengatur masalah ahli, bahwa ahli bisa diminta pendapatnya untuk mengevaluasi apakah aset aset yang diperoleh atau yang ada dalam bundel pailit itu cukup untuk membayar kewajiban kewajibannya, tetapi ini yang menjadi persoalan, sepanjang penelitian saya, sampai sekarang ini pengadilan niaga belum pernah mempergunakan ahli dalam melakukan assessment mengenai bundel pailit. sejauh mana nilai nilai bundel pailit tersebut bisa dipergunakan untuk membayar kewajibannya, ini belum pernah dilaksanakan, bahwa dalam pelaksanaan undang undang niaga, meskipun hakim ataupun hakim pengawas memang tidak secara khusus dibekali oleh ahli dalam keuangan tetapi sebagai pengawas selayaknya dia harus mempertimbangkan atau mengundang ahli ahli untuk menilai apakah aset aset tersebut memang cukup untuk membiayai atau bagaimana untuk mengoptimalkan aset tersebut: bahwa luasnya tugas dan kewenangan kurator yang tidak ada kontrol bisa menyebabkan terjadi mis valuasi yang seringkali terjadi dan pada akibatnya hal hal semacam ini tidak bisa dicegah, hanya bisa tercerah setelah diajukan gugatan tetapi kerugian sudah terjadi, kurnia tha bahwa latar belakang lahirnya undang undang nomor tahun adalah pertama undang undang nomor tahun dirasakan masih banyak kekurangan kekurangan, yaitu tidak jelasnya definisi hutang sehingga terjadi perbedaan penafsiran dan perbedaan putusan tingkat pengadilan. kemudian yang kedua, belum masuknya asuransi sebagai satu institusi yang kepailitannya hanya bisa diajukan oleh menteri keuangan. ini sangat perlu karena asuransi itu bisa berakibat sistemik dan kalau setiap orang bisa mempailitkan perusahaan asuransi maka itu akan bisa membahayakan perekonomian nasional. oleh karena itu maka diadakanlah undang undang baru yaitu undang undang nomor tahun undang undang nomor tahun melindungi kreditor maupun debitur. namun terdapat misalnya dan lebih menekankan perlindungan kepada kreditor karena begitu luasnya kewenangan dari kurator, bahwa kewenangan yang begitu besar dari kurator tidak diimbangi oleh tanggung jawab yang juga sama besar dengan kewenangan yang dia peroleh: jadi antara dua fungsi ini tidak sejalan, karena yang satu ingin membereskan yaitu mempailitkan, membagi bagi aset, sementara dalam undang undang pt, direksi dituntut untuk menjalankan perusahaan sebagus bagusnya dan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya: bahwa jika dan tetap berlaku maka kurator bisa berfungsi sebagai direksi dan ini tentu otomatis mengambil alih tugas daripada direksi. permasalahannya adalah kurator ingin membereskan dan ingin membagi perusahaan, sementara direksi tujuannya membuat profit. jadi dia mengambil alih pekerjaan dari direksi tetapi dengan tujuan yang berbeda, bahwa dan memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kurator untuk menafsirkan sendiri, untuk menjalankan sendiri kewenangannya dengan pengawasan dari hakim pengawas, bahwa dalam pelaksanaan jelas dikatakan bahwa tindakan kurator dalam pengurusan dan pemberian hanya khusus kepada bundel atau kekayaan pailit, tidak kepada hal hal yang lain: i2. menimbang bahwa pada persidangan tanggal februari pemerintahbahwa kewenangan kurator sebagaimana diatur dalamemikian luas khususnya walaupun dalam menjalankan kewenangannya ada hakim pengawas, namun dalam pelaksanaanya kurator berlindung pada kewenangan yang begitu luas tersebut, sehingga seringkali terjadi kesewenang wenangan dari tindakan kurator (abuse power), yang dapat menimbulkan kerugian terhadap debitur pailit (perusahaan) maupun stakeholder lainnya, padahal jiwa undang undang guo adalah untuk melindungi harta debitur pailit agar supaya aset, likuiditas dan kelangsungan hidup perusahaan dapat dijaga dan pada akhirnya hutang hutang dapat dibayar, bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak menjamin adanya kepastian hukum dan tidak melindungi hak hak dasar badan hukum perdata (debitur pailit) dan hak hak pihak lain yang menanggung akibat karena adanya putusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) atas tindakan tindakan kurator tersebut, sehingga setidak tidaknya ketentuan ketentuan yang berkaitan dengan kurator dalam undang undang guo dapat dimohon untuk ditunda pemberlakuannya, karenanyakarena pada kenyataannya kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon saat ini telah berubah dan telah teralihkan dengan dibatalkannya putusan pailit oleh mahkamah agung beberapa waktu yang lalu atas perkara pailit nomor pailit2009 pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober terhadap anggapan pemohon yang menyatakan bahwa,nilai harta pailit. pemerintah dapat menyampaikan hal halsejak tanggal diucapkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, maka debitur demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus seluruh aset harta kekayaannya, disisi lain tuntutan hukum yang diajukan oleh kreditor terhadap debitur guna memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta debitur juga gugur divide dan undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang|, walaupun terhadap harta kekayaan debitur sejak didaftarkan pailit oleh kreditor dapat dilakukan penyitaan (vide undang undang nomor tahun tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang), bahwa dalam keadaan seperti tersebut atas, maka diperlukan sarana lembaga untuk melindungi kepentingan debitur dan kreditor, undang undang ago menyediakan sarana dimaksud yaitu kurator, yang bertugas untuk melakukan pengurusan pemberian seluruh harta kekayaan debitur, tindakan demikian dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum debitur maupun kreditor, dengan demikian ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon, menurut pemerintah justru berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan berbagai pihak, yaitu dengan tujuan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap debitur dan tidak memberikan perlakuan yang tidak semestinya kepada para kreditor, bahwa pengurusan pemberian harta kekayaan debitur oleh kurator sejak diucapkannya putusan pailit oleh pengadilan niaga, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak hak kreditor atas harta kekayaan debitur, menurut pemerintah jika pengurusan pemberian harta pailit tersebut dilakukan setelah putusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (eintracht van gewijsde) maka kepentingan kreditor untuk memperoleh hak haknya tidak akan terlindungi, karena selama proses upaya hukum (kasasi maupun peninjauan kembali) yang dimohonkan oleh debitur pailit, dapat saja terjadi tindakan tindakan curang yang dapat merugikan kepentingan kreditor. misalnya debitur mengalihkan bagiannya kepada afiliasinya, melakukan pembayaran hutang kepada kreditor yang merupakan afiliasinya atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak afiliasinya dengan harga yang relatif lebih murah, dan lain sebagainyakerugian yang didalilkan oleh pemohon semata mata berkaitan dengan implementasi norma dalam tatanan praktik, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit yang dilakukan oleh kurator yaitu dalam rangka melaksanakan pengurusan pemberian harta debitur pailit guna memenuhi hak hak para kreditor, karena itu menurut pemerintah ketentuan ago justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan, baik terhadap debitur maupun kreditor (stability interest), juga ketentuan ago telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan atau pemberian harta pailit, sehingga menurut pemerintah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan dapada tanggal maret memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: ketentuan kepailitan yang dimohonkan uji materiiluji materiil ketentuan dan serta huruf dan huruf kepailitan, yang berbunyi: dan: dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi dan: huruf dan huruf dalam haldapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.kepailitdan telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya dan serta huruf dan huruf yaitu sebagai berikut: bahwa pemohon dalam permohonan guo halaman angka berpendapat, dengan dijatuhkannya putusan perkara pailit nomor pailit y pn. niaga. jkt.pst. tanggal oktober sekalipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, namun karena luasnya kewenangan kurator yang diatur dalam dan kepailitan sehingga berpotensi penyalahgunaan wewenang oleh kurator, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak hak dasar debitur pailit, seluruh karyawan dan pihak terkait lainnya, keadaan mana merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon . bahwa pemohon dalam permohonan guo halaman angka berpendapat, kedudukan debitur pailit dengan adanya sangat lemah, hal mana bertentangan dengan uud bahwa pemohon dalam permohonan guo halaman angka berpendapat, kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangannya dalam dan huruf dan huruf, dan menentukan harga atas harta debitur pailit, hal inii dan perkara nomor puu vpemohon yang menyatakan kurator berpotensi menyalahgunakan kewenangannya, karena memliki kewenangan yang luas sebagaimana diatur dalam dan serta huruf dan huruf kepailitan, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional pemohon, dpr berpandangan, hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan kepailitan, bahwa dalam penerapan norma kepailitan, masing masing pihak baik kreditor, debitur, maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya (tidak beritikad baik). oleh karena itu untuk meniadakan atau paling tidak meminimalkan penyalahgunaan kewenangan khususnya yang dilakukan oleh kurator yang beritikad tidak baik, kepailitan mengatur hal hal sebagai berikut: hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberian harta pailit oleh kurator (vide angka dan kepailitan)(vide kepailitan)(vide(vide bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan kewenangan kurator dalam melaksanakan ketentuan dan huruf dan huruf kepahdpr berpandangan(vide angka kepailitan). oleh karena itu pengambilan alihan kepemilikan harta debitur pailit pemohon) melalui sita umum bukan suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang wenang melainkan berdasarkan putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan pengurusan serta pemberiannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan kepahitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan uud berdasarkan uraian uraian di11tserta huruf dan huruf kepailitanprinsip atau substansi yuridis dari putusan pernyataan pailit adalah mengubah status hukum seseorang (debitur), bahwa untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kepentingan kreditor dan debitur, maka kepailitan secara tegas mengatur bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberian atas harta pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. hal tersebut sangat logis dan berdasar, mengingat secara yuridis sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, debitur pailit status hukumnya menjadi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus bundel pailit. oleh karena itu berdasarkan undang undang kewenangannya dialihkan dilakukan kepada kurator bawah pengawasan hakim pengawas dan hal tersebut juga sebagai upaya untuk mencegah tindakan debitur pailit yang beritikad tidak baik untuk mengalihkan atau memindahtangankan bundel pailit atau melakukan perbuatan hukum yang dapat mengurangi nilai bundel pailit, misalnyasamping hal tersebut atas, dalam hukum acara perdata dikenal putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum lainnya seperti diatur dalam ketentuan element acara perdata yang berbunyi: pelaksanaan sementara putusan putusan hakim meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan bila: putusan didasarkan atas suatu alasan hak otentik, putusan didasarkan atas surat bawah tangan yang diakui oleh pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau yang dianggap diakui menurut hukum, juga dianggap diakui jika perkara diputus tanpa kehadiran tergugat (verse): dalam hal telah ada penghukuman dengan keputusan hakim yang mendahuluinya yang terhadapnya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat dimintakan banding. kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain sebagaimana yang diatur dalam dan serta huruf dan huruf kepailitan diimbangi dengan tanggung jawab yang juga dibebankan kepada kurator sebagaimana yang diatur dalam kepailitan yang menyebutewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam kepailitan. dalam wujud asas keseimbangan bahwademikian pula sebagai implementasi asas keadil, dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator juga diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya. pengurusan dan pemberian harta pailit merupakan tugas berat bagi kurator. samping itu pula bentuk tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberian harta pailit antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan laporan sebagaimana yang diatur dalam kepailitan, mana dalam tersebut mengharusktersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma cuma. peranan kurator sebagaimana yang diatur dalam kepailitan oleh kalangan dunia usaha diharapkan bisa menjadi bagian pedoman untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang secara efektif. diharapkan pula bahwa kurator dapat bersifat lebih teliti dan hati hati untuk menghindari kecurangan kecurangan yang mungkin terjadi misalnya adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya atau juga kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur yang berusaha melarikan harta kekayaan diri sendiri atau menguntungkan salah satu kreditor, bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan dan serta huruf dan huruf kepailalih secara sewenang wenang oleh siapa pun , dpr berpandangan yang dilarang oleh uud adalah pengambilalihan hak milik secara sewenang wenang, sedangkan prinsip dasar substansi yuridis dari lembaga kepailitan adalah pengambil alihan kepemilikan harta debitur pailit melalui sita umum yang pengurusan dan atau pemberiannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas, hal tersebut bukanlah suatu pengambilalihan hak kepemilikan secara sewenang wenang melainkan berdasarkan suatu proses hukum melalui prosedur putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga dan kepengurusannya pun dilakukan dibawah pengawasan hakim pengawas dan berdasarkan kepailitan, sehingga dengan demikian justru sangat sejalan dengan uud tahun bahwa berdasarkan keterangan dpr atas, maka dapat disimpulkan ketentuhuruf dan huruf kepailitihak terkait pada tanggal januari memberikan keterangan tertulis dan pada tanggal maret memberikan keterangan lisan(selanjutnya disebut tahun bukti ptateri muatan undang undang nomor tahun, il. kedudukan hukum (legal standing) pihak terkait bahwa pihak terkaitbukti pt pengakuan mahkamah konstitusi atas kedudukan hukum federasi ikatan serikat buruh indonesia (bahwa mengutip: pendiri kantor pengacara ricardo simanjuntak partner rsp) ini melihat, dalam praktik lapangan, sering kali para kurator ini dilaporkan secara pidana oleh pihak yang bersengketa. biasanya kasus yang menimpa beberapa kurator terkait masalah kepengurusan harta bundel pailit. selama ini banyak pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta bundel pailit yang dilakukan oleh kurator (dikutip dari hukum online.com, rabu, januari selama ini banyak pihak merasa dirugikan dengan wewenang kurator yang begitu sangat luas dalam undang undang nomor tahun sehingga jika ada pihak yang merasa keberatan atas tindakan kurator, biasanya kurator selalu berlindung dibalik undang undang guo. kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam undang undang kepailitan guo demikian luas, walaupun dalam menjalankan kewenangannya ada hakim pengawas, namun pada pelaksanaannya dengan berlindung pada kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh undang undang kerap kali terjadi kesewenang wenangan dari tindakan kurator (abuse power) sehingga dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap badan hukum privat debitur pailit) secara langsung dan juga hak hak dari pihak lainnya seperti kepentingan kelangsungan bekerja dan hak hidup karyawan, stakeholder atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap badan hukum perdata debitur pailit). jiwa dari undang undang kepailitan guo tentunya adalah untuk melindungi harta debitur supaya aset, likuiditas dan kelangsungan hidup badan hukum privat dapat dijaga yang pada akhirnya hutang dapat terbayar. apabila tindakan kurator demikian tidak terkendali yang dapat mengancam kelangsungan operasi usaha dengan berlindung pada undang undang, maka disini terjadi pemutusan rantai mutualisme. untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak hak dasar badan hukum perdata debitur pailit) dan juga hak hak dari seluruh pihak yang menanggung akibat karena adanya keputusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap melalui surat nomor tertanggal februari dengan nomor bukti pencatatan nomor ii s.p bukti ptbahwa dengan merujuk pada uudg mempekerjakan mereka.: bahwa dalam perkara ini, pihak terkaitihak terkait dalam melaksanakan kegiatan kegiatan perlindungan, pembelaan, dan penegakihak terkait: sehingga dengan demikian, pihak terkaitihak terkait pengujian materiil atas materi muatan suatu undang undang mahkamah konstitusisar permohonan pemohon adalah adanya kepailitan dan pkpu yang menyebabkan putusan pengadilan niaga dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbal bij forward). sehingga,mengalami dampak terhadap ketentuan guo, apabila ketentuan tersebut tidak dibatalkankurator yang segala kewenangannya, buruh sebagai pihak yang bekerja pada orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau bukan miliknya atau mewakili perusahaan yang berkedudukan luar wilayah indonesiakan menjadi kreditor ketika putusan pailit diucapkan: dalam kepailitan dan pkpu, diatur mengenai adanya hak kurator untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pemberitahuan paling singkat (empat puluh lima) hari sebelumnya: dengan demikian, kurator berdasarkan putusan pengadilan niaga yang putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu, dapat sewaktu waktu memutuskan hubungan kerja buruh yang bekerja pada debitur pailit dalam tenggang waktu hari sebelumnya, dan buruh tidak dapat menolak pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh kurator, dikarenakan dan kepailitan dan pkpu menggugurkan seluruh tuntutan hukum pengadilan (termasuk pengadilan hubungan industrial) terhadap debiturberdasarkan uraian tersebut atas, pihak terkait". dengan demikian,mohonan pengujian undang undang guo terhadap uud ii. argumentasi pihak terkait bahwa dalam ketentuan undang undang guo di": bahwa undang undang guo tersebut atas, menunjukkan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, maka putusan tersebut dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum biasa dan luar biasa, bahwa pelaksanaan putusan penyataan pailit berwujud suatu pengurusan dan atau pemberian atas harta pailit oleh kurator, yang salah satu kewenangan kurator dalam pemberian harta pailit adalah tindakan terhadap kelanjutan hubungan kerja hubungan hukum kreditor preferensi buruh dengan debitur pailit. kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam kepailitan dan pkpu, dapat berakibat pada putusnya hubungan kerja yang tidak dapat diajukan keberatan kepada pengadilan hubungan industrial, karena dan kepailitan dan pkpu telah menggugurkan seluruh tuntutan hukum pengadilan,menurut imran rating, s.h., m.h., dalam bukunya berjudul peranan dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberian harta pailit", halaman bahwa debitur pailit berkewajiban sendiri, serta debitur tidak dapat menghalangi, baik sengaja maupun tidak, pelaksanaan tugas kurator: bahwa kewenangan kurator yang demikian luas dalam pengurusan harta pailit setelah putusan pernyataan pailit, juga dapat menimbulkan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh debitur dan akan menyebabkan kekhawatiran buruh yang bekerja pada debitur pailit serta hanya akan berakibat membuat rasa nyaman dalam bekerja menjadi hilang, sehingga keterpurukan perusahaan yang sudah dinyatakan pailit dapat semakin terpuruk dan tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan urusan utang bintangnya, bahwa pada hakikatnya, setiap perusahaan akan mempertahankan dirinya untuk tidak pailit atau bangkrut, karena hal ini selain dapat menyebabkan berhentinya usaha dan pelunasan segala utang bintangnya, juga dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja buruh yang bekerja, sehingga dapat mengakibatkan pertambahan pengangguran, dengan demikian, upaya debitur pailit untuk mempertahankan usahanya dengan mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa adalah suatu upaya yang patut untuk dipertimbangkan. serta, penyelesaian perkara kepailitan dalam kepailitan dan pkpu tidaklah memakan waktu yang terlalu lama, namun demikian bagi debitur pailit dengan adanya tenggang waktu bagi dirinya untuk tetap bertahan, maka debitur pailit dapat bekerja bersama sama dengan buruh, untuk mencari jalan keluar guna melunasi utang piutang debitur pailit. dalam kasus kepailitan yang sedang dialami pemohon, betapa pemohon sangat kesulitan dalam mencari klien order untuk tetap dapat bertahan dan mempertahankan buruhnya lebih dari orang, karena tanggung jawab perusahaan telah dialihkan kepada kurator oleh pengadilan niaga berdasarkan kepailitan dan pkpu: bahkan, kecemasan buruh pemohon, dapat kita jumpai dalam aksi aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, karena khawatir adanya tindakan kurator dalam memutuskan hubungan kerja dengan mereka (buruh), dan bukan tidak mungkin hal tersebut dilakukan oleh kurator, karena kurator diberikan kewenangan berdasarkan kepailitan dan pkpu. dan, segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator (termasuk tindakan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan buruh) tetap sah dan mengikat debitur pailit, walaupun putusan pernyataan pailit dibatalkan dalam tingkatan kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana tersebut dalam kepailitan dan pkpu, bahwa oleh karena, demi pertimbangan upaya hukum debitur pailit dalam tindakannya mempertahankan dirinya melalui tingkatan kasasi dan peninjauan kembali, serta sebagai pengganti hati agar dikemudian hari tidak sulit bila putusan pernyataan pailit diubah atau bila debitur pailit mampu untuk melunasi perkara utang bintangnya, maka permohonan pemohon dalam pembatalan kepailitan dan pkpu patut untuk dikabulkan. bahwa dalam ketentuan hir bg, telah ditentukan mengenai syarat syarat dan ketentuan putusan yang bersifat dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbal forward) dan ketentuan tersebut berlaku seluruh tingkatan pengadilan tingkat pertama, termasuk seharusnya juga berlaku pada pengadilan niaga sebagai pengadilan tingkat pertama. sehingga, ketentuan kepailitan dan pkpu sepanjang frasa "meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali", telah diskriminatif, dan tidak memenuhi rasabahwa berdasarkan uraian uraian tersebut atas, maka telah terbukti adanya kerugian konstitusional pemohon, sehingga ketentuan undang undang guoapat dinyatakan bertentangan dengan ketentuan uubertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahunimaknai "setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde)bila mahkamah konstitusi berpendapat lain, pihak terkait memohon putusan seadil adilnya. i2n dasar federasi ikatan serikat buruh indonesia: bukti pt fotokopi tanda bukti pencatatan federasi ikatan serikat buruh indonesia1i s.putama dari permohonan pemohon adalahkepailitpemohon adalah badan hukum privat yakni pt. cipta televisi pendidikan indonesia yang didirikan berdasarkan surat keputusan menteri kehakiman nomor c2 .ht. .th. tanggal desember dan diumumkan dalam berita negara republik indonesia tanggal mei nomor tambahan berita negara republik indonesia nomor (vide buktirasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya kepailitan karena guo telah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kurator sehinggakaryawan, mitra kerja pemohon pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober menimbangpemohon mengajukan kasasi mahkamah agung ri, namunkepailitankepailitan telah mengabaikan prinsip prinsip keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan, i3 menimbang bahwa melalui pandangan inilah, pemohon memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) serta potensi untuk dapat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dijamin dalam dan uud i3 menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut atas, menurut mahkamah,(eintracht van gewijsde) atas tindakan tindakan kurator yang berlindung pada kewenangan yang diberikan undang undang, oleh karena itu perlu dilakukkhususnya yang menyangkut kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam dan huruf dan huruf sehingga terdapat pengaturan yang tegas terhadap kewenangan kurator. bahwa oleh karena itu tersebut yang ada dalam undang undang kepailitan yang berkaitan dengan kurator dapat dimohon penundaan pemberlakuannya karena melanggar hak dasar hak konstitusional dari pemohon sebagaimana diatur dalam dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun bahwa oleh karena ketentuan yang mengatur tentang kewenangan kurator dalam undang undang kepailitan sangat luas dan sering kali disalahgunakan oleh kurator. mana dengan penunjukkan atau kuasa dari kurator, orang lain dapat menjalankan atau melaksanakan aktivitas kurator padahal menurut ketentuan angka ditentukanukan dengan cara menunjuk orang lain menjalankan aktivitas kurator sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan serta menimbulkan kerugian yang sangat besar pada debitur pailit dan juga mengancam hak hak dan kepentingan yang lebih luas yaitu pihak pihak terkait antara lain hak hak seluruh karyawan pemohon yang jumlahnya jiwa, kepentingan mitra kerja pemohon yang menggantungkan kelangsungan hidup dari berkesinambungannya kegiatan operasional pemohon selaku badan usahandang undang dasar mahkamah i3 menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon beserta alat bukti surat tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan pemerintah dan keterangan dpr serta kesimpulan pemohon dan kesimpulan pihak terkait sebagaimana telah diuraikan atas, mahkamah berpendapat sebagai berikut: dalam provisi i3 menimbang bahwa dalam permohonan provinsinya tentang pemberlakuan dan kepailitan, pemohon mendalilkan bahwa guo dapat menimbulkan potensi yang menjadikan pemohon menjadi suatu perusahaan yang betul betul pailit sehingga tidak dapat lagi menjalankan usahanya (vide perbaikan permohonan halaman berdasarkan dalilnya tersebut, pemohon kemudian memohon putusan provisi kepada mahkamah untukpenghentian sementara penggunaan kewenangan kurator dalam menjalankan kewenangannya pada perkara pailit bukan merupakan kewenangan mahkamah konstitusi yang:ghentian sementara kewenangan kurator dalam perkara pailit yang menimpa pemohon sehinggasementara penggunaan kewenangan kurator dalam perkara pailit menimbang bahwa adapun pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon, pada dasarnya menguji konstitusionalitas kepailitan sepanjang frasa meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali yang menurut pemohon harus dimaknai sejak putusan pailit dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap . pemohon beralasan sebagai berikut: bahwa pemaknaan atau penafsiran tersebut berkaitan dengan kewenangan kurator cast dan huruf dan huruf kepailitan sehingga secara mutasi mutans harus ditunda keberlakuannya dan dilakukan pembatasan kewenangan kurator sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap: bahwa dengan adanya frasa meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali dalam undang undang guo berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh kurator yang pada akhirnya berakibat menimbulkan kerugian besar dan hilangnya hak hak dasar dari debitur. hal ini mengakibatkan kedudukan debitur pailit menjadi lemah mana kurator tetap dapat melaksanakan pemberian harta pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hilangnya proporsionalitas atau keseimbangan hak antara kurator dan debitur serta tidak sejalan dengan asas praduga tak bersalah. selain itu, frasa dalam guo berpotensi atau dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang (abuse power) oleh kurator, karedan menjadikan harta pailit termasuk menentukan harganya sehingga hal ini berakibat merugikan dan melanggar hak hak dasar pemohon. berdasarkan hal tersebut, pemohon menganggap frasa meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali" dalam kepailitan bertentangan dengan dan uud i3 menimbang bahwa mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan pemerintah yang menyatakan kerugian yang didalilkan oleh pemohon semata mata berkaitan dengan implementasi norma, yaitu dalam proses penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pailit guna memenuhi hak kreditor sehingga menurut pemerintah ketentuan guo justru bertujuan untuk memberikan keseimbangan dan keadilan baik terhadap debitur maupun kreditor (stability interest). selain itu, pemerintah berpendapat bahwa ketentuan guo telah mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap pengurusan dan atau pemberian harta pailit: i3 menimbang bahwa mahkamah telah pula mendengar keterangan dewan perwakilan rakyat republik indonesia dpr ri) yang menerangkan kerugian konstitusional pemohon karena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang memiliki kewenangan luas sebagaimana diatur dalam guo bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan persoalan penerapan norma dalam pelaksanaan kepailitan. oleh karena itu, untuk meniadakan atau meminimalkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh kurator yang tidak beritikad baik, menurut dpr dalam kepailitan terdapat pembatasan pembatasan terhadap kewenangan kurator.i3, i3divide undang undang gol:?,, i3.(vide kepailitan). i3i3rovisi pemohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum, dalil dalil pemohon dalamrovisi: menolak permohonan provisi pemohon: dalam pokok pemohouhammad alim, hartonoselasa tanggal dua puluh dua bulan maret tahun dua ribu sebelas oleh kami moh. mahfud anggota anggota, ttd ttd achmad nowiki muhammad alim ttd ttd hartono maria farida indrawi ttd ttd akil mochtar ahmad fadli semadi ttd hamdan zelda panitera pengganti ttd saiful anwarkhususnya dan huruf dan huruf,t. cipta televisi pendidikan indonesia tpi) dalam ini diwakili oleh ruby panjaitan dan erwin richard andersen masing masing bertindak selaku para direktur perseroan yang tertuang dalam akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar cipta televisi indonesia, nomor tanggal juni huruf dan akta pernyataan keputusan rapat cipta televisi pendidikan indonesia, nomor tanggal juni keduanya dibuat oleh wahyu nurani, sarjana hukum notaris jakarta, sehingga berdasarkan perubahan anggaran dasar perseroan tersebut atas adalah sah bertindak untuk dan atas nama dan kewenangannya mewakili perseroan pemohon) yang dalam hal ini menganggap hak konstitusionalnya sebagai debitur pailit dalam putusan perkara nomor pailit pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober dirugikan dengan adanya undang undang nomor tahun tentang kepailitan telah dilanggar kurator, bahwa kata atau susunan kalimat dalam harta pailit : bahwa dalam rumusan dan huruf dan huruf mengandung potensi ketidakadilan terhadap pemohon, dikarenakan putusan tersebut sedang dimohonkan kasasi sehingga belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (eintracht van gewijsde) yang menyatakan debitur dihukum sebagai debitur pailit, bahwa dengan adanya rumusan yang memberikan kewenangan kepada kurator yang sangat luas seperti yang telah dijelaskan atas,seluruh karyawan, mitra kerja pemohon,' pn. niaga. jkt.pst tanggal oktober bahwaundang undang guosepanjang frasa, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. dengan kata lain undang undang guo khususnya mengabaikan prinsip prinsip keseimbangan, kepastian hukum dan keadilan: bahwa apabila permohonan upaya hukum yang dilakukan oleh pemohon kelak dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh pengadilan, maka untuk menjamin keadilan dan keseimbangan perlu adanya pembatasan tindakan kurator, terhadap kerugian dan pelanggaran hak dasar yang telah terlanjur terjadi karena kesewenang wenangan kurator sangat sulit untuk memulihkannya dalam keadaan semula. demikian pula untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (resumption innocence) bagi debitur karena proses hukum yang masih berlangsung tingkat kasasi mahkamah agung, bahwa dengan demikian, rumusan guo jelas bertentangan dengandasar negara republik indonesia, pokok pokok permohonansekalipun putusan pailit tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena oleh debitur pailit sedang dimohonkan pemeriksaan kasasi mahkamah agung republik indonesia, namun karena luasnya kewenangan kurator

