text_a
stringlengths 115
32.8k
| subtopic_label
stringclasses 550
values | subtopic_label_str
stringclasses 550
values | cleaned_text_a
stringlengths 112
31.9k
|
---|---|---|---|
ADB menyediakan setidaknya 80 miliar dolar AS dalam pendanaan iklim dari 2019 hingga 2030 secara kumulatif Jakarta (ANTARA) - Bank Pembangunan Asia menyatakan menyediakan 80 miliar dolar AS secara kumulatif untuk pendanaan iklim dari 2019 hingga 2030. “ADB menyediakan setidaknya 80 miliar dolar AS dalam pendanaan iklim dari 2019 hingga 2030 secara kumulatif,” kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam International Climate Change Conference (ICCC) di Jakarta, Kamis. Asakawa menuturkan dana tersebut digunakan untuk membantu negara berkembang anggota dalam upaya mencapai net zero emission dan pembangunan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ia menjelaskan Asia Pasifik bertanggung jawab atas lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca global dan pada saat yang sama kawasan ini juga sedang menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menyebutkan beberapa langkah respons negara anggota dalam menanggulangi hal itu adalah dekarbonisasi secara cepat, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan ketahanan. Di sisi lain, upaya tersebut membutuhkan kerja sama internasional serta keuangan publik dan swasta yang kuat terutama di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan ruang fiskal terbatas. “Menerapkan ini dalam keadaan saat ini akan menjadi tantangan terutama karena ruang fiskal yang terbatas yang dimiliki negara-negara anggota berkembang sebagai akibat dari pandemi,” tegasnya. Oleh sebab itu, ADB berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan tujuan Perjanjian Paris dengan penyelarasan penuh terhadap sovereign operations pada 1 Juli 2023. Kemudian untuk penyelarasan nonsovereign operations akan mencapai 85 persen pada 1 Juli 2023 dan 100 persen persen pada 1 Juli 2025. Tak hanya itu, ADB turut mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi dan ketahanan yang menghasilkan pembiayaan kumulatif sebesar 9 miliar dolar AS pada 2019 sampai 2024. Selanjutnya, ADB juga bekerja sama dengan sponsor utama sektor publik dan swasta untuk mengembangkan energy transition mechanism (ETM) di Asia Tenggara termasuk Indonesia. “ETM memiliki potensi untuk membantu negara-negara berkembang anggota yang perlu mengurangi emisi gas rumah kaca mereka,” ujarnya. ADB proyeksikan ekonomi RI kembali tumbuh 5 persen pada 2022 ADB: 122 juta orang terancam miskin akibat meluasnya perubahan iklim ADB: Pertumbuhan harus beralih ke ekonomi hijau, cegah perubahan iklim Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Ahmad Buchori Copyright © ANTARA 2021. Komitmen ADB untuk menyediakan 80 miliar dolar AS dalam pendanaan iklim dari 2019 hingga 2030 akan sangat mendukung upaya negara berkembang dalam mencapai net zero emission dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | perjanjian internasional | adb menyediakan setidaknya miliar dolar as dalam pendanaan iklim dari hingga secara kumulatif jakarta antara bank pembangunan asia menyatakan menyediakan miliar dolar as secara kumulatif untuk pendanaan iklim dari hingga adb menyediakan setidaknya miliar dolar as dalam pendanaan iklim dari hingga secara kumulatif kata presiden adb masatsugu asakawa dalam international climate change conference iccc di jakarta kamis asakawa menuturkan dana tersebut digunakan untuk membantu negara berkembang anggota dalam upaya mencapai net zero emission dan pembangunan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ia menjelaskan asia pasifik bertanggung jawab atas lebih dari persen emisi gas rumah kaca global dan pada saat yang sama kawasan ini juga sedang menghadapi dampak perubahan iklim ia menyebutkan beberapa langkah respons negara anggota dalam menanggulangi hal itu adalah dekarbonisasi secara cepat adaptasi perubahan iklim dan pembangunan ketahanan di sisi lain upaya tersebut membutuhkan kerja sama internasional serta keuangan publik dan swasta yang kuat terutama di tengah pandemi covid yang menyebabkan ruang fiskal terbatas menerapkan ini dalam keadaan saat ini akan menjadi tantangan terutama karena ruang fiskal yang terbatas yang dimiliki negaranegara anggota berkembang sebagai akibat dari pandemi tegasnya oleh sebab itu adb berkomitmen untuk menyelaraskan operasinya dengan tujuan perjanjian paris dengan penyelarasan penuh terhadap sovereign operations pada juli kemudian untuk penyelarasan nonsovereign operations akan mencapai persen pada juli dan persen persen pada juli tak hanya itu adb turut mengumumkan rencana untuk meningkatkan investasi dalam adaptasi dan ketahanan yang menghasilkan pembiayaan kumulatif sebesar miliar dolar as pada sampai selanjutnya adb juga bekerja sama dengan sponsor utama sektor publik dan swasta untuk mengembangkan energy transition mechanism etm di asia tenggara termasuk indonesia etm memiliki potensi untuk membantu negaranegara berkembang anggota yang perlu mengurangi emisi gas rumah kaca mereka ujarnya adb proyeksikan ekonomi ri kembali tumbuh persen pada adb juta orang terancam miskin akibat meluasnya perubahan iklim adb pertumbuhan harus beralih ke ekonomi hijau cegah perubahan iklim pewarta astrid faidlatul habibah editor ahmad buchori copyright antara komitmen adb untuk menyediakan miliar dolar as dalam pendanaan iklim dari hingga akan sangat mendukung upaya negara berkembang dalam mencapai net zero emission dan pembangunan ekonomi berkelanjutan |
Karena situasi pandemi, ada dua tempat, sehingga kita membuat opsional akan dilakukan di The Scottish Event Campus (SEC) Glasgow dan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto mengatakan paviliun Indonesia di Conference of Parties ke-26 (COP26) Perubahan Iklim di Glasgow, Inggris, dan Jakarta menjadi tempat soft diplomacy aksi iklim multipihak. "Kaitannya dengan COP26 mendatang, Indonesia dalam 7 tahun terakhir telah banyak melakukan upaya perbaikan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. ' Climate action ' merupakan kebijakan, program dan implementasi kerja yang tidak tunggal tetapi majemuk atau ' compound '," kata Agus dalam webinar Indonesia Climate Change Virtual Expo and Forum 2021 diakses di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan kegiatan di Paviliun Indonesia merupakan bagian dari aksi iklim dan soft diplomacy . Itu menjadi etalase keberhasilan dan upaya yang telah diupayakan Indonesia baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, bahkan kelompok terkecil dalam menjalankan aksi iklim karena semua pihak berperan penting. Menurut dia, upaya Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan menjadi perhatian global di COP26 yang rencananya digelar Inggris bersama Italia di Glasgow pada 1-12 November 2021. Keberhasilan Indonesia di COP26 menopang kepemimpinan di G20 Sementara itu, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nunu Anugrah mengatakan keberadaan paviliun tersebut akan mendukung perundingan perubahan iklim yang sedang berlangsung. "Karena situasi pandemi, ada dua tempat, sehingga kita membuat opsional akan dilakukan di The Scottish Event Campus (SEC) Glasgow dan di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta. Nanti pengaturan waktu akan disesuaikan,"_x009d_ kata Nunu. Nunu mengatakan konsepsi dari Paviliun Indonesia pada konferensi iklim tersebut mengangkat tema Leading Climate Actions Together , dan diharapkan dapat membagikan teladan kepada masyarakat dunia melalui aksi nyata yang sedang dan atau telah dilakukan di Indonesia. "Paviliun ini berupa forum multipihak, yang seluruh sesi diselenggarakan harus melibatkan mitra-mitra strategis yang berasal dari multipihak, serta memperhatikan keseimbangan gender," katanya. Nunu menjelaskan Paviliun Indonesia itu nantinya akan memiliki beberapa kegiatan antara lain berupa pameran virtual, pertunjukan seni dan budaya, pertemuan bilateral dan 32 sesi talk show yang diadakan secara hibrid, baik itu dari Glasgow maupun Jakarta. Jika desain panggung talk show di Inggris hanya menampung sekitar 40 orang, maka di Jakarta disiapkan untuk mampu menampung sekitar 78 orang dengan menjaga jarak. Ia mengungkapkan bahwa pembuatan paviliun tersebut tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dukungan dan kontribusi kementerian/lembaga, swasta, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat dan individu sangat diharapkan. Indonesia ingatkan kembali pentingnya "Paris Rule Book" jelang COP26 Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti Editor: Virna P Setyorini Copyright © ANTARA 2021. Keberadaan Paviliun Indonesia di COP26 akan menjadi etalase keberhasilan aksi iklim Indonesia dan mendukung upaya diplomasi lunak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. | [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | kampanye publik
perjanjian internasional | karena situasi pandemi ada dua tempat sehingga kita membuat opsional akan dilakukan di the scottish event campus sec glasgow dan di auditorium manggala wanabakti jakarta jakarta antara direktur jenderal pengelolaan hutan lestari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan agus justianto mengatakan paviliun indonesia di conference of parties ke cop perubahan iklim di glasgow inggris dan jakarta menjadi tempat soft diplomacy aksi iklim multipihak kaitannya dengan cop mendatang indonesia dalam tahun terakhir telah banyak melakukan upaya perbaikan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim climate action merupakan kebijakan program dan implementasi kerja yang tidak tunggal tetapi majemuk atau compound kata agus dalam webinar indonesia climate change virtual expo and forum diakses di jakarta kamis ia mengatakan kegiatan di paviliun indonesia merupakan bagian dari aksi iklim dan soft diplomacy itu menjadi etalase keberhasilan dan upaya yang telah diupayakan indonesia baik oleh pemerintah swasta dan masyarakat bahkan kelompok terkecil dalam menjalankan aksi iklim karena semua pihak berperan penting menurut dia upaya indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan menjadi perhatian global di cop yang rencananya digelar inggris bersama italia di glasgow pada november keberhasilan indonesia di cop menopang kepemimpinan di g sementara itu kepala biro hubungan masyarakat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk nunu anugrah mengatakan keberadaan paviliun tersebut akan mendukung perundingan perubahan iklim yang sedang berlangsung karena situasi pandemi ada dua tempat sehingga kita membuat opsional akan dilakukan di the scottish event campus sec glasgow dan di auditorium manggala wanabakti jakarta nanti pengaturan waktu akan disesuaikanxd kata nunu nunu mengatakan konsepsi dari paviliun indonesia pada konferensi iklim tersebut mengangkat tema leading climate actions together dan diharapkan dapat membagikan teladan kepada masyarakat dunia melalui aksi nyata yang sedang dan atau telah dilakukan di indonesia paviliun ini berupa forum multipihak yang seluruh sesi diselenggarakan harus melibatkan mitramitra strategis yang berasal dari multipihak serta memperhatikan keseimbangan gender katanya nunu menjelaskan paviliun indonesia itu nantinya akan memiliki beberapa kegiatan antara lain berupa pameran virtual pertunjukan seni dan budaya pertemuan bilateral dan sesi talk show yang diadakan secara hibrid baik itu dari glasgow maupun jakarta jika desain panggung talk show di inggris hanya menampung sekitar orang maka di jakarta disiapkan untuk mampu menampung sekitar orang dengan menjaga jarak ia mengungkapkan bahwa pembuatan paviliun tersebut tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara apbn kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sehingga dukungan dan kontribusi kementerianlembaga swasta lembaga donor lembaga swadaya masyarakat dan individu sangat diharapkan indonesia ingatkan kembali pentingnya paris rule book jelang cop pewarta hreeloita dharma shanti editor virna p setyorini copyright antara keberadaan paviliun indonesia di cop akan menjadi etalase keberhasilan aksi iklim indonesia dan mendukung upaya diplomasi lunak dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim |
BENCANA HARI INI ~ JERIT WARGA MENGGEMA..HARI INI 25-05-2024 WILAYAH INI TERGULUNG ANGIN TORNADO GILA. Bencana hari ini terjadi karena adanya perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem seperti angin tornado. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | bencana alam
pola cuaca yang berubah | bencana hari ini jerit warga menggemahari ini wilayah ini tergulung angin tornado gila bencana hari ini terjadi karena adanya perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrem seperti angin tornado |
Liputan6com Jakarta Cek Fakta Liputan6com mendapati klaim video tanggul Gresik jebol kabar tersebut beredar lewat aplikasi WhatsApp dan diunggah salah satunya diungah akun Facebook pada 24 Februari 2023 Unggahan klaim video tanggul Gresik jebol tersebut menampilkan sejumlah mobil di jalan raya terendam banjir dan ada sebagian yang mengapung Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut Innalilahi wainnailaihi rojiuunTanggul Brantas wil Driyodrejo Gresik jebolGimana kabar saudara kita disana Benarkah klaim video tanggul Gresik jebol Simak hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6com. Hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6com menunjukkan bahwa klaim video tanggul Gresik jebol memang valid, mengingat adanya laporan banjir yang parah di wilayah tersebut. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | liputancom jakarta cek fakta liputancom mendapati klaim video tanggul gresik jebol kabar tersebut beredar lewat aplikasi whatsapp dan diunggah salah satunya diungah akun facebook pada februari unggahan klaim video tanggul gresik jebol tersebut menampilkan sejumlah mobil di jalan raya terendam banjir dan ada sebagian yang mengapung video tersebut diberi keterangan sebagai berikut innalilahi wainnailaihi rojiuuntanggul brantas wil driyodrejo gresik jebolgimana kabar saudara kita disana benarkah klaim video tanggul gresik jebol simak hasil penelusuran cek fakta liputancom hasil penelusuran cek fakta liputancom menunjukkan bahwa klaim video tanggul gresik jebol memang valid mengingat adanya laporan banjir yang parah di wilayah tersebut |
Banjir daerah Koja tanjung priukeffeck hujan dari kemarin sampei tadi malam. Curah hujan yang tinggi akibat perubahan pola cuaca ekstrem telah menyebabkan banjir di daerah Koja, Tanjung Priok. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | bencana alam
pola cuaca yang berubah | banjir daerah koja tanjung priukeffeck hujan dari kemarin sampei tadi malam curah hujan yang tinggi akibat perubahan pola cuaca ekstrem telah menyebabkan banjir di daerah koja tanjung priok |
Sebuah unggahan di Facebook berisi klaim bahwa HAARP Highfrequency Active Auroral Research Program Amerika Serikat memicu badai tsunami dan gempa bumi Unggahan itu memuat artikel panjang berisi argumentasi tentang HAARP yang dapat memicu tiga bencana alam tersebut Selain itu terdapat empat video yang tiga di antaranya menampakkan penampakan awan yang dikaitkan dengan HAARP Dalam artikel tersebut memuat klaim bahwa HAARP menembakkan gelombang radio frekuensi dari tingkat yang amat rendah sampai ke tingkat yang sangat tinggi hingga batas Atmosfer bumi Jika diubah dengan frekuensi lain maka gelombang radio tersebut akan terpantul oleh Ionosfer dan kembali ke bumi yang dapat menciptakan gempa bumi badai tsunami bahkan mempengaruhi pikiran manusia HAARP juga diklaim berfungsi mengubah keadaan Atmosfer membuat efek iklim dan cuaca suatu wilayah menjadi kekeringan gempa bumi tsunami hujan salju angin topan dan tornado bahkan HAARP dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia di suatu daerah wilayah bangsa ataupun negara Mereka akan menjadi brutal kasar pembunuh dan psycho Benarkah klaimklaim tersebut. HAARP diduga memiliki kemampuan untuk memengaruhi atmosfer dan cuaca, sehingga dapat berdampak pada pola iklim ekstrem seperti badai atau perubahan cuaca yang signifikan. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | bencana alam
pola cuaca yang berubah | sebuah unggahan di facebook berisi klaim bahwa haarp highfrequency active auroral research program amerika serikat memicu badai tsunami dan gempa bumi unggahan itu memuat artikel panjang berisi argumentasi tentang haarp yang dapat memicu tiga bencana alam tersebut selain itu terdapat empat video yang tiga di antaranya menampakkan penampakan awan yang dikaitkan dengan haarp dalam artikel tersebut memuat klaim bahwa haarp menembakkan gelombang radio frekuensi dari tingkat yang amat rendah sampai ke tingkat yang sangat tinggi hingga batas atmosfer bumi jika diubah dengan frekuensi lain maka gelombang radio tersebut akan terpantul oleh ionosfer dan kembali ke bumi yang dapat menciptakan gempa bumi badai tsunami bahkan mempengaruhi pikiran manusia haarp juga diklaim berfungsi mengubah keadaan atmosfer membuat efek iklim dan cuaca suatu wilayah menjadi kekeringan gempa bumi tsunami hujan salju angin topan dan tornado bahkan haarp dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia di suatu daerah wilayah bangsa ataupun negara mereka akan menjadi brutal kasar pembunuh dan psycho benarkah klaimklaim tersebut haarp diduga memiliki kemampuan untuk memengaruhi atmosfer dan cuaca sehingga dapat berdampak pada pola iklim ekstrem seperti badai atau perubahan cuaca yang signifikan |
Salah satu akun di Instagram membagikan sebuah flyer berisi klaim bahwa agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs bertujuan untuk mengendalikan populasi Unggahan tersebut dimuat pada 3 Maret 2023 dan disertai teks tentang sejumlah agenda SDGs pada 2030 Pembuat konten juga mengklaim bahwa skenario pengendalian populasi pada 2030 itu terkait dengan pandemi Covid19 vaksinvaksin sintetis perubahan iklimcuaca yang direkayasa udara dikontaminasi dengan bahanbahan kimia chemtrail ketersediaan pangan dihabisi ternak dibinasakan dan makanan direkayasa GMO Benarkah SDGs adalah agenda pengendalian populasi. Klaim bahwa SDGs bertujuan untuk mengendalikan populasi tidak benar. SDGs fokus pada pengentasan kemiskinan, perbaikan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lingkungan, bukan pada pengendalian populasi atau teori konspirasi terkait pandemi atau perubahan iklim. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | perjanjian internasional | salah satu akun di instagram membagikan sebuah flyer berisi klaim bahwa agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sdgs bertujuan untuk mengendalikan populasi unggahan tersebut dimuat pada maret dan disertai teks tentang sejumlah agenda sdgs pada pembuat konten juga mengklaim bahwa skenario pengendalian populasi pada itu terkait dengan pandemi covid vaksinvaksin sintetis perubahan iklimcuaca yang direkayasa udara dikontaminasi dengan bahanbahan kimia chemtrail ketersediaan pangan dihabisi ternak dibinasakan dan makanan direkayasa gmo benarkah sdgs adalah agenda pengendalian populasi klaim bahwa sdgs bertujuan untuk mengendalikan populasi tidak benar sdgs fokus pada pengentasan kemiskinan perbaikan kesehatan pendidikan dan perlindungan lingkungan bukan pada pengendalian populasi atau teori konspirasi terkait pandemi atau perubahan iklim |
Video dengan narasi kondisi terkini India usai 24 ribu orang tewas karena gelombang panas beredar di media sosial Video tersebut dibagikan akun ini pada 28 April 2023 memperlihatkan fotofoto kerumunan warga India di luar ruangan Akun Instagram itu menuliskan narasi Selamat pagi bagaimana mendengar berita begini pagi ini Hingga artikel ini dimuat video tersebut telah mendapat lebih dari 6000 komentar Apa benar ini fotofoto kondisi terkini India usai 24 orang tewas akibat gelombang panas. Gelombang panas yang ekstrem dapat menyebabkan jumlah korban jiwa yang tinggi, dan foto-foto yang menunjukkan kerumunan warga di luar ruangan di India mungkin menggambarkan dampak krisis suhu tinggi tersebut. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | pola cuaca yang berubah | video dengan narasi kondisi terkini india usai ribu orang tewas karena gelombang panas beredar di media sosial video tersebut dibagikan akun ini pada april memperlihatkan fotofoto kerumunan warga india di luar ruangan akun instagram itu menuliskan narasi selamat pagi bagaimana mendengar berita begini pagi ini hingga artikel ini dimuat video tersebut telah mendapat lebih dari komentar apa benar ini fotofoto kondisi terkini india usai orang tewas akibat gelombang panas gelombang panas yang ekstrem dapat menyebabkan jumlah korban jiwa yang tinggi dan fotofoto yang menunjukkan kerumunan warga di luar ruangan di india mungkin menggambarkan dampak krisis suhu tinggi tersebut |
Ancaman kerusakan lingkungan dari kemasan Danone AQUA sachet sehatAQUA Secara terangterangan melawan aturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Ketentuan volume minimal 1 liter untuk air minum dalam kemasan AMDK plastik bukan hanya anjuran tetapi kewajiban AMDK plastik berukuran di bawah 1 liter sangat disulit dikumpulkan setelah dikonsumsi sehingga sampah mudah tercecer dan mengotori lingkungan Danone AQUA harus memikirkan penanganan dari sampah kemasan produk setelah konsumsi Sementara sampah jenis sachet ini nilai ekonomisnya sangat rendah Minat pemulung untuk memulung sampah sachet sangat kecil dan kebutuhan industri daur ulang terhadap sampah kemasan sachet juga sangat rendah Dan akhirnya hanya mencemari lingkungan kita Di tunggu Tindakan tegas dari KementerianLHK. Kemasan sachet Danone AQUA yang berukuran di bawah 1 liter dapat memperburuk masalah pencemaran lingkungan karena sulit dikumpulkan dan didaur ulang, serta melawan peraturan pemerintah yang mengatur pengurangan sampah plastik. | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem | ancaman kerusakan lingkungan dari kemasan danone aqua sachet sehataqua secara terangterangan melawan aturan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan klhk nomor tahun tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen ketentuan volume minimal liter untuk air minum dalam kemasan amdk plastik bukan hanya anjuran tetapi kewajiban amdk plastik berukuran di bawah liter sangat disulit dikumpulkan setelah dikonsumsi sehingga sampah mudah tercecer dan mengotori lingkungan danone aqua harus memikirkan penanganan dari sampah kemasan produk setelah konsumsi sementara sampah jenis sachet ini nilai ekonomisnya sangat rendah minat pemulung untuk memulung sampah sachet sangat kecil dan kebutuhan industri daur ulang terhadap sampah kemasan sachet juga sangat rendah dan akhirnya hanya mencemari lingkungan kita di tunggu tindakan tegas dari kementerianlhk kemasan sachet danone aqua yang berukuran di bawah liter dapat memperburuk masalah pencemaran lingkungan karena sulit dikumpulkan dan didaur ulang serta melawan peraturan pemerintah yang mengatur pengurangan sampah plastik |
Liputan6com Jakarta Beredar di media sosial postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook Akun itu mempostingnya pada 26 Maret 2023 Dalam postingannya terdapat foto Anies Baswedan dengan narasi Solusi Banjir Itu Mudah Tinggal Tunggu Musim Kemarau Akun itu menambahkan narasi Solusi banjir itu mudah tinggal tunggu kemarau ide si Anies Lalu benarkah postingan yang mengklaim Anies Baswedan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau. Menurut unggahan di media sosial, Anies Baswedan dikabarkan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | liputancom jakarta beredar di media sosial postingan yang mengklaim anies baswedan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu salah satu akun ada yang mengunggahnya di facebook akun itu mempostingnya pada maret dalam postingannya terdapat foto anies baswedan dengan narasi solusi banjir itu mudah tinggal tunggu musim kemarau akun itu menambahkan narasi solusi banjir itu mudah tinggal tunggu kemarau ide si anies lalu benarkah postingan yang mengklaim anies baswedan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau menurut unggahan di media sosial anies baswedan dikabarkan memberikan solusi banjir dengan menunggu musim kemarau |
Topan Biprojoy mendatangkan malapetaka di Gujarat lihat berita terbaru. Topan Biprojoy yang melanda Gujarat dapat menyebabkan kerusakan besar dan malapetaka, dengan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | topan biprojoy mendatangkan malapetaka di gujarat lihat berita terbaru topan biprojoy yang melanda gujarat dapat menyebabkan kerusakan besar dan malapetaka dengan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut |
Liputan6com Jakarta Sebuah video yang diklaim traffic cone atau pembatas jalan meleleh karena cuaca panas di Semarang Jawa Tengah beredar di media sosial Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 22 Agustus 2023 Video berdurasi 13 detik itu memperlihatkan sejumlah traffic cone meleyot di tengah jalan Traffic cone yang meleyot itu disebutsebut meleleh karena suhu panas yang melanda Semarang jawa Tengah Semarang vanazzz gaes safety cone aja sampai meleleh apalagi akyuuuu tulis salah satu akun Facebook Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 308 kali dibagikan dan mendapat 11 komentar dari warganet Benarkah traffic cone meleleh karena suhu panas di Semarang. Jika suhu di Semarang mencapai tingkat ekstrem, ada kemungkinan bahwa material plastik dari traffic cone dapat meleleh atau menjadi lunak, terutama jika tidak dirancang untuk menahan suhu tinggi. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | liputancom jakarta sebuah video yang diklaim traffic cone atau pembatas jalan meleleh karena cuaca panas di semarang jawa tengah beredar di media sosial video tersebut disebarkan salah satu akun facebook pada agustus video berdurasi detik itu memperlihatkan sejumlah traffic cone meleyot di tengah jalan traffic cone yang meleyot itu disebutsebut meleleh karena suhu panas yang melanda semarang jawa tengah semarang vanazzz gaes safety cone aja sampai meleleh apalagi akyuuuu tulis salah satu akun facebook konten yang disebarkan akun facebook tersebut telah kali dibagikan dan mendapat komentar dari warganet benarkah traffic cone meleleh karena suhu panas di semarang jika suhu di semarang mencapai tingkat ekstrem ada kemungkinan bahwa material plastik dari traffic cone dapat meleleh atau menjadi lunak terutama jika tidak dirancang untuk menahan suhu tinggi |
Sebuah video yang diklaim traffic cone atau pembatas jalan meleleh karena cuaca panas di Semarang Jawa Tengah beredar di media sosial Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 22 Agustus 2023 Video berdurasi 13 detik itu memperlihatkan sejumlah traffic cone meleyot di tengah jalan Traffic cone yang meleyot itu disebutsebut meleleh karena suhu panas yang melanda Semarang jawa Tengah Semarang vanazzz gaes safety cone aja sampai meleleh apalagi akyuuuu tulis salah satu akun Facebook Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 308 kali dibagikan dan mendapat 11 komentar dari warganet. Jika suhu di Semarang sangat tinggi, ada kemungkinan bahwa traffic cone yang terbuat dari plastik dapat meleleh atau melunak, terutama jika terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | sebuah video yang diklaim traffic cone atau pembatas jalan meleleh karena cuaca panas di semarang jawa tengah beredar di media sosial video tersebut disebarkan salah satu akun facebook pada agustus video berdurasi detik itu memperlihatkan sejumlah traffic cone meleyot di tengah jalan traffic cone yang meleyot itu disebutsebut meleleh karena suhu panas yang melanda semarang jawa tengah semarang vanazzz gaes safety cone aja sampai meleleh apalagi akyuuuu tulis salah satu akun facebook konten yang disebarkan akun facebook tersebut telah kali dibagikan dan mendapat komentar dari warganet jika suhu di semarang sangat tinggi ada kemungkinan bahwa traffic cone yang terbuat dari plastik dapat meleleh atau melunak terutama jika terpapar sinar matahari langsung dalam waktu lama |
Liputan6com Jakarta Sebuah video yang diklaim peristiwa Jepang membuang limbah nuklir ke laut beredar di media sosial Video tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 27 Agustus 2023 Video berdurasi 14 detik itu memperlihatkan warna air laut yang tibatiba berubah ketika sebuah bendar cair masuk ke lautan tersebut Video itu kemudian dikaitkan dengan aksi buang limbah nuklir yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang Jepang terkenal negara paling bersih n gak ada yg buang sampah sembarangantp sekali buang sampah tgl 24 agustus kemarin jepang membuang limbah nuklir ke laut pasifikefeknya bisa sampai ke negara2 lainberbahaya untuk makhluk hidup di laut n manusiaN Jgn smpai terjadi hujan asam seperti ramalan kartun the simpson Negara paling bersih tapi sekali buang sampah merepotkan dunia tulis salah satu akun Facebook Video yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 149 kali dibagikan dan mendapat 7 komentar dari warganet Sebelumnya Jepang pada pekan lalu mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai melepaskan lebih dari 1 juta metrik ton limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima mulai 24 Agustus 2023 Rencana yang disetujui dua tahun lalu oleh pemerintah Jepang itu merupakan langkah penting untuk menonaktifkan PLTN Fukushima yang dioperasikan oleh Tokyo Electric Power Company TEPCO Namun keputusan tersebut menuai protes dan kekhawatiran dari masyarakat di negara negara tetangga Jepang salah satunya China dan Korea Selatan Benarkah dalam video itu merupakan peristiwa pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh Jepang Berikut penelusurannya. Jepang memang memulai proses pembuangan limbah nuklir dari PLTN Fukushima mulai 24 Agustus 2023, dan video tersebut bisa jadi berkaitan dengan peristiwa tersebut, terutama jika memperlihatkan perubahan warna air laut yang terkait dengan limbah nuklir. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | liputancom jakarta sebuah video yang diklaim peristiwa jepang membuang limbah nuklir ke laut beredar di media sosial video tersebut disebarkan salah satu akun facebook pada agustus video berdurasi detik itu memperlihatkan warna air laut yang tibatiba berubah ketika sebuah bendar cair masuk ke lautan tersebut video itu kemudian dikaitkan dengan aksi buang limbah nuklir yang dilakukan oleh pemerintah jepang jepang terkenal negara paling bersih n gak ada yg buang sampah sembarangantp sekali buang sampah tgl agustus kemarin jepang membuang limbah nuklir ke laut pasifikefeknya bisa sampai ke negara lainberbahaya untuk makhluk hidup di laut n manusian jgn smpai terjadi hujan asam seperti ramalan kartun the simpson negara paling bersih tapi sekali buang sampah merepotkan dunia tulis salah satu akun facebook video yang disebarkan akun facebook tersebut telah kali dibagikan dan mendapat komentar dari warganet sebelumnya jepang pada pekan lalu mengumumkan bahwa pihaknya akan mulai melepaskan lebih dari juta metrik ton limbah radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir pltn fukushima mulai agustus rencana yang disetujui dua tahun lalu oleh pemerintah jepang itu merupakan langkah penting untuk menonaktifkan pltn fukushima yang dioperasikan oleh tokyo electric power company tepco namun keputusan tersebut menuai protes dan kekhawatiran dari masyarakat di negara negara tetangga jepang salah satunya china dan korea selatan benarkah dalam video itu merupakan peristiwa pembuangan limbah nuklir yang dilakukan oleh jepang berikut penelusurannya jepang memang memulai proses pembuangan limbah nuklir dari pltn fukushima mulai agustus dan video tersebut bisa jadi berkaitan dengan peristiwa tersebut terutama jika memperlihatkan perubahan warna air laut yang terkait dengan limbah nuklir |
Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Banjir yang mengerikan akibat hujan lebat di Santiago Chile. Banjir yang mengerikan di Santiago, Chili, disebabkan oleh hujan lebat, dapat merusak infrastruktur dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat setempat. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | diterjemahkan ke bahasa indonesia banjir yang mengerikan akibat hujan lebat di santiago chile banjir yang mengerikan di santiago chili disebabkan oleh hujan lebat dapat merusak infrastruktur dan berdampak besar pada kehidupan masyarakat setempat |
Kanal YouTube CCTV BENCANA httpswwwyoutubecombencanaalam294 pada 10 September 2023 mengunggah video dengan judul yang mengklaim bahwa saat ini Negara Yunani hanyalah tinggal sebuah nama Hal itu disebabkan karena banjir bandang paling dahsyat telah menerjang dan memorakporandakan Yunani. Banjir bandang yang dahsyat dapat menyebabkan kerusakan parah di Yunani, mempengaruhi infrastruktur dan kehidupan masyarakat, sehingga klaim bahwa Yunani mengalami kerusakan besar-besaran bisa jadi benar jika disertai dengan bukti yang jelas. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | kanal youtube cctv bencana httpswwwyoutubecombencanaalam pada september mengunggah video dengan judul yang mengklaim bahwa saat ini negara yunani hanyalah tinggal sebuah nama hal itu disebabkan karena banjir bandang paling dahsyat telah menerjang dan memorakporandakan yunani banjir bandang yang dahsyat dapat menyebabkan kerusakan parah di yunani mempengaruhi infrastruktur dan kehidupan masyarakat sehingga klaim bahwa yunani mengalami kerusakan besarbesaran bisa jadi benar jika disertai dengan bukti yang jelas |
Liputan6com Jakarta Beredar di media sosial postingan yang mengklaim akan ada pandemi 20 yang dijadwalkan pada akhir tahun 2023 dengan alasan polusi udara Postingan itu beredar sejak awal bulan ini Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook Akun itu mempostingnya pada 6 September 2023 Berikut isi postingannya Dokter tifaPandemi 20 yang dijadwalkan tahun 2025 ternyata dimajukan bukan di 2024 tetapi di 2023 Dalam sebulan dua bulan akan ada peraturan Lockdown WFH dan aturan pakai Masker Pertama agar masyarakat tidak protes maka alasannya adalah Polusi Udara Chemtrails terus ditaburkan DEW dengan hasil kebakaran hutan dan gedunggedung Langit dibuat jadi Forecast seakanakan menghitam karena jelaga Batubara atau BBM Pesan saya Satu Tingkatkan Imunitas baikbaikSudah saya berikan metodenya di postingan saya yang lalu Dua Beli Ivermectin dan Hydroxychloroquine Untuk jagajaga Tiga Jadilah orang baik perbaiki Ibadah sholat ditambah khusyu dan tepat waktu rajinrajin sedekah perbanyak amal jariyah Lalu benarkah postingan yang mengklaim akan ada pandemi 20 yang dijadwalkan pada akhir tahun 2023 dengan alasan polusi udara. Kabar beredar menyebutkan bahwa akan ada pandemi 20 yang dijadwalkan pada akhir tahun 2023 dikarenakan polusi udara. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | polusi udara | liputancom jakarta beredar di media sosial postingan yang mengklaim akan ada pandemi yang dijadwalkan pada akhir tahun dengan alasan polusi udara postingan itu beredar sejak awal bulan ini salah satu akun ada yang mengunggahnya di facebook akun itu mempostingnya pada september berikut isi postingannya dokter tifapandemi yang dijadwalkan tahun ternyata dimajukan bukan di tetapi di dalam sebulan dua bulan akan ada peraturan lockdown wfh dan aturan pakai masker pertama agar masyarakat tidak protes maka alasannya adalah polusi udara chemtrails terus ditaburkan dew dengan hasil kebakaran hutan dan gedunggedung langit dibuat jadi forecast seakanakan menghitam karena jelaga batubara atau bbm pesan saya satu tingkatkan imunitas baikbaiksudah saya berikan metodenya di postingan saya yang lalu dua beli ivermectin dan hydroxychloroquine untuk jagajaga tiga jadilah orang baik perbaiki ibadah sholat ditambah khusyu dan tepat waktu rajinrajin sedekah perbanyak amal jariyah lalu benarkah postingan yang mengklaim akan ada pandemi yang dijadwalkan pada akhir tahun dengan alasan polusi udara kabar beredar menyebutkan bahwa akan ada pandemi yang dijadwalkan pada akhir tahun dikarenakan polusi udara |
Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia 2300 orang telah meninggal dan lebih dari 10000 orang hilang setelah banjir yang mematikan di Derna Libya Bencana terjadi setelah bendungan di Derna jebol Kota ini telah dinyatakan sebagai zona bencana. Banjir mematikan di Derna, Libya, yang menyebabkan 2.300 orang meninggal dan lebih dari 10.000 orang hilang, menunjukkan dampak bencana yang parah dan krisis kemanusiaan yang signifikan setelah jebolnya bendungan di kota tersebut. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional | diterjemahkan ke bahasa indonesia orang telah meninggal dan lebih dari orang hilang setelah banjir yang mematikan di derna libya bencana terjadi setelah bendungan di derna jebol kota ini telah dinyatakan sebagai zona bencana banjir mematikan di derna libya yang menyebabkan orang meninggal dan lebih dari orang hilang menunjukkan dampak bencana yang parah dan krisis kemanusiaan yang signifikan setelah jebolnya bendungan di kota tersebut |
Diterjemahkan ke Bahasa Indonesia Bungabunga kini mulai bermekaran di Antartika dan para ahli mengatakan ini bukan kabar baik Hal ini akan menjadi bukti pertama percepatan respons ekosistem di Antartika yang terkait langsung dengan dampak pemanasan global menurut Nicoletta Cannone seorang profesor. Kemunculan bunga-bunga di Antartika bisa menjadi indikasi percepatan perubahan ekosistem akibat pemanasan global, yang menunjukkan dampak serius dari perubahan iklim terhadap lingkungan ekstrem seperti Antartika. | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem | diterjemahkan ke bahasa indonesia bungabunga kini mulai bermekaran di antartika dan para ahli mengatakan ini bukan kabar baik hal ini akan menjadi bukti pertama percepatan respons ekosistem di antartika yang terkait langsung dengan dampak pemanasan global menurut nicoletta cannone seorang profesor kemunculan bungabunga di antartika bisa menjadi indikasi percepatan perubahan ekosistem akibat pemanasan global yang menunjukkan dampak serius dari perubahan iklim terhadap lingkungan ekstrem seperti antartika |
KETENTUAN ALAH BERLAKU ISRAIL DI HAJAR PUTING BELIUNG DAN DI LANDA BANJIR Baru saja ingin menggempur Gaza Zionis Tentaranya Sudah di Gempur Allah. Bencana alam seperti puting beliung dan banjir memang kadangkala merupakan azab dan peringatan dari Tuhan. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | ketentuan alah berlaku israil di hajar puting beliung dan di landa banjir baru saja ingin menggempur gaza zionis tentaranya sudah di gempur allah bencana alam seperti puting beliung dan banjir memang kadangkala merupakan azab dan peringatan dari tuhan |
BENCANA ALAM HARI INI ACEH MELUAP BAK KOLAM DETIK BANJIR DAHSYAT MAYAT MAYAT BERTUMPUKAN. Banjir dahsyat di Aceh yang menyebabkan mayat-mayat bertumpukan menunjukkan skala bencana yang sangat serius dan memerlukan respons kemanusiaan serta upaya bantuan darurat yang cepat. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | bencana alam hari ini aceh meluap bak kolam detik banjir dahsyat mayat mayat bertumpukan banjir dahsyat di aceh yang menyebabkan mayatmayat bertumpukan menunjukkan skala bencana yang sangat serius dan memerlukan respons kemanusiaan serta upaya bantuan darurat yang cepat |
FIFA beri kritik pedas kepada Erick Thohir karena JIS banjir. FIFA mungkin memberikan kritik terhadap Erick Thohir terkait banjir di JIS sebagai tanggapan terhadap masalah pengelolaan infrastruktur yang mempengaruhi penyelenggaraan acara sepak bola internasional. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
peran pemerintah lokal | fifa beri kritik pedas kepada erick thohir karena jis banjir fifa mungkin memberikan kritik terhadap erick thohir terkait banjir di jis sebagai tanggapan terhadap masalah pengelolaan infrastruktur yang mempengaruhi penyelenggaraan acara sepak bola internasional |
Pada segmen kelima Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat Selasa 12122023 malam calon presiden capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut DKI Jakarta sebagai wilayah dengan polusi udara tertinggi di dunia Pernyataan itu dilontarkan Prabowo kepada Anies Baswedan yang ia nilai gagal mengatasi polusi udara di Jakarta Waktu Pak Anies menjadi Gubernur DKI Anggaran DKI sekitar 80 T tapi indeks polusi Jakarta tertinggi di dunia ujar Prabowo. DI Debat Pertama Calon Presiden Pemilu Tahun 2024, calon presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa DKI Jakarta memiliki polusi udara tertinggi di dunia. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | polusi udara | pada segmen kelima debat pertama calon presiden pemilu tahun di gedung kpu jalan imam bonjol jakarta pusat selasa malam calon presiden capres nomor urut prabowo subianto menyebut dki jakarta sebagai wilayah dengan polusi udara tertinggi di dunia pernyataan itu dilontarkan prabowo kepada anies baswedan yang ia nilai gagal mengatasi polusi udara di jakarta waktu pak anies menjadi gubernur dki anggaran dki sekitar t tapi indeks polusi jakarta tertinggi di dunia ujar prabowo di debat pertama calon presiden pemilu tahun calon presiden prabowo subianto menyebutkan bahwa dki jakarta memiliki polusi udara tertinggi di dunia |
Calon presiden capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut tingginya indeks polusi di Jakarta dikarenakan banyaknya alat pendeteksi atau pemantau kualitas udara yang terpasang di sejumlah titik dibandingkan daerah lain Kendati begitu ia mengakui angka tersebut juga disumbang oleh emisi kendaraan di Jakarta Hal itu disampaikan Anies menanggapi pernyataan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyinggung kepemimpinan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta Menurut Prabowo anggaran DKI Jakarta yang mencapai Rp80 triliun tak bisa mengatasi indeks polusi ibu kota Negara itu Ketika polusi udara terjadi dan anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatra ke arah Laut Jawa di sana tidak ada monitor maka indeks polusi tidak muncul Kalau problemnya dari dalam kota saja maka memang angkanya konsisten tiap waktu jawab Anies. Anies Baswedan menjelaskan bahwa tingginya indeks polusi di Jakarta bisa disebabkan oleh banyaknya alat pemantau kualitas udara, yang mungkin memberikan data yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki pemantauan serupa. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | polusi udara | calon presiden capres nomor urut anies baswedan menyebut tingginya indeks polusi di jakarta dikarenakan banyaknya alat pendeteksi atau pemantau kualitas udara yang terpasang di sejumlah titik dibandingkan daerah lain kendati begitu ia mengakui angka tersebut juga disumbang oleh emisi kendaraan di jakarta hal itu disampaikan anies menanggapi pernyataan capres nomor urut prabowo subianto yang menyinggung kepemimpinan anies saat menjadi gubernur dki jakarta menurut prabowo anggaran dki jakarta yang mencapai rp triliun tak bisa mengatasi indeks polusi ibu kota negara itu ketika polusi udara terjadi dan anginnya bergerak ke arah lampung ke arah sumatra ke arah laut jawa di sana tidak ada monitor maka indeks polusi tidak muncul kalau problemnya dari dalam kota saja maka memang angkanya konsisten tiap waktu jawab anies anies baswedan menjelaskan bahwa tingginya indeks polusi di jakarta bisa disebabkan oleh banyaknya alat pemantau kualitas udara yang mungkin memberikan data yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang tidak memiliki pemantauan serupa |
KOMPAScom Tersiar video yang menginformasikan adanya puting beliung dan tornado yang melanda DKI Jakarta pada 13 Desember 2023 Video berdurasi 5 menit 35 menit itu menampilkan berbagai klip peristiwa bencana alam Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompascom narasi itu tidak benar atau hoaks Video soal puting beliung dan tornado melanda Jakarta disebarkan oleh akun Facebook ini ini dan ini pada Rabu 13122023 Arsipnya dapat dilihat di sini Berikut judul yang tertulis Mencekam JAKARTA TAMAT HITUNGAN DETIKPUTING BELIUNG TORNADO SAPU BERSIH WILAYAH DKI HARI INI Narator dalam video sama sekali tidak menginformasikan soal kejadian puting beliung dan tornado di Jakarta Narator justru membacakan artikel dari iNews yang diunggah pada 6 November 2023 Artikel itu membahas soal kejadian angin puting beliung yang melanda Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Banten Berikutnya narator membacakan artikel dari Joglosemar News Rabu 13122023 soal angin puting beliung di Dusun Derso dan Dusun Kerjo Desa Sumber Rejo Kecamatan Kerjo Karanganyar Jawa Tengah Berdasarkan siaran prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG 13 Desember 2023 tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah Jakarta Siarannya dapat dilihat di sini Dikutip dari Data Indonesia Jakarta Pusat dalam kondisi cerah berawan dari pagi sampai dini hari Ratarata suhu udara di Kota Jakarta berkisar antara 2530 derajat celcius Sejauh ini tidak ditemukan pemberitaan soal kejadian puting beliung dan tornado di wilayah Jakarta. Terdapat video yang menyebutkan adanya puting beliung dan tornado di Jakarta pada 13 Desember 2023. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | bencana alam
pola cuaca yang berubah | kompascom tersiar video yang menginformasikan adanya puting beliung dan tornado yang melanda dki jakarta pada desember video berdurasi menit menit itu menampilkan berbagai klip peristiwa bencana alam berdasarkan penelusuran tim cek fakta kompascom narasi itu tidak benar atau hoaks video soal puting beliung dan tornado melanda jakarta disebarkan oleh akun facebook ini ini dan ini pada rabu arsipnya dapat dilihat di sini berikut judul yang tertulis mencekam jakarta tamat hitungan detikputing beliung tornado sapu bersih wilayah dki hari ini narator dalam video sama sekali tidak menginformasikan soal kejadian puting beliung dan tornado di jakarta narator justru membacakan artikel dari inews yang diunggah pada november artikel itu membahas soal kejadian angin puting beliung yang melanda desa nanggung kecamatan kopo kabupaten serang banten berikutnya narator membacakan artikel dari joglosemar news rabu soal angin puting beliung di dusun derso dan dusun kerjo desa sumber rejo kecamatan kerjo karanganyar jawa tengah berdasarkan siaran prakiraan cuaca badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg desember tidak terdapat peringatan dini cuaca ekstrem di wilayah jakarta siarannya dapat dilihat di sini dikutip dari data indonesia jakarta pusat dalam kondisi cerah berawan dari pagi sampai dini hari ratarata suhu udara di kota jakarta berkisar antara derajat celcius sejauh ini tidak ditemukan pemberitaan soal kejadian puting beliung dan tornado di wilayah jakarta terdapat video yang menyebutkan adanya puting beliung dan tornado di jakarta pada desember |
Terdampar TEMPAT IBADAH HANYUTBANJIR BANDANG MENGERIKAN LENYAPKAN PULUHAN WARGA. Banjir bandang yang menghanyutkan tempat ibadah dan menyebabkan kehilangan puluhan warga adalah peristiwa tragis yang menunjukkan dampak besar dari bencana alam terhadap komunitas. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional | terdampar tempat ibadah hanyutbanjir bandang mengerikan lenyapkan puluhan warga banjir bandang yang menghanyutkan tempat ibadah dan menyebabkan kehilangan puluhan warga adalah peristiwa tragis yang menunjukkan dampak besar dari bencana alam terhadap komunitas |
Gates Orders Govts To Replace Real Food With GM Food To Fight Global Boiling Bill Gates Meminta Pemerintah Mengganti Makanan Asli dengan Makanan GM Untuk Melawan Pendidihan Global. Penggunaan makanan hasil rekayasa genetika (GM) dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim yang ekstrem, sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak buruk dari fenomena cuaca yang semakin tidak menentu. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | pertanian dan keamanan pangan | gates orders govts to replace real food with gm food to fight global boiling bill gates meminta pemerintah mengganti makanan asli dengan makanan gm untuk melawan pendidihan global penggunaan makanan hasil rekayasa genetika gm dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di tengah perubahan iklim yang ekstrem sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak buruk dari fenomena cuaca yang semakin tidak menentu |
Bill Gates Orders Govts To Replace Real Food With GM Food To Fight Global Boiling Microsoft founder Bill Gates has ordered world governments to replace real food with genetically modified foods in order to fight socalled global boiling Gates recently gave an address at the Africa Climate Summit where he was promoting his GM seeds and chickens According to Gates GM products will benefit African people while also helping to save the planet Terjemahan Bill Gates Memerintahkan Pemerintah Mengganti Makanan Asli Dengan Makanan GM Untuk Melawan Pendidihan Global Pendiri Microsoft Bill Gates telah memerintahkan pemerintah dunia untuk mengganti makanan asli dengan makanan hasil rekayasa genetika untuk melawan apa yang disebut pendidihan global Gates barubaru ini memberikan pidato di KTT Iklim Afrika di mana dia mempromosikan benih dan ayam hasil rekayasa genetika Menurut Gates produk GM akan bermanfaat bagi masyarakat Afrika sekaligus membantu menyelamatkan planet ini. Makanan hasil rekayasa genetika (GM) dapat membantu meningkatkan produktivitas pangan di daerah-daerah yang rentan terhadap perubahan iklim, sehingga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global yang semakin parah. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | pertanian dan keamanan pangan | bill gates orders govts to replace real food with gm food to fight global boiling microsoft founder bill gates has ordered world governments to replace real food with genetically modified foods in order to fight socalled global boiling gates recently gave an address at the africa climate summit where he was promoting his gm seeds and chickens according to gates gm products will benefit african people while also helping to save the planet terjemahan bill gates memerintahkan pemerintah mengganti makanan asli dengan makanan gm untuk melawan pendidihan global pendiri microsoft bill gates telah memerintahkan pemerintah dunia untuk mengganti makanan asli dengan makanan hasil rekayasa genetika untuk melawan apa yang disebut pendidihan global gates barubaru ini memberikan pidato di ktt iklim afrika di mana dia mempromosikan benih dan ayam hasil rekayasa genetika menurut gates produk gm akan bermanfaat bagi masyarakat afrika sekaligus membantu menyelamatkan planet ini makanan hasil rekayasa genetika gm dapat membantu meningkatkan produktivitas pangan di daerahdaerah yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global yang semakin parah |
Menjerit IBU KOTA LUMPUH TOTALTAK TERTOLONG BANJIR BANDANG MELUAP RATUSAN HARTA HANYUT TAK TERTOLONG BANJIR BANDANG 10 METER MELUAP RATUSAN RUMAH HANYUT. Banjir bandang yang melanda ibu kota dan menyebabkan kerusakan parah seperti harta benda yang hanyut dan rumah-rumah yang terendam adalah contoh dampak bencana alam yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang, memerlukan respons darurat dan bantuan kemanusiaan yang cepat dan efektif. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional | menjerit ibu kota lumpuh totaltak tertolong banjir bandang meluap ratusan harta hanyut tak tertolong banjir bandang meter meluap ratusan rumah hanyut banjir bandang yang melanda ibu kota dan menyebabkan kerusakan parah seperti harta benda yang hanyut dan rumahrumah yang terendam adalah contoh dampak bencana alam yang dapat mempengaruhi kehidupan banyak orang memerlukan respons darurat dan bantuan kemanusiaan yang cepat dan efektif |
Kiamat SULAWESI TINGGAL NAMABANJIR MALING TERJANG RUMAH HINGGA MOBIL TAK TERTOLONG BANJIR BANDANG TERJANG MOBIL HINGGA RUMAH LENYAP TAK TERTOLONG. Banjir bandang diduga menerjang Sulawesi hingga menenggelamkan rumah dan mobil warga. | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam | kiamat sulawesi tinggal namabanjir maling terjang rumah hingga mobil tak tertolong banjir bandang terjang mobil hingga rumah lenyap tak tertolong banjir bandang diduga menerjang sulawesi hingga menenggelamkan rumah dan mobil warga |
Is the Deep State activating HAARP to disrupt the Iowa Caucus We all know NikkiHaley has a lot of friends in the defense industry and Military industrial complex Shes losing in Iowa and now Iowa is set to get hit with a ONCE IN A DECADE blizzard as Donald Trump is set to dominate the Iowa Caucus Is the Deep State using HAARP to rig the Iowa Caucus Looks like weather manipulation to me Take a look at this weather radar below and how the incoming snow storm accelerated out of nowhere Terjemahan Apakah Deep State mengaktifkan HAARP untuk mengganggu Kaukus Iowa Kita semua tahu NikkiHaley mempunyai banyak teman di industri pertahanan dan kompleks industri militer Dia kalah di Iowa dan sekarang Iowa akan dilanda badai salju SEKALI DALAM DEKADE karena Donald Trump akan mendominasi Kaukus Iowa Apakah Deep State menggunakan HAARP untuk mencurangi Kaukus Iowa Sepertinya manipulasi cuaca bagi saya Lihatlah radar cuaca di bawah ini dan bagaimana badai salju datang dengan cepat entah dari mana. Deep State diduga menggunakan HAARP untuk memanipulasi cuaca dan mengganggu Kaukus Iowa. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | pola cuaca yang berubah | is the deep state activating haarp to disrupt the iowa caucus we all know nikkihaley has a lot of friends in the defense industry and military industrial complex shes losing in iowa and now iowa is set to get hit with a once in a decade blizzard as donald trump is set to dominate the iowa caucus is the deep state using haarp to rig the iowa caucus looks like weather manipulation to me take a look at this weather radar below and how the incoming snow storm accelerated out of nowhere terjemahan apakah deep state mengaktifkan haarp untuk mengganggu kaukus iowa kita semua tahu nikkihaley mempunyai banyak teman di industri pertahanan dan kompleks industri militer dia kalah di iowa dan sekarang iowa akan dilanda badai salju sekali dalam dekade karena donald trump akan mendominasi kaukus iowa apakah deep state menggunakan haarp untuk mencurangi kaukus iowa sepertinya manipulasi cuaca bagi saya lihatlah radar cuaca di bawah ini dan bagaimana badai salju datang dengan cepat entah dari mana deep state diduga menggunakan haarp untuk memanipulasi cuaca dan mengganggu kaukus iowa |
Laporan Tahunan Arktik mengungkapkan bahwa pencairan es dan pergeseran habitat telah menyebabkan ikan dari lintang yang lebih rendah seperti cod bermigrasi ke utara mencari iklim yang lebih dingin.. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pencairan es di Arktik memiliki dampak signifikan pada populasi hewan laut di wilayah tersebut. | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | ekosistem
pola cuaca yang berubah | laporan tahunan arktik mengungkapkan bahwa pencairan es dan pergeseran habitat telah menyebabkan ikan dari lintang yang lebih rendah seperti cod bermigrasi ke utara mencari iklim yang lebih dingin tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa pencairan es di arktik memiliki dampak signifikan pada populasi hewan laut di wilayah tersebut |
India telah membatalkan empat proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara tahun lalu karena energi terbarukan menjadi lebih murah dan permintaan energi melambat, sejalan dengan upaya negara tersebut untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris.. Penurunan jumlah pekerjaan di sektor batubara yang dilaporkan oleh Administrator EPA Scott Pruitt adalah klaim yang akurat dan mendukung rencana Presiden Trump untuk keluar dari perjanjian iklim Paris. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | perjanjian internasional | india telah membatalkan empat proyek pembangkit listrik berbahan bakar batubara tahun lalu karena energi terbarukan menjadi lebih murah dan permintaan energi melambat sejalan dengan upaya negara tersebut untuk mencapai tujuan perjanjian paris penurunan jumlah pekerjaan di sektor batubara yang dilaporkan oleh administrator epa scott pruitt adalah klaim yang akurat dan mendukung rencana presiden trump untuk keluar dari perjanjian iklim paris |
Ilmuwan sepakat bahwa peningkatan karbon dioksida atmosfer telah menyebabkan pemanasan global, dan mengingat bahwa perubahan iklim terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya, ada urgensi besar untuk mengadvokasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca.. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang pemanasan global mungkin berlebihan, karena tingkat pemanasan yang dianggap berbahaya tidak lebih rendah dari apa yang diperkirakan model sebelumnya. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | pola cuaca yang berubah | ilmuwan sepakat bahwa peningkatan karbon dioksida atmosfer telah menyebabkan pemanasan global dan mengingat bahwa perubahan iklim terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya ada urgensi besar untuk mengadvokasi kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang pemanasan global mungkin berlebihan karena tingkat pemanasan yang dianggap berbahaya tidak lebih rendah dari apa yang diperkirakan model sebelumnya |
Scott Pruitt, meskipun dikenal sebagai pengkritik EPA, berjanji untuk mendengarkan staf dan menangani masalah secara kooperatif, yang dapat membantu menghindari litigasi di masa depan dengan membatasi ambisi lembaga sesuai mandat Kongres.. Pruitt tidak akan mampu mempengaruhi secara signifikan cara EPA menangani regulasi atau mematuhi mandat Kongres, dan upaya untuk membatalkan Clean Power Plan dan regulasi lainnya akan gagal menghadapi pembelaan hukum yang kuat dari para pendukung lingkungan. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | scott pruitt meskipun dikenal sebagai pengkritik epa berjanji untuk mendengarkan staf dan menangani masalah secara kooperatif yang dapat membantu menghindari litigasi di masa depan dengan membatasi ambisi lembaga sesuai mandat kongres pruitt tidak akan mampu mempengaruhi secara signifikan cara epa menangani regulasi atau mematuhi mandat kongres dan upaya untuk membatalkan clean power plan dan regulasi lainnya akan gagal menghadapi pembelaan hukum yang kuat dari para pendukung lingkungan |
Pembangunan pipa baru, pembangkit listrik, dan fasilitas ekspor bahan bakar fosil akan mengunci emisi karbon untuk satu generasi dan memperdalam ketergantungan global pada bahan bakar fosil, yang mengancam kemampuan dunia untuk memperlambat pemanasan global dan mencegah dampak buruk seperti kekeringan dan banjir.. Investasi dalam pipa dan fasilitas bahan bakar fosil tidak akan berdampak signifikan pada emisi karbon atau ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan pengalihan dana ke sumber energi terbarukan tidak diperlukan untuk mengatasi pemanasan global. | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan | pembangunan pipa baru pembangkit listrik dan fasilitas ekspor bahan bakar fosil akan mengunci emisi karbon untuk satu generasi dan memperdalam ketergantungan global pada bahan bakar fosil yang mengancam kemampuan dunia untuk memperlambat pemanasan global dan mencegah dampak buruk seperti kekeringan dan banjir investasi dalam pipa dan fasilitas bahan bakar fosil tidak akan berdampak signifikan pada emisi karbon atau ketergantungan pada bahan bakar fosil dan pengalihan dana ke sumber energi terbarukan tidak diperlukan untuk mengatasi pemanasan global |
Jika dorongan anti-tar sands tidak dihadapi dengan serius, bisa menjadi kampanye lingkungan paling signifikan dalam dekade ini, mempengaruhi kebijakan dan keputusan industri secara luas.. Meskipun dorongan anti-tar sands meningkat, menilai bahwa gerakan ini akan menjadi kampanye lingkungan paling signifikan dalam dekade ini mungkin berlebihan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kebijakan energi. | [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | kampanye publik | jika dorongan antitar sands tidak dihadapi dengan serius bisa menjadi kampanye lingkungan paling signifikan dalam dekade ini mempengaruhi kebijakan dan keputusan industri secara luas meskipun dorongan antitar sands meningkat menilai bahwa gerakan ini akan menjadi kampanye lingkungan paling signifikan dalam dekade ini mungkin berlebihan dan tidak mempertimbangkan faktorfaktor lain yang mempengaruhi kebijakan energi |
Gerakan lingkungan memiliki peluang terakhir untuk mempengaruhi keputusan tentang Keystone XL dan menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal polusi karbon.. Meskipun gerakan lingkungan berusaha keras melawan Keystone XL, tidak ada jaminan bahwa protes besar dan pembangkangan sipil akan mengubah keputusan akhir pemerintahan mengenai proyek tersebut. | [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | kampanye publik
peran pemerintah lokal | gerakan lingkungan memiliki peluang terakhir untuk mempengaruhi keputusan tentang keystone xl dan menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional terutama dalam hal polusi karbon meskipun gerakan lingkungan berusaha keras melawan keystone xl tidak ada jaminan bahwa protes besar dan pembangkangan sipil akan mengubah keputusan akhir pemerintahan mengenai proyek tersebut |
Para pecinta lingkungan memuji tim Menteri Luar Negeri Hillary Clinton karena mengakui kali ini bahwa minyak yang ditambang dari pasir minyak memiliki emisi gas yang memerangkap panas secara signifikan lebih tinggi daripada minyak konvensional.. TransCanada menyebut evaluasi lingkungan Departemen Luar Negeri sebagai retorika berlebihan dan memandang dokumen terbaru sebagai sinyal bahwa proses regulasi sedang berjalan. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | peran pemerintah lokal
program literasi | para pecinta lingkungan memuji tim menteri luar negeri hillary clinton karena mengakui kali ini bahwa minyak yang ditambang dari pasir minyak memiliki emisi gas yang memerangkap panas secara signifikan lebih tinggi daripada minyak konvensional transcanada menyebut evaluasi lingkungan departemen luar negeri sebagai retorika berlebihan dan memandang dokumen terbaru sebagai sinyal bahwa proses regulasi sedang berjalan |
Perubahan aliran jet yang disebabkan oleh naiknya suhu di Arktik merupakan bukti kuat bahwa perubahan iklim berkontribusi terhadap cuaca ekstrem. Kondisi ini memperlihatkan betapa kompleks dan tak terduganya dampak dari perubahan iklim global terhadap pola cuaca di berbagai wilayah.. Klaim bahwa naiknya suhu di Arktik secara langsung menyebabkan cuaca ekstrem tidak didukung oleh bukti ilmiah yang cukup. Ini adalah generalisasi yang berlebihan, dan perubahan iklim tidak dapat disalahkan untuk semua jenis anomali cuaca yang terjadi. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | pola cuaca yang berubah
program literasi | perubahan aliran jet yang disebabkan oleh naiknya suhu di arktik merupakan bukti kuat bahwa perubahan iklim berkontribusi terhadap cuaca ekstrem kondisi ini memperlihatkan betapa kompleks dan tak terduganya dampak dari perubahan iklim global terhadap pola cuaca di berbagai wilayah klaim bahwa naiknya suhu di arktik secara langsung menyebabkan cuaca ekstrem tidak didukung oleh bukti ilmiah yang cukup ini adalah generalisasi yang berlebihan dan perubahan iklim tidak dapat disalahkan untuk semua jenis anomali cuaca yang terjadi |
Penyelidikan terhadap perusahaan minyak tersebut mengenai potensi penipuan iklim bisa memberikan wawasan penting tentang dampak kebijakan lingkungan di berbagai negara bagian.. Penelitian mengenai potensi penipuan iklim tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman kita tentang perubahan iklim global. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | program literasi | penyelidikan terhadap perusahaan minyak tersebut mengenai potensi penipuan iklim bisa memberikan wawasan penting tentang dampak kebijakan lingkungan di berbagai negara bagian penelitian mengenai potensi penipuan iklim tidak memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman kita tentang perubahan iklim global |
Pengambilalihan Dewan Arktik oleh Amerika Serikat dapat memberikan dorongan signifikan dalam penanganan isu pemanasan di Arktik, yang telah memanas dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir.. Kepemimpinan baru Amerika Serikat di Dewan Arktik tidak akan membawa perubahan signifikan dalam perlindungan lingkungan Arktik, karena dewan ini tidak memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan nyata | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | pengambilalihan dewan arktik oleh amerika serikat dapat memberikan dorongan signifikan dalam penanganan isu pemanasan di arktik yang telah memanas dengan cepat dalam beberapa tahun terakhir kepemimpinan baru amerika serikat di dewan arktik tidak akan membawa perubahan signifikan dalam perlindungan lingkungan arktik karena dewan ini tidak memiliki kekuatan untuk membuat kebijakan nyata |
Mengalihkan jalur pipa Keystone XL dari wilayah yang rentan seperti akuifer Ogallala dan bukit pasir Nebraska akan membantu melindungi sumber air penting dan lanskap yang sensitif dari potensi kerusakan lingkungan.. Memindahkan jalur pipa Keystone XL ke rute yang lebih pendek seperti yang diusulkan Johanns tidak akan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dibandingkan dengan rute asli yang telah direncanakan. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | mengalihkan jalur pipa keystone xl dari wilayah yang rentan seperti akuifer ogallala dan bukit pasir nebraska akan membantu melindungi sumber air penting dan lanskap yang sensitif dari potensi kerusakan lingkungan memindahkan jalur pipa keystone xl ke rute yang lebih pendek seperti yang diusulkan johanns tidak akan secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dibandingkan dengan rute asli yang telah direncanakan |
Banyak Kepentingan Politik Bermain, Energi Terbarukan pun Lambat, Malah Dorong Batubara. Peralihan sektor energi Indonesia dari fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) harus ada komitmen politik kuat dari Presiden Joko Widodo. Apalagi, tekad Indonesia andil dalam menekan penurunan emisi karbon cukup tinggi pada 2030, sebesar 29%, dengan bantuan luar 41%.Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar pengelolaan EBT, mencapai 800 Giga Watt. Sayangnya, baru satu persen termanfaatkan, sekitar 800.000-900.000 Watt.William Sabandar, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, beberapa negara tetangga mulai meninggalkan pembangkit listrik menggunakan batubara.Indonesia, katanya, malah sebaliknya, meminimalkan ruang pengembangan EBT dan menggenjot PLTU batubara, lewat proyek pengembangan pembangkit listrik 35.000 MW, sekitar 60% menggunakan batubara.”Perlu ada komitmen dalam pelaksanaannya,” katanya dalam diskusi akhir Agustus lalu.Selama ini, wacana menuju energi bersih selalu terganggu kepentingan politik. Pandangan batubara dan EBT selalu dibedakan dan dilihat sebagai persaingan bisnis.Padahal, konsumsi energi di Indonesia tak akan cukup jika hanya pengembangan bahan bakar fosil maupun batubara.”Perlu ada perubahan dan memiliki strategis cerdas supaya tak ketergantungan pada fosil. Kita perlu diversifikasi energi,” katanya.EBT sangat cocok untuk negara kepulauan. Kala menggunakan pembangkit listrik perlu ada interkoneksi. ”Indonesia bagus dibangun model , jadi pembangunan berdasarkan .”William mengatakan, teknologi EBT terbilang mahal tetapi hanya pada pembangunan awal. Ia akan makin menurun beberapa tahun ke depan.Untuk awal, Indonesia perlu menyiapkan ahli pembangunan teknologi dengan pengembangan energi lokal, dengan sumber daya manusia dan para ahli yang mampu mentransfer terknologi. Salah satu, katanya, komponen baterai menyimpan cadangan listrik.”Kita bangun pabrik baterai di Indonesia, selama ini sudah ada namun Indonesia tidak menggunakan. Kita tingkatkan untuk membawa teknologi ke Indonesia,” katanya.Berdasarkan fakta lapangan, banyak pembangkit tenaga surya mangkrak karena tak ada baterai. Melalui langkah ini, ESDM perlu menyiapkan di setiap pulau untuk workshop bersama masyarakat menciptakan energi berkelanjutan.Dalam pelaksaan teknis, Indonesia masih membutuhkan subsidi. Jika dibandingkan harga EBT di Tiongkok, yang menggunakan energi matahari dan angin, harga 5-7 sen per kWh. Di Indonesia, harga energi batubara 8-9 sen per kWh.”Memang dalam pengembangan EBT sembilan tahun ke depan perlu subdisi hingga Rp200 triliun, itu tidak sebanding dengan subsidi sektor migas 10 tahun lalu mencapai Rp2.200 triliun.”Nanti, katanya, KESDM bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Riset dan Teknologi dan lain-lain.Dia akan memetakan sumber daya lokal bekerjasama dengan Balitbang KESDM.”ESDM harus buat peta, dalam setahun harus selesai. Setelah itu disosialisakan dengan masyarakat. Dalam dua-tiga tahun sebenarnya pengembangan bisa selesai. Harus konsisten dan kebijakan terkait ini tidak diganggu.”Pengembangan EBT, tak perlu ditunda-tunda lagi. Pasar global juga sedang mengusung isu ini.Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyambut baik pengembangan EBT. ”Perlu pola konsumsi berkelanjutan untuk ketersediaan generasi masa mendatang,” katanya.Harga energi ke depan, sangat berpengaruh pada sektor pangan dan kehidupan sehari-hari masyarakat.Dia mendesak pemerintah tak ragu dalam memberikan subsidiri untuk EBT ini.Hindu Mulaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan, sulit meyakinkan masyarakat bahwa energi fosil kotor dan buruk. Padahal, dampak kesehatan batubara menyebabkan kematian dini hingga 6.500 per tahun.”Perlu ada peningkatan kepada masyarakat.”Pada kesempatan sama, Indonesia memiliki I2050PC (Indonesia 2050 Pathway Calculator). Ini sebuah model kalkulasi pemanfaatan energi dan dampak pada pemanfaatan energi seperti lahan dan emisi gas rumah kaca.Sebelumnya, pada Maret 2015, bersama Balitbang KESDM telah meluncurkan ini bersama Departemen Lingkungan dan Perubahan Iklim Kerajaan Inggris. Kemudian diperbaharui oleh Pelangi, Institut Deliverologi Indonesia (IdeA) dan Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC-UI). Kini, penggunaan lebih mudah.”Melalui aplikasi ini, mampu menghitung penggunaan energi setiap sektor, dapat menunjukkan skenario yang dapat dilakukan hingga implikasi,” ucap Agus Sari, IdeA.Melalui alat, katanya, mampu menjadi analisis kebijakan dari para pemangku kepentingan misal, menghitung batasan terkait energi fosil yang mampu diaplikasikan di Indonesia. | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan | banyak kepentingan politik bermain energi terbarukan pun lambat malah dorong batubara peralihan sektor energi indonesia dari fosil ke energi baru dan terbarukan ebt harus ada komitmen politik kuat dari presiden joko widodo apalagi tekad indonesia andil dalam menekan penurunan emisi karbon cukup tinggi pada sebesar dengan bantuan luar sebagai negara kepulauan indonesia memiliki potensi besar pengelolaan ebt mencapai giga watt sayangnya baru satu persen termanfaatkan sekitar wattwilliam sabandar ketua tim percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan kementerian energi dan sumber daya mineral esdm mengatakan beberapa negara tetangga mulai meninggalkan pembangkit listrik menggunakan batubaraindonesia katanya malah sebaliknya meminimalkan ruang pengembangan ebt dan menggenjot pltu batubara lewat proyek pengembangan pembangkit listrik mw sekitar menggunakan batubaraperlu ada komitmen dalam pelaksanaannya katanya dalam diskusi akhir agustus laluselama ini wacana menuju energi bersih selalu terganggu kepentingan politik pandangan batubara dan ebt selalu dibedakan dan dilihat sebagai persaingan bisnispadahal konsumsi energi di indonesia tak akan cukup jika hanya pengembangan bahan bakar fosil maupun batubaraperlu ada perubahan dan memiliki strategis cerdas supaya tak ketergantungan pada fosil kita perlu diversifikasi energi katanyaebt sangat cocok untuk negara kepulauan kala menggunakan pembangkit listrik perlu ada interkoneksi indonesia bagus dibangun model jadi pembangunan berdasarkan william mengatakan teknologi ebt terbilang mahal tetapi hanya pada pembangunan awal ia akan makin menurun beberapa tahun ke depanuntuk awal indonesia perlu menyiapkan ahli pembangunan teknologi dengan pengembangan energi lokal dengan sumber daya manusia dan para ahli yang mampu mentransfer terknologi salah satu katanya komponen baterai menyimpan cadangan listrikkita bangun pabrik baterai di indonesia selama ini sudah ada namun indonesia tidak menggunakan kita tingkatkan untuk membawa teknologi ke indonesia katanyaberdasarkan fakta lapangan banyak pembangkit tenaga surya mangkrak karena tak ada baterai melalui langkah ini esdm perlu menyiapkan di setiap pulau untuk workshop bersama masyarakat menciptakan energi berkelanjutandalam pelaksaan teknis indonesia masih membutuhkan subsidi jika dibandingkan harga ebt di tiongkok yang menggunakan energi matahari dan angin harga sen per kwh di indonesia harga energi batubara sen per kwhmemang dalam pengembangan ebt sembilan tahun ke depan perlu subdisi hingga rp triliun itu tidak sebanding dengan subsidi sektor migas tahun lalu mencapai rp triliunnanti katanya kesdm bersama kementerian terkait seperti kementerian pertanian kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian riset dan teknologi dan lainlaindia akan memetakan sumber daya lokal bekerjasama dengan balitbang kesdmesdm harus buat peta dalam setahun harus selesai setelah itu disosialisakan dengan masyarakat dalam duatiga tahun sebenarnya pengembangan bisa selesai harus konsisten dan kebijakan terkait ini tidak diganggupengembangan ebt tak perlu ditundatunda lagi pasar global juga sedang mengusung isu initulus abadi ketua pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia menyambut baik pengembangan ebt perlu pola konsumsi berkelanjutan untuk ketersediaan generasi masa mendatang katanyaharga energi ke depan sangat berpengaruh pada sektor pangan dan kehidupan seharihari masyarakatdia mendesak pemerintah tak ragu dalam memberikan subsidiri untuk ebt inihindu mulaika juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia mengatakan sulit meyakinkan masyarakat bahwa energi fosil kotor dan buruk padahal dampak kesehatan batubara menyebabkan kematian dini hingga per tahunperlu ada peningkatan kepada masyarakatpada kesempatan sama indonesia memiliki ipc indonesia pathway calculator ini sebuah model kalkulasi pemanfaatan energi dan dampak pada pemanfaatan energi seperti lahan dan emisi gas rumah kacasebelumnya pada maret bersama balitbang kesdm telah meluncurkan ini bersama departemen lingkungan dan perubahan iklim kerajaan inggris kemudian diperbaharui oleh pelangi institut deliverologi indonesia idea dan pusat penelitian perubahan iklim universitas indonesia rcccui kini penggunaan lebih mudahmelalui aplikasi ini mampu menghitung penggunaan energi setiap sektor dapat menunjukkan skenario yang dapat dilakukan hingga implikasi ucap agus sari ideamelalui alat katanya mampu menjadi analisis kebijakan dari para pemangku kepentingan misal menghitung batasan terkait energi fosil yang mampu diaplikasikan di indonesia |
Fokus Liputan: Tambang Emas Tumpang Pitu, Ancaman Kerusakan Pesisir dan Perairan (Bagian 1). Seorang bocah lelaki sekitar tiga tahun melintas di depan kami. Rambut cepak hampir plontos. Tak beralas kaki. Kedua tangan mendekap dua botol bir kosong.Kami tertawa melihat tingkahnya. Fitriyani menggoda bocah dengan bahasa Jawa logat Banyuwangi.“Bolehkah meminta botol bir itu?” Tanpa jawaban, yang ditanya bergegas pergi.Fitriyati, warga Pancer, dusun di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Dusun ini dikenal sebagai kampung nelayan. Nama dusun sendiri dari nama pengendali perahu, pancer.Fitriyati, kelahiran 30 Desember 1990. Dia menemani kami jalan kaki menuju Pantai Pancer. Jarak rumah Fitri dengan bibir pantai cukup dekat. Di dusun ini, rumah-rumah berjajar rapat.“Pantai ini dikenal dengan Mustika. Konon menurut cerita rakyat, dulu Nyai Roro Kidul pernah singgah ke sini. Sewaktu pulang, mustika ketinggalan,” katanya.Oleh seorang warga Pancer, mustika dibuang ke laut, dengan harapan bisa kembali ke pemilik. “Barangkali itu juga jawaban mengapa dusun kami punya tradisi petik laut di setiap satu Suro.”Tepat di seberang Pantai Mustika, ada pulau seluas sekitar tiga hektar. Jarak sekitar empat mil dari bibir pantai. Kata Fitri, pulau itu bernama Mustaka.“Jadi, jika Pantai Watu Ulo di Jember itu sebagai tubuh ular, kepala ada di sini, di Pulau Mustaka. Setidaknya begitu menurut cerita rakyat yang pernah saya dengar,” ucap Fitri.Posisi Pantai Pancer satu garis dengan Pantai Pulau Merah, hingga warga melirik bidang pariwisata. Jarak Dusun Pancer dengan pusat K Kota Banyuwangi sekitar 64 kilometer, arah Selatan.Ke Pulau Merah, kira-kira 800 meter sebelum sampai tujuan, akan ada papan petunjuk menuju Pantai Pancer. Jarak antara Pancer dengan Pulau Merah sekitar 3,5 kilometer.Pancer, harus bergegas mempersiapkan diri sebagai dusun wisata. Selain bentang alam mendukung, ajakan Pemerintah Banyuwangi, menganjurkan masyarakat untuk Gema Wisata.Ironis, kala pemerintah daerah menggencarkan pariwisata, keindahan laut malah terancam tambang emas di Tumpang Pitu oleh PT Bumi Suksesindo (BSI), berizin dari pemerintah juga.“Jika ikan sulit didapat, setidaknya masih ada harapan menggantungkan hidup pada pariwisata.”Sepintas, ada nada putus asa dari ucapan Fitri. Mereka melawan tambang emas, tetapi sadar, lawan begitu tangguh. Warga berulang kali protes dan aksi menolak tambang, sampai terjadi amuk massa tetapi perusahaan tetap jalan.Kami duduk di tepi Pantai Mustika, di bawah payung permanen yang dikelilingi kursi kayu buatan warga. Beberapa meja kursi lain tertata rapi di sana, juga dilengkapi payung peneduh.Di dekat kami ada pohon berdiameter besar. Pohon-pohon di sana, juga pohon kelapa bertebaran, makin membuat Pantai Mustika Pancer, terlihat rindang.Di depan kami, terhampar pasir putih. Bersih. Kontur pantai landai. Ombak tak terlalu besar hingga cukup aman pengunjung bermain di tepi pantai.Suasana sekitar begitu indah. Angin semilir, udara segar. Keindahan alam ini ternyata tak sebahagia hati warga. Ada luka di balik semua keindahan ini.“Lihat!” Telunjuk tangan kanan Fitri mengarah pada sebuah perbukitan di sisi Timur pantai Mustika Pancer.“Itulah Gunung Tumpang Pitu, yang hendak dikeruk habis dan diambil emasnya. Setiap hari kami menatapnya. Dari sini, dari Dusun Pancer, tempat kami dilahirkan,” katanya.Fitri khawatir, bila Tumpang Pitu dikeruk, mutu air bersih masyarakat bakal terancam. Belum lagi soal pembuangan limbah di laut akan berdampak pada pencaharian para nelayan Pancer. Dia juga khawatir kalau ada tsunami.“Jika Tumpang Pitu rata, tak lagi menjulang, air laut bercampur limbah, bagaimana bila bencana tsunami datang? Bukan saya berharap tsunami. Saya hanya berpikir skenario terburuk. Jika tak ada Tumpang Pitu sebagai penahan alami, mau jadi apa orang-orang yang hidup di sini?”Kekhawatiran tsunami Fitri beralasan. Pada 3 Juni 1994, tsunami menghantam Pancer. “Sepuluh tahun sebelum terjadi tsunami di Aceh, dan tempat-tempat lain.”Dusun Pancer, salah satu wilayah di Banyuwangi yang porak poranda ketika tsunami menghantam sekitar 22 tahun lalu. Warga menyebut sebagai tsunami Jumat Pon.Saat itu, Fitri masih masih berusia tahun. Dia dan ibunya–saat itu mengandung adiknya–menyelamatkan diri ke atas, di Goa Macan. Mereka bersama masyarakat sekitar Dusun Pancer.Ada sekitar 239 warga Pancer yang menjadi korban tsunami Jumat Pon. Ada tugu peringatan mengenang tragedi ini, hingga kini berdiri tegak di depan Balai Dusun Pancer.Gempa 7 skala Richter dan intensitas gempa VIII MMI tak hanya menimbulkan bencana di Pancer. Beberapa wilayah pesisir pantai seperti Rajegwesi, Lampon, Gerangan, Pulau Merah, Pulau Sempu, Grajagan, Teluk Hijau, Sukamade, Watu Ulo, Teluk Sipelori dan Teluk Tambakan juga mengalami hal sama. Porak poranda.Dampak tsunami mencapai Pantai Banyuwangi, Jember, Malang, Blitar, hingga Pacitan.“Jika nanti ada tsunami, kami tak bisa membayangkan bagaimana efeknya. Sudah ada perusahaan tambang berdiri megah. Apalagi jika bukit-bukit habis. Akan kemana kita menyelamatkan diri? Gelombang tsunami akan datang, menghancurkan semua, dan membawa lautan bercampur sianida. Kami tak bisa lari kemana-mana ?” Suara Fitri bergetar saat mengucapkan itu.Sampai saat ini, para korban selamat dari tsunami 1994, masih trauma, jika hal itu terulang. Mereka meyakini, sangat penting mempertahankan benteng-benteng alami di sana.Ada deretan bukit siap menyelamatkan ketika bencana suatu saat datang. Dua di antaranya, Gunung Tumpang Pitu dan Goa Macan.Dua tempat ini digunakan masyarakat sekitar Pulau Merah dan Pancer untuk menyelamatkan diri ketika tsunami. Selain benteng tsunami dan kawasan resapan air, Gunung Tumpang Pitu juga menjaga pemukiman penduduk dari angin barat daya yang berpotensi merusak.Nelayan lokal juga memanfaatkan untuk penunjuk arah ketika melaut.Eko Teguh Paripurna, ahli geologi dan kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta menyatakan, bahwa, pantai selatan Banyuwangi memiliki karakter sama seperti pantai selatan di Pulau Jawa lain.Kawasan-kawasan ini rawan gempa bumi dan tsunami. Ia hadir apabila kegiatan pertambangan mengurangi ketinggian morfologi pantai sampai pada tingkat yang membahayakan, menghilangkan titik aman untuk evakuasi, yaitu kurang dari 20 m dpl.Catatan kejadian tsunami di selatan Jawa, khusus Pangandaran dan Pancer, menunjukkan ketinggian aman evakuasi vertikal berada pada 20 m dpl.“Gempa akan hadir mendahului tsunami. Karena itu potensi risiko bencana hadir apabila beragam kontruksi pertambangan, terutama bendung penahan sedimen/limbah, tidak dibuat tahan gempa. Potensi risiko hadir bagi masyarakat di bawah bangunan penahan sedimen atau limbah.”Dengan pertambangan emas di Tumpang Pitu tentu berpotensi meningkatkan risiko bencana bagi warga sekitar. Hal ini, seharusnya dipikirkan jauh oleh pemerintahan sebelum menyetujui segala proses perizinan mulai dari awal dulu.***Delapanbelas November 2015, sekitar 200 warga berunjuk rasa kepada BSI. Mereka menuntut dalam satu minggu perusahaan menghentikan operasi di Tumpang Pitu.Seminggu kemudian, BSI melalui Setda Banyuwangi dan seluruh kepala desa di Kecamatan Pesanggaran, memberikan undangan kepada masyarakat.Sekitar 70 orang menghadiri sosialisasi terkait keluhan masyarakat. Pertemuan diadakan di Hotel Banyuwangi Indah, di Jajag. Hampir semua warga yang hadir penolak tambang.Mediasi berlangsung alot, tak membuahkan hasil. Dalam mediasi itu, Kapolres Banyuwangi, AKBP Bastoni Purnama sempat menyulut emosi karena mengatakan, warga Pesanggaran tak punya sopan santun. Tanpa hasil, pukul 12.00, warga membubarkan diri. Mereka pulang ke Pesanggaran.Ketika rombongan dari Hotel Banyuwangi Indah sampai di Pesanggaran, di lokasi BSI sudah berkumpul ratusan orang menunggu.Kabar tak ada titik temu menyebar dan menyulut emosi. Pukul 14.00, massa mendatangi BSI dengan tuntutan perusahaan pertambangan segera tutup. Gerbang masuk menuju perusahaan sudah dijaga Brimob.Setengah jam kemudian, terjadi bentrok antara warga dan personel Brimob. Fitri mengatakan, bentrok ditengarai dorong mendorong ratusan warga mencoba memaksa masuk ke perusahaan. Brimob kewalahan, hingga melepaskan tembakan peringatan ke kerumunan massa.Data dari Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) Surabaya, empat orang luka kena peluru nyasar.Idiono, terkena serpihan peluru di bagian kaki dan punggung. Sunar, luka tembak bagian telinga. Widianto kena tembakan di bagian punggung. Jovan, bocah berusia 15 tahun, kena percikan peluru di tubuh.Massa membakar sejumlah sarana dan prasarana BSI di sekitar lokasi penambangan emas. Pos penjagaan, gudang mesin drill, beberapa alat berat, zavator dan 16 motor milik satpam dan karyawan ludes. Mereka juga membakar rumput dan kayu, merusak rambu jalan, merobohkan tiang telepon dan genset. Kerugian BSI ditaksir mencapai Rp20 miliar.Kondisi di lokasi memanas karena tak ada titik temu dengan Pemkab Banyuwangi, Kepolisian dan BSI.Untuk meredam gejolak massa yang mengamuk, Brimob mengeluarkan peringatan dan peluru hampa. Warga membawa pentungan, ketapel dan batu.AKBP Bastoni Purnama mengtaatakan, kesalahpahaman hingga berujung aksi anarkis ini lantaran massa kurang dewasa. Dia bilang, hanya berusaha membuat suasana lebih kondusif dalam pertemuan, yang gaduh lantaran adu mulut berkepanjangan.Satu hal yang diingat Fitri, Pancer dan beberapa wilayah lain di sekitaran lokasi menjadi senyap dan hanya dihuni oleh kaum perempuan.Usai kejadian, hampir tak ada laki-laki dewasa di kampung. Hanya beberapa bocah laki-laki kecil dan perempuan berjaga-jaga di rumah masing-masing. Aparat berkeliling mencari laki-laki dewasa.Buntut aksi itu, tujuh orang dituduh melakukan penghasutan terhadap warga, ada nama Fitriyati di sana. Dalam persidangan 23 Mei 2016, Majelis Hakim memutuskan dua dari mereka, Fitri dan Edi Laksono, tak terbukti sah melakukan tindak pidana penghasutan.Meskipun begitu, Fitri belum bisa bernapas lega. Pasalnya, Jaksa Penuntut Umum banding.***Kami juga ke Pantai Lampon, tempat wisata pantai di Kecamatan Pesanggaran berjarak 66 kilometer dari pusat Kota Banyuwangi. Kami ke sana sehari sebelum menjumpai Fitriyati.Lampon tempat indah. Tampak sapi merumput di antara ilalang. Nyiur tepi pantai. Ada hamparan tanaman tahunan, mulai kebun jeruk, buah naga, mahoni sampai jati milik Perhutani. Ada pula tanaman macam jagung dan kacang panjang.Untuk masuk lebih jauh ke perkampungan nelayan, kita harus melewati Markas Intai Amfibi. Mesin motor harus dimatikan, baru boleh melewati gerbang militer itu. Mesin motor boleh hidup kala telah menuntun agak jauh dari depan markas.Di bibir pantai, ada bukit dapat dipanjat tanpa menggunakan alat. Di atas ada goa. Menurut warga Lampon, di masa perang goa itu oleh Jepang untuk mengintai musuh dari lautan. Kini, goa itu dipakai prajurit Intai Amfibi.Kami lihat sesuatu di lautan Lampon. Di tengah laut biru ada sesuatu berwarna cokelat. Ia ibarat minyak tumpah ke air. Kata warga sekitar, itu dari muara. Sudah dua hari ini berwarna cokelat, biasa tak begitu.Beberapa pemancing terlihat berkumpul di bawah bukit. Mereka tak merasa terganggu dengan warna air laut yang mencolok itu. Kami berjalan mendekati Muara Sungai Lampon, ternyata air keruh, serupa penampakan air di tengah lautan.Bu Mis, warga sekitar yang hendak mencari kul, sejenis keong laut, juga heran dengan air keruh itu. Tak pernah terjadi sebelumnya.Di seberang muara sedang ada seorang lelaki menebar jala di air keruh. Bu Mis melambaikan tangan, pertanda mereka berdua saling mengenal.Tragedi tsunami dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai nelayan, antara lain alasan mereka harus menolak pertambangan di Gunung Tumpang Pitu.Dari 49.247 penduduk di Kecamatan Pesanggaran, ada 753 orang bekerja di sektor perikanan, sebagian ada di seputar Pantai Lampon, Pancer dan Rajekwesi, yang pada 1994 terdampak tsunami.Menurut pengakuan beberapa nelayan di seputaran Pantai Lampon dan Pancer, sejak tiga tahun terakhir ini mereka sulit mendapatkan ikan. Hasil tidak tentu. Beberapa jenis ikan pada musim tertentu masih bisa dijumpai, namun tak sebanyak dulu.Data dari Badan Pusat Statisti (BPS) Banyuwangi, terjadi penurunan produksi tangkap ikan perairan laut dan umum di Kecamatan Pesanggaran. Sepanjang 2014, total produksi tangkap laut dan perairan umum mencapai 18.323,39 ton.Jumlah ini turun sepanjang 2015 menjadi 11.439 ton. Kondisi ini membuat para nelayan resah. Mereka berusaha memutar otak tetap bertahan hidup dari hasil perairan laut.Sudari, nelayan Lampon, tampak sibuk menebar jala. Dia kelahiran Gumukmas, Jember. Sudah 20 tahun tinggal di Lampon.Dia mengeluhkan ikan sepi beberapa tahun terakhir. Selama 20 tahun menjadi nelayan, dia bisa merasakan perubahan sedikit demi sedikit.Untuk menyambung hidup, sekitar tiga tahun lalu nelayan mulai mencari benur. Selain ikan mulai jarang, menangkap benur lebih menjanjikan. Satu benur dihargai sekitar Rp15.000-Rp20.000. Para nelayan akan menjual pada pengepul.“Menangkap benur itu perkerjaan yang tak kelihatan. Tidak perlu jauh-jauh melaut dan bisa ditingggal. Seperti orang tidur, bangun-bangun sudah dapat uang. Karena permintaan selalu ada,” kata Sudari.Sudari menjelaskan rinci alat-alat menangkap benur, hingga proses penjualan. Dia belum tahu ada larangan Menteri Perikanan dan Kelautan, menangkap benur.“Sekarang musim benur, tentu saya juga turut mencarinya. Kita tak pernah kekurangan pembeli benur.”Fitri mengatakan, selain nelayan di Pantai Lampon, hampir sebagian besar nelayan Pancer juga menangkap benur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim paceklik ikan. Dia menyebut, ini sebagai, mengais rejeki melalui barang ilegal.Jarak perahu mencari benur hanya berkisar antara 10-50 meter dari bibir pantai. Hal ini tentu saja menghemat bahan bakar kapal. Waring benur akan diturunkan menjelang sore hari, diperiksa besok pagi.Selama jeda waktu itu, biasa nelayan akan mengisi dengan mengerjakan kegiatan laindi rumah maupun seputaran pantai. Pembuatan waring biasa dilakukan ibu rumah tangga.Ainah, ibu rumah tangga pembuat waring benur di Pantai Lampon menyatakan, kebanyakan pengerjaan oleh-ibu-ibu nelayan. Kini, mereka mengeluhkan, bahan baku sabut kelapa mahal.Benur lebih suka memakai waring dengan jebakan sabut kelapa, dibentuk semacam kelopak bunga. Setiap satu kelopak bunga dari sabut kelapa dengan diameter enam cm dihargai Rp1.000-Rp2.000.Akhirnya, banyak nelayan memakai bahan lain selain sabut seperti kasa, kardus, dan karung. Para penjual tahu, hasil penjualan benur termasuk tinggi, hingga mereka menaikkan harga bahan baku pembuatan waring benur.Ikan nelayan sudah susah, belum lagi kala pencemaran laut tambah parah karena limbah tambang emas. Para nelayan ini menolak tambang, tetapi sebagian takut bersuara.“. Sama seperti sebagian besar masyarakat nelayan di Lampon. kata Sudari. Sudari bilang, dia hanya masyarakat biasa, sama seperti sebagian besa warga nelayan. Mereka menolak tambang tetapi tak bisa bilang apa-apa karena takut dicari aparat kalau protes.Kala dalam perjalanan pertambangan emas Tumpang Pitu menyebabkan limbah merugikan nelayan, mungkin mereka akan melayangkan keberatan.Sudari menunjukkan kepada kami kapal-kapal besar untuk operasional pertambagan. Kami melihat jelas dari Lampon. Para nelayan melihat pemandangan ini, kebanyakan mereka memilih diam.BSI, membangung dermaga sandar untuk pengangkutan operasional lewat jalur laut di Pantai Candrian. Pantai Candrian merupakan teluk terletak di Pantai Parang Kursi. Tepat di sisi timur Pulau Merah. Lokasi berada di KPH Perhutani Banyuwangi Selatan.Alat-alat berat operasional pertambagan emas ini diangkut pakai kapal jenis Landing Craft Tank, salah satu LCT Cipta Karya Perkasa. Setelah alat-alat itu diturunkan dari kapal, dikirim menggunakan truk tronton menuju area BSI.Menurut Sudari, pengangkutan alat berat lewat jalur laut ini karena protes masyarakat menolak pertambangan. Apalagi, sejak aksi massa membakar beberapa alat berat dan operasional pertambangan.Pada Mei lalu, banyak masyarakat di seputaran Lampon yang menyaksikan kejadian tenggelamnya salah satu kapal LCT pengangkut alat berat. Kapal karam karena kelebihan muatan. Bego dan beberapa alat berat lain juga karam dan terpaksa dikatrol untuk mengangkat dari lautan.Beberapa nelayan yang sering melaut di Pantai Candrian, merasa keberatan dengan kapal besar bermuatan alat-alat berat untuk proses pertambangan emas ini. Kapal-kapal ini sangat mengganggu kegiatan nelayan dalam mencari ikan.Di Perairan Pantai Candrian ikan masih cukup banyak, seperti ikan sadar dan tigerfish. Pantai ini kadangkala juga dikunjungi wisatawan dan pemancing.Selain memancing langsung, daya tarik Pantai Candrian, bisa langsung menombak ikan pakai anak panah. Pengunjung belum terlalu banyak karena akses susah. Satu-satu, jalan menggunakan jasa perahu dari Pulau Merah. Jarang sekali ada yang berminat karena biaya mahal, sekitar Rp.800.000 per perahu untuk delapan orang.***Menjelang sore, kami menuju Pantai Pulau Merah. Pantai-pantai di Kecamatan Pesanggaran ada di satu garis sama. Pantai Pulau Merah, Pantai Pancer, Parangkursi, dan Lampon. Semua berdekatan. Di gerbang masuk menuju Pantai Pulau Merah, penjagaan tak terlalu ketat. Bahkan jika kami tak mengingatkan perempuan muda penjaga loket, mungkin kami tak butuh membeli karcis.Harga parkir satu motor Rp2.000, harga tiket masuk per satu pengunjung, dengan tiket berlogo Perum Perhutani Banyuwangi, Rp8.000.Tak jauh dengan Pulau Merah, ada perbukitan menjulang dikenal dengan Tumpang Pitu. Jauh sebelum dikenal bernama Pulau Merah, mula-mula orang sekitar menyebut pantai ini Ringin Pitu.Menurut Yitno, warga sekitar, mengatakan, di Pantai Pulau Merah tak hanya ada homestay juga tiga villa. Masing-masing dimiliki orang Banyuwangi, Jakarta, dan Australia. Mbak Tut, pemilik warung tempat kami beristirat, membenarkan ucapan Yitno.Yitno mengatakan, sejak Pulau Merah banyak dikunjungi, gaya hidup masyarakat turut berwarna. Minuman keras mulai masuk dan peredaran narkoba.Akhir April, bandar narkoba Suparno, oleh penduduk sekitar dikenal Mbah Gober, ditangkap saat bertransaksi dengan oknum polisi yang sehari-harinya berdinas di Kehumasan Polsek Muncar. Mbah Gober suami Mbak Tut.Menjelang maghrib, kala matahari senja menyinari Pulau Merah, terlihat beberapa karyawan BSI berseragam kuning biru dengan helm proyek melepas lelah di tepian pantai.Dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) BSI, Pulau Merah termasuk konsesi pertambangan. Sejauh ini, aktivitas pertambangan begitu terlihat di wilayah ini.Saat pertambangan masih dikuasai PT. Indo Multi Niaga (IMN), antara 2006-2012, banyak masyarakat sekitar menyerbu wilayah konsesi perusahaan untuk pertambangan tradisional, baik pakai penggalian lobang, produksi dengan alat-alat sederhana hingga dengan (pendulangan).Beberapa karyawan sering terlihat hilir mudik di perlintasan pintu masuk Pulau Merah menuju lokasi proyek.Ketika diambil alih BSI, kata Yitno, akses menuju lokasi proyek ditutup untuk umum. Jarang sekali terlihat karyawan lewat di sana.Menurut Fitri, saat pertambangan tradisional marak oleh warga di seputaran Tumpang Pitu, banyak ibu-ibu juga turut serta menggunakan sistem pendulang.Mereka kebanyakan mendulang emas di Sungai Sungklon, di sebelah barat Gunung Tumpang Pitu dan bermuara di Pantai Pulau Merah. Terletak sekitar 100 meter dari bibir pantai. Masyarakat sekitar menyebut Muara Moro Seneng.Ibu-ibu juga mendulang emas di Muara Moro Seneng. Dengan peralatan sederhana, mereka rela berendam di lumpur keruh berwarna kuning kecoklatan selama berjam-jam. Menurut Fitri, mereka mengeluh gatal-gatal di sekitaran kaki dan tangan. Itu berlangsung berhari-hari.Mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Jember, Dyah Fatma Yuli, dalam penelitian skripsi berjudul ‘Konflik Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi 2007-2009’ menyebutkan, sebagian pendulang mengaku mendapatkan emas dan langsung dijual di toko perhiasan di Pesanggaran.Jika sedang beruntung mereka bisa mendapatkan uang sekitar Rp400.000-Rp.700.000 per hari. Mereka mengaku tak merasa nyaman ketika mendulang karena sering mendapatkan intimidasi aparat kepolisian yang setiap hari memantau lokasi.Dalam data Amdal BSI, kebutuhan tenaga kerja operasional diambil dari wilayah lokal hanya sekitar 218 orang, untuk kontraktor sekitar 221 orang. Jumlah ini bukan hanya Kecamatan Pesanggaran, juga dari kecamatan lain di Kabupaten Banyuwangi.Yudha Bayu, warga Pesanggaran mengaku sudah tiga kali mengajukan lamaran ke perusahaan, tetapi tak pernah diterima. Mahasiswa lulusan Universitas Jember ini kecewa dengan komitmen perusahaan yang tak sesuai janji.“Dulu bilang mau melibatkan masyarakat sekitar. Nyatanya, banyak pekerja malah dari luar pulau. Kebanyakan dari Kalimantan. Masyarakat sini hanya kebagian tenaga kasar. Padahal kalau bicara wilayah terdampak nanti, Pesanggaran pasti hancur.”Kehadiran tambang menimbulkan prokontra di masyarakat. Masyarakat pro biasa bekerja di perusahaan pertambangan. Di Pancer, misal, seringkali konflik internal antar warga. Salah satu, pecahnya kelompok pengajian di wilayah itu. Masyarakat kontra menolak mengikuti pengajian yang dihadiri beberapa masyarakat pro termasuk kyai pengajian yang masuk di perusahaan pertambangan.Perpecahan ini menimbulkan hubungan tak saling menyapa dan bergunjing. Beberapa warga kontra tambang sebagian besar dikucilkan mereka yang pro pertambangan emas. Warga kontra dianggap munafik oleh yang pro. Sebaliknya warga pro dianggap biadab.Fitri menceritakan keseharian tetangga yang bekerja di perusahaan tambang. Mereka biasa sepulang kerja, memakai baju proyek berwarna biru gelap, helm proyek berwarna kuning dan kaca mata hitam. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas rata-rata, di tengah jalan raya.“Pasti di tengah. , sering sekali membunyikan klakson. Ada beberapa pekerja yang mengendarai motor tanpa kemeja proyek, telanjang dada. Hanya celana, sepatu boat, helm proyek dan kaca mata hitam. Naik motor . Kadang kasihan melihat mereka, terkesan mengalami kekagetan budaya. Yang biasa nelayan pakai baju seadanya, hasil tak tentu, lalu bekerja proyek dengan gaji banyak.”Bagi Fitri, kondisi mungkin berbeda kala masyarakat punya usaha beragam baik sektor pariwisata, pertanian maupun nelayan.Awal Agustus, media sosial digemparkan foto-foto yang diunggah oleh Pokmas Pariwisata Pulau Merah. Di foto itu memperlihatkan kondisi Pulau Merah dengan genangan lumpur kecoklatan.Pasir putih bersih dan air laut biru segar yang menarik wisatawan datang dari pelosok negeri, tak lagi terlihat. Yang ada hanya genangan lumpur coklat dan kental bercampur air laut.Yogi Turnando, anggota Pokmas Pariwisata di Pulau Merah bagian tim pansus lumpur, kepada , kecewa dengan keadaan ini.Pasalnya, kunjungan wisata langsung menurun drastis karena genangan lumpur dari Tumpang Pitu. Dia meminta BSI, bertanggungjawab terhadap kondisi ini. Terlebih, banyak masyarakat menggantungkan hidup pada pariwisata.“Sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung sejak 26 Juli, pas bulan puasa. Hanya, baru akhir-akhir ini sejak foto saya unggah di media sosial. Sebelum ada pertambangan emas, tidak pernah terjadi banjir lumpur seperti ini. Air laut bercampur dengan lumpur ini berasa pahit dan menimbulkan gatal-gatal di permukaan kulit dan bau.”“Pokonya BSI harus tanggung jawab, mengembalikan semua ini seperti semula!”Pokmas Pariwisata Pulau Merah akhirnya membentuk pansus khusus menangani permasalahan banjir lumpur. Selain sebagai media komunikasi dengan perusahaan, juga menampung aspirasi dari masyarakat nelayan dan petani yang dirugikan.Sejauh ini, BSI sudah menyedot lumpur tetapi belum menampakkan hasil memuaskan. Meski hujan tak lagi turun, genangan lumpur terus mengalir dan membanjiri wisata Pulau Merah, Lampon dan Pancer.Bagi Yogi, upaya penyedotan oleh perusahaan sudah terlambat. Air sudah tercampur air laut dan mencemari beberapa wilayah perairan sekitar.Selain pengunjung menurun, banjir lumpur mengakibatkan 300 hektar jagung milik warga di Desa Sumberagung gagal panen. Hampir seluruh terendam lumpur, lalu layu dan membusuk.Banyak petani di seputaran Tumpang Pitu menderita kerugian ratusan juta rupiah. Sekitar 500 kubik lumpur mengalir ke laut dan menurunkan tangkapan ikan di sekitar Pesisir Pulau Merah, Lampon dan Pancer. Dia khawatir hal ini akan meluas ke perairan sekitar.Luapan bajir lumpur juga menggenangi sebagian perumahan di Kampung Roworejo. Biasa, jika musim hujan perumahan di sana terkena banjir. Namun, katanya, banjir kali ini tak seperti biasa, lebih tinggi dan dipenuhi lumpur kecoklatan.Eka Muharram, Kabid Kedaruratan BPBD Banyuwangi menyatakan, bahwa banjir lumpur terjadi akibat Sungai Kapak di Tumpang Pitu meluap. Air sungai menggerus bukit di Gunung Tumpang Pitu. Bukit Tumpang Pitu gundul karena ada perusahaan pertambangan emas hingga tak bisa menjadi penyerap air. Air meluap dan menggenangi wilayah sekitar.Chusnul Khotimah, Kepala Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi, mengatakan, sudah mengambil contoh lumpur di Pulau Merah. Sampel ini akan diteliti dan uji lab di Laboratorium Tanah Universitas Jember untuk melihat kandungan di dalamnya. BLH juga menemui perusahaan tambang meminta kejelasan terkait banjir lumpur di Pulau Merah.Ada dugaan ini terjadi karena pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur pertambangan emas di Tumpang Pitu.Pada Senin (22/8/16), Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengantar sendiri surat teguran pertama kepada BSI. Dia mendatangi kantor BSI.Anas mengatakan, kali pertama sejak menjabat mengkirim surat teguran sendiri. “Sebelum-sebelumnya kepada pihak lain yang tak mematuhi aturan, surat teguran diantar staf. Ini menunjukkan saya benar-benar memperingatkan BSI segera menyelesaikan pembangunan enam dam,” katanya.BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dam. Kala hujan deras, lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir, termasuk ke Sungai Katak, berjung ke Pantai Pulau Merah.Dia perintahkan, tiga dam selesai dalam tiga bulan. Dia juga tegaskan, BSI patuh dokumen lingkungan.Banjir lumpur menggenangi wilayah sekitar perairan Pulau Merah, seakan membantah ucapan perusahaan yang menyatakan proses tambang aman dan tak merusak lingkungan. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal | fokus liputan tambang emas tumpang pitu ancaman kerusakan pesisir dan perairan bagian seorang bocah lelaki sekitar tiga tahun melintas di depan kami rambut cepak hampir plontos tak beralas kaki kedua tangan mendekap dua botol bir kosongkami tertawa melihat tingkahnya fitriyani menggoda bocah dengan bahasa jawa logat banyuwangibolehkah meminta botol bir itu tanpa jawaban yang ditanya bergegas pergifitriyati warga pancer dusun di desa sumberagung kecamatan pesanggaran banyuwangi dusun ini dikenal sebagai kampung nelayan nama dusun sendiri dari nama pengendali perahu pancerfitriyati kelahiran desember dia menemani kami jalan kaki menuju pantai pancer jarak rumah fitri dengan bibir pantai cukup dekat di dusun ini rumahrumah berjajar rapatpantai ini dikenal dengan mustika konon menurut cerita rakyat dulu nyai roro kidul pernah singgah ke sini sewaktu pulang mustika ketinggalan katanyaoleh seorang warga pancer mustika dibuang ke laut dengan harapan bisa kembali ke pemilik barangkali itu juga jawaban mengapa dusun kami punya tradisi petik laut di setiap satu surotepat di seberang pantai mustika ada pulau seluas sekitar tiga hektar jarak sekitar empat mil dari bibir pantai kata fitri pulau itu bernama mustakajadi jika pantai watu ulo di jember itu sebagai tubuh ular kepala ada di sini di pulau mustaka setidaknya begitu menurut cerita rakyat yang pernah saya dengar ucap fitriposisi pantai pancer satu garis dengan pantai pulau merah hingga warga melirik bidang pariwisata jarak dusun pancer dengan pusat k kota banyuwangi sekitar kilometer arah selatanke pulau merah kirakira meter sebelum sampai tujuan akan ada papan petunjuk menuju pantai pancer jarak antara pancer dengan pulau merah sekitar kilometerpancer harus bergegas mempersiapkan diri sebagai dusun wisata selain bentang alam mendukung ajakan pemerintah banyuwangi menganjurkan masyarakat untuk gema wisataironis kala pemerintah daerah menggencarkan pariwisata keindahan laut malah terancam tambang emas di tumpang pitu oleh pt bumi suksesindo bsi berizin dari pemerintah jugajika ikan sulit didapat setidaknya masih ada harapan menggantungkan hidup pada pariwisatasepintas ada nada putus asa dari ucapan fitri mereka melawan tambang emas tetapi sadar lawan begitu tangguh warga berulang kali protes dan aksi menolak tambang sampai terjadi amuk massa tetapi perusahaan tetap jalankami duduk di tepi pantai mustika di bawah payung permanen yang dikelilingi kursi kayu buatan warga beberapa meja kursi lain tertata rapi di sana juga dilengkapi payung peneduhdi dekat kami ada pohon berdiameter besar pohonpohon di sana juga pohon kelapa bertebaran makin membuat pantai mustika pancer terlihat rindangdi depan kami terhampar pasir putih bersih kontur pantai landai ombak tak terlalu besar hingga cukup aman pengunjung bermain di tepi pantaisuasana sekitar begitu indah angin semilir udara segar keindahan alam ini ternyata tak sebahagia hati warga ada luka di balik semua keindahan inilihat telunjuk tangan kanan fitri mengarah pada sebuah perbukitan di sisi timur pantai mustika panceritulah gunung tumpang pitu yang hendak dikeruk habis dan diambil emasnya setiap hari kami menatapnya dari sini dari dusun pancer tempat kami dilahirkan katanyafitri khawatir bila tumpang pitu dikeruk mutu air bersih masyarakat bakal terancam belum lagi soal pembuangan limbah di laut akan berdampak pada pencaharian para nelayan pancer dia juga khawatir kalau ada tsunamijika tumpang pitu rata tak lagi menjulang air laut bercampur limbah bagaimana bila bencana tsunami datang bukan saya berharap tsunami saya hanya berpikir skenario terburuk jika tak ada tumpang pitu sebagai penahan alami mau jadi apa orangorang yang hidup di sinikekhawatiran tsunami fitri beralasan pada juni tsunami menghantam pancer sepuluh tahun sebelum terjadi tsunami di aceh dan tempattempat laindusun pancer salah satu wilayah di banyuwangi yang porak poranda ketika tsunami menghantam sekitar tahun lalu warga menyebut sebagai tsunami jumat ponsaat itu fitri masih masih berusia tahun dia dan ibunyasaat itu mengandung adiknyamenyelamatkan diri ke atas di goa macan mereka bersama masyarakat sekitar dusun pancerada sekitar warga pancer yang menjadi korban tsunami jumat pon ada tugu peringatan mengenang tragedi ini hingga kini berdiri tegak di depan balai dusun pancergempa skala richter dan intensitas gempa viii mmi tak hanya menimbulkan bencana di pancer beberapa wilayah pesisir pantai seperti rajegwesi lampon gerangan pulau merah pulau sempu grajagan teluk hijau sukamade watu ulo teluk sipelori dan teluk tambakan juga mengalami hal sama porak porandadampak tsunami mencapai pantai banyuwangi jember malang blitar hingga pacitanjika nanti ada tsunami kami tak bisa membayangkan bagaimana efeknya sudah ada perusahaan tambang berdiri megah apalagi jika bukitbukit habis akan kemana kita menyelamatkan diri gelombang tsunami akan datang menghancurkan semua dan membawa lautan bercampur sianida kami tak bisa lari kemanamana suara fitri bergetar saat mengucapkan itusampai saat ini para korban selamat dari tsunami masih trauma jika hal itu terulang mereka meyakini sangat penting mempertahankan bentengbenteng alami di sanaada deretan bukit siap menyelamatkan ketika bencana suatu saat datang dua di antaranya gunung tumpang pitu dan goa macandua tempat ini digunakan masyarakat sekitar pulau merah dan pancer untuk menyelamatkan diri ketika tsunami selain benteng tsunami dan kawasan resapan air gunung tumpang pitu juga menjaga pemukiman penduduk dari angin barat daya yang berpotensi merusaknelayan lokal juga memanfaatkan untuk penunjuk arah ketika melauteko teguh paripurna ahli geologi dan kebencanaan universitas pembangunan nasional upn veteran yogyakarta menyatakan bahwa pantai selatan banyuwangi memiliki karakter sama seperti pantai selatan di pulau jawa lainkawasankawasan ini rawan gempa bumi dan tsunami ia hadir apabila kegiatan pertambangan mengurangi ketinggian morfologi pantai sampai pada tingkat yang membahayakan menghilangkan titik aman untuk evakuasi yaitu kurang dari m dplcatatan kejadian tsunami di selatan jawa khusus pangandaran dan pancer menunjukkan ketinggian aman evakuasi vertikal berada pada m dplgempa akan hadir mendahului tsunami karena itu potensi risiko bencana hadir apabila beragam kontruksi pertambangan terutama bendung penahan sedimenlimbah tidak dibuat tahan gempa potensi risiko hadir bagi masyarakat di bawah bangunan penahan sedimen atau limbahdengan pertambangan emas di tumpang pitu tentu berpotensi meningkatkan risiko bencana bagi warga sekitar hal ini seharusnya dipikirkan jauh oleh pemerintahan sebelum menyetujui segala proses perizinan mulai dari awal duludelapanbelas november sekitar warga berunjuk rasa kepada bsi mereka menuntut dalam satu minggu perusahaan menghentikan operasi di tumpang pituseminggu kemudian bsi melalui setda banyuwangi dan seluruh kepala desa di kecamatan pesanggaran memberikan undangan kepada masyarakatsekitar orang menghadiri sosialisasi terkait keluhan masyarakat pertemuan diadakan di hotel banyuwangi indah di jajag hampir semua warga yang hadir penolak tambangmediasi berlangsung alot tak membuahkan hasil dalam mediasi itu kapolres banyuwangi akbp bastoni purnama sempat menyulut emosi karena mengatakan warga pesanggaran tak punya sopan santun tanpa hasil pukul warga membubarkan diri mereka pulang ke pesanggaranketika rombongan dari hotel banyuwangi indah sampai di pesanggaran di lokasi bsi sudah berkumpul ratusan orang menunggukabar tak ada titik temu menyebar dan menyulut emosi pukul massa mendatangi bsi dengan tuntutan perusahaan pertambangan segera tutup gerbang masuk menuju perusahaan sudah dijaga brimobsetengah jam kemudian terjadi bentrok antara warga dan personel brimob fitri mengatakan bentrok ditengarai dorong mendorong ratusan warga mencoba memaksa masuk ke perusahaan brimob kewalahan hingga melepaskan tembakan peringatan ke kerumunan massadata dari koordinator badan pekerja komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan kontras surabaya empat orang luka kena peluru nyasaridiono terkena serpihan peluru di bagian kaki dan punggung sunar luka tembak bagian telinga widianto kena tembakan di bagian punggung jovan bocah berusia tahun kena percikan peluru di tubuhmassa membakar sejumlah sarana dan prasarana bsi di sekitar lokasi penambangan emas pos penjagaan gudang mesin drill beberapa alat berat zavator dan motor milik satpam dan karyawan ludes mereka juga membakar rumput dan kayu merusak rambu jalan merobohkan tiang telepon dan genset kerugian bsi ditaksir mencapai rp miliarkondisi di lokasi memanas karena tak ada titik temu dengan pemkab banyuwangi kepolisian dan bsiuntuk meredam gejolak massa yang mengamuk brimob mengeluarkan peringatan dan peluru hampa warga membawa pentungan ketapel dan batuakbp bastoni purnama mengtaatakan kesalahpahaman hingga berujung aksi anarkis ini lantaran massa kurang dewasa dia bilang hanya berusaha membuat suasana lebih kondusif dalam pertemuan yang gaduh lantaran adu mulut berkepanjangansatu hal yang diingat fitri pancer dan beberapa wilayah lain di sekitaran lokasi menjadi senyap dan hanya dihuni oleh kaum perempuanusai kejadian hampir tak ada lakilaki dewasa di kampung hanya beberapa bocah lakilaki kecil dan perempuan berjagajaga di rumah masingmasing aparat berkeliling mencari lakilaki dewasabuntut aksi itu tujuh orang dituduh melakukan penghasutan terhadap warga ada nama fitriyati di sana dalam persidangan mei majelis hakim memutuskan dua dari mereka fitri dan edi laksono tak terbukti sah melakukan tindak pidana penghasutanmeskipun begitu fitri belum bisa bernapas lega pasalnya jaksa penuntut umum bandingkami juga ke pantai lampon tempat wisata pantai di kecamatan pesanggaran berjarak kilometer dari pusat kota banyuwangi kami ke sana sehari sebelum menjumpai fitriyatilampon tempat indah tampak sapi merumput di antara ilalang nyiur tepi pantai ada hamparan tanaman tahunan mulai kebun jeruk buah naga mahoni sampai jati milik perhutani ada pula tanaman macam jagung dan kacang panjanguntuk masuk lebih jauh ke perkampungan nelayan kita harus melewati markas intai amfibi mesin motor harus dimatikan baru boleh melewati gerbang militer itu mesin motor boleh hidup kala telah menuntun agak jauh dari depan markasdi bibir pantai ada bukit dapat dipanjat tanpa menggunakan alat di atas ada goa menurut warga lampon di masa perang goa itu oleh jepang untuk mengintai musuh dari lautan kini goa itu dipakai prajurit intai amfibikami lihat sesuatu di lautan lampon di tengah laut biru ada sesuatu berwarna cokelat ia ibarat minyak tumpah ke air kata warga sekitar itu dari muara sudah dua hari ini berwarna cokelat biasa tak begitubeberapa pemancing terlihat berkumpul di bawah bukit mereka tak merasa terganggu dengan warna air laut yang mencolok itu kami berjalan mendekati muara sungai lampon ternyata air keruh serupa penampakan air di tengah lautanbu mis warga sekitar yang hendak mencari kul sejenis keong laut juga heran dengan air keruh itu tak pernah terjadi sebelumnyadi seberang muara sedang ada seorang lelaki menebar jala di air keruh bu mis melambaikan tangan pertanda mereka berdua saling mengenaltragedi tsunami dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai nelayan antara lain alasan mereka harus menolak pertambangan di gunung tumpang pitudari penduduk di kecamatan pesanggaran ada orang bekerja di sektor perikanan sebagian ada di seputar pantai lampon pancer dan rajekwesi yang pada terdampak tsunamimenurut pengakuan beberapa nelayan di seputaran pantai lampon dan pancer sejak tiga tahun terakhir ini mereka sulit mendapatkan ikan hasil tidak tentu beberapa jenis ikan pada musim tertentu masih bisa dijumpai namun tak sebanyak duludata dari badan pusat statisti bps banyuwangi terjadi penurunan produksi tangkap ikan perairan laut dan umum di kecamatan pesanggaran sepanjang total produksi tangkap laut dan perairan umum mencapai tonjumlah ini turun sepanjang menjadi ton kondisi ini membuat para nelayan resah mereka berusaha memutar otak tetap bertahan hidup dari hasil perairan lautsudari nelayan lampon tampak sibuk menebar jala dia kelahiran gumukmas jember sudah tahun tinggal di lampondia mengeluhkan ikan sepi beberapa tahun terakhir selama tahun menjadi nelayan dia bisa merasakan perubahan sedikit demi sedikituntuk menyambung hidup sekitar tiga tahun lalu nelayan mulai mencari benur selain ikan mulai jarang menangkap benur lebih menjanjikan satu benur dihargai sekitar rprp para nelayan akan menjual pada pengepulmenangkap benur itu perkerjaan yang tak kelihatan tidak perlu jauhjauh melaut dan bisa ditingggal seperti orang tidur bangunbangun sudah dapat uang karena permintaan selalu ada kata sudarisudari menjelaskan rinci alatalat menangkap benur hingga proses penjualan dia belum tahu ada larangan menteri perikanan dan kelautan menangkap benursekarang musim benur tentu saya juga turut mencarinya kita tak pernah kekurangan pembeli benurfitri mengatakan selain nelayan di pantai lampon hampir sebagian besar nelayan pancer juga menangkap benur untuk memenuhi kebutuhan seharihari selama musim paceklik ikan dia menyebut ini sebagai mengais rejeki melalui barang ilegaljarak perahu mencari benur hanya berkisar antara meter dari bibir pantai hal ini tentu saja menghemat bahan bakar kapal waring benur akan diturunkan menjelang sore hari diperiksa besok pagiselama jeda waktu itu biasa nelayan akan mengisi dengan mengerjakan kegiatan laindi rumah maupun seputaran pantai pembuatan waring biasa dilakukan ibu rumah tanggaainah ibu rumah tangga pembuat waring benur di pantai lampon menyatakan kebanyakan pengerjaan olehibuibu nelayan kini mereka mengeluhkan bahan baku sabut kelapa mahalbenur lebih suka memakai waring dengan jebakan sabut kelapa dibentuk semacam kelopak bunga setiap satu kelopak bunga dari sabut kelapa dengan diameter enam cm dihargai rprpakhirnya banyak nelayan memakai bahan lain selain sabut seperti kasa kardus dan karung para penjual tahu hasil penjualan benur termasuk tinggi hingga mereka menaikkan harga bahan baku pembuatan waring benurikan nelayan sudah susah belum lagi kala pencemaran laut tambah parah karena limbah tambang emas para nelayan ini menolak tambang tetapi sebagian takut bersuara sama seperti sebagian besar masyarakat nelayan di lampon kata sudari sudari bilang dia hanya masyarakat biasa sama seperti sebagian besa warga nelayan mereka menolak tambang tetapi tak bisa bilang apaapa karena takut dicari aparat kalau proteskala dalam perjalanan pertambangan emas tumpang pitu menyebabkan limbah merugikan nelayan mungkin mereka akan melayangkan keberatansudari menunjukkan kepada kami kapalkapal besar untuk operasional pertambagan kami melihat jelas dari lampon para nelayan melihat pemandangan ini kebanyakan mereka memilih diambsi membangung dermaga sandar untuk pengangkutan operasional lewat jalur laut di pantai candrian pantai candrian merupakan teluk terletak di pantai parang kursi tepat di sisi timur pulau merah lokasi berada di kph perhutani banyuwangi selatanalatalat berat operasional pertambagan emas ini diangkut pakai kapal jenis landing craft tank salah satu lct cipta karya perkasa setelah alatalat itu diturunkan dari kapal dikirim menggunakan truk tronton menuju area bsimenurut sudari pengangkutan alat berat lewat jalur laut ini karena protes masyarakat menolak pertambangan apalagi sejak aksi massa membakar beberapa alat berat dan operasional pertambanganpada mei lalu banyak masyarakat di seputaran lampon yang menyaksikan kejadian tenggelamnya salah satu kapal lct pengangkut alat berat kapal karam karena kelebihan muatan bego dan beberapa alat berat lain juga karam dan terpaksa dikatrol untuk mengangkat dari lautanbeberapa nelayan yang sering melaut di pantai candrian merasa keberatan dengan kapal besar bermuatan alatalat berat untuk proses pertambangan emas ini kapalkapal ini sangat mengganggu kegiatan nelayan dalam mencari ikandi perairan pantai candrian ikan masih cukup banyak seperti ikan sadar dan tigerfish pantai ini kadangkala juga dikunjungi wisatawan dan pemancingselain memancing langsung daya tarik pantai candrian bisa langsung menombak ikan pakai anak panah pengunjung belum terlalu banyak karena akses susah satusatu jalan menggunakan jasa perahu dari pulau merah jarang sekali ada yang berminat karena biaya mahal sekitar rp per perahu untuk delapan orangmenjelang sore kami menuju pantai pulau merah pantaipantai di kecamatan pesanggaran ada di satu garis sama pantai pulau merah pantai pancer parangkursi dan lampon semua berdekatan di gerbang masuk menuju pantai pulau merah penjagaan tak terlalu ketat bahkan jika kami tak mengingatkan perempuan muda penjaga loket mungkin kami tak butuh membeli karcisharga parkir satu motor rp harga tiket masuk per satu pengunjung dengan tiket berlogo perum perhutani banyuwangi rptak jauh dengan pulau merah ada perbukitan menjulang dikenal dengan tumpang pitu jauh sebelum dikenal bernama pulau merah mulamula orang sekitar menyebut pantai ini ringin pitumenurut yitno warga sekitar mengatakan di pantai pulau merah tak hanya ada homestay juga tiga villa masingmasing dimiliki orang banyuwangi jakarta dan australia mbak tut pemilik warung tempat kami beristirat membenarkan ucapan yitnoyitno mengatakan sejak pulau merah banyak dikunjungi gaya hidup masyarakat turut berwarna minuman keras mulai masuk dan peredaran narkobaakhir april bandar narkoba suparno oleh penduduk sekitar dikenal mbah gober ditangkap saat bertransaksi dengan oknum polisi yang sehariharinya berdinas di kehumasan polsek muncar mbah gober suami mbak tutmenjelang maghrib kala matahari senja menyinari pulau merah terlihat beberapa karyawan bsi berseragam kuning biru dengan helm proyek melepas lelah di tepian pantaidalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal bsi pulau merah termasuk konsesi pertambangan sejauh ini aktivitas pertambangan begitu terlihat di wilayah inisaat pertambangan masih dikuasai pt indo multi niaga imn antara banyak masyarakat sekitar menyerbu wilayah konsesi perusahaan untuk pertambangan tradisional baik pakai penggalian lobang produksi dengan alatalat sederhana hingga dengan pendulanganbeberapa karyawan sering terlihat hilir mudik di perlintasan pintu masuk pulau merah menuju lokasi proyekketika diambil alih bsi kata yitno akses menuju lokasi proyek ditutup untuk umum jarang sekali terlihat karyawan lewat di sanamenurut fitri saat pertambangan tradisional marak oleh warga di seputaran tumpang pitu banyak ibuibu juga turut serta menggunakan sistem pendulangmereka kebanyakan mendulang emas di sungai sungklon di sebelah barat gunung tumpang pitu dan bermuara di pantai pulau merah terletak sekitar meter dari bibir pantai masyarakat sekitar menyebut muara moro senengibuibu juga mendulang emas di muara moro seneng dengan peralatan sederhana mereka rela berendam di lumpur keruh berwarna kuning kecoklatan selama berjamjam menurut fitri mereka mengeluh gatalgatal di sekitaran kaki dan tangan itu berlangsung berhariharimahasiswi fakultas ilmu budaya jurusan ilmu sejarah universitas jember dyah fatma yuli dalam penelitian skripsi berjudul konflik pertambangan emas di gunung tumpang pitu desa sumberagung kecamatan pesanggaran kabupaten banyuwangi menyebutkan sebagian pendulang mengaku mendapatkan emas dan langsung dijual di toko perhiasan di pesanggaranjika sedang beruntung mereka bisa mendapatkan uang sekitar rprp per hari mereka mengaku tak merasa nyaman ketika mendulang karena sering mendapatkan intimidasi aparat kepolisian yang setiap hari memantau lokasidalam data amdal bsi kebutuhan tenaga kerja operasional diambil dari wilayah lokal hanya sekitar orang untuk kontraktor sekitar orang jumlah ini bukan hanya kecamatan pesanggaran juga dari kecamatan lain di kabupaten banyuwangiyudha bayu warga pesanggaran mengaku sudah tiga kali mengajukan lamaran ke perusahaan tetapi tak pernah diterima mahasiswa lulusan universitas jember ini kecewa dengan komitmen perusahaan yang tak sesuai janjidulu bilang mau melibatkan masyarakat sekitar nyatanya banyak pekerja malah dari luar pulau kebanyakan dari kalimantan masyarakat sini hanya kebagian tenaga kasar padahal kalau bicara wilayah terdampak nanti pesanggaran pasti hancurkehadiran tambang menimbulkan prokontra di masyarakat masyarakat pro biasa bekerja di perusahaan pertambangan di pancer misal seringkali konflik internal antar warga salah satu pecahnya kelompok pengajian di wilayah itu masyarakat kontra menolak mengikuti pengajian yang dihadiri beberapa masyarakat pro termasuk kyai pengajian yang masuk di perusahaan pertambanganperpecahan ini menimbulkan hubungan tak saling menyapa dan bergunjing beberapa warga kontra tambang sebagian besar dikucilkan mereka yang pro pertambangan emas warga kontra dianggap munafik oleh yang pro sebaliknya warga pro dianggap biadabfitri menceritakan keseharian tetangga yang bekerja di perusahaan tambang mereka biasa sepulang kerja memakai baju proyek berwarna biru gelap helm proyek berwarna kuning dan kaca mata hitam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan di atas ratarata di tengah jalan rayapasti di tengah sering sekali membunyikan klakson ada beberapa pekerja yang mengendarai motor tanpa kemeja proyek telanjang dada hanya celana sepatu boat helm proyek dan kaca mata hitam naik motor kadang kasihan melihat mereka terkesan mengalami kekagetan budaya yang biasa nelayan pakai baju seadanya hasil tak tentu lalu bekerja proyek dengan gaji banyakbagi fitri kondisi mungkin berbeda kala masyarakat punya usaha beragam baik sektor pariwisata pertanian maupun nelayanawal agustus media sosial digemparkan fotofoto yang diunggah oleh pokmas pariwisata pulau merah di foto itu memperlihatkan kondisi pulau merah dengan genangan lumpur kecoklatanpasir putih bersih dan air laut biru segar yang menarik wisatawan datang dari pelosok negeri tak lagi terlihat yang ada hanya genangan lumpur coklat dan kental bercampur air lautyogi turnando anggota pokmas pariwisata di pulau merah bagian tim pansus lumpur kepada kecewa dengan keadaan inipasalnya kunjungan wisata langsung menurun drastis karena genangan lumpur dari tumpang pitu dia meminta bsi bertanggungjawab terhadap kondisi ini terlebih banyak masyarakat menggantungkan hidup pada pariwisatasebenarnya kejadian ini sudah berlangsung sejak juli pas bulan puasa hanya baru akhirakhir ini sejak foto saya unggah di media sosial sebelum ada pertambangan emas tidak pernah terjadi banjir lumpur seperti ini air laut bercampur dengan lumpur ini berasa pahit dan menimbulkan gatalgatal di permukaan kulit dan baupokonya bsi harus tanggung jawab mengembalikan semua ini seperti semulapokmas pariwisata pulau merah akhirnya membentuk pansus khusus menangani permasalahan banjir lumpur selain sebagai media komunikasi dengan perusahaan juga menampung aspirasi dari masyarakat nelayan dan petani yang dirugikansejauh ini bsi sudah menyedot lumpur tetapi belum menampakkan hasil memuaskan meski hujan tak lagi turun genangan lumpur terus mengalir dan membanjiri wisata pulau merah lampon dan pancerbagi yogi upaya penyedotan oleh perusahaan sudah terlambat air sudah tercampur air laut dan mencemari beberapa wilayah perairan sekitarselain pengunjung menurun banjir lumpur mengakibatkan hektar jagung milik warga di desa sumberagung gagal panen hampir seluruh terendam lumpur lalu layu dan membusukbanyak petani di seputaran tumpang pitu menderita kerugian ratusan juta rupiah sekitar kubik lumpur mengalir ke laut dan menurunkan tangkapan ikan di sekitar pesisir pulau merah lampon dan pancer dia khawatir hal ini akan meluas ke perairan sekitarluapan bajir lumpur juga menggenangi sebagian perumahan di kampung roworejo biasa jika musim hujan perumahan di sana terkena banjir namun katanya banjir kali ini tak seperti biasa lebih tinggi dan dipenuhi lumpur kecoklataneka muharram kabid kedaruratan bpbd banyuwangi menyatakan bahwa banjir lumpur terjadi akibat sungai kapak di tumpang pitu meluap air sungai menggerus bukit di gunung tumpang pitu bukit tumpang pitu gundul karena ada perusahaan pertambangan emas hingga tak bisa menjadi penyerap air air meluap dan menggenangi wilayah sekitarchusnul khotimah kepala badan lingkungan hidup banyuwangi mengatakan sudah mengambil contoh lumpur di pulau merah sampel ini akan diteliti dan uji lab di laboratorium tanah universitas jember untuk melihat kandungan di dalamnya blh juga menemui perusahaan tambang meminta kejelasan terkait banjir lumpur di pulau merahada dugaan ini terjadi karena pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur pertambangan emas di tumpang pitupada senin bupati banyuwangi abdullah azwar anas mengantar sendiri surat teguran pertama kepada bsi dia mendatangi kantor bsianas mengatakan kali pertama sejak menjabat mengkirim surat teguran sendiri sebelumsebelumnya kepada pihak lain yang tak mematuhi aturan surat teguran diantar staf ini menunjukkan saya benarbenar memperingatkan bsi segera menyelesaikan pembangunan enam dam katanyabsi baru menyelesaikan pembangunan tiga dam kala hujan deras lumpur dan sampah terbawa hingga ke hilir termasuk ke sungai katak berjung ke pantai pulau merahdia perintahkan tiga dam selesai dalam tiga bulan dia juga tegaskan bsi patuh dokumen lingkunganbanjir lumpur menggenangi wilayah sekitar perairan pulau merah seakan membantah ucapan perusahaan yang menyatakan proses tambang aman dan tak merusak lingkungan |
Sidang Gugatan Karhutla Batal Mediasi, Berikut Tuntutan Warga Kalteng. Sidang perdana gugatan warga Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait kebakaran hutan dan lahan digelar di Pengadilan Negeri Palangkaraya, Selasa (6/9/16).Dalam sidang dipimpin Majelis Hakim Kuswanto dan anggota Andi Hendrawan serta Agus Mukson ini beberapa tergugat tak hadir, yakni, Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Gubernur dan DPRD Kalteng. Hanya hadir perwakilan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Pertanian.Sidang perdana semula mengagendakan mediasi antara penggugat dengan tergugat tetapi berubah hanya memeriksa berkas dan kelengkapan pengacara penguggat dan tergugat.“Tergugat tak menghargai proses persidangan. Dari sisi geografis Gubernur dan DPRD, paling dekat,” kata pengacara warga, Muhnur Satyahaprabu.Koordinator Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalteng Aryo Nugroho Waluyo kecewa atas ketidakhadiran sebagian tergugat. “Mereka tak menghargai konsitusi. Pemberitahuan sudah jauh-jauh hari.”Dalam gugatan ini, GAAs Kalteng menuntut beberapa pejabat negara menghentikan operasi perusahaan dengan konsesi terbakar. Juga mengevaluasi perizinan untuk pencegahan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan di Kalteng.“Para tergugat harus mengumumkan kepada publik terkait lahan perusahaan terbakar. Dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan dari perusahaan-perusahaan juga harus diumumkan. Juga dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan pemegang izin kehutanan,” katanya.Mereka juga menuntut pemerintah meninjau ulang dan merevisi berbagai perizinan usaha pengelolaan hutan baik sudah maupun belum terbakar terbakar di Kalteng.Selain itu, pemerintah dituntut harus menegakkan hukum lingkungan, perdata, pidana maupun administrasi atas perusahan-perusahaan itu. Membuat pencegahan dini, penanggulangan dan pemulihan korban karhutla serta pemulihan lingkungan.GAAs mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Ini penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla melibatkan peran masyarakat.”Peraturan itu, katanya, antara lain tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan baku mutu lingkungan.Begitu juga soal, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup. Juga tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.“Para tergugat harus meminta maaf kepada masyarakat Kalteng di media cetak, terbuka kepada seluruh masyarakat.”Pada 16 Agustus lalu, GAAs Kalteng mengajukan gugatan warga atau kepada pemerintah atas peristiwa karhutla 2015. Mereka menggugat Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur dan DPRD Kalteng.Arie Rompas, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng juga menyesalkan para tergugat tak hadir terlebih gubernur dan DPRD yang berada di Kalteng.“Ini bentuk ketidakpedulian terhadap warga negara dan tak menghargai proses sidang. Padahal asap sangat berpengaruh pada semua sendi kehidupan terutama kesehatan dan keselamatan serta pendidikan warga,” katanya. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara | sidang gugatan karhutla batal mediasi berikut tuntutan warga kalteng sidang perdana gugatan warga kalimantan tengah kalteng terkait kebakaran hutan dan lahan digelar di pengadilan negeri palangkaraya selasa dalam sidang dipimpin majelis hakim kuswanto dan anggota andi hendrawan serta agus mukson ini beberapa tergugat tak hadir yakni presiden menteri agraria dan tata ruangbpn gubernur dan dprd kalteng hanya hadir perwakilan menteri lingkungan hidup dan kehutanan menteri kesehatan dan menteri pertaniansidang perdana semula mengagendakan mediasi antara penggugat dengan tergugat tetapi berubah hanya memeriksa berkas dan kelengkapan pengacara penguggat dan tergugattergugat tak menghargai proses persidangan dari sisi geografis gubernur dan dprd paling dekat kata pengacara warga muhnur satyahaprabukoordinator gerakan anti asap gaas kalteng aryo nugroho waluyo kecewa atas ketidakhadiran sebagian tergugat mereka tak menghargai konsitusi pemberitahuan sudah jauhjauh haridalam gugatan ini gaas kalteng menuntut beberapa pejabat negara menghentikan operasi perusahaan dengan konsesi terbakar juga mengevaluasi perizinan untuk pencegahan dan penindakan kebakaran hutan dan lahan di kaltengpara tergugat harus mengumumkan kepada publik terkait lahan perusahaan terbakar dana jaminan lingkungan hidup dan dana penanggulangan dari perusahaanperusahaan juga harus diumumkan juga dana investasi pelestarian hutan dari perusahaan pemegang izin kehutanan katanyamereka juga menuntut pemerintah meninjau ulang dan merevisi berbagai perizinan usaha pengelolaan hutan baik sudah maupun belum terbakar terbakar di kaltengselain itu pemerintah dituntut harus menegakkan hukum lingkungan perdata pidana maupun administrasi atas perusahanperusahaan itu membuat pencegahan dini penanggulangan dan pemulihan korban karhutla serta pemulihan lingkungangaas mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini penting bagi pencegahan dan penanggulangan karhutla melibatkan peran masyarakatperaturan itu katanya antara lain tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dan baku mutu lingkunganbegitu juga soal kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla instrumen ekonomi lingkungan hidup dan analisis risiko lingkungan hidup juga tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta tata cara pemulihan fungsi lingkungan hiduppara tergugat harus meminta maaf kepada masyarakat kalteng di media cetak terbuka kepada seluruh masyarakatpada agustus lalu gaas kalteng mengajukan gugatan warga atau kepada pemerintah atas peristiwa karhutla mereka menggugat presiden joko widodo menteri lingkungan hidup dan kehutanan menteri pertanian menteri agraria dan tata ruang menteri kesehatan gubernur dan dprd kaltengarie rompas direktur eksekutif walhi kalteng juga menyesalkan para tergugat tak hadir terlebih gubernur dan dprd yang berada di kaltengini bentuk ketidakpedulian terhadap warga negara dan tak menghargai proses sidang padahal asap sangat berpengaruh pada semua sendi kehidupan terutama kesehatan dan keselamatan serta pendidikan warga katanya |
Kasus Korporasi, Kapolri Larang Polisi Daerah Keluarkan SP3. Tampaknya kuping Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mulai panas mendengar begitu banyak protes atas penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan 15 perusahaan oleh Polda Riau. Orang nomor satu di jajaran kepolisian yang baru lantik Juli itupun memutuskan, kepolisian di daerah tak boleh lagi mengeluarkan SP3 terkait kasus yang melibatkan perusahaan maupun korporasi.Tito mengatakan, kasus karhutla terlebih melibatkan perusahaan cukup sensitif. Diapun memerintahkan kepada kepolisian di daerah baik Polda, Polres maupun Polsek tak boleh alias dilarang mengeluarkan SP3.“Saya sudah membuat kebijakan, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, Polda, Polres, Polsek, yang menangani kasus dugaan kebakaran hutan, pembakaran hutan oleh korporasi tak boleh mengeluarkan SP3,” katanya usai rapat bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Rabu (7/9/16) di Jakarta.Kewenangan SP3, katanya, ada di Mabes Polri. Sebelum itu, gelar perkara juga di Mabes Polri.Gelar perkara pun, kata Tito, akan dilakukan di depan tim gabungan Mabes Polri dari kewilayahan, Bareskrim, Propam, divisi hukum, dan bagian pengawasan umum. Bila perlu, katanya, dalam gelar perkara itu Mabes Polri akan mengundang tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.“Berikut mungkin masyarakat, pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu,” katanya.Dengan ada proses itu, dia berharap, SP3 korporasi yang terduga karhutla terbuka dan tak ada dugaan aneh-aneh.“Ini kebijakan saya ke depan.”Soal SP3 ini, katanya, Mabes Polri juga sudah evaluasi dengan menurunkan tim ke Riau.“SP3 terjadi Januari-Mei 2016, saya sendiri menjabat Juli 2016. Untuk itu saya evaluasi, sudah mengirimkan tim dari Propam dan Bareskrim menilai tentang SP3.”Hasilnya, kata Tito, sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III, antara lain tak terdapat cukup bukti pembakar siapa, dan ada juga api masuk dari luar lahan perusahaan, dan lain-lain.Meskipun begitu, katanya, karena SP3 merupakan produk hukum, sesuai ketentuan, hanya bisa dibuka kalau ada praperadilan.Dia mengatakan, siapapun boleh mengajukan praperadilan.“Pihak-pihak yang merasa dirugikan, rekan-rekan LSM mungkin? Kalau nanti ada yang diterima praperadilan, tentu kita bisa buka kembali kasus-kasus itu.”Pada Selasa (6/9/16), Siti Nurbaya, Menteri LHK menyatakan tak enak hati mengajukan praperadilan karena sesama pemerintah.“Rasanya kurang pas kalau sesama pemerintah praperadilan. Tapi akan kami pertimbangkan. Ada pertimbangan sosiologis, dan keadilan bagi masyarakat. Ini akan kami diskusikan,” katanya.SP3 menjadi perhatian masyarakat, katanya, karena soal karhutla sudah masalah nasional. “Rasanya belasan tahun sakiti hati rakyat.”Sementara soal kasus penyanderaan, Mabes Polri akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini lebih menyeluruh.“Prinsip kita akan memeriksa menyeluruh, termasuk juga internal kepolisian di sana. Dari polres akan kita lakukan pemeriksaan, termasuk pihak-pihak lain,” ucap Tito.Untuk kasus ini, Kapolri memerintahkan Kepala Devisi Propam Mabes Polri turun langsung ke Riau.“Kita akan coba selidiki secara komprehensif, apa yang menyebabkan penyanderaan ini. Apakah penyanderaan memenuhi unsur pidana? Kalau ya, apa motifnya. Ini paling penting.”Penyelidikan ini, sekaligus untuk mengetahui motif penyandera, apakah sekadar menghalang-halangi, atau ada hal lain. “Motif ini akan kita sampaikan, apapun hasilnya nanti.”Setelah rapat dengan Kapolri, Siti Nurbaya mengatakan, mereka sudah membahas beberapa hal, seperti kasus penyanderaan, akan melangkah sesuai aturan hukum.“Jangan ada asumsi-asumsi atau praduga-praduga beranalisis atau berwacana dari aparat di ruang publik. Itu akan membingungkan masyarakat. Jadi sesuai aturan hukum saja,” katanyaKLHK, katanya, akan tindak lanjut penegakan hukum administrasi dan perdata sedang pidana jajaran Polri. “Sambil kami terus menerus konsultasi.”Dalam kasus ini, tim penyidik KLHK disandera selama sekitar 10 jam kala melakukan pengumpulan data kasus karhutla di Rokan Hulu, Riau. Hari itu, mereka mengambil data-data sekaligus pemasangan plang segel kebun sawit yang terbakar.Ketika akan pulang, kapal penyebrangan mereka dilepas ke tengah dan dihadang beberapa orang (kelompok massa). Para penyidik ini diminta turun dari mobil lalu dipaksa menghapus dokumen seperti foto-foto lokasi kebakaran kebun sawit dan hutan. Plang segel pun dicabut.Selang beberapa hari, dari perusahaan yang disebut-sebut diduga terlibat, PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL), membantah ada di balik aksi penyanderaan. Namun, perusahaan mengaku kalau mereka yang mengelola atau menanami sawit lahan warga. Kata perusahaan, mereka menjadi ‘bapak angkat’ dengan sistem bagi hasil. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal | kasus korporasi kapolri larang polisi daerah keluarkan sp tampaknya kuping kapolri jenderal polisi tito karnavian mulai panas mendengar begitu banyak protes atas penerbitan surat penghentian penyidikan perkara sp terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan perusahaan oleh polda riau orang nomor satu di jajaran kepolisian yang baru lantik juli itupun memutuskan kepolisian di daerah tak boleh lagi mengeluarkan sp terkait kasus yang melibatkan perusahaan maupun korporasitito mengatakan kasus karhutla terlebih melibatkan perusahaan cukup sensitif diapun memerintahkan kepada kepolisian di daerah baik polda polres maupun polsek tak boleh alias dilarang mengeluarkan spsaya sudah membuat kebijakan saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian polda polres polsek yang menangani kasus dugaan kebakaran hutan pembakaran hutan oleh korporasi tak boleh mengeluarkan sp katanya usai rapat bersama menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya rabu di jakartakewenangan sp katanya ada di mabes polri sebelum itu gelar perkara juga di mabes polrigelar perkara pun kata tito akan dilakukan di depan tim gabungan mabes polri dari kewilayahan bareskrim propam divisi hukum dan bagian pengawasan umum bila perlu katanya dalam gelar perkara itu mabes polri akan mengundang tim kementerian lingkungan hidup dan kehutananberikut mungkin masyarakat pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu katanyadengan ada proses itu dia berharap sp korporasi yang terduga karhutla terbuka dan tak ada dugaan anehanehini kebijakan saya ke depansoal sp ini katanya mabes polri juga sudah evaluasi dengan menurunkan tim ke riausp terjadi januarimei saya sendiri menjabat juli untuk itu saya evaluasi sudah mengirimkan tim dari propam dan bareskrim menilai tentang sphasilnya kata tito sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan komisi iii antara lain tak terdapat cukup bukti pembakar siapa dan ada juga api masuk dari luar lahan perusahaan dan lainlainmeskipun begitu katanya karena sp merupakan produk hukum sesuai ketentuan hanya bisa dibuka kalau ada praperadilandia mengatakan siapapun boleh mengajukan praperadilanpihakpihak yang merasa dirugikan rekanrekan lsm mungkin kalau nanti ada yang diterima praperadilan tentu kita bisa buka kembali kasuskasus itupada selasa siti nurbaya menteri lhk menyatakan tak enak hati mengajukan praperadilan karena sesama pemerintahrasanya kurang pas kalau sesama pemerintah praperadilan tapi akan kami pertimbangkan ada pertimbangan sosiologis dan keadilan bagi masyarakat ini akan kami diskusikan katanyasp menjadi perhatian masyarakat katanya karena soal karhutla sudah masalah nasional rasanya belasan tahun sakiti hati rakyatsementara soal kasus penyanderaan mabes polri akan menurunkan tim untuk menyelidiki kasus ini lebih menyeluruhprinsip kita akan memeriksa menyeluruh termasuk juga internal kepolisian di sana dari polres akan kita lakukan pemeriksaan termasuk pihakpihak lain ucap titountuk kasus ini kapolri memerintahkan kepala devisi propam mabes polri turun langsung ke riaukita akan coba selidiki secara komprehensif apa yang menyebabkan penyanderaan ini apakah penyanderaan memenuhi unsur pidana kalau ya apa motifnya ini paling pentingpenyelidikan ini sekaligus untuk mengetahui motif penyandera apakah sekadar menghalanghalangi atau ada hal lain motif ini akan kita sampaikan apapun hasilnya nantisetelah rapat dengan kapolri siti nurbaya mengatakan mereka sudah membahas beberapa hal seperti kasus penyanderaan akan melangkah sesuai aturan hukumjangan ada asumsiasumsi atau pradugapraduga beranalisis atau berwacana dari aparat di ruang publik itu akan membingungkan masyarakat jadi sesuai aturan hukum saja katanyaklhk katanya akan tindak lanjut penegakan hukum administrasi dan perdata sedang pidana jajaran polri sambil kami terus menerus konsultasidalam kasus ini tim penyidik klhk disandera selama sekitar jam kala melakukan pengumpulan data kasus karhutla di rokan hulu riau hari itu mereka mengambil datadata sekaligus pemasangan plang segel kebun sawit yang terbakarketika akan pulang kapal penyebrangan mereka dilepas ke tengah dan dihadang beberapa orang kelompok massa para penyidik ini diminta turun dari mobil lalu dipaksa menghapus dokumen seperti fotofoto lokasi kebakaran kebun sawit dan hutan plang segel pun dicabutselang beberapa hari dari perusahaan yang disebutsebut diduga terlibat pt andika permata sawit lestari apsl membantah ada di balik aksi penyanderaan namun perusahaan mengaku kalau mereka yang mengelola atau menanami sawit lahan warga kata perusahaan mereka menjadi bapak angkat dengan sistem bagi hasil |
Membuka Lahan Gambut dan Kanal, Kegiatan RAPP Dihentikan?. Penghadangan Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead di konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Pulau Padang, Riau, sempat menjadi kabar heboh. Ia sampai menjadi viral di sosial media, beberapa hari lalu. Bukan hanya konsesi luas terbakar tetapi pembukaan lahan diduga pada gambut dalam. Bahkan, kanal-kanal tampak baru dibuka.Pemerintah akan menghentikan sementara pembukaan lahan dan kanal di lahan gambut di Dusun Bagan Melibut, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti, Pulau Padang itu. Atas beragam tindakan itu, perusahaan bakal terkena teguran.Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, jelas gambut tiga meter atau lebih merupakan zona lindung.Fakta ini tak sesuai kondisi lapangan. Bedasarkan, inspeksi mendadak (sidak)—yang tertahan sekuriti perusahaan—Nazir menemukan fakta ada pembukaan lahan baru dan ditanami akasia, serta sekat kanal lebar mencapai lima meter. Lahan bukaan juga masih berkonflik dengan masyarakat.Jumat (9/9/16), Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan BRG memanggil anak usaha Asia Pasific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), anggota Royal Golden Eagle (RGE) Group.”Kami sepakat RAPP harus menghentikan kegiatan sementara sampai penyelesaian peta kawasan hidrologi hambut. Maksimal tiga bulan,” kata Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono usai pertemuan membahas hasil sidak lapangan BRG di Konsesi RAPP di Jakarta.Namun hasil sidak BRG itu, tak ada sanksi keras kepada perusahaan itu. Pemerintah hanya memberikan teguran lisan agar mereka memperbaiki prosedur pengawasan lahan.“Untuk kanal yang dibangun dan pembukaan lahan akan di- kembali apakah itu pembukaan lahan baru atau tidak.”Sebaliknya, pihak RAPP menampik jika pihaknya disebut melakukan pembukaan lahan baru.”RAPP laporkan, itu bagian dari RKT (rencana kerja tahunan) tahun sebelumnya yang terjadi kebakaran,” jelas Bambang.RKT itu katanya, akan disinkronkan dengan rencana kerja usaha (RKU). Menurutnya, PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjadi acuan.Berdasarkan revisi SK 327/Menhut-II/2009 menjadi SK 180/Menhut-ii/2013 pasca konflik, KLHK sudah merevisi RKU, ada 20% tanaman kehidupan. Data ini, katanya, akan menjadi data BRG untuk verifikasi lanjutan.Nazir mengatakan, aksi perusahaan di konsesi itu melanggar PP 71 dan hasil rapat kabinet 23 Oktober 2015 yang memutuskan pelarangan pembukaan baru di lahan gambut.Adapun dalam beleid itu, Pasal 9 gambut kedalaman tiga meter atau wajib dilindungi.Pada Pasal 26 menyebutkan, setiap orang dilarang membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung. Begitu pula membuat drainase, membakar, dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut. Adapun sanksi, katanya, bisa sampai pencabutan izin.Nazir menegaskan, penghentian sementara ini harus sekaligus menyelesaikan konflik dan menjalin kesepakatan dengan warga sekitar.”Perusahaan siap RKU direvisi, melihat fungsi lindung dan budidaya gambut yang harus dikelola dan tak menyalahi aturan.”Termasuk perusahaan mesti berkomunikasi dengan warga hingga ada kesepakatan. ”Kalau masyarakat bilang mau jadi kebun, mau tanam sagu, ya mereka (perusahaan) harus setuju,” katanya.BRG, katanya, tetap akan mengkaji soal sekat kanal, dan lahan disana dikategorikan masuk gambut dalam.“Bisa mencapai tujuh sampai delapan meter. Sudah banyak kanal di daerah situ yang fungsinya untuk mengeringkan,” jelas Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan BRG.Untuk menindaklanjuti pertemuan ini, pemerintah akan membentuk tim pengkajian lapangan, terdiri atas KLHK, BRG dan Pemerintah Daerah.RAPP mengakui, membuka lahan sejak tahun lalu sekitar 400 hektar. Perusahaan menyebutkan, luasan berada di luar konflik. Saat ada perintah Presiden, perusahaan menyebutkan telah menghentikan operasi. Perusahaan beralasan pada bulan April lalu, ingin membersihkan tumpukan kayu yang dikhawatirkan terbakar.Presiden Direktur PT RAPP, Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan bersikap kooperatif dengan pemerintah dan bersama-sama berkomitmen dalam pengelolaan hutan, seraya menyebutkan, korporasi memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutan.Perusahaan pun beralasan pembuatan kanal buat sekat api dan adalah cara untuk mengurangi risiko kebakaran.”Ada pembukaan sekat bakar dan kantong air sebagai pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan,” katanya.Berdasarkan pantauan di lokasi sidak, terdapat kanal cabang selebar lima meter. Untuk kanal induk lebar mencapai 20 meter. BRG khawatir, kanal yang diklaim perusahaan untuk akan tersambung dengan induk.Kala perusahaan mencoba membantah membuka lahan baru-baru ini, bukti dan saksi warga menyatakan berbeda.Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), mengambil beberapa video kala alat berat perusahaan merobohkan pohon-pohon besar di hutan gambut. Tampak juga dalam video itu, alat berat sedang mengeruk gambut, membuat kanal.“Sekitar satu minggu beroperasi. Kadang mereka bekerja saat kami tidur, saat malam hingga pagi hari,” kata Kasidin, warga Pulau Padang.Pembabatan hutan itu menurutnya tepat di sidak, dimana sudah ada bibit akasia ditanam. Lahan terbakar lanjutnya terjadi sejak pertengahan Agustus lalu. Sedang lahan masyarakat yang ikut terbakar seringkali dijual ke perusahaan.Syahrudin, juru bicara JMGR menegaskan, seharusnya penghentian jangan hanya sementara. Penyelesaian tapal batas pada SK Menteri Kehutanan perlu selesai terlebih dahulu.”Peta kami dengan peta perusahaan masih berbeda.”Ia pun menyebutkan, sekat kanal yang disebut perusahaan sebagai salah. ”Jika , tidak mungkin sedalam itu.”Sejauh ini, sekat bakar di wilayah konsesi yang disebut sebagai antisipasi itu belum berfungsi dengan semestinya.Alasan perusahaan katanya, hanyalah alibi untuk melegalkan aksi mereka. Indikasi kuat dari temuan JMGR, jarak kanal induk kurang satu km menuju salah satu tempat pemasok di Sungai Kuat atau Senalit, Desa Lukit.Ia menyebutkan konsesi RAPP di Pulau Padang seperti huruf C., yang disebabkan adanya lokasi Desa Bagan Melibur, yang merupakan satu dari sembilan desa di Pulau Padang yang masih belum terambah perusahaan. Adapun perkiraannya, subsidensi (penurunan) gambut di Pulau Padang sudah 1,5 meter dalam 28 tahun terakhir ini.Penurunan ini, katanya, sangat terasa saat RAPP mulai beroperasi. ”Ini makin turun jika pengelolaan lahan tak diperbaiki,” ucap M. Kamil, warga Besa Bagan Melibur.Berdasarkan SK Kementerian Kehutanan, luasan boleh pengelolaan Hutan Tanaman Industri di lokasi tersebut mencapai 41.205 hektar. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal | membuka lahan gambut dan kanal kegiatan rapp dihentikan penghadangan kepala badan restorasi gambut brg nazir foead di konsesi pt riau andalan pulp and paper rapp di pulau padang riau sempat menjadi kabar heboh ia sampai menjadi viral di sosial media beberapa hari lalu bukan hanya konsesi luas terbakar tetapi pembukaan lahan diduga pada gambut dalam bahkan kanalkanal tampak baru dibukapemerintah akan menghentikan sementara pembukaan lahan dan kanal di lahan gambut di dusun bagan melibut kecamatan merbau kepulauan meranti pulau padang itu atas beragam tindakan itu perusahaan bakal terkena tegurandalam peraturan pemerintah nomor tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut jelas gambut tiga meter atau lebih merupakan zona lindungfakta ini tak sesuai kondisi lapangan bedasarkan inspeksi mendadak sidakyang tertahan sekuriti perusahaannazir menemukan fakta ada pembukaan lahan baru dan ditanami akasia serta sekat kanal lebar mencapai lima meter lahan bukaan juga masih berkonflik dengan masyarakatjumat kementerian lingkungan dan kehutanan klhk dan brg memanggil anak usaha asia pasific resources international holdings ltd april anggota royal golden eagle rge groupkami sepakat rapp harus menghentikan kegiatan sementara sampai penyelesaian peta kawasan hidrologi hambut maksimal tiga bulan kata sekretaris jenderal klhk bambang hendroyono usai pertemuan membahas hasil sidak lapangan brg di konsesi rapp di jakartanamun hasil sidak brg itu tak ada sanksi keras kepada perusahaan itu pemerintah hanya memberikan teguran lisan agar mereka memperbaiki prosedur pengawasan lahanuntuk kanal yang dibangun dan pembukaan lahan akan di kembali apakah itu pembukaan lahan baru atau tidaksebaliknya pihak rapp menampik jika pihaknya disebut melakukan pembukaan lahan barurapp laporkan itu bagian dari rkt rencana kerja tahunan tahun sebelumnya yang terjadi kebakaran jelas bambangrkt itu katanya akan disinkronkan dengan rencana kerja usaha rku menurutnya pp perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut menjadi acuanberdasarkan revisi sk menhutii menjadi sk menhutii pasca konflik klhk sudah merevisi rku ada tanaman kehidupan data ini katanya akan menjadi data brg untuk verifikasi lanjutannazir mengatakan aksi perusahaan di konsesi itu melanggar pp dan hasil rapat kabinet oktober yang memutuskan pelarangan pembukaan baru di lahan gambutadapun dalam beleid itu pasal gambut kedalaman tiga meter atau wajib dilindungipada pasal menyebutkan setiap orang dilarang membuka lahan di ekosistem gambut dengan fungsi lindung begitu pula membuat drainase membakar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan kerusakan ekosistem gambut adapun sanksi katanya bisa sampai pencabutan izinnazir menegaskan penghentian sementara ini harus sekaligus menyelesaikan konflik dan menjalin kesepakatan dengan warga sekitarperusahaan siap rku direvisi melihat fungsi lindung dan budidaya gambut yang harus dikelola dan tak menyalahi aturantermasuk perusahaan mesti berkomunikasi dengan warga hingga ada kesepakatan kalau masyarakat bilang mau jadi kebun mau tanam sagu ya mereka perusahaan harus setuju katanyabrg katanya tetap akan mengkaji soal sekat kanal dan lahan disana dikategorikan masuk gambut dalambisa mencapai tujuh sampai delapan meter sudah banyak kanal di daerah situ yang fungsinya untuk mengeringkan jelas haris gunawan deputi penelitian dan pengembangan brguntuk menindaklanjuti pertemuan ini pemerintah akan membentuk tim pengkajian lapangan terdiri atas klhk brg dan pemerintah daerahrapp mengakui membuka lahan sejak tahun lalu sekitar hektar perusahaan menyebutkan luasan berada di luar konflik saat ada perintah presiden perusahaan menyebutkan telah menghentikan operasi perusahaan beralasan pada bulan april lalu ingin membersihkan tumpukan kayu yang dikhawatirkan terbakarpresiden direktur pt rapp tony wenas mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif dengan pemerintah dan bersamasama berkomitmen dalam pengelolaan hutan seraya menyebutkan korporasi memiliki komitmen pengelolaan hutan berkelanjutanperusahaan pun beralasan pembuatan kanal buat sekat api dan adalah cara untuk mengurangi risiko kebakaranada pembukaan sekat bakar dan kantong air sebagai pencegahan dari kebakaran hutan dan lahan katanyaberdasarkan pantauan di lokasi sidak terdapat kanal cabang selebar lima meter untuk kanal induk lebar mencapai meter brg khawatir kanal yang diklaim perusahaan untuk akan tersambung dengan indukkala perusahaan mencoba membantah membuka lahan barubaru ini bukti dan saksi warga menyatakan berbedajaringan masyarakat gambut riau jmgr mengambil beberapa video kala alat berat perusahaan merobohkan pohonpohon besar di hutan gambut tampak juga dalam video itu alat berat sedang mengeruk gambut membuat kanalsekitar satu minggu beroperasi kadang mereka bekerja saat kami tidur saat malam hingga pagi hari kata kasidin warga pulau padangpembabatan hutan itu menurutnya tepat di sidak dimana sudah ada bibit akasia ditanam lahan terbakar lanjutnya terjadi sejak pertengahan agustus lalu sedang lahan masyarakat yang ikut terbakar seringkali dijual ke perusahaansyahrudin juru bicara jmgr menegaskan seharusnya penghentian jangan hanya sementara penyelesaian tapal batas pada sk menteri kehutanan perlu selesai terlebih dahulupeta kami dengan peta perusahaan masih berbedaia pun menyebutkan sekat kanal yang disebut perusahaan sebagai salah jika tidak mungkin sedalam itusejauh ini sekat bakar di wilayah konsesi yang disebut sebagai antisipasi itu belum berfungsi dengan semestinyaalasan perusahaan katanya hanyalah alibi untuk melegalkan aksi mereka indikasi kuat dari temuan jmgr jarak kanal induk kurang satu km menuju salah satu tempat pemasok di sungai kuat atau senalit desa lukitia menyebutkan konsesi rapp di pulau padang seperti huruf c yang disebabkan adanya lokasi desa bagan melibur yang merupakan satu dari sembilan desa di pulau padang yang masih belum terambah perusahaan adapun perkiraannya subsidensi penurunan gambut di pulau padang sudah meter dalam tahun terakhir inipenurunan ini katanya sangat terasa saat rapp mulai beroperasi ini makin turun jika pengelolaan lahan tak diperbaiki ucap m kamil warga besa bagan meliburberdasarkan sk kementerian kehutanan luasan boleh pengelolaan hutan tanaman industri di lokasi tersebut mencapai hektar |
Penelitian Temukan Bank-bank Ini Berkontribusi pada Kehancuran Hutan. Setidaknya sekitar US$38 miliar pinjaman dari bank-bank di Asia Tenggara berpotensi menyumbang deforestasi, karena mengalirkan dana ke perkebunan sawit, pulp and paper maupun karet. Demikian hasil penelitian Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia bersama Rainforest Action Network dan Profund.Untuk melihat dan menganalisis aliran dana bank ke sektor-sektor esktraktif itu, organisasi-organisasi ini juga meluncurkan website“Setidaknya terdapat US$38 miliar pinjaman kreditur mampu menimbulkan kerusakan hutan alam tropis di Asia Tenggara dari 2010-2015. Proporsi pulp and paper dan sawit paling besar,” kata Koordinator Program Forest & Finance, Adelaide Glover, di Jakarta, pekan lalu.Berdasarkan data 2010-2015, bank dari Malaysia merupakan pemodal terbesar bagi 50 perusahaan terkait kehutanan di Asia Tenggara. Diikuti Tiongkok, Jepang, Indonesia, Singapura, Inggris, Amerika Serikat, Switzerland, Jerman dan Prancis.Malaysia dan Indonesia, menjadi penyokong pinjaman terbesar kepada perusahaan sawit. Sedangkan, Tiongkok dan Jepang pada perusahaan pulp and paper.Adapun, bank yang terlibat antara lain Malayan Banking, CIMB, DBS, OCBC, Mizuho Financial, Sumitomo Mitsui Financial, Mitsubhisi UFJ, HSBC, Standard Chartered, JP Morgan, China Development Bank, Bank Mandiri dan BNI.Bank Malayan Banking dan CIMB, merupakan dua pemodal yang menyalurkan dana pada risiko kehutanan dengan pinjaman masing-masing mencapai US$2,5 miliar. Untuk Indonesia, Bank Mandiri paling besar, mencapai US$1 miliar. BNI dan BRI memberikan pinjaman sekitar US$678 juta dan US$458 juta.Pada awal 2016, operasi kehutanan dari perusahaan-perusahaan ini ditunjang tambahan modal US$14 miliar dalam bentuk obligasi dan kepemilikan saham.“Bank dalam perusahaan raksasa sawit di Malaysia itu Felda Group dan SIme Darby merupakan rekan dari Indonesia Rajawali Group, Salim Group dan Wilmar Group,” ucap Ward Warmerdam, peneliti ekonomi Profundo.Adapun, RAN menemukan perusahaan ini terkait dalam kebakaran hutan, deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.Rahmawati Retno Winarni, Direktur Eksekutif TuK Indonesia mendorong agar lembaga keuangan khusus di Indonesia melaksanakan proses uji tuntas yang kuat. Terutama pada nasabah di sektor kehutanan dan memberikan sanksi kuat atas pelanggaran.Otoritas Jasa Keuangan, katanya, sebagai regulator harus memiliki , perbaikan soal uji tuntas, safeguard lingkungan sosial dan monitoring dana yang disalurkan.Standar lingkungan, sosial dan tata kelola komprehensif serta proses uji tuntas kokoh oleh bank dan investor sangat perlu dalam menghentikan dampak sosial dan lingkungan yang buruk, terutama komoditas kehutanan di Asia Tenggara.“Perlu ada aturan otoritas keuangan lebih baik. Melakukan adopsi langkah-langkah yang berkelanjutan.”Hadi Jatmiko, Direktur Eksekutif Walhi Sumsel menyebutkan perlu keuangan berkelanjutan guna menekan deforestasi dan pelanggaran HAM.“Di Indonesia masih banyak halangan, tetapi ini menjadi tantangan baru. Advokasi tak hanya menuntut perusahaan juga pemberi dana investasi,” katanya.Dengan ada laman forestsandfinance.org, kata Glover, data informasi pembiayaan hutan menjadi lebih transparan, bisa terlihat darimana uang datang dan pergi.Laman ini akan terus menambah perusahaan terkait sektor kehutanan. Lewat web ini, bisa mendapatkan lembar penilaian atas kebijakan bank terkait risiko lingkungan, sosial dan tata kelola dalam sektor kehutanan.Setiap pengguna bisa menelusuri database untuk menemukan hubungan antara bank, investor dan perusahaan yang berisiko menyebabkan deforestasi.Hasilnya, dapat menjadi keperluan analisis lebih lanjut, misal risiko lingkungan (kehilangan tata keragaman hayati, perubahan iklim, air dan polusi), risiko sosial (perpindahan penduduk, pelanggaran HAM, konflik tanah, eksploitasi dan bahaya bagi kesehatan). Juga risiko tata kelola (suap, aktivitas ilegal, kejahatan ekonomi dan finansial, risiko reputasi). | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional | penelitian temukan bankbank ini berkontribusi pada kehancuran hutan setidaknya sekitar us miliar pinjaman dari bankbank di asia tenggara berpotensi menyumbang deforestasi karena mengalirkan dana ke perkebunan sawit pulp and paper maupun karet demikian hasil penelitian transformasi untuk keadilan tuk indonesia bersama rainforest action network dan profunduntuk melihat dan menganalisis aliran dana bank ke sektorsektor esktraktif itu organisasiorganisasi ini juga meluncurkan websitesetidaknya terdapat us miliar pinjaman kreditur mampu menimbulkan kerusakan hutan alam tropis di asia tenggara dari proporsi pulp and paper dan sawit paling besar kata koordinator program forest finance adelaide glover di jakarta pekan laluberdasarkan data bank dari malaysia merupakan pemodal terbesar bagi perusahaan terkait kehutanan di asia tenggara diikuti tiongkok jepang indonesia singapura inggris amerika serikat switzerland jerman dan prancismalaysia dan indonesia menjadi penyokong pinjaman terbesar kepada perusahaan sawit sedangkan tiongkok dan jepang pada perusahaan pulp and paperadapun bank yang terlibat antara lain malayan banking cimb dbs ocbc mizuho financial sumitomo mitsui financial mitsubhisi ufj hsbc standard chartered jp morgan china development bank bank mandiri dan bnibank malayan banking dan cimb merupakan dua pemodal yang menyalurkan dana pada risiko kehutanan dengan pinjaman masingmasing mencapai us miliar untuk indonesia bank mandiri paling besar mencapai us miliar bni dan bri memberikan pinjaman sekitar us juta dan us jutapada awal operasi kehutanan dari perusahaanperusahaan ini ditunjang tambahan modal us miliar dalam bentuk obligasi dan kepemilikan sahambank dalam perusahaan raksasa sawit di malaysia itu felda group dan sime darby merupakan rekan dari indonesia rajawali group salim group dan wilmar group ucap ward warmerdam peneliti ekonomi profundoadapun ran menemukan perusahaan ini terkait dalam kebakaran hutan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusiarahmawati retno winarni direktur eksekutif tuk indonesia mendorong agar lembaga keuangan khusus di indonesia melaksanakan proses uji tuntas yang kuat terutama pada nasabah di sektor kehutanan dan memberikan sanksi kuat atas pelanggaranotoritas jasa keuangan katanya sebagai regulator harus memiliki perbaikan soal uji tuntas safeguard lingkungan sosial dan monitoring dana yang disalurkanstandar lingkungan sosial dan tata kelola komprehensif serta proses uji tuntas kokoh oleh bank dan investor sangat perlu dalam menghentikan dampak sosial dan lingkungan yang buruk terutama komoditas kehutanan di asia tenggaraperlu ada aturan otoritas keuangan lebih baik melakukan adopsi langkahlangkah yang berkelanjutanhadi jatmiko direktur eksekutif walhi sumsel menyebutkan perlu keuangan berkelanjutan guna menekan deforestasi dan pelanggaran hamdi indonesia masih banyak halangan tetapi ini menjadi tantangan baru advokasi tak hanya menuntut perusahaan juga pemberi dana investasi katanyadengan ada laman forestsandfinanceorg kata glover data informasi pembiayaan hutan menjadi lebih transparan bisa terlihat darimana uang datang dan pergilaman ini akan terus menambah perusahaan terkait sektor kehutanan lewat web ini bisa mendapatkan lembar penilaian atas kebijakan bank terkait risiko lingkungan sosial dan tata kelola dalam sektor kehutanansetiap pengguna bisa menelusuri database untuk menemukan hubungan antara bank investor dan perusahaan yang berisiko menyebabkan deforestasihasilnya dapat menjadi keperluan analisis lebih lanjut misal risiko lingkungan kehilangan tata keragaman hayati perubahan iklim air dan polusi risiko sosial perpindahan penduduk pelanggaran ham konflik tanah eksploitasi dan bahaya bagi kesehatan juga risiko tata kelola suap aktivitas ilegal kejahatan ekonomi dan finansial risiko reputasi |
Reklamasi Teluk Jakarta Lanjut. Kementerian LHK: Sempurnakan Dulu Dokumen Lingkungan. Setelah penghentian sementara sejak beberapa bulan lalu, akhirnya pemerintah memutuskan reklamasi Teluk Jakarta, kembali berjalan. Bahkan, ”Sementara tak ada alasan kami untuk tak meneruskan reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Surat akan dikeluarkan Kamis (15/9/16-red),” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat tertutup terkait Reklamasi Teluk Jakarta di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta (13/9/16).Dia mengklaim keputusan itu, berdasarkan pandangan lintas kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemeritah Jakarta, Kementerian Perhubungan, Perusahaan Listrik Negara, dan para nelayan.Rapat ini diikuti Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Direktur Jenderal Planologi dan Tata Ruang San Afri Awang, Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jakarta Tuty Kusumawati dan beberapa perwakilan kementerian dan lembaga terkait.Pembahasan rapat sudah lebih teknis baik sisi lingkungan hidup, listrik hingga nelayan dan fasilitas yang akan ditawarkan.Sebelumnya, atas gugatan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KTNI), PTUN Jakarta pada 31 Mei 2016 memutuskan pemerintah untuk mencabut izin reklamasi Pulau G. Bahkan, keputusan Menteri Koordinator Kemaritiman juga menyebutkan, pembangunan Pulau G, berhenti permanen karena melakukan pelanggaran berat.Menurut Luhut, gugatan belum berkekuatan hukum. ”Tetap bekerja, belum inkrah.”Dia berpandangan, reklamasi ini menjadi salah satu langkah mengantisipasi dampak besar bagi masyarakat, seperti penetrasi air asin dan rob.Adapun mitigasi-penanganan reklamasi juga berdasarkan rekayasa-rekayasa teknik.Meskipun begitu, ”Beberapa kewajiban pengembang sudah ditaati, beberapa belum dilengkapi hingga sanksi belum bisa dicabut sekarang. Harus penyempurnaan dokumen lingkungan yang menjawab berbagai permasalahan,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kala diminta tanggapan.San Afri Awang, Direktur Planologi dan Tata Ruang KLHK menegaskan, kelanjutan proyek reklamasi ini ditentukan kewajiban pengembang dalam menjalankan penyempurnaan Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).Hal itu, katanya, terkait hasil keputusan Komite Gabungan yang dibentuk Mei lalu dari temuan-temuan yang berdampak sosial, ekonomi dan lingkungan.”Masalah lingkungan tak boleh diabaikan, Kajian-kajian lingkungan sifatnya wajib, Jika ada yang menyimpang, menjadi sebuah syarat untuk perbaikan,” katanya.Adapun beberapa poin yang wajib dilaksanakan, seperti gangguan alur pelayaran, gangguan obyek vital Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU), tanah urukan, aspek sosial dan ekonomi masyarakat dan lain-lain.Siti mengatakan, reklamasi harus sejalan dengan kepentingan nasional dengan konsep (NCICD) “Ini harus dianalisis oleh Bappenas,” katanya kepada .Luhut juga menekankan, pengembang harus taat aturan. “Semua ketentuan peraturan yang dibuat, pengembang harus menaati, kalau tidak akan dipinalti,” katanya.Terkait mitigasi bencana, kata Siti, ada beberapa fokus penjabaran. , desain teknis terkait pipa-pipa air pendingin kondensasi PLTG dan PLTGU dan mitigasi sedimentasi Muara Karang dan penggunaan alur oleh nelayan., perencanaan harus menyelaraskan dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dengan provinsi terkait, yakni Jakarta, Jawa Barat dan Banten serta regional pantai utara Jawa dan konsep NCICD.”Keduanya harus masuk dalam dokumen perubahan lingkungan yang perlu dibuat pengembang,” kata Siti.Dokumen itu akan menjawab dampak lingkungan yang menjamin permasalahan mampu teratasi.Desain teknologi pun perlu masuk. Secara keseluruhan, KLHK memastikan mengawasi atas potensi kerusakan. Hal ini, menjadi gugatan masyarakat di PTUN.Luhut menyatakan, walau reklamasi berlanjut, kepentingan nelayan menjadi prioritas. “Presiden menegaskan itu.”Prioritas kepada 12.000 nelayan, katanya, dipastikan mendapatkan kehidupan lebih layak dibandingkan saat ini.Pemprov Jakarta pun akan menyiapkan rusun bagi para nelayan agar tetap mempunyai akses ke laut dan dapat hidup dengan layak. Dalam pertemuan itu Tuty mengatakan, pemprov menyiapkan sekitar 1.900 kapal untuk berlayar.”Mereka sudah bisa berlayar ke air yang bersih 12-13 km ke Pulau Jawa,” ucap Luhut.Arya Ardiansyah, Ketua BEM UI 2016 menanggapi upaya ini belum dapat dipastikan. Pasalnya, pembicaraan dan pemaparan di rapat tertutup hanya dari satu arah, yakni pemerintah sendiri.”Ini juga menabrak putusan PTUN, ini menjadi pengabaian keputusan hukum yang ada sama dengan melecehkan dan melanggar hukum,” katanya yang hadir dalam rapat tertutup itu.Pemaparan pembangunan hingga mitigasi bencana juga dibahas dalam rapat tetapi belum konkrit. Khusus nelayan, kebijakan satu arah ini mampu memiskinkan masyarakat pelahan. ”Dalam pemaparan ini Menko Luhut tak menjawab soal keterlibatan nelayan dalam proyek reklamasi.”Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, angkat bicara. Menurut dia, keputusan melanjutkan reklamasi Pulau G menunjukkan kekuasaan yang merawat nalar rente dengan mengabaikan nilai kemanusiaan, keadaban dan hukum.“Pembangunan ekonomi sekadar dimaknai memperoleh uang dan melindungi investor besar.”Melanjutkan Pulau G, katanya, mengabaikan keputusan PTUN yang memerintahkan pencabutan izin. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional | reklamasi teluk jakarta lanjut kementerian lhk sempurnakan dulu dokumen lingkungan setelah penghentian sementara sejak beberapa bulan lalu akhirnya pemerintah memutuskan reklamasi teluk jakarta kembali berjalan bahkan sementara tak ada alasan kami untuk tak meneruskan reklamasi di pantai utara jakarta surat akan dikeluarkan kamis red kata menteri koordinator bidang kemaritiman luhut binsar pandjaitan usai rapat tertutup terkait reklamasi teluk jakarta di kementerian energi dan sumber daya mineral esdm jakarta dia mengklaim keputusan itu berdasarkan pandangan lintas kementerian dan lembaga seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian kelautan dan perikanan pemeritah jakarta kementerian perhubungan perusahaan listrik negara dan para nelayanrapat ini diikuti menko kemaritiman luhut b pandjaitan direktur jenderal planologi dan tata ruang san afri awang gubernur jakarta basuki t purnama kepala badan perencanaan pembangunan daerah jakarta tuty kusumawati dan beberapa perwakilan kementerian dan lembaga terkaitpembahasan rapat sudah lebih teknis baik sisi lingkungan hidup listrik hingga nelayan dan fasilitas yang akan ditawarkansebelumnya atas gugatan nelayan yang tergabung dalam kesatuan nelayan tradisional indonesia ktni ptun jakarta pada mei memutuskan pemerintah untuk mencabut izin reklamasi pulau g bahkan keputusan menteri koordinator kemaritiman juga menyebutkan pembangunan pulau g berhenti permanen karena melakukan pelanggaran beratmenurut luhut gugatan belum berkekuatan hukum tetap bekerja belum inkrahdia berpandangan reklamasi ini menjadi salah satu langkah mengantisipasi dampak besar bagi masyarakat seperti penetrasi air asin dan robadapun mitigasipenanganan reklamasi juga berdasarkan rekayasarekayasa teknikmeskipun begitu beberapa kewajiban pengembang sudah ditaati beberapa belum dilengkapi hingga sanksi belum bisa dicabut sekarang harus penyempurnaan dokumen lingkungan yang menjawab berbagai permasalahan kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan kala diminta tanggapansan afri awang direktur planologi dan tata ruang klhk menegaskan kelanjutan proyek reklamasi ini ditentukan kewajiban pengembang dalam menjalankan penyempurnaan analisis mengenai dampak lingkungan amdalhal itu katanya terkait hasil keputusan komite gabungan yang dibentuk mei lalu dari temuantemuan yang berdampak sosial ekonomi dan lingkunganmasalah lingkungan tak boleh diabaikan kajiankajian lingkungan sifatnya wajib jika ada yang menyimpang menjadi sebuah syarat untuk perbaikan katanyaadapun beberapa poin yang wajib dilaksanakan seperti gangguan alur pelayaran gangguan obyek vital pembangkit listrik tenaga gas pltg pembangkit listrik tenaga gas dan uap pltgu tanah urukan aspek sosial dan ekonomi masyarakat dan lainlainsiti mengatakan reklamasi harus sejalan dengan kepentingan nasional dengan konsep ncicd ini harus dianalisis oleh bappenas katanya kepada luhut juga menekankan pengembang harus taat aturan semua ketentuan peraturan yang dibuat pengembang harus menaati kalau tidak akan dipinalti katanyaterkait mitigasi bencana kata siti ada beberapa fokus penjabaran desain teknis terkait pipapipa air pendingin kondensasi pltg dan pltgu dan mitigasi sedimentasi muara karang dan penggunaan alur oleh nelayan perencanaan harus menyelaraskan dengan kajian lingkungan hidup strategis klhs dengan provinsi terkait yakni jakarta jawa barat dan banten serta regional pantai utara jawa dan konsep ncicdkeduanya harus masuk dalam dokumen perubahan lingkungan yang perlu dibuat pengembang kata sitidokumen itu akan menjawab dampak lingkungan yang menjamin permasalahan mampu teratasidesain teknologi pun perlu masuk secara keseluruhan klhk memastikan mengawasi atas potensi kerusakan hal ini menjadi gugatan masyarakat di ptunluhut menyatakan walau reklamasi berlanjut kepentingan nelayan menjadi prioritas presiden menegaskan ituprioritas kepada nelayan katanya dipastikan mendapatkan kehidupan lebih layak dibandingkan saat inipemprov jakarta pun akan menyiapkan rusun bagi para nelayan agar tetap mempunyai akses ke laut dan dapat hidup dengan layak dalam pertemuan itu tuty mengatakan pemprov menyiapkan sekitar kapal untuk berlayarmereka sudah bisa berlayar ke air yang bersih km ke pulau jawa ucap luhutarya ardiansyah ketua bem ui menanggapi upaya ini belum dapat dipastikan pasalnya pembicaraan dan pemaparan di rapat tertutup hanya dari satu arah yakni pemerintah sendiriini juga menabrak putusan ptun ini menjadi pengabaian keputusan hukum yang ada sama dengan melecehkan dan melanggar hukum katanya yang hadir dalam rapat tertutup itupemaparan pembangunan hingga mitigasi bencana juga dibahas dalam rapat tetapi belum konkrit khusus nelayan kebijakan satu arah ini mampu memiskinkan masyarakat pelahan dalam pemaparan ini menko luhut tak menjawab soal keterlibatan nelayan dalam proyek reklamasidahnil anzar simanjuntak ketua umum pimpinan pusat pemuda muhammadiyah angkat bicara menurut dia keputusan melanjutkan reklamasi pulau g menunjukkan kekuasaan yang merawat nalar rente dengan mengabaikan nilai kemanusiaan keadaban dan hukumpembangunan ekonomi sekadar dimaknai memperoleh uang dan melindungi investor besarmelanjutkan pulau g katanya mengabaikan keputusan ptun yang memerintahkan pencabutan izin |
Lubang-lubang Tambang Batubara Ancaman Mematikan bagi Warga Jambi. Ratusan lubang bekas tambang batubara menganga bak danau atau kolam-kolam raksasa. Dari kejauhan, danau cukup menawan. Air tampak jernih kehijauan. Di balik itu, ada bahaya menunggu. Beragam partikel logam berbahaya terkandung dalam danau bekas kerukan batubara itu. Lubang tambang juga rawan menelan korban jiwa.“Ini bahaya, bekas tambang itu menampung air, kalau ada anak tercebur mati kayak kasus di Kalimantan bagaimana? Kalau sudah pemerintah baru mau turun tangan. Selama ini, mereka cuma izin, izin saja,” kata Feri Irawan, Direktur Perkumpulan Hijau.Danau-danau bekas galian tambang ini milik perusahaan, yang berjumlah ratusan. Mereka punya izin usaha pertambangan (IUP), tersebar di enam kabupaten di Jambi. Ada Muaro Bungo, Sarolangun, Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Barat.Kolam raksasa ini menganga begitu saja seakan tak ada yang harus bertanggung jawab. Tanda bahaya atau larangan mendekat pun tak ada.Awal November 2015, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama Walhi Jambi, melakukan pelatihan riset air pasca tambang batubara di Jambi. Lima kolam tambang PT. Sarolangun Prima Coal diuji.Hasilnya, PH 3,4, (daya hantar listrik) 320, dan total padatan terlarut mencapai 150. Tingkat keasaman air tinggi mengindikasikan ada kandungan logam berat seperti Fe (besi), Mn (mangan), Pb (timbal), As (arsenik), Hg (merkuri), Se (selenium) dan B (boron) dalam kolam itu.“(Kolam bekas tambang batubara) itu banyak sekali di Sarolangun,” ucap Feri.Partikel logam berbahaya dalam lubang tambang, katanya, ancaman serius bagi manusia dan lingkungan. Zat-zat berbahaya ini mengendap dalam ketenangan air, menunggu waktu lepas, bebas mencemari lingkungan sekitar.Dokter Armansyah Siregar mengatakan, kandungan logam berat yang ditemukan Jatam dalam air kolam bekas batubara bisa membahayakan manusia, bahkan mematikan. “Kalau jangka panjang, dampaknya bisa membunuh manusia,” katanya.Pencemaran lingkungan dari air bekas tambang, katanya, bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia. Dampaknya, bermacam-macam, bisa gatal-gatal, muntah, kanker, bahkan jangka panjang, logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematian.“Kalau sungai tercemar dan air dipakai mandi, bisa timbul gatal-gatal. Kalau terminum, bisa muntah, itu dampak jangka pendek.”Makin parah kala warga makan ikan yang terkontaminasi zat berbahaya. “Logam ini tak bisa dinetralisir. Jangka panjang bisa menimbulkan kanker dan merusak organ tubuh,” ucap Armansyah.Celakanya, tak semua tambang batubara di tengah daratan, ada yang berada dekat sumber air. Pada areal batubara PT Minemex, misal, operasi produksi sekitar 50 meter dari pinggir Sungai Tembesi, Mandiangin, Sarolangun.“Dulu tanggul Minemex itu pernah jebol,” kata Bambang, warga Sarolangun.Dalam catatan , Juli 2014, produksi Minemex pernah dihentikan sementara Bupati Sarolangun. Tak hanya Minemex, ada sembilan perusahaan tambang lain di Sarolangun dihentikan sementara.Kesembilan perusahaan ini PT Jambi Prima Coal, PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT Tamarona Mas International, PT Hutamas Koado, dan PT Sarolangun Bara Prima. Lalu, PT Dinas Kalimantan Coal, PT Ganesha Jaya, PT Sarolangun Prima Coal, dan PT Konko Padma Manggala.Penghentian ini lantaran 10 perusahaan batubara ini belum menyelesaikan kewajiban administrasi, teknis dan lingkup IUP-OP batubara.Musri Nauli, Direktur Walhi Jambi mengatakan, ada sekitar 1,09 juta hektar lahan di Jambi untuk tambang batubara oleh lebih 300 perusahaan.Kondisi ini, katanya, menyebabkan terjadi pencemaran udara, air dan tanah. Banyak kolam tambang dibiarkan menganga penuh air.“Air jernih tapi mengandung logam berbahaya, arsenik, besi, mangan dan lain-lain. Itu bisa mencemari lingkungan dan sungai,” katanya.Hingga kini, belum ada perusahaan di Jambi mereklamasi kolam-kolam bekas tambang dengan baik. “Belum ada reklamasi layak huni kembali.”Konsentrasi pendapatan daerah dari pengerukan hasil sumber daya alam, kata Musri, tak sebanding dengan biaya perbaikan jalan, dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan. “Negara sebagai pemberi izin, punya tanggung jawab untuk merehabilitasi.” | [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional | lubanglubang tambang batubara ancaman mematikan bagi warga jambi ratusan lubang bekas tambang batubara menganga bak danau atau kolamkolam raksasa dari kejauhan danau cukup menawan air tampak jernih kehijauan di balik itu ada bahaya menunggu beragam partikel logam berbahaya terkandung dalam danau bekas kerukan batubara itu lubang tambang juga rawan menelan korban jiwaini bahaya bekas tambang itu menampung air kalau ada anak tercebur mati kayak kasus di kalimantan bagaimana kalau sudah pemerintah baru mau turun tangan selama ini mereka cuma izin izin saja kata feri irawan direktur perkumpulan hijaudanaudanau bekas galian tambang ini milik perusahaan yang berjumlah ratusan mereka punya izin usaha pertambangan iup tersebar di enam kabupaten di jambi ada muaro bungo sarolangun tebo batanghari muaro jambi dan tanjung jabung baratkolam raksasa ini menganga begitu saja seakan tak ada yang harus bertanggung jawab tanda bahaya atau larangan mendekat pun tak adaawal november jaringan advokasi tambang jatam bersama walhi jambi melakukan pelatihan riset air pasca tambang batubara di jambi lima kolam tambang pt sarolangun prima coal diujihasilnya ph daya hantar listrik dan total padatan terlarut mencapai tingkat keasaman air tinggi mengindikasikan ada kandungan logam berat seperti fe besi mn mangan pb timbal as arsenik hg merkuri se selenium dan b boron dalam kolam itukolam bekas tambang batubara itu banyak sekali di sarolangun ucap feripartikel logam berbahaya dalam lubang tambang katanya ancaman serius bagi manusia dan lingkungan zatzat berbahaya ini mengendap dalam ketenangan air menunggu waktu lepas bebas mencemari lingkungan sekitardokter armansyah siregar mengatakan kandungan logam berat yang ditemukan jatam dalam air kolam bekas batubara bisa membahayakan manusia bahkan mematikan kalau jangka panjang dampaknya bisa membunuh manusia katanyapencemaran lingkungan dari air bekas tambang katanya bisa menimbulkan rentetan gangguan kesehatan bagi manusia dampaknya bermacammacam bisa gatalgatal muntah kanker bahkan jangka panjang logam berat itu bisa merusak organ tubuh yang berujung kematiankalau sungai tercemar dan air dipakai mandi bisa timbul gatalgatal kalau terminum bisa muntah itu dampak jangka pendekmakin parah kala warga makan ikan yang terkontaminasi zat berbahaya logam ini tak bisa dinetralisir jangka panjang bisa menimbulkan kanker dan merusak organ tubuh ucap armansyahcelakanya tak semua tambang batubara di tengah daratan ada yang berada dekat sumber air pada areal batubara pt minemex misal operasi produksi sekitar meter dari pinggir sungai tembesi mandiangin sarolangundulu tanggul minemex itu pernah jebol kata bambang warga sarolangundalam catatan juli produksi minemex pernah dihentikan sementara bupati sarolangun tak hanya minemex ada sembilan perusahaan tambang lain di sarolangun dihentikan sementarakesembilan perusahaan ini pt jambi prima coal pt citra tobindo sukses perkasa pt tamarona mas international pt hutamas koado dan pt sarolangun bara prima lalu pt dinas kalimantan coal pt ganesha jaya pt sarolangun prima coal dan pt konko padma manggalapenghentian ini lantaran perusahaan batubara ini belum menyelesaikan kewajiban administrasi teknis dan lingkup iupop batubaramusri nauli direktur walhi jambi mengatakan ada sekitar juta hektar lahan di jambi untuk tambang batubara oleh lebih perusahaankondisi ini katanya menyebabkan terjadi pencemaran udara air dan tanah banyak kolam tambang dibiarkan menganga penuh airair jernih tapi mengandung logam berbahaya arsenik besi mangan dan lainlain itu bisa mencemari lingkungan dan sungai katanyahingga kini belum ada perusahaan di jambi mereklamasi kolamkolam bekas tambang dengan baik belum ada reklamasi layak huni kembalikonsentrasi pendapatan daerah dari pengerukan hasil sumber daya alam kata musri tak sebanding dengan biaya perbaikan jalan dampak kesehatan dan pencemaran lingkungan negara sebagai pemberi izin punya tanggung jawab untuk merehabilitasi |
Hutan Penyangga Menipis, Air Krisis, PLTA Koto Panjang Mati Suri. Kebun-kebun sawit bak mengepung waduk Koto Panjang. Dulu, pohon-pohon beraneka ragam berubah menjadi monokultur. Kondisi ini, berimbas kepada ketersediaan air waduk. Tak pelak, air waduk kritis, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) pun mati suri.Kemiringan lahan cukup curam tak menjadi penghalang hutan menjadi kebun sawit. Alih fungsi lahan ini bisa dilihat selepas dari Rantau Berangin. Di kiri kanan jalan arah Pekanbaru menuju Sumatera Barat, akan tampak tepian dan puncak bukit berhiaskan sawit. Padahal daerah ini resapan air PLTA.Buntutnya, kondisi PLTA menjadi memprihatinkan. Pohon-pohon kayu berwarna hitam pekat bermunculan dari dasar Sungai Kampar.Ketika air normal, pohon-pohon itu hanya tampak bagian ujung. Waduk berada sekitar 22 km dari Bangkinang atau 87 km dari Pekanbaru, tepatnya, Desa Merangin, Bangkinang Barat, Kampar. Pembangkit PLTA ada tiga unit dan memanfaatkan air Sungai Kampar dan Batang Mahat.Kondisi DAS Kampar dan daerah tangkapan air di waduk PLTA Koto Panjang, makin kritis, bahkan sudah seminggu mati suri. Ini baru pertama terjadi sejak 19 tahun lalu PLTA berdiri.Makruf Maryadi Siregar, Ketua Harian Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Riau mengatakan, pada beberapa literatur setingan awal luas hutan di sekitar tangkapan air waduk PLTA Koto Panjang 3.331 km. Ia terdiri dari 2.142 km (64%) hutan lindung dan 1.189 km (34%) hutan konversi. Secara matematis, seluruh luas hutan itulah yang menyuplai air untuk menggerakkan tiga turbin PLTA.Pada Desember 2015, katanya,hutan-hutan itu tersisa 886,1 km. “Artinya hanya sisa sepertiga luas dipersyaratkan. Secara matematis, hanya satu turbin dapat diputar oleh air yang disuplai dari sisa hutan,” katanya, baru-baru ini.Selain soal hutan, katanya, PLTA Koto Panjang pernah menjadi saksi bisu sejarah pengusiran warga perbatasan Riau dan Sumbar.Secara geografis, desa-desa terkena dampak pembangunan waduk ada 10 desa dan harus ditenggelamkan. Delapan di Kabupaten Kampar, Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau, dua lagi, di Sumbar.Dampak otonomi daerah, delapan desa di Riau ini mengalami pemekaran hingga menjadi 13 desa. Sepuluh desa yang akan ditenggelamkan pindah dulu ke lokasi baru di sekitar waduk Koto Panjang.Saat itu, masyarakat dijanjikan rumah semi permanen lengkap dengan fasilitas air bersih. Selain itu, ada kebun karet siap panen, masing-masing keluarga dijatah dua hektar. Ada juga ladang untuk palawija seperempat hektar, listrik, sarana dan prasarana umum lain-lain, seperti rumah ibadah, jalan, jembatan, dan jaminan hidup selama dua tahun.Selain masyarakat, satwa-satwa seperti gajah, harimau, tapir, dan satwa yang dilindungi ikut dipindahkan ke tempat perlindungan yang cocok.Rencana tinggallah rencana. Pelaksanaan tak sesuai harapan. Tak semua warga mendapatkan bagian sama. Kala itu, di beberapa desa sangat sulit air bersih, kebun karet belum tersedia, jembatan tidak dibangun dan jalan hanya sebagian beraspal. Sedangkan lahan pertanian tak subur dan berbatu.Untuk menyambung hidup, sebagian besar masyarakat melakukan pembalakan liar di kawasan resapan air waduk Koto Panjang. Sebagian lagi memilih menjadi buruh kebun di daerah lain.Pembalakan liar bukan saja oleh masyarakat setempat juga pihak luar, bahkan dibiayai cukong-cukong kayu.Saat pembangunan berlangsung, banyak aktivis lingkungan, di dalam maupun luar negeri terutama Jepang sebagai pemberi pinjaman, berupaya menggagalkan pembangunan PLTA Koto Panjang.Untuk memutar tiga turbin dengan kapasitas 114 MW, ia menghilangkan ekosistem hutan hujan tropis daratan rendah seluas 124 kmatau 12.400 hektar. Luasan ini lebih dari seperlima luas Singapura.Saat ini, sudah lewat dari pertengahan tahun, ketika mayoritas wilayah Indonesia memasuki musim hujan, beberapa wilayah di Riau justru kemarau. Titik api masih bermunculan, tanaman kerontang, sungai mengering dan PLTA tak bekerja optimal.“Rehabilitasi pada daerah rusak akan segera ditanami kembali. Ini upaya yang bisa kita lakukan,” kata Alamsyah dari Seksi Evaluasi Badan Pengelola DAS (BPDAS) Indragiri Rokan.Sebenarnya, BPDAS sudah memberikan bibit pohon gratis kepada masyarakat. Hanya laju sawit jauh lebih kencang.Pemanfaatan sumber daya DAS tak berwawasan lingkungan juga menimbulkan banjir seperti terjadi awal tahun ini, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air.Selain itu, berdampak buruk pula pada perekonomian, tata kehidupan masyarakat dan hutan tersisa terancam.“Satwa pun demikian. Mereka butuh air dan daerah jelajah. Jika air dan hutan tak ada, mereka akan punah, hanya tinggal nama,” kata Agus Haryanto PWS Specialist WWF.Daerah jelajah satwa seperti harimau, tersisa di Bukit Bungkuk, Rimbang Baling, Riau, ataupun kawasan konservasi di Sumbar– habitat penting harimau.Agus mengatakan, perlu ada kerjasama dengan mengenyampingkan ego sektoral semua pihak demi penyelamatan daerah resapan air di Koto Panjang.“Ke depan akan ada tata kelola daerah aliran Sungai Kampar untuk menyudahi bencana ini,” katanya. | [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional | hutan penyangga menipis air krisis plta koto panjang mati suri kebunkebun sawit bak mengepung waduk koto panjang dulu pohonpohon beraneka ragam berubah menjadi monokultur kondisi ini berimbas kepada ketersediaan air waduk tak pelak air waduk kritis pembangkit listrik tenaga air plta pun mati surikemiringan lahan cukup curam tak menjadi penghalang hutan menjadi kebun sawit alih fungsi lahan ini bisa dilihat selepas dari rantau berangin di kiri kanan jalan arah pekanbaru menuju sumatera barat akan tampak tepian dan puncak bukit berhiaskan sawit padahal daerah ini resapan air pltabuntutnya kondisi plta menjadi memprihatinkan pohonpohon kayu berwarna hitam pekat bermunculan dari dasar sungai kamparketika air normal pohonpohon itu hanya tampak bagian ujung waduk berada sekitar km dari bangkinang atau km dari pekanbaru tepatnya desa merangin bangkinang barat kampar pembangkit plta ada tiga unit dan memanfaatkan air sungai kampar dan batang mahatkondisi das kampar dan daerah tangkapan air di waduk plta koto panjang makin kritis bahkan sudah seminggu mati suri ini baru pertama terjadi sejak tahun lalu plta berdirimakruf maryadi siregar ketua harian forum daerah aliran sungai das riau mengatakan pada beberapa literatur setingan awal luas hutan di sekitar tangkapan air waduk plta koto panjang km ia terdiri dari km hutan lindung dan km hutan konversi secara matematis seluruh luas hutan itulah yang menyuplai air untuk menggerakkan tiga turbin pltapada desember katanyahutanhutan itu tersisa km artinya hanya sisa sepertiga luas dipersyaratkan secara matematis hanya satu turbin dapat diputar oleh air yang disuplai dari sisa hutan katanya barubaru iniselain soal hutan katanya plta koto panjang pernah menjadi saksi bisu sejarah pengusiran warga perbatasan riau dan sumbarsecara geografis desadesa terkena dampak pembangunan waduk ada desa dan harus ditenggelamkan delapan di kabupaten kampar kecamatan xiii koto kampar riau dua lagi di sumbardampak otonomi daerah delapan desa di riau ini mengalami pemekaran hingga menjadi desa sepuluh desa yang akan ditenggelamkan pindah dulu ke lokasi baru di sekitar waduk koto panjangsaat itu masyarakat dijanjikan rumah semi permanen lengkap dengan fasilitas air bersih selain itu ada kebun karet siap panen masingmasing keluarga dijatah dua hektar ada juga ladang untuk palawija seperempat hektar listrik sarana dan prasarana umum lainlain seperti rumah ibadah jalan jembatan dan jaminan hidup selama dua tahunselain masyarakat satwasatwa seperti gajah harimau tapir dan satwa yang dilindungi ikut dipindahkan ke tempat perlindungan yang cocokrencana tinggallah rencana pelaksanaan tak sesuai harapan tak semua warga mendapatkan bagian sama kala itu di beberapa desa sangat sulit air bersih kebun karet belum tersedia jembatan tidak dibangun dan jalan hanya sebagian beraspal sedangkan lahan pertanian tak subur dan berbatuuntuk menyambung hidup sebagian besar masyarakat melakukan pembalakan liar di kawasan resapan air waduk koto panjang sebagian lagi memilih menjadi buruh kebun di daerah lainpembalakan liar bukan saja oleh masyarakat setempat juga pihak luar bahkan dibiayai cukongcukong kayusaat pembangunan berlangsung banyak aktivis lingkungan di dalam maupun luar negeri terutama jepang sebagai pemberi pinjaman berupaya menggagalkan pembangunan plta koto panjanguntuk memutar tiga turbin dengan kapasitas mw ia menghilangkan ekosistem hutan hujan tropis daratan rendah seluas kmatau hektar luasan ini lebih dari seperlima luas singapurasaat ini sudah lewat dari pertengahan tahun ketika mayoritas wilayah indonesia memasuki musim hujan beberapa wilayah di riau justru kemarau titik api masih bermunculan tanaman kerontang sungai mengering dan plta tak bekerja optimalrehabilitasi pada daerah rusak akan segera ditanami kembali ini upaya yang bisa kita lakukan kata alamsyah dari seksi evaluasi badan pengelola das bpdas indragiri rokansebenarnya bpdas sudah memberikan bibit pohon gratis kepada masyarakat hanya laju sawit jauh lebih kencangpemanfaatan sumber daya das tak berwawasan lingkungan juga menimbulkan banjir seperti terjadi awal tahun ini tanah longsor kekeringan kebakaran hutan dan lahan serta krisis airselain itu berdampak buruk pula pada perekonomian tata kehidupan masyarakat dan hutan tersisa terancamsatwa pun demikian mereka butuh air dan daerah jelajah jika air dan hutan tak ada mereka akan punah hanya tinggal nama kata agus haryanto pws specialist wwfdaerah jelajah satwa seperti harimau tersisa di bukit bungkuk rimbang baling riau ataupun kawasan konservasi di sumbar habitat penting harimauagus mengatakan perlu ada kerjasama dengan mengenyampingkan ego sektoral semua pihak demi penyelamatan daerah resapan air di koto panjangke depan akan ada tata kelola daerah aliran sungai kampar untuk menyudahi bencana ini katanya |
Soal Isu Lingkungan, Berikut Rekomendasi Para Santri. Sebanyak 750 santri dari 336 pesantren se-Jawa dan Madura, berkumpul di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin-Cirebon pada 20-22 Oktober 2016. Mereka berkumpul dalam gelaran Batsul Masail, kegiatan yang diselenggarakan Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) guna membahas beragam permasalahan di tanah air mulai , Pokemon Go, tenaga kerja asing hingga persoalan lingkungan.Soal lingkungan, ada tiga poin jadi fokus pembahasan mereka, terkait reklamasi, bahaya limbah dan mineral dan batubara. Pembahasan-pembahasan itu berjalan dengan mengedepankan semangat (perdebatan argumentatif), tetapi tetap berorientasi kepada atau kitab kuning.“Selama 30 tahun gelaran , ini pertama kali diselenggarakan di Jawa Barat. Permasalahan yang dibahas sangat beragam. Beberapa sudah menjadi kebijakan pemerintah. Tema dalam forum bahtsul masail merupakan pertanyaan yang disodorkan masing-masing pesantren. Kemudian dipilah sebelum menjadi tema bahasan dalam ,” kata Ketua Panitia Bahtsul Masail, Dr. KH. Arwani Syaerozie dalam rilis kepada .Juru Bicara FMPP, Jamaluddin Mohammad, saat dihubungi mengatakan, masing-masing tema dibahas santri dengan perdebatan cukup panjang. Pendapat-pendapat mereka merujuk pada al-quran, hadits, ushul fiqh dan pendapat beberapa ulama. Dari perdebatan-perdebatan itu, akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasi.Rekomendasi , terkait reklamasi. “Intinya kami memandang dari sudut maslahat dan . Reklamasi ini kami lihat lebih banyak daripada maslahat. Indonesia sebenarnya tak memerlukan reklamasi atau membuat pulau baru. Indonesia bukan negara kontinental, tetapi maritim. Negara sudah banyak pulau, tak penting lagi membuat pulau atau daratan baru,” katanya.Soal Reklamasi, katanya, harus dilihat dari berbagai sisi, dari sosial dan budaya, sampai lingkungan. Reklamasi bisa merusak ekosistem.“Contoh dari sisi sosial dan budaya, kita lihat reklamasi Teluk Benoa. Ada salah satu tempat disitu dianggap sakral. Dengan reklamasi, akan menghilangkan tempat itu. Segi lingkungan, reklamasi bisa mengubah ekosistem laut sekitar. Karena ada bahaya lebih banyak ini, secara kaidah, kebijakan ini nggak penting-penting . Malah banyak ,” katanya.Untuk reklamasi yang sudah berjalan, lahan tak boleh dimiliki perorangan atau perusahaan tetapi harus negara, hak milik bersama. Bukan malah diperjualbelikan atas nama perorangan ataupun perusahaan.“Seperti reklamasi di Jakarta yang sudah berjalan. Lahan tak boleh dijual pribadi harus dimiliki oleh negara.”, ancaman limbah pabrik. Menurut dia, para santri yang ikut gelaran ini sepakat dalam mendirikan pabrik jangan sampai mengancam lingkungan. Hal itu, katanya, jelas sesuai Al-Quran surat Al-A’raf ayat 56 bahwa jangan merusak bumi.“Kalau soal limbah, industri harus mengelola limbah jangan sampai menimbulkan kerusakan ekosistem alam sesuai peraturan pemerintah. . Tak boleh merusak bumi, merusak alam setelah Allah memberikan manfaaat-manfaat dari alam itu. Jadi pembangunan harus tetap melihat manfaat dan mudharat yang ditimbulkan. Pembangunan tak boleh semena-mena hingga merusak masa depan manusia,” katanya.Menurut dia, pembangunan harus menerapkan konsep berkelanjutan dan mempertimbangkan keteraturan. Kalau tak begitu, manusia akan musnah. Dia berkaca pada kondisi beberapa pabrik skala kecil pengolahan batu alam di Palimanan, Cirebon. Pabrik-pabrik itu, katanya, merugikan lingkungan sekitar.“Limbah dibuang ke sawah dan kali hingga air menjadi keruh, tak bisa lagi digunakan masyarakat. Ada ratusan hektar lahan rusak terkena limbah. Satu sisi perusahaan itu menguntungkan, membuka lapangan pekerjaan. Jangan lupa, juga harus mempertimbangkan lingkungan. Batu-batu yang diambil itu seharusnya tak merusak gunung.”, soal ekspor bahan mentah minerba. Dia melihat, pemimpin negara harus memprioritaskan rakyat. Ketika ekspor minerba, hanya akan menguntungkan negara lain dan menciptakan ketergantungan terhadap negara lain.“Rekomendasi, haram hukumnya pemerintah mengekspor bahan baku mentah. Sejahterakan negara sendiri sebelum mensejahterakan negara lain. Perusahaan tambang harus membangun smelter,” katanya.Mengenai bahaya pertambangan, kata Jamaluddin, itu kembali pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang tak boleh merusak lingkungan. Pembangunan, termasuk pertambangan, harus mempertimbangkan aspek-aspek kelanjutan alam semesta.“Tuhan menciptakan bumi dengan baik, kita sebagai manusia tak boleh merusak kebaikan itu. Kami berharap, rekomendasi kami bisa menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan. Semoga rekomendasi kami ini ditindaklanjuti.”Jamaludiin mengatakan, rekomendasi-rekomendasi itu dalam waktu dekat segera diserahkan kepada para pemangku kebijakan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DPR, Komnas HAM dan lain-lain.Tema-tema lain yang dibahas dalam gelaran ini seperti soal buruh asing, status kewarganegaraan pelaku tindak pidana terorisme, implementasi resolusi jihad di era modern, Piagam Madinah sebagai konstitusi negara untuk masyarakat plural, perda syariah dan lain-lain. | [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional | soal isu lingkungan berikut rekomendasi para santri sebanyak santri dari pesantren sejawa dan madura berkumpul di pondok pesantren babakan ciwaringincirebon pada oktober mereka berkumpul dalam gelaran batsul masail kegiatan yang diselenggarakan forum musyawarah pondok pesantren fmpp guna membahas beragam permasalahan di tanah air mulai pokemon go tenaga kerja asing hingga persoalan lingkungansoal lingkungan ada tiga poin jadi fokus pembahasan mereka terkait reklamasi bahaya limbah dan mineral dan batubara pembahasanpembahasan itu berjalan dengan mengedepankan semangat perdebatan argumentatif tetapi tetap berorientasi kepada atau kitab kuningselama tahun gelaran ini pertama kali diselenggarakan di jawa barat permasalahan yang dibahas sangat beragam beberapa sudah menjadi kebijakan pemerintah tema dalam forum bahtsul masail merupakan pertanyaan yang disodorkan masingmasing pesantren kemudian dipilah sebelum menjadi tema bahasan dalam kata ketua panitia bahtsul masail dr kh arwani syaerozie dalam rilis kepada juru bicara fmpp jamaluddin mohammad saat dihubungi mengatakan masingmasing tema dibahas santri dengan perdebatan cukup panjang pendapatpendapat mereka merujuk pada alquran hadits ushul fiqh dan pendapat beberapa ulama dari perdebatanperdebatan itu akhirnya menghasilkan beberapa rekomendasirekomendasi terkait reklamasi intinya kami memandang dari sudut maslahat dan reklamasi ini kami lihat lebih banyak daripada maslahat indonesia sebenarnya tak memerlukan reklamasi atau membuat pulau baru indonesia bukan negara kontinental tetapi maritim negara sudah banyak pulau tak penting lagi membuat pulau atau daratan baru katanyasoal reklamasi katanya harus dilihat dari berbagai sisi dari sosial dan budaya sampai lingkungan reklamasi bisa merusak ekosistemcontoh dari sisi sosial dan budaya kita lihat reklamasi teluk benoa ada salah satu tempat disitu dianggap sakral dengan reklamasi akan menghilangkan tempat itu segi lingkungan reklamasi bisa mengubah ekosistem laut sekitar karena ada bahaya lebih banyak ini secara kaidah kebijakan ini nggak pentingpenting malah banyak katanyauntuk reklamasi yang sudah berjalan lahan tak boleh dimiliki perorangan atau perusahaan tetapi harus negara hak milik bersama bukan malah diperjualbelikan atas nama perorangan ataupun perusahaanseperti reklamasi di jakarta yang sudah berjalan lahan tak boleh dijual pribadi harus dimiliki oleh negara ancaman limbah pabrik menurut dia para santri yang ikut gelaran ini sepakat dalam mendirikan pabrik jangan sampai mengancam lingkungan hal itu katanya jelas sesuai alquran surat alaraf ayat bahwa jangan merusak bumikalau soal limbah industri harus mengelola limbah jangan sampai menimbulkan kerusakan ekosistem alam sesuai peraturan pemerintah tak boleh merusak bumi merusak alam setelah allah memberikan manfaaatmanfaat dari alam itu jadi pembangunan harus tetap melihat manfaat dan mudharat yang ditimbulkan pembangunan tak boleh semenamena hingga merusak masa depan manusia katanyamenurut dia pembangunan harus menerapkan konsep berkelanjutan dan mempertimbangkan keteraturan kalau tak begitu manusia akan musnah dia berkaca pada kondisi beberapa pabrik skala kecil pengolahan batu alam di palimanan cirebon pabrikpabrik itu katanya merugikan lingkungan sekitarlimbah dibuang ke sawah dan kali hingga air menjadi keruh tak bisa lagi digunakan masyarakat ada ratusan hektar lahan rusak terkena limbah satu sisi perusahaan itu menguntungkan membuka lapangan pekerjaan jangan lupa juga harus mempertimbangkan lingkungan batubatu yang diambil itu seharusnya tak merusak gunung soal ekspor bahan mentah minerba dia melihat pemimpin negara harus memprioritaskan rakyat ketika ekspor minerba hanya akan menguntungkan negara lain dan menciptakan ketergantungan terhadap negara lainrekomendasi haram hukumnya pemerintah mengekspor bahan baku mentah sejahterakan negara sendiri sebelum mensejahterakan negara lain perusahaan tambang harus membangun smelter katanyamengenai bahaya pertambangan kata jamaluddin itu kembali pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang tak boleh merusak lingkungan pembangunan termasuk pertambangan harus mempertimbangkan aspekaspek kelanjutan alam semestatuhan menciptakan bumi dengan baik kita sebagai manusia tak boleh merusak kebaikan itu kami berharap rekomendasi kami bisa menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan semoga rekomendasi kami ini ditindaklanjutijamaludiin mengatakan rekomendasirekomendasi itu dalam waktu dekat segera diserahkan kepada para pemangku kebijakan seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dpr komnas ham dan lainlaintematema lain yang dibahas dalam gelaran ini seperti soal buruh asing status kewarganegaraan pelaku tindak pidana terorisme implementasi resolusi jihad di era modern piagam madinah sebagai konstitusi negara untuk masyarakat plural perda syariah dan lainlain |