tyang diajukan oleh: nama sri gri pekerjaan swasta alamat jalan raya margorejo indah nomor rt rw desa jemur wonosari, kecamatan wonosobo, kota surabaya nama adhi mussardi pekerjaan swasta alamat kompleks persada kemala blok nomor kelurahan jakasampurna, bekasi nama agus wahid pekerjaan sekjen lsm hajar hukum jamin rakyat indonesia) alamat kav. sawah indah il, rt rw: kelurahan margamulya, bekasi utara nama agus joko pramono pekerjaan ketua lsm hajar indonesia alamat blok vancouver ua3 nomor kota wisata, cibubur nama halim dat kui pekerjaan swasta alamat jalan industri ill nomor gunung sehari utara jakarta pusat nama drs. hatta taliwang pekerjaan wiraswasta alamat jalan boko iii nomor komplek partido, cimahi selatan, bandung. dalam hal ini memberikan kuasa kepada farhat abbas, s.h., m.h., drs. tatang istiadat, s.h., m.m., dr. egg sarjana, s.h., si., hm. nawawi, s.h., m.h., muh. burhanuddin, s.h., mohammad harmoni, s.h., m.h., rakhmat jaya, s.h., m.h., mohammad arifin, s.h., moh. laser arafat, s.h., januar putra irawan, s.h., m.h., nur israeli, s.h., michael koesoema, s.h., m.h., novel mukmin, s.h., junta anggiani, s.h., mga timbullah ashiddigi, s.h., iklan super, s.h., muh. yusuf sahid, s.h., moh. yusuf daeng, s.h., m.h., lihat hutabarat, s.h., abdi busana, s.h., m.h., kesemuanya adalahdan advokat pada kantor hukum bintaro law firm? beralamat jalan bintaro nomor surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal november dan tanggal november: bahwa perpu yang dikeluarkan oleh presiden semata mata untuk memberikan payung hukum kepada menteri keuangan, bank indonesia dan lps untuk melakukan bailout terhadap bank century, antara lain: perpu nomor tahun tentang perubahan kedua atas nomor23 tahun tentang bank indonesia, diterbitkan pada tanggal oktober dimana dalam dan yang memberikan kewenangan kepada bank indonesia untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank umum, perpu nomor tahun tentang jaring pengaman sistem keuangan, diterbitkan pada tanggal oktober perpu ini membentuk komite stabilitas sistem keuangan ssk) yang berfungsi menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis, dimana dalam memberikan kekebalan hukum (imunitas) terhadap ssk menteri keuangan dan gubernur bank indonesia) atas tindakannya membuat keputusan atau kebijakan penyelamatan perbankan, bahwa peraturan bank indonesia pbi) yang dikeluarkan semata mata untuk memberikan payung hukum agar bank century dapat menerima bailout, antara lai, diterbitkan pada tanggal november dimana peraturan ini merubah rasio kewajiban penyediaan modal minimum car) dari menjadi positif, peraturan bank indonesia nomor pbi tentang fasilitas pembiayaan darurat bagi bank umum, diterbitkan pada tanggal november dimana mengatur bahwa bank dapat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan darurat fpd) apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (car) positif. dengan kata lain, apabila bank memiliki car meskipun hanya maka sudah dianggap dapat menerima bailout, bahwa berdasarkan data bank indonesia posisi car bank umum per september berada atas yaitu berkisar antara s d yo, dimana satu satunya yang car nya dibawah adalah bank century,dengan demikian perubahan car dalam pbi tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar bank century dapat memperoleh fasilitas pembiayaan jangka pendek ipjp). bahwa untuk memperlancar pengukuran bailout terhadap bank century, otoritas bank indonesia telah melakukan perubahan terhadap peraturan bank indonesia nomor tanggal oktober tentang fasilitas pendanaan jangka pendek ipjp), yang kemudian diubah dengan peraturan bank indonesia nomor pbi tanggal november yang mengubah tentang persyaratan penerima ipjp dari car menjadi car positif. selanjutnya menerbitkan peraturan bank indonesia nomor tanggal november tentang fasilitas pembiayaan darurat bagi bank umum fpd), dimana dalam huruf syarat untuk mendapatkan fpd cukup hanya dengan memiliki car positif. sehingga bank century yang tadinya tidak layak menerima fasilitas pembiayaan, menjadi layak menerima fasilitas: bahwa dengan berdasarkan pada perpu dan peraturan bank indonesia sebagaimana disebut atas, pemerintah melalui bank indonesia dan lps telah memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek dan bailout sejumlah lebih dari rp. trilyun kepada bank century dengan dalih bahwa bank century adalah bank "berdampak sistemik . akan tetapi dalam kenyataannya dana talangan (bailout) yang dimaksudkan untuk menjamin dana para nasabah bank century, ternyata digunakan secara tidak transparan sehingga harus dilakukan audit investigasi oleh bpk. sedangkan sebagian besar nasabah bank century justru tidak memperolehnya, yang dampak kualitasnya menjadikan banyak nasabah stress, depresi bahkan meninggal dunia karena dananya tidak kembali bahwa pada tanggal november atas usulan dari bank indonesia, komite stabilitas sistem keuangan ssk) yang dibentuk berdasarkan perpu membuat penetapan bahwa bank century dianggap bank berdampak sistemik . padahal sebagaimana disebutkan dalam audit investasi bpk, bahwa ssk tidak memiliki kriteria terukur dalam menetapkan status bank century sebagai bank berdampak sistemik . bahkan mantan wakil presiden h.m. yusuf kalla menyatakan, bahwa bank century semestinya tidak layak menerima bailout. apalagi ssk telah menggunakan komite koordinasi kk) untuk memutuskan kebijakan penyelesaian bailout bank century, untuk kemudian diserahkan penanganannya kepada lps. hal mana terhadap keberadaan komite koordinasi kk) sendiri, pembentukannya tidak memiliki dasar hukum, karena belum ada undang undang yang mengatur: bahwa berdasarkan penetapan ssk dan putusan tersebut, maka bank century mendapatkan kucuran dana talangan dari lps sebesar rp. triliun, padahal biaya penanganan bank century semula diperkirakan sebesar rp. milyar. alasan pembengkakan diakui oleh ssk, dan lps adalah untuk mencapai rasio kecukupan modal (car) dan membayar kewajiban kepada nasabah. namun faktanya banyak nasabah yang tidak dapat mengambil uang simpanannya bank century, termasuk pemohon. sehingga layak dicurigai bahwa pembengkakan dana talangan (bailout) ini mengandung indikasi konspirasi antara pengambil kebijakan (penguasa) dengan kepentingan pemilik bank. hal ini diperkuat dengan hasil audit investigasi bpk, yang menyebutkan bahwa penanganan oleh bank indonesia dan bailout terhadap bank century diindikasikan banyak terjadi pelanggaran: bahwa berdasarkan putusan ssk, lps mengucurkan bailout terhadap bank century dengan rincian sebagai berikut: keputusan dewan komisioner kdk) lps nomor kep18 dk xi tanggal november berjumlah sebesar rp. (penyetoran dilakukan enam kali). kdk lps nomor kep. dk xi1 tanggal desember berjumlah rp. (penyetoran dilakukan tiga belas kali). kdk lps nomor kep. dk !i1 tanggal februari berjumlah sebesar rp. (penyetoran dilakukan tiga kali). kdk lps nomor kep. dk vii tanggal juli berjumlah sebesar rp. (penyetoran dilakukan satu kali). sehingga jumlah total yang dikucurkan lps kepada bank century adalah sebesar rp. triliun. bahkan sebagian besar bailout tersebut terbukti dikucurkan setelah perpu ditolak oleh dpr ri. dengan demikian, secara hukum pengukuran dana talangan setelah perpu ditolak oleh dpr ri, merupakan tindakan pemerintah dan atau pengambil kebijakan bailout terhadap bank century, sebagai tindakan yang tanpa didasari hukum dan dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan, bahwa pada tanggal agustus wapres saat itu yusuf kalla memberikan keterangan sebagai berikut: "soal bank century itu saya katakan bukan masalah krisis ekonomi tapi kriminal. itu perampokan karena pemilik bank itu mengambil uang nasabah, termasuk obligasi bodong. itulah kelemahan pengawasan bank indonesia (dikutip dari http: bahwa bpk telah melakukan audit investigasi terhadap bank century sesuai surat dpr nomor pw dpr ri ix tanggal september dengan tujuan pemeriksaan meliputi dasar hukum, kriteria,dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status bank century yang berdampak sistemik. jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara yang telah diberikan lps untuk menyelamatkan bank century dan status dan dasar hukum pengukuran dana setelah ditolak dpr. bahwa salah satu point kesimpulan bpk adalah bank indonesia tidak memberikan informasi yang sesungguhnya, lengkap dan mutakhir mengenai kondisi bank century pada saat menyampaikan bank century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada ssk melalui surat gubernur nomor gbi rahasia tanggal november informasi yang tidak diberikan seutuhnya adalah terkait pengakuan kerugian ppp) atas ssb valas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. bank indonesia baru menerapkan secara tegas ketentuan ppp atas aktiva aktiva produktif tersebut setelah bank century diserahkan penanganannya kepada lps sehingga terjadi peningkatan biaya penanganan bank century dari semula diperkirakan sebesar rp. milyar menjadi rp. trilyun. bahwa kesimpulan lain bpk adalah dari semua ketentuan yang ada,menunjukkan pada saat penyerahan bank century dari komite koordinasi kk) kepada lps tanggal november kelembagaan komite koordinasi yang beranggotakan menteri keuangan (sebagai ketua), gubernur (sebagai anggota) dan ketua dewan komisioner lps (sebagai anggota) belum pernah dibentuk berdasarkan undang undang sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan nomor tahun tentang lps, sehingga dapat mempengaruhi status hukum atas keberadaan lembaga komite koordinasi dan penanganan bank century oleh lps. bahwa demi kepastian hukum dan tegaknya negara hukum, maka pembentuk undang undang harus mengambil kebijakan hukum dengan cara membentuk undang undang yang mengatur syarat syarat hukum untuk memperjelas atau mengklarifikasi suatu keadaan, baik bidang ekonomi maupun bidang lainnya sebagai suatu keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat, sistemik, atau krisis. sehingga keadaan tersebut memiliki ukuran yang dapat dicek obyektifitasnya. bahwa hal ini dimaksudkan pula untuk menghindarkan pemerintah presiden) dari interpretasi subyektif, karena pertimbangan pertimbangan subyektif seseorang, sekalipun itu seorang presiden, dapat saja keliru sehingga membuka kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan konstitusional yang dimilikinya sebagaimana yang diamanatkan dalam uud yang menegas'',emohon, karena justru uang simpanan saudaribahwaseyogy: bahwa ketentuan perpu guo bertentangan dengan uud yang menegas:", bahwa berdasarkan huruf nomor tahun tentang perubahan atas nomor tahun tentang tindak pidana pencucian uang, maka plat diminta memberikan keterangan bukti bukti tentang seluruh aliran dana talangan bank century sebesar rp. trilyun dan diperhadapkan disidang mahkamah konstitusi. bahwa untuk memperjelas permohonan ini, maka pihak pihak terkait perlu dipanggil dan didengarkan keterangannya agar supaya permasalahan menjadi jelas dan transparan. pihak terkait yang dimaksud antara lain mantan wapres h.m. yusuf kalla, wapres boediono mantan gubernur bank indonesia), menteri keuangan sri mulyani, ketua bpk, lps, plat, kapolri jaksa agung, kpk dan pansus century. bahwa putusan mahkamah konstitusi akan selalu mendapat dukungan dan sejalan dengan hati nurani rakyat indonesia, dengan mementingkan rasa keadilan rakyat, memberi kepastian hukum dan memberi apresiasi yang tinggi bagi kehidupan demokrasi tanah airihak pihak terkait yakni mantan wapres h.m. yusuf kalla, wapres boediono mantan gubernur bi), menteri keuangan sri mulyani, lps, bpk, plat ,kpk, jaksa agung, kapolri dan pansus century untuk hadir sidang mahkamah konstitusi sebagai pihak terkait: memerintahkan plat memberikan keterangan bukti bukti tentang aliran dana talangan bank century sebesar rp. trilyun dan diperhadapkan sidang mahkamah konstitusi, memerintahkan pihak bpk untuk menjelaskan hasil audit investigasi terhadap penggunaan dan penyalahgunaan keuangan negara terkait dana talangan bank century sebesar rp. trilyun disidang mahkamah konstitusi. memerintahkan lembaga penjamin simpanan lps) sebagai pemegang saham baru dari bank century bank mutiara) untuk memperjelas mengenai kerugian hak hak konstitusional pemohon, sekaligus membuka pengukuran aliran dana talangan bank century sebesar rp. trilyun, memerintahkan presiden untuk mencabut peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun tentang jaring pengaman sistem keuangan, karena sudah ditolak oleh dpr ri: dalam pokok perkarabertentangan dengan dan uud, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena sudah ditolak oleh dpago bonobukti fotokopi peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun bukti fotokopi peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor tahun bukti fotokopi kartu advokat: bukti fotokopi ktp pemberi kuasa pemohon, bukti fotokopi artikel artikel internet dan koran, bukti pendapat ahli dr. margarita kamis, bukti puzzle bank century: bukti fotokopi kesepakatan antara tim pansus century dengan lsm hajar indonesia, lsm lepas, dan ppm: bukti fotokopi risalah rapat ssk tanggal november bukti buku karangan hms hadinagoro berjudul bola panas century gate ,baikan permohonan bertanggal desember yang diterima kepaniteraan'juncto undang bukti fotokopi laporan komisi dpr mengenai pembahasan laporan kemajuan pemeriksaan kasus bank century dalam rapat paripurna dpr hari rabu, tanggal september bukti fotokopi laporan bpk tentang kemajuan pemeriksaan lembaga penjamin simpanan ssk dan pt. bank century, tbk, bukti fotokopi buku bank century atas nama sri gri: bukti fotokopi konfirmasi investasi atas nama sri gri, bukti fotokopi penyampaian keputusan rapat paripurna dpr tanggal desember bukti fotokopi pendapat ahli deni daruratdalam permohonannya, para pemohon mengajukan dua permohonan, yaitu menguji konstitusionalitas norma dan serta perpu terhadap uud terhadap kedua hal tersebut, mahkamah berpendapat sebagai berikut: bahwa terhadap permohonan pengujian undang undang cast sesuai ketentuan uud dan huruf juncto huruf undang undang nomor tahun tentang kekuasaan kehakiman, mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan guo, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pengujian perpu cast perpu mahkamah dalam putusan nomor puu vii tanggal februari dalam pertimbangan hukum paragraf menyatakan, . adapun ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut, (iii(iii)" bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para pemohon adalah perpu maka pertimbangan hukum putusan nomor puu vii tanggal pebruari guo, menurut mahkamah, mutasi mutans juga berlaku bagi pengujian perpu yang diajukan oleh para pemohon, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para pemoho, sebagai warga negara indonesia, dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya dan serta perpu karena bertentangan dengan uud yang masing masing menyatakan: negara indonesia adalah negara hukum"dengan alasan alasan hukum sebagai berikut:, negara indonesia adalah negara hukum . bahwa negara hukum menekankan keharusan untuk memberikan dan menciptakan kepastian hukum,ara pemohon, karena justru uang simpananthe constitution), seyogi, bahwa ketentuan perpu guo bertentang,,ara, dalam paragraf mahkamah berpendapat: bahwa dan juncto menyatakan : dan perpu khususnya dalam yang memberikan kekebalan hukum (imunitas) terhadap komite stabilitas sistem keuangan ssk) yaitu menteri keuangan dan gubernur bank indonesia atas tindakannya membuat keputusan atau kebijakan penyelamatan perbankan, sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para pemohon yang termaktub dalam dan uud para pemohon selaku warga negara indonesia tetap dapat melaksanakan hak hak konstitusional dimaksud tanpa terhalangi oleh ketentuan dan juncto dan perpu bahwa kerugian yang didalilkan oleh para pemohon dimaksud menurut mahkamahdan juncto dan perpu yang dimohonkan pengujian: bahwa tidak juga terdapat jaminan dengan dikabulkannya permohonan guo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh para pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi, menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum atas, mahkamah berpendapat, para pemohon tidak memenuhi syarat syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksuduntuk mengajukan permohonan guo, sehingga pokok permohonan para pemohortono, muhammad alim, arsyad sanusi, ahmad fadli semadi, dan hamdan zelda, masing masing sebagai anggota dengan dibantu oleh fadzlun budi sebagai panitera pengganti, undang nomor tahun khususnya dan uji materil terhadap peraturan pemerintah pengganti undang undang perpu)indonesia jugsebutkan dalam uud bahwa pemohon adalah warga negara indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan diri sendirtegaskan dalam uud bahwa para pemohon sebagai warga negara indonesiyang dijamin dalam uud dihadiri oleh para fadzlun budi bahwa pemohon sebagai warga negara indonesiayang dijamin dan dilindungi dalam uud bahwa pemohon, yaitu saudari sri gri adalah nasabah yang menyimpan uang bank century sebagaimana disebutkan dalam butir dan butirbahwa sebagai nasabah, saudari sri gri telah menyimpan uang bank century dalam bentuk simpanan deposito, hal mana terhadap simpanan deposito saudari sri gri tersebut, oleh pengelola dan atau setidak tidaknya atas perintah dari pihak terafiliasi bank century, telah dialihkan dalam bentuk discretionary fund pt. antaboga delta sekuritas indonesia. dimana pt. antaboga delta sekuritas indonesia sendiri, adalah pemilik saham bank century, bahwa pengalihan simpanan deposito tersebut dilakukan oleh pegawai dan atau direksi bank century, serta diproses kantor bank century. selain itu pegawai dan atau direksi bank century yang menawarkan dan memproses pengalihan simpanan deposito tersebut, juga memberikan keyakinan bahwa discretionary fund tersebut merupakan produk bank century. hal ini diperkuat dengan putusan pengadilan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen bps) yogyakarta, yang menyatakan bahwa bank mutiara (semula bank century) bersalah dan harus mengembalikan uang konsumen (nasabah bank century dan atau pt. antaboga delta sekuritas indonesia). dengan demikian, saudari sri gri secara hukum adalah nasabah bank century sebagaimana disebutkan dalam butir dan butir bahwa namun setelah bank century diambil alih dan menerima bailout dari lembaga penjamin simpanan (selanjutnya disebut lps) berdasarkan perpu bank century tidak pernah memenuhi kewajibannya kepada nasabah, termasuk saudari sri gri. padahal bank century sudah mendapat bailout sebesar triliun: bahwa sebagai implikasi dari perpu yang diberlakukan terhadap bank century, selanjutnya bank century berganti pemegang saham, berganti direksi, dan berganti nama menjadi bank mutiara. namun pergantian pergantian tersebut justru mengaburkan dan menghilangkan hak hak pemohon sebagai nasabah bank century, sehingga pemohon, yaitu saudari sri gri berpotensi menderita kerugian sebesar rp. (enam puluh sembilan miliar rupiah):.bahwa dengan demikian,esulitan keuangan suatu bank yang berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dimana sumber dana talangan berasal dari uang negara sebesar rp. trilyun yang merupakan hasil kontribusi seluruh rakyat indonesia termasuk para pemohon, yang mana dana tersebut harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat dansehingga negara dirugikan sebesar rp. trilyun dan seluruh rakyat termasuk para pemohon harus menanggung kerugian konstitusional tersebut, yang. bahwa berdasarkan kriteria kriteria tersebut maka secara hukum, para pemohon, khususnya saudari sri gri (korban dari bailout bank century) dan pemohon lainnya memiliki hubungan sebab akibat (causal terbang) antara kerugian konstitusionaltentang jpjuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam dan juncto karena bertentangan dengan uud bahwa dan juncto" bahwa dalam hal ini pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh uud sebagai berikut: menyatakan bahwa negara indonesia adalah negara hukum .. menyatakan bahwamenyatakan setiap warga negaraapabila dicermati secara seksama, ketentuan dan juncto khususnya frasa berdampak sistemik dan frasa berpotensi mengakibatkan krisis telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan, perlindungan, dan tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sebagaimana diamanatkan dan uud bahwa frasa berdampak sistemik dan frasa berpotensi mengakibatkan krisis adalah norma yang tidak jelas, bersifat terbuka dan tidak dapat diprediksi, karena tidak memiliki ukuran ukuran dan kriteria kriteria yang jelas, sehingga dapat diinterpretasikan secara bebas dan subyektif oleh menteri keuangan dan otoritas bank indonesia, bahwa kata sistemik adalah termasuk kata yang masih memerlukan penjelasan dan atau definisi, untuk memberikan pengertian yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami maksudnya. apa yang dimaksud dengan sistemik, dan kriteria kriteria atau ukuran ukuran apa yang digunakan untuk dapat dianggap sistemik, seharusnya diperjelas agar semua orang dapat memahami maksudnya. demikian juga dengan kata berpotensi merupakan kata yang bersifat perkiraan, pengandaian, dan termasuk kata alternatif yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak memiliki kepastian. norma sistemik dan berpotensi , selain tidak memenuhi asas kepastian hukum (rechtszekerheid), juga dapat membuka jalan bagi menteri keuangan, otoritas bank indonesia, atau pihak yang berwenang menentukan kebijakan, untuk menginterpretasikan secara subjektif, dan selanjutnya membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip prinsip negara hukum uud bahwa norma dalam dan juncto adalah norma yang tidak memiliki kejelasan, ketelitian dan konsistensi, sehingga tidak dapat diprediksi. hal ini menyalahi prinsip negara hukum yang hidup dalam doktrin doktrin hukum. ann kidman dan robert seiman mengatakanmerintahan yang bersih dan pembangunan, bahwa frasa berdampak sistemik dan frasa berpotensi mengakibatkan krisis merupakan norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (onrechtszekerheid), karena terlampau elastis dan multi interpretatif. norma dalam dan juncto tersebut, secara tidak langsung telah memberikan kewenangan terhadap pemerintah, khususnya menteri keuangan dan otoritas bank indonesia untuk menafsirkan secara bebas dan subyektif. hal ini terbukti, dengan mendasarkan pada dan juncto tersebut, presiden telah menerbitkan perpu yang kemudian ditolak oleh dewan perwakilan rakyat dpr ri). selanjutnya bank indonesia juga menerbitkan peraturan peraturan bank indonesia yang kontroversial, karena ditengarai dibuat hanya untuk memberikan bailout kepada bank century, sebagaimana disebutkan dalam audit investigasi badan pemeriksa keuangan bpk):

mid lembaran negara republik indonesia syariah. aktivitas. proddan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah semakin kompleks dan bervariasi sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko bank syariah dan unit usaha syariah, bahwa untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah, perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas yang lebih sesuai dengan upaya pengembangan bank syariah dan unit usaha syariah: cc. bahwa perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati hatian,roduk dan aktivitas bank syariah dan unit usahadan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariaherapkan transparansi informasi produk dan atau aktivitas sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank. bab vii ketentuan lain lain otoritas jasa keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru berdasarkan pertimbangan tertentu. penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas bus dan uus, selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, jugadalam hal penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas bank telah diatur secara khusus dalam ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas lain, penerbitan produk dan atau aktivitas dimaksud juga mengacu pada ketentuan lain dan atau ketentuan otoritas lain yang mengatur secara khusus mengenai produk dan atau aktivitas tersebut. bab sanksi bus dan uu35. (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk atau aktivitas. baruntuk setiap produk atau aktivitas. bus dan uuarribu rupiah) per hari keterlambatan. bus dan uujuta rupiah) per laporan. barper laporan. bank yang melanggar ketentuan berupa teguran tertulis dan atau penurunan tingkat kesehatan bank. pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan tidak mengurangi kewajiban bank untuk menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk baru dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam dan dan bab ketentuan peralihan kewajiban pencantuman penerbitan produk dan atau aktivitas baru dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi bars untuk tahun permohonan persetujuan atau laporan realisasi penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru yang telah diajukan kepada otoritas jasa keuangan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan,rodukproduk bank syariah dan unit usaha syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan yang selanjutnya disebut buku adalah bukuroduk bank yang selanjutnya disebut produk adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. aktivitas bank yang selanjutnya disebut aktivitas adalah jasa yang disediakan oleh bank kepada nasabah berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. kegiatan usaha bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. bab produk dan aktivitas baru bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru. produk dan atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi kriteria sebagai berikut: belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank yang bersangkutan, atau telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik. bank wajib mencantumkan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam rencana bisnis bank. bank dapat melakukan perubahan rencana bisnis bank terkait penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas tertentu dalam hal terdapat kondisi tertentu. perubahan rencana bisnis bank sebagaimana dimaksud pada adalah perubahan diluar perubahan rencana bisnis bank sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai rencana bisnis bank. bab dan atau aktivitas baru bank. ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. dewan pengawas syariah harus melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam bab perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas baru bank wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan untuk menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru apabila produk dan atau aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank. bank hanya dapat menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru tanpa persetujuan otoritas jasa keuangan dalam hal produk dan atau aktivitas baru telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank, tercantum dalam rencana bisnis bank, cc. sesuai dengan klasifikasi buku: dan didukung dengan kesiapan operasional yang memadai. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf tidak berlaku bagi bars. ketentuan mengenai kodifikasi produk dan aktivitas bank sebagaimana dimaksud pada dan huruf diatur dengan surat edaran otoritas jasa keuangan. bank wajib mengajukan permohonan persetujuan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam kepada otoritas jasa keuangan disertai dengan dokumen pendukung. permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada harus diajuerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam paling lambat (enam) bulan sejak tanggal persetujuan diberikan oleh otoritas jasa keuangan. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bank belum menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas baru, persetujuan penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru yang telah diberikan dinyatakan batal dan menjadi tidak berlaku. bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam dan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas barub penjelasan produk dan aktivitas bank wajib mempresentasikan kepada otoritas jasa keuangan atas produk dan atau aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam bank wajib memberikan penjelasan atas: produk dan atau aktivitas baru yang tidak memerlukan persetujuan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam atau produk yang telah diterbitkan dan atau aktivitas yang telah dilaksanakan, apabila diminta oleh otoritas jasa keuangan. bab penghentian produk dan aktivitas bank dapat melakukan penghentian produk dan atau aktivitas berdasarkan pertimbangan tertentu. bank wajib melaporkan rencana penghentian produk dan atau aktivitas tertentu sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan disertai dokumen pendukungproduk dan atau aktivitas sebagaimana dimaksud pada paling lambat (sepuluh) hari kerja setelah laporan rencana penghentian produk dan atau aktivitas berikut dokumen yang dipersyaratkanank dapat menghentikan produk dan atau aktivitasberwenang memerintahkan bank untuk menghentikan produk dan atau aktivitas dalam hal: produk dan atau aktivitas bank: belum memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, tidak sesuai dengan rencana penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan, tidak sesuai dengan laporan realisasi penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas, tidak sesuai dengan prinsip syariah: dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan. berdasarkan evaluasi otoritas jasa keuangan, penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitasdan ataubank tidak menerapkan manajemen risiko yang memadai atas produk yang diterbitkan dan atau aktivitas yang dilaksanakan, dan atau terdapat pertimbangan lainnya. penghentian produk dan atau aktivitas sebagaimana dimaksud pada dapat berlaku sementara atau permanen berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan. dalam hal bank diperintahkan untuk menghentikan sementara produk dan atau aktivitas, bank: dilarang melakukan penawaran, penjualan dan atau perjanjian atau transaksi baru atas produk dan atau aktivitas tersebut, dan wajib menyempurnakan produk dan atau aktivitas, dalam jangka waktu yang ditetapkpada paling lambat (tujuh) hari kerja setelah penghentian produk dan atau aktivitas. otoritas jasa keuangan mencabut penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada apabila bank telah menyempurnakan produk dan atau aktivitas. dalam hal bank tidak dapat menyempurnakan produk dan atau aktivitas dalam jangka waktu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf produk dan atau aktivitas tersebut dapat dikenakan penghentian permanen. bank hanya dapat menerbitkan kembali produk dan atau melaksanakan kembali aktivitas yang diperintahkan untuk dihentikan sebagaimana dimaksud pada setelah mendapat penegasan dari otoritas jasa keuangan. bank wajib menyampaikan laporan realisasi atas penerbitan kembali produk dan atau pelaksanaan kembali aktivitas sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tujuh) hari kerja setelah penerbitan kembali produk dan atau pelaksanaan kembali aktivitas. dalam hal bank diperintahkan untuk menghentikan permanen produk dan atau aktivitas, bank wajib: segera menghentikan penawaran, penjualan, dan atau perjanjian atau transaksi baru atas produk dan atau aktivitas tersebut, menyampaikan rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah terkait produk dan atau aktivitas yang dihentikan, dan cc. menyelesaikan kewajiban kepada nasabah produk dan atau aktivitas yang dihentikan sesuai dengan rencana tindak yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. rencana tindak sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan paling lambat (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penghentian produk dan atau aktivitas. bab vii pemenuhan prinsip syariah dan prinsip perlindungan nasabah bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas: dan opini dari dewan pengawas syariah bank terhadap produk dan atau aktivitas. bank wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menerbitkan produk dan atau melaksanakan aktivitas. penerapan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana dimaksud pada mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

mid tambahan lembaran negara r.i syariah. aktivitas. produmum seiring dengan tetap bertumbuhkembangnya industri perbankan syariah maka pengembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan uus menjadi hal yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah mendorong perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan uus yang semakin kompleks dan bervariasi, sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi oleh bank syariah dan uus. dalam rangka memitigasi kemungkinan berbagai risiko yang akan timbul terkait dengan perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas bank syariah dan uus sekaligus tetap mendorong upaya pengembangan bank syariah dan uus, diperlukan pengaturan terkait mekanisme penerbitan, pelaporan, dan penghentian produk dan aktivitas bank syariah dan uus. selain itu, mempertimbangkan karakteristik khas perbankan syariah dalam melakukan pengembangan dan inovasi produk dan aktivitas, bank syariah dan uus senantiasa harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati hatian, dan prinsip perlindungan nasabah. berdasarkan hal hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang produk dan aktivitas bank syariah dan uus dalam peraturan otoritas jasa keuangan. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pengembangan fitur atau karakteristik antara lain penambahan dan atau penggantian fitur atau karakteristik. rencana penerbitan produk dandan atau pelaksanaan aktivitas baru. pencantuman rencana penerbitan produk baru dan atau pelaksanaan aktivitas baru dalam rencana bisnis bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis atau rencana kerja bank. yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah tindak lanjut dari kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan atau otoritas lain bank indonesia, kementerian keuangan, kementerian agama, dan lain lain) dan atau implementasi dari fatwa baru yang diterbitkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pencantuman produk dan atau aktivitas baru dalam rencana bisnis bank hanya berlaku untuk produk dan atau aktivitas baru karena memenuhi kriteria belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank yang bersangkutan, huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan kesiapan operasional yang memadai antara lain kesiapan teknologi informasi, sumber daya manusia, kebijakan dan standard operating procedure sop). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. realisasi penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas baru dihitung sejak tanggal produk dan atau aktivitas tersebut sudah dapat dibeli atau dimanfaatkan oleh nasabah. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu antara lain pertimbangan biaya, potensi pasar, dan atau infrastruktur teknologi informasi. cukup jelas. cukup jelas. bank bertanggungjawab atas semua konsekuensi keputusan menghentikan produk dan atau aktivitas termasuk penyelesaian hak dan kewajiban terhadap nasabah dan pihak lainnyaangkaatau risiko pasar dari penerbitan produk dan atau pelaksanaan aktivitas bank. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pertimbangan lainnya antara lain kondisi ekonomi secara umum. cukup jelas. penetapan jangka waktu penyempurnaan produk dan atau aktivitas dilakukan dengan memperhatikan kemampuan banpini dari dewan pengawas syariah adalahprinsip perlindungan nasabah mencakup: transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data informasi nasabah, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. cukup jelas. cakupan transparansi informasi yang perlu diungkapkan kepada nasabah mengacu pada ketentuandan atau aktivitas, risiko, serta hak dan kewajiban nasabah. yang dimaksud pertimbangan tertentu antara lain berpengaruh terhadap stabilitas industri perbankan syariah dan atau keselarasan dengan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah nasional. cukup jelas. contoh ketentuan otoritas jasa keuangan dan atau ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas lain seperti ketentuan mengenai agen penjual surat berharga syariah negara: pasar uang berdasarkan prinsip syariah: agen penjual reksadana syariah, bancassurance', penitipan dengan pengelolaan (trus: penyelenggara jasa sistem pembayaran seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik (e money), dan penyelenggara transfer dana, penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing, bank kustodian: bank administrasi rekening dana nasabah: bank pembayar rekening dana nasabah: dan pengguna' keuangan ojk. efek. perantara.ge: bertanggung jawab atas perilaku agen perantara pedagang efek orang perseorangan::dalam huruf telah lengkap::sesuai dengan:orangperseorang:minoritas jasa keuangan tomo ppo a06 tentang agen perantara pedagang pem iman kaman ati pukantaka pedagang psk lembaga dea tan eevbeakekee dekat perihal permohonan pendaftaran sebagai apem peraga damdagaaya kek ellen bangga kepada yth. kepala eksekutif ueueadas pasar iklan otoritas jasa keuangan juara sara yang bertanda tangan hannah ini: (nama jalan dan negeri (karta alan kano pura) mom telepon main ara men tema pen ln, han ban ddesrigapana teri tar aik alan palang rina ll. maia perusahaan menamai tamatan bor merenenon bahan ana ate binaan par mae mata han alasan perusaliaau ant nan mana ana mln nana winata nama jalan dan nomor kota dan kode pos) nomor telepon pena mma aman lea kane mana aman teman aan ram perusahaan momen pokok wajib pajak, seen mesin rena enggan amanda let disalin leang dimilki bean hatebamna mat api mpa seba sai mba nis man dan apa kan peran onar pada sebaga asi penaodara pedagang lek kelembagaan. seagalbolukeapi kala paandidan wang ilahi disahkan oleh jansdausi yan menyerang, serta perubahan anggaran dasar terakhir take memo pokok wakil pajak badan: fotokopi iin usaha: dala kelor pusat yamg serius lanal katalog dam penaggungjaw atur: serta daftar pegawai yang melakukan kegiatan agen perantara pedagang teks: #ltokaannicrro tetangga jesrlasail olesciortsa ocezantua, alaclaan, radar dealer pasjzala penanggung bawah agen perantara pedagang efek tang meliputi: daftar cry hidup terbaru yang telah ditandatangani: daanletapi karel tanda peruluduk ala paspor pancasila tesla: jalakopi let mempekerjakan selera kerja asing, basi warga pepaya ip3 fotokopi surat keputusan infeksi terkait pengangkatan atau peejipelai sebagi pejabat penaugetip jawab kepjakul age temaidata teslapanp flex kata jeusals dani fotokopi orang perseorangan dari otoritas jasa keuangan keuangan paulus rudal berupa hawai wakil perdana pedagang ifeq pemasaran terbatas atas nama yang bersangkutan: ah. dokumen pesawat yang melakukan kegiatan agen perantara pedagang efek yang meliputi: daftar ciw hidup terbaru yang telah ditandatangani: kakerery kartu tanda perda paspor gang asih kepala ku: geo tandaalecaran teria pesan tenaga tewaija asli, tuai aan ata asik: gaboikayd suma. keputusan direksi terkait potipanigkalan alang penempatan berawal yang melakukan kegiatan agen merantau pedagang imlek kalor pusat: dai talakopi idu gratis pertentangan. dani hotels jasa keuangan paling rendah berupa izin sebagai wakil perantara pedagang ifeq pemasaran terbatas atas nama yamg bersangkutan, diurai uru mipuaili isi kane mesduuajukkan pertanggungjawaban dari masing masing fungsi kepada penanggung jane alau mushola direksi yamg berlangsung jawab terhadap pelaksana. kegiatan opmasaran jelaskan dani proyeksi rencana operasi kegiatan agen perantara pedagang efek paling singkat sala lahan dan yamg paling sedikit mencakup mihnmissi sebagai berganti: target jenis calon nasabah (pangsa pasar: dan area putih gali measzaliali. demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian bapak ibu kami kwapkeni tertua kasihi (kesegaran tenan degan) halelsininintenninnlnlnaa meterai mama aim (can jelas alan lajidaa tamat keuangan pihak berwenang mewakili age, perantara imlek keleluasaan alau kuasanya laporan kilatan allen perantara pedagang efek kelembagaan kantor lain selain kantor pusat lan atal lokasi lain lam pai ena nar kenakan anakan aan perihal laman kegiatan apu dasa kel kau kasir selain kantor pusat. jang atau versi tania kepada yth. kepala #eksekutif pengawas pasar modal morita jasa kenangan jakarta baya yag bercula langgarteli bawal ji: (reuse jeda (bola dam kode pas) murder telp panen penataan penamaan dengan ini untuk dan atas nama'): hatta isa stsladil onsen ena anna tenan ena kana rara kecoa puan alai lokasi lain ) aliran kepanilent menaiki non nan ama mann anna ana anna kanan aan kantor pusat anf atau nama jalan dan lemari lokasi lain ) bra rena kan ban ena dic kota dan kode pos) nomor telepon kelar manan anna naa ana maan naa maan nana naas selain kantor pusat lem atau lokasi lain ) mama setor pusat penata aan ena ana maan aaa kana dana man kan anaparaan ala derulo pusat banana anakan enam maan aman manna makanan kana nana rana (nana jalan dam teria dag kind pairs) muncnsestz tashozpana kerala ieo sono mona kena karna mama anakan ena pusat megan pare wanita agak nnnannannannaan mann ann nan angan usaha sang dimiliki mean naa anak teka rea lan slr menyampaikan laporan kegiatan perantara pedagang kick kantor lain selai, karet pusat danfalau lokasi lain. capai bale peluh, bsa kaca lampirkan data dasi dokurnga sebagai iii: dakuueu peak penuweutw jawab aset, perata pedagang cek klem sapaan kano tan selai kano pisa andalan lokasi jani yan meliputi: dallariiwayal hidup baru name lelah dilanda ana, fotokopi! kartu tanda penduduk atau paper yang masih berlaku: fotokopi izin mempekerjakan tenaga kerja asing, bagi warga negara asil: fotokopi surat keputusan ifircksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pejabat penanggung jawab kegiatan aceh perantara pedagang kick kantor lain selain kantor pusat dan atau lokasi lain: dan tae mang prnseotamgn ala aang tata kenangan palaukung pegawai age perjalanan perasaan kek wanna uan kegiatan agen perantara pedagang efek kantor lain selain kantor pusat fakta lokasi tari yanga taclipanta: dala israel hidup terbesar yang lelah dikodalawanii: tanda keong hart tanda peceluduk ala paspor gag nasi iesclaku, talakopi isi merupekerjakam tua kerja asing, bagi warga negara fisik fotokopi surat kepuasan direksi terkait pengangkatan atau penunjukan sebagai pegawai aceh perupa pedagang oleh yan koe akan ajukan ape pesan perlagunag hana haiti selai, kelor pusat danfalau lokasi lain: dari ec. talakopi isi urang perseorangan. jari chilas jasa ecusaipan paling rendah berapa izin sebagai wakil perantara pedagang efek poguasaraui, terbatas alas nana name bersangkutan, sal emleomamgan domisili kami jam selama mandat pusat damfalau lokasi lain deni pengelola gedung alau islami berwenang: dari dollar kantor lai selalu kai pusat danfalau lokasi lai beserta alamiah kantor dan penanpgungjawahnya serta daftar berawal agen perantara pedagang cek yang 1melakukan kepala asc perantara pedagang elik. demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian bapak ibu kami ucapkan terima kasih. (kupat dat seyal) (en angan meterai kuno nnnnnnnnnnnnni keadaan jelas alan tumida dangan temani: pilihan wani peranan mewakili agu perantara prelapnng klub kelembagaan alay kuasanya f3p mel yang tidak parutea: agra: sisi aan pe! bra noah tt, ma, sas an! en, te) mi. tah gia bis sai pan lon lgu ji: tar 33k mane ai, $$" suga del tee:::jangka:: dan ketentuan pengakhiran kontrak.

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. efek. perantara.ketentuanurat elektronikelektronik biasa disebut dengansedikit:kustodian. bank umumbank umum sebagai kustodian laporan aktivitas bank kustodian penyelesaian transaksi bank kustodian nama kustodian kena bulan tahun katanawaktu unit) rupiah) tepat waktu nama lengkap jabatan) nilai asset under custody nama kustodian kendaraan bulan tahun tenan dalam rupiah saham obligasi reksa dana lainnya total asset under custody nama lengkap jabatan)tata kelolayang disertai dengan peningkatan volume usaha bank pembiayaan rakyat syariah, semakin meningkat pula risiko bank pembiayaan rakyat syariah sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola yang harus memenuhi prinsip syariah, bahwa untuk meningkatkan kinerja bank pembiayaan rakyat syariah, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip syariah, serta mencerminkan nilai nilai etika yang berlaku umum pada perbankan, bank pembiayaan rakyat syariah perlu menerapkan tata kelol1. beserta alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions). bagian keempat aspek transparansi direksi anggota direksi wajib mengungkapkan: kepemilikan saham pada bars yang bersangkutan dan perusahaan lainmegang saham barsireksiireksi(satu) orang anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada dan wajib bertempat tinggal dekat tempat kedudukan kantor pusat bars. barspersen) dari jumlah anggota dewan komisaris, pejabat eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bars yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi komisaris independen pada bars yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (cooling off period) paling singkat (satu) tahun. masa tunggu (cooling off period) sebagaimana dimaksud pada dikecualikan bagi: mantan anggota direksi yang membawakan fungsi pengawasan, atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, yang menjabat paling singkat (satu) tahun. permohonan untuk menjadi komisaris independen bagi mantan anggota direksi, pejabat eksekutif, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan bars sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada otoritas jasa keuangan paling cepat (tiga puluh) hari kerja sebelum masa tunggu (cooling off period) berakhir. pengangkatan, pemberhentian, dan atau pengunduran diri komisaris independen sebagaimana dimaksud pada dan mengacu pada pengangkatan, pemberhentian, dan atau pengunduran diri anggota dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bars. peralihan dari komisaris nonindependen menjadi komisaris independenbenturan kepentingan dalam usulan yang direkomendasikan. setiap anggota dewan komisarisnk perkreditan rakyat atau bars lain: dan atau anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan atau pejabat eksekutif pada lembaga atau perusahaan nonblok. tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada dalam hal anggota dewan komisarisewan komisaris barsanggota dewan komisaris lainnya,tata kelola yang baik. dewan komisaris wajib memastikan penerapan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam terselenggara dalam setiap kegiatan usaha bars pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan atasrsbars, kecuali terkait dengan: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal hal lain yang ditetapkan dalam ketentuandewan komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab direksi atas pelaksanaan kepengurusan barsewan komisaris wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangrs, paling lambat (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan atau keadaan atau perkiraan keadaan. untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan komisaris pada barsalam hal diperlukan, dewan komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisariskomite sebagaimana dimaksud pada dan menjalankan tugas secara efektifdewan komisaris. agenda rapat dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada yaitu: rencana bisnis bars: isu strategis bars, cc. evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, evaluasi realisasi rencana bisnis bars, dan atau haluan. rapat dewan komisariewan komisarirsetujuan rencana bisnis barsewan komisaris dilakukan berdasarkan anggaran dasar bars. dewan komisaris wajib membuat risalah rapat dewan komisarisdalampermasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional bars. permintaan penjelasan direksi sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan dalam rapat antara dewan komisaris dengan direksi. dalam hal permintaan penjelasan direksi dilakukan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada dewan komisaris wajib membuat risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganpada barsbars, dan cc. rangkap jabatan pada bars lain, bank perkreditan rakyat, dan atau lembaga atau perusahaan lainewan komisariewan komisariewan komisaridewan pengawas syariah bagian kesatu jumlah dan rangkap jabatan dewan pengawas syariah bars wajib memiliki paling sedikit (dua) orang dan paling banyak (tiga) orangps kepada rups harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. masa jabatan anggota dps paling lama sama dengan masa jabatan anggota direksi atau anggota dewan komisaris. bagian kedua tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah dps wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola yang baik.ihak independen adalah pihak luar barrs yaituterhadap tugas dan tanggung jawab dps sebagaimana dimaksud dalam yaitupaling sedikit meliputi: mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional bars agar sesuai dengan prinsip syariah, mengawasi proses pengembangan produk baru bars agar sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional majelis ulama indonesia, cc. meminta fatwa kepada dewan syariah nasional majelis ulama indonesia untuk produk baru bars yang belum ada katanya, melakukan evaluasiuntuk pelaksanaan tugasnya. dps wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan dps setiap semester kepadaketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dps sebagaimana dimaksud pada dan laporan hasil pengawasan dps sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. anggota dppengawas syariah rapat dps wajib diselenggarakan paling sedikit (satu) kali dalam (tiga) bulan. rapat dpps saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. pengambilan keputusan rapat dps dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud dalam tidak tercapai, dps dapat meminta pertimbangan dari dewan syariah nasional majelis ulama indonesia. dps wajib membuat risalah rapat dpps sebagaimana dimaksud pada dapatseluruh keputusan dps yang dituangkan dalam risalah rapat sebagaimana dimaksud pada merupakan keputusan bersama seluruh anggota dps. bagian keempat aspek transparansi dewan pengawas syariah anggota dps wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota dps pada lembaga keuangan syariah lainppp9a (satu) (satu) orang pihak independen yang memiliki kompetensi dan atau pengalaman bidang hukum atau perbankan syariahdan reputasi keuanganompetensi dan atau pengalaman bidang keuangan syariah, dan cc. (satu) dan reputasi keuangan yang baik. dalam hal bars membentuk komite remunerasi dan nominasi, komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalamdan anggota komite ketua dari komite sebagaimana dimaksud dalam dan dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari (satu) komite lain. anggota komite yang berasal dari pihak independen sebagaimana dimaksud dalam dan dapat merangkap jabatan sebagai pihak independen anggota komite lain pada bars yang sama, bars lain, dan atau lembaga jasa keuangan lain dengan persyaratan tertentu. persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada yaitu: memenuhi seluruh persyaratan kompetensi, memenuhi kriteria independensi, mampu menjaga rahasia bars, memperhatikan kode etik, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota komite bars terkait, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. bagian ketiga tugas dan tanggung jawab komite komite audit sebagaimana dimaksud dalam huruf memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikintern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap: pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern:bagi bars, dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasilmemiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:melakukmemiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: terkait dengan kebijakan remuneras, pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan, dan potensi pendapatan bars pada masa yang akan datang, memberikups, dandan terkait dengan kebijakan nominasi:, anggota dewan komisaris, dan anggota dp, calon anggota dewan komisaris, dan atau calon anggota dpdan anggota komite pemantau risiko. komite sebagaimana dimaksud dalam dankomitekerja yang telah ditetapkan. rapat audit atau komite pemantau risiko dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh mayoritas anggota komite termasuk (satu) orang komisaris independen dan (satu) orang pihak independen. dalam hal bars termasuk (satu) orang komisaris independen dan (satu) orang pejabat eksekutif yang membawakan sumber daya manusia. pengambilan keputusan rapat komitekomite dilakukan berdasarkan anggaran dasar bars. komite wajib membuat risalah rapat komitears bars wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan. untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam bars wajib memiliki anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhanars untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan. satuan kerja kepatuhapelaksanaan fungsi audit intern, kepala satuan kerja kepatuhan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, kepala satuan kerja manajemen risiko atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, manajer, dan atau pejabat lain yang setaraaudit eastern. komite pemantau risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung ars wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bars padlaksanaan tugas dan tanggung jawab dps, satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada dansebagaimana dimaksud padawajib menyetujui pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan yang disusun dan atau didirikan oleh satuan kerja kepatuhananggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan, dan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan dps terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan pada barsa dan penyaluran dana, dan cc. memahamiyang berkaitan dengan perbankan syariah. anggota direksi bars yang membawakan fungsi kepatuhan pada barsketentuan peraturan perundang undangan otoritas jasa keuangan serta ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah. pengangkatan, pemberhentian,pengangkatan, pemberhentian,rssampai dengan (sembilan rs wajib mengangkat pengganti anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan. kenarsanggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bars wajib melaporkdan kepada otoritas jasa keuangan. laportelah penggantian sementara dilakukan. anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk: menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bars telah memenuhi seluruh ketentuan 3a peraturan perundang undangan dalam melaksanakan prinsip kehati hatian dan prinsip syariah, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bars tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan dan prinsip syariah, dan cc. memantau dan menjaga kepatuhan bars terhadap seluruh komitmen bars kepada otoritas jasa keuanganars untuk tidak menetapkan kebijakan dan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan. dalam hal anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhanarssebagaimana dimaksud pada secara berkala kepada dewan komisaris. bagian kedua fungsi audit intern bars wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif. bars dapat menugaskan auditor eastern dalam menerapkan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud padaaudit intern yang independen. barsindependen untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern. satuan kerja audit interbarswajib menunjuk pihak eastern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern (satu) kali dalam (tiga) tahun yaitu untuk periode bulan juli sampai dengan bulan juni (tiga) tahun berikutnya. satuan kerja audit intern dan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern wajib melaporkan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah kepada dpsdalam memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit untuk: membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan operasional bars yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, daserta penggunaan dana: sebagaimana dimaksud padpengangkatan danlakukan oleh direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat dewan komisaris. ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi audit intern diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian ketiga fungsi audit eastern barstahunan bars. dalam hal barserta penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada serta peraturan perundang undangan mengenai transparansi kondisi keuangan bars. bab vii penerapan manajemen risiko barsars dengan berpedoman pada persyaratan dan tata carab viii batas maksimum penyaluran dana pelaksanaan penyaluran dana wajib mengacu pada peraturan perundang undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bars. bab rencana bisnis bars bars wajib menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan atau rencana strategis jangka panjang. bars menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada dan perubahan rencana bisnisrs. bab aspek transparansi kondisi bars bars wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan wnonkeuangan kepada pemangku kepentingdalam pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada bars wajib menyusun dan menyajikan laporwajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan atau layanan serta penggunaan data nasabah barsb pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan bars bars wajib memenuhi prinsip syariah dalam kegiatan barsb xii pelaporan intern dan benturan kepentingan bagian kesatu pelaporan intern untuk dan dps, barsbars harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan. kebijakan intern serta sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan meliputi: penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dps, dan pegawai bars, antara lain tata cara pengambilan keputusan, dan administrasi pencatatan, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapatatau mengurangi keuntungan bars. anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pejabat eksekutif yang memiliki benturan kepentingan kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite: pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan barsnyaluran dana, rencana bisnis bars, dan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan. penerapan tata kelola bars dinilai oleh otoritas jasa keuangan. bab direksi bagian kesatu jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi direksisebagaimana dimaksud pada dan wajib bertempat tinggal dekat tempat kedudukan kantor pusat bars. wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan. bab xiii penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi barskebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan, dan komponen remunerasi. bab xiv pelaporan bagian kesatu rencana tindak action plan) penerapan tata kelola dalam penerapan prinsip tata kelola yang baikwajib disampaikan paling lambat tanggal juni bars harus melakukan penyesuaipaling lambat tanggal desember bars wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindaksebagaimana dimaksud pada wajibsebagaimana dimaksud dalam sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam dan telah meuntuk semester berikutnya. ketentuan lebih lanjut mengenai format dan petunjuk penyusunan rencana tindak diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian kedua laporan penerapan tata kelola untuk pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan, bars wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan: laporan pokok pokok pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam danketentuan peraturan perundang undangasetiap akhir bulan desember dan disampaikan kepada otoritas jasa keuanganpenyimpangan ditemukan. untuk menerapkan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud dalam bars: dan laporan khusus mengenai temuan audit intern yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bars. barsfungsi audit intern yang dilakukan oleh pihak eastern sebagaimana dimaksud dalam yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern bars, serta perbaikan yang aka paling lambat (tigapihak eastern diterima oleh bars. bars wajib menyusun laporan penerapan tata kelola setiap akhir tahun buku. laporan penerap(self assessment) penerapan tata kelola, kepemilikan saham anggota direksi pada bars yang bersangkutan dan perusahaan lain serta hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, dan atau pemegang saham bars sebagaimana dimaksud dalam kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada bars yang bersangkutan dan perusahaan lain, hubungan keuangan dan atau hubungan keluarga anggota dewan komisaris dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain, dan atau pemegang saham bars, serta rangkap jabatan pada bank perkreditan rakyat, bars lain, dan atau lembaga atau perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam rangkap jabatan anggota dps sebagai anggota dps pada lembaga keuangan syariah lain sebagaimana dimaksud dalamps sebagaimana dimaksud dalam jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh bars, jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh bars, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan il. penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun pihak penerima dana. pengungkapananggota dps serta jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, anthem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lain, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan rups. bars wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam kepada pemegang saham dan paling sedikit kepada: otoritas jasa keuangan, asosiasi bars indonesia: dan cc. pemangku kepentingan melalui media intern yang dimiliki bars, paling lambat (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. bagiars paling lambat (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. ketentuan lebih lanjut mengenai format dan petunjuk penyusunan laporan penerapan tata kelola diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian ketiga penilaian sendiri self assessment) terhadap penerapan tata kelola bars wajib menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola kepada otoritas jasa keuangan paling sedikit (satu) kali dalam (satu) hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan tata kelola diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. bagian keempatsecara daring (online)(offline) kepada otoritas jasa keuangan. bab penilaian penerapan tata kelola dalamberwenang melakukan penilaian atau evaluasi terhadapberwenang meminta bars untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh bars dengan target waktu tertentu. dalam hal diperlukan, otoritas jasa keuangan berwenang meminta bars untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada bab xvi penyesuaian penerapan tata kelolaperubahan pemenuhan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, tetap memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti sebelum terjadinya penurunan modal inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab xvii sanksi administratif bagian kesatu sanksi penerapan tata kelolaanggota direksi lainnyaireksi kepada rapat umum pemegang saham rups) harus memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. anggota direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bars. setiap anggota direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha, atau lembaga lain. tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada dalam hal anggota direksiireksi bars. anggota direksidalam daftar tidak lulus melalui mekanisme uji kemampuan dan kepatutan. dalam hal terdapat (tiga) kali teguran tertulis dari otoritas jasa keuangan terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam dan atau bars harus mengganti anggota dps tersebut. dalam hal dps tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan izin usaha bars dicabut, anggota dps dimaksud dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota dps perbankan syariah paling lama (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha bars oleh otoritas jasa keuangan.ars. bars yang tidak memenuhi ketentuan dan atau dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bars. bars yang tidak memenuhi ketentuan dan dikenakan sanksirencana bisnisgian kedua sanksi pelaporan bars yang tidak memenuhi ketentuan pelaporbars yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dan atau pelaporan realisasi rencana tindakdengan denda paling banyak sebesar rp3. (tiga juta rupiah), atau denda sebesar rp5. (lima juta rupiah), bagi bars yang belum menyampaikan rencana tindak dan atau laporan realisasi rencana tindak melampaui (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf tidak menghilangkan kewajiban penyampaian rencana tindak, laporan realisasi rencana tindak, penyesuaian terhadap rencana tindak, dan atau laporan realisasi rencana tindak yang telah disesuaikan. bars yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan penerapan tata keloladenda sebesar rp5. (lima juta rupiah), bagiars belum menyampaikan laporan penerapan tata kelola sampai dengan periode penyampaian berikutnya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda sebesar rp10. (sepuluh juta rupiah), dan penurunan tingkat kesehatan bars. pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada dan tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan penerapan tata kelola. bars yang menyampaikan laporan penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud serta: penurunan tingkat kesehatan bars, dan atau pencantuman anggota direksi dan ataudenda sebagaimana dimaksud pada danab xviii ketentuan peralihan kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam dan bagi: bars yang telah memperoleh izin usaha atau bank perkreditan rakyat yang telah memperolehatau pihak yang telah mengajukan permohonan izin usaha atau bank perkreditan rakyat yang telahdipenuhi paling lambat pada tanggal desember kewajiban kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam dan bagi pihak yang mengajukan permohonan izin usaha atau yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha menjadi bars setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini diundangkan harus dipenuhi pada saat bars memperoleh izin usaha atau bank perkreditan rakyat memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bars. pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kelengkapan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada diterapkan setelah tanggal desember pihak yang tidak memenuhi kewajiban struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada tidak dapat memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bars atau izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalamars yang mengajukan permohonan izin usaha atau bank perkreditan rakyat yangmenyampaikan dan memenuhi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam serta menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam dalam pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhadalam menerapkan fungsi audit interotoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam hurufpara pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf serta dipublikasikan pada situs webkepada otoritas jasa keuangan untuk posisi laporan akhir bulan desember tahun bab xixbank indonesia tanggal juni perihal pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah bank pembiayaan rakyat syariahanggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada pihak lain direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar bars dan ketentuan peraturan perundang undangandireksi wajib menerapkan tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud dalam dalam setiap kegiatan usaha bars pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. direksi wajibdalam direksi pada bars, dan satuan kerja kepatuhan. direksi pada barsbertanggung jawab terhadap pelaksanaan: fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, dan fungsi kepatuhan. selain membentuk satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf direksi pada bars dengan modal inti paling sedikit rp80. (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite manajemen risikopelaksanaperaturan otoritas jasa keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bars. untuk mendukung penerapan tata kelola yang baik, direksi wajib memastikan pemenuhan jumlah sumber daya manusia yang memadai paling sedikitkegiatan operasional, dan kegiatan penunjang operasional, dan penunjukan pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan independen terhadap unit kerja lairs. larangan sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk penggunaan penasihat perorangan dan atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan yang memenuhi persyaratan: untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada perjanjian yangjelas, dan konsultpdireksiars mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota direksi yang bersangkutan dan atau anggota direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar bars dan atau ketentuanreksi dilakukan berdasarkan anggaran dasar bars

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. akuntansi. pernyataan manajemen. pedomanpenyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansipenyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntanspenyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pedoman penyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntanemiten harus menyampaikan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi tentang laporan keuangan untuk periode yang disajikan dalam prospektus yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sebagai pelengkap penelaahan laporan keuangan yang disajikan dalam prospektus. bab susunan dan isi surat pernyataan manajemen surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi disajikan dengan susunan sebagai berikut: tanggal surat pernyataan, alamat surat pernyataan, isi surat pernyataan, dan penandatanganan surat pernyataan. tanggal surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf harus disesuaikan dengan tanggal penandatanganan comfort letter oleh akuntan publik. alamat surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf harus ditujukan kepada otoritas jasa keuangan dengan tembusan kepada akuntan publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disajikan dalam prospektus. isi surat pernyataan manajemen sebagaimana dimaksud dalam huruf paling sedikit harus memuat hal sebagai berikut: pernyataan kesesuaian standar akuntansi yang diterapkan oleh emiten dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan akuntansi bidang pasar modal dengan merujuk peraturan yang terkait serta konsistensi penerapannya dengan periode sebelumnya, pernyataan bahwa semua asetaset yang penting,mua liabilliabilitas yang pentingluruh ekuluruh pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugianpendapatan, beban, keuntungan, dan kerugiamua komitmen dan kontingensi yang ada dalam periode laporan keuangan pada prospektus telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, apabila tidak terdapat komitmen dan kontingensi tersebut agar dinyatakan secara jelas, pernyataan bahwa seluruh kejadian penting setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan akuntan publik yang mempengaruhi laporan keuangan telah dilaporkan atau diungkapkan dalam laporan keuangan, dan seluruh kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan publik sampai dengan tanggal efektif yang mempengaruhi keadaan keuangan dan hasil usaha emiten sudah diungkapkan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dan akuntan publik, pernyataan tentang hal penting lainnya, paling sedikit memuat: seluruh hasil atau risalah rapat direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham sampai dengan tanggal laporan akuntan publik telah diperlihatkan atau disampaikan kepada akuntan publik: sampai dengan tanggal laporan akuntan publik tidak ada sengketa yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman, dan lainnya, tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha emiten selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan publik, seluruh transaksi emiten dengan pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan publik dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat emiten yang mempunyai kepentingan langsung dalam emiten yang mengadakan transaksi dengan emiten, semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan, tidak ada transaksi lain dengan pihak yang terafiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan, dan tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan publik, dan pernyataan tentang hal penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan publik sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan manajemen atau disampaikan langsung kepada otoritas jasa keuangan dan akuntan publik. surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi wajib ditandatangani oleh direktur utama dan anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atauyusunan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi, beserta peraturan nomor viikegiatan perusahaan pemeringkat efe, dan kredibel, serta mempunyai tata kelola yang baik dalam melakukan pemeringkatan dan konsep pengaturan secara omnibus, perlu diegiategiatmetodologi pemeringkatan, tindakan pemeringkatan, dan atau cc. analisis dan keputusan perusahaan pemeringkat efek atau karyawan. kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada memuat paling sedikit:cc. pengambilan keputusan dalam penanganan benturan kepentingan, dan administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan. bagian kedua larangan bagi perusahaan pemeringkat efek perusahaan pemeringkat efek dilarang melakukan: pemeringkatan berdasarkan faktor yang tidak relevan dengan penilaian atas pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, dan pemeringkatan atas pihak dan atau efek yang diterbitkan oleh suatu pihak jika pihak tersebut mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan pemeringkat efek. perusahaan pemeringkat efek dilarang melakukan: kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan kecuali kegiatan usaha yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan, dan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. perusahaan pemeringkat efek dilarang memiliki atau melakukan transaksi pada efek yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kegiatan pemeringkatan. bagian ketiga independensi karyawan perusahaan pemeringkat efek dilarang memberikan kompensasi kepada karyawan yang terlibat dalam atau memiliki pengaruh pada proses pemeringkatan dengan mendasarkan pada besarnya biaya jasa pemeringkatan yang dibayar olehlakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik kompensasi kepada karyawan sebagaimana dimaksud pada untuk memastikan objektivitas proses pemeringkatan. setiap karyawan dilarang: meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan pemeringkat efek, dan berpartisipasi atau mempengaruhi tindakan pemeringkatan, jika karyawan atau keluarga dekat karyawan tersebut: memiliki atau melakukan transaksi efek yang diterbitkan oleh: pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, dan atau pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf dan b), yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan, mempunyai hubungan usaha signifikan atau pernah menjadi karyawan dengan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat dalam (enam) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan pemeringkatan, dan atau mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat selama proses pemeringkatan. perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menelaah kembali pekerjaan pemeringkatan dan atau pemantauan yang dilakukan oleh analis dalam hal: analis tersebut berhenti bekerja dari perusahaan pemeringkat efek, dan analis dimaksud kemudian bekerja dengan: pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, atau pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak sebagaimana dimaksud pada angka dan angka analis dan karyawan yang bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam proses pemeringkatan dilarang: melakukan kegiatan pemasaran jasa pemeringkatan, melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian analis yang berkaitan dengan pemeringkatan, cc. berpartisipasi atau berdiskusi tentang biaya atau pembayaran dengan setiap pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, dan atau melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan pemeringkat efek. bab tanggung jawab kepada investor dan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat bagian kesatu transparansi dan ketepatan waktu pengungkapan peringkat perusahaan pemeringkat efek wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami dalam melakukan pengungkapan hasil peringkat kepada investor dan pengguna peringkat lainnya. perusahaan pemeringkat efek dilarang membuat pernyataan yang mengesankan bahwa otoritas jasa keuangan telah memberikan pernyataan menyetujui atas kualitas hasil peringkat yang dikeluarkan. perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan publikasi melalui situs web perusahaan pemeringkat efek atas: hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan atau dalam perjanjian pemeringkatan, dan metodologi pemeringkatan dan kegiatan pemeringkatan secara umum serta setiap perubahannya. hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada huruf wajib disampaikan kepada pihak yang dilakukan pemeringkatan dan atau pihak yang efek nya dilakukan pemeringkatan secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian pemeringkatan. publikasi hasil peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib mencakup paling sedikit: setiap hasil peringkat, termasuk pemutakhiran atau penarikan hasil peringkat, interpretasi dari setiap kategori hasil peringkat, termasuk definisi default, cc. tanggal dikeluarkannya hasil peringkat dan tanggal perubahan hasil peringkat, elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil peringkat, baik pada saat publikasi pertama maupun pemutakhiran hasil peringkat,, dan informasi dalam hal terdapat keterlibatan pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, atau pihak lain dalam proses pemeringkatanmencakup paling sedikit: informasi mengenai prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari metodologi pemeringkatan, setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur dan asumsi sebagaimana dimaksud dalam huruf secara lengkap sebelum perubahan dimaksud diterapkan, kebijakan dan prosedur tentang publikasi dan penyampaian hasil peringkat termasuk ketika suatu peringkat ditarik,, riw tingkat kegagalan pihak yang efek nyadalam kategori yang sama yang diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat efek, dan perubahan atas riw tingkat kegagalan sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk setiap kategori hasil peringkat yang telah diterbitkan dari waktu waktu. publikasi hasil peringkat: pemeringkatan, atau pemantauan yang menghasilkan peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat termasuk penarikan hasil peringkatdilaksanakan paling lama: (dua) hari kerja setelah diterbitkannya izin perusahaan pemeringkat efek, atau (tujuh) hari kerja setelah perubahan metodologi pemeringkatan dan kegiatan pemeringkatan secara umum. perusahaan pemeringkat efek wajib mengungkapkan dalam hasil peringkat dalam hal terdapat: keterbatasan data historis pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, dan atau penyesuaian yang material dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat. dalam hal melakukan pemeringkatan kepada produk keuangan terstruktur, perusahaan pemeringkat efek wajib: membedakan peringkat produk keuangan terstruktur dari peringkat jenis lain, terutama melalui penambahan pengidentifikasi peringkat, menyediakan informasi yang memadai mengenai analisis kerugian dan arus kas sehingga investor produk keuangan terstruktur dapat memahami dasar dari peringkat tersebut, dan cc. mengungkapkan analisis sensitivitas peringkat produk keuangan terstruktur terhadap perubahan dalam asumsi yang mendasari metodologi pemeringkatan yang digunakan. dalam hal perusahaan pemeringkat efek berhenti melakukan pemantauan atas hasil peringkat yang telah dipublikasikan, perusahaan pemeringkat efek wajib menarik hasil peringkat tersebut. penarikan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada wajib: diungkapkan oleh perusahaan pemeringkat efek kepada masyarakat, disampaikan kepada pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, dan dilaporkan oleh perusahaan pemeringkat efek kepada otoritas jasa keuangan, dengan tembusan kepada bursa efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dalam hal penarikan hasil peringkat tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo dari efek yang diperingkat. penarikan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada wajib menunjukkan: tanggal peringkat terakhir diperbarui atau dipantau, dan alasan peringkat tidak lagi dipantau. bagian kedua penanganan informasi rahasia perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material paling sedikit: larangan perusahaan pemeringkat efek dan karyawan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material selain untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan perjanjian pemeringkatan dengan pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat dan telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material tersebut, kewajiban perusahaan pemeringkat efek dan karyawan memastikan bahwa informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material yang diterima dari: pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, dan atau pihak lain, tidak diketahui atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, dan kewajiban perusahaan pemeringkat efek dan karyawan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material yang dimiliki perusahaan pemeringkat efek dari kecurangan, pencurian, penyalahgunaan, atau kelalaian pengungkapan. ketentuan mengenai penanganan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material sebagaimana dimaksud pada huruf dan huruf kecuali: dilakukan untuk tujuandiwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan, dan atau cc. digunakan untuk kepentingan peradilan. bab tanggung jawab, manajemen risiko, dan pelatihan bagian kesatu tanggung jawab anggota direksi dan anggota dewan komisaris perusahaan pemeringkat efek wajib bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan perusahaan pemeringkat efek memiliki dan menerapkan pedoman perilaku berdasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. bagian kedua manajemen risiko perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki fungsi manajemen risiko yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan melaporkan risiko yang muncul dari kegiatan usaha perusahaan pemeringkat efek. fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada wajib: menyampaikan laporan kepada direksi dalam menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan pengendalian perusahaan pemeringkat efek dalam menetapkan dan mengelola risiko, dan dilakukan oleh pejabat yang memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman pada jabatan manajerial. bagian ketiga pelatihan karyawan perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang menjamin seluruh karyawan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang berkelanjutan dengan materi yang relevan. bab pengungkapan dan komunikasi dengan pelaku pasar dan penanganan pengaduan bagian kesatu pengungkapan dan komunikasi dengan pelaku pasar pengungkapan oleh perusahaan pemeringkat efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini wajib dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh investor, pelaku pasar lainnya, dan masyarakat. perusahaan pemeringkat efek wajib mengungkapkan pedoman perilaku serta setiap perubahan pedoman perilaku pada situs web perusahaan pemeringkat efek. pengungkapan perubahan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan paling lama (tujuh) hari kerja setelah perubahan.termasuk efek syaritindakan pemeringkatan adalah tindakan untuk menentukan suatu peringkat, peningkatan peringkat, penurunan peringkat, termasuk dalam kategori default, penegasan peringkat, atau penarikan peringkat. proses pemeringkatan adalah seluruh tahapan yang dilaksanakan sehubungan dengan tindakan pemeringkatan, termasuk namun tidak terbatas pada, penugasan analis, penerapan metodologi pemeringkatan, pengambilan keputusan melalui komite pemeringkat, interaksi dengan pihak yang bagian kedua penanganan pengaduan perusahaan pemeringkat efek wajib membentuk fungsi penanganan pengaduan. fungsi penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada memiliki tanggung jawab untuk menetapkan, memelihara, serta melaksanakan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan. kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: sistematika proses pengaduan, jangka waktu penanganan pengaduan, cc. prosedurdan prosedur penanganan pengaduan. bab vii wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan pihak tertentu dimaksud. perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada wajib memuat paling sedikit: nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek, nama dan alamat pihak yang meminta pemeringkatan, cc. maksud dan tujuan pemeringkatan, hak perusahaan pemeringkat efek, kewajiban perusahaan pemeringkat efek, jangka waktu penyelesaian pemeringkatan, pembatalan dan penundaanil. penyelesaian sengketa, pengakhiran perjanjian, dan keadaan kahar. hak hak untuk: mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses pemeringkatan, mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan atau pertemuan dengan manajemen pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, cc. mendapatkan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah penyampaian hasil peringkat awal, mendapatkan informasi atau penjelasan tambahan yang material, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas hasil peringkat awal, mendapatkan fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil peringkat paling lama (dua) hari kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting tersebut, dalam hal efek yang diperingkat dimaksud diterbitkan melalui penawaran umum, dan melakukan publikasi atas setiap hasildiperingkat dan atau pihak yang efek nyaperaturan perundang undangan. kewajiban: memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material yang berkaitan dengan pemeringkatan, mengeluarkan peringkat awal setelah mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, cc. memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat mengenai hasil peringkat, membuat keputusan akhir atas peringkat setelah mempertimbangkan seluruh informasi atau penjelasan tambahan yang material, dalam hal pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat mengajukan keberatan, menyelesaikan pemeringkatan pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pemeringkatan, melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap hasil peringkat yang telah dipublikasikan dan menyampaikan hasil peringkat berdasarkan pemantauan tersebut kepada pihak yang meminta pemeringkatan selama masa perjanjian pemeringkatan belum berakhir, melakukan pemantauan terhadap hasil peringkat, melakukan pemantauan secara berkala terhadap hasil peringkat, sepanjang disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, menyampaikan hasil peringkat berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf kepada pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat atau jika dilakukan pemeringkatan ulang, dan mempublikasikan hasil peringkat berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf dan huruf tanpa persetujuan dari pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat. kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan terhadapjangka waktu penyelesaian pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat paling sedikit: pemeringkatan perdana atau dalam waktu yang disepakati oleh perusahaan pemeringkat efek dengan pihak yang meminta pemeringkatan, pemeringkatan berupa pemantauan karena sebagaimana dimaksud dalam huruf, cc. penyampaian hasil peringkat, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat berdasarkan pemeringkatan berupa pemantauan sebagaimana dimaksud dalam hurufselesainya pemeringkatan, pemeringkatan berupa pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib diselesaikan oleh perusahaan pemeringkatan efek dan disampaikan hasil peringkat berdasarkan pemantauan tersebut kepada pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya pemeringkatan berupa pemantauan secara berkala, dan penyampaian penarikan hasil peringkathasil peringkat tersebut ditarik. pembatalan dan penundaan pemeringkatan dalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas pemeringkatan, dan peringkat yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan. keberatan dalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuadalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat: kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan, kewajiban setiap pihak yang mengetahui hasil peringkat dengan tidak melawan hukum untuk, dan pengecualian kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan serta hasil peringkat untuk:kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan, dan atau kepentingan dalam peradilan. larangan pemberitahuan hasil peringkat dalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat larangan setiap pihak yang mengetahui hasil peringkat dengan tidak melawan hukum untukkeadaan kahar dalam perjanjian pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat ketentuan mengenai keadaan kahar. bab viii pelaporan perusahaan pemeringkat efek wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan yang terdiri atas: perubahan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat bawah direksi, dan atau analanggota dewan komisaris, pejabat satu tingkat bawah direksijika memiliki sertifikat keahlian bidang pemeringkat efek, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku, pasfoto berwarna terbaru, dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak: .9gyang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili indonesia: perubahan metodologi pemeringkatancc. penarikan hasil peringkat sebagaimana huruf paling lama (dua) hari kerja setelah penarikan peringkat, perubahan pedoman perilakuperubahan berkaitan dengan: struktur organisasi, alamat usaha: identitas perusahaan pemeringkat efek, anggaran dasar, izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan izin kerja tenaga asing,mengenai perseroan terbatas, paling lama (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan, agenda rapat umum pemegang saham, paling lama (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham, ringkasan risalah rapat umum pemegang saham, paling lama (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham,laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf wajibyang disertai dengan laporan auditor independen, disajikan dalam bahasa indonesia, disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,pada huruf wajib memuat informasi paling sedikit: keterangan untuk peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu pihak, disertai dilakukan pemeringkatan dan atau pihak yang efeknya dilakukan pemeringkatan dan publikasi hasil peringkat kepada masyarakat atau pihak yang meminta pemeringkatan. karyawan perusahaan pemeringkat efek yang selanjutnya disebut karyawan adalah orang yang bekerja pada perusahaan pemeringkat efek, termasuk direksi dan dewan komisaris untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau fungsi tertentu secara penuh waktu, separuh waktu, atau sementara waktu, termasuk orang yang bekerja dengan perjanjian kerja, dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja tersebut berkaitan pada proses pemeringkatan. analis adalah karyawan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek. perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan pemeringkatan berdasarkan pada peraturan otoritas jasa keuangan ini. perusahaan pemeringkat efek dan karyawan wajib bertindak objektif, independen, dan konsisten kepada: pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, dan pihak pengguna peringkat, sesuai dengan pedoman perilaku dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. informasjangka waktu berlakunya perjanjian pemeringkatan, dan keterangan untuk peringkat yang dikeluarkan tidak berdasarkan permintaan suatu pihak, disertai informassumber data dan informasi untuk melakukan pemeringkatan. laporan sebagaimana dimaksud dalam disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan atau salinan dokumen elektronikdalamdalam dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak dan atau salinan dokumen elektronikdalam huruf huruf dan huruf jatuh pada hari libur, penyampaian laporan wajib disampaikan paling lamarpemeliharaan dokumen perusahaan pemeringkat efek, atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik. dokumen sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit terdiri atas: identitas setiap analis yang terlibat dalam proses pemeringkatan,bahwa hasil peringkat tersebut dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu pihak atau tidak berdasarkan permintaan suatu pihak, dan tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan hasil peringkat yang ditetapkan, dokumen tentang pelaksanaan setiap tahapan proses pemeringkatan, termasuk catatan internal, informasi nonpublik,internal dan ekskaryawan berkaitan dengan inisiasi, perjanjian pemeringkatan, serta penetapan, pemantauan, perubahan, dan penarikan peringkat,,,: identitas dan alamat setiap pihak tersebut, dan hasil peringkat yang ditetapkan atau dipantau untuk pihak tersebut, dan laporan kepatuhan, manajemen risiko, dan penanganan pengaduan. pengadministrasian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen dalam bentuk dokumen cetak atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam dan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan. seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam dan wajib tersedia setiap saat untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan otoritas jasa keuangan. bab ketentuan lain lain penyampaian pedoman perilaku perusahaan pemeringkat efek dilakukan pertama kali pada saat pengajuan permohonan izin sebagai perusahaan pemeringkat efek paling sedikitmeringkatanmetodologi pemeringkatan yang digunakan dalam penetapan suatu peringkatrusahaan pemeringkat efek wajib menyesuaikan pedoman perilaku sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan ini dan menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan paling lama (enam) bulan setelah peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku. bab xlakuublikasidoman perilaku perusahaan pemeringkat efek sebagaimana dimaksud dalam dan mencakup paling sedikit: kualitas dan integritas pemeringkatan, independensi dan penghindaran benturan kepentingan, cc. tanggung jawab kepada investor dan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat, tanggung jawab, manajemen risiko, dan pelatihan, dan pengungkapan dan komunikasi dengan pelaku pasar. bab kualitas dan integritas pemeringkatan bagian kesatu kualitas proses pemeringkatan perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan metodologi pemeringkatan tertulis dengan memenuhi kondisi paling sedikit: tepat dan sistematis, diterapkan secara konsisten, telah diuji keandalannya, dan dapat menghasilkan peringkat yang dapat divalidasi secara objektif berdasarkan historis. perusahaan pemeringkat efek wajib menerapkan tahapan proses pemeringkatan mencakup paling sedikit: pemaparan atas metodologi pemeringkatan kepada pihak yang meminta pemeringkatan, pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang berkaitan dengan nya diperingkat, proses analisis dan penetapan peringkat awal, proses keberatan oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, publikasi hasil peringkat, dan pemantauan dan pemutakhiran hasil peringkat yang telah dipublikasikan. perusahaan pemeringkat efek bertanggung jawab atas setiap hasil peringkat yang dikeluarkan. perusahaan pemeringkat efek wajib mendefinisikan interpretasi dari setiap kategori hasil peringkat dan menerapkan kategori dimaksud secara konsisten pada setiap pihak dan atau efek yangmastikan hasil peringkat sebagaimana dimaksud pada mencerminkan: semua data dan informasi yang relevan dan konsisten dengan metodologi pemeringkatan, dan dapat dipercaya atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya, dan kemampuan sebenarnyalakukan pemantauan dan pemutakhiran secara terus menerus dan atau berkala atas setiap hasil peringkat yang telah dipublikasikan melalui: penelaahan mengenai kemampuan pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat untuk memenuhi kewajiban pembayaran, penelaahan jika terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi tindakan pemeringkatan, penelaahan jika terdapat perubahan signifikan terhadap metodologi pemeringkatan, dan atau penelaahan terkait pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. pemantauan dan pemutakhiran secara terus menerus dan atau berkala sebagaimana dimaksud pada,dan atau efek yang diperingkat tertentu. perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki fungsi penelaahan yang bertugas mengkaji ulang paling sedikit: hasil peringkat yang telah dipublikasikan, secara berkala: kelayakan untuk melakukan pemeringkatan atas jenis pihak dan atau efek yang diperingkat yang secara material berbeda dengan pihak dan atau efek yang saat ini diperingkat, dan cc. metodologi pemeringkatan serta penerapannya secara berkala paling sedikit (tiga) tahun sekalmetodologi pemeringkatan, perusahaan pemeringkat efek wajib melakukan perubahan dan melaporkan perubahan metodologi pemeringkatan tersebut kepada otoritas jasa keuangan. perusahaan pemeringkat efek wajib: menugaskan analis yang secara individu atau kolektif memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dan sesuai untuk melaksanakan penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas hasil peringkat yang telah dipublikasikan, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan analis dalam setiap proses pemeringkatan, cc.dan menetapkan kompetensi analis. dalam hal penugasan analis sebagaimana dimaksud pada huruf terpisah untuk penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas hasil peringkat yang telah dipublikasikan, perusahaan pemeringkat efek wajib menugaskan analis yang memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai dan sesuai untuk melaksanakan penugasan masing masing secara tepat waktu. perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki: komite pemeringkat, dan persyaratan dan kualifikasi anggota komite pemeringkat secara tertulis untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas hasil pemeringkatan. komite pemeringkat sebagaimana dimaksud pada huruf wajib: memiliki tugas dan wewenang secara jelas, bertindak secara independen dan objektif,bagian kedua integritas proses pemeringkatan perusahaan pemeringkat efek dan karyawan dilarang: memberikan kepastian atau jaminan baik secara implisit maupun eksplisit atas hasil peringkat sebelum selesainya proses pemeringkatan, menjanjikan atau mengancam pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat dengan kemungkinan tindakan pemeringkatan tertentu dengan tujuan mendapatkan pembayaran atas pemeringkatan atau jasa lainnya, cc. menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat, agar menghasilkan hasil peringkat tertentu, dan atau memberikan yang dapat berdampak pada hasil peringkat. perusahaan pemeringkat efek wajib: memiliki pejabat kepatuhan, dan menetapkan keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab atas fungsi kepatuhan. pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada huruf wajib: bertindak secara independen dan objektif, mengawasi kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan peraturan perundangan undangan pada perusahaan pemeringkat efek, cc. memantau kecukupan kebijakan dan prosedur perusahaan pemeringkat efek yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan pemeringkat efek dan karyawan terhadap pedoman perilaku dan peraturan perundangan undangan,, atau tindakan melawan hukum atau pelanggaran peraturan perundang undangan, yang dilakukan oleh karyawan, memastikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku,sebagaimana dimaksud dalam huruf bab iii independensi dan penghindaran benturan kepentingan bagian kesatu kebijakan dan prosedur terkait benturan kepentingan perusahaan pemeringkat efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghilangkan setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi, yang dapat mempengaruhi:

thai tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. kegiatan perusahaan pemeringkat efekumum perusahaan pemeringkat efek memiliki peran yang penting dalam penerbitan efek yang dapat diperingkat, yaitu menetapkan peringkat dan melakukan pemantauan terhadap peringkat yang telah dipublikasikan, yang digunakan oleh investor dalam mengambil keputusan investasinya. bahwa untuk meningkatkan perlindungan investor dan kepercayaan masyarakat, kredibel, dan mempunyai tata kelola yang baik dalam melakukan pemeringkatperusahaan pemeringkat efek. sebagai upaya dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perusahaan pemeringkat efek tersebut, otoritas jasa keuangan telah menerbitkan beberapa peraturan, yaitu: peraturan ojk nomor poj. tentang perizinan perusahaan pemeringkat efek, peraturan ojk nomor s1 poj. tentang perilaku perusahaan pemeringkat efek, peraturan ojk nomor poj. tentang pedoman perjanjian pemeringkatan, peraturan ojk nomor poj. tentang laporan perusahaan pemeringkat efek, peraturan ojk nomor poj. tentang pemeliharaan dokumen oleh perusahaan pemeringkat efek, peraturan ojk nomor poj. tentang publikasi oleh perusahaan pemeringkat efek. berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan atas dan dengan memperhatikan prinsip internasional yang berlaku dan konsep pengaturan secara omnibus, otoritas jasa keuangan perlu me dengan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai pedoman kegiatan perusahaan pemeringkat efek. adapun pokok pengaturan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, antara lain mengatur: terkait dengan kualitas dan integritas proses pemeringkatan, independensi dan penghindaran benturan kepentingan, tanggung jawab kepada investor dan pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat, tata kelola, manajemen risiko, dan pelatihan karyawan, serta pengungkapan dan komunikasi dengan pelaku pasar, pelaporan dan pemeliharaan dokumen oleh perusahaan pemeringkat efek, dan ketentuan lain lain, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. demi cukup jelas. cukup jelas. direksi dan anggota dewan komisaris dikenarubahan berkaitan dengan identitas perusahaan pemeringkat efek antara lain perubahan nama dan logperusahaan pemeringkat efek untuk melakukan penyesuaian pedoman perilakun pemutakhiran secara berkala adalah pemantauan dan pemutakhiran yang dilakukan berdasarkis sektor industr, antara lain struktur perusahaan, aset dan liabilitas, operasional bisnis, rencana investasi, sumber pendanaan, kombinasi bisnis, dan desain produk keuangan terstruktur. produk keuangan terstruktur tersebut antara lain efek beracun aset dan dana investasi real estat. cukup jelas. benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi metodologi pemeringkatan, tindakan pemeringkatan, dan atau analisis dan keputusan perusahaan pemeringkat efek dan karyawan, antara lain: perusahaan pemeringkat efek dan karyawan dibayar berdasarkan peringkat yang dikeluarkan. perusahaan pemeringkat efek dan karyawan dibayar oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat untuk menyediakan layanan selain pemeringkatan. cc. pemberian indikasi awal atau indikasi serupa dari hasil peringkat kepada pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat sebelum selesainya proses pemeringkatan. mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya akan diperingkat. cukup jelas. cukup jelas. huruf mekanisme pemberian persetujuan oleh otoritas jasa keuangan dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh permohonan dari perusahaan pemeringkat efek untuk melakukan kegiatan usaha lain. huruf kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara lain pemberian jasa konsultasi. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf keluarga dekat adalah pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan. angka efek dimaksud tidak termasuk skema investasi kolektif yang memiliki efek yang diterbitkan oleh pihak yang diperingkat dan atau pihak yang efek nya diperingkat. angka contoh hubungan usaha signifikan antara lain karyawan memiliki usaha yang memasok bahan baku bagi pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pengungkapan hasil peringkat antara lain mengenai sifat dan batasan dari peringkat serta risiko jika menjadikan peringkat sebagai rekomendasi untuk mengambil keputusan investasi dan atau opini atas nilai kewajaran efek dan atau nilai pihak yang diberikan peringkat. contoh pengguna peringkat lainnya antara lain pihak yang diperingkat, pihak yang efek nya diperingkat, dan penjamin emisi efeiw tingkat kegagalan dikenal dengan istilah historical default rate. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penarikan hasil peringkat dikenal dengan istilah rating withdrawal. penarikan hasil peringkat merupakan penghentian pemantauan atas hasil peringkat yang antara lain disebabkan karena efek yang diperingkat telah dilunasi seluruhnya. cukup jelas. cukup jelas. huruf tujuan selatan yang berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan termasuk mengungkapkan informasi rahasia dan atau informasi nonpublik yang material kepada karyawan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan pemeringkatanteri yang relevan antara lain: pedoman perilaku perusahaan pemeringkat efek, peraturan perundang undangan yang terkait dengan industri pemeringkatan, cc. metodologi pemeringkatan, kebijakan dan prosedur untuk mengelola benturan kepentingan, dan atau kebijakan dan prosedur untuk menangani informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pihak tertentu antara lain pihak yang diperingkat atau pihak yang efek nya diperingkat. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi atau penjelasan tambahan yang material yaitu informasi atau penjelasan tambahan yang dapat mempengaruhi hasil peringkat awampaian laporan perubahan tidak perlu disertai dokumen tersebut dalam hal telah disampaikan kepada otoritas jasa keuangan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan atas anggota direksi dan atau dewan komisarilanggaran yang material antara lain tidak pernah melakukan pelanggaran yang mengakibatkan anggota

mid lembaran negara republik indonesia keuangan. ojk. nasabah asing. perpajakan. negara mitra. informasi penyampjaga stabilitas sistem keuangan, pemerintah indonesia bersama sama dengan instansi terkait perlu melakukan koordinasi secara regional maupun global, bahwa otoritas jasa keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya merupakan salah satu instansi yang perlu mendukung koordinasi dalam rangka, bahwa salah satu bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf adalah tukar menukar informasi keuangan dengan negara atau yurisdiksi lain dalam rangka mendukung program pencegahan penghindaran pajak, bahwa dalam rangka tukar menukar informasi untuk pencegahan penghindaran pajak, dilakukan perjanjian antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain, bahwa salah satu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf adalah perjanjian pertukaran informasi secara otomatis yang menimbulkan konsekuensi bagi lembaga jasa keuangan tertentu untuk menyampaikan informasi keuangan nasabah asing tertentu kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui otoritas pajak indonesia secara berkala: bahwa penyampaian informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf harus mematuhampaian informasi nasabah sajk sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, yang memenuhi kriteria dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitrakonvensi tentangsecara otomatis adalah pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dilakukan secara berkala pada waktu tertentu, sistematis, dan berkesinambungan yang jenis dan tata cara pertukaran informasinya diatur berdasarkan perjanjian antara negara indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, atau berkedudukan negara mitra atau yurisdiksi mitra, cc.:: dan atau bagi ljk selain angka huruf huruf dan huruf adalah nasabah yang memenuhi kriteria sesuai perjanjian terkait perpajakan antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan, yang merupakan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. bab pelaporan dalam rangka penerapan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis, ljk wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak indonesia berupa informasi nasabah asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. laporan sebagaimana dimaksud pada merupakan laporan mengenai informasi nasabah asing yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling sedikit sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis. informasi nasabah asing sebagaimana dimaksud pada paling sedikit meliputi: informasi nasabah, dan informasi keuangan nasabah. dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ljk wajib: melakukan identifikasi terhadap: nasabah, atau calon nasabah, untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing: meminta informasi dan atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing: cc. meminta nasabah asing dan atau calon nasabah asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada ljk untuk memberikan informasi nasabah asing dan atau calon nasabah asing kepada otoritas pajak indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, dan melakukan penyaringan nasabah asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis. dalam hal calonetentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis: dan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah asing tersebut. dalam halonsekuensi bagi nasabah asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis: meminta nasabah asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis, dan tidak melayani transaksi baru terkait rekening nasabah asing tersebut. penghentian layanan transaksi baru sebagaimana dimaksud pada huruf dikecualikan bagi transaksi: untuk pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara nasabah asing dengan ljk, untuk penutupan rekening: untuk pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan. penyampaian laporan informasi nasabah asing oleh ljk kepada otoritas pajak sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan: melalui otoritas jasa keuangan, atau langsung kepada otoritas pajak. penyampaian laporan informasi nasabah asing sebagaimana dimaksud dalam huruf disampaikan paling lambat hari sebelum batas waktu pelaporan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra berdasarkan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis. dalam hal batas waktu pelaporan informasi nasabah asing jatuh pada hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja setelahnya. dalam rangka penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf ljk wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan nama pejabat yang bertanggung jawab (responsible office) atas pelaporan informasi nasabah asing. ljk dapat mendelegasikan pelaksanaan pelaporan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam kepada ljk lain yang menjadi selling agent dan atau kustodian. pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis. pendelegasian pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada tidak meniadakan tanggung jawab ljk yang mendelegasikan pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dan bab iii sanksinasabah asing. perpajakan. negara mitra. informasi penyampumum dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan koordinasi dengan negara lain baik secara regional maupun global. salah satu koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan untuk meningkatkan kepatuhan warga negara indonesia yang berdomisili negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak indonesia, dan sebaliknya. bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan wajib pajak dengan negara lain. kegiatan dimaksud diawali dengan perjanjian antara pemerintah indonesia dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra yaitu pemerintah dari negara yang telah berkomitmen untuk mencegah penghindaran pajak oleh wajib pajak baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. komitmen pemerintah indonesia terhadap upaya penghindaran dan pengelakan pajak telah disahkan dengan peraturan presiden republik indonesia nomor tahun tanggal oktobernegara untuk mendukung penghindaran pajak mewajibkan masing masing otoritas pajak negara dimaksud melakukan penyampaian informasi atas wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang berada negaranya. salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah lembaga jasa keuangan ljk) yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. pertukaran informasi antara pemerintah indonesia dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra yang dilakukan oleh pejabat berwenang atau competent authority indonesia dilaksanakan berdasarkan komitmen pemerintah indonesia antara lain pada: konvensitersebut meliputi (tiga) jenis yaitu pertukaran informasi yang dilakukan berdasarkan permintaan, secara spontan, dan secara otomatis. persamaan dari ketiga jenis pertukaran informasi tersebut adalah adanya perjanjian negara yang mendasari, sedangkan perbedaannya yaitu pada: pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu, pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu, pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun inisiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan. lebih lanjut, pertukaran informasi secara otomatis yaitu pertukaran informasi keuangan nasabah ljkajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dimaksud, dan dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak indonesia yang merupakan nasabah ljk negara mitra atau yurisdiksi mitra yang akan disampaikan informasi keuangannya kepada otoritas pajak indonesia. pertukaran informasi secara otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra. perjanjian negara dalam rangka melakukan pertukaran informasi secara otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan due diligence, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. penyampaian informasi keuangan dilakukan melalui sistem yang telah disepakati dan dilakukan secara berkesinambungan. pemerintah telah menetapkan peraturan menteri keuangan nomor pmk. tanggal juli yang memungkinkan ljkajak indonesia dan otoritas pajak negara mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari nasabah wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dimaksud, kepada ljk. untuk mendukung pemerintah dan ljk dalam proses penyampaian informasi nasabah ljk yang merupakan wajib pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra agar tetap mematuhi peraturan perundang undangan, maka diperlukan pengaturan mengenai penyampaian informasi nasabah dimaksud dalam rangka perjanjian pertukaran informasi terkait perpajakan antara indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. ii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan otoritas pajak indonesia adalah direktorat jenderal pajak djp). yang dimaksud dengan nilai rekening antara lain nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai entitas atau surrender value. huruf informasi nasabah termasuk antara lain informasi mengenai nama dan nomor rekening. nomor rekening antara lain berupa: rekening bagi bank, polis asuransi bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah: dan atau nomor sub rekening efek bagi perusahan efek dan bank kustodian. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi dan atau dokumen yang diminta antara lain adalah alamat korespondensi negara mitra atau yurisdiksi mitra, nomor identitas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra, dan informasi dan atau dokumen lainnya sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis yang akan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. huruf pernyataan persetujuan instruksi pemberian kuasa tertulis nasabah asing perlu diperoleh agar pemberian informasi kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait kerahasiaan data nasabah. huruf yang dimaksud dengan nilai termasuk nilai tunai kontrak asuransi, atau nilai entitas atau surrender value. ketentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis antara lain: penyampaian informasi nasabah asing kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, pentingnya pernyataan persetujuan instruksi pemberian kuasa untuk dapat menyampaikan informasi nasabah asing kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra. yang dimaksud dengan transaksi adalah transaksi keuangan,penutupan polis baru bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi jiwa syariah. huruf contoh pemenuhan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya antara lain: pembayaran premi asuransi, pembayaran angsuran kredit. huruf cukup jelas. huruf contoh pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan antara lain: pemenuhan kewajiban pajak, pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud ketentuan lebih lanjut antara lain mengenai: penunjukan responsible officer, tata cara pelaporan informasi nasabah asing: informasi nasabah asing yang harus dilaporkan:penitipan. pengelolaan. bank. kegiat

sta lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. saham. pembatasanatasan atas saham yang diterbitkan sebelumatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelumsetiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas emiten tersebut sampai dengan (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. larangan sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. bab laporan dan pernyataan dalam prospektus emiten wajib melaporkan kepada otoritas jasa keuangan dan menyatakan dalam prospektus, setiap transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi sebagaimana dimaksud dalam informasi dalam laporan dan pernyataan dalam prospektus sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit harus memuat: nama pemegang efek bersifat ekuitas, jumlah efek bersifat ekuitas yang dimiliki, cc. nilai yang diterima oleh emiten sehubungan dengan penerbitan efek bersifat ekuitas tersebut serta bentuk pembayaran dan metode penilaian, tanggal transaksi dan atau tanggal pelaksanaan atau konversi dari efek bersifat ekuitas, dan rencana pengalihan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam dalam jangka waktu (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. informasi mengenai rencana pengalihan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit meliputi: jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dialihkan, metode atau cara pengalihan, dan informasi lain yang relevsaham. pembatasanatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum yaituii. demi cukup jelas. larangan pengalihan efek bersifat ekuitas kepada pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas pada harga berlaku atas seluruh efek bersifat ekuitas yang dimiliki oleh pihak tersebut (baik yang diperoleh dalam jangka waktu (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran maupun yang telah diperoleh luar jangka waktu (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran). contoh: struktur permodalan abc: modal dasar sebesar rp100. terdiri dari lembar saham dengan nilai nominal rp500, modal ditempatkan dan disetor sebesar rp25. terdiri dari lembar saham. susunan pemegang saham:o012. (lima) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham abc kepada otoritas jasa keuangan, abc melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar rp25. dengan jumlah saham lembar saham. masing masing pemegang saham abc tuan tuan dan tuan mengambil bagian dalam peningkatan modal ditempatkan dan disetor abc tersebut secara proporsional pada harga nominal, yaitu rp500, per lembar saham, sehingga setelah peningkatan modal tuan memiliki lembar saham, tuan memiliki lembar saham, dan tuan memiliki lembar saham. abc melakukan penawaran umum perdana dengan menawarkan lembar saham kepada masyarakat dengan harga penawaran umum sebesar rp1. per lembar saham. dalam kasus tersebut, maka mengingat pemegang saham abc tuan tuan dan tuan dalam jangka waktu (enam) bulan sebelum penawaran umum memperoleh saham abc pada harga bawah harga penawaran umum, pemegang saham abc tuan tuan dan tuan dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham abc yang dimilikinya sampai dengan (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektifnee jin keuangan ojk. pendanaan efek. lembadantransaksi efek dan mengatasi keterbatasan sumber pendanaan transaksi efek oleh perusahaan efek, perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang lembaga pendandandanaan transaksi efek adalah penyediaan fasilitas pinjaman berupa dana dan atau efek yang diberikan dalam rangka transaksi efek. lembaga pendanaan efek yang selanjutnya disingkat lpe adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi efek. transaksi marjin adalah transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh perusahaanbagian kedua keanggotaan direksi dan dewan komisaris lpe lpe wajib mempunyai paling sedikit (dua) orang anggota direksi. satu diantara anggota direksi lpe wajib ditetapkan sebagai direktur utama. lpepe wajib ditetapkan sebagai komisaris utama. bagian ketiga penilaian kemampuan dan kepatutan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe setiap calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpeapat umum pemegang saham lpemembentuk komite khusus. penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe sebagaimana dimaksud pada, dan atau permintaan presentasi yang paling sedikit meliputi rencana strategis pengembangan lpe. otoritas jasa keuangan berwenang menghentikan proses pencalonan atas calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris lpe apabila calon tersebut menjalani proses hukum. bagian keempat larangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe anggota direksiatau perusahaan publik: dan merangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain. dalam hal anggota direksiireksi lpe. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada anggota direksiireksi lpe tersebut. dalam hal anggota direksi lpe yangewan komisarisdan atau perusahaan publik: dan merangkap jabatan pada penerima pendanaan transaksi efek. dalam hal anggota dewan komisaris. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada anggota dewan komisarisewan komisaris lpe tersebut. dalam hal anggota dewan komisaris lpebagian kelima jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe masa jabatan anggota direksi lpe yaitu (lima) tahun terhitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota direksiireksiireksi lpe. masa jabatan anggota dewan komisaris lpe yaitu (lima) tahun terhitung sejak rapat umum pemegang saham pengangkatan anggota dewan komisarisewan komisarisewan komisaris lpe. rencana perubahan susunan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapat persetujuan. rencana perubahan susunan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe sebagaimana dimaksud pada harus disampaikan paling lambat (tiga puluh limangajuan rencana perubahan susunan anggota direksiireksilambpengajuan rencana perubahan susunan anggota dewan komisaris. dalam hal tidak terdapat calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe dan atau anggota dewan komisaris lpe, otoritas jasa keuangan menyampaikan kepada pemegang saham untuk mengajukan calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpedua puluh satumegang saham dapat mengajukan kembali calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpedalam hal semua dokumen sebagaimana dimaksud pada dan atau telah lengkap dan calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe telah memenuhi persyaratan, otoritas jasa keuangan menyampaikan daftar calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe terpilih untuk setiap jabatan anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe beserta fotokopi dokumen calon anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe kepada direksi lpe paling lambat (tujuhmasa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpedan anggota dewan komisaris lpepe dan atau pasar modal indonesia, dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. bab operasional dan pengendalian internal lpe dalam memberikan pendanaan transaksi efek, lpe wajib melakukan hal sebagai berikut: menerapkan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari pendanaan transaksi efek, melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap profil dan risiko penerima pendanaan transaksi efek (due diligence), cc. memastikan tersedianya kecukupan efek dan atau dana penerima pendanaan transaksi efek sebagai jaminan untuk pendanaan transaksi efek, memiliki perjanjian tertulis terkait pendanaan transaksi efek dengan penerima pendanaan transaksi efek. memiliki sistem operasional yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pendanaan transaksi efek, dan menjadi anggota lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan. perjanjian tertulis antara lpe dengan penerima pendanaan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai: kebijakan penilaian jaminan pendanaan berupa efek, meliputi jenis efek, penetapan nilai pasar wajar, dan penetapan haircut, kewajiban lpe untuk melakukan pemberitahuan permintaan pemenuhan jaminan pendanaan kepada penerima pendanaan transaksi efek dalam hal terjadi penurunan nilai pasar wajar atas jaminan pendanaan, kewajiban penerima pendanaan transaksi efek untuk setiap saat memenuhi permintaan lpe terkait permintaan pemenuhan jaminan pendanaan, kewajiban penerima pendanaan transaksi efek untuk menyelesaikan kewajiban atas pendanaan transaksi efek dari lpe atau melakukan substitusi terhadap jaminan pendanaan yang diterima lpe jika efek yang dijadikan dihentikan sementara perdagangannya atau dihapuskan pendapatannya dari bursa efek, kewajiban perusahaan efek untuk menyelesaikan kewajiban atas pendanaan transaksi efek dalam hal perusahaan efek tersebut dihentikan sementara untuk melakukan transaksi efek oleh otoritas jasa keuangan atau bursa efek, dicabut izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan, atau dicabut persetujuannyajaminan pendanaan adalah efek dan atau dana yang diserahkan oleh penerima pendanaan transaksi efek sebagai jaminan kepada lpe untuk mendapatkan pendanaan transaksi efek. permintaan pemenuhan jaminan pendanaan adalah permintaan lpe kepada penerima pendanaan transaksi efek untuk menyerahkan efek dan atau dana dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai pendanaan transaksi efek yang diberikan oleh lpe kepada penerima pendanaan transaksi efek atau batas minimal nilai jaminan pendanaan transaksi efek yang wajib dipenuhi oleh penerima pendanaan transaksebagai anggota bursa oleh bursa efek, dalam hal penerima pendanaan transaksi efek merupakan perusahaan efek, hak lpe untuk setiap saat sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan atau huruf hak lpe untuk dapat meminta pembayaran atas tagihan yang tersisa kepada penerima pendanaan transaksi efek, dalam hal dana yang diperoleh dari penjualan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf masih belum dapat menutup kewajiban penerima pendanaan transaksi efek kepada lpe, penerima pendanaan transaksi efek tidak dapat memilih efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajiban atas kegagalannya dalam pendanaan transaksi efek, ketentuan mengenai jangka waktu dan perhitungan tingkat bunga pendanaan transaksi efek, dan mekanisme penyelesaian sengketa. dalam hal lpe akan menggunakan jaminan pendanaan yang diterima dari penerima pendanaan transaksi efek untuk pendanaan transaksi efek, lpe wajib memiliki perjanjian dengan penerima pendanaan transaksi efek yang memungkinkan lpe menggunakan efek dan atau dana yang dijadikan penerima pendanaan transaksi efek dimaksud. sistem operasional untuk pendanaan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib memenuhi ketentuan paling sedikit sebagai berikut: terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian pasar modal, menghitung: cc. menghitung rasio pendanaan transaksi efek, melakukan proses penolakan secara otomatis terhadap permohonan pendanaan transaksi efek dari penerima pendanaan transaksi efek apabila rasio pendanaan transaksi efek dari penerima pendanaan transaksi efek telah mencapai rasio permintaan pemenuhan jaminan pendanaan, dan memberikan pemberitahuan secara otomatis apabila telah tercapai rasio permintaan pemenuhan jaminan pendanaan dan rasio bagi lpe untuk. bab manajemen risiko lpe dalam rangka mitigasi risiko yang timbul dari pendanaan transaksi efek yang diberikan kepada penerima pendanaan transaksi efek, lpe wajib memiliki manajemen risiko yang memadai atas kegiatan pendanaan transaksi efek. untuk setiap jenis kegiatan pendanaan transaksi efek, lpe wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur tertulis yang terlebih dahulu mendapat persetujuan otoritas jasa keuangan dengan memuat paling sedikit hal sebagai berikut: efek dan atau dana yang dapat dijadikan jaminan pendanaan: menerapkan haircut atas setiap jenis efek yang dijadikan, cc. nilai minimal jaminan pendanaan, nilai, nilai jaminan pendanaan yang harus dipelihara untuk setiap pendanaan transaksi efek yang diberikan, permintaan pemenuhan jaminan pendanaan kepada penerima pendanaan transaksi efek dalam hal nilai jaminan pendanaan mengalami penurunan, dan mekanisme penjualan dan atau pembelian efek atau melakukan tindakan lain dalam hal penerima pendanaan transaksi efek tidak dapat memenuhi kewajiban atas pendanaan transaksi efek. pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada wajib dilaksanakan oleh lpe. perubahan atas pedoman kebijakan dan prosedur tertulis sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan. bab sumber pendanaan lpe pendanaan lpe dapat berasal dari sumber sebagai berikut: pinjaman dana dari lembaga jasa keuangan, penerbitan efek bersifat utang atau sukuk, cc. pinjaman subordinasi dari pemegang saham lpe, penambahan modal disetor termasuk melalui penawaran umum saham, dan atau pinjaman efek. 9a lpe wajib memelihara gearing ratio paling tinggi (sepuluh) kali. dalam hal gearing ratio lpe melebihi batas sebagaimana dimaksud pada lpe wajib: menghentikan kegiatan yang meningkatkan gearing ratio, menyampaikan kepada ojk rencana yang memuat jadwal, tata cara dan bentuk pemulihan gearing ratio, pengurangan kegiatan usaha atau penghentian kegiatan usaha, paling lambat (dua) hari kerja setelah gearing ratio lpe melebihi batas sebagaimana dimaksud pada dan cc. mengembalikan gearing ratio lpe dengan batasan sebagaimana dimaksud pada paling lambat (tiga puluh) hari kerja sejak penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf bab vii tata cara permohonan perizinan lpe permohonan untuk memperoleh izin usaha lpelpepaling sediki terbatas: daftar nama dan data anggota direksi dan atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujuintanda pengenal lainnya yang masih berlaku:modal yang sah, surat pernyataan, keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor, il. gambaran tentang rencana operasi dan misi paling singkatsebagaimana dimaksud dalam dan oo. draft perjanjian pendanaan transaksi efek antara lpe dengan penerima pendanaan transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam untuk memproses permohonan izin usaha lpelpeviii rencana kerja dan anggaran tahunan lpe lpe harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan lpe kepada otoritas jasa keuangan paling lambat akhir bulan november setiap tahun pelaporan. penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan lpe pertama kali disampaikan kepada otoritas jasa keuangan pada saat pengajuan permohonan izin usaha lpe. rencana kerja dan anggaran tahunan lpelpe harus disusun rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan anggaran pengeluaran. anggaran tahunan harus disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun sebelumnya. dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang material, lpe wajib mengajukan perubahan dimaksud kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan persetujuan. bab laporan lpe lpelpe, paling lambat akhir bulan ke (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan lpe: laporan kegiatan bulanan paling lambat pada tanggal pada bulan berikutnya, laporan triwulanan realisasi rencana kerja dan anggaran yang disampaikan melalui anggota dewan komisaris lpe paling lambat pada hari ke (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan, pengunduran diri anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lpe paling lambat (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengunduran diri yang bersangkutan oleh lpe, hasil rapat umum pemegang saham lpelpenotaris tersebut diterima oleh lpe:paling lambat (satu) hari kerja setelah terjadinya kegagalan tersebut,kegiatan usaha, permodalan, dan pemegang saham lpe bagian kesatu kegiatan usaha pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lpe yaitu perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha dari otoritas jasa keuangan. lpe memberikan pendanaan transaksi efek kepada perusahaan efek untuk penyelesaian transaksi marjin kegagalan lpe memenuhi batas maksimal gearing ratio paling lambat (satu) hari kerja setelah terjadinya hal tersebut, dan laporan atau dokumen yang diminta sewaktu waktulpe sebagaimana dimaksud pada huruf dalam hal pengunduran diri tersebut dapat mempengaruhi kinerja dan operasional lpe. dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan atassebagaimana dimaksud dalam huruf juga wajib disampaikan oleh lpe kepada bursa efek dan lembaga kliring dan penjaminan. bab ketentuan sanksi setiap pihakdanembaga pendanaan efek permohonan izin usaha sebagai lpe nomor nnaaannnnannnaannaan knnaanang menanananannnan x. lampiran? perihal permohonan izin usaha sebagai lembaga pendanaan efeklembaga pendanaan efek. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut: nama pemohon pekkakalaanan aan alamat pemohon bekaakananaaanakana aan akan (nama jalan dan nomor) kananananananananananana aan dodol (kota dan kode pos) nama lembaga pendanaan efek deanananananannannannan amanat apaan nomor pokok wajib pajak :.ieo.oonennlnnnnn modal denananananna nana aan anna anna modal dasar denanananan nana aan aan anna aan modal disetor deaananananannnnna anna anna anna aan alamat perseroan peakanananananananaaa aan anakan (nama jalan dan nomor) (kota dan kode pos) nomor telepon, tele, dan facsimile danananananaan nana aan naa aan nana kanan anna aan pegawai penghubung pewnananananannananna nenek anna (sertakan surat kuasa) izin usaha perseroan yang sudah dimiliki bewannanananannannnn nana ana anna: dan surat keterangan catatan kepolisian.fatau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh: fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum indonesia:: bukti penyetoran yang sah, surat pernyataan dari setiap pihak yang diajukan sebagai calosektor jasa keuangan, dan mempunyai komitmen terhadap pengembangan lembaga pendanaan efek khususnya dan pasar modal indonesia. surat pernyataan dari pihak yang diajukan sebagai calon anggota direksisurat pernyataan dari pihak yang diajukan sebagai calon anggota dewan komisarisewan komisaris paling singk:efek. keterangan tempat usaha dan foto ruangan kantor, gambaran tentang rencana operasi dan misi paling singkat untukdalam pendanaan transaksi efek, dan draft perjanjian pendanaan transaksi efek antara lpe dengan perusahaan efekdalam daftar pertanyaan ini wajib dijawabpaling sedikit memuat: lembaga lembaga dan orang orang yang bersangkutan:atau sanksi yang dikenaperusahaan efekbidang keuangan, dalam jangka waktu (dua puluh) tahun terakhir? tidak dan atau transaksi short selling. perusahaan efek sebagaimana dimaksud pada yaitu perantara pedagang efek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: memperoleh persetujuan dari bursa efek untuk melakukan transaksi marjin dan atau transaksi short selling: dan memiliki akses informasi perkreditan pada: lembaga penyedia informasi perkreditan yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan, atau sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan. ketentuan untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka mulai berlaku pada saat peraturan otoritas jasa keuangan mengenai sistem layanan informasi keuangan telah mengatur perusahaan efek untuk memiliki akses informasi perkreditan pada sistem layanan informasi keuangan. pendanaan transaksi efek sebagaimana dimaksud pada diberikan berdasarkan pengajuan perusahaan efek untuk setiap nasabah perusahaan efek. pada saat lpe menyetujui pendanaan transaksi efek sebagaimana dimaksud pada lpe wajib membukakan sub rekening efek perusahaan efek untuk kepentingan nasabah perusahaan efek sebelum pendanaan transaksi efek diberikan. dalam hal perusahaan efek menggunakan efek dan atau dana yang dijadikan nasabah untuk mendapatkan pendanaan transaksi efek dari lpe sebagaimana dimaksud pada perusahaan efek wajib memiliki perjanjian dengan nasabah yang memungkinkan perusahaan efek menggunakan efek dan atau dana yang dijadikan nasabah dimaksud. tindak pidana khusus dalam jangka waktu (dua puluh) tahun terakhir? tidak tindak pidana kejahatan dalam jangka waktu (sepuluh) tahun terakhir? tidak apakah pengadilan: pernah menyatakan saudara pailit? tidak dalam (dua puluh) tahun terakhir ini melarang saudara dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi? tidak cc. pernah memutusjasa keuangan? tidak mendapatmemerintahkan untuk menolak, menghentikan untuk sementara, atau mencabut izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pernyataan pendaftaran saudara atau memberi sanksi dengan membatasi kegiatan saudara? tidak apakah lembaga atau institusi lain yang berwenang indonesia atau luar negeri pernah:, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaianmengambil tindakansaudara pernah atau sedang dituntut oleh suatu pihak sehubungan dengan investasi atau penipuan? tidak apakah saudara pernah atau sedang digugat atau dituntut oleh suatu pihak sehubungan dengan perkara perdata atau pidan atau perusahaan publik atau (dua puluh persenpengendali pemegang saham")el. jabatan persentasi npp keluarga lengkap bln. thn berakhir pemilikan negarawan blrusahaan efek yang menggunakan efek dan atau dana yang dijadikan nasabah sebagaimana dimaksud pada dikecualikan dari: kewajiban melakukan mutasi efek milik nasabah untuk penyelesaian transaksi efek melalui sub rekening efek nasabah, kewajiban melakukan mutasi dana milik nasabah pemilik rekening untuk penyelesaian transaksi efek nasabah melalui rekening dana nasabah, dan atau cc. kewajiban menempatkan jaminan nasabah dalam sub rekening efek jaminan. bagian kedua kegiatan pendanaan transaksi efek lain lpe dapat memberikan pendanaan transaksi efek lainnya, dengan wajib memperoleh persetujuan dari otoritas jasa keuangan. untuk memperoleh persetujuan melakukan kegiatan pendanaan transaksi efek lain sebagaimana dimaksud pada lpe wajib mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit berisi uraian mengenai: jenis kegiatan pendanaan transaksi efek lain yang akan dilakukan, analisis prospek dan risiko kegiatan pendanaan transaksi efek lain, cc. mekanisme atau cara pendanaan transaksi efek lain yang akan dilakukan, hak dan kewajiban antara lpe dengan penerima pendanaan transaksi efek, pedoman kebijakan dan prosedur tertulis pendanaan transaksi efek lain, dan contoh perjanjian yang akan digunakan. dalam memproses permohonan persetujuan, otoritas jasa keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan benar. dalam hal terdapat ketidaklengkapan dan atau ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada otoritas jasa keuangan dapat meminta lpe untuk melengkapi dan atau menyesuaikan dokumen tersebut paling lambat (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima. dalam hal lpe tidak melengkapi dan atau menyesuaikan dokumen dalam jangka waktu (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan, lpe dianggap telah membatalkan permohonan persetujuan. bagian ketiga permodalan dan pemegang saham lpe wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp250. (dua ratus lima puluh miliar rupiah). otoritas jasa keuangan dapat mewajibkan pemegang saham lpe untuk meningkatkan permodalan lpe dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional atau kondisi kegiatan dari lpe. pihak yang dapat menjadi pemegang saham lpe yaitu bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta pihak lain yang disetujui oleh otoritas jasa keuangan. pihak lain sebagaimana dimaksud pada wajib merupakan badan hukum. mayoritas saham lpe wajib dimiliki oleh bursa efek. pemegang saham lpe dilarang mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham lainnya dari lpe yang sama,lpeanggota direksi, anggota dewan komisarisrencana perubahan pemegang saham lpe wajib diajukan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendapat persetujuan. dalam hal lpepada otoritas jasa keuangan dapat mengadakan klarifikasi lebih lanjut melalui tatap mukabab iii anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe bagian kesatu persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpe wajib merupakan orang perseorangan warga negara indonesia. anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpepe dan pasar modal indonesia. anggota direksi dan anggota dewan komisaris lpemahaman dalam pendanaan transaksi efek yang memadai dan relevan dengan jabatannya, berpendidikan paling rendah setingkat strata (satu), memiliki pengalaman bidang pasar modal paling singkat (tiga) tahun pada jabatan manajeriatau memiliki pengalaman paling singkat (tiga) tahun pada badan atau perusahaan yang bergerak bidang pasar modanggota direksi lpe wajib berdomisili indonesia.