Asa Sumba, Mandiri Energi dari Sumber-sumber Terbarukan. Rambu Kariri Aji, menggosok panci besar di halaman belakang rumah. Sesekali dia menyiram pelan wadah itu. Air mengucur dari keran di samping kanan, menghasilkan riakan dalam baskom. Dia menunjukkan pada saya sambal memamerkan senyum.Tujuhbelas tahun lalu, Kariri dan warga Desa Kamanggih, Kecamatan Kahaungu Eti Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, tak menikmati air dengan membuka keran tetapi dituang dari ember atau wadah jerigen.Untuk mendapatkannya pun harus berjalan kaki beberapa jam, lalu diangkut ke rumah. “Sekarang kami tak perlu keringat lagi untuk dapat air,” katanya. “Setiap saat bisa cuci piring atau mandi.”Tak jauh dari tempat Kariri menyelesaikan cucian piring, seorang anak gadis merebus air di kompor. Warna api biru dan semburan api tak berbunyi layaknya pakai tabung gas. “Ini kompor biogas dari kotoran babi,” katanya.Saya mencermati. Di dekat kompor menempel selang kecil di dinding seperti termometer raksasa. Untuk melihat persediaan gas kotoran hewan yang diendapkan di sebuah penampungan. Ada pula pipa dengan keran plastik, berfungsi menutup dan membuka saluran gas.Di desa ini, saya melihat 20 kincir angin di sebuah bukit, berputar menghadap sesuai arah angin. Kincir-kincir ini menghasilkan daya listrik hingga 10 KW yang mengalirkan energi ke 22 rumah berjauhan dan tak terjangkau jaringan PLN.Di badan sungai desa ini terpasang pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) menghasilkan daya hingga 30 KW, berhasil menerangi 334 rumah warga selama 24 jam penuh, sejak 2011.Inilah desa mandiri yang memanfaatkan energi ramah lingkungan. Bagaimana kisahnya?Pada 1999, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, menyambangi desa ini. Beberapa orang mulai berdiskusi dan saling membagi pengalaman. Awalnya respon warga tak begitu baik. Mendengar sepintas, lalu berlalu.Umbu Hinggu Paujanji, saat ini anggota DPRD Sumba Timur dan Ketua Koperasi Jasa Peduli Kasih, melihat idedari LSM cukup baik. Pelan-pelan beberapa warga mau ikut.Tahun 1999, katanya, warga bersama Yayasan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan membangun listrik tenaga surya.Listrik dari tenaga surya ini untuk menarik air dari sungai dan ditampung ke bak besar. Dari bak ini, pipa ditarik ke rumah-rumah warga. “Saya lupa persisnya kapan air mengalir ke rumah warga. Waktu itu, semua warga merasa senang. Bagaimana membahasakan, itu sangat susah. Pokoknya kami senang sekali,” kata Umbu Hinggu.Rumah Umbu Hinggu berada di jalan utama Desa Kamanggih. Sebuah rumah sederhana. Di halaman belakang terdapat bangunan kayu terbuka, untuk berdiskusi atau makan bersama.Dari rumah ini, letak sungai sekitar dua kilometer, untuk menjangkau harus menuruni lereng curam. “Jadi dulu, kalau mau mandi, jalan kaki ke sungai. Sudah mandi bersih, jalan pulang keringat lagi,” katanya.Ketika listrik tenaga surya ini beroperasi, warga membentuk Koperasi Jasa Peduli Kasih. Dari koperasi inilah, sistem penyaluran air dikelola. Antara tahun 1999-2005, koperasi yang masih mengandalkan listrik tenaga surya untuk penyaluran, membebankan iuran pada setiap warga pelanggan Rp15.000 per bulan.Pada 2005, pompa air yang menggunakan tenaga surya diganti menjadi pompa listrik dari PLN. “Tahun itu jaringan listrik dari PLN di beberapa titik tertentu sudah sampai desa, termasuk lokasi penampungan air,” kata Umbu Hinggu.Selanjutnya pada 2011, pompa air tenaga listrik dari PLN diganti lagi menjadi listrik tenaga air–PLTMH. Pada 2013, koperasi mengubah regulasi pemanfaatan jaringan pelanggan dengan memasang meteran air. Hingga kini, pelanggan sudah 150 rumah.Iuran air ini, dikelola koperasi, diperuntukkan kembali memasang jaringan pipa air bagi warga yang membutuhkan.Meskipun beragam sumber energi ada, belum selesai dari masalah. Beberapa warga telah menikmati ketersediaan air melalui keran, belum merasakan penerangan listrik.Cahaya redup dari lentera menggunakan minyak tanah dan penerangan dari biji jarak, hanya bertahan beberapa jam. Beberapa warga, mengisahkan kampung akan begitu gelap saat masuk pukul 19.00. Warga memilih tidur dan keesokan pagi bangun dan berangkat ke kebun.“Jadi makan makan malam itu, sebisanya paling lambat jam enam (18.00) sebelum matahari hilang. Jadi masih sedikit terang. Setelah itu cerita sebentar. Kemudian tidur,” kata Umbu Yanus Pulu Ratu.“Untuk anak sekolah, belajar siang hari. Malam itu waktunya tidur.”Akhirnya, pada Januari 2011, melalui bantuan lembaga Hivos dan IBEKA sebagai pelaksana kegiatan bergandengan dengan JICA (lembaga pendanaan dari Jepang), mencanangkan pembangunan PLTMH di Kamanggih.Warga yang telah belajar dari usaha menciptakan air bersih, bekerja bersama.Saya berkunjung ke desa ini, Selasa, (25/10/16), wilayah seperti Sumba Timur pada umumnya, jalan menuju Desa Kamanggih memperlihatkan deretan bukit sabana yang luas. Pohon besar terlihat sangat jarang.Tanah kering dan udara panas. Saya dan rekan dalam perjalanan sempat bercanda,” apa benar di tanah ini ada air?”Umbu Hinggu membuyarkan candaan itu. Menumpang kendaraan , kami menerobos jalan berangkal batu. Menurun melalui pinggiran tebing. “Itu hutan La Bundung. Sudah menjadi hutan lindung,” katanya.Hutan itu oase menyejukkan mata di tengah kegersangan. Tumbuhan terlihat rapat dan lebat menyelimuti bukit. Di bawah, kaki sungai mengalir.Namanya Mbakuhau. Di badan sungai inilah sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) beroperasi.Ketika menapakkan kaki di bendungan PLTMH Mbakhau, air mengalir melalui pintu, serupa menari dalam kolam sebelum masuk ke pipa yang mengantarkan ke rumah turbin ().Di ujung pipa pengantar (), saya melihat rumah turbin beratap seng. Air jatuh dari ketinggian 37 meter itu menciptakan daya kuat.Bukan hal sepele membuat air itu jatuh dengan sempurna ke rumah turbin. Warga desa akhirnya merekayasa aliran alami air, dari semula mengalir melalui pinggiran tebing hutan La Bundung, dipotong dengan cara membelah bukit.“Dari analisis teman-teman yang membantu pembuatan PLTMH, jika mengikuti liukan sungai secara alami kemungkinan hanya akan menghasilkan sekitar 10 KW daya listrik,” kata Umbu Windi Ndapangadung, Kepala Desa Kamanggih.“Jadi kami belah ini gunung. Semua warga datang bergotong royong. Membawa cangkul, linggis, sekop. Kami mengerjakan sampai dua minggu. Tanpa harus digaji. Masing-masing membawa makanan,” katanya.Sebelum PLTMH beroperasi, menjangkau Sungai Mbakuhau, tak ada jalan kendaraan, hanya setapak.Umbu Hinggu, memperlihatkan tempat terakhir akses kendaraan ketika menuju PLTMH Mbakuhau itu. Jaraknya sekitar ribuan meter. Semen, balok kayu, besi, atap seng, mesin turbin, digotong masyarakat. Sembari membuka akses jalan.Setahun kemudian, konstruksi PLTMH selesai. Jaringan listrik ke rumah warga sudah terpasang. Beberapa lampu jalan sudah berdiri.Dasilnya? Pada pertengahan Oktober 2011, tenaga pendamping dan warga bersepakat mengoperasikan PLTMH. “Itu sekitar jam sembilan atau delapan (pukul 09.00). Teman-teman berjalan ke setiap rumah untuk memberikan informasi,” kata Umbu Hinggu.Setiap warga duduk di rumah menunggu dengan penuh haru. Sekitar pukul 10.00, listrik mengalir melalui jaringan. Seperti sebuah keniscayaan, bola lampu warga memancarkan cahaya. Warga saling berangkulan. Haru.Hingga menjelang malam. Mata lampu di pinggir jalan berkilau. Jalan desa menjadi terang. Dalam kisah beberapa penduduk, orang-orang tidur hingga larut malam. Mereka saling berkunjung. “Saya kira waktu itu saya sendiri tidur jam dua (pukul 02.00 dinihari). Tidur menjadi ringan dan penuh bahagia,” kata Umbu Hinggu.Di rumah turbin, di bawah lereng bukit itu, Theopilus Tamu Ama (24), ikut berlari melihat kampong yang benderang. Dia warga Desa Kamanggih sebagai operator PLTMH. “Saya senang sekali. Senang sekali waktu itu,” katanya.Theopilus Tamu, memperlihatkan pada saya bagaimana sistem pengoperasian PLTMH itu. Dia menunjukkan kotak berdiri seperti lemari, dengan katup tombol.Ada empat digit angka berwarna merah tertera pada panel itu. Di dekat rumah turbin, ada sebuah pondok sederhana. Di dalamnya ada televisi tabung dan kasur. “Ini tempat istirahat. Rumah turbin itu kantornya,” katanya.Pada 2013, Koperasi Jasa Peduli Kasih sebagai badan usaha, perjanjian kerjasama dengan PLN. Jaringan listrik PLN di interkoneksikan dengan jaringan PLTMH. “Pada musim kemarau debit air kurang, listrik tidak begitu masksimal. Jadi di (diganti) ke jaringan PLN.”Pada malam hari, katanya, warga menggunakan jaringan PLTMH, siang hari pakai jaringan PLN..Interkoneksi ini menjadikan Theoplius Tamu tenaga honorer di PLN. Penghasilan setiap bulan Rp2,2 juta, sebelumnya hanya Rp600.000 per bulan.Jaringan listrik PLTMH menjadi tanggung jawab PLN dengan aset tetap milik warga yang diwakili Koperasi Jasa Peduli Kasih.Sebelumnya, warga yang menjadi pelanggan PLTMH Mbakuhau dibebankan iuran Rp20.000 per bulan. Ketika interkoneksi dengan PLN, warga mendapatkan meteran gratis untuk pra bayar 200 dan selebihnya disediakan oleh koperasi dengan pemasangan gratis.Akhirnya, listrik bagi setiap pelanggan tak lagi membayar dengan besaran merata. Seorang warga Desa Kamanggih, hanya membeli pulsa listrik Rp20.000, bisa merasakan listrik hingga tiga bulan.“Di rumah saya ada kulkas dan beberapa peralatan elektronik. Saya pakai pulsa listrik hingga Rp250.000. Saya kira itu wajar,” kata Windi.Desa Kamanggih memilki penduduk sekitar 1.800 jiwa. Di dalamnya ada tujuh kampung, terletak berjauhan. Sekitar 334 rumah terjangkau aliran listrik, diperkirakan belum mencapai setengah jumlah rumah di seluruh wilayah itu.Di salah satu kampung, terletak di wilayah terpencil ada 25 rumah dapat bantuan , yang di-cas pada siang hari dan digunakan malam hari hanya untuk beberapa mata lampu.Dusun Kalihi, misal, berdiri pembangkit listrik tenaga angin berdaya 11 KW, menjangkau 22 rumah.Keterbatasan daya membuat pemakaian listrik inihanya malam hari. Siang hari, listrik tenaga angin untuk menyimpan energi.“Siang hari penduduk, ke kebun. Hampir tak ada orang di rumah. Siang juga terang. Jadi cukup malam saja,” kata Umbu Yanus Pulu Ratu, sekaligus operator.Di Kalihi, jarak antar rumah warga cukup berjauhan. Dari mulai 500 meter-10 kilometer. “Kami sangat senang dengan listrik, kami bisa nonton televisi. Anak kami bisa belajar malam, dan beberapa kegiatan kerajinan bisa dilakukan malam hari,” katanya.Sekitar pukul 12.00, di Desa Kamanggih bertepatan jam pelajaran anak SD, saya menemui beberapa murid berlarian cekikikan. Seorang anak laki-laki, baru saja keluar dari warung di samping sekolah.Di tangan memegang es lilin, yang telah dipotong untuk berbagi dengan seorang lain. Anak itu, duduk di pagar sekolah sembari memakan es yang digenggam.“Enak? Bisa bagi esnya,” kata saya menggoda. Dia tersenyum lalu berjalan meninggalkan saya.Es lilin hal biasa bagi anak yang wilayah telah terjangkau listrik. Di Kamanggih, praktis menikmati es baru bisa mudah 2011, ketika PLTMH berfungsi baik. Beberapa kios warga terbuka dan mulai menajajakan minuman dingin.Seorang pengusaha mebel dan furnitur, Matius Umbu Rongga benar-benar menikmati kehadiran listrik.Dulu, dia membuat peralatan mebel seperlunya. Kini, hampir sebagian besar orang menikmati listrik, kebutuhan naik, dan pesanan mebel selalu ada. Dalam perhitungan dia, usaha mebel dalam sebulan menghasilkan Rp3 juta pendapatan bersih.Usaha lain warga adalah membuka perbengkelan. “Kalau ban motor bocor, atau harus ringan, sekarang warga tak perlu ke Waingapu. Di desa juga ada,” kata Rongga.Sementara Koperasi Jasa Peduli Kasih, yang menaungi pengorganisasian kegiatan desa melalui kegiatan energi terbarukan, makin baik. Interkoneksi PLTMH dengan PLN menjadikan suplai listrik sebagai nilai tambah.Setiap musim hujan dan debit air banyak, koperasi dapat memperoleh keuntungan hingga Rp5 juta per bulan. Kala musim kemarau Rp3 juta.Dalam hitungan koperasi, sejak 2013, pemasukan dari sistem interkoneksi jaringan, sekitar Rp100 juta. Kini, koperasi mengelola pemanfataan listrik, air, biogas, hingga simpan pinjam. Nilai aset, baik bergerak dan tidak mencapai Rp8 miliar.Menciptakan energi yang ramah lingkungan investasi lumayan mahal. Membangun PLTMH Mbakuhau di Desa Kamanggih kapasitas 30 KW, mencapai Rp2,3 miliar. Sumba, menargetkan pada 2020 keseluruhan pulau bis menggunakan energi terbarukan.Sumba menjadi pulau percontohan untuk energi terbarukan. Maka pemerintah meluncurkan program . Pemerintah, swasta, dan masyarakat bersama mewujudkan.Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PT PLN Area Sumba, Risan Dananjaya mengatakan, saat ini kebutuhan listrik di Sumba mencapai 13 MW. Untuk Sumba Timur 6,2 MW. PLN hanya mampu 6,2 MW.Pelanggan jaringan PLN di Sumba yakni 52.000 keluarga. Menurut Risan, masih jauh dari target. Ada puluhan wilayah masih sulit terjangkau jaringan.“Jadi diharapkan banyak inisiatif muncul dari masyarakat,” katanya.Di Sumba, investasi energi terbarukan, tersebar di beberapa titik. Ada pembangkit listrik tenaga biomassa satu MW. Ada PLTMH sementara dalam tahap pembangunan sampai listrik tenaga angin.Pada informasi liflet , dijelaskan pembangkir listrik tenaga hidro target 12 unit, dengan potensi 7,1 MW. Untuk pembangkit istrik tenaga bayu (angin) target 100 unit, dengan potensi 10 MW.Untuk pembangkit istrik tenaga surya terpusat 39 unit. Pembangkit istrik tenaga biogas target 557 unit dengan potensi 8.962.870 m2. Untuk listrik tenaga biomassa satu unit, potensi satu MW.PLN Sumba juga mencanangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Di Sumba Barat Daya berkapasitas 30 MW dan Sumba Timur kapasitas 10 MW. Risan mengatakan, listrik tenaga gas ini ditargetkan selesai 2018. “Ini dibangun PLN sendiri. Nanti langsung terkoneksi dengan jaringan,” katanya.Namun demikian, beberapa pandangan mengatakan jika penggunaan gas bukanlah alternatif energi terbarukan. “Itu juga benar. Setidaknya masih sedikit ramah dibandingkan diesel,” ucap Risan.Mengenai target Sumba menggunakan energi terbarukan pada 2020, bagi PLN sebagai sebuah upaya dan target berani. Data PLN, hingga kini, sedikitnya masih 3% jaringan energi terbarukan di Sumba, selebihnya diesel.“Saya kira harus positif berpikir, 3% mungkin dari pelanggan PLN, hasil yang didapat kecil. Data kami, hingga 2015, sudah 43% energi terbarukan,” kata Wilhelmus Poek, Field Project Manager .Sumba, menjadi pilihan projek percontohan energi terbarukan di Indonesia, melalui kajian panjang. Di Sumba, potensi besar, angin, matahari dan air.Bagi Wilhelmus Poek, 2020 adalah target energi terbarukan mencapai 95%, 5% pembangkit listrik konvensional seperti diesel. “Target jauhnya, pada 2025, Sumba menggunakan energi terbarukan 100%. Kami yakin akan tercapai,” katanya.Keyakinan Wilhelmus, berdasarkan kemauan semua pihak duduk bersama. “Dalam waktu dekat, kita akan mengadakan pertemuan mengundang beberapa investor. Melihat dan membagikan mereka data, jika Sumba sangat potensial.”Di Sumba, katanya, beberapa investor mulai melirik telah bahkan sudah memiliki lahan. “Ini soal waktu.” | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas | asa sumba mandiri energi dari sumbersumber terbarukan rambu kariri aji menggosok panci besar di halaman belakang rumah sesekali dia menyiram pelan wadah itu air mengucur dari keran di samping kanan menghasilkan riakan dalam baskom dia menunjukkan pada saya sambal memamerkan senyumtujuhbelas tahun lalu kariri dan warga desa kamanggih kecamatan kahaungu eti sumba timur nusa tenggara timur tak menikmati air dengan membuka keran tetapi dituang dari ember atau wadah jerigenuntuk mendapatkannya pun harus berjalan kaki beberapa jam lalu diangkut ke rumah sekarang kami tak perlu keringat lagi untuk dapat air katanya setiap saat bisa cuci piring atau manditak jauh dari tempat kariri menyelesaikan cucian piring seorang anak gadis merebus air di kompor warna api biru dan semburan api tak berbunyi layaknya pakai tabung gas ini kompor biogas dari kotoran babi katanyasaya mencermati di dekat kompor menempel selang kecil di dinding seperti termometer raksasa untuk melihat persediaan gas kotoran hewan yang diendapkan di sebuah penampungan ada pula pipa dengan keran plastik berfungsi menutup dan membuka saluran gasdi desa ini saya melihat kincir angin di sebuah bukit berputar menghadap sesuai arah angin kincirkincir ini menghasilkan daya listrik hingga kw yang mengalirkan energi ke rumah berjauhan dan tak terjangkau jaringan plndi badan sungai desa ini terpasang pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmh menghasilkan daya hingga kw berhasil menerangi rumah warga selama jam penuh sejak inilah desa mandiri yang memanfaatkan energi ramah lingkungan bagaimana kisahnyapada sebuah lembaga swadaya masyarakat menyambangi desa ini beberapa orang mulai berdiskusi dan saling membagi pengalaman awalnya respon warga tak begitu baik mendengar sepintas lalu berlaluumbu hinggu paujanji saat ini anggota dprd sumba timur dan ketua koperasi jasa peduli kasih melihat idedari lsm cukup baik pelanpelan beberapa warga mau ikuttahun katanya warga bersama yayasan institut bisnis dan ekonomi kerakyatan membangun listrik tenaga suryalistrik dari tenaga surya ini untuk menarik air dari sungai dan ditampung ke bak besar dari bak ini pipa ditarik ke rumahrumah warga saya lupa persisnya kapan air mengalir ke rumah warga waktu itu semua warga merasa senang bagaimana membahasakan itu sangat susah pokoknya kami senang sekali kata umbu hinggurumah umbu hinggu berada di jalan utama desa kamanggih sebuah rumah sederhana di halaman belakang terdapat bangunan kayu terbuka untuk berdiskusi atau makan bersamadari rumah ini letak sungai sekitar dua kilometer untuk menjangkau harus menuruni lereng curam jadi dulu kalau mau mandi jalan kaki ke sungai sudah mandi bersih jalan pulang keringat lagi katanyaketika listrik tenaga surya ini beroperasi warga membentuk koperasi jasa peduli kasih dari koperasi inilah sistem penyaluran air dikelola antara tahun koperasi yang masih mengandalkan listrik tenaga surya untuk penyaluran membebankan iuran pada setiap warga pelanggan rp per bulanpada pompa air yang menggunakan tenaga surya diganti menjadi pompa listrik dari pln tahun itu jaringan listrik dari pln di beberapa titik tertentu sudah sampai desa termasuk lokasi penampungan air kata umbu hingguselanjutnya pada pompa air tenaga listrik dari pln diganti lagi menjadi listrik tenaga airpltmh pada koperasi mengubah regulasi pemanfaatan jaringan pelanggan dengan memasang meteran air hingga kini pelanggan sudah rumahiuran air ini dikelola koperasi diperuntukkan kembali memasang jaringan pipa air bagi warga yang membutuhkanmeskipun beragam sumber energi ada belum selesai dari masalah beberapa warga telah menikmati ketersediaan air melalui keran belum merasakan penerangan listrikcahaya redup dari lentera menggunakan minyak tanah dan penerangan dari biji jarak hanya bertahan beberapa jam beberapa warga mengisahkan kampung akan begitu gelap saat masuk pukul warga memilih tidur dan keesokan pagi bangun dan berangkat ke kebunjadi makan makan malam itu sebisanya paling lambat jam enam sebelum matahari hilang jadi masih sedikit terang setelah itu cerita sebentar kemudian tidur kata umbu yanus pulu ratuuntuk anak sekolah belajar siang hari malam itu waktunya tidurakhirnya pada januari melalui bantuan lembaga hivos dan ibeka sebagai pelaksana kegiatan bergandengan dengan jica lembaga pendanaan dari jepang mencanangkan pembangunan pltmh di kamanggihwarga yang telah belajar dari usaha menciptakan air bersih bekerja bersamasaya berkunjung ke desa ini selasa wilayah seperti sumba timur pada umumnya jalan menuju desa kamanggih memperlihatkan deretan bukit sabana yang luas pohon besar terlihat sangat jarangtanah kering dan udara panas saya dan rekan dalam perjalanan sempat bercanda apa benar di tanah ini ada airumbu hinggu membuyarkan candaan itu menumpang kendaraan kami menerobos jalan berangkal batu menurun melalui pinggiran tebing itu hutan la bundung sudah menjadi hutan lindung katanyahutan itu oase menyejukkan mata di tengah kegersangan tumbuhan terlihat rapat dan lebat menyelimuti bukit di bawah kaki sungai mengalirnamanya mbakuhau di badan sungai inilah sebuah pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmh beroperasiketika menapakkan kaki di bendungan pltmh mbakhau air mengalir melalui pintu serupa menari dalam kolam sebelum masuk ke pipa yang mengantarkan ke rumah turbin di ujung pipa pengantar saya melihat rumah turbin beratap seng air jatuh dari ketinggian meter itu menciptakan daya kuatbukan hal sepele membuat air itu jatuh dengan sempurna ke rumah turbin warga desa akhirnya merekayasa aliran alami air dari semula mengalir melalui pinggiran tebing hutan la bundung dipotong dengan cara membelah bukitdari analisis temanteman yang membantu pembuatan pltmh jika mengikuti liukan sungai secara alami kemungkinan hanya akan menghasilkan sekitar kw daya listrik kata umbu windi ndapangadung kepala desa kamanggihjadi kami belah ini gunung semua warga datang bergotong royong membawa cangkul linggis sekop kami mengerjakan sampai dua minggu tanpa harus digaji masingmasing membawa makanan katanyasebelum pltmh beroperasi menjangkau sungai mbakuhau tak ada jalan kendaraan hanya setapakumbu hinggu memperlihatkan tempat terakhir akses kendaraan ketika menuju pltmh mbakuhau itu jaraknya sekitar ribuan meter semen balok kayu besi atap seng mesin turbin digotong masyarakat sembari membuka akses jalansetahun kemudian konstruksi pltmh selesai jaringan listrik ke rumah warga sudah terpasang beberapa lampu jalan sudah berdiridasilnya pada pertengahan oktober tenaga pendamping dan warga bersepakat mengoperasikan pltmh itu sekitar jam sembilan atau delapan pukul temanteman berjalan ke setiap rumah untuk memberikan informasi kata umbu hinggusetiap warga duduk di rumah menunggu dengan penuh haru sekitar pukul listrik mengalir melalui jaringan seperti sebuah keniscayaan bola lampu warga memancarkan cahaya warga saling berangkulan haruhingga menjelang malam mata lampu di pinggir jalan berkilau jalan desa menjadi terang dalam kisah beberapa penduduk orangorang tidur hingga larut malam mereka saling berkunjung saya kira waktu itu saya sendiri tidur jam dua pukul dinihari tidur menjadi ringan dan penuh bahagia kata umbu hinggudi rumah turbin di bawah lereng bukit itu theopilus tamu ama ikut berlari melihat kampong yang benderang dia warga desa kamanggih sebagai operator pltmh saya senang sekali senang sekali waktu itu katanyatheopilus tamu memperlihatkan pada saya bagaimana sistem pengoperasian pltmh itu dia menunjukkan kotak berdiri seperti lemari dengan katup tombolada empat digit angka berwarna merah tertera pada panel itu di dekat rumah turbin ada sebuah pondok sederhana di dalamnya ada televisi tabung dan kasur ini tempat istirahat rumah turbin itu kantornya katanyapada koperasi jasa peduli kasih sebagai badan usaha perjanjian kerjasama dengan pln jaringan listrik pln di interkoneksikan dengan jaringan pltmh pada musim kemarau debit air kurang listrik tidak begitu masksimal jadi di diganti ke jaringan plnpada malam hari katanya warga menggunakan jaringan pltmh siang hari pakai jaringan plninterkoneksi ini menjadikan theoplius tamu tenaga honorer di pln penghasilan setiap bulan rp juta sebelumnya hanya rp per bulanjaringan listrik pltmh menjadi tanggung jawab pln dengan aset tetap milik warga yang diwakili koperasi jasa peduli kasihsebelumnya warga yang menjadi pelanggan pltmh mbakuhau dibebankan iuran rp per bulan ketika interkoneksi dengan pln warga mendapatkan meteran gratis untuk pra bayar dan selebihnya disediakan oleh koperasi dengan pemasangan gratisakhirnya listrik bagi setiap pelanggan tak lagi membayar dengan besaran merata seorang warga desa kamanggih hanya membeli pulsa listrik rp bisa merasakan listrik hingga tiga bulandi rumah saya ada kulkas dan beberapa peralatan elektronik saya pakai pulsa listrik hingga rp saya kira itu wajar kata windidesa kamanggih memilki penduduk sekitar jiwa di dalamnya ada tujuh kampung terletak berjauhan sekitar rumah terjangkau aliran listrik diperkirakan belum mencapai setengah jumlah rumah di seluruh wilayah itudi salah satu kampung terletak di wilayah terpencil ada rumah dapat bantuan yang dicas pada siang hari dan digunakan malam hari hanya untuk beberapa mata lampudusun kalihi misal berdiri pembangkit listrik tenaga angin berdaya kw menjangkau rumahketerbatasan daya membuat pemakaian listrik inihanya malam hari siang hari listrik tenaga angin untuk menyimpan energisiang hari penduduk ke kebun hampir tak ada orang di rumah siang juga terang jadi cukup malam saja kata umbu yanus pulu ratu sekaligus operatordi kalihi jarak antar rumah warga cukup berjauhan dari mulai meter kilometer kami sangat senang dengan listrik kami bisa nonton televisi anak kami bisa belajar malam dan beberapa kegiatan kerajinan bisa dilakukan malam hari katanyasekitar pukul di desa kamanggih bertepatan jam pelajaran anak sd saya menemui beberapa murid berlarian cekikikan seorang anak lakilaki baru saja keluar dari warung di samping sekolahdi tangan memegang es lilin yang telah dipotong untuk berbagi dengan seorang lain anak itu duduk di pagar sekolah sembari memakan es yang digenggamenak bisa bagi esnya kata saya menggoda dia tersenyum lalu berjalan meninggalkan sayaes lilin hal biasa bagi anak yang wilayah telah terjangkau listrik di kamanggih praktis menikmati es baru bisa mudah ketika pltmh berfungsi baik beberapa kios warga terbuka dan mulai menajajakan minuman dinginseorang pengusaha mebel dan furnitur matius umbu rongga benarbenar menikmati kehadiran listrikdulu dia membuat peralatan mebel seperlunya kini hampir sebagian besar orang menikmati listrik kebutuhan naik dan pesanan mebel selalu ada dalam perhitungan dia usaha mebel dalam sebulan menghasilkan rp juta pendapatan bersihusaha lain warga adalah membuka perbengkelan kalau ban motor bocor atau harus ringan sekarang warga tak perlu ke waingapu di desa juga ada kata ronggasementara koperasi jasa peduli kasih yang menaungi pengorganisasian kegiatan desa melalui kegiatan energi terbarukan makin baik interkoneksi pltmh dengan pln menjadikan suplai listrik sebagai nilai tambahsetiap musim hujan dan debit air banyak koperasi dapat memperoleh keuntungan hingga rp juta per bulan kala musim kemarau rp jutadalam hitungan koperasi sejak pemasukan dari sistem interkoneksi jaringan sekitar rp juta kini koperasi mengelola pemanfataan listrik air biogas hingga simpan pinjam nilai aset baik bergerak dan tidak mencapai rp miliarmenciptakan energi yang ramah lingkungan investasi lumayan mahal membangun pltmh mbakuhau di desa kamanggih kapasitas kw mencapai rp miliar sumba menargetkan pada keseluruhan pulau bis menggunakan energi terbarukansumba menjadi pulau percontohan untuk energi terbarukan maka pemerintah meluncurkan program pemerintah swasta dan masyarakat bersama mewujudkanasisten manajer pelayanan dan administrasi pt pln area sumba risan dananjaya mengatakan saat ini kebutuhan listrik di sumba mencapai mw untuk sumba timur mw pln hanya mampu mwpelanggan jaringan pln di sumba yakni keluarga menurut risan masih jauh dari target ada puluhan wilayah masih sulit terjangkau jaringanjadi diharapkan banyak inisiatif muncul dari masyarakat katanyadi sumba investasi energi terbarukan tersebar di beberapa titik ada pembangkit listrik tenaga biomassa satu mw ada pltmh sementara dalam tahap pembangunan sampai listrik tenaga anginpada informasi liflet dijelaskan pembangkir listrik tenaga hidro target unit dengan potensi mw untuk pembangkit istrik tenaga bayu angin target unit dengan potensi mwuntuk pembangkit istrik tenaga surya terpusat unit pembangkit istrik tenaga biogas target unit dengan potensi m untuk listrik tenaga biomassa satu unit potensi satu mwpln sumba juga mencanangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di sumba barat daya berkapasitas mw dan sumba timur kapasitas mw risan mengatakan listrik tenaga gas ini ditargetkan selesai ini dibangun pln sendiri nanti langsung terkoneksi dengan jaringan katanyanamun demikian beberapa pandangan mengatakan jika penggunaan gas bukanlah alternatif energi terbarukan itu juga benar setidaknya masih sedikit ramah dibandingkan diesel ucap risanmengenai target sumba menggunakan energi terbarukan pada bagi pln sebagai sebuah upaya dan target berani data pln hingga kini sedikitnya masih jaringan energi terbarukan di sumba selebihnya dieselsaya kira harus positif berpikir mungkin dari pelanggan pln hasil yang didapat kecil data kami hingga sudah energi terbarukan kata wilhelmus poek field project manager sumba menjadi pilihan projek percontohan energi terbarukan di indonesia melalui kajian panjang di sumba potensi besar angin matahari dan airbagi wilhelmus poek adalah target energi terbarukan mencapai pembangkit listrik konvensional seperti diesel target jauhnya pada sumba menggunakan energi terbarukan kami yakin akan tercapai katanyakeyakinan wilhelmus berdasarkan kemauan semua pihak duduk bersama dalam waktu dekat kita akan mengadakan pertemuan mengundang beberapa investor melihat dan membagikan mereka data jika sumba sangat potensialdi sumba katanya beberapa investor mulai melirik telah bahkan sudah memiliki lahan ini soal waktu |
Kala Warga Cirebon Keluhkan Bongkar Muat Batubara. Dua pemuda berbaring di depan Istana Merdeka, pagi itu. Wajah hitam legam penuh debu. Puluhan orang tampak mengelilingi kedua pemuda ini sambil orasi.Wajah hitam ini simbol kondisi Cirebon terutama daerah sekitar pelabuhan yang hampir 13 tahun jadi korban bongkar muat batubara. Pelabuhan berjarak tak lebih 4,2 kilometer dari Kota Cirebon.Aksi warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Cirebon pada 10 Oktober lalu ini dipicu pembukaan aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon pada 27 September 2016. Sebelumnya, Desember 2014 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan surat teguran kepada PT. Pelindo II cabang Cirebon karena tak memasukkan aktivitas bongkar muat batubara dalam dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) mereka. Pelindo lantas diberi waktu revisi 45 hari.Teguran ini tak dipenuhi Pelindo. Hingga Januari 2016, penyidik KLHK memasang plang penyegelan terkait dugaan pelanggaran pidana karena tak menjalankan teguran KLHK.Maret 2016, bongkar muat berhenti melalui surat perintah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Penutupan sementara hingga Pelindo memenuhi persyaratan perizinan lingkungan hidup.Alih-alih Pelindo memenuhi persyaratan Amdal, Walikota Cirebon Nasrudin Azis membuka kembali izin bongkar muat batubara pada 27 September 2016.Alasan Bupati, para pengusaha berjanji mengatasi debu akibat bongkar muat batubara dengan metode penyiraman. Sudah berminggu-minggu sejak pembukaan, kondisi sama saja.Sebelum itu, dukungan pembukaan bongkar muat batubara disuarakan Ketua Komisi V DPR, Farih Djemy Francis. Kala meninjau Pelabuhan Cirebon, bersama anggota komisi, dikutip dari , Rabu (3/8/16), dia bilang banyak permintaan aktivitas bongkar muat batubara dibuka lagi.***Sumiati (45) warga asli Panjunan, Cirebon, seraya menggendong anaknya yang berusia dua tahun, Moura mengeluh lingkungan tak sehat dan tak pernah bersih.“Di rumah semua berdebu. Debu masuk ke nasi, sayuran, makanan, mengendap di air minum. Hitam semua,” kata nenek empat cucu ini.Jarak rumah Sumiati dan pelabuhan, tak sampai 100 meter. Setiap hari dia menghirup debu polusi. Warga sekitar tak sedikit akrab dengan batuk parah, sesak nafas, asma serta Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).“Rumah tak pernah bersih. Tetangga saya ada setiap pagi batuk berdahak. Dahak hitam,” katanya.Hal sama dialami keluarga Titik Anjar Lestari (34). Ibu dua anak ini terpaksa meninggalkan anaknya bersama nenek mereka karena ikut aksi di Jakarta. “. Saya punya anak, satu lima tahun kena radang paru-paru. Karena itu saya ke sini,” ucap Titik.Bagi dia, wilayah sekitar pelabuhan dulu lingkungan asri dan sehat. Setiap Minggu ramai warga main di pelabuhan. Banyak juga orang memancing ikan. Sejak Pelabuhan Cirebon menangani hampir 90% muatan curah, 80% batubara, intensitas bongkar muat batubara makin meningkat sejak 2004.Pada 2008, tercatat 226 perusahaan beralih menggunakan batubara. Kurang lebih 300-400 truk lalu lalang setiap hari melewati Kota Cirebon mendistribusikan ke beberapa daerah termasuk Bandung, Jawa Tengah dan sekitar.“Sejak ada batubara, saya tak pernah lagi main ke pelabuhan. Tak ada lagi yang memancing karena tak ada ikan.”Titik, Sumiati dan belasan ibu-ibu warga Panjunan, berangkat dari Cirebon, Minggu malam sekitar pukul 11.00 malam dengan dua bus. Untuk berangkat warga desa guyub mengumpulkan iuran Rp2.000 per keluarga. Mereka yang mewakili desa ke Jakarta.Kelurahan Pajunan terdiri dari 10 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT) dengan jumlah penduduk 9.997 jiwa.“Ini murni gerakan warga. Walhi hanya dampingi,” kata Kris Herwandi warga Cirebon yang ngekos sekitar pelabuhan.Bagi mereka, alasan walikota membuka kembali izin bongkar muat tak masuk akal. Walikota bikin kesepakatan dengan pengusaha untuk meredam debu akibat bongkar muat. Tanpa landasan jelas, walikota melangkahi aturan dan melanggar surat perintah Kementerian Perhubungan dan KLHK.“Setiap hari ratusan truk bolak balik pelabuhan. Saya kalau main basket di lapangan dekat pelabuhan, baju langsung hitam. Kalau walikota bilang ada penyiraman debu, itu cuma di permukaan. Setelah penyiraman debu mengendap dan mengalir ke laut. Itu lebih parah lagi,” katanya.Janji kompensasi perusahaan tak jelas jumlah dan aturan. “Katanya perusahaan akan kasih kompensasi akibat debu sekian miliar. Kemana?”Dampak lain dirasakan nelayan sekitar pelabuhan. Karso, perwakilan nelayan dari Kelurahan Kesenden. Dia mengatakan, pendapatan dan ongkos melaut malah. “Udang dan ikan hilang dari perairan dekat hingga nelayan mesti berlayar jauh ke tengah untuk dapat ikan.”Jika dulu nelayan bisa membawa pulang penghasilan Rp200.000-Rp400.000 sehari, kini maksimal Rp200.000. Untuk ongkos melaut, biasa Karso hanya menghabiskan uang Rp100.000-Rp200.000, kini harus merogoh kantong hingga Rp500.000 sehari.“Dulu banyak udang sekitar pelabuhan, kini tak ada lagi. Belum lagi kapal tongkang lalu lalang. Biasanya, kalau sudah ramai tongkang banyak nelayan tak melaut,” kata Karso.Mulyani, seorang dokter pendamping warga menjelaskan, batubara dapat membunuh perlahan manusia dan dalam jumlah besar. Debu anorganik batubara bersifat korosif, tak berwarna dan tak berbau namun lengket.Partikel kecil berukuran satu hingga lima mikron bisa langsung masuk ke paru-paru menyebabkan jaringan paru setelah 10-20 tahun ke depan akan mengeras. Penyakit ini akan berlanjut terus menjadi paru-paru hitam dan berakhir fatal.“Kita tentu tak ingin anak-anak di sana hanya berusia 15 -20 tahun,” ucap Mulyani.Parahnya lagi, penyakit ini tak ada obatnya. Yang bisa dilakukan hanya menjauhi sumber debu batubara. Dengan kata lain bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, harus segera dihentikan.Debu ini bisa terbang sampai 50 kilometer, luas Cirebon hanya 33 kilometer. Kondisi ini, diperparah fasilitas umum sekitar bongkar muat seperti rumah sakit, sekolah (dengan murid sekitar 1.500 orang), rumah tahanan (dengan 500 binaan) dan desa nelayan berpenduduk padat, termasuk anak-anak dan bayi.“Muka anak-anak sekolah di sana cemong seperti kucing garong,” katanya. Meski menggunakan masker tak melindungi penuh anak-anak dari serbuan debu. Anak-anak tidur dengan kaki dan tangan hitam karena tak bisa dicuci, kecuali disikat.Teknologi penyemprotan batubara dengan air justru menimbulkan pencemaran sumber air sejauh dua kilometer yang bisa mengakibatkan kanker paru-paru.Data Puskesmas setempat mencatat 2014, terjadi polusi hebat dan parah hingga penderita ISPA meningkat 30%. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal
polusi udara | kala warga cirebon keluhkan bongkar muat batubara dua pemuda berbaring di depan istana merdeka pagi itu wajah hitam legam penuh debu puluhan orang tampak mengelilingi kedua pemuda ini sambil orasiwajah hitam ini simbol kondisi cirebon terutama daerah sekitar pelabuhan yang hampir tahun jadi korban bongkar muat batubara pelabuhan berjarak tak lebih kilometer dari kota cirebonaksi warga yang tergabung dalam forum masyarakat peduli cirebon pada oktober lalu ini dipicu pembukaan aktivitas bongkar muat batubara di pelabuhan cirebon pada september sebelumnya desember kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk mengeluarkan surat teguran kepada pt pelindo ii cabang cirebon karena tak memasukkan aktivitas bongkar muat batubara dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan amdal mereka pelindo lantas diberi waktu revisi hariteguran ini tak dipenuhi pelindo hingga januari penyidik klhk memasang plang penyegelan terkait dugaan pelanggaran pidana karena tak menjalankan teguran klhkmaret bongkar muat berhenti melalui surat perintah kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan laut penutupan sementara hingga pelindo memenuhi persyaratan perizinan lingkungan hidupalihalih pelindo memenuhi persyaratan amdal walikota cirebon nasrudin azis membuka kembali izin bongkar muat batubara pada september alasan bupati para pengusaha berjanji mengatasi debu akibat bongkar muat batubara dengan metode penyiraman sudah bermingguminggu sejak pembukaan kondisi sama sajasebelum itu dukungan pembukaan bongkar muat batubara disuarakan ketua komisi v dpr farih djemy francis kala meninjau pelabuhan cirebon bersama anggota komisi dikutip dari rabu dia bilang banyak permintaan aktivitas bongkar muat batubara dibuka lagisumiati warga asli panjunan cirebon seraya menggendong anaknya yang berusia dua tahun moura mengeluh lingkungan tak sehat dan tak pernah bersihdi rumah semua berdebu debu masuk ke nasi sayuran makanan mengendap di air minum hitam semua kata nenek empat cucu inijarak rumah sumiati dan pelabuhan tak sampai meter setiap hari dia menghirup debu polusi warga sekitar tak sedikit akrab dengan batuk parah sesak nafas asma serta infeksi saluran pernapasan akut isparumah tak pernah bersih tetangga saya ada setiap pagi batuk berdahak dahak hitam katanyahal sama dialami keluarga titik anjar lestari ibu dua anak ini terpaksa meninggalkan anaknya bersama nenek mereka karena ikut aksi di jakarta saya punya anak satu lima tahun kena radang paruparu karena itu saya ke sini ucap titikbagi dia wilayah sekitar pelabuhan dulu lingkungan asri dan sehat setiap minggu ramai warga main di pelabuhan banyak juga orang memancing ikan sejak pelabuhan cirebon menangani hampir muatan curah batubara intensitas bongkar muat batubara makin meningkat sejak pada tercatat perusahaan beralih menggunakan batubara kurang lebih truk lalu lalang setiap hari melewati kota cirebon mendistribusikan ke beberapa daerah termasuk bandung jawa tengah dan sekitarsejak ada batubara saya tak pernah lagi main ke pelabuhan tak ada lagi yang memancing karena tak ada ikantitik sumiati dan belasan ibuibu warga panjunan berangkat dari cirebon minggu malam sekitar pukul malam dengan dua bus untuk berangkat warga desa guyub mengumpulkan iuran rp per keluarga mereka yang mewakili desa ke jakartakelurahan pajunan terdiri dari rukun warga rw dan rukun tetangga rt dengan jumlah penduduk jiwaini murni gerakan warga walhi hanya dampingi kata kris herwandi warga cirebon yang ngekos sekitar pelabuhanbagi mereka alasan walikota membuka kembali izin bongkar muat tak masuk akal walikota bikin kesepakatan dengan pengusaha untuk meredam debu akibat bongkar muat tanpa landasan jelas walikota melangkahi aturan dan melanggar surat perintah kementerian perhubungan dan klhksetiap hari ratusan truk bolak balik pelabuhan saya kalau main basket di lapangan dekat pelabuhan baju langsung hitam kalau walikota bilang ada penyiraman debu itu cuma di permukaan setelah penyiraman debu mengendap dan mengalir ke laut itu lebih parah lagi katanyajanji kompensasi perusahaan tak jelas jumlah dan aturan katanya perusahaan akan kasih kompensasi akibat debu sekian miliar kemanadampak lain dirasakan nelayan sekitar pelabuhan karso perwakilan nelayan dari kelurahan kesenden dia mengatakan pendapatan dan ongkos melaut malah udang dan ikan hilang dari perairan dekat hingga nelayan mesti berlayar jauh ke tengah untuk dapat ikanjika dulu nelayan bisa membawa pulang penghasilan rprp sehari kini maksimal rp untuk ongkos melaut biasa karso hanya menghabiskan uang rprp kini harus merogoh kantong hingga rp seharidulu banyak udang sekitar pelabuhan kini tak ada lagi belum lagi kapal tongkang lalu lalang biasanya kalau sudah ramai tongkang banyak nelayan tak melaut kata karsomulyani seorang dokter pendamping warga menjelaskan batubara dapat membunuh perlahan manusia dan dalam jumlah besar debu anorganik batubara bersifat korosif tak berwarna dan tak berbau namun lengketpartikel kecil berukuran satu hingga lima mikron bisa langsung masuk ke paruparu menyebabkan jaringan paru setelah tahun ke depan akan mengeras penyakit ini akan berlanjut terus menjadi paruparu hitam dan berakhir fatalkita tentu tak ingin anakanak di sana hanya berusia tahun ucap mulyaniparahnya lagi penyakit ini tak ada obatnya yang bisa dilakukan hanya menjauhi sumber debu batubara dengan kata lain bongkar muat batubara di pelabuhan cirebon harus segera dihentikandebu ini bisa terbang sampai kilometer luas cirebon hanya kilometer kondisi ini diperparah fasilitas umum sekitar bongkar muat seperti rumah sakit sekolah dengan murid sekitar orang rumah tahanan dengan binaan dan desa nelayan berpenduduk padat termasuk anakanak dan bayimuka anakanak sekolah di sana cemong seperti kucing garong katanya meski menggunakan masker tak melindungi penuh anakanak dari serbuan debu anakanak tidur dengan kaki dan tangan hitam karena tak bisa dicuci kecuali disikatteknologi penyemprotan batubara dengan air justru menimbulkan pencemaran sumber air sejauh dua kilometer yang bisa mengakibatkan kanker paruparudata puskesmas setempat mencatat terjadi polusi hebat dan parah hingga penderita ispa meningkat |
Lingkungan Lakardowo Tercemar Limbah Beracun, Warga Menanti Aksi Kementerian LHK. Belasan warga Desa Lakardowo, Mojokerto, Jawa Timur, ke Jakarta di penghujung Oktober ini. Mereka mengadu ke DPR sampai lapor ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena lingkungan desa mereka tercemar limbah bahan beracun berbahaya (B3) dari PT Putra Restu Ibu Abadi (PRIA).Perusahaan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) ini menimbun berbagai jenis limbah yang mereka kelola dari IPAL, resin, sampai lampu bermerkuri dari 1.518 perusahaan sejak 2010.Pada 2013, warga protes dan perwakilan perusahaan menandatangani surat pernyataan menghentikan penimbunan dan melokalisir timbunan limbah dalam tanah mereka.Dampak timbunan limbah ini, air sumur tercemar hingga tak bisa buat minum lagi. Bahkan, dua tahun terakhir, warga menderita gatal-gatal kala menggunakan air buat mandi.Heru, mantan karyawan PRIA, kala ikut protes ke Jakarta, menceritakan, bergabung dengan perusahaan sejak 2010. Mulanya, dia tak tahu perusahaan mengolah limbah beracun dan berbahaya.Saat pembangunan, katanya, dia hanya mengetahui kalau perusahaan ini daur ulang kertas dan pengolahan limbah menjadi bata dan batako.Pada 2013, perusahaan pernah membakar limbah. “Kalau tak habis, langsung ditutup.”Dulu, lokasi pabrik itu jurang. Perusahaan mengeruk tanah agar rata dengan jalan. Pengerukan, masih hingga kini.Belakangan Heru menyaksikan perusahaan membuang limbah medis dan sisa pembuatan kapal dengan empat tandon besar, tanpa alas. “Semua limbah langsung ke tanah. Mau diisi berapapun juga akan penuh,” ucap Heru.Abdul Ghofur, warga Lakardono, resah ajakan perusahaan kepada sejumlah warga menimbun limbah di halaman rumah atau tanah.“Warga tak tahu itu berbahaya. Itu dicontohkan kepala desa, warga mengikuti,” katanya.Sejak berdiri, perusahaan tak pernah sosialisasi soal kegiatan mereka.Ketika warga protes dan menghadang truk pembawa limbah, justru mendapat intimidasi Polsek Mojokerto.Direktur Ekeskutif Ecoton, Prigi Arisandi mengatakan, lingkungan Lakardowo sudah tercemar. Kala warga mengeluh gatal, katanya, berobat ke dokter.“Dokter merekomendasikan tak menggunakan air sumur. Saat mengikuti saran ini, gatal hilang,” katanya.Meskipun begitu, keterbatasan ekonomi terpaksa warga masih menggunakan air sumur. Berat bagi mereka kalau harus pakai air kemasan untuk semua keperluan sehari-hari.Untuk itu, kata Prigi, negara harus mengembalikan hak asasi manusia warga Lakardowo untuk hidup dengan lingkungan sehat.Pada Maret 2016, warga bersama Ecoton melapor kasus ini ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengaduan ditindaklanjuti tim KLHK dengan mengambil contoh air sumur perusahaan dan warga Juli 2016.Sayangnya, kesimpulan KLHK, tak sesuai hasil analisis laboratorium Balai Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Timur yang menunjukkan keterkaitan antara bahan pencemar di sumur pantau industri dengan sumur bor warga. Menurut KLHK, tak ada pencemaran dan kontaminasi.“Saat sosialisasi oleh KLHK kami menolak kesimpulan ini. KLHK melakukan pembohongan publik,” kata Prigi.Ecoton, sudah melakukan kajian bersama warga, hasil menunjukkan timbunan limbah b3 di area PRIA merembeskan racun ke aliran akuifer dangkal pada sumur pantau dan air di permukaan perusahaan.Kualitas air sumur pantau dan air permukaan lebih buruk dari sumur penduduk, berbeda dengan kondisi awal, 2011. Dalam air sumur pantau dan air permukaan perusahaan, katanya, ditemukan logam berat pencemar beracun antara lain timbal, krom valensi enam dan arsenik.Warga bersama Ecoton menuntut penghentian aktivitas perusahaan selama proses pembuktian timbunan limbah.Senin (24/10/16), mereka bertemu Komisi VII DPR. Anggota Komisi VII Mat Nasir menilai izin perusahaan pengolah limbah B3 mestinya dibekukan.“Dilihat dari , perusahaan sudah menyalahi izin. Pertama izin pengelolaan terbit 2013, mereka sudah beroperasi sejak 2010. Mereka hanya punya izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah, tak punya izin . Seharusnya dibekukan ini,” kata Nasir.Kalaupun perusahaan punya izin , katanya, secara teknis harus memberi alas sebelum menimbun limbah. “Menurut mantan karyawan, tak dialas. Harusnya dialas beton atau plastik sesuai standar, lantas diberi cairan kimia untuk menetralkan tanah kembali,” katanya.Hal lain disoroti Komisi VII adalah pencampuran proses pengelolaan limbah rumah sakit dan limbah lain.“Setahu saya, pabrik pengelolaan limbah rumah sakit hanya tiga di Indonesia. Menurut KLHK memang tak cukup. Limbah rumah sakit dan limbah lain harus dibedakan,” katanya.***Belasan orang yang berpakaian putih-putih tampak memasuki kantor KLHK di Komplek Manggala Wanabhakti, Jakarta, 25 Oktober, siang.“Bongkar mafia B3 KLHK.” Begitu teriakan Nurasim, Ketua Penduduk Lakardowo Bangkit (Pendowo).Aksi diikuti sekitar 30 orang dari Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan, Pendowo Bangkit, Ecoton, Ciliwung Institut, LBH Surabaya, dan YLBHI.Warga Lakardowo, Sujiati, meminta KLHK membongkar timbunan B3 perusahaan, mencabut izin dan merehabilitasi lingkungan Lakardowo. Mereka mendesak KLHK menegakkan hukum atas pencemaran lingkungan ini.Kala itu, mereka ditemui antara lain, Sri Parwati Murwanti Budisusanti, Direktur Pengendalian Pencemaran Air, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK dan Kepala Biro Humas KLHK Novrizal Tahar.Setelah mengemukakan permasalahan, warga menyerahkan berbagai dokumen, data laboratorium dan surat tuntutan.Kementerian ini berjanji, mempelajari dokumen dan menindaklanjuti laporan warga ini. Novrizal bilang, akan berkoordinasi dengan Ditjen Penegakan Hukum untuk turun ke Lakardowo. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional | lingkungan lakardowo tercemar limbah beracun warga menanti aksi kementerian lhk belasan warga desa lakardowo mojokerto jawa timur ke jakarta di penghujung oktober ini mereka mengadu ke dpr sampai lapor ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan karena lingkungan desa mereka tercemar limbah bahan beracun berbahaya b dari pt putra restu ibu abadi priaperusahaan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya b ini menimbun berbagai jenis limbah yang mereka kelola dari ipal resin sampai lampu bermerkuri dari perusahaan sejak pada warga protes dan perwakilan perusahaan menandatangani surat pernyataan menghentikan penimbunan dan melokalisir timbunan limbah dalam tanah merekadampak timbunan limbah ini air sumur tercemar hingga tak bisa buat minum lagi bahkan dua tahun terakhir warga menderita gatalgatal kala menggunakan air buat mandiheru mantan karyawan pria kala ikut protes ke jakarta menceritakan bergabung dengan perusahaan sejak mulanya dia tak tahu perusahaan mengolah limbah beracun dan berbahayasaat pembangunan katanya dia hanya mengetahui kalau perusahaan ini daur ulang kertas dan pengolahan limbah menjadi bata dan batakopada perusahaan pernah membakar limbah kalau tak habis langsung ditutupdulu lokasi pabrik itu jurang perusahaan mengeruk tanah agar rata dengan jalan pengerukan masih hingga kinibelakangan heru menyaksikan perusahaan membuang limbah medis dan sisa pembuatan kapal dengan empat tandon besar tanpa alas semua limbah langsung ke tanah mau diisi berapapun juga akan penuh ucap heruabdul ghofur warga lakardono resah ajakan perusahaan kepada sejumlah warga menimbun limbah di halaman rumah atau tanahwarga tak tahu itu berbahaya itu dicontohkan kepala desa warga mengikuti katanyasejak berdiri perusahaan tak pernah sosialisasi soal kegiatan merekaketika warga protes dan menghadang truk pembawa limbah justru mendapat intimidasi polsek mojokertodirektur ekeskutif ecoton prigi arisandi mengatakan lingkungan lakardowo sudah tercemar kala warga mengeluh gatal katanya berobat ke dokterdokter merekomendasikan tak menggunakan air sumur saat mengikuti saran ini gatal hilang katanyameskipun begitu keterbatasan ekonomi terpaksa warga masih menggunakan air sumur berat bagi mereka kalau harus pakai air kemasan untuk semua keperluan seharihariuntuk itu kata prigi negara harus mengembalikan hak asasi manusia warga lakardowo untuk hidup dengan lingkungan sehatpada maret warga bersama ecoton melapor kasus ini ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk pengaduan ditindaklanjuti tim klhk dengan mengambil contoh air sumur perusahaan dan warga juli sayangnya kesimpulan klhk tak sesuai hasil analisis laboratorium balai lingkungan hidup blh jawa timur yang menunjukkan keterkaitan antara bahan pencemar di sumur pantau industri dengan sumur bor warga menurut klhk tak ada pencemaran dan kontaminasisaat sosialisasi oleh klhk kami menolak kesimpulan ini klhk melakukan pembohongan publik kata prigiecoton sudah melakukan kajian bersama warga hasil menunjukkan timbunan limbah b di area pria merembeskan racun ke aliran akuifer dangkal pada sumur pantau dan air di permukaan perusahaankualitas air sumur pantau dan air permukaan lebih buruk dari sumur penduduk berbeda dengan kondisi awal dalam air sumur pantau dan air permukaan perusahaan katanya ditemukan logam berat pencemar beracun antara lain timbal krom valensi enam dan arsenikwarga bersama ecoton menuntut penghentian aktivitas perusahaan selama proses pembuktian timbunan limbahsenin mereka bertemu komisi vii dpr anggota komisi vii mat nasir menilai izin perusahaan pengolah limbah b mestinya dibekukandilihat dari perusahaan sudah menyalahi izin pertama izin pengelolaan terbit mereka sudah beroperasi sejak mereka hanya punya izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah tak punya izin seharusnya dibekukan ini kata nasirkalaupun perusahaan punya izin katanya secara teknis harus memberi alas sebelum menimbun limbah menurut mantan karyawan tak dialas harusnya dialas beton atau plastik sesuai standar lantas diberi cairan kimia untuk menetralkan tanah kembali katanyahal lain disoroti komisi vii adalah pencampuran proses pengelolaan limbah rumah sakit dan limbah lainsetahu saya pabrik pengelolaan limbah rumah sakit hanya tiga di indonesia menurut klhk memang tak cukup limbah rumah sakit dan limbah lain harus dibedakan katanyabelasan orang yang berpakaian putihputih tampak memasuki kantor klhk di komplek manggala wanabhakti jakarta oktober siangbongkar mafia b klhk begitu teriakan nurasim ketua penduduk lakardowo bangkit pendowoaksi diikuti sekitar orang dari kelompok perempuan peduli lingkungan pendowo bangkit ecoton ciliwung institut lbh surabaya dan ylbhiwarga lakardowo sujiati meminta klhk membongkar timbunan b perusahaan mencabut izin dan merehabilitasi lingkungan lakardowo mereka mendesak klhk menegakkan hukum atas pencemaran lingkungan inikala itu mereka ditemui antara lain sri parwati murwanti budisusanti direktur pengendalian pencemaran air ditjen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan klhk dan kepala biro humas klhk novrizal taharsetelah mengemukakan permasalahan warga menyerahkan berbagai dokumen data laboratorium dan surat tuntutankementerian ini berjanji mempelajari dokumen dan menindaklanjuti laporan warga ini novrizal bilang akan berkoordinasi dengan ditjen penegakan hukum untuk turun ke lakardowo |
Apa Kabar Moratorium Sawit? Ini Kata Para Menteri. Instruksi Presiden soal Moratorium Sawit masih belum selesai meskipun Presiden Joko Widodo sudah mengemukakan niatan ini sejak April 2016. Kini, draf Inpres sudah lintas kementerian di Kementerian Koordinator Perkonomian.Senin (31/10/16), dalam pertemuan di Kemenko Perekonomian, beberapa bahasan belum selesai berkaitan dengan Kementerian Pertanian soal pendataan sawit dan hasil kebun yang masuk ke pabrik. Serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN mengenai hak guna usaha. Sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah final.“Sektor kehutanan final, tetap seperti yang saya bilang, bahwa terhadap izin-izin baru boleh ada lagi,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan usai peresmian Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Jakarta, Selasa (1/11/16).Dia bilang, sesuai evaluasi perizinan di KLHK, permohonan pelepasan kawasan yang tak memenuhi syarat tak proses. Untuk permohonan yang ada, memenuhi syarat dan ada tata batas, serta sesuai aturan tetap bisa jalan.“Tetapi kalau (tutupan hutan) bisa. Jadi hanya bisa keluar di hutan produksi konversi, atau hutan produksi yang memungkinkan,” katanya.Siti memastikan, ada sekitar 1,8 juta hektar hutan bisa ‘diselamatkan.’“Dari 2,3 juta kebun sawit, 1,6-1,8 juta hektar bisa diselamatkan,” katanya, usai rapat di Kemenko Perekonomian, Senin sore.Juli lalu, KLHK menyebutkan ada sekitar 3,5 juta hektar lahan dari pelepasan menjadi obyek moratorium. Yang sudah pasti ditolak, katanya, 948.418,79 hektar dari permohonan 60 perusahaan tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sisanya, 2,3 juta lahan bodong.Menurut Siti, sekitar 2,3 juta hektar kebun sawit di dalam hutan tanpa izin pelepasan itu harus dilihat kasus satu persatu karena aturan terkait berubah-ubah.“Harus lihat riwayatnya. Format, tata batas hutan atau format pengukuhan hutan kita berubah-ubah,” katanya.Satu contoh, soal UU Penataan Ruang, sudah terjadi perubahan hingga berpengaruh karena ada sistem register, atau administrasi yang berubah.“Dilihat dulu seluruh sejarah itu. Dari 2,3 juta itu, bagaimana menurut sejarah, riwayat tanah dengan segala macam evolusi pengukuhan itu, bisa sawitnya.”Setelah bedah riwayat dan ternyata kebun sawit tak bisa ‘selamat,’ maka pemerintah kemungkinan akan melakukan penyelesaian masalah melalui non litigasi. “Non litigasi itu, misal didenda, atau . Bukan pidana,” ucap Siti.Meskipun begitu, KLHK bersama kementerian terkait akan mempelajari terlebih dahulu berbagai perundangan, dari UU Kehutanan, sampai Perkebunan dan lain-lain.“Jadi kita pelajari aja dulu. Nanti, sama-sama semua elemen melihat peluang itu. Sebab kalau , mestinya kena pidana. Nanti kita bahas bersama . Saya belum tahu juga. Maka, saya bilang, nanti naskah akademik susun ,” katanya.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum dapat banyak menjelaskan hasil rakor moratorium sawit. Menurut dia, aturan ini kemungkinan selesai satu, dua minggu ke depan.”Kami masih menunggu usulan terakhir dari kementerian. Mereka akan mempelajari sekali lagi jika ada komentar dalam minggu ini,” katanya.Jefry Saragih, Direktur Eksekutif Sawit Watch mengatakan, moratorium ini harus menyentuh akar permasalahan, yakni, ekspansi sawit seringkali menyisakan konflik masyarakat.Menurut Siti, kaitan dengan konflik masyarakat sudah ada instrumen tersendiri dari tiap kementerian, seperti perhutanan sosial, dan tata ruang. Kebijakan ini, katanya, fokus penataan lingkungan, penertiban kawasan hutan, peremajaan sawit dan hilirisasi industri sawit.Jefry bilang, pemerintah tak serius memperbaiki tata kelola hutan dalam hubungan dengan sawit. ”Entah sampai kapan mau selesai, padahal sawit ini erat kaitan dengan banya orang bahkan negara tetangga,” katanya.Menurut dia, pemerintah sebagai regulator perlu mensongkronkan sistem hukum yang kosong dan tumpang tindih.Begitu pula, dalam melihat urgensi produksi UU, seharusnya, bersama eksekutif dan legislatif, senada.Salah satu, terkait putusan Mahkamah Konstitusi atas peninjauan kembali UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan DPR sedang mendorong UU Perkelapasawitan.”Ini terlihat Indonesia sangat gagap. Ini negara hukum atau negara yang banyak hukum?”Seharusnya, daripada memprioritaskan dan memandang berlebihan komoditas sawit, pemerintah perlu memikirkan hilirisasi industri sawit. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat | apa kabar moratorium sawit ini kata para menteri instruksi presiden soal moratorium sawit masih belum selesai meskipun presiden joko widodo sudah mengemukakan niatan ini sejak april kini draf inpres sudah lintas kementerian di kementerian koordinator perkonomiansenin dalam pertemuan di kemenko perekonomian beberapa bahasan belum selesai berkaitan dengan kementerian pertanian soal pendataan sawit dan hasil kebun yang masuk ke pabrik serta kementerian agraria dan tata ruangbpn mengenai hak guna usaha sedangkan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah finalsektor kehutanan final tetap seperti yang saya bilang bahwa terhadap izinizin baru boleh ada lagi kata siti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan usai peresmian sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim di jakarta selasa dia bilang sesuai evaluasi perizinan di klhk permohonan pelepasan kawasan yang tak memenuhi syarat tak proses untuk permohonan yang ada memenuhi syarat dan ada tata batas serta sesuai aturan tetap bisa jalantetapi kalau tutupan hutan bisa jadi hanya bisa keluar di hutan produksi konversi atau hutan produksi yang memungkinkan katanyasiti memastikan ada sekitar juta hektar hutan bisa diselamatkandari juta kebun sawit juta hektar bisa diselamatkan katanya usai rapat di kemenko perekonomian senin sorejuli lalu klhk menyebutkan ada sekitar juta hektar lahan dari pelepasan menjadi obyek moratorium yang sudah pasti ditolak katanya hektar dari permohonan perusahaan tersebar di kalimantan dan sumatera sisanya juta lahan bodongmenurut siti sekitar juta hektar kebun sawit di dalam hutan tanpa izin pelepasan itu harus dilihat kasus satu persatu karena aturan terkait berubahubahharus lihat riwayatnya format tata batas hutan atau format pengukuhan hutan kita berubahubah katanyasatu contoh soal uu penataan ruang sudah terjadi perubahan hingga berpengaruh karena ada sistem register atau administrasi yang berubahdilihat dulu seluruh sejarah itu dari juta itu bagaimana menurut sejarah riwayat tanah dengan segala macam evolusi pengukuhan itu bisa sawitnyasetelah bedah riwayat dan ternyata kebun sawit tak bisa selamat maka pemerintah kemungkinan akan melakukan penyelesaian masalah melalui non litigasi non litigasi itu misal didenda atau bukan pidana ucap sitimeskipun begitu klhk bersama kementerian terkait akan mempelajari terlebih dahulu berbagai perundangan dari uu kehutanan sampai perkebunan dan lainlainjadi kita pelajari aja dulu nanti samasama semua elemen melihat peluang itu sebab kalau mestinya kena pidana nanti kita bahas bersama saya belum tahu juga maka saya bilang nanti naskah akademik susun katanyamenteri koordinator bidang perekonomian darmin nasution belum dapat banyak menjelaskan hasil rakor moratorium sawit menurut dia aturan ini kemungkinan selesai satu dua minggu ke depankami masih menunggu usulan terakhir dari kementerian mereka akan mempelajari sekali lagi jika ada komentar dalam minggu ini katanyajefry saragih direktur eksekutif sawit watch mengatakan moratorium ini harus menyentuh akar permasalahan yakni ekspansi sawit seringkali menyisakan konflik masyarakatmenurut siti kaitan dengan konflik masyarakat sudah ada instrumen tersendiri dari tiap kementerian seperti perhutanan sosial dan tata ruang kebijakan ini katanya fokus penataan lingkungan penertiban kawasan hutan peremajaan sawit dan hilirisasi industri sawitjefry bilang pemerintah tak serius memperbaiki tata kelola hutan dalam hubungan dengan sawit entah sampai kapan mau selesai padahal sawit ini erat kaitan dengan banya orang bahkan negara tetangga katanyamenurut dia pemerintah sebagai regulator perlu mensongkronkan sistem hukum yang kosong dan tumpang tindihbegitu pula dalam melihat urgensi produksi uu seharusnya bersama eksekutif dan legislatif senadasalah satu terkait putusan mahkamah konstitusi atas peninjauan kembali uu nomor tahun tentang perkebunan dan dpr sedang mendorong uu perkelapasawitanini terlihat indonesia sangat gagap ini negara hukum atau negara yang banyak hukumseharusnya daripada memprioritaskan dan memandang berlebihan komoditas sawit pemerintah perlu memikirkan hilirisasi industri sawit |
Beragam Modus Perambahan, Hutan Riau Makin Tertekan. Hutan Riau tak hanya habis oleh pembalakan berizin juga oleh para penebang liar. Pelaku banyak modus, bahkan tak jarang meneror petugas, seperti kasus di Dusun II Ampean Rotan, Desa Kota Paret, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Ilir.Pada Kamis (26/10/16), Seksi Wilayah-II Pekanbaru, Riau, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera, mengamankan, dua alat berat berupa beko penggali parit dan lahan dengan membuka hutan jadi perkebunan sawit.Penggrebekan dilakukan sedikitnya 25 pasukan Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Beruang, dibantu TNI dari Kodam I/BB.Kepala Balai Gakum, Halasan Tulus, kepada , Senin (31/10/16) mengatakan, pengamanan dua alat berat ini di sekitar lapangan heli Dusun II Ampean Rotan.Saat petugas datang, operator dan pekerja sudah lari dan meninggalkan barang bukti di lokasi.Dari penyidikan awal, diketahui pembukaan dan pembakaran lahan untuk sawit ini milik pria berinisial AK, diduga pembalak liar. Barang bukti dua alat berat, diduga sudah buat membuka lahan dan pembakaran kawasan yang masuk hutan produksi terbatas (HPT).Kondisi ini, katanya, dikuatkan bekas hutan terbakar dan pembukaan sejumlah jalur dan parit untuk mengangkut kayu dari Bagan Sinembah.Saat penyitaan di lapangan, seorang pria, AT datang dan menolak petugas membawa alat berat. Sejumlah orang diduga preman juga menghalangi petugas dan sempat mengancam akan aksi jika petugas berani membawa alat berat itu.“Belakangan baru diketahui kalau pemilik AK, ” ucap Halasan.AK mengaku kalau alat berat miliknya dan punya surat izin mengelola HPT.Mereka akan mendalami kasus ini, apakah benar AK punya izin pelepasan atau penggunaan kawasan. “Jika tidak, akan ada proses hukum atas dugaan penggunaan kawasan tak prosedural.”Masalah di Riau, katanya, sangat kompleks. Banyak modus menguasai kawasan hutan. Para perambah, sebenarnya mengetahui aksi mereka salah. Aksi terus berlangsung, katanya, kemungkinan pengawasan lemah, hingga perambah berani.Alasan lain, katanya, ada dugaan baik langsung maupun tidak.Modus lain, mengatasnamakan atau menggunakan tangan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dekat hutan. Pemodal baik perorangan maupun perusahaan, katanya, memberikan dana, ketika ada penindakan bisa melarikan diri dan mengaburkan penyidikan.“Ini yang kita pelajari. Kita terus penindakan tanpa pandang bulu, termasuk apakah ada melibatkan orang dalam atau tidak, ” katanya.Penegakan hukum di Riau, katanya, terbilang banyak dilakukan, menyebar hampir di seluruh kabupaten. Di Tesso Nillo, Jumat lalu diamankan tiga perambah tengah membuka lahan untuk penambangan emas.“Gangguan hutan di Riau cukup luas terjadi. Terbesar buat pembukaan lahan perkebunan sawit. Masif terjadi,” katanya seraya menyebutkan, kabupaten terluas perambahan hutan di Riau, Rokan Hilir dan Bengkalis.Cagar Biosfir juga rusak ribuan hektar. Pada Selasa (25/10/16), tim Gakum KLHK memantau dari udara hutan Cagar Biosfir Giam Siak Kecil, Bengkalis. Tampak bedeng-bedeng dan tenda-tenda ditinggalkan perambah. Juga sisa-sisa log kayu belum terangkut dan kanal-kanal untuk jalur kayu ilegal yang sudah ditutup tim gabungan.Pada Oktober 2016 ini, Balai Besar KSDA Riau, Balai Gakkum Sumatera, Polres Bengkalis, dan Kodim Bengkalis, operasi pembalakan liar dengan menutup kanal 1.000 meter, memusnahkan pondok-pondok ilegal, serta memusnahkan 230 meter kubik kayu olahan hasil pembalakan liar.Sejak 2014, tim telah menutup 21 kanal jalur kayu ilegal dan memusnahkan 1.500 hektar kebun sawit di kawasan hutan. Sampai saat ini masih ada 205 keluarga merambah seluas 867 hektar di Giam Siam Kecil dan 2.384 keluarga di HPT.Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, saat meninjau lapangan mengatakan, penegakan hukum Cagar Biosfir Giam Siak Kecil prioritas mereka.Kawasan hutan 705.271 hektar itu, katanya, sebagian besar rawa gambut. “Bila ada kegiatan ilegal akan jadi faktor paling mudah menyebabkan kebakaran hutan,” katanya dalam siaran pers.Cagar Biosfir, merupakan habitat satwa liar seperti gajah, beruang madu, harimau Sumatera, dan lain-lain. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat | beragam modus perambahan hutan riau makin tertekan hutan riau tak hanya habis oleh pembalakan berizin juga oleh para penebang liar pelaku banyak modus bahkan tak jarang meneror petugas seperti kasus di dusun ii ampean rotan desa kota paret kecamatan simpang kanan kabupaten rokan ilirpada kamis seksi wilayahii pekanbaru riau balai pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan lhk sumatera mengamankan dua alat berat berupa beko penggali parit dan lahan dengan membuka hutan jadi perkebunan sawitpenggrebekan dilakukan sedikitnya pasukan satuan polisi hutan reaksi cepat sporc beruang dibantu tni dari kodam ibbkepala balai gakum halasan tulus kepada senin mengatakan pengamanan dua alat berat ini di sekitar lapangan heli dusun ii ampean rotansaat petugas datang operator dan pekerja sudah lari dan meninggalkan barang bukti di lokasidari penyidikan awal diketahui pembukaan dan pembakaran lahan untuk sawit ini milik pria berinisial ak diduga pembalak liar barang bukti dua alat berat diduga sudah buat membuka lahan dan pembakaran kawasan yang masuk hutan produksi terbatas hptkondisi ini katanya dikuatkan bekas hutan terbakar dan pembukaan sejumlah jalur dan parit untuk mengangkut kayu dari bagan sinembahsaat penyitaan di lapangan seorang pria at datang dan menolak petugas membawa alat berat sejumlah orang diduga preman juga menghalangi petugas dan sempat mengancam akan aksi jika petugas berani membawa alat berat itubelakangan baru diketahui kalau pemilik ak ucap halasanak mengaku kalau alat berat miliknya dan punya surat izin mengelola hptmereka akan mendalami kasus ini apakah benar ak punya izin pelepasan atau penggunaan kawasan jika tidak akan ada proses hukum atas dugaan penggunaan kawasan tak proseduralmasalah di riau katanya sangat kompleks banyak modus menguasai kawasan hutan para perambah sebenarnya mengetahui aksi mereka salah aksi terus berlangsung katanya kemungkinan pengawasan lemah hingga perambah beranialasan lain katanya ada dugaan baik langsung maupun tidakmodus lain mengatasnamakan atau menggunakan tangan masyarakat adat dan masyarakat lokal di dekat hutan pemodal baik perorangan maupun perusahaan katanya memberikan dana ketika ada penindakan bisa melarikan diri dan mengaburkan penyidikanini yang kita pelajari kita terus penindakan tanpa pandang bulu termasuk apakah ada melibatkan orang dalam atau tidak katanyapenegakan hukum di riau katanya terbilang banyak dilakukan menyebar hampir di seluruh kabupaten di tesso nillo jumat lalu diamankan tiga perambah tengah membuka lahan untuk penambangan emasgangguan hutan di riau cukup luas terjadi terbesar buat pembukaan lahan perkebunan sawit masif terjadi katanya seraya menyebutkan kabupaten terluas perambahan hutan di riau rokan hilir dan bengkaliscagar biosfir juga rusak ribuan hektar pada selasa tim gakum klhk memantau dari udara hutan cagar biosfir giam siak kecil bengkalis tampak bedengbedeng dan tendatenda ditinggalkan perambah juga sisasisa log kayu belum terangkut dan kanalkanal untuk jalur kayu ilegal yang sudah ditutup tim gabunganpada oktober ini balai besar ksda riau balai gakkum sumatera polres bengkalis dan kodim bengkalis operasi pembalakan liar dengan menutup kanal meter memusnahkan pondokpondok ilegal serta memusnahkan meter kubik kayu olahan hasil pembalakan liarsejak tim telah menutup kanal jalur kayu ilegal dan memusnahkan hektar kebun sawit di kawasan hutan sampai saat ini masih ada keluarga merambah seluas hektar di giam siam kecil dan keluarga di hptrasio ridho sani dirjen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan klhk saat meninjau lapangan mengatakan penegakan hukum cagar biosfir giam siak kecil prioritas merekakawasan hutan hektar itu katanya sebagian besar rawa gambut bila ada kegiatan ilegal akan jadi faktor paling mudah menyebabkan kebakaran hutan katanya dalam siaran perscagar biosfir merupakan habitat satwa liar seperti gajah beruang madu harimau sumatera dan lainlain |
Dari Denmark untuk Hutan Harapan (Bagian 1). Pada Selasa (27/9/16), Duta Besar Denmark, Casper Klynge datang ke Hutan Harapan, Jambi. Hari itu, dia menandatangani perjanjian dengan Burung Indonesia. Dalam perjanjian itu pemerintah Denmark menggelontorkan hibah Rp40 miliar (US$3 juta) untuk restorasi ekosistem. Ini kali ketiga pemerintah Denmark memberikan bantuan buat restorasi hutan Harapan, yang dikelola PT Restorasi Ekosistem (Reki) setelah 2011 dan 2014. Total dana Rp160 miliar.Dana ini untuk memperkuat pengelolaan Hutan Harapan, yang merupakan hutan restorasi tertua di Indonesia. Restorasi Ekosistem Konsesi (ERC) didirikan pada 2008“Saya senang bisa hadir di sini menandatangi perjanjian lanjutan. Ini akan memberi harapan bagi masyarakat. Kalau anda lihat lokasi ini (hutan asri), ini alasan kami memberikan bantuan,” katanya.Klynge mengatakan, dana Rp40 miliar ini sangat penting untuk menjaga hutan sebagai paru-paru dunia.Apalagi, katanya, Indonesia negara pengemisi karbon lima besar dunia. “Dengan upaya ini kita berharap bisa mengurangi emisi, sesuai komitmen Pak Jokowi (Presiden-red) ketika pertemuan di Paris,” katanya.Dia berharap, pemerintah pusat dan daerah terjun menjaga hutan harapan dari perambahan. Tahun lalu, Hutan Harapan kehilangan seperlima bagian hutan atau 22% karena dirambah masyarakat pendatang. “Kami harapkan itu tak terjadi kembali.”Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya juga hadir dalam kunjungan ini. Dia mengatakan, perambahan dan kebakaran hutan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani di konsesi Hutan Harapan.Meski demikian, Siti, menilai, restorasi ini terbilang sukses dalam pelestarian hutan dan perlindungan masyarakat adat.“Saya yakin, pemegang konsesi lain dapat belajar dari cara pengelolaan hutan bekerja sama dengan masyarakat untuk menghindari kebakaran dan melestarikan Hutan Harapan,” katanya.Hutan Harapan, katanya, seluas 98.555 hektar bisa membantu Indonesia mengurangi emisi, karena menyimpan 10 juta ton karbon.Konsep restorasi, katanya, memperbaiki hutan-hutan produksi yang dianggap rusak. Saat ini, ada 15 areal restorasi mencapai 573.000 hektar. Dia memperkirakan, akan ada 1,65 juta hektar hutan untuk RE pada 2019.Ketua Dewan Burung Indonesia, Ani Mardiastuti mengatakan kemungkinan dana hibah Dermark ini yang terakhir. Mereka akan menggunakan sebaik-baiknya.“Kemarin Pak Dubes, bisik-bisk pada saya. Maaf ya ini yang terakhir. Kami tak lagi bisa kasih. Jadi siap-siaplah, . Kami juga bisa pahamlah, nanti orang lain mungkin dapat jatah kalau diambil semua oleh kami,” katanya.Emil Salim, Senior Programe Officer-Environment, Energy, and Climate, Kedutaan Denmark mengatakan, Pemerintah Denmark tak lagi bisa memberikan donor untuk Burung Indonesia karena program Development Denmark berakhir 2018.“Indonesia sekarang sudah maju. Jadi dana hibah akan diarahkan ke negara-negara yang lebih membutuhkan, seperti Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan.”Rangkong (Hornbill/Bucerotidae), burung yang memiliki penampilan menarik. Tubuh besar, berwarna-warni. Rangkong memiliki peranan penting dalam proses regenerasi hutan, namun variasi dan jumlah makanan tersedia di alam dan ancaman perburuan akan mengancam kelestarian rangkong.Sumatera, pulau habitat terbesar rangkong. Dari sembilan rangkong di Sumatera, delapan ada di Hutan Harapan, konsesi PT Restorasi Ekosistem (Reki).Reki mencatat, ada delapan jenis rangkong mendiami Harapan Rainforest yaitu enggang klihingan (/), enggang jambul (/).Kemudian julang jambul-hitam (), julang emas (), dan kangkareng hitam ().Lalu, kangkareng perut-putih (), rangkong badak (), serta rangkong gading ().Zelvin, staf Riset Reki menyebutkan, dari sembilan jenis itu hanya rangkong papan () tak ada di Hutan Harapan. ”Semua rangkong ini tersebar di Hutan Harapan, hanya rangkong papan tak ada.”Meskipun rangkong menjadi ikon hutan tropis Asia, hanya sebagian kecil menyadari peran penting satwa ini dalam penyebaran biji tumbuhan tropis.“Rangkong memiliki peran sangat penting dalam menjaga hutan tropis sehat dan beragam. Rangkong umumnya frugivorous (pemakan buah). Buah beringin yang berbuah sepanjang tahun di hutan tropis adalah pakan penting bagi rangkong. Biasa Orang Jambi menyebut arau, beringin, berkum, atau sejenisnya,” katanya.Kondisi pakan di Hutan Harapan, sejauh ini cukup berlimpah. Banyak sumber pakan rangkong. Selain buah-buahan, rangkong juga memakan invertebrata dan vertebrata kecil.Untuk memenuhi kebutuhan saat perkembangbiakan, invertebrata dan vertebrata dikonsumsi sebagai pakan pengganti saat ketersediaan buah menipis.Dengan postur tubuh cukup besar, katanya, memungkinkan rangkong terbang dalam jarak jauh. Rangkong juga memiliki kapasitas perut cukup besar, hingga mampu memencarkan biji-biji dari tanaman merata ke seluruh hutan.“Populasi rangkong di Sumatera cenderung menurun dari tahun ke tahun karena perburuan dan perubahan habitat. Rangkong masih tersisa terutama di hutan-hutan relatif masih bagus, seperti di Hutan Harapan perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan.”Upaya pelestarian rangkong di Hutan Harapan, katanya, dengan monitoring rutin. Khusus rangkong, sampai pemberian sarang rangkong buatan.“Kita patroli setiap hari, monitoring khusus rangkong lakukan satu kali setiap bulan. Tim riset ada delapan orang, masing-masing terbagi tiga tim yaitu flora, fauna serta abiotik dan lingkungan,” katanya.Untuk pembuatan sarang rangkong, katanya, mengadopsi dari salah satu Taman Nasional di Singapura, belum berhasil. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | pelestarian habitat
perjanjian internasional | dari denmark untuk hutan harapan bagian pada selasa duta besar denmark casper klynge datang ke hutan harapan jambi hari itu dia menandatangani perjanjian dengan burung indonesia dalam perjanjian itu pemerintah denmark menggelontorkan hibah rp miliar us juta untuk restorasi ekosistem ini kali ketiga pemerintah denmark memberikan bantuan buat restorasi hutan harapan yang dikelola pt restorasi ekosistem reki setelah dan total dana rp miliardana ini untuk memperkuat pengelolaan hutan harapan yang merupakan hutan restorasi tertua di indonesia restorasi ekosistem konsesi erc didirikan pada saya senang bisa hadir di sini menandatangi perjanjian lanjutan ini akan memberi harapan bagi masyarakat kalau anda lihat lokasi ini hutan asri ini alasan kami memberikan bantuan katanyaklynge mengatakan dana rp miliar ini sangat penting untuk menjaga hutan sebagai paruparu duniaapalagi katanya indonesia negara pengemisi karbon lima besar dunia dengan upaya ini kita berharap bisa mengurangi emisi sesuai komitmen pak jokowi presidenred ketika pertemuan di paris katanyadia berharap pemerintah pusat dan daerah terjun menjaga hutan harapan dari perambahan tahun lalu hutan harapan kehilangan seperlima bagian hutan atau karena dirambah masyarakat pendatang kami harapkan itu tak terjadi kembalimenteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya juga hadir dalam kunjungan ini dia mengatakan perambahan dan kebakaran hutan menjadi permasalahan yang harus segera ditangani di konsesi hutan harapanmeski demikian siti menilai restorasi ini terbilang sukses dalam pelestarian hutan dan perlindungan masyarakat adatsaya yakin pemegang konsesi lain dapat belajar dari cara pengelolaan hutan bekerja sama dengan masyarakat untuk menghindari kebakaran dan melestarikan hutan harapan katanyahutan harapan katanya seluas hektar bisa membantu indonesia mengurangi emisi karena menyimpan juta ton karbonkonsep restorasi katanya memperbaiki hutanhutan produksi yang dianggap rusak saat ini ada areal restorasi mencapai hektar dia memperkirakan akan ada juta hektar hutan untuk re pada ketua dewan burung indonesia ani mardiastuti mengatakan kemungkinan dana hibah dermark ini yang terakhir mereka akan menggunakan sebaikbaiknyakemarin pak dubes bisikbisk pada saya maaf ya ini yang terakhir kami tak lagi bisa kasih jadi siapsiaplah kami juga bisa pahamlah nanti orang lain mungkin dapat jatah kalau diambil semua oleh kami katanyaemil salim senior programe officerenvironment energy and climate kedutaan denmark mengatakan pemerintah denmark tak lagi bisa memberikan donor untuk burung indonesia karena program development denmark berakhir indonesia sekarang sudah maju jadi dana hibah akan diarahkan ke negaranegara yang lebih membutuhkan seperti afrika timur tengah asia selatanrangkong hornbillbucerotidae burung yang memiliki penampilan menarik tubuh besar berwarnawarni rangkong memiliki peranan penting dalam proses regenerasi hutan namun variasi dan jumlah makanan tersedia di alam dan ancaman perburuan akan mengancam kelestarian rangkongsumatera pulau habitat terbesar rangkong dari sembilan rangkong di sumatera delapan ada di hutan harapan konsesi pt restorasi ekosistem rekireki mencatat ada delapan jenis rangkong mendiami harapan rainforest yaitu enggang klihingan enggang jambul kemudian julang jambulhitam julang emas dan kangkareng hitam lalu kangkareng perutputih rangkong badak serta rangkong gading zelvin staf riset reki menyebutkan dari sembilan jenis itu hanya rangkong papan tak ada di hutan harapan semua rangkong ini tersebar di hutan harapan hanya rangkong papan tak adameskipun rangkong menjadi ikon hutan tropis asia hanya sebagian kecil menyadari peran penting satwa ini dalam penyebaran biji tumbuhan tropisrangkong memiliki peran sangat penting dalam menjaga hutan tropis sehat dan beragam rangkong umumnya frugivorous pemakan buah buah beringin yang berbuah sepanjang tahun di hutan tropis adalah pakan penting bagi rangkong biasa orang jambi menyebut arau beringin berkum atau sejenisnya katanyakondisi pakan di hutan harapan sejauh ini cukup berlimpah banyak sumber pakan rangkong selain buahbuahan rangkong juga memakan invertebrata dan vertebrata keciluntuk memenuhi kebutuhan saat perkembangbiakan invertebrata dan vertebrata dikonsumsi sebagai pakan pengganti saat ketersediaan buah menipisdengan postur tubuh cukup besar katanya memungkinkan rangkong terbang dalam jarak jauh rangkong juga memiliki kapasitas perut cukup besar hingga mampu memencarkan bijibiji dari tanaman merata ke seluruh hutanpopulasi rangkong di sumatera cenderung menurun dari tahun ke tahun karena perburuan dan perubahan habitat rangkong masih tersisa terutama di hutanhutan relatif masih bagus seperti di hutan harapan perbatasan jambi dan sumatera selatanupaya pelestarian rangkong di hutan harapan katanya dengan monitoring rutin khusus rangkong sampai pemberian sarang rangkong buatankita patroli setiap hari monitoring khusus rangkong lakukan satu kali setiap bulan tim riset ada delapan orang masingmasing terbagi tiga tim yaitu flora fauna serta abiotik dan lingkungan katanyauntuk pembuatan sarang rangkong katanya mengadopsi dari salah satu taman nasional di singapura belum berhasil |
Inilah Fenomena Penyakit yang Muncul Sebagai Lanjutan Pemutihan Karang yang Terjadi. Penyakit bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan. Demikian pula dengan terumbu karang, kelompok yang dikategorikan sebagai hewan laut. Namun, berbeda dengan negara maju yang penelitian karangnya sudah tinggi, masih amat sedikit laporan dan studi intensif penyakit karang di Indonesia. Akibatnya, pemetaan keberadaan dan identifikasinya pun hingga sekarang belum banyak diketahui.Koloni karang yang sakit erat kaitannya dengan stress yang terjadi. Kondisi ini disebabkan peristiwa lingkungan seperti sedimentasi, faktor luka seperti dimakan ikan, maupun peningkatan suhu perairan. Secara teori, karang yang stress mudah terinfeksi dan terkena penyakit.Penyakit karang dapat menyebabkan kematian massal sebagaimana yang pernah terjadi di pesisir Karibia dan Australia yang menyebabkan berubahnya struktur komunitas karang, bahkan hingga ancaman hilangnya spesies karang di alam.Hasil penelitian, sebagian besar terumbu karang mengalami kematian akibat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan, khususnya terhadap peningkatan suhu yang terjadi disebagian besar lokasi baik di Indonesia maupun di perairan dunia.Dalam kurun waktu tiga kali dalam tahun 2016 ini, penulis berkesempatan mengadakan pengamatan rutin di perairan Lombok. Pada periode Mei-Juli di Sekotong Lombok Barat dan September 2016 di Desa Kerakas, Lombok Timur. Kesempatan ini penulis gunakan untuk mengamati kondisi karang yang mengalami stress, kematina dan bertahan.Pengamatan pada bulan Mei dijumpai kejadian dimana terjadi pemutihan karang () sedang berlangsung dalam kawasan yang luas. Bukan saja pada karang yang dikenal rentan seperti sp, namun pada karang yang selama ini dianggap tahan stress dan perubahan, seperti sp.Karang hias ( sp), karang jamur ( sp) dan anemon sebagai rumah ikan nemo () pun mengalami sehingga ikan nemo tidak nyaman tinggal lagi ditempat yang selama ini mereka tempati.Pengamatan pada bulan Juli, penulis masih menjumpai pada karang meski sebagian bertahan. Kejadian ini berbeda dibandingkan kejadian tahun 1997/1998 dimana terjadi kematian massal karang secara global di dunia, termasuk di Indonesia, yaitu di perairan Padang, Sumatera Barat.Pengamatan pada akhir bulan September 2016, terlihat sebagian karang telah terinfeksi oleh penyakit karang. Dalam kondisi ini karang dapat dengan mudah terinfeksi oleh penyakit yang didahului adanya pemicu, seperti dalam hal ini peningkatan suhu dalam kurun waktu tertentu.Hasil pengamatan penulis sepanjang garis transek berukuran 100 meter dengan transek sabuk berukuran dua meter diperoleh kasus penyakit karang tertinggi yaitu W(WS, termasuk juga ) pada 49 koloni karang, penyakit menyerupai (YBD) sebanyak 39 koloni dengan ciri bagian koloni berwarna kuning, dan beberapa bagian koloni telah tertutupi alga sebanyak 23 koloni.Jenis karang yang terinfeksi oleh WS dan mengalami meliputi sp. sebanyak 13 koloni terinfeksi tertinggi, sebanyak 10 kolonisp. 3 koloni,sp. 3 koloni, sp. 3 koloni, sp. 12 koloni dan sp serta sp. masing-masing sebanyak 1 koloni.Sementara karang diduga terinfeksi YBD diantaranya tertinggi pada sp sebanyak 32 koloni, sp 2 koloni dan sp 1 koloni.Penyakit ini berbeda dengan yang dijumpai penulis di Kepulauan Seribu Jakarta pada tahun 2012, dimana karang terinfeksi (BBD, penyakit sabuk hitam) di lokasi terdekat, tengah dan terjauh dari Teluk Jakarta.Penulis berkesimpulan penyakit ini tidak disebabkan tingkat sedimentasi tinggi, namun karena adanya peningkatan suhu dan intensitas cahaya yang mencapai puncaknya pada bulan Oktober-November, sehingga kelimpahan penyakit terjadi di luar batas normal ().Masih diperlukan waktu untuk mengetahui berbagai jenis penyakit tersebut ke arah yang lebih spesifik, seperti asosiasi bakteri atau jamur dengan koloni karang yang terinfeksi yang dapat menjadi pembanding dengan daerah lain. Sebagai contohnya, literatur menyebutkan penyakit YBD disebabkan oleh bakteri dari kelompok spp.Penelitian lebih jauh tentang penyakit karang sangat diperlukan di Indonesia, karena Indonesia adalah pusat keanekaragan jenis terumbu karang tertinggi di dunia.Demikian pula, penelitian tentang kerusakan karang akibat faktor penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan sedimentasi di sekitar kota padat penduduk pun perlu menjadi perhatian.Terminologi dan kemampuan identifikasi jenis penyakit karang sangat diperlukan di Indonesia, tanpa kemampuan ini tidak mungkin ada tenaga lapangan yang dapat melakukan survei dan penelitian. Semoga hal ini menjadi perhatian dimasa akan datang di Indonesia.—* 1) , 2) | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
pelestarian habitat | inilah fenomena penyakit yang muncul sebagai lanjutan pemutihan karang yang terjadi penyakit bisa terjadi pada hewan maupun tumbuhan demikian pula dengan terumbu karang kelompok yang dikategorikan sebagai hewan laut namun berbeda dengan negara maju yang penelitian karangnya sudah tinggi masih amat sedikit laporan dan studi intensif penyakit karang di indonesia akibatnya pemetaan keberadaan dan identifikasinya pun hingga sekarang belum banyak diketahuikoloni karang yang sakit erat kaitannya dengan stress yang terjadi kondisi ini disebabkan peristiwa lingkungan seperti sedimentasi faktor luka seperti dimakan ikan maupun peningkatan suhu perairan secara teori karang yang stress mudah terinfeksi dan terkena penyakitpenyakit karang dapat menyebabkan kematian massal sebagaimana yang pernah terjadi di pesisir karibia dan australia yang menyebabkan berubahnya struktur komunitas karang bahkan hingga ancaman hilangnya spesies karang di alamhasil penelitian sebagian besar terumbu karang mengalami kematian akibat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan khususnya terhadap peningkatan suhu yang terjadi disebagian besar lokasi baik di indonesia maupun di perairan duniadalam kurun waktu tiga kali dalam tahun ini penulis berkesempatan mengadakan pengamatan rutin di perairan lombok pada periode meijuli di sekotong lombok barat dan september di desa kerakas lombok timur kesempatan ini penulis gunakan untuk mengamati kondisi karang yang mengalami stress kematina dan bertahanpengamatan pada bulan mei dijumpai kejadian dimana terjadi pemutihan karang sedang berlangsung dalam kawasan yang luas bukan saja pada karang yang dikenal rentan seperti sp namun pada karang yang selama ini dianggap tahan stress dan perubahan seperti spkarang hias sp karang jamur sp dan anemon sebagai rumah ikan nemo pun mengalami sehingga ikan nemo tidak nyaman tinggal lagi ditempat yang selama ini mereka tempatipengamatan pada bulan juli penulis masih menjumpai pada karang meski sebagian bertahan kejadian ini berbeda dibandingkan kejadian tahun dimana terjadi kematian massal karang secara global di dunia termasuk di indonesia yaitu di perairan padang sumatera baratpengamatan pada akhir bulan september terlihat sebagian karang telah terinfeksi oleh penyakit karang dalam kondisi ini karang dapat dengan mudah terinfeksi oleh penyakit yang didahului adanya pemicu seperti dalam hal ini peningkatan suhu dalam kurun waktu tertentuhasil pengamatan penulis sepanjang garis transek berukuran meter dengan transek sabuk berukuran dua meter diperoleh kasus penyakit karang tertinggi yaitu wws termasuk juga pada koloni karang penyakit menyerupai ybd sebanyak koloni dengan ciri bagian koloni berwarna kuning dan beberapa bagian koloni telah tertutupi alga sebanyak kolonijenis karang yang terinfeksi oleh ws dan mengalami meliputi sp sebanyak koloni terinfeksi tertinggi sebanyak kolonisp kolonisp koloni sp koloni sp koloni dan sp serta sp masingmasing sebanyak kolonisementara karang diduga terinfeksi ybd diantaranya tertinggi pada sp sebanyak koloni sp koloni dan sp kolonipenyakit ini berbeda dengan yang dijumpai penulis di kepulauan seribu jakarta pada tahun dimana karang terinfeksi bbd penyakit sabuk hitam di lokasi terdekat tengah dan terjauh dari teluk jakartapenulis berkesimpulan penyakit ini tidak disebabkan tingkat sedimentasi tinggi namun karena adanya peningkatan suhu dan intensitas cahaya yang mencapai puncaknya pada bulan oktobernovember sehingga kelimpahan penyakit terjadi di luar batas normal masih diperlukan waktu untuk mengetahui berbagai jenis penyakit tersebut ke arah yang lebih spesifik seperti asosiasi bakteri atau jamur dengan koloni karang yang terinfeksi yang dapat menjadi pembanding dengan daerah lain sebagai contohnya literatur menyebutkan penyakit ybd disebabkan oleh bakteri dari kelompok spppenelitian lebih jauh tentang penyakit karang sangat diperlukan di indonesia karena indonesia adalah pusat keanekaragan jenis terumbu karang tertinggi di duniademikian pula penelitian tentang kerusakan karang akibat faktor penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan sedimentasi di sekitar kota padat penduduk pun perlu menjadi perhatianterminologi dan kemampuan identifikasi jenis penyakit karang sangat diperlukan di indonesia tanpa kemampuan ini tidak mungkin ada tenaga lapangan yang dapat melakukan survei dan penelitian semoga hal ini menjadi perhatian dimasa akan datang di indonesia |
Kapolri Persilakan Gugat Praperadilan, Mengapa Polda Riau Persulit Keluarkan Dokumen SP3?. Kala pertemuan bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Agustus lalu, Kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian, menawarkan bagi berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah yang mau mengajukan praperadilan kasus Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) 15 perusahaan di Riau.Sayangnya, seruan Kapolri tak sejalan dengan sikap Polda Riau yang mempersulit organisasi masyarakat sipil, KontraS, mendapatkan dokumen SP3. Padahal, surat itu syarat bagi mereka mengajukan praperadilan.Kepala Divisi Advokasi Hak Ekonomi Sosial KontraS, Muhammad Ananto Setiawan, mengatakan, sudah dua kali mengirim surat kepada Polda Riau meminta dokumen SP3, namun tak diberi.KontraS juga mendatangi langsung Polda Riau, tetap nihil. Polda, katanya, berjanji mengirim tanggapan atas permintaan KontraS Senin (3/10/16). Hingga Senin sore tak ada tanggapan baik surat maupun email yang diterima KontraS.Tanpa dokumen SP3 ini, kata Ananto, masyarakat tak bisa mengajukan praperadilan seperti yang disarankan Kapolri. “Pernyataan Kapolri seperti omong kosong,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (3/10/16).KontraS menilai, belum ada inisiatif negara memberikan hak hidup, hak kesehatan, hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta sejumlah hak lain dalam kasus karhutla di Riau. Negara, katanya, dinilai abai dalam pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dampak karhutla.Koalisi memberi batas waktu, kala dalam pekan ini tak juga ada dokumen SP3 dari Polda Riau, KontraS akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Publik (KIP).Peneliti ICW Yuntho Emerson mengatakan, semestinya tak ada alasan Polda Riau tak membuka dokumen SP3 kepada publik.Pada dasarnya, jika sudah terbit SP3 artinya kasus telah selesai. Dengan kata lain, tak termasuk dokumen rahasia layaknya kasus sedang dalam penyidikan.Koalisi juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri Komjen Pol Tito Karnavian menggelar perkara khusus SP3 ini.Menurut Koordinator Jikalahari Woro Supartinah, selain SP3 banyak kejanggalan, karhutla di Riau termasuk kejahatan luar biasa.“Gelar perkara khusus bisa dilakukan jika kasus mendapatkan perhatian luas dan dampak masif. Karhutla memenuhi itu,” katanya.Meski mengapresiasi tekad pemerintah menanggapi kasus ini dengan pembentukan Panja Karhutla DPR, Woro menilai, ada kemunduran dari sisi kepolisian.“Untuk SP3 baru ada jaminan tak akan ada lagi. Bagaimana dengan yang sudah ada ini? Akankan dibiarkan?”Dia menegaskan, kepolisian, baik Polda Riau maupun Mabes Polri tak bisa berdalih penerbitan SP3 bukan dalam masa jabatan mereka.SP3 ini keluar sejak Januari-Mei 2016, atau dalam masa Kapolri Badrodin Haiti.Kasus SP3, katanya, juga melibatkan tiga Kapolda Riau yakni Brigjen Dolly Bambang Hermawan, Brigjen Supriyanto, kini Brigjen Zulkarnaen.“Secara institusi Polda Riau tetap harus memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari publik,” kata Woro.Emerson menilai SP3 ini prematur. “Banyak kejanggalan. Bukan tak mungkin ada intervensi baik dari petinggi atau di luar penegak hukum,” katanya.Kejanggalan maksud Emerson seperti proses penerbitan tertutup atau diam-diam dan pertimbangan saksi ahli tak kuat.“Kalau tak tercium media, tak ada pernyataan resmi dari Polda Riau,” katanya.Peneliti Indonesian Center for Environmental Law, Isna Fatimah menggarisbawahi beberapa kejanggalan terkait penerbitan SP3 ini dari rapat Panja Karhutla DPR dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadirkrimsus) Polda Riau AKBP Ari Rahman Navarin beberapa waktu lalu., penyidik mengatakan belum ada tersangka saat SP3, kontraproduktif dengan pernyataan sumber api dari lahan masyarakat. Alasan ini, katanya, menegaskan terjadi kebakaran di wilayah berizin.“Dengan kata lain, bisa disimpulkan pemegang izin dapat dituntut pidana abai menjaga wilayah izin dari kebakaran,” katanya., alasan ketidakcukupan bukti berdasarkan keterangan ahli.Koalisi ini antara lain terdiri dari Jikalahari, KontraS, ICEL dan Indonesia Corruption Watch (ICW). | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal | kapolri persilakan gugat praperadilan mengapa polda riau persulit keluarkan dokumen sp kala pertemuan bersama menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya agustus lalu kapolri komjen pol tito karnavian menawarkan bagi berbagai pihak termasuk organisasi nonpemerintah yang mau mengajukan praperadilan kasus surat perintah penghentian penyidikan sp perusahaan di riausayangnya seruan kapolri tak sejalan dengan sikap polda riau yang mempersulit organisasi masyarakat sipil kontras mendapatkan dokumen sp padahal surat itu syarat bagi mereka mengajukan praperadilankepala divisi advokasi hak ekonomi sosial kontras muhammad ananto setiawan mengatakan sudah dua kali mengirim surat kepada polda riau meminta dokumen sp namun tak diberikontras juga mendatangi langsung polda riau tetap nihil polda katanya berjanji mengirim tanggapan atas permintaan kontras senin hingga senin sore tak ada tanggapan baik surat maupun email yang diterima kontrastanpa dokumen sp ini kata ananto masyarakat tak bisa mengajukan praperadilan seperti yang disarankan kapolri pernyataan kapolri seperti omong kosong katanya dalam jumpa pers di jakarta senin kontras menilai belum ada inisiatif negara memberikan hak hidup hak kesehatan hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta sejumlah hak lain dalam kasus karhutla di riau negara katanya dinilai abai dalam pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dampak karhutlakoalisi memberi batas waktu kala dalam pekan ini tak juga ada dokumen sp dari polda riau kontras akan mengajukan gugatan ke komisi informasi publik kippeneliti icw yuntho emerson mengatakan semestinya tak ada alasan polda riau tak membuka dokumen sp kepada publikpada dasarnya jika sudah terbit sp artinya kasus telah selesai dengan kata lain tak termasuk dokumen rahasia layaknya kasus sedang dalam penyidikankoalisi juga mendesak presiden joko widodo untuk memerintahkan kapolri komjen pol tito karnavian menggelar perkara khusus sp inimenurut koordinator jikalahari woro supartinah selain sp banyak kejanggalan karhutla di riau termasuk kejahatan luar biasagelar perkara khusus bisa dilakukan jika kasus mendapatkan perhatian luas dan dampak masif karhutla memenuhi itu katanyameski mengapresiasi tekad pemerintah menanggapi kasus ini dengan pembentukan panja karhutla dpr woro menilai ada kemunduran dari sisi kepolisianuntuk sp baru ada jaminan tak akan ada lagi bagaimana dengan yang sudah ada ini akankan dibiarkandia menegaskan kepolisian baik polda riau maupun mabes polri tak bisa berdalih penerbitan sp bukan dalam masa jabatan merekasp ini keluar sejak januarimei atau dalam masa kapolri badrodin haitikasus sp katanya juga melibatkan tiga kapolda riau yakni brigjen dolly bambang hermawan brigjen supriyanto kini brigjen zulkarnaensecara institusi polda riau tetap harus memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul dari publik kata woroemerson menilai sp ini prematur banyak kejanggalan bukan tak mungkin ada intervensi baik dari petinggi atau di luar penegak hukum katanyakejanggalan maksud emerson seperti proses penerbitan tertutup atau diamdiam dan pertimbangan saksi ahli tak kuatkalau tak tercium media tak ada pernyataan resmi dari polda riau katanyapeneliti indonesian center for environmental law isna fatimah menggarisbawahi beberapa kejanggalan terkait penerbitan sp ini dari rapat panja karhutla dpr dengan wakil direktur reserse kriminal khusus wadirkrimsus polda riau akbp ari rahman navarin beberapa waktu lalu penyidik mengatakan belum ada tersangka saat sp kontraproduktif dengan pernyataan sumber api dari lahan masyarakat alasan ini katanya menegaskan terjadi kebakaran di wilayah berizindengan kata lain bisa disimpulkan pemegang izin dapat dituntut pidana abai menjaga wilayah izin dari kebakaran katanya alasan ketidakcukupan bukti berdasarkan keterangan ahlikoalisi ini antara lain terdiri dari jikalahari kontras icel dan indonesia corruption watch icw |
Seputar Karhutla Riau: dari Akses Pemadam Sulit sampai Bakar-bakar Sampah (Bagian 1). Awal September lalu, Badan Restorasi Gambut turun ke lapangan memantau beberapa lokasi bakal restorasi. Lahan bekas kebakaran maupun masih terbakar disambangi baik, milik warga maupun konsesi perusahaan. Sebagian wilayah kelola berada di gambut dalam.“Jika musim kemarau tiba, kami akan berkantor disini,” kata Nazir Foead, Kepala BRG, kala itu.Berkantor di lapangan, katanya, sebagai langkah antisipasi, reaksi cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di Riau.Saat pemantauan lapangan, awal September, Riau, sedang musim penghujan. Pesawat TMC terbantu cuaca dalam mengatasi karhutla.Kala tiba di perbatasan Bengkalis dan Siak, ada beberapa petani padi sonor sedang membakar jerami.”Kelihatan itu mereka jaga, tiga-empat orang di sekeliling. Itu yang benar,” ucap Nazir seraya mengatakan, itulah kearifan lokal. Kelola dengan bakar lahan tetapi dijaga hingga tak merembet.Kunjungan pertama, rombongan berhenti di Posko BPBD-Pemadam Kebakaran Bengkalis. Pada 2015, wilayah ini menyumbang asap terparah di Riau.”Tiga tahun terakhir berturut-turut, kalau jalan naik mobil, tak kelihatan jalan ini, perlu hati-hati. Tak jarang ada kecelakaan,” kata Bobby, warga Riau yang kerap melewati kawasan ini.Di sana, ada menara pemantauan setinggi 30 meter. Tim menaiki tangga satu per satu. Dari ketinggian, tampak sawit memenuhi lahan pada konsesi PT Bukit Batu Hutani Alam dan PT Skataka Pratama Makmur, Sinar Mas Group.”Dulu, perkebunan ini rawan kebakaran, sekarang mulai berkurang,” kata Syafrizal Ahbari, anggota BPDP Damkar Bengkalis yang berjaga.Kala kebakaran, pemadam mengeluhkan akses sulit dan tak ada sumber air. Keadaan ini menjadi bahasan kajian BRG.”Kalau ada drone setiap posko lebih akurat, seperti kondisi api dan membantu akses luas,” kata Nazir.Ke depan, katanya, diharapkan ada integrasi bersama desa, misal lewat pemberdayaan. BRG, katanya, sedang mengkaji kemungkinan program drone wajib bagi perusahaan.”Perkiraan kami jarak sampai lima km di luar konsesi. Kita juga perlu pertimbangan segi ekonomi setiap perusahaan, sejauh apa mereka mampu membina dan program seperti apa,” katanya.Dalam pertemuan dengan beberapa bupati, seperti Bupati Bagan Siapi-api, Siak, Dumai, dan Gubernur Riau, Nazir bilang, ada temuan indikasi pelanggaran. BRG, melaporkan kepada KLHK untuk tindaklanjut. BRG bertugas memantau, mengawasi dan merestorasi gambut.Satu contoh, kala ‘ngantor’ lapangan, BRG temukan kasus pembukaan gambut dalam oleh PT RAPP di Pulau Padang.Hingga kini, pemerintah belum menyegel wilayah yang berbatasan dengan hutan alam ini. Lahan sudah tanam akasia dan dibuat kanal. KLHK hanya hentikan sementara operasi RAPP pada konsesi itu.Woro Supartinah, Koordinator Jikalahari, mengatakan, perusahaan, seringkali tak menaati rencana kerja usaha (RKU), dan rencana kerja tahunan (RKT). Walau ada regulasi 70% akasia dan 20% tanaman kehidupan, di lapangan tak berjalan.Penghentian sementara, katanya, bukan solusi hingga perlu ada setop permanen RAPP dan mengganti menjadi komoditas ramah gambut.Beberapa kali BRG bertemu masyarakat. Mereka berdiskusi banyak hal, mulai pembuatan sumur bor, pelarangan pembakaran lahan dan pembukaan lahan gambut, hingga tawaran menanam dengan komoditas lain cocok gambut dalam.”Kedatangan bapak sebagai obat,” kata Jasri, warga Bagan Melibur, Pulau Padang, menyambut Nazir dan rombongan.Masyarakat, katanya, berusaha bertahan hidup dengan sagu, meski beberapa kali sempat terbakar karena pengeringan kanal RAPP.Meski demikian, masyarakat terus bertahan di tengah gempuran hutan tanaman di Pulau Padang. Sagu, katanya, mampu memberikan penghidupan layak dan baik buat ekologi dan lingkungan.***Saat melintasi Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau, masih banyak warga membakar tumpukan sisa tanaman di pekarangan rumah. Beberapa kali Heri, Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Rimbo Panjang sosialisasi soal ini.Dalam perjalanan, di sepanjang jalan hanya berjarak beberapa meter terlihat warga masih membakar sampah. Bahkan ada yang mandi dengan meninggalkan bakaran.“Tak boleh membakar sampah seperti ini, nanti bisa membakar perkebunan atau rumah,” ucap Heri.Bersama-sama, mereka memadamkan api dengan air seadanya. Sebagian warga sudah memahami soal kebakaran, tetapi ada juga yang tak tahu bahaya bakar di lahan gambut. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional | seputar karhutla riau dari akses pemadam sulit sampai bakarbakar sampah bagian awal september lalu badan restorasi gambut turun ke lapangan memantau beberapa lokasi bakal restorasi lahan bekas kebakaran maupun masih terbakar disambangi baik milik warga maupun konsesi perusahaan sebagian wilayah kelola berada di gambut dalamjika musim kemarau tiba kami akan berkantor disini kata nazir foead kepala brg kala ituberkantor di lapangan katanya sebagai langkah antisipasi reaksi cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan terutama di riausaat pemantauan lapangan awal september riau sedang musim penghujan pesawat tmc terbantu cuaca dalam mengatasi karhutlakala tiba di perbatasan bengkalis dan siak ada beberapa petani padi sonor sedang membakar jeramikelihatan itu mereka jaga tigaempat orang di sekeliling itu yang benar ucap nazir seraya mengatakan itulah kearifan lokal kelola dengan bakar lahan tetapi dijaga hingga tak merembetkunjungan pertama rombongan berhenti di posko bpbdpemadam kebakaran bengkalis pada wilayah ini menyumbang asap terparah di riautiga tahun terakhir berturutturut kalau jalan naik mobil tak kelihatan jalan ini perlu hatihati tak jarang ada kecelakaan kata bobby warga riau yang kerap melewati kawasan inidi sana ada menara pemantauan setinggi meter tim menaiki tangga satu per satu dari ketinggian tampak sawit memenuhi lahan pada konsesi pt bukit batu hutani alam dan pt skataka pratama makmur sinar mas groupdulu perkebunan ini rawan kebakaran sekarang mulai berkurang kata syafrizal ahbari anggota bpdp damkar bengkalis yang berjagakala kebakaran pemadam mengeluhkan akses sulit dan tak ada sumber air keadaan ini menjadi bahasan kajian brgkalau ada drone setiap posko lebih akurat seperti kondisi api dan membantu akses luas kata nazirke depan katanya diharapkan ada integrasi bersama desa misal lewat pemberdayaan brg katanya sedang mengkaji kemungkinan program drone wajib bagi perusahaanperkiraan kami jarak sampai lima km di luar konsesi kita juga perlu pertimbangan segi ekonomi setiap perusahaan sejauh apa mereka mampu membina dan program seperti apa katanyadalam pertemuan dengan beberapa bupati seperti bupati bagan siapiapi siak dumai dan gubernur riau nazir bilang ada temuan indikasi pelanggaran brg melaporkan kepada klhk untuk tindaklanjut brg bertugas memantau mengawasi dan merestorasi gambutsatu contoh kala ngantor lapangan brg temukan kasus pembukaan gambut dalam oleh pt rapp di pulau padanghingga kini pemerintah belum menyegel wilayah yang berbatasan dengan hutan alam ini lahan sudah tanam akasia dan dibuat kanal klhk hanya hentikan sementara operasi rapp pada konsesi ituworo supartinah koordinator jikalahari mengatakan perusahaan seringkali tak menaati rencana kerja usaha rku dan rencana kerja tahunan rkt walau ada regulasi akasia dan tanaman kehidupan di lapangan tak berjalanpenghentian sementara katanya bukan solusi hingga perlu ada setop permanen rapp dan mengganti menjadi komoditas ramah gambutbeberapa kali brg bertemu masyarakat mereka berdiskusi banyak hal mulai pembuatan sumur bor pelarangan pembakaran lahan dan pembukaan lahan gambut hingga tawaran menanam dengan komoditas lain cocok gambut dalamkedatangan bapak sebagai obat kata jasri warga bagan melibur pulau padang menyambut nazir dan rombonganmasyarakat katanya berusaha bertahan hidup dengan sagu meski beberapa kali sempat terbakar karena pengeringan kanal rappmeski demikian masyarakat terus bertahan di tengah gempuran hutan tanaman di pulau padang sagu katanya mampu memberikan penghidupan layak dan baik buat ekologi dan lingkungansaat melintasi desa rimbo panjang kampar riau masih banyak warga membakar tumpukan sisa tanaman di pekarangan rumah beberapa kali heri ketua masyarakat peduli api desa rimbo panjang sosialisasi soal inidalam perjalanan di sepanjang jalan hanya berjarak beberapa meter terlihat warga masih membakar sampah bahkan ada yang mandi dengan meninggalkan bakarantak boleh membakar sampah seperti ini nanti bisa membakar perkebunan atau rumah ucap heribersamasama mereka memadamkan api dengan air seadanya sebagian warga sudah memahami soal kebakaran tetapi ada juga yang tak tahu bahaya bakar di lahan gambut |
Soal SP3 Perusahaan: dari Kejaksaan Tak Tahu Proses Penyidikan sampai Polda “Jual” Nama Saksi Ahli. Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan (Panja Karhutla) Komisi III yang membahas surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perusahaan, di Riau dan Sumatera Selatan serta Jambi, pada Selasa (11//10/16), memanggil Kejaksaan. Dalam rapat dengar pendapat ini terungkap, kalau Kejaksaan Riau dan Sumsel, tak pernah tahu proses penyidikan kasus karhutla perusahaan yang di-SP3 itu.”Kejati sama sekali tak tahu proses penyidikan sejumlah perusahaan yang ditetapkan tersangka oleh Polda. Dalam hal ini Polda Sumsel, terutama Riau,” kata Benny K. Harman, Ketua Panja Karhutla Komisi III, di Jakarta (11/10/16).Datang dalam rapat Panja Karhutla ini Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Uung Abdul Syakur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Agus Susdiyanto. Sebenarnya panja juga memanggil Kajati Jambi, tetapi tak hadir hanya perwakilan.Proses hukum yang tak transparan menyimpulkan penetapan SP3 jelas tak profesional. Adapun, indikasi pelanggaran terhadap UU berlaku mulai tercium, meski Komisi III maupun Kejaksaan mengelak untuk mengatakan itu.”Kami tak mengatakan (terjadi pelanggaran atau tidak-red). Ini bisa menjadi rekomendasi dari Komisi III,” ucap Uung.Dari 15 perusahaan yang mendapatkan SP3 di Riau, katanya, 12 tanpa ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Proses yang dilalui Kapolda adalah menetapkan perusahaan sebagai negara dan dimulai tanpa memberitahu Kejaksaan.Selama ini, Kejati dinilai belum berperan aktif dalam mengawal kasus karhutla khusus korporasi. ”Kami akan mulai berkoordinasi dengan Kapolda lebih cerdas dan baik dalam penyidikan,” kata Uung.Serupa Riau, Kejati Sumsel pun tak tahu ada putusan SP3 kepada perusahaan.Sebelum rapat dengan Kajati, Komisi III menggelar pertemuan bersama Kapolda Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua. Kapolda Kalbar dan Papua diwakilkan. DPR merasa undangan tak dihormati, pimpinan rapat meminta kedua perwakilan meninggalkan ruangan.Sesi pertama, Kapolda Kalteng dan Kalsel memaparkan soal SP3. Di Kalteng, ada tiga perusahaan PT Globalindo Alam Perkasa, PT Persada Era Agro Kencana (PEAK) dan PT Katingan Mujur Sejahtera) dan satu perorangan terima SP3.SP3 keluar dianggap tak memiliki alat bukti cukup. Dalam paparan, Kapolda Kalteng, Brigjen Pol Fakhrizal menyebutkan telah serius menangani permasalahan karhutla.Bahkan, seakan ingin menguatkan kalau penanganan karhutla serius, dia menyebut-nyebut mendatangkan para saksi ahli seperti Prof Bambang Hero, Basuki Wasis, Alvin Syahrin, dan Nyoto Santoso.”Hasil penyidikan lapangan membuktikan perkara tak mampu dipertanggungjawabkan kepada korporasi,” katanya.Ketiga perusahaan dianggap tak terbukti membakar sengaja dan dinilai patuh menjaga kawasan dari api. Bahkan, dia bilang perusahaan memiliki standar operating prosedure (SOP) lengkap dalam pemadaman kebakaran.Komisi III Asrul Sani mengapresiasi paparan ini. ”Saya percaya karena meyakini kredibilitas dari pakar yang dipilih pada kasus karhutla di Kalteng.”Apa kata saksi ahli? Kala konfirmasi, Bambang Hero, Guru Besar Perlindungan Hutan Institut Pertanian Bogor, kecewa. Dia tahu perusahaan, seperti PEAK dapat SP3 saat menghubungi melalui telepon. Sebelumnya, GAP dia menolak untuk SP3.”Saya kecewa. Ini kita jadi dianggap main-main, kami diundang resmi SP3. Ini sebuah tamparan. Kalau mau seirus, ya serius. SP3 jangan dijadikan sebagai andalan bagi mereka,” katanya.Tak hanya Kalteng, Bambang juga jadi saksi ahli di Riau. Semua perusahaan yang diteliti, katanya, memberikan sinyal positif bahwa kebakaran sengaja.Bila dirunut proses berlaku, seharusnya keputusan penyidik diketahui para pengumpul bukti di lapangan, salah satu saksi ahli.”Kami memang tidak tahu, GAP saya sempat protes di Bareskrim, namun hingga kini tak ada kejelasan.”Dia merekomendasikan, guna menuntaskan perkara SP3 perusahaan perlu ada pedoman penyelesaian karhutla. Tujuannya, kata Bambang, agar proses penyidikan transparan dan memiliki kesamaan persepsi dalam melihat pelanggaran lingkungan hidup. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | soal sp perusahaan dari kejaksaan tak tahu proses penyidikan sampai polda jual nama saksi ahli panitia kerja kebakaran hutan dan lahan panja karhutla komisi iii yang membahas surat perintah penghentian penyidikan sp perusahaan di riau dan sumatera selatan serta jambi pada selasa memanggil kejaksaan dalam rapat dengar pendapat ini terungkap kalau kejaksaan riau dan sumsel tak pernah tahu proses penyidikan kasus karhutla perusahaan yang disp itukejati sama sekali tak tahu proses penyidikan sejumlah perusahaan yang ditetapkan tersangka oleh polda dalam hal ini polda sumsel terutama riau kata benny k harman ketua panja karhutla komisi iii di jakarta datang dalam rapat panja karhutla ini kepala kejaksaan tinggi riau uung abdul syakur dan kepala kejaksaan tinggi sumsel agus susdiyanto sebenarnya panja juga memanggil kajati jambi tetapi tak hadir hanya perwakilanproses hukum yang tak transparan menyimpulkan penetapan sp jelas tak profesional adapun indikasi pelanggaran terhadap uu berlaku mulai tercium meski komisi iii maupun kejaksaan mengelak untuk mengatakan itukami tak mengatakan terjadi pelanggaran atau tidakred ini bisa menjadi rekomendasi dari komisi iii ucap uungdari perusahaan yang mendapatkan sp di riau katanya tanpa ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan spdp dari kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri proses yang dilalui kapolda adalah menetapkan perusahaan sebagai negara dan dimulai tanpa memberitahu kejaksaanselama ini kejati dinilai belum berperan aktif dalam mengawal kasus karhutla khusus korporasi kami akan mulai berkoordinasi dengan kapolda lebih cerdas dan baik dalam penyidikan kata uungserupa riau kejati sumsel pun tak tahu ada putusan sp kepada perusahaansebelum rapat dengan kajati komisi iii menggelar pertemuan bersama kapolda kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan selatan dan papua kapolda kalbar dan papua diwakilkan dpr merasa undangan tak dihormati pimpinan rapat meminta kedua perwakilan meninggalkan ruangansesi pertama kapolda kalteng dan kalsel memaparkan soal sp di kalteng ada tiga perusahaan pt globalindo alam perkasa pt persada era agro kencana peak dan pt katingan mujur sejahtera dan satu perorangan terima spsp keluar dianggap tak memiliki alat bukti cukup dalam paparan kapolda kalteng brigjen pol fakhrizal menyebutkan telah serius menangani permasalahan karhutlabahkan seakan ingin menguatkan kalau penanganan karhutla serius dia menyebutnyebut mendatangkan para saksi ahli seperti prof bambang hero basuki wasis alvin syahrin dan nyoto santosohasil penyidikan lapangan membuktikan perkara tak mampu dipertanggungjawabkan kepada korporasi katanyaketiga perusahaan dianggap tak terbukti membakar sengaja dan dinilai patuh menjaga kawasan dari api bahkan dia bilang perusahaan memiliki standar operating prosedure sop lengkap dalam pemadaman kebakarankomisi iii asrul sani mengapresiasi paparan ini saya percaya karena meyakini kredibilitas dari pakar yang dipilih pada kasus karhutla di kaltengapa kata saksi ahli kala konfirmasi bambang hero guru besar perlindungan hutan institut pertanian bogor kecewa dia tahu perusahaan seperti peak dapat sp saat menghubungi melalui telepon sebelumnya gap dia menolak untuk spsaya kecewa ini kita jadi dianggap mainmain kami diundang resmi sp ini sebuah tamparan kalau mau seirus ya serius sp jangan dijadikan sebagai andalan bagi mereka katanyatak hanya kalteng bambang juga jadi saksi ahli di riau semua perusahaan yang diteliti katanya memberikan sinyal positif bahwa kebakaran sengajabila dirunut proses berlaku seharusnya keputusan penyidik diketahui para pengumpul bukti di lapangan salah satu saksi ahlikami memang tidak tahu gap saya sempat protes di bareskrim namun hingga kini tak ada kejelasandia merekomendasikan guna menuntaskan perkara sp perusahaan perlu ada pedoman penyelesaian karhutla tujuannya kata bambang agar proses penyidikan transparan dan memiliki kesamaan persepsi dalam melihat pelanggaran lingkungan hidup |
Ignasius Jonan Jadi Menteri ESDM, Apa Kata Pegiat Lingkungan?. Setelah kosong hampir dua bulan, dan dipegang pelaksana tugas, Luhut B Pandjaitan, akhirnya Presiden Joko Widodo menunjuk Ignasius Jonan, menempati posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (14/10/16). Sementara Arcandra Tahar—yang sempat menjadi Menteri ESDM beberapa hari sebelum diberhentikan secara hormat oleh Presiden–, duduk sebagai Wakil Menteri ESDM. Apa tanggapan para pegiat lingkungan?Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional, mengatakan, siapapun Menteri ESDM harus mampu membawa perubahan paradigma dalam pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di Indonesia.“ESDM ke depan harus bisa memimpin Indonesia menuju pembangunan bersih dan rendah karbon yang tak lagi berbasis sumber energi fosil,” katanya di Jakarta, Jumat (14/10/16).Pada sektor energi, katanya, seiring target pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca 29% hingga 2030 guna mengurangi dampak perubahan iklim, maka penting percepatan energi terbarukan.“Ini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan serta pulau-pulau terdepan,” ujar dia.Dia menilai, energi terbarukan harus memiliki kebijakan atau aturan tersendiri. Kalau membandingkan dengan sumber energi lain, ada UU yang mengatur, misal, UU Migas, UU Mineral Batubara, dan UU Panas Bumi.“Energi terbarukan tak ada kebijakan khusus yang mendukung. Pemerintah dan DPR perlu membuat UU khusus mendorong percepatan energi terbarukan, dan membuka sekat maupun hambatan kebijakan, terutama hambatan fiskal, dan mendorong investasi lebih besar untuk energi terbarukan,” katanya.Menteri ESDM, katanya, juga harus berani melawan mafia energi fosil yang selama ini menikmati subsidi negara begitu besar dan menghambat langkah menuju kedaulatan energi berbasis sumber energi terbarukan.Tak hanya itu. Pada sektor sumberdaya mineral, katanya, Jonan harus berani melawan keinginan korporasi dalam mengeruk kekayaan alam dengan cepat dan ekspor bahan mentah.“Pencadangan mineral buat kebutuhan strategis negara masa depan harus bisa dipastikan, sambil memastikan tanggung jawab korporasi dalam merehabilitasi dan menetralisir wilayah-wilayah bekas tambang yang rusak dan tercemar berat,” ucap Yaya, panggilan akrabnya.Untuk itu, katanya, KESDM harus memperbaiki tata kelola, antara lain, , reformasi birokrasi, dan membersihkan kementerian dari mafia sumber daya alam. , perizinan yang sudah dimulai sejak korsup KPK dan penegakan hukum. , transparansi kepada publik perizinan dan wilayah-wilayah konsesi korporasi ekstraktif.Arif Fiyanto, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara juga menanggapi Menteri ESDM baru ini. Dia mengatakan, pekerjaan rumah Menteri Jonan yakni membenahi tata kelola energi dan sumber daya mineral.Saat ini, pemerintah masih melihat energi dan sumber daya mineral sekadar penggerak pertumbuhan ekonomi. Alhasil, perekonomian benar-benar ditopang energi fosil.“Ini berbahaya. Pengalaman di banyak negara, negara-negara sangat tergantung perekonomian pada bahan bakar fosil akan sangat rentan terkena dampak fluktuasi komoditas itu,” katanya.Untuk itu, katanya, Jonan harus mempunyai visi jelas bagaimana mencapai kedaulatan energi tanpa mengorbankan lingkungan dan iklim.Saat ini, pemerintah masih terpaku pada bahan bakar fosil seperti batubara, dalam pemenuhan energi nasional. Padahal, sumber energi ini berdampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan dan iklim.Dia mendesak, Jonan serius mendorong dan mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. “Menteri Jonan harus bisa menjadi konduktor yang baik dan tegas dalam implementasi kebijakan energi nasional. Jonan harus dapat bekerja sama dengan PLN, hingga mematuhi target dan kebijakan apa yang ditetapkan pemerintah.”William Sabandar, mantan Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan KESDM menilai positif pemilihan Jonan dengan melihat pengalaman, komitmen dan kapasitas sang menteri selama ini dalam membangun Indonesia lebih baik ke depan.Dia berharap, Jonan dapat melanjutkan membangun sektor bersih, bebas praktik mafia dan korupsi. “Tentu melihat secara menyeluruh pengembangan energi kita, yang harapannya bisa fokus pada energi terbarukan,” katanya.Era Menteri ESDM, Sudirman Said, guna memperkuat urusan energi terbarukan, ada tim khusus dinamakan Tim Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan di KESDM. Tim ini baru saja disunat Plt Menteri ESDM, Luhut B Pandjaitan.Tri Mumpuni, tokoh penggerak pengembangan energi terbarukan untuk masyarakat kawasan terpencil mengatakan, pekerjaan Jonan banyak untuk memngembangkan energi terbarukan. Terutama, katanya, akses energi bagi masyarakat terpencil dengan energi terbarukan. “Keteradilan energi buat seluruh rakyat Indonesia harus dibuka,” kata perempuan dari Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan ini.Menurut dia, program listrik perdesaan dengan melibatkan masyarakat, dan pendampingan masyarakat oleh sarjana yang berkompeten. Juga membuat listrik dengan melihat potensi energi yang tersedia di daerah itu.Sementara, Melky Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pesimis pemilihan Jonan sebagai Menteri SDM akan berpengaruh signifikan bagi perbaikan tata kelola ESDM guna menekan laju kerusakan lingkungan dan keselamatan rakyat dampak tambang dan energi.”Sebenarnya pergantian kepemimpinan bukan solusi. Terpenting, bagaimana persoalan kebijakan energi perlu diubah mengedepankan energi bersih, terbarukan, yang ramah lingkungan.”Pemilihan Jonan, katanya, memiliki keterkaitan dengan infrastruktur pengangkutan komoditas dalam RPJMN—dengan melihat latar belakang yang dia miliki. Dia menyebut, infrastruktur kereta api batubara dan pelabuhan khusus batubara.Bukan itu saja. Jatam menilai, Jokowi ceroboh memilih kembali Achandra Tahar. ”Dia yang merekomendasikan perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport.”Jadi, katanya, tambah jelas, posisi Achandra mewakili kepentingan perusahaan itu bersama Plt Menteri ESDM, Luhut B Pandjaitan yang hendak merevisi PP Nomor 1 Tahun 2014.Hindun Mualaika, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia menyebutkan, meski tak memiliki isu profesional bidang energi, kinerja Jonan cukup baik kala menduduki posisi Menteri Perhubungan.”Tata kelola ESDM yang carut marut ini membutuhkan kepemimpinan kuat dan koordinasi kuat pula. Isu energi cukup teknis, detail dan beragam. Jonan perlu belajar cepat.”Energi, katanya, juga berperan dalam komitmen penurunan emisi karbon Indonesia di dunia. Sayangnya, para pemimpin Indonesia masih kurang kemauan politik ke arah energi bersih.Memang, katanya, pindah dari energi fosil ke terbarukan bukan perkara mudah. Untuk itu, katanya, perlu sinergi antarkementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Industri dan lain-lain.Dia berharap, Jonan independen dan tak bisa disetir kepentingan industri. “Energi ini kepentingan politiknya besar sekali,” ujar dia.Hindun meminta, Jonan punya visi jelas dalam membangun energi di Indonesia dan bijak dalam menanggapi proyek 35.000 MW. ”Selama ini dampak tak pernah dilihat dari sisi sosial, lingkungan, kesehatan dan eksternal lainnya. Semoga proyek ini masih bisa direvisi.”Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay menduga, Jokowi mau memperbaiki sistem transportasi minyak dan gas dengan menunjuk Jonan. “Pembenahan sektor industri ini memang dibutuhkan,” katanya.Sebelum menjadi Menteri Perhubungan, Jonan duduk sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT KAI dan Citibank. Kemampuan manajemen ini, mungkin dapat dikombinasikan dengan pengetahuan Wakil Menteri, Archandra Tahar.”Untuk manajemen tata kelola dan mendorong akuntabilitas perusahaan migas dan tambang,” katanya.Dia berharap, perbaikan tata kelola ESDM bisa kelar dalam tiga tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi. ” sudah ada, secara konsisten terus dijalankan. Jangan buat baru,” katanya.KESDM, katanya, perlu menguatkan hilirisasi energi, dan penertiban IUP yang seringkali berbenturan dengan kewenangan daerah.Sedangkan, pengetahuan ketahanan energi dan pemanfaatan energi baru, katanya, tak terlalu dipahami Jonan. Ditambah lagi, Archandra memiliki peran dalam industri minyak dan gas, hingga kemungkinan tak bisa tegas pada pelaku industri dan pengusaha sektor ini. | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas | ignasius jonan jadi menteri esdm apa kata pegiat lingkungan setelah kosong hampir dua bulan dan dipegang pelaksana tugas luhut b pandjaitan akhirnya presiden joko widodo menunjuk ignasius jonan menempati posisi menteri energi dan sumber daya mineral jumat sementara arcandra taharyang sempat menjadi menteri esdm beberapa hari sebelum diberhentikan secara hormat oleh presiden duduk sebagai wakil menteri esdm apa tanggapan para pegiat lingkungannur hidayati direktur eksekutif walhi nasional mengatakan siapapun menteri esdm harus mampu membawa perubahan paradigma dalam pembangunan sektor energi dan sumberdaya mineral di indonesiaesdm ke depan harus bisa memimpin indonesia menuju pembangunan bersih dan rendah karbon yang tak lagi berbasis sumber energi fosil katanya di jakarta jumat pada sektor energi katanya seiring target pemerintah menurunkan emisi gas rumah kaca hingga guna mengurangi dampak perubahan iklim maka penting percepatan energi terbarukanini untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat terutama mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan serta pulaupulau terdepan ujar diadia menilai energi terbarukan harus memiliki kebijakan atau aturan tersendiri kalau membandingkan dengan sumber energi lain ada uu yang mengatur misal uu migas uu mineral batubara dan uu panas bumienergi terbarukan tak ada kebijakan khusus yang mendukung pemerintah dan dpr perlu membuat uu khusus mendorong percepatan energi terbarukan dan membuka sekat maupun hambatan kebijakan terutama hambatan fiskal dan mendorong investasi lebih besar untuk energi terbarukan katanyamenteri esdm katanya juga harus berani melawan mafia energi fosil yang selama ini menikmati subsidi negara begitu besar dan menghambat langkah menuju kedaulatan energi berbasis sumber energi terbarukantak hanya itu pada sektor sumberdaya mineral katanya jonan harus berani melawan keinginan korporasi dalam mengeruk kekayaan alam dengan cepat dan ekspor bahan mentahpencadangan mineral buat kebutuhan strategis negara masa depan harus bisa dipastikan sambil memastikan tanggung jawab korporasi dalam merehabilitasi dan menetralisir wilayahwilayah bekas tambang yang rusak dan tercemar berat ucap yaya panggilan akrabnyauntuk itu katanya kesdm harus memperbaiki tata kelola antara lain reformasi birokrasi dan membersihkan kementerian dari mafia sumber daya alam perizinan yang sudah dimulai sejak korsup kpk dan penegakan hukum transparansi kepada publik perizinan dan wilayahwilayah konsesi korporasi ekstraktifarif fiyanto koordinator kampanye iklim dan energi greenpeace asia tenggara juga menanggapi menteri esdm baru ini dia mengatakan pekerjaan rumah menteri jonan yakni membenahi tata kelola energi dan sumber daya mineralsaat ini pemerintah masih melihat energi dan sumber daya mineral sekadar penggerak pertumbuhan ekonomi alhasil perekonomian benarbenar ditopang energi fosilini berbahaya pengalaman di banyak negara negaranegara sangat tergantung perekonomian pada bahan bakar fosil akan sangat rentan terkena dampak fluktuasi komoditas itu katanyauntuk itu katanya jonan harus mempunyai visi jelas bagaimana mencapai kedaulatan energi tanpa mengorbankan lingkungan dan iklimsaat ini pemerintah masih terpaku pada bahan bakar fosil seperti batubara dalam pemenuhan energi nasional padahal sumber energi ini berdampak negatif terhadap lingkungan kesehatan dan iklimdia mendesak jonan serius mendorong dan mendukung pengembangan energi terbarukan di indonesia menteri jonan harus bisa menjadi konduktor yang baik dan tegas dalam implementasi kebijakan energi nasional jonan harus dapat bekerja sama dengan pln hingga mematuhi target dan kebijakan apa yang ditetapkan pemerintahwilliam sabandar mantan ketua tim percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan kesdm menilai positif pemilihan jonan dengan melihat pengalaman komitmen dan kapasitas sang menteri selama ini dalam membangun indonesia lebih baik ke depandia berharap jonan dapat melanjutkan membangun sektor bersih bebas praktik mafia dan korupsi tentu melihat secara menyeluruh pengembangan energi kita yang harapannya bisa fokus pada energi terbarukan katanyaera menteri esdm sudirman said guna memperkuat urusan energi terbarukan ada tim khusus dinamakan tim percepatan pengembangan energi terbarukan di kesdm tim ini baru saja disunat plt menteri esdm luhut b pandjaitantri mumpuni tokoh penggerak pengembangan energi terbarukan untuk masyarakat kawasan terpencil mengatakan pekerjaan jonan banyak untuk memngembangkan energi terbarukan terutama katanya akses energi bagi masyarakat terpencil dengan energi terbarukan keteradilan energi buat seluruh rakyat indonesia harus dibuka kata perempuan dari institut bisnis dan ekonomi kerakyatan inimenurut dia program listrik perdesaan dengan melibatkan masyarakat dan pendampingan masyarakat oleh sarjana yang berkompeten juga membuat listrik dengan melihat potensi energi yang tersedia di daerah itusementara melky nahar kepala kampanye jaringan advokasi tambang jatam pesimis pemilihan jonan sebagai menteri sdm akan berpengaruh signifikan bagi perbaikan tata kelola esdm guna menekan laju kerusakan lingkungan dan keselamatan rakyat dampak tambang dan energisebenarnya pergantian kepemimpinan bukan solusi terpenting bagaimana persoalan kebijakan energi perlu diubah mengedepankan energi bersih terbarukan yang ramah lingkunganpemilihan jonan katanya memiliki keterkaitan dengan infrastruktur pengangkutan komoditas dalam rpjmndengan melihat latar belakang yang dia miliki dia menyebut infrastruktur kereta api batubara dan pelabuhan khusus batubarabukan itu saja jatam menilai jokowi ceroboh memilih kembali achandra tahar dia yang merekomendasikan perpanjangan ekspor konsentrat pt freeportjadi katanya tambah jelas posisi achandra mewakili kepentingan perusahaan itu bersama plt menteri esdm luhut b pandjaitan yang hendak merevisi pp nomor tahun hindun mualaika juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesia menyebutkan meski tak memiliki isu profesional bidang energi kinerja jonan cukup baik kala menduduki posisi menteri perhubungantata kelola esdm yang carut marut ini membutuhkan kepemimpinan kuat dan koordinasi kuat pula isu energi cukup teknis detail dan beragam jonan perlu belajar cepatenergi katanya juga berperan dalam komitmen penurunan emisi karbon indonesia di dunia sayangnya para pemimpin indonesia masih kurang kemauan politik ke arah energi bersihmemang katanya pindah dari energi fosil ke terbarukan bukan perkara mudah untuk itu katanya perlu sinergi antarkementerian terkait seperti kementerian lingkungan hidup dan kehutanan kementerian keuangan kementerian industri dan lainlaindia berharap jonan independen dan tak bisa disetir kepentingan industri energi ini kepentingan politiknya besar sekali ujar diahindun meminta jonan punya visi jelas dalam membangun energi di indonesia dan bijak dalam menanggapi proyek mw selama ini dampak tak pernah dilihat dari sisi sosial lingkungan kesehatan dan eksternal lainnya semoga proyek ini masih bisa direvisimaryati abdullah koordinator nasional publish what you pay menduga jokowi mau memperbaiki sistem transportasi minyak dan gas dengan menunjuk jonan pembenahan sektor industri ini memang dibutuhkan katanyasebelum menjadi menteri perhubungan jonan duduk sebagai direktur utama pt bahana pembinaan usaha indonesia persero pt kai dan citibank kemampuan manajemen ini mungkin dapat dikombinasikan dengan pengetahuan wakil menteri archandra taharuntuk manajemen tata kelola dan mendorong akuntabilitas perusahaan migas dan tambang katanyadia berharap perbaikan tata kelola esdm bisa kelar dalam tiga tahun terakhir masa kepemimpinan jokowi sudah ada secara konsisten terus dijalankan jangan buat baru katanyakesdm katanya perlu menguatkan hilirisasi energi dan penertiban iup yang seringkali berbenturan dengan kewenangan daerahsedangkan pengetahuan ketahanan energi dan pemanfaatan energi baru katanya tak terlalu dipahami jonan ditambah lagi archandra memiliki peran dalam industri minyak dan gas hingga kemungkinan tak bisa tegas pada pelaku industri dan pengusaha sektor ini |
Mau Tahu Seputar Praktik-praktik Pengelolaan Gambut? Mari Datang ke Jambore Ini…. Lebih dari 1.000 warga akan berkumpul di GOR Kotabaru, Jambi mengikuti Jambore Masyarakat Gambut (JMG)2016. Sebagian besar petani gambut, masyarakat peduli api, perangkat desa dan para pendamping.Mereka datang dari tujuh provinsi yang menjadi target sentral restorasi gambut, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Sumatera Selatan, Riau dan Jambi dan Papua. Ada juga beberapa wakil dari Aceh dan tempat lain.JMG yang diselenggarakan Badan Restorasi Gambut (BRG) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Jambi, tim restorasi gambut Jambi, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil ini akan berlangsung tiga hari, 5-7 November 2016, di GOR Kotabaru, Jambi.Deputi bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut, Myrna A. Saftri mengatakan, jambore ini menjadi wadah saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penyelamatan gambut berbasis komunitas. “Para peserta menunjukkan upaya inovatif menyelamatkan gambut dan meningkatkan kesejahteraan,” katanya saat jumpa pers di Jambi, Jumat ini.Dia menyebutkan, acara bertajuk ini adalah forum mempertemukan warga desa untuk saling terkoneksi. “Ini forum beragam, intinya saling memberi informasi, sharing pengetahuan, sharing pengalaman, memperbanyak teman. Ini bisa jadi satu kelompok kuat.”“Prinsipnya, dalam resrtorasi gambut, bukan memulihkan ekosistem, tapi kehidupan masyarakat,” ucap Myrna.Selama ini, gambut hanya cerita suram, tentang kebakaran, bencana, kemiskinan dan lain-lain. Dengan JMG bisa memunculkan energi positif, bahwa gambut bisa menjadi surga bagi masyarakat. “Kita yakin, menyelamatkan gambut itu bisa, kalau kita mau kerjasama,” katanya seraya mengatakan acara ini akan jadi agenda tahunan sampai 2020.Myrna mengatakan, selama ini banyak masyarakat mengelola lahan gambut tipis untuk budidaya. Di Jambi, ada 900.000 hektar gambut tersebar di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Sebagian, katanya, dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian dan pekebunan.Ridham Priskap, Ketua Tim Restorasi Gambut Jambi mengatakan, ada beberapa produk berhasil dibudidayakan masyarakat Jambi di lahan gambut. Masyarakat di Tanjung Jabung Barat, mengembangkan kopi liberika di gambut. Kopi liberika tungkal komposit mulai dikembangkan 60 tahun lalu itu, telah mendapat hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM.Di Tanjung Jabung Timur, masyarakat juga mulai budidaya kedelai dan pinang. Petani di Kumpeh, Muaro Jambi mengelola lahan gambut untuk tanaman jagung. “Di Tangkit ada nanas. Kalau orang sebut nanas Tangkit, itu sudah jaminan, nanas manis, masak alami,” kata Ridham. Selain untuk sumber ekonomi, nanas juga untuk sekat bakar.“Walau di bara api akan keluarkan air, walaupun kemarau. Masyarakat mulai untuk barier api,” kata Rudi Syaf, Manajer Komunikasi KKI Warsi.Tanaman cocok gambut lain, katanya, seperti jelutung. Budidaya jelutung rawa tak perlu mengubah bentang alam gambut. “Jelutung rawa ini walaupun banjir tetap hidup, perlu kanal,” katanya mengatakan, tanaman ini bahan dasar bikin permen karet.JMG, juga akan mewadahi beragam aktivitas, seperti dialog kebijakan, forum aksi dan panggung inovasi rakyat, pondok belajar gambut, sudut pengetahuan, nonton bareng, diskusi serta pameran.Ridham berharap, acara JMG bisa menjadi media sosialisasi pada masyarakat untuk bisa mengelola gambut sebaik mungkin.Myrna mengatakan, Indonesia, setidaknya memiliki 15-20 juta hektar gambut tropis berada di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Tiga pulau inilah menjadi sentral restorasi BRG.BRG menargetkan 2,4 juta hektar gambut direstorasi hingga 2020. Tahun sama, badan ini juga menargetkan ada 1.000 desa akan didampingi dalam pengelolaan gambut, 300 desa disokong pendanaan lewat APBN dan 200 desa dana donor. Sekitar 500 desa di konsesi perusahaan, biaya akan ditanggung mereka.Pemerintah Jambi, kata Ridham, sedang merencanakan membuat 72 desa masyarakat gambut pada 2017. Desa ini akan menjadi contoh pengelolaan lahan gambut.Dari 900.000 hektar lahan gambut di Jambi, 151.000 hektare rusak parah dan target restorasi BRG. Seluas 99.000 rusak, dikuasai perusahaan pemegang konsesi sawit, HTI dan HPH, di Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Mauro Jambi. Menurut Myrna, jumlah cukup besar itu harus segera direstorasi.Kerusakan lahan gabut, katanya, bukan hanya karena kebakaran tahun sebelumnya, juga pengelolaan keliru. “Jadi ada kubah gambut dalam dibuka menjadi kanal,” katanya. | [0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | kampanye publik
ketahanan komunitas
pelestarian habitat | mau tahu seputar praktikpraktik pengelolaan gambut mari datang ke jambore ini lebih dari warga akan berkumpul di gor kotabaru jambi mengikuti jambore masyarakat gambut jmg sebagian besar petani gambut masyarakat peduli api perangkat desa dan para pendampingmereka datang dari tujuh provinsi yang menjadi target sentral restorasi gambut yakni kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan sumatera selatan riau dan jambi dan papua ada juga beberapa wakil dari aceh dan tempat lainjmg yang diselenggarakan badan restorasi gambut brg bersama kementerian lingkungan hidup dan kehutanan pemerintah jambi tim restorasi gambut jambi serta sejumlah organisasi masyarakat sipil ini akan berlangsung tiga hari november di gor kotabaru jambideputi bidang edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan badan restorasi gambut myrna a saftri mengatakan jambore ini menjadi wadah saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam penyelamatan gambut berbasis komunitas para peserta menunjukkan upaya inovatif menyelamatkan gambut dan meningkatkan kesejahteraan katanya saat jumpa pers di jambi jumat inidia menyebutkan acara bertajuk ini adalah forum mempertemukan warga desa untuk saling terkoneksi ini forum beragam intinya saling memberi informasi sharing pengetahuan sharing pengalaman memperbanyak teman ini bisa jadi satu kelompok kuatprinsipnya dalam resrtorasi gambut bukan memulihkan ekosistem tapi kehidupan masyarakat ucap myrnaselama ini gambut hanya cerita suram tentang kebakaran bencana kemiskinan dan lainlain dengan jmg bisa memunculkan energi positif bahwa gambut bisa menjadi surga bagi masyarakat kita yakin menyelamatkan gambut itu bisa kalau kita mau kerjasama katanya seraya mengatakan acara ini akan jadi agenda tahunan sampai myrna mengatakan selama ini banyak masyarakat mengelola lahan gambut tipis untuk budidaya di jambi ada hektar gambut tersebar di tanjung jabung barat tanjung jabung timur dan muaro jambi sebagian katanya dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian dan pekebunanridham priskap ketua tim restorasi gambut jambi mengatakan ada beberapa produk berhasil dibudidayakan masyarakat jambi di lahan gambut masyarakat di tanjung jabung barat mengembangkan kopi liberika di gambut kopi liberika tungkal komposit mulai dikembangkan tahun lalu itu telah mendapat hak paten dari kementerian hukum dan hamdi tanjung jabung timur masyarakat juga mulai budidaya kedelai dan pinang petani di kumpeh muaro jambi mengelola lahan gambut untuk tanaman jagung di tangkit ada nanas kalau orang sebut nanas tangkit itu sudah jaminan nanas manis masak alami kata ridham selain untuk sumber ekonomi nanas juga untuk sekat bakarwalau di bara api akan keluarkan air walaupun kemarau masyarakat mulai untuk barier api kata rudi syaf manajer komunikasi kki warsitanaman cocok gambut lain katanya seperti jelutung budidaya jelutung rawa tak perlu mengubah bentang alam gambut jelutung rawa ini walaupun banjir tetap hidup perlu kanal katanya mengatakan tanaman ini bahan dasar bikin permen karetjmg juga akan mewadahi beragam aktivitas seperti dialog kebijakan forum aksi dan panggung inovasi rakyat pondok belajar gambut sudut pengetahuan nonton bareng diskusi serta pameranridham berharap acara jmg bisa menjadi media sosialisasi pada masyarakat untuk bisa mengelola gambut sebaik mungkinmyrna mengatakan indonesia setidaknya memiliki juta hektar gambut tropis berada di sumatera kalimantan dan papua tiga pulau inilah menjadi sentral restorasi brgbrg menargetkan juta hektar gambut direstorasi hingga tahun sama badan ini juga menargetkan ada desa akan didampingi dalam pengelolaan gambut desa disokong pendanaan lewat apbn dan desa dana donor sekitar desa di konsesi perusahaan biaya akan ditanggung merekapemerintah jambi kata ridham sedang merencanakan membuat desa masyarakat gambut pada desa ini akan menjadi contoh pengelolaan lahan gambutdari hektar lahan gambut di jambi hektare rusak parah dan target restorasi brg seluas rusak dikuasai perusahaan pemegang konsesi sawit hti dan hph di tanjung jabung timur tanjung jabung barat dan mauro jambi menurut myrna jumlah cukup besar itu harus segera direstorasikerusakan lahan gabut katanya bukan hanya karena kebakaran tahun sebelumnya juga pengelolaan keliru jadi ada kubah gambut dalam dibuka menjadi kanal katanya |
Adaptasi Perubahan Iklim Berbasis Kearifan Lokal. Seperti Apa?. Salah satu strategi yang dinilai ampuh untuk mengurangi resiko bencana adalah adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal. Keyakinan itu terungkap dalam dialog publik bertema “Membangun Ketangguhan Melalui Adaptasi Perubahan Iklim”.Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) menggelar dialog tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana. Menurut catatan APIK, selama dua puluh tahun terakhir, diperkirakan 90% bencana besar di dunia disebabkan oleh kejadian terkait cuaca.Ari Mochamad, program APIK, mengungkapkan, kearifan lokal dan modal sosial dapat menjadi contoh strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim.Namun, penerapan strategi tersebut dipandang perlu mendapat dukungan partisipasi berbagai pihak seperti kelompok keagamaan untuk meningkatkan kesadaran, serta dunia usaha dengan investasi sosial. Selain itu, menurut Ari, diperlukan juga komitmen kepala daerah dalam merespon perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas di tingkat daerah.“Praktik adaptasi perubahan iklim harus dimulai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui aksi kolaboratif dan berlangsung sepanjang tahun. Hal tersebut harus dilakukan jika ingin mengurangi risiko bencana yang mengancam masyarakat dan menuju Indonesia yang lebih tangguh,” paparnya ketika ditemui Mongabay di Hotel Aryaduta Manado, Kamis (12/10/2016).Ari menegaskan, komitmen pemerintah harus dimulai dengan sebuah proses kajian kerentanan. Salah satu elemen yang terdapat di dalamnya adalah historikal data yang terkait dengan bencana, kondisi masyarakat, termasuk juga skenario adaptasi kedepan.“Dari situ akan terlihal sektor mana yang paling rentan. Dari kerentanan tadi, akan keluar pilihan-pilihan adaptasi. Misalnya, karena keterbatasan biaya yang dimiliki provinsi, maka prioritas di daerah akan di fokuskan di pesisir dan pertanian,” jelasnya.Jadi, masih dikatakan Ari, strategi adaptasi yang dikembangkan harus meletakkan basis perencanaan dengan mempertimbangkan ancaman-ancaman perubahan iklim di dalamnya, sehingga pilihan-pilihannya akan menjadi tepat.“Jangan bangun tanggul, tapi tidak banjir atau malah membuat bencana baru. Jadi pilihan adaptasi bisa dari yang murah, seperti kearifan lokal. Disesuaikan dengan karakter dan sesuai dengan konteks daerah, tidak bisa ditetapkan secara nasional,” tambah Ari.Senada dengan itu, Abdul Latif Bustomi, Direktur Eksekutif Adaptasi Perubahan Iklim Nahdatul Ulama mengatakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia sudah memiliki strategi adaptasi berbasis kearifan lokal, pemahaman soal perubahan iklim, pengurangan risiko bencana dan bagaimana cara menghadapinya.Salah satu faktor yang mendasarinya adalah interaksi dengan lingkungan dalam kurun waktu yang relatif lama. Dia mencontohkan kearifan lokal masyarakat di kepulauan Talaud seperti atau .Hasil interaksi masyarakat kepulauan dengan lingkungannya membuat mereka memiliki pengetahuan, semisal, lokasi dan musim ikan. Sehingga, untuk menangkapnya masyarakat tidak perlu menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.“Jadi ada keberlanjutan dan tanggung jawab pada masa depan. Bahwa, ikan bukan hanya dikelola untuk generasi sekarang.”Sehingga, penyelarasan kebijakan pemerintah, kearifan lokal dan ajaran agama dinilai sebagai sebuah keharusan. Sebab, dia tak memungkiri bahwa dalam program-program pembangunan, terkadang terdapat upaya menerobos konsep-konsep kearifan lokal dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan.Agar penyelarasan itu bisa tercapai, Abdul Latif menyarankan pada pemerintah untuk kembali menggali pengetahuan dan memori kolektif terkait kearifan lokal sebagai cara menghadapi perubahan iklim.“Karena konsep kearifan lokal lebih mudah diterima daripada gagasan-gagasan dari luar yang tidak dimengerti masyarakat,” kata Abdul Latif.Agar hal tersebut dapat terwujud, pemerintah diharapkan mau menyusun produk-produk legislatif yang berpihak pada konservasi-ekologis. Selain itu, ia mengingatkan bahwa tindakan yang cenderung merusak lingkungan memiliki pertanggujawaban yang bersifat eskatologis.“Apa yang diperbuat hari ini akan dipertanggungjawabkan setelah meninggal. Sehingga, perlu juga membumikan ajaran agama ke dalam aksi nyata,” terang Abdul Latif.Lilik Kurniawan, Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, mengatakan, sebelum bencana terjadi masyarakat harus melakukan sesuatu. Tindakan itu diperlukan karena tiap tahunnya kejadian bencana alam terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia.Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari tahun 2002 hingga 2015, tren bencana di Indonesia meningkat dengan 95% merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, cuaca ekstrim dan kekeringan.Kemudian, selama tahun 2016, terjadi sekitar 1700 kejadian bencana, dengan jumlah korban jiwa lebih dari 400 jiwa dan lebih dari 2 juta penduduk yang menderita mengungsi.“Negara berkewajiban melindungi warga Negara dari bencana dengan memperkuat kapasitas penanggulangan yang ada di daerah. Masyarakat juga harus diberdayakan dan tidak lagi dipandang sebagai korban semata,” terangnya.Lebih lanjut, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tingginya angka kejadian bencana di Indonesia juga diakibatkan oleh berubahnya pola iklim yang diperparah oleh aktifitas manusia, kerusakan ekosistem, serta produksi karbon yang menyebabkan kualitas lingkungan menurun.Selain itu, penting pula menjaga kualitas lingkungan serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi. Praktik adaptasi perubahan iklim juga harus menjadi prioritas investasi.“Hasil studi menunjukkan bahwa setiap US$ 1 juta yang kita keluarkan untuk mengurangi risiko bencana saat ini, akan menghemat sekitar US$ 7 juta dari kerusakan yang berpotensi timbul dikemudian hari,” demikian dipaparkan Syaiful Anwar, Kepala Subdirektorat Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim KLHK.Dia mengatakan, bencana sebagai dampak perubahan iklim dinilai tidak dapat dihindari lagi, sehingga berbagai pihak harus melakukan adaptasi mulai saat ini. Selain itu, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi dilihat sebagai dua hal terpisah. Integrasi dua hal tersebut sangat krusial dan harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhan.“Kejadian bencana berhubungan erat dengan perubahan iklim. Bicara tentang perubahan iklim tidak bisa lagi hanya fokus pada mitigasi tetapi juga adaptasi,” ujar dia.Pemerintah sendiri, masih dikatakan Syaiful, berupaya meningkatkan ketangguhan dengan mengurangi kerentanan di masyarakat. Setelah itu menentukan pilihan-pilihan adaptasi karena ancaman di tiap daerah berbeda-beda.“Dari pilihan-pilihan itu kita menetapkan prioritas, kemudian diintegrasikan dengan rencana pembangunan di daerah,” pungkas Syaiful. | [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | ketahanan komunitas
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim | adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal seperti apa salah satu strategi yang dinilai ampuh untuk mengurangi resiko bencana adalah adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal keyakinan itu terungkap dalam dialog publik bertema membangun ketangguhan melalui adaptasi perubahan iklimprogram adaptasi perubahan iklim dan ketangguhan apik menggelar dialog tersebut sebagai bagian dari peringatan hari internasional untuk pengurangan resiko bencana menurut catatan apik selama dua puluh tahun terakhir diperkirakan bencana besar di dunia disebabkan oleh kejadian terkait cuacaari mochamad program apik mengungkapkan kearifan lokal dan modal sosial dapat menjadi contoh strategi adaptasi dalam menghadapi perubahan iklimnamun penerapan strategi tersebut dipandang perlu mendapat dukungan partisipasi berbagai pihak seperti kelompok keagamaan untuk meningkatkan kesadaran serta dunia usaha dengan investasi sosial selain itu menurut ari diperlukan juga komitmen kepala daerah dalam merespon perubahan iklim untuk memperkuat kapasitas di tingkat daerahpraktik adaptasi perubahan iklim harus dimulai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui aksi kolaboratif dan berlangsung sepanjang tahun hal tersebut harus dilakukan jika ingin mengurangi risiko bencana yang mengancam masyarakat dan menuju indonesia yang lebih tangguh paparnya ketika ditemui mongabay di hotel aryaduta manado kamis ari menegaskan komitmen pemerintah harus dimulai dengan sebuah proses kajian kerentanan salah satu elemen yang terdapat di dalamnya adalah historikal data yang terkait dengan bencana kondisi masyarakat termasuk juga skenario adaptasi kedepandari situ akan terlihal sektor mana yang paling rentan dari kerentanan tadi akan keluar pilihanpilihan adaptasi misalnya karena keterbatasan biaya yang dimiliki provinsi maka prioritas di daerah akan di fokuskan di pesisir dan pertanian jelasnyajadi masih dikatakan ari strategi adaptasi yang dikembangkan harus meletakkan basis perencanaan dengan mempertimbangkan ancamanancaman perubahan iklim di dalamnya sehingga pilihanpilihannya akan menjadi tepatjangan bangun tanggul tapi tidak banjir atau malah membuat bencana baru jadi pilihan adaptasi bisa dari yang murah seperti kearifan lokal disesuaikan dengan karakter dan sesuai dengan konteks daerah tidak bisa ditetapkan secara nasional tambah arisenada dengan itu abdul latif bustomi direktur eksekutif adaptasi perubahan iklim nahdatul ulama mengatakan masyarakat di berbagai wilayah indonesia sudah memiliki strategi adaptasi berbasis kearifan lokal pemahaman soal perubahan iklim pengurangan risiko bencana dan bagaimana cara menghadapinyasalah satu faktor yang mendasarinya adalah interaksi dengan lingkungan dalam kurun waktu yang relatif lama dia mencontohkan kearifan lokal masyarakat di kepulauan talaud seperti atau hasil interaksi masyarakat kepulauan dengan lingkungannya membuat mereka memiliki pengetahuan semisal lokasi dan musim ikan sehingga untuk menangkapnya masyarakat tidak perlu menggunakan alat tangkap yang merusak lingkunganjadi ada keberlanjutan dan tanggung jawab pada masa depan bahwa ikan bukan hanya dikelola untuk generasi sekarangsehingga penyelarasan kebijakan pemerintah kearifan lokal dan ajaran agama dinilai sebagai sebuah keharusan sebab dia tak memungkiri bahwa dalam programprogram pembangunan terkadang terdapat upaya menerobos konsepkonsep kearifan lokal dan tidak mempertimbangkan aspekaspek keberlanjutan lingkunganagar penyelarasan itu bisa tercapai abdul latif menyarankan pada pemerintah untuk kembali menggali pengetahuan dan memori kolektif terkait kearifan lokal sebagai cara menghadapi perubahan iklimkarena konsep kearifan lokal lebih mudah diterima daripada gagasangagasan dari luar yang tidak dimengerti masyarakat kata abdul latifagar hal tersebut dapat terwujud pemerintah diharapkan mau menyusun produkproduk legislatif yang berpihak pada konservasiekologis selain itu ia mengingatkan bahwa tindakan yang cenderung merusak lingkungan memiliki pertanggujawaban yang bersifat eskatologisapa yang diperbuat hari ini akan dipertanggungjawabkan setelah meninggal sehingga perlu juga membumikan ajaran agama ke dalam aksi nyata terang abdul latiflilik kurniawan direktur pengurangan risiko bencana bnpb mengatakan sebelum bencana terjadi masyarakat harus melakukan sesuatu tindakan itu diperlukan karena tiap tahunnya kejadian bencana alam terus terjadi di berbagai daerah di indonesiamenurut catatan badan nasional penanggulangan bencana bnpb dari tahun hingga tren bencana di indonesia meningkat dengan merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir tanah longsor puting beliung cuaca ekstrim dan kekeringankemudian selama tahun terjadi sekitar kejadian bencana dengan jumlah korban jiwa lebih dari jiwa dan lebih dari juta penduduk yang menderita mengungsinegara berkewajiban melindungi warga negara dari bencana dengan memperkuat kapasitas penanggulangan yang ada di daerah masyarakat juga harus diberdayakan dan tidak lagi dipandang sebagai korban semata terangnyalebih lanjut menurut kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk tingginya angka kejadian bencana di indonesia juga diakibatkan oleh berubahnya pola iklim yang diperparah oleh aktifitas manusia kerusakan ekosistem serta produksi karbon yang menyebabkan kualitas lingkungan menurunselain itu penting pula menjaga kualitas lingkungan serta menjaga kualitas dan kapasitas sosial ekonomi praktik adaptasi perubahan iklim juga harus menjadi prioritas investasihasil studi menunjukkan bahwa setiap us juta yang kita keluarkan untuk mengurangi risiko bencana saat ini akan menghemat sekitar us juta dari kerusakan yang berpotensi timbul dikemudian hari demikian dipaparkan syaiful anwar kepala subdirektorat perencanaan adaptasi perubahan iklim klhkdia mengatakan bencana sebagai dampak perubahan iklim dinilai tidak dapat dihindari lagi sehingga berbagai pihak harus melakukan adaptasi mulai saat ini selain itu adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana tidak dapat lagi dilihat sebagai dua hal terpisah integrasi dua hal tersebut sangat krusial dan harus menjadi urusan bersama untuk membangun ketangguhankejadian bencana berhubungan erat dengan perubahan iklim bicara tentang perubahan iklim tidak bisa lagi hanya fokus pada mitigasi tetapi juga adaptasi ujar diapemerintah sendiri masih dikatakan syaiful berupaya meningkatkan ketangguhan dengan mengurangi kerentanan di masyarakat setelah itu menentukan pilihanpilihan adaptasi karena ancaman di tiap daerah berbedabedadari pilihanpilihan itu kita menetapkan prioritas kemudian diintegrasikan dengan rencana pembangunan di daerah pungkas syaiful |
Potret Ironi Energi di Negara Superkaya Potensi Energi Terbarukan. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris menjadi undang-undang. Dengan meratifikasi Perjanjian Paris, perjanjian internasional yang mengikat terkait dengan perubahan iklim, Indonesia mau tidak mau harus mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi nasional, terutama di sektor energi.“ ada cerita, [Perjanjian Paris] harus dliaksanakan. Akan mungkin tercapai apabila EBT 23 persen sudah harus dilaksanakan. Itu kan sudah UU,” tegas William Sabandar, mantan Ketua Tim Satgas Percepatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (P2EBT) Kementerian ESDM, di Jakarta, beberapa waktu lalu.Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, porsi energi terbarukan mencapai 23 persen pada tahun 2025 dan paling sedikit 30 persen pada tahun 2050.Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 17,32% dari 29% dan 23,13% dari 41% dari sektor kehutanan. Sementara, sektor energi menurunkan emisi 11% dari 29% dan 14% dari 41%.William mengatakan bahwa Indonesia masih ada di persimpangan jalan antara memilih bahan bakar fosil, seperti batubara, atau energi terbarukan.“Kita masih terlena, masih berpikir bahwa [minyak dan batubara] masih banyak, dan cari menteri yang fokusnya di masa lalu. Padahal ini energi yang benar-benar akan jadi fosil, habis, tidak punya lagi. Sebelas tahun lagi, stok minyak bumi sudah habis,” tegasnya mengutip data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa untuk bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas dan batubara, akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Sementara, tenaga surya dan angin akan mulai menempati posisi sebagai energi utama pada tahun tersebut.Tidak hanya cadangan bahan bakar fosil yang menurun, investasi untuk bahan bakar yang kerap dijuluki energi kotor juga tidak diminati.“Investasi energi terbarukan [diprediksi] mencapai USD7,8 triliun pada tahun 2040. Sementara, investasi untuk energy fosil hanya sebesar USD2,1 triliun. Itu hampir empat kali lipatnya,” kata William. “Kalau mau tawarkan [investasi untuk] Indonesia ke dunia, yang akan datang adalah energi terbarukan. Apalagi harga energi terbarukan, untuk tenaga surya dan angin, mengalami penurunan. Di India, tenaga surya sudah ada yang 3-4 dollar/kwh. Jadi, dunia sudah buktikan harga [energy terbarukan] bisa lebih murah.”Dengan menipisnya cadangan dan minimnya minat investasi, tidak serta merta membuat Indonesia langsung beralih kepada energi terbarukan berbeda dengan negara-negara ekonomi berkembang lainnya, terutama Cina dan India.Kedua negara tersebut sudah mulai membidik pasar energi terbarukan dan mulai meninggalkan pasar batubara.“Ini yang saya bilang paradoks Indonesia. Karena, Indonesia sebenarnya sudah tidak punya pasar [batubara] lagi kecuali Cina dan India. Mau dijual kemana batubara kita?” jelas William. “Indonesia sebenarnya sedang mengalami defisit energi. Bukan lagi bangga sebagai penghasil energi dan minyak karena trend menunjukkan hal yang berbeda.”Pada tahun 2015, kapasitas energi terbarukan sebesar 496 GW atau 27 persen dari kapasitas global sudah terpasang di Cina. Energi terbarukan didominasi oleh air, angin, dan matahari.Meski masih mengandalkan pada batubara (60%), Cina sudah memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya dengan kapasitas mencapai 15 GW dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebesar 33 GW.Sebagai tambahan, sebanyak 3,5 juta lapangan pekerjaan tercipta dari sektor energi terbarukan di negara Tirai Bambu tersebut.Negara lainnya yang juga mulai melirik energi terbarukan antara Amerika Serikat, Brazil, Jerman, Malaysia dan Thailand.Indonesia mengalami kejayaan sebagai negara penghasil minyak pada tahun 1990 hingga 2000-an. Namun, seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi, kondisi tersebut berubah drastis pada tahun 2004 di mana Indonesia akhirnya menjadi negara pengimpor minyak.Nilai import minyak Indonesia kini hingga 800.000 barel per hari atau kira-kira Rp2.200 triliun dalam APBN.“Ketika Presiden [Joko Widodo] mengatakan kami ingin berdaulat secara energi, itu betul. Tapi, bagaimana caranya? Pakai dengan energi terbarukan,” tandas William. “Karena, [bahan bakar] fosil [akan] habis, tidak akan jangka panjang, investasi menurun dan semua negara di fosil itu akan selesai [dimanfaatkan].”Ia kembali menekan kepada komitmen Indonesia yang sudah mengikatkan diri kepada Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi dan menjaga suhu muka di bawah dua derajat Celsius.“Itu berarti sudah potensi bahan bakar fosil sudah tidak bisa lagi, harus sudah habis. Sehingga, potensi energi terbarukan yang dikembangkan karena yang kita punya sangat kaya,” jelasnya.Hingga tahun 2016, Indonesia baru bisa memanfaatkan satu persen dari keseluruhan potensi energi terbarukan, mulai dari panas bumi, air, bioenergi, surya, angin dan laut.Tantangan seperti susahnya mendapatkan perijinan, lahan tumpang tinding, pendanaan, dukungan perbankan, data dan informasi yang terbatas, serta pemahaman salah mengenai energi terbarukan, membuat energi sulit dikembangkan meskipun Indonesia sudah memiliki peraturan dan target yang jelas.Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2016-2050, Indonesia hanya berhasil memanfaatkan 8.215,6 MW dari total potensi 801.311 MW.Apabila ingin memenuhi target 23 persen, yaitu sebesar 8000 MW, berarti harus memasang setidaknya empat hingga enam kali lipat dalam waktu sembilan bulan.Sebelum dibubarkan, Tim Satgas Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan sempat mengajukan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang diharapkan mampu memecahkan persoalan finansial yang sering dijadikan alasan mandeknya pengembangan energi terbarukan.Dalam perhitungannya, total kebutuhan investasi untuk energi terbarukan sebesar Rp1.600 triliun, namun, yang bisa dikontribusikan melalui APBN hanya sebesar Rp60 triliun atau empat persen. Apabila DKE bisa dioperasionalkan tahun ini maka bisa mengumpulkan dana sebesar Rp200 triliun hingga 2025.“Kalau sepuluh persen saja dana subsidi bbm itu bisa untuk energi terbarukan, Rp200 triliun, itu dijamin Indonesia bisa menjadi negara raksasa untuk energi terbarukan pada tahun 2025,” tandas William. “Karena, kita sudah tidak punya pilihan lain. Bahan bakar fosil menipis dan tidak ada pasarnya. Satu-satunya yang bisa dikembangkan ya ini.”Masih kuatnya permintaan untuk batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik membuat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mereview porsi target emisi 29 persen. Awalnya, sektor energi mendapatkan porsi menurunkan emisi hingga 16 persen hingga 2030 karena populasi meningkat dan permintaan akan energi. Sementara, sektor kehutanan hanya menurunkan emisi sebesar 7 persen.Namun, pembagian tersebut ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan alasan perbedaan metodologi dan data yang digunakan.“Hasil negosiasi yang berat karena energinya yang tinggi tapi setelah dilihat kondisinya batubara, pembangunan, dan infrastruktur, sehingga sektor kehutanan yang diketatin. Bukan ‘ngalah’ yah. Harus paling diketatin,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, di Jakarta, baru-baru ini.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di negosiasi perubahan iklim karena bisa menggunakan teknologi.“Bukan Indonesia, (negara) yang lain tahu bahwa itu gawat. Saya sudah diajak oleh India untuk main di energi matahari. Kita kan sudah oke,” jelasnya. “Batubara juga sudah , malah ada di UU Energi Campuran. Memang harus ditanyakan, memang dengan batubara dan lain-lain karena 35000 MW. Saya menyesuaikan dengan teknologi kalau bahaya, saling berinteraksi saja.”Sementara itu, Nur Hidayati, direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa UU 16 Tahun 2016 terkait dengan Ratifikasi Perjanjian Paris sudah mencantumkan target 29 persen yang artinya memiliki implikasi hukum.“ harus ada perubahan karena masyarakat sipil bisa menuntut bahwa pemerintah melanggar UU karena target emisi dan energi tidak . Jadi, ada peluang untuk menagih,” jelas Nur.Ia mengatakan bahwa memang kenyataan bahwa kemampuan listrik masih kurang tapi harus mencari jalan pemenuhan tanpa memperbanyak PLTU.Jadi, modelnya diubah ke dan desentralisasi. Bagaimana cara percepatnya? Harus ada yang mendukung. Sekarang kan tidak ada yang hanya UU energy saja, tapi tidak ada policy seperti apa dan subsidi seperti apa yang dibutuhkan. Selama ini hanya yang disubsidi. Batubara terkesan murah karena banyak eksternalitas yang tidak dimasukkan ke dalam penyediaan batubara,” tegasnya. | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional | potret ironi energi di negara superkaya potensi energi terbarukan indonesia telah meratifikasi perjanjian paris menjadi undangundang dengan meratifikasi perjanjian paris perjanjian internasional yang mengikat terkait dengan perubahan iklim indonesia mau tidak mau harus mengimplementasikan kebijakan pengurangan emisi nasional terutama di sektor energi ada cerita perjanjian paris harus dliaksanakan akan mungkin tercapai apabila ebt persen sudah harus dilaksanakan itu kan sudah uu tegas william sabandar mantan ketua tim satgas percepatan pengembangan energi baru terbarukan pebt kementerian esdm di jakarta beberapa waktu laluberdasarkan peraturan pemerintah pp nomor tahun tentang kebijakan energi nasional porsi energi terbarukan mencapai persen pada tahun dan paling sedikit persen pada tahun indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar dari dan dari dari sektor kehutanan sementara sektor energi menurunkan emisi dari dan dari william mengatakan bahwa indonesia masih ada di persimpangan jalan antara memilih bahan bakar fosil seperti batubara atau energi terbarukankita masih terlena masih berpikir bahwa minyak dan batubara masih banyak dan cari menteri yang fokusnya di masa lalu padahal ini energi yang benarbenar akan jadi fosil habis tidak punya lagi sebelas tahun lagi stok minyak bumi sudah habis tegasnya mengutip data rencana pembangunan jangka menengah nasional lebih lanjut ia mengatakan bahwa untuk bahan bakar fosil seperti minyak bumi gas dan batubara akan mencapai puncaknya pada tahun sementara tenaga surya dan angin akan mulai menempati posisi sebagai energi utama pada tahun tersebuttidak hanya cadangan bahan bakar fosil yang menurun investasi untuk bahan bakar yang kerap dijuluki energi kotor juga tidak diminatiinvestasi energi terbarukan diprediksi mencapai usd triliun pada tahun sementara investasi untuk energy fosil hanya sebesar usd triliun itu hampir empat kali lipatnya kata william kalau mau tawarkan investasi untuk indonesia ke dunia yang akan datang adalah energi terbarukan apalagi harga energi terbarukan untuk tenaga surya dan angin mengalami penurunan di india tenaga surya sudah ada yang dollarkwh jadi dunia sudah buktikan harga energy terbarukan bisa lebih murahdengan menipisnya cadangan dan minimnya minat investasi tidak serta merta membuat indonesia langsung beralih kepada energi terbarukan berbeda dengan negaranegara ekonomi berkembang lainnya terutama cina dan indiakedua negara tersebut sudah mulai membidik pasar energi terbarukan dan mulai meninggalkan pasar batubaraini yang saya bilang paradoks indonesia karena indonesia sebenarnya sudah tidak punya pasar batubara lagi kecuali cina dan india mau dijual kemana batubara kita jelas william indonesia sebenarnya sedang mengalami defisit energi bukan lagi bangga sebagai penghasil energi dan minyak karena trend menunjukkan hal yang berbedapada tahun kapasitas energi terbarukan sebesar gw atau persen dari kapasitas global sudah terpasang di cina energi terbarukan didominasi oleh air angin dan mataharimeski masih mengandalkan pada batubara cina sudah memiliki pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas mencapai gw dan pembangkit listrik tenaga bayu pltb sebesar gwsebagai tambahan sebanyak juta lapangan pekerjaan tercipta dari sektor energi terbarukan di negara tirai bambu tersebutnegara lainnya yang juga mulai melirik energi terbarukan antara amerika serikat brazil jerman malaysia dan thailandindonesia mengalami kejayaan sebagai negara penghasil minyak pada tahun hingga an namun seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi kondisi tersebut berubah drastis pada tahun di mana indonesia akhirnya menjadi negara pengimpor minyaknilai import minyak indonesia kini hingga barel per hari atau kirakira rp triliun dalam apbnketika presiden joko widodo mengatakan kami ingin berdaulat secara energi itu betul tapi bagaimana caranya pakai dengan energi terbarukan tandas william karena bahan bakar fosil akan habis tidak akan jangka panjang investasi menurun dan semua negara di fosil itu akan selesai dimanfaatkania kembali menekan kepada komitmen indonesia yang sudah mengikatkan diri kepada perjanjian paris untuk menurunkan emisi dan menjaga suhu muka di bawah dua derajat celsiusitu berarti sudah potensi bahan bakar fosil sudah tidak bisa lagi harus sudah habis sehingga potensi energi terbarukan yang dikembangkan karena yang kita punya sangat kaya jelasnyahingga tahun indonesia baru bisa memanfaatkan satu persen dari keseluruhan potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi air bioenergi surya angin dan lauttantangan seperti susahnya mendapatkan perijinan lahan tumpang tinding pendanaan dukungan perbankan data dan informasi yang terbatas serta pemahaman salah mengenai energi terbarukan membuat energi sulit dikembangkan meskipun indonesia sudah memiliki peraturan dan target yang jelasberdasarkan rencana umum energi nasional ruen indonesia hanya berhasil memanfaatkan mw dari total potensi mwapabila ingin memenuhi target persen yaitu sebesar mw berarti harus memasang setidaknya empat hingga enam kali lipat dalam waktu sembilan bulansebelum dibubarkan tim satgas percepatan pengembangan energi terbarukan sempat mengajukan dana ketahanan energi dke yang diharapkan mampu memecahkan persoalan finansial yang sering dijadikan alasan mandeknya pengembangan energi terbarukandalam perhitungannya total kebutuhan investasi untuk energi terbarukan sebesar rp triliun namun yang bisa dikontribusikan melalui apbn hanya sebesar rp triliun atau empat persen apabila dke bisa dioperasionalkan tahun ini maka bisa mengumpulkan dana sebesar rp triliun hingga kalau sepuluh persen saja dana subsidi bbm itu bisa untuk energi terbarukan rp triliun itu dijamin indonesia bisa menjadi negara raksasa untuk energi terbarukan pada tahun tandas william karena kita sudah tidak punya pilihan lain bahan bakar fosil menipis dan tidak ada pasarnya satusatunya yang bisa dikembangkan ya inimasih kuatnya permintaan untuk batubara sebagai bahan bakar pembangkit listrik membuat kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mereview porsi target emisi persen awalnya sektor energi mendapatkan porsi menurunkan emisi hingga persen hingga karena populasi meningkat dan permintaan akan energi sementara sektor kehutanan hanya menurunkan emisi sebesar persennamun pembagian tersebut ditolak oleh kementerian energi dan sumber daya mineral dengan alasan perbedaan metodologi dan data yang digunakanhasil negosiasi yang berat karena energinya yang tinggi tapi setelah dilihat kondisinya batubara pembangunan dan infrastruktur sehingga sektor kehutanan yang diketatin bukan ngalah yah harus paling diketatin jelas menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya di jakarta barubaru inilebih lanjut ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi posisi indonesia di negosiasi perubahan iklim karena bisa menggunakan teknologibukan indonesia negara yang lain tahu bahwa itu gawat saya sudah diajak oleh india untuk main di energi matahari kita kan sudah oke jelasnya batubara juga sudah malah ada di uu energi campuran memang harus ditanyakan memang dengan batubara dan lainlain karena mw saya menyesuaikan dengan teknologi kalau bahaya saling berinteraksi sajasementara itu nur hidayati direktur eksekutif wahana lingkungan hidup indonesia walhi menyatakan bahwa uu tahun terkait dengan ratifikasi perjanjian paris sudah mencantumkan target persen yang artinya memiliki implikasi hukum harus ada perubahan karena masyarakat sipil bisa menuntut bahwa pemerintah melanggar uu karena target emisi dan energi tidak jadi ada peluang untuk menagih jelas nuria mengatakan bahwa memang kenyataan bahwa kemampuan listrik masih kurang tapi harus mencari jalan pemenuhan tanpa memperbanyak pltujadi modelnya diubah ke dan desentralisasi bagaimana cara percepatnya harus ada yang mendukung sekarang kan tidak ada yang hanya uu energy saja tapi tidak ada policy seperti apa dan subsidi seperti apa yang dibutuhkan selama ini hanya yang disubsidi batubara terkesan murah karena banyak eksternalitas yang tidak dimasukkan ke dalam penyediaan batubara tegasnya |
Seputar Restorasi Gambut BRG, Bagaimana Perkembangannya?. Tata kelola buruk membuat kondisi lahan gambut Indonesia memprihatinkan. Kerusakan tak hanya dari kebakaran berulang, pemanfaatan lahan gambut untuk bisnis perkebunan sampai hutan tanaman industri.Kini, pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut, yang mengemban amanat merestorasi gambut-gambut rusak di negeri ini. BRG menargetkan merestorasi gambut seluas 2,4 juta hektar. Bagaimana upaya mencapainya?Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, mengatakan, potensi lahan gambut di Indonesia sekitar 15-20 juta hektar tersebar di Sumatera, Kalimantan sampai Papua.Dari luasan itu, peta indikatif lahan gambut terdegradasi di tujuh provinsi menjadi prioritas restorasi yakni, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Papua.Peta indikatif restorasi gambut yang dikeluarkan BRG 14 September 2016 menetapkan tiga kategori gambut, yaitu 684.000 hektar kawasan lindung, 1,4 juta hektar budidaya berizin, dan 396.000 hektar budidaya tak berizin.“Peta Indikatif restorasi gambut ini skala masih besar 250.000, kita akan rincikan lagi menjadi 50.000, 10.000 hingga skala 2.500,” katanya usai membuka Jambore Masyarakat Gambut 2016 di Kota Jambi, Sabtu (5/11/16).Nazir mengatakan, dengan skala makin kecil akan terlhat lebih jelas mana kawasan harus dilindungi dan budidaya.Tim BRG, katanya, di lapangan sedang pengeboran untuk menentukan kubah-kubah gambut.Restorasi gambut, katanya, harus dilakukan agar tak mudah terbakar sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat.Selain itu, katanya, gambut harus terjaga demi kestabilan iklim dunia dalam mencegah pemanasan global. Setiap lapisan gambut, dari permukaan terluar hingga dalam menyerap karbon.Dalam skala lokal, katanya, lahan gambut sebagai pintu air alami padat serat, bisa menyerap air sebanyak lima hingga 15 kali dari bobot kering.BRG mencatat, ada 2.945 desa tersebar di tujuh provinsi di Indonesia di lahan gambut. Dari total desa itu, di area restorasi 1.205 desa.“Hingga September, kita sudah pemetaan sosial pada 104 desa , 60 desa di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 28 desa di Ogan Komering Ilir, dan 14 desa di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Total luasan kita intervensi sosial 806.312 hektar,” katanya.Peta indikatif restorasi gambut ini masih perlu banyak perbaikan di lapangan. Peta harus sinergi dengan tata ruang dan peta moratorium. Tumpang tindih kelola lahan menyebabkan banyak masalah selama ini.Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono mengatakan, sinergi tata ruang perlu, demi kelola rakyat yang banyak diajukan.“Sinergi harus dilakukan, bagaimana pengelolaan hutan dan tata ruang. Sambil berjalan izin-izin konsesi yang besar-besar diselesaikan, kita juga fokus kelola rakyat. Jangan sampai kelola rakyat terabaikan,” katanya.Pemerintah, katanya, juga merevisi kebijakan pengelolaan gambut (PP No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut) guna mempertegas aturan pengelolaan gambut oleh pelaku usaha.“Operasional di tangan BRG, sementara kita bagian regulasi. Bagaimana kelola gambut oleh pelaku usaha ini berbasis lingkungan. Tetap bisa produksi, terpenting memperhatikan hak-hak masyarakat.”Penyempurnaan PP gambut, katanya, untuk memperkuat cara pencegahan kerusakan termasuk akibat kebakaran. Yakni, dengan penyiapan regulasi teknis, pengembangan sistem deteksi dini, penguatan kelembagaan pemerintah, masyarakat, dan penegakan hukum.“Penegasan larangan membuka lahan baru di gambut, membakar lahan, dan materi baru terkait pemulihan. Ini memperjelas tanggung jawab baik pelaku usaha, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,” ucap Bambang.Nazir menambahkan, sudah bertemu pelaku usaha di lahan gambut baik kehutanan maupun perkebunan untuk menyepakati aturan-aturan dalam pengelolaan gambut.“Kalau untuk gambut yang masih utuh belum ditanami tapi terdapat kubah gambut, mereka sepakat meski di lahan izin mereka tak melakukan penanaman dan membuat kanal-kanal. Kita sudah menyepakati dengan pelaku usaha, 485.000 hektar sebagai perlindungan gambut utuh di dalam konsesi, 910.000 hektar restorasi hidrologi dan atau revegetasi,” katanya.Untuk pencegahan kebakaran di lahan gambut, kata Nazir, tersedia anggan sekitar Rp890 miliar sudah disetujui APBN pada 2017.“Anggaran ini untuk restorasi gambut di tujuh provinsi 2017. Ini untuk pencegahan , seperti pembasahan gambut, sekat-sekat kanal, sumur bor disiapkan agar tak terjadi kebakaran. Prioritas di Sumatera, karena rawan kebakaran. Intinya, bagaimana kalau hujan tak banjir, kemarau tak kebakaran,” katanya.Suprayoga Hadi, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu mengatakan, dana desa bisa untuk membangun infrastruktur pendukung restorasi gambut.Dana desa, katanya, boleh untuk dua hal pokok di masyarakat seperti infrastruktur dan pemberdayaan.“Misal untuk pembangunan sekat kanal pencegah kebakaran hutan dilengkapi embung pada sisi kiri dan kanan. Juga irigasi, pompa air, pembelian bibit unggul pertanian untuk lahan pertanian terbakar serta peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan,” katanya.Sebelum itu, katanya, mesti dibahas dalam musrembang desa dan ada kesepakatan bahwa itu prioritas.“Harus ada kesepakatan dari masyarakat bahwa itu prioritas, bisa pakai dana desa,” katanya.Untuk dana desa, 2015, sebesar Rp20 triliun, Rp46 triliun pada 2016, 2017 sebesar RP60 triliun. “Pada 2018 Presiden bertekad Rp120 triliun. Jumlah itu, rata-rata per desa tahun ini mendapatkan Rp500-Rp600 juta. Bisa untuk membangun sekat-sekat kanal atau sumur bor.” | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | pelestarian habitat | seputar restorasi gambut brg bagaimana perkembangannya tata kelola buruk membuat kondisi lahan gambut indonesia memprihatinkan kerusakan tak hanya dari kebakaran berulang pemanfaatan lahan gambut untuk bisnis perkebunan sampai hutan tanaman industrikini pemerintah membentuk badan restorasi gambut yang mengemban amanat merestorasi gambutgambut rusak di negeri ini brg menargetkan merestorasi gambut seluas juta hektar bagaimana upaya mencapainyakepala badan restorasi gambut brg nazir foead mengatakan potensi lahan gambut di indonesia sekitar juta hektar tersebar di sumatera kalimantan sampai papuadari luasan itu peta indikatif lahan gambut terdegradasi di tujuh provinsi menjadi prioritas restorasi yakni kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan riau jambi sumatera selatan dan papuapeta indikatif restorasi gambut yang dikeluarkan brg september menetapkan tiga kategori gambut yaitu hektar kawasan lindung juta hektar budidaya berizin dan hektar budidaya tak berizinpeta indikatif restorasi gambut ini skala masih besar kita akan rincikan lagi menjadi hingga skala katanya usai membuka jambore masyarakat gambut di kota jambi sabtu nazir mengatakan dengan skala makin kecil akan terlhat lebih jelas mana kawasan harus dilindungi dan budidayatim brg katanya di lapangan sedang pengeboran untuk menentukan kubahkubah gambutrestorasi gambut katanya harus dilakukan agar tak mudah terbakar sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakatselain itu katanya gambut harus terjaga demi kestabilan iklim dunia dalam mencegah pemanasan global setiap lapisan gambut dari permukaan terluar hingga dalam menyerap karbondalam skala lokal katanya lahan gambut sebagai pintu air alami padat serat bisa menyerap air sebanyak lima hingga kali dari bobot keringbrg mencatat ada desa tersebar di tujuh provinsi di indonesia di lahan gambut dari total desa itu di area restorasi desahingga september kita sudah pemetaan sosial pada desa desa di pulang pisau kalimantan tengah desa di ogan komering ilir dan desa di musi banyuasin sumatera selatan total luasan kita intervensi sosial hektar katanyapeta indikatif restorasi gambut ini masih perlu banyak perbaikan di lapangan peta harus sinergi dengan tata ruang dan peta moratorium tumpang tindih kelola lahan menyebabkan banyak masalah selama inisekretaris jenderal kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bambang hendroyono mengatakan sinergi tata ruang perlu demi kelola rakyat yang banyak diajukansinergi harus dilakukan bagaimana pengelolaan hutan dan tata ruang sambil berjalan izinizin konsesi yang besarbesar diselesaikan kita juga fokus kelola rakyat jangan sampai kelola rakyat terabaikan katanyapemerintah katanya juga merevisi kebijakan pengelolaan gambut pp no tahun tentang perlindungan dan pengelolaan gambut guna mempertegas aturan pengelolaan gambut oleh pelaku usahaoperasional di tangan brg sementara kita bagian regulasi bagaimana kelola gambut oleh pelaku usaha ini berbasis lingkungan tetap bisa produksi terpenting memperhatikan hakhak masyarakatpenyempurnaan pp gambut katanya untuk memperkuat cara pencegahan kerusakan termasuk akibat kebakaran yakni dengan penyiapan regulasi teknis pengembangan sistem deteksi dini penguatan kelembagaan pemerintah masyarakat dan penegakan hukumpenegasan larangan membuka lahan baru di gambut membakar lahan dan materi baru terkait pemulihan ini memperjelas tanggung jawab baik pelaku usaha pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat ucap bambangnazir menambahkan sudah bertemu pelaku usaha di lahan gambut baik kehutanan maupun perkebunan untuk menyepakati aturanaturan dalam pengelolaan gambutkalau untuk gambut yang masih utuh belum ditanami tapi terdapat kubah gambut mereka sepakat meski di lahan izin mereka tak melakukan penanaman dan membuat kanalkanal kita sudah menyepakati dengan pelaku usaha hektar sebagai perlindungan gambut utuh di dalam konsesi hektar restorasi hidrologi dan atau revegetasi katanyauntuk pencegahan kebakaran di lahan gambut kata nazir tersedia anggan sekitar rp miliar sudah disetujui apbn pada anggaran ini untuk restorasi gambut di tujuh provinsi ini untuk pencegahan seperti pembasahan gambut sekatsekat kanal sumur bor disiapkan agar tak terjadi kebakaran prioritas di sumatera karena rawan kebakaran intinya bagaimana kalau hujan tak banjir kemarau tak kebakaran katanyasuprayoga hadi dirjen pengembangan daerah tertentu mengatakan dana desa bisa untuk membangun infrastruktur pendukung restorasi gambutdana desa katanya boleh untuk dua hal pokok di masyarakat seperti infrastruktur dan pemberdayaanmisal untuk pembangunan sekat kanal pencegah kebakaran hutan dilengkapi embung pada sisi kiri dan kanan juga irigasi pompa air pembelian bibit unggul pertanian untuk lahan pertanian terbakar serta peralatan pencegah dan pemadam kebakaran hutan katanyasebelum itu katanya mesti dibahas dalam musrembang desa dan ada kesepakatan bahwa itu prioritasharus ada kesepakatan dari masyarakat bahwa itu prioritas bisa pakai dana desa katanyauntuk dana desa sebesar rp triliun rp triliun pada sebesar rp triliun pada presiden bertekad rp triliun jumlah itu ratarata per desa tahun ini mendapatkan rprp juta bisa untuk membangun sekatsekat kanal atau sumur bor |
Kala Gambut Rantau Bais Masih Membara. Pemerintah Riau mengklaim berhasil menggagalkan perayaan kesembilan belas kebakaran hutan di Riau pada ini. Bukti di lapangan, kebakaran besar masih terjadi di Rantau Bais, Rokan Hilir sejak tiga pekan terakhir, hingga kini terus membara.Pantauan , akhir pekan lalu, lahan gambut kedalaman hingga lebih tiga meter terbakar di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Kebakaran sangat luas.Saat berada di titik bekas kebakaran, hingga sejauh mata memandang dengan jarak ratusan meter ke depan dan samping kiri-kanan terhampar bekas kebakaran. Di bagian batas lahan sudah terbakar dan masih hijau asap membumbung di sejumlah titik. Kadang terdengar bunyi dahan-dahan kering dilalap api.Saat angin menerpa bagian titik berasap, bara gambut di bawahnya menjadi api besar melahap daun-daun kering. Di hamparan kebakaran terdapat satu kanal sengaja dibangun untuk mengeringkan gambut kedalaman lebih tiga meter dan lebar sekitar empat meter.Meski hutan gambut dibelah kanal, terlihat banyak asap membumbung di bagian hutan sebelah kanal alias api menjalar hingga sebelah.Edwar Sanger, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau buru-buru membantah. “ ada lagi (titik api). Saya baru balik dari Dumai untuk evaluasi. Hasil evaluasi bagus. ada lagi,” katanya, kepada , Kamis (3/11/16).Terkait kebakaran hutan gambut luas di Rantau Bais, Edwar menyangkal api masih membara dan mengklaim titik api sudah lama padam. Dia mengakui, bulan lalu ada titik-titik api kecil lalu dan sudah padam.“ ada itu. Mana . saya itu. (Bulan lalu) ada titik-titik kecil dan kita tidak mau kecolongan. Bukan di Rantau Bais saja. Waktu itu heli masih ada.”Hal serupa disampaikan Aljuflizar, Kepala Kepenghuluan Rantau Bais. Menurut dia, api sudah tak ada lagi karena terus dipantau anggota tim pemadam kebakaran.“Kabarnya terbakar itu pas satu Muharram (3 Oktober). Sama TNI, Polri padamkan. Pakai heli . Sekarang sudah padam. Karena sudah banjir,” kata Juflizar dihubungi dua hari lalu.Pada pekan lalu, setidaknya selama satu minggu belasan anggota Tim Cegah Api Greenpeace melakukan pemadaman di Rantau Bais. Greenpeace mendapatkan informasi lokasi dari BPBD yang seminggu sebelumnya .Akses menuju lokasi sangat sulit. Harus berjalan hingga satu kilometer dari titik kamp yang dibangun Tim Cegah Api (TCA) Greenpeace di tengah kebun akasia.“Memang di beberapa bagian terlihat bekas dan meninggalkan kawah-kawah di bekas kebakaran. Dua hari pertama (20 Oktober) kita melihat heli membawa kantung air. Bekas-bekas bom air ada tapi tak membuat api mati,” kata Yuyun Indradi, Jurukampanye Hutan Greenpeace kala ke lapangan memadamkan api.Dia memperkirakan luas kebakaran pada 29 Oktober ketika TCA Greenpeace meninggalkan lokasi mencapai seratus hektar lebih.“Ketika terakhir kita di sana ada hujan deras, tapi api tetap tak padam karena gambut dalam. Jika tak ada curah hujan sangat hebat, kecil kemungkinan api padam, apalagi tak ada pemadaman setelah kita pergi,” katanya.TCA Greenpeace juga memadamkan kebakaran lahan gambut di RT 02/09 Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir. Tim datang di hari ketiga sejak api berkobar. Api dapat dipadamkan setelah beroperasi selama tiga hari.“Sebelumnya ada pemadaman oleh Kapolsek Tanah Putih. Tak sampai padam,” kata Marsita (39), Ketua RT 01/09 Sedinginan. Marsita ikut memadamkan api baik saat pemadaman oleh Kapolsek Tanah Putih maupun Tim Greenpeace.Menurut Marsita, tahun ini kebakaran paling besar di Sedinginan, Tanah Putih. Agustus lalu, lahan gambut seluas 300 hektar terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadaman TNI, Polsek dan Polres beroperasi lebih tiga pekan.“Lahan itu punya warga. Terus ada yang punya 150 hektar, tapi (yang punya) orang kaya. Dipadamkan TNI, Kapolsek, Kapolres, Brimob. Saya ikut juga. Di situ ada juga kanal yang tembus ke sungai. Itu mungkin yang bikin kering gambutnya,” ucap Marsita.Meski kebakaran hutan gambut di Rantau Bais mencapai seratusan hektar dan berlangsung berminggu-minggu, tak terlihat ada garis polisi atau tanda kasus itu sedang diselidiki.Berbeda dengan puncak kebakaran tahun lalu ketika ada kebakaran hutan dan lahan, kepolisian maupun penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) rajin meninjau lokasi memasang garis polisi.Kebakaran kebun warga di Sedinginan, lokasi tepat di samping jalan juga tak ada garis polisi.Menurut Yuyun, meminta pertanggungjawaban kebakaran di suatu lahan sulit karena kepemilikan tak jelas. Dia mencontohkan, kasus kebakaran gambut di Rantau Bais. Lokasi kebakaran tak diketahui siapa pemiliknya. Padahal dari temuan lapangan, kebakaran terjadi pada konsesi perkebunan akasia yang dulu dibangun PT Arara Abadi.Greenpeace sudah konfirmasi kepada Arara Abadi dengan mengirimkan koordinat. “Mereka mengkonfirmasi itu bukan areal mereka. Diakui dulu pernah menjadi areal mereka, kini sudah , diserahkan kepada masyarakat. Siapa masyarakatnya juga tidak jelas. Dari kepolisian menyebutkan itu (lahan) milik Koperasi IKRAM yang mensuplai ke Arara Abadi” ucap Yuyun.Aljuflizar, mengatakan, lahan itu milik Kelompok Tani IKRAM.“Kelompok Tani IKRAM, masyarakat Rantau Bais kita juga. (Dulu) akasia, tapi gagal (panen) karena kebakaran. Sudah pernah dipanggil Polres 2013. Kita kurang tahu juga bagaimana perkembangannya.”Greenpeace kesulitan mengkonfirmasi kepda Dinas Kehutanan kabupaten maupun provinsi soal pemilik hutan gambut yang sudah ditanami akasia itu.Menurut Yuyun, harus ada usaha lebih mendorong transparansi hingga temuan-temuan ini bisa lebih jelas siapa yang bertanggungjawab.“Di lapangan tak ada satu petunjuk apapun tentang siapa pemilik lahan terbakar. Tidak ada plang perusahaan, plang koperasi. Kita masih berusaha mengkonfirmasi.”Berbeda dengan yang terjadi di lahan di Sedinginan, Tanah Putih, Rokan Hilir. Lahan dimiliki warga RT 02/09. Pemiliknya ikut memantau pemadaman api saat Kapolsek di lokasi tanpa pernah dimintai tanggungjawab.Lokasi terbakar adalah petakan lahan gambut yang ditanami beberapa pohon sawit–tampak terbengkalai. Petakan kebun dibatasi kanal-kanal selebar satu atau dua meter. mana menyelidikinya, terbakar semua. Pemilik tanah ada juga yang dipanggil, ada datang, ada juga yang tidak. Air tak ada, memadamkan. Aku yang panggil. Ibu minta tolong dia padamkan api. Kalau yang terakhir itu, dia (pemilik) cuma bilang, terbakar ya? Terbakar ya… tak rezeki. katanya,” ucap Marsita.Terkait pencegahan kebakaran hutan, baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan perintah kepada seluruh pemilik izin konsesi agar mencegah kebakaran.Mereka mesti melakukan langkah, seperti penyekatan kanal, pembuatan embung sebagai sumber air ketika kebakaran terjadi serta memerintahkan larangan pembangunan perkebunan di lahan gambut.Dua titik kebakaran yang dijumpai , tak satupun menjalankan perintah itu. Tak terlihat embung dan kanal disekat untuk menahan laju pengeringan gambut.Dalam UU Kehutanan Pasal 48 dan Pasal 49 telah menegaskan bahwa para pemegang hak atau izin punya kewajiban melindungi termasuk pencegahan kebakaran. Para pemilik bertanggungjawab atas kebakaran hutan di areal konsesi.Begitu juga Pasal 87 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. | [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal | kala gambut rantau bais masih membara pemerintah riau mengklaim berhasil menggagalkan perayaan kesembilan belas kebakaran hutan di riau pada ini bukti di lapangan kebakaran besar masih terjadi di rantau bais rokan hilir sejak tiga pekan terakhir hingga kini terus membarapantauan akhir pekan lalu lahan gambut kedalaman hingga lebih tiga meter terbakar di kabupaten rokan hilir riau kebakaran sangat luassaat berada di titik bekas kebakaran hingga sejauh mata memandang dengan jarak ratusan meter ke depan dan samping kirikanan terhampar bekas kebakaran di bagian batas lahan sudah terbakar dan masih hijau asap membumbung di sejumlah titik kadang terdengar bunyi dahandahan kering dilalap apisaat angin menerpa bagian titik berasap bara gambut di bawahnya menjadi api besar melahap daundaun kering di hamparan kebakaran terdapat satu kanal sengaja dibangun untuk mengeringkan gambut kedalaman lebih tiga meter dan lebar sekitar empat metermeski hutan gambut dibelah kanal terlihat banyak asap membumbung di bagian hutan sebelah kanal alias api menjalar hingga sebelahedwar sanger kepala badan penanggulangan bencana daerah bpbd riau buruburu membantah ada lagi titik api saya baru balik dari dumai untuk evaluasi hasil evaluasi bagus ada lagi katanya kepada kamis terkait kebakaran hutan gambut luas di rantau bais edwar menyangkal api masih membara dan mengklaim titik api sudah lama padam dia mengakui bulan lalu ada titiktitik api kecil lalu dan sudah padam ada itu mana saya itu bulan lalu ada titiktitik kecil dan kita tidak mau kecolongan bukan di rantau bais saja waktu itu heli masih adahal serupa disampaikan aljuflizar kepala kepenghuluan rantau bais menurut dia api sudah tak ada lagi karena terus dipantau anggota tim pemadam kebakarankabarnya terbakar itu pas satu muharram oktober sama tni polri padamkan pakai heli sekarang sudah padam karena sudah banjir kata juflizar dihubungi dua hari lalupada pekan lalu setidaknya selama satu minggu belasan anggota tim cegah api greenpeace melakukan pemadaman di rantau bais greenpeace mendapatkan informasi lokasi dari bpbd yang seminggu sebelumnya akses menuju lokasi sangat sulit harus berjalan hingga satu kilometer dari titik kamp yang dibangun tim cegah api tca greenpeace di tengah kebun akasiamemang di beberapa bagian terlihat bekas dan meninggalkan kawahkawah di bekas kebakaran dua hari pertama oktober kita melihat heli membawa kantung air bekasbekas bom air ada tapi tak membuat api mati kata yuyun indradi jurukampanye hutan greenpeace kala ke lapangan memadamkan apidia memperkirakan luas kebakaran pada oktober ketika tca greenpeace meninggalkan lokasi mencapai seratus hektar lebihketika terakhir kita di sana ada hujan deras tapi api tetap tak padam karena gambut dalam jika tak ada curah hujan sangat hebat kecil kemungkinan api padam apalagi tak ada pemadaman setelah kita pergi katanyatca greenpeace juga memadamkan kebakaran lahan gambut di rt sedinginan kecamatan tanah putih rokan hilir tim datang di hari ketiga sejak api berkobar api dapat dipadamkan setelah beroperasi selama tiga harisebelumnya ada pemadaman oleh kapolsek tanah putih tak sampai padam kata marsita ketua rt sedinginan marsita ikut memadamkan api baik saat pemadaman oleh kapolsek tanah putih maupun tim greenpeacemenurut marsita tahun ini kebakaran paling besar di sedinginan tanah putih agustus lalu lahan gambut seluas hektar terbakar api baru bisa dipadamkan setelah tim pemadaman tni polsek dan polres beroperasi lebih tiga pekanlahan itu punya warga terus ada yang punya hektar tapi yang punya orang kaya dipadamkan tni kapolsek kapolres brimob saya ikut juga di situ ada juga kanal yang tembus ke sungai itu mungkin yang bikin kering gambutnya ucap marsitameski kebakaran hutan gambut di rantau bais mencapai seratusan hektar dan berlangsung bermingguminggu tak terlihat ada garis polisi atau tanda kasus itu sedang diselidikiberbeda dengan puncak kebakaran tahun lalu ketika ada kebakaran hutan dan lahan kepolisian maupun penegak hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan lhk rajin meninjau lokasi memasang garis polisikebakaran kebun warga di sedinginan lokasi tepat di samping jalan juga tak ada garis polisimenurut yuyun meminta pertanggungjawaban kebakaran di suatu lahan sulit karena kepemilikan tak jelas dia mencontohkan kasus kebakaran gambut di rantau bais lokasi kebakaran tak diketahui siapa pemiliknya padahal dari temuan lapangan kebakaran terjadi pada konsesi perkebunan akasia yang dulu dibangun pt arara abadigreenpeace sudah konfirmasi kepada arara abadi dengan mengirimkan koordinat mereka mengkonfirmasi itu bukan areal mereka diakui dulu pernah menjadi areal mereka kini sudah diserahkan kepada masyarakat siapa masyarakatnya juga tidak jelas dari kepolisian menyebutkan itu lahan milik koperasi ikram yang mensuplai ke arara abadi ucap yuyunaljuflizar mengatakan lahan itu milik kelompok tani ikramkelompok tani ikram masyarakat rantau bais kita juga dulu akasia tapi gagal panen karena kebakaran sudah pernah dipanggil polres kita kurang tahu juga bagaimana perkembangannyagreenpeace kesulitan mengkonfirmasi kepda dinas kehutanan kabupaten maupun provinsi soal pemilik hutan gambut yang sudah ditanami akasia itumenurut yuyun harus ada usaha lebih mendorong transparansi hingga temuantemuan ini bisa lebih jelas siapa yang bertanggungjawabdi lapangan tak ada satu petunjuk apapun tentang siapa pemilik lahan terbakar tidak ada plang perusahaan plang koperasi kita masih berusaha mengkonfirmasiberbeda dengan yang terjadi di lahan di sedinginan tanah putih rokan hilir lahan dimiliki warga rt pemiliknya ikut memantau pemadaman api saat kapolsek di lokasi tanpa pernah dimintai tanggungjawablokasi terbakar adalah petakan lahan gambut yang ditanami beberapa pohon sawittampak terbengkalai petakan kebun dibatasi kanalkanal selebar satu atau dua meter mana menyelidikinya terbakar semua pemilik tanah ada juga yang dipanggil ada datang ada juga yang tidak air tak ada memadamkan aku yang panggil ibu minta tolong dia padamkan api kalau yang terakhir itu dia pemilik cuma bilang terbakar ya terbakar ya tak rezeki katanya ucap marsitaterkait pencegahan kebakaran hutan baik presiden joko widodo maupun menteri lingkungan hidup dan kehutanan mengeluarkan perintah kepada seluruh pemilik izin konsesi agar mencegah kebakaranmereka mesti melakukan langkah seperti penyekatan kanal pembuatan embung sebagai sumber air ketika kebakaran terjadi serta memerintahkan larangan pembangunan perkebunan di lahan gambutdua titik kebakaran yang dijumpai tak satupun menjalankan perintah itu tak terlihat embung dan kanal disekat untuk menahan laju pengeringan gambutdalam uu kehutanan pasal dan pasal telah menegaskan bahwa para pemegang hak atau izin punya kewajiban melindungi termasuk pencegahan kebakaran para pemilik bertanggungjawab atas kebakaran hutan di areal konsesibegitu juga pasal uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu |
Soal Penguatan Standar Sawit Hijau Indonesia, Begini Perkembangannya. Pemerintah tengah menyusun penguatan standar wajib sawit berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang selama ini dinilai lemah.”Sudah draf finalisasi, sedang masukkan aturan-aturan tambahan dan keperluan administrasi,” kata Bambang, Direktur Jenderal Kementerian Pertanian kepada , di Jakarta, (5/11/16).Adapun aturan tambahan yang akan menjadi Peraturan Presiden ini mengedepankan tata kelola sawit ramah lingkungan, tak membabat hutan primer dan mengedepankan hak asasi manusia (HAM). Tak sampai disitu, ada sanksi pencabutan sertifikasi jika terbukti anggota melanggar. Poin-poin ini, sebagai langkah meyakinkan pasar Internasional.Meskipun begitu, tim penyusun masih belum memiliki kesepahaman sama terkait sawit di lahan gambut. ”Kita tidak serta merta, semata-mata, mempertimbangkan yang aman lingkungan, tapi ada sekian masyarakat petani yang kehilangan mata pencaharian,” katanya.Mereka berupaya mencari titik temu untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan, seperti penanaman lahan gambut kurang tiga meter, kedalaman muka air diatur dengan standar 0,6-0,8 meter.”Dibuat agak kering untuk drainase. Sesekali dibasahi agar tak terlalu kering, Itu tak akan terbakar ,” katanya.Pernyataan ini dibenarkan Gamal Nasir, mantan Dirjenbun Kementerian Pertanian, kini ambil bagian sebagai tim penyusun ISPO.Menurut dia, selama gambut bisa ditanami, dipelihara dan dilestarikan dengan cara baik dan ramah lingkungan bukan menjadi permasalahan berarti. ”Itu kan yang mempermasalahkan orang lingkungan, kita itu orang teknis,” katanya.Melalui perlakuan-perlakuan khusus, sawit di lahan gambut tak akan menimbulkan dampak lingkungan berarti dibandingkan lahan tak produktif. Apalagi, banyak masyarakat menanam di lahan tersebut, menyebabkan urusan administrasi seperti Amdal harus kembali diatur.”Jangan dibiarkan kering sekali, tapi tak teredam, mengedepankan tata kelola,” ucap Bambang.Untuk lahan gambut, khusus yang sudah ditanami, jika belum dia turut mendorong penanaman komoditas aman di gambut dan bernilai ekonomi tinggi seperti sagu.Isu HAM, katanya, juga akan masuk ke dalam penguatan ISPO. Menurut Bambang, sawit mampu berkontribusi pada masyarakat. Dia masih beranggapan korporasi hadir meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.Meskipun begitu, dia sadar, pola kemitraan antara sawit masyarakat dan perusahaan perlu penataan. ”Itu penting, perlu ditata, pemerintah membujuk swasta memberikan perhatian tinggi terhadap masyarakat sekitar. Upaya sinergi kemitraan antara keduanya bisa dibangun dengan baik.”Dia tak membenarkan jika sawit seringkali menyisakan konflik masyarakat. Seharusnya, sawit memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan masyarakat.Gamal menambahkan, bagian pengupayaan HAM ini juga menyentuh pada pelarangan untuk pekerja di bawah umur. ”Kita koordinasi dengan beberapa lintas kementerian untuk mengawasi. Harus tegas, kalau mempekerjakan mereka nanti dicabut.”Sedangkan Walhi punya pendapat beda. Sejarah industri perkebunan sawit di Indonesia, sejarah terkait konflik. Dari konflik lahan, kerusakan lingkungan hidup, perburuhan, sampai skema kemitraan yang bermasalah.Zenzi Suhadi, Manajer Kampanye Hutan dan Sawit Walhi mengatakan, kondisi diperparah dengan penegakan hukum lemah dan tak berpihak rakyat yang menjadi korban ekspansi perkebunan sawit.”Negara harus hadir memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan pada pengelolaan perkebunan,” katanya. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal | soal penguatan standar sawit hijau indonesia begini perkembangannya pemerintah tengah menyusun penguatan standar wajib sawit berkelanjutan indonesia indonesian sustainable palm oilispo yang selama ini dinilai lemahsudah draf finalisasi sedang masukkan aturanaturan tambahan dan keperluan administrasi kata bambang direktur jenderal kementerian pertanian kepada di jakarta adapun aturan tambahan yang akan menjadi peraturan presiden ini mengedepankan tata kelola sawit ramah lingkungan tak membabat hutan primer dan mengedepankan hak asasi manusia ham tak sampai disitu ada sanksi pencabutan sertifikasi jika terbukti anggota melanggar poinpoin ini sebagai langkah meyakinkan pasar internasionalmeskipun begitu tim penyusun masih belum memiliki kesepahaman sama terkait sawit di lahan gambut kita tidak serta merta sematamata mempertimbangkan yang aman lingkungan tapi ada sekian masyarakat petani yang kehilangan mata pencaharian katanyamereka berupaya mencari titik temu untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan seperti penanaman lahan gambut kurang tiga meter kedalaman muka air diatur dengan standar meterdibuat agak kering untuk drainase sesekali dibasahi agar tak terlalu kering itu tak akan terbakar katanyapernyataan ini dibenarkan gamal nasir mantan dirjenbun kementerian pertanian kini ambil bagian sebagai tim penyusun ispomenurut dia selama gambut bisa ditanami dipelihara dan dilestarikan dengan cara baik dan ramah lingkungan bukan menjadi permasalahan berarti itu kan yang mempermasalahkan orang lingkungan kita itu orang teknis katanyamelalui perlakuanperlakuan khusus sawit di lahan gambut tak akan menimbulkan dampak lingkungan berarti dibandingkan lahan tak produktif apalagi banyak masyarakat menanam di lahan tersebut menyebabkan urusan administrasi seperti amdal harus kembali diaturjangan dibiarkan kering sekali tapi tak teredam mengedepankan tata kelola ucap bambanguntuk lahan gambut khusus yang sudah ditanami jika belum dia turut mendorong penanaman komoditas aman di gambut dan bernilai ekonomi tinggi seperti saguisu ham katanya juga akan masuk ke dalam penguatan ispo menurut bambang sawit mampu berkontribusi pada masyarakat dia masih beranggapan korporasi hadir meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarmeskipun begitu dia sadar pola kemitraan antara sawit masyarakat dan perusahaan perlu penataan itu penting perlu ditata pemerintah membujuk swasta memberikan perhatian tinggi terhadap masyarakat sekitar upaya sinergi kemitraan antara keduanya bisa dibangun dengan baikdia tak membenarkan jika sawit seringkali menyisakan konflik masyarakat seharusnya sawit memberikan kontribusi pada penerimaan negara dan masyarakatgamal menambahkan bagian pengupayaan ham ini juga menyentuh pada pelarangan untuk pekerja di bawah umur kita koordinasi dengan beberapa lintas kementerian untuk mengawasi harus tegas kalau mempekerjakan mereka nanti dicabutsedangkan walhi punya pendapat beda sejarah industri perkebunan sawit di indonesia sejarah terkait konflik dari konflik lahan kerusakan lingkungan hidup perburuhan sampai skema kemitraan yang bermasalahzenzi suhadi manajer kampanye hutan dan sawit walhi mengatakan kondisi diperparah dengan penegakan hukum lemah dan tak berpihak rakyat yang menjadi korban ekspansi perkebunan sawitnegara harus hadir memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan pada pengelolaan perkebunan katanya |
Komik Ini Alat Abdurrahman Saleh Selamatkan Gambut. Abdurrahman Saleh, dikenal sebagai komikus peduli lingkungan. Dia kerap membuat komik-komik mengkampanyekan penyelamatan satwa. Dia pula kreator tokoh komik Mat Gambut, tokoh kartun dalam akun sosial Badan Restorasi Gambut (BRG), untuk mengkampanyekan pemulihan gambut.“Kamu bisa menyelamatkan gambut lewat komik,” katanya, sembari memberi arahan pada puluhan warga gambut yang belajar membuat komik pada Jambore Masyarakat Gambut di Jambi.Cerita komik ini hampir selalu disajikan dalam empat panel, tak pernah lebih. Pria lulusan senirupa Institut Seni Indonesia ini terinsipirasi dengan komik Jepang Yon Koma, yang selalu membuat cerita empat panel.“Masyarakat itu lebih tertarik kalau lihat visual, mudah ditangkap (dipahami) ketimbang tulisan.”Sejak BRG dibentuk awal 2016, kampanye penyelamatan gambut mulai lewat komik. Sampai sekarang, ada 20 lebih cerita komik tergambar dalam satu, dua dan empat panel.Ceritapun macam-macam, ada soal gambut, kebakaran, hingga kritik perusahaan yang terjerat kasus pembakar lahan. Terkadang, cerita menyesuaikan hari besar nasional. “Cerita selalu dikaitkan dengan lingkungan,” katanya.Meski belum jadi viral di jagat maya, tokoh Mat Gambut cukup mendapat respon baik setiap kali dibagikan di akun sosial BRG. Terkadang, pembaca membagi ulang.Ada satu celotehan Mat Gambut cukup populer, yaitu saat dia minta maaf pada satwa gambut terancam punah karena ulah manusia. Ini sindirian.Saleh berharap, masyarakat di wilayah gambut bisa membuat isu lingkungan di tempat tinggal mereka. Termasuk cerita sukses menjaga lingkungan.Sepuluh persen lebih daratan Idonesia merupakan wilayah gambut, 2,4 juta hektar rusak karena kebakaran dan kubah-kubah gambut rusak buat sekat kanal. Penyelamatan gambut perlu segera, meski harus dengan banyak cara.Myrna A.Safitri, Deputi Bidang Edukasi Sosialisasi Partisipasi dan Kemitraan BRG mengatakan, kampanye lewat komik bisa menjadi satu pilihan dalam menyampaikan pesan pemulihan gambut. “Komik itu ringan, lucu, tapi pesan-pesan beratnya bisa tersampaikan.”Saat ini, katanya, respon masyarakat di dunia maya cukup positif. Setiap kali celotehan Mat Gambut dibagi BRG ada seribuan melihat. Tokoh Mat Gambut mempresentasikan Sumatera, sementara tokoh Noni Gambut, menggambarkan Papua.Dia ingin, tokoh Mat Gambut dan Noni Gambut bisa menyampaikan pesan-pesan restorasi gambut pada masyarakat.BRG juga sedang merencanakan kampanye penyelamatan gambut lewat film. Kata Myrna, BRG mendorong masyarakat bisa membuat video partisipatif.“Kita berharap nanti ada masyarakat memvideokan, masyarakat yang mengabarkan. Supaya ini betul-betul menjadi menjadi gerakan,” katanya. | [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | kampanye publik
pelestarian habitat | komik ini alat abdurrahman saleh selamatkan gambut abdurrahman saleh dikenal sebagai komikus peduli lingkungan dia kerap membuat komikkomik mengkampanyekan penyelamatan satwa dia pula kreator tokoh komik mat gambut tokoh kartun dalam akun sosial badan restorasi gambut brg untuk mengkampanyekan pemulihan gambutkamu bisa menyelamatkan gambut lewat komik katanya sembari memberi arahan pada puluhan warga gambut yang belajar membuat komik pada jambore masyarakat gambut di jambicerita komik ini hampir selalu disajikan dalam empat panel tak pernah lebih pria lulusan senirupa institut seni indonesia ini terinsipirasi dengan komik jepang yon koma yang selalu membuat cerita empat panelmasyarakat itu lebih tertarik kalau lihat visual mudah ditangkap dipahami ketimbang tulisansejak brg dibentuk awal kampanye penyelamatan gambut mulai lewat komik sampai sekarang ada lebih cerita komik tergambar dalam satu dua dan empat panelceritapun macammacam ada soal gambut kebakaran hingga kritik perusahaan yang terjerat kasus pembakar lahan terkadang cerita menyesuaikan hari besar nasional cerita selalu dikaitkan dengan lingkungan katanyameski belum jadi viral di jagat maya tokoh mat gambut cukup mendapat respon baik setiap kali dibagikan di akun sosial brg terkadang pembaca membagi ulangada satu celotehan mat gambut cukup populer yaitu saat dia minta maaf pada satwa gambut terancam punah karena ulah manusia ini sindiriansaleh berharap masyarakat di wilayah gambut bisa membuat isu lingkungan di tempat tinggal mereka termasuk cerita sukses menjaga lingkungansepuluh persen lebih daratan idonesia merupakan wilayah gambut juta hektar rusak karena kebakaran dan kubahkubah gambut rusak buat sekat kanal penyelamatan gambut perlu segera meski harus dengan banyak caramyrna asafitri deputi bidang edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan brg mengatakan kampanye lewat komik bisa menjadi satu pilihan dalam menyampaikan pesan pemulihan gambut komik itu ringan lucu tapi pesanpesan beratnya bisa tersampaikansaat ini katanya respon masyarakat di dunia maya cukup positif setiap kali celotehan mat gambut dibagi brg ada seribuan melihat tokoh mat gambut mempresentasikan sumatera sementara tokoh noni gambut menggambarkan papuadia ingin tokoh mat gambut dan noni gambut bisa menyampaikan pesanpesan restorasi gambut pada masyarakatbrg juga sedang merencanakan kampanye penyelamatan gambut lewat film kata myrna brg mendorong masyarakat bisa membuat video partisipatifkita berharap nanti ada masyarakat memvideokan masyarakat yang mengabarkan supaya ini betulbetul menjadi menjadi gerakan katanya |
BPDP Kukuh Sawit Tetap Bisa di Lahan Gambut. Seakan menafikan bencana lingkungan yang muncul dampak kerusakan gambut yang menjadi kebun sawit, BPDP kukuh kalau tak masalah tanam sawit di lahan gambut. Malahan badan ini menilai, kebun sawit itu bisa jadi model pengelolaan gambut berkelanjutan.”Sawit harus menjadi solusi dari pengelolaan gambut, bukan sumber kerusakan,” kata Bayu Khrisnamurthi, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit dalam seminar Penanganan Kebakaran secara Profesional dalam Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Lahan Gambut, di Jakarta (7/11/16).Selama ini, katanya, sawit dianggap penyebab kebakaran gambut. Seharusnya, sawit jadi solusi atasi kebakaran hutan. Namun, dia tak menjelaskan lebih jauh seperti apa sawit solusi kebakaran itu.Bayu menyebut, kalau data World Resources Internasional, Center for International Forestry Research (Cifor) dan Global Forest Watch menunjukkan sekitar 7-16% lahan kebun sawit terbakar tahun 2015.Angka ini, katanya, kebakaran di lahan berizin, dan kemungkinan terjadi di wilayah tak berizin bahkan kawasan hutan. Jadi, katanya, tak tepat jika dikatakan kebakaran lahan gambut karena perkebunan sawit.Dia bilang juga kalau lahan gambut untuk sawit hanya 13% atau 1,5 juta hektar dari luas perkebunan di Indonesia, 11,4 juta hektar.Bayu setuju pengendalian gambut perlu keseriusan. Dia berharap, moratorium bisa mengatur soal ini.Aturan ini, katanya, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas minyak sawit dari ekspansi menjadi efisiensi pengelolaan, melalui bibit unggul dan pupuk.Dia menyatakan, moratorium tak bisa berjalan sendiri tanpa kebijakan lain. Jadi, perlu ada penegakan hukum tegas dalam perbaikan tata kelola di lapangan.”Kalau (terjadi kebakaran) di hutan sudah pasti harus ada penegakan hukum karena melanggar aturan.”Derom Bangun, Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mengatakan, seiring kebun sawit meluas menyebabkan bersentuhan dengan kebakaran dan berbagai hal. ”Naik 180 kali dari produksi awal 1974. Sekarang, kita menghasilkan 30 juta ton CPO (minyak sawit mentah-red),” katanya.Dia bilang, pelaku usaha terus mencari metode dan teknik budidaya perkebunan berkelanjutan di lahan gambut.Darmono Taniwiryono, Ketua Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi) mengatakan, pertemuan ini diharapkan jadi rekomendasi pemerintah dalam pengambilan kebijakan.”Berbicara gambut tak hanya satu perspektif, kita harus juga gambut bisa dibudidayakan dan dikonversi,” katanya.Menurut Bayu, jika gambut dianggap penting, perlu ada UU hingga jelas pembagian gambut mana bisa budidaya dan lindung.”Istilah moratorium (sawit) harus diutamakan kelestarian alam, hubungan gambut dengan pelestarian alam menjadi pokok perundangan yang akan dipatuhi semua pihak, termasuk pelaku usaha sawit,” ucap Derom.Soal dorongan membakar lahan buat sawit, penelitian Herry Purnomo, Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB juga ilmuan Cifor, punya jawaban. Penelitian ini mengetengahkan soal kegandrungan buka lahan dengan membakar buat kebun sawit, terlebih di gambut.Dari penelitian Herry sejak 2013-2015 di Riau, terungkap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian banyak orang, ternyata menguntungkan pihak-pihak tertentu.Membuka lahan buat sawit dengan membakar menjadi pilihan favorit, kata Herry, karena murah dan cepat. Sedangkan, kalau menggunakan cara-cara pengolahan lahan seharusnya, biaya mahal, terlebih di lahan gambut, akan lebih sulit. “Di lahan gambut sulit bawa traktor ke lapangan, pasti amblas.” Bakarpun jadi pilihan.Dalam acara itu ada sesi pemaparan penanganan kebakaran di Rusia. Niatnya, buat pembelajaran bagi Indonesia.Nikolai Koeshunov, mengatakan, Pemerintah Rusia setiap tahun harus memadamkan kebakaran hutan hingga 3 juta hektar walau mereka sudah ada sistem pemadaman kebakaran hutan sejak 1931.Negara yang memiliki hutan terluas di dunia, 776,3 juta hektar ini rentan kebakaran. Pada 2005, Presiden Vladimir Putin meluncurkan sistem informasi pengnderaan jarak jauh terintegrasi, RMIS.”Bisa diakses siapapun secara integrasi ke seluruh negara bagian sampai di daerah yang tak bisa diakses real time,” katanya.Standardisasi tim pemadam kebakaran hutan, paling cepat 15 menit, paling lama tiga jam menuju lokasi kebakaran. Mereka memiliki 50.000 orang pemadam kebakaran, 20.000 kendaraan beserta alat pemadaman api dan 400 helikopter.Meski begitu, Rusia masih kebakaran hutan. Tiap tahun ada 20.000-30.000 kebakaran. ”Potensi kebakaran akan lebih besar jika sistem tak ada, kerugian materi maupun non materi akan jauh lebih besar. Investasi kami dalam bentuk uang dan tenaga, akan lebih kecil dibandingkan jika sudah terjadi kebakaran,” katanya. | [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | ekosistem
program literasi | bpdp kukuh sawit tetap bisa di lahan gambut seakan menafikan bencana lingkungan yang muncul dampak kerusakan gambut yang menjadi kebun sawit bpdp kukuh kalau tak masalah tanam sawit di lahan gambut malahan badan ini menilai kebun sawit itu bisa jadi model pengelolaan gambut berkelanjutansawit harus menjadi solusi dari pengelolaan gambut bukan sumber kerusakan kata bayu khrisnamurthi direktur utama badan pengelola dana perkebunan bpdp sawit dalam seminar penanganan kebakaran secara profesional dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di lahan gambut di jakarta selama ini katanya sawit dianggap penyebab kebakaran gambut seharusnya sawit jadi solusi atasi kebakaran hutan namun dia tak menjelaskan lebih jauh seperti apa sawit solusi kebakaran itubayu menyebut kalau data world resources internasional center for international forestry research cifor dan global forest watch menunjukkan sekitar lahan kebun sawit terbakar tahun angka ini katanya kebakaran di lahan berizin dan kemungkinan terjadi di wilayah tak berizin bahkan kawasan hutan jadi katanya tak tepat jika dikatakan kebakaran lahan gambut karena perkebunan sawitdia bilang juga kalau lahan gambut untuk sawit hanya atau juta hektar dari luas perkebunan di indonesia juta hektarbayu setuju pengendalian gambut perlu keseriusan dia berharap moratorium bisa mengatur soal iniaturan ini katanya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas minyak sawit dari ekspansi menjadi efisiensi pengelolaan melalui bibit unggul dan pupukdia menyatakan moratorium tak bisa berjalan sendiri tanpa kebijakan lain jadi perlu ada penegakan hukum tegas dalam perbaikan tata kelola di lapangankalau terjadi kebakaran di hutan sudah pasti harus ada penegakan hukum karena melanggar aturanderom bangun ketua umum dewan minyak sawit indonesia dmsi mengatakan seiring kebun sawit meluas menyebabkan bersentuhan dengan kebakaran dan berbagai hal naik kali dari produksi awal sekarang kita menghasilkan juta ton cpo minyak sawit mentahred katanyadia bilang pelaku usaha terus mencari metode dan teknik budidaya perkebunan berkelanjutan di lahan gambutdarmono taniwiryono ketua masyarakat perkelapasawitan indonesia maksi mengatakan pertemuan ini diharapkan jadi rekomendasi pemerintah dalam pengambilan kebijakanberbicara gambut tak hanya satu perspektif kita harus juga gambut bisa dibudidayakan dan dikonversi katanyamenurut bayu jika gambut dianggap penting perlu ada uu hingga jelas pembagian gambut mana bisa budidaya dan lindungistilah moratorium sawit harus diutamakan kelestarian alam hubungan gambut dengan pelestarian alam menjadi pokok perundangan yang akan dipatuhi semua pihak termasuk pelaku usaha sawit ucap deromsoal dorongan membakar lahan buat sawit penelitian herry purnomo guru besar fakultas kehutanan ipb juga ilmuan cifor punya jawaban penelitian ini mengetengahkan soal kegandrungan buka lahan dengan membakar buat kebun sawit terlebih di gambutdari penelitian herry sejak di riau terungkap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerugian banyak orang ternyata menguntungkan pihakpihak tertentumembuka lahan buat sawit dengan membakar menjadi pilihan favorit kata herry karena murah dan cepat sedangkan kalau menggunakan caracara pengolahan lahan seharusnya biaya mahal terlebih di lahan gambut akan lebih sulit di lahan gambut sulit bawa traktor ke lapangan pasti amblas bakarpun jadi pilihandalam acara itu ada sesi pemaparan penanganan kebakaran di rusia niatnya buat pembelajaran bagi indonesianikolai koeshunov mengatakan pemerintah rusia setiap tahun harus memadamkan kebakaran hutan hingga juta hektar walau mereka sudah ada sistem pemadaman kebakaran hutan sejak negara yang memiliki hutan terluas di dunia juta hektar ini rentan kebakaran pada presiden vladimir putin meluncurkan sistem informasi pengnderaan jarak jauh terintegrasi rmisbisa diakses siapapun secara integrasi ke seluruh negara bagian sampai di daerah yang tak bisa diakses real time katanyastandardisasi tim pemadam kebakaran hutan paling cepat menit paling lama tiga jam menuju lokasi kebakaran mereka memiliki orang pemadam kebakaran kendaraan beserta alat pemadaman api dan helikoptermeski begitu rusia masih kebakaran hutan tiap tahun ada kebakaran potensi kebakaran akan lebih besar jika sistem tak ada kerugian materi maupun non materi akan jauh lebih besar investasi kami dalam bentuk uang dan tenaga akan lebih kecil dibandingkan jika sudah terjadi kebakaran katanya |