lembaran negara republik indonesia keuangan ojk. reksa dana. penawaran umum. pedoman bentuk is, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modal mengenai pedoman informasi dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat reksa dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut: periode dari periode periode periode tahun kalender tanggal januari bulan terakhir bulan terakhir bulan tahun berjalan dari tanggal dari tanggal| terakhir dari s d tanggal prospektus prospektus tanggal prospektus prospektus hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran memomasea memamemrortron ppi ira persentase penghasilan kena pajak yo) total hasil investasiengan ketentuan sebagai berikut: jika dalam satu periode terjadi pembagian dividen, maka besarnya dividen per saham unit penyertaan dikonversikan dalam satuan saham unit penyertaan berdasarkan nilai aktiva bersih per saham unit penyertaan pada saat dilakukan pembagian dividen. saham unit penyertaan dari konversi ini dianggap akan menambah jumlah saham unit penyertaan secara keseluruhan, dan nilai aktiva bersih per saham unit penyertaan pada awal periode dikalikan dengan jumlah saham unit penyertaan sebelum dilakukan pembagian dividen uang tunai sedangkan nilai aktiva bersih pada akhir periode dikalikan dengan jumlah saham unit penyertaan setelah dilakukan pembagian dividen uang tunai. hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaranimana nilai aktiva bersih setelah memperhitungkan biaya penjualan dan biaya pelunasan, dengan ketentuan sebagai berikut: nilai aktiva bersih per saham unit penyertaan pada awal periode ditambah dengan besarnya biaya pemasaran (penjualan) yang dibayar oleh pemodal, nilai aktiva bersih per saham unit penyertaan pada akhir periode dikurangi dengan biaya pelunasan yang dibayarkan oleh pemodal, dan jika dalam periode tersebut terdapat pembagian dividen, maka jumlah unit harus disesuaikan seperti pada perhitungan total hasil investasi. biaya operasi reksa dana dalam satu tahun adalah perbandingan antara biaya operasi dalam satu tahun dengan rata rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun. bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut. perputaran portofolio dalam satu tahun adalah perbandingan antara nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu periode mana yang lebih rendah dengan rata rata nilai aktiva bersih dalam satu tahun. persentase penghasilan kena pajak, dihitung dengan membagi penghasilan selama satu periode yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal, dengan pendapatan operasi bersih. angka angka statistik yang terdapat pada angka yang disajikan dalam bentuk tabel pada bagian mengenai ikhtisar keuangan singkat dari laporan tahunan, dan harus diperiksa oleh akuntan yang independen yang sudah mengaudit laporan keuangan dimaksud. ikhtisar keuangan singkat mencakup kalimat pernyataan sebagai berikut: tujuan tabel ini adalah semata mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari reksa dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalurospektus reksa dana wajib: mencakup semua rincian informasi atau fakta material mengenai reksa dana yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh manajer investasi dan atau direksi reksa dana: mencakup keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini, dan dibuat jelas dan komunikatif. dalam hal manajer investasi menawarkan lebih dari satu reksa dana, prospektus reksa dana dapat memuat informasi lebih dari satu reksa dana. dalam pemasaran reksa dana, prospektus reksa dana terbaru wajib disediakan untuk pemodal. setiap prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta materialbab pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum reksa dana prospektus reksa dana wajib paling sedikit memua, dasar hukum reksa dana: alamat, logo, nomor telepon teks faksimili dan kotak pos alamat kantor reksa dana jika terdapat kotak pos alamat kantor reksa dana. tanggal efektif, batasan masa penawaran, jika terdapat batasan masa penawaran, tanggal akhir penjatahan, jika terdapat masa, jika reksa dana akan dicatatkan bursa efek, penjelasan singkat mengenai kebijakan dasar rencana investasi reksa dana: harga penawaran sama dengan nilai aktiva bersih per saham atau unit penyertaan, biaya penjualan kembali atau pelunasan serta biaya pengalihan, jika terdapat biaya penjualan kembali atau pelunasan serta biaya pengalihan, nama lengkap penjamin emisi efek, jika menggunakanprospektus reksa dana diterbitkan, kolom perhatian dengan menyebutkan: sebelum anda memutuskan untuk membeli saham (unit penyertaan) ini anda harus terlebih dahulu mempelajari halaman. (yang menunjuk pada halaman dalam prospektus reksa dana mengenai kebijakan investasi, faktor risiko, dan manajer investasi):daftar isi prospektus reksa dana, istilah dan definisi yang paling sedikit memuat: pengertian reksa dana, bentuk hukum reksa dana: pengertian reksa dana yang sedang ditawarkan berupa reksa dana berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif: pengertian manajer investasi, pengertian bank kustodian, pengertian efek, pengertian portofolio efek, pengertian bukti kepemilikan reksa dana berupa saham atau unit penyertaanaling sedikit memuat: pendirian reksa dana, penawaran, penempatan dana awal, ikhtisar keuangan singkat sesuai dengan format informasi dalam ikhtisar keuangan singkatngelola reksa dana, informasi mengenai manajer investasi paling sedikit memuat paling sedikit memuattujuan investasi, kebijakan investasi, dan kebijakan pembagian hasil investasi mencakup: uraian tujuan investasi reksa danayang mencakup kebijakan yang mendasar, termasukreksa dana, dan uraian kebijakan mengenai pembagian hasil investasi secara berkala kepada pemodal, metode penghitungan nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio reksa dana sesuai dengan: alokasi biaya mencakup: biaya yang menjadi beban manajer investasi, biaya yang menjadi beban reksa dana, biaya yang menjadi beban pemodal, dan biaya yang menjadi beban manajer investasi atau reksa dana: j . perpajakan, faktor risiko yang utama, il. hak pemodal, pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar otoritas jasa keuangan, laporan keuangan reksa dana yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, persyaratan dan tata cara pemesanan saham atau pembelian unit penyertaan paling sedikit memuat: tata cara pembelian unit penyertaan, batasandalam rangka pembelian, jika terdapat biaya pembelian, penjatahan saham, jika terdapat penjatahan saham, pembatalan pemesanan, jika terdapat pembatalan pemesanan, pengembalian uang pesanan, jika terdapat pengembalian uang pesanan, penyerahan surat saham atau unit penyertaan, jika terdapat penyerahan suratpersyaratan dan tata cara penjualan kembali atau pelunasan saham atau unit penyertaan reksa dana terbuka paling sedikit memuat: tata cara penjualan kembali atau pelunasan saham atau unit penyertaan, batas minimum dan maksimum penjualan kembali atau pelunasan saham atau unit penyertaan, pengalihan saham atau unit penyertaan, jika terdapat pengalihan saham atau unit penyertaan, biaya dalam rangka penjualan kembali atau pelunasan saham atau unit penyertaan, jika terdapat biaya penjualan kembali atau pelunasaninformasi mengenai penyebarluasan prospektus reksa dana dan formulir pemesanan saham atau pembelian unit penyertaan, skema penjualan dan pembelian kembali atau pelunasan reksa dana, mengungkapkan. bab iii pembaruan prospektus dalam hal terdapat perubahan informasi atau fakta material, reksa dana wajib menerbitkan pembaruan prospektus. pembaruan prospektus reksa dana dapat berupa sisipan perubahan terhadap prospektus reksa dana

tambahan lembaran negara r.i '? ) keuangan ojk. reksa dana. penawaran umum. pedoman bentuk isituii. demi cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan direksi reksa dana merupakan direksi reksa dana berbentuk perserongelola reksa dana mencakup antara lain: komite investasi: dan tim pengelola investasi. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf angka cukup jelas. angkacontohnya adalah saham atau obligasi. angka cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf informasi mengenai perpajakan meliputi uraian status pajak reksa dana berdasarkan peraturan perpajakan indonesia secara khusus, untuk pemodal dalam negeri maupun asing antara lain: perlakuan mengenai perpajakan atas pendapatan, dividen, dan capital gain kepada reksa dana dan pemodal, dan tata cara memberitahukan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar. huruf faktor risiko yang utama antara lain: risiko berkurangnya nilai saham atau unit penyertaan yang diterima oleh pemodal. berkurangnya nilai saham atau unit penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan, wanprestasi dari pihak yang terkait dengan reksa dana seperti bank, perusahaan lain penerbit instrumen pasar uang dan atau obligasi, dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka. pembelian kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai dengan segera. risiko likuiditas bagi reksa dana tertutup. penjualan saham oleh pemodal untuk memperoleh uang tunai tergantung pada likuiditas perdagangan saham reksa dana tersebut bursa. kemungkinan harga saham reksa dana bursa diperdagangkan dengan diskon atau kemungkinan juga dengan premium atau sama dengan nilai aktiva bersih per saham. hal ini tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran saham reksa dana dimaksud. huruf hak pemodal antara lain: hak untuk memperoleh laporan keuangan secara periodik, hak untuk memperoleh informasi mengenai nilai aktiva bersih harian untuk reksa dana terbuka atau mingguan untuk reksa dana tertutup, hak untuk menjual kembali atau pelunasan saham atau unit penyertaan pada reksa dana terbuka, hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi berupa uang tunai, saham, atau unit penyertaan, hak suara bagi pemegang saham reksa dana perseroan, dan hak atas sisa hasil likuidpembubaran dan likuidasi mencakup antara lain: hal yang menyebabkan reksa dana dapat dibubarkan, proses pembubaran dan likuidasi reksa dana, pembagian hasil likuidasi, jika terdapat hasil likuidasi, dan hal lain mengenai pembubaran dan likuidasi yang disebutkan dalam kontrak investasi kolektif, jika reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. yang dimaksud dengan perubahan fakta material antara lain perubahan laporan keuangan, pergantian direksi reksa dana berbentuk perseroan, perubahan biaya, dan perubahan alamat manajer investasiganti konsultan hukum yang memberikan pendapat hukum dalam prospektus reksa dana. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas.

mid lembaran negara republik indonesia konglomerasi keuangan. penyediaankonglomerasi keuangan perlu memiliki kecukupan modal yang memadai, bahwa sejalan dengan kompleksitas usaha dan risiko konglomerasi keuangan, konglomerasi keuangan perlu melakukan pengelolaan permodalan yang memadai: cc. bahwa dengan kecukupan modal dan pengelolaan permodalan konglomerasi keuangan yang memadai diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saingaji ulang penerapan manajemen permodalan terintegrasi secara berkala. kebijakan pengelolaan permodalan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat paling sedikit kebijakan mengenai: tingkat permodalan untuk memenuhi modal minimum konglomerasi keuangan (regulatory capital: sumber sumber permodalan baik intern maupun eastern konglomerasi keuangan, cc. tindakan yang dilakukan konglomerasi keuangan: untuk mengantisipasi seluruh risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas konglomerasi keuangan, pada saat modal berada bawah target yang ditetapkan, dan untuk memastikan kepatuhan konglomerasi keuangan pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf memuat paling sedikit prosedur perencanaan, penilaian kecukupan, dan pemantauan permodalan konglomerasi keuangan. dalam melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf entitas utama wajib mengidentifikasi: indikasi double atau multiple gearing dalam konglomerasi keuangan, indikasi excessive leverage, cc. hambatan melakukan transfer modal dari satu ljk kepada ljk lain dalam konglomerasi keuangan, dan risiko yang signifikan mempengaruhi konglomerasi keuangan. penilaian kecukupan modal secara terintegrasi dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko terintegrasi skirt). entitas utama wajib mendokumentasikan hasil penilaian kecukupan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dalam melakukan pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf entitas utama wajib memiliki sistem informasi yang dapat menghasilkan informasi dan laporan yang memadai termasuk dampak risiko terhadap kebutuhan modal konglomerasi keuangan. pemantauan dan penyampaian laporan modal secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko terintegrasi skirt). laporan modal sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada direksi entitas utama dan komite manajemen risiko terintegrasi secara berkala. entitas utama wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk memastikan keandalan penerapan manajemen permodalan terintegrasi. kaji ulang penerapan manajemen permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan satuan kerja audit intern terintegrasi sakit). bab pelaporan entitas utama wajib menyusun laporan kecukupan permodalan terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan juni dan desember. laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada memuat: modal aktual dari masing masing ljk anggota konglomerasi keuangan, tma konglomerasi keuangan, cc. modal minimum yang wajib dipenuhi oleh masing masing ljk anggota konglomerasi keuangan: tmm konglomerasi keuangan, rasio komm terintegrasi, rincian penyertaan modal antar ljk dalam konglomerasi keuangan, dan rincian. entitas utama wajib menyampaikan laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada kepada otoritas jasa keuangan paling lambat: tanggal (lima belas) bulan agustus untuk laporan posisi akhir bulan juni, tanggal (lima belas) bulan februari untuk laporan posisi akhir bulan desember. dalam hal tanggal (lima belas) jatuh pada hari sabtu minggu libur, laporan kecukupan permodalan terintegrasi disampaikan pada hari kerja berikutnya. laporan kecukupan permodalan terintegrasi disampaikan kepada otoritas jasa keuangan u.p. departemen pengawasan atau kantor regional atau kantor otoritas jasa keuangan yang bertanggung jawab mengawasi ljk entitas utama. laporan kecukupan permodalan terintegrasi dibuat sesuai dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan otoritas jasa keuangan ini. entitas utama wajib menyampaikan laporan kecukupan permodalan terintegrasi sewaktu waktu dalam hal diminta oleh otoritas jasa keuangan. bab sanksi pelanggaran terhadap ketentuan dalam dan atau dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis:: pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela, dan atau pembatalan persetujuan, pendaftaran dan pengesahan. entitas utama yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar berupa denda sebesar rp1. (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar rp100. (seratus juta rupiah). mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam dan mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi ljk pada masing masing sektor keuangan. bab vii ketentuan peralihan bagi konglomerasi keuangan yang terdiri atas ljk ljk sejenis, penerapan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi mulai berlaku pada saat ketentuan manajemen risiko terintegrasi dan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dimaksud mulai diterapkan pada masing masing sektor keuangan. kewajiban penyampaian laporan kecukupan permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pertama kali dilakukan untuk laporan posisi akhir bulan desemberbab viii ketentuan penutup pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku, ljk tetap menerapkan ketentuan yang berlaku pada masing masing sektorpe) lo. kop "ap aan lan kbeeblk ko. fe) a.a jg! pai ea: tas) ks) ta) bari tan) taj tan sat hae fox kas bil bet ng, tang a58 elu es! ego telah oo? sis al, tas bep efek ber s gy sis spesies elia leta) sek log 80k oo? les bow top s8. bible esa slime tw, sus sas uut, ks) tep) sstr ssk lampiran laporan rincian faktor pengurang total modal aktual berupa penyertaan modal ljk kepada ljk lain dalam konglomerasi keuangan nama konglomerasi keuangan posisi entitas utama nama ljk yang melakukan nama ljk tujuan waktu porsi nilai penyertaan modal investor) penyertaan modal penyertaan penyertaan penyertaan invested) modal!) modal2) modal3) juta rp) tatal demeerrianti modal keterangan: tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal. persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan invested per posisi laporan. nilai penyertaan modal per posisi laporan.konglomerasi keuangan adalah konglomerasi keuanganentitas utama adalah entitas utamalampiran i.c laporan rincian faktor pengurang total modal aktual beruparegulatory capital) oleh ljk lain nama konglomerasi keuangan posisi entitas utama nama ljk yang nama ljk tujuan penempatan waktu penempatan nilai penempatan melakukan dana dana!) dana2 penempatan dana juta rp) keterangan: tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penempatan dana. nilai penempatan dana per posisi laporan.rasio kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi, yang selanjutnya disebut rasio komm terintegrasi, adalah perbandingan antara total modal aktual konglomerasi keuangan (aggregate net equity) dengan total modal minimum konglomerasi keuangan (aggregate regulatory capital reguiremenfi. manajemen permodalan terintegrasi adalah proses yang berkesinambungan untuk memelihara permodalan pada tingkat yang memadai dalam rangka mendukung rencana bisnis konglomerasi keuangan maupun mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas konglomerasi keuangan. direksi adalah: bagi ljkljk berljkljk berbadan hukum: perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah dewan pengawas ataubagihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. konglomerasi keuangan wajib menyediakan modal minimum terintegrasi paling rendah sebesar (seratus persen) dari total modal minimum tmm) konglomerasi keuangan (aggregate regulatory capital reguiremenfi). penyediaan modal minimum terintegrasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan dengan menghitung rasio komm terintegrasi. otoritas jasa keuangan berwenang menetapkan modal minimum terintegrasi lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud dalam dalam hal otoritas jasa keuangan menilai konglomerasi keuangan menghadapi risiko yang membutuhkan penyediaan modal lebih besar. otoritas jasa keuangan berwenang meminta anggota konglomerasi keuangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan permodalan konglomerasi keuangan untuk meningkatkan modal dan melakukan hal hal lain sesuai ketentuan pada masing masing sektor keuangan. permintaan sebagaimana dimaksud pada dilakukan dalam hal otoritas jasa keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal yang berpotensi menyebabkan modal konglomerasi keuangan berada bawah kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam atau ljk anggota konglomerasi keuangan dilarang melakukansebagaimana dimaksud dalam atau bab total modal aktual konglomerasi keuangan (aggregate net equityaktual tma) konglomerasi keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal aktual masing masing ljk secara individu dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan sesuai ketentuan pada masing masing sektor keuangan. tma konglomerasi keuangan sebagaimana dimaksud pada harus dikurangi dengan faktor pengurang modal berupa: penyertaan modal ljk kepada ljk lain dalam konglomerasi keuangan, dan atau, sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modalaktual yang diperhitungkan dalam tma konglomerasi keuangan adalah modal aktual secara konsolidasi dengan perusahaan anakaktual perusahaan anak dimaksud diperhitungkan dalam tma konglomerasi keuangan. modal aktuala konglomerasi keuangan yaitu: bagi bank adalah modal inti aktual dan modal pelengkap aktual: b.bagi perusahaan pembiayaan adalah modal yang disesuaikan aktual: bagi perusahaan asuransi reasuransi adalah nilai aktualmodal kerja bersih yang disesuaikan kbd) aktual. bab iii total modal minimum konglomerasi keuangan (aggregate regulatory capital requirementminimum tmm) konglomerasi keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal minimum masing masing ljk secara individu dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak yang wajib dipenuhi oleh masing masing ljk dalam konglomerasi keuangan sesuai ketentuanminimum yang diperhitungkan dalam tmm konglomerasi keuangan adalah modal minimum secara konsolidasi dengan perusahaan anak yang wajib dipenuhi sesuai ketentuan pada masing masing sektor keuanganminimum perusahaan anak dimaksud diperhitungkan dalam tmm konglomerasi keuangan. modal minimumm konglomerasi keuangan yaitu: bagi bank adalah modal minimum sesuai profil risiko, bagi perusahaan pembiayaan adalah modal yang disesuaikan minimum, bagi perusahaan asuransi reasuransi adalah nilai minimumnilai minimum modal kerja bersih yang disesuaikan kbd). bab manajemen permodalan terintegrasi konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. penerapan manajemen permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada wajib dilakukan oleh entitas utama, direksi entitas utama, dan dewan komisaris entitas utama. direksi entitas utama dan dewan komisaris entitas utama berwenang dan bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen permodalan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha konglomerasi keuangan. kewenangan dan tanggung jawab direksi entitas utama sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur permodalan secara terintegrasi sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko konglomerasi keuangan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi. kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris entitas utama sebagaimana dimaksud pada mencakup paling sedikit: mengarahkan, menyetujui, dan mengevaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi oleh direksi entitas utama. dalam rangka penerapan manajemen permodalan terintegrasi, entitas utama wajib paling sedikit: memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi, cc. memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi, dan

mid tambahan lembaran negara r.i konglomerasi keuangan. penyediaanumum kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutkontribusi secara optimal dalam perekonomian nasional. modal merupakan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas konglomerasi keuangan secara keseluruhan, cushion untuk menyerap kerugian yang tidak terduga (unexpected losses), dan jaring pengaman (safety net) dalam kondisi krisis. kecukupan modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga mendukung kondisi dan kestabilan konglomerasi keuangan. besaran modal yang harus disediakan oleh suatu konglomerasi keuangan sangat bergantung pada risiko yang dihadapi. oleh karena itu dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kondisi usahanya secara keseluruhan, konglomerasi keuangan wajib memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis konglomerasi keuangan serta menyediakan modal yang memadai untuk mengantisipasi risiko tersebut. sehubungan dengan hal hal tersebut, diperlukan pengaturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuanganrisiko yang membutuhkan penyediaan modal lebih besar antara lain risiko transaksi intra grup. yang dimaksud dengan hal hal lain antara lain: pembatasan kegiatan usaha tertentu, pembatasan bonus dan insentif lainnya: dan atau pengaturan atau penundaan pembayaran dividen. cukup jelas. contohantara lain: melakukan pembayaran dividen, memberikan bonus insentif anthem remunerasi benefit lainnya kepada direksi, dewan komisaris, atau pegawai. huruf evaluasi kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan permodalan dilakukan secara berkala paling sedikit (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan. huruf cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf kebijakan mengenai sumber permodalan intern perlu mempertimbangkan hambatan dalam melakukan transfer modal antar ljk dalam konglomerasi keuangan baik karena kondisi intern maupun eastern konglomerasi keuangan seperti adanya ketentuan yang berlaku dari otoritas yang menghambat dilakukannya transfer modal. huruf angka cukup jelas. angka yang dimaksud dengan target yang ditetapkan adalah target yang ditetapkan oleh konglomerasi keuangan ataupun oleh otoritas jasa keuangan. angka cukup jelas. dalam prosedur perencanaan modal mempertimbangkan antara lain target permodalan, risiko, strategi, dan rencana bisnis konglomerasi keuangan serta kondisi makroekonomi. huruf yang dimaksud dengan double atau multiple gearing adalah kondisi adanya penyertaan atau penempatan modal antar ljk anggota konglomerasi keuangan yang menyebabkan modal konglomerasi keuangan dinilai lebih besar dari yang seharusnya (overstated). huruf yang dimaksud dengan excessive leverage adalah kondisi adanya pinjaman yang berlebihan oleh suatu ljk yang ditempatkan dalam bentuk modal pada ljk lain. huruf cukup jelas. hurufyang dimaksud dengan komite manajemen risiko terintegrasi adalah komite manajemen risiko terintegrasiyang dimaksud sakit adalah sakit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. cukup jelas. laporan kecukupan permodalan terintegrasi dapat diminta secara sewaktu waktu antara lain dalam hal otoritas jasa keuangan memerlukan informasi mengenai kondisi permodalan konglomerasi keuangan terkini dalam rangka pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan ljk ljk yang sejenis adalah ljk ljk yang diatur oleh ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang sama pada masing masing sektor keuangan. contoh: ljk berupa perusahaan asuransi. ljk berupa perusahaan efek. ljk berupa bank perkreditan rakyat. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. contoh konglomerasi keuangan terdiri atas ljk ljk ljk dan ljk tma konglomerasi keuangan adalah penjumlahan dari modal aktual ljk ljk ljk dan ljk sesuai ketentuan yang berlaku pada masing masing sektor keuangan. contoh non konglomerasi keuangan terdiri atas ljk ljk dan ljk tma konglomerasi keuangan adalah penjumlahan dari modal aktual ljk ljk dan ljk sesuai ketentuan yang berlaku pada masing masing sektor keuangan. cukup jelas. contoh konglomerasi keuangan terdiri atasmodal aktual ljk secara konsolidasi dengan ljk ljk dan ljk contoh non konglomerasi keuangan terdiri atas ljkpenjumlahan modal aktual ljk secara konsolidasi dengan ljk ljk dan ljk ditambah dengan modal aktual ljk secara individu. contoh: perusahaanmodal bank secara konsolidasi. dengan demikian, perhitungan tma konglomerasi keuangan adalah modal aktualaktual perusahaan asuransi secara individu.inti dan modal pelengkap adalah modal inti dan modal pelengkap setelah memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimuman usaha pembiayaan syariahontoh konglomerasi keuangan terdiri atas ljkul modul modul aktris untul lika aktual like aktual ljk secara individu secara individu se0ara individu cemara individu robin komm www terintegrasi modal minimum modal minimum modal minimum modal minimum yang wajib yang wajik yang wajib yang wajib dipcmulu oleh dipenuhi oleh dipenuhi oleh dipemutu oleh secara ljk secara secara secara individu individu individu individu contoh non konglomerasi keuangan terdiri atasa modal aktual ljk sewa aktual bentara akrual ljk asmara individu individu individu rasio komm sasisteprasi modal minimum modal minimum modal makmum tang wajib dipenuhi yang wajib dipenuhi yang wajib dipenuhi oleh lil secara oleh ljk secara oleh secara individu individu individu contoh konglomerasi keuangan terdiri atassehingga rasio komm terintegrasi dihitung sebagai berikut: modal aktual ljk secara konsolidasi rasio komm terintegrasi modal minimum yang wajib dipenuhi oleh ljk secara konsolidasi contoh non ljk konglomerasi keuangan terdiri atas ljkditambah dengan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh ljk secara individu, sehingga rasio komm terintegrasi dihitung sebagai berikut: $terintegrasi konsolidasi individu yang dimaksud dengan modal minimum perusahaan anak adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan anak sesuai ketentuan pada masing masing sektor keuangan. contohpada modal bank secara konsolidasi. dengan demikian perhitungan tmm konglomerasi keuangan adalah modal minimum yang wajib dipenuhi olehminimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi secara individu sehingga rasio komm terintegrasi dihitung sebagai berikut: modal aktris ain rasio komm perusahaan pembiayaan dan perusahaan perusahaan asuransi secara utk individuminimum sesuai profil risiko adalah modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. contoh: bank memiliki profil risiko (dua) dan memiliki kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko sebesar (sembilan persen) dari aset tertimbang menurut risiko attr). apabila bank memiliki attr sebesar rp1. (satu milyar rupiah) maka modal minimum sesuai profil risiko adalah sebesar rp1. rp90. (sembilan puluh juta rupiah)n usaha pembiayaan syariah. contoh: perusahaan pembiayaan memiliki nilai aset yang disesuaikan sebesar rp2. (dua milyar rupiah). apabila rasio permodalan minimum ditetapkan sebesar (sepuluh persen) maka modal yang disesuaikan minimum adalah sebesar rp2. rp200. (dua ratus juta rupiah)contoh: perusahaan asuransi memiliki modal minimum berbasis risiko (mmbr) sebesar rp1. (satu milyar rupiah). apabila target tingkat solvabilitas ditetapkan sebesar (seratus dua puluh persen) maka nilai minimum dari selisih antara aset kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas adalah sebesar rp1. rp1. (satu milyar dua ratus juta rupiah)pengampunan pajak, bahwa bentuk interaksi secara baik tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan kepada kebijakan negara yang dituangkan dalam undang undang nomor tahun tentang pengampunan pajak, bahwa dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang undangan yang dapatpengampunan pajak pada instrumen investasi pasar modperlu.bab ketentuan umum dalam peraturan otoritas jasa keuangan initentang pengampunan pajak. manajer investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pasar modal. cc. contoh sertifikat kontrak investasi kolektif efek beracun asetefek beracun aset sebagai berikut: pendapat hukum, laporan keuangan kontrak investasi kolektif efek beracun aset yang telah diaudit akuntan yang terdaftar otoritas jasa keuangan, dokumen yang memuat hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan, dan perjanjian lain yang berkaitan dengan kontrak investasi kolektif efek beracun aset. bagian keempat dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum dana investasi real estat, dan prospektus yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak disertai dengan format digitalperjanjian pengelolaan real estat: dokumen penilaian real estat, cc. perjanjian agen penjual unit penyertaan (jika ada), perjanjian pendahuluan antara manajer investasi dan bursa efek,endapat hukum dan laporan uji tuntas dalam segi hukum, salinan perjanjian sewa menyewa yang terkait dengan real estat: salinan perjanjian jual beli real estat: fotokopi sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak atas tanah dan atau bangunan lainnyaakta pendirian dan perubahan anggaran dasar special purpose company, izin usaha dari pihak yang berwenang: dan daftar pihak yang terafiliasi dengan special purpose company. bab pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun aset berbentuk surat partisipasi pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun aset berbentuk surat partisipasi diajukan kepada otoritas jasa keuangan, penerbit menyampaikan dokumen paling sedikit: dokumen transaksi efek beracun aset berbentuk surat partisipasi: dan cc. contoh sertifikat efek beracun aset berbentuk surat partisipasi. penerbit efek beracun aset berbentuk surat partisipasi wajib memiliki dan mengadministrasikan dokumen yang berkaitan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun aset berbentuk surat partisipasi sebagai berikut: laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum terkait penerbitan efek beracun aset berbentuk surat partisipasi, pendapat akuntan terkait aspek akuntansi penerbitan efek beracun aset berbentuk surat partisipasi, dokumen yang memuat hasil pemeringkatan efek beracun aset berbentuk surat partisipasi dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari otoritas jasa keuangan, perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada): dan perjanjian pendahuluan dengan (satu) atau beberapa bursa efek, jika efek beracun aset berbentuk surat partisipasi akan dicatatkan bursa efek. bab ketentuan lain lain otoritas jasa keuangan dapat menetapkan kriteria khusus produk investasi yang belum diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini untuk mendukung undang undang tentang pengampunan pajak. kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada diatur dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini berlaku juga bagi penerbitan produk investasi yang menggunakan skema syariah. setelah berakhirnya holding period sebagaimana diatur dalam undang undang tentang pengampunan pajak, pemodal tetap dapat meneruskan investasinya pada produk investasi yang diaturantara pedagang efek adalah perantara pedagang efek sebagaimana dimaksud dalam undang undang tentang pasar modal. manajer investasi yang melakukan pengelolaan investasi atas dana milik pemodal wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan bidang pasar modal, kecuali diatur lain dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini. penerbit yang melakukan penerbitan efek beracun aset surat partisipasi kepada pemodallam peraturan otoritas jasa keuangan ini. bab pembukaan rekening efek dalam pembukaan rekening efek untuk berinvestasi pada: reksa dana, pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individualdana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek yang diperdagangkan bursa efek atau luar bursa efek, pemodal wajib menyampaikan dokumen paling sedikit berupa surat keputusan pengampunan pajak kepada penyedia jasa keuangan. bab iii pengelolaan dana pemodal oleh manajer investasi bagian kesatu reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif pada saat pencatatan, reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif dapat belum memiliki perusahaan sasaran. reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif wajib melakukan investasi pada perusahaan sasaran paling lambatefek bersifat utang yang menjadi portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif dapat didukung dengan jaminan kebendaan berupa jaminan didunia dan atau hak tanggungan atauperjanjian dengan anggota komite investasi yang berasal dari pihak ketiga (jika ada): cc. perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif berbentuk kontrak investasi kolektif: dan reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif::huruf angka huruf huruf huruf 8g, hurufberbentuk kontrak investasi kolektif apabila dipersyaratkan adanya jaminan (jika menggunakan jaminan): penerbitan efek bersifat utang yang menjadi aset dasar reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif, dan reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif:lainnya yang terkait:angka huruf huruf huruf huruf 8g,manajer investasi dapat menambah efek dalam portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif tanpa terlebih dahulu memperolehmanajer investasi wajib memastikan bahwa informasi penambahan efek sebagaimana dimaksud pada disampaikan kepada pemegang unit penyertaan reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif. dalam hal portofolio efek reksa dana penyertaan terbatas terdiri atas lebih dari (satu) efek perusahaan sasaran, efek tersebut dapat berupa efek bersifat utang dan efek bersifat ekuitas. batas waktu penempatan dana pada deposito bagi reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif yang belum melakukan investasi pada perusahaan sasaran paling lama:, dan atau penempatan dana pada deposito satu bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan dapat lebih dari. reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif wajib dibubarkan jika belum berinvestasi pada efek perusahaan sasaran dalam jangka waktu (satu) tahun sejak reksa dana penyertaan terbatas berbentuk kontrak investasi kolektif dicatatkan otoritas jasa keuangan. bagian kedua pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual jumlah dana kelolaan awal untuk setiap pemodal pada pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual paling sedikit rp5. (lima miliar rupiah). jumlah dana kelolaan untuk setiap pemodefek. investasi pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual pada sertifikat deposito bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri keuangan dapat lebih dari (dua puluh lima persen). bagian ketiga efek beracun aset berbentuk kontrak investasi kolektif pada saat permohonan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beracun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang diberi meterai dan ditandatangani para pihak: dan