Opini : Donald Trump, Perubahan Iklim, dan Indonesia. Ketika berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1988, George H.W. Bush menyatakan “.”Itu adalah janji kampanye yang tak pernah dipenuhinya. Itu juga adalah pernyataan terakhir yang pernah dikemukakan seorang pembesar Partai Republik AS yang berbunyi pro kepada tindakan mengatasi perubahan iklim.Setelahnya, segala upaya untuk mengatasi perubahan iklim tak pernah muncul dari partai itu. Ketika terpilih menjadi anggota Senat AS pertama kali di tahun 1994, James Inhofe (Rep. – Oklahoma) menyatakan bahwa pemanasan global adalah terbesar yang pernah disampaikan kepada masyarakat AS. Sejak itu pula pendirian Inhofe seperti menjadi sikap resmi partai. Semeyakinkan apapun bukti-bukti ilmiah tentang perubahan iklim, partai ini tak menggubrisnya.Inhofe bukan saja berkata-kata yang menantang konsensus ilmiah, namun juga melakukan berbagai tindakan yang sangat mencolok mata dalam sikapnya itu. Pada akhir bulan Februari 2015, dia membawa segenggam bola salju pada pidatonya di Senat, seraya menyatakan bahwa bola salju yang keras itu adalah bukti terkuat bahwa sebetulnya dunia—atau setidaknya AS—mengalami pendinginan, bukan pemanasan.Tentu, yang memahami bahwa pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu rerata—bukan suhu pada periode tertentu—menertawakannya. Tetapi, lantaran menjadi sikap partainya, ini menyulitkan Presiden Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat. Sepanjang Obama berkuasa, ia mendapatkan banyak kendala legislatif bila ingin menggolkan kebijakan penanganan perubahan iklim. Walaupun demikian, Obama tetap berhasil melakukan beberapa hal penting terkait perubahan iklim dengan kekuasaan eksekutifnya, termasuk menandatangani Kesepakatan Paris. Kini, seorang Donald Trump terpilih menjadi presiden AS. Ia adalah presiden yang dicalonkan oleh Partai Republik, walau dia tidak berasal dari partai itu. Senat juga masih dikuasai oleh Partai Republik, setidaknya hingga 2 tahun ke depan. Trump sendiri sepanjang periode kampanyenya menyatakan bahwa dia tidak percaya adanya perubahan iklim/pemanasan global, seperti posisi Partai Republik yang dimulai oleh Inhofe. Trump juga menegaskan bahwa pemanasan global adalah isu buatan Tiongkok untuk merugikan ekonomi AS. Para pendukung Partai Republik, yang kebanyakan tidak mengetahui kebenaran soal perubahan iklim, menelan mentah-mentah disinformasi yang dibuat Trump.Pada periode kampanyenya itu, salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah menunjuk Myron Ebell, seorang yang juga memiliki posisi yang sama terhadap perubahan iklim, sebagai pimpinan Kelompok Kerja Environmental Protection Agency (EPA) dalam tim transisinya—semacam kabinet bayangan sebelum benar-benar berkuasa. Ebell juga adalah kandidat terkuat pimpinan EPA, selain beberapa calon lain, dengan posisi yang serupa. Sementara, Inhofe sudah berkuasa menjadi pimpinan Komite Lingkungan dan Pekerjaan Umum di Senat AS selama beberapa tahun terakhir.Jadi, sekarang ada Trump, Ebell, dan Inhofe yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam menentukan kebijakan lingkungan AS, dan seluruhnya adalah pendusta perubahan iklim (). Tidak mengherankan bila para pejuang lingkungan hidup sangat khawatir dengan kondisi ini. Dan ini bukan saja berlaku untuk mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup—terutama yang terkait dengan perubahan iklim—di AS, melainkan di seluruh dunia.Apa dampak kondisi tersebut kepada AS? Para pakar menyatakan ketiga hal berikut ini adalah yang terpenting. Pertama, penguatan kembali industri energi fosil dan pelemahan energi terbarukan. Kedua, penarikan kembali dukungan AS dari Kesepakatan Paris. Ketiga, penciutan pendanaan untuk tindakan nyata mengatasi perubahan iklim. Yang kemudian perlu diingat adalah bahwa ketiganya bukan cuma punya pengaruh terhadap AS, namun juga terhadap seluruh dunia, termasuk Indonesia.Penguatan industri fosil tentu berarti peningkatan emisi. Para pakar sudah menyatakan bahwa bila dunia ingin punya peluang untuk menahan pemanasan global maksimal 2 derajat Celsius di tahun 2100, kita harus memastikan 2/3—bahkan ada yang menyatakan hingga 80%, seperti Bill McKibben dari organisasi —dari total cadangan terbukti energi fosil untuk dibiarkan tidak dieksploitasi. Gerakan yang dikenal sebagai cukup mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh dunia.Tetapi, eksploitasi energi fosil secara massif oleh AS akan membuat seluruh dunia makin sulit mencapai target 2 derajat itu. Kalau masih mau dicapai, maka pemotongan energi fosil dan sumber-sumber emisi lainnya haruslah dilakukan dengan lebih dalam lagi oleh negara-negara lain.Terkait erat dengan hal itu, penarikan dukungan AS terhadap Kesepakatan Paris juga akan sangat menyulitkan dunia. Walaupun, menurut beberapa sumber, penarikan dukungan itu setidaknya membutuhkan waktu empat tahun, namun ketidakpastian akan membayangi seluruh negara yang berpartisipasi. AS adalah negara dengan emisi terbesar kedua setelah Tiongkok, setelah beberapa lamanya menjadi yang pertama, sehingga penarikan dukungan AS akan membuat Kesepakatan Paris tidak efektif. World Resource Institute pada pertengahan 2016 menyatakan bahwa emisi Tiongkok adalah 20.09% dari total emisi global, sementara AS mengemisi 17,89%.Bayangkan bila sebuah negara yang memroduksi hampir 18% total emisi global menarik diri dari Kesepakatan. Dampaknya tentu akan sangat buruk. Apalagi, sebetulnya hingga sekarang , atau (I)NDC, yang disetorkan oleh seluruh negara yang menjadi penandatangan Kesepakatan Paris masih jauh dari yang diperlukan untuk mencapai target kenaikan 2 atau 1,5 derajat Celsius. Ini berarti negara-negara lain perlu bersiap memotong emisinya jauh lebih dalam lagi, dan/atau berunding dengan AS dengan lebih keras lagi.Dukungan pendanaan dari AS terhadap pengelolaan perubahan iklim dipandang cukup signifikan, walau bukan yang terbesar. Namun, kehilangan atau berkurangnya pendanaan itu kepada dunia internasional akan semakin menyulitkan target pendanaan USD100 miliar per tahun yang dibutuhkan mulai 2020. Ini akan membuat banyak negara berkembang kesulitan melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.Sangat jelas bahwa ketiga hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi yang besar—walaupun ‘cuma’ 1,49% dari total emisi global—yang diharapkan memotong emisinya dengan lebih dalam. Target 29% pada tahun 2030 itu dipandang oleh para pakar kelewat rendah dibandingkan kontribusi yang semestinya, karena potensi penurunannya baik dari sektor energi maupun lahan belum dikelola dengan serius.Dengan kemungkinan meningkatnya pemanfaatan energi fosil di AS, tekanan agar Indonesia memotong emisinya juga akan menguat. Kalau AS memulai tindakan nyata menarik dukungannya pada Kesepakatan Paris, tekanan itu jelas akan lebih menguat lagi. Dan, Indonesia dipastikan akan diminta turut aktif berunding dengan AS untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan Kesepakatan. Dana AS yang kini ada di Indonesia sendiri sangat signifikan, terutama yang terkait dengan adaptasi. Kalau ini kemudian dikurangi, atau bahkan dihilangkan sama sekali, maka kesulitan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan sangat meningkat.Tetapi, tantangan yang mungkin segera datang ini menghadirkan pembelajaran yang sangat penting untuk Indonesia. Pertama, jelas sekali bahwa perubahan iklim sudah dan akan terus memengaruhi Indonesia, sehingga mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan dengan jauh lebih serius dibandingkan yang ditunjukkan hingga sekarang. Kedua, keseriusan itu perlu dicerminkan oleh koherensi kebijakan di berbagai sektor. Tindakan inkoheren dan seadanya yang dilakukan hingga sekarang ini tidak akan membawa Indonesia ke dalam situasi yang lebih baik.Ketiga, posisi yang kokoh terhadap perubahan iklim (yaitu jalan menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan, sebagai wujud mitigasi dan adaptasi) sudah seharusnya diambil dan ditunjukkan ke dunia internasional agar Indonesia lebih memiliki posisi yang terhormat dalam perundingan.Keempat, Indonesia semakin perlu menunjukkan keaktifan dalam diplomasi dengan negara-negara penghasil emisi yang besar, dan negara-negara kepulauan, agar Kesepakatan Paris bisa berjalan. Termasuk, nantinya aktif membujuk AS untuk tidak meninggalkan Kesepakatan, agar beban negara-negara lain tidak menjadi semakin berat.Terakhir, Indonesia harus memerlakukan sumberdaya eksternal dalam penanganan perubahan iklim benar-benar sebagai suplemen saja, karena sesungguhnya memang tidak benar-benar bisa diandalkan. Indonesia harus memastikan sumberdayanya sendiri memadai, sehingga bila tak ada bantuan finansial dari manapun, masyarakat sekarang dan generasi mendatang bisa bertahan terhadap dampak perubahan iklim. Mandat pembiayaan berkelanjutan yang dimuat di dalam dokumen buatan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, , yang kini telah hampir berusia 2 tahun, sudah seharusnya ditegakkan tanpa ditunda-tunda lagi. Potensi pembiayaan oleh BUMN dan swasta di seluruh sektor juga harus digalakkan.Terpilihnya Trump sebagai Presiden AS adalah mimpi buruk bagi kelestarian lingkungan. Namun, kita sendirilah yang harus bangun lalu bekerja untuk memastikan mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan.Tulisan ini merupakan opini penulis | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | perjanjian internasional | opini donald trump perubahan iklim dan indonesia ketika berkampanye untuk menjadi presiden amerika serikat tepatnya pada tanggal agustus george hw bush menyatakan itu adalah janji kampanye yang tak pernah dipenuhinya itu juga adalah pernyataan terakhir yang pernah dikemukakan seorang pembesar partai republik as yang berbunyi pro kepada tindakan mengatasi perubahan iklimsetelahnya segala upaya untuk mengatasi perubahan iklim tak pernah muncul dari partai itu ketika terpilih menjadi anggota senat as pertama kali di tahun james inhofe rep oklahoma menyatakan bahwa pemanasan global adalah terbesar yang pernah disampaikan kepada masyarakat as sejak itu pula pendirian inhofe seperti menjadi sikap resmi partai semeyakinkan apapun buktibukti ilmiah tentang perubahan iklim partai ini tak menggubrisnyainhofe bukan saja berkatakata yang menantang konsensus ilmiah namun juga melakukan berbagai tindakan yang sangat mencolok mata dalam sikapnya itu pada akhir bulan februari dia membawa segenggam bola salju pada pidatonya di senat seraya menyatakan bahwa bola salju yang keras itu adalah bukti terkuat bahwa sebetulnya duniaatau setidaknya asmengalami pendinginan bukan pemanasantentu yang memahami bahwa pemanasan global merujuk pada peningkatan suhu reratabukan suhu pada periode tertentumenertawakannya tetapi lantaran menjadi sikap partainya ini menyulitkan presiden barack obama yang berasal dari partai demokrat sepanjang obama berkuasa ia mendapatkan banyak kendala legislatif bila ingin menggolkan kebijakan penanganan perubahan iklim walaupun demikian obama tetap berhasil melakukan beberapa hal penting terkait perubahan iklim dengan kekuasaan eksekutifnya termasuk menandatangani kesepakatan paris kini seorang donald trump terpilih menjadi presiden as ia adalah presiden yang dicalonkan oleh partai republik walau dia tidak berasal dari partai itu senat juga masih dikuasai oleh partai republik setidaknya hingga tahun ke depan trump sendiri sepanjang periode kampanyenya menyatakan bahwa dia tidak percaya adanya perubahan iklimpemanasan global seperti posisi partai republik yang dimulai oleh inhofe trump juga menegaskan bahwa pemanasan global adalah isu buatan tiongkok untuk merugikan ekonomi as para pendukung partai republik yang kebanyakan tidak mengetahui kebenaran soal perubahan iklim menelan mentahmentah disinformasi yang dibuat trumppada periode kampanyenya itu salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah menunjuk myron ebell seorang yang juga memiliki posisi yang sama terhadap perubahan iklim sebagai pimpinan kelompok kerja environmental protection agency epa dalam tim transisinyasemacam kabinet bayangan sebelum benarbenar berkuasa ebell juga adalah kandidat terkuat pimpinan epa selain beberapa calon lain dengan posisi yang serupa sementara inhofe sudah berkuasa menjadi pimpinan komite lingkungan dan pekerjaan umum di senat as selama beberapa tahun terakhirjadi sekarang ada trump ebell dan inhofe yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam menentukan kebijakan lingkungan as dan seluruhnya adalah pendusta perubahan iklim tidak mengherankan bila para pejuang lingkungan hidup sangat khawatir dengan kondisi ini dan ini bukan saja berlaku untuk mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidupterutama yang terkait dengan perubahan iklimdi as melainkan di seluruh duniaapa dampak kondisi tersebut kepada as para pakar menyatakan ketiga hal berikut ini adalah yang terpenting pertama penguatan kembali industri energi fosil dan pelemahan energi terbarukan kedua penarikan kembali dukungan as dari kesepakatan paris ketiga penciutan pendanaan untuk tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang kemudian perlu diingat adalah bahwa ketiganya bukan cuma punya pengaruh terhadap as namun juga terhadap seluruh dunia termasuk indonesiapenguatan industri fosil tentu berarti peningkatan emisi para pakar sudah menyatakan bahwa bila dunia ingin punya peluang untuk menahan pemanasan global maksimal derajat celsius di tahun kita harus memastikan bahkan ada yang menyatakan hingga seperti bill mckibben dari organisasi dari total cadangan terbukti energi fosil untuk dibiarkan tidak dieksploitasi gerakan yang dikenal sebagai cukup mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh duniatetapi eksploitasi energi fosil secara massif oleh as akan membuat seluruh dunia makin sulit mencapai target derajat itu kalau masih mau dicapai maka pemotongan energi fosil dan sumbersumber emisi lainnya haruslah dilakukan dengan lebih dalam lagi oleh negaranegara lainterkait erat dengan hal itu penarikan dukungan as terhadap kesepakatan paris juga akan sangat menyulitkan dunia walaupun menurut beberapa sumber penarikan dukungan itu setidaknya membutuhkan waktu empat tahun namun ketidakpastian akan membayangi seluruh negara yang berpartisipasi as adalah negara dengan emisi terbesar kedua setelah tiongkok setelah beberapa lamanya menjadi yang pertama sehingga penarikan dukungan as akan membuat kesepakatan paris tidak efektif world resource institute pada pertengahan menyatakan bahwa emisi tiongkok adalah dari total emisi global sementara as mengemisi bayangkan bila sebuah negara yang memroduksi hampir total emisi global menarik diri dari kesepakatan dampaknya tentu akan sangat buruk apalagi sebetulnya hingga sekarang atau indc yang disetorkan oleh seluruh negara yang menjadi penandatangan kesepakatan paris masih jauh dari yang diperlukan untuk mencapai target kenaikan atau derajat celsius ini berarti negaranegara lain perlu bersiap memotong emisinya jauh lebih dalam lagi danatau berunding dengan as dengan lebih keras lagidukungan pendanaan dari as terhadap pengelolaan perubahan iklim dipandang cukup signifikan walau bukan yang terbesar namun kehilangan atau berkurangnya pendanaan itu kepada dunia internasional akan semakin menyulitkan target pendanaan usd miliar per tahun yang dibutuhkan mulai ini akan membuat banyak negara berkembang kesulitan melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklimsangat jelas bahwa ketiga hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap indonesia indonesia adalah salah satu negara dengan emisi yang besarwalaupun cuma dari total emisi globalyang diharapkan memotong emisinya dengan lebih dalam target pada tahun itu dipandang oleh para pakar kelewat rendah dibandingkan kontribusi yang semestinya karena potensi penurunannya baik dari sektor energi maupun lahan belum dikelola dengan seriusdengan kemungkinan meningkatnya pemanfaatan energi fosil di as tekanan agar indonesia memotong emisinya juga akan menguat kalau as memulai tindakan nyata menarik dukungannya pada kesepakatan paris tekanan itu jelas akan lebih menguat lagi dan indonesia dipastikan akan diminta turut aktif berunding dengan as untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan kesepakatan dana as yang kini ada di indonesia sendiri sangat signifikan terutama yang terkait dengan adaptasi kalau ini kemudian dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali maka kesulitan indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan sangat meningkattetapi tantangan yang mungkin segera datang ini menghadirkan pembelajaran yang sangat penting untuk indonesia pertama jelas sekali bahwa perubahan iklim sudah dan akan terus memengaruhi indonesia sehingga mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan dengan jauh lebih serius dibandingkan yang ditunjukkan hingga sekarang kedua keseriusan itu perlu dicerminkan oleh koherensi kebijakan di berbagai sektor tindakan inkoheren dan seadanya yang dilakukan hingga sekarang ini tidak akan membawa indonesia ke dalam situasi yang lebih baikketiga posisi yang kokoh terhadap perubahan iklim yaitu jalan menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan sebagai wujud mitigasi dan adaptasi sudah seharusnya diambil dan ditunjukkan ke dunia internasional agar indonesia lebih memiliki posisi yang terhormat dalam perundingankeempat indonesia semakin perlu menunjukkan keaktifan dalam diplomasi dengan negaranegara penghasil emisi yang besar dan negaranegara kepulauan agar kesepakatan paris bisa berjalan termasuk nantinya aktif membujuk as untuk tidak meninggalkan kesepakatan agar beban negaranegara lain tidak menjadi semakin beratterakhir indonesia harus memerlakukan sumberdaya eksternal dalam penanganan perubahan iklim benarbenar sebagai suplemen saja karena sesungguhnya memang tidak benarbenar bisa diandalkan indonesia harus memastikan sumberdayanya sendiri memadai sehingga bila tak ada bantuan finansial dari manapun masyarakat sekarang dan generasi mendatang bisa bertahan terhadap dampak perubahan iklim mandat pembiayaan berkelanjutan yang dimuat di dalam dokumen buatan otoritas jasa keuangan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan yang kini telah hampir berusia tahun sudah seharusnya ditegakkan tanpa ditundatunda lagi potensi pembiayaan oleh bumn dan swasta di seluruh sektor juga harus digalakkanterpilihnya trump sebagai presiden as adalah mimpi buruk bagi kelestarian lingkungan namun kita sendirilah yang harus bangun lalu bekerja untuk memastikan mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataantulisan ini merupakan opini penulis |
COP-22 Marrakesh, Bahas Upaya Konkret Turunkan Suhu Bumi, Bagaimana Kontribusi Indonesia?. Konferensi para pihak (Conference of the Parties) ke-22 di Marakesh, Maroko, rencana berlangsung sampai 18 November ini, sudah dibuka Senin (7/11/16), tengah malam waktu Indonesia. Sebelum itu, pada 4 November 2016, Perjanjian Paris mulai berlaku setelah diratifikasi 100 dari 197 negara pihak. Indonesia, menjadi salah satu negara yang meratifikasi, masuk daftar per 31 Oktober 2016.Perjanjian Paris telah diadopsi, pada pertemuan para pihak (COP) 22, Paris, Prancis, Desember 2015. Kali ini, para pihak akan fokus membahas isu-isu bagaimana mengimplementasikan Perjanjian Paris. Semestinya, dalam pertemuan kali ini mereka mulai menghasilkan langkah-langkah konkret mencegah kenaikan suhu bumi.Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, mengatakan, kerjasama antarnegara sangat penting dalam merealisasikan Perjanjian Paris.Siti bilang, Perjanjian Paris memiliki visi meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan bangsa lain di dunia secara timbal balik lebih efektif dan efisien.“Baik aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanime transparansi serta tata kelola berkelanjutan,” katanya dalam rilis kepada media.Soal dukungan pembiayaan juga menjadi penekanan Sekretaris Eksekutif UNFCCC Patricia Espinosa. Dia mengatakan, keuangan, merupakan jantung keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Paris.“Di luar itu, keuangan di jantung mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya dikutip dari , dalam pembukaan acara khusus Komite Tetap Keuangan soal Penilaian Biennial dan Ikhtisar Iklim Arus Keuangan di COP-22, Selasa (7/11/16).Tanpa arus keuangan sesuai keperluan, baik Perjanjian Paris maupun (SDGs), katanya, sebagian besar akan tetap jadi janji daripada kenyataan.Dia senang, penilaian dalam dua tahun ini memperlihatkan perkembangan ke arah baik, , ada upaya negara-negara maju bergerak setuju penyediaan dana US$100 miliar per tahun pada 2020.Penilaian kedua mencatat, secara keseluruhan, keuangan iklim global pada 2014 menunjukkan peningkatan, dibandingkan penilaian sebelumnya., penilaian merupakan upaya memberikan transparansi lebih besar mengenai pembiayaan iklim publik dan swasta.Penilaian, katanya, juga jelas memperlihatkan, bagaimana arus pembiayaan iklim kecil konsisten dengan tren lebih luas dalam investasi global.“Dalam hal ini, penilaian memberikan dasar sangat baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di sini, di Marrakesh dan di tahun-tahun mendatang,” katanya.Espinosa mengatakan, pekerjaan mereka juga diinformasikan dalam penilaian ini, hingga memberikan gambaran di mana mereka perlu melipatgandakan usaha bersama guna memastikan kemajuan nyata.Penyumbang emisi terbesar Indonesia, dari sektor kehutanan dan lingkungan. Untuk itu, ucap Siti, Indonesia berusaha meningkatkan tata kelola hutan, mencegah kebakaran hutan, memberantas penebangan liar (), pengembangan energi terbarukan, sampai pengelolaan sampah.“Kami terus bekerja bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta melaporkan terus menerus progres penurunan emisi kepada Presiden dan Wakil Presiden,” katanya, kala pembukaan paviliun Indonesia di pertemuan COP itu.Senada dikatakan Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepla BPN. Menurut dia, Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.Instruksi Presiden Joko Widodo, katanya, sangat jelas akan menekan dan membuka seluruh kasus karhutla.Kesempatan sama, Nur Masripatin, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, mengatakan, tahun lalu Indonesia sudah menyampaikan Intended Nationally Determinated Contributions (INDCs) dengan target penurunan emisi karbon 29%, atau 41% dengan bantuan luar pada 2030.Nationally Determinated Contributions (NDC) sudah disusun dan dibawa ke COP Maroko ini dengan susunan penyumbang terbesar tetap sektor hutan dan lahan sebesar 17,32%-23, disusul energi 11-14%, limbah () 0,38%-1% dan proses industri serta penggunaan produk ( ) 0,10%-0,11%.Soal besaran kontribusi sektor dalam NDC ini–sejak awal, kala bahasan INDC–, dari 29% penurunan emisi sampai 2030, yang akan menjadi sektor tertinggi itu energi termasuk transportasi. Pembahasan cukup panjang, berbulan-bulan, berakhir, sektor lahan tetap penyumbang tertinggi.Sebelum ini, Siti mengatakan, penetapan angka NDC itu melalui pembahasan alot. “Itu hasil yang berat, tadinya energi yang tinggi. Setelah dilihat kondisi batubara, pembangunan infrastruktur kita, ya , tanahnya yang paling ,” katanya, pekan lalu di Jakarta.Dari sektor lahan, katanya, berbagai langkah dan kebijakan pengurangan emisi sudah berjalan, seperti mengurangi kebakaran hutan, restorasi gambut, moratorium gambut dan hutan alam serta sedang disusun moratorium sawit.Menurut dia, kondisi lingkungan sudah kritis. Andai penanggalan dalam bulan (1-30 hari), lingkungan berada pada hari ke-29.“Kondisi lingkungan , kalau satu bulan itu 30 hari, kita di hari ke-29. Karena itu usaha dari sektor kehutanan harus paling luar biasa,” katanya. Penyebabnya, ucap Siti, sudah puluhan tahun terjadi dan tak tertangani.Meskipun begitu, kata Nur, besaran kontribusi penurunan emisi dalam NDC bisa berubah terutama sektor energi. Dia menilai, dengan menteri dan wakil menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru, masih terbuka diskusi buat peningkatan energi terbarukan.“Itu kita bisa lagi, bisa kita meningkatkan ambisi sektor energi untuk mengurangi beban sektor lahan. Kemudian, kalau kita melihat ada potensi lain juga, seperti sektor aviasi.”Dengan begitu, katanya, sebenarnya masih optimis bisa merevisi sektor energi.Dia bilang, awal-awal menempatkan energi berkontribusi besar karena tren seperti itu. “Tapi setelah kita bicarakan, ini berat sekali. Sekarang yang bisa kita dorong lebih jauh itu pengembangan energi terbarukan dan kebijakan di sektor transportasi,” katanya.Menurut Nur, dalam negoisasi di COP nanti, akan membahas aturan main dalam NDC. “Di situ bicara, bagaimana NDC, kemudian memberikan pemahaman sama di internasional agar transparan. Apa saja yang dimasukkan dan masing-masing berapa serta asumsi yang dipakai apa saja,” katanya. Dari sana, akan mencerminkan apa yang harus dilakukan pada tiap sektor.Tak jauh beda dikatakan Emma Rachmawati, Direktur Mitigasi, Direktorat Jenderal Perubahan Iklim, KLHK. Menurut dia, di COP22 ini akan melanjutkan negosiasi di Paris.“Waktu itu (Paris) negosiasi kita bisa adopsi . Setelah kita adopsi, tentu kita bicara bagaimana bisa implementasi,” katanya, pekan lalu.COP-22 ini, katanya, akan fokus membahas upaya implementasi Perjanjian Paris. Pada pertemuan ini juga akan menagih komitmen pendanaan negara-negara maju. Dalam COP-22 ini, katanya, komitmen sudah harus jelas. “Kalau dulu baru disampaikan komitmen berapa, nanti di sana benar-benar mana konkretnya.”Dalam pertemuan itu, juga akan membahas dukungan negara-negara maju selain pendanaan seperti transfer tehnologi, maupun peningkatan kemampuan. “Karena negara berkembang punya hak untuk dapat bantuan negara maju,” katanya.Kini, posisi negara maju dan berkembang sama, sama-sama harus menurunkan emisi. “Bedanya tergantung NDC. Jadi kalau negara berkembang merasa kemampuan rendah, target NDC sesuai kemampuan . Bahkan negara kecil target lebih ke adaptasi,” ucap Emma.Indonesia, katanya, negara berkembang yang lebih maju dengan komitmen tinggi, 26% sampai 2020 dan 29% pada 2030, seharusnya, secara nasional punya target lebih ambisius.Kontribusi penurunan emisi dari 29% sudah terbagi-bagi per sektor. Dengan begitu, katanya, tinggal mengatur mekanisme, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan seperti apa.“Yang paling berat adalah bagaimana kita bisa konsisten melakukan itu. Karena kita (biasanya) bagus di aksi tapi bagus di-,” katanya.Dia mencontohkan, bangun biogas, hanya bertahan satu sampai dua tahun, tak ada pengaturan agar operasi berlanjut.“Yang pasti itu harus terukur, tak bisa di atas kertas . Fakta di lapangan ? Apa betul biogas itu masih beroperasi?”Dalam pengukuran pencapaian penurunan emisi nanti, akan datang tim verifikasi internasional langsung melihat pekerjaan-pekerjaan di lapangan.Dia sadar, aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama.“Saya melihat ini kesempatan untuk kita. Kita dituntut bersungguh-sungguh mengelola itu. Kalau kita kelola limbah dengan baik, (misal), kita untuk reduksi emisi jadi lebih rendah,” ujar dia. | [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
perjanjian internasional | cop marrakesh bahas upaya konkret turunkan suhu bumi bagaimana kontribusi indonesia konferensi para pihak conference of the parties ke di marakesh maroko rencana berlangsung sampai november ini sudah dibuka senin tengah malam waktu indonesia sebelum itu pada november perjanjian paris mulai berlaku setelah diratifikasi dari negara pihak indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi masuk daftar per oktober perjanjian paris telah diadopsi pada pertemuan para pihak cop paris prancis desember kali ini para pihak akan fokus membahas isuisu bagaimana mengimplementasikan perjanjian paris semestinya dalam pertemuan kali ini mereka mulai menghasilkan langkahlangkah konkret mencegah kenaikan suhu bumisiti nurbaya menteri lingkungan hidup dan kehutanan indonesia mengatakan kerjasama antarnegara sangat penting dalam merealisasikan perjanjian parissiti bilang perjanjian paris memiliki visi meningkatkan kerjasama antara indonesia dan bangsa lain di dunia secara timbal balik lebih efektif dan efisienbaik aksi pencegahan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan penggunaan inovasi teknologi peningkatan kapasitas didukung mekanime transparansi serta tata kelola berkelanjutan katanya dalam rilis kepada mediasoal dukungan pembiayaan juga menjadi penekanan sekretaris eksekutif unfccc patricia espinosa dia mengatakan keuangan merupakan jantung keberhasilan pelaksanaan perjanjian parisdi luar itu keuangan di jantung mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan katanya dikutip dari dalam pembukaan acara khusus komite tetap keuangan soal penilaian biennial dan ikhtisar iklim arus keuangan di cop selasa tanpa arus keuangan sesuai keperluan baik perjanjian paris maupun sdgs katanya sebagian besar akan tetap jadi janji daripada kenyataandia senang penilaian dalam dua tahun ini memperlihatkan perkembangan ke arah baik ada upaya negaranegara maju bergerak setuju penyediaan dana us miliar per tahun pada penilaian kedua mencatat secara keseluruhan keuangan iklim global pada menunjukkan peningkatan dibandingkan penilaian sebelumnya penilaian merupakan upaya memberikan transparansi lebih besar mengenai pembiayaan iklim publik dan swastapenilaian katanya juga jelas memperlihatkan bagaimana arus pembiayaan iklim kecil konsisten dengan tren lebih luas dalam investasi globaldalam hal ini penilaian memberikan dasar sangat baik untuk pekerjaan yang harus dilakukan di sini di marrakesh dan di tahuntahun mendatang katanyaespinosa mengatakan pekerjaan mereka juga diinformasikan dalam penilaian ini hingga memberikan gambaran di mana mereka perlu melipatgandakan usaha bersama guna memastikan kemajuan nyatapenyumbang emisi terbesar indonesia dari sektor kehutanan dan lingkungan untuk itu ucap siti indonesia berusaha meningkatkan tata kelola hutan mencegah kebakaran hutan memberantas penebangan liar pengembangan energi terbarukan sampai pengelolaan sampahkami terus bekerja bersama dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah serta melaporkan terus menerus progres penurunan emisi kepada presiden dan wakil presiden katanya kala pembukaan paviliun indonesia di pertemuan cop itusenada dikatakan sofyan djalil menteri agraria dan tata ruangkepla bpn menurut dia indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahaninstruksi presiden joko widodo katanya sangat jelas akan menekan dan membuka seluruh kasus karhutlakesempatan sama nur masripatin direktur jenderal pengendalian perubahan iklim klhk mengatakan tahun lalu indonesia sudah menyampaikan intended nationally determinated contributions indcs dengan target penurunan emisi karbon atau dengan bantuan luar pada nationally determinated contributions ndc sudah disusun dan dibawa ke cop maroko ini dengan susunan penyumbang terbesar tetap sektor hutan dan lahan sebesar disusul energi limbah dan proses industri serta penggunaan produk soal besaran kontribusi sektor dalam ndc inisejak awal kala bahasan indc dari penurunan emisi sampai yang akan menjadi sektor tertinggi itu energi termasuk transportasi pembahasan cukup panjang berbulanbulan berakhir sektor lahan tetap penyumbang tertinggisebelum ini siti mengatakan penetapan angka ndc itu melalui pembahasan alot itu hasil yang berat tadinya energi yang tinggi setelah dilihat kondisi batubara pembangunan infrastruktur kita ya tanahnya yang paling katanya pekan lalu di jakartadari sektor lahan katanya berbagai langkah dan kebijakan pengurangan emisi sudah berjalan seperti mengurangi kebakaran hutan restorasi gambut moratorium gambut dan hutan alam serta sedang disusun moratorium sawitmenurut dia kondisi lingkungan sudah kritis andai penanggalan dalam bulan hari lingkungan berada pada hari kekondisi lingkungan kalau satu bulan itu hari kita di hari ke karena itu usaha dari sektor kehutanan harus paling luar biasa katanya penyebabnya ucap siti sudah puluhan tahun terjadi dan tak tertanganimeskipun begitu kata nur besaran kontribusi penurunan emisi dalam ndc bisa berubah terutama sektor energi dia menilai dengan menteri dan wakil menteri energi dan sumber daya mineral esdm yang baru masih terbuka diskusi buat peningkatan energi terbarukanitu kita bisa lagi bisa kita meningkatkan ambisi sektor energi untuk mengurangi beban sektor lahan kemudian kalau kita melihat ada potensi lain juga seperti sektor aviasidengan begitu katanya sebenarnya masih optimis bisa merevisi sektor energidia bilang awalawal menempatkan energi berkontribusi besar karena tren seperti itu tapi setelah kita bicarakan ini berat sekali sekarang yang bisa kita dorong lebih jauh itu pengembangan energi terbarukan dan kebijakan di sektor transportasi katanyamenurut nur dalam negoisasi di cop nanti akan membahas aturan main dalam ndc di situ bicara bagaimana ndc kemudian memberikan pemahaman sama di internasional agar transparan apa saja yang dimasukkan dan masingmasing berapa serta asumsi yang dipakai apa saja katanya dari sana akan mencerminkan apa yang harus dilakukan pada tiap sektortak jauh beda dikatakan emma rachmawati direktur mitigasi direktorat jenderal perubahan iklim klhk menurut dia di cop ini akan melanjutkan negosiasi di pariswaktu itu paris negosiasi kita bisa adopsi setelah kita adopsi tentu kita bicara bagaimana bisa implementasi katanya pekan lalucop ini katanya akan fokus membahas upaya implementasi perjanjian paris pada pertemuan ini juga akan menagih komitmen pendanaan negaranegara maju dalam cop ini katanya komitmen sudah harus jelas kalau dulu baru disampaikan komitmen berapa nanti di sana benarbenar mana konkretnyadalam pertemuan itu juga akan membahas dukungan negaranegara maju selain pendanaan seperti transfer tehnologi maupun peningkatan kemampuan karena negara berkembang punya hak untuk dapat bantuan negara maju katanyakini posisi negara maju dan berkembang sama samasama harus menurunkan emisi bedanya tergantung ndc jadi kalau negara berkembang merasa kemampuan rendah target ndc sesuai kemampuan bahkan negara kecil target lebih ke adaptasi ucap emmaindonesia katanya negara berkembang yang lebih maju dengan komitmen tinggi sampai dan pada seharusnya secara nasional punya target lebih ambisiuskontribusi penurunan emisi dari sudah terbagibagi per sektor dengan begitu katanya tinggal mengatur mekanisme dari perencanaan pelaksanaan sampai pelaporan seperti apayang paling berat adalah bagaimana kita bisa konsisten melakukan itu karena kita biasanya bagus di aksi tapi bagus di katanyadia mencontohkan bangun biogas hanya bertahan satu sampai dua tahun tak ada pengaturan agar operasi berlanjutyang pasti itu harus terukur tak bisa di atas kertas fakta di lapangan apa betul biogas itu masih beroperasidalam pengukuran pencapaian penurunan emisi nanti akan datang tim verifikasi internasional langsung melihat pekerjaanpekerjaan di lapangandia sadar aksiaksi penurunan emisi ini perlu kerja berat dan menjadi pekerjaan besar bersamasaya melihat ini kesempatan untuk kita kita dituntut bersungguhsungguh mengelola itu kalau kita kelola limbah dengan baik misal kita untuk reduksi emisi jadi lebih rendah ujar dia |
Apa Dampak Terpilihnya Donald Trump Bagi Lingkungan Hidup Global dan Indonesia?. Suasana konferensi perubahan iklim (COP 22) di Marakesh, Maroko, yang dimulai pada Senin kemarin (07/11/2016) berubah seketika menjadi kelam dan penuh kekhawatiran setelah kemenangan Donald Trump menjadi Presiden Amerika yang baru.Hal tersebut terkait dengan masa depan Perjanjian Paris () yang butuh 20 tahun negosiasi untuk disepakati semua negara dan telah diberlakukan oleh Badan Dunia untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) pada 4 November 2016 kemarin. Perjanjian Paris yang didukung dengan diratifikasi oleh Amerika dibawah Presiden Barack Obama, menuju ketidakpastian karena terpilihnya Donald Trump.Ini karena Trump dikenal luas sebagai tokoh yang tidak percaya atau menolak () dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Hal itu tercermin dengan berbagai pernyataannya, baik sebelum dan selama kampanyenya menjelang pilpres kemarin.Berbagai pernyataan Trump, seperti dikutip dari antara lain bahwa pemanasan global merupakan tipuan Cina (). Trump juga akan membatalkan semua peraturan penting yang dibuat Obama untuk mengurangi emisi karbondioksida Amerika, termasuk rencana pembangkitan energi bersih yang merupakan rencana utama penurunan emisi karbondioksida.Trump bahkan mengisyaratkan ingin menghapuskan badan perlindungan lingkungan hidup Amerika ( / EPA). “Apa yang mereka (EPA) lakukan adalah aib,” katanya. Bila EPA dihapuskan, maka peraturan terkait pencemaran karena merkuri, ozon, batubara, dan banyak lainnya bakal tidak berlaku.Trump juga mengatakan ingin mencabut semua anggaran pemerintah Amerika untuk energi bersih, termasuk penelitian dan pengembangan untuk tenaga angin, tenaga surya, tenaga nuklir, dan kendaraan listrik.Dan terpenting bagi dunia, Trump mengatakan ingin menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian . Padahal Amerika telah menjanjikan bantuan dana miliaran USD kepada program iklim PBB dan pengembangan energi bersih.Sementara analisis terbaru oleh Lux Penelitian, seperti dikutip dari memperkirakan bahwa kebijakan presiden Trump bakal menaikkan emisi gas rumah kaca (GRK) Amerika sebesar 16% pada akhir masa jabatannya bila dua periode menjadi Presiden Amerika. Padahal Amerika negara pengemisi GRK terbesar kedua dunia.Beragam tanggapan global, yang hampir kesemuanya khawatir tentang masa depan lingkungan hidup dunia setelah Donald Trump resmi terpilh jadi Presiden Amerika. Seperti dikutip dari The Guardian, kelompok lingkungan internasional yang hadir di COP 22 Maroko mengatakan akan menjadi bencana bila Trump benar-benar menarik Amerika dari dan membuka peluang untuk eksploitasi batubara, minyak dan gas alam.Mereka mendesak Trump untuk memperhatikan dan bertindak bagi kepentingan lingkungan hidup global.“Presiden baru harus melindungi orang-orang yang dia layani dari kekacauan (karena dampak perubahan) iklim. Tidak ada keyakinan pribadi atau afiliasi politik dapat mengubah kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap sumur minyak baru dan pipa mendorong kita semua lebih dekat dengan bencana. Pemerintahannya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi komitmen internasional,” kata May Boeve, Kepala Pengkampanye Iklim 350.org.Lembaga pendanaan iklim Christian Aid memperingatkan bahwa setiap upaya Trump untuk menghalangi Paris Agreement akan menjadi sebuah tindakan “ekonomi sabotase diri”.“Transisi global ke ekonomi zero karbon tidak dilakukan oleh satu orang. Seluruh dunia tidak akan mengambil risiko bencana iklim global karena satu orang,” kata Mohamed Adow, juru bicara Christian Aid.“Greenpeace dan jutaan orang di seluruh dunia akan bersatu untuk memerangi perubahan iklim dan menciptakan dunia yang adil untuk semua orang. Mari kita gunakan saat ini untuk meningkatkan kekuatan perjuangan untuk iklim dan perjuangan untuk hak asasi manusia di seluruh dunia,” kata Annie Leonard, Direktur Eksekutif Greenpeace Amerika mewakili kelompok LSM lingkungan Amerika.Ségolène Royale, menteri lingkungan Perancis yang terlibat dalam Paris Agreement mengatakan Amerika tidak bisa menarik diri dari perjanjian Paris dengan mudah. “Perjanjian Paris melarang keluar semua pihak (negara peratifikasi) untuk jangka waktu tiga tahun, ditambah periode pemberitahuan selama setahun, sehingga akan ada empat tahun yang stabil,” katanya.Sementara Maroko sebagai tuan rumah COP 22 menyatakan perundingan harus berlanjut. “Tidak ada kemungkinan mundur dari negosiasi pada apa yang telah disepakati di Paris Kita hanya bisa terus maju,” kata Salaheddine Mezouar, Menteri Luar Negeri Maroko.Sedangkan Presiden dan CEO (WRI), Andrew Steer mengatakan Amerika dibawah presiden baru Donald Trump harus bertindak dan memimpin dalam isu-isu kritis yang menjadi perhatian utama bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dunia di masa depan. Ini termasuk mengatasi perubahan iklim, investasi di energi bersih, dan revitalisasi Amerika dengan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh.“Sebagai seorang pengusaha, Presiden terpilih Trump perlu memahami bahwa investasi di energi bersih menciptakan lapangan kerja dan mengarahkan inovasi. Amerika memiliki banyak kesempatan untuk membuat ekonomi lebih efisiensi dan modern yang cocok untuk abad ke-21,” kata Steer seperti dikutip dari Transisi global ke arah rendah karbon, ekonomi yang tahan perubahan iklim tak terbendung. Bulan lalu IEA () menaikkan proyeksi secara tajam tentang supply tenaga surya dan angin. Hampir 200 perusahaan terbesar di dunia telah berkomitmen untuk menetapkan target gas rumah kaca berbasis ilmu pengetahuan dengan pemahaman bahwa hal itu merupakan kepentingan mereka untuk melakukannya. Lebih dari 650 Walikota di dunia, telah berkomitmen dengan jelas untuk mengatasi emisi kota mereka,” lanjutnya.“Trump sebagai Presiden yang akan membangun pemerintahannya, kami berharap timnya akan mulai memahami bahwa tindakan iklim yang cerdas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membawa pekerjaan yang baik di tengah Amerika. Pemerintah juga akan menyadari bahwa tindakan iklim sekarang menjadi bagian inti dari diplomasi internasional AS. Negara ini telah berkomitmen untuk Perjanjian Paris dan bergerak maju dengan kesepakatan global. Ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas Amerika di dunia,” tambah Steer.“Terlepas dari partai politik, Amerika ingin udara bersih dan air bersih untuk keluarga dan anak-anak mereka. Mereka ingin melindungi kesehatan mereka dari gelombang panas yang parah dan peristiwa cuaca ekstrim. Mereka ingin menikmati alam dan sumber daya alam bumi. Setelah pemilihan presiden yang memecah belah ini, Presiden terpilih Trump harus segera membawa rakyatnya bersama-sama dan memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan semua orang Amerika,” pungkas Steer.Ketika berkampanye untuk menjadi Presiden Amerika Serikat, tepatnya pada tangal 31 Agustus 1988, George H.W. Bush menyatakan “.”“Itu adalah janji kampanye yang tak pernah dipenuhinya. Itu juga adalah pernyataan terakhir yang pernah dikemukakan seorang pembesar partai Republik AS yang berbunyi pro kepada tindakan mengatasi perubahan iklim,” kata Jalal, yang dihubungi Mongabay.“Setelahnya, segala upaya untuk mengatasi perubahan iklim tak pernah muncul dari partai itu. Ketika terpilih menjadi anggota senat AS pertama kali di tahun 1994, James Inhofe (Rep – Oklahoma) menyatakan bahwa pemanasan global adalah dan sejak itu seperti menjadi sikap resmi partai. Semeyakinkan apapun bukti-bukti ilmiah, partai ini tak menggubrisnya,” lanjutnya.Ini menyulitkan Presiden Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat sepanjang ia berkuasa. Namun, Obama tetap berhasil melakukan beberapa hal penting terkait perubahan iklim dengan kekuasaan eksekutifnya, termasuk menandatangani Kesepakatan Paris.Jalal mengatakan salah satu hal pertama yang akan dilakukan Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik itu adalah menunjuk Myron Ebell, seorang penolak perubahan iklim, sebagai pimpinan Pokja (EPA) dalam tim transisinya. Ebell juga adalah kandidat terkuat pimpinan EPA.Sementara, Jim Inhofe sudah berkuasa menjadi pimpinan Komite Lingkungan dan Pekerjaan Umum di Senat AS selama beberapa tahun terakhir. Jadi, sekarang ada Trump, Ebell, dan Inhofe yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam menentukan kebijakan lingkungan AS, dan seluruhnya adalah pendusta perubahan iklim.Menurut Jalal, dampak Donald Trump menjadi Presiden Amerika adalah penguatan kembali industri energi fosil dan pelemahan energi terbarukan. Kedua, penarikan kembali dukungan AS dari Kesepakatan Paris. Ketiga, penciutan pendanaan untuk tindakan nyata mengatasi perubahan iklim. Yang kemudian perlu diingat adalah bahwa ketiganya bukan cuma punya pengaruh terhadap AS, namun juga terhadap seluruh dunia, termasuk Indonesia.“Penguatan industri fosil tentu berarti peningkatan emisi. Para pakar sudah menyatakan bahwa bila dunia ingin punya peluang untuk menahan pemanasan global maksimal 2 derajat Celsius di tahun 2100, kita harus memastikan 2/3 dari total cadangan terbukti energi fosil untuk dibiarkan tidak dieksploitasi. Eksploitasi energi fosil secara massif oleh AS akan membuat seluruh dunia makin sulit mencapai target 2 derajat itu. Kalau masih mau dicapai, maka pemotongan energi fosil dan sumber-sumber emisi lainnya haruslah dilakukan dengan lebih dalam lagi oleh negara-negara lain,” katanya.Terkait dengan hal itu, penarikan dukungan AS terhadap Kesepakatan Paris juga akan sangat menyulitkan dunia. Walaupun, menurut banyak sumber, penarikan dukungan itu setidaknya membutuhkan waktu empat tahun, namun ketidakpastian akan membayangi seluruh negara.AS adalah negara dengan emisi terbesar kedua setelah Tiongkok, kalau bukan yang pertama, sehingga penarikan dukungan AS akan membuat Kesepakatan Paris tidak efektif. Apalagi, hingga sekarang (I)NDC yang disetorkan masih jauh dari yang diperlukan untuk mencapai target kenaikan 2 atau 1,5 derajat Celsius.“Ini berarti negara-negara lain perlu bersiap memotong emisinya jauh lebih dalam lagi, dan/atau berunding dengan AS dengan lebih keras lagi,” lanjut Jalal. Ini tentu tidak diinginkan oleh para negara peratifikasi .Dukungan pendanaan dari AS terhadap pengelolaan perubahan iklim dipandang cukup signifikan, walau bukan yang terbesar. Namun, kehilangan atau berkurangnya pendanaan itu kepada dunia internasional akan semakin menyulitkan target pendanaan USD100 miliar per tahun yang dibutuhkan mulai 2020. “Ini akan membuat banyak negara berkembang kesulitan melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim,” jelas Jalal.Semua hal tersebut akan sangat mempengaruhiIndonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan emisi yang besar, yang diharapkan memotong emisinya dengan lebih dalam. “Target 29% pada tahun 2030 itu dipandang oleh para pakar kelewat rendah dibandingkan kontribusi yang semestinya. Dengan kemungkinan menguatnya energi fosil di AS, tekanan agar Indonesia memotong emisinya juga akan menguat,” terang Jalal.“Kalau AS memulai tindakan nyata menarik dukunganya pada Kesepakatan Paris, tekanan itu jelas akan lebih menguat lagi. Dan, Indonesia akan diminta turut aktif berunding dengan AS untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan Kesepakatan Paris,” lanjutnya.Dana AS yang kini ada di Indonesia sendiri sangat signifikan, terutama yang terkait dengan adaptasi. Kalau ini dikurangi, atau bahkan dihilangkan sama sekali, maka kesulitan Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan sangat meningkat.Tetapi, ini semua menghadirkan pembelajaran yang sangat penting untuk Indonesia. “Pertama, jelas sekali bahwa perubahan iklim sudah dan akan terus memengaruhi Indonesia, sehingga mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan dengan jauh lebih serius dibandingkan sekarang,” terang Jalal.Kedua, keseriusan itu perlu dicerminkan oleh koherensi kebijakan di berbagai sektor, atau tindakan inkoheren seadanya yang dilakukan tidak akan membawa Indonesia ke dalam situasi yang lebih baik.“Ketiga, posisi yang kokoh terhadap perubahan iklim (yaitu jalan menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan, sebagai wujud mitigasi dan adaptasi) sudah seharusnya diambil dan ditunjukkan ke dunia internasional agar Indonesia lebih memiliki posisi yang terhormat dalam perundingan,” katanya.Keempat, Indonesia semakin perlu menunjukkan keaktifan dalam diplomasi dengan negara-negara penghasil emisi yang besar, dan negara-negara kepulauan, agar Kesepakatan Paris bisa berjalan. Termasuk, nantinya aktif membujuk AS untuk tidak meninggalkan Kesepakatan, agar beban negara-negara lain tidak menjadi semakin berat.“Terakhir, Indonesia harus memerlakukan sumberdaya eksternal dalam penanganan perubahan iklim benar-benar sebagai suplemen saja, karena sesungguhnya memang tidak benar-benar bisa diandalkan. Indonesia harus memastikan sumberdayanya sendiri memadai, sehingga bila tak ada bantuan dari manapun, masyarakat sekarang dan generasi mendatang bisa bertahan terhadap dampak perubahan iklim,” pungkas Jalal. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
perjanjian internasional | apa dampak terpilihnya donald trump bagi lingkungan hidup global dan indonesia suasana konferensi perubahan iklim cop di marakesh maroko yang dimulai pada senin kemarin berubah seketika menjadi kelam dan penuh kekhawatiran setelah kemenangan donald trump menjadi presiden amerika yang baruhal tersebut terkait dengan masa depan perjanjian paris yang butuh tahun negosiasi untuk disepakati semua negara dan telah diberlakukan oleh badan dunia untuk perubahan iklim unfccc pada november kemarin perjanjian paris yang didukung dengan diratifikasi oleh amerika dibawah presiden barack obama menuju ketidakpastian karena terpilihnya donald trumpini karena trump dikenal luas sebagai tokoh yang tidak percaya atau menolak dengan pemanasan global dan perubahan iklim hal itu tercermin dengan berbagai pernyataannya baik sebelum dan selama kampanyenya menjelang pilpres kemarinberbagai pernyataan trump seperti dikutip dari antara lain bahwa pemanasan global merupakan tipuan cina trump juga akan membatalkan semua peraturan penting yang dibuat obama untuk mengurangi emisi karbondioksida amerika termasuk rencana pembangkitan energi bersih yang merupakan rencana utama penurunan emisi karbondioksidatrump bahkan mengisyaratkan ingin menghapuskan badan perlindungan lingkungan hidup amerika epa apa yang mereka epa lakukan adalah aib katanya bila epa dihapuskan maka peraturan terkait pencemaran karena merkuri ozon batubara dan banyak lainnya bakal tidak berlakutrump juga mengatakan ingin mencabut semua anggaran pemerintah amerika untuk energi bersih termasuk penelitian dan pengembangan untuk tenaga angin tenaga surya tenaga nuklir dan kendaraan listrikdan terpenting bagi dunia trump mengatakan ingin menarik amerika serikat keluar dari perjanjian padahal amerika telah menjanjikan bantuan dana miliaran usd kepada program iklim pbb dan pengembangan energi bersihsementara analisis terbaru oleh lux penelitian seperti dikutip dari memperkirakan bahwa kebijakan presiden trump bakal menaikkan emisi gas rumah kaca grk amerika sebesar pada akhir masa jabatannya bila dua periode menjadi presiden amerika padahal amerika negara pengemisi grk terbesar kedua duniaberagam tanggapan global yang hampir kesemuanya khawatir tentang masa depan lingkungan hidup dunia setelah donald trump resmi terpilh jadi presiden amerika seperti dikutip dari the guardian kelompok lingkungan internasional yang hadir di cop maroko mengatakan akan menjadi bencana bila trump benarbenar menarik amerika dari dan membuka peluang untuk eksploitasi batubara minyak dan gas alammereka mendesak trump untuk memperhatikan dan bertindak bagi kepentingan lingkungan hidup globalpresiden baru harus melindungi orangorang yang dia layani dari kekacauan karena dampak perubahan iklim tidak ada keyakinan pribadi atau afiliasi politik dapat mengubah kebenaran yang sebenarnya bahwa setiap sumur minyak baru dan pipa mendorong kita semua lebih dekat dengan bencana pemerintahannya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi komitmen internasional kata may boeve kepala pengkampanye iklim orglembaga pendanaan iklim christian aid memperingatkan bahwa setiap upaya trump untuk menghalangi paris agreement akan menjadi sebuah tindakan ekonomi sabotase diritransisi global ke ekonomi zero karbon tidak dilakukan oleh satu orang seluruh dunia tidak akan mengambil risiko bencana iklim global karena satu orang kata mohamed adow juru bicara christian aidgreenpeace dan jutaan orang di seluruh dunia akan bersatu untuk memerangi perubahan iklim dan menciptakan dunia yang adil untuk semua orang mari kita gunakan saat ini untuk meningkatkan kekuatan perjuangan untuk iklim dan perjuangan untuk hak asasi manusia di seluruh dunia kata annie leonard direktur eksekutif greenpeace amerika mewakili kelompok lsm lingkungan amerikasgolne royale menteri lingkungan perancis yang terlibat dalam paris agreement mengatakan amerika tidak bisa menarik diri dari perjanjian paris dengan mudah perjanjian paris melarang keluar semua pihak negara peratifikasi untuk jangka waktu tiga tahun ditambah periode pemberitahuan selama setahun sehingga akan ada empat tahun yang stabil katanyasementara maroko sebagai tuan rumah cop menyatakan perundingan harus berlanjut tidak ada kemungkinan mundur dari negosiasi pada apa yang telah disepakati di paris kita hanya bisa terus maju kata salaheddine mezouar menteri luar negeri marokosedangkan presiden dan ceo wri andrew steer mengatakan amerika dibawah presiden baru donald trump harus bertindak dan memimpin dalam isuisu kritis yang menjadi perhatian utama bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dunia di masa depan ini termasuk mengatasi perubahan iklim investasi di energi bersih dan revitalisasi amerika dengan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguhsebagai seorang pengusaha presiden terpilih trump perlu memahami bahwa investasi di energi bersih menciptakan lapangan kerja dan mengarahkan inovasi amerika memiliki banyak kesempatan untuk membuat ekonomi lebih efisiensi dan modern yang cocok untuk abad ke kata steer seperti dikutip dari transisi global ke arah rendah karbon ekonomi yang tahan perubahan iklim tak terbendung bulan lalu iea menaikkan proyeksi secara tajam tentang supply tenaga surya dan angin hampir perusahaan terbesar di dunia telah berkomitmen untuk menetapkan target gas rumah kaca berbasis ilmu pengetahuan dengan pemahaman bahwa hal itu merupakan kepentingan mereka untuk melakukannya lebih dari walikota di dunia telah berkomitmen dengan jelas untuk mengatasi emisi kota mereka lanjutnyatrump sebagai presiden yang akan membangun pemerintahannya kami berharap timnya akan mulai memahami bahwa tindakan iklim yang cerdas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi membawa pekerjaan yang baik di tengah amerika pemerintah juga akan menyadari bahwa tindakan iklim sekarang menjadi bagian inti dari diplomasi internasional as negara ini telah berkomitmen untuk perjanjian paris dan bergerak maju dengan kesepakatan global ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas amerika di dunia tambah steerterlepas dari partai politik amerika ingin udara bersih dan air bersih untuk keluarga dan anakanak mereka mereka ingin melindungi kesehatan mereka dari gelombang panas yang parah dan peristiwa cuaca ekstrim mereka ingin menikmati alam dan sumber daya alam bumi setelah pemilihan presiden yang memecah belah ini presiden terpilih trump harus segera membawa rakyatnya bersamasama dan memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan meningkatkan kehidupan semua orang amerika pungkas steerketika berkampanye untuk menjadi presiden amerika serikat tepatnya pada tangal agustus george hw bush menyatakan itu adalah janji kampanye yang tak pernah dipenuhinya itu juga adalah pernyataan terakhir yang pernah dikemukakan seorang pembesar partai republik as yang berbunyi pro kepada tindakan mengatasi perubahan iklim kata jalal yang dihubungi mongabaysetelahnya segala upaya untuk mengatasi perubahan iklim tak pernah muncul dari partai itu ketika terpilih menjadi anggota senat as pertama kali di tahun james inhofe rep oklahoma menyatakan bahwa pemanasan global adalah dan sejak itu seperti menjadi sikap resmi partai semeyakinkan apapun buktibukti ilmiah partai ini tak menggubrisnya lanjutnyaini menyulitkan presiden barack obama yang berasal dari partai demokrat sepanjang ia berkuasa namun obama tetap berhasil melakukan beberapa hal penting terkait perubahan iklim dengan kekuasaan eksekutifnya termasuk menandatangani kesepakatan parisjalal mengatakan salah satu hal pertama yang akan dilakukan presiden donald trump yang berasal dari partai republik itu adalah menunjuk myron ebell seorang penolak perubahan iklim sebagai pimpinan pokja epa dalam tim transisinya ebell juga adalah kandidat terkuat pimpinan epasementara jim inhofe sudah berkuasa menjadi pimpinan komite lingkungan dan pekerjaan umum di senat as selama beberapa tahun terakhir jadi sekarang ada trump ebell dan inhofe yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam menentukan kebijakan lingkungan as dan seluruhnya adalah pendusta perubahan iklimmenurut jalal dampak donald trump menjadi presiden amerika adalah penguatan kembali industri energi fosil dan pelemahan energi terbarukan kedua penarikan kembali dukungan as dari kesepakatan paris ketiga penciutan pendanaan untuk tindakan nyata mengatasi perubahan iklim yang kemudian perlu diingat adalah bahwa ketiganya bukan cuma punya pengaruh terhadap as namun juga terhadap seluruh dunia termasuk indonesiapenguatan industri fosil tentu berarti peningkatan emisi para pakar sudah menyatakan bahwa bila dunia ingin punya peluang untuk menahan pemanasan global maksimal derajat celsius di tahun kita harus memastikan dari total cadangan terbukti energi fosil untuk dibiarkan tidak dieksploitasi eksploitasi energi fosil secara massif oleh as akan membuat seluruh dunia makin sulit mencapai target derajat itu kalau masih mau dicapai maka pemotongan energi fosil dan sumbersumber emisi lainnya haruslah dilakukan dengan lebih dalam lagi oleh negaranegara lain katanyaterkait dengan hal itu penarikan dukungan as terhadap kesepakatan paris juga akan sangat menyulitkan dunia walaupun menurut banyak sumber penarikan dukungan itu setidaknya membutuhkan waktu empat tahun namun ketidakpastian akan membayangi seluruh negaraas adalah negara dengan emisi terbesar kedua setelah tiongkok kalau bukan yang pertama sehingga penarikan dukungan as akan membuat kesepakatan paris tidak efektif apalagi hingga sekarang indc yang disetorkan masih jauh dari yang diperlukan untuk mencapai target kenaikan atau derajat celsiusini berarti negaranegara lain perlu bersiap memotong emisinya jauh lebih dalam lagi danatau berunding dengan as dengan lebih keras lagi lanjut jalal ini tentu tidak diinginkan oleh para negara peratifikasi dukungan pendanaan dari as terhadap pengelolaan perubahan iklim dipandang cukup signifikan walau bukan yang terbesar namun kehilangan atau berkurangnya pendanaan itu kepada dunia internasional akan semakin menyulitkan target pendanaan usd miliar per tahun yang dibutuhkan mulai ini akan membuat banyak negara berkembang kesulitan melakukan mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim jelas jalalsemua hal tersebut akan sangat mempengaruhiindonesia indonesia adalah salah satu negara dengan emisi yang besar yang diharapkan memotong emisinya dengan lebih dalam target pada tahun itu dipandang oleh para pakar kelewat rendah dibandingkan kontribusi yang semestinya dengan kemungkinan menguatnya energi fosil di as tekanan agar indonesia memotong emisinya juga akan menguat terang jalalkalau as memulai tindakan nyata menarik dukunganya pada kesepakatan paris tekanan itu jelas akan lebih menguat lagi dan indonesia akan diminta turut aktif berunding dengan as untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan kesepakatan paris lanjutnyadana as yang kini ada di indonesia sendiri sangat signifikan terutama yang terkait dengan adaptasi kalau ini dikurangi atau bahkan dihilangkan sama sekali maka kesulitan indonesia dalam mengatasi perubahan iklim akan sangat meningkattetapi ini semua menghadirkan pembelajaran yang sangat penting untuk indonesia pertama jelas sekali bahwa perubahan iklim sudah dan akan terus memengaruhi indonesia sehingga mitigasi dan adaptasi perlu dilakukan dengan jauh lebih serius dibandingkan sekarang terang jalalkedua keseriusan itu perlu dicerminkan oleh koherensi kebijakan di berbagai sektor atau tindakan inkoheren seadanya yang dilakukan tidak akan membawa indonesia ke dalam situasi yang lebih baikketiga posisi yang kokoh terhadap perubahan iklim yaitu jalan menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan sebagai wujud mitigasi dan adaptasi sudah seharusnya diambil dan ditunjukkan ke dunia internasional agar indonesia lebih memiliki posisi yang terhormat dalam perundingan katanyakeempat indonesia semakin perlu menunjukkan keaktifan dalam diplomasi dengan negaranegara penghasil emisi yang besar dan negaranegara kepulauan agar kesepakatan paris bisa berjalan termasuk nantinya aktif membujuk as untuk tidak meninggalkan kesepakatan agar beban negaranegara lain tidak menjadi semakin beratterakhir indonesia harus memerlakukan sumberdaya eksternal dalam penanganan perubahan iklim benarbenar sebagai suplemen saja karena sesungguhnya memang tidak benarbenar bisa diandalkan indonesia harus memastikan sumberdayanya sendiri memadai sehingga bila tak ada bantuan dari manapun masyarakat sekarang dan generasi mendatang bisa bertahan terhadap dampak perubahan iklim pungkas jalal |
Desa-desa Ini Penuhi Energi dari Sumber Lokal Ramah Alam. Flores, Nusa Tenggara Timur, bisa berbangga. Mereka punya pembangkit listrik dari sumber-sumber terbarukan yang diperoleh dari sekitar dan dibangun swadaya masyarakat. Bagaimana ceritanya?Bermula dari inisiatif seorang pendeta bernama Marselus Hasan. Romo Marselus, begitu dia biasa disapa punya kegelisahan saat melihat warga Desa Reno, Kecamatan Poco Ranaka, Flores, setiap hari tak bisa menikmati penerangan dengan baik.“Hampir setiap hari kami selalu berurusan dengan perbaikan generator,” kata Marselus, siang itu di Jakarta.Suatu hari, Marselus ingat pernah baca soal listrik tenaga air. Dia berpikir kenapa tak dicoba, mengingat desa itu kaya air.Singkat cerita Marselus mempelajari sendiri dari internet, mencari teknisi ahli dan berdiskusi sana sini. Tujuannya hanya satu, membantu warga lepas dari masalah listrik.Budi Wuyono, teknisi yang membantu Marselus berdiskusi dengan pimpinan gereja lokal. Setelah gereja mendukung, tim Marselus mulai sosialisasi dengan masyarakat dan Dewan Paroki.“Awalnya memang ada yang ragu. Setelah kami perlihatkan video bagaimana proyek ini berhasil di daerah lain, warga setuju,” katanya.Juli 2012, proyek itupun dimulai. Kesepakatannya, warga dibebankan pembelian jaringan instalasi, kayu dan bahan lain untuk membuat bendungan, saluran air, bak penenang dan jalur pipa.Untuk memenuhi ini, warga diminta patungan Rp2 juta per keluarga. Sedang, gereja bertanggungjawab pengadaan pembangkit dan tenaga ahli serta teknisi pelaksana.Gereja lantas mengajukan pinjaman ke koperasi desa. Setelah dapat pinjaman dari koperasi, warga bergotong-royong membangun pembangkit.“Dalam empat bulan selesai,” katanya.Hasilnya, pembangkit swadaya masyarakat ini menerangi 134 rumah, satu puskesmas, satu pasar dan satu gereja. Mereka beri nama Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Wae Rina.Tak ingin kesuksesan hanya sampai di sana, tim Romo Marselus bergerilya membantu desa lain. Hingga kini, tim ini telah membangun empat pembangkit. Tiga lainnya, PLTMH Wae Mese Wangkar di Kecamatan Sambi Rampas kini dimanfaatkan 400 keluarga, satu musola, satu puskesmas dan satu rumah gendang atau rumah adat.Lalu, PLTMH Wae Laban Elar, telah untuk 316 keluarga, satu musola, satu gereja, satu sekolah, satu kelurahan, satu asrama dan puskemas dan satu kantor kecamatan.Satu lagi, PLTMH Wae Lenger di Kecamatan Elar Poco Ranaka untuk 264 keluarga, tiga sekolah, satu Pustu dan tiga rumah adat.Empat PLTMH dengan total kapasitas 260 Kw ini dibangun dengan jenis turbin .Sejak ada PLTMH, ucap Marselus, warga yang biasa menggunakan minyak tanah, bisa hemat hingga Rp230.000 perbulan. Warga yang pakai genset, hemat hingga Rp860.000 perbulan.Selain itu, secara umum terjadi peningkatan ekonomi bagi warga yang sehari-hari menenun, ternak ayam ras atau babi atau membuat kue. Dengan pemanfaatan koperasi sisa hasil dan iuran pembuatan pembangkit listrik, juga jadi modal usaha warga yang jadi anggota koperasi.“Secara sosial budaya, tentu ada penguatan komunitas dan semangat gotong royong warga. Terbangun solidaritas karena warga bersama-sama membangunnya,” kata Marselus.Menurut dia, kendala utama membangun empat PLTMH terjadi diawal, saat harus mengumpulkan iuran per keluarga.“Pembangkit pertama warga iuran Rp2 juta, sekarang karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak jadi Rp2.750.000 per keluarga. Ini cukup sulit bagi warga,” katanya.Tim Marselus memutar otak, mencari dukungan dana dari berbagai lembaga dan organisasi. “Terakhir dapat dari UNDP dan Bank NTT,” katanya.Dari Bank NTT, selain pinjaman juga mengalir dana tanggung jawab sosial (/CSR) untuk mendukung pembangunan pembangkit.Setelah pembangkit berjalan, warga bisa merasakan manfaat dan bersedia membayar iuran bulanan.Besaran itu bulanan, katanya, berdasarkan jumlah bohlam lampu yang dipakai setiap rumah. Bohlam disediakan dengan kapasitas sama oleh pengelola pembangkit listrik.Saat ini, katanya, tim perlu bantuan tiang dan jaringan serta instalasi pembangunan pembangkit berikutnya. “Jika ada pihak yang bersedia membantu, warga akan bangun koperasi dan membayar iuran bulanan.”Ke depan, Marselus berharap bisa mengembangkan pembangkit listrik dari sumber daya lain seperti biogas dan tenaga surya.“Yang paling penting dari pengerjaan PLTMH ini ada perubahan pola pikir masyarakat dari mental proyek ke mental membangun. Rakyat merasa memiliki dan mau berpartisipasi untuk membangun dan sekarang merawat serta mengelola dengan baik,” katanya.***Cerita pemenuhan energi secara swadaya juga terjadi di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Warga sukses membangun Pembangkit Listrik Tenaga Bio Massa (PLTBM) di Desa Madobak, Matotonan dan Saliguma. Desa-desa ini kaya potensi bambu.Untuk mencapai desa-desa ini perlu lima jam dengan sampan motor. Sebelumnya, warga harus membayar listrik Rp40.000 per kwh.Dengan dana hibah, (MCA) Indonesia, sebuah perusahaan pengembang, Clean Indonesia Power (CPI), memberdayakan masyarakat dan potensi bambu di tiga desa ini untuk membangun PLTBM.“Kami masuk memperkenalkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan,” kata Jaya Wahono, Presiden Direktur CPI.Mengapa bambu? Menurut Jaya, potensi pembangkit listrik dari bambu ini unik. Selain bambu bisa dihasilkan lokal, proyek ini berbasis masyarakat.Masyarakat, katanya, tak hanya jadi konsumen juga produsen. Aspek keberlanjutan bambu lebih terjamin karena tanaman ramah lingkungan dan regenerasinya cepat. Ditambah lagi, Pulau Siberut, daerah tropis yang dapat hujan sepanjang tahun. “Jadi kita bisa tanam dan panen sepanjang tahun,” katanya.Yoyok, warga Mentawai bekerja untuk CPI mengatakan, konversi bambu menjadi listrik tak sulit. Setiap keluarga di tiga desa mengumpulkan bambu dengan jumlah telah disepakati masing-masing. Bambu yang dikumpulkan dipotong kecil antara 4-10 sentimeter, lalu dikeringkan selama tiga hari.Setelah itu, bambu diangkut, dimasukkan ke dan dikonversikan menjadi listrik yang bisa dipakai pukul 6.00-24.00.“Karena masyarakat yang mengumpulkan bambu, proyek ini disebut proyek gotong royong. Ini tak hanya bisa diterapkan di Mentawai, juga daerah lain,” kata Jaya.Pemerintah, melalui Program Indonesia Terang (PIT) awal 2016 merancang agenda yang akan melistriki 10.300 desa di wilayah timur Indonesia dengan target rampung 2019.Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), masih ada 12.659 desa belum berlistrik. Sebanyak 2.519 masih gelap gulita.“Kita perlu merundingkan cara terbaik mempercepat PIT dari berbagai sudut pandang,” kata Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Rida Muluaya, dalam lokakarya PIT di Jakarta, Selasa (8/11/16).Saat ini, belum ada regulasi jelas untuk memenuhi target rasio elektrifikasi dari 85% tahun 2015 menjadi 97% pada 2019.PIT, katanya, bagian target pemerintah untuk meratakan pasokan listrik dalam proyek 35.000 megawatt.Mengingat berbagai tantangan menembus desa-desa terpencil dan terluar, ucap Rida, perlu pendekatan berbeda antara satu wilayah dan wilayah lain.Dalam rancangannya, PIT dimulai dari enam provinsi di wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.Mengenai anggaran, kata Rida, memang belum jadi fokus program ini, mengingat investasi pembangkit listrik cenderung mahal.“Saat ini, kita kumpulkan data, dan semua data dan potensi. Untuk satu wilayah beda pendekatan. Ada yangada yang tidak. Semua sesuai kondisi desa,” katanya.Verifikasi data ini, termasuk kondisi sosial masing-masing daerah. “Masih banyak yang berpikir ini hadiah dari pusat,” katanya.Dalam percepatan PIT, Direktorat EBTKE menggandeng Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Ruddi Gobel dari TNP2K mengatakan, program listrik ini penting bagi masyarakat miskin.Penyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah minim akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar yakni air bersih, sanitasi dan listrik.Saat ini, rasio elektrifikasi Indonesia 88,3%, relatif rendah dibanding negara ASEAN lain. Sekitar 1,6 juta rumah tangga miskin belum menikmati saluran listrik.Untuk itu, kata Ruddi, TNP2K membentuk program gratis untuk rumah tangga miskin di wilayah yang belum punya jaringan listrik ().“Namun akan selalu ada wilayah , yang karena sebab teknis, misal, mahal infrastruktur, masih . Itu area . PIT fokus untuk area itu,” katanya.Mengenai anggaran, katanya, memang tak mesti dari APBN, perlu kemauan masyarakat untuk ikut membayar.Ada pandangan energi terbarukan tak bisa diandalkan, selalu dikatakan sebagai energi alternatif. Kebanyakan pembangkit hanya bertahan selama atau sebelum lima tahun.Padahal dalam ekspektasi, pembangkit ini bisa bertahan hingga 20-25 tahun. Amalia Suryani dari Energising Development (EnDev) Indonesia, mitra KESDM dalam membangun pembangkit, menjelaskan, beberapa penyebab pembangkit energi terbarukan berumur pendek.Penyebabnya, karena perencanaan tak rinci, proses desain lemah, teknik konstruksi dan penggunaan peralatan berkualitas rendah, serta pemeliharaan tak ditangani profesional.Selain itu, karakteristik listrik pedesaan biasa menganggap masyarakat sebagai penerima manfaat, bukan pelanggan. Jadi, lebih utama, bukan pelayanan masyarakat dengan , yang menitikberatkan biaya dan pelayanan pelanggan.Karena itu, katanya, tak heran banyak menganggap ini pemberian pemerintah pusat dan saat terjadi kerusakan berharap pemerintah menanggulangi.Kondisi ini, katanya, juga karena keuangan masyarakat desa terpencil cenderung musiman, sumber ekonomi tak tetap, daya beli rendah dan tak ada akses ke pembiayaan komersial.“Karena itu studi kelayakan sebagai bagian dari perencanaan sangat penting,” ucap Amalia.Dari pengalaman EnDev mendukung pengadaan pembangkit milik KESDM, 97% pembangkit dikelola oleh organisasi masyarakat atau Tim Pengelola Listrik Desa (TPLD).“Model lembaga ini sering ganti pengurus yang ditetapkan gubernur atau bupati, jadi rentan konflik dan berdampak pada akses pendanaan.”Tiga persen lainnya, dikelola koperasi dan BUMDes yang berbadan hukum. Yang ini, katanya, lebih baik karena berpotensi mengembangkan usaha produktif, dan ada pendapatan rutin dari simpanan warga.Selain masalah-masalah itu, katanya, memang ada problem teknis seperti tak ada dan teknisi lokal, suku cadang PLTS hanya bisa didatangkan dari Bandung dan Jakarta. Dia mencontohkan, teknisi listrik seperti di PLTS komunal di Pulau Moyo, Sumbawa, NTB.Kadin juga punya pandangan soal ini. Jaya Wahono dari Kadin Indonesia, mengatakan, proyek ini harus dikerjakan dengan pendekatan bisnis.“Boleh berbasis masyarakat karena konsumen masyarakat, namun pengelolaan dan pengembangan harus profesional. Tentunya harus , bisa ,” katanya.Jaya mencontohkan, berbagai proyek pembangkit di India dikerjakan swasta, bukan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.“Kenapa? Karena akan meningkatkan kompetensi perusahaan hingga perusahaan dapat perhatian dari pemerintah atau lembaga pembiayaan lain,” katanya.Menurut Jaya, jika proyek pembangkit , keuntungan bisa untuk memperluas proyek ke desa lain.“Siapa yang akan mereplikasi proyek ini dari tiga desa menjadi satu pulau? Pemerintah? Tak mungkin pemerintah. Pulau Siberut itu misal, tak masuk PIT karena dianggap sudah terang. Siapa yang terang? Hanya rumah Kades,” ucap Jaya.Pemerintah daerah, juga tak punya mekanisme pembangunan pembangkit misal, dan “Untuk pembangkit di Siberut, kami diminta MCA bikin apabila tanaman ini menganggu tanaman lain nya bagaimana,” katanya.Untuk pendanaan, katanya, Indonesia bisa meminta dana penanggulangan perubahan iklim pada negara-negara maju.“Setiap tahun dalam COP (pertemuan para pihak) pembicaraan antara negara maju dan negara berkembang bagaimana menyalurkan dana itu untuk mencegah perubahan iklim lebih buruk.” | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas | desadesa ini penuhi energi dari sumber lokal ramah alam flores nusa tenggara timur bisa berbangga mereka punya pembangkit listrik dari sumbersumber terbarukan yang diperoleh dari sekitar dan dibangun swadaya masyarakat bagaimana ceritanyabermula dari inisiatif seorang pendeta bernama marselus hasan romo marselus begitu dia biasa disapa punya kegelisahan saat melihat warga desa reno kecamatan poco ranaka flores setiap hari tak bisa menikmati penerangan dengan baikhampir setiap hari kami selalu berurusan dengan perbaikan generator kata marselus siang itu di jakartasuatu hari marselus ingat pernah baca soal listrik tenaga air dia berpikir kenapa tak dicoba mengingat desa itu kaya airsingkat cerita marselus mempelajari sendiri dari internet mencari teknisi ahli dan berdiskusi sana sini tujuannya hanya satu membantu warga lepas dari masalah listrikbudi wuyono teknisi yang membantu marselus berdiskusi dengan pimpinan gereja lokal setelah gereja mendukung tim marselus mulai sosialisasi dengan masyarakat dan dewan parokiawalnya memang ada yang ragu setelah kami perlihatkan video bagaimana proyek ini berhasil di daerah lain warga setuju katanyajuli proyek itupun dimulai kesepakatannya warga dibebankan pembelian jaringan instalasi kayu dan bahan lain untuk membuat bendungan saluran air bak penenang dan jalur pipauntuk memenuhi ini warga diminta patungan rp juta per keluarga sedang gereja bertanggungjawab pengadaan pembangkit dan tenaga ahli serta teknisi pelaksanagereja lantas mengajukan pinjaman ke koperasi desa setelah dapat pinjaman dari koperasi warga bergotongroyong membangun pembangkitdalam empat bulan selesai katanyahasilnya pembangkit swadaya masyarakat ini menerangi rumah satu puskesmas satu pasar dan satu gereja mereka beri nama pembangkit listrik tenaga mikro hidro pltmh wae rinatak ingin kesuksesan hanya sampai di sana tim romo marselus bergerilya membantu desa lain hingga kini tim ini telah membangun empat pembangkit tiga lainnya pltmh wae mese wangkar di kecamatan sambi rampas kini dimanfaatkan keluarga satu musola satu puskesmas dan satu rumah gendang atau rumah adatlalu pltmh wae laban elar telah untuk keluarga satu musola satu gereja satu sekolah satu kelurahan satu asrama dan puskemas dan satu kantor kecamatansatu lagi pltmh wae lenger di kecamatan elar poco ranaka untuk keluarga tiga sekolah satu pustu dan tiga rumah adatempat pltmh dengan total kapasitas kw ini dibangun dengan jenis turbin sejak ada pltmh ucap marselus warga yang biasa menggunakan minyak tanah bisa hemat hingga rp perbulan warga yang pakai genset hemat hingga rp perbulanselain itu secara umum terjadi peningkatan ekonomi bagi warga yang seharihari menenun ternak ayam ras atau babi atau membuat kue dengan pemanfaatan koperasi sisa hasil dan iuran pembuatan pembangkit listrik juga jadi modal usaha warga yang jadi anggota koperasisecara sosial budaya tentu ada penguatan komunitas dan semangat gotong royong warga terbangun solidaritas karena warga bersamasama membangunnya kata marselusmenurut dia kendala utama membangun empat pltmh terjadi diawal saat harus mengumpulkan iuran per keluargapembangkit pertama warga iuran rp juta sekarang karena ada kenaikan harga bahan bakar minyak jadi rp per keluarga ini cukup sulit bagi warga katanyatim marselus memutar otak mencari dukungan dana dari berbagai lembaga dan organisasi terakhir dapat dari undp dan bank ntt katanyadari bank ntt selain pinjaman juga mengalir dana tanggung jawab sosial csr untuk mendukung pembangunan pembangkitsetelah pembangkit berjalan warga bisa merasakan manfaat dan bersedia membayar iuran bulananbesaran itu bulanan katanya berdasarkan jumlah bohlam lampu yang dipakai setiap rumah bohlam disediakan dengan kapasitas sama oleh pengelola pembangkit listriksaat ini katanya tim perlu bantuan tiang dan jaringan serta instalasi pembangunan pembangkit berikutnya jika ada pihak yang bersedia membantu warga akan bangun koperasi dan membayar iuran bulananke depan marselus berharap bisa mengembangkan pembangkit listrik dari sumber daya lain seperti biogas dan tenaga suryayang paling penting dari pengerjaan pltmh ini ada perubahan pola pikir masyarakat dari mental proyek ke mental membangun rakyat merasa memiliki dan mau berpartisipasi untuk membangun dan sekarang merawat serta mengelola dengan baik katanyacerita pemenuhan energi secara swadaya juga terjadi di pulau siberut kepulauan mentawai sumatera barat warga sukses membangun pembangkit listrik tenaga bio massa pltbm di desa madobak matotonan dan saliguma desadesa ini kaya potensi bambuuntuk mencapai desadesa ini perlu lima jam dengan sampan motor sebelumnya warga harus membayar listrik rp per kwhdengan dana hibah mca indonesia sebuah perusahaan pengembang clean indonesia power cpi memberdayakan masyarakat dan potensi bambu di tiga desa ini untuk membangun pltbmkami masuk memperkenalkan pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan kata jaya wahono presiden direktur cpimengapa bambu menurut jaya potensi pembangkit listrik dari bambu ini unik selain bambu bisa dihasilkan lokal proyek ini berbasis masyarakatmasyarakat katanya tak hanya jadi konsumen juga produsen aspek keberlanjutan bambu lebih terjamin karena tanaman ramah lingkungan dan regenerasinya cepat ditambah lagi pulau siberut daerah tropis yang dapat hujan sepanjang tahun jadi kita bisa tanam dan panen sepanjang tahun katanyayoyok warga mentawai bekerja untuk cpi mengatakan konversi bambu menjadi listrik tak sulit setiap keluarga di tiga desa mengumpulkan bambu dengan jumlah telah disepakati masingmasing bambu yang dikumpulkan dipotong kecil antara sentimeter lalu dikeringkan selama tiga harisetelah itu bambu diangkut dimasukkan ke dan dikonversikan menjadi listrik yang bisa dipakai pukul karena masyarakat yang mengumpulkan bambu proyek ini disebut proyek gotong royong ini tak hanya bisa diterapkan di mentawai juga daerah lain kata jayapemerintah melalui program indonesia terang pit awal merancang agenda yang akan melistriki desa di wilayah timur indonesia dengan target rampung data kementerian energi dan sumber daya mineral esdm masih ada desa belum berlistrik sebanyak masih gelap gulitakita perlu merundingkan cara terbaik mempercepat pit dari berbagai sudut pandang kata dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi ebtke kementerian esdm rida muluaya dalam lokakarya pit di jakarta selasa saat ini belum ada regulasi jelas untuk memenuhi target rasio elektrifikasi dari tahun menjadi pada pit katanya bagian target pemerintah untuk meratakan pasokan listrik dalam proyek megawattmengingat berbagai tantangan menembus desadesa terpencil dan terluar ucap rida perlu pendekatan berbeda antara satu wilayah dan wilayah laindalam rancangannya pit dimulai dari enam provinsi di wilayah paling timur indonesia yakni papua papua barat maluku maluku utara nusa tenggara timur dan nusa tenggara baratmengenai anggaran kata rida memang belum jadi fokus program ini mengingat investasi pembangkit listrik cenderung mahalsaat ini kita kumpulkan data dan semua data dan potensi untuk satu wilayah beda pendekatan ada yangada yang tidak semua sesuai kondisi desa katanyaverifikasi data ini termasuk kondisi sosial masingmasing daerah masih banyak yang berpikir ini hadiah dari pusat katanyadalam percepatan pit direktorat ebtke menggandeng tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tnpk ruddi gobel dari tnpk mengatakan program listrik ini penting bagi masyarakat miskinpenyebab utama ketimpangan dan kemiskinan adalah minim akses kesehatan pendidikan dan infrastruktur dasar yakni air bersih sanitasi dan listriksaat ini rasio elektrifikasi indonesia relatif rendah dibanding negara asean lain sekitar juta rumah tangga miskin belum menikmati saluran listrikuntuk itu kata ruddi tnpk membentuk program gratis untuk rumah tangga miskin di wilayah yang belum punya jaringan listrik namun akan selalu ada wilayah yang karena sebab teknis misal mahal infrastruktur masih itu area pit fokus untuk area itu katanyamengenai anggaran katanya memang tak mesti dari apbn perlu kemauan masyarakat untuk ikut membayarada pandangan energi terbarukan tak bisa diandalkan selalu dikatakan sebagai energi alternatif kebanyakan pembangkit hanya bertahan selama atau sebelum lima tahunpadahal dalam ekspektasi pembangkit ini bisa bertahan hingga tahun amalia suryani dari energising development endev indonesia mitra kesdm dalam membangun pembangkit menjelaskan beberapa penyebab pembangkit energi terbarukan berumur pendekpenyebabnya karena perencanaan tak rinci proses desain lemah teknik konstruksi dan penggunaan peralatan berkualitas rendah serta pemeliharaan tak ditangani profesionalselain itu karakteristik listrik pedesaan biasa menganggap masyarakat sebagai penerima manfaat bukan pelanggan jadi lebih utama bukan pelayanan masyarakat dengan yang menitikberatkan biaya dan pelayanan pelanggankarena itu katanya tak heran banyak menganggap ini pemberian pemerintah pusat dan saat terjadi kerusakan berharap pemerintah menanggulangikondisi ini katanya juga karena keuangan masyarakat desa terpencil cenderung musiman sumber ekonomi tak tetap daya beli rendah dan tak ada akses ke pembiayaan komersialkarena itu studi kelayakan sebagai bagian dari perencanaan sangat penting ucap amaliadari pengalaman endev mendukung pengadaan pembangkit milik kesdm pembangkit dikelola oleh organisasi masyarakat atau tim pengelola listrik desa tpldmodel lembaga ini sering ganti pengurus yang ditetapkan gubernur atau bupati jadi rentan konflik dan berdampak pada akses pendanaantiga persen lainnya dikelola koperasi dan bumdes yang berbadan hukum yang ini katanya lebih baik karena berpotensi mengembangkan usaha produktif dan ada pendapatan rutin dari simpanan wargaselain masalahmasalah itu katanya memang ada problem teknis seperti tak ada dan teknisi lokal suku cadang plts hanya bisa didatangkan dari bandung dan jakarta dia mencontohkan teknisi listrik seperti di plts komunal di pulau moyo sumbawa ntbkadin juga punya pandangan soal ini jaya wahono dari kadin indonesia mengatakan proyek ini harus dikerjakan dengan pendekatan bisnisboleh berbasis masyarakat karena konsumen masyarakat namun pengelolaan dan pengembangan harus profesional tentunya harus bisa katanyajaya mencontohkan berbagai proyek pembangkit di india dikerjakan swasta bukan pemerintah atau lembaga swadaya masyarakatkenapa karena akan meningkatkan kompetensi perusahaan hingga perusahaan dapat perhatian dari pemerintah atau lembaga pembiayaan lain katanyamenurut jaya jika proyek pembangkit keuntungan bisa untuk memperluas proyek ke desa lainsiapa yang akan mereplikasi proyek ini dari tiga desa menjadi satu pulau pemerintah tak mungkin pemerintah pulau siberut itu misal tak masuk pit karena dianggap sudah terang siapa yang terang hanya rumah kades ucap jayapemerintah daerah juga tak punya mekanisme pembangunan pembangkit misal dan untuk pembangkit di siberut kami diminta mca bikin apabila tanaman ini menganggu tanaman lain nya bagaimana katanyauntuk pendanaan katanya indonesia bisa meminta dana penanggulangan perubahan iklim pada negaranegara majusetiap tahun dalam cop pertemuan para pihak pembicaraan antara negara maju dan negara berkembang bagaimana menyalurkan dana itu untuk mencegah perubahan iklim lebih buruk |
Kala Warga Ingatkan Jepang, PLTU Batang Libas Lahan Hidup Mereka. (Esa Setiawan).Senin pagi, (5/12/16), puluhan orang berkumpul di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta. Hujan turun cukup deras. Beberapa diantara mereka bertopi caping dan cangkul, melangkah pada tanah merah di atas terpal jalanan. Lalu lalang kendaraan, memekakkan telinga.Suara klakson dan deru knalpot bersahutan dengan tembang Jawa yang mengalun mengiringi aksi petani ini. Cangkul diayunkan, membajak tanah merah hingga siap ditanami padi. Satu per satu padi mereka tanam. Di belakang mereka pagar seng bertuliskan kalimat “PLTU Merampas Tanah Kami.”.Tak lama setelah menanam padi usai, seorang lelaki berkaos putih berjalan tertatih meraung sejadinya. Padi rusak seketika, saat seorang lain menabur arang. Raungan lelaki itu beradu dengan puisi karya Esa Setiawan yang dibacakan penuh syahdu. Hujan turun makin deras seakan ingin mengekspresikan kedukaan lahan pertanian warga Batang yang tergusur proyek PLTU.Aksi memperingati Hari Tanah Internasional ini dilakukan di Kedubes Jepang, karena negara itu melalui Japan Bank International Cooperation (JBIC), berperan aktif dalam pembangunan PLTU Batang. Pembangkit ini diklaim terbesar di Asia Tenggara berkapasitas 2.000 MW dan membuat para petani terusir dari lahan.“Kami tetap konsisten menolak pembangunan PLTU,” kata warga Batang, Cahyadi.Selama ini, warga terus mendapatkan intimidasi baik preman, maupun aparat seperti polisi dan TNI agar menyerahkan lahan. Sebagian warga, semula kukuh mempertahankan tanah, karena ketakutan, akhirnya pasrah. “Tiap hari didatangi terus.”Bahkan, Cahyadi, pernah masuk penjara selama tujuh bulan karena tak mau menjual lahan pada 2014. “Saya dituduh penganiayaan padahal saya tak pernah melakukan itu. Saya dikriminalisasi. Sampai sekarang, putusan Mahkamah Agung belum saya terima,” katanya.Hingga kini, warga yang kukuh mempertahankan lahan dengan luasan sekitar 20 hektar. Perjuangan mereka tak mudah. Lahan mereka, kini berpagar seng PT Bhimasena Power Indonesia (BPI).Karomat, warga Batang lain juga ikut aksi mengatakan hal serupa. Lahan dipagari seng hingga tak lagi bisa ditanami. “Tanah sudah dipagar. Coba amsuk, ditanyai petugas mau apa? Lahan punya saya, hingga kini tak dijual. Warga nangis, apa daya kekuatan kami.”Jaedi, nelayan Roban juga khawatir PLTU merusak laut, sumber hidup mereka. Kini, katanya, pembangunan mulai berjalan. Di lapangan, ada beberapa kapal mengeruk tanah di perairan sebelah barat tantara Bojonegoro hingga Roban. Padahal, kawasan itu zona konservasi yang seharusnya terlindungi.“Kapal-kapal besar itu mengeruk tanah di dasar lautan. Nelayan sudah resah. Cara pembuangan berceceran. Pengerukan itu ganggu jala kami.”Didit Haryo, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia—pendamping warga– mengatakan, telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama lima tahun tetapi JBIC bergeming, tetap melanjutkan dukungan.Warga Batang menolak PLTU juga datang dari tokoh agama, salah satu, dari Nahdhatul Ulama (NU), Gus Roy Murthado. Menurut dia, persoalan ini hampir di semua pesisir selatan Jawa dan menjadi poin penting yang diajukan ke PNBNU.“Selama ini advokasi PBNU cenderung pada kultural kebudayaan dan toleransi, penting juga advokasi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti soal lingkungan. Ini jadi tantangan kami untuk mengawal bersama-sama. Perjuangan agama tak melulu soal bela Islam seperti gerakan 212, dan lain-lain. Isu identitas cepat sekali, tapi soal lahan digusur sulit. Agama apapun kalau jadi bagian merusak lingkungan, merusak agama itu sendiri,” katanya.Di NU, katanya, sudah ada kemajuan. Saat Muktamar 33 di Jombang, NU mengambil keputusan progresif mengharamkan alihfungsi lahan pertanian produktif yang dilakukan mendukung kedaulatan pangan. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
pertanian dan keamanan pangan | kala warga ingatkan jepang pltu batang libas lahan hidup mereka esa setiawansenin pagi puluhan orang berkumpul di depan kedutaan besar jepang jakarta hujan turun cukup deras beberapa diantara mereka bertopi caping dan cangkul melangkah pada tanah merah di atas terpal jalanan lalu lalang kendaraan memekakkan telingasuara klakson dan deru knalpot bersahutan dengan tembang jawa yang mengalun mengiringi aksi petani ini cangkul diayunkan membajak tanah merah hingga siap ditanami padi satu per satu padi mereka tanam di belakang mereka pagar seng bertuliskan kalimat pltu merampas tanah kamitak lama setelah menanam padi usai seorang lelaki berkaos putih berjalan tertatih meraung sejadinya padi rusak seketika saat seorang lain menabur arang raungan lelaki itu beradu dengan puisi karya esa setiawan yang dibacakan penuh syahdu hujan turun makin deras seakan ingin mengekspresikan kedukaan lahan pertanian warga batang yang tergusur proyek pltuaksi memperingati hari tanah internasional ini dilakukan di kedubes jepang karena negara itu melalui japan bank international cooperation jbic berperan aktif dalam pembangunan pltu batang pembangkit ini diklaim terbesar di asia tenggara berkapasitas mw dan membuat para petani terusir dari lahankami tetap konsisten menolak pembangunan pltu kata warga batang cahyadiselama ini warga terus mendapatkan intimidasi baik preman maupun aparat seperti polisi dan tni agar menyerahkan lahan sebagian warga semula kukuh mempertahankan tanah karena ketakutan akhirnya pasrah tiap hari didatangi terusbahkan cahyadi pernah masuk penjara selama tujuh bulan karena tak mau menjual lahan pada saya dituduh penganiayaan padahal saya tak pernah melakukan itu saya dikriminalisasi sampai sekarang putusan mahkamah agung belum saya terima katanyahingga kini warga yang kukuh mempertahankan lahan dengan luasan sekitar hektar perjuangan mereka tak mudah lahan mereka kini berpagar seng pt bhimasena power indonesia bpikaromat warga batang lain juga ikut aksi mengatakan hal serupa lahan dipagari seng hingga tak lagi bisa ditanami tanah sudah dipagar coba amsuk ditanyai petugas mau apa lahan punya saya hingga kini tak dijual warga nangis apa daya kekuatan kamijaedi nelayan roban juga khawatir pltu merusak laut sumber hidup mereka kini katanya pembangunan mulai berjalan di lapangan ada beberapa kapal mengeruk tanah di perairan sebelah barat tantara bojonegoro hingga roban padahal kawasan itu zona konservasi yang seharusnya terlindungikapalkapal besar itu mengeruk tanah di dasar lautan nelayan sudah resah cara pembuangan berceceran pengerukan itu ganggu jala kamididit haryo juru kampanye iklim dan energi greenpeace indonesiapendamping warga mengatakan telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran ham yang dialami warga selama lima tahun tetapi jbic bergeming tetap melanjutkan dukunganwarga batang menolak pltu juga datang dari tokoh agama salah satu dari nahdhatul ulama nu gus roy murthado menurut dia persoalan ini hampir di semua pesisir selatan jawa dan menjadi poin penting yang diajukan ke pnbnuselama ini advokasi pbnu cenderung pada kultural kebudayaan dan toleransi penting juga advokasi menyangkut hajat hidup orang banyak seperti soal lingkungan ini jadi tantangan kami untuk mengawal bersamasama perjuangan agama tak melulu soal bela islam seperti gerakan dan lainlain isu identitas cepat sekali tapi soal lahan digusur sulit agama apapun kalau jadi bagian merusak lingkungan merusak agama itu sendiri katanyadi nu katanya sudah ada kemajuan saat muktamar di jombang nu mengambil keputusan progresif mengharamkan alihfungsi lahan pertanian produktif yang dilakukan mendukung kedaulatan pangan |
Presiden Tandatangani Revisi Aturan Gambut, Berikut Poin-poin Perubahan. Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 pada 2 Desember 2016, menggantikan PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Adapun, poin penting dalam aturan ini, tak boleh ada lagi pembukaan gambut baru, penetapan kriteria fungsi lindung, ketinggian muka air, sanksi hingga pemulihan.”Masih ada di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) untuk diundangkan, baru bisa berlaku. PP ini ada penambahan pasal untuk penanggulangan, pemulihan dan pencegahan. Bisa melalui restorasi dan rehabilitasi dengan kebijakan ilmu dan teknologi,” kata Bambang Hendroyono, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Senin (5/12/16).Revisi ini memang memberikan pro kontra. Pendapat antarkementerian, perusahaan maupun organisasi non pemerintah terkait ketinggian muka air tanah permukaan gambut. Angka 0,6 meter menjadi usulan pengusaha, Kementerian Pertanian dan beberapa pakar, dengan alasan stabilitas ekonomi disokong sawit tak terganggu.KLHK, organisasi masyarakat sipil dan banyak pakar menyuarakan 0,4 meter. Angka 0,4 meter tak berubah. PP akan mengatur pengukuran ketinggian mengacu pada titik-titik penataan yang telah ditetapkan.”Pengaturan titik pemantauan (ketinggian muka air) dibandingkan luasan. Lokasi pemantauan mewakili 15% dari keseluruhan konsesi,” kata Karliansyah, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK.Dengan begitu, katanya, dari total konsesi dibagi per blok pengelolaan, luas mencapai 30 hektar. Setelah itu, lokasi pemantauan ditetapkan dari total blok pengelolaan secara merata di seluruh konsesi, dari hulu, tengah, sampai hilir.“Misal, perusahaan A memiliki 90.000 hektar, luasan pemantauan 13.500 hektar. Luasan dibagi blok pengelolaan per 30 hektar. Akan ada 450 titik pantau di konsesi ini,” katanya.Adapun detail aturan dan tata cara penentuan titik itu, akan terakomodasi dalam Peraturan Menteri (Permen) LHK tentang Tata Kelola Air di Ekosistem Gambut.Terkait kriteria fungsi lindung, sebelumnya hanya mempertimbangkan satu kubah gambut dalam satu kesatuan hidrologis. Kini, penetapan fungsi lindung paling sedikit 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologi gambut (KHG) yang terletak mulai dari dua atau lebih puncak kubah gambut.Bambang mengatakan, aturan ini menegaskan siapapun yang membakar atau pembiaran kebakaran di lahan gambut bakal terkena sanksi. Ada juga larangan bagi setiap orang membuka lahan baru sampai penetapan zonasi fungsi gambut.Tak hanya itu, siapapun dilarang membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut mengering, membakar lahan gambut dan membiarkan kebakaran.Setelah PP ini diundangkan, katanya, jika kebakaran lahan di konsesi akan ada sanksi administrasi. ”Kena kewajiban pemulihan yang menjadi tanggung jawab pemilik usaha,” katanya.Prosesnya, areal kebakaran diambil sementara pemerintah untuk verifikasi. Yang menangani Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Selanjutnya, akan verifikasi apakah kebakaran atau pembiaran atau hal lain yang dikerjakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Setelah verifikasi, dengan fungsi kawasan wilayah itu oleh Direktorat Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.Hasil verifikasi, katanya, akan menjadi langkah penetapan sanksi pemerintah berupa sanksi administrasi: pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha atau pengurangan areal perizinan.Adapun, rata-rata verifikasi sekitar satu bulan untuk penentuan izin bisa dilanjutkan atau tidak, luasan berapa terbakar, apakah pengurangan izin dan lain-lain.Setelah 30 hari penetapan diketahui terjadi kebakaran, perusahaan harus bertanggungjawab terhap beban biaya pemulihan. Pelaksanaan lapangan, berkoordinasi dengan menteri, gurbernur, bupati atau walikota.Aturan ini juga mengakomodasi Peraturan Menteri LHK dan yang akan disepakati melalui Instruksi Presiden, terkait larangan pembukaan lahan atau gambut. Wacana ini sudah dilontarkan Presiden sejak April lalu. Kini, masih pembahasan atas usulan-usulan masuk ke Menko Perekonomian.Dirjen Planologi dan Tata Ruang, San Afri, mengakui pertemuan buat bahas ini sudah banyak. Draf sudah di meja Presiden.Tampaknya, pemerintah ekstra hati-hati membuat aturan ini karena menganggap sawit “nyawa ekonomi Indonesia.””Kalau hati-hati, ekonomi Indonesia bisa . Pemerintah menganalisa berbagai aspek, jangan sampai menambah persoalan ekonomi nasional yang sekarang sedang berat,” katanya.Meski demikian, dia menegaskan, moratorium tetap ada dan meminta swasta berjalan bersama dengan kepentingan nasional, yakni, tak mau ada kebakaran hutan dan lahan, dan tata kelola gambut.”Izin perusahaan sudah cukup banyak, kepentingan rakyat inilah yang harus didorong.”Setelah penetapan fungsi lindung, kata Bambang, harus restorasi dan boleh menanam dengan tanaman-tanaman cocok gambut. Untuk fungsi budidaya masih boleh tanam sawit dan akasia, dengan syarat memenuhi tata kelola gambut.”Peta zonasi tata kelola, fungsi lindung dan budidaya masih uji publik,” ucap Karliansyah.Nanti, katanya, aturan soal tata kelola gambut akan ada petunjuk teknis tertuang dalam Peraturan Menteri LHK, bersama usulan 30 spesies tanaman gambut.PP ini juga mengubah skala peta KHG disesuaikan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Semula, kebijakan tingkat provinsi paling kecil 1:100.000, kini paling kecil 1:50.000 yang disesuaikan dengan standar Badan Informasi Geospasial.”PP ini akan mengatur lebih detail tata cara pemulihan gambut, dari sukesi alami, rehabilitasi, restorasi, pemulihan hidrologis, dan vegetasi,” katanya.Untuk restorasi bersama Badan Restorasi Gambut melalui Tim Restorasi Gambut Daerah di tujuh provinsi prioritas. Provinsi lain, katanya, tetap dalam pantauan KLHK. Langka ini, katanya, juga berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perspektif internasional. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat | presiden tandatangani revisi aturan gambut berikut poinpoin perubahan presiden joko widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor tahun pada desember menggantikan pp nomor tahun tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut adapun poin penting dalam aturan ini tak boleh ada lagi pembukaan gambut baru penetapan kriteria fungsi lindung ketinggian muka air sanksi hingga pemulihanmasih ada di kemenkumham kementerian hukum dan ham untuk diundangkan baru bisa berlaku pp ini ada penambahan pasal untuk penanggulangan pemulihan dan pencegahan bisa melalui restorasi dan rehabilitasi dengan kebijakan ilmu dan teknologi kata bambang hendroyono sekretaris jenderal kementerian lingkungan hidup dan kehutanan di jakarta senin revisi ini memang memberikan pro kontra pendapat antarkementerian perusahaan maupun organisasi non pemerintah terkait ketinggian muka air tanah permukaan gambut angka meter menjadi usulan pengusaha kementerian pertanian dan beberapa pakar dengan alasan stabilitas ekonomi disokong sawit tak tergangguklhk organisasi masyarakat sipil dan banyak pakar menyuarakan meter angka meter tak berubah pp akan mengatur pengukuran ketinggian mengacu pada titiktitik penataan yang telah ditetapkanpengaturan titik pemantauan ketinggian muka air dibandingkan luasan lokasi pemantauan mewakili dari keseluruhan konsesi kata karliansyah direktur jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan klhkdengan begitu katanya dari total konsesi dibagi per blok pengelolaan luas mencapai hektar setelah itu lokasi pemantauan ditetapkan dari total blok pengelolaan secara merata di seluruh konsesi dari hulu tengah sampai hilirmisal perusahaan a memiliki hektar luasan pemantauan hektar luasan dibagi blok pengelolaan per hektar akan ada titik pantau di konsesi ini katanyaadapun detail aturan dan tata cara penentuan titik itu akan terakomodasi dalam peraturan menteri permen lhk tentang tata kelola air di ekosistem gambutterkait kriteria fungsi lindung sebelumnya hanya mempertimbangkan satu kubah gambut dalam satu kesatuan hidrologis kini penetapan fungsi lindung paling sedikit dari seluruh luas kesatuan hidrologi gambut khg yang terletak mulai dari dua atau lebih puncak kubah gambutbambang mengatakan aturan ini menegaskan siapapun yang membakar atau pembiaran kebakaran di lahan gambut bakal terkena sanksi ada juga larangan bagi setiap orang membuka lahan baru sampai penetapan zonasi fungsi gambuttak hanya itu siapapun dilarang membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut mengering membakar lahan gambut dan membiarkan kebakaransetelah pp ini diundangkan katanya jika kebakaran lahan di konsesi akan ada sanksi administrasi kena kewajiban pemulihan yang menjadi tanggung jawab pemilik usaha katanyaprosesnya areal kebakaran diambil sementara pemerintah untuk verifikasi yang menangani direktorat jenderal pengelolaan hutan produksi lestari selanjutnya akan verifikasi apakah kebakaran atau pembiaran atau hal lain yang dikerjakan direktorat jenderal penegakan hukum setelah verifikasi dengan fungsi kawasan wilayah itu oleh direktorat jenderal pencemaran dan kerusakan lingkunganhasil verifikasi katanya akan menjadi langkah penetapan sanksi pemerintah berupa sanksi administrasi pengelolaan lebih lanjut oleh penanggung jawab usaha atau pengurangan areal perizinanadapun ratarata verifikasi sekitar satu bulan untuk penentuan izin bisa dilanjutkan atau tidak luasan berapa terbakar apakah pengurangan izin dan lainlainsetelah hari penetapan diketahui terjadi kebakaran perusahaan harus bertanggungjawab terhap beban biaya pemulihan pelaksanaan lapangan berkoordinasi dengan menteri gurbernur bupati atau walikotaaturan ini juga mengakomodasi peraturan menteri lhk dan yang akan disepakati melalui instruksi presiden terkait larangan pembukaan lahan atau gambut wacana ini sudah dilontarkan presiden sejak april lalu kini masih pembahasan atas usulanusulan masuk ke menko perekonomiandirjen planologi dan tata ruang san afri mengakui pertemuan buat bahas ini sudah banyak draf sudah di meja presidentampaknya pemerintah ekstra hatihati membuat aturan ini karena menganggap sawit nyawa ekonomi indonesiakalau hatihati ekonomi indonesia bisa pemerintah menganalisa berbagai aspek jangan sampai menambah persoalan ekonomi nasional yang sekarang sedang berat katanyameski demikian dia menegaskan moratorium tetap ada dan meminta swasta berjalan bersama dengan kepentingan nasional yakni tak mau ada kebakaran hutan dan lahan dan tata kelola gambutizin perusahaan sudah cukup banyak kepentingan rakyat inilah yang harus didorongsetelah penetapan fungsi lindung kata bambang harus restorasi dan boleh menanam dengan tanamantanaman cocok gambut untuk fungsi budidaya masih boleh tanam sawit dan akasia dengan syarat memenuhi tata kelola gambutpeta zonasi tata kelola fungsi lindung dan budidaya masih uji publik ucap karliansyahnanti katanya aturan soal tata kelola gambut akan ada petunjuk teknis tertuang dalam peraturan menteri lhk bersama usulan spesies tanaman gambutpp ini juga mengubah skala peta khg disesuaikan kebijakan satu peta one map policy semula kebijakan tingkat provinsi paling kecil kini paling kecil yang disesuaikan dengan standar badan informasi geospasialpp ini akan mengatur lebih detail tata cara pemulihan gambut dari sukesi alami rehabilitasi restorasi pemulihan hidrologis dan vegetasi katanyauntuk restorasi bersama badan restorasi gambut melalui tim restorasi gambut daerah di tujuh provinsi prioritas provinsi lain katanya tetap dalam pantauan klhk langka ini katanya juga berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perspektif internasional |
Nasib Siberut Utara Kala Hutan di Hulu Terus Tergerus. Langit gelap menemani perjalanan kami menyusuri Sungai Tarekan yang mengalir di Desa Malancan Siberut Utara, Kepulauan Mentawai, Sumater Utara.Pompong, perahu kayu dengan mesin tempel melaju kencang. Perahu bermuatan 12 orang ini meliuk-liuk mengikuti alur sungai, deretan hutan bakau, bambu, dan pohon sagu. Sesekali terlihat burung Mentawai bertengger.Usai menyusuri sungai, kami menempuh jalan setapak berlumpur. Beberapakali sepatu kami terjebak dalam kubangan. Siberut memang didominasi rawa, ditambah musim penghujan.Setelah berjalan sekitar 30 menit, kamipun melewati jalan setapak bercor beton, lebar jalan sekitar satu meter, meski tak terlalu mulus jalan cukup memudahkan langkah kaki.Rombongan paling depan berhenti tatkala sebuah rumah kayu menghalangi langkah. Rombongan berjalan agak menyamping menghindari rumah kayu tak berpenghuni. Letaknya persis di tengah jalan. Rumah ini dibiarkan lapuk, sebagian dinding bolong dan pondasi mulai roboh.“Ini rumah milik warga Gorottai, mereka sekeluarga pindah ke desa seberang,” kata Barnabas Saerejen, Kepala Desa Malancan November lalu.Menurut warga sekitar, rumah ini dulu agak menjorok ke hulu, namun banjir besar di Malancan meluas hingga Politcoman, Monganpoula dan Gorottai pada 2013, membuat rumah panggung ini bergeser sekitar tiga meter dari posisi awal. Pergeseran diiringi kerusakan beberapa bagian rumah seperti dinding, pintu dan pondasi.Banjir malam Natal, itu setinggi tiga meter merendam Kampung Gorottai. Air meluap dari Sungai Singunung, dan Kauma mengalir deras dari hulu lantaran banyak hutan gundul.“Semua mengungsi ke bukit. Tak bisa bawa apa-apa. Arus deras. Harta warga termasuk bibit cokelat dan pinang tersapu banjir. Kolam ikan, pisang, keladi dan sawah gagal ipanen akibat banjir,” ucap Barnabas.Sejak kejadian itu, pemilik rumah, Jakomardi beserta keluarga, memilih pindah ke kampung seberang. Perkebunan berupa pinang, cengkih, cokelat, durian dan pisang ditinggalkan begitu saja.Serupa dilakukan penduduk lain penghuni Gorottai. Banjir kerap mendera kampung mereka membuat penghuni hijrah ke kampung sebelah. Dari 40 keluarga dulu mendiami kampung ini, sekarang bersisa 11 keluarga.Anak-anak tak bisa bersekolah karena sekolah dasar swasta di kampung tutup. Pemkab bilang sulit bikin sekolah negeri karena jumlah muridn terlalu sedikit.Beruntung Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) mendirikan sekolah hutan, guru warga setempat. Ada murid lima orang.Satu keluarga masih bertahan di Kampung Gorottai adalah keluarga Goiran Sirisurak. Dia satu-satunya sikerei atau tabib di Gorottai, usia 70 tahun.“Kami tak mungkin pindah, ladang disini, ada sagu, pinang, cokelat dan durian. Tanah disini subur, ” kata Goiran.Menurut dia, kampung mereka berada di kerendahan hingga langganan banjir, hujan deras satu jam sudah membuat kampung tergenang. Kondisi ini diperparah sejak pepohonan di hulu tergerus perusahaan pengelolaan hutan (HPH) PT. Salaki Summa Sejahtera (SSS).“Dulu banjir tak separah ini, sekarang rumah kami bergeser dan rusak,” katanya, menunjuk deretan rumah tak beraturan karena bergeser tersapu arus.Gorottai termasuk kampung dalam HPH, Goiran mengatakan, pohon-pohon di tanah sukunya sudah ditebangi tahun lalu. Uang pengganti diberikan SSS Rp1 juta dibagi-bagi ke anggota suku. Satu kubik kayu meranti atau kruing dihargai Rp37.000.“Yang mengurus uang koperasi. Kami hanya menerima,” katanya. Dia menyesalkan banyak tanaman lain ikut rusak saat penebangan. Dia menerima uang pengganti Rp10.000 untuk pohon durian tumbang. Padahal, pohon durian istimewa di Mentawai, karena jadi media (ukiran, cetakan telapak kaki dari orang yang meninggal). Durian media tak boleh ditebang.Akhir Oktober lalu, sebut Goiran, banjir menyapu Gorottai. Air bah menghanyutkan satu rumah dan merusak sejumlah bangunan lain hingga menutup akses ke kampung itu.Warga Gorottai mengungsi ke perbukitan. Mereka tak bisa membawa apa-apa, semua barang diletakkan di pagu (plafon rumah) sembari menunggu banjir surut. Arus deras. Beruntung tak ada korban jiwa.“Bantuan banjir tidak ada, perusahaan hanya membantu kampung kami pada saat natalan, kampung kami diberi uang Rp500.000 untuk punen (perayaan potong babi).”Banjir juga melanda daerah landai lain seperti Desa Politcoman dan Monganpoula. Di Monganpoula, tetangga Malancan, banjir terjadi pada 6 Oktober, tengah malam.Cornelius Mairang, tokoh masyarakat Monganpoula, mengatakan, banjir kerap malam hari. “Asal menjelang malam hujan turun lebat, masyarakat sudah siaga untuk pengungsian ke daerah lebih tinggi, seperti gedung TK YBTI,” katanya.Mantan kepala desa ini menuturkan, makin sering intensitas banjir di desa yang dilalui Sungai Satboyak dan Sungai Monganpoula ini mulai terasa sejak penebangan kayu di hulu Sungai Satboyak pada 2005 oleh pemegang HPH Koperasi Andalas Madani (KAM).“Kalau dulu banjir besar hanya kami rasakan dua tahun sekali, sejak KAM) menebang kayu di hulu Sungai Monganpoula, banjir makin sering, dalam setahun bisa dua tiga kali.”Sekitar 1975, sebelum ada perusahaan, banjir sekali dua tahun dan tak tinggi paling selutut. Sekarang banjir bisa sampai dua meter.Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai Lubis mengatakan, Siberut merupakan pulau rawan banjir dan erosi. Pada 2013, banjir besar merendam empat kecamatan di pulau terbesar di Mentawai itu. Sungai-sungai tak lagi mampu menampung luapan air karena hulu dan daerah tangkapan air tereksploitasi.KAM beroperasi sejak 2001, bertahan sekitar enam tahun. Pada 2007, perusahaan ini menghentikan operasi, izin berlaku hingga 2046.Lahan KAM dicadangkan restorasi ekosistem 79.795 hektar, kepada PT. Global Green. Hingga awal 2015, Global Green belum beroperasi. Menteri LHK mengeluarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi usaha pemanfaatan hutan Mei 2015, seluas 20.110 hektar. Terbaru, melalui BKPM kembali mengeluarkan izin HTI. Pulau Siberut sudah terbebani izin HPH PT. Salaki Summa Sejahtera 47.605 hektar. Belum lagi hutan produksi konversi (HPK) dan Taman Nasional Siberut 190.500 hektar.Sebagian besar daratan Mentawai kawasan hutan. Hutan negara 82%, suaka alam 183.378 hektar, hutan lindung 7.670 hektar, hutan produksi 246.011 hektar, HPK 54.856 hektar. Sedang alokasi penggunaan lain hanya 109. 217 hektar (15%).Kondisi ini, menyebabkan banyak desa di Mentawai, terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi. Tak heran, Mentawai masih salah satu daerah tertinggal.Ruang kelola minim, menyebabkan masyarakat Mentawai berladang di hutan negara . Laporan LIPI soal kajian kawasan hutan Kepulauan Mentawai tahun 2015, menemukan fakta hutan negara dikuasai masyarakat 111.058 hektar ( 21%), rincian 19.536 hektar HPK, HP 42.324,15 hektar dan kawasan lindung 1.910 hektar.YCMM meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menghentikan perizinan usaha pemanfaatan HTI dan restorasi ekosistem di Siberut. “Ganti arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi di Siberut menjadi hutan adat,” katanya.Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Tasliatul Fuadi mengatakan akan mengkaji kembali blok RKT milik perusahaan kayu yang masih aktif di Siberut utara, SSS berizin seluas 47.605 hektar di Siberut Utara.“Kita kaji dulu apa yang menyebabkan banjir di beberapa desa yang masuk ke HPH blok RKT SSS, apa yang menyebabkan Sungai Sikabaluan meluap. Dimana blok RKT HPH ini beberapa tahun terakhir,” katanya.Tasliatul membenarkan, jika sebelum SSS masuk ke Siberut Utara, HPH KAM sudah terlebih dahulu menggarap area.“Tapi 2007 HPH KAM berakhir, apakah itu menjadi salah satu penyebab banjir tentu harus kita tinjau dulu.”Dia melihat, Siberut curah hujan tinggi dan pemukiman masyarakat cenderung di sekitar sungai hingga kala sungai meluap akan kena banji. “Apabila kawasan DAS itu rusak otomatis memperparah kondisi,” katanya. | [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
ketahanan komunitas
pelestarian habitat | nasib siberut utara kala hutan di hulu terus tergerus langit gelap menemani perjalanan kami menyusuri sungai tarekan yang mengalir di desa malancan siberut utara kepulauan mentawai sumater utarapompong perahu kayu dengan mesin tempel melaju kencang perahu bermuatan orang ini meliukliuk mengikuti alur sungai deretan hutan bakau bambu dan pohon sagu sesekali terlihat burung mentawai bertenggerusai menyusuri sungai kami menempuh jalan setapak berlumpur beberapakali sepatu kami terjebak dalam kubangan siberut memang didominasi rawa ditambah musim penghujansetelah berjalan sekitar menit kamipun melewati jalan setapak bercor beton lebar jalan sekitar satu meter meski tak terlalu mulus jalan cukup memudahkan langkah kakirombongan paling depan berhenti tatkala sebuah rumah kayu menghalangi langkah rombongan berjalan agak menyamping menghindari rumah kayu tak berpenghuni letaknya persis di tengah jalan rumah ini dibiarkan lapuk sebagian dinding bolong dan pondasi mulai robohini rumah milik warga gorottai mereka sekeluarga pindah ke desa seberang kata barnabas saerejen kepala desa malancan november lalumenurut warga sekitar rumah ini dulu agak menjorok ke hulu namun banjir besar di malancan meluas hingga politcoman monganpoula dan gorottai pada membuat rumah panggung ini bergeser sekitar tiga meter dari posisi awal pergeseran diiringi kerusakan beberapa bagian rumah seperti dinding pintu dan pondasibanjir malam natal itu setinggi tiga meter merendam kampung gorottai air meluap dari sungai singunung dan kauma mengalir deras dari hulu lantaran banyak hutan gundulsemua mengungsi ke bukit tak bisa bawa apaapa arus deras harta warga termasuk bibit cokelat dan pinang tersapu banjir kolam ikan pisang keladi dan sawah gagal ipanen akibat banjir ucap barnabassejak kejadian itu pemilik rumah jakomardi beserta keluarga memilih pindah ke kampung seberang perkebunan berupa pinang cengkih cokelat durian dan pisang ditinggalkan begitu sajaserupa dilakukan penduduk lain penghuni gorottai banjir kerap mendera kampung mereka membuat penghuni hijrah ke kampung sebelah dari keluarga dulu mendiami kampung ini sekarang bersisa keluargaanakanak tak bisa bersekolah karena sekolah dasar swasta di kampung tutup pemkab bilang sulit bikin sekolah negeri karena jumlah muridn terlalu sedikitberuntung yayasan citra mandiri mentawai ycmm mendirikan sekolah hutan guru warga setempat ada murid lima orangsatu keluarga masih bertahan di kampung gorottai adalah keluarga goiran sirisurak dia satusatunya sikerei atau tabib di gorottai usia tahunkami tak mungkin pindah ladang disini ada sagu pinang cokelat dan durian tanah disini subur kata goiranmenurut dia kampung mereka berada di kerendahan hingga langganan banjir hujan deras satu jam sudah membuat kampung tergenang kondisi ini diperparah sejak pepohonan di hulu tergerus perusahaan pengelolaan hutan hph pt salaki summa sejahtera sssdulu banjir tak separah ini sekarang rumah kami bergeser dan rusak katanya menunjuk deretan rumah tak beraturan karena bergeser tersapu arusgorottai termasuk kampung dalam hph goiran mengatakan pohonpohon di tanah sukunya sudah ditebangi tahun lalu uang pengganti diberikan sss rp juta dibagibagi ke anggota suku satu kubik kayu meranti atau kruing dihargai rpyang mengurus uang koperasi kami hanya menerima katanya dia menyesalkan banyak tanaman lain ikut rusak saat penebangan dia menerima uang pengganti rp untuk pohon durian tumbang padahal pohon durian istimewa di mentawai karena jadi media ukiran cetakan telapak kaki dari orang yang meninggal durian media tak boleh ditebangakhir oktober lalu sebut goiran banjir menyapu gorottai air bah menghanyutkan satu rumah dan merusak sejumlah bangunan lain hingga menutup akses ke kampung ituwarga gorottai mengungsi ke perbukitan mereka tak bisa membawa apaapa semua barang diletakkan di pagu plafon rumah sembari menunggu banjir surut arus deras beruntung tak ada korban jiwabantuan banjir tidak ada perusahaan hanya membantu kampung kami pada saat natalan kampung kami diberi uang rp untuk punen perayaan potong babibanjir juga melanda daerah landai lain seperti desa politcoman dan monganpoula di monganpoula tetangga malancan banjir terjadi pada oktober tengah malamcornelius mairang tokoh masyarakat monganpoula mengatakan banjir kerap malam hari asal menjelang malam hujan turun lebat masyarakat sudah siaga untuk pengungsian ke daerah lebih tinggi seperti gedung tk ybti katanyamantan kepala desa ini menuturkan makin sering intensitas banjir di desa yang dilalui sungai satboyak dan sungai monganpoula ini mulai terasa sejak penebangan kayu di hulu sungai satboyak pada oleh pemegang hph koperasi andalas madani kamkalau dulu banjir besar hanya kami rasakan dua tahun sekali sejak kam menebang kayu di hulu sungai monganpoula banjir makin sering dalam setahun bisa dua tiga kalisekitar sebelum ada perusahaan banjir sekali dua tahun dan tak tinggi paling selutut sekarang banjir bisa sampai dua meterdirektur yayasan citra mandiri mentawai ycmm rifai lubis mengatakan siberut merupakan pulau rawan banjir dan erosi pada banjir besar merendam empat kecamatan di pulau terbesar di mentawai itu sungaisungai tak lagi mampu menampung luapan air karena hulu dan daerah tangkapan air tereksploitasikam beroperasi sejak bertahan sekitar enam tahun pada perusahaan ini menghentikan operasi izin berlaku hingga lahan kam dicadangkan restorasi ekosistem hektar kepada pt global green hingga awal global green belum beroperasi menteri lhk mengeluarkan peta arahan pemanfaatan hutan produksi usaha pemanfaatan hutan mei seluas hektar terbaru melalui bkpm kembali mengeluarkan izin hti pulau siberut sudah terbebani izin hph pt salaki summa sejahtera hektar belum lagi hutan produksi konversi hpk dan taman nasional siberut hektarsebagian besar daratan mentawai kawasan hutan hutan negara suaka alam hektar hutan lindung hektar hutan produksi hektar hpk hektar sedang alokasi penggunaan lain hanya hektar kondisi ini menyebabkan banyak desa di mentawai terisolir karena tak terjangkau infrastruktur darat dan biaya transportasi tinggi tak heran mentawai masih salah satu daerah tertinggalruang kelola minim menyebabkan masyarakat mentawai berladang di hutan negara laporan lipi soal kajian kawasan hutan kepulauan mentawai tahun menemukan fakta hutan negara dikuasai masyarakat hektar rincian hektar hpk hp hektar dan kawasan lindung hektarycmm meminta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk menghentikan perizinan usaha pemanfaatan hti dan restorasi ekosistem di siberut ganti arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi di siberut menjadi hutan adat katanyakepala dinas kehutanan mentawai tasliatul fuadi mengatakan akan mengkaji kembali blok rkt milik perusahaan kayu yang masih aktif di siberut utara sss berizin seluas hektar di siberut utarakita kaji dulu apa yang menyebabkan banjir di beberapa desa yang masuk ke hph blok rkt sss apa yang menyebabkan sungai sikabaluan meluap dimana blok rkt hph ini beberapa tahun terakhir katanyatasliatul membenarkan jika sebelum sss masuk ke siberut utara hph kam sudah terlebih dahulu menggarap areatapi hph kam berakhir apakah itu menjadi salah satu penyebab banjir tentu harus kita tinjau duludia melihat siberut curah hujan tinggi dan pemukiman masyarakat cenderung di sekitar sungai hingga kala sungai meluap akan kena banji apabila kawasan das itu rusak otomatis memperparah kondisi katanya |
Abrasi Mengancam, Warga Ternate Tanam dan Pelihara Mangrove. Maaruf M Saleh, basah kuyup. Dia setengah berenang, ketika menanam bibit mangrove di Pantai Rua Pulau Ternate awal November 2016. Maklum, waktu penanaman sore hari ketika air mulai pasang. Meski ada yang berhenti naik karena air mulai tinggi, Maaruf tetap menanam satu per satu mangrove bantuan Pemerintah Kota Ternate itu.Dia sesekali menegur rekan-rekannya yang lambat menanam. ”Saya nelayan. Dengan mangrove ini mudah-mudahan ke depan bisa tumbuh dan menjadi tempat hidup dan bertelur ikan,” kata lelaki 50 tahun itu.Maaruf, satu dari puluhan warga yang menanam 1.000 mangrove dalam program rehabilitasi mangrove bekerjasama dengan Pemerintah Ternate.Gerakan ini untuk merehabilitasi mangrove di Pantai Rua. Abrasi pantai mengancam pemukiman mereka. “Di Rua mangrove makin habis. Sebagian mati dan tergerus aktivitas warga. (Dengan menanam) siapa tahu ke depan bisa jadi lokasi wisata mangrove di Kota Ternate,” katanya.Iskandar Abdurahman, Ketua Panitia Penanaman Mangrove Pulau Ternate mengatakan, hasil survei Dinas Kelautan dan Perikanan Ternate, Rua termasuk wilayah layak tanam mangrove.Di Ternate, katanya, penanaman mangrove sudah berulangkali dilakukan pada beberapa tempat tetapi tak berhasil. ”Kita cuma menanam tetapi sulit memelihara. Akhirnya , puluhan ribu anakan mangrove mati sia-sia.”Mereka pernah tanam mangrove pada 2014-2015 tetapi gagal, tak satupun mangrove tumbuh. “Yang susah pemeliharaan,” katanya.Berkaca dari kondisi itu, menanam mangrove di Rua ini dengan melibatkan masyarakat. Harapannya, terjaga dan bisa tumbuh menggantikan mangrove yang hilang.Dia mengatakan, ada 59 nelayan digandeng menanam sekaligus merawat mangrove. ”Kelompok nelayan kita harapkan menjadi pelindung mangrove. Semoga jadi pionir menjaga tumbuh kembang mangrove karena setiap hari mereka bersentuhan dengan pantai.”Aksi di Rua ini, jadi contoh bagi kelurahan lain di Ternate. “Yang baru ditanami 1.000 bibit jenis . Jenis ini bisa tumbuh di batu karang, pasir murni dan pasir bercampur lumut dan tanah,” katanya.***Menanam mangrove untuk mengatasi abrasi pantai tak hanya di Rua juga di Kelurahan Gambesi , bersebelahan dengan Rua.Bibit disiapkan Dinas Pertanian Perkebunan. Rabu (17/11/16), di Pantai Gambesi, warga berbondong- bondong menanam mangrove.Mereka berpikir, abrasi mengancam Pantai Gambesi. Terlebih, saat ini lebih kurang 20 petani kangkung terancam kehilangan kebun mereka.“Dari kebun mereka sekali panen menghasilkan 1.000 ikat kangkung. Dalam sepekan ada dua kali panen harga perikat Rp4.000, rata-rata petani kehilangan uang sekitar Rp800.000 per pekan,” kata Ikram Sangaji, tokoh pemuda.Untuk itu, katanya, ketika ada program menanam mangrove, warga antusias dan berbondong –bondong berpartisipasi. “Menanam mangrove ini kabar baik bagi kami warga Gambesi,” katanya.Kegiatan yang dimotori Pemerintah Ternate bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliaran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung Akemalamo, ini menanam 7.000 anakan mangrove.“Kami senang satu aksi antisipasi abrasi dengan menanam mangrove telah dilaksanakan. Ini yang ditunggu warga Gambesi.” | [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
ketahanan komunitas
pelestarian habitat | abrasi mengancam warga ternate tanam dan pelihara mangrove maaruf m saleh basah kuyup dia setengah berenang ketika menanam bibit mangrove di pantai rua pulau ternate awal november maklum waktu penanaman sore hari ketika air mulai pasang meski ada yang berhenti naik karena air mulai tinggi maaruf tetap menanam satu per satu mangrove bantuan pemerintah kota ternate itudia sesekali menegur rekanrekannya yang lambat menanam saya nelayan dengan mangrove ini mudahmudahan ke depan bisa tumbuh dan menjadi tempat hidup dan bertelur ikan kata lelaki tahun itumaaruf satu dari puluhan warga yang menanam mangrove dalam program rehabilitasi mangrove bekerjasama dengan pemerintah ternategerakan ini untuk merehabilitasi mangrove di pantai rua abrasi pantai mengancam pemukiman mereka di rua mangrove makin habis sebagian mati dan tergerus aktivitas warga dengan menanam siapa tahu ke depan bisa jadi lokasi wisata mangrove di kota ternate katanyaiskandar abdurahman ketua panitia penanaman mangrove pulau ternate mengatakan hasil survei dinas kelautan dan perikanan ternate rua termasuk wilayah layak tanam mangrovedi ternate katanya penanaman mangrove sudah berulangkali dilakukan pada beberapa tempat tetapi tak berhasil kita cuma menanam tetapi sulit memelihara akhirnya puluhan ribu anakan mangrove mati siasiamereka pernah tanam mangrove pada tetapi gagal tak satupun mangrove tumbuh yang susah pemeliharaan katanyaberkaca dari kondisi itu menanam mangrove di rua ini dengan melibatkan masyarakat harapannya terjaga dan bisa tumbuh menggantikan mangrove yang hilangdia mengatakan ada nelayan digandeng menanam sekaligus merawat mangrove kelompok nelayan kita harapkan menjadi pelindung mangrove semoga jadi pionir menjaga tumbuh kembang mangrove karena setiap hari mereka bersentuhan dengan pantaiaksi di rua ini jadi contoh bagi kelurahan lain di ternate yang baru ditanami bibit jenis jenis ini bisa tumbuh di batu karang pasir murni dan pasir bercampur lumut dan tanah katanyamenanam mangrove untuk mengatasi abrasi pantai tak hanya di rua juga di kelurahan gambesi bersebelahan dengan ruabibit disiapkan dinas pertanian perkebunan rabu di pantai gambesi warga berbondong bondong menanam mangrovemereka berpikir abrasi mengancam pantai gambesi terlebih saat ini lebih kurang petani kangkung terancam kehilangan kebun merekadari kebun mereka sekali panen menghasilkan ikat kangkung dalam sepekan ada dua kali panen harga perikat rp ratarata petani kehilangan uang sekitar rp per pekan kata ikram sangaji tokoh pemudauntuk itu katanya ketika ada program menanam mangrove warga antusias dan berbondong bondong berpartisipasi menanam mangrove ini kabar baik bagi kami warga gambesi katanyakegiatan yang dimotori pemerintah ternate bekerjasama dengan balai pengelolaan daerah aliaran sungai das dan hutan lindung akemalamo ini menanam anakan mangrovekami senang satu aksi antisipasi abrasi dengan menanam mangrove telah dilaksanakan ini yang ditunggu warga gambesi |
Genjot Energi Panas Bumi, Pemerintah Perbaiki Regulasi. Potensi panas bumi di Indonesia cukup besar, dari sekitar 30 GigaWatt, baru dimanfaatkan 5%. Selama ini, investasi sektor ini dinilai berisiko tinggi. Guna meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi ini, pemerintah sedang merevisi aturan lama dengan membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Panas Bumi yang baru. Kebijakan ini sudah ada di Sekretariat Negara, sedang proses administrasi.“Kalau lancar akhir tahun selesai,” kata Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada melalui telepon, Jumat (11/11/2016).Aturan ini, katanya, keluar sebagai pengganti PP 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi. Di sini, ada beberapa terobosan untuk memberikan kepastian bagi para investor dan pengembang panas bumi di Indonesia., pemerintah boleh penugasan BUMN tanpa menggunakan lelang. Pelelangan terjadi saat pemiihan wilayah kerja mana yang akan diberikan kepada BUMN disesuaikan kriteria khusus., penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE). ”Perusahaan memilih lokasi mana yang diinginkan melalui lelang, pemerintah melakukan PSPE di wilayah itu,” kata Yunus. Jadi, investor boleh menggunakan eksplorasi dan pengeboran. Selanjutnya, data diberikan kepada pemerintah dengan waktu tiga tahun.Nanti, katanya, investor akan mendapatkan lelang terbatas atau penunjukan langsung () dalam eksplorasi. Melalui PSPE ini, pemerintah mampu menjamin investor dalam eksplorasi dan mengetahui potensi yang ada. “Ini salah satu kendala investor selama ini.”, menggunakan Sebelumnya, lelang terjadi menggunakan harga terendah yang menjadi pemenang. Hal ini, katanya, tak memberikan kepastian harga, apalagi kapasitas potensi panas bumi di wilayah itu belum terukur jelas.Setelah pasca eksplorasi dan menginformasikan temuan potensi, akan ditentukan pada uap panas yang digali.”Dengan IRR yang menarik dari skala 5 MW sampai 220 MW,” jelasnya. (IRR) adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Langkah ini menjadi sebuah cara meminimalkan negosiasi.Tak hanya memperpendek negosiasi, katanya, KESDM juga deregulasi dan debirokrasi perizinan. ”Ada 10 poin, melalui PP ini kalau ada rekomendasi dari kita tidak usah izin yang lain,” katanya seraya mencontohkan, izin kepolisian dan perindustrian.DPR serius membahas sektor energi bersih, seperti panas bumi. Wakil Ketua DPR-RI Agus Hermanto menilai, dua tahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla, banyak persoalan energi terbengkalai. Kebutuhan energi makin meningkat, katanya, tak terimbangi kapasitas energi yang ada. Jadi, rotasi pemadaman masih sering terjadi.”Sikap pemerintah masih mengandalkan bahan baku fosil, padahal tak terbarukan dan dipastikan akan habis,” katanya saat ditemui usai acara (SOM) soal potensi, tantangan dan usulan solusi pengembangan panas bumi di Indonesia, di Jakarta, akhir bulan lalu.Pertemuan itu dihadiri Menteri dan Wakil Menteri ESDM, Ignatius Jonan dan Arcandra Tahar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Menteri Ristek M Nasir dan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Ada juga perwakilan dari Kemenkeu, pimpinan Komisi IV, VI, VII, XI dan pelaku industri terkait.Dia mengatakan, energi panas bumi mampu sebagai pilihan dalam pengendalian perubahan iklim di Indonesia. Namun, baru 5% diberlakukan, padahal potensi di Indonesia mencapai 30 GW dan tersebar di 330 titik. Energi inipun sudah memiliki landasan hukum, yakni UU Panas Bumi.Meski demikian, DPR menyebutkan ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan potensi itu. , risiko pembiayaan dan investasi panas bumi tinggi. Ia erat kaitan dengan tahapan eksplorasi dengan pengeboran sumur., penelitian dan data mengenai sumber daya dan cadangan panas bumi. Nantinya, para pakar diharapkan dapat berkolaboradi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi, ada penelitian terkait acuan dan data bagi para pengembang, koordinasi pemerintah daerah dalam mengatasi isu sosial.”Perlu peningkatan pemanfaatan melalui sosialisasi secara luas kepada masyarakat di area pengembangan.”Berbicara soal pengadaan lahan dan lingkungan, kata Hermanto, sebagian besar potensi panas bumi di zona inti.Berdasarkan aturan panas bumi itu, kegiatan panas bumi di wilayah konsevasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan dan PP Nomor 108 tahun 2015, izin hanya diberikan untuk selain zona rimba dan inti.”Maka perlu juga ada standar prosedur untuk usulan perubahan zonasi,” katanya.Siti Nurbaya mengatakan, mendukung dan menyiapkan regulasi dalam pemanfaatan panas bumi dengan mempertimbangkan prinsip konservasi.”Bisa melalui pola pinjam pakai kawasan hutan apabila sumber energi berada di hutan lindung. Pola izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi bila sumber energi berada di kawasan konservasi,” katanya.Untuk cagar alam, katanya, KLHK memastikan sumber-sumber keragaman hayati tetap dilindungi. Koordinasi dengan pemerintah daerah, ucap Siti, sangat dibutuhkan terkait fungsi lingkungan di sekitar.“Perlu ada kajian empirik di lapangan dan memastikan tak terjadi gangguan biodiversitas di kawasan itu.”Fabby Tumiwa, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) berharap, RPP ini mampu memberikan kepastian berusaha dan mengurangi risiko pengusahaan panas bumi, terutama terkait eksplorasi. Dengan begitu, bisa meminimalkan pengeluaran (.”Model diharapkan mampu membantu investor atau pengembang panas bumi dalam gambaran pengembalian investasi,” katanya melalui surat elektronik.Harapan lain, dengan model ini, pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan pengembang dan PLN.RPP ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko keterlambatan eksekusi proyek karena ada proses negosiasi PPA) yang cukup lama.Tantangan lain pemerintah, katanya, adalah penghitungan (FiT) harus mampu merefleksikan dinamika investasi ini. Ke depan, FiT mampu stabil dan tak terus menerus direvisi untuk naik.Potensi EBT tak digali, khusus panas bumi, meski memiliki potensi besar, menurut Agusdharma, anggota International Geothermal Association, karena ego sektoral di negeri ini sangat tinggi.Pemerintah, katanya, sampai mesti membentuk Dewan Energi Nasional untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga. DEN ini dipimpin Jusuf Kalla.Energi panas bumi, katanya, ramah lingkungan potensi bebas memang di hutan inti. Meski demikian, hal itu bukan sebuah kendala. Pemerintah, perlu membuat aturan tegas dan batas-batas wajar yang harus dilakukan.”Jangan menjadi eksploitasi hutan itu sendiri.”Menurut dia, walau ada pemanfaatan panas bumi, wilayah harus tertutup untuk umum agar aman dari pembukaan atau perambahan. “Prinsipnya konsistensi dengan aturan dan tegakkan hukum.”Kala potensi panas bumi sudah ada di satu kawasan, tidak bisa dipindahkan. “Kesulitan memang cukup tinggi jika harus pengeboran tidak langsung atau berbelok.”Dia merasa aneh kalau ada pemanfaatan energi panas bumi menggunakan lahan maha luas. Menurut dia, kala itu terjadi, berarti sudah ada ‘kepentingan lain’ ikut dalam usulan panas bumi.Kalau hanya untuk pemanfaatan panas bumi, katanya, hanya berkisar satu sampai puluhan hektar. “Kalau ada yang mengajukan izin sampai ratusan hektar, itu patut dipertanyakan,” kata pria dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia ini.Dharma mencontohkan, panas bumi di Kamojang, Garut, pembangkit energi panas bumi dengan rambu-rambu, berdaya 240 Mega Watt, hanya pakai 38 hektar lahan.Idealnya, lokasi panas bumi itu minimal 1,8 hektar sudah bisa menghasilkan listrik.Abadi Purnomo, dari Asosiasi Panas Bumi mendukung penuh RPP yang sedang disusun pemerintah. ”Panas bumi di Indonesia ini , diharapkan RPP ini mampu membuat investor masuk ke Indonesia,” katanya.Selama ini, regulasi pemerintah terkait panas bumi belum mengakomodir kepentingan investor, tak ada jaminan usaha di Indonesia. Banyak tender dibuka dengan data survei, geologi sebagai pra eksplorasi masih sangat minim.”Investor menjadi ragu, karena potensi uap panas tak jelas. Jika disebutkan 100 MW, ternyata hanya 20 MW.”Tahap eksplorasi berjalan, tak lanjut, hingga banyak proyek panas bumi mangrak. Kepastian modal kembali, katanya, sangatlah mimim. Belum lagi, tak ada perbankan yang mau membantu.”Harapannya nanti dilihat dari kapabilitas keuangan, responsibilitas penggunaan teknologi, dan sumber daya manusia.”Tak hanya itu, RPP ini dimampukan sangat dan , pasalnya investor sering dibingungkan oleh penggantian regulasi. ”Kita melihat pemerintah memang serius,” pungkasnya.Sejak 2014, energi panas bumi menarik untuk investor. Beberapa wilayah selesai lelang, menyusul waktu pengerjaan seperti di Way Ratai, Lampung. ”Antara PT ENEL dari Italia dengan perusahaan dari Indonesia, 90% dipegang Italia,” ucap Yunus.Kemudian, Bukit Kili di Sumatera Barat, Gunung Lawu di Jawa Tengah, Graho Nyabu di Jambi, Hamiding di Maluku Utara, Galunggung di Jawa Barat, Gunung Ciremai di Kuningan, Gunung Willis di Jawa Timur dan Kepahiang di Bengkulu.Sejak 2006-September 2016, pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik baru 852 MW. Sedangkan, tahun 2025, energi panas bumi ditargetkan berkontribusi 7% atau 4,8 GigaWatt (GW) setara 23,5 juta ton minyak. | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas | genjot energi panas bumi pemerintah perbaiki regulasi potensi panas bumi di indonesia cukup besar dari sekitar gigawatt baru dimanfaatkan selama ini investasi sektor ini dinilai berisiko tinggi guna meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi ini pemerintah sedang merevisi aturan lama dengan membuat rancangan peraturan pemerintah rpp panas bumi yang baru kebijakan ini sudah ada di sekretariat negara sedang proses administrasikalau lancar akhir tahun selesai kata yunus saefulhak direktur panas bumi kementerian energi sumber daya mineral esdm kepada melalui telepon jumat aturan ini katanya keluar sebagai pengganti pp tahun tentang kegiatan usaha panas bumi di sini ada beberapa terobosan untuk memberikan kepastian bagi para investor dan pengembang panas bumi di indonesia pemerintah boleh penugasan bumn tanpa menggunakan lelang pelelangan terjadi saat pemiihan wilayah kerja mana yang akan diberikan kepada bumn disesuaikan kriteria khusus penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi pspe perusahaan memilih lokasi mana yang diinginkan melalui lelang pemerintah melakukan pspe di wilayah itu kata yunus jadi investor boleh menggunakan eksplorasi dan pengeboran selanjutnya data diberikan kepada pemerintah dengan waktu tiga tahunnanti katanya investor akan mendapatkan lelang terbatas atau penunjukan langsung dalam eksplorasi melalui pspe ini pemerintah mampu menjamin investor dalam eksplorasi dan mengetahui potensi yang ada ini salah satu kendala investor selama ini menggunakan sebelumnya lelang terjadi menggunakan harga terendah yang menjadi pemenang hal ini katanya tak memberikan kepastian harga apalagi kapasitas potensi panas bumi di wilayah itu belum terukur jelassetelah pasca eksplorasi dan menginformasikan temuan potensi akan ditentukan pada uap panas yang digalidengan irr yang menarik dari skala mw sampai mw jelasnya irr adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi langkah ini menjadi sebuah cara meminimalkan negosiasitak hanya memperpendek negosiasi katanya kesdm juga deregulasi dan debirokrasi perizinan ada poin melalui pp ini kalau ada rekomendasi dari kita tidak usah izin yang lain katanya seraya mencontohkan izin kepolisian dan perindustriandpr serius membahas sektor energi bersih seperti panas bumi wakil ketua dprri agus hermanto menilai dua tahun kepemimpinan jokowijusuf kalla banyak persoalan energi terbengkalai kebutuhan energi makin meningkat katanya tak terimbangi kapasitas energi yang ada jadi rotasi pemadaman masih sering terjadisikap pemerintah masih mengandalkan bahan baku fosil padahal tak terbarukan dan dipastikan akan habis katanya saat ditemui usai acara som soal potensi tantangan dan usulan solusi pengembangan panas bumi di indonesia di jakarta akhir bulan lalupertemuan itu dihadiri menteri dan wakil menteri esdm ignatius jonan dan arcandra tahar menteri lingkungan hidup dan kehutanan siti nurbaya menteri ristek m nasir dan menteri ppnbappenas bambang brodjonegoro ada juga perwakilan dari kemenkeu pimpinan komisi iv vi vii xi dan pelaku industri terkaitdia mengatakan energi panas bumi mampu sebagai pilihan dalam pengendalian perubahan iklim di indonesia namun baru diberlakukan padahal potensi di indonesia mencapai gw dan tersebar di titik energi inipun sudah memiliki landasan hukum yakni uu panas bumimeski demikian dpr menyebutkan ada beberapa tantangan utama dalam pengembangan potensi itu risiko pembiayaan dan investasi panas bumi tinggi ia erat kaitan dengan tahapan eksplorasi dengan pengeboran sumur penelitian dan data mengenai sumber daya dan cadangan panas bumi nantinya para pakar diharapkan dapat berkolaboradi dengan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi jadi ada penelitian terkait acuan dan data bagi para pengembang koordinasi pemerintah daerah dalam mengatasi isu sosialperlu peningkatan pemanfaatan melalui sosialisasi secara luas kepada masyarakat di area pengembanganberbicara soal pengadaan lahan dan lingkungan kata hermanto sebagian besar potensi panas bumi di zona intiberdasarkan aturan panas bumi itu kegiatan panas bumi di wilayah konsevasi melalui izin pemanfaatan jasa lingkungan dan pp nomor tahun izin hanya diberikan untuk selain zona rimba dan intimaka perlu juga ada standar prosedur untuk usulan perubahan zonasi katanyasiti nurbaya mengatakan mendukung dan menyiapkan regulasi dalam pemanfaatan panas bumi dengan mempertimbangkan prinsip konservasibisa melalui pola pinjam pakai kawasan hutan apabila sumber energi berada di hutan lindung pola izin pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi bila sumber energi berada di kawasan konservasi katanyauntuk cagar alam katanya klhk memastikan sumbersumber keragaman hayati tetap dilindungi koordinasi dengan pemerintah daerah ucap siti sangat dibutuhkan terkait fungsi lingkungan di sekitarperlu ada kajian empirik di lapangan dan memastikan tak terjadi gangguan biodiversitas di kawasan itufabby tumiwa direktur eksektutif institute for essential services reform iesr berharap rpp ini mampu memberikan kepastian berusaha dan mengurangi risiko pengusahaan panas bumi terutama terkait eksplorasi dengan begitu bisa meminimalkan pengeluaran model diharapkan mampu membantu investor atau pengembang panas bumi dalam gambaran pengembalian investasi katanya melalui surat elektronikharapan lain dengan model ini pemerintah mampu menyeimbangkan kepentingan pengembang dan plnrpp ini juga diharapkan mampu mengurangi risiko keterlambatan eksekusi proyek karena ada proses negosiasi ppa yang cukup lamatantangan lain pemerintah katanya adalah penghitungan fit harus mampu merefleksikan dinamika investasi ini ke depan fit mampu stabil dan tak terus menerus direvisi untuk naikpotensi ebt tak digali khusus panas bumi meski memiliki potensi besar menurut agusdharma anggota international geothermal association karena ego sektoral di negeri ini sangat tinggipemerintah katanya sampai mesti membentuk dewan energi nasional untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga den ini dipimpin jusuf kallaenergi panas bumi katanya ramah lingkungan potensi bebas memang di hutan inti meski demikian hal itu bukan sebuah kendala pemerintah perlu membuat aturan tegas dan batasbatas wajar yang harus dilakukanjangan menjadi eksploitasi hutan itu sendirimenurut dia walau ada pemanfaatan panas bumi wilayah harus tertutup untuk umum agar aman dari pembukaan atau perambahan prinsipnya konsistensi dengan aturan dan tegakkan hukumkala potensi panas bumi sudah ada di satu kawasan tidak bisa dipindahkan kesulitan memang cukup tinggi jika harus pengeboran tidak langsung atau berbelokdia merasa aneh kalau ada pemanfaatan energi panas bumi menggunakan lahan maha luas menurut dia kala itu terjadi berarti sudah ada kepentingan lain ikut dalam usulan panas bumikalau hanya untuk pemanfaatan panas bumi katanya hanya berkisar satu sampai puluhan hektar kalau ada yang mengajukan izin sampai ratusan hektar itu patut dipertanyakan kata pria dari masyarakat energi terbarukan indonesia inidharma mencontohkan panas bumi di kamojang garut pembangkit energi panas bumi dengan ramburambu berdaya mega watt hanya pakai hektar lahanidealnya lokasi panas bumi itu minimal hektar sudah bisa menghasilkan listrikabadi purnomo dari asosiasi panas bumi mendukung penuh rpp yang sedang disusun pemerintah panas bumi di indonesia ini diharapkan rpp ini mampu membuat investor masuk ke indonesia katanyaselama ini regulasi pemerintah terkait panas bumi belum mengakomodir kepentingan investor tak ada jaminan usaha di indonesia banyak tender dibuka dengan data survei geologi sebagai pra eksplorasi masih sangat miniminvestor menjadi ragu karena potensi uap panas tak jelas jika disebutkan mw ternyata hanya mwtahap eksplorasi berjalan tak lanjut hingga banyak proyek panas bumi mangrak kepastian modal kembali katanya sangatlah mimim belum lagi tak ada perbankan yang mau membantuharapannya nanti dilihat dari kapabilitas keuangan responsibilitas penggunaan teknologi dan sumber daya manusiatak hanya itu rpp ini dimampukan sangat dan pasalnya investor sering dibingungkan oleh penggantian regulasi kita melihat pemerintah memang serius pungkasnyasejak energi panas bumi menarik untuk investor beberapa wilayah selesai lelang menyusul waktu pengerjaan seperti di way ratai lampung antara pt enel dari italia dengan perusahaan dari indonesia dipegang italia ucap yunuskemudian bukit kili di sumatera barat gunung lawu di jawa tengah graho nyabu di jambi hamiding di maluku utara galunggung di jawa barat gunung ciremai di kuningan gunung willis di jawa timur dan kepahiang di bengkulusejak september pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik baru mw sedangkan tahun energi panas bumi ditargetkan berkontribusi atau gigawatt gw setara juta ton minyak |
FAO-Kementan Kembangkan Pertanian Konservasi di Timur Indonesia, Seperti Apa?. Selama tiga tahun ini, Food and Agriculture Organisation (FAO) mempraktikkan konsep pertanian konservasi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dalam proyek kerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Pertanian Indonesia yang akan berakhir 2017 ini, berbagai kemajuan terlihat. Terutama produktivitas pertanian jagung, memperbaiki lahan, dan meningkatkan adaptasi petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim.Mark Smulders, Kepala Perwakilan FAO Indonesia mengatakan, pada dasarnya konsep pertanian konservasi ini tindak lanjut tantangan dampak perubahan iklim. Melalui metode ini, katanya, bisa memelihara kesuburan tanah, pergiliran tanah untuk memberikan kenaikan produksi signifikan. Dia mengklaim, peningkatan produktivitas jagung di kedua daerah itu sampai 77%.Proyek FAO ini sudah dijalankan di 10 kabupaten melibatkan 264 kelompok tani dengan anggota 6.000-an dan 49 penyuluh baik laki-laki dan perempuan.“Produktivitas jagung meningkat dua kali lipat. Antusiasme masyarakat lokal sangat tinggi. Tantangan ke dapan bagaimana bisa membangun kelembagaan agar bisa terus ditindaklanjuti,” katanya.Bagaimana pertanian konservasi itu? Ujang Suparman, Manajer Program FAO pertanian konservasi NTB-NTT mengatakan, untuk menerapkan pertanian konservasi sangat mudah, bisa oleh siapa saja.“Kalau bisa lahan jangan . Langsung saja tanam. Lahan rusak diolah tapi seringan-ringannya. Hanya mengolah lahan di tempat yang akan ditanami, hingga tak semua dibolak-balik. Pembolak-balikan lahan pada kondisi tertentu bisa merugikan. Jika tanah dibalik, saat datang hujan bisa erosi. Tanah dan mikroorganismen juga akan habis,” katanya.Prinsip lain, katanya, dalam pertanian konservasi harus ada penutupan permukaan tanah dengan bahan sisa-sisa tanaman, campur tanaman seperti jagung dengan kacang-kacangan.“Kacang-kacangan berfungsi sebagai penutup permukaan tanah. Hingga tanaman utama (jagung), akan terlindungi permukaan tanahnya dengan kacang-kacangan, simbiosis mutualisme dengan mikroorganisme di dalam tanah. Itu pengikat nitrogen. Ada jenis kacang-kacangan yang bisa mengikat sampai 400 kg nitrogen per hektar. Jadi tak usah repot membeli urea dan lain-lain.”Menurut dia, hal tersulit dalam menerapkan pertanian konservasi justru mengubah pola pikir petani. Selama puluhan tahun, petani digenjot menghasilkan produk dengan mengolah lahan secara sempurna sampai bersih.“Bahkan banyak masyarakat di Sumba sapu lahan sampai bersih, baru tanam. Padahal setelah itu rumput dengan subur sekali. Sekarang, permukaan tanah kita tutup dengan alang-alang, sisa-sisa tanaman hingga rumput tak tumbuh. Harus bisa mengubah baik petani, petugas penyuluh dan kita semua.”Pertanian konservasi juga memungkinkan diterapkan di tempat lain. Dia menekankan, jangan sampai ketika menjalankan fokus pada pendekatan proyek semata. “Jangan menggerakkan masyarakat dengan iming-imingi benih unggul, hand tractor dan lain-lain. Harus dilakukan, bagaimana memulihkan tanah supaya lebih produktif dan tak hilang.”Sekarang, katanya, masih taraf belajar. “Masih baru sekitar 200 hektar. Pendekatan bukan proyek sekian banyak hektar. Cukup kita berbicara angka ribuan bahkan jutaan hektar. Sekarang bagaimana masyarakat bisa membuat keputusan sendiri. Berbuat karena berpikir menguntungkan bagi dia.”Pertanian konservasi, katanya, lebih pada pendampingan sosial daripada teknik. Indikasinya, mengolah tanah hanya satu kali di awal, musim depan tak diolah lagi, sudah siap ditanami. Rumput hampir tak ada lagi karena ditutupi sisa tanaman. “Sangat memungkinkan varietas lain seperti padi.”Haris Syahbuddin, Direktur Pusat Kajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian mengatakan, pertanian konservasi sudah lama diterapkan masyarakat. Tahun 80-an, sudah ada tak pakai pupuk terlalu banyak, hingga mengembalikan bahan organik ke tanah.“Di Badan Litbang Kementan sudah mempunyai teknologi itu sejak lama. Contoh teknologi pengembalian bahan organik ke tanah, pembuatan pupuk organik, pengembangan varietas tanah kering juga ada. Inilah pintu untuk mengimplementasikan lebih luas, tentu peranan penyuluh tak bisa dilepaskan,” katanya.Herman Khoeron, Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI menyambut baik inisiatif pertanian konservasi ini. Program ini, katanya, mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani.Dia berharap, FAO dan Badan Litbang Kementan bisa merumuskan naskah akademik lebih prospektif bagaimana meningkatkan lahan pertanian ke depan. DPR, dalam Prolegnas 2017, memasukkan bahasan revisi UU Sistem Budidaya Tanaman.“Ini kita tangkap dengan baik. Ini hal baru dan prospek ke depan. Hingga program dan anggaran akan jadi bagian legal, berbasiskan peraturan negara menuju prospek pertanian konservasi.”Selama ini, katanya, baru 0,001% lahan menggunakan konsep pertanian konservasi. Padahal di Indonesia, ada 40 juta hektar lahan pertanian, terdiri 8 juta sawah, 12 juta perkebunan, sisanya lahan kering. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | peran pemerintah lokal | faokementan kembangkan pertanian konservasi di timur indonesia seperti apa selama tiga tahun ini food and agriculture organisation fao mempraktikkan konsep pertanian konservasi di nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur dalam proyek kerjasama dengan badan litbang kementerian pertanian indonesia yang akan berakhir ini berbagai kemajuan terlihat terutama produktivitas pertanian jagung memperbaiki lahan dan meningkatkan adaptasi petani dalam menghadapi dampak perubahan iklimmark smulders kepala perwakilan fao indonesia mengatakan pada dasarnya konsep pertanian konservasi ini tindak lanjut tantangan dampak perubahan iklim melalui metode ini katanya bisa memelihara kesuburan tanah pergiliran tanah untuk memberikan kenaikan produksi signifikan dia mengklaim peningkatan produktivitas jagung di kedua daerah itu sampai proyek fao ini sudah dijalankan di kabupaten melibatkan kelompok tani dengan anggota an dan penyuluh baik lakilaki dan perempuanproduktivitas jagung meningkat dua kali lipat antusiasme masyarakat lokal sangat tinggi tantangan ke dapan bagaimana bisa membangun kelembagaan agar bisa terus ditindaklanjuti katanyabagaimana pertanian konservasi itu ujang suparman manajer program fao pertanian konservasi ntbntt mengatakan untuk menerapkan pertanian konservasi sangat mudah bisa oleh siapa sajakalau bisa lahan jangan langsung saja tanam lahan rusak diolah tapi seringanringannya hanya mengolah lahan di tempat yang akan ditanami hingga tak semua dibolakbalik pembolakbalikan lahan pada kondisi tertentu bisa merugikan jika tanah dibalik saat datang hujan bisa erosi tanah dan mikroorganismen juga akan habis katanyaprinsip lain katanya dalam pertanian konservasi harus ada penutupan permukaan tanah dengan bahan sisasisa tanaman campur tanaman seperti jagung dengan kacangkacangankacangkacangan berfungsi sebagai penutup permukaan tanah hingga tanaman utama jagung akan terlindungi permukaan tanahnya dengan kacangkacangan simbiosis mutualisme dengan mikroorganisme di dalam tanah itu pengikat nitrogen ada jenis kacangkacangan yang bisa mengikat sampai kg nitrogen per hektar jadi tak usah repot membeli urea dan lainlainmenurut dia hal tersulit dalam menerapkan pertanian konservasi justru mengubah pola pikir petani selama puluhan tahun petani digenjot menghasilkan produk dengan mengolah lahan secara sempurna sampai bersihbahkan banyak masyarakat di sumba sapu lahan sampai bersih baru tanam padahal setelah itu rumput dengan subur sekali sekarang permukaan tanah kita tutup dengan alangalang sisasisa tanaman hingga rumput tak tumbuh harus bisa mengubah baik petani petugas penyuluh dan kita semuapertanian konservasi juga memungkinkan diterapkan di tempat lain dia menekankan jangan sampai ketika menjalankan fokus pada pendekatan proyek semata jangan menggerakkan masyarakat dengan imingimingi benih unggul hand tractor dan lainlain harus dilakukan bagaimana memulihkan tanah supaya lebih produktif dan tak hilangsekarang katanya masih taraf belajar masih baru sekitar hektar pendekatan bukan proyek sekian banyak hektar cukup kita berbicara angka ribuan bahkan jutaan hektar sekarang bagaimana masyarakat bisa membuat keputusan sendiri berbuat karena berpikir menguntungkan bagi diapertanian konservasi katanya lebih pada pendampingan sosial daripada teknik indikasinya mengolah tanah hanya satu kali di awal musim depan tak diolah lagi sudah siap ditanami rumput hampir tak ada lagi karena ditutupi sisa tanaman sangat memungkinkan varietas lain seperti padiharis syahbuddin direktur pusat kajian dan pengembangan teknologi pertanian kementerian pertanian mengatakan pertanian konservasi sudah lama diterapkan masyarakat tahun an sudah ada tak pakai pupuk terlalu banyak hingga mengembalikan bahan organik ke tanahdi badan litbang kementan sudah mempunyai teknologi itu sejak lama contoh teknologi pengembalian bahan organik ke tanah pembuatan pupuk organik pengembangan varietas tanah kering juga ada inilah pintu untuk mengimplementasikan lebih luas tentu peranan penyuluh tak bisa dilepaskan katanyaherman khoeron wakil ketua komisi iv dprri menyambut baik inisiatif pertanian konservasi ini program ini katanya mendukung produktivitas dan kesejahteraan petanidia berharap fao dan badan litbang kementan bisa merumuskan naskah akademik lebih prospektif bagaimana meningkatkan lahan pertanian ke depan dpr dalam prolegnas memasukkan bahasan revisi uu sistem budidaya tanamanini kita tangkap dengan baik ini hal baru dan prospek ke depan hingga program dan anggaran akan jadi bagian legal berbasiskan peraturan negara menuju prospek pertanian konservasiselama ini katanya baru lahan menggunakan konsep pertanian konservasi padahal di indonesia ada juta hektar lahan pertanian terdiri juta sawah juta perkebunan sisanya lahan kering |
Catatan Hukum Peraturan Gambut: Lama vs Baru. Memasuki musim penghujan, 2016 ini dilalui tanpa ada titik api berarti. Langit tetap cerah tanpa diselimuti asap seperti lima tahun terakhir.Satu tahun lalu, Indonesia “dikepung” asap di tujuh provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur). Publik menyaksikan “ketidakberdayaan” negara menghadapi asap. Bibir petinggi negara bak kelu dan sibuk saling menyalahkan atas kebakaran yang melanda. Langit memerah. Menyala.Sekitar tiga bulan asap menyelimuti Sumatera dan Kalimantan. Korban berjatuhan. Bandara tutup. Anak-anak libur sekolah bahkan harus mengungsi ke provinsi tetangga akibat asap tak berkesudahan.Asap masif justru terjadi di lahan gambut. Ekositem gambut hancur hingga tak mampu mendukung lagi untuk mengurangi kebakaran.Memasuki November, musim hujan tiba. Rintik-rintik, pelan-pelan menghilangkan titik api dan langit kemudian biru.Awal 2016, Presiden Joko Widodo mengeluarkan ancaman akan memecat kepala daerah bila 2016 masih kebakaran dan titik api.Entah manjur terhadap ancaman Jokowi ataupun memang curah hujan tinggi ataupun “musim bakar” oleh perusahaan sudah lewat ataupun perusahaan mulai menanam, yang pasti tahun ini, dilewati tanpa harus menghirup asap dan sesak napas.Jokowi mengeluarkan “revisi” Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 dengan mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2016 soal Perlindungan dan Pengelolaan Gambut.Aturan ini diharapkan dapat dibaca sebagai “perwujudan” untuk memulihkan gambut dan mengembalikan fungsi hidrologi gambut serta bertujuan mengurangi dan menghentikan kebakaran mendatang.Dalam PP ini, terdapat pasal diubah, dan dihapus serta pasal ditambahkan. Pasal diubah yaitu Pasal 1 angka (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) huruf b, Pasal 11 ayat (4). Lalu, Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (1,2 dan 3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 huruf a dan huruf b, Pasal 30 ayat (3 dan 4), dan Pasal 44 (1).Pasal dihapus, yaitu Pasal 10 ayat (2) huruf c dan Pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Sedangkan penambahan pasal, yakni, Pasal 22 A diselipkan antara Pasal 22 dan Pasal 23, Pasal 23 ayat (3, 4, 5 dan ayat 6), Pasal 26 ayat (2). Pasal 30 A diselipkan antara Pasal 30 dan Pasal 31, Pasal 31 A dan Pasal 31 B, diselipkan Pasal 31. Kemudian Pasal 32 A diselipkan antara Pasal 32 dan Pasal 33.Apabila kita perbandingkan antara PP No. 71 Tahun 2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016, ada perubahan mendasar.Di dalam Pasal 1 angka 2 .Bandingkan dengan kalimat di dalam Pasal 1 angka (2) PP No. 71 tahun 2014. “Dengan melihat kalimat perubahan, definisi PP No. 57 Tahun 2016 lebih detail, lebih tegas hingga dapat menggambarkan pandangan Pemerintahan Jokowi terhadap gambut.Dari ranah ini, PP baru memberikan harapan terhadap upaya restorasi gambut. Sebuah amanat yang dikerjakan oleh BRG sebagaimana mandat Perpres No. 1 Tahun 2016.Apabila kita bandingkan perubahan Pasal 9 ayat (1), apabila sebelumnya di dalam PP lama menetapkan fungsi ekosistem gambut hanya terletak pada puncak kubah gambut dan sekitar.PP baru, lebih menitikberatkan fungsi ekosistem gambut dengan meletakkan kesatuan hidrologi gambut yang harus dilindungi.Sedangkan Pasal 10 huruf b mencantumkan fungsi gambut harus menggunakan skala 1 : 50.000 jadi lebih detail.Pasal 11 ayat (4) diubah hingga kalimat menjadi jelas dan praktis. Tak membedakan kawasan ekosistem gambut, apakah termasuk dalam kawasan hutan atau luar hutan.Pasal 17 ayat (2) lebih jelas dengan memuat kalimat “ (g) Pasal 18 ayat (2) lebih menitikberatkan kalimat “ hingga kalimat diubah menjadi .Sedangkan, sebelumnya hanya mencantumkan kalimat “Pasal 26 ditambah satu ayat. Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) diubah hingga menjadi, Begitu juga Ditambah Pasal 30 A Pasal 44 ayat (1) menjadi paksaan Selain ada perubahan kalimat ataupun menambahkan ayat, PP baru juga menambahkan pasal antara lain, penambahan Pasal 22 dan Pasal 23. Kalimat Pasal 22 A adalah “(1) Pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a. Ia dilakukan dengan cara (a) penyiapan regulasi teknis, (b) pengembangan sistem deteksi dini, dan (c) penguatan kelembagaan Pemerintah dan ketahanan masyarakat. Lalu, (d) peningkatan kesadaran hukum masyarakat, (e) pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran.Begitu juga Pasal 23 ditambah 3 ayat. Pasal ini menentukan kriteria gambut dinyatakan rusak.Pasal 23 ayat (4) pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan pada titik penataan yang telah ditetapkan. (5) Dalam penentuan titik penataan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus didasarkan pada karakteristik lahan topografi, zona pengelolaan air, kanal dan atau bangunan air. (6) Ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penataan diatur dalam peraturan menteri.Tambahan pasal menjadi Pasal 31 A “Pasal 31 B Pasal 32 A Menilik dari perubahan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan gambut berdasarkan aturan baru dari PP lama masih menyisakan beberapa persoalan., pemerintahan Jokowi masih membuka peluang pengelolaan gambut. PP Baru mendasarkan kebakaran lima tahun terakhir di ekosistem gambut. Kebakaran di kawasan gambut konsesi justru diberikan kepada perusahaan.Fakta ini sekaligus membantah analisis yang memberi ruang terhadap pengelolaan ekosistem gambut terhadap tanaman bukan keragaman hayati gambut., penetapan kawasan ekosistem gambut tak mendasarkan kepada peta gambut. Peraturan hanya menetapkan kawasan lindung ekosistem gambut dan budidaya gambut. Padahal, penetapan kawasan lindung ekosistem gambut di kawasan budidaya gambut telah terbukti menghancurkan hidrologi gambut.Penetapan kawasan ekosistem gambut tak semata-mata penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya. PP No. 57 tahun 2016, seharusnya lebih tegas terhadap pengelolaan kawasan ekosistem gambut., Pasal 32 A yang menugaskan pemerintah daerah untuk pemulihan gambut di areal penggunaan lain. Data-data menunjukkan, di APL justru terjadi kebakaran dan merusak hidrologi gambut. Padahal BRG “ditugaskan” oleh Jokowi restorasi gambut termasuk di APL. Hal ini, bisa menyebabkan BRG kesulitan menjalankan fungsi dan teknis di lapangan.Pemerintah daerah, akan kesulitan menganggarkan dana pemulihan gambut. Hingga Pasal 32 A, menjadi tak relevan jadi sandaran fungsi BRG., ketentuan mengenai penegasan tanggung jawab perusahaan yang terbukti kebakaran lima tahun terakhir sudah disampaikan dalam Inpres No. 15 Tahun 2015. Dalam diktum pertama angka 4 disebutkan tentang “”Dengan demikian, PP baru telah meletakkan dasar-dasar pandangan negara dalam melihat kawasan ekosistem gambut juga harus mengembalikan fungsi hidrologi gambut. Hakekat gambut sebagai lahan basah haruslah dikembalikan. | [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | bencana alam
ekosistem
ketahanan komunitas
polusi udara | catatan hukum peraturan gambut lama vs baru memasuki musim penghujan ini dilalui tanpa ada titik api berarti langit tetap cerah tanpa diselimuti asap seperti lima tahun terakhirsatu tahun lalu indonesia dikepung asap di tujuh provinsi riau jambi sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan kalimantan timur publik menyaksikan ketidakberdayaan negara menghadapi asap bibir petinggi negara bak kelu dan sibuk saling menyalahkan atas kebakaran yang melanda langit memerah menyalasekitar tiga bulan asap menyelimuti sumatera dan kalimantan korban berjatuhan bandara tutup anakanak libur sekolah bahkan harus mengungsi ke provinsi tetangga akibat asap tak berkesudahanasap masif justru terjadi di lahan gambut ekositem gambut hancur hingga tak mampu mendukung lagi untuk mengurangi kebakaranmemasuki november musim hujan tiba rintikrintik pelanpelan menghilangkan titik api dan langit kemudian biruawal presiden joko widodo mengeluarkan ancaman akan memecat kepala daerah bila masih kebakaran dan titik apientah manjur terhadap ancaman jokowi ataupun memang curah hujan tinggi ataupun musim bakar oleh perusahaan sudah lewat ataupun perusahaan mulai menanam yang pasti tahun ini dilewati tanpa harus menghirup asap dan sesak napasjokowi mengeluarkan revisi peraturan pemerintah no tahun dengan mengeluarkan pp no tahun soal perlindungan dan pengelolaan gambutaturan ini diharapkan dapat dibaca sebagai perwujudan untuk memulihkan gambut dan mengembalikan fungsi hidrologi gambut serta bertujuan mengurangi dan menghentikan kebakaran mendatangdalam pp ini terdapat pasal diubah dan dihapus serta pasal ditambahkan pasal diubah yaitu pasal angka pasal ayat pasal ayat huruf b pasal ayat lalu pasal ayat pasal ayat dan pasal ayat pasal ayat pasal ayat pasal huruf a dan huruf b pasal ayat dan dan pasal pasal dihapus yaitu pasal ayat huruf c dan pasal ayat dan ayat sedangkan penambahan pasal yakni pasal a diselipkan antara pasal dan pasal pasal ayat dan ayat pasal ayat pasal a diselipkan antara pasal dan pasal pasal a dan pasal b diselipkan pasal kemudian pasal a diselipkan antara pasal dan pasal apabila kita perbandingkan antara pp no tahun dengan pp no tahun ada perubahan mendasardi dalam pasal angka bandingkan dengan kalimat di dalam pasal angka pp no tahun dengan melihat kalimat perubahan definisi pp no tahun lebih detail lebih tegas hingga dapat menggambarkan pandangan pemerintahan jokowi terhadap gambutdari ranah ini pp baru memberikan harapan terhadap upaya restorasi gambut sebuah amanat yang dikerjakan oleh brg sebagaimana mandat perpres no tahun apabila kita bandingkan perubahan pasal ayat apabila sebelumnya di dalam pp lama menetapkan fungsi ekosistem gambut hanya terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarpp baru lebih menitikberatkan fungsi ekosistem gambut dengan meletakkan kesatuan hidrologi gambut yang harus dilindungisedangkan pasal huruf b mencantumkan fungsi gambut harus menggunakan skala jadi lebih detailpasal ayat diubah hingga kalimat menjadi jelas dan praktis tak membedakan kawasan ekosistem gambut apakah termasuk dalam kawasan hutan atau luar hutanpasal ayat lebih jelas dengan memuat kalimat g pasal ayat lebih menitikberatkan kalimat hingga kalimat diubah menjadi sedangkan sebelumnya hanya mencantumkan kalimat pasal ditambah satu ayat pasal ayat dan ayat diubah hingga menjadi begitu juga ditambah pasal a pasal ayat menjadi paksaan selain ada perubahan kalimat ataupun menambahkan ayat pp baru juga menambahkan pasal antara lain penambahan pasal dan pasal kalimat pasal a adalah pencegahan kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ayat huruf a ia dilakukan dengan cara a penyiapan regulasi teknis b pengembangan sistem deteksi dini dan c penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat lalu d peningkatan kesadaran hukum masyarakat e pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaranbegitu juga pasal ditambah ayat pasal ini menentukan kriteria gambut dinyatakan rusakpasal ayat pengukuran muka air tanah sebagaimana dimaksud ayat huruf a dilakukan pada titik penataan yang telah ditetapkan dalam penentuan titik penataan sebagaimana dimaksud ayat harus didasarkan pada karakteristik lahan topografi zona pengelolaan air kanal dan atau bangunan air ketentuan mengenai tata cara pengukuran muka air di titik penataan diatur dalam peraturan menteritambahan pasal menjadi pasal a pasal b pasal a menilik dari perubahan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan gambut berdasarkan aturan baru dari pp lama masih menyisakan beberapa persoalan pemerintahan jokowi masih membuka peluang pengelolaan gambut pp baru mendasarkan kebakaran lima tahun terakhir di ekosistem gambut kebakaran di kawasan gambut konsesi justru diberikan kepada perusahaanfakta ini sekaligus membantah analisis yang memberi ruang terhadap pengelolaan ekosistem gambut terhadap tanaman bukan keragaman hayati gambut penetapan kawasan ekosistem gambut tak mendasarkan kepada peta gambut peraturan hanya menetapkan kawasan lindung ekosistem gambut dan budidaya gambut padahal penetapan kawasan lindung ekosistem gambut di kawasan budidaya gambut telah terbukti menghancurkan hidrologi gambutpenetapan kawasan ekosistem gambut tak sematamata penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya pp no tahun seharusnya lebih tegas terhadap pengelolaan kawasan ekosistem gambut pasal a yang menugaskan pemerintah daerah untuk pemulihan gambut di areal penggunaan lain datadata menunjukkan di apl justru terjadi kebakaran dan merusak hidrologi gambut padahal brg ditugaskan oleh jokowi restorasi gambut termasuk di apl hal ini bisa menyebabkan brg kesulitan menjalankan fungsi dan teknis di lapanganpemerintah daerah akan kesulitan menganggarkan dana pemulihan gambut hingga pasal a menjadi tak relevan jadi sandaran fungsi brg ketentuan mengenai penegasan tanggung jawab perusahaan yang terbukti kebakaran lima tahun terakhir sudah disampaikan dalam inpres no tahun dalam diktum pertama angka disebutkan tentang dengan demikian pp baru telah meletakkan dasardasar pandangan negara dalam melihat kawasan ekosistem gambut juga harus mengembalikan fungsi hidrologi gambut hakekat gambut sebagai lahan basah haruslah dikembalikan |
Begini Nasib Hutan Mangrove Pulau Ternate. Tanah tepian laut itu terkikis. Pepohonan mangrove sebagai pagar pelindung jauh nyaris hilang. Begitulan kondisi sebagian besar tepian laut Pulau Ternate. Hutan mangrove pulau kecil dengan sebagian besar warga menghuni pesisir ini, tersisa sebagian, mayoritas kritis.Luas Ternate 5.795,4 kilometer persegi. Didominasi laut (5.547,55 Km2), daratan 249,6 Km2. Pulau dengan diameter hanya sekitar 42 kilometer ini, sesuai data Dinas Perikanan 2007, memiliki hutan mangrove 14,65 hektar. Tak tanggung-tanggung, kerusakan hutan mangrove mencapai 78, 57%!Kerusakan ini , akibat tebang habis, konversi menjadi lahan pertanian dan pemukiman, pembuangan sampah padat, pencemaran tumpahan minyak, pembuangan sampah cair dan reklamasi pantai.Peneliti Mangrove dari Uiversitas Khairun Ternate Salim Abubakar mengatakan, penelitiannya dalam beberapa tahun ini menunjukkan, manrove Ternate rusak dan terancam habis karena pengembangan pemukiman warga, reklamasi pantai Pemkot Ternate dan pengambilan kayu untuk rumah tangga.Paling massif, katanya, reklamasi dan penambahan pemukiman termasuk untuk pertanian dan perikanan. “Di beberapa lokasi seperti Kelurahan Kastela, Gambesi, Rua, Tobololo , sebenarnya telah penghijauan dengan menanam mangrove, hasilnya tak maksimal,”katanya.Potensi kerusakan juga karena ketidaksadaran masyarakat membuang sampah padat dan cair di sekitar hutan mangrove, termasuk pencemaran air laut dari tumpahan minyak.“Ini terjadi di Kastela dan Rua Kecamatana Pulau Ternate, berdekatan dengan Pelabuhan Pertamina di Kelurahan Jambula,” katanya.Untuk dampak reklamasi, paling nyata terjadi di Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan. Di kawasan ini, hutan mangrove nyaris habis tergantikan jalan dan bangunan beton serta pelabuhan semut yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Maluku Utara.Sementara di beberapa tempat , di Selatan Pulau Ternate, masih ada meskipun kondisi makin kritis. Hasil identifikasi potensi dan rehabilitasi hutan mangrove di Ternate oleh Dinas Pertanian menemukan dalam tiga tahun ini mangrove makin kritis.Pulau Ternate, terbilang daerah yang memiliki kekayaan mangrove. Hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Ternate 2009, menemukan keragaman mangrove di Pulau Ternate cukup tinggi. Dari inventarisasi dan eksplorasi di hutan mangrove Sulamadaha, Takome, Rua, Kastela, Sasa-Fitu, Kalumata dan Mangga Dua, setidaknya ada 35 jenis, termasuk 29 marga dan 23 suku.Tak hanya mengrove biasa, dari 35 tercatat, 16 dikategorikan jenis-jenis mangrove langka berdasarkan ketetapan IUCN dengan status terkikis (LR) sampai kritis (CR).Di Sulamadaha, masuk zona lindung dengan mangrove terpencar- pencar di beberapa tempat. Ada tegak berdiri di pinggir pantai, ada bergerombol di belakang garis pantai.Belasan bahkan puluhan jenis mangrove, seperti , , , , dan , .Dua jenis yang mampu tumbuh di hamparan pasir bercampur lumpur dan selalu terkena gempuran ombak, yaitu dan Di belakang garis pantai ada cukup banyak, bisa jadi stok bibit. Bila tak ada gangguan akan berkembang menjadi hutan mangrove. Ada juga endemik daerah ini.Daerah dengan gempuran ombak besar, dan mampu bertahan walaupun tumbuh kerdil.Jaib Sadek, warga Sulamadaha yang membuka usaha warung di Teluk ( Sulamadaha mengatakan, mulai jarang orang mengambil berbagai mangrove untuk kebutuhan rumah tangga, misal, kayu bakar ataupun pembangunan rumah.Sebelumnya , mangrove di Sulamadaha sering untuk keperluan rumah tangga cukup massif. “Sekarang mulai berkurang, sudah ada peringatan dari pemerintah, ada larangan mengambil mangrove di Sulamadaha,” katanya.Untuk di hutan mangrove Takome, didominasi dengan diameter pohon mencapai 136 cm. Tampak anakan cukup banyak.Di daerah ini mangrove banyak tumbuh di sekitar Danau Tolire Kecil, jenis dan . Saat ini, kulit kayu banyak diambil hingga pohon mati.Rekomendasi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Ternate, bila mau tanam di Danau Tolire Kecil, sebaiknya jenis-jenis dan .Asrul Sani, tokoh pemuda Takome mengatakan, selama ini belum pernah ada penanaman mengrove mengganti yang mati. “Ada beberapa kali mahasiswa praktik coba tanam. Mereka tanam pohon ketapang, tak ada satu pohon hidup,” katanya, seraya berharap perhatian serius Pemerintah Ternate, sebelum mangrove habis.Kondisi lebih parah terjadi di hutan mangrove Rua. Di kelurahan ini, sisa pohon mangrove hanya di muara sungai, apabila surut tertutup pasir. Di daerah ini, Pemerintah Ternate mulai menanam, sebagian mangrove tumbuh.Ekal Fahmi Kapita, tokoh pemuda Rua berharap, perhatian pemerintah, misal membangun tanggul penahan ombak sebelum menanam mangrove. Pantai Rua, langsung menghadap ke laut lepas dengan gelombang sangat besar.Kondisi hutan mangrove lebih mengenaskan di Kastela. Pohon mangrove daerah ini tinggal beberapa pohon di pinggir laut dan belakang gundukan pasir yang tergenang air.Tampak tumbuh dan anakan . Pinggir pantai ada dan banyak anakan. Banyak juga jenis lainnya.Daerah ini gempuran ombak besar. Jenis mampu bertahan.Dinas Pertanian dan Perkebunan Tertate merekomendasikan kala mau mencoba menanam dapat mulai di belakang gundukan pasir yang masih terendam air dan banyak tumbuh jenis dan .Untuk di hutan Sasa-Fitudi pinggiran pantai mangrove jenis tegak berdiri. Ada pula semacam tumbuh berkelompok di belakang gundukan pasir. Gempuran ombak cukup besar.Cukup banyak jenis mangrove hidup di sini, seperti , Meskipun masih relatif banyak mangrove, wilayah mulai terdesak pemukiman warga. Sejumlah bangunan milik warga masuk ke hutan mangrove yang tersisa.Muis Jamin, tokoh pemuda Kelurahan Fitu mengatakan, tanpa ada perlindungan dipastikan lahan mangrove bisa habis tak lama lagi. Saat ini saja, katanya, sudah puluhan rumah dibangun.Bukan itu saja. Ada bangunan penampungan ikan ikut membabat sebagian besar mangrove di kawasan ini.“Pembangunan pemukiman jadi sumber perusak dan cepat menghabiskan mangrove yang luasan tak sampai satu hektar itu,” katanya, seraya bilang, pemerintah harus mengambil langkah cepat.Kondisi acukup memperihatinkan di hutan mangrove Kalumata. Pohon mangrove tinggal beberapa batang dan tumbuh di pinggir pantai dan pinggiran sungai. Daerah ini penghasil pasir dan masyarakat mengeruk pasir laut. Pengerukan pasir menjadi ancaman terbesar kerusakan mangrove.Salim Abubakar, peneliti mangrove dari Universitas Khairun Ternate meminta ada perhatian serius dari Pemkot Ternate untuk mangrove di Kalumata. “Ini tinggal beberapa pohon saja.” Tak kalah miris kondisi hutan mangrove Mangga Dua. Ia terletak di belakang pemukiman. Kini nyaris habis terbabat reklamasi. Tinggal sedikit tersisa. DI sini ditemukan antara lain , dan .Kondisi hutan mangrove yang menyedihkan di Ternate sebenarnya sudah ada survei dan identifikasi dari Dinas Pertanian. Hasil survei itu menyebutkan, kondisi mangrove makin menurun dan kritis.Data ini diambil jauh sebelum reklamasi pantai dilakukan pemerintah Ternate empat tahun terakhir.Satu contoh reklamasi melibas ‘rumah’ mangrove, yakni penataan kawasan Jalan Kota Baru Bastiong melalui sepanjang tiga kilometer melewati hutan mangrove Mangga Dua.Kawasan ini dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Ternate seharusnya dilindungi. Kenyataan, mangrove sepanjang pantai habis terbabat. ”Ini fakta,” kata Muksin Bailusy, Ketua Komisi III DPRD Ternate bidang lingkungan hidup.Di Mangga Dua, mangrove tergilas selain pembangunan jalan, juga Pelabuhan Semut antarkota antarkabupaten untuk transportasi .Belakangan juga ada reklamasi di sisa hutan mangrove untuk transit peti kemas. ” Ini contoh. Dalam banyak hal Pemkot mengabaikan kepentingan lingkungan,” katanya.Di Mangga Dua, dulu mangrove rimbun. Setelah reklamasi, terganti pelabuhan dan pemukiman. Saiful Ahmad Mingkabau, tokoh pemuda Mangga Dua mengatakan, dulu di mangrove ini banyak elang, bangau dan beberapa jenis burung lain.Pasca reklamasi, burung-burung hilang entah ke mana. Begitu juga sebelum reklamasi, setiap malam warga mencari ikan maupun kepiting bakau yang keluar mencari makan. Pasca reklamasi di hutan mangrove itu, semua hilang. Tak ada lagi warga mencari kepiting bakau ataupun ikan.“Semua habis. Kami meminta hal- hal seperti ini perlu diperhatikan Pemerintah Kota Ternate.”Pemerintah, katanya, perlu memikirkan pengganti lahan mangrove yang habis buat reklamasi itu. | [0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat | begini nasib hutan mangrove pulau ternate tanah tepian laut itu terkikis pepohonan mangrove sebagai pagar pelindung jauh nyaris hilang begitulan kondisi sebagian besar tepian laut pulau ternate hutan mangrove pulau kecil dengan sebagian besar warga menghuni pesisir ini tersisa sebagian mayoritas kritisluas ternate kilometer persegi didominasi laut km daratan km pulau dengan diameter hanya sekitar kilometer ini sesuai data dinas perikanan memiliki hutan mangrove hektar tak tanggungtanggung kerusakan hutan mangrove mencapai kerusakan ini akibat tebang habis konversi menjadi lahan pertanian dan pemukiman pembuangan sampah padat pencemaran tumpahan minyak pembuangan sampah cair dan reklamasi pantaipeneliti mangrove dari uiversitas khairun ternate salim abubakar mengatakan penelitiannya dalam beberapa tahun ini menunjukkan manrove ternate rusak dan terancam habis karena pengembangan pemukiman warga reklamasi pantai pemkot ternate dan pengambilan kayu untuk rumah tanggapaling massif katanya reklamasi dan penambahan pemukiman termasuk untuk pertanian dan perikanan di beberapa lokasi seperti kelurahan kastela gambesi rua tobololo sebenarnya telah penghijauan dengan menanam mangrove hasilnya tak maksimalkatanyapotensi kerusakan juga karena ketidaksadaran masyarakat membuang sampah padat dan cair di sekitar hutan mangrove termasuk pencemaran air laut dari tumpahan minyakini terjadi di kastela dan rua kecamatana pulau ternate berdekatan dengan pelabuhan pertamina di kelurahan jambula katanyauntuk dampak reklamasi paling nyata terjadi di kelurahan mangga dua ternate selatan di kawasan ini hutan mangrove nyaris habis tergantikan jalan dan bangunan beton serta pelabuhan semut yang menghubungkan antar kabupatenkota di maluku utarasementara di beberapa tempat di selatan pulau ternate masih ada meskipun kondisi makin kritis hasil identifikasi potensi dan rehabilitasi hutan mangrove di ternate oleh dinas pertanian menemukan dalam tiga tahun ini mangrove makin kritispulau ternate terbilang daerah yang memiliki kekayaan mangrove hasil identifikasi dinas pertanian dan kehutanan ternate menemukan keragaman mangrove di pulau ternate cukup tinggi dari inventarisasi dan eksplorasi di hutan mangrove sulamadaha takome rua kastela sasafitu kalumata dan mangga dua setidaknya ada jenis termasuk marga dan sukutak hanya mengrove biasa dari tercatat dikategorikan jenisjenis mangrove langka berdasarkan ketetapan iucn dengan status terkikis lr sampai kritis crdi sulamadaha masuk zona lindung dengan mangrove terpencar pencar di beberapa tempat ada tegak berdiri di pinggir pantai ada bergerombol di belakang garis pantaibelasan bahkan puluhan jenis mangrove seperti dan dua jenis yang mampu tumbuh di hamparan pasir bercampur lumpur dan selalu terkena gempuran ombak yaitu dan di belakang garis pantai ada cukup banyak bisa jadi stok bibit bila tak ada gangguan akan berkembang menjadi hutan mangrove ada juga endemik daerah inidaerah dengan gempuran ombak besar dan mampu bertahan walaupun tumbuh kerdiljaib sadek warga sulamadaha yang membuka usaha warung di teluk sulamadaha mengatakan mulai jarang orang mengambil berbagai mangrove untuk kebutuhan rumah tangga misal kayu bakar ataupun pembangunan rumahsebelumnya mangrove di sulamadaha sering untuk keperluan rumah tangga cukup massif sekarang mulai berkurang sudah ada peringatan dari pemerintah ada larangan mengambil mangrove di sulamadaha katanyauntuk di hutan mangrove takome didominasi dengan diameter pohon mencapai cm tampak anakan cukup banyakdi daerah ini mangrove banyak tumbuh di sekitar danau tolire kecil jenis dan saat ini kulit kayu banyak diambil hingga pohon matirekomendasi dinas pertanian perkebunan dan kehutanan ternate bila mau tanam di danau tolire kecil sebaiknya jenisjenis dan asrul sani tokoh pemuda takome mengatakan selama ini belum pernah ada penanaman mengrove mengganti yang mati ada beberapa kali mahasiswa praktik coba tanam mereka tanam pohon ketapang tak ada satu pohon hidup katanya seraya berharap perhatian serius pemerintah ternate sebelum mangrove habiskondisi lebih parah terjadi di hutan mangrove rua di kelurahan ini sisa pohon mangrove hanya di muara sungai apabila surut tertutup pasir di daerah ini pemerintah ternate mulai menanam sebagian mangrove tumbuhekal fahmi kapita tokoh pemuda rua berharap perhatian pemerintah misal membangun tanggul penahan ombak sebelum menanam mangrove pantai rua langsung menghadap ke laut lepas dengan gelombang sangat besarkondisi hutan mangrove lebih mengenaskan di kastela pohon mangrove daerah ini tinggal beberapa pohon di pinggir laut dan belakang gundukan pasir yang tergenang airtampak tumbuh dan anakan pinggir pantai ada dan banyak anakan banyak juga jenis lainnyadaerah ini gempuran ombak besar jenis mampu bertahandinas pertanian dan perkebunan tertate merekomendasikan kala mau mencoba menanam dapat mulai di belakang gundukan pasir yang masih terendam air dan banyak tumbuh jenis dan untuk di hutan sasafitudi pinggiran pantai mangrove jenis tegak berdiri ada pula semacam tumbuh berkelompok di belakang gundukan pasir gempuran ombak cukup besarcukup banyak jenis mangrove hidup di sini seperti meskipun masih relatif banyak mangrove wilayah mulai terdesak pemukiman warga sejumlah bangunan milik warga masuk ke hutan mangrove yang tersisamuis jamin tokoh pemuda kelurahan fitu mengatakan tanpa ada perlindungan dipastikan lahan mangrove bisa habis tak lama lagi saat ini saja katanya sudah puluhan rumah dibangunbukan itu saja ada bangunan penampungan ikan ikut membabat sebagian besar mangrove di kawasan inipembangunan pemukiman jadi sumber perusak dan cepat menghabiskan mangrove yang luasan tak sampai satu hektar itu katanya seraya bilang pemerintah harus mengambil langkah cepatkondisi acukup memperihatinkan di hutan mangrove kalumata pohon mangrove tinggal beberapa batang dan tumbuh di pinggir pantai dan pinggiran sungai daerah ini penghasil pasir dan masyarakat mengeruk pasir laut pengerukan pasir menjadi ancaman terbesar kerusakan mangrovesalim abubakar peneliti mangrove dari universitas khairun ternate meminta ada perhatian serius dari pemkot ternate untuk mangrove di kalumata ini tinggal beberapa pohon saja tak kalah miris kondisi hutan mangrove mangga dua ia terletak di belakang pemukiman kini nyaris habis terbabat reklamasi tinggal sedikit tersisa di sini ditemukan antara lain dan kondisi hutan mangrove yang menyedihkan di ternate sebenarnya sudah ada survei dan identifikasi dari dinas pertanian hasil survei itu menyebutkan kondisi mangrove makin menurun dan kritisdata ini diambil jauh sebelum reklamasi pantai dilakukan pemerintah ternate empat tahun terakhirsatu contoh reklamasi melibas rumah mangrove yakni penataan kawasan jalan kota baru bastiong melalui sepanjang tiga kilometer melewati hutan mangrove mangga duakawasan ini dalam rencana tata ruang wilayah rtrw kota ternate seharusnya dilindungi kenyataan mangrove sepanjang pantai habis terbabat ini fakta kata muksin bailusy ketua komisi iii dprd ternate bidang lingkungan hidupdi mangga dua mangrove tergilas selain pembangunan jalan juga pelabuhan semut antarkota antarkabupaten untuk transportasi belakangan juga ada reklamasi di sisa hutan mangrove untuk transit peti kemas ini contoh dalam banyak hal pemkot mengabaikan kepentingan lingkungan katanyadi mangga dua dulu mangrove rimbun setelah reklamasi terganti pelabuhan dan pemukiman saiful ahmad mingkabau tokoh pemuda mangga dua mengatakan dulu di mangrove ini banyak elang bangau dan beberapa jenis burung lainpasca reklamasi burungburung hilang entah ke mana begitu juga sebelum reklamasi setiap malam warga mencari ikan maupun kepiting bakau yang keluar mencari makan pasca reklamasi di hutan mangrove itu semua hilang tak ada lagi warga mencari kepiting bakau ataupun ikansemua habis kami meminta hal hal seperti ini perlu diperhatikan pemerintah kota ternatepemerintah katanya perlu memikirkan pengganti lahan mangrove yang habis buat reklamasi itu |
Indonesia Kembali Ungkapkan Blue Carbon Untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Dalam konferensi perubahan iklim COP22 di Marakesh Maroko, Delegasi RI (Delri) mengusung salah isu kelautan untuk penurunan emisi dan adaptasi atas dampak perubahan iklim. Isu kelautan yang diusung yaitu mengenai potensi blue carbon atau fungsi ekosistem laut yaitu mangrove, padang lamun dan kawasan payau.Dalam satu diskusi di Pavilion Indonesia, Achmad Poernomo, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perubahan Iklim menyatakan Indonesia memiliki potensi mangrove seluas 3,11 juta ha dan padang lamun seluas 3 juta ha.“Kita sudah memiliki penelitian ekosistem pesisir dan laut dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, namun belum sampai pada implementasi dari hasil-hasil penelitian tersebut,” kata Achmad.Akan tetapi dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan masih diperlukan adanya koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. “Masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemegang kebijakan dan para peneliti, sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif untuk dapat bersama-sama menyusun ‘’ Indonesia”.Achmad Poernomo juga mengatakan bahwa di Indonesia, sudah banyak program-program penyadaran perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat masyarakat, termasuk Desa Tangguh Iklim dan Sekolah Lapang Pesisir.Sedangkan Ketua Tim Negosiator Delri, Nur Masripatin dalam diskusi di COP 22 mengatakan Indonesia masuk dalam anggota kemitraan ini karena telah memiliki praktek-praktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk wilayah pesisir dan laut di berbagai daerah.“Disamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia, maka kita perlu melihat bahwa kemitraan ini memiliki nilai strategis. Peranan ekosistem pesisir dan laut dalam (NDC) yang pertama, menyataka bahwa Indonesia telah mengintegrasikan bentuk mitigasi dari sektor lahan,” katanya.Meski begitu, Nur mengatakan peranan ekosistem pesisir dan laut belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih banyak hal teknis yang harus digarap. Nantinya setelah mendapat angka dari perhitungan komprehensif, akan dimasukkan secara bertahap pada NDC mendatang.Nur menyatakan peranan ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun Perjanjian Paris pada tahun yang lalu. Peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak COP11 di Montreal tahun 2005 dan diputuskan pada COP13 di Bali tahun 2007, sehingga dalam NDC yang pertama, sektor lahan di Indonesia turut “membungkus” peranan ekosistem daratan, yang didalamnya termasuk ekosistem mangrove dan pesisir pantai.Bagi Indonesia, menurut Nur, sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi, ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan, namun kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam kajian untuk masa-masa mendatang.Pada kesempatan ini, Nur Masripatin juga menjelaskan, karena Indonesia telah memiliki NDC, maka “” tersebut sebaiknya ada dalam kerangka NDC, serta program penyadaran masyarakat di tingkat desa juga dapat digabungkan dengan program berbasis desa lainnya.Untuk urusan blue carbon Indonesia mempunyai potensi karbon biru — penyerapan karbon dari ekosistem pesisir dan laut — yang luar biasa besar.Potensi penyerapan karbon itu dapat mengurangi 25 persen emisi karbon global.“Jumlah penyimpanan karbon yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove dan laut dapat memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim,” katanya dalam sambutan pembukaan acara International Blue Carbon Symposium (IBCS) di Manado Convention Center pada Kamis (15/5/2014), di Manado Sulawesi Utara.Sharif mengutip satu hasil analisa global bahwa padang lamun () terutama pada sedimennya berpotensi menyimpan 830 ton karbon ekuivalen per meter kubik per tahun.Sebagai negara kepulauan tropis terbesar, Indonesia menjadi kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) terluas di dunia. Sebesar 52 persen ekosistem terumbu karang dunia terdapat di Indonesia.Iklim tropisnya juga membuat kawasan pesisir Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan hutan bakau (mangrove), padang lamun dan rumput laut. “Indonesia memiliki ekosistem mangrove sekitar 3,1 juta hektar atau 23 persen dari mangrove dunia dan 30 juta hektar padang lamun yang terluas di dunia,” kata Cicip.Pada acara (IBCS) di Manado Convention Center, Manado, Sulawesi Utara, pada Kamis (15/5/2014), yang dapat digunakan untuk perdagangan blue carbon.Melalui SKN, upaya penyerapan karbon, bisa didaftarkan, diverifikasi dan akhirnya mendapat sertifikasi untuk diperdagangkan yang nantinya bisa mendapatkan kompensasi pendanaan.Meski blue carbon tidak disebutkan sebagai tujuh prioritas Rencana Aksi Nasional penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK), ada delapan aktivitas pendukung yang dimasukkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), antara lain manajemen area konservasi, rehabilitasi area konservasi laut dan rehabilitasi ekosistem pesisir.Agus mengatakan ekosistem pesisir dan laut masih belum menjadi perhatian utama dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, meski berkontribusi dalam emisi GRK. Blue carbon juga belum masuk dalam laporan kedua status perubahan iklim Indonesia () kepada Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC).Dari berbagai sumber menyebutkan pasar karbon tumbuh mencapai 140 miliar USD per tahun. Sedangkan pasar karbon di Uni Eropa mencapai 107 miliar Euro pada 2011.Agus menyebutkan sudah ada proyek yang masuk pasar karbon internasional, tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sektor lain.Sedangkan pada pasar perdagangan karbon sukarela (), nilai tukar satu ton karbon bisa bervariasi antara 5 – 15 USD, meski saat ini di pasar karbon Eropa nilai tukar satu ton karbon berkisar dibawah 1 USD.Apabila potensi sebesar 138 juta ton setara karbon bisa diperdagangkan pada pasar karbon, misalnya masuk pada pasar karbon dengan kisaran harga 10 USD per ton, maka Indonesia bisa mendapatkan 1,38 miliar USD per tahun. Suatu jumlah yang signifikan untuk masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya lautnya. | [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | pelestarian habitat
peran pemerintah lokal
perjanjian internasional
program literasi | indonesia kembali ungkapkan blue carbon untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam konferensi perubahan iklim cop di marakesh maroko delegasi ri delri mengusung salah isu kelautan untuk penurunan emisi dan adaptasi atas dampak perubahan iklim isu kelautan yang diusung yaitu mengenai potensi blue carbon atau fungsi ekosistem laut yaitu mangrove padang lamun dan kawasan payaudalam satu diskusi di pavilion indonesia achmad poernomo staf ahli menteri kelautan dan perikanan bidang perubahan iklim menyatakan indonesia memiliki potensi mangrove seluas juta ha dan padang lamun seluas juta hakita sudah memiliki penelitian ekosistem pesisir dan laut dalam kerangka pengendalian perubahan iklim namun belum sampai pada implementasi dari hasilhasil penelitian tersebut kata achmadakan tetapi dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan masih diperlukan adanya koordinasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya masih terdapat kesenjangan komunikasi antara pemegang kebijakan dan para peneliti sehingga diperlukan komunikasi yang lebih intensif untuk dapat bersamasama menyusun indonesiaachmad poernomo juga mengatakan bahwa di indonesia sudah banyak programprogram penyadaran perubahan iklim yang dilaksanakan di tingkat masyarakat termasuk desa tangguh iklim dan sekolah lapang pesisirsedangkan ketua tim negosiator delri nur masripatin dalam diskusi di cop mengatakan indonesia masuk dalam anggota kemitraan ini karena telah memiliki praktekpraktek konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan untuk wilayah pesisir dan laut di berbagai daerahdisamping itu sebagai negara yang memiliki pantai terpanjang kedua di dunia maka kita perlu melihat bahwa kemitraan ini memiliki nilai strategis peranan ekosistem pesisir dan laut dalam ndc yang pertama menyataka bahwa indonesia telah mengintegrasikan bentuk mitigasi dari sektor lahan katanyameski begitu nur mengatakan peranan ekosistem pesisir dan laut belum dinyatakan secara kuantitatif karena masih banyak hal teknis yang harus digarap nantinya setelah mendapat angka dari perhitungan komprehensif akan dimasukkan secara bertahap pada ndc mendatangnur menyatakan peranan ekosistem pesisir dan laut telah diakui baik di dalam konvensi maupun perjanjian paris pada tahun yang lalu peranan ekosistem hutan telah dibahas sejak cop di montreal tahun dan diputuskan pada cop di bali tahun sehingga dalam ndc yang pertama sektor lahan di indonesia turut membungkus peranan ekosistem daratan yang didalamnya termasuk ekosistem mangrove dan pesisir pantaibagi indonesia menurut nur sangat berpotensi dalam mendukung program nasional penurunan emisi ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan namun kompleksitas pengelolaan dan kapasitas pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan dalam kajian untuk masamasa mendatangpada kesempatan ini nur masripatin juga menjelaskan karena indonesia telah memiliki ndc maka tersebut sebaiknya ada dalam kerangka ndc serta program penyadaran masyarakat di tingkat desa juga dapat digabungkan dengan program berbasis desa lainnyauntuk urusan blue carbon indonesia mempunyai potensi karbon biru penyerapan karbon dari ekosistem pesisir dan laut yang luar biasa besarpotensi penyerapan karbon itu dapat mengurangi persen emisi karbon globaljumlah penyimpanan karbon yang tinggi ini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove dan laut dapat memainkan peranan penting dalam mitigasi perubahan iklim katanya dalam sambutan pembukaan acara international blue carbon symposium ibcs di manado convention center pada kamis di manado sulawesi utarasharif mengutip satu hasil analisa global bahwa padang lamun terutama pada sedimennya berpotensi menyimpan ton karbon ekuivalen per meter kubik per tahunsebagai negara kepulauan tropis terbesar indonesia menjadi kawasan segitiga terumbu karang coral triangle terluas di dunia sebesar persen ekosistem terumbu karang dunia terdapat di indonesiaiklim tropisnya juga membuat kawasan pesisir indonesia menjadi tempat yang cocok untuk pertumbuhan hutan bakau mangrove padang lamun dan rumput laut indonesia memiliki ekosistem mangrove sekitar juta hektar atau persen dari mangrove dunia dan juta hektar padang lamun yang terluas di dunia kata cicippada acara ibcs di manado convention center manado sulawesi utara pada kamis yang dapat digunakan untuk perdagangan blue carbonmelalui skn upaya penyerapan karbon bisa didaftarkan diverifikasi dan akhirnya mendapat sertifikasi untuk diperdagangkan yang nantinya bisa mendapatkan kompensasi pendanaanmeski blue carbon tidak disebutkan sebagai tujuh prioritas rencana aksi nasional penurunan gas rumah kaca ran grk ada delapan aktivitas pendukung yang dimasukkan oleh kementerian kelautan dan perikanan kkp antara lain manajemen area konservasi rehabilitasi area konservasi laut dan rehabilitasi ekosistem pesisiragus mengatakan ekosistem pesisir dan laut masih belum menjadi perhatian utama dalam penanganan perubahan iklim di indonesia meski berkontribusi dalam emisi grk blue carbon juga belum masuk dalam laporan kedua status perubahan iklim indonesia kepada konvensi perubahan iklim pbb unfcccdari berbagai sumber menyebutkan pasar karbon tumbuh mencapai miliar usd per tahun sedangkan pasar karbon di uni eropa mencapai miliar euro pada agus menyebutkan sudah ada proyek yang masuk pasar karbon internasional tetapi jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sektor lainsedangkan pada pasar perdagangan karbon sukarela nilai tukar satu ton karbon bisa bervariasi antara usd meski saat ini di pasar karbon eropa nilai tukar satu ton karbon berkisar dibawah usdapabila potensi sebesar juta ton setara karbon bisa diperdagangkan pada pasar karbon misalnya masuk pada pasar karbon dengan kisaran harga usd per ton maka indonesia bisa mendapatkan miliar usd per tahun suatu jumlah yang signifikan untuk masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya lautnya |
Baru Terbebas dari HTI, Mentawai Kembali Terancam Ekspansi Sawit. Masyarakat Mentawai, Sumatera Barat, tampaknya masih harus berjuang keras membebaskan negeri dari pembabatan hutan dan jamahan perkebunan sawit. Baru saja bisa bernapas lega karena pembatalan surat persetujuan prinsip pengembangan hutan tanaman industri PT. Biomass Andalan Energi tertanggal 2 September 2016, giliran investor sawit bakal tanam modal di Bumi Sikerei ini.Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat kunjungan kerja ke Siberut 8 november lalu membenarkan ada beberapa investor akan masuk Mentawai.“Sudah ada investor tertarik, ini belum apa-apa, semua sangat tergantung sibakkat laggai (kepala suku) Mentawai jika bersedia. Kita belum berani ambil keputusan menerima atau menolak sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat, ini rencana jangka panjang penguatan ekonomi masyarakat,” katanya di Dermaga Mailepet Siberut Selatan.Perkebunan sawit itu akan dikembangkan di Siberut, Pagai dan Sipora. “Untuk perkebunan, taman nasional, hutan lindung pasti tak bisa, ada di APL (alokasi penggunaan lain-red), kita minta bantuan seluruh pemuda dan LSM kehutanan untuk bekerjasama,” katanya.Dia mengklaim, perusahaan sawit masuk Mentawai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.“Ada plasma inti untuk masyarakat, jadi masyarakat tinggal menerima hasil, tak bekerja dan kepemilikan atas tanah tetap mereka punya,” katanya.Saat ditanya daya rusak sawit terhadap lingkungan seperti banjir di Siberut, mantan Bupati Pesisir Selatan ini berjanji mengkaji lingkungan secara mendalam. Dia bilang, semua tergantung kesediaan masyarakat.“Semua tergantung masyarakat, setuju atau tidak. Ini masih jangka panjang, kita belum berani janji apa-apa dengan investor. Saat ini, fokus pemprov mengeluarkan Mentawai dari ketertinggalan dalam tiga tahun ke depan. Terutama membangun infrastruktur, layanan pendidikan dan akses kesehatan,” katanya.Sejarah eksploitasi hutan di Mentawai, terbentang panjang sejak awal 1970-an. Di Siberut, setidaknya ada tujuh izin hak pengusahaan hutan (HPH) telah keluar. Saat ini, tinggal satu perusahaan beroperasi PT. Salaki Summa Sejahtera. Di Pulau Pagai, satu HPH beroperasi, PT. Minas Pagai Lumber.Menilik ke belakang, rencana perkebunan sawit dimulai sejak izin lokasi keluar untuk lima perusahaan perkebunan sawit 73.500 hektar pada 2009 dan 2010, dimasa kepemimpinan Bupati Edison Saleleubaja.Rencana perkebunan sawit itu batal karena mendapat penolakan masyarakat, gereja dan organisasi masyarakat sipil lain.Pada 2015, dua perusahaan sawit mengajukan penerbitan kembali izin usaha perkebunan sawit di Pulau Pagai sekitar 17.000 hektar. Permohonan tak ditindaklanjuti Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.Akhir masa jabatan, Yudas mengeluarkan instruksi menolak eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar seperti sawit.Instruksi Bupati Mentawai No. 1 Tahun 2016 mengamankan Kabupaten Kepulauan Mentawai dari izin eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar. Instruksi ini ditandatangani 24 Oktober 2016, empat hari sebelum Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet cuti untuk kampanye pilkada.“Saya sudah keluarkan Instruksi Bupati untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam,” katanya pada diskusi “Menuju Indonesia Setara dan Bermartabat” di Jakarta, Rabu (9/11/2016).Instruksi itu keluar karena wilayah kelola masyarakat adat Mentawai sudah sangat sempit, hanya 18% dari total daratan Mentawai, 82% kawasan hutan negara dengan status hutan produksi dan lindung.Luas 18% itu, selalu jadi incaran perkebunan berskala besar terutama sawit sejak 2010.“Saya menolak sawit, tak boleh ada sawit di Mentawai, lebih banyak mudarat daripada manfaatnya,” kata Yudas.Instruksi bupati itu memerintahkan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Mentawai, tak memberikan persetujuan atau penerbitan izin usaha perkebunan skala besar sebelum kesesuaian RTRW diterbitkan Bappeda.Kantor Lingkungan Hidup tak boleh menerbitkan persetujuan pengkajian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) bagi permohonan izin perkebunan dan usaha pengelolaan hasil hutan berskala besar.Untuk Bappeda, diinstruksikan segera melakukan langkah-langkah percepatan penetapan Perda Pengakuan dan Perlindungan masyarakat Hukum Adat Mentawai dan percepatan penyusunan rancangan perubahan RTRW Mentawai mengakomodir wilayah masyarakat adat.Bappeda juga diinstruksikan tak menerbitkan rekomendasi kesesuaian RTRW dengan rencana peruntukan permohonan izin pengelolaan hutan berskala besar dan tak memberikan pertimbangan teknis tentang informasi tata ruang wilayah daerah atas areal untuk izin pengelolaan hutan berskala besar.Bupati juga mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta moratorium (penghentian sementara) izin-izin usaha kehutanan di hutan produksi Mentawai.“Saat ini, Pemda Mentawai mengusulkan Perda masyarakat adat, dan berencana mengajukan usulan revisi RTRW tahun depan untuk memperbesar wilayah kelola masyarakat.”Dia ingin memperluas pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial baik melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan adat.Pada kesempatan terpisah, Yudas menjelaskan, kebijakanitu keluar karena banyak konflik muncul antarmasyarakat karena persoalan tata batas tanah kelolaan perusahaan.“Belum lagi persoalan-persoalan lingkungan, banjir dampak eksploitasi terus menerus.”Pengembangan ekonomi wilayah kepulauan ini, katanya, lebih cocok pertanian berbasis kerakyatan dan mendorong sektor pariwisata sebagai unggulan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.“Agar pariwisata maju dan bisa mengundang banyak orang, tentu lingkungan harus terjaga baik dan lestari. Wisata Mentawai memiliki potensi luar biasa, ombak nomor dua di dunia setelah Hawaii dan memiliki budaya unik dan menarik,” katanya.Penolakan terhadap rencana perkebunan sawit juga diungkapkan Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM) dan LSM Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM).GKPM mengeluarkan rekomendasi kepada Pemda Mentawai agar menolak izin-izin eksploitasi kehutanan dan perkebunan besar di Mentawai. Rekomendasi itu diputuskan dalam Sidang Sinode AM VIII GKPM, 28 Oktober lalu di Sikakap.Untuk penguatan identitas Mentawai, GKPM juga merekomendasikan DPRD Mentawai segera membahas dan menetapkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA).GKPM prihatin dengan penjualan tanah dan peralihan hak tanah-tanah masyarakat marak di lokasi strategis. Pemda Mentawai diminta mengeluarkan petunjuk teknis tentang jual beli tanah dengan syarat-syarat lebih ketat.Untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, GKPM merekomendasikan, ada pendataan komprehensif tentang potensi, peluang dan kelemahan ekonomi berbasis produk lokal.Serupa diungkapkan Direktur YCMM, Rifai Lubis. Menurut dia, sawit bukanlah jalan keluar melepaskan masyarakat Mentawai dari ketertinggalan apalagi meningkatkan ekonomi.Belajar dari kabupaten lain, katanya, perkebunan sawit justru menambah kesengsaraan masyarakat dan konflik agraria berkepanjangan.“Agaknya wakil gubernur abai dengan protes dan jeritan masyarakat korban perkebunan sawit dari berbagai daerah, termasuk dari Pesisir Selatan,” katanya, Minggu (20/11/16).Gagasan sawit ini, jelas bertentangan dengan sikap penolakan masyarakat Mentawai. Sejak dua perusahaan sawit, Citra Mandiri Widya Nusa dan Puri Citra Maharani, berniat membuka perkebunan sawit 1999, sampai rencana perkebunan empat perusahaan 2010, Sibakkat Polak, tegas menolak.Penolakan itu, katanya, sangat mendasar karena mereka tahu persis, sertifikat hak guna usaha yang dipegang perusahaan, berarti pelepasan hak permanen tanah, seperti isi PP 40 tahun 1996.Di banyak tempat, peralihan tanah masyarakat kepada konsesi perusahaan perkebunan mengawali proses pemiskinan mereka. Mereka kehilangan akses dan kontrol menentukan pola produksi di tanah itu.Semua keputusan, katanya, oleh perusahaan, semata-mata berdasarkan proyeksi bisnis yang dipahami perusahaan. Masyarakat, sekadar buruh, dengan gaji harian Rp10.000, seperti dituturkan buruh salah satu perkebunan sawit di Pasaman Barat.Pembukaan perkebunan sawit di Mentawai, katanya, dipastikan menyebabkan deforestasi. APL yang akan dibuka, katanya, bisa berupa hutan sekunder.Gagasan Wagub juga bertentangan dengan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. “Juga bertentangan dengan sikap pemerintah pusat yang sedang menggodok moratorium perkebunan sawit.” | [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal | baru terbebas dari hti mentawai kembali terancam ekspansi sawit masyarakat mentawai sumatera barat tampaknya masih harus berjuang keras membebaskan negeri dari pembabatan hutan dan jamahan perkebunan sawit baru saja bisa bernapas lega karena pembatalan surat persetujuan prinsip pengembangan hutan tanaman industri pt biomass andalan energi tertanggal september giliran investor sawit bakal tanam modal di bumi sikerei iniwakil gubernur sumbar nasrul abit saat kunjungan kerja ke siberut november lalu membenarkan ada beberapa investor akan masuk mentawaisudah ada investor tertarik ini belum apaapa semua sangat tergantung sibakkat laggai kepala suku mentawai jika bersedia kita belum berani ambil keputusan menerima atau menolak sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat ini rencana jangka panjang penguatan ekonomi masyarakat katanya di dermaga mailepet siberut selatanperkebunan sawit itu akan dikembangkan di siberut pagai dan sipora untuk perkebunan taman nasional hutan lindung pasti tak bisa ada di apl alokasi penggunaan lainred kita minta bantuan seluruh pemuda dan lsm kehutanan untuk bekerjasama katanyadia mengklaim perusahaan sawit masuk mentawai dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam jangka panjangada plasma inti untuk masyarakat jadi masyarakat tinggal menerima hasil tak bekerja dan kepemilikan atas tanah tetap mereka punya katanyasaat ditanya daya rusak sawit terhadap lingkungan seperti banjir di siberut mantan bupati pesisir selatan ini berjanji mengkaji lingkungan secara mendalam dia bilang semua tergantung kesediaan masyarakatsemua tergantung masyarakat setuju atau tidak ini masih jangka panjang kita belum berani janji apaapa dengan investor saat ini fokus pemprov mengeluarkan mentawai dari ketertinggalan dalam tiga tahun ke depan terutama membangun infrastruktur layanan pendidikan dan akses kesehatan katanyasejarah eksploitasi hutan di mentawai terbentang panjang sejak awal an di siberut setidaknya ada tujuh izin hak pengusahaan hutan hph telah keluar saat ini tinggal satu perusahaan beroperasi pt salaki summa sejahtera di pulau pagai satu hph beroperasi pt minas pagai lumbermenilik ke belakang rencana perkebunan sawit dimulai sejak izin lokasi keluar untuk lima perusahaan perkebunan sawit hektar pada dan dimasa kepemimpinan bupati edison saleleubajarencana perkebunan sawit itu batal karena mendapat penolakan masyarakat gereja dan organisasi masyarakat sipil lainpada dua perusahaan sawit mengajukan penerbitan kembali izin usaha perkebunan sawit di pulau pagai sekitar hektar permohonan tak ditindaklanjuti bupati mentawai yudas sabaggaletakhir masa jabatan yudas mengeluarkan instruksi menolak eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar seperti sawitinstruksi bupati mentawai no tahun mengamankan kabupaten kepulauan mentawai dari izin eksploitasi hutan dan perkebunan skala besar instruksi ini ditandatangani oktober empat hari sebelum bupati mentawai yudas sabaggalet cuti untuk kampanye pilkadasaya sudah keluarkan instruksi bupati untuk melindungi hakhak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam katanya pada diskusi menuju indonesia setara dan bermartabat di jakarta rabu instruksi itu keluar karena wilayah kelola masyarakat adat mentawai sudah sangat sempit hanya dari total daratan mentawai kawasan hutan negara dengan status hutan produksi dan lindungluas itu selalu jadi incaran perkebunan berskala besar terutama sawit sejak saya menolak sawit tak boleh ada sawit di mentawai lebih banyak mudarat daripada manfaatnya kata yudasinstruksi bupati itu memerintahkan dinas pertanian peternakan dan perkebunan mentawai tak memberikan persetujuan atau penerbitan izin usaha perkebunan skala besar sebelum kesesuaian rtrw diterbitkan bappedakantor lingkungan hidup tak boleh menerbitkan persetujuan pengkajian analisis mengenai dampak lingkungan amdal bagi permohonan izin perkebunan dan usaha pengelolaan hasil hutan berskala besaruntuk bappeda diinstruksikan segera melakukan langkahlangkah percepatan penetapan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mentawai dan percepatan penyusunan rancangan perubahan rtrw mentawai mengakomodir wilayah masyarakat adatbappeda juga diinstruksikan tak menerbitkan rekomendasi kesesuaian rtrw dengan rencana peruntukan permohonan izin pengelolaan hutan berskala besar dan tak memberikan pertimbangan teknis tentang informasi tata ruang wilayah daerah atas areal untuk izin pengelolaan hutan berskala besarbupati juga mengirimkan surat kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk meminta moratorium penghentian sementara izinizin usaha kehutanan di hutan produksi mentawaisaat ini pemda mentawai mengusulkan perda masyarakat adat dan berencana mengajukan usulan revisi rtrw tahun depan untuk memperbesar wilayah kelola masyarakatdia ingin memperluas pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema perhutanan sosial baik melalui hutan desa hutan kemasyarakatan hutan tanaman rakyat dan hutan adatpada kesempatan terpisah yudas menjelaskan kebijakanitu keluar karena banyak konflik muncul antarmasyarakat karena persoalan tata batas tanah kelolaan perusahaanbelum lagi persoalanpersoalan lingkungan banjir dampak eksploitasi terus meneruspengembangan ekonomi wilayah kepulauan ini katanya lebih cocok pertanian berbasis kerakyatan dan mendorong sektor pariwisata sebagai unggulan meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakatagar pariwisata maju dan bisa mengundang banyak orang tentu lingkungan harus terjaga baik dan lestari wisata mentawai memiliki potensi luar biasa ombak nomor dua di dunia setelah hawaii dan memiliki budaya unik dan menarik katanyapenolakan terhadap rencana perkebunan sawit juga diungkapkan gereja kristen protestan mentawai gkpm dan lsm yayasan citra mandiri mentawai ycmmgkpm mengeluarkan rekomendasi kepada pemda mentawai agar menolak izinizin eksploitasi kehutanan dan perkebunan besar di mentawai rekomendasi itu diputuskan dalam sidang sinode am viii gkpm oktober lalu di sikakapuntuk penguatan identitas mentawai gkpm juga merekomendasikan dprd mentawai segera membahas dan menetapkan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ppmhagkpm prihatin dengan penjualan tanah dan peralihan hak tanahtanah masyarakat marak di lokasi strategis pemda mentawai diminta mengeluarkan petunjuk teknis tentang jual beli tanah dengan syaratsyarat lebih ketatuntuk mengembangkan ekonomi masyarakat gkpm merekomendasikan ada pendataan komprehensif tentang potensi peluang dan kelemahan ekonomi berbasis produk lokalserupa diungkapkan direktur ycmm rifai lubis menurut dia sawit bukanlah jalan keluar melepaskan masyarakat mentawai dari ketertinggalan apalagi meningkatkan ekonomibelajar dari kabupaten lain katanya perkebunan sawit justru menambah kesengsaraan masyarakat dan konflik agraria berkepanjanganagaknya wakil gubernur abai dengan protes dan jeritan masyarakat korban perkebunan sawit dari berbagai daerah termasuk dari pesisir selatan katanya minggu gagasan sawit ini jelas bertentangan dengan sikap penolakan masyarakat mentawai sejak dua perusahaan sawit citra mandiri widya nusa dan puri citra maharani berniat membuka perkebunan sawit sampai rencana perkebunan empat perusahaan sibakkat polak tegas menolakpenolakan itu katanya sangat mendasar karena mereka tahu persis sertifikat hak guna usaha yang dipegang perusahaan berarti pelepasan hak permanen tanah seperti isi pp tahun di banyak tempat peralihan tanah masyarakat kepada konsesi perusahaan perkebunan mengawali proses pemiskinan mereka mereka kehilangan akses dan kontrol menentukan pola produksi di tanah itusemua keputusan katanya oleh perusahaan sematamata berdasarkan proyeksi bisnis yang dipahami perusahaan masyarakat sekadar buruh dengan gaji harian rp seperti dituturkan buruh salah satu perkebunan sawit di pasaman baratpembukaan perkebunan sawit di mentawai katanya dipastikan menyebabkan deforestasi apl yang akan dibuka katanya bisa berupa hutan sekundergagasan wagub juga bertentangan dengan uu pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulau kecil juga bertentangan dengan sikap pemerintah pusat yang sedang menggodok moratorium perkebunan sawit |