mid tambahan lembaran negara r.i keuangan ojk. pasar modal. pengampunan pajak. invesumum bahwa dewan perwakilan rakyat republik indonesia telah menyetujui untuk mengesahkan rancangan undang undang tentang pengampunan pajak untuk ditetapkan menjadi undang undang. bahwa undang undang tentang pengampunan pajak tersebut mengatur tentang investasi dari dana milik wajib pajak yang dialihkan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia dalam bentuk investasi pada produk atau bentuk investasi yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, termasuk investasi pada produk pasar modal. bahwa undang undang tentang pengampunan pajak tersebut mengatur jangka waktu yang terbatas untuk pemberian pengampunan pajak yaitu sejak undang undang dimaksud mulai berlaku sampai dengan tanggal maret yang terbagi dalam (tiga) tahap. bahwa pada dasarnya seluruh instrumen investasi sektor pasar modal dapat menjadi sarana investasi bagi pemodal yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak dari menteri keuangan, namun demikian diperlukan beberapa relaksasi atas pengaturan bidang pasar modal khususnya dalam investasi reksa dana penyertaan terbatas dan pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara individual kpd) sehingga dapat menarik minat dari pemodal dalam melakukan investasi pasar modal. bahwserta mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pembiayaan pembangunan, khususnya melalui perpajakan, otoritas jasa keuangan perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan yang didisain khusus untuk mendukung pelaksanaan undang undang tentang pengampunan pajak. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. berdasarkan ketentuan ini pemodal tidak diwajibkan menyampaikan dokumen sebagaimana diatur dalamkepada penyedialainnya yang terkait. huruf cukup jelas. huruf1lpemberian informasi penambahan efek kepada pemegang unit penyertaan dapat dilakukan oleh manajer investasi atau hukum biasa disebut juga dengan legal opinio' 'terbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, ketentuan peraturan perundang undangan sektor pasar modalserta peraturan pelaksanaannya. emiten atau perusahaan publik yang gagal atau tidak mampu menghindari kegagalan untuk membayar kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasialami kegagalan atau mengetahui ketidakmampuan menghindari kegagalan dimaksud. dalam hal emiten atau perusahaan publik diajukan pengadilan untuk dimohonkan pernyataan pailit, emiten atau perusahaan publiketahui adanya permohonan pernyataan pailit. pihak sebagaimana dimaksud dalam undang undang nomor tahun tentang pasar modal yang mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan terhadap emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan dan bursa efek dimana efek emiten atau perusahaan publik tercatat mengenai hal tersebut, sesegera mungkin paling lambat (dua) hari kerja sejak pengajuan permohonan pernyataan pailit. bursa efek wajib mengumumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam dan yang diterima oleh bursa efek, bursa efek pada hari yang sama dengan diterimanya informasiitumenjadiii. demi cukup jelas. yang dimaksud dengan pemberi pinjaman adalah kreditu rincian mengenai pinjaman termasuk: jumlah pokok dan bunga, jangka waktu pinjaman, cc. nama pemberi pinjaman, penggunaan pinjaman, dan alasan kegagalan atau ketidakmampuan menghindari kegagalan. yang dimaksud dengan mengetahui antara lain diterimanya panggilan sidang dari pengadilan kepada emiten atau perusahaan publik: nama pemberi pinjaman yang mengajukan pailit, ringkasan permohonan pernyataan pailit, dan cc. jumlah pinjaman lainnysanksi administratif. dendaperizinan elektronik. sektor jasasalah satunya mengenai perizinan yang terintegrasi sektor jasa keuangan, bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perizinan terintegrasi sektor jasa keuangan, perlu dibangun suatu sistem perizinan elektronik yang andal dan transparan untuk mengintegrasikan keseluruhan proses perizinan sektorrizinan secara elektronik sektor jasa keuangan adalah perizinan dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian melalui (satu) sistem dengan memanfaatkan teknologi informasi. sistem perizinan secara elektronik adalah sistem pelayanan perizinan satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi. pemohon adalah ljk, orang perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi yang telah atau akan melakukan kegiatan sektor jasa keuangan yang mengajukan permohonan proses perizinan melalui sistem perizinan secara elektronik. hak akses adalah hak yang diberikan kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perizinan melalui sistem perizinan secara elektronik. sistem perizinan secara elektronik digunakan untuk seluruh kegiatan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan yang ada otoritas jasa keuangan. bab tata cara perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan bagian kesatu tata cara pengajuan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan pemohon mengajuk. bagian kedua penggunaan hak akses pemohon menyampaikan permohon setelah memperoleh hak akses dari otoritas jasa keuangan. hak akses penggunaan sistem perizinan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada diperoleh melalui sistem perizinan secara elektronik setelah melakukan registrasi dan memenuhi persyaratan administrasi. pemohon selaku pemilik hak akses berhak: mengakses informasi untuk proses perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan, melakukan perubahan password, dan cc. meminta kepada helpdesk call center sistem perizinan secara elektronik untuk dilakukan pemblokiran hak akses, dalam hal user dan password disalahgunakan. pemohon selaku pemilik hak akses: bertanggung jawab atas penggunaan hak akses, menjaga keamanan dan kerahasiaan atas penggunaan hak akses, cc. menyediakan dokumen, data, dan atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan, mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem perizinan secara elektronik dengan berpedoman pada petunjuk operasional, dan melakukan pengisian data terkait profil pemohon dalam hal terdapat perubahan profil pemohon. dalam hal: pemilik hak akses mengajukan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk melakukan pengakhiran hak akses, dipandang perlu berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, atau cc. izin usaha pemilik hak akses dicabut, hak akses terhadap sistem perizinan secara elektronik dinyatakan berakhir. bagian ketiga proses perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan pemohon harus mengunggah kelengkapan dokumen, data, dan atau tambahan informasi perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam sistem perizinan secara elektronik. otoritas jasa keuangan memberikan tanda bukti penerimaan secara elektronik melalui sistem perizinan secara elektronik setelah pemohon mengunggah dokumen dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada secara lengkap. dalam hal penyampaian permohonan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada dilakukan luar jam kerja, otoritas jasa keuangan akan memproses permohonan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan pada hari kerja berikutnya. pemohon yang telah mengajukan permohonan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada tidak diwajibkan untuk menyampaikan dokumen secara tertulis. dalam hal: otoritas jasa keuangan menyatakan permohonan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, atau otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan, pemberitahuan disampaikan secara elektronik. & pemohon harus menyimpan dokumen asli perizinan yang telah disampaikan melalui sistem perizinan secara elektronik. jangka waktu sektor jasa keuangan. otoritas jasa keuangan dapat meminta dokumen asli atas dokumen perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan yang telah disampaikan oleh pemohon melalui sistem perizinan secara elektronik. bagian keempat tanda tangan elektronik otoritas jasa keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik. dalam hal otoritas jasa keuangan belum mengimplementasikan penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada maka persetujuan atau penolakan diberikan melalui surat dalam bentuk dokumen cetak dan surat elektronik kepada pemohon. bab iii keadaan kahar dalam hal otoritas jasa keuangan menyatakan sistem perizinan secara elektronik tidak dapat diakses karena adanya keadaan kahar, pemohon mengajukan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan secara luring disertai dokumen pendukung dalam bentuk dokumen elektronik. bab ketentuan lain lain informasi tingkat pelayanan tiap jenis perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dipublikasikan melalui sistem perizinan secara elektronik. otoritas jasa keuangan menyediakan layanan helpdesk call center atas sistem perizinan secara elektronik. semua dokumen yang telah diunggah melalui sistem perizinan secara elektronik dan atau disampaikan kepada otoritas jasa keuangan sepenuhnya menjadi milik otoritas jasa keuangan dan bersifat rahasia serta tidak dapat ditarik kembali. penggunaan sistem perizinan secara elektronik tidak dikenakan biaya tambahan. bab ketentuan peralihan dalam hal modul perizinan belum tersedia pada sistem perizinan secara elektronik maka pengajuan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada tiap sektor. bagi pemohon yang telah mengajukan perizinan dan telah menyampaikan dokumen kepada otoritas jasa keuangan sebelum peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, permohonan perizinan tetap diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanganada tiapizinan elektronik. sektor jasa keuangumum berdasarkan undang undang nomor tahun tentang otoritas jasa keuangan, fungsi dibentuknya otoritas jasa keuangan adalahdiantaranya termasuk perizinan terintegrasi sektor jasa keuangan. perizinan terintegrasi dipandang penting mengingat saat ini proses globalisasi pada sistem keuangan, dan kemajuan bidang teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar sektor jasa keuangan. prosedur perizinan yang ada pada saat ini diatur ketentuan tiap sektor. prosedur perizinan dilakukan melalui permohonan yang diajukan secara manual dan atau elektronik oleh ljk, serta diproses oleh satuan kerja bawah koordinasi kepala eksekutif pada masing masing sektor pengawasan, yakni meliputi sektor pengawasanmpertimbangkan hal tersebut, otoritas jasa keuangan memandang perlu untuk mengatur proses perizinan secara terintegrasi. sebagaimana dipahami, pelayanan perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan memiliki beberapa keuntungan. dari sisi pemohon, perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pelayanan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan, khususnya mengenai efisiensi, transparansi dalam bentuk informasi status perizinan (tracking system) dan proses yang lebih sederhana, sedangkan dari sisi otoritas jasa keuangan, perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dapat menjamin akurasi data, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pemantauan proses perizinan terutama yang melibatkan koordinasi antar (dua) atau lebih sektor pengawasan otoritas jasa keuangan. sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan layanan perizinan sektor jasa keuangan, otoritas jasa keuangan membangun dan menerapkan sistem perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan bagi. dengan mempertimbangkan peningkatan layanan melalui penerapan sistem perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dimaksud, perlu untuk sebagai payung hukum atas seluruh ketentuan perizinan secara elektronik. ii. demi cukup jelas. sistem perizinan secara elektronik yang digunakan ojk saat ini merupakan aplikasi sistem perizinan terintegrasi yang akan mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sejenis lainnya. kegiatan perizinan sektor jasa keuangan antara lain keseluruhan proses atas permohonan izin, persetujuan, pendaftaran, pernyataan pendaftaran, dan pencatatan. cukup jelas. cukup jelas. persyaratan administrasi dan tata cara registrasi untuk memperoleh hak akses diinformasikan dalam modul pada sistem perizinan secara elektronik. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dapat dipertanggungjawabkan adalah dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa dokumen yang disampaikan pemohon bukan merupakan dokumen yang benar sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian keputusan otoritas jasa keuangan dalam pemberian persetujuan penolakan permohonan perizinan maka otoritas jasa keuangan dapat meninjau kembali keputusan dimaksud dan atau mengenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sektor jasa keuangan yang berlaku bagi masing masing pemohon. huruf petunjuk operasional dapat diunduh melalui sistem perizinan secara elektronik. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf hak akses terhadap sistem perizinan secara elektronik berakhir berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan antara lain pemilik hak akses terbukti melakukan penyalahgunaan sistem perizinan secara elektronik seperti tindakan penyimpangan, pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi yang mengakibatkan kerugian dan atau pelaku kecurangan memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan jam kerja adalah jam kerja otoritas jasa keuangan. cukup jelas. pemberitahuan secara eletronik disampaikan melalui surat elektronik (e mail) dan atau melalui sistem perizinan secara elektronik kepada pemohon. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud persetujuan adalah pemberian izin, persetujuan prinsip, pernyataan efektif dan atau namun tidak terbatas pada bentuk persetujuan lainnya. yang dimaksud penolakan adalah pembatalan proses perizinan, penolakan izin, dan atau namun tidak terbatas pada bentuk penolakan lainnyadisampaikan melalui e mail pemohon dan atau melalui sistem perizinan secara elektronik. dokumen elektronik merupakan dokumen yang sah. persetujuan atau penolakan dalam bentuk surat elektronik disertai dengan hasil pemindaian dokumen yang telah dibubuhkan tanda tangan basah oleh pejabat yang berwenang. yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan yang tidak dapat dihindarkan antara lain bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya, dan atau kondisi lain luar kendali otoritas jasa keuangan yang mengakibatkan jaringan dan atau sistem aplikasi yang bermasalah sehingga sistem perizinan secara elektronik tidak dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu yang membutuhkan tindakan khusus oleh otoritas jasa keuangan. otoritas jasa keuangan akan menyampaikan informasi atas terjadinya gangguan dan keadaan kahar melalui pengumuman pada situs resmi atau media massa nasionaltingkat pelayanan antara lain berisi alur proses dari setiap tahapan proses perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan dan status perizinan secara elektronik sektor jasa keuangan (tracking system). cukup jelas. cukup jelas. penggunaan sistem perizinan secara elektronik yang tidak dikenakan biaya tambahan antara lain pendaftaran hak akses dan penggunaan fitur sistem perizinan secara elektronik. namun demikian, pemohon tetap dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan perizinan pada masing masing sektor jasa keuangan. yang dimaksud dengan ketentuan pada tiap sektor adalah peraturan dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran otoritas jasa keuangan, maupun bentuk lainnya yang dikeluarkan oleh tiap sektor jasa keuangan termasuk juga persyaratan dan tata cara pengajuan perizinan. tata cara pengajuan perizinan meliputi persyaratan dokumen, service level agreement, tahapan perizinan dan hal lain yang ditetapkan dalam bentuk peraturan otoritas jasa keuangan, surat edaran otoritas jasa keuangan maupun ketentuan peraturan perundang undangan lainnya sektor jasa keuangan yang berlaku bagi tiap pemoholebih mendorong transaksi derivatif pasar valuta asing domestik yang saat ini relatif belum berkembang dan tingginya segmentasi akibat keterbatasan counterpart line serta sejalan dengan dinamika perkembangan pasar valuta asing domestik, bank indonesia memandang perlu melakukan penyempurnaan pengaturan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia. penyempurnaan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada bank indonesia dan akan memberikan dampak positif bagi upaya percepatan pendalaman pasar valuta asing domestik. ii. demi angka cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf istilahkewajiban penerusan (pass on) transaksi derivatif bank dengan pihak terkait bank mengacu kepada ketentuan bank indonesia mengenai transaksi derivatif. definisi pihak terkait mengacu kepada ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas.

sma lembaran negara republik indonesia pendek. likuiditas. pinjamterutama perbankan serta turutterutama perbankan dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankaninjaman likuiditas jangka pendek kepaddapat memperbarui laporan daftar aset kredit dan ataujpjpjpnyataan bank bahwa, surat pernyataan kesanggupan bank untuk membayar segala kewajiban terkaitbank indonesia memberikan pjp untuk jangka waktu paling lama (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian pjp. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada berlaku efektif sejak tanggal aktivasi pemberian pjpjpjpjp sebagaimana dimaksud dalam bab persetujuan dan penolakan permohonan pjp:jp meskipun bank telah memenuhi seluruh persyaratan pjp. bab pencairan pjp bank dapat mengajukan pencairan pjp sejak tanggal aktivasi pemberian pjp oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam pencairan pjpjjpjpjp. pembatasan pencairan pjpjpjp diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia berwenang menghentikan pencairan pjpbab perpanjangan jangka waktu pjp: melunasi bunga atas pjp pada saat jatuh waktubab vii penambahan dan penurunan plafon pjpprimerakta perubahantambahan agunan tidak mencukupi penambahan plafon pjpbank dapat mengajukan permohonan penurunan plafon pjpjp diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab viii larangan dan pembatasan kegiatan bagi bank penerima pjp selama periode pemberian pjp atau selama bank belum melunasi kewajiban pjp, bank dilarang: melakukan penempatan dana, menyalurkan kredit dan ataujp bank hanya dapat mengikuti operasi moneter bank indonesia yang bersifat ekspansi. bab bungamenggunakan tingkat suku bunga sebesar purchase agreement rate ditambah margin sebesar (empat jp pada saat jatuh waktu sebesar pokok dan bunga pjp. bank yang belum melakukan pelunasan pjpjp lunas. bank indonesia mendebat rekening giro bank dalam rupiah bank indonesia dalam hal: sebelum pjpjp jatuh waktu, dan atau pjpjppokok dan bunga pjp, termasuk rekening giro milik uus. bank indonesia tetap menghitung bunga sampai dengan pokok pjp dilunasi. ketentuan lebih lanjut mengenai pelunasan pjp diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam hal kewajiban pjpbank tidak melakukan penyetoran kekurangan kewajiban pjp sebagaimana dimaksud pada atau bank melakukan penyetoran kekurangan kewajiban pjpjpjp menjadi beban bank. ketentuan lebih lanjut mengenai biaya yang timbul sehubungan dengan proses pjp diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab xii pelaporan bank yang menerima pjpjpobligasi korporasi atau sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan peringkat yang ditetapkan bank indonesia, pelunasan kredit atau pembiayaan yang menjadi agunan pjp oleh debitur atau nasabah bank, dan atau aset kredit atau aset pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas,jpjp sesuai dengan peruntukannya dan pelaksanaan rencana pembayaran kembali pjp sesuai dengan perjanjian pemberian pjpjp selama periode pemberian pjp. bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang menerima pjpjp tidak dapat diperpanjang, dan atau tidak dapat mengajukan permohonan pjp dalam jangka waktu tertentu. bank yang tidak melakukan pelunasan pjpdan. bank yang tidak melakukan pelunasan pjpcc., penurunan status kepesertaan sistem kliring nasional bank indonesia seni), termasuk penurunan status kepesertaan seni bagi uus, penurunan status kepesertaan bank indonesia real time gross settlement bi rtgs), termasuk penurunan status kepesertaan bi rtgs bagi uus, termasuk penurunan status kepesertaan bi sss bagi uuskredit dan atau aset pembiayaanjp yang diajukan setelah tanggal juli ketentuan mengenai persyaratan bahwa agunan berupa aset kredit dan ataubab persyaratan pjp,bs, dan atau cc.,huruf dan huruf serta huruf dan huruf atau bank memiliki surat berharga sebagaimana dimaksud pada huruf huruf dan huruf serta huruf d, dan nila agunan berupa aset kredit atau aset pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar kendan huruf

sta tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. bank umum. konvensional. jangka pendek. likuiditas. pinjamtersebut dan untuk turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankanjp dari bank indonesia sebagai leader the last resort. akses bank untuk memperoleh pinjamjp bagi bank yang diharapkan dapat memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dengan pembatasan pencairan pjp maka bank hanya dapat mencairkan pjpjp adalah pokok atau baki debut (outstanding) pjp, bunga pjp, dan biaya lainnya terkait pjp. larangan bagi bank berlaku juga bagi uus dari bank penerima pjppub), pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (puas), dan pembelian surat berharga. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. operasi moneterlending facility dalam rangka standing facilities. pembatasan keikutsertaan bagi bank hanya dalam operasi moneter bank indonesia yang bersifat ekspansi berlaku juga bagi uus dari bank dalam operasi moneter syariah. cukup jelas. yang dimaksud dengan "purchase agreement rate" atau reporumus perhitungan besarnya bunga pjp adalah sebagai berikut: xt keterangan: besarnya bunga yang diterima bank indonesia. baki debut pjp. lending facility (empat ratus) basis poin. jumlah hari kalender perhitungan bunga. cukup jelas. yang dimaksud dengan pokok adalah baki debut pjp pada saat jatuh waktuhuruf pendekatan saldo rekening giro bank dilakukan sepanjang terdapat baki debut (outstanding) pjp, paling tinggi sebesar nilai terendah antara baki debut pjpjp jatuh waktu dilakukan dengan mendebat saldo rekening giro bank sebesar pokok dan bunga pjp. huruf apabila saat jatuh waktu pjpunga pjpjpcukup jelas. biaya yang timbul sehubungan dengan proses pjpadalahsbs yang dapat digunakan sebagai agunan pjp adalahn tanggal aktivasi pemberian pjpjpdari ojk mengenai kondisi bank yang mengajukan pjpjpjp. surat sanggup bayar tersebut tidak dapat diperdagangkan pasar uang. huruf cukup jelas.

sma lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. kode etik pasar. treasure. penerapan. sertifiktreasure dan penerapan kode etik pasarektif, efisien, dan sehat: bahwa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dibutuhkan pula pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat, bahwa dalam rangka menciptakan pasar keuangan, khususnya pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya yang efektif, efisien, dan sehat diperlukan upaya untuk melakukan pengembangan pasar keuangan, bahwa pasar keuangan yang berkembang harus diimbangi dengan upaya penguatan kredibilitas pasar keuangan melalui peningkatan kompetensi dan integritas pelaku pasar dengan menerapkan kewajiban sertifikasi treasure dan kode etiksertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasaertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasarenatausahakan kepemilikan sertifikat treasure dan pemeliharaan kompetensi, menetapkan perpanjangan sertifikat treasure, dan mengakui dan menetapkan tingkatan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri. ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi profesi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii pelaporan dan pengawasan bagian kesatu pelaporan pelaku pasar wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia yang terdiri atas: laporan daftar direksi dan pegawai serta kepemilikan sertifikat treasure, laporan tindak lanjut terhadap direksi dan pegawai yang belum memenuhi ketentuan kewajiban sertifikasi treasure, dan laporan daftar direksi dan pegawai yang diberhentikan karena melakukan pelanggaran kode etik pasar. lembaga sertifikasi profesi wajib menyampaikan laporan kepada bank indonesia yang terdiri atas: laporan daftar pemilik sertifikat treasure beserta tingkatan sertifikat treasure, laporan daftar pemilik sertifikat treasure yang: ditunda penerbitannya, dibekukan, dan atau dicabut, beserta alasannya, laporan rencana dan hasil perubahan skema sertifikasi yang dijadikan acuan pelaksanaan sertifikasi treasure, dan informasi lain terkait sertifikasi treasure. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kepadalaku pasar dan lembaga sertifikasi profesi terkait penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikasi treasurerangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat meminta tambahan informasi yang diperlukan kepada pelaku pasar dan lembaga sertifikasi profesi. bab viii sanksi pelaku pasaengan tembusan kepada otoritas terkait. pelaku pasasebagaimana dimaksud dalam dan atau tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam danperalihan sertifikat treasure yang diterbitkan sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku, dianggap sesuai dengan ketentuan bank indonesia ini dengan syarat sebagai berikut: diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia setelah berlakunya peraturan bank indonesia ini, dalam hal sertifikat treasure belum jatuh tempo, berlaku sesuai dengan jangka waktu sertifikat treasure tersebut, dan dalam hal sertifikat treasure sudah jatuh tempo, diperpanjang dengan mengikuti pemeliharaan kompetensi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam bab ketentuan penutup ketentuan mengenai prosedur internal kode etik pasar sebagaimana dimaksud dalam dan ketentuan mengenai keanggotaan asosiasi profesi treasure sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku (enam) bulan terhitung sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan. ketentuan mengenai kepemilikan sertifikat treasure sebagaimana dimaksud dalam diatur sebagai berikut:laksanaan transaksi pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat (dua) tahun sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan,njualan produk pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya, dipenuhi paling lambat (tiga) tahun sejak peraturan bank indonesia ini diundangkan, dan bagi direksi dan pegawai pelaku pasar yang berdasarkan prinsip syariah yang bertanggung jawab dan atau melaksanakan aktivitas treasure, dipenuhi paling lambat (tiga) tahunpembelian valuta asing terhadap rupiah atau valuta asing terhadap valuta asing lainnya. pelaku pasar uang dan pasar valuta asing yang selanjutnya disebut pelaku pasar adalah pihak yang bertransaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing beserta derivatifny, dan unit usaha syariah.aktivitas treasure adalah kegiatan transaksi keuangan secara langsung yaitu terkait penjualan produk dan atau pelaksanaan transaksi pasar uang dan atau pasar valuta asing beserta derivatifnya. treasure adalah unit kerja pada struktur organisasi pelaku pasar yang melaksanakan aktivitas treasure, baik kantor pusat maupun kantor cabang. direksi adalah: direksi sebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas bagi pelaku pasar yang berbentuk hukum perseroan terbatas: dan pimpinan kantor cabang bagi pelaku pasar yang berbentuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan luar negeri, yang membawakan treasure. pegawai adalah pejabat dan staf pelaku pasar yang melakukan aktivitas treasure treasure dan pasar valuta asing beserta derivatifnya. sertifikat treasure adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi bidang treasure. sertifikasi treasure adalah proses pemberian sertifikatprofesi treasure adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi bidang treasure terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja pasar keuangan, ketentuan yang berlaku pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya, dan kode etik pasar. sertifikat kompetensi peraturan dan kode etik pasar adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi terkait ketentuan pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya dan kode etik pasarinstitusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan sertifikasi treasure. skema sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang. pemeliharaan kompetensi adalah proses pengisian pengetahuan dan kompetensi pemilik sertifikat treasure. bank indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan sertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar dalam rangka meningkatkan: standar kompetensi pelaku pasar, standar pelaksanaan sertifikasi treasure oleh lembaga sertifikasi profesi, integritas pelaku pasar, direksi,dalam berlaku bagi pelaku pasar yang berbentuk: bank: perusahaan pialang, perusahaan efek beserta perusahaan induknya, dan lembaga lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. bab kode etik pasar direksi dan pegawai pelaku pasar harus menerapkan kode etik pasar dalam melaksanakan aktivitas treasure. kode etik pasar yang menjadi pedoman direksi dan pegawai pelaku pasar yang berdasarkan prinsip konvensional. kode etik pasar yang menjadi pedoman direksi dan pegawai pelaku pasar yang berdasarkan prinsip syariah syariah. pelaku pasar wajib memiliki prosedur internal untuk memastikan direksi dan pegawai memahami dan menerapkan kode etik pasar. ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kode etik pasar dalam prosedur internal diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab iii keanggotaan asosiasi pelaku pasar berbentuk bank dan perusahaan pialang harus memastikan direksi dan pegawai menjadi anggota asosiasi profesi treasure. bab sertifikat treasure sertifikat treasure diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia. sertifikat treasure sebagaimana dimaksud dalam terdiri atas (dua) klasifikasi, yaitu: sertifikat kompetensi profesi treasure yang ditetapkan dalam (tiga) tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut, dan sertifikat kompetensi peraturan dan kode etik pasar. sertifikat treasure berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. perpanjangan sertifikat treasure sebagaimana dimaksud pada dilakukan dengan syarat pemilik sertifikat treasure telah mengikuti pemeliharaan kompetensi sebelum jangka waktu sertifikat treasure berakhir. pelaku pasar wajib memastikan direksi dan pegawai memiliki sertifikat treasure sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sertifikat treasure sebagaimana dimaksud dalam klasifikasi dan tingkatan sertifikat treasure bagi direksi dan pegawai sebagaimana dimaksud pada diatur berdasarkan: bentuk pelaku pasar sebagaimana dimaksud dalam dan jenjangjabatan. sertifikat treasure bagi direksi dan pejabat pelaku pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi paling lambat (enam) bulan terhitung sejak efektif menduduki jabatan. sertifikat treasure bagi staf pelaku pasar sesuai dengan klasifikasi dan tingkatan sebagaimana dimaksud pada wajib dipenuhi sebelum melaksanakan transaksi treasure. sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri dapat diakui oleh lembaga sertifikasi profesi dengan menerbitkan sertifikat kompetensi profesi treasure. sertifikat kompetensi profesi treasure sebagaimana dimaksud pada diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dengan persyaratan: sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri masih berlaku, sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri mendapatkan rekomendasi dari asosiasi profesi treasure, dan pemilik sertifikat profesi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi luar negeri lulus uji kompetensi peraturan dan kode etik pasar yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi. lembaga sertifikasi profesi menetapkan tingkatan dari sertifikat kompetensi profesi treasure sebagaimana dimaksud pada bank indonesia berwenang meminta lembaga sertifikasi profesi untuk menunda penerbitan, membekukan, atau mencabut sertifikat treasure berdasarkan hasil pengawasan bank indonesia dan atau otoritas terkait lainnya. sertifikat treasure yang diterbitkan oleh suatu lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia harus diakui oleh lembaga sertifikasi profesi lain yang diakui oleh bank indonesia. ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat treasure diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pemeliharaan kompetensi pemeliharaan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi direksi dan pegawai. direksi dan pegawai mengikuti pemeliharaan kompetensi secara berkala. pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diselenggarakan oleh: lembaga pendidikan formal dan nonformal, asosiasi profesi treasure, asosiasi industri jasa keuangan, learning center atau pihak internal pelaku pasar, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga pelatihan lain bidang treasure. penyelenggaraan pemeliharaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada harus mendapat pengakuan dari lembaga sertifikasi profesi. lembaga sertifikasi profesi wajib menatausahakan data pemilik sertifikat treasure yang mengikuti pemeliharaan kompetensi. ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan kompetensi diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab lembaga sertifikasi profesi lembaga sertifikasi profesi merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh bank indonesia. bank indonesia menerbitkan daftar lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia. bank indonesia berwenang mengeluarkan lembaga sertifikasi profesi dari daftar lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia mengeluarkan lembaga sertifikasi profesi dari daftar lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada dengan mempertimbangkan: pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan bank indonesia ini dan peraturan pelaksanaannya, rekomendasi dari otoritas terkait, dan atau cc. rekomendasi asosiasi profesi treasure. lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud dalam memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut: didirikan oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi industri jasa keuangan, memperoleh lisensi sebagai lembaga sertifikasi profesi bidang treasure dari otoritas yang berwenang, direkomendasikan oleh asosiasi profesi dan atau asosiasi industri jasa keuangan, dikelola oleh pengurus yang berpengalaman industri jasa keuangan, memiliki perangkat organisasi, dan memiliki skema sertifikasi. lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: menyelenggarakan sertifikasi treasure sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional, standar internasional, dan atau standar khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan terkait, menyusun materi uji kompetensi sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan praktik bidang treasure, kebutuhan industri, dan praktik internasional terbaik, menerbitkan sertifikat kompetensi profesi treasure dan sertifikat kompetensi peraturan dan kode etik pasar,

sma tambahan lembaran negara r.iertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar umum tujuan bank indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang undang tentang bank indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. untuk mencapai tujuan tersebutrupiah. dalam rangkakeuangan domestik yang efektif, efisien, dan sehat. pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tidak hanya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, melainkan juga dapat mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi indonesia. pasar keuangan yang efektif, efisien, dan sehat tersebut dapat dicapai melalui pengembangan pasar keuangan dan peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik. pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya membutuhkan adanya penguatan pengaturan dan pengembangan instrumen keuangan. penguatan pengaturan dilakukan dengan menyempurnakan ketentuan yang ada dan menyusun ketentuan baru yang dapat mendorong pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya arah yang lebih baik dan sehat. bank indonesia juga secara berkesinambungan melakukan pengembangan produk atau instrumen keuangan sehingga tersedia alternatif yang memudahkan masyarakat memilih instrumen keuangan sesuai preferensinya. pengembangan instrumen keuangan yang dilakukan tetap perlu memperhatikan prinsip kehati hatian dan pengelolaan risiko yang baik demi menjaga stabilitas pasar keuangan domestik. salah satu penerapan prinsip kehati hatian dan pengelolaan risiko sebagai upaya peningkatan kredibilitas pasar keuangan domestik adalah melalui peningkatan integritas dan kompetensi pelaku pasar. oleh karena itu, dalam rangka peningkatan integritas dan kompetensi pelaku pasar, bank indonesia perlu menata dan mengatur mengenai integritas dan standar kompetensi pelaku pasar keuangan khususnya pasar uang dan pasar valuta asing beserta derivatifnya. pengaturan tentang integritas dan standar kompetensi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kewajiban sertifikasi treasure dan penerapan kode etik pasar bagi pelaku pasar. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. pelaku pasarpasarcukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam hal pemilik sertifikat treasure tidak mengikuti pemeliharaan kompetensi sampai dengan jangka waktu sertifikat treasure berakhir maka sertifikat treasure dinyatakan tidak berlaku. pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa direksi dan pegawai memiliki sertifikat treasure adalah unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pelaku pasar. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan jenjang jabatan adalah jenjang direksi, pejabat, atau staf. cukup jelas. yang dimaksud dengan staf pelaku pasar adalah pegawai tingkat pertama pada jenjang jabatan treasure dan tidak membawahi pegawai lainnya. yang dimaksud dengan lembaga sertifikasi profesi adalah lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank indonesia. cukup jelas. cukup jelas. penundaan penerbitatau permasalahan pelaksanaan sertifikasi treasure oleh lembaga sertifikasi profesi. cukup jelas. cukup jelas. pemeliharaan kompetensi dilakukan melalui kegiatan antara lain dalam bentuk ujian tertulis atau lisan, in house training, seminar, workshop, lokakarya, dan atau e learning. cukup jelas. cukup jelas. pengakuan dari lembaga sertifikasi profesi atas penyelenggaraan pemeliharaan kompetensi dengan mempertimbangkan antara lain penyelenggara, bentuk kegiatan, materi, dan jangka waktu penyelenggaraan. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelascukup jelas. huruf cukup jelas. huruf penyusunan materi uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi dapat melibatkan asosiasi proferen lembaran negara republik indonesia perbankan. bi. bank umum konvensional. gwm. rupiah. valutvitas transmisi kebijakan moneter, dibutuhkan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter dan penguatan manajemen likuiditas bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan giro wajib minimum, bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata primer sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dihitung dengan membandingankvaluta asing dalam (satu) masa laporan pada (dua) masa laporan sebelumnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan gwm primer sebagaimana dimaksud pada dan serta gwm lfkunder sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan membandingkan jumlah sbi, sdb, dan atau sbn setiap akhir hari dalamketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan gwm sekundelfr dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf dilakukan sebagai berikut: dalam hal lfr bank berada dalam kisaran lfr target maka gwm lfr adalah sebesar (nol persen) dari dpk dalam rupiah, dalam hal lfr bank lebih kecil dari batas bawah lfr target maka gwm lfr merupakan hasil perkalian antara parameter disinsentif bawah, selisih antara batas bawah lfr target dan lfr bank, dan dpk dalam rupiah, dalam hal lfr bank lebih besar dari batas atas lfr target dan komm bank lebih kecil dari komm insentif maka gwm lfr merupakan hasil perkalian antara parameter disinsentif atas, selisih antara lfr bank dan batas atas lfr target, dan dpk dalam rupiah, dan dalam hal lfr bank lebih besar dari batas atas lfr target dan komm bank sama atau lebih besar dari komm insentif maka gwm lfr adalah sebesar (nol persen) dari dpk dalam rupiahyang mengatur,satuuntuk setiap hari kerja bagi bank yangmberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada sampai dengan tidak berlaku terhadap bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendekdan jasa giro periode tanggal sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkanmengedit atau mendebat rekening giro rupiahketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: bank yang melanggar kewajiban pemenuhan gwm sebagaimana dimaksud dalam dan dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, dan sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut: bank yang melanggar kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf angka huruf huruf dan atauprimer sebagaimana dimaksud dalam huruf angkamasa laporan, terhadap rata rata kekurangan gwm primer yang wajib dipenuhi secara rata rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama (dua) masa laporan, bandalam angka dibayarmendebat atau mengedit rekening giroapabila pada saat pendekatan sebagaimana dimaksud pada saldo rekening giro rupiah h0.huruf angka ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka mulai berlaku pada tanggal agustusdalam bentuk sertifikat bank indonesia, sertifikat deposito bank indonesia, dan atau surat berharga negaramencakup giro, tabungan, danrasio kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disebusaha mikro, kecil, dan menengahrasio kredit umkm adalah perbandingan antara jumlah kredit umkm terhadap total kredit. rasio non terhadap total kredit. rasio non terhadap total kredit umkm. laporan berkala bank umumketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam ditetapkan sebagai berikut: gwm primer sebesar rata rata (enam koma lima persen) dari dpk dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi: secara harian sebesar 5y0 (lima persen), dan secara rata rata untuk masa laporan tertentu sebesar (satu koma lima persen), gwm sekunder secara harian sebesar (empat persen) dari dpk dalam rupiah, dan 'gwm lfr secara harianketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan gwm dalam rupdalam huruf angka kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi.jangka waktu (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif. kelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan gwm sekunder sebagaimana dimaksud dalam huruf dan gwm lfr sebagaimana dimaksud dalam huruf pemberian kelonggaran gwm primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada dilakukan atas permintaan bank kepada bank indonesia. permintaan bank sebagaimana dimaksud pada harus disertai dengan persetujuan dari ojk mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm primer. ketentuan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pemenuhan gwm oleh bank sebagaimana dimaksud dalam dan dilakukan pada apabila bank tersebut tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro bank, dan, dan yang menegaskan bahwa bank tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro bankpemenuhan gwm primer sebagaimana dimaksud dalam huruf dikecualikan bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek. bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi gwm primer secara harian sebesar (enam koma lima persen) dari dpk dalam rupiah. selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi gwm sekunder, gwm lfr, dan gwm dalam valuta asing. pemenuhan gwm primer sebagaimana dimaksud pada dilakukanank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendekprimer sebagaimana dimaksud dalam huruf angka dan gwm lfr sebagaimana dimaksud dalam huruf dihitung dengan membandingkan posisi saldo rekening giro rupiah bank bank indonesia setiap akhir hari dalam (dua) masa laporan

sma tambahan lembaran negara r.i rupiah. valutlangkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter melalui implementasi suku bunga kebijakan bank indonesia day reverse repo rate guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. dalam rangka mengoptimalkan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter tersebut, bank indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan gwm. perubahan perhitungan pemenuhan gwm bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mengurangi volatilitas suku bunga pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pemenuhan sebagian gwm primer secara rata rata dan penyesuaian periode pemenuhan gwm. ii. demi angka cukup jelas. angka huruf perhitungan pemenuhan gwm primer secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo rekening giro rupiah bank bank indonesia pada akhir hari. perhitungan pemenuhan gwm primer secara rata rata dilakukan berdasar. pemenuhan gwm primer secara rata rata hanya dapat dipenuhi setelah bank memenuhi gwm primer secara harian. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan gwm primer yang wajib dipenuhi secara cukup jelas( y0( ,00686y6 hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi (lima) angka belakang koma. dalam hal bank tidak, bank tidak diberikan jasa giro untuk hari kerja tersebut. bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban gwm dalam rupiahsedikit (lima koma lima persen) dari dpk dalam rupiah yang terdiri atas 4y6 (empat persen) gwm primer yang wajib dipenuhi secara harian dan (satu koma lima persen) gwm primer yang wajib dipenuhi secara rata rata untuk masa laporan tertentu, serta memenuhi kewajiban gwm sekunder dan gwm lfr dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. huruf cukup jelas5y6angka cukup jelas. angka cukup jelas. angka cukup jelas. cukup jelas. harian sebesar (satu persen) tersebut maka gwm primer yang wajib dipenuhi secara harian oleh bank yang semula sebesar (lima persen) berubah menjadi sebesar (empat persen). cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. angka cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan operasional terkait saldo giro bank adalah kegiatan bank dan kantor cabang bank antara lain penerimaan atau pengiriman dana dari atau kepada peserta bank indonesia real time gross settlement lain, setoran atau tarikan tunai bank kepada bank indonesia, dan pendekatan rekening giro bank oleh bank indonesia. cukup jelas. angka yang dimaksud dengan bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek adalah banangka perhitungan pemenuhan persentase gwm primer yang dipenuhi secara harian dan gwm lfr adalah sebagai berikut: jumlah harian saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat bank indonesia setiap akhir hari dalamyang dipenuhi secara harian dan gwm lfrprimer secara rata rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut: jumlah rata rata saldo rekening giro rupiah bank yang tercatat bank indonesia pada akhir hari pada setiap akhirsecara rata rata dalam masa laporan tertentuadalah sebagai berikut: jumlah harian saldo rekening giro valas bank yang tercatat bank indonesia setiap akhir hari dalam (satu) masa laporan rata rata harian jumlah dpk dalam valuta asing bank dalam (satu) masa laporan pada (dua) masa laporan sebelumnya perhitungan pemenuhan gwm dalam valuta asing didasarkan pada dpk dalam valuta asing: dan. cukup jelas. angka sbn terdiri atas surat utang negara dan surat berharga syariah negara. yang dimaksud dengan surat utang negarayang terdiri atas obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. yang dimaksud dengan surat berharga syariah negara adalah surat berharga syariah negara atau sukuk negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara yang terdiri atas surat berharga syariah negara jangka panjang dan surat berharga syariah negara jangka pendek. perhitungan pemenuhan persentase gwm sekunder adalah sebagai berikut: sbi sdb sbn setiap akhir hari dalam (dua) masa laporan rata rata harian jumlah dpk bank dalam rupiah dalam (dua) masa laporan pada (empat) masa laporan sebelumnya perhitungan pemenuhan gwm sekunder didasarkan pada dpk bank dalam rupiah sebagai berikut:angka cukup jelas. angkaempat) masa laporan sebelumnya,dan lfr bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan gwm lfr harian untuk tanggal sampai denganakhir bulan sebelumnya, dan,,: danperhitungan jasa giro harian dalam (duadua) masa laporan pada (empat) masa laporan sebelumnya.

sma ren dalam rangka pengendalian moneter, bank indonesia juga memerlukan data dan informasi terkait uang kertas asing yang masuk dalam dan luar daerah pabean indonesia, bahwa pengaturan mengenai perizinan pembawaan uang kertas asing dalam dan luar daerah pabean indonesia juga sejalan dengan upaya mendukung kebijakan bank indonesia dalam mewujudkan gerakan nasional nontunai dan penerapan kewajiban penggunaan rupiah dalammbangkan oleh pengelola portal indonesia national single window. bank indonesia bekerja sama dengan direktorat jenderal bea dan cukai serta otoritas lain dalam rangka: pertukaran data dan informasi, penegakan ketentuan pembawaan uka sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kepabeanan, dan atau kerja sama lainnya. bab viii kurs konversi kurs yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan pembawaan uka ini mengacu pada kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan. dalam hal pembawaan uka menggunakan mata uang asing yang tidak terdapat dalam kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan sebagaimana dimaksud pada kurs yang digunakan adalah kurs beli valuta asing oleh perbankan atau indikasi kurs yang dijadikan acuan pasar. bab sanksimemperoleh izin pembawaan uka darietiappersetujuan bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam atau melebihi kuota yang telah disetujui olehanksi yang dikenakan kepada badan berizin sebagaimana dimaksud dalam tidak meniadakan sanksi administratif yang dikenakan oleh bank indonesia. badan berizin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dankegiatan pembawaan uka, dan atau cc. pencabutan izin pembawaan uka. selain sanksingenakan sanksi sesuai dengan kewenangaketentuan dalam peraturan bank indonesia ini tidak berlaku bagi pembawaan uka yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas bank indonesia. bank dan penyelenggara kurva bukan bank yang telah melakukan kegiatan pembawaan uka sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku harus mengajukan izin pembawaan uka kepada bank indonesia dengan mengacu pada peraturan bank indonesia ini. bab ketentuan penutup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dan mulai berlaku pada tanggal meipihak yang memperoleh izin pembawaan uka dari bank indonesisetiap pembawaan uklusif dan landas kontinen yang dalamnya berlaku undang undang mengenai kepabeanan. bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat,bank indonesia untuk melakukan kegiatan pembawaan uka. bab pihak yang dapat melakukan pembawaan ukaizin pembawaan uka dari bank indonesia. pihak yang dapat melakukan pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada adalahatau untuk kepentingan pihak lain. bab iii perizinan dan persetujuan pembawaan uka bagian kesatu perizinan pembawaan uka bank dan penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud dalam harus mengajukan permohonan kepada bank indonesia untuk memperoleh izin pembawaan uka. bank sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki izin usaha sebagai bank dari otoritas yang berwenang, dan memiliki izin sebagai bank devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing dari otoritas yang berwenang. penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank dari bank indonesia: memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp2. (dua miliar rupiah), dan cc. memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh bank indonesia. izin pembawaan uka yang diberikan bank indonesia kepada badan berizin berjangka waktu paling lama (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin. izin pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada dapat diperpanjang dengan pengajuan permohonan perpanjangan izin pembawaan uka dari badan berizin kepada bank indonesia. pengajuan permohonan perpanjangan izin pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) bulan sebelum izin pembawaan uka berakhir. dalam rangka memproses permohonan izin pembawaan uka sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam rangka melakukan penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung. selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan bank indonesia dapat melakukan koordinasi dengan otoritas terkait. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengajuan, pemrosesan, dan perpanjangan izin pembawaan uka diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua persetujuan pembawaan ukaterlebih dahulu mendapatkan persetujuan pembawaan uka dari bank indonesia. untuk mendapatkan persetujuan pembawaan uka sebagaimana dimaksud padapada dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan uka per mata uang dan detail rencana pembawaan uka untuk jangka waktu selama (tiga) bulanpermohonan persetujuan pembawaan uka sebagaimana dimaksud pada diajukan kepada bank indonesia paling lambat (satu) bulan sebelum periode pembawaan uka.berdasarkan pertimbangan: peruntukan pembawaan uka, aspek historis pembawaan uka, cc. kondisi makroekonomi, dan atau pertimbangan lainnya. persetujuan pembawaan uka yang diberikan oleh bank indonesia berupa kuota per mata uang untuk periode selama (tiga) bulan. badan berizin dilarang melakukan pembawaan uka melebihi kuota yang telah disetujui oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud pada dalam hal terdapat kebutuhan penambahan kuota dalam periode sebagaimana dimaksud pada badan berizin dapat mengajukan permintaan penambahan kuota (satu) kali dalam periode persetujuan pembawaan uka yang telah diberikan bank indonesilebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, tata cara pemrosesan, tata cara penambahan kuota, dan periode persetujuan pembawaan uka diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pembawaan uka oleh badan berizin badan berizin dapat melakukan pembawaan uka secara sendiri atau menggunakan jasa paper. badan berizin yang melakukan pembawaan uka dengan menggunakan jasa paper sebagaimana dimaksud dalam wajib menggunakan paper terdaftar. pembawaan uka oleh paper terdaftar sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan berdasarkan permintaan dari badan berizin. ketentuan mengenai paper tunduk pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah. ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembawaan uka oleh badan berizin diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab penyampaian perubahan data badan berizin badan berizin wajib menyampaikan kepada bank indonesia secara tertulis apabila terdapat perubahan data dan atau informasi pada dokumen yang telah disampaikan kepada bank indonesia saat pengajuan permohonan izin pembawaan uka. perubahan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada berupa: perubahan status, perubahan modal, cc. perubahan nama, dan atau perubahan alamatbank dilakukan setelah perubahan tersebut disetujui oleh otoritas yang berwenangpenyelenggara kurva bukan bank dilakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian perubahan data dan atau informasi bagi bank diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. dalam rangka memastikan kebenaran perubahan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam bank indonesia dapat meminta laporan, keterangan, dan atau data kepada badan berizin dan atau otoritas terkait. selain meminta laporan, keterangan, dan atau data sebagaimana dimaksud pada bank indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap badan berizin dimaksud. bank indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada bab evaluasi perizinan pembawaan uka bank indonesia melakukan evaluasi atas perizinan pembawaan uka dengan mempertimbangkan: tingkat kepatuhan badan berizin terhadap ketentuan yang berlaku, tingkat utilitas dan perkembangan kegiatan pembawaan uka, cc. adanya rekomendasi, informasi, dan atau permintaan dari pengawas atau otoritas lain, dan atau pertimbangan lainnya. bank indonesia berwenang untuk mencabut izin pembawaan uka yang diberikan kepada badan berizin berdasarkan: hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada permintaan otoritas lain yang berwenang, permohonan yang diajukan sendiri oleh badan berizin, dan atau pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan bank indonesia ini. bab vii hubungan antar lembaga pelaksanaan ketentuan mengenai pembawaan uka ini menggunakan infrastruktur pendukung berupa sistem yang dikembangkan bank indonesia dan atau sistem yang

sma tambahan lembaran negara r.i uang kertas. pembaw1i tentang pembawaan uang kertas asing dalam dan luar daerah pabean indonesia umum dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuaiadanya tren kenaikan volume transaksi uka domestik dan tingginya aktivitas pembawaan uka berpotensi mengganggu kestabilan nilai rupiah apabila lalu lintas pembawaannya tidak diatur dan tidak dimonitor secara baik oleh otoritas moneter. dengan memperhatikan hal tersebut maka dalam rangka pengendalian moneter, bank indonesia memerlukan data dan informasi terkait lalu lintas pembawaan uka dalam jumlah atas nominal tertentu yang dilakukan oleh pihak yang selama ini telah melakukan pembawaan uka, yaitu bank dan penyelenggara kurva bukan bank. guna mendukung efektivitas pengendalian moneter tersebut, pembawaan uka atas nominal tertentu perlu diatur mekanismenya sehingga bank indonesia dapat memonitor secara baik jumlah pasokan dan kebutuhan uka domestik dan sekaligus memitigasi pembawaan uka yang tidak memiliki peruntukan transaksi yang wajar. mekanisme yang diatur dalam peraturan bank indonesia ini adalah bahwa pembawaan uka dengan jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan rp1. (satu miliar rupiah) hanya boleh dilakukan oleh badan berizin, yaitu bank dan penyelenggara kurva bukan bank yang telah memperoleh izin dari bank indonesia untuk melakukan pembawaan uka. pertimbangan bank indonesia untuk membatasi pelaku pembawaan uka dimaksud, antara lain karena kedua lembaga keuangan tersebut, yaitu bank dan penyelenggara kurva bukan bank, merupakan pemasok utama uka pasar domestik serta memiliki kompetensi dan sistem yang cukup memadai yang diharapkan dapat memitigasi risiko terkait peredaran uka masyarakat. sementara itu, penetapan ambang batas, yaitu jumlah yang nilainya paling sedikit setara dengan rp1. (satu miliar rupiah), dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan aspek kewajaran pembawaan uang tunai oleh individu, mitigasi risiko terganggunya sektor pariwisata, sektor perdagangan dan jasa pasar domestik, kesiapan lembaga keuangan domestik dalam memfasilitasi jasa keuangan nontunai, serta untuk mendukung efektivitas ketentuan tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam transaksi barang dan jasa negara kesatuan republik indonesia. samping itu, pengaturan ini tidak bermaksud untuk melakukan kontrol devisa, sehingga individu baik warga negara indonesia wni) maupun warga negara asing wna) yang memerlukan uka atas ambang batas izin pembawaan uka, tetap dapat memenuhi kebutuhan valuta asing dengan cara nontunai. ii. demi cukup jelas.odal disetor adalah modal disetor untuk pendirian penyelenggara kurva bukan bank sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar penyelenggara kurva bukan bank dimaksud. huruf yang dimaksud persyaratan operasional antara lain memiliki: sumber daya manusia yang memadai, sistem informasi dan sistem manajemen risiko, dan cc. sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional terkait kegiatan usaha perdagangan valuta asing. jangka waktu izin pembawaan uka untuk penyelenggara kurva bukan bank paling lama sama dengan jangka waktu dari izin sebagai penyelenggara kurva bukan bank yang diberikan oleh bank indonesiaperiode pembawaan uka adalah (tiga) bulananpenolakan persetujuan pembawaan uka oleh bank indonesia antara lain mempertimbangkdari badan berizin kepada paper terdaftar untuk melakukan pembawaan uka dilakukan dengan surat permintaan dari badan berizin. paper terdaftartanpa permintaan dari badan berizin dianggap sebagai pihak yang tidak memperoleh izin pembawaan uka. cukup jelas. cukup jelas. perubahan data dan atau informasi antara lain disebabkan peleburan, penggabungan, pemisahan, self liquidation, dan atau penghentian kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan berizin. contoh perubahan status adalah perubahan status bank devisa menjadi bank nondevisa. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud denganyang dimaksud dengan otoritas lain antara lain pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan serta otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan. pertukaran data dan informasi terkait pembawaan uka antara lain memuat penyampaian dan perubahan daftar badan berizin dan paper terdaftar, pelaporan pembawaan uka, serta pembawaan uang tunai. cukup jelas. indikasi kurs yang umum digunakan sebagai acuan pasar, antara lain kurs beli bloomberg atau reutperbankan. bi. gerbang pembayaran nerbang pembayaran nasional (national payment gateway) dengan rahmat tuhan yang maha esa gubernur bank indonesia, menimbang bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing, bahwa untuk membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas, bahwa pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta memperluas aksentuasi masyarakat untuk gerakan nasional nontunai, bahwa gerbang pembayaran nasional (national payment gateway) perlu diselenggarakan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional, berorientasi pada manajemen risiko, memperhatikan perlindungan konsumen, dan menerapkan standar serta praktik intergerbang pembayaran nasional national payment gatewayapkan standar yang ditetapkan oleh bank indonesia dan dikelola oleh lembaga standar, dan terhubung dan memberikan akses data transaksi pembayaran dan kegiatan operasionalnya kepada lembaga services. lembaga switching dapat melakukan kerja sama dengan penyelenggara switching luar gpn (npg) sepanjang telah memperoleh persetujuan dari bank indonesia. lembaga switching harus memastikan bahwa transaksi pembayaran domestik melalui pihak yang bekerja sama dengan lembaga switching diproses melalui gpn (npg). pemberian persetujuan kepada lembaga switching dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam mengacu padalain ketentuan sebagaimana dimaksud pada pemberian persetujuan kerja sama kepada lembaga switching juga mempertimbangk. bagian ketiga lembaga services lembaga services sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh bank indonesia. pihak yang ditetapkan sebagai lembaga services harus memenuhi kriteria paling sedikit: berbadan hukum indonesia berbentuk perseroan terbatas: mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi services gpn (npg), dan cc. sahamnya dimiliki bersama oleh: lembaga switching, dan bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat) yang mayoritas sahamnya dimiliki warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia. kepemilikan saham pada lembaga services oleh bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat) sebagaimana dimaksud pada huruf angka dapat berupa kepemilikan tidak langsung. pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai lembaga services harus mengajukan permohonan penetapan sebagai lembaga serviceservices diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. lembaga services memiliki tugas yaitu: menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah: melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelan, cc. mengembangkan sistem untuk pencegahan fraud, manajemen risiko, dan mitigasi risiko, mengelola life cycle atas secure access module sam) dan mobile apps: menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen, dan melaksanakan tugas lainnya yang diamanatkan oleh bank indonesia terkait kegiatan services. dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada lembaga services berwenang: menetapkan ketentuan, dan memperoleh akses terhadap data transaksi pembayaran dan kegiatan operasional dari lembaga switching. lembaga services wajib mematuhi standar dan sla lembaga services yang ditetapkan oleh bank indonesia. lembaga services harus meminta persetujuan bank indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan tugasnya. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara gpn (npg) diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab pihak yang terhubung dengan gpn (npg) dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas, pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam wajib: mematuhi dan melaksanakan standar yang ditetapkan oleh bank indonesia dan dikelola oleh lembaga standar, dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga services. pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam wajib terhubung dengan gpn (npg) dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit (dua) lembaga switching. kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikecualikan untuk instrumen yang dapat saling interoperabilitas tanpa melalui lembaga switching. ketentuan lebih lanjut mengenaian gpn (npg) bagian kesatu kewajiban penyelesaian akhir bank indonesia lembaga switchinganggota dalam lembaga switching yang sama. lembaga services lembaga switching dan atau antar penerbit. tata cara dan mekanisme kepesertaan lembaga switching dan lembaga services untuk memproses penyelesaian akhir (setel men) bank indonesia mengacu padabagian kedua pemrosesan transaksi pembayaran domestik setiap transaksi pembayaran domestik wajib diproses melalui gpn (npg). pemrosesan transaksi pembayaran domestik dalam penyelenggaraan gpn (npg) dilaksanakan sebagai berikut: untuk kartu atm dan atau kartu debut: dan untuk instrumen pembayaran selain kartu atm dan atau kartu debut tunduk pada peraturan anggota dewan gubernur yang akan ditetapkan kemudian oleh bank indonesia. bagian ketiga branding nasional penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam dan pihak yang terhubung dengan gpn npg) sebagaimana dimaksud dalam wajib mematuhi ketentuan bank indonesia mengenai branding nasional. branding nasional sebagaimana dimaksud pada merupakan seperangkat aturan terkait logo, perluasan aksentuasi nasional, dan pemrosesan domestik. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan branding nasional diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bank indonesia menetapkan logo nasional sebagaimana dimaksud dalam pihak yang terhubung dengan gpn (npg) wajib mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada pada setiap instrumen pembayaran yang diterbitkan. pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam yang menyediakan kanal pembayaran berupa atm, edc, agen, payment gateway, dan atau kanal pembayaran lainnya wajib: menggunakan logo nasional sebagaimana dimaksud pada dan menerima instrumen pembayaran yang mencantumkan logo nasional sebagaimana dimaksud pada bagian keempat skema hargamatuhi ketentuan bank indonesia mengenai kebijakan skema harga. kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip sebagai berikut: mendorong perluasan aksentuasi, efisiensi, kompetisi, layanan, dan inovasi, didasarkan pada aspek cost recovery ditambah margin yang wajar, risiko, dan kenyamanan, dan penetapan besaran dan struktur tarif dan bea. penetapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada dapat mempertimbangkan masukan dari pihak lain. ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan skema harga diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kelima fitur layanannyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui gpn (npg). fitur layanan sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan atau fitur layanan lainnya. kewajiban penyediaan fitur layanan sebagaimana dimaksud padab vii laporan setiap penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporandalam huruf untuk lembaga standar, terdiri atas: laporan triwulanan, dan laporan tahunan. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk lembaga standar terdiri atas: laporan perubahan modal dan atau susunan pemegang saham serta perubahan susunan pengurus lembaga standar, dan laporan lainnya yang diperlukan oleh bank indonesia. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk lembaga switching merupakan laporan berkala bagi penyelenggaralaporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk lembaga switching merupakan laporan insidentlaporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk lembaga services, terdiri atas: laporan triwulanan, laporan tahunan, dan laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan paling sedikit (satu) kali dalam setahun. laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk lembaga services terdiri atas: laporan gangguan dalam penyelenggaraan services dan tindak lanjut yang telah dilakukan, laporan perubahan susunan pengurus lembaga services, laporan terjadinya keadaan kahar atas penyelenggaraan services: dan laporan lainnya yang diperlulaporan bagi pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam merupakan lapopengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalamlangsung sebagaimana dimaksud pada huruf terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan penyelenggara gpn (npg)sanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada hurufdalam hal hasil pengawasan bank indonesia menunjukkan bahwa penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara memadai, bank indonesia dapat: meminta penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu:erbang pembayaran nasional (national payment gateway). bab ketentuan umum dalam peraturan bank indonesia ini yang dimaksud dengan: gerbang pembayaran nasional national payment gateway) yang selanjutnya disingkat gpn (npg)standar adalah spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan. switching adalahrvices adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. lembaga standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola standar dalam gpn (npg). lembaga switching adalah lembaga yang menyelenggarakan switching dalam gpn (npg). menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan, dan mencabut penetapan atau persetujuan yang telah diberikan kepada penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam bab sanksi penyelenggara gpn (npg) (npg) sebagaimana dimaksud dalam pihak yang terhubung dengan gpn (npg (npg)bank indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu dalam melakukan penetapan dan atau memberikan persetujuan penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada didasarkan pada pertimbangan antara lain: meningkatkanstandar nasional teknologi chip untuk kartu atm dan atau kartu debut yang ditetapkan oleh bank indonesia sesuai ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, ditetapkan sebagai standar kartu atm dan atau kartu debut untuk digunakan gpn (npg). pihak yang menjadi pengelola standar nasional teknologi chip untuk kartu atm dan atau kartu debut sebagaimana dimaksud pada ditetapkan sebagai lembaga standar sebagaimana dimaksud dalam untuk interoperabilitas instrumen pembayaran berupa kartu atm dan atau kartu debut. bab ketentuan peralihan pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsipal sebelum peraturan bank indonesia ini berlaku dapat mengajukan permohonan persetujuan sebagai lembaga switching sesuai dengan izin prinsipal yang telah diperolehnya, sepanjang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf huruf dan huruf pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada dilakukan paling lambat (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan bank indonesia ini. ketentuan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam tidak berlaku bagi pihak sebagaimana dimaksud pada pihak sebagaimana dimaksud pada tetap bertanggung jawab untuk menyediakan kegiatan services kepada anggotanya. laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam huruf untuk prinsipal yang menjadi lembaga switching yaitu laporan berkala bagi prinsipsebelum lembaga services ditetapkan, seluruh tugas dan wewenang lembaga services dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh bank indonesia dengan memperhatikan masukan dari industri sistem pembayaran. bab xii ketentuan penutupkartu atm dan atau kartu debut, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam paling lambat tanggal juniselain kartu atm dan atau kartu debut, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam berupa lembaga selain bank, dapat terhubung dengan gpn (npg)ga services adalah lembaga yang mengelola fungsi services dalam gpn (npg). bank adalah bank bab tujuan dan ruang lingkup bank indonesia(npg)kanal pembayaran berupa kanal atm, electronic data captured (edc), agen, payment gateway, dan kanal pembayaran lainnya, dan cc.. bab iii pihak dalam gpn (npg) pihak dalam gpn (npg) meliputi: penyelenggara gpn (npg), dan pihak yang terhubung dengan gpn (npg). penyelenggara gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services. pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud dalam huruf meliputi: penerbit: acquires, penyelenggara payment gateway, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. pihak yang terhubung dengan gpn (npg) sebagaimana dimaksud pada terdiri atas(npg) melalui bank umum atau bank umum syariah. ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan antara penyelenggara gpn (npg) dengan gpn (npg) bagian kesatu lembaga standar lembaga standar sebagaimana dimaksud dalam huruf ditetapkan oleh bank indonesia. pihak yang dapat ditetapkan sebagai lembaga standar harus memenuhi kriteria paling sedikit: merupakan representasi dari industri sistem pembayaran nasional, berbadan hukum indonesia: dan cc. memiliki kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas berbagai instrumen dan kanal pembayaran. pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai lembaga standar harus mengajukan permohonan penetapan sebagai lembaga standartandar diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. lembaga standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan switching, serta security. dalam rangka mengelola standar sebagaimana dimaksud pada lembaga standar memiliki tugas: mengelola dan melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrumen dan atau kanal pembayaran dengan standar, mengelola dan menatausahakan vendor dan produk terkait instrumen dan atau kanal pembayaran yang telah memenuhi standar, cc. mengelola dan melaksanakan key management sebagai certificate authority, dan melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. dalam rangka melindungi kepentingan publik, kepemilikan atas standar yang disusun, dikembangkan, dan dikelola oleh lembaga standar berada pada bank indonesia. lembaga standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan standar. lembaga standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait penyusunan dan pengelolaan standar. lembaga standarlembaga standar mengimplementasikan standar yang ditetapkan oleh bank indonesia. lembaga standar harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap standar yang telah ditetapkan dan diimplementasikan. lembaga standar bertanggung jawab untuk meningkatkan pemahaman pihak yang terhubung dengan gpn (npg) mengenai standar yang telah ditetapkan dan diimplementasikan. bagian kedua lembaga switching lembaga switching sebagaimana dimaksud dalam huruf harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari bank indonesia. untuk memperoleh persetujuan dari bank indonesia, lembaga switching harus memenuhi persyaratan paling sedikit: telah memperoleh izin sebagai penyelenggara switching, telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki indonesia, cc. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia: dan mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi switching gpn (npg). pihak yang mengajukan permohonan sebagai lembaga switching, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar rp50. (lima puluh miliar rupiah). dalam hal terdapat kepemilikan asing pada lembaga switching sebagaimana dimaksud pada huruf maka perhitungan kepemilikan asing tersebut meliputi kepemilikan secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan penilaian bank indonesia. lembaga switching yang telah memperoleh persetujuan bank indonesia wajib tetap memenuhi persentase kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf lembaga switching harus meminta persetujuan bank indonesia dalam hal melakukan perubahan modal dan atau susunan pemegang saham. pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai lembaga switching harus mengajukan permohonan persetujuan sebagai lembaga switchingpersyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan dalam rangka memproses permohonan persetujursetujuan yang diajukan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan menjadi lembaga switching diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. lembaga switching berfungsi dan bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas. setiap lembaga switching wajib melakukan interkoneksi dengan paling sedikit (dua) lembaga switching lainnya. bank indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai interkoneksi antar lembaga switching sebagaimana dimaksud pada lembaga switching wajib: mematuhi service level agreement sla) lembaga switching yang ditetapkan oleh bank indonesia,