Hadapi Perubahan Iklim, Kesadaran Pemerintah Daerah Terbilang Minim. Masih banyak kabupaten/kota di Indonesia, atau lebih 50% belum memasukkan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Demikian diungkapkan perwakilan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Budi Sulistyono di Jakarta, Kamis (24/11/16).Budi, juga Bupati Ngawi mengatakan, perencanaan pembangunan sensitif risiko iklim dan bencana menjadi kunci agar masyarakat lebih siap. Antarlembaga dan sektor, katanya, pemerintahan harus saling terkoneksi agar bersama-sama menghadapi perubahan iklim di daerah.“Mestinya, dengan situasi sekarang ini, pimpinan daerah harus memperlihatkan kepanikan. Musim ini bisa meluluhlantakkan semua bangunan, juga apa saja yang direncanakan,” katanya.Untuk itu, katanya, mumpung sedang menyusun anggaran 2017, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) semua harus disiapkan. “Baik mengantisipasi bencana, maupun pencegahan bencana ke depan,” katanya.Bencana, katanya, bisa dari resapan air berkurang. Untuk itu, jangka panjang, semua daratan yang memungkinkan tangkapan air harus tertanami sempurna. Jangka pendek, pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi musim tak menentu dampak perubahan iklim.“Kalau banjir dan longsor, logistik harus disiapkan. Masyarakat harus diajari mandiri. Tanggap darurat di desa-desa kita sudah ada. Harus munculkan tanggap darurat solidaritas dan gotong royong masyarakat. Harus dimotori pemerintah,” katanya.Dia melihat, belum semua pemerintah kabupaten/kota memeprsiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklim.“Semua serentak, sama menangani bencana ke depan. Cara pandang harus sama. Sosialisasi terus dilakukan baik dari kementerian, BNPB dan lain-lain.”Menurut dia, Ngawi sudah tanggap siaga menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana. Namun, katanya, dalam menghadapi itu tak bisa berjalan sendirian, perlu dukungan daerah lain.Ngawi melakukan pendidikan terhadap masyarakat soal tanggap darurat bencana, pelatihan ke kelompok-kelompok tanggap darurat di setiap desa rawan bencana.“Kami adakan peralatan, seperti perahu-perahu karet harus berfungsi sempurna. Semua Puskesmas harus mempersiapkan apa yang diperlukan. BPPD juga demikian, harapannya dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia,” katanya.Budi mengatakan, perencanaan pembangunan harus mengacu upaya penanganan bencana, misal, bangun rumah, setidaknya harus mengalokasikan 25-30% untuk terbuka hijau.Sayangnya, kata Budi, kini masih ada ego sektroral dan rivalitas di daerah. “Bagaimana menarik investor sebanyak-banyaknya di daerah. Kadang investor minta apa saja diberi. Apakah itu menggusur lahan hijau, atau menggusur lahan pertanian, dibiarkan saja asal investor masuk,” katanya.Jadi, katanya, harus ada keseragaman dan konsiten dalam menjalankan aturan tata ruang, misal, mana wilayah industri, pertanian, pemukiman dan lain-lain“Sekarang ini tidak, masih banyak daerah ingin investor masuk dan menuruti mereka. Bahkan investor diberikan kebebasan dimana tempat suka,” katanya.Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Lilik Kurniawan mengatakan, tak ada satupun kabupaten/kota bebas ancaman bencana. Pada 2007, dana merespon bencana tahun sebelumnya mencapai 10% dari APBN.Data Bappenas 2013, menunjukkan bencana rentang 2004-2013 menyebabkan kerugian Rp162,8 triliun. “Penting bagi pemerintah kabupaten sadar dan merencanakan pembangunan agar risiko bencana di daerah dapat dikurangi.”Dengan berbagai risiko iklim dn kerentanan di Indonesia, katanya, sudah saatnya pemerintah daerah bertindak cepat menyusun rencana pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan sektor-sektor paling rawan terdampak perubahan iklim.Dalam penyusunan program pembangunan, harus ada penilaian dan kajian kerentanan lebih lengkap dan komprehensif. “Termasuk, rencana tata ruang harus memperhitungkan kerawanan daerah dan mengubah perspektif serta praktik bisnis biasa,” katanya.Selain itu, juga mendorong peningkatan kapasitas daerah agar bisa menghubungkan antara pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.“Membangun kabupatan kota tangguh bencana adalah idaman kita.”Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Nur Masripatin mengatakan, saat ini perlu mempercepat implementasi mencapai target Nationally Determined Contributions (NDC)). Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, katanya, tak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan daerah.”Target-target perjanjian dan komitmen internasional dan nasional harus dielaborasi ke setiap sektor dan daerah, seperti sektor lahan dan kehutanan, energi, transportasi, dan lain-lain.”Pentingnya peningkatan peran daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga dikatakan Kasubdit Pengendalian Lingkungan Hidup Kementerian Dalam Negeri, Ala Baster.Dia mengatakan, pengarusutamaan perubahan iklim dalam pembangunan daerah masih mengalami beberapa kendala. , pemerintah daerah masih bingung menentukan program mitigasi atau adaptasi perubahan iklim.“Harus ada pola pikir, masalah lingkungan tak hanya soal sampah. Perlu ada kelembagaan kuat dengan tugas wewenang dan pendanaan dalam APBD,” katanya dalam diskusi di Jakarta,Senin (21/11/16).Selain itu, UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilarang menyusun kegiatan tanpa norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sebagai pedoman. “Karena itu daerah galau, mau kerja dasarnya apa. Banyak kepala daerah agak hati-hati (mengalokasikan dana) karena banyak kepala daerah yang bermasalah dengan program dari pusat, kena di administrasi,” ucap Baster.Selain itu, semestinya pemerintah daerah menginventarisasi sektor dan wilayah rentan dampak perubahan iklim. “Misal Jakarta, rentan wilayah Jakarta Utara,” katanya.Setelah itu, pemda bisa menyusun strategi adaptasi perubahan iklim berdasarkan kajian kerentanan dan mengintegrasikan ke penyusunan rencana pembangunan daerah. Strategi ini, katanya, disusun melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai prioritas pembangunan daerah. “Berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat,” katanya.Erik Armundito dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas, mengatakan, rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim (RAN API) merupakan dokumen yang menyediakan arahan aksi adaptasi lintas sektor untuk jangka pendek, jangka menengah dan panjang.Catatan Bappenas, berbagai bencana perubahan iklim atau hidrometeorologi, selama 2000-2010 menyebabkan 4.936 orang meninggal dan hilang, 17,7 juta jiwa menderita dan mengungsi, ratusan ribu rumah rusak dan lebih 2,5 rumah terendam banjir.Dalam RPJMN 2015-2019, ucap Erik, pemerintah telah memasukkan perubahan iklim sebagai program lintas bidang dengan target menurunkan emisi dari lima sektor prioritas yakni kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi (transportasi), industri dan limbah. Ia juga bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim, baik ketahanan ekonomi, sistem kehidupan, ekosistem, wilayah khusus dan sistem pendukung.Untuk itu, pemerintah menunjuk 15 daerah percontohan yakni Bali, Kota Semarang, Pekalongan, Jawa Barat, Blitar, Bandar Lampung, Jawa Timur, Malang, Kota Batu, Kota Malang, NTB, Pulau Lombok, Tarakan, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.Daerah ini dipilih karena dinilai sudah punya kajian kerentanan daerah, ada komitmen daerah. Ada adaptasi yang sudah dan sedang bejalan baik, ada pokja perubahan iklim daerah yang sesuai RAN API.Penasihat Senior RAN API, Budhi Setiawan, mengatakan dokumen RAN API yang terbit 2014 dalam tahap persiapan implementasi di daerah. Dalam dokumen itu, katanya, ada tiga poin utama, yakni kondisi iklim daerah, strategi berdasarkan perubahan iklim, dan efektivitas serta efisiensi implementasi.Kondisi iklim, katanya, dikaji daerah, untuk strategi ketahanan, daerah bisa mengacu dokumen RAN API yang ada dan berkonsultasi dengan Bappenas.Untuk efektif efisiensi program, kata Budhi, memang belum bisa ditentukan. Bappenas, katanya, sedang membangun sistem untuk mengetahui sejauh apa implementasi dokumen ini di daerah.“Hampir semua daerah sudah memasukkan ini dalam RPJMD, sudah punya rencana. Implementasi kita belum lihat karena sistem sedang dibangun,” katanya.Implementasi tak harus dengan program baru. Bisa jadi, daerah mengsinkronkan kegiatan ada dan memiliki muatan adaptasi perubahan iklim.Yulita dari Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kemenkes, kata Yulita, tak punya indikator khusus adaptasi perubahan iklim. “Semua terintegrasi, misal, dalam Permenkes 2011 tentang strategi adaptasi perubahan iklim dan Permenkes 2012 tentang identifikasi faktor risiko adaptasi perubahan iklim.”Hal ini dibenarkan Ala Baster. Katanya, terpenting kesepahaman sama di level nasional tentang apa adaptasi dan mitigasi.Contoh, seperti dilakukan Pemda Lampung. “Saat banjir, pemda tak hanya menumpukkan masalah pada Dinas Pekerjaan Umum juga Dinas Pendidikan dengan pendidikan mitigasi. Mereka bangun sumur resapan dikerjakan anak-anak sekolah dasar. Itu sudah termasuk RAN API,” kata Budhi.Menurut Baster, pemda perlu membuat satu mata anggaran RAD API. “Cuma perlu kesepakatakan. Kode mata anggaran harus sama. Sudah ada daerah yang punya namun kurang terstrukur.” | [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal
perencanaan kota | hadapi perubahan iklim kesadaran pemerintah daerah terbilang minim masih banyak kabupatenkota di indonesia atau lebih belum memasukkan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd demikian diungkapkan perwakilan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh indonesia apkasi budi sulistyono di jakarta kamis budi juga bupati ngawi mengatakan perencanaan pembangunan sensitif risiko iklim dan bencana menjadi kunci agar masyarakat lebih siap antarlembaga dan sektor katanya pemerintahan harus saling terkoneksi agar bersamasama menghadapi perubahan iklim di daerahmestinya dengan situasi sekarang ini pimpinan daerah harus memperlihatkan kepanikan musim ini bisa meluluhlantakkan semua bangunan juga apa saja yang direncanakan katanyauntuk itu katanya mumpung sedang menyusun anggaran melalui badan perencanaan pembangunan daerah bappeda semua harus disiapkan baik mengantisipasi bencana maupun pencegahan bencana ke depan katanyabencana katanya bisa dari resapan air berkurang untuk itu jangka panjang semua daratan yang memungkinkan tangkapan air harus tertanami sempurna jangka pendek pemerintah daerah harus bisa mengantisipasi musim tak menentu dampak perubahan iklimkalau banjir dan longsor logistik harus disiapkan masyarakat harus diajari mandiri tanggap darurat di desadesa kita sudah ada harus munculkan tanggap darurat solidaritas dan gotong royong masyarakat harus dimotori pemerintah katanyadia melihat belum semua pemerintah kabupatenkota memeprsiapkan kemungkinankemungkinan terburuk dari bencana alam serta dampak perubahan iklimsemua serentak sama menangani bencana ke depan cara pandang harus sama sosialisasi terus dilakukan baik dari kementerian bnpb dan lainlainmenurut dia ngawi sudah tanggap siaga menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana namun katanya dalam menghadapi itu tak bisa berjalan sendirian perlu dukungan daerah lainngawi melakukan pendidikan terhadap masyarakat soal tanggap darurat bencana pelatihan ke kelompokkelompok tanggap darurat di setiap desa rawan bencanakami adakan peralatan seperti perahuperahu karet harus berfungsi sempurna semua puskesmas harus mempersiapkan apa yang diperlukan bppd juga demikian harapannya dialokasikan anggaran dan sumber daya manusia katanyabudi mengatakan perencanaan pembangunan harus mengacu upaya penanganan bencana misal bangun rumah setidaknya harus mengalokasikan untuk terbuka hijausayangnya kata budi kini masih ada ego sektroral dan rivalitas di daerah bagaimana menarik investor sebanyakbanyaknya di daerah kadang investor minta apa saja diberi apakah itu menggusur lahan hijau atau menggusur lahan pertanian dibiarkan saja asal investor masuk katanyajadi katanya harus ada keseragaman dan konsiten dalam menjalankan aturan tata ruang misal mana wilayah industri pertanian pemukiman dan lainlainsekarang ini tidak masih banyak daerah ingin investor masuk dan menuruti mereka bahkan investor diberikan kebebasan dimana tempat suka katanyadirektur pengurangan risiko bencana bnpb lilik kurniawan mengatakan tak ada satupun kabupatenkota bebas ancaman bencana pada dana merespon bencana tahun sebelumnya mencapai dari apbndata bappenas menunjukkan bencana rentang menyebabkan kerugian rp triliun penting bagi pemerintah kabupaten sadar dan merencanakan pembangunan agar risiko bencana di daerah dapat dikurangidengan berbagai risiko iklim dn kerentanan di indonesia katanya sudah saatnya pemerintah daerah bertindak cepat menyusun rencana pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan sektorsektor paling rawan terdampak perubahan iklimdalam penyusunan program pembangunan harus ada penilaian dan kajian kerentanan lebih lengkap dan komprehensif termasuk rencana tata ruang harus memperhitungkan kerawanan daerah dan mengubah perspektif serta praktik bisnis biasa katanyaselain itu juga mendorong peningkatan kapasitas daerah agar bisa menghubungkan antara pembangunan berkelanjutan perubahan iklim dan pengurangan risiko bencanamembangun kabupatan kota tangguh bencana adalah idaman kitadirjen pengendalian perubahan iklim kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk nur masripatin mengatakan saat ini perlu mempercepat implementasi mencapai target nationally determined contributions ndc strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim katanya tak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan daerahtargettarget perjanjian dan komitmen internasional dan nasional harus dielaborasi ke setiap sektor dan daerah seperti sektor lahan dan kehutanan energi transportasi dan lainlainpentingnya peningkatan peran daerah dalam menghadapi perubahan iklim juga dikatakan kasubdit pengendalian lingkungan hidup kementerian dalam negeri ala basterdia mengatakan pengarusutamaan perubahan iklim dalam pembangunan daerah masih mengalami beberapa kendala pemerintah daerah masih bingung menentukan program mitigasi atau adaptasi perubahan iklimharus ada pola pikir masalah lingkungan tak hanya soal sampah perlu ada kelembagaan kuat dengan tugas wewenang dan pendanaan dalam apbd katanya dalam diskusi di jakartasenin selain itu uu no tahun tentang pemerintah daerah dilarang menyusun kegiatan tanpa norma standar prosedur dan kriteria nspk dan kajian lingkungan hidup strategis klhs sebagai pedoman karena itu daerah galau mau kerja dasarnya apa banyak kepala daerah agak hatihati mengalokasikan dana karena banyak kepala daerah yang bermasalah dengan program dari pusat kena di administrasi ucap basterselain itu semestinya pemerintah daerah menginventarisasi sektor dan wilayah rentan dampak perubahan iklim misal jakarta rentan wilayah jakarta utara katanyasetelah itu pemda bisa menyusun strategi adaptasi perubahan iklim berdasarkan kajian kerentanan dan mengintegrasikan ke penyusunan rencana pembangunan daerah strategi ini katanya disusun melibatkan dinas teknis terkait dan sesuai prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan apbd dan masyarakat katanyaerik armundito dari direktorat lingkungan hidup bappenas mengatakan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim ran api merupakan dokumen yang menyediakan arahan aksi adaptasi lintas sektor untuk jangka pendek jangka menengah dan panjangcatatan bappenas berbagai bencana perubahan iklim atau hidrometeorologi selama menyebabkan orang meninggal dan hilang juta jiwa menderita dan mengungsi ratusan ribu rumah rusak dan lebih rumah terendam banjirdalam rpjmn ucap erik pemerintah telah memasukkan perubahan iklim sebagai program lintas bidang dengan target menurunkan emisi dari lima sektor prioritas yakni kehutanan dan lahan gambut pertanian energi transportasi industri dan limbah ia juga bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim baik ketahanan ekonomi sistem kehidupan ekosistem wilayah khusus dan sistem pendukunguntuk itu pemerintah menunjuk daerah percontohan yakni bali kota semarang pekalongan jawa barat blitar bandar lampung jawa timur malang kota batu kota malang ntb pulau lombok tarakan sumatera selatan dan sumatera utaradaerah ini dipilih karena dinilai sudah punya kajian kerentanan daerah ada komitmen daerah ada adaptasi yang sudah dan sedang bejalan baik ada pokja perubahan iklim daerah yang sesuai ran apipenasihat senior ran api budhi setiawan mengatakan dokumen ran api yang terbit dalam tahap persiapan implementasi di daerah dalam dokumen itu katanya ada tiga poin utama yakni kondisi iklim daerah strategi berdasarkan perubahan iklim dan efektivitas serta efisiensi implementasikondisi iklim katanya dikaji daerah untuk strategi ketahanan daerah bisa mengacu dokumen ran api yang ada dan berkonsultasi dengan bappenasuntuk efektif efisiensi program kata budhi memang belum bisa ditentukan bappenas katanya sedang membangun sistem untuk mengetahui sejauh apa implementasi dokumen ini di daerahhampir semua daerah sudah memasukkan ini dalam rpjmd sudah punya rencana implementasi kita belum lihat karena sistem sedang dibangun katanyaimplementasi tak harus dengan program baru bisa jadi daerah mengsinkronkan kegiatan ada dan memiliki muatan adaptasi perubahan iklimyulita dari direktorat kesehatan lingkungan kementerian kesehatan kemenkes kata yulita tak punya indikator khusus adaptasi perubahan iklim semua terintegrasi misal dalam permenkes tentang strategi adaptasi perubahan iklim dan permenkes tentang identifikasi faktor risiko adaptasi perubahan iklimhal ini dibenarkan ala baster katanya terpenting kesepahaman sama di level nasional tentang apa adaptasi dan mitigasicontoh seperti dilakukan pemda lampung saat banjir pemda tak hanya menumpukkan masalah pada dinas pekerjaan umum juga dinas pendidikan dengan pendidikan mitigasi mereka bangun sumur resapan dikerjakan anakanak sekolah dasar itu sudah termasuk ran api kata budhimenurut baster pemda perlu membuat satu mata anggaran rad api cuma perlu kesepakatakan kode mata anggaran harus sama sudah ada daerah yang punya namun kurang terstrukur |
Warga Desa Ini Pompa Air Pakai Energi Surya. Sudaryanto bisa tersenyum. Kini, warga RT 04, RW 02 Dukuh Banyumeneng II, Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, ini bisa menghemat anggaran beli air bersih.Kini, dia juga mudah mengambil air dengan jarak beberapa langkah dari rumah. Sudaryanto turut hadir bersama tetamu penting lain dalam pengguntingan pita tanda peresmian Pengangkatan Air Tenaga Surya, Senin, (21/11/16).“Dulu harus mikul air ke sumber (mata air). Jarak dua km. Atau beli air, satu tanki Rp 120.000, habis 20 hari. Itupun memakai air harus irit. Kalau membeli air satu jerigen harga Rp1.000,” katanya. Pria ini memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual batu kapur, kayu, dan hasil palawija.Untuk mengatasi kekurangan air, warga Giriharjo, membuat bak penampungan air hujan. Inipun musim kemarau kering, hingga warga harus mengambil ke mata air berjarak jauh, melewati jalan terjal, naik turun perbukitan. Tak ada warga punya sumur.Desa Giriharjo berupa perbukitan kapur berbatu. Pepohonan jati, sonokeling, mahoni, dan akasia. Dengan penduduk sekitar 5.000 jiwa, kebanyakan mereka petani palawija yang mengandalkan tadah hujan.Ada tiga sumber mata air masyarakat Giriharjo, salah satu Kali Gedhe, yang dipompa menggunakan tenaga surya.Ketua Organisasi Pengelola Air Abimanyu (Air Bersih Masyarakat Banyumeneng II), Suyapto, mengatakan, setelah proyek selesai warga hanya mengeluarkan biaya sekitar sepertiga.“Tiap pengguna dibuatkan aturan, per kubik kena tarif Rp7.500. Anggap saja sebulan satu keluarga pakai lima kubik, sebulan hanya Rp37.500. Biaya itu oleh kelompok dipakai untuk perawatan, misal, kalau ada pipa bocor, kran atau pompa rusak,” katanya.Pompa air tenaga surya yang mendapat dana bantuan Indonesia Climate Change Trust Fund itu kelanjutan dua proyek serupa sebelumnya.“Ini rangkaian program telah mulai sejak 2009. Bermula dari proyek kuliah kerja nyata, membangun di Dukuh Banyumeneng I, jadi pengangkatan air tenaga surya untuk 30 keluarga,” kata Presiden Direktur Yayasan EnerBI, atau Energi Bersih Indonesia, Dinar Arif Prasetyo, sebagai pelaksana proyek.Pada 2014, hibah dari Alstom, untuk Banyumeneng I sebanyak 90 keluarga, lanjut ke Dukuh Banyumeneng II untuk 40 keluarga pada 2015. Lalu, mendapat tambahan 40-50 keluarga pada 2016 bantuan ICCTF. Total keseluruhan keluarga terlayani sekitar 160 keluarga.Staf Ahli Bupati Gunungkidul, Khaerudin mengatakan, air bersih di kabupatennya masalah krusial karena daerah cukup luas, dan permukiman tersebar di selatan, tengah dan utara.Kabupaten ini memiliki perbukitan kapur dilalui sistem sungai bawah tanah. Buat mengangkat air, katanya, perlu teknologi khusus.Dia bilang, ada lima sistem penyerapan air bersih di Gunungkidul, yakni, sistem perpipaan, air bersih pedesaan, droping air dan penampungan air hujan serta pelestarian lingkungan.“Semoga ini mampu memberikan solusi bagi peliknya mendapatkan air. Warga tak perlu berjalan kaki lebih mendapatkan air,” kata Bayu Haryana, staf ahli Gubernur Yogyakarta.Staf ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas, Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi, Agus Puji Prasetyono mengatakan, proyek di Desa Giriharjo sejalan dengan tekad pemerintah menggunakan energi hijau, sesuai rencana umum energi nasional.Erwin Widodo, Direktur Eksekutif ICCTF, mengapresiasi peran masyarakat terutama kepala desa dalam kelancaran pembangunan proyek pemanfaatan energi surya yang sering gagal di tempat lain. Di Banyumeneng, katanya, bisa berhasil dan berkelanjutan berkat kekompakan warga dan aparat desa. | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal | warga desa ini pompa air pakai energi surya sudaryanto bisa tersenyum kini warga rt rw dukuh banyumeneng ii desa giriharjo kecamatan panggang gunungkidul ini bisa menghemat anggaran beli air bersihkini dia juga mudah mengambil air dengan jarak beberapa langkah dari rumah sudaryanto turut hadir bersama tetamu penting lain dalam pengguntingan pita tanda peresmian pengangkatan air tenaga surya senin dulu harus mikul air ke sumber mata air jarak dua km atau beli air satu tanki rp habis hari itupun memakai air harus irit kalau membeli air satu jerigen harga rp katanya pria ini memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual batu kapur kayu dan hasil palawijauntuk mengatasi kekurangan air warga giriharjo membuat bak penampungan air hujan inipun musim kemarau kering hingga warga harus mengambil ke mata air berjarak jauh melewati jalan terjal naik turun perbukitan tak ada warga punya sumurdesa giriharjo berupa perbukitan kapur berbatu pepohonan jati sonokeling mahoni dan akasia dengan penduduk sekitar jiwa kebanyakan mereka petani palawija yang mengandalkan tadah hujanada tiga sumber mata air masyarakat giriharjo salah satu kali gedhe yang dipompa menggunakan tenaga suryaketua organisasi pengelola air abimanyu air bersih masyarakat banyumeneng ii suyapto mengatakan setelah proyek selesai warga hanya mengeluarkan biaya sekitar sepertigatiap pengguna dibuatkan aturan per kubik kena tarif rp anggap saja sebulan satu keluarga pakai lima kubik sebulan hanya rp biaya itu oleh kelompok dipakai untuk perawatan misal kalau ada pipa bocor kran atau pompa rusak katanyapompa air tenaga surya yang mendapat dana bantuan indonesia climate change trust fund itu kelanjutan dua proyek serupa sebelumnyaini rangkaian program telah mulai sejak bermula dari proyek kuliah kerja nyata membangun di dukuh banyumeneng i jadi pengangkatan air tenaga surya untuk keluarga kata presiden direktur yayasan enerbi atau energi bersih indonesia dinar arif prasetyo sebagai pelaksana proyekpada hibah dari alstom untuk banyumeneng i sebanyak keluarga lanjut ke dukuh banyumeneng ii untuk keluarga pada lalu mendapat tambahan keluarga pada bantuan icctf total keseluruhan keluarga terlayani sekitar keluargastaf ahli bupati gunungkidul khaerudin mengatakan air bersih di kabupatennya masalah krusial karena daerah cukup luas dan permukiman tersebar di selatan tengah dan utarakabupaten ini memiliki perbukitan kapur dilalui sistem sungai bawah tanah buat mengangkat air katanya perlu teknologi khususdia bilang ada lima sistem penyerapan air bersih di gunungkidul yakni sistem perpipaan air bersih pedesaan droping air dan penampungan air hujan serta pelestarian lingkungansemoga ini mampu memberikan solusi bagi peliknya mendapatkan air warga tak perlu berjalan kaki lebih mendapatkan air kata bayu haryana staf ahli gubernur yogyakartastaf ahli bidang relevansi dan produktivitas menteri ristek dan pendidikan tinggi agus puji prasetyono mengatakan proyek di desa giriharjo sejalan dengan tekad pemerintah menggunakan energi hijau sesuai rencana umum energi nasionalerwin widodo direktur eksekutif icctf mengapresiasi peran masyarakat terutama kepala desa dalam kelancaran pembangunan proyek pemanfaatan energi surya yang sering gagal di tempat lain di banyumeneng katanya bisa berhasil dan berkelanjutan berkat kekompakan warga dan aparat desa |
Kala Mahkamah Agung Patahkan Gugatan Rp439 Miliar KLHK ke Perusahaan Sawit Bakar Lahan. Baru lebih sepekan kabar bahagia atas kemenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belasan triliun melawan perusahaan HTI, PT Merbau Palalawan Lestari, kabar duka datang. Gugatan Rp439,018 miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan 2012 pada lahan PT Surya Panen Subur (SPS) ditolak Mahkamah Agung (MA).Suhadi, Juru Bicara MA mengatakan, putusan MA menolak permohonan kasasi Menteri Lingkungan Hidup—kini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Putusan MA Nomor 2905 K/Pdt/2015 menyebutkan, penggugat perlu membayar biaya perkara Rp516.000. Dalam surat putusan disebutkan permohonan kasasi tak dibenarkan, karena keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Majelis Hakim MA menilai, putusan dan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar. KLHK, katanya, tak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan terkait kerusakan gambut.Dalam surat putusan disebutkan karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, ada pelanggaran hukum berlaku, ada kelalaian penerapan hukum, pelanggaran hukum berlaku, dan kelalaian memenuhi syarat-syarat wajib peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim Agung memutuskan MA menguatkan putusan PT Jakarta.Berdasarkan pendapat ahli dan hasil penelitian, Muhammad Noor dari Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa menyatakan, organisme tanah dianggap masih kisaran normal, hingga lokasi kebakaran tak mengalami kerusakan.KLHK menyesalkan putusan MA. Jasmin Ragil Utomo, Direktur Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Ditjen Penegakan Hukum KLHK menyatakan, putusan ini kembali lagi pada keyakinan hakim.Putusan kasus ini, katanya, belum menerapkan kehati-hatian ( dan prinsip KLHK, katanya, akan menentukan kemungkinan upaya hukum peninjauan kembali atau tidak setelah mendapatkan surat putusan MA.Kekecewaan pun dilontarkan Bambang Hero Saharjo, Guru Besar IPB. Dia heran kalau dibilang wilayah kebakaran tak alami kerusakan. Padahal, katanya, kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca terbukti berdasarkan analisa laboratorium.”Putusan ini jelas melukai perasaan korban asap dan penolakan gugatan banyak mengartikan pembakaran yang berdampak negatif itu sudah dilegalkan,” katanya.Gugatan KLHK bermula dari termuan ada kebakaran lahan gambut berulang pada lahan perusahaan di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Ini hasil pengawasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pola titik panas terlihat dari satelit Nasa Februari 2009-Juni 2012.Kebakaran lahan gambut dengan kedalaman tiga meter itu dibenarkan saksi ahli IPB, Bambang Hero Saharjo. Pembakaran membuat pencemaran udara dan merusak lahan dengan luasan mencapai 1.200 hektar.Bambang mendapati fakta, ada tanda fisik yang memperlihatkan pembakaran sengaja untuk lahan sawit. KLH menggugat SPS ke PN Jaksel berdasarkan fakta kebakaran lahan 11 April 2012 dan 26 Juli 2012. Nilai gugatan ganti rugi materil Rp136.864.142.800 dan biaya pemulihan Rp302.154.300.000.Sebelumnya, PN Jaksel menolak gugatan KLH pada 25 September 2014, banding ke PT Jakarta. Juga ditolak, tak lantas putus asa KLH kasasi. Putusan sama.Baca Juga: Berbeda dengan kasus pidana terhadap perusahaan ini yang memutus bersalah perusahaan. Dalam berita , sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh memvonis bersalah SPS II yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan Rawa Gambut Tripa di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh pada Maret dan Juni 2012.Dalam persidangan Kamis (28/1/16) di Meulaboh, Hakim Rahma Novatiana, menjatuhkan denda kepada perusahaan ini Rp3 miliar dan hukuman penjara tiga tahun, subsider satu bulan, kepada Anas Muda Siregar (kepala kebun) dan Marjan Nasution (kepala proyek). Sayangnya, Presiden Direktur SPS II Edi Sutjahyo Busiri dinyatakan bebas.Putusan MA diketuai oleh Majelis Hakim Agung Prof Abdul Manan, dan Zahrul Rabain dan Soltoni Mohdally sebagai anggota. Adapun, Abdul Manan adalah Ketua Muda MA bidang Agama.”Kebijakan ini memang sudah dianut sejak lama. Agama bisa diperbantukan dalam perdata. Itu sudah sejak sistem kamar,” kata Suhadi.Perdata dan agama dianggap memiliki kesamaan hukum juga karena proses perdata. Hal ini juga pernah diberlakukan tahun sebelumnya, dimana hakim agama bisa menjadi ketua majelis pidana. Meski, tak berlaku saat surat edaran tentang sistem kamar keluar.Suhadi menyatakan, dalam penanganan gugatan tak semua hakim agung hanya satu bidang. ”Ini bisa campur, misal, ketua dari Agama, anggota merupakan perdata. Anggota keduanya perdata, Pak Soltoni saat ini ketua kamar perdata,” katanya.Saat ini, sistem kamar telah terbagi menjadi lima bidang yakni Perdata, Pidana, Agama, TUN dan Militer. Meski demikian, pelaksanaan dalam perkara yang memiliki kesamaan hukum acara dapat saling melengkapi.Penanganan lintas kamar ini menjadi keprihatinan Bambang Hero. ”Seharusnya jadi bagian tak terpisahkan dari kepedulian MA karena dalam persidangan saksi ahli harus sesuai dengan kompetensi. Apa tak ada hakim lain yang punya kepedulian lingkungan dan hajat hidup orang banyak hingga harus dipimpin hakim agama?”Perbedaan jalur logika hukum di Indonesia ini, katanya, tak lagi berpihak pada keadilan dan kepentingan orang banyak.Fajri Fadillah, asisten Peneliti Divisi Pencemaran dan Kesehatan Publik ICEL menyatakan, aturan terkait hakim agung dari salah satu kamar membantu mengadili perkara kamar lain tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213 tahun 2014 lampiran II huruf c.”Itu memang tak dilarang, tetapi aturan terkait bisa menjadi ketua majelis hakim ataupun sebatas anggota tak diatur. Setau kami dapat diperbantukan sebatas hakim anggota,” katanya.Dia menilai, menajemen perkara di pengadilan cukup rumit. Beban perkara masuk di MA sangat banyak.Fajri menyayangkan jika pemantauan putusan dari kamar lain tidak dilakukan. ”Hingga arus perkara masuk MA banyak, tapi hakim perkara yang mengerti tentang lingkungan mungkin banyak menangani perkara lain, hingga SK-KMA jadi solusi.”Pada tingkatan MA, katanya, tak ada sertifikasi hakim lingkungan, hanya tim pokja lingkungan hidup. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
polusi udara | kala mahkamah agung patahkan gugatan rp miliar klhk ke perusahaan sawit bakar lahan baru lebih sepekan kabar bahagia atas kemenangan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan belasan triliun melawan perusahaan hti pt merbau palalawan lestari kabar duka datang gugatan rp miliar atas kasus kebakaran hutan dan lahan pada lahan pt surya panen subur sps ditolak mahkamah agung masuhadi juru bicara ma mengatakan putusan ma menolak permohonan kasasi menteri lingkungan hidupkini menteri lingkungan hidup dan kehutananputusan ma nomor kpdt menyebutkan penggugat perlu membayar biaya perkara rp dalam surat putusan disebutkan permohonan kasasi tak dibenarkan karena keputusan pengadilan tinggi jakarta membatalkan putusan pengadilan negeri jakarta selatanmajelis hakim ma menilai putusan dan pertimbangan judex facti pengadilan tinggi sudah tepat dan benar klhk katanya tak dapat membuktikan dalildalil gugatan terkait kerusakan gambutdalam surat putusan disebutkan karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum ada pelanggaran hukum berlaku ada kelalaian penerapan hukum pelanggaran hukum berlaku dan kelalaian memenuhi syaratsyarat wajib peraturan perundangundangan majelis hakim agung memutuskan ma menguatkan putusan pt jakartaberdasarkan pendapat ahli dan hasil penelitian muhammad noor dari balai penelitian pertanian lahan rawa menyatakan organisme tanah dianggap masih kisaran normal hingga lokasi kebakaran tak mengalami kerusakanklhk menyesalkan putusan ma jasmin ragil utomo direktur direktur penyelesaian sengketa lingkungan ditjen penegakan hukum klhk menyatakan putusan ini kembali lagi pada keyakinan hakimputusan kasus ini katanya belum menerapkan kehatihatian dan prinsip klhk katanya akan menentukan kemungkinan upaya hukum peninjauan kembali atau tidak setelah mendapatkan surat putusan makekecewaan pun dilontarkan bambang hero saharjo guru besar ipb dia heran kalau dibilang wilayah kebakaran tak alami kerusakan padahal katanya kerusakan lahan dan emisi gas rumah kaca terbukti berdasarkan analisa laboratoriumputusan ini jelas melukai perasaan korban asap dan penolakan gugatan banyak mengartikan pembakaran yang berdampak negatif itu sudah dilegalkan katanyagugatan klhk bermula dari termuan ada kebakaran lahan gambut berulang pada lahan perusahaan di gampong pulo kruet kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya aceh ini hasil pengawasan unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan ukp pola titik panas terlihat dari satelit nasa februari juni kebakaran lahan gambut dengan kedalaman tiga meter itu dibenarkan saksi ahli ipb bambang hero saharjo pembakaran membuat pencemaran udara dan merusak lahan dengan luasan mencapai hektarbambang mendapati fakta ada tanda fisik yang memperlihatkan pembakaran sengaja untuk lahan sawit klh menggugat sps ke pn jaksel berdasarkan fakta kebakaran lahan april dan juli nilai gugatan ganti rugi materil rp dan biaya pemulihan rpsebelumnya pn jaksel menolak gugatan klh pada september banding ke pt jakarta juga ditolak tak lantas putus asa klh kasasi putusan samabaca juga berbeda dengan kasus pidana terhadap perusahaan ini yang memutus bersalah perusahaan dalam berita sebelumnya hakim pengadilan negeri pn meulaboh memvonis bersalah sps ii yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar kawasan rawa gambut tripa di kecamatan darul makmur kabupaten nagan raya aceh pada maret dan juni dalam persidangan kamis di meulaboh hakim rahma novatiana menjatuhkan denda kepada perusahaan ini rp miliar dan hukuman penjara tiga tahun subsider satu bulan kepada anas muda siregar kepala kebun dan marjan nasution kepala proyek sayangnya presiden direktur sps ii edi sutjahyo busiri dinyatakan bebasputusan ma diketuai oleh majelis hakim agung prof abdul manan dan zahrul rabain dan soltoni mohdally sebagai anggota adapun abdul manan adalah ketua muda ma bidang agamakebijakan ini memang sudah dianut sejak lama agama bisa diperbantukan dalam perdata itu sudah sejak sistem kamar kata suhadiperdata dan agama dianggap memiliki kesamaan hukum juga karena proses perdata hal ini juga pernah diberlakukan tahun sebelumnya dimana hakim agama bisa menjadi ketua majelis pidana meski tak berlaku saat surat edaran tentang sistem kamar keluarsuhadi menyatakan dalam penanganan gugatan tak semua hakim agung hanya satu bidang ini bisa campur misal ketua dari agama anggota merupakan perdata anggota keduanya perdata pak soltoni saat ini ketua kamar perdata katanyasaat ini sistem kamar telah terbagi menjadi lima bidang yakni perdata pidana agama tun dan militer meski demikian pelaksanaan dalam perkara yang memiliki kesamaan hukum acara dapat saling melengkapipenanganan lintas kamar ini menjadi keprihatinan bambang hero seharusnya jadi bagian tak terpisahkan dari kepedulian ma karena dalam persidangan saksi ahli harus sesuai dengan kompetensi apa tak ada hakim lain yang punya kepedulian lingkungan dan hajat hidup orang banyak hingga harus dipimpin hakim agamaperbedaan jalur logika hukum di indonesia ini katanya tak lagi berpihak pada keadilan dan kepentingan orang banyakfajri fadillah asisten peneliti divisi pencemaran dan kesehatan publik icel menyatakan aturan terkait hakim agung dari salah satu kamar membantu mengadili perkara kamar lain tercantum dalam surat keputusan ketua mahkamah agung nomor tahun lampiran ii huruf citu memang tak dilarang tetapi aturan terkait bisa menjadi ketua majelis hakim ataupun sebatas anggota tak diatur setau kami dapat diperbantukan sebatas hakim anggota katanyadia menilai menajemen perkara di pengadilan cukup rumit beban perkara masuk di ma sangat banyakfajri menyayangkan jika pemantauan putusan dari kamar lain tidak dilakukan hingga arus perkara masuk ma banyak tapi hakim perkara yang mengerti tentang lingkungan mungkin banyak menangani perkara lain hingga skkma jadi solusipada tingkatan ma katanya tak ada sertifikasi hakim lingkungan hanya tim pokja lingkungan hidup |
Menguak Jejak Karbon Tuna Longline di Perairan Samudera Hindia. Seperti Apa?. Sebagai salah satu samudera di perairan dunia, Samudera Hindia menyimpan potensi karbon yang sangat besar. Potensi tersebut bisa digunakan untuk menekan penambahan emisi yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu potensinya, adalah jejak karbon () perikanan ikan tuna, cakalang dan tongkol (TCT).Jejak tersebut ditemukan ada di Samudera Hindia pada 2016 dan dilakukan penelitian oleh tim Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Puslitbangkan) Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jejak tersebut mengikuti jejak serupa yang sudah ditemukan pada 2015 di area konvensi (WCPFC).Selain untuk keperluan penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan, penelitian yang dilakukan para ilmuwan tersebut dilakukan juga untuk mewujudkan perairan di Indonesia dilakukan dengan pengelolaan berkelanjutan. Hal itu, terutama karena Indonesia berkomitmen untuk ikut membantu menurunkan emisi pada 2020 mendatang.Peneliti Puslitbangkan KKP Suryanto mengatakan, pada 2020 mendatang Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 26 persen dari (BAU). Komitmen yang lahir dari pertemuan negara G-20 pada 2009 itu, kemudian diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).“Setelah itu, pada 2015 saat COP21 digelar di Paris (Perancis), Indonesia meningkatkan komitmennya menjadi 29 persen penurunan emisi pada 2030. Dan, dari jumlah tersebut, sebanyak satu persen berasal dari sektor transportasi laut,” ucap dia di Jakarta, Rabu (30/11/2016).Dengan misi tersebut, sektor kelautan dan perikanan ditantang untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam upaya penurunan emisi di tingkat nasional. Suryanto mengungkapkan, pada 2016, penelitian di Samudera Hindia dilakukan pada armada rawai tuna yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap di Jawa Tengah.Dari hasil penelitian tersebut, Suryanto menjelaskan, didapatkan data dasar jejak karbon TCT longline di Samudera Hindia. Sepanjang periode 2011 hingga 2015, terjadi perubahan tren peningkatan jumlah dan penurunan lama hari layar dengan tren tenaga mesin induk yang konstan.Akibatnya, terjadi peningkatan atau CPUE yang dijabarkan dalam ton per , penurunan atau FUI yang dijabarkan dalam ton bahan bakar minyak (BBM) per ton tangkapan, serta peningkatan energi yang digunakan dan didapatkan jejak emisi setara dengan emisi CO2.“Karena peningkatan tren CPUE jauh lebih kecil dibandingkan tren peningkatan pemanfaatan energi (HP x hari layar), maka tren jejak karbon (ton CO2e/ton tangkapan) meningkat,” jelas dia.Suryanto meneruskan, peningkatan tren jejak karbon semakin meningkat karena pengaruh fluktuasi porsi target tangkapan terhadap total tangkapan yang cukup signifikan. Secara ekonomi, hal tersebut juga berpengaruh terhadap porsi belanja bahan bakar terhadap hasil penjualan hasil tangkapan.Fakta tersebut, kata Suryanto, sebaiknya memang diperbaiki. Namun, itu diakuinya tidak mudah. Usaha termudah tanpa memerlukan investasi untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan operasional dilakukan dengan melakukan operasi yang terencana melalui pengaturan waktu dan kecepatan kapal serta penggunaan nakhoda yang berpengalaman.“Kemudian, pendekatan perawatan dapat dilakukan dengan perawatan terjadwal mesin induk dan mesin bantu serta pembersihan lambung kapal,” tutur dia.Suryanto memaparkan dari sisi pengelolaan pelabuhan perikanan, peningkatan frekuensi keberangkatan kapal dengan hari di laut yang singkat akan meningkatkan CPUE dan FUI dan itu berarti akan menurunkan jejak karbon karena menggunakan tenaga mesin kapal yang beroperasi.Namun, kata dia melanjutkan, pada kenyataannya, karena dominasi besar tenaga mesin induk kapal yang beroperasi relatif konstan, fakta di atas tersebut justru mengakibatkan tren jejak karbon dan porsi belanja BBM terhadap hasil penjualan hasil tangkapan meningkat.Saat ini, menurut Suryanto, upaya yang sedang dilakukan Pemerintah adalah mendorong usaha perikanan tangkap yang sangat bergantung pada armada kapal ikan untuk bisa berkontribusi dalam penurunan intensitas penggunaan energi. Tetap, lagi-lagi, kenyataan menunjukan bahwa data intensitas penggunaan bahan bakar pada armada perikanan belum tersedia.Fakta kontradiktif tersebut, menurut Suryanto, tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT). Dari kebijakan tersebut, TCT menjadi tulang punggung industri perikanan tangkap yang berpeluang untuk bersaing di pasar dunia.Di sisi lain, meski ada kebijakan dari KKP, Suryanto menyebutkan, ada fakta menarik yang menyebutkan kondisi perairan di wilayah pengelolaan perikanan RI (WPP-RI) 572 Samudera Hindia sebelah barat Sumatera sudah dalam kondisi Kondisi tersebut membuat perairan tersebut mendesak untuk dikurangi porsi penangkapannya.Tak hanya di barat Sumatera, menurut Suryanto, WPP-RI 573 Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa kondisinya juga tidak kalah mengenaskan karena saat ini sudah . Meski status tersebut membuat penangkapan ikan pelagis di WPP tersebut masih boleh, namun dia menekankan harus ada pengawasan yang sangat ketat sehingga tidak menjadi .Adapun, yang dimaksud ikan pelagis besar neritik, dijelaskan Suryanto, di antaranya adalah Cakalang, Tongkol, Tenggiri, Lemadang, dan Marlin. Dari data Statistik Perikanan Tangkap 2014 yang dirilis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP pada 2015, menyebutkan bahwa produksi TCT di Samudera Hindia jumlahnya mencapai 254.127 ton.Jumlah tersebut terdiri dari ikan tuna 32,4%, cakalang 18,6% dan tongkol 20,7%. Produksi TCT tersebut 1,4% diantaranya di daratkan di Cilacap. Sementara, armada penangkapan TCT yang berpangkalan di Cilacap dan Benoa (Bali) didominasi oleh tuna dengan target spesies kelompok ikan madidihang (), mata besar (), sirip biru selatan (), dan albakora.“Sementara, armada yang berpangkalan di PPS Nizam Zachman Muarabaru didominasi oleh (alat tangkap) pukat cincin dengan target spesies ikan cakalang dan tongkol, termasuk tuna berukuran kurang dari 60 cm,” papar Suryanto.Berdasarkan data pendaratan ikan armada rawai tuna yang berangkat dari dan bongkar muatan di PPS Cilacap dalam kurun 2011-2015 serta didukung dengan model konsumsi bahan bakar mesin induk dan mesin bantu yang diperoleh dengan pengukuran konsumsi BBM, menunjukkan bahwa tren hasil tangkapan per kapal meningkat.Sedangkan, tren intensitas pemakaian bahan bakar ( – FUI) justru menurun. Tren perubahan tersebut terjadi karena tren lama hari layar yang semakin pendek dan jumlah kapal per tahun meningkat, sedangkan tren besar tenaga mesin induk kapal dominan yang beroperasi tidak berubah.“Hal tersebut menyebabkan penurunan tren jejak karbon,” sebut dia.Analisa emisi mesin induk dan mesin bantu dengan menggunakan model konsumsi bahan bakar yang telah dikembangkan dan menggunakan standar faktor emisi berdasarkan panduan dari (IPCC) 2006 serta (GWP) berdasarkan IPCC (AR5) dan tanpa memperhitungkan emisi akibat kebocoran refrigerant R22 yang digunakan pada sistem pendingin ruang muat kapal, didapatkan kenaikan rerata jejak karbon armada rawai tuna sebesar 2,7 ton CO2e/ton.Berdasarkan tahap operasi, konsumsi bahan bakar terbesar armada rawai tuna adalah terjadi pada tahap cruise yang didefinisikan sebagai tahap operasi dari pelabuhan menuju daerah penangkapan, pergerakan dari daerah penangkapan ke daerah penangkapan lainnya dan perjalanan kembali dari daerah penangkapan kembali ke pelabuhan. Sedangkan pada armada huhate di Indonesia Timur konsumsi bahan bakar terbesar terjadi pada tahap operasi kapal dari daerah penangkapan ke bagan tempat mengambil umpan hidup. | [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
ketahanan komunitas | menguak jejak karbon tuna longline di perairan samudera hindia seperti apa sebagai salah satu samudera di perairan dunia samudera hindia menyimpan potensi karbon yang sangat besar potensi tersebut bisa digunakan untuk menekan penambahan emisi yang ada di dunia khususnya di indonesia salah satu potensinya adalah jejak karbon perikanan ikan tuna cakalang dan tongkol tctjejak tersebut ditemukan ada di samudera hindia pada dan dilakukan penelitian oleh tim badan penelitian dan pengembangan perikanan puslitbangkan badan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan balitbang kp kementerian kelautan dan perikanan jejak tersebut mengikuti jejak serupa yang sudah ditemukan pada di area konvensi wcpfcselain untuk keperluan penyusunan kebijakan kelautan dan perikanan penelitian yang dilakukan para ilmuwan tersebut dilakukan juga untuk mewujudkan perairan di indonesia dilakukan dengan pengelolaan berkelanjutan hal itu terutama karena indonesia berkomitmen untuk ikut membantu menurunkan emisi pada mendatangpeneliti puslitbangkan kkp suryanto mengatakan pada mendatang indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar persen dari bau komitmen yang lahir dari pertemuan negara g pada itu kemudian diturunkan dalam peraturan presiden nomor tahun tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca ran grksetelah itu pada saat cop digelar di paris perancis indonesia meningkatkan komitmennya menjadi persen penurunan emisi pada dan dari jumlah tersebut sebanyak satu persen berasal dari sektor transportasi laut ucap dia di jakarta rabu dengan misi tersebut sektor kelautan dan perikanan ditantang untuk ikut memberikan sumbangsihnya dalam upaya penurunan emisi di tingkat nasional suryanto mengungkapkan pada penelitian di samudera hindia dilakukan pada armada rawai tuna yang bersandar di pelabuhan perikanan samudera pps cilacap di jawa tengahdari hasil penelitian tersebut suryanto menjelaskan didapatkan data dasar jejak karbon tct longline di samudera hindia sepanjang periode hingga terjadi perubahan tren peningkatan jumlah dan penurunan lama hari layar dengan tren tenaga mesin induk yang konstanakibatnya terjadi peningkatan atau cpue yang dijabarkan dalam ton per penurunan atau fui yang dijabarkan dalam ton bahan bakar minyak bbm per ton tangkapan serta peningkatan energi yang digunakan dan didapatkan jejak emisi setara dengan emisi cokarena peningkatan tren cpue jauh lebih kecil dibandingkan tren peningkatan pemanfaatan energi hp x hari layar maka tren jejak karbon ton coeton tangkapan meningkat jelas diasuryanto meneruskan peningkatan tren jejak karbon semakin meningkat karena pengaruh fluktuasi porsi target tangkapan terhadap total tangkapan yang cukup signifikan secara ekonomi hal tersebut juga berpengaruh terhadap porsi belanja bahan bakar terhadap hasil penjualan hasil tangkapanfakta tersebut kata suryanto sebaiknya memang diperbaiki namun itu diakuinya tidak mudah usaha termudah tanpa memerlukan investasi untuk memperbaiki kondisi tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan operasional dilakukan dengan melakukan operasi yang terencana melalui pengaturan waktu dan kecepatan kapal serta penggunaan nakhoda yang berpengalamankemudian pendekatan perawatan dapat dilakukan dengan perawatan terjadwal mesin induk dan mesin bantu serta pembersihan lambung kapal tutur diasuryanto memaparkan dari sisi pengelolaan pelabuhan perikanan peningkatan frekuensi keberangkatan kapal dengan hari di laut yang singkat akan meningkatkan cpue dan fui dan itu berarti akan menurunkan jejak karbon karena menggunakan tenaga mesin kapal yang beroperasinamun kata dia melanjutkan pada kenyataannya karena dominasi besar tenaga mesin induk kapal yang beroperasi relatif konstan fakta di atas tersebut justru mengakibatkan tren jejak karbon dan porsi belanja bbm terhadap hasil penjualan hasil tangkapan meningkatsaat ini menurut suryanto upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah mendorong usaha perikanan tangkap yang sangat bergantung pada armada kapal ikan untuk bisa berkontribusi dalam penurunan intensitas penggunaan energi tetap lagilagi kenyataan menunjukan bahwa data intensitas penggunaan bahan bakar pada armada perikanan belum tersediafakta kontradiktif tersebut menurut suryanto tidak terlepas dari kebijakan kementerian kelautan dan perikanan kkp yang mengeluarkan keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor tahun tentang rencana pengelolaan perikanan tuna cakalang dan tongkol tct dari kebijakan tersebut tct menjadi tulang punggung industri perikanan tangkap yang berpeluang untuk bersaing di pasar duniadi sisi lain meski ada kebijakan dari kkp suryanto menyebutkan ada fakta menarik yang menyebutkan kondisi perairan di wilayah pengelolaan perikanan ri wppri samudera hindia sebelah barat sumatera sudah dalam kondisi kondisi tersebut membuat perairan tersebut mendesak untuk dikurangi porsi penangkapannyatak hanya di barat sumatera menurut suryanto wppri samudera hindia sebelah selatan jawa kondisinya juga tidak kalah mengenaskan karena saat ini sudah meski status tersebut membuat penangkapan ikan pelagis di wpp tersebut masih boleh namun dia menekankan harus ada pengawasan yang sangat ketat sehingga tidak menjadi adapun yang dimaksud ikan pelagis besar neritik dijelaskan suryanto di antaranya adalah cakalang tongkol tenggiri lemadang dan marlin dari data statistik perikanan tangkap yang dirilis direktorat jenderal perikanan tangkap kkp pada menyebutkan bahwa produksi tct di samudera hindia jumlahnya mencapai tonjumlah tersebut terdiri dari ikan tuna cakalang dan tongkol produksi tct tersebut diantaranya di daratkan di cilacap sementara armada penangkapan tct yang berpangkalan di cilacap dan benoa bali didominasi oleh tuna dengan target spesies kelompok ikan madidihang mata besar sirip biru selatan dan albakorasementara armada yang berpangkalan di pps nizam zachman muarabaru didominasi oleh alat tangkap pukat cincin dengan target spesies ikan cakalang dan tongkol termasuk tuna berukuran kurang dari cm papar suryantoberdasarkan data pendaratan ikan armada rawai tuna yang berangkat dari dan bongkar muatan di pps cilacap dalam kurun serta didukung dengan model konsumsi bahan bakar mesin induk dan mesin bantu yang diperoleh dengan pengukuran konsumsi bbm menunjukkan bahwa tren hasil tangkapan per kapal meningkatsedangkan tren intensitas pemakaian bahan bakar fui justru menurun tren perubahan tersebut terjadi karena tren lama hari layar yang semakin pendek dan jumlah kapal per tahun meningkat sedangkan tren besar tenaga mesin induk kapal dominan yang beroperasi tidak berubahhal tersebut menyebabkan penurunan tren jejak karbon sebut diaanalisa emisi mesin induk dan mesin bantu dengan menggunakan model konsumsi bahan bakar yang telah dikembangkan dan menggunakan standar faktor emisi berdasarkan panduan dari ipcc serta gwp berdasarkan ipcc ar dan tanpa memperhitungkan emisi akibat kebocoran refrigerant r yang digunakan pada sistem pendingin ruang muat kapal didapatkan kenaikan rerata jejak karbon armada rawai tuna sebesar ton coetonberdasarkan tahap operasi konsumsi bahan bakar terbesar armada rawai tuna adalah terjadi pada tahap cruise yang didefinisikan sebagai tahap operasi dari pelabuhan menuju daerah penangkapan pergerakan dari daerah penangkapan ke daerah penangkapan lainnya dan perjalanan kembali dari daerah penangkapan kembali ke pelabuhan sedangkan pada armada huhate di indonesia timur konsumsi bahan bakar terbesar terjadi pada tahap operasi kapal dari daerah penangkapan ke bagan tempat mengambil umpan hidup |
Pengembangan Listrik Tenaga Surya Masih Terkendala, Mengapa?. Proyek pembangkit listrik 35.000 Mega Watt, sekitar 25% bersumber energi terbarukan, antara lain menargetkan 6.400 MW untuk energi surya fotovoltaik (PV). Bagaimana kondisi energi panel surya ini di Indonesia?“(Untuk pembangkit energi terbarukan) ada beberapa sudah tender. Target minimal 5.000 MW tercapai pada 2019,” kata Direktur Konversi Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Maritje Hutapea.Menurut dia, penting bagi pemerintah menggenjot penggunaan energi baru dan terbarukan, salah satu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca 29% pada 2030.“Penting untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi serta meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri,” katanya.Meskipun begitu, dia menyadari industri fotovoltaik dalam negeri belum berkembang baik walau potensi alam sangat besar. Potensi energi matahari di Indonesia berkisar 4,8 kWh per meter persegi hari.“Animo masyarakat untuk industri fotovoltaik sangat besar, namun industri dalam negeri belum berkembang. Potensi bahan baku kita besar. Indonesia kaya pegunungan yang kaya batu silika,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Syarif Hidayat.Selama ini, kendala terbesar dalam pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)— sebagian besar dibangun di Indonesia bagian timur— dari segi pemeliharaan. “Pembangkit ini nya pada baterai. Banyak PLTS setelah dibangun dan dipakai baterai rusak. Bagaimana ini bisa dikelola dengan baik,” katanya.Syarif juga menyoroti industri komponen pembangkit ini belum berkembang hingga masih impor.Kondisi ini dibenarkan Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) BPPT, Andhika Prastawa. Dia bilang, industri fotovoltaik Indonesia masih rendah.Menurut studi kelayakan BPPT 2012, Indonesia sangat layak bangun industri panel surya karena sinar matahari stabil dan kaya daerah pegunungan sumber pasir silika sebagai bahan dasar lempengan untuk pembangkit ini.“Kita punya bahan dasar, bahan baku masih impor. Pasir silika, bahan utama industri ini, sayangnya masih diperdagangkan mentah,” katanya dalam Konsorsium Kemandirian Industri Fotovoltaik Nasional, akhir pekan lalu di Jakarta.Padahal, pasir silika biasa laku US$30 perton jika diolah menjadi solar sel bisa US$60 perkilogram.Teknologi ini, katanya, sudah diterapkan sejak 80-an dengan kapasitas instalasi, tahun 2015, sebesar 77 MWp dengan instalasi terbesar di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar IPP 5MWp.Industri ini, katanya, juga akan membuka lapangan pekerjaan, 35 kesempatan kerja per satu MW. “Dengan kata lain kalau program pemerintah ini (35.000 MW ) akan buka 35.000 kesempatan kerja,” katanya.Sisi lain, katanya, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil. “Konsekuensi logis, harus ada riset nasional pengembangan dan dana pendidikan yang cukup untuk industri ini. Kadang kita lupa kita industri tapi tak tenaga ahli dan teknis. Kemenristek Dikti perlu siapkan ini.”Sistem pembangkit listrik tenaga surya, katanya, ada dua, yakni (terhubung jala pakai modul surya dan inverter) dan (tak terhubung jala).Saat ini, baru ada 11 produsen modul fotovoltaik di Indonesia. Investasi swasta dalam industri fotovoltaik terbilang sepi, dugaan Andhika karena kebimbangan belum ada ‘pasar’ pasti.“Ini bak ayam dan telur. Produsen dulu atau pasar dulu? Tak salah juga kalau pemerintah mendorong karena jika swasta belum mau dirikan pabrik, pemerintah siapkan dulu.Pemerintah berkewajiban menciptakan pasar,” katanya.Saat ini, dari 82.190 desa di Indonesia ada 2519 desa belum teraliri listrik. Sebanyak 2.111 di Papua dan 262 di Papua Barat. Salah satu upaya percepatan melistriki desa belum berlistrik ini tentu dengan mengutamakan energi terbarukan seperti PLTS.Ada masalah lain menjadi kekhawatiran dalam industri panel surya ini adalah harga beli listrik PLN. Sebenarnya, pemerintah telah mengatur, soal mekanisme penawaran, proses penetapan pengembangan PLTS fotovoltaik dan penetapan harga beli oleh PLN. Namun, kata Maritje, implementasi peraturan menteri ini terkendala karena sistem belum ada.Kalau ada sistem online, diatur penetapan pengembang pembangkit fotovoltaik, mulai pendaftaran hingga lelang proyek”Kami sudah jadwalkan dua kali peluncuran sistem ini, selalu gagal karena bertepatan pergantian menteri,” katanya.Kendala lain, terkait revisi Permen Perindustrian tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) belum terbit. “Hari ini juga saya tagih ke Kemenperin, mana revisinya?” tanya Maritje.Masalah lain jadi sandungan implementasi permen ini terkait subsidi pengembang yang ditolak Badan Anggaran DPR. “Ini sedang dicarikan insentif. Sudah banyak pengembang PLTS berminat bangun PLTS di Indonesia, tapi ya itu kendalanya.”I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronikan Kementerian Perindustrian mengatakan, dalam pengembangan industri panel surya, target TKDN hingga 2018 sebesar 40%, 76% tahun 2020, 85% pada 2022 dan 90% di 2025.“Besaran komponen dalam negeri harus dipakai PLTS bukan sekadar menang-menangan tender. Untuk mendorong industri dan kemandirian dalam negeri,” katanya.Industri komponen ini, lanjut Suryawirawan, harus dengan standar produksi ketat.Menurut dia, ada lima investasi industri PLTS fotovoltaik kristalin yakni industridan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (APAMSI) Nick Nurrachman menyambut positif Kemenperin.“Sampai kita punya kemandirian, tetap akan ada impor karena kebutuhan sangat tinggi tetapi minimal ada suplai dalam negeri 50%,” katanya. | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas | pengembangan listrik tenaga surya masih terkendala mengapa proyek pembangkit listrik mega watt sekitar bersumber energi terbarukan antara lain menargetkan mw untuk energi surya fotovoltaik pv bagaimana kondisi energi panel surya ini di indonesiauntuk pembangkit energi terbarukan ada beberapa sudah tender target minimal mw tercapai pada kata direktur konversi energi baru dan terbarukan kementerian energi dan sumber daya mineral maritje hutapeamenurut dia penting bagi pemerintah menggenjot penggunaan energi baru dan terbarukan salah satu memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca pada penting untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi serta meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri katanyameskipun begitu dia menyadari industri fotovoltaik dalam negeri belum berkembang baik walau potensi alam sangat besar potensi energi matahari di indonesia berkisar kwh per meter persegi harianimo masyarakat untuk industri fotovoltaik sangat besar namun industri dalam negeri belum berkembang potensi bahan baku kita besar indonesia kaya pegunungan yang kaya batu silika kata sekretaris jenderal kementerian perindustrian syarif hidayatselama ini kendala terbesar dalam pembangkit listrik tenaga surya plts sebagian besar dibangun di indonesia bagian timur dari segi pemeliharaan pembangkit ini nya pada baterai banyak plts setelah dibangun dan dipakai baterai rusak bagaimana ini bisa dikelola dengan baik katanyasyarif juga menyoroti industri komponen pembangkit ini belum berkembang hingga masih imporkondisi ini dibenarkan kepala balai besar teknologi konversi energi btke bppt andhika prastawa dia bilang industri fotovoltaik indonesia masih rendahmenurut studi kelayakan bppt indonesia sangat layak bangun industri panel surya karena sinar matahari stabil dan kaya daerah pegunungan sumber pasir silika sebagai bahan dasar lempengan untuk pembangkit inikita punya bahan dasar bahan baku masih impor pasir silika bahan utama industri ini sayangnya masih diperdagangkan mentah katanya dalam konsorsium kemandirian industri fotovoltaik nasional akhir pekan lalu di jakartapadahal pasir silika biasa laku us perton jika diolah menjadi solar sel bisa us perkilogramteknologi ini katanya sudah diterapkan sejak an dengan kapasitas instalasi tahun sebesar mwp dengan instalasi terbesar di kupang nusa tenggara timur ntt sebesar ipp mwpindustri ini katanya juga akan membuka lapangan pekerjaan kesempatan kerja per satu mw dengan kata lain kalau program pemerintah ini mw akan buka kesempatan kerja katanyasisi lain katanya pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dan terampil konsekuensi logis harus ada riset nasional pengembangan dan dana pendidikan yang cukup untuk industri ini kadang kita lupa kita industri tapi tak tenaga ahli dan teknis kemenristek dikti perlu siapkan inisistem pembangkit listrik tenaga surya katanya ada dua yakni terhubung jala pakai modul surya dan inverter dan tak terhubung jalasaat ini baru ada produsen modul fotovoltaik di indonesia investasi swasta dalam industri fotovoltaik terbilang sepi dugaan andhika karena kebimbangan belum ada pasar pastiini bak ayam dan telur produsen dulu atau pasar dulu tak salah juga kalau pemerintah mendorong karena jika swasta belum mau dirikan pabrik pemerintah siapkan dulupemerintah berkewajiban menciptakan pasar katanyasaat ini dari desa di indonesia ada desa belum teraliri listrik sebanyak di papua dan di papua barat salah satu upaya percepatan melistriki desa belum berlistrik ini tentu dengan mengutamakan energi terbarukan seperti pltsada masalah lain menjadi kekhawatiran dalam industri panel surya ini adalah harga beli listrik pln sebenarnya pemerintah telah mengatur soal mekanisme penawaran proses penetapan pengembangan plts fotovoltaik dan penetapan harga beli oleh pln namun kata maritje implementasi peraturan menteri ini terkendala karena sistem belum adakalau ada sistem online diatur penetapan pengembang pembangkit fotovoltaik mulai pendaftaran hingga lelang proyekkami sudah jadwalkan dua kali peluncuran sistem ini selalu gagal karena bertepatan pergantian menteri katanyakendala lain terkait revisi permen perindustrian tentang tingkat komponen dalam negeri tkdn belum terbit hari ini juga saya tagih ke kemenperin mana revisinya tanya maritjemasalah lain jadi sandungan implementasi permen ini terkait subsidi pengembang yang ditolak badan anggaran dpr ini sedang dicarikan insentif sudah banyak pengembang plts berminat bangun plts di indonesia tapi ya itu kendalanyai gusti putu suryawirawan dirjen industri logam mesin alat transportasi dan elektronikan kementerian perindustrian mengatakan dalam pengembangan industri panel surya target tkdn hingga sebesar tahun pada dan di besaran komponen dalam negeri harus dipakai plts bukan sekadar menangmenangan tender untuk mendorong industri dan kemandirian dalam negeri katanyaindustri komponen ini lanjut suryawirawan harus dengan standar produksi ketatmenurut dia ada lima investasi industri plts fotovoltaik kristalin yakni industridan sekretaris jenderal asosiasi kontraktor listrik dan mekanikal indonesia apamsi nick nurrachman menyambut positif kemenperinsampai kita punya kemandirian tetap akan ada impor karena kebutuhan sangat tinggi tetapi minimal ada suplai dalam negeri katanya |
Pangan sampai Listrik di Nagari Ini dari Hutan yang Terjaga. Deru mobil Jeep menderu kencang, saat menaiki tanjakan bukit-bukit kecil. Alat transportasi tua ini, merupakan sarana pengantar selain motor atau berjalan kaki menuju Jorong Jolok Sungai Siriah Nagari Pulakek Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat.Jalanan tanah berbatu dan tebing-tebing curam menjadi pemandangan biasa di sepanjang perjalanan. Jorong Jolok Sungai Siriah, berada di hutan produksi terbatas berisi sekitar 240 jiwa.Jauh dari akses ke pusat kecamatan dan ibukota kabupaten, membuat jorong ini masih belum teraliri listrik negara. Beruntung mereka memiiki sungai beraliran deras dan terjaga.Secara geografis, jorong ini berada di hulu Sungai Kemingkiang. Warga berinisiatif membuat pembangkit listrik mikro hidro. Sejak akhir 2009, jorong ini sudah memiliki PLTMH dengan kapasitas daya 20 KiloWatt.Basrial, operator mikro hidro bersiap menuju rumah PLTMH di ujung desa. Dia setiap hari mengoperasikan pembangkit yang mulai hidup pukul 17.00 hingga 7.00 pagi, ecuali Jumat atau ada acara besar seperti pesta adat atau pernikahan, listrik bisa hidup siang hari.Warga jorong ini hanya wajib bayar Rp 20.000 setiap rumah, mereka sudah bisa menikmati listrik untuk berbagai kebutuhan. Tak hanya penerangan, mereka bisa pakai listrik untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti menonton televisi dan peralatan elektronik lain.Saat ini, katanya, ada sekitar 45 rumah tangga mengakses listrik mikro hidro ini. ”Pemasangan baru kena tarif Rp350.000. Ini termasuk biaya instalasi dan kabel,” katanya.Setiap bulan, Basrial menerima upah Rp50.000, selebihnya duit akan disimpan bendahara PLTMH untuk biaya perawatan. “Biaya perawatan lumayan mahal, kami belum bisa ganti yang bermasalah. Harga satu Rp1 juta.”Jorong ini, merupakan dusun sejak 1974. Menurut Datuk Katik Sutan Sabran Permato, tokoh masyarakat sana, inisiasi pembangunan PLTMH diusulkan bersamaan pembangunan jalan pada 2004. Namun, katanya, jorong baru menikmati listrik pada penghujung 2009.“Kita sudah disini sejak 1974, baru 2009 merasakan listrik memanfaatkan aliran sungai kami miliki.”Mereka sudah nyaman dengan PLTMH ini. Jikapun pemerintah peduli mereka, hendaknya prioritas akses jalan dan sekolah.“SD harus ke jorong tetangga. Kami berharap bisa merasakan kemerdekaan seperti daerah lain dengan sarana dan prasarana khusus pendidikan dan jalan. Kalau penerangan, kami sudah nyaman dengan PLTMH, Cuma butuh perbaikan ada yang rusak,” katanya.Warsi sudah menargetkan lima PLMTH, dua di Pakan Rabaah Timur, satu di Pakan Rabaa, satu di Pulakek Koto Baru dan satu di Simancuang.Sejak dua tahun silam, Nagari Pulakek Koto Baru, sudah mendapatkan SK penetapan areal kerja hutan nagari seluas 4.245 hektar, terdiri hutan lindung 2.255 hektar dan 2.010 hektar HPT.Fahmi Reza, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari Pulakkek Koto Baru mengatakan, areal HPT merupakan wilayah Jorong Jolok Sungai Siriah. “Hampir separuh hutan nagari di jorong ini. Awalnya kami usulkan 7.250 hektar, yang disetujui dan memperoleh SK 4.245 hektar,” katanya.Sebagian hutan berada di hulu Sungai Kemingkiang. Dengan menjaga hulu, katanya, kemandirian energi bisa terus terjaga. “Kenapa kami mengusulkan hutan nagari ini, salah satu untuk kemandirian energi juga. Kayu-kayu di hulu tak bleh sama sekali ditebang. Kami ada aturannya.”Sungai Kemingkiang, berperan penting bagi kehidupan di nagari ini. Nagari Pulakek Koto Baru terdiri dari enam jorong, yaitu Jorong Kepalo Bukik, Pulakek Tengah, Koto Birah, Air Batu, Mantarai Indah dan Sungai Siriah.Mayoritas warga menggantungkan hidup pada sawah dan perkebunan karet, dengan irigasi dari sungai itu. “Di Sungai Siriah saja ada ratusan hektar sawah, belum lagi jorong-jorong lain. Irigasi andalkan Sungai Kemingkiang.”Setahun lalu, Lembaga Pengelola Hutan Nagari Pulakek Koto Baru mendapatkan penetapan hak pengelolaan hutan nagari. Mereka kini, menyusun rencana kerja tahunan menitikberatkan beberapa poin termasuk kemandirian energi dari pengelolaan hutan berkelanjutan.“Kita berharap tak hanya kemandirian energi, juga mandiri pangan.Ini air sehari-hari dari hutan yang terjaga,” katanya.Adzan magrib terdengar dari surau di tengah-tengah perkampungan. Saya beserta rombongan bersiap meninggalkan kampung kecil di tengah hutan ini. Mereka memberikan contoh manusia hidup harmoni bersama alam. | [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | inisiatif energi terbarukan
ketahanan komunitas
peran pemerintah lokal | pangan sampai listrik di nagari ini dari hutan yang terjaga deru mobil jeep menderu kencang saat menaiki tanjakan bukitbukit kecil alat transportasi tua ini merupakan sarana pengantar selain motor atau berjalan kaki menuju jorong jolok sungai siriah nagari pulakek koto baru kecamatan sungai pagu solok selatan sumatera baratjalanan tanah berbatu dan tebingtebing curam menjadi pemandangan biasa di sepanjang perjalanan jorong jolok sungai siriah berada di hutan produksi terbatas berisi sekitar jiwajauh dari akses ke pusat kecamatan dan ibukota kabupaten membuat jorong ini masih belum teraliri listrik negara beruntung mereka memiiki sungai beraliran deras dan terjagasecara geografis jorong ini berada di hulu sungai kemingkiang warga berinisiatif membuat pembangkit listrik mikro hidro sejak akhir jorong ini sudah memiliki pltmh dengan kapasitas daya kilowattbasrial operator mikro hidro bersiap menuju rumah pltmh di ujung desa dia setiap hari mengoperasikan pembangkit yang mulai hidup pukul hingga pagi ecuali jumat atau ada acara besar seperti pesta adat atau pernikahan listrik bisa hidup siang hariwarga jorong ini hanya wajib bayar rp setiap rumah mereka sudah bisa menikmati listrik untuk berbagai kebutuhan tak hanya penerangan mereka bisa pakai listrik untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti menonton televisi dan peralatan elektronik lainsaat ini katanya ada sekitar rumah tangga mengakses listrik mikro hidro ini pemasangan baru kena tarif rp ini termasuk biaya instalasi dan kabel katanyasetiap bulan basrial menerima upah rp selebihnya duit akan disimpan bendahara pltmh untuk biaya perawatan biaya perawatan lumayan mahal kami belum bisa ganti yang bermasalah harga satu rp jutajorong ini merupakan dusun sejak menurut datuk katik sutan sabran permato tokoh masyarakat sana inisiasi pembangunan pltmh diusulkan bersamaan pembangunan jalan pada namun katanya jorong baru menikmati listrik pada penghujung kita sudah disini sejak baru merasakan listrik memanfaatkan aliran sungai kami milikimereka sudah nyaman dengan pltmh ini jikapun pemerintah peduli mereka hendaknya prioritas akses jalan dan sekolahsd harus ke jorong tetangga kami berharap bisa merasakan kemerdekaan seperti daerah lain dengan sarana dan prasarana khusus pendidikan dan jalan kalau penerangan kami sudah nyaman dengan pltmh cuma butuh perbaikan ada yang rusak katanyawarsi sudah menargetkan lima plmth dua di pakan rabaah timur satu di pakan rabaa satu di pulakek koto baru dan satu di simancuangsejak dua tahun silam nagari pulakek koto baru sudah mendapatkan sk penetapan areal kerja hutan nagari seluas hektar terdiri hutan lindung hektar dan hektar hptfahmi reza ketua lembaga pengelola hutan nagari pulakkek koto baru mengatakan areal hpt merupakan wilayah jorong jolok sungai siriah hampir separuh hutan nagari di jorong ini awalnya kami usulkan hektar yang disetujui dan memperoleh sk hektar katanyasebagian hutan berada di hulu sungai kemingkiang dengan menjaga hulu katanya kemandirian energi bisa terus terjaga kenapa kami mengusulkan hutan nagari ini salah satu untuk kemandirian energi juga kayukayu di hulu tak bleh sama sekali ditebang kami ada aturannyasungai kemingkiang berperan penting bagi kehidupan di nagari ini nagari pulakek koto baru terdiri dari enam jorong yaitu jorong kepalo bukik pulakek tengah koto birah air batu mantarai indah dan sungai siriahmayoritas warga menggantungkan hidup pada sawah dan perkebunan karet dengan irigasi dari sungai itu di sungai siriah saja ada ratusan hektar sawah belum lagi jorongjorong lain irigasi andalkan sungai kemingkiangsetahun lalu lembaga pengelola hutan nagari pulakek koto baru mendapatkan penetapan hak pengelolaan hutan nagari mereka kini menyusun rencana kerja tahunan menitikberatkan beberapa poin termasuk kemandirian energi dari pengelolaan hutan berkelanjutankita berharap tak hanya kemandirian energi juga mandiri panganini air seharihari dari hutan yang terjaga katanyaadzan magrib terdengar dari surau di tengahtengah perkampungan saya beserta rombongan bersiap meninggalkan kampung kecil di tengah hutan ini mereka memberikan contoh manusia hidup harmoni bersama alam |
Kala Limbah dan Operasi Kapal Batubara PLTU Pacitan Ganggu Konservasi Penyu (Bagian 2). Sepanjang pesisir pantai selatan Jawa dikenal menjadi habitat penyu bertelur. Mulai Pelabuhan Ratu (Sukabumi), Pantai Penyu (Cilacap), Pantai Samas (Bantul), Pantai Taman Kili-kili (Tranggalek), Pantai Taman Ria (Pacitan), Pantai Balekambang (Malang), hingga Pantai Puger (Banyuwangi).Papang Wida Kristianto, pegiat lingkungan bermukim di Nglebeng, Panggul, Trenggalek, mengatakan, setidaknya ada dua tempat konservasi penyu di sekitar PLTU Pacitan. Di Pantai Taman Kili-kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Trenggalek, dan Pantai Taman Ria, Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan.Kini laut selatan Trenggalek dan Pacitan menjadi jalur kapal tongkang pengangkut batubara untuk PLTU Pacitan.“Aktivitas tongkang batubara mengancam lingkungan laut di Trenggalek, Pacitan dan sekitar, serta menganggu aktivitas nelayan,” katanya.Dalam catatan dia, beberapa kali kapal tongkang terbakar, terdampar, atau tenggelam. Batubara yang diangkut lalu mencemari laut. Acap kali pula jaring nelayan tersangkut kapal-kapal itu.Pada 2011, nelayan Prigi, Trenggalek protes karena kapal tongkang batubara merusak jaring nelayan. Pada 2014, kapal tongkang batubara terseret ombak di Pantai Taman Kili-kili, juga di Joketro, Trenggalek.Tahun sama, nelayan Pantai Prigi, kembali protes karena ada kapal tongkang miring. Muatan batubara mengancam mencemari lautan. Lalu 2015, kapal tongkang batubara terbakar dan terguling di Pantai Pelang, Trenggalek dan Pantai Kunir, Pacitan.Data Profauna menyebut dari tujuh jenis penyu di dunia, enam di Indonesia. Keenam jenis itu adalah penyu hijau (), penyu sisik (), penyu lekang (), penyu belimbing (), penyu pipih (Natator depressus) dan penyu tempayan (). Semua penyu ini dilindungi UU.Saya mengunjungi konservasi penyu Taman Kili-kili bersama Papang, Jumat siang, 7 Oktober. Kantor konservasi sudah tutup. Kami ke rumah, Ari Gunawan, Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Konservasi Penyu Taman Kili-kili.Ada tiga jenis penyu bertelur di Pantai Taman Kili-kili. Mereka adalah penyu hijau, penyu sisik , dan penyu abu-abu. Nelayan pernah menjumpai penyu belimbing berukuran besar. Kini, tak ada lagi.Kata Ari, musim bertelur penyu ada pada Februari dan Agustus. Puncaknya Juni hingga Juli.“Mereka bertelur di sepanjang Pantai Kili-kili. Saat air pasang, banyak penyu yang naik untuk bertelur. Kalau siang air laut pasang, saya pastikan malam ada penyu naik,” ucap Ari.Batubara untuk PLTU Pacitan dari Kalimantan dan Sumatera. Batubara diangkut ke Jawa dengan kapal tongkang melewati rute Kalimantan atau Sumatera. Lalu menuju laut Jawa, ke timur, melewati selat Bali, menuju samudera Indonesia.Kapal selanjutnya menyusuri laut pesisir selatan Jawa, antara lain memasuki Trenggalek, sebelum sampai Pacitan.Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, mencukupi kebutuhan batubara 2,3 juta ton per tahun bagi PLTU Pacitan, setidaknya ada 20-30 trip kapal tongkang sebulan.Kapal tongkang berkapasitas 12.000 DWT (), dengan kapal penarik (vessel) berkapasitas 20 DWT. Kapal itu lalu lalang di area penyu yang akan naik ke pantai pesisir selatan Pacitan dan Trenggalek.“Saat banyak tongkang batubara sandar di sekitar Pantai Kili-kili pengaruh besar. Penyu naik sedikit.”Membandingkan data tahun lalu dan sekarang, pada 2015 jumlah penyu bertelur sekitar 20 di Pantai Taman Kili-kili. Pada 2016, penyu naik hampir 60. Tahun 2016, tukik dilepas 1.500, tahun lalu hanya 600.“Tahun lalu sekitar Pantai Kili-kili masih dipakai kapal tongkang batubara untuk buang anchor,” kata Papang.Akibatnya, jumlah naik bertelur di pantai sedikit. Saat itu, bahkan menganggu aktivitas nelayan, karena menutup jalan perahu nelayan melaut. Karena mengganggu nelayan, kapal tongkang sempat dilarang di Pantai Prigi.Gangguan atas konservasi penyu Taman Kili-kili, bukan hanya dari hilir mudik kapal tongkang, pengangkut batubara untuk suplai PLTU juga limbah dan tumpahan batubara.Seperti kejadian Januari 2015, sebuah kapal tongkang bermuatan 9.000 ton batubara terbakar dan terguling di Pantai Pelang kala akan mengirim batubara ke PLTU Pacitan.Tumpahan lalu mencemari lautan. Jarak Pantai Pelang ke Pantai Taman Kili-kili sekitar 1,5 kilometer.“Tukik kita mati banyak. Itu luar biasa. Karena kita masih pakai air laut ya. Pernah diuji di laboratorium Universitas Brawijaya, Malang. Memang air laut tercemar,” kata Ari. Kala itu, ada mahasiswa Universitas Brawijaya, magang di konservasi penyu Taman Kili-kili melakukan uji laboratorium.Kawasan konservasi yang dibangun sejak 2012 ini sekitar sembilan kilometer dari PLTU Pacitan, arah barat.Saya menemui Yanto, pengurus konservasi penyu di Pantai Taman Ria, Pacitan. Ratusan tukik tengah dipisahkan satu persatu, sebelum dilepasliarkan ke laut. Ada bak berpasir tempat telur penyu menetas, ada pula bak dihuni dua penyu.“Yang ini punggung pecah terkena baling-baling,” katanya. Tak sampai hati, saya urung mengambil gambar penyu dengan cangkang koyak itu.PT Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance, pengelola PLTU Pacitan pernah bekerjasama dengan konservasi pantai Taman Ria melepasliarkan penyu, seperti Agustus 2016, sekitar 800 tukik dilepas ke laut.Yanto memunguti tukik di konservasi penyu Pantai Taman Ria. Foto: Nuswantoro***Wuwu itu tampak kusam dan berdebu. Panjang sekitar satu meter, terbuat dari anyaman bambu. Bentuk mirip alat musik perkusi, djembe dengan tengah berlubang. Ini alat pencari ikan yang biasa dipakai Jemingan, warga Sumberejo, Pacitan, Jawa Tengah.Kini, wuwu sudah lama menganggur. Begitupun jaring ikan, yang teronggok di pojok ruangan.Jemingan seorang petani. Dulu, kala senggang, dia sering mencari ikan dan udang di Sungai Bawur. Sejak ada PLTU, tidak lagi.“Kalau mau cari lauk buat makan ya ke sungai, menjala ikan atau udang,” katanya. “Sekarang belanja ke warung.” Belanja ke warung, berarti pengeluaran tambahan bagi keluarga dia.Sungai Bawur, mengalir dari utara, meliuk-liuk hingga bermuara di Teluk Kondang, bagian selatan. Sebagian orang menyebut Teluk Bawur.Sungai melewati Sukorejo, Bonjong, Kedung Pring, dan Bawur. Saat kemarau air sungai surut, kadang kering. Kala hujan, sungai penuh air, jika laut pasang permukaan air Sungai Bawur naik.Dulu mudah bagi Jemingan, dan warga sekitar Sungai Bawur mendapat impun dan umung. Kini ikan-ikan pergi dari sungai.Impun adalah anak ikan. Kecil seperti teri, sering bergerombol. Di banyak tempat impun berharga mahal. Impun banyak di muara dan sungai dekat laut. Sedang umung adalah udang kecil, juga banyak di sungai atau muara.Saya bertemu Kadeni saat mendekat ke PLTU dari arah muara. Dia baru pulang menengok sawah. Katanya, ikan laut yang bertelur di sungai tak berani naik lagi.“Ikan ke sungai waktu air pasang. Sekarang sudah tidak ada. Tidak berani. Impun tidak ada. Lele juga hilang,” katanya.Kadeni juga bercerita tentang apa yang dilihat dengan polusi dari PLTU Pacitan.“Di bukit sebelah sana itu seperti kabut.” “Setiap hari. Kalau langit terang nanti kelihatan. Beberapa hari lalu sampai tower di sana itu tidak kelihatan.”Saat saya ke sana, cuaca mendung, sesekali hujan rintik.Dia menunjuk ke tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutet) di atas bukit. Posisi lebih tinggi dari bangunan PLTU. Kawat-kawat listrik tegangan tinggi menggelantung dari arah pembangkit menuju puncak bukit. Tersambung sepanjang 35,65 kilometer menuju Gardu Induk Pacitan Baru, dan 84,8 kilometer menuju Gardu Induk Wonogiri.Polusi yang menyerupai kabut seperti diceritakan Kadeni itu bukan keluar dari cerobong, tetapi dari arah bawah. Dekat pembuangan sisa batubara yang dibakar. Warna kecoklatan. Katanya, debu itu mudah larut saat diguyur hujan.“Tidak berpengaruh ke tanaman?” pancing saya.“Ke tanaman, ke lingkungan jelas berpengaruh. Tapi bagaimana ya, orang sini hanya sabar,” katanya.Sesabar-sabarnya warga, ada batas juga. Belakangan, pada pertengahan Oktober, sejumlah warga mengadukan polusi PLTU Pacitan, hingga berlanjut pertemuan di Kantor Desa Sumberejo. ) | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
polusi udara | kala limbah dan operasi kapal batubara pltu pacitan ganggu konservasi penyu bagian sepanjang pesisir pantai selatan jawa dikenal menjadi habitat penyu bertelur mulai pelabuhan ratu sukabumi pantai penyu cilacap pantai samas bantul pantai taman kilikili tranggalek pantai taman ria pacitan pantai balekambang malang hingga pantai puger banyuwangipapang wida kristianto pegiat lingkungan bermukim di nglebeng panggul trenggalek mengatakan setidaknya ada dua tempat konservasi penyu di sekitar pltu pacitan di pantai taman kilikili desa wonocoyo kecamatan panggul trenggalek dan pantai taman ria desa hadiwarno kecamatan ngadirojo pacitankini laut selatan trenggalek dan pacitan menjadi jalur kapal tongkang pengangkut batubara untuk pltu pacitanaktivitas tongkang batubara mengancam lingkungan laut di trenggalek pacitan dan sekitar serta menganggu aktivitas nelayan katanyadalam catatan dia beberapa kali kapal tongkang terbakar terdampar atau tenggelam batubara yang diangkut lalu mencemari laut acap kali pula jaring nelayan tersangkut kapalkapal itupada nelayan prigi trenggalek protes karena kapal tongkang batubara merusak jaring nelayan pada kapal tongkang batubara terseret ombak di pantai taman kilikili juga di joketro trenggalektahun sama nelayan pantai prigi kembali protes karena ada kapal tongkang miring muatan batubara mengancam mencemari lautan lalu kapal tongkang batubara terbakar dan terguling di pantai pelang trenggalek dan pantai kunir pacitandata profauna menyebut dari tujuh jenis penyu di dunia enam di indonesia keenam jenis itu adalah penyu hijau penyu sisik penyu lekang penyu belimbing penyu pipih natator depressus dan penyu tempayan semua penyu ini dilindungi uusaya mengunjungi konservasi penyu taman kilikili bersama papang jumat siang oktober kantor konservasi sudah tutup kami ke rumah ari gunawan ketua kelompok masyarakat pengawas konservasi penyu taman kilikiliada tiga jenis penyu bertelur di pantai taman kilikili mereka adalah penyu hijau penyu sisik dan penyu abuabu nelayan pernah menjumpai penyu belimbing berukuran besar kini tak ada lagikata ari musim bertelur penyu ada pada februari dan agustus puncaknya juni hingga julimereka bertelur di sepanjang pantai kilikili saat air pasang banyak penyu yang naik untuk bertelur kalau siang air laut pasang saya pastikan malam ada penyu naik ucap aribatubara untuk pltu pacitan dari kalimantan dan sumatera batubara diangkut ke jawa dengan kapal tongkang melewati rute kalimantan atau sumatera lalu menuju laut jawa ke timur melewati selat bali menuju samudera indonesiakapal selanjutnya menyusuri laut pesisir selatan jawa antara lain memasuki trenggalek sebelum sampai pacitandata kementerian energi dan sumber daya mineral menyebutkan mencukupi kebutuhan batubara juta ton per tahun bagi pltu pacitan setidaknya ada trip kapal tongkang sebulankapal tongkang berkapasitas dwt dengan kapal penarik vessel berkapasitas dwt kapal itu lalu lalang di area penyu yang akan naik ke pantai pesisir selatan pacitan dan trenggaleksaat banyak tongkang batubara sandar di sekitar pantai kilikili pengaruh besar penyu naik sedikitmembandingkan data tahun lalu dan sekarang pada jumlah penyu bertelur sekitar di pantai taman kilikili pada penyu naik hampir tahun tukik dilepas tahun lalu hanya tahun lalu sekitar pantai kilikili masih dipakai kapal tongkang batubara untuk buang anchor kata papangakibatnya jumlah naik bertelur di pantai sedikit saat itu bahkan menganggu aktivitas nelayan karena menutup jalan perahu nelayan melaut karena mengganggu nelayan kapal tongkang sempat dilarang di pantai prigigangguan atas konservasi penyu taman kilikili bukan hanya dari hilir mudik kapal tongkang pengangkut batubara untuk suplai pltu juga limbah dan tumpahan batubaraseperti kejadian januari sebuah kapal tongkang bermuatan ton batubara terbakar dan terguling di pantai pelang kala akan mengirim batubara ke pltu pacitantumpahan lalu mencemari lautan jarak pantai pelang ke pantai taman kilikili sekitar kilometertukik kita mati banyak itu luar biasa karena kita masih pakai air laut ya pernah diuji di laboratorium universitas brawijaya malang memang air laut tercemar kata ari kala itu ada mahasiswa universitas brawijaya magang di konservasi penyu taman kilikili melakukan uji laboratoriumkawasan konservasi yang dibangun sejak ini sekitar sembilan kilometer dari pltu pacitan arah baratsaya menemui yanto pengurus konservasi penyu di pantai taman ria pacitan ratusan tukik tengah dipisahkan satu persatu sebelum dilepasliarkan ke laut ada bak berpasir tempat telur penyu menetas ada pula bak dihuni dua penyuyang ini punggung pecah terkena balingbaling katanya tak sampai hati saya urung mengambil gambar penyu dengan cangkang koyak itupt pembangkit jawa bali unit bisnis jasa operation maintenance pengelola pltu pacitan pernah bekerjasama dengan konservasi pantai taman ria melepasliarkan penyu seperti agustus sekitar tukik dilepas ke lautyanto memunguti tukik di konservasi penyu pantai taman ria foto nuswantorowuwu itu tampak kusam dan berdebu panjang sekitar satu meter terbuat dari anyaman bambu bentuk mirip alat musik perkusi djembe dengan tengah berlubang ini alat pencari ikan yang biasa dipakai jemingan warga sumberejo pacitan jawa tengahkini wuwu sudah lama menganggur begitupun jaring ikan yang teronggok di pojok ruanganjemingan seorang petani dulu kala senggang dia sering mencari ikan dan udang di sungai bawur sejak ada pltu tidak lagikalau mau cari lauk buat makan ya ke sungai menjala ikan atau udang katanya sekarang belanja ke warung belanja ke warung berarti pengeluaran tambahan bagi keluarga diasungai bawur mengalir dari utara meliukliuk hingga bermuara di teluk kondang bagian selatan sebagian orang menyebut teluk bawursungai melewati sukorejo bonjong kedung pring dan bawur saat kemarau air sungai surut kadang kering kala hujan sungai penuh air jika laut pasang permukaan air sungai bawur naikdulu mudah bagi jemingan dan warga sekitar sungai bawur mendapat impun dan umung kini ikanikan pergi dari sungaiimpun adalah anak ikan kecil seperti teri sering bergerombol di banyak tempat impun berharga mahal impun banyak di muara dan sungai dekat laut sedang umung adalah udang kecil juga banyak di sungai atau muarasaya bertemu kadeni saat mendekat ke pltu dari arah muara dia baru pulang menengok sawah katanya ikan laut yang bertelur di sungai tak berani naik lagiikan ke sungai waktu air pasang sekarang sudah tidak ada tidak berani impun tidak ada lele juga hilang katanyakadeni juga bercerita tentang apa yang dilihat dengan polusi dari pltu pacitandi bukit sebelah sana itu seperti kabut setiap hari kalau langit terang nanti kelihatan beberapa hari lalu sampai tower di sana itu tidak kelihatansaat saya ke sana cuaca mendung sesekali hujan rintikdia menunjuk ke tower saluran udara tegangan tinggi sutet di atas bukit posisi lebih tinggi dari bangunan pltu kawatkawat listrik tegangan tinggi menggelantung dari arah pembangkit menuju puncak bukit tersambung sepanjang kilometer menuju gardu induk pacitan baru dan kilometer menuju gardu induk wonogiripolusi yang menyerupai kabut seperti diceritakan kadeni itu bukan keluar dari cerobong tetapi dari arah bawah dekat pembuangan sisa batubara yang dibakar warna kecoklatan katanya debu itu mudah larut saat diguyur hujantidak berpengaruh ke tanaman pancing sayake tanaman ke lingkungan jelas berpengaruh tapi bagaimana ya orang sini hanya sabar katanyasesabarsabarnya warga ada batas juga belakangan pada pertengahan oktober sejumlah warga mengadukan polusi pltu pacitan hingga berlanjut pertemuan di kantor desa sumberejo |
Bercermin dari Kasus Rembang: Sulitnya Warga Dapatkan Keadilan Walau Menang Pengadilan Tertinggi. Sukinah tak menyangka, perjalanan sejauh 130 Kilometer lebih, dari Kabupaten Rembang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang berbuah kebohongan. Setiap langkah kaki bersama ratusan warga lain, diiringi doa untuk Ibu Bumi di Pegunungan Karst Kendeng.“Doa ini mereka ucapkan setiap langkah kaki.Pada 9 Desember 2016, Sukinah mendengar langsung Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baru.Raut muka ratusan warga pun terlihat kecewa dan marah. “Dulu janji jika warga menang tak akan ada pabrik semen. Ketika putusan Mahkamah Agung memenangkan warga, Gubernur ingkar janji,” katanya.Semangat perjuangan mereka tak surut. Mereka kompak dan makin bersemangat melawan. Senin, (19/12/16), mereka aksi mendirikan tenda perjuangan di depan Kantor Gubernur Jateng, dan tak akan pulang ke desa hingga zjin lingkungan dicabut dan pabrik semen ditutup.Dukungan terhadap warga yang menolak pembangunan pabrik semen atau Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di Rembang makin meluas. Gus Nuril Arifin, pengasuh Pesantren Soko Tunggal Semarang, datang langsung ke tenda.Dulu, katanya, ketika datang ke pondok saat pencalonan Gubernur akan berpihak pada kaum tani, janji itu diingkari.Warga berjuang dengan hati tulus meminta penguasa mendengarkan rakyat. Dia bilang, Al-Quran jelas menyatakan, pemimpin itu menyejahterakan orang. Warga ini punya misi sangat luhur melestarikan Ibu pertiwi.Menurut Gus Nuril, Ganjar Pranowo harus segera menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. Gubernur tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik.“Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan,” kata Gus Nuril, Selasa, (20/12/16).Di Jakarta, pada 22 Desember 2016, Komite Nasional Pembaharuan Agraria (KNPA) bersama JMPPK di Kantor Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyikapi Gubernur Jateng mengeluarkan izin baru dengan dalil “hanya berupa amandemen bukan izin baru.” Alasannya, perusahaan berganti nama dari PT. Semen Gresik ke PT. Semen Indonesia. Termasuk perubahan luasan tambang dari 520 hektar menjadi 293 hektar, di lokasi dan kegiatan yang masih sama dengan izin sebelumnya.Dewi Kartika, Sekjen KPA mengatakan, pembatalan izin berdasarkan putusan Peninjauan Kembali MA, seperti diatur dalam Pasal 40 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi “dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.”Dengan begitu, kata Dewi, seluruh kegiatan Semen Gresik dibatalkan. Tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti nama.“Hukuman pembatalan izin tetap melekat. Jelaslah Ganjar Pranowo melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final,” katanya.Tambang semen, katanya, selain menggusur lahan, eksploitasi operasi pabrik akan merusak Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Pegunungan Kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar 153.402 petani Rembang. Padahal, Watuputi telah ditetapkan Presiden melalui Keputusan Presiden RI nomor 26/2011 sebagai salah satu CAT dilindungi.Hak petani atas tanah jelas dijamin UU. Penerbitan izin pembangunan pabrik semen oleh Pemerintah Jateng, katanya, tanpa memperhatikan dampak sosial, budaya, ekonomi din ekologis yang lebih utuh dan luas, merupakan tindakan merampas hak-hak dasar warga. Para Sedulur Sikep menggantungkan hidup sebagai petani. Dalam keseharian, katanya, warga Kendeng membutuhkan tanah, sekaligus air sebagai tiang penopang keberlangsungan hidup.Siti Rakhma Mary, kuasa hukum warga mengatakan, tindakan Gubernur Jateng memberikan izin baru merupakan pengingkaran putusan MA, yang final dan mengikat. “Ganjar Pranowo lebih berpihak ke pabrik semen daripada rakyat sendiri. Jelas melanggar hukum,” katanya.Pemerintah Jateng, katanya, jelas merampas hak-hak agraria warga Rembang. Sejak awal kebijakan pembangunan pabrik semen telah dipaksakan dan sarat kepentingan ekonomi semata.Jadi, berbagai cara pemerintah daerah agar ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di Rembang, maupun Jateng terus berjalan.Gunretno, perwakilan JMPPK dan Sedulur Sikep Pati mengatakan, ketidakpatuhan Gubernur Jateng terhadap putusan MA bentuk pelanggaran hukum dan ingkar janji pada rakyat, terutama petani.Dia berjanji akan bikin Jateng ijo royo-royo atau berdaulat pangan. Kenyataan, kebijakan merusak sumber air warga. Izin lingkungan terbit berkelit atas nama addendum, bagi Gunretno siasat menghindar dari kewajiban mencabut izin lingkungan lama lama dan menutup pabrik semen.“Pertemuan 22 warga dengan Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2016 diputuskan segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan Kedeng melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dikoordinir Kantor Staf Presiden (KSP). Selama proses satu tahun KLHS semua izin dihentikan,” katanya.Bukan menghentikan operasi pabrik semen, katanya, diam-diam Gubernur malah mengeluarkan izin baru. Perbuatan itu, katanya, jelas melawan hukum. Kekuatan hukum, katanya, ternyata masih dikangkangi pejabat di negeri ini, petani dan rakyat kecil terus dipermainkan di meja hijau.“Izin lingkungan baru itu tanpa pemberitahuan ke publik dan tanpa dokumen Amdal. Artinya gubernur melanggar hukum.”Dia bilang, Presiden, sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi, harus menjamin dan memastikan aparat di bawah, yakni Gubernur Jateng bisa mematuhi putusan hukum. Juga, melindungi hak-hak dasar warga, sekaligus memberikan teguran, sanksi kepada Gubernur yang berupaya mengingkari hukum dan kesepakatan politik Presiden atas kasus Rembang.Direktur Eksekutif Walhi Nasional, Nur Hidayati mengatakan, Walhi dan warga Rembang yakni Joko Prianto dkk, sebagai penggugat merasa berkepentingan kelangsungan perlindungan lingkungan hidup masyarakat dalam wilayah izin Semen Indonesia. “Tafsir Gubernur cenderung keliru dan melampaui hukum,” katanya.Wakhi, perlu meluruskan isi putusan supaya masyarakat memahami soal pembatalan izin lingkungan Semen Indonesia itu. , Walhi dan masyarakat memilih mengajukan gugatan atas terbit izin lingkungan Semen Indonesia, bukan izin operasional atau izin-izin.Merujuk UU PPLH dan PP Izin Lingkungan, katanya, izin lingkungan merupakan persyaratan memperoleh izin usaha. Jika izin lingkungan dicabut baik oleh penerbit maupun pengadilan, izin usaha atau kegiatan dibatalkan.“Artinya putusan PK yang mencabut izin lingkungan Semen Indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lain,” kata Yaya, panggilan akrabnya.Gubernur, katanya, selaku penerbit izin lingkungan seharusnya menaati isi putusan MA, bukan mengambil langkah menafsirkan sendiri atau memberikan opini salah dalam mengartikan putusan PK ini.Pemerintah yang telah membentuk tim kecil buat menyiapi putusan MA, seyogyanya bukan menafsirkan isi putusan. Bahkan, katanya, jangan dipakai mengelak dari kewajiban mencabut izin lingkungan Semen Indonesia.Seharusnya, tim kecil ini dibentuk untuk memudahkan proses pencabutan izin dan memberikan solusi berikutnya.“Tim kecil tak boleh melampaui hukum yang berlaku, apalagi sekarang sudah ada perintah jelas dari Presiden untuk menyusun KLHS.”, Semen Indonesia mengajukan permohonan perubahan melalui penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru atau penyampaian dan penilaian adendum ANDAL dan RKL-RPL. “Apakah penyusunan Amdal baru sudah dilakukan? Kita semua menyakini berdasarkan fakta, belum pernah ada proses penyusunan Amdal baru.”Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional Merah Johansyah mengatakan, Presiden Jokowi, Gubernur dan Bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar warga Rembang atas kekayaan agrarian.Presiden dan Mendagri, katanya, harus memanggil Gubernur Jateng agar mengikuti putusan PK MA yang memenangkan warga. “Pabrik harus dibatakan dan dihentikan pembangunan.”Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya, jangan sekadar buang badan dengan mendesak Ganjar mencabut, tetapi mengambil alih kewenangan pemerintah daerah yang mengabaikan putusan pengadilan.Selain itu, kata Merah, PDIP sebagai pengusung Ganjar juga harus malu dan bertanggung jawab, karena kader telah penistaan terhadap produk hukum. Seharusnya, PDIP yang mengklaim sebagai partai wong cilik (orang kecil) punya sikap tegas.Empat puluh enam tokoh hukum dan sosial, baik dosen praktisi dan aktivis sosial ramai-ramai menyatakan sikap terhadap tindakan Gubernur Jateng, yang mengkhianati rakyat dan melawan hukum.Mereka itu antara lain Asfinawati, (Dosen Fakultas Hukum Jentera Law School), Herlambang P. Wiratraman (Dosen Fakultas Hukum dan Ketua Pusat Studi Hukum dan HAM (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya), Benny D Setianto (Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata), Herry Supriyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada), W. Riawan Tjandra (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta).Lalu, L. Eddy Wiwoho, Donny Danardono (Dosen dan Ketua Prodi Magister Lingkungan dan Perkotaan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang) dan Esmi Warasih Pujirahayu (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang).Menurut Zainal Arifin, LBH Semarang, pernyataan ini muncul karena meskipun pengadilan memenangkan tahapan PK tak lantas warga Rembang sepenuhnya menang lantaran Gubernur berupaya “mengakali” putusan ini.Upaya mengakali hukum ini, katanya, antara lain dengan pernyataan Gubernur bahwa tak ada perintah putusan menyatakan pabrik harus setop.Upaya Gubernur mengakali hukum, katanya, juga dengan penerbitan diam-diam Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang.Jumat (23/12/16) atau hari kelima warga Rembang mendirikan tenda di depan Kantor Gubernur Jateng, menghadapi perlakuan represif aparat.Joko Prianto dihubungi mengatakan, kejadian bermula sekitar pukul 08.00, massa aksi dihalangi mendirikan tenda oleh Polrestabes Kota Semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuh.Alasan ini, dicari-cari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum. Lantaran aksi sesuai ketentuan UU Nomor 9 tahun 1998, akhirnya Polrestabes membiarkan pendirian tenda.Kemudian, sekitar pukul 11.20, massa aksi menolak pabrik semen didatangi Satpol PP Semarang diminta membongkar tenda. Tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum membongkar, Satpol PP Semarang membongkar tenda itu. “Semua disita Satpol PP.”Beberapa personel Satpol PP Semarang saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda, mengaku tak tahu dan tampak bingung. Pasca pembongkaran tenda, Mudzakir, Komandan Regu Satpol PP yang bertugas membongkar tenda, menyatakan, dasar pembongkaran tenda adalah Perda Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.Dengan fakta ini, katanya, tampak upaya di luar hukum oleh Polrestabes maupun Satpol PP untuk menghalang-halangi penyampaian pendapat di muka umum.Gubernur Jateng Ganjar Pranowo seperti disampaikan pada program Mata Najwa, Rabu, (21/ 12/16), seperti pernyataan sebelumnya bilang bukan izin baru hanya addendum. Dia mengatakan, akan menyikapi putusan MA setelah 17 Januari 2017, sesuai batasan waktu perundang-undangan. | [0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | ekosistem
mengatasi dampak yang tidak proporsional
peran pemerintah lokal | bercermin dari kasus rembang sulitnya warga dapatkan keadilan walau menang pengadilan tertinggi sukinah tak menyangka perjalanan sejauh kilometer lebih dari kabupaten rembang menuju kantor gubernur jawa tengah di semarang berbuah kebohongan setiap langkah kaki bersama ratusan warga lain diiringi doa untuk ibu bumi di pegunungan karst kendengdoa ini mereka ucapkan setiap langkah kakipada desember sukinah mendengar langsung gubernur jateng ganjar pranowo sudah menerbitkan izin lingkungan baruraut muka ratusan warga pun terlihat kecewa dan marah dulu janji jika warga menang tak akan ada pabrik semen ketika putusan mahkamah agung memenangkan warga gubernur ingkar janji katanyasemangat perjuangan mereka tak surut mereka kompak dan makin bersemangat melawan senin mereka aksi mendirikan tenda perjuangan di depan kantor gubernur jateng dan tak akan pulang ke desa hingga zjin lingkungan dicabut dan pabrik semen ditutupdukungan terhadap warga yang menolak pembangunan pabrik semen atau jaringan masyarakat peduli pegunungan kendeng jmppk di rembang makin meluas gus nuril arifin pengasuh pesantren soko tunggal semarang datang langsung ke tendadulu katanya ketika datang ke pondok saat pencalonan gubernur akan berpihak pada kaum tani janji itu diingkariwarga berjuang dengan hati tulus meminta penguasa mendengarkan rakyat dia bilang alquran jelas menyatakan pemimpin itu menyejahterakan orang warga ini punya misi sangat luhur melestarikan ibu pertiwimenurut gus nuril ganjar pranowo harus segera menghentikan operasi pabrik semen di rembang gubernur tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrikdiberi kekuasaan untuk merusak alam ini tidak konsekuen janji kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan kata gus nuril selasa di jakarta pada desember komite nasional pembaharuan agraria knpa bersama jmppk di kantor konsorsium pembaharuan agraria kpa menyikapi gubernur jateng mengeluarkan izin baru dengan dalil hanya berupa amandemen bukan izin baru alasannya perusahaan berganti nama dari pt semen gresik ke pt semen indonesia termasuk perubahan luasan tambang dari hektar menjadi hektar di lokasi dan kegiatan yang masih sama dengan izin sebelumnyadewi kartika sekjen kpa mengatakan pembatalan izin berdasarkan putusan peninjauan kembali ma seperti diatur dalam pasal uu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbunyi dalam hal izin lingkungan dicabut izin usaha danatau kegiatan dibatalkandengan begitu kata dewi seluruh kegiatan semen gresik dibatalkan tak ada dasar hukum pengecualian apabila perusahaan telah berganti namahukuman pembatalan izin tetap melekat jelaslah ganjar pranowo melakukan perbuatan melawan hukum karena mengingkari kekuatan hukum tetap dan final katanyatambang semen katanya selain menggusur lahan eksploitasi operasi pabrik akan merusak cekungan air tanah cat watuputih di pegunungan kendeng yang menopang kebutuhan air bagi sekitar petani rembang padahal watuputi telah ditetapkan presiden melalui keputusan presiden ri nomor sebagai salah satu cat dilindungihak petani atas tanah jelas dijamin uu penerbitan izin pembangunan pabrik semen oleh pemerintah jateng katanya tanpa memperhatikan dampak sosial budaya ekonomi din ekologis yang lebih utuh dan luas merupakan tindakan merampas hakhak dasar warga para sedulur sikep menggantungkan hidup sebagai petani dalam keseharian katanya warga kendeng membutuhkan tanah sekaligus air sebagai tiang penopang keberlangsungan hidupsiti rakhma mary kuasa hukum warga mengatakan tindakan gubernur jateng memberikan izin baru merupakan pengingkaran putusan ma yang final dan mengikat ganjar pranowo lebih berpihak ke pabrik semen daripada rakyat sendiri jelas melanggar hukum katanyapemerintah jateng katanya jelas merampas hakhak agraria warga rembang sejak awal kebijakan pembangunan pabrik semen telah dipaksakan dan sarat kepentingan ekonomi sematajadi berbagai cara pemerintah daerah agar ekspansi tambang dan pembangunan pabrik semen di rembang maupun jateng terus berjalangunretno perwakilan jmppk dan sedulur sikep pati mengatakan ketidakpatuhan gubernur jateng terhadap putusan ma bentuk pelanggaran hukum dan ingkar janji pada rakyat terutama petanidia berjanji akan bikin jateng ijo royoroyo atau berdaulat pangan kenyataan kebijakan merusak sumber air warga izin lingkungan terbit berkelit atas nama addendum bagi gunretno siasat menghindar dari kewajiban mencabut izin lingkungan lama lama dan menutup pabrik semenpertemuan warga dengan presiden joko widodo pada agustus diputuskan segera dibuat analisa daya dukung dan daya tampung pegunungan kedeng melalui kajian lingkungan hidup strategis klhs dikoordinir kantor staf presiden ksp selama proses satu tahun klhs semua izin dihentikan katanyabukan menghentikan operasi pabrik semen katanya diamdiam gubernur malah mengeluarkan izin baru perbuatan itu katanya jelas melawan hukum kekuatan hukum katanya ternyata masih dikangkangi pejabat di negeri ini petani dan rakyat kecil terus dipermainkan di meja hijauizin lingkungan baru itu tanpa pemberitahuan ke publik dan tanpa dokumen amdal artinya gubernur melanggar hukumdia bilang presiden sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi harus menjamin dan memastikan aparat di bawah yakni gubernur jateng bisa mematuhi putusan hukum juga melindungi hakhak dasar warga sekaligus memberikan teguran sanksi kepada gubernur yang berupaya mengingkari hukum dan kesepakatan politik presiden atas kasus rembangdirektur eksekutif walhi nasional nur hidayati mengatakan walhi dan warga rembang yakni joko prianto dkk sebagai penggugat merasa berkepentingan kelangsungan perlindungan lingkungan hidup masyarakat dalam wilayah izin semen indonesia tafsir gubernur cenderung keliru dan melampaui hukum katanyawakhi perlu meluruskan isi putusan supaya masyarakat memahami soal pembatalan izin lingkungan semen indonesia itu walhi dan masyarakat memilih mengajukan gugatan atas terbit izin lingkungan semen indonesia bukan izin operasional atau izinizinmerujuk uu pplh dan pp izin lingkungan katanya izin lingkungan merupakan persyaratan memperoleh izin usaha jika izin lingkungan dicabut baik oleh penerbit maupun pengadilan izin usaha atau kegiatan dibatalkanartinya putusan pk yang mencabut izin lingkungan semen indonesia termasuk juga membatalkan izin operasional dan izin konstruksi atau izin dengan nama lain kata yaya panggilan akrabnyagubernur katanya selaku penerbit izin lingkungan seharusnya menaati isi putusan ma bukan mengambil langkah menafsirkan sendiri atau memberikan opini salah dalam mengartikan putusan pk inipemerintah yang telah membentuk tim kecil buat menyiapi putusan ma seyogyanya bukan menafsirkan isi putusan bahkan katanya jangan dipakai mengelak dari kewajiban mencabut izin lingkungan semen indonesiaseharusnya tim kecil ini dibentuk untuk memudahkan proses pencabutan izin dan memberikan solusi berikutnyatim kecil tak boleh melampaui hukum yang berlaku apalagi sekarang sudah ada perintah jelas dari presiden untuk menyusun klhs semen indonesia mengajukan permohonan perubahan melalui penyusunan dan penilaian dokumen amdal baru atau penyampaian dan penilaian adendum andal dan rklrpl apakah penyusunan amdal baru sudah dilakukan kita semua menyakini berdasarkan fakta belum pernah ada proses penyusunan amdal barukoordinator jaringan advokasi tambang jatam nasional merah johansyah mengatakan presiden jokowi gubernur dan bupati harus menjamin prioritas pemenuhan dan penghormatan hakhak dasar warga rembang atas kekayaan agrarianpresiden dan mendagri katanya harus memanggil gubernur jateng agar mengikuti putusan pk ma yang memenangkan warga pabrik harus dibatakan dan dihentikan pembangunanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan katanya jangan sekadar buang badan dengan mendesak ganjar mencabut tetapi mengambil alih kewenangan pemerintah daerah yang mengabaikan putusan pengadilanselain itu kata merah pdip sebagai pengusung ganjar juga harus malu dan bertanggung jawab karena kader telah penistaan terhadap produk hukum seharusnya pdip yang mengklaim sebagai partai wong cilik orang kecil punya sikap tegasempat puluh enam tokoh hukum dan sosial baik dosen praktisi dan aktivis sosial ramairamai menyatakan sikap terhadap tindakan gubernur jateng yang mengkhianati rakyat dan melawan hukummereka itu antara lain asfinawati dosen fakultas hukum jentera law school herlambang p wiratraman dosen fakultas hukum dan ketua pusat studi hukum dan ham hrls fakultas hukum universitas airlangga surabaya benny d setianto fakultas hukum dan komunikasi unika soegijapranata herry supriyono fakultas hukum universitas gadjah mada w riawan tjandra fakultas hukum universitas atmajaya yogyakartalalu l eddy wiwoho donny danardono dosen dan ketua prodi magister lingkungan dan perkotaan universitas katolik soegijapranata semarang dan esmi warasih pujirahayu guru besar fakultas hukum universitas diponegoro semarangmenurut zainal arifin lbh semarang pernyataan ini muncul karena meskipun pengadilan memenangkan tahapan pk tak lantas warga rembang sepenuhnya menang lantaran gubernur berupaya mengakali putusan iniupaya mengakali hukum ini katanya antara lain dengan pernyataan gubernur bahwa tak ada perintah putusan menyatakan pabrik harus setopupaya gubernur mengakali hukum katanya juga dengan penerbitan diamdiam keputusan gubernur tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bahan baku semen dan pembangunan serta pengoperasian pabrik semen pt semen indonesia persero tbk di kabupaten rembangjumat atau hari kelima warga rembang mendirikan tenda di depan kantor gubernur jateng menghadapi perlakuan represif aparatjoko prianto dihubungi mengatakan kejadian bermula sekitar pukul massa aksi dihalangi mendirikan tenda oleh polrestabes kota semarang dengan alasan mengganggu pedestrian dan kumuhalasan ini dicaricari untuk membenarkan tindakan pelarangan penyampaian pendapat di muka umum lantaran aksi sesuai ketentuan uu nomor tahun akhirnya polrestabes membiarkan pendirian tendakemudian sekitar pukul massa aksi menolak pabrik semen didatangi satpol pp semarang diminta membongkar tenda tanpa menyebutkan dasar hukum sebelum membongkar satpol pp semarang membongkar tenda itu semua disita satpol ppbeberapa personel satpol pp semarang saat ditanya mengenai dasar hukum pembongkaran tenda mengaku tak tahu dan tampak bingung pasca pembongkaran tenda mudzakir komandan regu satpol pp yang bertugas membongkar tenda menyatakan dasar pembongkaran tenda adalah perda kota semarang nomor tahun tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki limadengan fakta ini katanya tampak upaya di luar hukum oleh polrestabes maupun satpol pp untuk menghalanghalangi penyampaian pendapat di muka umumgubernur jateng ganjar pranowo seperti disampaikan pada program mata najwa rabu seperti pernyataan sebelumnya bilang bukan izin baru hanya addendum dia mengatakan akan menyikapi putusan ma setelah januari sesuai batasan waktu perundangundangan |