sma tambahan lembaran negara r.i perbankan. bi. gerbang pembayaran nasionalerbang pembayaran nasional (national payment gateway) umum lanskap sistem pembayaran indonesia terus berkembang. teknologi menjadi katalis dalam mengakselerasi perkembangan sistem pembayaran nasional. kondisi ekosistem sistem pembayaran nasional relatif kompleks dan cenderung terfragmentasi. fragmentasi yang timbul akibat belum terjadinya interkoneksi menjadikan infrastruktur sistem pembayaran belum efisien. dari sisi kelembagaan belum terdapat pula aturan dan mekanisme (arrangement) kelembagaan nasional yang memayungi interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel dalam negeri. gpn (npg) dikembangkan untuk menjadikan infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal, dan aman. aturan dan mekanisme (arrangement) kelembagaan dalam gpn (npg) akan menjadi payung interkoneksi atau interoperabilitas industri sistem pembayaran ritel dalam negeri. inisiatif gpn (npg) ini terselenggara melalui keterlibatan aktif industri sistem pembayaran secara terkoordinasi dengan mengedepankan aspek kepentingan nasional (national interest) sehingga dapat mewujudkan infrastruktur domestik yang terkoneksi, dapat dimanfaatkan secara bersama sama, dan konvergen untuk mencapai interoperabilitas yang optimal. bank indonesia sebagai otoritas yang diberi mandat oleh undang undang untuk mengatur, menyelenggarakan perizinan, dan melakukan pengawasan sistem pembayaran nasional, perluadapun transaksi pembayaran secara domestik yang menjadi cakupan dalam penyelenggaraan gpn (npg) meliputi, serta interkoneksi dan interoperabilitas kanal pembayaran berupa kanal atm, edc, agen, payment gateway, dan kanal pembayaran lainnya. penyelenggara gpn (npg) adalah lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama sama serta didukung oleh pihak yang terhubung dengan gpn (npg) seperti penerbit, acquires, penyelenggara payment gateway, maupun pihak lain yang ditetapkan oleh bank indonesia. lembaga standar berperan dalam memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan standar, khususnya standar instrumen pembayaran, standar kanal pembayaran, serta standar fitur layanan transaksi. lembaga switching bertugas untuk memfasilitasi penerusan data transaksi pembayaran secara domestik dalam rangka mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien. sementara lembaga services berperan dalam menyediakan akses transaksi pembayaran lintas jaringan, mengatur, serta memastikan keamanan transaksi pembayaran yang memadai. gpn (npg) dapat menjadi landasan untuk pemrosesan transaksi pembayaran massal melalui proses integrasi atas seluruh kanal pembayaran dan pemrosesan domestik yang selama ini belum dapat terselenggara secara efisien. oleh karena itu, dalam aturan dan mekanisme (arrangement) gpn (npg) ditentukan bahwa untuk seluruh transaksi pembayaran domestik dan terhadap seluruh instrumen pembayaran yang diterbitkan domestik oleh penerbit domestik, wajib dilakukan dengan pemrosesan domestik pula. hal ini bertujuan untuk memperluas aksentuasi masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran secara nontunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel serta menjadi bagian yang menyatu dari upaya bank cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf termasuk dalam kapasitas dan kapabilitas melaksanakan tugas servicesinfrastruktur yang andal indonesia. huruf lembaga switching yang menjadi pemilik saham adalah seluruh lembaga switching. bank umum yang menjadi pemilik saham adalah seluruh bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat). pelaksanaan kepemilikan saham oleh seluruh bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing masing bank. kepemilikan tidak langsung dihitung berdasarkan (dua) jenjang kepemilikan saham atas lembaga services. kepemilikan tidak langsung oleh bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat) termasuk pula dalam hal bank umum berdasarkan kegiatan usaha buku) (empat) tersebut belum memiliki saham namun berwenang untuk ikut melakukan pengendalian terhadap lembaga services berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang menjadi pemilik lembaga servicehuruf termasuk tugas menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah antara lain melalui pengembangan fitur keamanan dan penerapan end to end encryption dalam pemrosesan transaksi pembayaran. huruf termasuk tugas melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelan antara lain monitoring terhadap data dan kegiatan operasional lembaga switching. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan life cycle atas sam adalah siklus hidup terkait usia penggunaan sam. yang dimaksud dengan life cycle atas mobile apps adalah siklus penggunaan terkait masa guna yang harus disesuaikan jika terdapat pembaharuan software. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas termasuk dalam hal yang bersifat strategis antara lain menetapkan ketentuan dan perubahan anggaran dasar lembaga services seperti perubahan modal, perubahan pengurus, dan atau perubahan susunan pemegang saham, serta kegiatan terkait pelaksanaan tugas sebagai lembaga services. cukup jelas. cukup jelas. kewajiban terhubung dengan paling sedikit (dua) lembaga switching berlaku untuk masing masing instrumen dan atau kanal pembayaran. cukup jelas. cukup jelas. hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam lembaga switching yang sama mencakup transaksi menggunakan instrumen pembayaran berupa kartu atm dan atau kartu debut. cukup jelas. cukup jelas. transaksi yang wajib diproses melalui gpn (npg) meliputi transaksi yang dilakukan melalui intra lembaga switching dan melalui inter lembaga switching. yang dimaksud dengan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup tahapan otorisasi, kliringcukup jelas. aturan terkait logo antara lain mengenai desain logo, pencantuman logo pada setiap instrumen dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran melalui gpn (npg), dan pihak yang wajib mencantumkan logo. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan pihak lain antara lain:, dan asosiasi. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan operasional lembaga switching adalah hal yang terkait dengan penyelenggaraan lembaga switching termasuk transaksi pembayaran antaranggota, transaksi pembayaran antar lembaga switching, dan data spesifik untuk keperluan analisis. cukup jelas. laporan berkala untuk lembaga services antara lain mencakup laporan terkait seluruh kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga services. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. dalam melaksanakan pengawasan, bank indonesia juga melakukan evaluasi terhadap kinerja masing masing lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services. yang dimaksud dengan hasil pengawasan bank indonesia termasuk pula hasil evaluasi terhadap kinerja lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga services. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf pelaksanaan sanksi penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan gpn (npg) dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga standar, lembaga switching, dan atau lembaga services. cukup jelas. kebijakan penetapan dan atau persetujuan penyelenggara gpn (npg) antara lain pembatasan jumlah dan persyaratan lembaga switching serta kepemilikan lembaga services. cukup jelas cukup jelas.cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan kegiatan services kepada anggotanya adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk instrumen pembayaran berupa kartu atm dan atau kartu debut, tidak termasuk kegiatan pengelolaan life cycle atas sam dan life cycle atas mobile apps. cukup jelas. yang dimaksud denganihak yang dapat ditunjuk oleh bank indonesia antara lain prinsipal, penerbit, dan payment gateway. cukup jelas. cukup jelas. indonesia dalam memfasilitasi gerakan nasional nontunai. penyelenggaraan gpn (npg) tetap perlu mengedepankan kepentingan nasional, mendorong penerapan prinsip kehati hatian, manajemen risiko dan perlindungan konsumen, sesuai dengan standar dan praktik internasional. sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pengaturan terhadap gpn (npg) dalam suatu peraturan bank indonesia. ii. demi cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan transaksi pembayaran secara domestik adalah transaksi yang: menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh penerbit indonesia: dan dilakukan wilayah negara kesatuan republik indonesiayang dimaksud dengan edc adalah electronic data capturedyang dimaksud dengan agen adalah pihak yang bekerja sama dengan penerbit. huruf yang dimaksud dengan interoperabilitas instrumennya adalah pihak selain penerbit, acquires, dan penyelenggara payment gateway yang menyelenggarakan layanan pembayaran kepada konsumen. cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. penetapan lembaga standar mencakup instrumen pembayaran berupa kartu atm dan atau kartu debut, uang elektronik, kartu kredit, dan atau instrumen pembayaran lainnya. huruf yang dimaksud dengan industri sistem pembayaran nasional meliputihuruf cukup jelas. huruf termasuk dalam kompetensi untuk menyusun, mengembangkan, dan mengelola standarsistem pengendalian internal untuk memastikan penyusunan dan pengelolaan standar dilakukan secara aman, efisien, dan memenuhi prinsip tata kelola yang baik (good governance)dalam hal instrumen pembayaran yang distandardisasi adalah uang elektronik chip based maka pengembangan standar termasuk sam untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas. huruf cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan key management adalah fungsi pengelolaan kunci digital (key) yang mencakup penerbitan (issuing), modifikasi (modification), dan pencabutan (revoked) dalam rangka standardisasi pengamanan transaksi sistem pembayaran. yang dimaksud dengan certificate authority adalah fungsi penerbitan (issuing) dan pengelolaan kunci digital (key) dalam rangka menjamin serta menjaga keamanan transmisi data suatu transaksi pembayaran. huruf cukup jelas. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud dengan menjaga kerahasiaan data termasuk memastikan kerahasiaan data dan informasi apabila penyusunan dan pengelolaan standar dilaksanakan oleh pihak lain. hal yang bersifat strategis seperti: perencanaan dan pengembangan spesifikasi standar, penetapan persyaratan, prosedur pelaksanaan, dan kategori pihak yang disertpengelolaan standar, dan penetapan jenis dan besarnya biaya yang digunakan dalam kegiatan penyusunan dan pengelolaan standar. cukup jelas. bentuk evaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan antara lain untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. salah satu bentuk peningkatan pemahaman pihak yang terhubung dengan gpn (npg) terkait standar antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. cukup jelas. huruf cukup jelas. huruf yang dimaksud dengan pemrosesan transaksi pembayaran mencakup tahapan otorisasi, kliring,yang dimaksud dengan infrastruktur antara lain sistem, aplikasi, pusat data (data center), dan disaster recovery enter. huruf dokumen mengenai struktur dan porsi kepemilikan sahamhuruf yang dimaksud dengan mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi switching gpn (npg) antara lain memiliki: struktur organisasi, sumber daya manusia yang memadai, kebijakan dan prosedur tertulis: dan infrastruktur yang andal. dokumen mengenai modal disetordan atau badan usaha asing. penilaian bank indonesia atas kepemilikan saham tidak langsung dapat dilakukan sampai dengan pemegang saham akhir (ultimate shareholder beneficial owner). cukup jelas. cukup jelarsetujurangka memberikan akses kepada lembaga services, lembaga switching memperhatikan ketentuan lembaga services. yang dimaksud dengan penyelenggara switching luar gpn (npg) adalah pihak yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara switching berdasarkan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan atau prinsipal berdasarkan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu, namun bukan merupakan lembaga switching. cukup jelas. cukup jelas. yang dimaksud deng antara lain perluasan aksentuasi dan atau alih teknologi.

sma ren lembaran negara republik indonesia penerbitan. transakwmakroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung oleh pasar keuangan yang likuid dan efisien, termasuk dalamnya pasar uang, bahwa bank indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar uang, bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang, bahwa surat berharga komersial merupakan salah satu instrumen pasar uang yang perlu dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi dalam hal penerbit surat berharga komersial akan menerbitkan surat berharga komersial tahap lanjutan, penerbit surat berharga komersial harus menyampaikan permohonan pendaftaran kepada bank indonesia untuk melakukan penerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan disertai dengan informasi paling sedikit mengenai: rencana penerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan, kondisi terkini penerbit surat berharga komersial, dan persyaratan administratif lainnya. kondisi terkini sebagaimana dimaksud pada huruf paling sedikit memuat informasi mengenai: peringkat surat berharga komersial yang akan diterbitkan, dan kondisi tidak mengalami gagal bayar. dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam penerbit surat berharga komersial wajib mencantumkan perubahan informasi maupun fakta material tersebutpada harus disampaikan kepada bank indonesia. persetujuan bank indonesia terhadap permohonan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dan bank indonesia tidak dapat memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial tahap lanjutan sampai dengan penerbit surat berharga komersial dapat memenuhi seluruh persyaratan dan menyampaikannya kepada bank indonesia. penerbit surat berharga komersial wajib memastikan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran penerbitan surat berharga komersial benar dan tidak menyesatkan. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penerbitan surat berharga komersial kepada bank indonesia diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab vii penawaran surat berharga komersial dan akses terhadap keterbukaan informasi penerbitan surat berharga komersial setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari bank indonesia, penerbit surat berharga komersial dapat melakukan: penawaran kepada calon investor surat berharga komersial: dan pengajuan permohonan pendaftaran ketatausahaan surat berharga komersial kepada bank indonesia atau lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia. penerbit surat berharga komersial harus menyampaikan hasil penawaran kepada bank indonesia beserta: salinan memorandum informasi dan atau dokumen lainnya yang diberikan kepada calon investor surat berharga komersial, dan surat pernyataansampaikan kepada bank indonesia. apabila dalam jangka waktu tertentu dari tanggal persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial yang diberikan oleh bank indonesia, penerbit surat berharga komersial tidak menyampaikan hasil penawaran maka persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial menjadi batal. dalam kondisi tertentu, penerbit surat berharga komersial dapat melakukan penundaan penawaran surat berharga komersial dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana penundaan dimaksud kepada bank indonesia. dalam hal penundaan penawaran surat berharga komersial melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan oleh bank indonesia maka persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial menjadi batal. penerbit surat berharga komersial danastikan bahwa calon investor surat berharga komersialcalon investor surat berharga komersial dapat meminta memorandum informasi dan atau dokumen lainnya kepada penerbit surat berharga komersial. penerbitberikan kemudahan kepada calon investor surat berharga komersial untuk mengakses memorandum informasi dan atau dokumen lainnya terkait penerbit surat berharga komersial maupun surat berharga komersial. penerbit surat berharga komersial wajib mengungkapkan peringkat surat berharga komersial yang diterbitkan kepada investor dan atau calon investor surat berharga komersial, setelah memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari bank indonesia. lembaga pemeringkat harus melakukan diseminasi peringkat surat berharga komersial pada laman lembaga pemeringkat atau media lainnya untuk mendukung pengungkapan peringkat surat berharga komersial sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran surat berharga komersial dan akses terhadap keterbukaan informasi penerbitan diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab viii penerbitan dan ketatausahaan surat berharga komersial serta penyelesaian transaksi ketatausahaan surat berharga komersial dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial dapatlpp yang ditunjuk olehpenerbit surat berharga komersial harus menerbitkan bukti penerbitan kolektif yang disampaikan kepada bank indonesia atau lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia. bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam dalam hal surat berharga komersial diterbitkan dengan disertai adanya penjaminan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf angka penjaminan atau penanggulangan tersebut harus dicantumkan dalam bukti penerbitan kolektif sebagaimana dimaksud pada ketentuan lebih lanjut mengenai bukti penerbitan kolektif diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. penerbit surat berharga komersial wajib menyampaikan data posisi kepemilikan investor atas surat berharga komersial yang diterbitkannya kepada bank indonesia. dalam hal ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial dilakukan oleh lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam data posisi kepemilikan investor sebagaimana dimaksud pada wajib disampaikan oleh penerbit surat berharga komersial kepada bank indonesia melalui lpp. ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyampaian data posisi kepemilikan investor atas surat berharga komersial diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab lembaga pendukung pasar uang yang melakukan kegiatan pasar surat berharga komersial bagian kesatu lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial penerbit surat berharga komersial harus menggunakan jasa lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial sebagaimana dimaksud pada meliputi: bank atau perusahaan efek yang berfungsi sebagai penata laksana (arranger) penerbitan, lembaga pemeringkat, konsultan hukum, akuntan publik, notaris: dan lembaga lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial harus terdaftar bank indonesia. lembaga pendukung penerbitann atau individual profesi dari lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial, dan kemampuan lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial dalam menjalankan fungsinya. ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, tata cara, dan persyaratan pendaftarandalam hal lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial merupakan pihak yang terafiliasi dengan penerbit surat berharga komersial dan atau pihak lain yang terlibat dalam penerbitan surat berharga komersial, lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial harus menyampaikan informasi mengenai hubungan afiliasi tersebut dalam memorandum informasi dan atau dokumen lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi terkait adanya hubungan afiliasi serta hubungan yang menyebabkan satu pihak menjadi terafiliasi dengan penerbit surat berharga komersial diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial wajib memberikan pendapat dan keterangan yang objektif, independen, dan tidak menyesatkan. bagian kedumeliputi: bank dan perusahaan efek yang berperan dalam perdagangan surat berharga komersial, dan nasabah yang berperan sebagai investor surat berharga komersial. pihak yang dapat menjadi lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial meliputi: perusahaan efek, dan perusahaan pialang. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial harus terdaftar bank indonesia. lembaga pendukungtransaksi surat berharga komersial, dan kemampuan lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial dalam menjalankan fungsinya. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaranh0. bagian ketiga lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial pihak yang dapat menjadi lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial untuk kepentingan investor surat berharga komersial meliputi: bank yang melaksanakan kegiatan kustodian, atau perusahaan efek.pada haruspendaftaran,ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial, danb keterbukaan informasi pasca penerbitan surat berharga komersial penerbit surat berharga komersial wajib mengungkapkan informasi maupun fakta material kepada investor surat berharga komersial dan atau calon investor surat berharga komersial dalam hal terdapat perubahan atas informasi maupun fakta material terkait kondisi penerbit surat berharga komersial pascapenerbitan surat berharga komersial. pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan segera setelah perubahan informasi maupun fakta material terjadi. pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi prinsip keterbukaan informasi yang meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengerti. pengungkapan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud pada harus dilakukan melalui sarana yang memudahkan akses informasi oleh investor surat berharga komersial dan atau calon investor surat berharga komersial. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengungkapan informasi maupun fakta material pascapenerbitan surat berharga komersial diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. penerbit surat berharga komersial wajib memastikan seluruh informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam benar dan tidak menyesatkan. kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiahkorporasi non bank adalah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas selain bankurat berharga komersial adalah surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi non bank berbentuk surat sanggup (promissory note) dan berjangka waktu sampai dengan (satu) tahun yang terdaftar bank indonesiapenerbit surat berharga komersial adalah pihak yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan surat berharga komersial. pelaku transaksi surat berharga komersial adalah pelaku pasar yang melakukan transaksi surat berharga komersial. lembaga pendukung pasar uang adalah pihak yang dan atau ketatausahaan instrumen pasar uang dan transaksi pasar uang, dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia. bab transaksi surat berharga komersial pasar sekunder bagian kesatu transaksi dan sarana transaksi surat berharga komersial pasar sekunder pelaku transaksi surat berharga komersial dapat melakukan transaksi surat berharga komersial pasar sekunder: secara langsung, atau melalui perantara lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial yang telah terdaftar bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam dengan melakukan transaksi surat berharga komersial, pelaku transaksi surat berharga komersialurat berharga komersial. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial serta lembaga ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial harus secara aktif menyampaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada kepada investor surat berharga komersial. perhitungan harga transaksi surat berharga komersial menggunakan konvensi perhitungan hari (day count convention) yaitu actual penentuan harga dalam transaksi dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum pasar uang. penyelesaian transaksi surat berharga komersial pasar sekunder harus dilakukan paling lambat (tiga) hari kerja setelah transaksi t43). ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi surat berharga komersial dan penyelesaiannya diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. pelaksanaan transaksi surat berharga komersial pasar sekunderharus mendukung pembentukan harga secara transparan dan kredibel. bab xii penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko bagian kesatu penerbit surat berharga komersial penerbitduatigetika bertransaksi dan kode etik pasar atau pedomaninvestor surat berharga komersial harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko investasi dan menerapkan prinsip kehati hatian dalam berinvestasi. bagian keempatb xiii pengawasan bank indonesia melakukan pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi surat berharga komersial sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pasar uang. pengawasan sebagaimana dimaksud pada dilakukan, instansi, dan atau lembaga profesi yang terkait. pengawasan terhadap penerbitan dan transaksi surat berharga komersialxiv pelaporan bagian kesatu laporan penerbit surat berharga komersial penerbit surat berharga komersial wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada bank indonesia. laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada terdiri atas: laporan realisasi penerbitan yang memuat informasi mengenai: realisasi distribusi surat berharga komersial, dan penggunaan dana hasil penerbitan, dan laporan perubahan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada penerbit surat berharga komersial yang melakukan penerbitan secara berkelanjutan wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan berkelanjutan. dalam hal terdapat perubahan informasi maupun fakta material yang signifikan, selain dilaporkan secara berkala dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf penerbit surat berharga komersial wajib menyampaikan laporan perubahan informasi maupun fakta material kepada bank indonesia segera setelah terjadi perubahan tersebut. dalam hal bank indonesia memerlukan informasi tambahan atas laporpenerbitpenerbit surat berharga komersial diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bagian kedua laporanyampaikan laporan secara berkala kepada bank indonesia. penyampaian laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada dilakukan untuk.nya, lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial wajib menyampaikan laporan perubahan tersebut kepada bank indonesia. penyampaian laporan perubahan data pendukungdalam dan atau lembaga pendukung penerbitanbagian ketiga laporan lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial lembaga pendukungpenyampaian laporan oleh lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial berupa perusahaan pialang dilakukan sesuai dengan ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai pialang pasar uanglaporan bagibagian keempat laporangian kelima laporan transaksi oleh pelaku transaksi, lembaga pendukung transaksi, serta lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian surat berharga komersial pelaku transaksi berupa nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf harus melalui: bank, apabila transaksi surat berharga komersial dilakukan dengan bank, lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial, apabila transaksi surat berharga komersial dilakukan dengan perantara, apabila transaksi surat berharga komersial dilakukan oleh nasabah secara langsung tanpa melibatkan bank dan atau perusahaan efek. pelaku transaksi surat berharga komersial berupa bank dan perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam huruf wajib. bank, yang terlibat dalam transaksi surat berharga komersial nasabah sebagaimana dimaksud pada wajib melaporkan informasi mengenai transaksi surat berharga komersial yang dilakukan oleh nasabah tersebut kepada bank indonesia. pihak sebagaimana dimaksud pada dan melakukan pelaporan melalui sistem pelaporan bank indonesia. tata cara penyampaian ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada dan diatur lebih lanjut dalam peraturan anggota dewan gubernur. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial adalah lembaga pendukung pasar uang yang memberikan jasa dalam penerbitan surat berharga komersial. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial adalah lembaga pendukung pasar uang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi surat berharga komersial. lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berhargaurat berharga komersialsebagaimana dimaksud dalam undang undang yang mengatur mengenai pasar modal. bab tujuan pengaturan bank indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan atas penerbitan dan transaksi surat berharga komersial dengan tujuan: meningkatkan tata kelola penerbitan, mekanisme transaksi, penyelesaian transaksi, pencatatan, dan ketatausahaan surat berharga komersial, bagian keenam laporan lembaga penyimpanan dan penyelesaian surat berharga komersial. lpp yang ditunjuk oleh bank indonesia sebagaimana dimaksud dalam wajib menyampaikan laporanpencabutan status terdaftar bank indonesia dapat mencabut status terdaftardalam dan pencabutan status terdaftar sebagaimana dimaksud pada dapat dilakukan: dalam hal berdasarkan penilaian dan evaluasi bank indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan lembaga pendukung pasar uang dalam melaksanakan kegiatan pasar surat berharga komersial maupudalam hal terdapat pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam peraturan bank indonesia ini. ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan status terdaftar darixvi sanksi penerbit surat berharga komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban untuk memenuhi ketentuan mengenai prinsip keterbukaan serta pencantuman informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen memorandum informasi dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam dan atau mencantumkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pada dokumen pendaftaran penerbitan surat berharga komersialcantumkan informasi maupun fakta material sebagaimana dimaksud dalam dan yang tidak benar dan menyesatkan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. dalam hal informasi yang tercantum dalam dokumen memorandum informasi dan atau dokumen lainnya serta dokumen persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial sebagaimana dimaksud pada diketahui tidak benar dan menyesatkan setelah persetujuan pendaftaran diberikan, bank indonesia tetap dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap penerbit surat berharga komersial. penerbit surat berharga komersial yang tidak mencantumkandalam dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. penerbitlaporkcc.menuhi kewajiban menyampaikan data posisi kepemilikan investowajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada dan dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya. pengenaan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada dan tidak menghilangkan kewajiban penerbit surat berharga komersial untuk menyampaikan laporan kepada bank indonesia. penerbitediakan data, informasi, dan atau keterangan secara benadapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, tetap harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam peraturan bank indonesia ini. penerbit surat berharga komersial yang telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam sampai dengan dalam jangka waktu (satu) tahun, dikenakan sanksi tidak dapat menerbitkan surat berharga komersial selama (satu) tahun depan. dalam hal penerbit surat berharga komersial melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan atau yang berdampak signifikan dan atau menimbulkan kerugian, bank indonesia mengenakan sanksi kepada penerbit surat berharga komersial berupa larangan penerbitan surat berharga komersial selama (satu) tahun dari tanggal pengenaan sanksi. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yangkepada bank indonesia dalam jangka tertentu sejak dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada sampai dengan dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnya. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang memberikan jasa penerbitmberikan pendapat dan keterangan yang tidak objektif, tidak independen serta memberikan pendapat dan keterangan yang menyesatkpenerbitanlembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang mendapatkan sanksi penghentian sementara pemberian jasa dalam penerbitan surat berharga komersial sebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) kali, dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang terdaftar bank indonesia. lembaga pendukung penerbitan surat berharga komersial yang melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dan yang berdampak signifikan dan atau menimbulkan kerugian dikenakan sanksi berupaampaikan data, informasi, dan atau keterangtentuan sebagaimana dimaksud pada dikenakan sanksi teguran tertulis berikutnyatransaksi surat berharga komersial yang memberikan jasa perantara pelaksanaan transaksi dikenalama (satu) bulan depan. lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial yang mendapatbanyak (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada dikeluarkan dari daftar lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial yangketatausahaan dan penyelesaiannerimaan ketatausahaan surat berharga komersial dari nasabah baru selama (satu) bulan depansebagaimana dimaksud pada sebanyak (tiga) kali dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar lembaga pendukung ketatausahaan dan penyelesaian transaksi surat berharga komersial yang terdaftar bank indonesia. pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pelaporan sebagaimana diatur dalam mengacu pada ketentuan bank indonesia yang mengatur mengenai sistem pelaporan bank indonesia. bank indonesia dapat menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksikepada otoritas dan atau lembaga profesi terkaitvagustus tentang persyaratan penerbitan dan perdagangan surat berharga komersial commercial paper) menciptakan pasar surat berharga komersial yang kredibel, efektif, dan efisien, meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui peningkatan jumlah variasi instrumen, dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. bab iii penerbit surat berharga komersial pihak yang dapat menerbitkan surat berharga komersial yaitu korporasi non bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tercatat sebagai emiten saham pada bursa efek indonesia atau pernah menerbitkan obligasi dan atau sukuk yang dicatat bursa efek indonesia dalam (lim, atau tidak tercatat sebagai emiten atau perusahaan publik namun memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah beroperasi paling singkat (tiga) tahun atau kurang dari (tiga) tahun sepanjang memiliki penjaminan atau penanggulangan, memiliki ekuitas paling sedikit rp50. (lima puluh miliar rupiah), dan menghasilkan laba bersih untuk (satu) tahun terakhir. korporasi non bank sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki laporan keuangan yang memperoleh pendapat wajar tanpa modifikasi wtm) secara berturut turut dari akuntan publik terdaftar bank indonesia untuk periode (tiga) tahun terakhir atau sejak korporasi non bank beroperasi untuk melalui bank umum indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ketentuan mengenai pendaftaran penerbitan surat berharga komersial oleh korporasi non bank sebagaimana dimaksud dalam mulai berlaku pada tanggal januari kewajiban pelaporan transaksi surat berharga komersial yang disampaikan oleh: perusahaan efek sebagai pelaku transaksi surat berharga komersial sebagaimana dimaksud dalam dan perusahaan efek sebagai lembaga pendukung transaksi surat berharga komersial dan ataudalam perusahaan pialang sebagai lembaga pendukung transaksi surat berharga sebagaimana dimaksud dalam dan bank sebagaimana dimaksud dalam yang melaksanakan kegiatan kustodian, mulai berlaku pada tanggal julirporasi non bank yang beroperasi kurang dari (tiga) tahun, tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama (tig atau tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar untuk korporasi non bank yang beroperasi kurang dari (tiga) tahun, korporasi non bank yang pernah mengalami gagal bayar dapat menerbitkan surat berharga komersial paling singkat (tiga) tahun setelah tanggal pernyataan penyelesaian gagal bayar sepanjang penyelesaian dilakukan secara wajar, memiliki manajemen dengan rekam jejak yang baik, memiliki pedoman penerapan prinsip kehati hatian dan manajemen risiko, dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan bank indonesia. penjaminan atau penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf angka dapat dilakukan oleh bank atau korporasi yang menjadi induk dari korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial. ketentuan lebih lanjut mengenai penerbit, penjamin atau penanggung, dan dokumen terkait dengan surat berharga komersial diatur dalam peraturan anggota dewan gubernur. bab kriteria surat berharga komersial surat berharga komersial harusalihkan secara elektronik, cc. diterbitkan dengan sistem diskonto, diterbitkan dalam denominasi rupiah atau valuta asing, nilai untuk setiap penerbitan paling sedikit: nominal rp10. (sepuluh miliar rupiah), atau nominal usd1, (satu juta dolar amerika serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya, pembelian surat berharga komersial oleh investor paling sedikit: nominal rp500. (lima ratus juta rupiah), atau nominal usd50, (lima puluh ribu dolar amerika serikat) atau ekuivalennya dalam valuta asing lainnya, memiliki tenor (satu) bulan, (tiga) bulan, (enam) bulan, (sembilan) bulan, atau (dua belas) bulan, dan memiliki peringkat instrumen yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar bank indonesia, dengan batasan minimum tertentu yang ditetapkan oleh bank indonesia. surat berharga komersial yang diatur dalam ketentuan ini harus memenuhi persyaratan surat sanggup sebagaimana diatur dalam kitab undang undang hukum dagang kecuali untuk hal yang diatur secara tersendiri dalam peraturan bank indonesia ini dan peraturan pelaksanaan, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait lainnya. ketentuan lebih lanjut mengenai kriteriaketerbukaan informasi penerbitan korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dalam pengungkapan informasi maupun fakta material. prinsip keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada meliputi adanya kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kejelasan, dan kemudahan untuk dimengertimemorandum informasi dan atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada paling sedikit memuat: ringkasan struktur surat berharga komersial, syarat dan kondisi, cc. opini hukum, rencana penggunaan dana, ikhtisar kegiatan usaha penerbit, risiko usaha: ikhtisar kinerja keuangan, dan informasi pendukung lain yang relevan dengan penerbitan surat berharga komersial. korporasi non bank sebagaimana dimaksud pada wajib memastikan memorandum informasi dan atau dokumen lainnya memuat informasi yang benar dan tidak menyesatkanndaftaran penerbitan surat berharga komersial bagian kesatu mekanisme penerbitan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial, korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial harus menyampaikan mekanisme penerbitan yang dipilih. mekanisme penerbitan surat berharga komersial sebagaimana dimaksud dalam dapat dilakukan melalui: penerbitan secara tunggal atau individual, atau penerbitan secara berkelanjutan. bagian kedua pendaftaran penerbitan surat berharga komersial yang akan diterbitkan wajib memperoleh persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial dari bank indonesia. dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial, bank indonesia mempertimbangkan: pemenuhan persyaratan sebagai penerbit surat berharga komersial sebagaimana dimaksud dalam dan pemenuhan kriteria instrumen surat berharga komersial yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada bank indonesia mempertimbangkan pemenuhan ketentuan mengenai keterbukaan informasi penerbit surat berharga komersial sebagaimana dimaksud dalam dalam hal diperlukan, bank indonesia dapat memberikan tanggapan dan atau meminta tambahan informasi kepada korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial sebagai bagian dari proses penelaahan terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada dan korporasi non bank yang akan menerbitkan surat berharga komersial harus menyampaikan tambahan dokumen atau informasi dalam hal diperlukan oleh bank indonesia selama proses penelaahan permohonan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial. bank indonesia dalam memberikan persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial tidak memberikan penilaian atas keunggulan atau kelemahan surat berharga komersial yang akan diterbitkan. persetujuan pendaftaran penerbitan surat berharga komersial yang diperoleh penerbit surat berharga komersial dari bank indonesia tidak dapat dipergunakan untuk penerbitan surat berharga lainnya maupun tindakan lainnya yang menguntungkan penerbit surat berharga komersial. pemenuhan kewajiban penerbit surat berharga komersial sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penerbit surat berharga komersial.