Cerita dari Sekitar PLTU Pacitan, Warga Batuk Menahun sampai Debu Kotori Pemukiman (Bagian 3). Cagak Telu, lumayan sepi, Kamis sore Oktober lalu. Sedari siang orang datang silih berganti ke mari. Kini hanya tersisa tujuh pengunjung, termasuk saya.Cerobong atau untuk membuang panas dari boiler pembangkit itu tampak menjulang tinggi. Ujung bercat selang seling merah putih. Tinggi sekitar 275 meter. Beberapa cerobong lebih kecil tengah mengeluarkan asap putih.Di kejauhan ada kapal tongkang batubara tengah bongkar muatan. Di sebelah selatan bangunan, dengan latar belakang laut selatan atau Samudera Indonesia. Sebelah utara, Jalan Lintas Selatan, mulus, tetapi gelap saat malam karena tak ada penerangan jalan.Cagak Telu telah menjadi lokasi favorit baru di Pacitan. Terutama bagi mereka yang kepincut kemegahan PLTU. Foto pembangkit listrik dari atas bukit yang pun bertebaran di internet.Nama Cagak Telu berasal dari tiga tiang teronggok di atas bukit, persis di jalan masuk. Ada empat warung di area itu. Pengunjung bisa melepas lelah, menikmati panorama, sambil melahap makanan.Jarak PLTU Pacitan ke Cagak Telu sekitar satu km, namun suara deru mirip suara genset dari PLTU masih jelas terdengar, menimbun suara debur ombak laut selatan.Hari beranjak sore. Enam anak muda mengendarai sepeda motor merapat ke warung tempat saya menghabiskan segelas kopi. Pemilik warung memilih menutup warung. Di antara mereka, ada yang membawa botol air mineral berisi cairan bening. Rupanya inilah yang membuat pemilik warung memutuskan tutup. Saya memilih bertahan.Sejurus kemudian, salah satu dari mereka yang aktif berbicara kepada saya menawarkan minuman. Saya dengan halus menolak.“Kuping,” katanya memperkenalkan diri, seperti gelisah. Dia mengaku tinggal di desa sekitar PLTU.Itu nama panggilannya. Telinga dia memang terlihat lebar dan besar. Dia juga mengaku bekerja di PLTU Pacitan sebagai petugas , namun kadang-kadang masih disuruh mengangkat batubara. Dia kesal dengan pekerjaannya.Dia bercerita soal polusi debu yang menempel di rumput dan dedaunan, hingga peternak mencari pakan mestilah mencuci terlebih dulu sebelum diberikan ke ternak.“Kalau pagi angin ke utara, siang ke selatan,” katanya. Angin telah membawa debu-debu batubara ke permukiman warga, termasuk rumahnya.Sayang, omongan dia tak langsung bisa dipercaya. Mulutnya bau alkohol. Usai minum salah satu dari mereka muntah-muntah. Menjelang hari gelap kami pun berpisah.* * * * *Teluk Bawur, mancakup tiga desa yaitu Pager Lor, Sukorejo, dan Sumberejo. Warga dari dua wilayah yang disebut terakhir mengeluhkan debu batubara beterbangan ke permukiman mereka.“Ya ada, walau tidak seberapa. Dampak dirasakan akhir-akhir ini wilayah terdekat, RT2/RW1 dan RT3/ RW1,” kata Sumarni, Kaur Umum Desa Sumberejo. Saya menemui Sumarni Rabu siang, (19/10/16).Debu sampai ke rumah warga berwarna kehitaman. Kalau disapu dan dikumpulkan terlihat jelas di lantai keramik. Desa Sumberejo, terletak di sebelah utara PLTU Pacitan. Sumberejo dan Sukorejo, dua desa terdampak, hanya dipisahkan oleh Sungai Bawur, yang bermuara persis di sebelah timur PLTU.Sekitar tiga tahun lalu, katanya, warga pernah mengeluhkan hal sama dan bertemu dengan PLTU Pacitan. Selain itu, beberapa kali warga berkeluh kesah ke pamong desa soal sama.Jemingan, warga Sumberejo, sore itu tengah mengawasi sawah dari serangan burung. Cerobong PLTU, bisa terlihat dari pematang sawahnya. Jarak tak lebih dua kilometer. Dia dan warga lain juga mengeluhkan debu dari PLTU.“Petani di sini mengeluh, sawah tidak subur. Banyak hama. Apa karena debu PLTU?” katanya menirukan keluh kesah sesama petani. Mereka hanya bisa menduga-duga.Jemingan mempersilakan saya bertandang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya, yang sakit batuk dan tak kunjung sembuh.Subatin, nama istrinya. Dia batuk cukup lama. “Sudah ke Puskesmas, tapi belum sembuh,” kata Subatin, sembari menyodorkan segelas teh hangat.Jemingan bilang, batuk seperti itu bukan hanya Subatin. Beberapa warga lain mengidap penyakit sama, batuk tak kunjung sembuh. Kata dia, menandainya gampang. “Saat sholat berjamaah di masjid makin banyak yang batuk,” katanya.Seorang guru di SD Negeri Sukorejo I, enggan nama disebutkan dengan alasan status PNS mengatakan hal serupa. Beberapa murid batuk tak kunjung sembuh.Cerobong pembangkit bisa terlihat dari depan SDN Sukorejo I, menandakan jarak tak terlalu jauh dari PLTU. Guru itu lalu menunjukkan bukti lain soal polusi debu pembangkit. Beberapa puluh langkah dari SD ada mushola dengan lantai kerap kotor, berdebu.Di mushola, saya meraba lantai. Tak ada jejak debu. Sejurus kemudian seorang perempuan datang menjelaskan kalau lantai baru saja dipel.“Saya bisa menghabiskan tujuh ember air untuk mengepel lantai. Dulu tiga sudah cukup,” kata Sulis, perempuan itu membandingan jumlah air untuk mengepel mushola, dulu dan sekarang.Data 2012 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, sekolah di Kecamatan Sudimoro ada 41 unit, negeri dan swasta.Setidaknya ada beberapa sekolah tak jauh dari PLTU Pacitan. SDN Sumberejo I, Dusun Secang, Sumberejo, SDN Sumberejo II, Dusun Karangturi, Sumberejo, SDN Sukorejo I, Dusun Krajan, Sukorejo, SDN Sukorejo II, Bubakan, Sukorejo. SMP PGRI Sudimoro, Sukorejo, SMPN VI Sudimoro, Sukorejo, dan SMKN I Sudimoro, Sukorejo.Jajang Junaedi, Kepala Puskesmas Sukorejo, Rabu siang, (19/10/16) mengatakan, belum menemukan keterkaitan antara PLTU dengan pasien berobat ke puskesmas.“Data saya terima, belum menunjukkan pengaruhnya. Angka pesakitan juga wajar. Tak ada fluktuasi,” katanya.Dibandingkan tahun lalupun tak banyak berubah. “Dari tahun kemarin, pesakitan infeksi pernafasan tak berubah. Angka kunjungan, penyakit kulit juga tak berubah. Diare sempat naik, demam berdarah sempat naik. Sempat KLB (kejadian luar biasa-red) untuk DBD, berkaitan dengan jentik nyamuk di lingkungan.Laporan gangguan pernapasan di tiap Puskesmas, pasti ada, dan selalu tinggi. Dia bilang, penyebab belum tentu PLTU.Puskesmas Sukorejo, selama ini membawahi empat desa, yaitu Sumberejo, Sukorejo, Pager Lor dan Pager Kidul. Walau begitu pasien luar kecamatan ada juga berobat ke sana.Terkait ada laporan debu di rumah warga, dan apakah mereka mengeluhkan sakit pernapasan, dokter itu menjawab belum bisa mengaitkan itu. Meskipun dari data penyakit yang dia berikan, data 2014, ISPAberada pada urutan tertinggi, sebanyak 4.500-an orang lebih.Catatan lain menunjukkan, kunjungan kasus mata 412, temuan 392 kasus. Data tanpa angka tahun.Terkait warga mengidap tumor atau kanker, dokter itu menjawab tak ada. Debu PLTU batubara sebenarnya mengandung radionuklida atau unsur radioaktif.Menurut data Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), batubara mengandung uranium, thorium, radium, dan kalium, dengan kadar bervariasi. Jika dibakar, asap dan debu khawatir membawa unsur radioaktif.“Saya lebih menyoroti sulfat atau SOX-nya. SOX, secara teori berpengaruh pada tanaman. Produktivitas tanaman warga yang harus dilihat. Di sekitar PLTU juga ada padi. Kalau kadar cukup tinggi mempengaruhi warna daun cenderung kuning. Jadi itu yang bisa dilihat dari jangka menengah,” katanya.Mengaitkan debu PLTU akan berbahaya bagi kesehatan, katanya, tak bisa disimpulkan secara cepat. Meski begitu, Jajang mengakui jika ada peningkatan kadar sulfat, atau molekul debu makin banyak akan berakibat buruk bagi kesehatan.“Ya jelas akan berpengaruh dalam jangka menengah maupun panjang terhadap kesehatan, terutama pernapasan.” () | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pertanian dan keamanan pangan
polusi udara | cerita dari sekitar pltu pacitan warga batuk menahun sampai debu kotori pemukiman bagian cagak telu lumayan sepi kamis sore oktober lalu sedari siang orang datang silih berganti ke mari kini hanya tersisa tujuh pengunjung termasuk sayacerobong atau untuk membuang panas dari boiler pembangkit itu tampak menjulang tinggi ujung bercat selang seling merah putih tinggi sekitar meter beberapa cerobong lebih kecil tengah mengeluarkan asap putihdi kejauhan ada kapal tongkang batubara tengah bongkar muatan di sebelah selatan bangunan dengan latar belakang laut selatan atau samudera indonesia sebelah utara jalan lintas selatan mulus tetapi gelap saat malam karena tak ada penerangan jalancagak telu telah menjadi lokasi favorit baru di pacitan terutama bagi mereka yang kepincut kemegahan pltu foto pembangkit listrik dari atas bukit yang pun bertebaran di internetnama cagak telu berasal dari tiga tiang teronggok di atas bukit persis di jalan masuk ada empat warung di area itu pengunjung bisa melepas lelah menikmati panorama sambil melahap makananjarak pltu pacitan ke cagak telu sekitar satu km namun suara deru mirip suara genset dari pltu masih jelas terdengar menimbun suara debur ombak laut selatanhari beranjak sore enam anak muda mengendarai sepeda motor merapat ke warung tempat saya menghabiskan segelas kopi pemilik warung memilih menutup warung di antara mereka ada yang membawa botol air mineral berisi cairan bening rupanya inilah yang membuat pemilik warung memutuskan tutup saya memilih bertahansejurus kemudian salah satu dari mereka yang aktif berbicara kepada saya menawarkan minuman saya dengan halus menolakkuping katanya memperkenalkan diri seperti gelisah dia mengaku tinggal di desa sekitar pltuitu nama panggilannya telinga dia memang terlihat lebar dan besar dia juga mengaku bekerja di pltu pacitan sebagai petugas namun kadangkadang masih disuruh mengangkat batubara dia kesal dengan pekerjaannyadia bercerita soal polusi debu yang menempel di rumput dan dedaunan hingga peternak mencari pakan mestilah mencuci terlebih dulu sebelum diberikan ke ternakkalau pagi angin ke utara siang ke selatan katanya angin telah membawa debudebu batubara ke permukiman warga termasuk rumahnyasayang omongan dia tak langsung bisa dipercaya mulutnya bau alkohol usai minum salah satu dari mereka muntahmuntah menjelang hari gelap kami pun berpisah teluk bawur mancakup tiga desa yaitu pager lor sukorejo dan sumberejo warga dari dua wilayah yang disebut terakhir mengeluhkan debu batubara beterbangan ke permukiman merekaya ada walau tidak seberapa dampak dirasakan akhirakhir ini wilayah terdekat rtrw dan rt rw kata sumarni kaur umum desa sumberejo saya menemui sumarni rabu siang debu sampai ke rumah warga berwarna kehitaman kalau disapu dan dikumpulkan terlihat jelas di lantai keramik desa sumberejo terletak di sebelah utara pltu pacitan sumberejo dan sukorejo dua desa terdampak hanya dipisahkan oleh sungai bawur yang bermuara persis di sebelah timur pltusekitar tiga tahun lalu katanya warga pernah mengeluhkan hal sama dan bertemu dengan pltu pacitan selain itu beberapa kali warga berkeluh kesah ke pamong desa soal samajemingan warga sumberejo sore itu tengah mengawasi sawah dari serangan burung cerobong pltu bisa terlihat dari pematang sawahnya jarak tak lebih dua kilometer dia dan warga lain juga mengeluhkan debu dari pltupetani di sini mengeluh sawah tidak subur banyak hama apa karena debu pltu katanya menirukan keluh kesah sesama petani mereka hanya bisa mendugadugajemingan mempersilakan saya bertandang ke rumah untuk bertemu dengan istrinya yang sakit batuk dan tak kunjung sembuhsubatin nama istrinya dia batuk cukup lama sudah ke puskesmas tapi belum sembuh kata subatin sembari menyodorkan segelas teh hangatjemingan bilang batuk seperti itu bukan hanya subatin beberapa warga lain mengidap penyakit sama batuk tak kunjung sembuh kata dia menandainya gampang saat sholat berjamaah di masjid makin banyak yang batuk katanyaseorang guru di sd negeri sukorejo i enggan nama disebutkan dengan alasan status pns mengatakan hal serupa beberapa murid batuk tak kunjung sembuhcerobong pembangkit bisa terlihat dari depan sdn sukorejo i menandakan jarak tak terlalu jauh dari pltu guru itu lalu menunjukkan bukti lain soal polusi debu pembangkit beberapa puluh langkah dari sd ada mushola dengan lantai kerap kotor berdebudi mushola saya meraba lantai tak ada jejak debu sejurus kemudian seorang perempuan datang menjelaskan kalau lantai baru saja dipelsaya bisa menghabiskan tujuh ember air untuk mengepel lantai dulu tiga sudah cukup kata sulis perempuan itu membandingan jumlah air untuk mengepel mushola dulu dan sekarangdata dari dinas pendidikan kabupaten pacitan sekolah di kecamatan sudimoro ada unit negeri dan swastasetidaknya ada beberapa sekolah tak jauh dari pltu pacitan sdn sumberejo i dusun secang sumberejo sdn sumberejo ii dusun karangturi sumberejo sdn sukorejo i dusun krajan sukorejo sdn sukorejo ii bubakan sukorejo smp pgri sudimoro sukorejo smpn vi sudimoro sukorejo dan smkn i sudimoro sukorejojajang junaedi kepala puskesmas sukorejo rabu siang mengatakan belum menemukan keterkaitan antara pltu dengan pasien berobat ke puskesmasdata saya terima belum menunjukkan pengaruhnya angka pesakitan juga wajar tak ada fluktuasi katanyadibandingkan tahun lalupun tak banyak berubah dari tahun kemarin pesakitan infeksi pernafasan tak berubah angka kunjungan penyakit kulit juga tak berubah diare sempat naik demam berdarah sempat naik sempat klb kejadian luar biasared untuk dbd berkaitan dengan jentik nyamuk di lingkunganlaporan gangguan pernapasan di tiap puskesmas pasti ada dan selalu tinggi dia bilang penyebab belum tentu pltupuskesmas sukorejo selama ini membawahi empat desa yaitu sumberejo sukorejo pager lor dan pager kidul walau begitu pasien luar kecamatan ada juga berobat ke sanaterkait ada laporan debu di rumah warga dan apakah mereka mengeluhkan sakit pernapasan dokter itu menjawab belum bisa mengaitkan itu meskipun dari data penyakit yang dia berikan data ispaberada pada urutan tertinggi sebanyak an orang lebihcatatan lain menunjukkan kunjungan kasus mata temuan kasus data tanpa angka tahunterkait warga mengidap tumor atau kanker dokter itu menjawab tak ada debu pltu batubara sebenarnya mengandung radionuklida atau unsur radioaktifmenurut data badan tenaga nuklir nasional batan batubara mengandung uranium thorium radium dan kalium dengan kadar bervariasi jika dibakar asap dan debu khawatir membawa unsur radioaktifsaya lebih menyoroti sulfat atau soxnya sox secara teori berpengaruh pada tanaman produktivitas tanaman warga yang harus dilihat di sekitar pltu juga ada padi kalau kadar cukup tinggi mempengaruhi warna daun cenderung kuning jadi itu yang bisa dilihat dari jangka menengah katanyamengaitkan debu pltu akan berbahaya bagi kesehatan katanya tak bisa disimpulkan secara cepat meski begitu jajang mengakui jika ada peningkatan kadar sulfat atau molekul debu makin banyak akan berakibat buruk bagi kesehatanya jelas akan berpengaruh dalam jangka menengah maupun panjang terhadap kesehatan terutama pernapasan |
Begini Capaian Kerja BRG Tahun Ini, Bagaimana Rencana 2017?. Hampir setahun Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG). Sesuai Perpres Nomor 1 tahun 2016 tugas badan ini merestorasi dua juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Papua.Tahun pertama, target kerja BRG merestorasi 30% dengan empat wilayah prioritas Pulang Pisau (Kalteng), Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin (Sumsel), dan Kepulauan Meranti (Riau). Bagaimana capaian sampai akhir tahun dan apa rencana-rencana kerja tahun depan?Kepala BRG Nazir Foead di Jakarta, Jumat (301/12/16) mengatakan, sudah melakukan berbagai upaya selama satu tahun. BRG sudah melakukan berbagai intervensi pemulihan lahan gambut seperti perencanaan restorasi gambut, penyusunan peta indikatif restorasi, dan konstruksi pembasahan dan revegetasi. Juga, intervensi sosial pada desa bergambut, dan penugasan restorasi kepada pemegang konsesi.BRG telah pemetaan indikatif prioritas restorasi gambut 2.492.527 hektar. Dari luasan itu, sudah perencanaan restorasi ekosistem gambut di Pulang Pisau 470.424 hektar. Pemetaan pakai LiDAR sudah 606.000 hektar.“Kita petakan lagi dengan detil dan skala lebih tinggi. Pemetaan ada selesai Januari, Maret juga April. Kita petakan lima kesatuan hidrologi gambut di empat kabupaten,” katanya.Hal lain yang sudah dilakukan ialah intervensi sosial melalui penyiapan masyarakat pada 104 desa di empat kabupaten prioritas seluas 806.312 hektar.Intervensi sosial, katanya, hal penting agar ada proses konsultasi bersama masyarakat dan persetujuan mufakat dimana sekat kanal dan sumur bor akan dibangun. Sedang sekat kanal terbangun 634 unit.Tahun ini, tim BRG daerah sudah terbentuk seperti Jambi, Sumsel, Kalbar, Riau, Kalsel dan Kalteng.Mereka telah ujicoba pembukaan lahan tanpa bakar, pembangunan sumur bor dianggap bisa mematikan api di musim kemarau sebelum datang tim bantuan lebih besar.Pembukaan lahan tanpa bakar, katanya, bisa dengan mikroba, bakar dalam drum atau pakai eksavator perusahaan jika lokasi bertetangga dengan masyarakat.“Kita wajibkan perusahaan membantu petani. Selama ini, petani mau membakar karena mau abu menurunkan akdar asam. Mungkin bisa menggunakan metode bakar dalam drum. Melalui mikroba itu teknologi baru. Kalau sudah banyak yang berhasil, pasti akan banyak ikut,” katanya.Pakai mikroba tertentu, katanya, pembersihan lahan bisa dalam waktu dua sampai tiga minggu. Teknis ini, sebenarnya jauh lebih mudah dan murah. Biaya hanya Rp200.000 per dan sudah uji coba di Kalsel. Awal 2917, ujicoba di Kalteng.“Kita sudah pelatihan membuat sumur bor di empat kabupaten Agustus hingga November. Sudah ada 433 sumur bor di Riau, Kalteng dan Kalsel. Juga ada dari pemda, dan perusahaan ikut membangun sumur bor. Kalau di Kalteng 1.600 sumur bor dibangun pemda. Perusahaan kita memberikan panduan teknis.”BRG sudah memberikan penugasan kepada 36 perusahaan pemegang konsesi di Sumsel, Kalteng, Kalbar, Riau dan Jambi untuk restorasi gambut di wilayah dengan lausan 650.389 hektar atau 26% dari luas restorasi gambut.Angka ini, katanya, akan terus bertambah karena tim masih pemetaan dan verifikasi. Menurut perkiraan dia akan mencapai 1,4 juta hektar.“Sudah kami tugaskan masing-masing pemegang izin. Sebelumnya, kami sudah verifikasi bersama perusahaan apakah betul luas sesuai peta. Verifikasi terus berjalan. Sampai hari ini sudah terverifikasi 90.000 hektar lebih dari empat perusahaan. Tenggat waktu kita berikan untuk menyelesaikan verifikasi Juni 2017,” ujar Nazir.Untuk verifikasi, memerlukan waktu cukup lama mengingat cakupan wilayah luas. Verifikasi, katanya, harus turun lapangan, tak cukup berdasarkan data perusahaan.Dalam restorasi, para perusahaan pemegang konsesi juga mendapatkan panduan teknis dari BRG. Pemantauan meliputi tinggi muka air dan kelembaban. Salah satu, melalui metode bisa memberikan data realtime tinggi muka air di wilayah itu.“Sudah dipasang 20 alat . Di Kalteng, sembilan, Kalbar satu, Jambi satu, Sumsel empat, dan Riau empat. Ini hasi kerjasama dengan BPPT dan Jepang. Setiap jam alat bisa melaporkan ketinggian muka air,” katanya.Pemasangan akan terus ditambah dan berharap bisa ratusan.Deputi Bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG Myrna Safitri mengatakan, intervensi BRG ada berbagai bentuk mulai perencanaan, pemetaan sekat kanal dan sosial.Publik, katanya, seringkali memahami cara berbeda terhadap Perpres 1 tahun 2016. Disitu jelas, sekitar dua juta hektar akan restorasi, target 30% tahun pertama. “Itu seringkali diasumsikan 30% selesai tahun pertama.”Sebenarnya, kata Myrna, baca Perpres tak seperti itu. Tak mungkin upaya restorasi gambut selesai dalam hitungan bulan. Disitu, BRG mulai kerja dan intervensi pada 30% dari yang ditargetkan. “Hasilnya bisa dilihat kapan? Ya, mungkin tak bisa tahun ini,” katanya.Myrna mengatakan, keberhasilan terlihat bergantung kriteria pulih gambut yang ditetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.Untuk menjalankan PP Gambut, Menteri LHK sedang membuat peraturan menteri guna menentukan kriteria pulih. “Jadi nanti acuan kami kesitu. Tingkat keberhasilan berapa yang sudah direstorasi bisa diukur kalau permen sudah keluar.”Myrna mengatakan, tahun pertama BRG lebih pada perencanaan dan pemetaan termasuk menyiapkan kelembagaan BRG. “Baru setelah itu, utang akan dikumpulkan pada 2017. Terutama restorasi hidrologis,” katanya.Setelah perencanaan selesai, pada 2017 akan kejar target. ”Setelah perencanaan selesai, restorasi bisa jalan dengan kecepatan penuh,” kata Nazir, dalam Simposium Internasional Lahan Gambut, di Jakarta.Adapun perencanaan itu, salah satu terkait pemetaan rinci berbasis laser (LiDAR). Sejak Oktober lalu, mulai jalan di empat kabupaten dengan target November 2016 lalu. Hambatan disebabkan kendala hujan yang turun.Haris Gunawan, Deputi Penelitian dan Pengembangan mengatakan, tahun depan BRG akan lebih banyak implementasi lapangan. Tahun ini, BRG menyelesaikan peta indikatif restorasi, perencanaan beberapa tempat dan pemetaan lembaga donor.BRG melakukan penugasan bersama dengan dunia usaha. Surat tugas berisi peta indikatif dan perencanaan restorasi.BRG juga memetakan perlindungan kubah gambut utuh di dalam konsesi, telah disepakati 485.000 hektar dan restorasi hidrologis/ revegetasi 910.000 hektar. Angka ini akan terus bertambah.”Kita (pendekatan) melalui surat penugasan, sesuai kepada pemegang izin dengan verifikasi,” kata Budi Wardana, Deputi Bidang Perencanaan dan Kerjasama BRG.Adapun, batas waktu verifikasi selama satu bulan. Selanjutnya, akan dibuat rencana restorasi per manajemen unit dan akan disahkan BRG. Implementasi, BRG akan memberikan panduan restorasi dalam penyusunan, perencanaan dan evaluasi.Perencanaan restorasi ini disebut sebagai rencana pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut (RPPEG). Proses ini, akan berlangsung hingga Juni 2017, dimana hingga kini baru tiga perusahaan baru verifikasi.Restorasi, kata Haris, tak serta merta berarti indikator terminologi, yakni merestorasi lahan kembali ke alam. ”Ini jadi sebuah keyakinan proses ini terus dan membuat dasar kuat agar program berkelanjutan,” katanya.Pada 2017, BRG mendapatkan dana APBN Rp865 miliar. Tak hanya itu, BRG juga pakai anggaran tiap kementerian terkait seperti KLHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa.”Kami berharap dukungan dari negara sahabat akan terus berkembang,” ucap Haris. BRG menargetkan, sumber dana restorasi lebih besar dari bantuan hibah.Mengenai pendanaan negara donor, katanya sudah kerjasama dengan berbagai negara baik kerjasama baru, maupun lama gambut. Antara lain, Norwegia, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Australia, Jepang, dan Korsel dengan nilai total sekitar US$125 juta.“Kita berharap tahun depan lebih banyak lagi realisasi kerjasama dengan donor lain. Masih ada kesempatan nambah lagi. Ada negara baru seperti Kanada dan Belanda. Saya yakin komitmen baru akan lebih banyak hingga tumpuan pada APBN berkurang.”Nazir menilai, wajar jika banyak negara tertarik membantu merestorasi gambut Indonesia karena akan menguntungkan dunia. Saat kebakaran hutan dan lahan, Indonesia mengeluarkan emisi satu giga ton lebih. Jika ini ditanggulangi dengan merestorasi gambut, maka dunia ikut menikmati.“Pendanaan 2017 saya perkirakan sekitar dua berbanding satu. Jadi sepertiga dari donor, hampir dua per tiga dari APBN. Harapan saya 2018 makin imbang.”Senada dengan Nazir, Budi bilang, restorasi tak cukup jika hanya dana APBN. ”Kita harap bisa dipenuhi dengan kerjasama .”Hingga kini, katanya, kerjasama disepakati seperti 440.000 hektar dari United States Agency for International Development (USAID) di Pulan Pisau, Kalteng, 90.000 hektar dari Millennium Challenge Account-Indonesia. Lalu, di Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi, Jambi, 445.000 hektar dari UK Climate Change Unit di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, dan 606.000 hektar dari Norwegia melalui pemetaan KHG di empat kabupaten prioritas BRG.Tak hanya itu, juga mengajak para investor dalam merestorasi, melalui publik maupun swasta untuk mendukung restorasi ekosistem.Paket kebijakan investasi BRG, menggunakan salah satu konsultan pengembangan bisnis model dari Norwegia. ”Ada beberapa tipe restorasi, pertama di kawasan lindung dan konsesi,” ucap Budi. Model pendanaan BRG lebih menekankan hibah daripada investasi.Pada kawasan konservasi dan lindung, BRG lebih menekankan hibah, kecuali ada indikasi model bisnis . Sedangkan pola pemanfaatan, pendanaan melalui investasi, misal, investasi fisik, teknis, dan kelembagaan.Kelembagaan itu, menjadi faktor utama dari segala perencanaan restorasi agar tetap berjalan berkelanjutan. Tak hanya itu, ada pula restorasi untuk , yakni investasi perbaikan infrastruktur dan pasar.Dalam kelembagaan, BRG pun pemetaan partisipasi masyarakat berbasis desa. Ada lebih 1.280 desa di tujuh provinsi masuk peta restorasi 2,4 juta hektar.”Kami melakukan berbagai model dengan peningkatan indeks desa membangun, masalah peningkatan lingkungan, tata ruang desa dan pembangunan badan usaha milik desa atau antardesa,” ucap Budi.Model insentif dan disintendif pun diperkuat pada setiap investasi. Kini, BRG sosialisasi dan kerjasama membuat pemetaan tata guna lahan karena desa-desa masih berbasis tata ruang kabupaten.BRG juga mendukung restorasi melalui skema perhutanan sosial. Mereka sedang memetakan peta BRG dengan perhutanan sosial KLHK. ”Jika lokasi sama dengan program restorasi gambut, dijadikan satu,” kata Nazir.Area kerja BRG dalam skema ini, lebih pada tata kelola air dan membantu penanaman silvikultur. Tujuannya, agar tanaman di gambut produksi optimal.Pembentukan BRG, salah satu komitmen pemerintah mencapai bebas asap Indonesia. Seiring merestorasi lahan gambut, pemerintah juga mencegah dengan membuat pencegahan kebakaran hutan, lahan, dan kebun tahun 2017-2020.Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengakui, aspek pencegahan kebakaran sangat penting, salah satu pada lahan gambut.Bappenas akan mesinergikan pengendalian karhutla dan restorasi gambut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) 2017.”Lahan gambut rentan perubahan tata guna lahan, kebakaran dan dampak perubahan iklim,” katanya.Kerugian ekonomi sangat besar, sekitar Rp221 triliun menjadi salah satu poin perhatian. Tak hanya kerugian, hambatan kegiatan perekonomian, gangguan kesehatan penduduk. ”Tahun lalu mengakibatkan setengah juta orang di enam provinsi menderita ISPA.”Desain besar ini, katanya, memiliki prioritas pada areal rawan kebakaran di delapan provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim dan Papua.Namun, katanya, belum bisa menentukan bentuk legal ini. ”Kalau diimplementasikan, 50% kebakaran mampu berkurang,” ucap Herry Purnomo, peneliti Center for International Forestry Research (CIFOR). Dia ambil bagian perumusan ini.Pendekatan yang dilakukan berbasis tapak dan non-tapak. Untuk basis tapak dengan penguatan peranan masyarakat desa dan memberikan insentif dan disintensif. Sedangkan, basis non tapak terletak pada penguatan hukum,Adapun poin utama dalam kebijakan berbicara tentang insentif dan disinsentif dan memberikan penguatan peranan masyarakat desa. Termasuk penegakan hukum, peningkatan sistem informasi kebakaran hutan dan pengembangan infrastruktur.”Sedang dibuat standar-standarnya, ada standar desa bebas api, dan terkait sekat kanal,” katanya seraya bilang ada 731 desa terlibat pemetaan.Implementasi pendanaan rencana ini Rp39 triliun, termasuk dari tahap kesiapsiagaan. Sumber dana belum teralokasi, apakah dari pemerintah maupun negara donor.pun melibatkan 17 kementerian dan lembaga termasuk BRG dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).Teguh Surya dari Yayasan Madani menyambut baik langkah pemerintah Indonesia sepanjang 2016 mengurangi emisi di lahan gambut. Mulai pembentukan BRG awal 2016 hingga keluar revisi PP Gambur awal Desember.Walaupun begitu, katanya, mereka mengamati upaya perlindungan dan restorasi gambut masih menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk kesenjangan komitmen dan kapasitas antarlembaga maupun antarinstitusi pemerintah tingkat nasional dan sub-nasional.Bukan itu saja, fungsi pemantauan publik lemah karena akses terhadap dokumen publik maupun dokumen lain minim padahal seharusnya terbuka untuk publik.Perlindungan dan restorasi ekosistem gambut, kata Teguh, seyogyanya menjadi gerakan bersama didukung segenap elemen masyarakat. Salah satu, masyarakat perlu menjalankan fungsi pemantauan, termasuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen perlindungan serta restorasi gambut.Guna memungkinkan pemantauan itu, katanya, publik perlu mengetahui yang terjadi di lapangan dan perkembangan pemenuhan komitmen pemerintah. Untuk itu, perlu wadah berisi informasi mengenai janji pemerintah terkait restorasi dan perlindungan gambut.wadah tersebut ini juga dapat memberdayakan organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan media untuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen mencegah kebakaran dan mengurangi emisi dan restorasi lahan gambut.Yayasan Madani, katanya, penuh mendukung pemerintah pemenuhan dan penguatan komitmen isu-isu lingkungan hidup, termasuk memantau perkembangan komitmen pemerintah secara berkala.“Analisis pengelolaan dan restorasi gambut, serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan dan restorasi lahan gambut berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta kearifan lokal.” | [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1] | bencana alam
perjanjian internasional
program literasi | begini capaian kerja brg tahun ini bagaimana rencana hampir setahun presiden joko widodo membentuk badan restorasi gambut brg sesuai perpres nomor tahun tugas badan ini merestorasi dua juta hektar lahan gambut di tujuh provinsi prioritas riau sumatera selatan jambi kalimantan tengah kalimantan barat kalimantan selatan dan papuatahun pertama target kerja brg merestorasi dengan empat wilayah prioritas pulang pisau kalteng ogan komering ilir dan musi banyuasin sumsel dan kepulauan meranti riau bagaimana capaian sampai akhir tahun dan apa rencanarencana kerja tahun depankepala brg nazir foead di jakarta jumat mengatakan sudah melakukan berbagai upaya selama satu tahun brg sudah melakukan berbagai intervensi pemulihan lahan gambut seperti perencanaan restorasi gambut penyusunan peta indikatif restorasi dan konstruksi pembasahan dan revegetasi juga intervensi sosial pada desa bergambut dan penugasan restorasi kepada pemegang konsesibrg telah pemetaan indikatif prioritas restorasi gambut hektar dari luasan itu sudah perencanaan restorasi ekosistem gambut di pulang pisau hektar pemetaan pakai lidar sudah hektarkita petakan lagi dengan detil dan skala lebih tinggi pemetaan ada selesai januari maret juga april kita petakan lima kesatuan hidrologi gambut di empat kabupaten katanyahal lain yang sudah dilakukan ialah intervensi sosial melalui penyiapan masyarakat pada desa di empat kabupaten prioritas seluas hektarintervensi sosial katanya hal penting agar ada proses konsultasi bersama masyarakat dan persetujuan mufakat dimana sekat kanal dan sumur bor akan dibangun sedang sekat kanal terbangun unittahun ini tim brg daerah sudah terbentuk seperti jambi sumsel kalbar riau kalsel dan kaltengmereka telah ujicoba pembukaan lahan tanpa bakar pembangunan sumur bor dianggap bisa mematikan api di musim kemarau sebelum datang tim bantuan lebih besarpembukaan lahan tanpa bakar katanya bisa dengan mikroba bakar dalam drum atau pakai eksavator perusahaan jika lokasi bertetangga dengan masyarakatkita wajibkan perusahaan membantu petani selama ini petani mau membakar karena mau abu menurunkan akdar asam mungkin bisa menggunakan metode bakar dalam drum melalui mikroba itu teknologi baru kalau sudah banyak yang berhasil pasti akan banyak ikut katanyapakai mikroba tertentu katanya pembersihan lahan bisa dalam waktu dua sampai tiga minggu teknis ini sebenarnya jauh lebih mudah dan murah biaya hanya rp per dan sudah uji coba di kalsel awal ujicoba di kaltengkita sudah pelatihan membuat sumur bor di empat kabupaten agustus hingga november sudah ada sumur bor di riau kalteng dan kalsel juga ada dari pemda dan perusahaan ikut membangun sumur bor kalau di kalteng sumur bor dibangun pemda perusahaan kita memberikan panduan teknisbrg sudah memberikan penugasan kepada perusahaan pemegang konsesi di sumsel kalteng kalbar riau dan jambi untuk restorasi gambut di wilayah dengan lausan hektar atau dari luas restorasi gambutangka ini katanya akan terus bertambah karena tim masih pemetaan dan verifikasi menurut perkiraan dia akan mencapai juta hektarsudah kami tugaskan masingmasing pemegang izin sebelumnya kami sudah verifikasi bersama perusahaan apakah betul luas sesuai peta verifikasi terus berjalan sampai hari ini sudah terverifikasi hektar lebih dari empat perusahaan tenggat waktu kita berikan untuk menyelesaikan verifikasi juni ujar naziruntuk verifikasi memerlukan waktu cukup lama mengingat cakupan wilayah luas verifikasi katanya harus turun lapangan tak cukup berdasarkan data perusahaandalam restorasi para perusahaan pemegang konsesi juga mendapatkan panduan teknis dari brg pemantauan meliputi tinggi muka air dan kelembaban salah satu melalui metode bisa memberikan data realtime tinggi muka air di wilayah itusudah dipasang alat di kalteng sembilan kalbar satu jambi satu sumsel empat dan riau empat ini hasi kerjasama dengan bppt dan jepang setiap jam alat bisa melaporkan ketinggian muka air katanyapemasangan akan terus ditambah dan berharap bisa ratusandeputi bidang edukasi sosialisasi partisipasi dan kemitraan brg myrna safitri mengatakan intervensi brg ada berbagai bentuk mulai perencanaan pemetaan sekat kanal dan sosialpublik katanya seringkali memahami cara berbeda terhadap perpres tahun disitu jelas sekitar dua juta hektar akan restorasi target tahun pertama itu seringkali diasumsikan selesai tahun pertamasebenarnya kata myrna baca perpres tak seperti itu tak mungkin upaya restorasi gambut selesai dalam hitungan bulan disitu brg mulai kerja dan intervensi pada dari yang ditargetkan hasilnya bisa dilihat kapan ya mungkin tak bisa tahun ini katanyamyrna mengatakan keberhasilan terlihat bergantung kriteria pulih gambut yang ditetapkan menteri lingkungan hidup dan kehutananuntuk menjalankan pp gambut menteri lhk sedang membuat peraturan menteri guna menentukan kriteria pulih jadi nanti acuan kami kesitu tingkat keberhasilan berapa yang sudah direstorasi bisa diukur kalau permen sudah keluarmyrna mengatakan tahun pertama brg lebih pada perencanaan dan pemetaan termasuk menyiapkan kelembagaan brg baru setelah itu utang akan dikumpulkan pada terutama restorasi hidrologis katanyasetelah perencanaan selesai pada akan kejar target setelah perencanaan selesai restorasi bisa jalan dengan kecepatan penuh kata nazir dalam simposium internasional lahan gambut di jakartaadapun perencanaan itu salah satu terkait pemetaan rinci berbasis laser lidar sejak oktober lalu mulai jalan di empat kabupaten dengan target november lalu hambatan disebabkan kendala hujan yang turunharis gunawan deputi penelitian dan pengembangan mengatakan tahun depan brg akan lebih banyak implementasi lapangan tahun ini brg menyelesaikan peta indikatif restorasi perencanaan beberapa tempat dan pemetaan lembaga donorbrg melakukan penugasan bersama dengan dunia usaha surat tugas berisi peta indikatif dan perencanaan restorasibrg juga memetakan perlindungan kubah gambut utuh di dalam konsesi telah disepakati hektar dan restorasi hidrologis revegetasi hektar angka ini akan terus bertambahkita pendekatan melalui surat penugasan sesuai kepada pemegang izin dengan verifikasi kata budi wardana deputi bidang perencanaan dan kerjasama brgadapun batas waktu verifikasi selama satu bulan selanjutnya akan dibuat rencana restorasi per manajemen unit dan akan disahkan brg implementasi brg akan memberikan panduan restorasi dalam penyusunan perencanaan dan evaluasiperencanaan restorasi ini disebut sebagai rencana pengelolaan dan perlindungan ekosistem gambut rppeg proses ini akan berlangsung hingga juni dimana hingga kini baru tiga perusahaan baru verifikasirestorasi kata haris tak serta merta berarti indikator terminologi yakni merestorasi lahan kembali ke alam ini jadi sebuah keyakinan proses ini terus dan membuat dasar kuat agar program berkelanjutan katanyapada brg mendapatkan dana apbn rp miliar tak hanya itu brg juga pakai anggaran tiap kementerian terkait seperti klhk kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat kementerian desakami berharap dukungan dari negara sahabat akan terus berkembang ucap haris brg menargetkan sumber dana restorasi lebih besar dari bantuan hibahmengenai pendanaan negara donor katanya sudah kerjasama dengan berbagai negara baik kerjasama baru maupun lama gambut antara lain norwegia amerika serikat jerman inggris australia jepang dan korsel dengan nilai total sekitar us jutakita berharap tahun depan lebih banyak lagi realisasi kerjasama dengan donor lain masih ada kesempatan nambah lagi ada negara baru seperti kanada dan belanda saya yakin komitmen baru akan lebih banyak hingga tumpuan pada apbn berkurangnazir menilai wajar jika banyak negara tertarik membantu merestorasi gambut indonesia karena akan menguntungkan dunia saat kebakaran hutan dan lahan indonesia mengeluarkan emisi satu giga ton lebih jika ini ditanggulangi dengan merestorasi gambut maka dunia ikut menikmatipendanaan saya perkirakan sekitar dua berbanding satu jadi sepertiga dari donor hampir dua per tiga dari apbn harapan saya makin imbangsenada dengan nazir budi bilang restorasi tak cukup jika hanya dana apbn kita harap bisa dipenuhi dengan kerjasama hingga kini katanya kerjasama disepakati seperti hektar dari united states agency for international development usaid di pulan pisau kalteng hektar dari millennium challenge accountindonesia lalu di tanjung jabung timur dan muaro jambi jambi hektar dari uk climate change unit di kabupaten musi banyuasin sumsel dan hektar dari norwegia melalui pemetaan khg di empat kabupaten prioritas brgtak hanya itu juga mengajak para investor dalam merestorasi melalui publik maupun swasta untuk mendukung restorasi ekosistempaket kebijakan investasi brg menggunakan salah satu konsultan pengembangan bisnis model dari norwegia ada beberapa tipe restorasi pertama di kawasan lindung dan konsesi ucap budi model pendanaan brg lebih menekankan hibah daripada investasipada kawasan konservasi dan lindung brg lebih menekankan hibah kecuali ada indikasi model bisnis sedangkan pola pemanfaatan pendanaan melalui investasi misal investasi fisik teknis dan kelembagaankelembagaan itu menjadi faktor utama dari segala perencanaan restorasi agar tetap berjalan berkelanjutan tak hanya itu ada pula restorasi untuk yakni investasi perbaikan infrastruktur dan pasardalam kelembagaan brg pun pemetaan partisipasi masyarakat berbasis desa ada lebih desa di tujuh provinsi masuk peta restorasi juta hektarkami melakukan berbagai model dengan peningkatan indeks desa membangun masalah peningkatan lingkungan tata ruang desa dan pembangunan badan usaha milik desa atau antardesa ucap budimodel insentif dan disintendif pun diperkuat pada setiap investasi kini brg sosialisasi dan kerjasama membuat pemetaan tata guna lahan karena desadesa masih berbasis tata ruang kabupatenbrg juga mendukung restorasi melalui skema perhutanan sosial mereka sedang memetakan peta brg dengan perhutanan sosial klhk jika lokasi sama dengan program restorasi gambut dijadikan satu kata nazirarea kerja brg dalam skema ini lebih pada tata kelola air dan membantu penanaman silvikultur tujuannya agar tanaman di gambut produksi optimalpembentukan brg salah satu komitmen pemerintah mencapai bebas asap indonesia seiring merestorasi lahan gambut pemerintah juga mencegah dengan membuat pencegahan kebakaran hutan lahan dan kebun tahun bambang brodjonegoro menteri perencanaan pembangunan nasional mengakui aspek pencegahan kebakaran sangat penting salah satu pada lahan gambutbappenas akan mesinergikan pengendalian karhutla dan restorasi gambut dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional rpjmn dan rencana kerja pemerintah rkp lahan gambut rentan perubahan tata guna lahan kebakaran dan dampak perubahan iklim katanyakerugian ekonomi sangat besar sekitar rp triliun menjadi salah satu poin perhatian tak hanya kerugian hambatan kegiatan perekonomian gangguan kesehatan penduduk tahun lalu mengakibatkan setengah juta orang di enam provinsi menderita ispadesain besar ini katanya memiliki prioritas pada areal rawan kebakaran di delapan provinsi yakni riau jambi sumsel kalteng kalsel kalbar kaltim dan papuanamun katanya belum bisa menentukan bentuk legal ini kalau diimplementasikan kebakaran mampu berkurang ucap herry purnomo peneliti center for international forestry research cifor dia ambil bagian perumusan inipendekatan yang dilakukan berbasis tapak dan nontapak untuk basis tapak dengan penguatan peranan masyarakat desa dan memberikan insentif dan disintensif sedangkan basis non tapak terletak pada penguatan hukumadapun poin utama dalam kebijakan berbicara tentang insentif dan disinsentif dan memberikan penguatan peranan masyarakat desa termasuk penegakan hukum peningkatan sistem informasi kebakaran hutan dan pengembangan infrastruktursedang dibuat standarstandarnya ada standar desa bebas api dan terkait sekat kanal katanya seraya bilang ada desa terlibat pemetaanimplementasi pendanaan rencana ini rp triliun termasuk dari tahap kesiapsiagaan sumber dana belum teralokasi apakah dari pemerintah maupun negara donorpun melibatkan kementerian dan lembaga termasuk brg dan berkoordinasi dengan badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg dan lembaga penerbangan dan antariksa nasional lapanteguh surya dari yayasan madani menyambut baik langkah pemerintah indonesia sepanjang mengurangi emisi di lahan gambut mulai pembentukan brg awal hingga keluar revisi pp gambur awal desemberwalaupun begitu katanya mereka mengamati upaya perlindungan dan restorasi gambut masih menghadapi berbagai tantangan besar termasuk kesenjangan komitmen dan kapasitas antarlembaga maupun antarinstitusi pemerintah tingkat nasional dan subnasionalbukan itu saja fungsi pemantauan publik lemah karena akses terhadap dokumen publik maupun dokumen lain minim padahal seharusnya terbuka untuk publikperlindungan dan restorasi ekosistem gambut kata teguh seyogyanya menjadi gerakan bersama didukung segenap elemen masyarakat salah satu masyarakat perlu menjalankan fungsi pemantauan termasuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen perlindungan serta restorasi gambutguna memungkinkan pemantauan itu katanya publik perlu mengetahui yang terjadi di lapangan dan perkembangan pemenuhan komitmen pemerintah untuk itu perlu wadah berisi informasi mengenai janji pemerintah terkait restorasi dan perlindungan gambutwadah tersebut ini juga dapat memberdayakan organisasi masyarakat sipil masyarakat dan media untuk meminta pemerintah bertanggung jawab atas komitmen mencegah kebakaran dan mengurangi emisi dan restorasi lahan gambutyayasan madani katanya penuh mendukung pemerintah pemenuhan dan penguatan komitmen isuisu lingkungan hidup termasuk memantau perkembangan komitmen pemerintah secara berkalaanalisis pengelolaan dan restorasi gambut serta berbagi pengalaman seputar pengelolaan dan restorasi lahan gambut berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini serta kearifan lokal |
Rapor Merah Tata Kelola Lahan dan Kekayaan Alam Sumbar. Tata kelola hutan dan lahan di Sumatera Barat, masih terbilang buruk. Deforestasi terus terjadi terutama eksploitasi hutan dan kekayaan alam untuk pemodal besar, diikuti beragam bencana sampai konflik lahan. Demikian paparan akhir tahun 2016 soal tata kelola hutan, beberapa organisasi masyarakat sipil di Sumbar.Ada Walhi Sumbar, LBH Padang, Yayasan Citra Manciri (YCM) Mentawai, Perkumpulan Qbar, dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar.Luas hutan Sumbar 2,6 juta hektar atau 61,48% luas provinsi. Data Dinas Kehutanan Sumbar 2016, luas hutan meliputi suaka alam 67,5%, hutan lindung 1,7 juta hektar, 32,5% berfungsi sebagai hutan produksi terbatas 247.385 hektar, hutan produksi 434.538 hektar dan hutan produksi konversi 161.655 hektar.Forest Watch Indonesia (FWI) 2013, menyebutkan, selama 2009-2013, tutupan hutan Sumbar hilang 81.830 hektar hingga tutupan hutan yang tersisa pada 2013 seluas 1,683. Laju deforestasi per tahun 20.457 hektar atau 5,35%.Dari sektor pertambangan, data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumbar ada 278 izin. Sebanyak 153 IUP belum memenuhi persyaratan administratif, kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan atau belum (CnC).Kondisi ini, berimplikasi sanksi administrasi berupa pencabutan IUP oleh Dirjen Mineral batubara atas nama Menteri dan Gubernur.Seluas 97.014,06 hektar hutan konservasi dan hutan lindung Sumbar terbebani IUP. Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan KLHK No. S.704/VII-WKH/2014 tertanggal 10 Juli 2014 terindikasi pada kawasan hutan, 11 IUP pada kawasan hutan konservasi 190,16 hektar. Mereka, katanya, tersebar di Pasaman, Padang, Solok, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Pasaman Barat, Lima Puluh kota, Sijunjung, Dharmasraya dan Agam.Dt Paduko Alam, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sijunjung, meminta, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam Sumbar, harus izin pemegang otoritas harta adat ().Sayangnya, kebijakan dan praktik pemanfaatan alam selama ini malah mengasingkan, meminggirkan dan mengkerdilkan peran otoritas adat.Selama ini, katanya, izin pemanfaatan tak bermusyawarah dengan pemangku adat. Jika legal, izin dari pemerintah tanpa mensyaratkan persetujuan pemangku adat. Pada kegiatan ilegal, “bungo” yang seharusnya dibayarkan pada pemangku adat justru diberikan pada oknum aparat pengambil kebijakan.“Ini gambaran hukum rimba pengelolaan sumber daya alam Sumbar, ditandai dengan pihak kuat akan memperoleh manfaat dari kehancuran sumber daya alam,” katanya.Walhi Sumbar menilai, IUP hutan konservasi dan hutan lindung merupakan pelanggaran UU Kehutanan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan hanya bisa di hutan produksi. Hutan lindung dilarang penambangan terbuka.Beban izin terhadap kawasan hutan tak hanya dari IUP yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) juga izin HPH 221.872 hektar, HTI 83.213 hektar dan izin restorasi eksositem 50.000 hektar. Luas pemanfaatan hutan 494.460 hektar.Pelepasan kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi di Sumbar. Sejak 1987, lebih dari 242.827,56 hektar kawasan hutan dilepas jadi perkebunan sawit untuk 43 perusahaan baik modal asing maupun dalam negeri.Sedangkan, program pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) atau perhutanan sosial di Sumber masih jauh dari target 500.000 hektar. Data Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Desember 2016 menunjukkan, realisasi perhutanan sosial baru 21% atau 107.700 hektar.Paduko Alam mengatakan, para pemangku adat merasakan kewenangan hampir nol dalam pemanfaatan sumber alam. Karena itu, dia sebagai bagian pemangku adat memandang perlu pemulihan kembali marwah adat atas sumber alam. “Demi terwujud pengelolaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan,” katanya.Berbagai organisasi masyarakat sipil ini mendesak, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengeluarkan kebijakan pro-lingkungan dan menindak korporasi melanggar hukum dan tak melaksanakan kewajiban pengelolaan sumber alam.Ketimpangan penguasaan lahan dan pemberian izin tak sesuai ketentuan memicu konflik tenurial antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat versus pemerintah atau masyarakat dan perusahaan.Data Walhi Sumbar 2016, konflik saling klaim penguasaan lahan, missal, di Nagari Malalo Tigo Jurai, Tanah Datar, masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas. Lalu, konflik masyarakat Lunang, Pesisir Selatan dengan pemerintah soal klaim ulayat.Data Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM), di Mentawai, sederet konflik muncul karena penguasaan negara atas hutan 82%. Di Siberut Utara, misal, muncul konflik pemutusan jembatan milik HPH. PT. Salaki Summa Sejahtera November 2016 oleh masyarakat tiga suku. Buntut persoalan tata batas dan kayu. Kasus ini, selain memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan, juga antara masyarakat dengan masyarakat.Di Pagai Utara dan Sikakap, Mentawai, wilayah warga Desa Taikako masuk HPH. PT. Minas Pagai Lumber. Mereka protes plang tata batas HPH di perladangan dan pemukiman, Desember 2016.Masyarakat juga meminta desa keluar dari HPH. Sebelumnya, juga konflik antara masyarakat Desa Saumanganyak di Pagai Utara dengan perusahaan. Warga menahan kunci alat berat dan truk perusahaan.Paduko Alam meminta, gubernur mengambil keputusan tentang pengelolaan sumber alam melibatkan pemangku adat. Gubernur, katanya, diminta sungguh-sungguh mengfungsikan , sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan yang konstruktif di Ranah Minang.Gubernur, katanya, agar menghentikan eksploitasi alam ilegal, seperti dan . “Jangan biarkan kegiatan mengibuli otoritas adat dalam penerbitan sebuah izin,” katanya.Desakan lain, katanya, gubernur harus konsekuen menjalankan produk hukum daerah yang mendukung peran dan penguatan otoritas adat.Selain rawan konflik, perubahan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga dan sumber kehidupan bagi masyarakat Sumbar juga menurunkan kualitas lingkungan hingga memicu bencana.Sumbar tercatat sebagai daerah rawan bencana tinggi. Ada 12 ancaman bencana yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Lalu, abrasi pantai, letusan gunung api, angin puting beliung, badai dan gelombang ekstrem, gempa bumi serta tsunami.Hal ini disebabkan tidak hanya karena faktor alam dan geografis namun juga dipicu oleh kerusakan lingkungan.Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 2016, tercatat 462 bencana di Sumbar, terhitung 28 Januari 2011-30 November 2016. Bencana menyebabkan 122 orang meninggal, 17 hilang, 225 terluka dan 41.736 orang harus hidup di pengungsian.Banjir terbanyak dengan 135 kejadian disusul tanah longsor 111, angin puting beliung 99 serta 16 banjir disertai tanah longsor.Penegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan berizin legal maupun penebangan illegal dinilai lemah.PBHI Sumbar bersama masyarakat Nagari Sungai Batuang, Sijunjung melaporkan aktivitas ilegal di hutan suaka alam Juni 2016. Belum ada tindak lanjut.LBH Padang bersama masyarakat Sungai Abu, Solok, juga melaporkan penebangan ilegal dan tambang ilegal dalam hutan lindung ke Polda Sumbar. Sampai kini, masih menunggu respon.LBH Padang telah mengajukan pencabutan izin terhadap 79 IUP, 12 pada hutan konservasi seluas 190,16 hektar. Sisanya, 67 IUP terindikasi pada hutan lindung seluas 97.315,06 hektar. Permintaan pencabutan izin ini tengah proses PTUN Padang.Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari mengatakan, muara problem eksploitasi sumber alam terutama tambang dan hutan berkenaan dengan masalah perizinan. Untuk itu, katanya, harus ada pembenahan tata kelola seperti perbaikan adminisrasi jadi garda depan.Gubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi di Sumbar, katanya, perlu penataan penegakan hukum administrasi terutama pengawasan dan penjatuhan sanksi-sanksi administrasi.“Gubernur harus tegas, tak boleh ragu menindak korporasi pelanggar hukum, termasuk berani mencabut izin-izin melanggar hukum dan kewajiban,” katanya.Pemerintah, katanya, dalam mengeluarkan izin tambang harus memegang prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Di mana, hak masyarakat menentukan bentuk-bentuk kegiatan yang mereka inginkan pada wilayah mereka.Bila ingin pakai hak masyarakat seperti tanah, hutan maupun kekayaan harus meminta persetujuan masyarakat adat.“Di sini gubernur penting memastikan birokrasi memfasilitasi penguatan masyarakat untuk membuat perjanjian adil dengan investor,” katanya seraya bilang, adil, berarti keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pertama dan kedua.Menanggapi ini Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, tak bisa semena-mena mencabut izin tambang. Katanya, harus ada langkah-langkah sebelum pencabutan.Dia mengajak masyarakat dan berbagai lembaga sawadaya masyarakat bersinergi memberikan informasi kalau ada pelanggaran-pelanggaran perusahaan, hingga jadi pegangan dalam pengambilan keputusan.Irwan mengatakan, tak mungkin melarang pengelolaan hutan 100%, tetapi bisa membatasi. Dia meminta, LSM bersikap obyektif, missal, hutan produksi ditetapkan pemerintah bisa keluar izin. Kalau hutan konservasi, dia berkomitmen sama-sama menjaga.Pemprov Sumbar, katanya, juga berkomitmen mewujudkan hutan adat sampai 500.000 hektar, kini baru 100.000 hektar. | [1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | bencana alam
mengatasi dampak yang tidak proporsional
pelestarian habitat
peran pemerintah lokal | rapor merah tata kelola lahan dan kekayaan alam sumbar tata kelola hutan dan lahan di sumatera barat masih terbilang buruk deforestasi terus terjadi terutama eksploitasi hutan dan kekayaan alam untuk pemodal besar diikuti beragam bencana sampai konflik lahan demikian paparan akhir tahun soal tata kelola hutan beberapa organisasi masyarakat sipil di sumbarada walhi sumbar lbh padang yayasan citra manciri ycm mentawai perkumpulan qbar dan perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia pbhi sumbarluas hutan sumbar juta hektar atau luas provinsi data dinas kehutanan sumbar luas hutan meliputi suaka alam hutan lindung juta hektar berfungsi sebagai hutan produksi terbatas hektar hutan produksi hektar dan hutan produksi konversi hektarforest watch indonesia fwi menyebutkan selama tutupan hutan sumbar hilang hektar hingga tutupan hutan yang tersisa pada seluas laju deforestasi per tahun hektar atau dari sektor pertambangan data dinas energi dan sumber daya mineral sumbar ada izin sebanyak iup belum memenuhi persyaratan administratif kewilayahan teknis lingkungan dan keuangan atau belum cnckondisi ini berimplikasi sanksi administrasi berupa pencabutan iup oleh dirjen mineral batubara atas nama menteri dan gubernurseluas hektar hutan konservasi dan hutan lindung sumbar terbebani iup berdasarkan surat direktorat jenderal planologi kehutanan klhk no sviiwkh tertanggal juli terindikasi pada kawasan hutan iup pada kawasan hutan konservasi hektar mereka katanya tersebar di pasaman padang solok pesisir selatan solok selatan pasaman barat lima puluh kota sijunjung dharmasraya dan agamdt paduko alam ketua lembaga kerapatan adat alam minangkabau lkaam sijunjung meminta pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam sumbar harus izin pemegang otoritas harta adat sayangnya kebijakan dan praktik pemanfaatan alam selama ini malah mengasingkan meminggirkan dan mengkerdilkan peran otoritas adatselama ini katanya izin pemanfaatan tak bermusyawarah dengan pemangku adat jika legal izin dari pemerintah tanpa mensyaratkan persetujuan pemangku adat pada kegiatan ilegal bungo yang seharusnya dibayarkan pada pemangku adat justru diberikan pada oknum aparat pengambil kebijakanini gambaran hukum rimba pengelolaan sumber daya alam sumbar ditandai dengan pihak kuat akan memperoleh manfaat dari kehancuran sumber daya alam katanyawalhi sumbar menilai iup hutan konservasi dan hutan lindung merupakan pelanggaran uu kehutanan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan hanya bisa di hutan produksi hutan lindung dilarang penambangan terbukabeban izin terhadap kawasan hutan tak hanya dari iup yang memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan ippkh juga izin hph hektar hti hektar dan izin restorasi eksositem hektar luas pemanfaatan hutan hektarpelepasan kawasan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi di sumbar sejak lebih dari hektar kawasan hutan dilepas jadi perkebunan sawit untuk perusahaan baik modal asing maupun dalam negerisedangkan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat phbm atau perhutanan sosial di sumber masih jauh dari target hektar data dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan klhk desember menunjukkan realisasi perhutanan sosial baru atau hektarpaduko alam mengatakan para pemangku adat merasakan kewenangan hampir nol dalam pemanfaatan sumber alam karena itu dia sebagai bagian pemangku adat memandang perlu pemulihan kembali marwah adat atas sumber alam demi terwujud pengelolaan yang menyejahterakan dan berkelanjutan katanyaberbagai organisasi masyarakat sipil ini mendesak gubernur sumbar irwan prayitno mengeluarkan kebijakan prolingkungan dan menindak korporasi melanggar hukum dan tak melaksanakan kewajiban pengelolaan sumber alamketimpangan penguasaan lahan dan pemberian izin tak sesuai ketentuan memicu konflik tenurial antara masyarakat dengan masyarakat masyarakat versus pemerintah atau masyarakat dan perusahaandata walhi sumbar konflik saling klaim penguasaan lahan missal di nagari malalo tigo jurai tanah datar masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas lalu konflik masyarakat lunang pesisir selatan dengan pemerintah soal klaim ulayatdata yayasan citra mandiri mentawai ycmm di mentawai sederet konflik muncul karena penguasaan negara atas hutan di siberut utara misal muncul konflik pemutusan jembatan milik hph pt salaki summa sejahtera november oleh masyarakat tiga suku buntut persoalan tata batas dan kayu kasus ini selain memunculkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan juga antara masyarakat dengan masyarakatdi pagai utara dan sikakap mentawai wilayah warga desa taikako masuk hph pt minas pagai lumber mereka protes plang tata batas hph di perladangan dan pemukiman desember masyarakat juga meminta desa keluar dari hph sebelumnya juga konflik antara masyarakat desa saumanganyak di pagai utara dengan perusahaan warga menahan kunci alat berat dan truk perusahaanpaduko alam meminta gubernur mengambil keputusan tentang pengelolaan sumber alam melibatkan pemangku adat gubernur katanya diminta sungguhsungguh mengfungsikan sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan yang konstruktif di ranah minanggubernur katanya agar menghentikan eksploitasi alam ilegal seperti dan jangan biarkan kegiatan mengibuli otoritas adat dalam penerbitan sebuah izin katanyadesakan lain katanya gubernur harus konsekuen menjalankan produk hukum daerah yang mendukung peran dan penguatan otoritas adatselain rawan konflik perubahan fungsi hutan sebagai kawasan penyangga dan sumber kehidupan bagi masyarakat sumbar juga menurunkan kualitas lingkungan hingga memicu bencanasumbar tercatat sebagai daerah rawan bencana tinggi ada ancaman bencana yaitu banjir banjir bandang tanah longsor kekeringan kebakaran hutan dan lahan lalu abrasi pantai letusan gunung api angin puting beliung badai dan gelombang ekstrem gempa bumi serta tsunamihal ini disebabkan tidak hanya karena faktor alam dan geografis namun juga dipicu oleh kerusakan lingkungandata informasi bencana indonesia dibi tercatat bencana di sumbar terhitung januari november bencana menyebabkan orang meninggal hilang terluka dan orang harus hidup di pengungsianbanjir terbanyak dengan kejadian disusul tanah longsor angin puting beliung serta banjir disertai tanah longsorpenegakan hukum terhadap pelanggaran perusahaan berizin legal maupun penebangan illegal dinilai lemahpbhi sumbar bersama masyarakat nagari sungai batuang sijunjung melaporkan aktivitas ilegal di hutan suaka alam juni belum ada tindak lanjutlbh padang bersama masyarakat sungai abu solok juga melaporkan penebangan ilegal dan tambang ilegal dalam hutan lindung ke polda sumbar sampai kini masih menunggu responlbh padang telah mengajukan pencabutan izin terhadap iup pada hutan konservasi seluas hektar sisanya iup terindikasi pada hutan lindung seluas hektar permintaan pencabutan izin ini tengah proses ptun padangdirektur lbh padang era purnama sari mengatakan muara problem eksploitasi sumber alam terutama tambang dan hutan berkenaan dengan masalah perizinan untuk itu katanya harus ada pembenahan tata kelola seperti perbaikan adminisrasi jadi garda depangubernur sebagai pemegang otoritas tertinggi di sumbar katanya perlu penataan penegakan hukum administrasi terutama pengawasan dan penjatuhan sanksisanksi administrasigubernur harus tegas tak boleh ragu menindak korporasi pelanggar hukum termasuk berani mencabut izinizin melanggar hukum dan kewajiban katanyapemerintah katanya dalam mengeluarkan izin tambang harus memegang prinsip free prior informed consent fpic di mana hak masyarakat menentukan bentukbentuk kegiatan yang mereka inginkan pada wilayah merekabila ingin pakai hak masyarakat seperti tanah hutan maupun kekayaan harus meminta persetujuan masyarakat adatdi sini gubernur penting memastikan birokrasi memfasilitasi penguatan masyarakat untuk membuat perjanjian adil dengan investor katanya seraya bilang adil berarti keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak pertama dan keduamenanggapi ini gubernur sumbar irwan prayitno mengatakan tak bisa semenamena mencabut izin tambang katanya harus ada langkahlangkah sebelum pencabutandia mengajak masyarakat dan berbagai lembaga sawadaya masyarakat bersinergi memberikan informasi kalau ada pelanggaranpelanggaran perusahaan hingga jadi pegangan dalam pengambilan keputusanirwan mengatakan tak mungkin melarang pengelolaan hutan tetapi bisa membatasi dia meminta lsm bersikap obyektif missal hutan produksi ditetapkan pemerintah bisa keluar izin kalau hutan konservasi dia berkomitmen samasama menjagapemprov sumbar katanya juga berkomitmen mewujudkan hutan adat sampai hektar kini baru hektar |
Keluhan Polusi Udara Warga Pacitan Dijawab Kiriman Susu, Masker sampai Pel (Bagian 4). Hari itu, 13 Oktober 2016, di Kantor Desa Sukorejo, berlangsung rapat koordinasi dampak debu Batubara PLTU Pacitan. Hadir memimpin rapat Camat Sudimoro, Indaryanto, Danramil Sudimoro Kapten Inf Priyo, Kapolsek Sudimoro AKP Sunarya. Kepala Desa Sukorejo Tumardi dan Sumberejo Suyono, tokoh masyarakat desa terdampak, serta PLTU Pacitan.Rapat terjadi menyusul keresahan warga atas gangguan dari PLTU Pacitan, belum lama ini.“Masyarakat kita mengeluhkan debu PLTU yang sampai ke rumah. Juga pencemaran sungai, karena ada pembuangan limbah PLTU. Yang dulu ada impun, sekarang tak muncul lagi,” kata Suyono, dihubungi Selasa, (13/12/16).Selain itu, pemerintah Desa Sumberejo, merasa dirugikan. Mereka berencana mengembangkan potensi wisata di Pantai Ndaki, beberapa ratus meter dari PLTU. Di sebelah barat, ada Pantai Bawur, lokasi paling dekat dengan PLTU. Kini Pantai Bawur tertutup bangunan kompleks PLTU, masuk Desa Sukorejo.“Kita punya pantai indah yaitu Pantai Ndaki, tapi karena ada PLTU, akhirnya gelombang mengarah ke satu titik di Pantai Ndaki hingga abrasi di sana,” katanya.Pertemuan serupa sudah beberapa kali diadakan. Kesan Suyono, dalam menanggapi keluhan warga, PLTU Pacitan, lebih banyak memberikan pernyataan daripada tindakan.“Yang sudah-sudah biasa memberikan penjelasan, atau harapan, tapi tidak terealisasi. Jadi seperti (pemberi harapan palsu-red) masyarakat Sumberejo dan Sukorejo itu.”Tumardi, dihubungi terpisah, mengatakan hal senada. Warga resah, karena debu beterbangan sampai ke rumah-rumah.“Lantai hitam-hitam. Itu kasat mata. Warga melapor ke perangkat desa, lalu saya sampaikan ke PLTU. Kalau musim (hujan) seperti ini cenderung tak ada keluhan. Kalau kemarau, pasti berdebu. Batubara yang ditumpuk di stockpile itu kalau kena angin dari selatan beterbangan.”Beberapa hari sesudahnya, PLTU Pacitan memberi bantuan kepada warga yang diterima simbolis perangkat desa. Kali ini, di pendopo Kecamatan Sudimoro.“Warga agar tak terlalu frontal dikasih paketan kantong plastik. Isinya antara lain, masker, susu creamer, sabun, dan alat pel,” kata Suyono.* * *Hubungan PLTU Pacitan dengan warga sekitar terhitung tak mesra, bahkan sejak pembebasan lahan.Lokasi proyek berada di tempat sulit terjangkau, curam, dan harus menghadapi ombak pantai selatan yang ganas. Namun pembangunan proyek tetap dilanjutkan di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat favorit nelayan mencari udang itu.Dua tahun lalu, warga Sumberejo, menutup paksa jalan desa menuju PLTU. Gara-garanya, janji PLTU memperbaiki jalan tak kunjung jadi kenyataan. Padahal, jalan desa itu rusak antara lain karena kerap dilalui kendaraan-kendaraan berat.“Yang lumayan parah itu sebelum . Dinding rumah warga retak, jalan rusak karena . Awalnya PLTU menjanjikan jalan di sekitar lingkungan PLTU mau diaspal. Saat ini baru sekitar 30%,” ucap Suyono.Jalan yang akan diaspal itu dari pertigaan Pasar Bawur, sampai Pantai Ndaki. Andai tak ada aksi warga, mungkin janji itu tak kunjung terwujud. Meski hingga kini belum rampung juga. Sebagai kepala desa, ada sedikit sesal pada Suyono terkait itu.“Kita ada kesalahan sedikit, tak ada hitam di atas putih, (janji) hanya disampaikan lisan,” katanya.Akibatnya, mereka kesulitan menagih. Selain itu, katanya, pejabat PLTU Pacitan, kerap berganti. Pejabat baru tak mengetahui persis apa yang diputuskan pejabat lama terkait warga.“Sering pejabat selanjutnya saling melempar tanggung jawab, tak tahu menahu. Jadi kami juga sulit,” katanya.* * *Jalan melingkar menuruni bukit sekitar setengah kilometer itu berakhir di pintu gerbang PLTU Pacitan.“Anda Memasuki Kawasan Obyek Vital Nasional.” Plang papan di sisi kanan pintu gerbang. Ada logo PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali dan PJB UBJOM (Pembangkit Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance) PLTU Pacitan di sana.Teluk Kondang, di Sukorejo, Sudimoro diputuskan menjadi lokasi PLTU batubara untuk menghasilkan daya listrik sebesar 2 x 315 MW. Tiang pancang tanda proyek mulai dihujamkan ke bumi pada 14 Agustus 2007, oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.Ini bagian proyek percepatan PLTU 10.000 MW. Lewat Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2006 tertanggal 05 Juli 2006, menugaskan PLN percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik batubara.Perpres ini menjadi dasar bagi pembangunan 10 PLTU di Jawa, dengan 20 unit pembangkit kelas 300-700 MW, dan 30 PLTU di luar Jawa Bali, terdiri dari 60 unit pembangkit kelas lebih kecil 5-150 MW.Dalam Perpres juga disebutkan, terkait Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, serta pengadaan tanah paling lama 120 hari oleh pejabat terkait.Operasi dan pemeliharaan PLTU Pacitan oleh unit bisnis PJB, bernama UBJOM. PJB adalah anak usaha PLN. PJB memiliki anak perusahaan bernama PT Pembangkit Jawa Bali Services.Setelah meninggalkan kartu indentitas di pos satpam dan memberikan keterangan maksud kunjungan, saya menuju gedung paling depan. Pada Kamis, (20/10/16), saya akan menemui manajer administrasi, Priyono.Ruangan Priyono dingin ber-AC. Ada meja besar dengan beberapa toples berisi penuh camilan. Ada botol-botol air mineral. Dengan ramah dia menerima saya.Saya minta izin merekam perbincangan. Dia menyergah, sambil menanyakan tujuan perekaman untuk apa. Priyono hanya mau berbincang, namun bukan untuk keperluan berita.Dia mengatakan, akan menanyakan terlebih dahulu ke atasan. Sekembali dari ruang lain, dia menyarankan mengajukan surat.Saya akhirnya berkesempatan meminta konfirmasi terkait keluhan warga dengan General Manajer PT PJB UBJOM Pacitan, Ardi Nugroho.“Kondisi waktu itu baru krisis batubara. PLTU Pacitan harus beroperasi dan kebetulan batubara yang digunakan . Kalau itu berdebu,” katanya, dihubungi pada Jumat, (2/12/16).PLTU waktu itu tak punya pilihan. Pembangkit harus tetap menghasilkan setrum, dan terpaksa menggunakan batubara yang tersedia.“Itu hanya terjadi tiga hingga empat hari. Kemudian (kami) meminta PLN menggunakan batubara dengan nilai kandungan kalor lebih baik agar debu tak terlalu banyak,” katanya.Menurut dia, ada upaya pencegahan lain berupa penyemprotan air.“Sudah kita sampaikan di forum komunikasi dengan masyarakat kemarin,” katanya, merujuk pada pertemuan antara perangkat desa, Muspika, tokoh masyarakat, dan PLTU, pertengahan Oktober itu.Terkait pencemaran ke Sungai Bawur yang menyebabkan ikan hilang, dia berdalih pemantauan air berkala. PLTU menggunakan air jadi uap, sekaligus air untuk membantu proses pendinginan.“Yang saya tahu, Sungai Bawur itu bukan sungai yang mengalir sepanjang masa. Kadang kering kadang ada air. Pemantauan lingkungan hampir setiap tiga bulan. Selalu ada laporan terkait sampling air, termasuk di sekitar PLTU.”Hasilnya, tak ada batasan yang dilanggar.Dia mengerti kalau sekitar PLTU adalah habitat udang.“Itu juga agak dilema. Sekitar PLTU itu memang banyak lobster. Masih ada beberapa nelayan mengambil udang di daerah itu. Kekhawatirannya, kondisi tak aman karena itu tempat keluar masuk tongkang batubara. Kita sudah sosialisasikan dengan nelayan waktu itu.”Nelayan tak hanya mengambil udang besar di area PLTU juga udang kecil, padahal itu dilindungi. “Kalau yang besar memang boleh diambil, kalau yang kecil juga berpengaruh terhadap lingkungan. Itu pernah kita diskusikan.”Terkait kompensasi nelayan, perusahaan menempuh jalur tanggung jawab sosial (). Awal pembangunan proyek, nelayan minta kompensasi atas berkurangnya daerah tangkapan ikan dan udang.“Seingat saya pernah. Waktu itu kemudian kita sampaikan bantuan CSR. Saya lupa kontennya apa, yang hapal detil Pak Pri (Priyono, manajer administrasi-red).”Ardi menjelaskan, PLTU memberikan bantuan antara lain untuk kesenian, peningkatan ekonomi warga dengan bantuan ternak, di bidang kerohanian berupa Alquran terjemahan, bidang lingkungan berupa penghijauan.“Di Hari Lingkungan hidup kita membuat bak sampah, bantuan konservasi penyu. Ada beberapa ratus tukik yang kita lepas.”“Kita punya sistem pendinginan itu tak sampai ada penyu yang tertangkap masuk, harapannya seperti itu. Namun kita pernah diskusi dengan KLHK (Kantor Lingkungan Hidup-red), penyu itu hewan langka, harus kita lindungi, harus kita kembang biakkan, kita kerjasama dengan KLH penghijauan dan konservasi penyu,” katanya.Ditemui di Gedung Karya Dharma, Pacitan, Kamis (20/10/16), usai memberikan pengarahan terkait penilaian Adipura, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pacitan Andi Faliandra, mengatakan, dalam posisi netral dalam kasus keresahan warga atas polusi PLTU Pacitan.“Kami dari Kantor Lingkungan Hidup berdiri pada posisi netral. Kami betugas mengawasi berkaitan dengan lingkungan hidup, hingga bagi saya, apapun yang terjadi di PLTU Pacitan, misal, ada gangguan pencemaran udara, air, kita akan coba telaah di mana itu terjadi.”Berkaitan dengan pencemaran udara, kata Andi, berdasarkan laporan masuk kadang mesin PLTU rusak. Debu lebih banyak dari hari biasa.“Seperti kejadian kemarin 3 Oktober, di laporan saya, ada. Terjadi kerusakan di pengangkutan batubara ke tempat pembakaran batubara. Setiap ada kerusakan di PLTU kita diberitahu,” katanya.Setiap aduan dari masyarakat, lalu disingkronkan dengan laporan PLTU. Benar atau tidak telah terjadi kerusakan di PLTU. Terlebih mesin PLTU harus sering mendapat perawatan. Setidaknya, kata Andi, setiap 1,5 tahun ada perbaikan menyeluruh pada mesin-mesin itu.“Kita cek. Petugas kita langsung meluncur ke sana. Memang terjadi kerusakan saat itu. Kemudian kita bilang apa langkah PLTU terhadap hal ini. Ada tidak usahanya? Kalau tidak akan saya semprit.”Soal pencemaran yang dikeluhkan warga hingga ikan Sungai Bawur hilang, katanya, hingga kini belum ada bukti.“Kami juga bertanya ke teman-teman Dinas Kelautan dan Perikanan sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ada, kalau mati ada bangkai. Apakah ada yang membuat ikan tidak lagi di situ?” katanya.Sejauh ini, berdasar uji laboratorium Badan Lingkungan Hidup Jawa Timur, mereka tak menemukan ada pencemaran.“Saya langsung melihat ke sana. Hasilnya masih dalam standar baku.”Boleh jadi ikan dan udang menghilang bukan karena pencemaran, namun dampak perubahan struktur ekosistem di Teluk Bawur buntut pembangunan PLTU. Andi belum bisa memastikan karena pengujian baru terhadap air.Entah kapan debu batubara hilang dari langit Pacitan dan impun maupun umung kembali ke Sungai bawur…() | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
pola cuaca yang berubah
polusi udara | keluhan polusi udara warga pacitan dijawab kiriman susu masker sampai pel bagian hari itu oktober di kantor desa sukorejo berlangsung rapat koordinasi dampak debu batubara pltu pacitan hadir memimpin rapat camat sudimoro indaryanto danramil sudimoro kapten inf priyo kapolsek sudimoro akp sunarya kepala desa sukorejo tumardi dan sumberejo suyono tokoh masyarakat desa terdampak serta pltu pacitanrapat terjadi menyusul keresahan warga atas gangguan dari pltu pacitan belum lama inimasyarakat kita mengeluhkan debu pltu yang sampai ke rumah juga pencemaran sungai karena ada pembuangan limbah pltu yang dulu ada impun sekarang tak muncul lagi kata suyono dihubungi selasa selain itu pemerintah desa sumberejo merasa dirugikan mereka berencana mengembangkan potensi wisata di pantai ndaki beberapa ratus meter dari pltu di sebelah barat ada pantai bawur lokasi paling dekat dengan pltu kini pantai bawur tertutup bangunan kompleks pltu masuk desa sukorejokita punya pantai indah yaitu pantai ndaki tapi karena ada pltu akhirnya gelombang mengarah ke satu titik di pantai ndaki hingga abrasi di sana katanyapertemuan serupa sudah beberapa kali diadakan kesan suyono dalam menanggapi keluhan warga pltu pacitan lebih banyak memberikan pernyataan daripada tindakanyang sudahsudah biasa memberikan penjelasan atau harapan tapi tidak terealisasi jadi seperti pemberi harapan palsured masyarakat sumberejo dan sukorejo itutumardi dihubungi terpisah mengatakan hal senada warga resah karena debu beterbangan sampai ke rumahrumahlantai hitamhitam itu kasat mata warga melapor ke perangkat desa lalu saya sampaikan ke pltu kalau musim hujan seperti ini cenderung tak ada keluhan kalau kemarau pasti berdebu batubara yang ditumpuk di stockpile itu kalau kena angin dari selatan beterbanganbeberapa hari sesudahnya pltu pacitan memberi bantuan kepada warga yang diterima simbolis perangkat desa kali ini di pendopo kecamatan sudimorowarga agar tak terlalu frontal dikasih paketan kantong plastik isinya antara lain masker susu creamer sabun dan alat pel kata suyono hubungan pltu pacitan dengan warga sekitar terhitung tak mesra bahkan sejak pembebasan lahanlokasi proyek berada di tempat sulit terjangkau curam dan harus menghadapi ombak pantai selatan yang ganas namun pembangunan proyek tetap dilanjutkan di lokasi yang sebelumnya menjadi tempat favorit nelayan mencari udang itudua tahun lalu warga sumberejo menutup paksa jalan desa menuju pltu garagaranya janji pltu memperbaiki jalan tak kunjung jadi kenyataan padahal jalan desa itu rusak antara lain karena kerap dilalui kendaraankendaraan beratyang lumayan parah itu sebelum dinding rumah warga retak jalan rusak karena awalnya pltu menjanjikan jalan di sekitar lingkungan pltu mau diaspal saat ini baru sekitar ucap suyonojalan yang akan diaspal itu dari pertigaan pasar bawur sampai pantai ndaki andai tak ada aksi warga mungkin janji itu tak kunjung terwujud meski hingga kini belum rampung juga sebagai kepala desa ada sedikit sesal pada suyono terkait itukita ada kesalahan sedikit tak ada hitam di atas putih janji hanya disampaikan lisan katanyaakibatnya mereka kesulitan menagih selain itu katanya pejabat pltu pacitan kerap berganti pejabat baru tak mengetahui persis apa yang diputuskan pejabat lama terkait wargasering pejabat selanjutnya saling melempar tanggung jawab tak tahu menahu jadi kami juga sulit katanya jalan melingkar menuruni bukit sekitar setengah kilometer itu berakhir di pintu gerbang pltu pacitananda memasuki kawasan obyek vital nasional plang papan di sisi kanan pintu gerbang ada logo pt pln unit pembangkitan jawa bali dan pjb ubjom pembangkit jawa bali unit bisnis jasa operation maintenance pltu pacitan di sanateluk kondang di sukorejo sudimoro diputuskan menjadi lokasi pltu batubara untuk menghasilkan daya listrik sebesar x mw tiang pancang tanda proyek mulai dihujamkan ke bumi pada agustus oleh menteri energi dan sumber daya mineral esdm purnomo yusgiantoroini bagian proyek percepatan pltu mw lewat peraturan presiden ri nomor tahun tertanggal juli menugaskan pln percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik batubaraperpres ini menjadi dasar bagi pembangunan pltu di jawa dengan unit pembangkit kelas mw dan pltu di luar jawa bali terdiri dari unit pembangkit kelas lebih kecil mwdalam perpres juga disebutkan terkait analisis mengenai dampak lingkungan amdal pembebasan dan kompensasi jalur transmisi serta pengadaan tanah paling lama hari oleh pejabat terkaitoperasi dan pemeliharaan pltu pacitan oleh unit bisnis pjb bernama ubjom pjb adalah anak usaha pln pjb memiliki anak perusahaan bernama pt pembangkit jawa bali servicessetelah meninggalkan kartu indentitas di pos satpam dan memberikan keterangan maksud kunjungan saya menuju gedung paling depan pada kamis saya akan menemui manajer administrasi priyonoruangan priyono dingin berac ada meja besar dengan beberapa toples berisi penuh camilan ada botolbotol air mineral dengan ramah dia menerima sayasaya minta izin merekam perbincangan dia menyergah sambil menanyakan tujuan perekaman untuk apa priyono hanya mau berbincang namun bukan untuk keperluan beritadia mengatakan akan menanyakan terlebih dahulu ke atasan sekembali dari ruang lain dia menyarankan mengajukan suratsaya akhirnya berkesempatan meminta konfirmasi terkait keluhan warga dengan general manajer pt pjb ubjom pacitan ardi nugrohokondisi waktu itu baru krisis batubara pltu pacitan harus beroperasi dan kebetulan batubara yang digunakan kalau itu berdebu katanya dihubungi pada jumat pltu waktu itu tak punya pilihan pembangkit harus tetap menghasilkan setrum dan terpaksa menggunakan batubara yang tersediaitu hanya terjadi tiga hingga empat hari kemudian kami meminta pln menggunakan batubara dengan nilai kandungan kalor lebih baik agar debu tak terlalu banyak katanyamenurut dia ada upaya pencegahan lain berupa penyemprotan airsudah kita sampaikan di forum komunikasi dengan masyarakat kemarin katanya merujuk pada pertemuan antara perangkat desa muspika tokoh masyarakat dan pltu pertengahan oktober ituterkait pencemaran ke sungai bawur yang menyebabkan ikan hilang dia berdalih pemantauan air berkala pltu menggunakan air jadi uap sekaligus air untuk membantu proses pendinginanyang saya tahu sungai bawur itu bukan sungai yang mengalir sepanjang masa kadang kering kadang ada air pemantauan lingkungan hampir setiap tiga bulan selalu ada laporan terkait sampling air termasuk di sekitar pltuhasilnya tak ada batasan yang dilanggardia mengerti kalau sekitar pltu adalah habitat udangitu juga agak dilema sekitar pltu itu memang banyak lobster masih ada beberapa nelayan mengambil udang di daerah itu kekhawatirannya kondisi tak aman karena itu tempat keluar masuk tongkang batubara kita sudah sosialisasikan dengan nelayan waktu itunelayan tak hanya mengambil udang besar di area pltu juga udang kecil padahal itu dilindungi kalau yang besar memang boleh diambil kalau yang kecil juga berpengaruh terhadap lingkungan itu pernah kita diskusikanterkait kompensasi nelayan perusahaan menempuh jalur tanggung jawab sosial awal pembangunan proyek nelayan minta kompensasi atas berkurangnya daerah tangkapan ikan dan udangseingat saya pernah waktu itu kemudian kita sampaikan bantuan csr saya lupa kontennya apa yang hapal detil pak pri priyono manajer administrasiredardi menjelaskan pltu memberikan bantuan antara lain untuk kesenian peningkatan ekonomi warga dengan bantuan ternak di bidang kerohanian berupa alquran terjemahan bidang lingkungan berupa penghijauandi hari lingkungan hidup kita membuat bak sampah bantuan konservasi penyu ada beberapa ratus tukik yang kita lepaskita punya sistem pendinginan itu tak sampai ada penyu yang tertangkap masuk harapannya seperti itu namun kita pernah diskusi dengan klhk kantor lingkungan hidupred penyu itu hewan langka harus kita lindungi harus kita kembang biakkan kita kerjasama dengan klh penghijauan dan konservasi penyu katanyaditemui di gedung karya dharma pacitan kamis usai memberikan pengarahan terkait penilaian adipura kepala kantor lingkungan hidup pacitan andi faliandra mengatakan dalam posisi netral dalam kasus keresahan warga atas polusi pltu pacitankami dari kantor lingkungan hidup berdiri pada posisi netral kami betugas mengawasi berkaitan dengan lingkungan hidup hingga bagi saya apapun yang terjadi di pltu pacitan misal ada gangguan pencemaran udara air kita akan coba telaah di mana itu terjadiberkaitan dengan pencemaran udara kata andi berdasarkan laporan masuk kadang mesin pltu rusak debu lebih banyak dari hari biasaseperti kejadian kemarin oktober di laporan saya ada terjadi kerusakan di pengangkutan batubara ke tempat pembakaran batubara setiap ada kerusakan di pltu kita diberitahu katanyasetiap aduan dari masyarakat lalu disingkronkan dengan laporan pltu benar atau tidak telah terjadi kerusakan di pltu terlebih mesin pltu harus sering mendapat perawatan setidaknya kata andi setiap tahun ada perbaikan menyeluruh pada mesinmesin itukita cek petugas kita langsung meluncur ke sana memang terjadi kerusakan saat itu kemudian kita bilang apa langkah pltu terhadap hal ini ada tidak usahanya kalau tidak akan saya sempritsoal pencemaran yang dikeluhkan warga hingga ikan sungai bawur hilang katanya hingga kini belum ada buktikami juga bertanya ke temanteman dinas kelautan dan perikanan sebenarnya apa yang terjadi apakah ada kalau mati ada bangkai apakah ada yang membuat ikan tidak lagi di situ katanyasejauh ini berdasar uji laboratorium badan lingkungan hidup jawa timur mereka tak menemukan ada pencemaransaya langsung melihat ke sana hasilnya masih dalam standar bakuboleh jadi ikan dan udang menghilang bukan karena pencemaran namun dampak perubahan struktur ekosistem di teluk bawur buntut pembangunan pltu andi belum bisa memastikan karena pengujian baru terhadap airentah kapan debu batubara hilang dari langit pacitan dan impun maupun umung kembali ke sungai bawur |
Kala Konflik Lahan dengan Perusahaan Malah jadi Tersangka, Warga Adat Protes. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, bersama ratusan masyarakat adat, dua pekan lalu unjukrasa di Kantor Bupati Toba Samosir (Tobasa), Sumatera Utara. Mereka membawa berbagai atribut dan berbagai selebaran bertuliskan tuntutan menolak kriminalisasi masyarakat adat.Dalam aksi, warga adat terdiri dari orangtua dan anak muda ini, menuntut agar Pemerintah Tobasa, segera menyampaikan kepada pemerintah pusat, agar mempercepat penutupan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), dianggap menebang kayu hutan dan mengganti pohon eukaliptus. Mereka menuding kondisi ini memicu penggundulan hutan lindung dan hutan adat di Tano Batak.Mereka juga menuntut kepolisian Polres Tobasa, menghentikan kriminalisasi masyarakat adat Matio dan Huta Tungko Nisolu. Komunitas adat ini kerap aksi penolakan perusakan hutan adat oleh perusahaan.Roganda Simanjuntak, Ketua Pengurus Wilayah AMAN Tano Batak, kepada mengatakan, ada beberapa tuntutan yaitu menghentikan proses hukum terhadap warga adat Matio dan Huta Tungko Nisolu yang jadi tersangka oleh Polres Tobasa, atas laporan TPL dengan tuduhan membakar hutan. Tuntutan lain, menghentikan kriminalisasi masyarakat adat, dan menghentikan aktivitas TPL di wilayah adat.Mereka juga menuntut segera pengesahan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Tobasa.Tampak dalam aksi, para ibu orasi depan pintu masuk Kantor Buoati Tobasa. Aksi mereka dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).Sebelumnya Polres Tobasa, atas laporan TPL, menetapkan empat warga adat Matio sebagai tersangka perambahan hutan, masing-masing Berlin Silaen, Hotman Siagian, Parlindungan Siagian, dan Parasian Siagian. Mereka warga Dusun Matio, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Tobasa.Polisi juga menetapkan Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Tungko Nisolu, warga Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Tobasa sebagai tersangka perambahan dan pembakaran hutan.“Mereka jadi tersangka, selama ini aktif menolak perusakan hutan negara dan hutan adat oleh TPL. Ini membuat perusahaan mengatur strategi mencari sela agar membungkam mereka, salah satu dengan tuduhan perusakan dan pembakaran lahan,” ucap Simanjuntak.Dia merasa aneh. Warga adat ini, katanya, turun temurun menjaga hutan agar tak rusak, malah jadi tertuduh pembakar dan perambah hutan. “Ini bentuk kriminalisasi.”Dia curiga kalau perusahaan melaporkan para tokoh adat Batak itu ke polisi, berawal protes masyarakat adat Matio dan Tungko Nisolu terhadap TPL yang memasuki wilayah adat mereka.Warga adat marah pada TPL yang merusak makam leluhur dan tanaman pertanian, serta sumber air yang turun temurun mereka jaga.TPL melaporkan masyarakat adat membakar hutan. “Hutan mana yang dibakar, karena di desa mereka hutan sudah habis dibabat TPL. Begitu juga menebang hutan, hutan yang mana?”Simanjuntak mendesak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap warga, sebaliknya, menuntut polisi menyelidiki dugaan perambahan hutan adat oleh TPL.Dirman Rajagukguk, Ketua Adat Huta Tungko Nisolu, mengatakan, sudah lebih 10 kali dipanggil kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangka.Dia menolak semua tuduhan padanya. Dia tak pernah membakar, merusak hutan seperti tuduhan TPL melalui laporan karyawan perusahaan ke Polres Tobasa.Turun temurun, dia sudah tinggal di Dusun Tungko Nisolu, Desa Parsoburan Barat, Tobasa. Desa itu, ditemukan leluhurnya, dan selama ini sebagai lahan bertani padi.Dia merasa aneh kala sejumlah orang mengaku karyawan TPL melarang beraktivitas di hutan adat mereka. Saat beberapa orang TPL datang, dia tengah membakar sampah bekas rumput dan jagung yang sudah panen. Atas dasar itu, dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membakar dan merusak hutan.“Ini tanah adat yang sudah kami tempati turun temurun dan jadi lahan pertanian. , tiba-tiba perusahaan kayu itu datang bilang ini lahan mereka. Kalau mereka punya izin, kami punya surat adat. Dulu mana ada sertipikat tapi tanda batas ada disitu sampai sekarang bisa saya tunjukkan.”Saurlin Siagian, Peneliti dari Hutan Rakyat Intitute (HaRI), mengatakan, negara harus mengimplementasikan dan proses pengadministrasian pengakuan hak masyarakat adat.Dia mengatakan, ada masalah pengetahuan dari para birokrat lokal yang masih memakai ilmu lama, yaitu melihat tanah sebagai wilayah kuasa negara tanpa memperhatikan dan mengakui alas hak lain seperti hak-hak tradisional dan adat. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
perspektif masyarakat adat tentang krisis iklim | kala konflik lahan dengan perusahaan malah jadi tersangka warga adat protes aliansi masyarakat adat nusantara aman tano batak bersama ratusan masyarakat adat dua pekan lalu unjukrasa di kantor bupati toba samosir tobasa sumatera utara mereka membawa berbagai atribut dan berbagai selebaran bertuliskan tuntutan menolak kriminalisasi masyarakat adatdalam aksi warga adat terdiri dari orangtua dan anak muda ini menuntut agar pemerintah tobasa segera menyampaikan kepada pemerintah pusat agar mempercepat penutupan perusahaan pt toba pulp lestari tpl dianggap menebang kayu hutan dan mengganti pohon eukaliptus mereka menuding kondisi ini memicu penggundulan hutan lindung dan hutan adat di tano batakmereka juga menuntut kepolisian polres tobasa menghentikan kriminalisasi masyarakat adat matio dan huta tungko nisolu komunitas adat ini kerap aksi penolakan perusakan hutan adat oleh perusahaanroganda simanjuntak ketua pengurus wilayah aman tano batak kepada mengatakan ada beberapa tuntutan yaitu menghentikan proses hukum terhadap warga adat matio dan huta tungko nisolu yang jadi tersangka oleh polres tobasa atas laporan tpl dengan tuduhan membakar hutan tuntutan lain menghentikan kriminalisasi masyarakat adat dan menghentikan aktivitas tpl di wilayah adatmereka juga menuntut segera pengesahan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hakhak masyarakat adat tobasatampak dalam aksi para ibu orasi depan pintu masuk kantor buoati tobasa aksi mereka dihalangi petugas satuan polisi pamong praja satpol ppsebelumnya polres tobasa atas laporan tpl menetapkan empat warga adat matio sebagai tersangka perambahan hutan masingmasing berlin silaen hotman siagian parlindungan siagian dan parasian siagian mereka warga dusun matio desa parsoburan barat kecamatan habinsaran tobasapolisi juga menetapkan dirman rajagukguk ketua adat tungko nisolu warga dusun tungko nisolu desa parsoburan barat tobasa sebagai tersangka perambahan dan pembakaran hutanmereka jadi tersangka selama ini aktif menolak perusakan hutan negara dan hutan adat oleh tpl ini membuat perusahaan mengatur strategi mencari sela agar membungkam mereka salah satu dengan tuduhan perusakan dan pembakaran lahan ucap simanjuntakdia merasa aneh warga adat ini katanya turun temurun menjaga hutan agar tak rusak malah jadi tertuduh pembakar dan perambah hutan ini bentuk kriminalisasidia curiga kalau perusahaan melaporkan para tokoh adat batak itu ke polisi berawal protes masyarakat adat matio dan tungko nisolu terhadap tpl yang memasuki wilayah adat merekawarga adat marah pada tpl yang merusak makam leluhur dan tanaman pertanian serta sumber air yang turun temurun mereka jagatpl melaporkan masyarakat adat membakar hutan hutan mana yang dibakar karena di desa mereka hutan sudah habis dibabat tpl begitu juga menebang hutan hutan yang manasimanjuntak mendesak kepolisian menghentikan penyidikan terhadap warga sebaliknya menuntut polisi menyelidiki dugaan perambahan hutan adat oleh tpldirman rajagukguk ketua adat huta tungko nisolu mengatakan sudah lebih kali dipanggil kepolisian untuk diperiksa sebagai tersangkadia menolak semua tuduhan padanya dia tak pernah membakar merusak hutan seperti tuduhan tpl melalui laporan karyawan perusahaan ke polres tobasaturun temurun dia sudah tinggal di dusun tungko nisolu desa parsoburan barat tobasa desa itu ditemukan leluhurnya dan selama ini sebagai lahan bertani padidia merasa aneh kala sejumlah orang mengaku karyawan tpl melarang beraktivitas di hutan adat mereka saat beberapa orang tpl datang dia tengah membakar sampah bekas rumput dan jagung yang sudah panen atas dasar itu dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan membakar dan merusak hutanini tanah adat yang sudah kami tempati turun temurun dan jadi lahan pertanian tibatiba perusahaan kayu itu datang bilang ini lahan mereka kalau mereka punya izin kami punya surat adat dulu mana ada sertipikat tapi tanda batas ada disitu sampai sekarang bisa saya tunjukkansaurlin siagian peneliti dari hutan rakyat intitute hari mengatakan negara harus mengimplementasikan dan proses pengadministrasian pengakuan hak masyarakat adatdia mengatakan ada masalah pengetahuan dari para birokrat lokal yang masih memakai ilmu lama yaitu melihat tanah sebagai wilayah kuasa negara tanpa memperhatikan dan mengakui alas hak lain seperti hakhak tradisional dan adat |
Tahun Ini Masa Penting Pemerintah Beraksi Nyata Pulihkan Lingkungan. Lebih dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menata kelola lingkungan termasuk kehutanan negeri ini. Ada yang positif, dan masih ada juga pertentangan. Tahun 2017, dinilai sebagai masa cukup berat bagi pemerintahan ini untuk menunjukkan kerja atau implementasi beragam rencana, mengingat pertengahan 2018 mulai masuk masa pemilihan Presiden 2019.Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, 2017 jadi pembuktian kerja konkrit pemerintah Joko Widodo. ”Untuk serius dan konsisten memulihkan lingkungan dan kehidupan bangsa yang sedang sakit,” katanya di Jakarta.Kebijakan pemerintah, katanya, masih terbelah, ada beberapa kemajuan sektor lingkungan dan kehutanan tahun lalu, seperti pemerintah memberikan akses kelola hutan kepada rakyat.Namun, katanya, sisi lain, pemerintah memberikan kemudahan berlebihan pada investasi merusak hutan, lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.”Ketidakkonsistenan itu masih terjadi hingga kini. Perlu membuktikan negara hadir di tengah masyarakat sebagai komitmen nyata ataukah hanya janji kosong,” katanya.Dia mengingatkan, permasalahan lingkungan masih terus menghantui tahun ini, seperti bencana ekologi, konflik agraria dan sumber daya alam, korupsi serta kejahatan lingkungan.”Aksi perlu diperbanyak, tahun ini waktu efektif untuk betul-betul memperbaiki tata kelola hutan,” kata Aditya Bayunanda, Manajer Tranformasi Pasar Komoditas kehutanan WWF- Indonesia kepada .Dia mengatakan, pemerintah pusat sudah memiliki landasan kuat lewat berbagai kebijakan. Hanya, perlu dalam membumikan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakat.Akhir tahun lalu, kemajuan pemerintahan Jokowi dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan kepada rakyat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat. Pada 2017, kata Yaya, perlu lebih ditingkatkan. ”Hingga kini luasan masih jauh dari target, 12,7 juta hektar,” katanya.Untuk itu, perlu ada komitmen bersama baik pemerintah pusat, daerah maupun kelompok masyarakat sipil yang mendampingi komunitas hingga gerakan lebih cepat dan meluas.”Resolusi konflik tenurial menjadi bagian tak terpisahkan dalam akses kelola masyarakat. Sering tumpang tindih dengan konsesi korporasi,” katanya.Selain itu, proses pengukuhan kawasan hutan melambat sejak 2014, dengan capaian hingga 68,9%. ”Jika tak tuntas, akan memperbesar risiko timbul konflik dalam pemanfaatan hutan dan konflik lain,” Syahrul Fitra, Peneliti Auriga kepada .Kondisi ini, katanya, karena penerapan proses koordinasi dan supervisi lintas kementerian dan lembaga masih lemah. Beberapa intrumen terkait kehutanan, katanya, tak menguntungkan kelompok masyarakat terdampak pembangunan.”Antar kementerian dan lembaga terlihat masih saling menunggu dalam inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam hutan yang masih menjadi utang.”Mulai 15 November 2016, lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Goverment and Trade) berlaku efektif, yang menjadi langkah positif.Yayasan Auriga menyebutkan, dengan pengakuan itu permasalahan bisa meminimalisasi pembalakan liar. Meskipun begitu, pengawasan tak boleh lengah. Bukan mustahil, lewat SVLK (sertifikasi verifikasi legalitas kayu)—bagi yang pegang sertifikat ini bisa serta merta dapat lisensi FLEHT—malah jadi ajang bersembunyi pelaku .Greenpeace mendesak pemerintah konkrit dan konsisten dalam komitmen Nationally Determined Contributions (NDC).Leonardo Simanjuntak, Kepala Greenpeace di Indonesia menggarisbawahi sektor kehutanan 2017 akan menuntut konsistensi kebijakan, seperti: moratorium ekspansi perkebunan sawit, izin konsesi hutan primer dan kawasan gambut. Juga, restorasi lahan gambut yang jadi target BRG dan penegakan hukum tegas dan keras.”Implementasi seperti restorasi gambut masih terhalang dengan ada kelemahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait,” katanya saat dihubungi melalui surat elektronik. Padahal, restorasi gambut jadi komitmen Indonesia pada COP21 di Paris.Soal moratorium, katanya, GP menilai masih ada titik kelemahan. ”Ada inkonsistensi antara pemerintah pusat dan daerah.”Banyak moratorium izin konsesi mendapatkan ‘pemutihan’ hingga terjadi deforestasi kala mengeluarkan konsesi dari hutan.Terkait moratorium sawit juga masih terjadi pertentangan dari anggota DPR dan pelaku usaha. Pemerintah, perlu tegas melihat lebih jernih.”Kami tak menentang apriori industri sawit, tetapi fakta menyebutkan hutan menyusut signifikan karena ekspansi sawit,” katanya mengatakan, peningkatan produksi melalui intensifikasi seharusnya menjadi peluang keberlanjutan.Mengenai penegekan hukum, Syahrul menilai sebagai salah satu pekerjaan rumah yang harus diperbaiki tahun ini. Tahun lalu, ada beberapa putusan, seperti PT Bumi Mekar Hijau, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Merbau Pelelawan Lestari dan PT Nusantara Sawit Persada menunjukkan kepada publik korporasi perusak hutan mampu diminta pertanggungjawaaban.”Perlu disadari kasus ini tunggakan rezim sebelumnya. Kejelasan tindak lanjut korporasi kasus karhutla 2015 masih belum jelas,” katanya.Praktik ‘salah urus’ tata kelola hutan di hulu dipercaya sebagai korupsi. ”Kami akan bekerjasama lebih erat dengan KPK tahun 2017,” ucap Leonardo.Catatan penegakan hukum sektor kehutanan dan lingkungan hidup masih perlu dibenahi. ”Kita apresiasi upaya serius Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan penuntutan, tetapi masih prihatin atas ketidakkonsistenan pengadilan dalam memberikan hukuman bagi penjahat lingkungan,” katanya.Banyak keputusan hakim memberikan hukuman sangat ringan, hingga tak menimbulkan efek jera.Monitoring dalam moratorium izin dan konversi lahan, katanya, perlu kuat dengan penyertaan penegakan hukum. Jika 2016, pengurangan titik api karena kontribusi musim yang lebih basah, pemerintah tak boleh lengah pada 2017.”Harus bersiap menghadapi musim tak 2016,” kata Yaya.Seiring itu, penegakan hukum perlu didorong dengan transparansi sistem informasi tata kelola, tata ruang dan peta kehutanan.Kebijakan Satu Peta, katanya, mesti diseriusi, tak hanya bicara informasi geospasial juga komitmen memberikan akses publik seluas-luasnya dalam informasi tata kelola hutan.Menurut dia,hutan primer dan gambut Papua juga harus menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.”Deforestasi meluas, baik logging maupun ekspansi perkebunan sawit,” katanya.Rencana konversi jutaan hektar hutan di selatan Papua untuk pertanian beras, biofuel dan sawit sangat menghawatirkan. Papua akan kehilangan hutan hujan tropis dengan masif.Fakta memperlihatkan, cadangan hutan hujan di Indonesia di Sumatera dan Kalimantan, sudah lenyap. ”Apakah akan membuat Papua kehilangan hutan hujan seperti di Sumatera dan Kalimantan?”Papua memiliki posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim di dunia bersama Brazil (Amazon) dan Kongo. Jika deforestasi berlanjut, kepercayaan dunia terhadap di Indonesia akan terancam.Untuk hak kelola warga, Greenpeace mengapresiasi pemberian pengakuan pemerintah terhadap hutan adat di pengunjung tahun 2016. ”Tetapi luasan terlalu kecil dibandingkan jutaan hektar yang diberikan kepada konsesi logging, sawit dan tambang,” katanya.Dia berharap, 2017, Presiden menyerahkan penetapan hutan adat berlipat ganda. Termasuk hutan adat dan kearifan lokal masyarakat Papua. | [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | mengatasi dampak yang tidak proporsional
perencanaan kota | tahun ini masa penting pemerintah beraksi nyata pulihkan lingkungan lebih dua tahun pemerintahan presiden joko widodo menata kelola lingkungan termasuk kehutanan negeri ini ada yang positif dan masih ada juga pertentangan tahun dinilai sebagai masa cukup berat bagi pemerintahan ini untuk menunjukkan kerja atau implementasi beragam rencana mengingat pertengahan mulai masuk masa pemilihan presiden nur hidayati direktur eksekutif walhi nasional mengatakan jadi pembuktian kerja konkrit pemerintah joko widodo untuk serius dan konsisten memulihkan lingkungan dan kehidupan bangsa yang sedang sakit katanya di jakartakebijakan pemerintah katanya masih terbelah ada beberapa kemajuan sektor lingkungan dan kehutanan tahun lalu seperti pemerintah memberikan akses kelola hutan kepada rakyatnamun katanya sisi lain pemerintah memberikan kemudahan berlebihan pada investasi merusak hutan lingkungan dan menimbulkan konflik sosialketidakkonsistenan itu masih terjadi hingga kini perlu membuktikan negara hadir di tengah masyarakat sebagai komitmen nyata ataukah hanya janji kosong katanyadia mengingatkan permasalahan lingkungan masih terus menghantui tahun ini seperti bencana ekologi konflik agraria dan sumber daya alam korupsi serta kejahatan lingkunganaksi perlu diperbanyak tahun ini waktu efektif untuk betulbetul memperbaiki tata kelola hutan kata aditya bayunanda manajer tranformasi pasar komoditas kehutanan wwf indonesia kepada dia mengatakan pemerintah pusat sudah memiliki landasan kuat lewat berbagai kebijakan hanya perlu dalam membumikan keadilan lingkungan bagi seluruh masyarakatakhir tahun lalu kemajuan pemerintahan jokowi dalam mengimplementasikan komitmen pengelolaan hutan kepada rakyat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat pada kata yaya perlu lebih ditingkatkan hingga kini luasan masih jauh dari target juta hektar katanyauntuk itu perlu ada komitmen bersama baik pemerintah pusat daerah maupun kelompok masyarakat sipil yang mendampingi komunitas hingga gerakan lebih cepat dan meluasresolusi konflik tenurial menjadi bagian tak terpisahkan dalam akses kelola masyarakat sering tumpang tindih dengan konsesi korporasi katanyaselain itu proses pengukuhan kawasan hutan melambat sejak dengan capaian hingga jika tak tuntas akan memperbesar risiko timbul konflik dalam pemanfaatan hutan dan konflik lain syahrul fitra peneliti auriga kepada kondisi ini katanya karena penerapan proses koordinasi dan supervisi lintas kementerian dan lembaga masih lemah beberapa intrumen terkait kehutanan katanya tak menguntungkan kelompok masyarakat terdampak pembangunanantar kementerian dan lembaga terlihat masih saling menunggu dalam inventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam hutan yang masih menjadi utangmulai november lisensi flegt forest law enforcement goverment and trade berlaku efektif yang menjadi langkah positifyayasan auriga menyebutkan dengan pengakuan itu permasalahan bisa meminimalisasi pembalakan liar meskipun begitu pengawasan tak boleh lengah bukan mustahil lewat svlk sertifikasi verifikasi legalitas kayubagi yang pegang sertifikat ini bisa serta merta dapat lisensi flehtmalah jadi ajang bersembunyi pelaku greenpeace mendesak pemerintah konkrit dan konsisten dalam komitmen nationally determined contributions ndcleonardo simanjuntak kepala greenpeace di indonesia menggarisbawahi sektor kehutanan akan menuntut konsistensi kebijakan seperti moratorium ekspansi perkebunan sawit izin konsesi hutan primer dan kawasan gambut juga restorasi lahan gambut yang jadi target brg dan penegakan hukum tegas dan kerasimplementasi seperti restorasi gambut masih terhalang dengan ada kelemahan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait katanya saat dihubungi melalui surat elektronik padahal restorasi gambut jadi komitmen indonesia pada cop di parissoal moratorium katanya gp menilai masih ada titik kelemahan ada inkonsistensi antara pemerintah pusat dan daerahbanyak moratorium izin konsesi mendapatkan pemutihan hingga terjadi deforestasi kala mengeluarkan konsesi dari hutanterkait moratorium sawit juga masih terjadi pertentangan dari anggota dpr dan pelaku usaha pemerintah perlu tegas melihat lebih jernihkami tak menentang apriori industri sawit tetapi fakta menyebutkan hutan menyusut signifikan karena ekspansi sawit katanya mengatakan peningkatan produksi melalui intensifikasi seharusnya menjadi peluang keberlanjutanmengenai penegekan hukum syahrul menilai sebagai salah satu pekerjaan rumah yang harus diperbaiki tahun ini tahun lalu ada beberapa putusan seperti pt bumi mekar hijau pt jatim jaya perkasa pt merbau pelelawan lestari dan pt nusantara sawit persada menunjukkan kepada publik korporasi perusak hutan mampu diminta pertanggungjawaabanperlu disadari kasus ini tunggakan rezim sebelumnya kejelasan tindak lanjut korporasi kasus karhutla masih belum jelas katanyapraktik salah urus tata kelola hutan di hulu dipercaya sebagai korupsi kami akan bekerjasama lebih erat dengan kpk tahun ucap leonardocatatan penegakan hukum sektor kehutanan dan lingkungan hidup masih perlu dibenahi kita apresiasi upaya serius kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dengan penuntutan tetapi masih prihatin atas ketidakkonsistenan pengadilan dalam memberikan hukuman bagi penjahat lingkungan katanyabanyak keputusan hakim memberikan hukuman sangat ringan hingga tak menimbulkan efek jeramonitoring dalam moratorium izin dan konversi lahan katanya perlu kuat dengan penyertaan penegakan hukum jika pengurangan titik api karena kontribusi musim yang lebih basah pemerintah tak boleh lengah pada harus bersiap menghadapi musim tak kata yayaseiring itu penegakan hukum perlu didorong dengan transparansi sistem informasi tata kelola tata ruang dan peta kehutanankebijakan satu peta katanya mesti diseriusi tak hanya bicara informasi geospasial juga komitmen memberikan akses publik seluasluasnya dalam informasi tata kelola hutanmenurut diahutan primer dan gambut papua juga harus menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintahdeforestasi meluas baik logging maupun ekspansi perkebunan sawit katanyarencana konversi jutaan hektar hutan di selatan papua untuk pertanian beras biofuel dan sawit sangat menghawatirkan papua akan kehilangan hutan hujan tropis dengan masiffakta memperlihatkan cadangan hutan hujan di indonesia di sumatera dan kalimantan sudah lenyap apakah akan membuat papua kehilangan hutan hujan seperti di sumatera dan kalimantanpapua memiliki posisi strategis dalam mitigasi perubahan iklim di dunia bersama brazil amazon dan kongo jika deforestasi berlanjut kepercayaan dunia terhadap di indonesia akan terancamuntuk hak kelola warga greenpeace mengapresiasi pemberian pengakuan pemerintah terhadap hutan adat di pengunjung tahun tetapi luasan terlalu kecil dibandingkan jutaan hektar yang diberikan kepada konsesi logging sawit dan tambang katanyadia berharap presiden menyerahkan penetapan hutan adat berlipat ganda termasuk hutan adat dan kearifan lokal masyarakat papua |